Mata uang virtual
Definisi

Tidak terdapat kesepakatan diantara para ahli mengenai definisi yang paling tepat tentang mata uang virtual dan definisi dapat berubah sesuai dengan perkembangan dari mata uang virtual. Otoritas Perbankan Eropa atau European Banking Authority (EBA) mendefinisikan mata uang virtual sebagai nilai dalam bentuk digital yang bukan dikeluarkan oleh bank sentral atau lembaga yang berwenang juga tidak harus dilampirkan dengan uang fiat, tetapi digunakan oleh orang atau badan hukum tertentu sebagai alat tukar dan dapat ditransfer, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik.
Pada tahun 2012, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) mengartikan mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang penerbitan dan kontrolnya dilakukan oleh pengembangnya, tidak diatur oleh suatu otoritas, dan biasanya hanya digunakan oleh komunitas tertentu. Dalam laporan lebih lanjut, pada tahun 2015 Bank Sentral Eropa menggunakan definisi yang berbeda untuk mata uang virtual. Pertama, definisi seharusnya tidak lagi mengandung kata "uang", dikarenakan telah jelas mata uang virtual tidak memiliki aset likuid yang tinggi dan belum mencapai tingkat kesepakatan yang umum untuk digunakan sebagai mata uang. Frasa "tidak diatur" juga harus dihilangkan karena pada beberapa yurisdiksi, regulasi mengnai mata uang virtual telah dibentuk. Oleh sebab itu, mata uang virtual didefinisikan sebagai representasi nilai digital yang tidak diterbitkan oleh bank sentral, lembaga kredit atau lembaga uang elektronik, yang pada beberapa keadaan dapat dijadikan sebagai uang alternatif.
Financial Action Task Force (FATF),  badan antar pemerintah yang bertujuan menetapkan standar global anti pencucian uang dan pendanaan teroris, juga memberikan definisi mata uang virtual yaitu, nilai digital yang dapat diperdagangkan dan berfungsi sebagai: (1) alat pertukaran; dan/atau (2) satuan hitung; dan/atau (3) penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki legalitas (misal, ketika diajukan kepada kreditur, merupakan alat pembayaran yang sah) di dalam yurisdiksi manapun.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), salah satu biro dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat, mendefinisikan mata uang virtual bertolak belakang dengan mata uang asli, yaitu alat tukar yang digunakan seperti mata uang biasanya di lingkungan tertentu, tetapi tidak memiliki keseluruhan karakteristik dari mata uang asli. Khususnya tidak memiliki legalitas di yurisdiksi manapun.
Secara yuridis, Pedoman Parlemen dan Dewan Eropa 2018/843 mendefinisikan istilah mata uang virtual sebagai representasi nilai digital yang tidak diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral atau lembaga yang berwenang, tidak harus dilampirkan bersama mata uang yang sah dan tidak memiliki legalitas sebagai mata uang tetapi diterima dan digunakan oleh orang atau badan hukum sebagai alat tukar dan dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan secara elektronik. Sedangkan di Indonesia, pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 melarang penggunaan dari mata uang virtual. Bank Indonesia mendefinisikan mata uang virtual sebagai uang digital yang diterbitkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas keuangan, didapatkan dengan cara 'menambang', dapat dibeli atau ditransfer, termasuk Bitcoin, Blackoin, Dash Dogecoin, Litecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Definisi ini berbeda dari yang digunakan oleh yurisdiksi lain.