Unjuk rasa Mahsa Amini
Sanksi

Pada 22 September 2022, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap Polisi Moralitas serta tujuh pemimpin senior dari berbagai organisasi keamanan Iran, "atas kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan kematian Mahsa Amini". Mereka diantaranya Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi (kepala Polisi Moralitas Iran), dan Kioumars Heidari (komandan pasukan darat tentara Iran), di samping Menteri Intelijen Iran, Esmail Khatib, Haji Ahmad Mirzaei (kepala divisi Polisi Moralitas Teheran), Salar Abnoush (wakil komandan milisi Basij), dan dua komandan penegak hukum, Manouchehr Amanollahi dan Qasem Rezaei dari LEF di provinsi Chaharmahal dan Bakhtiari Iran. Sanksi akan melibatkan pemblokiran properti atau kepentingan apa pun di properti dalam yurisdiksi AS, dan melaporkannya ke Departemen Keuangan AS. Sanksi akan dikenakan pada pihak mana pun yang memfasilitasi transaksi atau layanan kepada mereka yang terkena sanksi.
Pada tanggal 26 September, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyatakan bahwa pemerintahnya akan menjatuhkan sanksi kepada Polisi Moralitas, pemimpinnya, dan pejabat yang bertanggung jawab atas kematian Amini dan tindakan keras terhadap para pemrotes. Pada tanggal 3 Oktober, sanksi menjadi resmi ketika Menteri Luar Negeri Mélanie Joly mengumumkan sanksi yang menargetkan 9 entitas, termasuk Polisi Moralitas dan Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran, dan 25 individu, yang termasuk pejabat tinggi dan anggota IRGC. Orang-orang ini termasuk Mohammed-Hossein Bagheri, kepala staf angkatan bersenjata Iran, Panglima IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami, dan Esmail Qaani, komandan Pasukan Quds IRGC. Pada 7 Oktober, pemerintah Kanada memperluas sanksi, melarang 10.000 anggota IRGC memasuki negara itu secara permanen, yang mewakili 50% teratas dari kepemimpinan organisasi. Perdana Menteri, Justin Trudeau, menambahkan bahwa Kanada berencana untuk memperluas sanksi terhadap mereka yang paling bertanggung jawab atas "perilaku mengerikan" Iran. Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, menambahkan bahwa Iran adalah "negara sponsor teror", dan bahwa "itu menindas, teokratis, dan misoginis; Kepemimpinan IRGC adalah teroris, IRGC adalah organisasi teroris".
Pada 10 Oktober, Inggris menerapkan sanksi terhadap pejabat Iran dengan Menteri Luar Negeri James Cleverly menyatakan bahwa Inggris bermaksud "mengirim pesan yang jelas kepada otoritas Iran - kami akan meminta pertanggungjawaban Anda atas penindasan Anda terhadap perempuan dan anak perempuan, dan untuk kekerasan mengejutkan yang telah Anda lakukan pada rakyat Anda sendiri". Juga pada 10 Oktober, Deutsche Welle melaporkan bahwa Uni Eropa berencana untuk memberikan sejumlah sanksi terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock berjanji bahwa UE akan mengeluarkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap pejabat Iran yang mencoba menekan unjuk rasa. Bijan Djir-Sarai, juru bicara Partai Demokrat Bebas Jerman, mendesak organisasi tersebut untuk "cepat mengadopsi sanksi kuat yang menargetkan oligarki Iran", termasuk anggota Polisi Moralitas Iran, Korps Pengawal Revolusi Iran dan loyalis rezim Islam lainnya, "yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius".
Pada 13 Oktober, Kanada memberlakukan sanksi baru terhadap entitas pemerintah Iran dan tujuh belas tokoh yang berafiliasi dengan pemerintah, dengan menyatakan "Kanada akan terus membela hak asasi manusia dan kami akan terus berdiri mendukung rakyat Iran, termasuk perempuan dan pemuda, yang dengan berani menuntut masa depan di mana hak asasi mereka akan dihormati sepenuhnya." Mereka yang terdampak sanksi termasuk mantan menteri luar negeri Javad Zarif, jenderal Angkatan Darat Amir Hatami, dan Saeed Mortazavi, seorang jaksa Iran yang Kanada anggap bertanggung jawab atas penyiksaan dan kematian jurnalis Kanada-Iran Zahra Kazemi.
Pada 17 Oktober, Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada sebelas individu dan empat entitas di Iran, termasuk Basij dan polisi moral.