Pasang Surut Dinasti Mataram
Mataram Dalam Negara Modern

Lahirnya negara modern Republik Indonesia dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 di jawa Tengah segara disambut serta didukung penuh oleh keempat Dinasti wangsa Mataram di Surakarta dan di Yogyakarta. Pada tanggal 1 September 1945 Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mengeluarkan Maklumat yang isinya bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status daerah istimewa dan kepala daerah istimewa yaitu Sunan dan Adipati bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Demikian juga sehubungan dengan hal ini di Yogyakarta pada tanggal 5 September 1945 Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman juga mengeluarkan Maklumat yang isinya kurang lebih sama yaitu Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman merupakan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepala daerah istimewa bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam persoalan daerah istimewa antara Surakarta dengan Yogyakarta ditemukan beberapa perbedaan;
1. Di Surakarta Kasunanan dan Mangkunegaran masing masing berdiri sebagai daerah istimewa karena hal ini mengacu pada fakta sejarah keduanya yang pada zaman pendudukan Jepang pemerintahan mengakui masing masing sebagai daerah istimewa yang dikenal dengan sebutan koochi dan kepala daerah istimewa disebut sebagai koo.Dari zaman Jepang ini kemudian dikenal adanya Surakarta Koochi dengan pembesar daerah istimewa nya adalah Surakarta koo yaitu Sunan, sedang yang satunya lagi adalah Mangkunegaran koochi dengan pembesar daerah istimewa nya adalah Mangkunegara koo.Pada bulan Juli 1946 Sunan Pakubuwono XII menyerahkan pemerintahan keistimewaan kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Penyerahan Pakubuwono XII ini tidak diikuti oleh pihak Mangkunegaran. Pihak Kasunanan gagal menjalankan pemerintahan keistimewaan karena tidak mampu membendung kekuatan desakan anti swapraja yang dimotori oleh para kerabat Sunan sendiri. Mangkunegaran sebaliknya masih bertahan dan berupaya untuk tetap mengibarkan keistimewaannya dengan kebijakan Mangkunegara VIII
2. Di Yogyakarta Kasultanan dan Paku Alaman secara bersama sama menggabungkan wilayahnya kedalam daerah istimewa Yogyakarta dengan Sultan sebagai pembesar daerah istimewa sedang Paku Alam sebagai wakil pembesar daerah istimewa.
3. Kelanjutan daerah istimewa di Surakarta dan Mangkunegaran kemudian mengalami hambatan karena mendapat penentangan dari kelompok yang tidak menginginkan keberadaan swapraja sehingga Kasunanan dan Mangkunegaran untuk menyelamatkan dari pertikaian disatukan dalam karesidenan.
4. Di Yogyakarta keberlanjutan daerah istimewa tidak mengalami hambatan dan Sultan Hamengku Buwono IX dengan Adipati Paku Alam yang ke VIII dalam satu paket menjadi Kepala Daerah istimewa dan wakil Kepala daerah istimewa.
5. RM.Said yang terkenal dengan gelar Pangeran Sambernyawa sebagai Founding Father dari kadipaten yang didirikannya dalam perjanjian menyatakan ketundukannya pada Kasunanan Surakarta yang dituangkan dalam perjanjian Salatiga tetapi pada realitasnya membentuk Mangkunegaran yang otonom yang pada akhirnya pada zaman Mangkunegara VI lepas ikatan dengan Kasunanan. Dengan posisi yang otonom ini Jepang mengakuinya sebagai wilayah istimewa disamping wilayah istimewa Surakarta yang dipegang oleh Sunan.
Di Surakarta wilayah daerah istimewa dengan melihat sejarah kedua keraton yang ada di kota ini menjadi lain karena jauh sebelum kemerdekaan Indonesia kedua keraton memiliki hubungan yang otonom sehingga tidak memungkinkan untuk mendudukan dalam satu paket untuk daerah istimewa Surakarta bahwa Sunan adalah kepala daerah istimewa dan Adipati Mangkunegara sebagai wakil kepala daerah istimewa.Mengacu pada masa Jepang disini dapat dikatakan bahwa keduanya; Sunan dan Adipati adalah para Koo yaitu para pembesar daerah istimewa.
6. Kalau di Yogyakarta antara Kasultanan dan Paku Alaman dapat melenggang dalam satu paket kepemimpinan daerah istimewa persoalannya bukan karena kompak atau tidak kompak tetapi perkembangan masyarakat dan keraton dalam perjuangan menegakkan Republik Indonesia dalam rongrongan Belanda bukan isapan jempol belaka melainkan nyata. Kasultanan dan Paku Alaman bisa mencapai kata sepakat untuk memasuki tatanan dunia baru yaitu Republik Indonesia.Dua daerah swapraja; Kasultanan dan Paku Alaman bergabung kembali menjadi utuh dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gabungan wilayah Kasultanan yogyakarta dengan wilayah Kadipaten Paku Alaman ini disebut sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Dengan dasar perbedaan di Surakarta dan Yogyakarta selanjutnya dalam bulan Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang namanya Daerah istimewa Surakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia itu memang pernah ada. Daerah Istimewa ini dipimpin dan diperintah bersama.
Pada Oktober 1945, berdiri gerakan Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta yang bertujuan untuk membubarkan Mangkunegaran dan Kasunanan.Motifasi dari gerakan anti monarki di Surakarta ternyata menyimpan tujuan lain dari sekadar pembubaran dua monarki di kota Bengawan itu. Dua monarki hendak dibubarkan karena gerakan anti monarki bertujuan untuk merampas tanah tanah Mangkunegaran dan Kasunanan untuk dibagi bagikan kepada rakyat.
Pada tanggal 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta diganti menjadi daerah Karesidenan. Pergantian ini dilakukan karena status Daerah Istimewa dengan gerakan anti monarki menimbulkan kerusuhan, pencullikan serta pembunuhan. Daerah Surakarta menjadi daerah dalam keadaan bahaya.Status ke dua keraton selanjutnya menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.
8. Untuk Yogyakarta meski status sebagai daerah Istimewa goal namun mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem pemerintahan kerajaan di wilayah Yogyakarta. Semula Sultan Hamengkubuwono IX mengangkat dan menunjuk para pejabat di lingkungan kepatihan yang berasal dari para kerabat namun karena kontrol dari pusat sebagai kebijakan Presiden Soekarno yang karena alasan alasan ideologis, maksud Sultan menjadi gagal. Kegagalan ini berlanjut ketika iklim pergantian kekuasaan dan politik terjadi tahun 1965-1966.Dengan masih mempertahankan Sultan dan Sri paduka Paku Alam sebagai kepala daerah dan wakilnya, untuk jabatan yang lain seperti Wali kota dan Bupati juga posisi strategis banyak dijabat oleh kalangan militer.
9. Republik Indonesia yang berdiri 1945 memiliki "claim" bahwa wilayah negara proklamasi ini adalah bekas Hindia Belanda. Nah disinilah akar permasalahannya untuk suatu daerah yang harus disebut sebagai "Yang Istimewa". Apakah daerah swapraja adalah wilayah Hindia Belanda pada masa itu jauh sebelum Republik ini berdiri 17 Agustus 1945 sebagai sebuah negara?