stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hukum
Fungsi Hukum > Hukum perdata > Pasal-Pasal Perdata  di Indonesia Terkait Gangguan Ketenangan Tetangga

Pasal 1365 KUHPer merupakan dasar hukum perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Jika seseorang mengalami kerugian akibat tindakan mengganggu ketenangan tetangga, maka ia dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi.
Fungsi Hukum > Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.
Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.
Sistem hukum

Artikel utama: Sistem hukum di dunia
Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain: sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, sitem hukum Islam.
Ketiga sistem tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis. Hukum Islam dan Hukum Adat dasar awal dari pengembanhan hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum islam dan hukum umum menjadi bagian yang terpenting dalam pengembanhan sistem hukum di IndonesiaHukum Adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses pengembangan hukum di Indonesia.
Sistem hukum > Sistem hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.
Sistem hukum eropa kontinental ini berkembang di Eropa daratan seperti Perancis dapat dikatakan sebagai negara yang terlebih dahulu menerapkan sistem hukum tersebut. Sebenarnya sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justisianus abad ke VI sebelum masehi.
Sistem hukum > Sistem hukum Anglo-Saxon

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.
Sistem hukum > Sistem hukum adat/kebiasaan

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan pedesaan terpencil atau di perkotaan yang sudah modern di haruskan masih membawa mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu, yang dapat di putuskan oleh dudungan tertinggi adat tersebut. Apabila hakim tidak dapat menemukan hukumannya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumanya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat adat setempat karena hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum Nasional di Indonesia, adapun yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan diberlakukannya hukum adat di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UUD Sementara Tahun 1950, Pasal 131 I. S. jis Pasal 75 Baru dan Lama R. R.;, Pasal 134 I. S.;, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9;, Undang-Undang No. 19/1964 dan Undang-Undang No. 14/1970.
Sistem hukum > Sistem hukum agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci, dan juga asas hukum-hukum Islam di Indonesia.
Hukum Indonesia

Artikel utama: Hukum Indonesia
Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu me-rujuk dari sistem hukum Eropa Kontinental pada jaman Belanda. Sekarang di Indonesia hukum yang diberlakukan dan berjalan yaitu hukum adat Asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah Adatrech yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronye, sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW juga Akhlak dan Agama yang dikembangkan menjadi Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Me-rujuk sistem hukum Eropa Kontinental.
Hukum Indonesia > Macam-macam Sistem Hukum

Manusia yang hidup di atas dunia ini memerlukan hukum, sebab hukum selain mencegah terjadinya konflik juga dapat menanggulanginya secara profesional tanpa melibatkan intervensi dari pejabat penguasa politik apabila konflik itu telah terjadi, berikut beberapa sistem hukum yang berlaku:
Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang berkembang di negara-negara eropa Jerman, Belanda, Prancis, Italia, dan Asia termasuk indonesia pada Jaman penjajahan Belanda hingga Tahun 1964 Masehi.
Sistem Hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum mula-mula yang berkembang di Negara Inggris, dan dikenal dengan Istilah Rule of Law Common Law atau Unwritten Law (Hukum tidak tertulis) atau sering pula disebut dengan istilah Case Law.
Sistem Hukum Adat adalah yang terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, Tiongkok, India, Jepang, dan negara lain.
Sistem Hukum Islam adalah yang berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Indonesia sejak Tahun 1289 Masehi Abad ke-7 Hijriyah 688 Hujarood Rosulullah SAW yang dibawa oleh mujahid penyebar agama Islam, Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individu maupun secara kelompok.
Sistem Hukum Kanonik adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang tunduk kepada peraturan-peraturan gereja.
Sistem Hukum Sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara Komunis.
Setelah memahami berbagai macam sistem hukum yang terdapat di dunia, disimpulkan bahwa sistem hukum yang ideal bagi sebuah Negara adalah sistem hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Masyarakat dari Negara tersebut.
Lihat pula

Hukum di Indonesia
Hukuman pukulan rotan
Hukum adat
Halaman pertama dari kode Napoleon edisi 1804
Pelindo Multi Terminal

| --- | --- |

Kantor pusat di Medan
Jenis: Perseroan Terbatas
Industri: Pelabuhan
Didirikan: 1 Oktober 2021; 3 tahun lalu (2021-10-01)
Kantor pusat: Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Wilayah operasi: Indonesia
Tokoh kunci: Ary Henryanto (Direktur Utama) Darwanto (Komisaris Utama)
Produk: Pergudangan
Jasa: Bongkar muat kapal
Pendapatan: Rp 4,06 triliun (2022)
Laba bersih: Rp 461,35 miliar (2022)
Total aset: Rp 4,36 triliun (2022)
Total ekuitas: Rp 1,96 triliun (2022)
Pemilik: PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Anak usaha: PT Pelabuhan Tanjung Priok PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk PT Terminal Curah Utama
Situs web: pelindomultiterminal.co.id
PT Pelindo Multi Terminal adalah anak usaha dari Pelabuhan Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan terminal non-peti kemas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 32 kantor cabang yang tersebar di seantero Indonesia.
Sejarah

Pada tahun 2021, pemerintah menggabungkan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, sehingga nama Pelindo II kemudian diubah menjadi Pelindo. Pelindo kemudian mendirikan perusahaan ini sebagai induk dari subholding yang bergerak bergerak di bidang pengelolaan terminal non-peti kemas.
Pada awal tahun 2022, Pelindo resmi menyerahkan mayoritas saham PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dan PT Terminal Curah Utama ke perusahaan ini. Sepanjang tahun 2022, perusahaan ini pun mulai mengelola terminal non-peti kemas di Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Bumiharjo, Pelabuhan Bagendang, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Trisakti, dan Pelabuhan Mekar Putih, serta Terminal Jamrud, Terminal Nilam, dan Terminal Mirah di Pelabuhan Tanjung Perak.
Pada tahun 2023, perusahaan ini juga mulai mengelola terminal non-peti kemas di Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Garongkong, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Badas.
Pada tahun 2023 juga, perusahaan ini mulai menstandardisasi dan mendigitalisasi semua terminal yang mereka kelola, antara lain dengan meluncurkan Pelindo Terminal Operating System-Multipurpose (PTOS-M) sebagai sistem operasi tunggal.
Kinerja > 2022

Pada tahun 2022, perusahaan ini mencatat bongkar muat General Cargo hingga 18,92 juta ton/m3, meningkat 13 persen dari bulan November 2021. Bongkar muat kendaraan juga tercatat mencapai 1.174.089 unit kendaraan, meningkat 15 persen dari realisasi tahun sebelumnya dan bongkar muat curah cair tercatat mencapai 23,8 juta ton, serta curah cair mencapai 45,5 juta ton.
Kinerja > 2023

Pada tahun 2023, perusahaan ini mencatat bongkar muat barang curah kering seperti batu bara, bijih besi, gula, kedelai dsb, naik 5,9 persen dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 55,1 juta ton.
Sementara itu, pelayanan arus muatan curah cair naik 8,9 persen menjadi 30,3 juta ton pada akhir tahun 2023, arus general cargo dan bag cargo naik 9,8 persen dibandingkan tahun 2022 menjadi 25,2 juta ton, arus barang berupa gas melonjak 49,8 persen menjadi 13,1 juta BTU, arus barang berupa kendaraan juga mengalami peningkatan mencapai 1,5 juta unit atau naik 8,4 persen dari pada tahun 2022. Selain itu, arus peti kemas naik juga 1,1 persen dari 2022 menjadi 429 ribu TEU.
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Perusahaan ini mendukung kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian ekosistem laut di wilayah pesisir wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan seperti penanaman bibit pohon mangrove di Belawan, Sumatera Utara, Seruyan, Kalimantan Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan penghijauan pelabuhan seperti di Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Bagendang, maupun di Pelabuhan Belawan.
Perusahaan ini juga berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan masyarakat khususnya di wilayah pesisir melalui berbagai program pengembangan UMKM, pengembangan kapasitas generasi muda, serta edukasi kebersihan lingkungan kampung pesisir.
Terminal Jamrud di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya
Kegiatan penanaman mangrove oleh perusahaan ini di Belawan, Medan
Kadaster

Kadaster
Kadaster atau yang lebih dikenal dengan pertanahan adalah sebuah sistem administrasi informasi persil tanah yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan. Secara umum, kadaster dimaksudkan untuk pengelolaan hak atas tanah, nilai tanah, dan pemanfaatan tanah.
Etimologi

Berdasarkan etimologi, kadaster berasal dari kata cadatre yang berakar dari kata catastro dalam bahasa Italia. Kata catastro kemudian berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu capitastrum yang berarti pajak berdasarkan jumlah kepala. Di Inggris disebutkan dengan istilah capitation artinya pajak yang dibayar menurut jumlah kepala.[butuh rujukan]
Pengadilan
Lihat pula

Ahli hukum
Hukum
Sanksi
Mahkamah Agung
Makhamah Konstitusional
Peradilan Militer
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Pajak
court en banc
Pengadilan Kriminal Internasional
Pengadilan Revolusi (Revolusi Prancis)
Tersangka
Premanisme
Tilang (Bukti pelanggaran)
Buronan
Penggelapan
Pencurian
Perkelahian dan pertikaian
Hukum pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Penyidikan dan Penyelidikan
Hukum Acara Pidana
Hukum Pidana Militer
Delik Perkara
Pidana
Polisi
Rutan
Penjara
Lembaga Pemasyarakatan
Penegakan hukum
Kehakiman dan Kejaksaan
Gedung pengadilan
Pranala luar

(Indonesia) [http://www.kejaksaan.go.id/ Kejaksaan Republik Indonesia
Sultan Alauddin Riayat Syah

| Alauddin Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammal |
| --- | --- |
Alauddin Ri'ayat Syah, dikelilingi pengawal wanitanya menurut ilustrasi Theodor de Bry, 1604
Sulṭān of Acèh Darussalam
Berkuasa: 28 Juni 1589–1605
Pendahulu: Sultan Buyung
Penerus: Ali Ri'ayat Syah III

Kelahiran: Banda Aceh, Aceh Sultanate (Indonesia)
Kematian: 1605 Banda Aceh, Aceh Sultanate (Indonesia)
Keturunan: Maharaja Diraja Ali Ri'ayat Syah III Sultan Husain Sultan Abangta Merah Upah Raja Puteri Puteri Raja Inderabangsa
Wangsa: Darul Kamal
Ayah: Almalik Firman Syah bin Muzaffar Syah
Sultan Alauddin Riayat Syah (nama lengkap: Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid Al-Mukammil; meninggal tahun 1605) adalah sultan Kesultanan Aceh yang ke-10, yang berkuasa antara tahun 1596/1589–1604. Era pemerintahannya menjadi salah satu era penting dalam sejarah di wilayah Asia Tenggara karena pada masa itu untuk pertama kalinya wilayah perairan Selat Malaka kedatangan tiga kekuatan asing dari Eropa: Belanda, Inggris dan Prancis.
Naik takhta

Sultan Alauddin dilaporkan adalah keturunan para raja tua yang mengatur kesultanan Aceh pada abad kelima belas. Ayahnya adalah Al-Malik Firman Syah, putra Muzaffar Syah (meninggal tahun 1497). Pertemuan silsilah ini sepertinya telah terhalang sepenuhnya oleh garis keturunan dari Sultan Ali Mughayat Syah. Di masa mudah ya dia hanya seorang rakyat biasa yang berprofesi sebagai seorang nelayan, tetapi ia mampu mencapai posisi elit di kesultanan berkat keberanian dan keahliannya dibidang militer sehingga dia terpilih menjadi seorang komandan militer. Dia diduga membunuh Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1585-1586. Menurut dugaan tersebut dia membunuh sultan sebagai tindakan guna melindungi cucu muda sultan Raja Asyem. Kemudian dia juga diduga bertanggung jawab atas pembunuhan Sultan Buyung tahun 1589. Setelah menduduki takhta dia juga dianggap telah membunuh Raja Asyem yang dianggapnya kelak akan menjadi saingan utama bagi kedudukannya sebagai sultan. Namun semua dugaan itu tidak pernah bisa dibuktikan secara jelas. Dengan alasan pembunuhan itulah dia memicu permusuhan dengan Kesultanan Johor di Semenanjung Malaya, karena ayah Raja Asyem merupakan Sultan di sana.
Terlepas dari dugaan situasi kisruh ketika naiknya dia menjadi sultan. Dalam babad sejarah Hikayat Aceh Sultan Alauddin dipuji sebagai sultan yang baik dan saleh, masa pemerintahannya menjadi masa yang sejahtera bagi rakyat kesultanan. Menurut seorang pedagang Prancis yang berkunjung ke Aceh pada tahun 1601–1603 ia mencatat bahwa ibu kota kesultanan adalah bandar yang sangat kosmopolit pada masanya, di mana orang-orang dari berbagai kebangsaan berdiam di sana selama beberapa bulan guna berdagang. Orang-orang dari Turki, Nagapatnam, Kalikut, Ceylon, Siam, Gujarat, Benggala dan berbagai tempat lainnya berbaur dengan aman dan menjalankan perdagangan yang ramai. Mereka menjual kain, kapas, berbagai jenis keramik, obat-obatan, rempah-rempah dan batu mulia.
Silsilah :
1. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam
2. Fatimah Az-Zahra dan Ali Karramallahu Wajhah
3. Hasan Al-Mujtaba
4. Hasan Al-Mutsanna
5. Abdullah Al-Mahdi
6. Musa Al-Jun
7. Abdullah Al-Makarim
8. Musa Ats-Tsani
9. Dawud Al-Amir
10. Muhammad Al-Madani
11. Yahya Az-Zahid
12. Abdullah Al-Jili
13. Musa Al-Mutsallats
14. Abdul Qadir Al-Jailani
15. Abdul Aziz
16. Muhammad Al-Hatak
17. Syamsuddin
18. Syarafuddin
19. Zainuddin
20. Waliyuddin
21. Nuruddin Al-Awwal
22. Hussamuddin
23. Yahya Ad-Darwisy
24. Sultan Muhammad Syah Lamri Nuruddin Ats-Tsani
25. Sultan Munawar Syah Abu Bakar
26. Sultan Syamsu Syah Abdurrahim
27. Muzaffar Syah Ahmad
28. Al-Malik Firman Syah Ibrahim
29. Sultan Alauddin Riayat Syah As-Sayyid Al-Mukammil Al-Qadiri Al-Jailani / Al-Kailani Al-Hasani
Sumber : Pante Geulima , Meureudu , 15 Sya'ban 1437 M.
Hubungan dengan negeri-negeri Melayu

Pembunuhan terhadap Raja Asyem telah membuat hubungan Aceh dengan Kesultanan Johor di Semenanjung menjadi tidak harmonis. Beberapa kesultanan yang direbut Aceh melalui ekspansi militer pada abad sebelumnya juga mulai menggeliat hendak melawan Aceh. Kerajaan Aru memberontak di bawah dukungan Johor. Dalam kronik sultan Alauddin Riayat Syah disebutkan bahwa sultan telah memerintahkan orang-orang Aru untuk menyelesaikan sebuah kapal untuknya, tetapi hal itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya titah sultan. Menurut berita yang sampai kepada sultan, orang-orang Aru telah berkomplot dengan Johor untuk melawan kekuasaan sultan atas wilayahnya. Johor dikabarkan telah menawarkan diri menjadi pelindung Aru jika Aceh memerangi perlawanan orang-orang Aru. Mengetahui hal Alauddin segera menyiapkan armada perang dalam rangka menghukum Aru. Armada yang kali ini dipimpin sendiri oleh sultan berhasil menaklukan Aru dan mengusir sultan Johor dari sana. Dalam ekspedisi itu seorang menantunya tewas dalam pertempuran di Aru. Setelah mengalahkan Aru, armada sultan menyeberangi selat guna mengepung Johor. Kali ini armada itu mengalami kegagalan. para prajurit Aceh yang kehilangan putra mahkota dalam peperangan sebelumnya di Aru telah kehilangan moral bertempur mereka membuat pengepungan ini berakhir sia-sia dan Alauddin akhirnya menyerah dari usaha menghukum Johor lalu kembali ke Aceh.
Kedatangan Eropa

Kapal-kapal dagang Eropa dari Belanda, Inggris dan kapal Prancis mulai berdatangan di wilayah itu selama pemerintahan Sultan Alauddin ini. Hal ini menciptakan situasi baru di kawasan sejak bangsa pelaut ini bersahabat dengan bangsa Portugis. Meskipun hubungan dengan Portugis senantiasa menghadirkan rasa was-was bagi siapapun di kawasan itu. Pemimpin armada Belanda Cornelis de Houtman tiba di Aceh pada bulan Juni 1599. Komunikasi antara Belanda dengan kesultanan pada awalnya berlangsung dengan baik dan ramah, tetapi intrik Portugis memprovokasi Aceh menyerang kapal-kapal Belanda. Serangan Aceh menewaskan De Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman ditangkap dan dipenjarakan. Pada bulan november 1600 dua buah kapal Belanda yang lain di bawah pimpinan Van Caerden berlabuh di pantai Aceh. Kedatangan kapal-kapal ini diterima dengan baik oleh sultan. Beberapa tahanan Belanda segera melarikan diri ke kapal Van Caerden sehingga membuat tentara Aceh melakukan penggeledahan atas kapal-kapal Belanda. Namun Van Caerden menduga Aceh sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kapal-kapal mereka, lalu mereka merampas banyak lada di pelabuhan dan segera meninggalkan pelabuhan yang diikuti oleh tembakan yang dilepaskan oleh tentara Aceh. Van Caerden berhasil melepaskan diri dan ia meninggalkan beberapa kapal milik Aceh dan Portugis yang telah dibakar oleh orang-orangnya di pelabuhan.
Insiden di pelabuhan dengan Belanda membuat Portugis berkeinginan mendirikan sebuah benteng di muara Krueng Aceh. Menganggap telah bersahabat baik dengan sultan, dengan penuh percaya diri mereka mengajukan permohonan itu. Namun sultan mencurigai maksud Portugis itu dan menolaknya, membuat hubungan antara Aceh dan Portugis menjadi dingin. Pada tahun berikutnya 1601, sebuah sengketa muncul. Sebuah kapal Portugis mengejar kapal Arab yang membawa muatan kerajinan, kapal itu diserang dan muatannya dirampas lalu dibawa ke Aceh. Kejadian ini membuat pertimbangan lain bagi Belanda, guna menjadikan Portugis sebagai musuh utama mereka di perairan selat Malaka dan dibawa oleh kapal Aceh. Bagi Aceh hal ini menjadi penilaian yang lain tentang hubungan mereka dengan Belanda. Pada akhirnya Aceh lebih memilih berhubungan dengan Belanda daripada dengan orang-orang Portugis. Melaksanakan misi perdamaian dengan Belanda, Aceh mengirimkan dua orang utusan resmi ke Belanda. Salah seorang dari utusan itu meninggal di Middelburg namun yang lainnya berhasil melakukan kesepakatan dengan Pangeran Maurits dari Nassau Ketika utusan ini kembali ke Aceh pada bulan desember 1604, ia membawa banyak persembahan dari Belanda untuk sultan. Sebelumnya pada tahun 1602 beberapa kali kapal-kapal angkatan laut Inggris dan Prancis mengunjungi Aceh. Armada laut Inggris ini suatu ketika pernah bekerja sama dengan Belanda dan berhasil menangkap sebuah galias besar milik Portugis. Ketika armada ini melaporkan penangkapan ini kepada sultan, dia menyambutnya dengan gembira dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada armada Inggris-Belanda.