stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Daftar satelit alami
Daftar

Berikut ini adalah daftar satelit alami planet dan planet katai potensial terbesar di Tata Surya yang telah diakui, yang diurutkan berdasarkan sebutan numerik Romawi resmi masing-masing satelit. Satelit yang masih belum memiliki sebutan numerik Romawi resmi (karena orbitnya belum diketahui secara pasti) dicantumkan setelah satelit-satelit yang memiliki sebutan numerik Romawi.
Sebanyak 19 satelit alami yang diketahui berukuran cukup besar sehingga berbentuk bulat karena pengaruh gravitasinya sendiri tercantum dalam huruf tebal. Tujuh satelit alami terbesar, yang lebih besar dari planet katai mana pun yang diketahui, tercantum dalam huruf tebal dan miring. Periode sinodis berbeda dengan sumbu semiMeior karena kecepatan satelit bergantung pada massa planet induknya dan jaraknya dari planet induknya.
| Satelit planet |
| --- | --- | --- |
| Satelit Bumi | Satelit Jupiter | Satelit Uranus |
| Satelit Mars | Satelit Saturnus | Satelit Neptunus |
Satelit planet katai yang diakui secara umum
| Satelit Orcus | Satelit Pluto | Satelit Haumea |
| Satelit Quaoar | Satelit Makemake | Satelit Gonggong |
Satelit Eris: 
Satelit kandidat planet katai lainnya
| Satelit 2003 AZ84 | Satelit Huya | Satelit Salacia |
| Satelit 2002 UX25 | Satelit Varda | Satelit 2013 FY27 |
Laudanum

| Kombinasi |
| --- | --- |
Opium: Analgesik
Ethanol: Tingtur
Data klinis
Nama dagang: Dropizol
Kat. kehamilan: C(US) 
Status hukum:  ? (UK) Schedule II (US) 
Rute: Oral, bukal, sublingual
Pengenal
Kode ATC: A07DA02
Laudanum adalah ekstrak alkohol dari opium yang dibuat melalui metode tincture. Ada berbagai jenis ekstrak opium yang dapat dihasilkan dengan metode ini, yang masing-masing memiliki kandungan opium dan bahan nonaktif lain yang berbeda. Nama "laudanum" - diberikan oleh Paracelsus pada sekitar abad ke-16 dari bahasa Latin laudare, memuji, atau labdanum, istilah untuk ekstrak tumbuhan - hanya dapat diterapkan bagi suatu ekstrak spesifik yang memiliki kandungan morfin kurang lebih 10 miligram per mililiter.
Mikroskop penerowongan payaran

Citra mikroskop penerowongan payaran yang menunjukkan atom-atom individu pada permukaan emas (100).
Mikroskop penerowongan payaran (scanning tunneling microscope, STM) adalah instrumen untuk pencitraan permukaan pada tingkat atom. Pengembangannya pada tahun 1981 membuat penemunya, Gerd Binnig dan Heinrich Rohrer (di IBM Zürich) memperoleh Hadiah Nobel dalam Fisika pada tahun 1986. Untuk STM, resolusi yang baik dianggap 0,1 nm untuk resolusi lateral dan 0,01 nm untuk resolusi kedalaman (10pm). Dengan resolusi ini, masing-masing atom dalam bahan dicitrakan dan dimanipulasi secara rutin. STM dapat digunakan tidak hanya dalam kondisi vakum sangat tinggi tetapi juga di udara, air, dan berbagai cairan atau gas ambien lainnya, dan pada suhu mulai dari mendekati nol kelvin hingga lebih dari 1000 °C.
STM didasarkan pada konsep penerowongan kuantum. Ketika ujung konduktor diletakkan sangat dekat ke permukaan objek untuk diperiksa, bias (perbedaan tegangan) yang diterapkan antara keduanya dapat memungkinkan elektron untuk menerowongi melalui vakum di antara keduanya. Arus penerowongan dihasilkan adalah fungsi dari posisi ujung konduktor, tegangan yang diberikan, dan kepadatan keadaan lokal (LDOS) dari sampel. Informasi diperoleh dengan memantau arus saat posisi ujung memindai melintasi permukaan, dan biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar. STM bisa menjadi teknik yang menantang, karena membutuhkan permukaan yang sangat bersih dan stabil, ujung yang tajam, kontrol getaran yang sangat baik, dan elektronik yang canggih, meskipun demikian banyak penggemar alat ini yang telah membangun mikroskopnya sendiri.
Prosedur

Pertama, bias tegangan diterapkan dan ujung konduktor didekatkan pada sampel dengan kendali sample-to-tip kasar, yang dimatikan ketika ujung konduktor dan sampel berjarak cukup dekat. Pada jarak dekat, kendali halus ujung konduktor dalam ketiga dimensi biasanya menggunakan metode piezoelektrik, mempertahankan pemisahan antara ujung konduktor dan sampel, biasanya dengan jarak X dalam kisaran 4-7 Å (0,4-0,7 nm), yang merupakan posisi kesetimbangan antara interaksi menarik (3 <X<10Å) dan menolak (X<3Å). Dalam situasi ini, bias tegangan akan menyebabkan elektron-elektron menerowongi di antara ujung konduktor dan sampel, menciptakan arus yang dapat diukur. Setelah penerowongan terbentuk, bias dan posisi ujung konduktor sehubungan dengan sampel dapat bervariasi (dengan rincian variasi ini bergantung pada percobaan yang dilakukan) dan data diperoleh dari hasil perubahan arus tersebut.
Lihat pula

Mikroskop
Mikroskop elektron
Mikroskop gaya atom
Mikroskop kuar pemindai
Mikroskop penerowongan payaran elektrokimia
Tampilan dekat dari kepala mikroskop penerowongan payaran sederhana menggunakan ujung platinum-iridium.
As'ad Syam

| As'ad Syam |
| --- | --- |

 
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat
Masa jabatan 2009 – 2012
Pendahulu Syofyan AliPengganti Syofyan Ali
Bupati Muaro Jambi ke-2
Masa jabatan 2002 – 2006
Wakil: lowong
Pendahulu Ahmad RipinPengganti Burhanuddin Mahir
Wakil Bupati Muaro Jambi ke-1
Masa jabatan 2001 – 2002
Bupati: Ahmad Ripin
Pengganti Muchtar Muis
 
Informasi pribadi
Lahir: (1953-11-02)2 November 1953 Keresidenan Jambi, Sumatra Tengah
Meninggal: 23 September 2020(2020-09-23) (umur 66) Jambi
Partai politik: Demokrat
Profesi: Politisi


Sunting kotak info • L • B
 
As'ad Syam (2 November 1953 – 23 September 2020
) adalah anggota DPR RI periode 2009-2012 melalui dapil Jambi, kemudian digantikan oleh Syofyan Ali. As'ad sebelumnya merupakan Wakil Bupati Muaro Jambi periode 2001–2002, pada periode 2002–2006, Ia menggantikan Bupati, Ahmad Ripin yang meninggal dunia.
Riwayat Pekerjaan

Bupati Muaro Jambi (2001-2006)
Anggota DPR RI (2009-2012)
Rhoma Irama Berkelana I

| Rhoma Irama Berkelana I |
| --- | --- |
Selebaran
Sutradara: Yung Indradjaya
Produser: PT. Naviri Film Prod (Dharmawan Susanto)
Ditulis oleh: Rhoma Irama Sapto Busono
Pemeran: Rhoma Irama Yati Octavia Rachmat Hidayat Soekarno M. Noor Chitra Dewi Ade Irawan Mustafa Wirya Mustapha kamal Dewi Indrawati Soneta Group
Penata musik: Rhoma Irama
Sinematografer: R. Husein
Penyunting: Muryadi
Distributor: Falcon Pictures
Tanggal rilis: 9 Februari 1978
Durasi: 121 menit
Negara: Indonesia
Rhoma Irama Berkelana I adalah film Indonesia yang diproduksi pada 9 Februari 1978 dengan disutradarai oleh Yung Indrajaya.
Sinopsis

Subrata (Rachmat Hidayat), pengusaha dan ayah Rhoma (Rhoma Irama) di Bandung, mengarahkan anaknya agar jadi sarjana ekonomi. Rhoma mengikuti sambil menekuni kegemaran musik. Musik ini yang diharamkan Subrata, hingga sering konflik dan puncaknya pada saat gitar kesayangan Rhoma dihancurkan oleh ayahnya dan ia diusir dari rumah. Maka Rhoma pun berkelana ke Jakarta dan mengaku bernama Budi. Ia hidup dan bergaul bersama sebuah grup pengamen. Ketika salah seorang temannya sakit parah dan membutuhkan biaya besar, dan permintaan bantuan pada ayahnya ditolak, maka Budi menjambret tas Ani (Yati Octavia) yang disuruh ayahnya mengurus surat-surat rumah. Ia membayar perawatan temannya, dan mengembalikan surat penting kepada Ani. Teman Budi tak tertolong. Ani jatuh simpati, begitu juga orangtuanya. Budi dijadikan sopir untuk Ani. Hubungan cinta tumbuh. Sementara itu Subrata mengikuti usul istrinya untuk melamar Ani sebagai istri Rhoma. Maksudnya, bila sudah menikah, diharap Rhoma berubah. Niat ini bagai pucuk dicinta ulam tiba oleh ayah Ani, Surya (Sukarno M. Noor), bawahan Subrata. Ani menolak, dan ketahuan ia bercintaan dengan Budi, maka Budi alias Rhoma diusir.
Soundtrack

| No | Judul | Vocal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pedih | Rhoma Irama |
| 2 | Terpaksa | Rhoma Irama |
| 3 | Syahdu | Rhoma Irama/Rita S |
| 4 | Kelana | Rhoma Irama |
| 5 | Nasibku | Rhoma Irama |
Pranala luar

Katalog[pranala nonaktif permanen] di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Provinsi di Indonesia

| Provinsi di Indonesia |
| --- | --- |

Kategori: Pembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuan
Letak: Indonesia
Dibentuk: 18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
Jumlah wilayah: 38 (termasuk 9 daerah khusus/istimewa)
Penduduk: Tersepi: Papua Selatan  (545.841 jiwa per Q1 2024) Teramai: Jawa Barat  (50.489.208 jiwa per Q1 2024)
Luas: Tersempit: 664 km2 (Jakarta) Terluas: 153.564 km2 (Kalimantan Tengah)
Pemerintahan: Gubernur
Pembagian administratif: Kabupaten dan kota
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.
Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.
Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Kekhususan dan keistimewaan

Artikel utama: Wilayah administrasi khusus di Indonesia
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.
Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah sebagai berikut.
Aceh, yang memiliki kekhususan dalam hal menerapkan hukum syariat Islam ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta kebijakan-kebijakannya. Kekhususan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan berbagai kekhususan atas ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dalam kapasitas sebagai ibu kota negara Indonesia. Ketentuan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007.
Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memperoleh kewenangan bagi masyarakat Papua untuk mengatur wilayahnya sendiri beserta kepentingan pemerintahannya berdasarkan hak, aspirasi, dan hukum adat orang asli Papua. Otonomi khusus "Provinsi Papua" diatur dalam beberapa undang-undang, yang terakhir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.
Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah sebagai berikut.
Aceh, dengan keistimewaan berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta keterlibatan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999.
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kewenangan istimewa berupa kedudukan hukum Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang istimewa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kebudayaan, dan pertanahan berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setempat. Keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012.
Sejarah

Lihat pula: Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Sejarah > Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement).
Jawa Barat (West Java)
Jawa Tengah (Midden Java)
Jawa Timur (Oost Java)
Sumatera (Sumatra)
Borneo (Borneo)
Timur Raya (Groote Oost)
Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.
Sejarah > Periode kemerdekaan Indonesia > Era revolusi nasional

Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".
| Tanggal | Perubahan | Peta perubahan |
| --- | --- | --- |
| 18 Agustus 1945 | Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya: Sumatera, yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan.  Borneo (Kalimantan), yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor.  Jawa Barat, yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo.  Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Soeroso.  Jawa Timur, yang dikepalai oleh Ario Soerjo.  Celebes (Sulawesi), yang dikepalai oleh Sam Ratulangi.  Maluku, yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary.  Sunda Kecil, yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja. |  |
| 1 September 1945 | Daerah Istimewa Surakarta dibentuk berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pakubuwana XII dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesunanan Surakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 September 1945. |  |
| 5 September 1945 | Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945. |  |
| 15 Juli 1946 | Daerah Istimewa Surakarta dibekukan sejak tanggal 15 Juli 1946, oleh karena pergolakan di dalam daerah tersebut dan dengan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif, dan menjadi daerah keresidenan biasa. |  |
| 15 April 1948 | Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 wilayah provinsi. Provinsi-provinsi tersebut ialah:  Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.  Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.  Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung. |  |
Sejarah > Periode kemerdekaan Indonesia > Era Republik Indonesia Serikat

Artikel utama: Republik Indonesia Serikat § Pembagian administratif
Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.
Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.
Sejarah > Periode kemerdekaan Indonesia > Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.
Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:
| Tanggal | Perubahan | Peta perubahan |
| --- | --- | --- |
| 17 Agustus 1950 | Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu: Sumatera Utara  Sumatera Tengah  Sumatera Selatan  Jawa Barat  Jawa Tengah  Jawa Timur  Sunda Kecil  Kalimantan  Sulawesi  Maluku Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa". Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan. |  |
| 1954 | Provinsi Sunda Kecil diubah namanya menjadi Provinsi Nusa Tenggara. | tidak ada perubahan |
| 7 Desember 1956 | Provinsi Kalimantan dipecah menjadi:  Kalimantan Barat, yang meliputi Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak  Kalimantan Selatan, yang meliputi Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin  Kalimantan Timur, yang meliputi Daerah Istimewa Kutai, Berau, dan Bulungan |  |
| 18 Januari 1957 | Kotapraja Jakarta Raya ditetapkan sebagai daerah swatantra tingkat I atau setara dengan provinsi. |  |
| 23 Mei 1957 | Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan. | tidak ada perubahan |
| 9 Agustus 1957 | Sumatera Tengah dipecah menjadi:  Jambi  Riau  Sumatera Barat |  |
| 14 Agustus 1958 | Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi:  Bali  Nusa Tenggara Barat  Nusa Tenggara Timur  |  |
| 26 Mei 1959 | Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status & Daerah Istimewa dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. | tidak ada perubahan |
| 1 Januari 1961 | Provinsi Sulawesi dipecah menjadi:  Sulawesi Utara-Tengah  Sulawesi Selatan Tenggara  |  |
| 28 Agustus 1961 | Kotapraja Jakarta Raya diubah statusnya menjadi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. |  |
| 1 Mei 1963 | Paska Perjanjian New York, UNTEA mengalihkan kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia, dan kemudian dibentuk Provinsi Irian Barat.  |  |
| 23 September 1964 |  Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan.   Sulawesi Utara–Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.   Sulawesi Selatan–Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. |  |
Sejarah > Periode kemerdekaan Indonesia > Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.
Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.
Pada tahun 1976, Indonesia memperluas wilayahnya dengan mengintegrasikan Timor Portugis.
| Tanggal | Perubahan | Peta perubahan |
| --- | --- | --- |
| 12 September 1967 | Bengkulu dimekarkan dari Sumatera Selatan.  |  |
| 1 Maret 1973 | Irian Barat diubah namanya menjadi Irian Jaya. | tidak ada perubahan |
| 17 Juli 1976 | Timor Portugis disatukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status provinsi dan bernama Timor Timur. |  |
Sejarah > Periode kemerdekaan Indonesia > Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya menetapkan "provinsi" sebagai wilayah administratif tingkat pertama Indonesia.
Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:
| Tanggal | Perubahan | Peta perubahan |
| --- | --- | --- |
| 4 Oktober 1999 | Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah dimekarkan dari Irian Jaya.  Maluku Utara dimekarkan dari Maluku.  |  |
| 19 Oktober 1999 | Sebagai hasil dari Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur mengehendaki untuk berpisah dari Indonesia, MPR mencabut Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, Timor Timur merdeka dari Indonesia.  |  |
| 17 Oktober 2000 | Banten dimekarkan dari Jawa Barat.  | tidak ada perubahan |
| 4 Desember 2000 | Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan.  |  |
| 22 Desember 2000 | Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara.  |  |
| 9 Agustus 2001 | Aceh diberikan otonomi khusus dan diubah namanya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.  | tidak ada perubahan |
| 21 November 2001 | Irian Jaya diberikan otonomi khusus dan diubah namanya menjadi Papua.  | tidak ada perubahan |
| 25 Oktober 2002 | Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau. |  |
| 5 Oktober 2004 | Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan. |  |
| 11 November 2004 | Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang yang mengatur pemekaran Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, namun karena Irian Jaya Barat telah berjalan secara efektif, hanya Irian Jaya Tengah yang dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Provinsi Papua.  |  |
| 1 Agustus 2006 | Nanggroe Aceh Darussalam diubah namanya menjadi Aceh.  | tidak ada perubahan |
| 18 April 2007 | Irian Jaya Barat diubah namanya menjadi Papua Barat.  | tidak ada perubahan |
| 16 April 2008 | Papua Barat diberikan otonomi khusus sebagaimana yang berlaku di Provinsi Papua. | tidak ada perubahan |
| 17 November 2012 | Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur. |  |
| 25 Juli 2022 | Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dimekarkan dari Papua.  |  |
| 8 Desember 2022 | Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat.  |  |
Serba serbi > Bekas provinsi

Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
| Provinsi | Ibukota | Periode | Pengganti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumatera | Medan | 1945–1948 | Sumatera Tengah Sumatera Utara Sumatera Selatan |
| Kalimantan | Banjarmasin | 1945–1956 | Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Barat |
| Sunda Kecil | Singaraja | 1945–1958 | Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat |
| Sulawesi | Makassar / Manado | 1945–1960 | Sulawesi Utara–Tengah Sulawesi Selatan–Tenggara |
| Sumatera Tengah | Bukittinggi | 1948–1957 | Jambi Riau Sumatera Barat |
| Sulawesi Utara–Tengah | Manado | 1960–1964 | Sulawesi Utara Sulawesi Tengah |
| Sulawesi Selatan–Tenggara | Makassar | 1960–1964 | Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara |
| Timor Timur | Dili | 1976–1999 | Timor Leste (negara) |