Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia
Mantan BUMN

Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 jo. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentbanukan holding BUMN. Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain, serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.
Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.
| Tanggal (YYYY-MM-DD) | Nama BUMN | Hilangnya Status BUMN> Dasar Hukum | Hilangnya Status BUMN> Sebab | Hilangnya Status BUMN> Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1966-03-09 | PN Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan) | PP No. 9 Tahun 1966 | Pembubaran Usaha | Dibubarkan selama transisi ke Orde Baru karena dicap organisasi bawahan Partai Komunis Indonesia. |
| 1966-09-01 | Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya | PP No. 16 Tahun 1966 | Pembubaran Usaha | Dilikuidasi menjadi milik negara c.q. Departemen Pekerjaan Umum |
| 1968-07-05 | PN Tambang Timah Belitung | PP No. 21 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Tambang Timah. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara dan Proyek Peleburan Timah Muntok juga turut dilebur. |
| 1968-07-05 | PN Tambang Timah Bangka | PP No. 21 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Tambang Timah. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara dan Proyek Peleburan Timah Muntok juga turut dilebur. |
| 1968-07-05 | PN Tambang Timah Singkep | PP No. 21 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Tambang Timah. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara dan Proyek Peleburan Timah Muntok juga turut dilebur. |
| 1968-07-05 | PN Tambang Bauksit Indonesia | PP No. 22 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, PT Nikkel Indonesia, Proyek Intan Kalimantan Selatan, dan Proyek-Proyek eks-Badan Pelaksanaan/Pembinaan Proyek-Proyek Tambang (Bappetamb) juga turut dilebur. |
| 1968-07-05 | PN Tambang Emas Cikotok | PP No. 22 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, PT Nikkel Indonesia, Proyek Intan Kalimantan Selatan, dan Proyek-Proyek eks-Badan Pelaksanaan/Pembinaan Proyek-Proyek Tambang (Bappetamb) juga turut dilebur. |
| 1968-07-05 | PN Logam Mulia | PP No. 22 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, PT Nikkel Indonesia, Proyek Intan Kalimantan Selatan, dan Proyek-Proyek eks-Badan Pelaksanaan/Pembinaan Proyek-Proyek Tambang (Bappetamb) juga turut dilebur. |
| 1968-08-20 | PN Pertambangan Minyak Indonesia | PP No. 27 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional |
| 1968-08-20 | PN Pertambangan Minyak Nasional | PP No. 27 Tahun 1968 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional |
| 1969-01-23 | PN Farmasi dan Alat Kesehatan Raja Farma | PP No. 3 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Selain 4 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur. |
| 1969-01-23 | PN Sari Husada | PP No. 3 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Selain 4 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur. |
| 1969-01-23 | PN Farmasi dan Alat Kesehatan Nakula Farma | PP No. 3 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Selain 4 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur. |
| 1969-01-23 | PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma | PP No. 3 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Selain 4 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah I | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah II | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah III | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah IV | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah V | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah VI | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah VII | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah VIII | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1969-06-09 | PN Pelabuhan Daerah IX | PP No. 18 Tahun 1969 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. |
| 1970-08-07 | PN Karya Cotas | PP No. 31 Tahun 1970 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Karya Nusantara (Persero) |
| 1970-08-07 | PN Permata Nusantara | PP No. 31 Tahun 1970 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Karya Nusantara (Persero) |
| 1970-10-13 | PN Pembangunan Niaga | PP No. 47 Tahun 1970 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk satu perusahaan perseroan tanpa penjelasan mengenai nama BUMN yang terbentuk |
| 1970-10-13 | PN Sapta Motor | PP No. 47 Tahun 1970 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk satu perusahaan perseroan tanpa penjelasan mengenai nama BUMN yang terbentuk |
| 1971-01-12 | PN BOMA | PP No. 2 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra (Persero) |
| 1971-01-12 | PN BISMA | PP No. 2 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra (Persero) |
| 1971-01-12 | PN INDRA | PP No. 2 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra (Persero) |
| 1971-01-12 | PN Sabang Merauke | PP No. 3 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero) |
| 1971-01-12 | PN Barata | PP No. 3 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero) |
| 1971-01-12 | PN Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar | PP No. 3 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero) |
| 1971-02-16 | PN Zatas | PP No. 11 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Aneka Gas Industri (Persero) |
| 1971-02-16 | PN Asam Arang | PP No. 11 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk PT Aneka Gas Industri (Persero) |
| 1971-08-14 | PN Kumala Karya | PP No. 48 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha |  |
| 1971-09-15 | PN Percetakan Kebayoran | PP No. 60 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia |
| 1971-09-15 | PN Arta Yasa | PP No. 60 Tahun 1971 | Peleburan BUMN | Dilebur untuk membentuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara V | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VI | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |
| 1971-12-31 | Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VII | PP No. 75 Tahun 1971 | Pembubaran Usaha | PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. |