Pemilihan umum di Singapura
Pemilihan Parlemen

Dari masa Kemerdekaan Singapura pada 1965 sampai dengan 1981, Partai Tindakan Rakyat selalu memenangkan kursi pada setiap pemilu yang diadakan, membentuk parlemen tanpa partai oposisi selama dua dekade. Di Singapura, politisi oposisi dan tokoh serikat dagang di penjara tanpa pengadilan pada 1960an sampai dengan awal 1970an. Beberapa diantaranya seperti Lim Chin Siong, Said Zahari, dan Lim Hock Siew dituduh oleh pemerintah terlibat dalam usaha kudeta komunis. Diantara mereka, Chia Thye Poh, ditahan paling lama, ia ditahan selama 23 tahun tanpa pengadilan.
Sejak 1984, politikus oposisi mulai terpilih untuk duduk di parlemen. 2 dari 74 kursi parlemen berhasil direbut pihak oposisi. Sesudah itu, pada 1988, Partai Tindakan Rakyat memenangkan 76 dari 77 kursi; pada 1991 mereka memenangkan 77 dari 81 kursi. Pada 1997, 2001, dan 2006, 2 kandidat oposisi terpilih dalam pemilu parlemen. Pada 1988, mantan jaksa agung muda Singapura dan politikus oposisi Francis Seow ditahan tanpa pengadilan. Dia kemudian dituntut atas penghindaran pajak tetapi ia kabur ke luar negeri dan berhasil meminta suaka di Amerika Serikat. Dia divonis bersalah atas penghindaran pajak secara In absentia. Anggota Partai Pekerja Gopalan Nair juga kabur dari Singapura pada 1990an. Dr. Catherine Lim berargumen bahwa suasana ketakutan mencederai Singapura. Politikus oposisi menonjol yang bangkrut dan/atau dipenjara selama abad ke-20 termasuk Joshua Benjamin Jeyaretnam, Tang Liang Hong, dan Chee Soon Juan.
Periode kampanye pemilihan umum di Singapura sangat pendek di abad ke-21. Waktu legal untuk berkampanye, ketika pemilu diumumkan sampai dengan hari pemungutan suara, sekitar sembilan hari. Waktu minimum kampanye ini secara umum digunakan pada pemilu di Singapura. Pengumuman pemilu bebarengan dengan batas daerah pemilu baru.
Semenjak penerapan Konstituensi Perwakilan Kelompok, kritikus menuduh bahwa partai pemenang melakukan pembatasan daerah pemilihan. Sistem elektoral menurunkan kesempatan untuk representatif oposisi di parlemen dengan sistem "winner takes all". Seperti yang ditunjukan oleh grup LSM Maruah Singapore, hal ini menciptakan "dinding penghalang untuk masuk" bagi partai politik oposisi kecil untuk berkompetisi pada pemilihan umum karena mereka mungkin kesulitan untuk terjun ke lapangan bagi tim yang berisi lima anggota berbakat, pembatasan daerah pemilihan juga memungkinkan "kandidat tanpa pengalaman untuk mengambil keuntungan" jika didukung oleh anggota tim yang kuat, seperti kandidat PAP yang ada di wilayah pemilihan Tanjong Pagar, yang selama 14 tahun dimiliki oleh Lee Kuan Yew. Departemen Pemilihan Umum Singapura, bertugas untuk membuat ulang pembatasan daerah pemilihan tanpa memerlukan persetujuan parlemen, yang diciptakan sebagai bagian dari eksekutif pemerintah dibawah Perdana Menteri Singapura, daripada menjadi lembaga independen. Kritikus menuduh partai pemenang memiliki kekuatan kekuatan untuk menentukan daerah pemilihan dan tempat pemilihan melalui rekayasa pemilihan, berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Politikus oposisi Sylvia Lim memberikan pendapat di parlemen bahwa "Proses pembentukan ulang pembatasan daerah pemilihan dilakukan dengan penuh rahasia, diketuai oleh Sekretaris Kabinet. Tidak ada konsultasi publik, atau catatan rapat yang dipublikasikan. Pembaruan pembatasan daerah pemilihan dipublikasikan seminggu atau bahkan satu hari sebelum hari nominasi. Laporan tidak memuat usaha untuk menjelaskan mengapa ada kursi yang tetap sementara yang lain menghilang, atau mengapa sebuah daerah pemilihan baru hadir dan yang lama diubah". Daerah pemilihan Cheng San dan Eunos merupakan contoh daerah pemilihan yang dihapus oleh Departemen Pemilihan Umum setelah partai oposisi mendapatkan suara, dengan pemilih yang kemudian didistribusikan ulang kepada konstituen yang lain.
Walaupun begitu, Freedom House mencatat bahwa pemilu di Singapura bebas dari penipuan pemilu. Sepanjang sejarah Republik Singapore, ratusan politikus telah terpilih menjadi anggota parlemen, merupakan representasi kandidat yang unik dari suara mayoritas milik Partai Tindakan Rakyat seperti mendiang Lee Khoon Choy. Sejak 1965, 19 politikus oposisi terpilih untuk mengisi kursi parlemen termasuk Joshua Benjamin Jeyaretnam, Chiam See Tong, Low Thia Khiang, Ling How Doong, Cheo Chai Chen, Chen Show Mao, Yaw Shin Leong, Png Eng Huat, Lee Li Lian, dan juga sepuluh kandidat petahana dari Partai Pekerja termasuk pemimpin partai Pritam Singh, ketua partai Sylvia Lim, dan anggota parlemen Muhamad Faisal bin Abdul Manap.