Konferensi Waligereja Indonesia
Sejarah > Pembentukan sidang waligereja

Pada tahun 1807–1902, Misi Gereja Katolik di seluruh wilayah Hindia Belanda berada di bawah pimpinan seorang prefek apostolik, yang kemudian naik menjadi vikaris apostolik, yang berkedudukan di Batavia. Sejak tahun 1902, beberapa daerah telah dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia, yaitu Prefektur Apostolik Nugini Belanda yang mencakup Maluku dan Papua pada tahun 1902, Prefektur Apostolik Borneo Belanda yang mencakup Kalimantan pada tahun 1905, Prefektur Apostolik Soematera yang mencakup Sumatra pada tahun 1911, Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil yang mencakup Nusa Tenggara pada tahun 1913, dan Prefektur Apostolik Celebes yang mencakup Sulawesi pada tahun 1919. Pada tahun 1913, pihak Pemerintah Kolonial Belanda mengakui prefek-prefek dan vikaris-vikaris apostolik Gereja Katolik yang ada di Nusantara, yang mempimpin masing-masing yurisdiksi gerejawi.
Selama masa tersebut, para prefek dan vikaris apostolik tersebut merasa perlu untuk bersama-sama berunding agar mencapai kesatuan sikap terhadap Pemerintah Kolonial dalam banyak persoalan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan misi Katolik untuk memasuki semua wilayah Hindia Belanda dan juga hal-hal yang berhubungan dengan posisi pendidikan Katolik.
Pertemuan tersebut baru dapat terealisasikan dengan menggunakan momentum upacara penahbisan episkopal Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, S.J. sebagai Vikaris Apostolik Batavia pada tanggal 13 Mei 1924 di De Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (sekarang Gereja Katedral Jakarta), ketika vikaris-vikaris dan prefek-prefek apostolik seluruh Hindia Belanda berkumpul untuk menghadiri upacara tersebut. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15–16 Mei 1924, sidang para waligereja se-Hindia Belanda yang pertama diadakan di gedung yang saat ini menjadi pastoran Gereja Katedral Jakarta. Sidang ini diketuai oleh Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, S.J., yang baru saja ditahbiskan saat itu. SIdang ini dihadiri oleh 6 orang waligereja, dengan tambahan 2 orang dua orang imam (pastor), yaitu A. H. G. Brocker, M.S.C. dan S. Th. van Hoof, S.J., sebagai narasumber. Beberapa persoalan pokok yang menjadi bahasan dalam sidang pertama itu adalah: penentuan sikap Gereja terhadap politik Pemerintah dan soal-soal Gereja yang meliputi persoalan seputar imamat dan pendidikan imam, pengajaran agama dan penyebarluasan semangat Katolik, serta perwakilan sekretariat tetap untuk para waligereja yang dibentuk di Batavia. Waligereja yang hadir pada sidang saat itu adalah:
Vikaris Apostolik Batavia: Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, S.J. (sebagai ketua)
Vikaris Apostolik Borneo Belanda: Mgr. Jan Pacificus Bos, O.F.M. Cap.
Vikaris Apostolik Kepulauan Sunda Kecil: Mgr. Arnold Verstraelen, S.V.D.
Vikaris Apostolik Nugini Belanda: Mgr. Arnoldus Johannes Hubertus Aerts, M.S.C.
Prefek Apostolik Padang: Mgr. Mathias Leonardus Trudon Brans, O.F.M. Cap.
Prefek Apostolik Celebes: Mgr. Joannes Walter Panis, M.S.C.
Sidang yang kedua kemudian diadakan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Agustus–6 September 1925, dan kembali bertempat di Kota Batavia. Sidang ini dipimpin oleh seorang utusan Paus Pius X bernama Mgr. B.Y. Gijlswijk, O.P. yang merupakan seorang delegatus apostolik di Afrika Selatan saat itu. Sidang ini dihadiri oleh 8 orang waligereja, beserta imam-imam seperti Pater Th. De Backere, C.M., Pater Cl. Van de Pas, O.Carm., dan Pater Y. Hoederechts, S.J., serta Pater H. Jansen, S.J. dan Pater Y. Van Baal, S.J. yang bertugas sebagai sekretaris dalam sidang tersebut. Selain membahas masalah keuangan sebagai unsur penting penopang karya misi yang akan dimintakan ke Takhta Suci, sidang ini juga membahas tentang masalah penyebaran iman yang diyakini memerlukan kesediaan para imam untuk terus menerus menyelaraskan pewartaannya dengan tradisi dan kesenian setempat, serta memerlukan penyusunan katekismus Katolik yang disesuaikan guna menopang pewartaan iman tersebut. Masalah pendidikan imam juga dibicarakan semakin intensif, di samping masalah koedukasi di sekolah-sekolah Katolik. Pada sidang ini juga, para waligereja membicarakan tentang organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan Katolik serta menyepakati agar mengadakan sidang waligereja untuk seluruh waligereja Hindia Belanda sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali. Prefek-prefek apostolik dari yurisdiksi baru yang hadir pada sidang saat itu, selain vikaris-vikaris dan prefek-prefek apostolik yang telah hadir di sidang pertama, yaitu:
Prefektur Apostolik Benkoeloen: Mgr. Enrico Smeets, S.C.J
Prefektur Apostolik Banka-Biliton: Mgr. Theodosius Jan J. Herkenrath, SS.CC.
Pada perkembangan selanjutnya, sidang-sidang waligereja Hindia Belanda kembali diadakan beberapa kali. Sidang ketiga diadakan pada tanggal 4–11 Juni 1929 di Muntilan, Kabupaten Magelang, dan dihadiri oleh 10 waligereja. Sidang keempat diadakan pada tanggal 19–27 September 1934 di rumah retret yang saat ini disebut Rumah Retret Girisonta di Bergas, Kabupaten Semarang, dan dihadiri oleh 10 waligereja serta seorang imam dari Centraal Missie Bureau (CMB; dibentuk pada tahun 1931, sekarang mirip Kawali). Akhirnya, sidang kelima diadakan pada tanggal 16–22 Agustus 1939 juga di Girisonta, serta dihadiri oleh 15 waligereja, 3 orang dari CMB, dan seorang delegatus apostolik untuk Australia saat itu, Mgr. Y. Panico. Dalam tiga kali sidang tersebut, pokok-pokok persoalan yang menyangkut masalah hubungan Gereja dan Negara, pendidikan dan katekese, Undang-Undang Perkawinan, pers dan radio, organisasi-organisasi sosial Katolik, kolonisasi Pulau Laut dan Rawaseneng, Gereja pribumi dan pengurus dana untuk orang papa, upacara-upacara Tionghoa, pendidikan calon-calon imam, penyesuaian kesenian, dan status Gereja di Nusantara sebagai Gereja Misi.
Setelah sidang yang terakhir tersebut, sidang-sidang waligereja tidak dapat lagi diadakan hingga pada tahun 1954. Hal ini disebabkan oleh Hindia Belanda (yang kemudian menjadi Indonesia) yang memasuki masa perang dan masa gejolak politik yang tak menentu, terutama dalam masa pendudukan Jepang serta masa awal kemerdekaan dan revolusi nasional, yang menyebabkan kehidupan pelayanan Gereja Katolik di Indonesia menjadi terhambat. Pada tahun 1949–1954, sempat diadakan beberapa pertemuan yang menyatukan beberapa waligereja di Indonesia, tetapi pertemuan tersebut tidak pernah bersifat nasional.