Jomo Kwame Sundaram
Karir dan pekerjaan PBB

Jomo adalah pendiri-direktur Institut Independen Analisis Sosial (INSAN) (1978–2004), editor majalah dwibahasa bulanan, Nadi Insan (Human Pulse) (1979–1983), presiden Asosiasi Ilmu Sosial Malaysia (1996) –2000) dan penyelenggara Konvensi Studi Malaysia Internasional pertama dan kedua (1997, 1999). Dia adalah ketua pendiri (2001–2004) International Development Economics Associates dan juga pernah menjabat sebagai dewan di United Nations Research Institute on Social Development, Jenewa.
Sebelum bergabung dengan PBB, Jomo sudah dikenal sebagai intelektual yang blak-blakan, dengan pandangan non-partisan yang tidak ortodoks. Sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1997–98, Jomo adalah pendukung awal langkah-langkah pengelolaan akun modal baru yang tepat, yang kemudian diperkenalkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Ketika Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim dipenjarakan tanpa pengadilan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, Jomo secara terbuka mengutuk penindasan tersebut. Pada akhir tahun 1998, ia digugat atas pencemaran nama baik sebesar 250 juta ringgit oleh Vincent Tan, seorang miliarder era Mahathir, yang kemudian membatalkan kasus tersebut setelah hampir satu dekade.
Jomo juga menjadi anggota Dewan Permusyawaratan Ekonomi Nasional selama 1989-1991 ketika ia bekerja pada pasca-Kebijakan Ekonomi Baru atau proposal reformasi kebijakan pasca 1990. Sejak 1970-an, ia telah bekerja dengan kementerian pemerintah, organisasi bisnis, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Sejak 1980-an, ia juga bekerja dengan banyak organisasi internasional.
Saat berada di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jomo memimpin tanggapan terhadap panggilan KTT 2005 untuk membantu Negara-negara Anggota mengembangkan strategi pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, sambil mempromosikan koherensi mereka yang lebih besar sebagai Agenda Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jomo telah mencoba untuk memastikan kolaborasi sistem PBB yang lebih besar dalam persiapan laporan termasuk Survei Ekonomi dan Sosial Dunia tahunan dan Laporan dua tahunan tentang Situasi Sosial Dunia.
Jomo juga pernah menjadi Koordinator Penelitian untuk Kelompok Antarpemerintah G24 untuk Urusan Moneter Internasional dan Pembangunan selama 2006–2012. Selama 2008–2009, ia menjabat sebagai penasihat Pastor Miguel d'Escoto Brockmann, presiden Majelis Umum PBB ke-63. Bersama dengan Bank of International Settlements, PBB dan G24 – di bawah kepemimpinannya – telah diakui sebagai satu-satunya organisasi internasional yang memperingatkan krisis 2007–2009 yang akan datang. Menanggapi krisis, ia memprakarsai Kapasitas Penasihat Makroekonomi tambahan di seluruh sistem PBB untuk menawarkan 'pendapat kedua' tentang tanggapan kebijakan yang tepat yang menekankan pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, menjabat sebagai anggota Komisi Ahli Stiglitz dari presiden PBB Sidang Umum Reformasi Sistem Moneter dan Keuangan Internasional selama 2008–2009, dan memimpin upaya paralel bagi G24 untuk mengartikulasikan proposal reformasi sistem keuangan internasional.
Jomo menjabat sebagai asisten sekretaris jenderal PBB untuk pembangunan ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (DESA) selama 2005–2012, dan kemudian sebagai asisten direktur jenderal dan koordinator untuk pembangunan ekonomi dan sosial di Food and Agriculture Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma selama 2012-2015. Sejak 2010 hingga meninggalkan UN DESA, ia menjabat sebagai 'sherpa' G20 untuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon selain menjabat sebagai deputi keuangan G20 untuk PBB sejak 2011. Dalam kapasitas yang berbeda ini, ia telah bekerja untuk membangun konsensus internasional untuk memastikan koherensi seluruh sistem PBB, kebijakan ekonomi dan sosial yang saling melengkapi untuk pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, insentif investasi yang sesuai, penciptaan lapangan kerja dan, baru-baru ini, pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Jomo telah berbicara pada pertemuan menteri UNCTAD, sebagian besar komisi regional PBB, Dana dan Program, beberapa badan PBB serta ECOSOC dan Komite Kedua, Ketiga dan Kelima Majelis Umum serta Forum Ekonomi Dunia (Davos), Forum Kebijakan Global (Yaroslavl ), Forum Publik Dunia (Rhodos), Forum Sosial Dunia (Porto Alegre) dan banyak konferensi akademis, bisnis, dan masyarakat sipil.