Ujian Nasional
Kontroversi > Dibatalkannya Ujian Nasional 2020

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada bulan Maret 2020, muncul wacana dari berbagai pihak untuk meniadakan Ujian Nasional tahun 2020. Selain itu, mulai tahun 2021 Ujian Nasional sendiri mulai diwacanakan untuk dihapus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Alasan-alasan yang umum disampaikan sebagai dasar argumen pembatalan Ujian Nasional 2020 ini adalah risiko pelaksanaan UN yang sangat tinggi akibat pandemi COVID-19. Kemudian, terdapat usulan alternatif terkait ujian akhir (Ujian Nasional) diputuskan berdasarkan kebijakan pada masing-masing sekolah.
Pada tanggal 24 Maret 2020 pada saat pelaksanaan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional 2020 yang diadakan untuk tingkat Sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliah (MA), Sekolah menengah pertama (SMP) atau setingkat Madrasah sanawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI). Alasan dari pembatalan tersebut adalah Pandemi Covid-19 yang sangat menggangu proses pendidikan di Indonesia. Sementara, untuk pelajar lain yang tidak melaksanakan Ujian Nasional, proses belajar mengajar telah diantisipasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah untuk meredam perluasan penyebaran wabah tersebut. Pengumuman terkait pembatalan UN 2020 dan pembelajaran jarak jauh ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Ia juga menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19.
Selain itu, Nadiem Makarim ketika melakukan rapat dengan Komisi X DPR RI secara online pada tanggal 24 Maret 2020 juga menyetujui untuk membatalkan Ujian Nasional 2020. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif (pada saat itu jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret sedangkan UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April 2020). Menurut Nadiem, alasan pembatalan Ujian Nasional 2020 adalah risiko pelaksanaan jika digelar di tengah pandemi SARS COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa UN yang dilakukan secara massal akan berbahaya tidak hanya untuk para siswa tetapi juga untuk keluarganya. "Alasan nomor satu prinsip dasar Kemendikbud adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa kita dan keamanan keluarga siswa-siswa itu, kalau melakukan UN di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan," kata Nadiem. "Bukan hanya siswa-siswa, tapi juga keluarga dan kakek nenek karena jumlah sangat besar 8 juta yang tadinya dites UN. Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga, sehingga UN dibatalkan untuk 2020," ujar Nadiem Makarim. Selain itu, kebijakan pembatalan UN 2020 ini juga selaras dengan keputusannya pada akhir tahun 2019 untuk membatalkan Ujian Nasional yang dianggap tidak lagi sebagai syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk ke perguruan tinggi.
Salah satu alternatif untuk ujian pada saat pandemi, menurut Nadiem, adalah dilaksanakannya ujian online atau berdasarkan masing-masing sekolah (berdasarkan rapor 5 semester atau 11 semester untuk sekolah dasar). Kemendikbud sendiri mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring). Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.