stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Operasi Overlord
Persiapan > Prakiraan cuaca

Perencana invasi merincikan suatu set kondisi mengenai waktu invasi, hanya beberapa hari dalam setiap bulan yang cocok untuk pelaksanaan invasi. Bulan purnama diinginkan, karena akan memberikan pencahayaan untuk pilot pesawat dan memiliki pasang tertinggi. Sekutu ingin jadwal pendaratan sesaat sebelum fajar, di antara pasang rendah dan tinggi, ketika pasang sedang meninggi. Ini akan meningkatkan jarak pandang terhadap rintangan yang telah ditempatkan musuh di pantai sambil meminimalkan jumlah waktu yang harus dihabiskan pasukan di tempat terbuka. Kriteria tertentu yang juga ditetapkan untuk kecepatan angin, jarak pandang, dan awan. Eisenhower telah memilih 5 Juni sebagai tanggal untuk serangan. Namun, pada 4 Juni, kondisinya jelas-jelas tidak cocok untuk pendaratan, angin kencang dan ombak yang tinggi membuat peluncuran kapal pendara mustahil dilakukan dan awan rendah akan mencegah pesawat untuk menemukan sasaran mereka.
Pada malam tanggal 4 Juni, tim meteorologi yang dipimpin oleh Kapten Grup James Stagg dari Royal Air Force, memperkirakan bahwa cuaca akan membaik sehingga invasi dapat dapat berlangsung pada tanggal 6 Juni. Ia bertemu Eisenhower dan komandan senior lainnya di markas mereka di Southwick House, Hampshire untuk membahas situasi terkini. Jenderal Montgomery dan Mayor Jenderal Walter Bedell Smith, kepala staf Eisenhower, bersemangat untuk meluncurkan invasi. Laksamana Bertram Ramsay disiapkan untuk menjalankan armadanya, sementara Marsekal Kepala Udara Trafford Leigh Mallory menyatakan keprihatinannya bahwa kondisi akan menjadi tidak menguntungkan bagi pesawat-pesawat Sekutu. Setelah banyak diskusi, Eisenhower memutuskan bahwa invasi harus dilaksanakan. Kontrol Sekutu atas Atlantik yang berarti meteorologi Jerman tidak memiliki akses informasi pola cuaca sebanyak Sekutu. Ketika pusat meterologi Luftwaffe di Paris yang memperkirakan cuaca buruk akan terjadi dua minggu, banyak komandan Wehrmacht meninggalkan pos mereka untuk menghadiri pertandingan perang di Rennes, dan para tentara dari banyak unit yang diberikan cuti. Marsekal Erwin Rommel kembali ke Jerman untuk merayakan ulang tahun istrinya dan menemui Hitler untuk mendapatkan lebih banyak panzer.
Seandainya Eisenhower menunda invasi, periode berikutnya yang tersedia dengan kombinasi pasang surut yang tepat (tapi tanpa bulan purnama yang diinginkan) adalah dua minggu kemudian, dari 18 hingga 20 Juni. Seperti yang telah terjadi, selama periode ini pasukan Sekutu akan menghadapi badai besar yang berlangsung empat hari, antara 19 dan 22 Juni, yang akan membuat pendaratan awal menjadi tidak mungkin.
Tanah longsor Uganda 2010

Lokasi Mbale di Uganda, lokasi terjadinya musibah tanah longsor.
Tanah longsor terjadi di distrik Bubuda Timur, Mbale di Uganda pada tanggal 1 Maret 2010.Tanah longsor dipicu oleh hujan lebat selama 7-12 hari berturut-turut. Setidaknya 100 orang diyakini telah tewas.
Korban

Seorang juru bicara Palang Merah Uganda menyatakan bahwa tim penyelamat telah menemukan 50 mayat, sementara seorang menteri pemerintah Uganda telah menyebut jumlah korban tewas di atas 100 jiwa. Kepala daerah Kabupaten Bududa Timur menyatakan bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai 300 jiwa. Ratusan orang hilang dan dianggap tewas, termasuk 60 anak-anak yang berlindung di pusat kesehatan terdekat yang kemudian juga hancur oleh tanah longsor.
Efek

Tanah longsor melanda desa-desa di lereng Gunung Elgon, termasuk Nameti, Kubewo, dan Nankobe. Banyak daerah di desa-desa yang terkena bencana terkubur oleh tanah longsor, dengan rumah-rumah, pasar, dan sebuah gereja rusak berat. Banyak jalan juga ditutup karena tertimbun tanah. Para pejabat dan pekerja bantuan telah memperingatkan bahwa mungkin ada tanah longsor susulan, karena hujan lebat terus turun di kawasan tersebut.
Di Butaleja, lebih dari 6.000 rumah di Kachonga, Masimasa, Kimuntu dan Nawangofu dan dua sekolah dasar di Nabehere dan Lubembe dilanda banjir. Jalan yang menghubungkan Mbale-Busolwa juga ditutup karena banjir. Palang Merah Uganda mengatakan lebih lanjut mengenai potensi banjir di Moroto, Katakwi, dan Nakapiripirit.
Respon Darurat

Tarsis Kabwegyere, seorang menteri di pemerintahan Uganda, menyatakan bahwa tim SAR telah dikirim untuk membantu upaya penyelamatan, sedangkan Palang Merah Uganda menyediakan dokter. Michael Nataka, Sekretaris Jenderal Palang Merah Uganda, juga menyatakan bahwa pihak militer telah dipanggil untuk membantu operasi penyelamatan. Wanjusi Wasieba, Komisaris Daerah Kabupaten Bududa mengatakan bahwa upaya penyelamatan sedang terhambat oleh daerah di wilayah termiskim, yang membatasi kemudahan akses untuk kendaraan darurat.
Menteri Kesiapan Bencana, Musa Ecweru, telah menyarankan orang yang tinggal di lereng gunung yang terkena bencana untuk mengungsi. Yang tinggal di dataran rendah, daerah yang rawan banjir juga telah disarankan untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.
Pekerja penyelamat harus menggunakan alat-alat tangan untuk menggali lumpur untuk menyelamatkan korban. Hari setelah longsor, tentara dan selamat menyelamatkan penduduk desa mulai bekerja. Helikopter militer telah mulai mengangkut korban ke area yang jaraknya 20 kilometer jauhnya.
Penyebab

Longsor mengikuti periode hujan lebat yang luar biasa di wilayah ini, yang dikenal dengan produksi kopinya. Kondisi iklim daerah ini biasanya membuat periode kering antara musim hujan, namun bagian-bagian dari tetangga Uganda dan Kenya telah melihat lebih tingginya curah hujan dari biasanya pada tahun ini.Para ilmuwan telah menyarankan bahwa perubahan iklim global memengaruhi pola curah hujan di Afrika Timur, dengan meningkatnya curah hujan ekstrem dan tak terduga.
Peta satelit yang memperlihatkan longsoran dan daerah sekitarnya
Mohammad Syafa'at Mintaredja

| Mohammad Syafaat Mintaredja |
| --- | --- |
Mohammad Syafaat Mintaredja
 
Menteri Sosial Indonesia ke-19
Masa jabatan 9 September 1971 – 29 Maret 1978
Presiden: Soeharto
Pendahulu Albert Mangaratua TambunanPengganti Supardjo
Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR, DPR-GR, dan DPA
Masa jabatan 6 Juni 1968 – 9 September 1971
Presiden: Soeharto
Pendahulu Tidak adaPengganti Jabatan baru
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ke-1
Masa jabatan 1973–1978
Pengganti Djaelani Naro
 
Informasi pribadi
Lahir: (1921-02-17)17 Februari 1921 Bogor, Jawa Barat, Hindia Belanda
Meninggal: 20 Oktober 1984(1984-10-20) (umur 63) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: PPP
Afiliasi politik lainnya: Parmusi
Suami/istri: Siti Romlah
Anak: Evac Mintaredja
Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada Universitas Leiden Universitas Indonesia


Sunting kotak info • L • B
 
H. Mohammad Syafaat Mintaredja, S.H.
(17 Februari 1921 – 20 Oktober 1984
) adalah seorang politisi dan pejabat pemerintahan yang berkiprah terutama pada masa Orde Baru yang berasal dari Bogor. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Lembaga Tinggi Negara dan Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan I dan II, serta Duta Besar Indonesia di Turki pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Ia juga pernah menjadi pimpinan partai politik Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan Partai Persatuan Pembangunan serta tergabung dalam beberapa organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Muhammadiyah.
Lahir dari keluarga Muhammadiyah di Bogor, ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda.
Ia memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  Sebagai pemuda, ia aktif dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia.  
Bersama beberapa orang lainnya, ia mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam yang berkedudukan di Yogyakarta.  
Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 1947-1950.
Pada Sabtu, 20 Oktober 1984, Mintaredja meninggal dunia dalam usia 63 tahun.
Karya tulis dan buah pikiran

Sampai akhir revolusi kemerdekaan tahun 1949, masih sangat sedikit mahasiswa muslim yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Salah seorang di antara mereka adalah Mintaredja yang mengikuti kuliah di Fakultas Hukum BPT Gajah Mada (sekarang Universitas Gajah Mada). Pendidikan yang ia ikuti tersebut kemudian mewarnai pengalaman berorganisasi selanjutnya.
Selama hidupnya, Mintaredja telah menulis beberapa buku. Buku-buku yang pernah ia tulis dan diurutkan berdasarkan tahun terbitnya antara lain:
1968: Pemerintah dan Pembentukan Partai Muslimin Indonesia. Djakarta.
1968: Perdjuangan Ummat Islam Mengalami Setback 25 Tahun. Djakarta.
1971: Renungan Pembaharuan Pemikiran: Masjarakat Islam dan Politik di Indonesia. Jakarta: Permata.
1974: A Reflection and Revision of Ideas : Islam and Politics Islam and State in Indonesia. Siliwangi.
1975: Rasionalisme versus Iman: Iman, Ilmu, Amal. Jakarta: Septenarius.
1976: Islam dan Politik, Islam dan Negara di Indonesia: Sebuah Renungan dan Pembaharuan Pemikiran. Jakarta: Septenarius.
1977: Generasi Muda dari Zaman ke Zaman. Jakarta: Septenarius.
1977: Kehidupan Berumah Tangga dan Naik Haji. Tunas Jaya.
Dalam buku-buku yang ditulisnya itu tampak pandangan Mintaredja yang bersifat moderat tentang Islam. Ia termasuk pengkritik awal tentang keinginan mendirikan negara Islam. Bukan hanya karena bangsa Indonesia bersifat majemuk tetapi juga karena menurutnya tidak ada dasar yang kuat dalam Al Qur’an dan hadits untuk mendirikan negara demikian. Mintaredja juga mengkritik Masyumi yang terlalu menekankan masalah ideologi dan mengabaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan yang sebetulnya sama pentingnya. Rupanya pandangan demikianlah yang membuat Mintaredja dapat masuk ke lingkaran dalam pemerintahan Orde Baru, setidaknya dalam periode-perode awalnya.
Jabatan yang disandang

Mintaredja tercatat pernah menjadi pimpinan dalam berbagai organisasi dan partai politik, juga pernah menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan. Berikut ini adalah organisasi yang pernah dipimpin dan jabatan yang pernah disandangnya diurutkan berdasarkan kronologi pengangkatannya.
Jabatan yang disandang > Himpunan Mahasiswa Islam

Artikel utama: Himpunan Mahasiswa Islam
Mintaredja menjadi ketua HMI mulai tanggal 22 Agustus 1947 atau 6 bulan setelah HMI berdiri 5 Februari 1947. Pada saat itu, salah seorang pendiri sekaligus ketua HMI sebelumnya, Lafran Pane melakukan penyegaran kepengurusan HMI. Ia memilih Mintaredja untuk menggantikannya menjadi ketua, sementara ia sendiri menjadi wakil ketua. Pada saat terpilih, Mintaredja sedang menjadi mahasiswa BPT Gajah Mada (sekarang Universitas Gajah Mada). Dengan terpilihnya seorang mahasiswa dari perguruan tinggi umum dan bukan perguruan tinggi Islam, HMI memperluas aksesnya. HMI juga terhindar dari kesan bahwa organisasi ini hanya milik mahasiswa Sekolah Tinggi Islam sebagai tempat kuliah ketua sebelumnya.
Selanjutnya pada Kongres II HMI, Mintaredja kembali dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode tahun 1947 sampai 1951. Namun pada bulan Desember 1948, terjadi Agresi Militer Belanda II. Yogyakarta diduduki Belanda, sehingga para pengurus HMI terpencar. Saat itu, Mintaredja bertugas di luar Yogyakarta sehingga pimpinan HMI diserahkan kembali kepada Lafran Pane.
Jabatan yang disandang > Menteri Negara Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR, DPR-GR, dan DPA

Jabatan pertama Mintaredja dalam kabinet adalah saat ia diangkat menjadi Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan hubungan antara pemerintah dengan MPR/DPRGR dan DPA pada Kabinet Pembangunan I. Kabinet tersebut terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Pada 9 September 1971 atau 66 hari setelah Pemilu tahun 1971, diadakan perombakan kabinet. Beberapa menteri diberhentikan atau dipindahtugaskan. Mintaredja juga termasuk yang dipindahtugaskan karena bidang garapan yang lama dihapus setelah perombakan. Ia menempati posisi baru sebagai Menteri Sosial menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Albert Mangaratua Tambunan.
Jabatan yang disandang > Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Mintaredja menjadi Ketua Parmusi ketika partai itu sedang mengalami konflik yang tajam di kalangan internal partai. Saat itu terjadi pertentangan antara kelompok Djarnawi Hadikusumo dengan kelompok Djaelani Naro. Dalam situasi demikian, kedua belah pihak yang bertikai menyerahkan masalah kepemimpinan partai itu sepenuhnya kepada Presiden Suharto. Presiden kemudian turun tangan dan menyelesaikan masalah dengan cara memberikan jabatan partai kepada Mintaredja, seorang tokoh Muhammadiyah yang saat itu tengah menjabat sebagai menteri negara.
Pemerintah melihat bahwa kedua belah pihak menyetujui kebijaksanaan yang diambil oleh presiden saat itu. Namun ada yang menganggap bahwa peristiwa yang dialami Parmusi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk intervensi dan rekayasa yang dilakukan pemerintah orde baru terhadap partai-partai politik, terutama partai yang membawa aspirasi agama (Islam), untuk mengendalikan kehidupan partai tersebut. Pengangkatan Mintaredja sebagai ketua juga dianggap membuat Parmusi hanya sebagai pengakomodasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sangat berbeda dengan cita-cita para pendirinya yang mengharapkan Parmusi dapat menjadi reinkarnasi Partai Masyumi yang kritis. Bagaimanapun, Mintaredja tetap menjadi pimpinan sampai partai ini mengalami fusi pada tahun 1973.
Pada masa kepemimpinan Mintaredja, Parmusi mengikuti Pemilu tahun 1971. Saat itu partai tersebut mendapatkan 2.930.746 suara (5,36%) serta memperoleh 24 kursi di DPR atau urutan ketiga terbesar setelah Golkar dan Partai Nahdlatul Ulama.
Jabatan yang disandang > Menteri Sosial

Periode pertama jabatan sebagai menteri sosial disandang Mintaredja mulai tanggal 9 September 1971 sampai tanggal 28 Maret 1973, yaitu di Kabinet Pembangunan I pasca perombakan. Pada saat itu, ia masih mejabat sebagai pimpinan Parmusi.
Jabatan tersebut kembali disandangnya pada Kabinet Pembangunan II, mulai tanggal 28 Maret 1973 sampai dengan tanggal 29 Maret 1978. Salah satu gagasan kontroversial Departemen Sosial pada periode itu, tepatnya pada tahun 1974, adalah dimunculkannya sistem perjudian yang disebut ‘’forecast’’. Pemerintah sampai merasa perlu untuk mengirimkan tim guna mempelajari sistem perjudian tersebut ke Inggris, tempat sistem ini pertama kali diperkenalkan. Setelah dua tahun ditelaah, Departemen Sosial berpendapat ‘’forecast’’ mempunyai sistem yang sangat sederhana serta tidak menimbulkan kesan judi semata. Walaupun demikian, penerapan gagasan tersebut yang berupa Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola baru diresmikan, diedarkan, dan dijual sebelas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1985 saat menteri sosial dijabat oleh Ny. Nani Soedarsono, S.H..
Jabatan yang disandang > Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Artikel utama: Partai Persatuan Pembangunan
Mintaredja sebagai Ketua Umum Parmusi menjadi salah satu dari lima orang deklarator PPP pada tanggal 5 Januari 1973. Keempat deklarator lainnya adalah:
KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama (NU);
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
Selanjutnya, Idham Chalid yang berasal dari NU, kelompok paling dominan dalam PPP, diangkat menjadi presiden partai. Jabatan tersebut cukup bergengsi tetapi kurang berpengaruh sebagaimana jabatan Ketua Umum DPP partai yang ditempati Mintaredja. Presiden Suharto juga turut merestui kepemimpinan PPP yang baru terbentuk tersebut dan menyatakan rasa syukurnya sebab fusi bekas partai-partai Islam itu telah memenuhi ketetapan MPR dan dijalankan secara demokratis.
Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, PPP beberapa kali mengalami perbenturan dengan pemerintah dalam sidang di DPR. Salah seorang tokoh yang vokal dan menentukan dalam partai adalah Kiai Haji Bisri Syansuri yang menjabat sebagai presiden Majelis Syuro dan berasal dari NU. Pertentangan terjadi misalnya saat RUU Perkawinan dibawa ke sidang DPR pada tahun 1973. PPP menolak RUU tersebut karena berisi aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun demikian Mintaredja secara pribadi bersama Mukti Ali, menteri agama pada saat itu, termasuk kepada kelompok yang menyetujui RUU tersebut. Mintaredja bahkan menyatakan bahwa RUU tersebut adalah produk pemikiran terbaik dan tidak bertentangan dengan Islam. Namun 20 tahun kemudian, dalam sebuah wawancara Mukti Ali mengungkapkan bahwa persetujuan mereka saat itu karena sedang berada dalam tekanan.
Konfrontasi selanjutnya terjadi saat Pemilu 1977. Saat itu ada pemaksaan kepada rakyat dari pihak militer dan penguasa sipil untuk memilih Golkar disertai adanya kekerasan-kekerasan pada juru kampanye PPP. Namun hasil pemilu tersebut cukup memuaskan karena PPP mendapat 29 kursi yang berarti ada tambahan 5 kursi dibanding jumlah kursi dalam pemilu sebelumnya dari partai-partai yang kemudian tergabung dalam PPP. Partai ini bahkan memperoleh kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di Jakarta dan bahkan memperoleh mayoritas mutlak di Aceh (yang sebelumnya merupakan basis PERTI).
Konfrontasi lain yang lebih serius kembali muncul saat membahas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Sidang Umum MPR tahun 1978. PPP menentang keras item dalam GBHN tersebut yang menyejajarkan aliran kepercayaan dengan agama sampai-sampai mereka meninggalkan ruang sidang (‘’walk-out’’) pada saat dilakukan voting sehingga dianggap menghina pemerintah dengan ideologinya. Akibatnya kedudukan Mintaredja sebagai Ketua Umum DPP PPP dicopot melalui manipulasi politik yang dijalankan Ali Murtopo. Tanpa ada undangan rapat pengurus apalagi muktamar, Djaelani Naro, rekan dekat Ali Murtopo, mengumumkan dirinya sebagai ketua baru. Suatu proses penggantian pimpinan yang jelas-jelas melanggar anggaran dasar partai.
Jabatan yang disandang > Duta Besar

Walaupun banyak yang menentang pendapat bahwa duta besar adalah “jabatan buangan” bagi mereka yang sudah tidak menjabat sebagai menteri, namun jabatan tersebut menjadi jabatan terakhir Mintaredja di pemerintahan setelah tidak dipilih kembali menjadi menteri pada Kabinet Pembangunan III. Negara yang dijadikan tempat bertugasnya sebagai duta besar sampai tahun 1983 adalah Turki.
Penghargaan

Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa Mintaredja, Pemerintah Kota Cimahi mulai tanggal 10 November 2006 menamai salah satu jalan di wilayahnya dengan nama Jalan H. M. S. Mintaredja, S.H. Jalan tersebut berada di Kelurahan Baros tidak jauh dari tempat tinggal Mintaredja di Jalan H. Haris. Jalan sepanjang 1,5 km itu menghubungkan Jalan Baros, Gerbang Tol Baros, dan Jalan Mahar Martanegara.
Mallawa, Maros

Untuk pengertian lain, lihat Mallawa (disambiguasi).
4°48′59″S 119°49′01″E﻿ / ﻿4.8163214°S 119.8170033°E﻿ / -4.8163214; 119.8170033
Mallawa ( Lontara Makassar: ᨆᨒᨓ, transliterasi: Mallawa) adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. kata Mallawa berasal dari Bahasa suku Makassar yang berarti Merintangi / Rintangan. Ibu kota kecamatan ini berada di Ladange, Kelurahan Sabila dengan jarak 60 km dari Kota Turikale yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros. Kecamatan Mallawa kala itu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1992 Pasal 6 dari hasil pemekaran wilayah Kecamatan Camba tertanggal 23 Mei 1992 dengan membawahi 6 desa.
Peta Kecamatan Mallawa tahun 2001
Peta administrasi Kabupaten Maros memperlihatkan wilayah Kecamatan Mallawa dan kecamatan lainnya
Sejarah > Kronik status kecamatan

Pada tahun 1986, mulai dilakukan perencanaan pemekaran kecamatan dari empat menjadi tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Maros. Pada tahun 1989, terjadi pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 Kecamatan Perwakilan, yakni:
Kecamatan Tanralili
Kecamatan Mallawa
Kecamatan Maros Utara
Kecamatan Mallawa bersama dua kecamatan lainnya resmi dibentuk dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 1992 menjadi kecamatan definitif. Alasan pembentukan tersebut karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Maros dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tesebut. Pembentukan kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Wilayah Kecamatan Mallawa merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Camba (Desa Batu Putih, Desa Bentenge, Desa Padaelo, Desa Tellumpanuae, Desa Wanua Waru, dan Desa Samaenre) dengan pusat pemerintahan berada di Desa Padaelo. Hal ini didasarkan pada dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3 dan Pasal 9 Ayat 6.
Sejarah > Tahun 1992

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per 23 Mei 1992:
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963)
Desa Samaenre (definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)
Sejarah > Tahun 1993

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per tahun 1993:
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963)
Desa Samaenre (definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)
Sejarah > Tahun 1994

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per tahun 1994:
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964; termasuk di dalamnya Desa Gattareng Matinggi non definitif sejak 1994)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963; termasuk di dalamnya Desa Mattampapole non definitif sejak 1994)
Desa Samaenre (definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)
Sejarah > Tahun 1995

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per tahun 1995:
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964; termasuk di dalamnya Desa Gattareng Matinggi non definitif sejak 1994)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963; termasuk di dalamnya Desa Mattampapole non definitif sejak 1994)
Desa Samaenre (definitif; termasuk di dalamnya Desa Uludaya non definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)
Sejarah > Tahun 1996

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per tahun 1996:
Desa Barugae (definitif)
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Gattareng Matinggi (definitif sejak 1996)
Desa Mattampapole (definitif sejak 1996)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963; termasuk di dalamnya Desa Sabila non definitif)
Desa Samaenre (definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Uludaya (1996, definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)
Sejarah > Tahun 1997

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per tahun 1997:
Desa Barugae (definitif)
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Gattareng Matinggi (definitif sejak 1996)
Desa Mattampapole (definitif sejak 1996)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963)
Desa Samaenre (definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Uludaya (1996, definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)
Sejarah > Tahun 1998

Berikut adalah wilayah-wilayah Kecamatan Mallawa per tahun 1998:
Desa Barugae (definitif)
Desa Batu Putih (definitif sejak 1964)
Desa Bentenge (definitif)
Desa Gattareng Matinggi (definitif sejak 1996)
Desa Mattampapole (definitif sejak 1996)
Desa Padaelo (definitif sejak 1963)
Desa Samaenre (definitif)
Desa Tellumpanuae (definitif)
Desa Uludaya (1996, definitif)
Desa Wanua Waru (definitif)