stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Keuskupan Bandung
Pranala luar

Situs web resmi
(Inggris) Entri Keuskupan Bandung pada situs web Catholic-Hierarchy
| l b Keuskupan Gereja Katolik di Indonesia |
| --- | --- | --- |
 Organisasi Konferensi Waligereja Indonesia 
| Regio Sumatra |  Keuskupan Agung Medan Keuskupan Padang  Keuskupan Sibolga Keuskupan Agung Palembang Keuskupan Pangkalpinang  Keuskupan Tanjungkarang  |  |
| Regio Jawa |  Keuskupan Agung Jakarta Keuskupan Bandung  Keuskupan Bogor Keuskupan Agung Semarang Keuskupan Malang  Keuskupan Purwokerto  Keuskupan Surabaya  |  |
| Regio Nusa Tenggara |  Keuskupan Agung Ende Keuskupan Denpasar  Keuskupan Labuan Bajo  Keuskupan Larantuka  Keuskupan Maumere  Keuskupan Ruteng Keuskupan Agung Kupang Keuskupan Atambua  Keuskupan Weetebula  |  |
| Regio Kalimantan |  Keuskupan Agung Pontianak Keuskupan Ketapang  Keuskupan Sanggau  Keuskupan Sintang Keuskupan Agung Samarinda Keuskupan Banjarmasin  Keuskupan Palangka Raya  Keuskupan Tanjung Selor  |  |
| Regio MAM |  Keuskupan Agung Makassar Keuskupan Amboina  Keuskupan Manado  |  |
| Regio Papua |  Keuskupan Agung Merauke Keuskupan Agats  Keuskupan Jayapura  Keuskupan Manokwari–Sorong  Keuskupan Timika  |  |
| Ordinariat Militer | Ordinariat Militer Indonesia |  |
 Lihat juga Daftar uskup di Indonesia Daftar paroki di Indonesia 
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat
Pegawai negeri sipil di Indonesia

| --- | --- |
Lambang Pegawai Negeri Sipil
Pekerjaan
Nama: Pegawai Negeri Sipil
Jenis pekerjaan: Administrasi (Pelaksana) Fungsional Pimpinan Tinggi
Sektor kegiatan: Birokrasi negara
Penggambaran
Bidang pekerjaan: Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pekerjaan terkait: PPPK TNI Polri
Di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
Per 30 Juni 2021, jumlah PNS di Indonesia yaitu 4.081.824 orang, yang terdiri atas 2.143.065 wanita (53%) dan 1.938.759 pria (47%). Sebanyak 77% dari mereka bekerja di instansi pemerintah daerah, sedangkan 23% sisanya di instansi pemerintah pusat. Sekitar 11% menduduki jabatan struktural, 51% menduduki jabatan fungsional, dan 38% menduduki jabatan pelaksana. Jumlah PNS di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2016.
Sejarah > Sebelum kemerdekaan

Saat masa pendudukan Belanda, pendirian Hoofden School (sekolah para pemimpin) antara tahun 1865 hingga 1878 menandai awal mula pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia (dahulu disebut ambtenaar). Pada tahun 1900, pemerintah kolonial mengubah Hoofden School menjadi Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera untuk menghasilkan orang-orang yang bisa menjalankan pekerjaan birokrasi. Pada 1927, OSVIA berubah menjadi Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren (MOSVIA) yang menerima lulusan MULO. Setelah lulus, siswa-siswanya ditempatkan di dinas-dinas sebagai pamong praja. Sekitar tahun 1900, pegawai sipil pribumi berjumlah sekitar 1.500 orang. Pada tahun 1932, jumlahnya meningkat menjadi 103 ribu, termasuk orang Belanda sebanyak 17 ribu pegawai. Orang pertama yang tercatat sebagai PNS adalah Hamengkubuwana IX dengan nomor induk pegawai 010000001 sebagaimana tertera dalam kartu PNS miliknya yang diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada 1 November 1974. Pada kartu tersebut tertulis bahwa Hamengkubuwana IX telah menjadi pegawai sejak tahun 1940.
Sejarah > Orde Lama dan Orde Baru

Setelah Indonesia merdeka, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa Presiden Soekarno memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, konstitusi yang saat itu berubah-ubah mengakibatkan keadaan negara menjadi tidak stabil. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian sebagai dasar hukum pengaturan pegawai negeri.
Pada masa Orde Baru, Soeharto membentuk organisasi pegawai, yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Menurut aturan ini, pegawai Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang terdiri atas PNS sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 1961, pegawai perusahaan umum (Perum), pegawai perusahaan jawatan (Perdjan), pegawai daerah, pegawai bank milik negara, serta pejabat atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Korpri dinilai sebagai alat politik pada masa Orde Baru, yang ditambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.
Pada tahun 1974, UU Nomor 18 Tahun 1961 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). PNS sendiri dibagi menjadi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Sejarah > Reformasi

Pada era Reformasi, terbit UU Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah UU Nomor 8 Tahun 1974. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lima belas tahun kemudian, terbit UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU ini, pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023, pemerintah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menambahkan pokok pengaturan terkait Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
Penguatan pengawasan Sistem Merit.
Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).
Kesejahteraan PNS dan PPPK.
Penataan tenaga honorer.
Digitalisasi Manajemen ASN.
Manajemen

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,         pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;
Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
Golongan, pangkat, dan jabatan > Golongan dan pangkat

| Golongan | Pangkat |
| --- | --- |
I.a: Juru Muda
I.b: Juru Muda Tingkat I
I.c: Juru
I.d: Juru Tingkat I
II.a: Pengatur Muda
II.b: Pengatur Muda Tingkat I
II.c: Pengatur
II.d: Pengatur Tingkat I
III.a: Penata Muda
III.b: Penata Muda Tingkat I
III.c: Penata
III.d: Penata Tingkat I
IV.a: Pembina
IV.b: Pembina Tingkat I
IV.c: Pembina Utama Muda
IV.d: Pembina Utama Madya
IV.e: Pembina Utama
Golongan, pangkat, dan jabatan > Jabatan

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, jabatan ASN (termasuk PNS) terdiri atas:
Jabatan Manajerial
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Administrator
Jabatan Pengawas
Jabatan Nonmanajerial
Jabatan Fungsional
Jabatan Pelaksana
Golongan, pangkat, dan jabatan > Jabatan > Jabatan Non Manajerial > Jabatan Pelaksana

Artikel utama: Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara
Jabatan pelaksana berdasarkan definisi pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ialah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
Golongan, pangkat, dan jabatan > Jabatan > Jabatan Non Manajerial > Jabatan Fungsional

Artikel utama: Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara
Lihat pula: Daftar Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara
Jabatan fungsional menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan Fungsional per tanggal 26 April 2019 memiliki 193 jenis jabatan dengan jumlah 25 rumpun jabatan fungsional dengan nama-nama berikut:
Rumpun Fisika, Kimia dan yang Berkaitan;
Rumpun Matematika, Statistika, dan yang Berkaitan;
Rumpun Kekomputeran;
Rumpun Arsitek, Insinyur, dan yang Berkaitan;
Rumpun Peneliti dan Perekayasa;
Rumpun Ilmu Hayat;
Rumpun Kesehatan;
Rumpun Pendidikan Tinggi;
Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus;
Rumpun Pendidikan Lainnya;
Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik;
Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat;
Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan;
Rumpun Akuntan dan Anggaran;
Rumpun Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan;
Rumpun Imigrasi, Pajak dan Sistem Profesional yang berkaitan;
Rumpun Manajemen;
Rumpun Hukum dan Peradilan;
Rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek;
Rumpun Penyidik dan Detektif;
Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang Berkaitan;
Rumpun Ilmu Sosial dan yang Berkaitan;
Rumpun Penerangan dan Seni Budaya;
Rumpun Keagamaan, dan;
Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri.
Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis

Pada masa Orde Baru, Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap Golkar, yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar.
Setelah adanya Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu.
Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah:
Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis).
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara).
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
Pegawai Negeri Sipil dan politik praktis > Penegasan larangan berpolitik

Dalam era Reformasi ini, larangan PNS Berpolitik dipertegas dalam pasal 255 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS:
PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Jabatan kepemerintahan non-PNS

Jabatan dalam organisasi pemerintah di Indonesia berikut ini adalah pejabat yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berstatus pegawai negeri. Pejabat berikut ini dipilih berdasarkan pemilihan yang melibatkan suara rakyat. Kekuasaan mereka melebihi pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena mereka merupakan aspirasi dan suara rakyat, karena jabatan ini memiliki wewenang atas pejabat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah jabatan berdasarkan suara rakyat:
Presiden dan Wakil Presiden
Menteri (diangkat oleh presiden)
Gubernur dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati
Wali kota dan Wakil Wali kota
DPD
DPR
DPRD
Kepala desa
Masjid Raya Al-Karim

| Masjid Raya Al-Karim |
| --- | --- |

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 0°14′45.859″S 100°10′2.683″E﻿ / ﻿0.24607194°S 100.16741194°E﻿ / -0.24607194; 100.16741194Lihat peta diperbesarWikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 0°14′45.859″S 100°10′2.683″E﻿ / ﻿0.24607194°S 100.16741194°E﻿ / -0.24607194; 100.16741194Lihat peta diperkecil
Agama
Afiliasi: Islam
Lokasi
Lokasi: Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia
Arsitektur
Tipe: Masjid
Rampung: Juli 2012
Biaya konstruksi: 7,9 miliar
Kubah: 5
Masjid Raya Al-Karim atau Masjid Raya Koto Kaciak adalah sebuah masjid yang terletak di Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia.
Sejarah

Pada awalnya, aktivitas keagamaan masyarakat Nagari Koto Kaciak dan Koto Gadang Anam Koto berpusat di sebuah masjid di Gobah, Koto Gadang Anam Koto yang didirikan pada akhir abad ke-18. Namun, masjid tersebut roboh pada tahun yang tidak diketahui.
Memasuki awal abad ke-20, kedua nagari mulai membangun masjid sendiri, yaitu Masjid Raya Koto Kaciak (dibangun tahun 1917) dan Masjid Jamik Koto Gadang. Kedua masjid tersebut dibangun dengan arsitektur yang sama, yang semula beratapkan ijuk.
Dalam perkembangannya, Masjid Raya Koto Kaciak mengalami beberapa renovasi, seperti pada tahun 1972, masjid ini direnovasi dan dijadikan dua lantai.
Pada tahun 2009, gempa bumi berkekuatan 7,9 SR yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera Barat mengakibatkan 608 unit tempat ibadah rusak berat, termasuk merobohkan masjid ini sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dengan biaya yang diperoleh dari bantuan masyarakat yang dikirimkan melalui Yayasan Satu Untuk Negeri tvOne dan sumbangan lainnya, masjid ini dapat digunakan kembali pada Juli 2012, setelah semua tahapan pembangunan kembali selesai dikerjakan sebelumnya.
Rujukan

↑  Pemerintah Kabupaten Agam 2012.
↑  LKBN Antara 2009.
↑  LKBN Antara 2012.
↑  Kemenkominfo 2012.
↑  Sumbar Online 2011.
"Tifatul Resmikan Dua Masjid di Agam". LKBN Antara. 2012-07-13. Diakses tanggal 2012-12-23.
"608 Unit Tempat Ibadah Rusak Berat Dihoyak Gempa". LKBN Antara. 2009-10-06. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-02. Diakses tanggal 2012-12-23.
"Tifatul Sembiring Jadi Imam Pertama di Mesjid Al-Karim Tanjung Raya". InfoPublik. Kemenkominfo. 2012-07-13. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2012-12-23.
"Yayasan Satu Untuk Negeri Resmikan Masjid dan Asrama di Ponpes Buya Hamka". tvOne. 2012-03-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-04-10. Diakses tanggal 2012-08-04.
"Mesjid Al-Karim Koto Kaciak Maninjau Diresmikan". Sumbar Online. 2011-02-06. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-30. Diakses tanggal 2012-12-23.
"Menteri Kominfo RI Meresmikan Proyek Bantuan Satu Untuk Negeri TVone". Situs resmi Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam. 2012-07-14. Diakses tanggal 2012-12-23.
Portal Islam
| l b Masjid di Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Sumatera | Aceh ·  Sumatera Utara ·  Sumatera Barat ·  Riau ·  Kepulauan Riau ·  Jambi ·  Bengkulu ·  Kepulauan Bangka Belitung ·  Sumatera Selatan ·  Lampung |  |
| Jawa | Jakarta ·  Jawa Barat ·  Banten ·  Jawa Tengah ·  Yogyakarta ·  Jawa Timur |  |
| Kalimantan | Kalimantan Barat ·  Kalimantan Selatan ·  Kalimantan Tengah ·  Kalimantan Timur ·  Kalimantan Utara |  |
| Sulawesi | Sulawesi Utara ·  Sulawesi Barat ·  Sulawesi Selatan ·  Sulawesi Tengah ·  Sulawesi Tenggara ·  Gorontalo |  |
| Nusa Tenggara | Bali ·  Nusa Tenggara Barat ·  Nusa Tenggara Timur |  |
| Maluku | Maluku ·  Maluku Utara |  |
| Papua | Papua ·  Papua Barat ·  Papua Barat Daya ·  Papua Pegunungan ·  Papua Selatan ·  Papua Tengah |  |
Pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama atau pernikahan antaragama yang secara tradisional disebut pernikahan campuran, adalah sebuah pernikahan (baik secara agama atau sipil) antara dua orang dengan agama yang berbeda.
Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Artikel 16 menyatakan bahwa pria dan wanita yang berusia mayoritas memiliki hak untuk menikah "tanpa memandang ras, kewarganegaraan atau agama".
Pandangan Kristen

Artikel utama: Pernikahan beda agama dalam Kristen
Beberapa gereja melarang pernikahan beda agama, dengan mengutip 2 Korintus 6:14, dan dalam beberapa kasus Kitab Ulangan 7:3
Pandangan Islam

Artikel utama: Pernikahan beda agama dalam Islam
Syariat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan beda agama, disamping dua pasangannya adalah Muslim. Hukum yang utama adalah semua anak-anaknya harus menjadi Muslim. Hukum Islam mengizinkan seorang pria Muslim untuk menikahi empat wanita non-Muslim dari Ahli Kitab (Kristen dan Yahudi), tetapi semua anak-anaknya harus menjadi Muslim. Namun, wanita Muslim dilarang oleh hukum Islam untuk menikah di luar Islam.
Pranala luar

Catholic view of intermarriage from the Catholic Encyclopaedia
Jewish view of intermarrige from the Jewish Encyclopaedia
More on the Jewish view on Intermarriage
The Marriage Imbroglio
Resources for Interfaith Families where one partner is Jewish from Interfaithfamily.com
Bible Intermarriage – list of instances found in the Torah
Diarsipkan 2008-10-17 di Wayback Machine. The Dovetail Institute for Interfaith Family Resources
Mecometopus aurantisignatus

| Mecometopus aurantisignatus |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Subfamili:: Cerambycinae
Tribus:: Clytini
Genus:: Mecometopus
Spesies:: Mecometopus aurantisignatus

Mecometopus aurantisignatus adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong familia Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Mecometopus, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Negeri di Bawah Kabut

| Negeri Di Bawah Kabut |
| --- | --- |
Produser: Shalahuddin Siregar
Ditulis oleh: Shalahuddin Siregar
Sinematografer: Shalahuddin Siregar
Penyunting: Fajar Kurniawan, Shalahuddin Siregar
Tanggal rilis: 2011
Durasi: 105 menit
Negara:  Indonesia
Bahasa: Bahasa Jawa
Negeri di Bawah Kabut (bahasa Inggris: The Land Beneath the Fog) adalah film dokumenter asal Indonesia yang dirilis pertama kali pada tahun 2011. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Shalahuddin Siregar, memotret kehidupan masyarakat petani yang hidup di Desa Genikan di kaki Gunung Merbabu.
Latar Belakang

Dalam wawancaranya dengan filmindonesia.or.id, Shalahuddin "Udin" Siregar mengaku telah lama mengetahui Desa Genikan sejak ia tergabung pada organisasi pecinta alam di kampus, ia pertama kali melintasi desa ini pada pendakiannya ke Gunung Merbabu tahun 1997. Pada tahun 2006, ia baru tertarik mengenal penduduk desa lebih dekat, bukan hanya sekadar pendaki yang melintas sejenak, saat itulah ia tinggal bersama keluarga Sudardi dan Muryati, pasangan muda yang kemudian hari menjadi lakon dalam karyanya. Ide cerita film ini Udin dapat setelah melihat salah seorang warga desa yang menghancurkan kubis hasil panennya karena harga jualnya yang hanya 150 rupiah per kilogram.
Untuk mewujudkan karyanya, Udin sebelumnya pernah mengirim proposal untuk mengikuti Jiffest Script Development namun ditolak, dengan pengembangan berbeda ia kembali mengirim proposalnya pada tahun 2008 dan kembali ditolak. Proposalnya kemudian diterima oleh Doc Station Berlinale Talent Campus 2009, sebuah loka karya film yang diselenggarakan dalam rangkaian festival film Berlinale di Jerman.
Pengembangan kembali dilanjutkan dalam loka karya yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta, Goethe Institut dan Ford Foundation bertajuk 'Indonesia - Ten Years after Reformasi' hingga akhirnya selesai pada tahun 2011. Produksi film ini total menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun dengan proses pengambilan gambar selama 115 hari, dilanjutkan penyuntingan selama 18 bulan, menghasilkan footages 118 jam yang kemudian menjadi film berdurasi 105 menit.
Plot

Keluarga Sudardi (32 tahun) dan Muryati (30 tahun) beserta masyarakat lain Desa Genikan di lereng Gunung Merbabu heran mengapa tahun ini hujan turun lebih banyak. Sistem kalender Jawa yang selama ini menjadi rujukan kegiatan tanam masyarakat kini tak lagi relevan dengan perubahan musim, gagal panen dan nilai tukar yang kian tak sebanding dengan biaya produksi menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, Arifin (12 tahun) terpaksa mengubur mimpinya bersekolah di SMP negeri karena keterbatasan biaya keluarganya meski ia memiliki nilai kelulusan tertinggi di antara teman-temannya. Orang tua Arifin berusaha mencari pinjaman pada tetangga dan kerabatnya yang lain, tetapi sama-sama hidup dalam keterbatasan, Arifin harus rela sekolah di pesantren dengan biaya yang lebih terjangkau.
Kru

Produser, sutradara, penata kamera: Shalahuddin Siregar
Penyunting: Fajar Kurniawan, Shalahuddin Siregar
Perekam suara: Tommy Fahrizal
Supervisi produksi: Sebastian Winkels
Pengembangan cerita: Sebastian Winkels (Jerman), Ulla Simonen (Findlandia), Dick Fontaine (Inggris)
Asisten produksi: Agus Santoso, Erwin Sasono, Ngatimin