Sistem noken
Pelaksanaan

Sistem noken pertama kali dituangkan ke dalam regulasi teknis dalam bentuk Keputusan KPU Papua No.01/KPTS/KPU Prov.030/2013, walaupun petunjuk teknis ini hanya menyebutkan bahwa noken dapat menggantikan kotak suara. Kemudian, KPU dalam Keputusan Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 mendefinisikan sistem noken atau ikat sebagai:
suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
Ignatius Yordan Nugraha dari Universitas Hasselt mengungkapkan bahwa definisi ini tidak menjelaskan secara spesifik tata cara pelaksanaan sistem noken. Menurut Cillian Nolan, memang tidak ada definisi umum untuk sistem noken, dan sebaiknya sistem ini dipahami sebagai "penyimpangan" dari praktik pemilihan umum nasional. Akibat ketiadaan definisi umum, Cillian merasa bahwa banyak praktik-praktik yang bisa begitu saja diklaim sebagai bagian dari "sistem noken".
Menurut antropolog Indonesia, Tito Panggabean, terdapat dua pola sistem noken yang umum dipraktikkan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pola pertama adalah sistem big man (pria berwibawa). Pria berwibawa menjadi pemimpin bukan lewat warisan, tetapi dengan memenangkan persaingan melawan orang lain. Dalam sistem ini, pilihan diserahkan sepenuhnya kepada pria berwibawa sebagai bentuk ketaatan. Pria berwibawa bisa mengambil semua surat suara masyarakatnya, mencoblos surat-surat suara tersebut, memasukkannya ke dalam noken, dan kemudian menyerahkannya kepada petugas KPPS, sementara masyarakat berkumpul di tempat pemungutan suara untuk menyaksikan hal tersebut. Ada pula pria berwibawa yang sekadar memberitahukan kepada penyelenggara pemilu jumlah suara yang diberikan kepada calon tertentu. Menurut seorang imam Katolik asal Papua, Neles Tebay, pria berwibawa memiliki peran yang lebih kuat di wilayah Pegunungan Tengah Timur (atau wilayah La Pago), sehingga mereka cenderung memberikan suara yang bulat dalam pemilihan umum. Di wilayah Pegunungan Tengah Barat (atau wilayah Mee Pago), peran pria berwibawa tidak sebesar di wilayah La Pago, dan ia cenderung memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih.
Sementara itu, pola kedua disebut "noken gantung". Dalam sistem ini, masyarakat bersama dengan pria berwibawa melakukan deliberasi untuk menentukan bagaimana mereka akan memilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, pada hari pemilu, masyarakat akan hadir di tempat pemungutan suara. Noken-noken akan digantung di kayu yang telah ditancapkan di tanah, atau bisa juga dikenakan oleh sejumlah individu. Noken kemudian menjadi pengganti kotak suara. Jumlah noken yang digantung disesuaikan dengan jumlah calon, dan masing-masing noken mewakili satu calon. Biasanya setiap noken dilengkapi dengan nama dan gambar calon. Setelah itu, terdapat beberapa variasi metode pemungutan suara. Berdasarkan salah satu variasi, pemilih akan berbaris di hadapan noken yang mewakili calon pilihan mereka, dan petugas KPPS kemudian akan menghitung jumlah mereka. Berdasarkan variasi yang lain, pemilih akan memasukkan surat suara yang belum dicoblos ke dalam noken yang melambangkan calon pilihan mereka. Petugas KPPS kemudian akan mencoblos surat suara tersebut untuk mereka. Menurut Cahyo Pamungkas, sistem noken gantung pernah digunakan di 51 distrik di Kabupaten Yahukimo.
Neles Tebay menjelaskan bagaimana proses deliberasi berlangsung untuk sistem noken gantung. Setelah penetapan nama calon kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden, anggota suku akan mulai berkumpul dan membahas bagaimana mereka akan memilih. Diskusi bisa dilangsungkan di berbagai tempat, seperti di rumah adat, halaman tempat ibadah, atau halaman rumah tertentu, dan pertemuan tersebut dikepalai oleh tokoh masyarakat. Mereka membagi informasi mengenai latar belakang masing-masing calon. Mereka juga membahas sumbangsih calon bagi wilayah mereka apabila calon berasal dari tempat yang sama. Pembahasan dilakukan hingga tercapai kesepakatan. Sebagai contoh, mereka bisa memutuskan untuk mengalokasikan suara kepada calon ini dan calon itu. Menurut peneliti Pusat Studi Strategis dan Internasional Vidhyandika Djati Perkasa, pembagian suara dilakukan untuk menghindari konflik, terutama apabila calon-calon berasal dari kampung mereka atau kampung yang tidak jauh dari tempat mereka.
Berkat adanya proses deliberasi, Cahyo Pamungkas berpendapat bahwa sistem noken melambangkan penerapan asas-asas demokrasi deliberatif. Namun, pria berwibawa masih memainkan peran penting dalam proses deliberasi dan pencapaian konsensus, misalnya dengan menjanjikan kehidupan yang baik apabila mereka memilih calon tertentu. Pria berwibawa juga bisa mengintimidasi atau memaksa warganya untuk mengikuti pilihannya. Akibat posisi pria berwibawa yang mendominasi di masyarakatnya, Vidhyandika Djati Perkasa meragukan bahwa proses deliberasi yang berlangsung "murni" merupakan proses yang bebas bagi anggota suku. Terkait dengan hal ini, Cillian Nolan mengamati bahwa belakangan ini unsur deliberasi dan pemungutan suara dengan menggunakan noken pada praktiknya sudah "menghilang". Vidhyandika Djati Perkasa bahkan melaporkan adanya pengiriman hasil aklamasi lewat layanan pesan singkat (SMS) dengan dalih bahwa tempat pemungutan suara terlalu jauh untuk dijangkau warga.