Orang Turki di Jerman
Kewarganegaraan

Pada awal tahun 2000, pemerintah Jerman telah membuat peraturan baru terkait kewarganegaraan di Jerman. Secara tradisional, seseorang dapat disebut sebagai warga negara Jerman apabila memiliki keturunan asli orang Jerman. Saat itu, aturan itu diubah menjadi siapa pun yang lahir di tanah Jerman secara otomatis akan menerima kewarganegaraan Jerman. Beberapa persyaratan yang perlu dijadikan catatan antara lain, salah satu orang tua dari anak tersebut harus telah tinggal di Jerman setidaknya dalam waktu delapan tahun dan memegang hak untuk tinggal atau telah memiliki izin tinggal terbatas setidaknya tiga tahun. Kemudian, di antara usia 18 dan 23 anak, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan: ingin menjadi warga negara Jerman atau mengikuti warga negara asli orang tuanya (option mode).
Beberapa mahasiswa Turki yang tinggal di Jerman kebanyakan memilih untuk melepas paspor Turki-nya dan memilih untuk menggunakan paspor Jerman. Menurut mereka, dengan memiliki paspor Jerman, kehidupan mereka akan lebih mudah. Sebagai misal, ketika hendak mengikuti study tour ke negara lain di Eropa, mereka tidak perlu mengurus visa terus menerus yang membutuhkan waktu sampai enam bulan. Dengan memegang visa Schengen dari Jerman, mereka dapat bepergian ke negara-negara Uni Eropa secara bebas. Selain itu, mereka juga berhak untuk memperoleh pelayanan masyarakat, memilki hak untuk membuka usaha atau bisnis, memiliki hak untuk mempunya pegawai atau pembantu, memiliki hak untuk memilih presiden, dan pasangan pasangan yang bukan Jerman diperbolehkan untuk dibawa dan akan otmatis memperoleh hak ijin kerja. Kebijakan dual kewarganegaraan juga diberikan oleh Jerman kepada Jerman-Turki berkaitan dengan kekuatan presiden Erdogan terkait upaya Turki untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, termasuk di Jerman. Tawaran naturalisasi itu menjadi primadona tersendiri, terutama bagi anak muda Turki yang telah tinggal lama di Jerman. Kebijakan semacam itu dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk menyelesaikan permasalahan integrasi dari persoalan migran yang selama ini banyak dialami oleh migran Turki di Jerman. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan stereotip, diskriminasi, dan marjinalisasi yang dialami oleh mereka.
Dilema terhadap option mode itu kemudian terjawab dengan diperbaruinya hukum baru di Jerman. Seorang yang tinggal di Jerman tidak lagi diperkenankan untuk memilih kewarganegaraan mana yang ingin ia pegang, melainkan juga memilih keduanya. Mereka bisa memilih menjadi warga negara Jerman dengan tetap menjadi warga negara Turki. Kebijakan tersebut didukung penuh oleh salah satu partai politik terbesar di Freiburg, yang disebut dengan Green Party. Sementara itu, kebijakan itu mendapat kritik pedas dari partai oposisi, yaitu Christian Democratic Union of Germany yang menilai bahwa kewarganegaraan ganda akan berdampak pada loyalitas warga negara kepada dua negara. Perdebatan tersebut berlangsung amat panjang di parlemen. Namun demikian, beberapa mahasiswa Turki di Jerman telah berhasil memperoleh kewarganegaraan ganda. Ayahnya adalah seorang naturalisasi yang memegang paspor Jerman. Sementara itu, ibunya adalah seorang yang memegang paspor Turki. Para mahasiswa tersebut harus melewati serangkaian tes untuk mendaftar dan memperoleh paspor Jerman. Mereka mengikuti tes tulis seputar pengetahuan mereka tentang Jerman, perpolitikannya, tes Bahasa Jerman, interview dengan Bahasa Jerman, dan kemudian ia lulus sehingga berhak memegang paspor Jerman dan paspor Turki yang sebelumnya memang telah dimilikinya.
Lain lagi ceritanya bagi mereka yang orang tuanya tidak tinggal di Jerman minimal delapan tahun. Mereka tidak dapat mengikuti kebijakan option mode. Dengan begitu, mereka harus rela melepas paspor Turki atau kewargenagaraan Turki menjadi Jerman. Meskipun demikian, mereka tetap akan memperoleh kartu biru dari pemerintah Turki. Kartu tersebut dapat dipergunakan sebagaimana warga Turki lainnya; untuk memiliki aset, mendapat pensiuanan, bekerja, memiliki perlindungan, dan wajib membayar pajak. Bedanya, mereka para pemegang kartu biru Turki tidak memiliki hak suara dalam pemilihan presiden. Kartu biru tersebut dapat menjadi simbol dari kewarganegaraan orang-orang Turki yang menjadi Jerman tanpa harus memutus hubungan kekeluargaannya dengan kampung halamannya sendiri. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa kartu tersebut menjadi propaganda Turki untuk mengakomodasi kepentingannya demi bergbaung menjadi bagian dari Uni Eropa. Maklum saja, jumlah imigran Turki yang ada di Eropa, termasuk Jerman, ada lebih dari 3 juta jiwa. Turki juga dianggap memanfaatkan kartu biru itu untuk tidak kehilangan keuntungan ekonomi dari remittance yang dikirim oleh para migran Turki di Jerman.