Gerakan mahasiswa di Indonesia
Sejarah > 1966

Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, di antaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947.
Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, GMKI Gerakan Mahasiswa kristen Indonesia, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dengan Partai Katholik,Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) berafiliasi dengan Partai Islam PERTI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dekat dengan Masyumi, dan lain-lain.
Di antara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI lebih menonjol setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan jauh lebih berusaha memengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI dan, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Kongres V tahun 1961.
Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI, HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.
Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain.
Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di antaranya Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi ketiganya dari PMKRI,Akbar Tanjung dari HMI dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru.
Mahasiswa dan Kritik Pada Masa Orde Baru
Pada masa awal Orde Baru, hubungan antara mahasiswa Pasa militer dapat dikatakan harmonis. Mahasiswa kembali ke kampus dan memantau perkembangan yang terjadi sambil merasa bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka, memberikan kesempatan bagi pemerintah yang baru untuk bekerja. Pada saat itu, gerakan mahasiswa masih memiliki kebebasan yang relatif besar. Militer mulai mengambil alih kekuasaan dan melakukan konsolidasi dengan melakukan pembersihan elemen-elemen “kiri” (komunis) yang tersisa serta memperbaiki kondisi negara yang kacau akibat warisan Orde Lama.
Tantangan utama yang dihadapi Orde Baru adalah menstabilkan keadaan dan memperbaiki ekonomi yang rusak. Rezim Orde Baru mengambil berbagai langkah strategis untuk merestrukturisasi berbagai bidang. Di ranah politik, mereka memulai proses depolitisasi dengan membatasi jumlah partai politik, menerapkan politik massa mengambang, mengesahkan undang-undang politik dan pemilu, menetapkan monoloyalitas bagi pegawai negeri, serta melakukan berbagai tindakan kooptasi lainnya. Sementara di sektor ekonomi, pemerintah membuka keran investasi asing, menerima bantuan luar negeri, dan menerapkan pendekatan ekonomi yang lebih liberal serta pro-Barat (Mas’oed 1986).
Langkah-langkah ini perlahan-lahan mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi internasional yang bercorak kapitalisme liberal. Kebijakan ekonomi ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, yang diharapkan akan membuka peluang baru guna menyerap tenaga kerja produktif yang melimpah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru mengedepankan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu oleh hiruk pikuk politik. Namun, kebijakan ini juga mulai menunjukkan dampak negatif, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketergantungan pada pihak asing, korupsi birokrasi, serta pengabaian terhadap hak-hak politik warga negara (Glassburner 1978: 137-170).
Pada awal 1970-an, mahasiswa mulai menyuarakan kritik terhadap Orde Baru karena dianggap menyimpang dari tujuan awal, seperti kurangnya transparansi pemerintah dalam menangani korupsi. Tuntutan perbaikan yang disuarakan mahasiswa awalnya bersifat terbatas dan ditujukan untuk memberi peringatan pada pemerintah. Dalam upaya meredam protes, pemerintah mendirikan Komisi Empat Anti Korupsi serta menyusun Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi.
Namun, upaya pemerintah tidak membuahkan hasil; korupsi dan ketimpangan tetap berlanjut. Mahasiswa kemudian memperkuat kritik, khususnya terhadap proyek-proyek pemerintah yang dianggap menghamburkan uang, seperti Taman Mini Indonesia Indah, serta mengkritik legitimasi Orde Baru. Hal ini mengakibatkan hubungan yang renggang antara mahasiswa dan militer.
Pada 1974, protes memuncak dalam "Peristiwa Malari," yang memicu penahanan tokoh mahasiswa. Pemerintah kemudian membatasi aktivitas politik di kampus melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 028/U/1974. Meski represi meningkat, protes mahasiswa tetap terjadi, terutama menjelang pemilu 1977, yang diwarnai isu krisis dan ketidakadilan politik.
Pada 1978, gerakan mahasiswa mencapai puncaknya dengan aksi protes besar, yang ditindas pemerintah melalui kebijakan represif, termasuk pembekuan Dewan Mahasiswa dan pembatasan pers kampus. Konsep NKK/BKK diperkenalkan untuk mengembalikan kampus menjadi tempat belajar tanpa keterlibatan politik. Akibatnya, gerakan mahasiswa mengalami tekanan kuat, dan kampus semakin diatur oleh kepentingan negara, membatasi ruang gerak aktivisme mahasiswa dan dosen.