stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
SMA Negeri 2 Madiun
Profil > Organisasi Siswa

Majelis perwakilan kelas (MPK)
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
Pramuka (Pandu SMADA)
Sie Kerohanian Islam (SKI)
Christian Student Fellowship
Alumni

Beberapa alumni terkenal yang pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Madiun antara lain sebagai berikut:
Ario Sunar Baskoro (Profesor bidang Pengelasan dan Mekatronika di Teknik Mesin Universitas Indonesia)
Budi Hariswanto
Djoko Suyanto (Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Bersatu II)
Inda Raya Ayu Miko Saputri (Wakil Wali Kota Madiun periode 2018-2023)
Prof. Dr. Sudigdo Adi., dr., SpKK (K)., FINSDV., FAADV (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009)
Suhardi Somomoeljono (Advokat)
Pranala luar

Situs resmi SMA Negeri 2 Madiun
| l b Daftar sekolah menengah atas di Indonesia menurut provinsi |
| --- | --- |
Sumatra:  Aceh  Bengkulu  Jambi  Kepulauan Riau  Kepulauan Bangka Belitung  Lampung  Riau  Sumatera Barat  Sumatera Selatan  Sumatera Utara 
Jawa:  Banten  Jakarta  Jawa Barat  Jawa Tengah  Jawa Timur 
Nusa Tenggara:  Bali  Nusa Tenggara Barat  Nusa Tenggara Timur 
Kalimantan:  Kalimantan Barat  Kalimantan Selatan  Kalimantan Tengah  Kalimantan Timur  Kalimantan Utara 
Sulawesi:  Gorontalo  Sulawesi Barat  Sulawesi Selatan  Sulawesi Tengah  Sulawesi Tenggara  Sulawesi Utara 
Maluku:  Maluku  Maluku Utara 
Papua:  Papua  Papua Barat  Papua Barat Daya  Papua Pegunungan  Papua Selatan  Papua Tengah 
↑  Rakyat, Indonesia Dewan Perwakilan (2004). Profil dan program anggota DPR-RI, 2004-2009. Media Center, Komisi Pemilihan Umum.
Moazzam Malik

Moazzam Malik
Moazzam Tufail Malik (lahir 29 Mei 1967
) adalah diplomat Inggris yang lahir dan besar di London. Memiliki garis keturunan Pakistan, lulusan Universitas Oxford ini adalah Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste dari Oktober 2014 hingga Juni 2019. Pada 18 Desember 2014, ia menyerahkan surat kepercayaan dari Ratu Elizabeth II pada Presiden Joko Widodo untuk meresmikan statusnya sebagai Duta Besar.
Untuk melancarkan tugasnya selama di Indonesia, ia pun sempat belajar Bahasa Indonesia selama 6 bulan pada 2014. Selama 5 bulan ia belajar di London sedangkan selama 1 bulan ia belajar di Yogyakarta.
Kemudian, ia digantikan oleh Owen Jenkins yang mulai menjabat pada Juli 2019.
Karier

Dari tahun 2003 hingga 2005, Malik tercatat sebagai Ketua Sekretaris Pribadi untuk Baroness Valerie Amos dan pernah bekerja untuk Hilary Benn MP, Menteri Pembangunan Internasional Inggris. Pada 2006, dengan judul "Menjadikan Pemerintah Bekerja untuk Kaum yang Membutuhkan", ia terlibat sebagai pemimpin proses pembentukan UK White Paper 2006 tentang pembangunan internasional. Lalu pada 2006 hingga 2010, Malik menjabat sebagai Direktur Jenderal di Departemen Pembangunan Internasional Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tugasnya tak hanya mengatasi isu-isu konflik dan kemanusiaan, melainkan juga harus melakukan reformasi multilateral, mengelola hubungan Inggris dengan sistem pembangunan PBB bahkan hingga membuat kebijakan terkait isu-isu konflik dan keamanan.
Kariernya pada 2010 hingga 2013 pun tak jauh berbeda. Ia masih menjadi Direktur Departemen Pembangunan Internasional Inggris seperti sebelumnya. Namun kali ini adalah untuk Stabilisasi dan Asia Barat. Dengan anggaran sebesar 750 juta dolar, ia bertugas pada wilayah-wilayah di Asia Barat seperti Pakistan, Tajikistan, Kyrgystan dan Afghanistan. Ia juga harus melaksanakan berbagai program di Asia Selatan dan Tengah serta merupakan Unit Stabilisasi Inggris dalam menangani isu-isu konflik dan keamanan. Selain itu Malik juga pernah menjadi peneliti di London School of Economics dan Overseas Development Institute, penasehat untuk kebijakan moneter dan devisa di Central Bank of Uganda, menjalankan sebuah bisnis produksi mesin dan sebuah LSM regenerasi perkotaan di London dan konsultan ekonomi yang bekerja untuk klien-klien korporasi Inggris, salah satunya adalah Bank Dunia.
Kontroversi

Pada Sabtu, 18 November 2017 Moazzam Malik menulis kicauan di twitter, "Selama perjalanan ke Papua kami menyewa 12 mobil. Tidak ada satupun sopirnya yang asli Papua. Apakah mereka berhak mendapatkan pekerjaan?". Kicauan tersebut menuai kontroversi dari warganet dan langsung diperbincangkan di linimasa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Danhil Anzar Simanjuntak mengkritiknya dengan menilai bahwa kicauan tersebut tidak pantas karena terkesan menyudutkan Indonesia. Ia pun menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar menegur Malik atas kicauannya. Namun berbeda dengan sebagian besar warganet yang mempermasalahkannya, anggota Komisi I DPR Martin Hutabarat justru menilai bahwa Indonesia perlu berterima kasih atas kicauan Malik. Menurut Martin, itu artinya ada negara sahabat yang mengingatkan Indonesia bahwa Indonesia harus menghadapi tantangan besar berupa masalah kesenjangan di Papua.
Mengetahui banyak kecaman yang ditunjukan kepadanya atas kicauan yang ditulisnya, pada hari yang sama pada pukul 21.00 WIB ia pun menulis permintaan maaf di twitter sembari melakukan retweet terhadap berita media nasional yang berjudul "Menurut Pemerintah Inggris, Papua sudah final jadi bagian dari NKRI."
Pranala luar

Kedutaaan Inggris untuk Indonesia
Twitter Moazzam Malik
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman

| Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman سفارة الجمهورية الإندونيسية عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية،  |
| --- | --- |

Koordinat: 31°56′51″N 35°52′26″E﻿ / ﻿31.94751°N 35.873951°E﻿ / 31.94751; 35.873951
Lokasi:  Amman, Yordania
Alamat: 13 Ali Seedo Al-Kurdi Street Amman, Yordania
Duta Besar: Ade Padmo Sarwono
Yurisdiksi:  Yordania  Palestina
Situs web: kemlu.go.id/amman
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman (KBRI Amman) (bahasa Arab: سفارة الجمهورية الإندونيسية عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية،) adalah misi diplomatik Republik Indonesia untuk Kerajaan Hasyimiyah Yordania dan merangkap sebagai perwakilan Indonesia untuk Negara Palestina. Duta besar Indonesia pertama untuk Yordania adalah Zainul Yasni (1985–1988). Sementara duta besar saat ini adalah Ade Padmo Sarwono yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2021.
Sejarah

Hubungan diplomatk antara Indonesia dengan Yordania dimulai pada tahun 1950, namun baru pada tahun 1985 Indonesia membuka kedutaan besar di Amman. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Palestina dimulai sejak tanggal 19 Oktober 1989. KBRI Amman merangkap sebagai perwakilan Indonesia untuk Palestina sejak tanggal 1 Juni 2004.
Daftar duta besar

Artikel utama: Daftar Duta Besar Indonesia untuk Yordania
| No>  | Foto | Nama | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Merangkap | Diangkat oleh | Diangkat oleh | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zainul Yasni | 1985 | 1988 |  |   | Soeharto |  |
| 2 |  | Sumaryo Suryokusumo | 1988 | 1991 |  |   | Soeharto |  |
| 3 |  | Muhammad Hasan Adamy | 1991 | 1995 |  |   | Soeharto |  |
| 4 |  | Eddy Sumantri | 1995 | 1999 |  |   | Soeharto |  |
| 5 |  | Edhi Murti Sunoko | 1999 | 2002 |  |  |  |  |
| 6 |  | Ribhan Abdul Wahab | 2003 | 2006 | Palestina |   | Megawati Soekarnoputri |  |
| 7 |  | Zainulbahar Noor | 2009 | 2012 | Palestina |   | Susilo Bambang Yudhoyono |  |
| 8 |  | Teguh Wardoyo | 2013 | Januari 2017 | Palestina |   | Susilo Bambang Yudhoyono |  |
| 9 |  | Andy Rachmianto | 13 Maret 2017 | Agustus 2020 | Palestina |   | Joko Widodo |  |
| 10 |  | Ade Padmo Sarwono | 25 Oktober 2021 Kredensial: 6 Maret 2022 (Yordania) | Petahana | Palestina |   | Joko Widodo |  |
Lihat pula

Daftar Duta Besar Indonesia
Daftar perwakilan diplomatik Indonesia
Hubungan Indonesia dengan Yordania
Hubungan Indonesia dengan Palestina
Hubungan Indonesia dengan Israel
Metis (satelit)

Artikel ini bukan mengenai asteroid bernama 9 Metis.
Untuk kegunaan lain, lihat Metis.
| --- | --- |
Gambar diambil oleh Solid State Imager dari pesawat luar angkasa Galileo di antara bulan November 1996 dan Juni 1997
Penemuan
Ditemukan oleh: Stephen Synnott
Tanggal penemuan: 4 Maret 1979
Ciri-ciri orbit
Periapsis: 127.974 km
Apoapsis: 128.026 km
Jari-jari orbit rata-rata: 128.000 km (1,792 RJ)
Eksentrisitas: 0,0002
Periode orbit: 0,294780 h (7 jam 4,5 menit)
Kecepatan orbit rata-rata: 31.501 km/s
Inklinasi: 0.06° (terhadap khatulistiwa Jupiter)
Satelit dari: Jupiter
Ciri-ciri fisik
Dimensi: 60 × 40 × 34 km
Jari-jari rata-rata: 21,5±2,0 km
Luas permukaan: ≈ 5800 km2
Volume: ≈ 42.700 km3
Massa: 1,2×1017 kg
Massa jenis rata-rata: 3 g/cm3
Periode rotasi: sinkron
Kemiringan sumbu: 0
Albedo: 0,061±0,003
Suhu: ≈ 123 K
 
Gambar Metis yang diambil oleh Galileo
Metis (bahasa Yunani: Μήτις), juga dikenal sebagai Jupiter XVI, sebelumnya bernama S/1979 J 3, adalah satelit Jupiter terdalam yang diketahui. Metis ditemukan pada tahun 1979 oleh Stephen P. Synnott dalam gambar yang diambil oleh Voyager 1, dan dinamai dengan nama sekarang pada tahun 1983 berdasarkan istri pertama Zeus, Metis. Pengamatan tambahan dilakukan pada awal tahun 1996 dan bulan September 2003 oleh pesawat Galileo yang mengambil foto dari permukaan satelit tersebut. Kemudian, Juno juga melakukan pengambilan citra tambahan terhadap Metis dan Adrastea, meskipun tujuan utama Juno adalah mengobservasi Jupiter.
Metis terkunci secara pasang surut dengan Jupiter, dan bentuknya sangat ireguler dan asimetris, dengan ukuran sebesar 60×40×34 km. Salah satu diameter Metis memiliki panjang dua kali lipat dibanding diameter terpendeknya. Metis, dengan perkiraan kasar, memiliki luas permukaan antara 5,800 dan 11,600 kilometer persegi (kurang lebih 8,700). Metis diperkirakan memiliki massa jenis sekitar 0,86 g/cm3, mirip seperti Amalthea. Massanya pula diperkirakan berukuran sekitar 3,6×1016 kg. Diperkirakan bahwa Metis terdiri dari es dengan porositas 10–15%.
Permukaan Metis sangat berkawah-kawah, gelap, dan tampak berwarna kemerahan, serta memiliki materi yang tidak sama di permukaan bagian yang menghadap dan menjauhi Jupiter. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari belahan yang menghadap Jupiter sering mendapat tumbukan dari objek luar angkasa. Metis mengorbit Jupiter pada jarak sekitar 128,000 km (1,79 kali jari-jari Jupiter). Orbit Metis memiliki eksentrisitas (~0.0002) dan inklinasi (~ 0.06°) yang sangat kecil elatif terhadap khatulistiwa Jupiter.
Metis dikenal sebagai satu dari dua satelit yang mengorbit Jupiter dalam waktu yang lebih pendek daripada hari Jupiter (waktu yang dibutuhkan Jupiter untuk berotasi sekali). Satelit lainnya, yaitu Adrastea. Metis mengorbit di tengah-tengah cincin utama Jupiter, dan diperkirakan bahwa Metis merupakan kontributor terbesar untuk materi pada cincin Jupiter.
Bersama Metis, Jupiter untuk saat ini diketahui memiliki 79 satelit.
Pranala luar

http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Jupiter&Display=Moons Diarsipkan 2013-07-06 di Wayback Machine.
http://alienworlds.southwales.ac.uk/jovianMoons.html Diarsipkan 2013-10-05 di Wayback Machine.
http://www.orbitsimulator.com/gravity/articles/joviansystem.html
Metis Profile Diarsipkan 2007-11-09 di Wayback Machine. by NASA's Solar System Exploration
| l b Satelit Jupiter |
| --- | --- |
Diurutkan dari jarak yang terdekat dengan Jupiter. Sebutan sementara ditulis miring.
Satelit dalam (4):  Metis  Adrastea  Amalthea  Thebe 
Satelit Galileo (4):  Io  Europa  Ganimede  Kalisto 
Kelompok Themisto (1):  Themisto 
Kelompok Himalia (9):  Leda  Ersa  Himalia  S/2018 J 2  Pandia  Lysithea  Elara  S/2011 J 3  Dia 
Kelompok Carpo (2):  S/2018 J 4  Carpo 
Kelompok Valetudo (1):  Valetudo 
Kelompok Ananke (25):  Euporie  Jupiter LV  S/2021 J 1  Eupheme  Jupiter LII  Jupiter LIV  Mneme  Euanthe  S/2003 J 16  Harpalyke  Orthosie  Helike  Praxidike  Jupiter LXIV  S/2003 J 12  Jupiter LXVIII  Thelxinoe  Thyone  S/2003 J 2  Ananke  Iocaste  Hermippe  S/2021 J 2  S/2021 J 3  Jupiter LXX 
Kelompok Carme (28):  S/2016 J 3  S/2018 J 3  S/2021 J 5  Pasithee  Jupiter LXIX  S/2003 J 24  Chaldene  S/2021 J 4  Jupiter LXIII  Isonoe  Kallichore  Erinome  Kale  Eirene  Aitne  Eukelade  Arche  Taygete  Jupiter LXXII  Carme  Herse  Jupiter LXI  Jupiter LI  S/2003 J 9  Jupiter LXVI  Kalyke  S/2021 J 6  S/2003 J 10 
Kelompok Pasiphae (18):  Philophrosyne  Eurydome  Jupiter LVI  S/2003 J 4  Jupiter LXVII  Hegemone  Pasiphae  Sponde  Megaclite  Cyllene  S/2016 J 4  Sinope  Jupiter LIX  Aoede  Autonoe  Callirrhoe  S/2003 J 23  Kore 
 Cincin Jupiter  Karya fiksi
Kebebasan beragama di Indonesia

Artikel ini merupakan kajian kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia dari sudut pandang akademis dan sejarah serta berlandaskan referensi yang faktual. Artikel ini tidak berkaitan dengan ideologi agama yang menyangkut iman dan kepercayaan dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu.
Dasar hukum

Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama khusus untuk enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama selain keenam agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh Pasal 29 (2) UUD 1945 selama tidak melanggar hukum Indonesia. Konstitusi dan hukum yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia adalah sebagai berikut:
Dasar hukum > UUD 1945

Informasi lebih lanjut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Versi berikut merupakan versi UUD 1945 setelah perubahan, khususnya amendemen kedua yang berkaitan dengan pasal-pasal berikut.
BAB XA. HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28E
Pasal 28I
BAB XI. AGAMA

Pasal 29
Pasal-pasal tersebut di atas penerapannya dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain yang diatur dalam pasal 28J sebagai berikut:
Dasar hukum > Ketetapan MPR tentang Pancasila

Informasi lebih lanjut: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Butir-butir pengamalan Pancasila diuraikan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjadi 36 butir, khusus Sila Pertama diuraikan menjadi 4 butir. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) menguraikan kembali ke-36 butir tersebut pada tahun 1995 menjadi 45 butir, 7 diantaranya merupakan butir Sila Pertama sebagai berikut:
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Pada tahun 1998, TAP MPR No. II/MPR/1978 beserta penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dicabut melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan alasan politis yaitu penghapusan produk Orde Baru. Penghapusan ini dinilai sebagai suatu kesalahan karena menyebabkan konflik SARA menjadi tidak terbendung. Di sisi lain, wacana penetapan kembali Pancasila sebagai asas tunggal ditentang oleh sebagian Ormas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Ormas (2012) karena sempat menimbulkan ketegangan antara ormas dengan pemerintah Orde Baru yang dinilai represif. Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Andry Dewanto (2016), berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak mengesahkan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan paham Pancasila. Ketua Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf (2016), juga menyatakan bahwa ajaran yang ingin mengubah ideologi Pancasila sangat tidak bisa dimaafkan.
Dasar hukum > Peraturan perundangan lain

1. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 4. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."
Pasal 22 (1). "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
Pasal 22 (2). "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
2. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 80. "Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya."
Pasal 185 (1). "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 80 ... dikenakan sanksi pidana penjara ... dan/atau denda ... .
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 175. "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."
Orde Lama (1945–1965)

| Tahun | Lokasi | Konflik | Dampak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1955-1964 | Jawa Barat,  Aceh,  Jawa Tengah,  Sulawesi Selatan,  Kalimantan Selatan | Pemberontakan Darul Islam (Negara Islam Indonesia) antara tahun 1942-1962 (hingga 1965 di Sulawesi Selatan) dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. | 1. Dua gereja dirusak (1955-1964).  2. Islam radikal dipandang sebagai ekstrem kanan.  3. Salah satu faktor munculnya GAM (1976) oleh menteri LN NII.  4. Munculnya gerakan bawah tanah separatis Islam hingga Orde Reformasi. |
| 1948 | Surakarta,  Madiun | Pemberontakan PKI 1948 merupakan pergerakan politik tetapi memiliki dampak penyerangan dan pembunuhan terhadap kaum santri (Masyumi) yang selanjutnya terjadi aksi balas dendam terhadap kaum abangan di Surakarta. | 1. Permusuhan Masyumi terhadap PKI.  2. PKI dipandang sebagai ekstrem (pemberontak) kiri. |
| 1952 | Indonesia | Pertambahan jumlah aliran kepercayaan baru menurut data Departemen Agama (1951-1965) mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kesesatan. Pada tahun 1952, Departemen Agama mengajukan definisi minimum tentang agama yaitu: "ada nabi, memiliki kitab suci, dan ada pengakuan internasional". Hal ini berdampak aliran-aliran kepercayaan tidak diakui sebagai agama. | Usulan Depag dicabut karena memperoleh oposisi dari Hindu Bali. |
| 1961 | Indonesia | Untuk menghindari disintergrasi akibat banyaknya aliran agama baru, Departemen Agama mengajukan bahwa agama harus mempunyai kitab suci, nabi, kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa, dan suatu sistem hukum bagi para penganutnya. Dari berbagai aliran agama yang ada, hanya enam agama yang berhasil memenuhi kriteria tersebut, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan ditegaskan kembali dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965. | Perlindungan terhadap 6 agama resmi tetapi agama-agama asli Nusantara tidak memperoleh pengakuan sebagai agama di Indonesia, melainkan sebagai kebudayaan. |
Reformasi (1998–sekarang)

Suasana kebebasan pada Orde Reformasi dimanfaatkan orang atau golongan untuk kepentingan dan menurut tafsiran masing-masing. Semenjak Orde Baru berakhir, era kebebasan di Indonesia meluas, demikian pula dengan militansi agama. Pemerintah dinilai tidak menanggapi dengan tegas saat terjadi intoleransi keagamaan, seperti kekerasan, intimidasi, dan sebagainya. Bahkan, peristiwa pengeboman semakin marak semenjak Orde Baru berakhir. Temuan peneliti LIPI menyebutkan penyebaran paham radikal meningkat di kalangan anak muda setelah reformasi.
Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaluddin Rakhmat, mengatakan bahwa intoleransi keberagamaan disebabkan oleh keinginan kelompok mayoritas untuk dominan. Ia berkesimpulan bahwa paham Islam dan Kristen yang dominan selalu cenderung tidak toleran. Jalaluddin Rakhmat juga menyebutkan survei bahwa wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku adalah yang paling toleran sementara Jawa Barat yang paling tidak toleran. Sebagaimana laporan Komnas HAM dalam Kongres Kebebasan Beragama (2016), Jawa Barat tetap menjadi lokasi tertinggi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama.
Menurut survei Pew Research Center (2010), Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang tingkat penghambatan dan kekerasan terhadap praktik keagamaannya sangat tinggi. Survei yang sama menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 11 negara yang memiliki kekerasan sosial keagamaan tertinggi.
Semenjak tahun 2014, berbagai gerakan masyarakat mulai aktif untuk menolak masuknya paham radikalisme yang dituduhkan kepada HTI, PKS, dan Wahabi. Pada tahun 2016, mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta menolak gerakan khilafah di kampus mereka. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangkal gerakan radikal yang dapat mengancam keutuhan Negara Indonesia adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada bulan Juli 2017.
Reformasi (1998–sekarang) > Peran negara dan hukum > Pembangunan tempat ibadah

SKB Menag-Mendagri No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 diterbitkan setelah terjadi beberapa kerusuhan lintas agama. Namun, SKB tersebut tidak memiliki petunjuk pelaksanaan sehingga dalam praktiknya sering mempersulit pembangunan tempat ibadah non-masjid karena menjadi wewenang bupati atau wali kota setempat untuk tidak atau memberikan izin. Setelah terjadi berbagai peristiwa intoleransi pada tahun 2005 terkait penutupan tempat ibadah, antara Oktober 2005-Maret 2006 dilakukan musyawarah antar majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, dan Walubi) dan SKB tersebut disempurnakan menjadi Perber Menag-Mendagri No. 9/8 Tahun 2006.
Perber Menag-Mendagri 2006 masih menuai protes karena dianggap tidak memberikan toleransi kepada umat agama yang minoritas, khususnya pasal 13 dan 14 (batasan 90 orang pengguna dan 60 orang dukungan masyarakat setempat). Di samping itu, dikeluarkannya Perber 2006 tersebut memicu peningkatan penolakan tempat-tempat ibadah minoritas hingga pemukulan dan penusukan aktivis dan pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi (12 September 2010), meskipun dalam sambutannya, Menag M.M. Basyuni telah menegaskan bahwa tempat ibadah yang telah dipergunakan secara permanen atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB sebelum berlakunya Perber 2006, Bupati/Wali kota wajib membantu memfasilitasi penerbitannya. Perber ini juga meningkatkan ketegangan antar kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas, yaitu bahwa ada usaha-usaha kelompok tertentu untuk mencegah pendirian tempat ibadah melalui penolakan atas nama penduduk setempat atau usaha pencegahan kuota 60 orang pendukung tidak terpenuhi.
Kasus pengrusakan tempat ibadah yang terkait dengan Perber Menag-Mendagri 2006 antara lain adalah pengrusakan sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah Kristen Pantekosta di Ngaglik, Sleman oleh Front Jihad Islam pada tanggal 2 Juni 2014, setelah sebelumnya disegel pada tahun 2012 karena izin IMBnya ditolak oleh masyarakat pada tahu 2010. Pembakaran juga dialami Sanggar Sapta Darma di Rembang (11 November 2015) oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Desa Plawangan yang disayangkan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang karena pembangunan sanggar aliran kepercayaan diatur dalam peraturan bersama Mendagri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.