Bank CIMB Niaga
Sejarah > Bank Niaga (1955-2008)

Perusahaan ini didirikan oleh Soedarpo Sastrosatomo, J. Panglaykim, Roestam Moenaf, dan Ali Algadri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga. Pada tanggal 11 November 1955, bank ini mendapat izin dari Kementerian Keuangan untuk beroperasi sebagai sebuah bank umum. Pada tahun 1973, Bank Agung digabung ke dalam bank ini. Pada tanggal 22 November 1974, Bank Indonesia menetapkan bank ini sebagai sebuah bank devisa. Pada tahun 1978, Bank Tabungan Bandung digabung ke dalam bank ini, dan pada tahun 1983, Bank Amerta juga digabung ke dalam bank ini.
Pada tahun 1987, bank ini menjadi bank asal Indonesia pertama yang menyediakan ATM. Pada tanggal 29 November 1989, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan kemunculan Pakto 88, Bank Niaga kemudian membentangkan sayapnya di industri keuangan dengan mendirikan sejumlah perusahaan seperti Asuransi Niaga Cigna Life, Niaga Aset Manajemen, Niaga Leasing Corporation, Niaga International Factors, Saseka Gelora Finance, Niaga Securities, dan Bank Sumitomo Niaga.
Selama bertahun-tahun, kepemilikan Bank Niaga dikuasai oleh Soedarpo dan pengusaha lain asal Maluku, Julius Tahija (sejak 1972). Di bawah kendali keduanya bank ini berkembang dengan baik sebagai salah satu bank swasta nasional terbesar. Meskipun dikenal sebagai bank yang inovatif, Bank Niaga juga dikenal sebagai bank yang konservatif dan non-ekspansif. Namun, secara mengejutkan, Tahija di bulan Juli 1997 menjual seluruh kepemilikannya kepada Hashim Djojohadikusumo dengan harga premium, Rp 8.000/lembar untuk 40% saham. Soedarpo sebenarnya tidak setuju dengan penjualan itu, namun dirinya terpaksa merelakannya karena bukan pemegang saham mayoritas. Ia bersama Tahija, Idham dan Robby Djohan kemudian angkat kaki dari bank yang dirintisnya tersebut.
Kekhawatiran Soedarpo seakan-akan terbukti kemudian, ketika setahun kemudian bisnis Hashim "oleng" diterjang krisis finansial Asia 1997. Over-ekspansi dari putra begawan ekonomi tersebut, yang menjadi bumerang, ikut membuat Bank Niaga seret. Pada saat yang sama, pemegang utama (20%) saham Bank Niaga lainnya, RHB Bank (Malaysia), juga sedang dalam keadaan sulit sehingga tidak mampu membantu Bank Niaga memenuhi kecukupan modalnya.
Gagalnya kedua pihak menyuntikkan modal baru membuat pada 2 Juli 1999 Bank Niaga dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai Bank Take Over (BTO). Sama seperti bank-bank dibawah BPPN lainnya, Bank Niaga kemudian direkapitalisasi untuk memperbaiki kondisinya. Pasca-penyehatan, saham Bank Niaga milik pemerintah (71%) kemudian ditawarkan ke investor strategis (divestasi). Mulanya ada 4 peminat saham tersebut: konsorsium pimpinan Bank Victoria International, ANZ (Australia), Commerce Asset-Holdings Berhad (kini CIMB Group, Malaysia), dan Batavia Investment Fund. Meskipun sempat menuai kontroversi, pada 22 November 2002, Commerce Asset-Holdings resmi ditetapkan sebagai pemenang tender divestasi dengan harga Rp 1,06 triliun. Pada saat itu Commerce Asset-Holdings hanya mendapat 51% saham, sementara 20% saham sisa milik pemerintah dilepas melalui market placement di tahun 2003.
Pada tanggal 16 September 2004, bank ini membentuk Unit Usaha Syariah untuk dapat menyediakan layanan perbankan dengan prinsip syariah. Di bawah Commerce Asset-Holdings, Bank Niaga berusaha difokuskan tetap pada bisnis korporasi, dan bisnisnya berusaha disinergikan dengan usaha perbankan Commerce Asset-Holdings di Malaysia.