Muammar Khadafi
Jamahiriyah Arab Libya > Pendirian: 1977

Pada tanggal 2 Maret 1977, Muktamar Umum Rakyat menetapkan "Deklarasi Pendirian Wewenang Rakyat" atas desakan dari Khadafi. Mereka membubarkan Republik Arab Libya dan menggantikannya dengan Jamahiriyah Arab Libya (bahasa Arab: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية, al-Jamāhīrīyah al-‘Arabīyah al-Lībīyah ash-Sha‘bīyah al-Ishtirākīyah), yang merupakan pengejawantahan "negara rakyat" yang dicetuskan oleh Khadafi. Panji baru yang berwarna hijau dijadikan bendera negara yang baru. Secara resmi, Jamahiriyah merupakan sebuah negara demokrasi langsung dan rakyat memerintah melalui 187 Muktamar Asasi Rakyat yang melibatkan semua orang dewasa di Libya dalam pengambilan keputusan nasional. Muktamar ini lalu mengirim perwakilan ke Muktamar Umum Rakyat yang diadakan setiap tahun dan disiarkan langsung di televisi. Pada dasarnya, Muktamar Rakyat memiliki wewenang tertinggi di Libya, dan kebijakan-kebijakan penting yang diusulkan oleh pejabat pemerintah atau oleh Khadafi sendiri harus disetujui oleh Muktamar. Khadafi menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Umum Rakyat, walaupun ia lalu mundur dari jabatan ini pada awal tahun 1979 dan mengangkat dirinya sebagai "Pemimpin Revolusi".
Walaupun secara resmi kendali politik berada di tangan Muktamar Rakyat, kenyataannya kekuasaan masih dipegang oleh kepemimpinan politik yang sudah ada sebelumnya di Libya. Perdebatan masih menjadi hal yang langka, dan keputusan-keputusan besar yang terkait dengan ekonomi dan pertahanan dihindari atau dibahas secara sepintas; peran Muktamar Umum Rakyat lebih seperti "stempel" untuk kebijakan-kebijakan Khadafi. Jarang-jarang Muktamar Umum Rakyat menentang kebijakan Khadafi, dan adakalanya mereka berhasil; contohnya, ketika Khadafi menyerukan agar sekolah dasar dibubarkan, karena ia merasa bahwa pendidikan di rumah lebih baik untuk anak-anak, Muktamar Umum Rakyat menentang gagasan ini. Kadang-kadang Khadafi menetapkan undang-undang tanpa persetujuan Muktamar, contohnya adalah ketika ia ingin mengizinkan perempuan masuk militer. Terkadang pula ia memerintahkan pengadaan pemilu setelah ia menyadari bahwa Muktamar akan menetapkan undang-undang yang ia tentang. Khadafi menyatakan bahwa Muktamar memenuhi semua kebutuhan politik Libya, sehingga organisasi politik lain dianggap tidak diperlukan; semua kelompok yang tidak mendapatkan izin (termasuk partai politik, asosiasi profesional, serikat buruh, dan kelompok wanita dilarang). Walaupun begitu, Ronald Bruce St. John yang merupakan seorang pakar mengenai Libya mengamati bahwa sistem Jamahiriyah masih tetap "memperkenalkan sistem perwakilan dan partisipasi dengan tingkatan yang sebelumnya tidak pernah ada di Libya."
Setelah menghapuskan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada sebelumnya, Khadafi ingin agar Jamahiriyah mengikuti Alquran sebagai landasan hukum; ia menyatakan bahwa hukum "buatan manusia" tidak alami dan bersifat diktator, dan ia hanya mengizinkan hukum Allah. Ia mengubah pendiriannya dalam waktu setahun dengan mengumumkan bahwa hukum syariah tidak cocok untuk Jamahiriyah karena hukum tersebut menjamin perlindungan hak milik pribadi, sehingga bertentangan dengan sosialisme yang dikemukakan dalam Buku Hijau. Akibat pendekatannya yang seolah menyetarakan posisi Buku Hijau dengan Alquran, para ulama konservatif menuduhnya syirik, sehingga semakin memperkuat perlawanan terhadap rezimnya. Pada Juli 1977, meletus perang perbatasan dengan Mesir, dan Mesir berhasil mengalahkan Libya walaupun mereka kalah teknologi. Konflik ini berlangsung satu minggu sebelum akhirnya kedua belah pihak bersedia menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi oleh beberapa negara Arab. Mesir dan Sudan telah berhaluan dengan Amerika Serikat, sehingga Libya terdorong untuk berhaluan secara strategis (tetapi bukan secara politik) dengan Uni Soviet. Sebagai pengakuan atas peningkatan hubungan dagang antara Libya dengan Uni Soviet, Khadafi diundang ke Moskwa pada Desember 1976; di situ, ia berbicara dengan Leonid Brezhnev. Pada Agustus 1977, ia mengunjungi Yugoslavia, dan di situ ia bertemu dengan Josip Broz Tito yang memiliki hubungan yang lebih hangat dengannya.