Demokrat Kristen
Latar Belakang > Antara Kanan dan Kiri

Demokrasi Kristen baru muncul pada 1945, pasca-Perang Dunia II, tetapi asal usul mereka jauh lebih tua daripada itu. Apa yang dimaksud “Kristen” dalam demokrasi Kristen adalah Kristen Kahtolik – kecuali di Jerman, demokrasi Kristen, yang direpresentasikan oleh Partai Uni Demokrat Kristen lebih mengadopsi nilai-nilai Protestanisme. Ide awal kemunculan demokrasi Kristen adalah mendamaikan ajaran Katholik dengan nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Revolusi Prancis, karena sejak Revolusi Prancis itu, Katholikisme dianggap bermusuhan dengan republikanisme dan demokrasi. Permusuhan antara Gereja Katholik dengan republikanisme terjadi karena Republik Prancis melakukan kebijakan yang sangat keras terhadap Katholikisme dan Kepausan, pemerintah Republik Prancis dibawah Napoleon Bonaparte sering menyerang Gereja Katholik, menyita tanah milik Gereja Katholik, dan bahkan berusaha menciptakan agama baru yang bersumber dari akal, ilmu pengetahuan, dan “Wujud Tertinggi” (‘ ‘ ‘Supreme Being’ ‘ ‘).
Selain itu, terlepas dari serangan Revolusi Prancis terhadap dominasi Gereja Katholik, ada alasan lainnya, yaitu kemunculan liberalisme yang juga mengancam nilai dan ajaran Katholik. Industrialisasidan urbanisasi, yang merupakan perkembangan dari kapitalisme juga menghancurkan kehidupan komunal masyarakat dan keluarga tradisional. Teori ekonomi liberal yang menekankan pada aspek individualisme menjadikan nilai-nilai materialisme lebih utama ketimbang spiritualisme. Nilai-nilai lainnya yang dibawa oleh liberalisme dalam Partai Liberal juga mengangkat toleransi ketahap yang melebihi batas, hal ini turut mengembangkan prinsip self-indulgence (memperturutkan nafsu diri sendiri) dan permisif (serba membolehkan), termasuk memperbolehkan seorang individu untuk melawan Tuhan.
Karena pertentangan-pertentangan nilai inilah, permusuhan antara Gereja Katholik dengan liberalisme dan demokrasi menjadi lebih kompleks. Meksipun pada 1830-an ada usaha dari beberapa pihak yang berusaha untuk mendamaikan Katholikisme dengan liberalisme di Prancis. Usaha itu menjadi sia-sia, karena di beberapa negara Eropa Barat lainnya, seperti Irlandia, Belgia, dan juga Amerika Serikat, justru memberikan kesan bahwa hanya kehidupan sayap kanan saja yang memungkinkan ajaran Gereja Katholik bisa berdampingan dengan demokrasi, sehingga orang tetap menganggap Katholikisme sebagai ideologi sayap kanan yang intoleran.
Sementara itu, menjelang akhir Abad 19, demokrasi bukan hanya berasosiasi dengan liberalisme, tetapi juga dengan sosialisme, yang pada saat itu sosialisme di Eropa Barat daratan berarti Marxisme yang memiliki karakter atheis. Berasosiasinya demokrasi dengan liberalisme ditambah juga dengan sosialisme yang atheis menjadikannya justru semakin sulit untuk mendamaikan Katholikisme dengan demokrasi.
Hanya sedikit orang saja yang berkeinginan dan berpikir untuk membuat sintesis antara demokrasi, liberalisme dengan Katholikisme, salah satunya adalah Lord Acton (1834-1902), dan itupun masih abstrak. Lord Acton berpendapat bahwa ia menolak segala sesuatu dari Katholikisme yang membelenggu nilai kebebasan – yang menjadi prinsip dasar liberalisme – dan ia juga menentang segala sesuatu dalam politik (liberalisme dan demokrasi) yang bertentangan dengan ajaran Katholik.
Pada 1870-an, Katholikisme mulai membuka diri pada proses politik (disebut sebagai Katholikisme politis), yang dasarnya adalah demi kebaikan Gereja untuk dapat berpatisipasi dalam proses politik dunia modern, baru kemudian Katholik kembali menjadi kekuatan politik yang signifikan, terutama di Jerman, Belgia, Austria, dan Swiss. Gerakan ini cenderung memiliki tujuan yang menentang sekulerisme dan liberalisme, memperjuangkan hukum pernikahan sipil, kebijakan pendidikan yang diatur oleh negara, dan kebijakan lainnya yang menunjukkan watak reaksioner. Keanggotaannya pun masih eksklusif, karena diharuskan seorang yang menjadi anggota dari Gereja dan tentu beriman. Gerakan ini belum atau tidak menunjukkan komitmen untuk berdamai dengan demokrasi. Tujuan geraka ini hanya sekadar untuk mengembalikan dan mendapatkan posisi istimewa dalam negara dan mampu membuat kebijakan yang menguntungkan bagi Gereja, hal ini terjadi karena kelompok kiri-tengah selalu membawa isu-isu pemisahan antara Gereja dengan negara, sehingga muncul perlawanan balik dari Gereja.
Gerakan politik awal dari Katholikisme memang menentang kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya mendasari ajaran pada nilai-nilai materialisme yang meminggirkan kekuasaan Tuhan dan juga hanya menganggap materi itulah yang menyebabkan konflik sosial. Meskipun begitu, Katholikisme pada tahap ini memberikan simpati pada kelompok petani dan pengrajin yang mandiri, tidak terikat pada korporasi kapitalis ataupun serikat pekerja, petani dan pengrajin ini tergabung dalam sebuah serikat gilda yang sesuai dengan ensiklik Katholik.
Pada 1914, mulai ada kemajuan, Katholikisme mulai menunjukkan akan berdamai dengan kapitalisme, karena muncul paradigm bahwa sistem ekonomi sosialisme menjadi sistem ekonomi yang lebih berbahaya ketimbang kapitalisme, sementara agar kelompok petani dan pekerja Katholik yang tidak terhisap oleh keserakahan kapitalisme, maka kelompok Katholik berusaha mempertahankan posisi mereka dalam sistem.