Piagam Jakarta
Piagam Jakarta selama perumusan UUD 1945 > Sidang Resmi Pertama BPUPK dan Panitia Sembilan

Pada tahun 1942, Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda. Semenjak awal pendudukan, pemerintahan militer Jepang sudah bekerja sama dengan para pemimpin kelompok kebangsaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan perang dan pendudukan. Agar kerja sama dengan kelompok kebangsaan di Jawa dapat dimaksimalkan, Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai pada awal Januari 1944, dan organisasi ini merupakan pengganti Pusat Tenaga Rakyat yang telah dibubarkan. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia pada suatu hari.
Pada 1 Maret 1945, Angkatan Darat ke-16, korps militer Jepang yang melaksanakan pemerintahan atas wilayah Jawa, membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Chōsa-kai). Badan ini bertugas menetapkan dasar negara Indonesia dan merumuskan undang-undang dasarnya. BPUPK terdiri dari 62 anggota, 47 di antaranya berasal dari golongan kebangsaan dan 15 dari golongan Islam. Wakil-wakil kelompok Islam meyakini bahwa undang-undang dasar Indonesia sepatutnya dilandaskan pada syariat. BPUPK menggelar sidang resmi pertamanya di Jakarta dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal, "Lahirnya Pancasila", pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan "ketuhanan" sebagai sila kelimanya. Terkait sila ini, Soekarno menjelaskan:
Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.
Sebelum memasuki masa reses, BPUPK membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari delapan anggota dengan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia ini bertugas mengumpulkan usulan-usulan dari anggota-anggota BPUPK lainnya untuk dibahas kelak. Untuk mengurangi ketegangan antara kelompok kebangsaan dengan Islam, Soekarno membentuk Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni 1945. Panitia yang diketuai oleh Soekarno ini bertugas merumuskan mukadimah undang-undang dasar Indonesia yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sesuai namanya, panitia ini terdiri sembilan anggota, dengan empat anggota berasal dari kelompok Islam dan lima dari kelompok kebangsaan.  Kesembilan anggota tersebut adalah:
| Nama (rentang kehidupan) | Golongan | Organisasi | Gambar |
| --- | --- | --- | --- |
| Agus Salim (1884–1954) | Islam | Sarekat Islam |  |
| Abikoesno Tjokrosoejoso (1897–1968) | Islam | Partai Syarikat Islam Indonesia |  |
| Wahid Hasjim (1914–1953) | Islam | Nahdlatul Ulama |  |
| Abdoel Kahar Moezakir (1907–1973) | Islam | Muhammadiyah |  |
| Soekarno (1901–1970) | Kebangsaan | Partai Nasional Indonesia, Pusat Tenaga Rakyat |  |
| Mohammad Hatta (1902–1980) | Kebangsaan | Partai Nasional Indonesia, Pusat Tenaga Rakyat |  |
| Achmad Soebardjo (1896–1978) | Kebangsaan |  |  |
| Mohammad Yamin (1903–1962) | Kebangsaan | Pusat Tenaga Rakyat |  |
| Alexander Andries Maramis (1897–1977) | Kebangsaan, wakil Kristen | Perhimpunan Indonesia |  |
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan naskah usulan Mukadimah Undang-Undang Dasar Indonesia, yang kemudian diberi julukan "Piagam Jakarta" oleh Mohammad Yamin.