Comite voor het Javaansche Nationalisme
Nasionalisme Kejawen sebagai Anti-Islamisme

Salah satu karakteristik paling kuat yang muncul dalam nasionalisme Jawa adalah adanya sikap anti-Islamisme yang terkadang terlihat dengan jelas dalam berbagai bentuk ekspresi politik maupun budaya. Hal ini mencerminkan ketegangan yang ada antara upaya untuk membangun identitas Jawa yang terpisah dari pengaruh luar, terutama pengaruh Islam, dan pengaruh kebudayaan dan agama yang datang melalui masa kolonial. Salah satu contoh konkret dari sentimen anti-Islam ini dapat ditemukan dalam kasus 'penistaan' agama pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia, yang terjadi pada terbitan Januari 1918 dalam majalah Djawi Hisworo. Di dalam terbitan tersebut, terdapat sebuah tulisan yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang penghisap candu, sebuah penggambaran yang sangat kontroversial dan memicu kemarahan di kalangan umat Muslim. Penggambaran tersebut, yang sangat merendahkan simbol-simbol suci Islam, tampaknya merupakan sebuah ekses dari menguatnya sentimen nasionalis Jawa yang berkembang pada masa itu, melalui gerakan revivalisme budaya Jawa yang bertujuan untuk menghidupkan kembali tatanan peradaban masa lalu yang dianggap lebih luhur. Dalam konteks ini, para pendukung kebudayaan Jawa, khususnya kaum Kejawen, melihat kedatangan Islam di pulau Jawa sebagai sebuah titik balik yang menandai kemunduran dalam sejarah kebudayaan mereka. Bagi kaum Kejawen, masa sebelum kedatangan Islam, yaitu era kejayaan kerajaan Majapahit, dipandang sebagai puncak dari peradaban Jawa yang murni dan unggul, di mana tatanan sosial, budaya, dan spiritual masyarakatnya lebih harmonis dan teratur. Kedatangan Islam, yang membawa pengaruh luar dengan sistem nilai dan budaya yang berbeda, dianggap oleh mereka sebagai faktor yang mengubah dan bahkan merusak tatanan peradaban yang telah mapan, sehingga menciptakan jarak yang signifikan antara masyarakat Jawa dan identitas agama yang baru.
Meskipun agama Islam yang berkembang di kalangan kraton Jawa, khususnya di Mataram, sering kali dianggap sebagai versi sinkretis, yang lebih banyak mencerminkan proses asimilasi ajaran Islam ke dalam tradisi Hindu-Jawa yang lebih tua, tetap terdapat ketegangan yang mendalam, baik dari segi kultural maupun politis, antara penguasa Mataram dengan daerah-daerah taklukan di pesisir yang mayoritas penduduknya menganut ajaran Islam yang lebih murni dan terpisah dari tradisi Jawa. Agama Islam yang ada di kraton Mataram sering kali berbaur dengan berbagai elemen lokal dan kepercayaan animisme, sehingga menciptakan bentuk Islam yang lebih fleksibel dan lebih cocok dengan adat serta kebiasaan masyarakat Jawa pada umumnya. Namun, di sisi lain, di pesisir, khususnya di daerah-daerah seperti Gresik, Demak, dan Banten, Islam berkembang dalam bentuk yang lebih murni, dengan pengaruh yang lebih besar dari ajaran Islam tradisional yang datang langsung dari dunia Islam, tanpa banyak terpengaruh oleh adat dan kebudayaan Hindu-Jawa yang lebih tua. Kondisi inilah yang menumbuhkan ketegangan antara kekuatan politik yang berada di dalam kraton, yang merasa lebih terikat pada nilai-nilai tradisi Jawa, dan kekuatan Islam di pesisir yang lebih mengedepankan ortodoksi ajaran agama.
Beberapa pemberontakan dan konflik internal yang terjadi di Mataram seringkali melibatkan kekuatan Islam sebagai oposisi yang menantang kekuasaan lokal. Salah satu contoh yang menonjol adalah perlawanan Raden Trunojoyo dari Madura pada akhir abad ke-17. Raden Trunojoyo, yang beraliansi dengan panembahan Kajoran dan penguasa Giri Kedaton di Gresik, menggambarkan ketegangan antara para penguasa kraton yang mengadaptasi Islam secara lebih luwes dan masyarakat pesisir yang mempertahankan ajaran Islam yang lebih murni. Pemberontakan ini mencerminkan konflik antara dua pemahaman agama yang berbeda dan menunjukkan ketidakpuasan dari kalangan Islam yang lebih murni terhadap dominasi kekuasaan yang dianggap terlalu kompromistis dalam soal agama. Ketegangan semacam ini berlanjut hingga masa-masa berikutnya, salah satunya pada Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dalam perlawanan ini, Diponegoro menjalin aliansi strategis dengan kalangan ulama dan mengklaim dirinya sebagai 'khalifah' yang mirip dengan model pemerintahan Turki Ottoman, dengan tujuan untuk menyatukan kembali Jawa yang telah terpecah belah oleh dominasi kolonial Belanda. Dalam konteks ini, Diponegoro tidak hanya berperang melawan penjajahan Belanda, tetapi juga berusaha mengembalikan tatanan Islam yang lebih murni dan menantang pengaruh Islam sinkretis yang berkembang di kraton. Konflik-konflik ini, baik yang terjadi pada masa pemerintahan Mataram maupun pada masa Perang Jawa, menggambarkan adanya ketegangan yang tak terhindarkan antara dua bentuk Islam yang berbeda, serta antara tradisi lokal Jawa dan ajaran Islam yang datang dari luar.
Meskipun antagonisme antara Islam dan Kejawen telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa gagasan tentang revivalisme kebudayaan Jawa pra-kolonial, yang mulai muncul dan berkembang, sedikit banyak bersumber dari kalangan orientalis Eropa. Proses ini dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Sir Stamford Raffles yang menginisiasi proyek sejarah Jawa kuno, yang bertujuan untuk menggali dan mengabadikan kejayaan kebudayaan Jawa sebelum kedatangan Islam. Proyek Raffles ini tidak hanya memperkenalkan imaji tentang kemegahan peradaban Jawa pada masa lalu, tetapi juga membuka pintu bagi wacana-wacana keilmuan kolonial yang terus mereproduksi gagasan tersebut dalam berbagai bentuk. Di dalam wacana-wacana ilmiah yang diproduksi oleh sarjana-sarjana Eropa, Jawa digambarkan sebagai sebuah peradaban yang gemilang, dengan puncak kejayaannya sebelum kedatangan Islam, yang dipandang sebagai faktor eksternal yang mengubah dan meruntuhkan tatanan sosial dan budaya Jawa yang telah mapan.
Seiring berjalannya waktu, berbagai proyek yang dikenal dengan istilah 'Javanologi' ini semakin berkembang, dengan banyaknya penelitian yang melibatkan kalangan orientalis Eropa yang semakin terfokus pada pengkajian sejarah, seni, bahasa, dan budaya Jawa. Tidak hanya itu, proyek-proyek ini mulai melibatkan kalangan priyayi berpendidikan tinggi yang merasa tertarik dengan gagasan-gagasan tersebut, yang selanjutnya menjadi salah satu faktor utama munculnya nasionalisme Kejawen di tahun 1910-an dan awal 1920-an. Ketertarikan kalangan priyayi terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh para orientalis Eropa ini kemudian mendorong mereka untuk mengeksplorasi dan menggali kembali warisan budaya Jawa dengan tujuan memperkuat identitas dan posisi sosial mereka di tengah dominasi kolonial Belanda. Seiring dengan hal tersebut, kalangan aristokrasi Jawa melihat kebijakan asosiatif yang digagas oleh politik Etis kolonial sebagai sebuah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan emansipasi sosial dan kultural masyarakat Jawa. Mereka mulai menganggap bahwa kebangkitan kembali kebudayaan dan peradaban Jawa adalah sebuah kesempatan emas untuk melepaskan diri dari belenggu penindasan kolonial, sekaligus untuk mempertegas kembali posisi mereka sebagai kelompok elit dalam masyarakat.
Namun, di sisi lain, kelompok aristokrasi ini semakin merasa terancam oleh kebangkitan politik Islam yang semakin kuat dan meluas. Mereka melihat gerakan Islam, yang dikenal dengan sifat egaliter dan semangat kolektifnya, sebagai suatu ancaman yang serius terhadap tatanan sosial yang sudah mapan, di mana struktur feodal dan tradisi kebangsawanan Jawa memegang peranan yang sangat penting. Keberadaan gerakan Islam yang mengusung prinsip persamaan dan solidaritas di antara sesama umat manusia, dianggap oleh kelompok ini sebagai sesuatu yang mengancam status quo yang telah mereka bangun selama berabad-abad, di mana kedudukan mereka sebagai bangsawan dan penguasa lokal tidak pernah dipertanyakan. Oleh karena itu, meskipun pada satu sisi kebangkitan kebudayaan Jawa menjadi hal yang mereka dukung, namun pada sisi lainnya, mereka merasakan ketidaknyamanan dengan adanya pengaruh gerakan Islam yang dianggap sebagai elemen asing yang tidak sejalan dengan tatanan tradisional Jawa yang telah mereka perjuangkan.
Sementara itu, para nasionalis Kejawen, yang sering kali mengembangkan sikap berlawanan dengan kaum Islamis, menunjukkan sikap yang cenderung lebih bersahabat dengan kalangan Kristen, termasuk Katolik. Sejak abad ke-19, telah berkembang suatu varian 'Kristen Jawa' yang memiliki akar kuat di kalangan masyarakat Kejawen, sebuah bentuk Kristen yang tidak hanya mengadaptasi ajaran-ajaran Kristiani, tetapi juga mengasimilasi nilai-nilai lokal dan tradisi Kejawen yang sudah ada sebelumnya. Gerakan ini, yang sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan misionaris Kristen di Jawa, mampu menarik minat sebagian masyarakat Kejawen yang merasa bahwa ajaran Kristen yang disajikan dalam kerangka yang lebih lokal dan bersifat akulturatif dapat lebih mudah diterima dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, ada pula perkembangan berbagai perkumpulan 'kebatinan' Barat yang juga memperoleh perhatian dari kalangan Kejawen, khususnya Perhimpunan Teosofi dan Vrijmetselarij (Freemasonry), yang memperkenalkan ajaran spiritualitas Barat dengan nuansa yang lebih filosofis dan terbuka terhadap pemahaman ketimuran yang sudah berkembang di Jawa.
Mungkin saja, keberhasilan pengaruh ini tidak terlepas dari semangat 'orientalis' yang dimiliki oleh para intelektual dan misionaris Eropa pada saat itu, yang berusaha untuk mempresentasikan doktrin Kristiani maupun berbagai bentuk spiritualitas Barat lainnya dalam bingkai pemahaman yang lebih lokal dan sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Hal ini membuat ajaran-ajaran tersebut lebih mudah diterima dan lebih cocok dengan pola pikir serta budaya masyarakat Jawa, yang dikenal dengan keterbukaannya terhadap adaptasi dan transformasi. Dengan pendekatan seperti ini, aliansi antara kaum Kejawen dan kalangan Kristen, termasuk Katolik, terus berkembang dan bahkan memperkuat hubungan tersebut. Aliansi ini tidak hanya terjalin dalam lingkup sosial dan budaya, tetapi juga dalam ranah politik. Hal ini terlihat jelas pada masa awal pembentukan Orde Baru, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mendepolitisasi kalangan Islamis dan menekan oposisi Islam yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas politik.
Represi terhadap kalangan Islamis ini semakin meningkat pada tahun 1970-an dan memuncak dalam peristiwa Tanjung Priok pada September 1984, yang menjadi salah satu titik puncak dari ketegangan politik antara pemerintah Orde Baru dan kelompok Islamis. Dalam periode tersebut, beberapa kelompok think-tank atau pengambil kebijakan yang berperan di belakang layar, seperti CSIS (Center for Strategic and International Studies), terbukti melibatkan kalangan aktivis Kristen dan Katolik-Jesuit, di samping kalangan Kejawen. Keterlibatan ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kalangan Kejawen dan kelompok-kelompok intelektual Kristen dalam merumuskan kebijakan negara, khususnya dalam menghadapi ancaman dari kelompok Islamis yang semakin memperjuangkan kepentingannya dalam kancah politik nasional.