Pembunuhan jurnalis dalam perang Israel–Hamas
Respons internasional dan investigasi > Badan pers internasional

Komite untuk Perlindungan Jurnalis (CPJ) secara aktif menyelidiki semua kasus jurnalis yang terkena dampak—yang terbunuh, cedera, ditahan, atau menghilang—akibat konflik tersebut. CPJ menyatakan ini adalah konflik paling mematikan bagi jurnalis dalam 30 tahun terakhir. Mereka telah mendesak Israel untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kematian jurnalis Palestina, Mohammad El-Salhi, mempublikasikan hasil investigasi, dan segera mengambil tindakan untuk menjamin keamanan awak media yang meliput konflik tersebut. Presiden CPJ mengatakan pembunuhan jurnalis di Gaza "tampaknya telah diatur." Reuters telah meminta Israel untuk melakukan investigasi yang komprehensif dan transparan terhadap keadaan saat kematian Abdallah.
Pada 1 November, Wartawan Tanpa Batas meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk memulai investigasi kejahatan perang prioritas terhadap kematian sembilan jurnalis. RSF mencatat ada 41 jurnalis yang terbunuh selama bulan pertama terjadinya konflik, mengatakan banyak jurnalis dibunuh oleh Israel di rumah mereka. Israel menyimpan catatan tempat dan kediaman semua orang di Gaza. RSF mengklaim Israel menggunakan serangan yang ditargetkan untuk membunuh jurnalis di Gaza.
Direktur Democracy for the Arab World Now mengatakan jurnalis internasional dipandang oleh pemerintah Israel sebagai bias terhadap rakyat Palestina, dan akibatnya, tentara menganggap jurnalis sebagai "perwakilan dari musuh mereka" dan dengan demikian tidak ada hukuman untuk membunuh media. Federasi Jurnalis Internasional mengatakan, "Saya rasa ini sekarang menjadi masalah kebebasan pers. Saya rasa kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, 'Apa yang coba diraih [militer Israel]? Mengapa mereka tidak membiarkan jurnalis asing untuk masuk?'" CJP mengatakan konflik tersebut adalah situasi paling berbahaya yang pernah dihadapi jurnalis. Direktur CPJ di Timur Tengah mengatakan, "Rekor impunitas panjang Israel dalam pembunuhan jurnalis harus menghadapi pengawasan publik".
Pada 22 Desember, Wartawan Tanpa Batas mengajukan keluhan kepada Pengadilan Kriminal Internasional terkait pembunuhan tujuh jurnalis Palestina lagi, salah satunya Samer Abu Daqqa. Pada 7 Januari 2024, CPJ menyatakan kematian Hamza Dahdouh dan Mustafa Thuraya harus diinvestigasi dan pembunuhnya harus dimintai pertanggungjawaban.
Pada 10 Januari 2024, Human Rights Watch, Freedom House, Knight First Amendment Institute at Columbia University, Komite untuk Perlindungan Jurnalis, dan Wartawan Tanpa Batas mengirimkan surat bersama kepada presiden AS Joe Biden, meminta kepada pemerintahannya untuk melakukan lebih banyak pencegahan serangan udara terhadap jurnalis. Surat tersebut tertulis "laporan terpercaya...mengindikasikan bahwa serangan IDF di Lebanon selatan pada 13 Oktober yang membunuh jurnalis Reuters, Issam Abdallah...adalah tindakan melanggar hukum dan tampaknya disengaja." Pada 25 Januari, International Press Institute mengatakan jumlah jurnalis yang terbunuh di Gaza merepresentasikan "pembunuhan terburuk yang telah kami catat di sebuah zona konflik sejak organisasi kami didirikan 75 tahun lalu". Wartawan Tanpa Batas mengatakan pada 8 Februari, "Jurnalisme Palestina telah dihancurkan oleh pasukan bersenjata Israel dengan impunitas penuh".
Pada 29 Februari 2024, CPJ, Reuters, AP, AFP, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Inquirer, Haaretz, Al-Araby Al-Jadeed, The Asahi Shimbun dan total 36 surat kabar terkemuka mengirimkan « Surat terbuka tentang jurnalis di Gaza » menentang pembunuhan yang sedang berlangsung, menyerukan kepada semua pihak untuk melindungi jurnalis dan hak untuk meliput. Pada Juli 2024, National Union of Journalists mengutuk "pembunuhan setidaknya 117 jurnalis Palestina di Gaza sejak pecahnya perang."