Rojava
Sejarah > Pembentukan otonomi de facto dan perang melawan NIIS

Pada tahun 2011, pemberontakan sipil meletus di Suriah, mendorong reformasi pemerintah yang tergesa-gesa. Salah satu masalah yang dibahas selama ini adalah status Kurdi Suriah yang tidak memiliki kewarganegaraan, ketika presiden Bashar al-Assad memberikan sekitar 220.000 kewarganegaraan Kurdi. Dalam beberapa bulan berikutnya, krisis di Suriah meningkat menjadi perang saudara.
Oposisi bersenjata Suriah menguasai beberapa wilayah, sementara pasukan keamanan kewalahan. Pada pertengahan 2012 pemerintah menanggapi perkembangan ini dengan menarik militernya dari tiga wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Kurdi dan menyerahkan kendali kepada milisi lokal. Ini telah digambarkan sebagai upaya oleh rezim Assad untuk menjaga penduduk Kurdi dari pemberontakan sipil awal dan perang saudara.
Peta wilayah wilayah dari waktu ke waktu
Peta perubahan wilayah yang dikuasai wilayah pada Februari 2014, Juni 2015, Oktober 2016, April 2018, dan Maret 2020.
Partai politik Kurdi bawah tanah yang ada, yaitu Partai Persatuan Demokratik dan Dewan Nasional Kurdi (DNK), bergabung untuk membentuk Komite Tertinggi Kurdi (KTK) dan milisi Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) didirikan kembali untuk mempertahankan wilayah yang dihuni Kurdi di Suriah utara. Pada Juli 2012, SPR membentuk kendali di kota-kota Kobanî, Amuda dan Afrin, kemudian Komite Tertinggi Kurdi membentuk dewan kepemimpinan bersama untuk mengelola kota-kota. Lambat laun SPR juga menguasai kota-kota Al-Malikiyah, Ras al-Ayn, al-Darbasiyah, al-Muabbada, serta bagian dari Hasakah dan Qamishli.
Melakukan hal itu, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan sayap perempuannya, Satuan Perlindungan Wanita (SPW), sebagian besar memerangi faksi-faksi Tentara Pembebasan Suriah, dan milisi Islam seperti Jabhat al-Nusra dan Jabhat Ghuraba al-Sham. Itu juga mengalahkan milisi Kurdi saingan, dan menyerap beberapa kelompok loyalis pemerintah. Menurut peneliti Charles R. Lister, penarikan pemerintah dan kebangkitan SPR secara bersamaan mengangkat banyak alis, karena hubungan antara kedua entitas itu sangat kontroversi pada saat itu. SPR dikenal menentang kebijakan pemerintah tertentu, tetapi juga mengkritik keras oposisi Suriah.
Komite Tertinggi Kurdi dibubarkan pada tahun 2013, ketika Dewan Nasional Kurdi (DNK) meninggalkan aliansi dengan Satuan Perlindungan Rakyat dan membentuk Gerakan untuk Masyarakat Demokratis (TEV-DEM) dengan par politik lainnya. Pada 19 Juli 2013, DNK mengumumkan bahwa mereka telah menulis sebuah konstitusi untuk wilayah otonom Kurdi Suriah, dan berencana mengadakan referendum untuk menyetujui konstitusi pada Oktober 2013. Qamishli menjabat sebagai ibu kota de facto pertama dari badan pemerintahan yang dipimpin Dewan Nasional Kurdi.
Pengumuman itu dikecam secara luas oleh faksi-faksi moderat maupun Islam dari oposisi Suriah. Pada Januari 2014, tiga wilayah mendeklarasikan otonomi mereka sebagai kanton (Kanton Afrin, Kanton Jazira, dan Kanton Efrat) serta konstitusi sementara (juga dikenal sebagai kontrak sosial) telah disetujui. Oposisi Suriah dan partai-partai Kurdi yang tergabung dalam Satuan Perlindungan Rakyat mengutuk langkah ini, yang menganggap sistem kanton ilegal, otoriter, dan mendukung pemerintah Suriah. Dewan Nasional Kurdi membantah bahwa konstitusi terbuka untuk ditinjau dan diubah, serta bahwa Satuan Perlindungan Rakyat telah dikonsultasikan tentang penyusunannya sebelumnya.
Dari September 2014 hingga musim semi 2015, pasukan Satuan Perlindungan Wanita di Kanton Kobanî, didukung oleh beberapa milisi Tentara Pembebasan Suriah dan sukarelawan internasional kiri dan Partai Buruh Kurdistan (PBK), berjuang dan akhirnya menangkis serangan oleh Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) selama Pengepungan Kobanî dan dalam serangan pemukiman Tell Abyad pada musim panas 2015, wilayah Kanton Jazira dan Kobanî sempat terhubung.
Setelah kemenangan SPW atas NIIS di Kanton Kobanî pada Maret 2015, aliansi antara SPW dan Amerika Serikat dibentuk, yang sangat mengkhawatirkan Turki, karena Turki menyatakan SPW adalah tiruan dari Partai Buruh Kurdistan (PBK) yang oleh Turki (Amerika dan Uni Eropa) ditetapkan sebagai teroris. Pada bulan Desember 2015, Dewan Demokratik Suriah dibentuk.
Pada 17 Maret 2016, pada konferensi yang diselenggarakan TEV-DEM di Rmelan, pembentukan Federasi Demokratik Rojava – Suriah Utara dideklarasikan di wilayah yang mereka kuasai di Suriah Utara. Deklarasi itu dengan cepat dikecam oleh pemerintah Suriah dan Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah.
Pada bulan Maret 2016, Hediya Yousef dan Mansur Selum terpilih sebagai ketua bersama untuk komite eksekutif untuk mengatur konstitusi untuk wilayah tersebut, untuk menggantikan konstitusi 2014. Yousef mengatakan keputusan untuk membentuk pemerintah federal sebagian besar didorong oleh perluasan wilayah yang direbut dari NIIS "Sekarang, setelah pembebasan banyak daerah, menuntut kita untuk pergi ke sistem yang lebih luas dan lebih komprehensif yang dapat merangkul semua perkembangan di daerah, yang juga akan memberikan hak kepada semua kelompok untuk mewakili diri mereka sendiri dan untuk membentuk pemerintahan mereka sendiri".
Pada bulan Juli 2016, rancangan konstitusi baru disajikan, berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi 2014, menyebutkan semua kelompok etnis yang tinggal di Suriah Utara dan menangani budaya mereka. Oposisi politik utama terhadap konstitusi adalah kaum nasionalis Kurdi, khususnya Satuan Perlindungan Rakyat, yang memiliki aspirasi ideologis yang berbeda dari koalisi TEV-DEM. Pada 28 Desember 2016, setelah pertemuan 151 anggota Dewan Demokratik Suriah di Rmelan, sebuah konstitusi baru diselesaikan; meskipun ada keberatan oleh 12 partai Kurdi, wilayah itu berganti nama menjadi Federasi Demokratik Suriah Utara, menghapus nama "Rojava".