Organisasi Perdagangan Dunia
Pengambilan keputusan

Berdasarkan Pasal IX:1 Perjanjian WTO, Organisasi Perdagangan Dunia melanjutkan praktik pengambilan keputusan dalam GATT 1947 yang menggunakan sistem konsensus. Prosedur standar ini akan dijalankan apabila tidak ada anggota yang terang-terangan menolak penetapan suatu keputusan. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, keputusan akan diambil lewat pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana. Setiap anggota memiliki satu suara; pengecualiannya adalah Uni Eropa yang jumlah suaranya sama dengan jumlah anggotanya. Selain itu, WTO juga memiliki prosedur-prosedur khusus. Sebagai contoh, Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum berwenang membuat penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap perjanjian-perjanjian WTO, dan keputusan untuk menetapkan penafsiran semacam ini harus mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 3/4 anggota. Contoh lain berkaitan dengan penerimaan anggota baru. Pasal XII:2 Perjanjian WTO mengatur bahwa keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut diambil oleh Konferensi Tingkat Menteri dengan dukungan dari sekurangnya 2/3 anggota. Namun, Dewan Umum bersepakat pada tanggal 15 November 1995 untuk mencoba mengambil keputusan lewat konsensus terlebih dahulu, sehingga pemungutan suara untuk menerima anggota baru baru akan diadakan jika konsensus tidak dapat tercapai.
Pada praktiknya, konsensus selalu didahulukan dan keputusan sangat jarang diambil melalui pemungutan suara. Walaupun sistem konsensus dianggap lebih melegitimasi keputusan yang telah ditetapkan, Laporan Sutherland tahun 2004 mengungkapkan kekhawatiran bahwa jumlah anggota WTO yang begitu banyak akan menghambat upaya untuk menetapkan kebijakan baru. Penolakan dari satu anggota saja dapat menggagalkan upaya untuk mencapai konsensus meskipun kebijakan yang diusulkan didukung oleh banyak anggota, sehingga sistem konsensus dianggap dapat melumpuhkan proses pengambilan keputusan di WTO. Laporan Sutherland sendiri menyarankan agar anggota yang ingin memveto suatu keputusan diharuskan menyatakannya dalam bentuk tulisan dengan mencantumkan alasan yang menunjukkan bahwa hal tersebut menyangkut kepentingan nasional yang amat penting bagi anggota tersebut.
Dari segi partisipasi, WTO ingin melibatkan semua anggotanya, tetapi pada kenyataannya upaya untuk melibatkan 164 anggota WTO tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu, muncul mekanisme yang dimaksudkan untuk mempercepat proses perundingan dan pengambilan keputusan, contohnya adalah mekanisme "pertemuan ruang hijau" yang mengumpulkan anggota-anggota besar di WTO (seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok) beserta satu anggota lain yang berperan sebagai koordinator atau perwakilan kelompok anggota lainnya (misalnya sebagai perwakilan negara terbelakang) atau yang memiliki kepentingan terhadap perundingan yang akan dilaksanakan. Dalam pertemuan semacam ini, para petinggi atau perwakilan dari sekitar dua puluh anggota diundang untuk membahas permasalahan-permasalahan utama. Pertemuan ini dikepalai oleh Direktur Jenderal WTO atau oleh ketua salah satu dewan atau komite WTO. Dari pertemuan ini akan dihasilkan rancangan kesepakatan yang lalu akan ditunjukkan kepada anggota WTO lainnya untuk kemudian ditetapkan. Upaya untuk menyesuaikan proses pengambilan keputusan di WTO sendiri tidak mudah, karena organisasi ini harus menyeimbangkan antara inklusivitas, transparansi, dan efisiensi. Saat ini, dengan semakin terlibatnya negara-negara berkembang dalam mekanisme ruang hijau, proses pengambilan keputusan menjadi semakin sulit karena negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan yang beragam.