Tujuan hukum
Keadilan

Dalam bukunya Jurisprudence, Sir John William Salmond (wafat 1924), seorang ahli hukum terkemuka dari Inggris, berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan.14 Untuk memahami arti "keadilan" (justice) yang dimaksud, ia mempertentangkannya dengan "ketidakadilan" (injustice). Ketidakadilan berarti tindakan melanggar hak orang lain, baik berupa tindakan individual maupun berupa praktek berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (unfairly). Dalam arti itu, keadilan berarti fair- ness. Pertama, fairness mewajibkan bahwa "one treats like cases alike". Jadi, keadilan mengandaikan impartiality di mana baik favoritisme dan vindiktivisme tidak mendapatkan tempat. Kedua, fairness mewajibkan bahwa setiap orang diperlakukan sebagaimana mestinya. Artinya, tidak adil apabila semua anak pejabat dimenangkan dalam semua tender. Keadilan berarti mekanisme dan syarat tender semua proyek harus diaplikasi sebagai mana mestinya pada semua peserta tender secara fair. Jadi, setiap orang harus diakui eksistensinya dan dihargai kualitas atau jasa yang ditawarkannya.
Akan tetapi, teori tersebut mengundang pertanyaan mengenai kriteria keadilan. Apa yang bisa dijadikan kriteria untuk mengukur keadilan? Kriteria berarti ukuran atau alat uji yang dengannya sesuatu bisa dinilai atau dipertimbangkan. Kertas lakmus dapat dipakai sebagai alat pengukur adanya unsur kimiawi asam; begitu pula termometer bisa dipakai untuk mengukur derajat temperatur. Tetapi dengan apa keadilan dan ketidakadilan diukur? Konon di Amerika Serikat terdapat jenis pajak pendapatan yang harus dibayar oleh seorang pegawai sesuai tingkat kesarjanaannya (the graduated income tax). Pemberlakuan jenis pajak ini dianggap tidak adil karena mereka yang bekerja keras sampai mendapatkan gelar sarjana harus membayar lebih mahal dari mereka yang malas atau tidak mau bekerja keras di bangku univer- sitas. Sebaliknya, pemberlakuan tersebut dinilai adil karena seorang dengan gelar sarjana bisa mendapatkan gaji yang tinggi, dan oleh karena itu dapat pula dengan lebih mudah memberikan sejumlah uangnya kepada negara.
Kasus hukuman mati bisa menjadi contoh lain tentang ketidakpastian kriteria keadilan. Apakah hukuman mati boleh dianggap sebagai perlakuan yang adil terhadap seseorang yang terbukti telah mencabut nyawa orang lain sehingga ia harus kehilangan nyawanya sendiri sebagai ganti? Atau, hukuman mati harus dianggap sebagai praktek yang kejam dan tak berperikemanusiaan? Apakah hukuman sebagai ganjaran (desert) merupakan kriteria dari keadilan, atau justru berarti suatu ketidakadilan? Agaknya kita harus tiba pada kesimpulan bahwa prinsip "treating similar cases similarly" dan "treat- ing a person as he deserves" tidak selalu jelas dan pasti kriteria penerapannya. Maka sejauh kriteria keadilan dan ketidakadilan sulit diidentifikasi, sejauh itu pula keadilan sepatutnya tidak dijadikan tujuan utama hukum. Kesulitannya terletak pada fakta bahwa tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai, sesuatu yang memberi arah terhadap tindakan. Ketidakpastian tujuan tentu gagal memberikan arah yang jelas, sehingga dengan sendirinya tidak jelas pula keberhasilan dan kegagalan tindakan akan diukur.