Partai Keadilan Rakyat

| Partai Keadilan Rakyat  |
| --- | --- |

Nama dalam bahasa Melayu: Parti Keadilan Rakyat   ڤرتي كعاديلن رعيت
Nama dalam bahasa Mandarin: 人民公正黨 人民公正党   Rénmín gōngzhèng dǎng
Nama dalam bahasa Tamil: மக்கள் நீதி கட்சி   Makkaḷ nīti kaṭci
Presiden: Anwar Ibrahim
Sekretaris Jenderal: Saifuddin Nasution Ismail
Deputi Presiden: Rafizi Ramli
Wakil Presiden: Amirudin Shari Nik Nazmi Nik Ahmad Chang Lih Kang Aminuddin Harun
Pendiri: Anwar Ibrahim   Wan Azizah Wan Ismail
Dibentuk: 4 April 1999
Digabungkan dari: Partai Keadilan Nasional dan Partai Rakyat Malaysia (3 Agustus 2002)
Kantor pusat: A-1-09, Merchant Square, Jalan Tropicana Selatan 1, 47410 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Surat kabar: Suara Keadilan KeadilanDaily
Wadah pemikir: Institut Rakyat
Sayap pemuda: Angkatan Muda KeADILan Malaysia
Sayap perempuan: Wanita KeADILan
Keanggotaan: 4,058,830 (November 2022)
Ideologi: Liberalisme sosial Reformisme Keadilan sosial Nasionalisme sipil Multirasial
Posisi politik: Politik kiri tengah
Afiliasi nasional: Barisan Alternatif (1999–2004) Pakatan Rakyat (2008–2015) Pakatan Harapan (2015–sekarang)
Afiliasi internasional: Liberal Internasional (pengamat)
Himne: Arus Perjuangan Bangsa
Dewan Negara:: 2 / 70
Dewan Rakyat:: 31 / 222
Dewan Undangan Negeri:: 53 / 593
Menteri Besar / Ketua Menteri:: 2 / 13
Situs web
www.keadilanrakyat.org   www.keadilandaily.com
Politik Malaysia Partai politik Pemilihan umum
Partai Keadilan Rakyat (disingkat: PKR atau dengan akronim KEADILAN) adalah partai politik di Malaysia yang merupakan hasil gabungan Partai Keadilan Nasional (KeADILan) dan Partai Rakyat Malaysia (PRM). PKR seringkali menyerukan Reformasi yang digaung-gaungkan oleh seorang mantan anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Anwar Ibrahim pada 1998.
Dalam pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai tersebut pada tahun 1999, partai tersebut memenangkan lima kursi di Dewan Rakyat. Kebangkitan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa pada pemilihan umum tahun 2004 mengurangi partai tersebut menjadi hanya satu kursi. Namun, gelombang pemilu pada pemilu 2008 yang memihak oposisi meningkatkan keterwakilan partai di parlemen menjadi 31 kursi, serta memungkinkan mereka membentuk pemerintahan di 5 negara bagian. Hal ini memicu pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan pencabutan larangan berpolitik selama lima tahun yang dikenakan pada Anwar Ibrahim pada 14 April 2008.
Koalisi Pakatan Harapan mengalahkan Barisan Nasional, yang telah memerintah negara itu selama 60 tahun sejak kemerdekaan, pada pemilihan umum tahun 2018, sehingga memungkinkan koalisi tersebut untuk membentuk pemerintahan. Namun, pembelotan dari dalam PKR serta keluarnya Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dari koalisi menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH setelah hanya 22 bulan berkuasa, yang berpuncak pada krisis politik Malaysia tahun 2020 yang mengakibatkan bangkitnya kekuasaan. pemerintahan Perikatan Nasional dengan sekutu yang berubah menjadi musuh, Muhyiddin Yassin sebagai pemimpinnya. Koalisi PH kembali berkuasa setelah pemilu 2022. Pemilu tersebut menghasilkan parlemen yang digantung untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, namun persekutuan dengan koalisi lain memungkinkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 melalui pemerintahan persatuan dengan saingan politiknya di Barisan Nasional serta koalisi politik lainnya seperti Gabungan Partai Sarawak dan partai-partai pendukung lainnya untuk mencapai dua pertiga mayoritas di Dewan Rakyat.
Partai ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara perkotaan seperti Selangor, Penang, Perak, Negeri Sembilan dan Johor, serta ibu kota Kuala Lumpur. Hal ini mempromosikan agenda dengan penekanan kuat pada keadilan sosial dan antikorupsi, serta mengadopsi platform yang berupaya menghapuskan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menggantikannya dengan kebijakan ekonomi yang mengambil pendekatan non-etnis dalam pemberantasan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian. ketidakseimbangan.