Britania Raya
Politik > Pemerintahan

Artikel utama: Kabinet Britania Raya
Britania Raya memiliki sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada sistem Westminster yang telah ditiru di seluruh dunia sebagai warisan dari Imperium Britania. Parlemen Britania Raya yang bersidang di Istana Westminster terdiri dari dua kamar (dewan), yaitu Dewan Rakyat (House of Commons) yang beranggotakan anggota terpilih, dan Dewan Pertuanan (House of Lords) yang beranggotakan anggota terlantik. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan membutuhkan Persetujuan Kerajaan (Royal Assent) supaya bisa menjadi undang-undang baru.
Posisi Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan Britania Raya, dipegang oleh seorang anggota parlemen yang mampu meraih kepercayaan dari mayoritas anggota House of Commons. Biasanya yang memperoleh kepercayaan ini adalah pemimpin partai politik terbesar di kamar (dewan) itu. Perdana Menteri beserta kabinetnya dilantik secara resmi oleh Ratu untuk membentuk Pemerintahan Baginda (Her Majesty’s Government). Namun, sebenarnya Perdana Menterilah yang memilih menteri-menterinya, dan secara konvensional Ratu menghormati pilihan Perdana Menteri tersebut.
Anggota kabinet lazimnya dipilih dari kalangan anggota partai Perdana Menteri di kedua kamar, kebanyakan berasal dari Dewan Rakyat, yang harus mereka pertanggungjawabkan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet, mereka semua disumpah di hadapan Dewan Privy Britania Raya (Privy Council of the United Kingdom), dan dinobatkan menjadi Menteri Mahkota (Ministers of the Crown). Rt. Hon. David Cameron, pemimpin Partai Konservatif, memegang jabatan Perdana Menteri, Bendahara Agung dan Menteri Pelayanan Sipil sejak 11 Mei 2010. Untuk pemilihan anggota Dewan Rakyat, Britania Raya saat ini terbagi menjadi 650 daerah pemilihan. Masing-masing daerah pemilihan memilih seorang anggota parlemen dengan cara "pluralitas sederhana (simple plurality voting system). Pemilihan umum diadakan oleh Kerajaan atas nasihat dari Perdana Menteri. Akta Parlemen 1911 dan 1949 mewajibkan pemilu baru diadakan dengan waktu tidak lebih lima tahun berselang dari pemilu sebelumnya.
Tiga partai politik utama di Britania Raya adalah Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Liberal Demokratis. Dalam Pemilihan Umum Britania Raya 2010, tiga partai tersebut berhasil memenangkan 622 dari 650 kursi di Dewan Rakyat, dengan rincian: 621 kursi diperoleh dari pemilu, dan satu kursi berasal dari hasil pemilu kecil yang tertunda di Thirsk dan Malton. Kursi-kursi yang selebihnya diraih oleh partai-partai kecil yang hanya bertanding di kawasan tertentu saja, yaitu Partai Nasional Skotlandia (hanya di Skotlandia), Plaid Cymru (hanya di Wales), dan Partai Buruh dan Demokratis Sosial, Partai Kesatuan Demokratis, Partai Kesatuan Ulster, dan Sinn Féin (hanya di Irlandia Utara, namun Sinn Féin juga bertanding dalam Pemilu di Republik Irlandia). Sesuai dengan kebijakan partai, tidak ada anggota parlemen terpilih dari partai Sinn Féin yang pernah menghadiri Dewan Rakyat untuk berbicara atas nama daerah pemilihan mereka karena anggota parlemen diharuskan untuk mengambil sumpah setia kepada Ratu (yang mana hal ini ditentang oleh Sinn Féin). Meskipun demikian, para anggota parlemen yang berasal dari Sinn Féin (saat ini berjumlah lima orang) masih diperkenankan untuk mempergunakan fasilitas kantor yang tersedia di Westminster sejak tahun 2002. Untuk pemilihan Parlemen Eropa, Britania Raya saat ini diwakili oleh 72 anggota parlemen yang terpilih di 12 daerah pemilihan multi-anggota.