Penegakan hukum di Jepang
Sejarah

Lihat pula: Polisi zaman Edo dan Layanan kepolisian Kekaisaran Jepang
Pemerintah Jepang mendirikan sistem polisi sipil bergaya Eropa pada tahun 1874, di bawah kendali terpusat Biro Polisi di dalam Kementerian Dalam Negeri, untuk mengatasi gangguan internal dan menjaga ketertiban selama Restorasi Meiji. Pada tahun 1880-an, polisi telah berkembang menjadi instrumen kontrol pemerintah nasional, memberikan dukungan bagi para pemimpin lokal dan menegakkan moralitas publik. Mereka bertindak sebagai administrator sipil umum, menerapkan kebijakan resmi dan dengan demikian memfasilitasi unifikasi dan modernisasi. Di daerah pedesaan khususnya, polisi memiliki otoritas yang besar dan diberi campuran rasa takut dan hormat yang sama seperti kepala desa. Keterlibatan mereka yang meningkat dalam urusan politik adalah salah satu fondasi negara otoriter di Jepang pada paruh pertama abad kedua puluh.
Sistem kepolisian yang terpusat terus memperoleh tanggung jawab, sampai mengendalikan hampir semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pencegahan kebakaran dan mediasi perselisihan perburuhan. Sistem mengatur kesehatan masyarakat, bisnis, pabrik, dan konstruksi, dan mengeluarkan izin dan lisensi. Hukum Pelestarian Perdamaian tahun 1925 memberi polisi wewenang untuk menangkap orang karena "pikiran yang salah". Polisi Tinggi Khusus (Tokko) dibuat untuk mengatur konten film, pertemuan politik, dan kampanye pemilihan. Polisi militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (Kempeitai) dan Tokkeitai Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yang beroperasi di bawah dinas masing-masing dan kementerian kehakiman dan dalam negeri membantu polisi sipil dalam membatasi aktivitas politik terlarang. Setelah Insiden Manchuria tahun 1931, polisi militer mengambil alih otoritas yang lebih besar, yang menyebabkan gesekan dengan rekan-rekan sipil mereka. Setelah tahun 1937 polisi mengarahkan kegiatan bisnis untuk upaya perang, memobilisasi tenaga kerja, dan mengendalikan transportasi.
Setelah penyerahan Jepang pada tahun 1945, otoritas pendudukan pada Perang Dunia II mempertahankan struktur polisi sebelum perang sampai sistem baru diterapkan dan Diet Jepang mengesahkan Undang-Undang Kepolisian 1947. Bertentangan dengan proposal Jepang untuk kekuatan terpusat yang kuat untuk menangani kerusuhan pascaperang, sistem kepolisian didesentralisasi. Sekitar 1.600 pasukan kotamadya independen didirikan di kota-kota besar, kota kecil, dan desa dengan 5.000 penduduk atau lebih, dan Polisi Pedalaman Nasional diorganisir oleh prefektur. Kontrol sipil harus dipastikan dengan menempatkan polisi di bawah yurisdiksi komisi keselamatan publik yang dikendalikan oleh Komisi Keamanan Publik Nasional di Kantor Perdana Menteri. Kementerian Dalam Negeri dihapuskan dan digantikan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri yang kurang kuat, dan polisi dilucuti dari tanggung jawab mereka untuk perlindungan kebakaran, kesehatan masyarakat, dan tugas administratif lainnya.
Ketika sebagian besar pasukan pendudukan dipindahkan ke Korea pada 1950–1951 dengan Perang Korea, 75.000 Polisi Nasional Cadangan (pendahulu dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang) dibentuk di luar organisasi polisi reguler untuk mendukung polisi biasa selama kerusuhan sipil. Dan tekanan dipasang untuk sistem terpusat yang lebih sesuai dengan preferensi politik Jepang. Undang-undang Polisi 1947 diubah pada tahun 1951 untuk memungkinkan polisi kota dari komunitas yang lebih kecil untuk bergabung dengan Polisi Pedalaman Nasional. Sebagian besar memilih pengaturan ini, dan pada tahun 1954 hanya sekitar 400 kota, kota kecil, dan desa yang masih memiliki pasukan polisi sendiri. Di bawah Undang-Undang Kepolisian tahun 1954 yang diamandemen, restrukturisasi terakhir menciptakan sistem yang lebih terpusat di mana pasukan lokal diorganisir oleh prefektur di bawah Badan Kepolisian Nasional.
Revisi Undang-Undang Kepolisian tahun 1954, yang masih berlaku pada tahun 1990-an, mempertahankan beberapa poin kuat dari sistem pascaperang, khususnya langkah-langkah yang memastikan kontrol sipil dan netralitas politik, sambil memungkinkan peningkatan sentralisasi. Sistem Komisi Keamanan Publik Nasional tetap dipertahankan. Tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban umum telah diperjelas untuk mencakup koordinasi upaya nasional dan lokal; pemusatan informasi kepolisian, komunikasi, dan fasilitas penyimpanan catatan; dan standar nasional untuk pelatihan, seragam, gaji, pangkat, dan promosi. Pasukan pedalaman dan kotamadya dihapuskan dan diintegrasikan ke dalam pasukan prefektur, yang menangani masalah kepolisian dasar. Pejabat dan inspektur di berbagai kementerian dan lembaga terus menjalankan fungsi kepolisian khusus yang ditugaskan kepada mereka dalam Undang-Undang Kepolisian 1947.