stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Bank Indonesia
Status dan Kedudukan > Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.
Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Status dan Kedudukan > Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
Tugas dan Tujuan

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Tugas dan Tujuan > Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
Menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pengaturan dan Pengawasan

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.
Pengaturan dan Pengawasan > Upaya Restrukturisasi Perbankan

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.
Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.
Otoritas Moneter

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa Open Market Operation, Discount Policy, Sanering, dan Selective Credit.
Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya tiga kali masa tugas.
Dewan Gubernur > Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.
Dewan Gubernur > Pengambilan keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
Daftar Gubernur

Artikel utama: Daftar Gubernur Bank Indonesia
Lihat pula

Sertifikat Bank Indonesia
Arsitektur Perbankan Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lembaga Penjamin Simpanan
Pranala luar

Situs web resmi
(Indonesia) Sejarah Pra Bank Indonesia (hingga 1953) Diarsipkan 2009-12-25 di Wayback Machine.
Sejarah Bank Indonesia (1953—2005) Diarsipkan 2010-04-10 di Wayback Machine.
Gedung kantor pusat De Javasche Bank di Batavia, kini Museum Bank Indonesia
Charles Olke van der Plas

| Charles Olke van der Plas |
| --- | --- |
Ch. O. van der Plas sebagai Recomba Jawa Timur
 
Gubernur Jawa Timur
Masa jabatan 1936–1941
Penguasa monarki: Wilhelmina
Gubernur Jenderal: Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
Pendahulu J. H. B. KunemanPengganti Mr. C. H. Hartevelt
Residen Cirebon
Masa jabatan 21 Maret 1934 – 28 Juli 1936
Penguasa monarki: Wilhelmina
Gubernur Jenderal: Bonifacius Cornelis de Jonge
Pendahulu Johannes Christiaan de KlerkPengganti Woltherus Adriaan van der Capellen
 
Informasi pribadi
Lahir: 15 Mei 1891 Buitenzorg, Hindia Belanda
Meninggal: 7 Juni 1977 (umur 86) Zwolle, Belanda
Almamater: Universitas Leiden
Profesi: Birokrat, politisi
 Penghargaan(22 Juni 1966) Commander of the Order of the British Empire (en)  (24 April 1950) Panglima Orde Oranye-Nassau (20 Agustus 1938) Ksatria Orde Singa Belanda (4 Oktober 1933) Knight of the Legion of Honour (en)  (1r Maret 1927) Knight of the Order of the Crown of Italy‎ (en)  (10 September 1925) Ordo Tinggi Renaisans  

Sunting kotak info • L • B
 
Charles Olke van der Plas (Buitenzorg, 15 Mei 1891 - Zwolle, 7 Juni 1977) adalah seorang birokrat yang bekerja dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan Gubernur Provinsi Jawa Timur dari tahun 1936 hingga 1941. Setelah lulus ujian untuk layanan administrasi Hindia Belanda di Universitas Leiden, Van der Plas bekerja sebagai pegawai negeri untuk Binnenlands Bestuur pada berbagai penugasan dari tahun 1912 hingga 1919.
Ia menjabat sebagai konsul Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Pada tahun 1927, saat kembali ke Jawa, ia diangkat menjadi penasihat Wakil Urusan Pribumi (Inlandsche Zaken) dan karena itu ia senantiasa berhubungan langsung dengan Gubernur Jenderal. Pada periode 1929 hingga 1932 ia melaksanakan berbagai tugas di bidang pendidikan dan transmigrasi. Ia tinggal di Cirebon dari tahun 1932 sampai 1936 (menjabat sebagai Residen dari tahun 1934 sampai tahun 1936) dan juga menjabat sebagai ketua Komisi Transfer, yang dibentuk untuk mempersiapkan transfer kekuasaan yang merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi.
Pada tahun 1936 ia diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur, suatu jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1941 saat ia diangkat menjadi anggota Dewan Hindia. Van der Plas dipengaruhi oleh sarjana Islam Belanda Christiaan Snouck Hurgronje dan menjadi pakar masyarakat dan politik Indonesia, Islam, dan bahasa Arab.
Setelah pendudukan Jepang di Hindia Belanda selama Perang Dunia II, ia menjadi anggota Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA). Van der Plas memiliki peran penting dalam pembentukan Negara Madura, negara bagian konstituen yang termasuk dalam Republik Indonesia Serikat.
Pranala luar

WAR AND DECOLONIZATION IN INDONESIA, 1940-1950 Diarsipkan 2007-03-30 di Wayback Machine.
Pelantikan Prabowo Subianto

| --- | --- |
Prabowo Subianto sebagai mengucapkan sumpah kepresidenan, Presiden berkeluar Joko Widodo terlihat di sisi kiri.
Tanggal: 20 Oktober 2024; 4 bulan lalu (2024-10-20)
Lokasi: Kompleks Parlemen, Jakarta
Penyelenggara: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Peserta/Pihak terlibat: Prabowo Subianto Presiden ke-8 Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia — Penerima jabatanJoko Widodo Presiden ke-7 Republik Indonesia Ma'ruf Amin Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia — Pelepas jabatan
 ← 20192029 →
Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden kedelapan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pelantikan ini menandai dimulainya pemerintahan lima tahun Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasangan Prabowo–Gibran memenangkan pemilihan umum presiden 2024 dengan 58,59% suara melawan dua pasangan lawannya, Anies–Muhaimin dan Ganjar–Mahfud. Pada hari pelantikan, Presiden Prabowo menjadi orang tertua yang menerima jabatan Presiden Republik Indonesia (73 tahun 3 hari). Sementara wakilnya, Gibran, menjadi orang termuda yang menerima jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (37 tahun 19 hari).
Latar belakang

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Joko Widodo, dan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta serta putra Jokowi, memenangkan pemilihan presiden 2024 dengan 58,59% suara, mengalahkan Anies–Muhaimin dan Ganjar–Mahfud. Kemenangan tersebut menandai kampanye Prabowo keempat dan yang terakhir, setelah kampanye wakil presiden pada 2009 dan kampanye presiden tahun 2014 dan 2019 yang keduanya dikalahkan oleh Jokowi.
Terdapat kontroversi mengenai majunya Gibran sebagai kandidat. Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang kontroversial untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurut keputusan tersebut, kandidat di bawah usia 40 tahun bisa maju mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden jika telah memegang jabatan kepala daerah. Mengingat Gibran adalah seorang wali kota dan putra Jokowi, muncul spekulasi bahwa Presiden sendiri yang memengaruhi putusan tersebut untuk memperpanjang legasinya. Kekhawatiran diperburuk dengan terlibatnya saudara ipar Jokowi, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi selama putusan tersebut.
Perencanaan > Lokasi

Lokasi pelaksanaan pelantikan ini awalnya direncanakan akan berlangsung di ibu kota baru, Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, sebelumnya mengatakan bahwa pelantikan akan berlangsung di Nusantara, seperti Upacara 17 Agustus 2024. Pada 28 Juni, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, mengatakan pelantikan akan tetap berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Perencanaan > Pengamanan

Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan latihan dan apel pada 13–14 Oktober di Markas Korps Brigade Mobil, Jawa Barat, untuk mengamankan acara. Kepolisian juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan ketiga matranya, termasuk Darat, Laut, dan Udara, untuk pengawasan, patroli, dan protokoler naratama dan naratetama selama acara. Pada hari pelantikan, TNI–Polri mengerahkan 115.000 personel, dengan 100.000 dari TNI dan 15.000 dari kepolisian.
Acara pelantikan > Sumpah jabatan

Setiap presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia harus mengambil sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sumpah jabatan dilakukan oleh rohaniwan menurut kepercayaan pengambil, dalam hal Prabowo dan Gibran, oleh rohaniwan muslim dan disumpah di bawah Al-Qur'an. Prabowo (dan Gibran) bersumpah sebagai berikut:
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah: akan memenuhi kewajiban (Wakil) Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Ucapan mulai dari "Demi Allah..." hingga akhir sumpah didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah mengambil sumpah jabatan oleh presiden dan wakil presiden, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara terkait pelantikan.
Acara pelantikan > Pidato awal jabatan

Pada pidato awal jabatannya di parlemen, Prabowo membahas banyak aspek, mulai dari korupsi, kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, hingga kemerdekaan Palestina.
Acara pelantikan > Pidato awal jabatan > Swasembada pangan dan energi

Prabowo menargetkan pemerintahannya akan mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Ia optimis jika target ini dapat dicapai dalam empat sampai lima tahun kedepan. Lebih lanjut, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintahannya juga akan mengejar swasembada energi. Ia percaya jika situasi geopolitik dunia mengharuskan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi.
Acara pelantikan > Pidato awal jabatan > Kemerdekaan Palestina

Topik lain yang diangkat oleh Prabowo pada pidatonya adalah kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, mengingat prinsip anti-kolonialisme Indonesia dan sejarah masa lalu kolonialisme di Indonesia. Anggota parlemen kemudian bereaksi dengan menyerukan "free Palestine!" Dalam pidato awal, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, juga berharap bahwa Prabowo akan melanjutkan seruan untuk kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel.
Acara pelantikan > Peristiwa lain > Keluarga Joko Widodo disoraki

Sebelum pelantikan, beberapa anggota parlemen ada yang bertepuk tangan dan ada yang menyoraki keluarga Joko Widodo yang hadir—Bobby Nasution, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep—dengan 'huuu' ketika kamera menyoroti mereka di layar.
Acara pelantikan > Peristiwa lain > Tepuk tangan berdiri untuk Joko Widodo

Pada saat pidato pelantikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, seluruh anggota parlemen secara bersamaan bertepuk tangan berdiri dan bernyanyi Terima Kasih Jokowi untuk berterima kasih atas jasanya sebagai presiden Indonesia selama dua periode.
Acara pelantikan > Peristiwa lain > Joko Widodo melepas pin kepresidenan

Sesaat setelah Prabowo Subianto selesai membacakan sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melepas pin kepresidenan. Hal ini dilakukan guna menandakan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia tahun 2019–2024.
Acara pasca-pelantikan > Upacara pisah-sambut

Mantan presiden Joko Widodo menyambut presiden dan wakil presiden yang baru dilantik di Istana Merdeka setelah kedatangannya dari pelantikan. Upacara dimulai dengan masuknya pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ke lapangan upacara dan diakhiri dengan lagu kebangsaan dan pemeriksaan pasukan oleh Jokowi dan Presiden Prabowo yang baru dilantik. Jokowi dan istrinya, Iriana, kemudian berangkat menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma untuk kembali ke kota mereka Surakarta menggunakan pesawat Angkatan Udara.
Acara pasca-pelantikan > Pesta rakyat

Pesta rakyat di Jakarta Pusat untuk memeriahkan acara pelantikan menghadirkan 13 panggung di berbagai lokasi, beberapa menampilkan tema daerah dari lima pulau utama Indonesia. Pesta rakyat berlangsung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga M.H. Thamrin, dengan penampilan dari berbagai artis dan grup musik seperti Dewa 19 dan Kotak. Meskipun telah disediakan titik-titik sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa warga masih membuang sampah di jalan. Penutupan jalan dilakukan untuk pesta rakyat tersebut dan iring-iringan presiden dari Kompleks Parlemen menuju Istana Merdeka dan kembali dibuka setelahnya.
Acara pasca-pelantikan > Jamuan santap malam negara

Jamuan santap malam negara dilaksanakan di Istana Merdeka pada Minggu malam, dihadiri oleh pemimpin dan tamu negara sahabat yang datang memenuhi undangan pelantikan. Para hadirin termasuk wakil perdana menteri Australia dan Selandia Baru Richard Marles dan Winston Peters; menteri luar negeri Britania Raya David Lammy; perdana menteri Singapura Lawrence Wong, Papua Nugini James Marape, Korea Selatan Han Duck-soo, dan Vanuatu Charlot Salwai; serta wakil presiden Laos dan Republik Rakyat Tiongkok Pany Yathotou dan Han Zheng.
Prabowo kemudian dijadwalkan untuk mengumunkan kabinet barunya setelah acara ini.
Acara pasca-pelantikan > Pengumuman kabinet

Prabowo mengumumkan nama kabinet barunya yakni Kabinet Merah Putih pada Minggu malam dari Istana Merdeka. Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, peningkatan dari 34 pada kabinet sebelumnya, dengan beberapa kementerian baru yang dibentuk atau dipecah dari kementerian yang ada. Beberapa menteri dari kabinet sebelumnya, seperti Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, dan Budi Arie Setiadi, menjabat kembali atau diposisikan pada kementerian baru.
Tamu > Dalam Negeri

Siti Hediati Hariyadi, Anggota DPR RI
Selvi Ananda, Istri Wakil Presiden Indonesia ke-14
Iriana, Istri Joko Widodo, Ibu Negara Indonesia ke-7
Wury Estu Handayani, Istri Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden Indonesia ke-13
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6 (2004–2014)
Try Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia ke-6 (1993–1998)
Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia ke-10 (2004–2009) dan ke-12 (2014–2019)
Boediono, Wakil Presiden Indonesia ke-11 (2009–2014)
Ahmad Muzani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Amien Rais, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1999–2004)
Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mochammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Anies Baswedan, Mantan Calon Presiden nomor urut 1 yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo dan Gibran
Muhaimin Iskandar, Mantan Calon Wakil Presiden yang mendampinginya
Tamu > Luar Negeri

Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei
Bongbong Marcos, Presiden Filipina
Hun Manet, Perdana Menteri Kamboja
Han Duck-soo, Perdana Menteri Korea Selatan
Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia
Hajiji Noor, Menteri Besar Sabah
James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini
Milos Vucevic, Perdana Menteri Serbia
Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura
Jeremiah Manele, Perdana Menteri Kepulauan Solomon
Xanana Gusmao, Perdana Menteri Timor Leste
Charlot Salwai Tabimasmas, Perdana Menteri Vanuatu
Christian Wulff, Mantan Presiden Jerman
Richard Marles, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia
Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Russia
Winston Peters, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru
Pany Yathotou, Wakil Presiden Laos
Khalid bin Mohammed Al-Attiyah, Wakil Perdana Menteri Qatar
Anutin Charnvirakul, Wakil Perdana Menteri Thailand
Vo Thi Anh Xuan, Wakil Presiden Vietnam
Han Zheng, Wakil Presiden Tiongkok
Komura Masahiko, Mantan Menteri Luar Negeri Jepang (sebagai utusan khusus Kaisar Naruhito)
David Lammy, Menteri Luar Negeri Inggris (sebagai utusan khusus)
Ian McKay, Utusan Khusus Kanada Untuk Indo-Pasifik (sebagai utusan khusus)
Pabitra Margherita, Wakil Menteri Luar Negeri India (sebagai utusan khusus)
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Menteri Toleransi UAE (sebagai utusan khusus)
Nancy Namrouqa, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yordania (sebagai utusan khusus)
Usama al-Sayyid Al-Azhari, Menteri Wakaf Keagamaan Mesir (sebagai utusan khusus)
Francois Corbin (Utusan Khusus)
Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (sebagai utusan khusus Presiden Joe Biden)
Laksamana Samuel Paparo, Komandan Komando Pasifik Amerika Serikat
Don Graves, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat
Daniel Kritenbrink, Asisten Menteri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik
Mira Rapp-Hooper, Asisten Khusus untuk Presiden AS dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania
Kamala Shirin Lakhdhir, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia
Foto resmi

Foto resmi presiden dan wakil presiden.
Pada 20 Oktober 2024, pemerintah merilis foto resmi presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran melalui Kementerian Sekretariat Negara. Foto tersebut dapat diunduh secara gratis dan dapat dicetak serta dipajang di bangunan pemerintah, kantor, sekolah, dan ruang publik sebagai simbol kepemimpinan negara.
Lihat pula

Portal Politik
Portal Indonesia
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Kampanye Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Prabowo (kiri) dan Jokowi beserta ibu negara (kanan) tiba di Kompleks Parlemen.
Prabowo dan Gibran mengambil sumpah jabatan.
Prabowo mengantarkan pidatonya di hadapan parlemen.
Prabowo dan Jokowi saat upacara pisah-sambut.
Pemimpin dan undangan negara bersulang saat jamuan santap malam negara.
Prabowo mengumunkan kabinet baru Kabinet Merah Putih.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Sabtu malam.
FreeWeibo

| FreeWeibo (自由微博) |
| --- | --- |
URL: freeweibo.com
Tipe: Mikroblog
Bersifat komersial?: Ya
Pendaftaran: Diperlukan
Bahasa: Tionghoa Sederhana/Inggris
Pemilik: Independen
Berdiri sejak: Oktober 2012
 
FreeWeibo (Hanzi: 自由微博) adalah sebuah situs web yang memantau dan menyediakan konten dari situs mikroblog terkemuka Tiongkok Sina Weibo yang telah disensor dan dihapus oleh otoritas Tiongkok di bawah Tembok Api Besar. Halaman utama terus diperbarui untuk menampilkan konten Weibo yang paling banyak disensor terbaru.
Situs ini memungkinkan pencarian untuk untaian dan konten mikroblog yang telah dihapus, seperti nama-nama pembangkang, "64", "tiananmen", dalai (merujuk pada Dalai Lama, khususnya Dalai Lama ke-14), "kemerdekaan Xinjiang", "Winnie the Pooh", dan istilah-istilah yang terkait dengan berita terkini yang dianggap sensitif. Selain itu, terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan konten iklan, pornografi, dan sebagainya.