Ketuanan Melayu
Pemerintahan Abdullah > "Politik rasial"

Politisi Tionghoa dalam pemerintahan mengangkat masalah dengan Konstitusi pada akhir 2005. Lim Keng Yaik dari PGRM meminta peninjauan ulang kontrak sosial untuk memastikan Bangsa Malaysia dapat dicapai. Keng Yaik dikritik habis-habisan oleh banyak politisi Melayu terkemuka termasuk Khairy Jamaluddin dan Ahmad Shabery Cheek. Pers Melayu yang sebagian besar dimiliki oleh UMNO juga memuat artikel yang mengutuk pertanyaan tentang kontrak sosial. Keng Yaik menjawab, "Bagaimana Anda mengharapkan orang bukan Melayu mencurahkan hati dan jiwa mereka ke negara, dan suatu hari mati karenanya jika Anda terus mengomel tentang ini? Mengibarkan bendera dan menyanyikan 'Negaraku' (lagu kebangsaan) adalah ritual , sedangkan cinta sejati untuk bangsa terletak di hati."
Setahun sebelumnya, Abdullah menyebut aspek paling signifikan dari kontrak sosial adalah kesepakatan masyarakat adat untuk memberikan kewarganegaraan kepada imigran Tionghoa dan India. Meskipun Abdullah melanjutkan dengan menyatakan jati diri bangsa berubah menjadi salah satu yang warga Tionghoa dan India juga bisa sebut sebagai milik mereka, pidato tersebut sebagian besar tidak diketahui ramai orang. Akhirnya,  Keng Yaik menyatakan bahwa pers Melayu telah membesar-besarkan komentarnya dan salah mengutipnya. Masalah diakhiri dengan Ketua Pemuda UMNO Hishammuddin Hussein memperingatkan masyarakat untuk tidak "mengungkit masalah lagi seperti yang telah disepakati, dihargai, dipahami dan disahkan oleh Konstitusi."
Pada Januari 2006, pemerintah mengumumkan kampanye kesadaran Rukun Negara. Kantor berita pemerintah Bernama mengutip pernyataan Abdul Rahman pada tahun 1986 bahwa "Orang Melayu bukan hanya penduduk asli tetapi juga penguasa negeri ini dan tidak ada yang dapat membantah fakta ini". Pasal-pasal konstitusi yang menyinggung agama resmi Islam, monarki, status bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dan hak-hak khusus Melayu digambarkan sebagai "dengan jelas mengeja pengakuan dan pengakuan bahwa orang Melayu adalah penduduk asli ' pribumi '[pribumi] dari negeri ini. " Kemudian dinyatakan bahwa penekanan baru pada Rukunegara adalah untuk mencegah pertanyaan lebih lanjut tentang kontrak sosial, yang "menentukan polaritas politik dan kedudukan sosial ekonomi orang Malaysia".
Diketahui kemudian bahwa survei terhadap orang Malaysia menemukan 55% responden setuju politisi harus disalahkan karena memisahkan orang dengan memainkan politik rasial. Mukhriz—putra Mahathir dan pemimpin Pemuda UMNO—membela tindakan UMNO karena kesenjangan ekonomi dengan menegaskan bahwa selalu ada orang yang memperjuangkan setiap perlombaan untuk menyamakan keadaan. Shahrir Abdul Samad, ketua BN Backbenchers 'Club, berpendapat bahwa politisi hanya menanggapi sebuah negara yang terbagi ke dalam ras yang berbeda, dengan mengajukan pertanyaan, "jika Anda berbicara tentang masalah Melayu kepada komunitas Melayu, apakah itu memainkan peran ras politik?" Presiden PPP M. Kayveas menyatakan ketidaksetujuanny dengan berkata, "Setiap 12 bulan, partai kembali ke satu perlombaan untuk memperjuangkan tujuan mereka sendiri dan, pada akhirnya, ketika pemilihan umum tiba, kita berbicara tentang Bangsa Malaysia."
Merefleksikan iklim saling tidak percaya dan kebijakan rasialis di Singapura dan Malaysia (di Singapura, kebijakan yang diduga memihak orang Tionghoa), Lee Kuan Yew memicu debat lain pada bulan September tentang peran keunggulan Melayu dalam politik Malaysia dengan menyatakan bahwa orang Tionghoa telah terpinggirkan secara sistematis di Malaysia dan Indonesia. Insiden diplomatik yang diakibatkan dengan penolakan marginalisasi dari politisi pemerintah Malaysia menyebabkan Lee mengeluarkan permintaan maaf atas pernyataannya yang juga berusaha untuk membenarkan mereka. Abdullah menyatakan bahwa dia tidak puas dengan apa yang dia sebut sebagai permintaan maaf yang memenuhi syarat, tetapi pemerintah Malaysia tetap menerimanya.
Bulan berikutnya, kontroversi muncul setelah Asian Strategic and Leadership Institute (ASLI) mengeluarkan laporan yang menghitung ekuitas yang dimiliki Bumiputra sebesar 45%, yang sangat berbeda dari angka resmi 18,9%, yang digunakan oleh politisi untuk membenarkan retensi atau kebangkitan NEP tersebut. Seorang analis lokal mengemukakan bahwa "Jika ekuitas Bumiputra adalah 45 persen, maka pertanyaan berikutnya adalah, mengapa perlu hak Bumiputera? Ini berimplikasi pada kebijakan pemerintah dan itu (menghilangkan hak adat) adalah satu hal yang tidak akan pernah diterima UMNO saat ini. . " Metodologi laporan tersebut dikritik karena menggunakan nilai pasar daripada nilai nominal untuk perhitungan ekuitasnya, dan membatasi ruang lingkupnya pada seribu perusahaan publik. Ini juga termasuk perusahaan yang terkait dengan pemerintah (GLC) sebagai perusahaan milik Bumiputra. Namun, beberapa mengkritik pemerintah, menuduh bahwa nilai nominal tidak secara akurat mencerminkan nilai perusahaan yang diteliti, dan menyatakan bahwa sebagian dari ekuitas GLC harus dianggap yang dimiliki Bumiputra. Laporan tersebut kemudian ditarik, tetapi kontroversi berlanjut setelah outlet media independen mengutip sebuah studi yang mengikuti metodologi pemerintah yang mengindikasikan ekuitas Bumiputra telah melewati angka 30% pada tahun 1997.
Pada konvensi UMNO Johor bulan yang sama, Menteri Besar Johor Abdul Ghani Othman mengkritik kebijakan Bangsa Malaysia dan meritokrasi. Ghani menggambarkan Bangsa Malaysia sebagai ancaman bagi orang Melayu dan posisi Konstitusional mereka, menunjukkan hal itu dapat "mengancam stabilitas nasional" juga. Ghani bersikeras bahwa kebijakan tersebut "diterapkan dalam konteks ... dengan orang Melayu sebagai ras terpenting", dan menggambarkan meritokrasi sebagai "bentuk diskriminasi dan penindasan" karena pelajar Melayu pedesaan tidak dapat bersaing dengan siswa perkotaan mereka. Dalam kontroversi yang timbul tentang pernyataannya, beberapa menteri federal mengkritik Ghani, dengan satu mengatakan bahwa Bangsa Malaysia "tidak ada hubungannya dengan satu ras yang diberi peran penting atas yang lain", dan yang lain berpendapat bahwa "Itu tidak melanggar hak-hak Bumiputeras. atau komunitas lain." Ghani mendukung komentarnya, menyatakan bahwa pendukung Bangsa Malaysia juga mendukung" Malaysia Malaysia ", seperti yang dilakukan Lee Kuan Yew, meskipun" pemerintah telah menolaknya sejak awal. " Najib, Wakil Perdana Menteri, menyarankan bahwa segala upaya untuk mendefinisikan Bangsa Malaysia secara politis tidak akan membuahkan hasil, dan karena itu perdebatan tidak perlu; ia juga menegaskan bahwa "Tidak mempersoalkan hak-hak khusus orang Melayu, kuota kami atau semacamnya."