Warga yang dilindungi Inggris
Latar belakang

Bagian dari Kerajaan Inggris tidak dimasukkan sebagai wilayah Kerajaan dan malah dianggap sebagai tanah asing di bawah kekuasaan Inggris. Ini termasuk protektorat, negara-negara yang dilindungi, mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena merupakan negeri asing, kelahiran di salah satu wilayah tersebut tidak secara otomatis memberikan status warga negara Inggris. Sebaliknya, sebagian besar orang yang terkait dengan wilayah ini ditetapkan sebagai orang yang dilindungi Inggris.
Pada abad ke-19, istilah ini mengacu pada anggota populasi asli protektorat atau subjek penguasa negara yang dilindungi. Seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi suatu bentuk kebangsaan yang substansial. Persyaratan kelayakan untuk status tersebut pada awalnya tidak didefinisikan dengan baik. Penunjukan tersebut diberikan kepada siapa saja yang dianggap berutang kesetiaan kepada penguasa lokal suatu negara di bawah perlindungan Inggris atau yang merupakan penduduk asli suatu protektorat tanpa pemerintahan lokal. Persyaratan yang lebih substansial dikodifikasikan pada tahun 1934; individu yang lahir di wilayah yang dilindungi namun tidak memiliki kewarganegaraan lain saat lahir atau mereka yang lahir di luar negeri yang tidak memiliki kewarganegaraan dari ayah BPP, yang juga lahir di wilayah yang dilindungi, menjadi orang yang dilindungi Inggris. Status tersebut diberikan semata-mata oleh hak prerogatif kerajaan hingga pertama kali ditetapkan menurut undang-undang dalam British Nationality Act 1948. Ketika Inggris menarik diri dari sisa kepemilikannya di luar negeri selama dekolonisasi, beberapa orang yang dilindungi tetap menjadi BPP meskipun wilayah mereka telah merdeka. Setelah hampir semua wilayah yang dilindungi merdeka, Parlemen dengan tegas membatasi perolehan status BPP pada tahun 1978.
Beberapa jenis kawasan lindung dibedakan berdasarkan struktur administratifnya:
Negara-negara yang dilindungi adalah wilayah yang mempunyai pemerintahan internal yang terorganisir dan menjalankan otonomi tingkat tinggi dalam pemerintahan lokal. Inggris hanya bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Subyek penguasa negara-negara yang dilindungi ini diberi status BPP. Bekas negara bagian yang dilindungi pada tahun 1949 yang diberikan status hukum BPP meliputi: Brunei, Kanton dan Kepulauan Enderbury, sembilan negara bagian Melayu (Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu), Maladewa, Hebrida Baru, Negara Bagian Trucial, dan Tonga.
Protektorat tidak mempunyai pemerintahan sebelumnya dan merupakan wilayah di mana Inggris mempunyai yurisdiksi administratif serta kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan. Praktis tidak ada perbedaan antara koloni dan protektorat, kecuali bahwa protektorat tidak secara formal diatur dalam kedaulatan Inggris. Bekas protektorat pada tahun 1949 meliputi: Aden, Bechuanaland, Gambia, Gold Coast, Kenya, Nigeria, Rhodesia Utara, Nyasaland, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Somaliland, Swaziland, Uganda, dan Zanzibar.
Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah wilayah yang dikuasai dan diberikan setelah Perang Dunia Pertama. Wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah wilayah mandat yang terus berada di bawah kendali Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Karena wilayah yang menjadi wilayah perwalian tidak memiliki undang-undang kewarganegaraan internal, wilayah tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan protektorat untuk tujuan kewarganegaraan. Bekas wilayah perwalian pada tahun 1949 meliputi: Kamerun, Tanganyika, dan Togoland.