Mohammad Noer
Riwayat awal karier > Dari pegawai magang hingga Gubernur Jawa Timur

Mohammad Noer mengawali kariernya sebagai pegawai magang di kantor Kabupaten Sumenep pada 1 Juli 1939. Setelah setahun magang, ia kemudian diangkat menjadi Pegawai Pangreh Praja Penuh pada 1 Agustus 1941 dan menjabat sebagai Mantri Kabupaten Bangkalan.
Namun di akhir tahun 1941, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia. Jepang yang tengah dalam peperangan besar melawan sekutu di Pasifik Selatan kemudian membentuk satuan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dimaksudkan untuk membantu pasukan Jepang melawan musuh perangnya. Seiring dibentuknya PETA, masing-masing kabupaten diwajibkan untuk mengirimkan beberapa pemuda untuk dilatih militer di Bogor. Mohammad Noer ditunjuk Bupati Bangkalan R.A. Cakraningrat untuk mengikuti pelatihan ketentaraan tersebut. Setelah menyelesaikan pelatihan di Bogor, Mohammad Noer kemudian diangkat sebagai chudancho (perwira setingkat kapten) dan diserahi tugas untuk memimpin sebuah kompi. Dengan terpaksa Mohammad Noer harus meninggalkan posisi sebelumnya sebagai mantri dan konsentrasi memimpin satuannya di pantai utara Madura.
Setelah PETA dibubarkan pada 15 Agustus 1945 diikuti dengan proklamasi kemerdekaan, Mohamad Noer kembali menjadi seorang pamong praja dan menjabat sebagai Asisten Wedana atau setara Camat Kabupaten Bangkalan pada 1 September 1945. Tugas ini ia rasa cukup berat, karena Mohammad Noer harus menyampaikan pengertian kepada masyarakat akan kemerdekaan Indonesia, serta memperbaiki kembali segala perangkat kepamongprajaan yang rusak akibat diporakporandakan penjajahan Jepang.
Kariernya terus meningkat, setelah mengemban tugas sebagai Asisten Wedana, ia kemudian diangkat menjadi Pembantu Bupati Bangkalan. Di jabatan barunya ini, Mohammad Noer aktif merintis pembangunan sekolah-sekolah dasar dengan mengajak masyarakat bergotong-royong. Ia sering terjun ke pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Bangkalan dengan sepeda untuk meninjau langsung kegiatan di lapangan. Jabatan ini dijalaninya selama 10 tahun. Ada dugaan bahwa stagnansi jabatan ini karena prinsipnya yang tidak ingin bergabung dengan partai politik yang berkuasa saat itu. Sebagaimana diketahui dalam periode demokrasi liberal menjelang diberlakukannya kembali UUD 1945 itu, politik adalah panglima. Namun Mohammad Noer tidak pernah risau akan hal itu, ia menganggap bahwa hal ini mengandung hikmah yang mendalam dan memberikannya banyak pengalaman dan pengetahuan akan kepemerintahan.
Pada tahun 1959, dalam sidang lengkap Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan mengangkat Mohammad Noer yang tidak berpartai itu terpilih menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan. Sebagai Bupati, Mohammad Noer menjalankan Program 3P yaitu Pendidikan menuju Tauhid agar melek huruf; Percaya kepada Allah supaya hatinya bersih; dan Perhubungan agar tidak ada lagi daerah terpencil. Mohammad noer kemudian melakukan program perbaikan dan pelebaran jalan di dalam Kabupaten Bangkalan serta melakukan program peningkatan pendidikan dengan membangun SMA Negeri Bangkalan dimana ia langsung bertindak sebagai ketua panitianya. Mohammad Noer dikenal sebagai orang yang tepat waktu. Pernah ada suatu kesempatan, Mohammad Noer mendapat undangan rapat paripurna DPRD Tingkat II Kabupaten Bangkalan. Ia yang datang sesuai waktu undangan kemudian mendapati bahwa rapat terlambat dimulai tanpa penjelasan. Menanggapi hal tersebut, Mohammad Noer kemudian keluar ruangan dan pergi meninggalkan gedung. Hal itu membuat aparatnya untuk berhati-hati dan berusaha selalu tepat waktu.
Setelah selesai menjalani tugas sebagai Bupati, Mohammad Noer pada 1 Mei 1965 diangkat menjadi Pembantu Gubernur Jawa Timur untuk wilayah Madura yang berkantor di Pamekasan, Madura. Menurutnya ini adalah jabatan yang bersifat koordinatif, ia bukan lagi penguasa suatu daerah seperti bupati. Sebagai residen, Mohammad Noer menggalakkan program penghijauan Madura yang kemudian mengajak masyarakat sepanjang pantai Sampang sampai Pamekasan untuk menanam jambu air dan jambu monyet. Serta diikuti dengan pembangunan irigasi baru dengan menggalang dana masyarakat. Hal ini dilakukannya untuk mencapai mimpinya mengubah Madura yang kering tandus menjadi daerah yang produktif.
Pada masa transisi dari orde lama ke orde baru, keadaan Jawa Timur sangatlah rawan. Beberapa pimpinan G30S/PKI yang masih belum tertangkap melarikan diri ke hutan-hutan di Jawa Timur bagian Selatan. Pada bulan Februari tahun 1967, Gubernur Jawa Timur, Mayor Jenderal Wiyono ditugasi pemerintah pusat untuk mengikuti SESKOAD di Bandung selama 4 bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan posisi gubernur di provinsi Jawa Timur. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal Basuki Rachmat, menunjuk Mohammad Noer untuk mengisi posisi ini atas dasar prestasinya selama menjabat sebagai Pembantu Gubernur Jawa Timur. Selain itu memang Let. Jend. Basuki Rachmat terkesan akan kegesitan Mohammad Noer saat bersama-sama gerilya saat masa Perang Kemerdekaan.
Tugas pertama yang diemban oleh Mohammad Noer sebagai Pejabat Sementara Gubernur adalah menumpas sisa-sisa G30S/PKI yang dilakukan di daerah Blitar Selatan dan Malang Selatan. PKI yang menebar teror dengan program 3P-nya (Perampokan, Penculikan, dan Pembunuhan), Mohammad Noer pun melaksanakan program yang juga bernama 3P, yang terdiri dari Pendidikan, Pangan, dan Perhubungan. Program ini dilaksanakan untuk menetralkan isolasi mental dan geografi daerah-daerah yang dulunya didominasi PKI, serta menghidupkan kembali dasar pembangunan masyarakat Pancasila.
Sesuai dengan REPELITA I, Mohammad Noer merasa perlu untuk mengadakan kegiatan massal yang sederhana namun bermanfaat untuk membiasakan rakyat berpartisipasi membangun. Yaitu dengan program pemagaran halaman rumah. Program ini ternya dilaksanakan untuk mendidik rakyat Jawa Timur untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta untuk mengontrol aparat desa, apakah perintah dan petunjuknya dipatuhi rakyatnya atau tidak.