Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
Dinamika, Fungsi, dan Peran

BP4 kemudian mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan zaman. Sejak awal berdiri BP4 senantiasa konsisten dalam menjaga keutuhan keluarga dan ikut berperan bersama organisasi keagamaan dalam mendorong lahirnya UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan penduduk Indonesia khususnya kaum muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini.
Menurut Hj. Zubaidah Muchtar, lahir di Batang, 11 Oktober 1936 (kini usia 79 tahun dan masih aktif) seorang tokoh muslimah, konsultan, mediator di Pengadilan Agama, trainer yang pernah menjadi politisi sebagai anggota DPR termuda, di usia 20-an, aktivis di berbagai organisasi Islam seperti PII, BMOIWI (Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia) dan BP4 turut berjuang dan menyaksikan lahirnya BP4 dan UU No.1 tahun 1974 menyatakan: "Sejak berdirinya BP4 mendapat dukungan baik dari berbagai ormas perempuan terutama yang berazaskan Islam dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama. Di antara pendukung ada yang duduk sebagai anggota pengurus. Hanya untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris dan bendahara menurut AD (Anggaran Dasar) dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural di bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua jenjang, di Pusat oleh Direktur Urais, di provinsi oleh Kabid Urais, di Kabupaten oleh Kasi Urais dan di kecamatan oleh kepala KUA. Hal ini dimaksudkan melibatkan tanggung jawabnya dan mempermudah semua urusan sebagai konsekwensinya.
Ketika awal-awal BP4 berdiri tahun 1954 data talak di P2NTR ( Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk) di atas 55%. Pada saat sekitar tahun 1966 data tersebut menjadi menjadi 45%. Artinya dalam waktu 10 tahun, BP4 telah ikut menurunkan angka perceraian 10% dari 55% tahun 1955 menjadi 45% pada tahun 1966. Dengan demikian BP4 ada andilnya dalam turunnya angka perceraian. Alhamdulillah kegiatan dan kerja berat BP4 tidak sia-sia melainkan ada hasilnya.
Kebijakan Departemen Agama di bawah kepemimpinan Jenderal H.M. Soeharto sebagai presiden terhadap BP4 tidak mengalami perubahan. Artinya mendudukan BP4 sebagai Organisasi Semi Resmi. Adanya respon positif dan dukungan dari Kementerian Agama tersebut, BP4 memanfaatkan kondisi kondusif untuk sekali lagi mendesak pemerintah agar segera menyampaikan RUU Pernikahan Umat Islam kepada DPRGR."
BP4 dalam memperjuangkan adanya UU Perkawinan tidak mengenal putus asa. BP4 bekerjasama dengan Kowani dan BMOIWI mendorong ditetapkannya UU Perkawinan. Pada saat itu, Hj. Zubaidah Muchtar, Ibunda dari Valina Singka Subekti ini sebagai presidium BMOIWI melakukan dengar pendapat dan menyampaikan input kepada Fraksi PPP. Konperensi BP4 ke II tahun 1970 kembali mencetuskan desakan tersebut kepada Pemerintah.
Pada tahun 1971 diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai pemenuhan kehendak konstitusi UUD 1945. Selanjutnya DPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum MPR yang hasil utamanya adalah memilih dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Setelah MPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum tahun 1972, BP4 mengadakan Konperensi ke III yang rekomendasinya mendesak Pemerintah agar mewujudkan adanya UUP (Undang-Undang Perkawinan).
Presiden sebagai hasil Pemilu tentu ingin memenuhi kehendak rakyat yang menuntut agar segera diadakan UU Perkawinan. Untuk itu dalam waktu relatif singkat pemerintah dapat menyusun RUU dimaksud dan pada tanggal 31 Juli 1973 disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada DPR. DPR hasil Pemilu pun juga ingin mewujudkan prestasinya semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya dalam kampanye.
Maka dalam relatif singkat RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) tersebut dibahas secara maraton dan hasilnya pada tanggal 22 Desember 1973 sebagai Hari Ibu, RUU itu disahkan menjadi UU Perkawinan secara bulat sepakat oleh empat fraksi yaitu: PPP, PDI, Golkar dan ABRI.
Dalam Lembaran Negara UU tersebut dicatat sebagai UU No.1 Tahun 1974 (di singkat UUP) Tentang perkawinan. Perlu diingat bahwa kronologis terwujudnya UU tersebut tidak terlepas dari peran serta BP4 dengan kata lain BP4 punya andil –bahwa BP4 ada perannya itu diakui oleh Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam penjelasannya di hadapan Sidang Paripurna DPR September 1973.
Perlu diketahui bahwa lahirnya UUP, bukan tanpa goncangan yang gawat baik di dalam Gedung DPR terutama di tengah masyarakat. Tanpa adanya lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah niscaya berbagai crusial point, bisa gagal dan akan mengalami jalan buntu. Berkat adanya kesadaran bersama dalam lobby tersebut akhirnya tercapai konsensus bersama dengan Fraksi PPP (P3) atas lima hal pokok sebagai berikut:
Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi dan diubah.
UU No.22/ 1946 Tentang Peradilan Agama dijamin kelangsungannya.
Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dalam RUU Perkawinan tersebut akan dihilangkan (dihapus).
Formulasi Pasal 2 ayat (1) mengenai mengenai sahnya perkawinan dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.”
Tentang perceraian dan poligami perlu diatur guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan.