Sejarah Brunei

Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad IX dan kemudian menguasai Kalimantan utara dan Filipina. Setelah sriwijaya dikalahkan oleh Majapahit,Brunei berhasil memerdekakan diri dan menjadi negara yang maju.
Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad XV sampai XVII, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan sultan kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila; dan pada masa pemerintahan sultan kesembilan, Hassan (1605-1619), yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan, yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.
Setelah Sultan Hassan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang, antara lain, mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian "Rajah Putih" dari Sarawak di Kalimantan barat laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, tetapi ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.
Sementara itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan timur laut. Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya, dan walaupun tetap memegang otonomi namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang Residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal.
Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata, yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah.
Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986.
Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka.
| l b Topik Brunei Darussalam |
| --- | --- |
Sejarah:  Kekaisaran Brunei  Perang Brunei–Tondo  Perang Kastilia  Perang Saudara Brunei  Raja Putih  Borneo Britania Raya  Pendudukan Jepang  Kampanye Borneo  Pemerintahan Militer Britania Raya di Borneo  Pemberontakan Brunei  Sejarah regional 
Geografi:  Borneo  Desa  Distrik  Kawasan lindung  Masalah lingkungan  Mukim  Perkotaan  Perbatasan  Perubahan iklim  Pulau  Satwa liar  Sungai 
Pemerintah:  Jabatan Adat Istiadat Negara  Kabinet  Parlemen  Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  Penegak hukum  Pertahanan Militer  Sultan 
Politik:  Hak asasi manusia LGBT  Hubungan luar negeri  Hukuman mati  Pembagian Administratif  Politik 
Ekonomi:  Dolar (mata uang)  Pariwisata  Perusahaan  Telekomunikasi  Transportasi Bandara 
Sosial:  Agama Islam  Kristen  Bahasa  Budaya  Demografi  Etnis  Hidangan  Media Film  Musik  Melayu Islam Beraja (filsafat nasional)  Olahraga  Orang Brunei  Pelacuran  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Perumahan 
Simbol:  Bendera  Lagu kebangsaan  Lambang negara 
Kategori • Portal
| l b Sejarah Asia menurut negara |
| --- | --- |
Negaraberdaulat:  Afganistan  Arab Saudi  Armenia1  Azerbaijan1  Bahrain  Bangladesh  Bhutan  Brunei  Filipina  Georgia1  India  Indonesia  Irak  Iran  Israel  Jepang  Kamboja  Kazakhstan3  Kirgizstan  Korea Selatan  Korea Utara  Kuwait  Laos  Lebanon  Maladewa  Malaysia  Mesir3  Mongolia  Myanmar  Nepal  Oman  Pakistan  Qatar  Rusia3  Singapura  Siprus1  Sri Lanka  Suriah  Tajikistan  Thailand  Timor Leste2  Tiongkok  Turki3  Turkmenistan  Uni Emirat Arab  Uzbekistan  Vietnam  Yaman  Yordania 
Negara denganpengakuan terbatas:  Abkhazia1  Republik Artsakh1  Ossetia Selatan1  Palestina  Siprus Utara1  Republik Tiongkok 
Dependensi dan wilayah lain:  Kepulauan Cocos (Keeling)  Hong Kong  Makau  Pulau Natal  Wilayah Samudra Hindia Britania 
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.