Prancis Vichy
Perdebatan historiografis dan "Sindrom Vichy"

Sampai kepresidenan Jacques Chirac, sudut pandang resmi pemerintah Prancis adalah bahwa rezim Vichy merupakan pemerintah ilegal yang berbeda dari Republik Prancis, didirikan oleh pengkhianat di bawah pengaruh asing. Memang, Vichy Prancis menghindari nama resmi Prancis ("Republik Prancis") dan menamakan dirinya "Negara Prancis", menggantikan moto Republik Liberté, égalité, fraternité (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan) yang diwarisi dari Revolusi Prancis 1789, dengan moto Travail, famille, patrie (pekerjaan, keluarga, tanah air).
Sementara perilaku kriminal Vichy Prancis secara konsisten diakui, sudut pandang ini menyangkal tanggung jawab negara Prancis, menuduh bahwa tindakan yang dilakukan antara tahun 1940 dan 1944 adalah tindakan inkonstitusional tanpa legitimasi. Pendukung utama pandangan ini adalah Charles de Gaulle sendiri, yang bersikeras, seperti halnya sejarawan lain sesudahnya, pada kondisi yang tidak jelas dari pemungutan suara Juni 1940 yang memberikan kekuatan penuh kepada Pétain, yang ditolak oleh minoritas Vichy 80. Secara khusus, tindakan pemaksaan yang digunakan oleh Pierre Laval telah dikecam oleh para sejarahwan yang berpendapat bahwa pemungutan suara tidak, oleh karena itu, memiliki legalitas konstitusional (See subsection: Kondisi Gencatan Senjata dan pemilihan suara kekuatan penuh 10 Juli 1940). Pada tahun-tahun berikutnya, posisi de Gaulle diulangi oleh presiden Mitterrand. "Saya tidak akan meminta maaf atas nama Prancis. Republik tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak percaya Prancis bertanggung jawab," katanya pada September 1994.
Presiden pertama yang menerima tanggung jawab atas penangkapan dan deportasi orang Yahudi dari Prancis adalah Jacques Chirac, dalam pidato tanggal 16 Juli 1995. Dia mengakui tanggung jawab "Negara Prancis" karena mendukung "kebodohan kriminal negara pendudukan", khususnya polisi Prancis, yang dipimpin oleh René Bousquet (dituntut pada tahun 1990 dengan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang membantu Nazi dalam pemberlakuan apa yang disebut "Solusi Akhir". Pengumpulan Vel' d'Hiv Juli 1942 adalah contoh tragis tentang bagaimana polisi Prancis melakukan pekerjaan Nazi, bahkan lebih jauh dari apa yang diminta perintah militer (dengan mengirim anak-anak ke kamp interniran Drancy, perhentian terakhir sebelum kamp pemusnahan).
Pernyataan Presiden Macron pada tanggal 16 Juli 2017 bahkan lebih spesifik, menyatakan dengan jelas bahwa rezim Vichy tentu saja adalah Negara Prancis selama Perang Dunia II, dan berperan dalam Holokaus. (Awal tahun itu, pidato yang dibuat oleh Marine Le Pen telah menjadi berita utama dengan menyatakan bahwa Pemerintah Vichy adalah "bukan Prancis.") Macron membuat pernyataan berikut ketika membahas pertemuan orang-orang Yahudi di Vel' d'Hiv: "Adalah nyaman untuk melihat rezim Vichy lahir dari ketiadaan, kembali ke ketiadaan. Ya, itu nyaman, tetapi itu salah."
Seperti yang ditulis oleh sejarahwan Henry Rousso dalam The Vichy Syndrome (1987), Vichy dan kolaborasi negara Prancis tetap merupakan "masa lalu yang tidak berlalu".
Perdebatan historiografis masih, hari ini, bersemangat, menentang pandangan konfliktual tentang sifat dan legitimasi kolaborasi Vichy dengan Jerman dalam pelaksanaan Holocaust. Tiga periode utama telah dibedakan dalam historiografi Vichy: pertama periode Gaullist, yang bertujuan untuk rekonsiliasi dan persatuan nasional di bawah figur Charles de Gaulle, yang menganggap dirinya di atas partai politik dan divisi; kemudian tahun 1960-an, dengan film Marcel Ophüls The Sorrow and the Pity (1971); akhirnya tahun 1990-an, dengan pengadilan Maurice Papon, pegawai negeri sipil di Bordeaux yang bertanggung jawab atas "Pertanyaan Yahudi" selama perang, yang dihukum setelah pengadilan yang sangat panjang (1981–1998) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan Papon tidak hanya menyangkut rencana perjalanan individu, tetapi tanggung jawab kolektif pemerintah Prancis dalam pendeportasian orang-orang Yahudi. Lebih jauh lagi, kariernya setelah perang, yang membuatnya menjadi prefek polisi Paris selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954–1962) dan kemudian bendahara Partai Gaullist Serikat Demokrat Republik dari 1968 hingga 1971, dan akhirnya Menteri Anggaran di bawah presiden Valéry Marie René Giscard d'Estaing dan perdana menteri Raymond Barre dari tahun 1978 hingga 1981, merupakan gejala dari rehabilitasi cepat mantan kolaborator setelah perang. Para kritikus berpendapat bahwa rencana perjalanan ini, yang dibagikan oleh orang lain (walaupun hanya sedikit yang memiliki peran publik), menunjukkan amnesia kolektif Prancis, sementara yang lain menunjukkan bahwa persepsi perang dan kolaborasi negara telah berkembang selama tahun-tahun ini. Karier Papon dianggap lebih memalukan karena dia bertanggung jawab, selama fungsinya sebagai prefek polisi Paris, atas pembantaian Aljazair selama perang, dan terpaksa mengundurkan diri dari posisi ini setelah "menghilang", di Paris pada tahun 1965, pemimpin Maroko anti-kolonialis Mehdi Ben Barka. Papon dinyatakan bersalah pada tahun 1998 karena terlibat dengan Nazi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meskipun dapat dipastikan bahwa pemerintah Vichy dan sejumlah besar pemerintahan tingginya berkolaborasi dalam penerapan Holokaus, tingkat tepatnya kerja sama tersebut masih diperdebatkan. Dibandingkan dengan komunitas Yahudi yang didirikan di negara-negara lain yang diserang oleh Jerman, orang-orang Yahudi Prancis menderita kerugian yang lebih ringan secara proporsional (lihat bagian korban tewas orang Yahudi di atas); meskipun, mulai tahun 1942, penindasan dan deportasi menimpa orang-orang Yahudi Prancis dan juga orang-orang Yahudi asing. Mantan pejabat Vichy kemudian menyatakan bahwa mereka melakukan sebanyak mungkin untuk meminimalkan dampak kebijakan Nazi, meskipun sejarahwan Prancis arus utama berpendapat bahwa rezim Vichy melampaui harapan Nazi.
Surat kabar regional Nice-Matin mengungkapkan pada tanggal 28 Februari 2007, bahwa di lebih dari 1,000 properti Kondominium di Côte d'Azur, peraturan yang berlaku untuk Vichy masih "berlaku", atau setidaknya ada di atas kertas. Salah satu aturan ini, misalnya, menyatakan bahwa :
Kontraktor harus membuat pernyataan berikut: mereka berkebangsaan Prancis, bukan Yahudi, atau menikah dengan Yahudi dalam pengertian hukum dan tata cara yang berlaku [di bawah Vichy, catatan ed.]
Presiden Conseil Représentatif des Institutions juives de France-Côte d'Azur, sebuah kelompok asosiasi Yahudi, mengeluarkan kecaman keras yang menamakannya "kengerian maksimal" ketika salah satu penghuni kondominium semacam itu menyebut ini sebagai "anakronisme" "tidak ada konsekuensi". Penduduk Yahudi dapat dan mau tinggal di dalam bangunan, dan untuk menjelaskan hal ini, reporter Nice-Matin menduga bahwa beberapa penyewa mungkin belum membaca kontrak kondominium secara detail, sementara yang lain menganggap peraturan itu sudah usang. Alasan untuk yang terakhir adalah bahwa kondominium diskriminatif rasial atau aturan lokal lain yang mungkin ada "di atas kertas", era Vichy atau sebaliknya, dibatalkan oleh konstitusi Republik Keempat Prancis (1946) dan Republik Kelima Prancis (1958) dan tidak dapat diterapkan berdasarkan Hukum Anti-Diskriminasi Prancis. Dengan demikian, bahkan jika penyewa atau pemilik telah menandatangani atau menyetujui aturan-aturan ini setelah 1946, perjanjian semacam itu akan batal demi hukum (caduque) di bawah hukum Prancis, sebagaimana aturannya. Menulis ulang atau menghilangkan aturan usang harus dilakukan dengan biaya penghuni, termasuk biaya notaris 900 hingga 7000 EUR per bangunan.