Guinea Khatulistiwa
Politik

Presiden Guinea Khatulistiwa saat ini adalah Teodoro Obiang. Konstitusi Guinea Khatulistiwa tahun 1982 memberinya kekuasaan yang luas, termasuk memberi nama dan memberhentikan anggota kabinet, membuat undang-undang berdasarkan dekrit, membubarkan Kamar Perwakilan Rakyat, menegosiasikan dan meratifikasi perjanjian dan melayani sebagai panglima angkatan bersenjata. Perdana Menteri Francisco Pascual Obama Asue diangkat oleh Obiang dan beroperasi di bawah kekuasaan yang didelegasikan oleh Presiden.
Selama tiga dekade pemerintahannya, Obiang telah menunjukkan sedikit toleransi terhadap oposisi. Walaupun negara ini secara nominal merupakan negara demokrasi multi-partai, pemilihannya pada umumnya dianggap palsu. Menurut Human Rights Watch, kediktatoran Presiden Obiang menggunakan ledakan minyak untuk memperkuat dan memperkaya diri lebih jauh dengan mengorbankan rakyat negara itu. Sejak Agustus 1979, telah terjadi 12 upaya kudeta yang nyata dan tidak berhasil.
Menurut profil BBC Maret 2004, politik di negara ini saat ini didominasi oleh ketegangan antara putra Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue, dan kerabat dekat lainnya dengan posisi kuat dalam pasukan keamanan. Ketegangan mungkin berakar pada peralihan kekuasaan yang timbul dari peningkatan dramatis dalam produksi minyak yang telah terjadi sejak 1997.
Pada tahun 2004, sebuah muatan pesawat yang diduga tentara bayaran dicegat di Zimbabwe sementara diduga dalam perjalanan untuk menggulingkan Obiang. Laporan November 2004  menyebut Mark Thatcher sebagai pendukung keuangan upaya kudeta Guinea Ekuatorial 2004 yang diselenggarakan oleh Simon Mann . Berbagai akun juga menyebut MI6 Inggris, CIA Amerika Serikat, dan Spanyol sebagai pendukung diam-diam dari upaya kudeta. Namun demikian, laporan Amnesty International dirilis pada Juni 2005  pada persidangan berikutnya dari mereka yang diduga terlibat menyoroti kegagalan penuntutan untuk menghasilkan bukti konklusif bahwa upaya kudeta sebenarnya telah terjadi. Simon Mann dibebaskan dari penjara pada 3 November 2009 karena alasan kemanusiaan.
Investigasi Senat AS 2004 ke Bank Riggs yang berbasis di Washington DC menemukan bahwa keluarga Presiden Obiang telah menerima pembayaran besar dari perusahaan minyak AS seperti Exxon Mobil dan Amerada Hess .
Sejak 2005, Military Professional Resources Inc., sebuah perusahaan militer swasta internasional yang bermarkas di AS, telah bekerja di Guinea Ekuatorial untuk melatih pasukan polisi dalam praktik-praktik hak asasi manusia yang tepat. Pada tahun 2006, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice memuji Obiang sebagai "teman baik" meskipun berulang kali dikritik atas catatan hak asasi manusia dan kebebasan sipilnya. The US Agency for International Development menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Obiang, pada bulan April 2006, untuk mendirikan Dana pembangunan sosial di negara itu, pelaksanaan proyek-proyek di bidang kesehatan, pendidikan, urusan perempuan dan lingkungan.
Pada tahun 2006, Obiang menandatangani dekrit anti-penyiksaan yang melarang semua bentuk perlakuan sewenang-wenang dan perlakuan tidak pantas di Guinea Khatulistiwa, dan menugaskan renovasi dan modernisasi penjara Black Beach pada 2007 untuk memastikan perlakuan manusiawi terhadap para tahanan, Namun, pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut. Human Rights Watch dan Amnesty International di antara organisasi non-pemerintah lainnya telah mendokumentasikan pelanggaran HAM berat di penjara, termasuk penyiksaan, pemukulan, kematian yang tidak dapat dijelaskan dan penahanan ilegal.
Lobi anti-korupsi Transparency International menempatkan Guinea Khatulistiwa dalam 12 teratas dari daftar negara yang paling korup. Freedom House, sebuah LSM pro-demokrasi dan hak asasi manusia, menggambarkan Obiang sebagai salah satu "otokrat hidup paling kleptokratis di dunia," dan mengeluh tentang pemerintah AS yang menyambut pemerintahannya dan membeli minyak dari sana. Mengabaikan suara internasional yang menyerukan transparansi lebih, Obiang telah lama berpendapat bahwa pendapatan minyak adalah rahasia negara. Pada 2008 negara ini menjadi kandidat dari Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif - sebuah proyek internasional yang dimaksudkan untuk mempromosikan keterbukaan tentang pendapatan minyak pemerintah - tetapi gagal memenuhi syarat sebelum batas waktu April 2010. Kelompok advokasi Global Witnesstelah melobi Amerika Serikat untuk bertindak terhadap putra Obiang, Teodorin, wakil presiden dan menteri pemerintah. Dikatakan ada bukti yang dapat dipercaya bahwa ia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli sebuah rumah besar di Malibu, California, dan jet pribadi menggunakan dana yang diperoleh secara korup - alasan untuk menolaknya mendapatkan visa.
Pada bulan Februari 2010, Guinea Khatulistiwa menandatangani kontrak dengan anak perusahaan MPRI dari perusahaan pertahanan AS L3 Communications untuk pengawasan pantai dan keamanan maritim di Teluk Guinea.
Obiang terpilih kembali untuk menjalani masa jabatan tambahan pada 2009 dalam pemilihan yang oleh Uni Afrika dianggap "sejalan dengan hukum pemilu".
Menurut BBC, Presiden Obiang Nguema "telah digambarkan oleh organisasi HAM sebagai salah satu diktator paling brutal di Afrika." Di bawah Obiang, infrastruktur dasar Guinea Khatulistiwa telah membaik. Aspal sekarang mencakup lebih dari 80% jalan nasional dan pelabuhan serta bandara sedang dibangun oleh kontraktor Cina, Maroko dan Prancis di sebagian besar negara. Namun, ketika seorang anggota parlemen dan rombongan pers Inggris berkeliling negara itu sebagai tamu presiden pada tahun 2011, surat kabar The Guardian melaporkan bahwa sangat sedikit warga Guinea Ekuatorial yang mendapat manfaat dari perbaikan, dengan laporan jalan raya tiga jalur yang kosong dan banyak lainnya. bangunan kosong.
Rezim Obiang adalah sekutu Amerika Serikat. Selama pertemuan 2010 di sela-sela Majelis Umum PBB, Obiang mendesak AS untuk memperkuat kerja sama antara Amerika Serikat dan Afrika. President Barack Obama posed for an official photograph with President Obiang at a New York reception.
Pada November 2011, sebuah konstitusi baru disetujui. Pemilihan konstitusi dilakukan meskipun teks atau kontennya tidak diungkapkan kepada publik sebelum pemungutan suara. Di bawah konstitusi baru, presiden dibatasi maksimum dua masa jabatan tujuh tahun dan akan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena itu menghilangkan perdana menteri. Konstitusi baru juga memperkenalkan sosok seorang wakil presiden dan menyerukan pembentukan 70 anggota senat dengan 55 senator yang dipilih oleh rakyat dan 15 lainnya ditunjuk oleh presiden. Anehnya, dalam perombakan kabinet berikut diumumkan bahwa akan ada dua wakil presiden yang jelas melanggar konstitusi yang baru saja berlaku.
Pada Oktober 2012, selama wawancara dengan Christiane Amanpour di CNN, Obiang ditanya apakah ia akan mundur pada akhir masa jabatan saat ini (2009-2016) karena konstitusi baru membatasi jumlah syarat menjadi dua dan ia telah terpilih kembali di setidaknya 4 kali. Obiang menjawab bahwa dia menolak untuk minggir karena konstitusi baru tidak berlaku surut dan batas dua masa hanya akan berlaku mulai 2016.
26 Mei 2013 pemilu menggabungkan kontes senat, majelis rendah dan wali kota semua dalam satu paket. Seperti semua pemilihan sebelumnya, ini dikecam oleh oposisi dan juga dimenangkan oleh Obiang dari PDGE. Selama kontes pemilihan, partai yang berkuasa menyelenggarakan pemilihan internal yang kemudian dibatalkan karena tidak ada kandidat favorit presiden yang memimpin daftar internal. Pada akhirnya, partai yang berkuasa dan satelit dari koalisi yang berkuasa memutuskan untuk mencalonkan diri bukan berdasarkan kandidat tetapi berdasarkan partai. Ini menciptakan situasi di mana selama pemilihan koalisi partai yang berkuasa tidak memberikan nama-nama calon mereka sehingga secara efektif orang-orang tidak mencalonkan diri untuk jabatan, sebaliknya partai adalah yang mencalonkan diri untuk jabatan.
Pemilu Mei 2013 ditandai oleh serangkaian acara termasuk protes rakyat yang direncanakan oleh sekelompok aktivis dari MPP (Gerakan Protes Populer) yang mencakup beberapa kelompok sosial dan politik. MPP menyerukan protes damai di alun-alun Plaza de la Mujer pada 15 Mei. Koordinator MPP Enrique Nsolo Nzo ditangkap dan media resmi pemerintah menggambarkannya sebagai berencana untuk mengacaukan negara dan menggulingkan presiden. Namun, dan meskipun berbicara di bawah tekanan dan dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas, Nsolo mengatakan bahwa mereka telah merencanakan protes damai dan memang telah memperoleh semua otorisasi hukum yang diperlukan untuk melakukan protes damai. Selain itu, ia dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Lapangan Plaza de la Mujer di Malabo diduduki oleh polisi sejak 13 Mei dan telah dijaga ketat sejak itu. Pemerintah memulai aprogram sensor yang memengaruhi situs sosial termasuk Facebook dan situs web lain yang penting bagi pemerintah Guinea Ekuatorial. Sensor ini dilaksanakan dengan mengarahkan pencarian online ke situs web resmi pemerintah.
Tak lama setelah pemilihan, partai oposisi CPDS mengumumkan bahwa mereka akan memprotes secara damai terhadap pemilihan 26 Mei pada 25 Juni. Menteri Dalam Negeri Clemente Engonga menolak untuk mengotorisasi protes dengan alasan bahwa hal itu dapat "mengacaukan" negara dan CPDS memutuskan untuk maju, mengklaim hak konstitusional. Pada malam 24 Juni, markas besar CPDS di Malabo dikelilingi oleh petugas polisi bersenjata lengkap untuk menjaga agar orang-orang di dalam tidak pergi dan dengan demikian secara efektif memblokir protes. Beberapa anggota terkemuka CPDS ditahan di Malabo dan yang lainnya di Bata tidak naik beberapa penerbangan lokal ke Malabo.