SMA Bakti Idhata
Sejarah

Yayasan Bakti Idhata adalah suatu Yayasan pendidikan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Dharma Wanita (IDHATA) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (nama pada waktu itu) pada tanggal 22 Desember 1977. Setelah Idhata Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilebur menjadi Unit Dharma Wanita, maka Yayasan Bakti Idhata dikelola oleh Unit Dharma Wanita. Dalam perkembangannya, Dharma Wanita Persatuan Departemen Pendidikan Nasional merupakan Badan Pendiri Yayasan Bakti Idhata.
Pada awalnya, yaitu tahun 1978/1979, Yayasan Bakti Idhata menyelenggarakan sekolah setingkat TK, SMP dan SMA Bakti Idhata. Hal ini dilakukan mengingat banyak putra-putri karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada waktu itu tidak mendapat sekolah di sekolah negeri. Pada awalnya, Kepala Sekolah dan tenaga pengajarnya merupakan pegawai Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada tahun 1979/1980, TK, SMP dan SMA Bakti Idhata diasuh oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Setiadi, sebagai Kepala Sekolah. Sekolah TK, SMP dan SMA Bakti Idhata menerapkan pembelajaran dengan sistem modul sama dengan PPSP yang diselenggarakan oleh IKIP. Mulai tahun 1981/192, SMP dan SMA. Mulai tahun 1981/1982, SMP dan SMA Bakti Idhata menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum tahun 1975.
Pada saat Prof. Dr. Setiadi menjadi kepala sekolah TK, SMP dan SMA Bakti Idhata, Ibu Setiadi adalah Ketua Yayasan Bakti Idhata periode tahun 1978 s.d 1981 (pengurus Yayasan Bakti Idhata berganti setiap empat tahun sekali).
Sejak kepengurusan yang pertama sampai dengan tahun 1998, Yayasan Bakti Idhata telah tujuh kali berganti kepengurusan.
Sekitar tahun 1996/1997, ketika jumlah siswa SMA mencapai titik tertinggi yaitu 650 siswa, dari segi finansial untuk operasional sekolah tampak tidak ada masalah, namun justru jumlah siswa yang banyak tersebut menjadikan masalah baru yaitu rawan perkelahian siswa. Hari Jum'at dan Sabtu merupakan hari-hari yang rawan perkelahian.
Pada tahun 1997/1998, kasus perkelahian SMA Bakti Idhata menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada waktu itu, Direktur Sekolah Swasta ditugasi Bapak Dirjen untuk melakukan studi intern sekolah/Yayasan mencari tahu penyebab kerawanan-kerawanan tersebut serta memberikan rekomendasi penyelesainnya. Direktur Sekolah Swasta mengirim dua pejabat eselon tiganya dan selama dua minggu mengobservasi dan melakukan pengumpulan data dan informasi tentang sekolah dan Yayasan Bakti Idhata.
Salah satu rekomendasi dari Direktur Sekolah Swasta yang kenduian diterima oleh Badan Pendiri adalah agar diadakan pergantian Ketua Yayasan yang dijabat secara ex officio oleh istri Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini dimaksudkan agar Yayasan Bakti Idhata mempunyai akses dengan dinas sehingga kebijakan-kebijakan tentang sekolah dari Pemerintah dapat diketahui oleh Yayasan. Sebagai realisasi rekomendasi yang diterima oelh Ketua Badan Pendiri tersebut, dilakukan pergantian pengurus dengan Istri Direktur Jenderal Dikdasmen sebagai ketua. Agar ketentuan Ketua Yayasan selanjutnya dijabat secara ex-officio, maka Anggaran Dasar (AD) Yayasan Bakti Idhata diperbaharui dan intuk pertamakalinya selama 22 tahun berdiri Yayasan Bakti Idhata memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) pada tahun 1999 yang kemudian ditinjaklanjuti dengan pergantian kepengurusan.