DJI (perusahaan)
Kontroversi

Pada bulan Januari 2015, sebuah drone DJI Phantom 3 jatuh di taman selatan White House, di Washington, D.C.. DJI kemudian menambahkan sebuah geosistem pada perangkat lunak drone, untuk mencegah drone diterbangkan di kawasan udara terlarang, dan memaksa semua pengguna untuk mengunduh pembaruan perangkat lunak ini. Sistem baru ini akan melarang penerbangan drone di dekat zona terlarang, berdasarkan lokasi yang terdeteksi di GPS.
Beberapa organisasi militer juga menggunakan produk DJI untuk misi fotografi udara, termasuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Drone buatan DJI merupakan drone yang paling banyak dipakai oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Walaupun begitu, pada bulan Agustus 2017, Angkatan Darat Amerika Serikat mempublikasikan panduan internal untuk menghentikan penggunaan suku cadang dan drone buatan DJI atas alasan keamanan. Manajer Hubungan Masyarakat DJI, Michael Perry menyatakan keterkejutan dan kekecewaannya atas tindakan ini. Seorang juru bicara Angkatan Darat Amerika Serikat mengklaim bahwa panduan internal ini masih dalam tahap peninjauan kembali. Walaupun Angkatan Darat Amerika Serikat telah berhenti menggunakan produk DJI, Marinir Amerika Serikat masih tetap menggunakan produk DJI sebagai platform fotografi komersial. pada tahun 2019, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat masih tetap membeli produk DJI untuk digunakan oleh pasukan khususnya, melalui pengecualian yang diberikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Pada tanggal 17 November 2017, Ars Technica memberitakan adanya pengaksesan ilegal terhadap data pengguna di DJI. National Oceanic and Atmospheric Administration tidak menemukan bukti drone DJI berusaha mentransfer data dari pesawat. Pada tahun 2017, DJI mengumumkan Mode Data Lokal untuk drone, sehingga data penerbangan dapat ditransfer via Internet. Wakil Presiden DJI bidang Kebijakan dan Hukum, Brendan Schulman menyangkal berita Ars Technica, dengan mengatakan bahwa “DJI berkomitmen untuk melindungi privasi foto, video, dan data penerbangan pengguna." DJI juga menekankan bahwa drone buatannya tidak pernah dipasarkan ke militer.
Pada tanggal 4 Agustus 2018, dua drone DJI Matrice 600 meledakkan peledak di dekat Avenida Bolívar, Caracas, di mana Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, sedang memberi arahan pada Bolivarian National Guard di depan Menara Centro Simón Bolívar dan Palacio de Justicia de Caracas. Pemerintah Venezuela mengklaim bahwa kejadian ini merupakan upaya untuk membunuh Maduro, walaupun penyebab dan motif dari ledakan ini masih diperdebatkan. Pihak lain menyatakan bahwa insiden ini merupakan operasi yang sengaja dirancang oleh pemerintah untuk membenarkan perlawanan terhadap pihak oposisi di Venezuela.
Pada tanggal 21 Januari 2019, DJI mengumumkan bahwa penyelidikan internal telah menemukan adanya penipuan "ekstensif" yang dilakukan oleh oknum pegawai, dengan "menggelembungkan harga suku cadang dan bahan pada produk tertentu, untuk keuntungan pribadi." DJI memperkirakan total kerugian akibat penipuan ini mencapai "lebih dari RMB 1 milyar" (US$147 juta) namun menyatakan bahwa perusahaan "tidak merugi pada tahun 2018."
Pada tanggal 16 Maret 2022, wakil perdana menteri Ukraina menyiarkan pesan melalui akun Twitter resminya bahwa drone DJI telah digunakan Rusia untuk memerangi Ukraina. Pada tanggal 21 April 2022 melalui website resminya, DJI mengumumkan bahwa mereka tidak pernah mengijinkan importir, reseller dan rekanan bisnis mereka untuk menjual drone DJI ke kalangan militer. Hal ini juga dikonfirmasi oleh beberapa media masa.