Lembaga Kenegaraan Republik Indonesia
Lembaga Kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 > Pembedaan dari Segi Fungsinya

Kesembilan organ yang disebut dalam UUD 1945, seperti diuraikan di atas, dapat pula dibedakan dari segi fungsinya. Di antara lembaga-lembaga tersebut, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain):
(i) Kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administratur, bestuurzorg);
(ii) Kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan;
(iii) Kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.
Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara, terdapat presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya, ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the enforcer of the rule of judicial ethics).
Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu:
(i) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
(ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
(iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
(iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sistematika pembahasan dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, seyogyanya urutan protokoler terhadap para pejabat yang menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara itu juga didasarkan atas urutan sebagaimana tersebut: Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR (kecuali jika jabatan ini dirangkap oleh Ketua DPR dan Ketua DPD), Ketua MK, Ketua MA, dan Ketua BPK.
Sekarang nomor urutan seri mobil dinas para pejabat tersebut adalah: B-1 untuk RI-1, B-2 untuk RI-2, B-3 untuk istri RI-1, B-4 untuk istri RI-2, B-5 untuk Ketua MPR, B-6 untuk Ketua DPR, B-7 untuk Ketua DPD, B-8 untuk Ketua MA, B-9 untuk Ketua MK, dan B-10 untuk Ketua BPK.
Kedelapan jabatan itu dapat disebut terdiri atas tujuh lembaga tinggi negara, karena pada pokoknya, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan institusi kepresidenan. Dapat juga dipahami bahwa Presiden adalah lembaga utama, sedangkan Wakil Presiden adalah lembaga pendukung terhadap Presiden. Apabila Presiden berhalangan secara tetap, Presiden digantikan oleh Wakil Presiden.
Di dalam kelompok cabang legislatif, lembaga parlemen yang utama adalah DPR, sedangkan DPD bersifat penunjang, dan MPR sebagai lembaga perpanjangan fungsi (extension) parlemen, khususnya dalam rangka penetapan dan perubahan konstitusi, pemberhentian dan pengisian lowongan jabatan Presiden/Wakil Presiden, serta pelantikan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun dalam bidang legislasi, kedudukan DPD bersifat penunjang bagi peranan DPR, tetapi dalam bidang pengawasan yang menyangkut kepentingan daerah, DPD tetap mempunyai kedudukan yang penting. Karena itu, DPD tetap dapat disebut sebagai lembaga utama (main state organ).
Demikian pula, MPR sebagai lembaga parlemen ketiga, meskipun tugas-tugasnya tidak bersifat rutin, dan kepemimpinannya dapat saja dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD, MPR tetap dapat disebut sebagai lembaga utama. MPR-lah yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan dalam jabatan tersebut.
Begitu pula dengan BPK, dalam kaitannya dengan persoalan pengawasan terhadap kebijakan negara dan pelaksanaan hukum, kedudukan dan peranannya juga sangat penting. Karena itu, dalam konteks tertentu, BPK juga kadangkala dapat disebut sebagai lembaga negara yang juga mempunyai fungsi utama (main organ).
Sementara itu, di cabang kekuasaan judisial, dikenal pula adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, sehingga kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Meskipun Komisi Yudisial ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Namun, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam setiap negara hukum yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki constitutional importance yang serupa sebagai lembaga penegak hukum.
Di pihak lain, pencantuman ketentuan mengenai Kepolisian Negara dalam UUD 1945 juga tidak dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu menjadi lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, hal disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan suatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan hirarki kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, lembaga (tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama adalah:
Presiden;
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
Mahkamah Konstitusi (MK);
Mahkamah Agung (MA);
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga-lembaga tersebut di atas dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat menunjang atau auxiliary belaka. Oleh karena itu, seyogyanya tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut.
Oleh sebab itu, seperti hubungan antara Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA), faktor fungsi keutamaan atau fungsi penunjang menjadi penentu yang pokok. Meskipun posisinya bersifat independen terhadap MA, tetapi KY tetap tidak dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan protokolernya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga, Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat disederajatkan secara struktural dengan organisasi Polri dan Kejaksaan Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat independen dan atas dasar itu kedudukannya secara fungsional dipandang sederajat.
Yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 seperti Presiden/Wakil Presiden, DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat auxiliary atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan.
Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA dan MK, maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY itu seperti halnya kewenangan MA dan MK ditentukan dalam UUD 1945. Karena, kewenangan TNI dan Polri juga ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Namun, tidak dengan begitu, kedudukan struktural TNI dan Polri dapat disejajarkan dengan tujuh lembaga negara yang sudah diuraikan di atas. TNI dan Polri tetap tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun kewenangan TNI dan Polri ditentukan tegas dalam UUD 1945.
Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi kedudukannya tidak dapat dikatakan berada di bawah Polri dan TNI hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 1945.
Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh undang-undang. Namun, kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada TNI dan Polri. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga-lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam hirarkis susunan antara lembaga negara.
Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa meskipun ada perbedaan dalam pengaturan kewenangan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, semua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Struktur dan hirarki lembaga negara harus dipahami dalam konteks fungsional dan konstitusional, bukan hanya berdasarkan pada ketentuan yang tertulis dalam undang-undang dasar atau undang-undang.