stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Gatot Nurmantyo

| Gatot Nurmantyo |
| --- | --- |

 
Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-19
Masa jabatan 8 Juli 2015 – 8 Desember 2017
Presiden: Joko Widodo
Pendahulu Jenderal TNI MoeldokoPengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30
Masa jabatan 25 Juli 2014 – 15 Juli 2015
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Wakil: M. Munir (2014-15)
Panglima TNI: Moeldoko (2014-15)
Pendahulu Jenderal TNI BudimanPengganti Jenderal TNI Mulyono
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-36
Masa jabatan 5 Juni 2013 – 5 September 2014
Pendahulu Letnan Jenderal TNI Muhammad MunirPengganti Letnan Jenderal TNI Mulyono
Dankodiklat TNI-AD
Masa jabatan 21 Oktober 2011 – 5 Juni 2013
Pendahulu Letnan Jenderal TNI Marciano NormanPengganti Letnan Jenderal TNI Lodewijk Freidrich Paulus
Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya
Masa jabatan 2010 – 21 Oktober 2011
Pendahulu Mayor Jenderal TNI SuwarnoPengganti Mayor Jenderal TNI Murdjito
 
Informasi pribadi
Lahir: 13 Maret 1960 (umur 64) Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
Suami/istri: Hj. Enny Trimurti
Anak: 3
Orang tua: Letkol Inf (purn.) Suwantyo (ayah)
Almamater: Akabri Darat (1982)
Karier militer
Pihak:  Indonesia
Dinas/cabang:  TNI Angkatan Darat
Masa dinas: 1982–2018
Pangkat:  Jenderal TNI
NRP: 29442
Satuan: Infanteri
Pertempuran/perang: Operasi Seroja Konflik Papua Operasi Tinombala
  Tatler 500 Indonesia  

Sunting kotak info • L • B
 
Gatot Nurmantyo (lahir 13 Maret 1960
), adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2015-2017). Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa purna baktinya.
Gatot bersama tokoh pemerintahan lainnya beserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016. Bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan aktivis Islam seperti Yenny Wahid, mereka menggalang dukungan untuk persatuan antar agama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen keturunan Tionghoa, Basuki Tjahaja Purnama yang diwarnai elemen intoleransi dan Sinofobia.
Kehidupan pribadi

Gatot dilahirkan di Slawi, Kabupaten Tegal. Orang tuanya berasal dari tanah Banyumas. Ayahnya, Suwantyo merupakan seorang purnawirawan infanteri TNI dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel dan pernah menjadi anak buah dari Gatot Soebroto dalam Laskar Kemerdekaan di Banyumas.
Pada perjalanannya, Gatot menikah dengan Enny Trimurti. Dari pernikahannya tersebut, ia memiiki 3 orang anak, yakni Bayu Yudha Nurega Riyadi, Ines Titi Sari dan Almh. Inka Martha Nurega.
Penugasan

Komandan Upacara Pengibaran Bendera dalam HUT Kemerdekaan RI ke-58 (17 Agustus 2003)
Karier

Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982, dan berpengalaman di kecabangan infanteri baret hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat), Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya dan Gubernur Akademi Militer. Di bidang lainnya, Gatot juga menjabat sebagai Ketua Umum PB FORKI periode tahun 2014 hingga 2018.
Karier > Jabatan militer

Komandan Peleton MO. 81 Kompi Bantuan Batalyon Infanteri 315/Garuda
Komandan Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 320/Badak Putih
Komandan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri 310/Kidang Kancana
Kepala Urusan Dalam Detasemen Latihan Tempur
ADC Panglima Kodam III/Siliwangi
PS Kepala Seksi-2/Operasi Korem 174/Anim Ti Waninggap
Komandan Batalyon Infanteri 731/Kabaresi
Komandan Kodim 1707/Merauke
Komandan Kodim 1701/Jayapura
Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Brigade Infanteri 1/PIK Jaya Sakti
Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Jaya
Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya
Komandan Korem 061/Suryakencana (2006–2007)
Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad (2007–2008)
Direktur Latihan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (2008–2009)
Gubernur Akademi Militer (2009–2010)
Panglima Kodam V/Brawijaya (2010–2011)
Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (2011–2013)
Panglima Komando Cabang Srategis Angkatan Darat (2013–2014)
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2014–2015)
Panglima Tentara Nasional Indonesia (2015–2017)
Pati Mabes TNI AD (2017)
Tanda Jasa > Tanda kehormatan

Gatot mendapatkan sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya:
Kumbe, Malind, Merauke

| Kumbe |
| --- | --- |
Kampung
Negara:  Indonesia
Provinsi: Papua Selatan
Kabupaten: Merauke
Kecamatan: Malind
Kode Kemendagri: 93.01.14.2001 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Kumbe adalah sebuah kampung di Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Papua Selatan |
| --- | --- |
Kampung:  Domande  Kaiburse  Kumbe  Onggari  Padang Raharja  Rawasari  Suka Maju
Setail, Genteng, Banyuwangi

| Setail Desa Setail |
| --- | --- |
Desa
Pemerintah Desa Setail
Kantor desa Setail
Desa Setail Peta administrasi kecamatan Genteng
Provinsi:  Jawa Timur
Kabupaten:  Banyuwangi
Kecamatan:  Genteng
Kantor Desa: Jl. Raya Jember No.75, Setail, Genteng, Banyuwangi
Pemerintahan
 • Kepala Desa: Drs. Saifudin, M.Pd.I
Luas
 • Total: 11,48 km2 (443 sq mi)
Peringkat: 3 (kecamatan Genteng)
 • Lahan pertanian: 662 ha (1,636 acre)
Ketinggian: 183 m (600 ft)
Populasi (2016)
 • Total: 14,499
 • Kepadatan: 13/km2 (33/sq mi)
Pembagian administrasi:  Dusun: 7  RW: 21  RT: 99 
Situs web: setail.desa.id
Setail adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Sejarah

Sejarah Desa Setail berawal dari kedatangan sekelompok masyarakat dari wilayah Keresidenan Bagelen, Jawa Tengah pada tahun 1900an yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Nasrun. Rombongan tersebut menetap dan membuka lahan pemukiman di ujung utara wilayah Desa Setail. Dan saat ini wilayah Desa Setail yang menjadi pemukiman pertama di desa tersebut dikenal dengan nama Dusun Darungan, Darungan artinya Boro (bahasa Indonesia: bepergian).
Daftar kepala desa

Berikut daftar kepala desa Setail dari waktu ke waktu.
| No>  | Nama | Masa jabatan |
| --- | --- | --- |
| 1 | R. Suryo Atmojo | 1905 - 1919 |
| 2 | R. Sanraji | 1919 - 1920 |
| 3 | Suratman | 1920 - 1930 |
| 4 | Wiryo Prawiro | 1930 - 1941 |
| 5 | H. Abdur Rosid | 1942 - 1949 |
| 6 | H. Sirodjudin | 1950 - 1976 |
| 7 | H. Maksum Toha | 1977 - 1983 |
| 8 | Ahmad Fatoni | 1984 - 1985 |
| 9 | Moh. Shokeh | 1986 - 1991 |
| 10 | Mursito | 1992 - 1993 |
| 11 | Moh. Shokeh | 1994 - 1997 |
| 12 | Shohib | 1998 - 1999 |
| 13 | Sunarto Kaseri | 2000 - 2001 |
| 14 | Achmad Suhaili | 2001 - 2005 |
| 15 | Drs. Zen Kostolani | 2006 - 2007 |
| 16 | Drs. Ahmad Juri | 2007 - 2013 |
Pembagian wilayah

Desa Setail terdiri dari 7 dusun, yaitu:
Dusun Curahketangi Barat
Dusun Curahketangi Timur
Dusun Jalen I (satu)
Dusun Jalen II (dua)
Dusun Jalen Darungan
Dusun Krajan I (satu)
Dusun Krajan II (dua)
Pranala luar

1 2 3  Statistik Daerah Kecamatan Genteng. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. September 2016. Diakses tanggal 04/09/2017.  Periksa nilai tanggal di: |accessdate= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Tanggal dan tahun (link)
↑  "Sejarah desa Setail". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-06-17. Diakses tanggal 2019-06-11.
↑  "Website desa Setail". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-06-17. Diakses tanggal 2019-06-11.
Situs resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Diarsipkan 2009-02-22 di Wayback Machine.
| l b Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur |
| --- | --- |
Desa:  Gentengkulon  Gentengwetan  Kaligondo  Kembiritan  Setail
Ivimahad, Kurik, Merauke

| Ivimahad |
| --- | --- |
Kampung
Negara:  Indonesia
Provinsi: Papua Selatan
Kabupaten: Merauke
Kecamatan: Kurik
Kode Kemendagri: 93.01.11.2008 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Ivimahad adalah sebuah kampung di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan Kampung
| l b Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan |
| --- | --- |
Kampung:  Anumbob  Candra Jaya  Harapan Makmur  Ivimahad  Jaya Makmur  Kaliki  Kurik  Salor Indah  Sumber Mulya  Sumber Rejeki  Telaga Sari  Wapeko  Wonorejo
Perbudakan maritim modern

Perbudakan maritim modern adalah
Sumber Mulya, Kurik, Merauke

| Sumber Mulya |
| --- | --- |
Kampung
Negara:  Indonesia
Provinsi: Papua Selatan
Kabupaten: Merauke
Kecamatan: Kurik
Kode Kemendagri: 93.01.11.2006 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Sumber Mulya adalah sebuah kampung di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan Kampung
| l b Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan |
| --- | --- |
Kampung:  Anumbob  Candra Jaya  Harapan Makmur  Ivimahad  Jaya Makmur  Kaliki  Kurik  Salor Indah  Sumber Mulya  Sumber Rejeki  Telaga Sari  Wapeko  Wonorejo
Omar

| Omar |
| --- | --- |

Genre: Biografi, drama, agama, sejarah, serial
Sutradara: Hatem Ali
Pemeran: Ghassan Massoud, Samer Ismail
Pengisi suara: Assad Khalifa (Omar)
Penata musik: Walid Saif
Negara asal: Dunia Arab/Qatar
Bahasa asli: Bahasa Arab Bahasa Indonesia
Jmlh. musim: 13
Jmlh. episode: 31
Produksi
Produser: MBC Group, Qatar TV
Lokasi produksi: Saudi Arabia, Maroko
Durasi: 286 menit
Anggaran: 200 juta riyal Arab Saudi
Rilis asli
Jaringan: MBC1, Qatar TV, Nessma TV, Atv, MNCTV, GTV, iNews
Format gambar: HDTV
Format audio: Stereo
Rilis: 20 Juli (2012-07-20) – 18 Agustus 2012 (2012-8-18)
Omar (bahasa Arab: عُمَرْ) atau Farouk Omar (bahasa Persia: عمر فاروق) merupakan serial mini sejarah televisi Arab yang diproduksi dan disiarkan oleh MBC1 dan disutradarai oleh Hatem Ali. Serial ini berdasarkan seperti 98% kehidupan Umar bin Khattab, khalifah kedua. Omar diperankan oleh Assad Khalifa. Disiarkan di MBC1,di Qatar di Qatar TV,di Turki di ATV,dan di Indonesia di MNCTV,  GTV dan iNews.
Penerimaan

Salman Al-Audah, Yusuf al-Qaradawi, Yasir Qadhi, Ali as-Sallabi, dan Khaled al-Musleh menilai serial ini positif.
Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Mufti Besar Arab Saudi (Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh), Universitas Al-Azhar, Abdul Aziz bin Fahd, Muhammad Al-Munajjid, Abdullah bin Zaid An-Nahyan, Saleh al-Maghamsi, dan ribuan ulama Arab Saudi menilai serial ini negatif.
Pranala luar

Omar di IMDb (dalam bahasa Inggris)
"Omar" the app - MBC group's official comprehensive application about Omar series Diarsipkan 2015-03-22 di Wayback Machine.
Official Trailer
Omar Series - All Episodes - Original Arabic
Omar Series - All Episodes - English Subtitles
Omer Series - All Episodes - Dubbed in Turkish Diarsipkan 2016-05-26 di Wayback Machine.
Omer Series - All Episodes - Dubbed in Persian Diarsipkan 2015-12-12 di Wayback Machine.
Omar Series - All Episodes - French Subtitles
Stasiun MRT Cipete Raya Tuku

Singkatan stasiun ini bukan berarti Resusitasi jantung paru-paru.
Stasiun MRT Cipete Raya Tuku (CPR) adalah sebuah stasiun moda raya terpadu yang melayani Jalur Utara–Selatan MRT Jakarta. Stasiun ini terletak di wilayah Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dan dibangun di atas Jalan Raya Fatmawati. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dan tidak memiliki wesel.
Hak penamaan

Pada pertengahan Januari 2025, sejumlah kabar beredar mengenai penjualan hak penamaan Stasiun Cipete Raya kepada PT Karya Tetangga Tuku, salah satu pengusaha kedai kopi yang berasal dari kawasan di sekitar stasiun dengan nama Toko Kopi Tuku. Pengguna media sosial melihat papan nama Stasiun Cipete Raya telah  dilakukan pemasangan jenama "TUKU".
Pihak MRT Jakarta telah mengonfirmasi penjualan hak penamaan Stasiun Cipete Raya Tuku. Hingga pada 28 Januari 2025, peresmian penamaan Stasiun Cipete Raya Tuku pun dilaksanakan serta menjadi yang pertama dalam melakukan kerjasama hak penamaan bersama bisnis sektor industri makanan dan minuman (food and beverages). CEO Toko Kopi Tuku mengungkapkan bahwa dibutuhkan waktu dan persiapan hingga 6 tahun agar kerja sama ini bisa terjalin. Diharapkan kerja sama ini akan meningkatkan pemahaman bahwa sektor layanan transportasi juga dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Stempel stasiun

Untuk kepentingan promosi, MRT Jakarta menyediakan layanan stempel stasiun (駅スタンプcode: ja is deprecated , eki sutanpu), serupa dengan stasiun-stasiun di Jepang. Gambar yang tercantum di dalam stempel stasiun merupakan gambar simbolis yang mencerminkan lingkungan di sekitar stasiun. Stempel stasiun di MRT Jakarta sendiri mulai diadakan sejak 9 Agustus 2024 dan dapat diperoleh secara gratis beserta dengan kertas koleksi sebagai tempat mengecap stempel stasiun setelah melakukan tapping out dari stasiun.
Stempel stasiun MRT Jakarta tersedia di Stasiun Cipete Raya Tuku, bersama dengan Stasiun Blok A dan Stasiun Haji Nawi, yang ketiganya merupakan stasiun MRT dengan corak budaya Betawi yang kental. Di Stasiun Cipete Raya Tuku, stempel stasiun terdiri atas ikon petai yang dipadupadankan dengan latar belakang kembang sepatu dan motif tumpal yang melambangkan kreativitas dan keragaman.
Denah stasiun

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
L3 Peron: Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan
| L3 Peron | Peron 1 |  Jalur Utara–Selatan menuju Lebak Bulus (←) |
| L3 Peron | Peron 2 |  Jalur Utara–Selatan menuju Bundaran HI (→) |
L3 Peron: Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan
| L2 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail |
| L1 | Jalan | Pintu masuk dan pintu keluar |
Galeri

Ratangga menuju Stasiun MRT Cipete Raya
Signage stasiun Cipete Raya di peron
Pranala luar

Stasiun Cipete Raya di situs MRT Jakarta.
Büyükevren, Enez

| Büyükevren |
| --- | --- |
Desa
BüyükevrenLokasi di Turki
Koordinat: 40°39′04″N 26°13′39″E﻿ / ﻿40.65111°N 26.22750°E﻿ / 40.65111; 26.22750
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: Enez
Ketinggian: 65 m (213 ft)
Populasi (2022): 748
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22750
Kode area telepon: 0284
Kode pelat: 22
Büyükevren adalah sebuah desa di Distrik Enez, Provinsi Edirne, Turki. Desa ini berpenduduk 748 jiwa pada tahun 2022.
Umurbey, Enez

| Umurbey |
| --- | --- |
Desa
UmurbeyLokasi di Turki
Koordinat: 40°40′10″N 26°14′07″E﻿ / ﻿40.66944°N 26.23528°E﻿ / 40.66944; 26.23528
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: Enez
Ketinggian: 67 m (220 ft)
Populasi (2022): 48
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22750
Kode area telepon: 0284
Kode pelat: 22
Umurbey adalah sebuah desa di Distrik Enez, Provinsi Edirne, Turki. Desa ini berpenduduk 48 jiwa pada tahun 2022.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

| Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| --- | --- |

Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta
Gambaran umum
Didirikan: 18 Agustus 2003; 21 tahun lalu (2003-08-18)
Dasar hukum: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yurisdiksi: Indonesia
Jenis perkara: Menguji undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu
Jumlah perkara masuk: 380 (tahun 2013 )
Alokasi APBN: Rp611,47 miliar (2025) Rp226,1 miliar (Efisiensi) Rp385,37 miliar (APBN 2025)
Lokasi: Jakarta
Pimpinan
Ketua: Suhartoyo
Wakil Ketua: Saldi Isra
Hakim Konstitusi
Jumlah jabatan: 7 orang (minimal) atau 9 orang (maksimal) sehingga jumlahnya ganjil
Sistem seleksi: Diajukan 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden, dan 3 orang oleh MA dengan penetapan Presiden
Panitera
Muhidin
Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan
Situs Web
www.mkri.id
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Mahkamah ini terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA), dengan masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dalam kerangka hukum nasional.
Sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai isu konstitusional yang krusial, termasuk dalam menyelesaikan konflik politik dan kebijakan yang kontroversial di tingkat nasional. Keberadaan dan putusan-putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia.
Sejarah > Masa awal kemerdekaan

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Mahkamah Agung diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang"; dalam kata lain, kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD 1945 yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga ide akan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.[butuh rujukan]
Sejarah > Masa Reformasi 1998

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.
Sejarah > Masa Pembentukan Dasar Hukum

Selanjutnya untuk merinci dan menindak lanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna MPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI.
Sejarah > Masa Penetapan Hakim Konstitusi

Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setalah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.
DPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Sedangkan Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL.Sementara MA mengajukan Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H.
Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.