stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis

Jean-Baptiste Colbert memperkenalkan ahli Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan kepada Raja Louis XIV dalam tahun 1667
Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis (Prancis: Académie des sciences) adalah sebuah persatuan terpelajar, yang didirikan pada tahun 1666 oleh Raja Louis XIV atas saran dari Jean-Baptiste Colbert, untuk menggalak dan melindungi semangat penyelidikan ilmiah orang Prancis. Akademi ini berada pada garis depan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, dan merupakan salah satu dari Akademi Sains terawal.
Pranala luar

Situs web resmi (Prancis) – English-language version Diarsipkan 2011-05-16 di Wayback Machine.
Complete listing of current members Diarsipkan 2008-01-13 di Wayback Machine.
Notes on the Académie des Sciences from the Scholarly Societies project Diarsipkan 2006-04-25 di Wayback Machine. (includes information on the society journals)
Search the Proceedings of the Académie des sciences in the French National Library (search item: Comptes Rendus)
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique in Gallica, the digital library of the BnF.
Turnip

Halaman ini berisi artikel tentang salah satu marga Batak Toba. Untuk kegunaan lain, lihat Turnip (disambiguasi).
| Turnip |
| --- | --- |
Tugu persatuan marga Turnip di Simanindo, Samosir.
Aksara Batak: ᯖᯒᯮ᯲ᯉᯇᯪ᯲   (Surat Batak Toba) ᯖᯓᯮ᯳ᯉᯈᯫ᯳   (Surat Batak Simalungun)
Nama marga: Turnip
Nama/ penulisan alternatif: Saragih Turnip   (Batak Simalungun)
Silsilah
Nama istri: Sirumasari Br. Sinaga
Nama anak: 1. Ompu Raja Oloan (Menikah dengan, Paribannya,Siboru Sorta Mulia boru Sinaga) 2. Ompu Raja Banua (Menikah dengan Siboru Pardamean boru Nainggolan Lumbantungkup)
Kekerabatan
Induk marga: Tamba Tua
Persatuan marga: Parna   (bersama seluruh marga keturunan Tuan Sorbadijulu)
Matani aribinsar: Sinaga (Dari Ompu Raja Manise Turnip) Lumbantungkup (dari Ompu Raja Banua Turnip)
Asal
Suku: Batak
Etnis: Batak Toba Batak Simalungun
Daerah asal: Simanindo, Samosir
Turnip (Surat Batak: ᯖᯒᯮ᯲ᯉᯇᯪ᯲) merupakan salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Simanindo, Samosir. Dalam masyarakat Batak Simalungun, marga Turnip merupakan bagian dari marga Saragih.
Tokoh

Beberapa tokoh yang bermarga Turnip, di antaranya adalah:
Anggaraim Elias Saragih Turnip (dikenal sebagai A.E. Saragih Ras), pemimpin revolusi sosial di Simalungun
Martin Susilo Martopo Turnip
Cahaya Mentari

| Cahaya Mentari |
| --- | --- |

Genre:  Drama  Roman  Musikal 
Pembuat: MNC Pictures
Skenario: Fiona Mahdalena
Sutradara: Ai Manaf
Pemeran:  Dewi Perssik  Eza Gionino  Lian Firman  Selvi Kitty  Fay Nabila 
Penggubah lagu tema: Dewi Perssik
Lagu pembuka: "Mentari" oleh Dewi Perssik
Lagu penutup: "Mentari" oleh Dewi Perssik
Penata musik:  Niko Nikanor  Rico Hutajulu 
Negara asal: Indonesia
Bahasa asli: Bahasa Indonesia
Jmlh. musim: 1
Jmlh. episode: 61 (daftar episode)
Produksi
Produser eksekutif:  Emilka  Yudho Indrowiyono 
Produser:  Harli Rusdiantoro  Myrna DP 
Sinematografi: Tono Wisnu
Penyunting:  Andrie  Fernanda  Hamidi  Mucklis  Tito  Oim 
Pengaturan kamera: Multi-kamera
Rumah produksi: MNC Pictures
Distributor: MNC Media
Rilis asli
Jaringan: MNCTV
Rilis: 11 November 2019 (2019-11-11) – 14 Januari 2020 (2020-01-14)
Cahaya Mentari adalah serial televisi Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana 11 November 2019 pukul 19.00 WIB di MNCTV. Serial ini disutradarai oleh Ai Manaf dan dibintangi oleh Dewi Perssik, Eza Gionino, dan Selvi Kitty.
Serial ini memiliki kemiripan dengan sinetron Mimpi Manis yang juga diperankan oleh Dewi Perssik.
Sinopsis

Mentari adalah seorang wanita cantik dengan impian yang besar. Hidupnya di desa dikejar oleh hutang, ia berencana untuk pergi ke Jakarta meninggalkan kampung halamannya untuk mengadu nasib.
Hidupnya selama di Jakarta tak mudah, Mentari mendapatkan banyak rintangan mulai dari kehilangan uangnya dan bertemu dengan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Mentari memiliki sifat yang ceria, mandiri, bertanggung jawab, tegas, dan memiliki talenta dengan suara yang indah dan mampu menyanyi lagu dangdut.
Pemeran

| Pemeran | Peran |
| --- | --- |
Dewi Perssik: Mentari/Cahaya
Eza Gionino: Satria
Lian Firman: Elang
Selvi Kitty: Raya
Fay Nabila: Tiara
Yati Octavia: Widuri
Marchia Pohan: Hana
Hendra OB: N/A
Tahta Perlawanan: Badrun
Kaisha Fridayassie: Pemilik kontrakan
Amank Linggos: N/A
Fajar Gomez: Bima
Jonathan Andriano: Panji
Ery Makmur: N/A
Oline Mendeng: N/A
Keke Soeryo: Iis
Herdin Hidayat: N/A
M.Krisna Wibowo: Haris
Lebby Wilayati: N/A
Angga Wijaya: N/A
Elsya Syarif: Lita
Ihsan Tarore: Fendi
Dwi Andhika: N/A
Rendy Penna: Juragan Bonny
Puy Brahmantya: Istri Juragan Bonny
N/A : Not Available
Pemeran > Kameo

Sheila Marcia sebagai Luna
Pranala luar

Situs web MNC Pictures
Daftar Menteri Pekerjaan Umum Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang Menteri Pekerjaan Umum (1945–2014). Untuk jabatan kiwari, lihat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia.
| Menteri Pekerjaan Umum |
| --- | --- |
Lambang
Petahana Dody Hanggodo sejak 21 Oktober 2024
Anggota: Kabinet Indonesia
Atasan: Presiden Indonesia
Ditunjuk oleh: Presiden Indonesia
Masa jabatan: Tidak ada masa jabatan tetap
Pejabat perdana: Abikoesno Tjokrosoejoso
Dibentuk: 19 Agustus 1945 (1945-08-19)
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Indonesia. Sebelumnya kementerian ini digabungkan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia dari 20 Oktober 2014.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum yang masih hidup

Hingga 2024, mantan Menteri Pekerjaan Umum yang masih hidup, yakni:
Rozik Boedioro Soetjipto
(1999-2000)
(umur 81)
Erna Witoelar
(2000–2001)
(umur 78)
Djoko Kirmanto
(2004–2014)
(umur 81)
Basuki Hadimuljono
(2014–2024)
(umur 70)
1 2 3 4 5 6  Menteri Pekerjaan Umum
↑  Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum
↑  Menteri Pekerjaan Umum/Perhubungan
↑  Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi
1 2  Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
↑  Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga
1 2  Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga
↑  Menteri Pekerjaan Umum dan Energi
↑  Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
↑  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia
Daftar Menteri Perumahan Rakyat Indonesia
Rujukan

1 2  "Daftar Menteri Pekerjaan Umum di website resmi". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-18. Diakses tanggal 2014-08-22.
↑  Kabinet Republik Indonesia Serikat.[pranala nonaktif permanen]
↑  Kabinet Halim.[pranala nonaktif permanen]
Lihat pula

Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
Bantuan langsung tunai

"BLT" beralih ke halaman ini. Untuk roti lapis, lihat BLT (roti lapis).
Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.
Seorang ibu mengambil dana Bantuan Langsung Tunai (cash transfers) di Kantor Pos. BLT adalah sebuah program bantuan uang cuma-cuma di Indonesia yang digalakan pemerintah dalam rangka menyambut kenaikan bahan bakar minyak.
Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.
Sejarah BLT

Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brasil ke-35. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain.
BLT di Indonesia > Asal usul BLT di Indonesia

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.
Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.
Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin.
BLT di Indonesia > Teknis penyaluran BLT di Indonesia

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaran BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah:
Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses.
Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.
Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.
Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial.
BLT di Indonesia > Kontroversi program BLT di Indonesia

Selama penyelenggaraannya, banyak kontroversi berkembang terkait program BLT dari tahun ke tahun. Kontroversi tersebut berkembang dengan beragam anggapan seperti program BLT sebagai alat pendongkrak popularitas jelang pemilu, pembodohan bangsa, dan penambah beban dengan hutang. Konflik yang berjalan pun berkembang menjadi protes dengan demo dari masyarakat, atau perdebatan di kalangan para politikus.
BLT di Indonesia > Kontroversi program BLT di Indonesia > BLT sebagai alat pendongkrak popularitas

Kecurigaan bahwa BLT sebagai alat penarik simpati berkembang karena pemberian BLT selalu bertepatan dengan masa-masa pemilihan umum. Beberapa akademisi maupun kritikus menganggap program BLT yang diselenggarakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah semata-mata demi meningkatkan popularitas partainya yang sedang menurun. Kecurigaan tersebut diucapkan pada sebuah seminar diskusi di Universitas Gadjah Mada:
Kemungkinan besar SBY akan mereplikasi program tersebut untuk dijalankan lagi menjelang pemilu 2014. Replikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk BLT ataupun program sosial populis lainnya guna menaikkan popularitas dan memobilisasi pemilih dalam waktu singkat
Sebelumnya BLT dianggap sukses pada tahun 2005 tepat setelah SBY dilantik menjadi presiden, lalu diwujudkan kembali pada tahun 2009 di saat musim pemilihan presiden. Hingga pada tahun 2013, kecurigaan kembali menguat ketika program BLT kembali digelontorkan tepat menjelang musim pemilu. Hal ini sama seperti pada tahun 2009, hanya saja program tersebut berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Para pengamat pun mengatakan, program BLT sebenarnya tidak diperlukan sebagai kompensasi jelang kenaikan harga BBM, karena masyarakat Indonesia tidak terkena imbas berupa kesulitan ekonomi pasca kenaikan BBM. Program BLT juga disinyalir rawan manipulasi politik dalam hal pengelolaannya. Strategi manipulasi itu mencakup jangka waktu distribusi, jumlah penerima, metode pembagian bantuan, serta landasan hukum yang menyertainya.
BLT di Indonesia > Kontroversi program BLT di Indonesia > Dana BLT dari hutang

Temuan paling kontroversial adalah ketika Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, membeberkan bahwa uang yang diperoleh untuk program BLT ternyata berasal dari hutang. Hal itu dibuktikan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) ketika melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen perjanjian hutang. Mereka juga menemukan bahwa program BLT adalah salah satu program kebijakan yang didesain oleh Bank Dunia dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB), dan Jepang. Komentarnya mengenai program BLT dan hutang adalah:
Langsung atau tidak langsung memang benar BLT adalah hutang. Hanya saja yang jadi pokoknya sekarang bukan asalnya melainkan pemanfaatannya
Meski begitu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie mengatakan tidak semua pembiayaan BLT menggunakan hutang. Lalu, menteri keuangan Sri Mulyani membantah segala tuduhan tersebut. Katanya, program BLT bukan dari hutang, melainkan dari kompensasi kenaikan harga BBM. Sumber pendanaan biaya ini telah berjalan sejak tahun 2005 lalu. Dan, menurutnya, dewan pemeriksa keuangan telah salah memahami laporan keuangan yang diberikan oleh pemerintah mengenai sumber keuangan BLT.
BLT di Indonesia > Kontroversi program BLT di Indonesia > Program BLT tidak mendidik

Selain itu, beberapa pihak mengatakan program BLT juga dianggap sebagai program pembodohan masyarakat yang mengubah mental bangsa menjadi pemalas, peminta-minta, dan manja.
"Program BLT mendidik mental masyarakat menjadi pengemis,"
Uang yang diberikan dari program tersebut juga dapat disalahgunakan oleh rakyatnya sendiri, seperti membeli rokok, minum-minuman, atau hal-hal yang melanggar tujuan utama dari program BLT.
BLT di Indonesia > Kontroversi program BLT di Indonesia > Golongan pendukung BLT

Tetapi, ada juga beberapa kalangan yang mendukung program BLT. Mereka berpendapat program BLT adalah program yang mampu membantu masyarakat miskin. Meskipun tidak berpengaruh langsung dari segi daya beli masyarakat, uang tunai tersebut dapat menjadi tabungan dan modal usaha bagi warga miskin. Jadi program BLT mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat, meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif.
Menteri Perdagangan dan Menteri Pembangunan Nasional mengatakan, program BLT pada tahun 2005 hanya terjadi sekitar lima hingga enam persen kegagalan, sedangkan 95 persen lainnya tepat sasaran. Dan berdasarkan survei atas 56 perguruan tinggi negeri maupun swasta membuktikan bahwa 90 persen penyaluran BLT kepada 19,1 juta warga miskin sukses.
Dukungan serupa terhadap BLT juga disampaikan oleh Anas Urbaningrum, ketua Partai Demokrat ke-3, yang menekankan bahwa program tersebut harus dilihat dari asas manfaat. Dia menambahkan, pandangan ini penting karena untuk mempertahankan daya beli masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama setelah BBM dinaikkan.
"Kalau (ada kenaikan harga) BBM, pasti ada inflasi. Kalau ada inflasi, tentu harga barang naik, maka daya beli rakyat miskin turun. Daya beli yang turun ini harus diobati secara langsung,"
BLT di Indonesia > Kelemahan program BLT di Indonesia

Meskipun program BLT di Indonesia telah banyak dinilai sukses oleh beberapa tokoh, tidak sedikit kritik dan penilaian kurang memuaskan dari beberapa kalangan dari segi teknisnya. Hal yang menyangkut teknis tersebut adalah pertama, pembagian tidak merata disebabkan data yang digunakan adalah data lama. Contoh kasusnya adalah kasus pemberian dana BLT pada tahun 2008 yang tidak merata dan salah sasaran karena data yang digunakan adalah data warga miskin tahun 2005. Kedua, program BLT kerap kali menciptakan peluang korupsi, dengan jalan pemotongan dana bantuan dengan beragam cara. Contohnya penyunatan dana BLT di Pekalongan Jawa Tengah yang dilakukan oleh kelurahan sekitar dengan alasan pemerataan untuk keluarga yang tidak mendapatkan BLT. Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para pengurus tingkat daerah. Buktinya adalah kota Manado Sulawesi Utara dan Kotabaru Kalimantan belum mendapat BLT karena PT Pos Indonesia belum mendapatkan pesan dari presiden. Keempat, jumlah nominal insentif BLT sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesulitan yang dihadapi warga miskin. Uang 100 ribu per bulan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan harian, padahal harga sembako naik. Yang kelima, program BLT disinyalir memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Contohnya, di Cirebon terdapat ratusan kepala desa yang menolak kebijakan pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Manfaat dan kesuksesan program BLT

Bank dunia belum lama ini mengumumkan bahwa baik program BLT bersyarat maupun tak bersyarat memiliki pengaruh positif terhadap aspek kesejahteraan hidup di beberapa negara penyelenggara seperti di kawasan Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Asia. Penurunan angka kurang gizi terjadi pada anak-anak di banyak negara seperti Meksiko, Kolombia, dan Jamaika. Program BLT bersyarat di negara-negara tersebut fokus pada peningkatan gizi anak, karena permasalahan utama di negara tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia dari segi kesehatan. Di Nikaragua misalnya, angka anak dan bayi kekurangan gizi merosot beberapa persen setelah dua tahun program bantuan bernama Red de Protección Social (RPS) diselenggarakan. Selain pada kesehatan, BLT juga mempermudah masyarakat di Amerika Latin dan Afrika sub-Sahara untuk memperoleh makanan yang cukup. Di Etiopia, berkat program sejenis BLT bernama Meket dari Inggris, hampir 75 persen masyarakatnya membeli makanan bergizi seperti daging, minyak, dan gula. Hal yang sama terjadi di Malawi, dengan program serupa bernama Mchinji, masyarakatnya mampu mengkonsumsi daging dan ikan selama 3 hari per minggu di bandingkan rumah tangga yang tidak mendapat program tersebut.
Program bantuan langsung tunai juga bermanfaat untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan; hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan di Amerika Latin dan Afrika. Program BLT di negara tersebut mengutamakan penerimanya adalah perempuan, sehingga hal ini berdampak pada status kontrol dan keputusan keuangan berada di tangan para ibu. Di Meksiko, Peru, dan Ekuador menunjukkan bahwa para wanita penerima program BLT di negara tersebut merasa lebih percaya dirin dalam hal pengambilan keputusan seputar manajemen keluarga. Dan yang lebih utama, posisi mereka menjadi sangat penting dalam keluarga, dan diakui oleh para lelaki.
Manfaat dan kesuksesan program BLT > Manfaat dan Kesuksesan program BLT di Indonesia

Meskipun program BLT di Indonesia sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses. Bank Dunia melaporkan, Indonesia termasuk Negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan Negara lain. Hal ini mereka buktikan dengan laporan triwulanan ketiga pada tahun 2010. Dalam laporan itu mereka berkomentar pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penyaluran ke keluarga sasaran di Indonesia juga dinilai tepat waktu oleh Bank Dunia, dan hal itu berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif.
Selain itu, Menteri Sosial, Bachtiar Hamzah juga menyatakan keberhasilan program BLT sebagai salah satu program yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin. Hal itu dia buktikan dengan bukti bahwa pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35 juga warga miskin. Paskah Suzetta, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga memuji keberhasilan program BLT. Menurutnya BLT dapat menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan.
Jenis lain dari BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), juga diklaim berhasil memenuhi target penyaluran yang mencapai 1,5 juta penerima. Karena sasaran utama dari program ini adalah kaum ibu, program ini menjadi program yang tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memberdayakan kaum perempuan. Karena kesuksesan tersebut, Program PKH yang telah berjalan sejak 2007 tahun itu tetap dilanjutkan hingga tahun 2014.  Sebuah penelitian masif tentang evaluasi PKH di tujuh propinsi di Indonesia merekomendasikan sejumlah hal, yakni landasan pelaksanaan PKH perlu memiliki cara pandang yang lebih tepat mengenai orang miskin, intervensi PKH perlu memperhatikan rantai proses menuju PKH yang efektif berdasarkan hasil riset yang menggunakan analisis jalur (path analysis), perlunya revitalisasi kerja pendamping PKH, pelibatan masyarakat setempat perlu lebih dilibatkan dalam pendataan, serta PKH perlu diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.
Pranala luar

Risnawati Ridwan (2023) "Napak Tilas : Cerita Bersama Program Keluarga Harapan"