stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sruktur organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Direktorat Pengendalian Operasi Armada
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Direktorat Penanganan Pelanggaran.
Kerjasama pengawasan > 1. Kerjasama Luar Negeri

Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen. PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum
(IAFSF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.
Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)
Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: Coordinated patrols (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing
batas ZEE kedua negara), Technical Assistances, Port Visit (Masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan Ship Search Training)
Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.
Merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu: Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini diiniasiasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Sekretariat RPOA yang berkedudukan di GD. Minabahari IV Lantai 10, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat.
Kerjasama pengawasan > 2. Kerjasama Dalam Negeri

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. PSDKP bekerjasama dengan instansi
TNI-AL
- Operasi Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI]
- Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
- Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas
TNI-AU
- Operasi Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ;
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
POLAIR
- Operasi Pengawasan Bersama di Laut
- Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
- Pelatihan Menembak
- Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K
BAKAMLA
- Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita);
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
PEMDA
- Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda;
- Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran;
- Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP;
- Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli.
Keterangaan: Pada tahun 2013 telah disepakati Mou kerjasama pengawasan antara Ditjen. PSDKP dengan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.
Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki sejumlah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP) dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) sebagai berikut:
| Nama | Wilayah kerja |
| --- | --- |
PPSDKP Lampulo: Sumatera Barat, Bengkulu, serta pesisir barat Aceh dan Sumatera Utara
PPSDKP Batam: Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
PPSDKP Jakarta: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung
PPSDKP Benoa: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa Timur
PPSDKP Bitung: Sulawesi (kecuali Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud)
PPSDKP Tual: Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku bagian selatan, serta pesisir selatan Papua Barat dan Papua Tengah
SPSDKP Cilacap: Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur
SPSDKP Belawan: Riau, serta pesisir timur Aceh dan Sumatera Utara
SPSDKP Kupang: Nusa Tenggara Timur
SPSDKP Pontianak: Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
SPSDKP Tarakan: Kalimantan (kecuali Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)
SPSDKP Tahuna: Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud
SPSDKP Ambon: Maluku bagian utara dan Maluku Utara
SPSDKP Biak: Papua, serta pesisir utara Papua Barat dan Papua Tengah
Sarana

34 Kapal Pengawas Perikanan
96 Speed boat
58 Satuan Kerja di Seluruh Indonesia
Vessel Monitoring System (VMS) dan Puskodal
Pranala luar

Web resmi Ditjen PSDKP[pranala nonaktif permanen]
| l b Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Sakti Wahyu Trenggono
| Unsur pembantu pimpinan | Sekretariat Jenderal |  |
| Unsur pelaksana | Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut • Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap • Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya • Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan • Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |  |
| Unsur pengawas | Inspektorat Jenderal |  |
| Unsur pendukung | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan • Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |  |
Tarawangsa

Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat yang ada di kalangan masyarakat Sunda. Istilah "Tarawangsa" sendiri memiliki dua pengertian: (1) alat musik gesek yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja atau besi dan (2) nama dari salah satu jenis musik tradisional Sunda.
Sejarah

Tarawangsa lebih tua keberadaannya daripada rebab, alat gesek yang lain. Naskah kuno Sewaka Darma dari awal abad ke-18 telah menyebut nama tarawangsa sebagai nama alat musik. Rebab muncul di tanah Jawa setelah zaman Islam sekitar abad ke-15—16, merupakan adaptasi dari alat gesek bangsa Arab yang dibawa oleh para penyebar Islam dari tanah Arab dan India. Setelah kemunculan rebab, tarawangsa biasa pula disebut dengan nama rebab jangkung (rebab tinggi), karena ukuran tarawangsa umumnya lebih tinggi daripada rebab. Tarawangsa memiliki bentuk yang sangat mirip dengan Morin Khuur. Yang merupakan alat musik gesek sejenis rebab dari Mongolia.
Sumber rujukan

Ganjar Kurnia. 2003. Deskripsi kesenian Jawa Barat. Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Barat, Bandung.
Rommy Roosyana. 2021. Ruwatan Lembur dan Cerita Tarawangsa di Tasikmalaya. Majalah Tempo
Daftar juara sepak bola Iran

Juara sepak bola Iran adalah pemenang kompetisi sepakbola tingkat nasional di negara Iran.
Juara Liga Nasional

Juara liga Iran adalah Pemenang kompetisi antar klub liga sepakbola nasional tingkat teratas di negara Iran
Juara Liga Nasional > Sebelum 1970-an

Sebelum tahun 1970-an, Iran tidak memiliki liga sepak bola nasional resmi. Sebagian besar klub berpartisipasi dalam kejuaraan lokal dan regional di kota atau provinsi mereka masing-masing.
Catatan

1. Taj mengubah namanya menjadi Esteghlal pada tahun 1979.

2. Shahin mengubah namanya menjadi Persepolis pada tahun 1968, yang kemudian berubah menjadi Piroozi pada tahun 1986; tetapi nama 'lama' Persepolis masih digunakan sebagai pengganti Piroozi di Iran.

3. Liga Azadegan sekarang menjadi nama divisi tertinggi ke-2 di Iran, dibawah IPL yang lebih tinggi.
Meester in de Rechten

Artikel ini bukan mengenai Mister, sebutan "tuan" dalam bahasa Inggris.
Meester in de Rechten (disingkat Mr., M.L. atau LL.M.; Latin: Magister Legum atau Legum Magister) adalah sebuah gelar yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan studinya dalam ilmu hukum pada sebuah universitas yang mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan Belgia. Dalam bahasa Belanda, gelar ini berarti "Magister dalam ilmu hukum". Pada praktiknya, gelar ini biasa ditulis sebagai Meester, saja, seperti misalnya "Meester Moh. Yamin" atau "Meester Cornelis". Gelar ini biasa disingkat menjadi Mr. dan ditulis di depan nama seseorang.
Di Belanda maupun di Indonesia, ketika sistem pendidikan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem Belanda, gelar "Mr." ini setara dengan gelar S-2 (magister), seperti contohnya gelar MA dalam ilmu Hukum (LLM) di negara-negara yang berbahasa Inggris.
Di Indonesia setelah zaman kemerdekaan, gelar ini diganti dengan gelar Sarjana Hukum yang kurang lebih bisa dikatakan merupakan terjemahan bebas gelar dalam bahasa Belanda ini. Perbedaannya ialah bahwa di Indonesia, gelar ini ditulis setelah nama seseorang, dan derajatnya menurun hingga menjadi gelar S-1. Penggunaan gelar Mr. untuk lulusan fakultas hukum di Indonesia secara resmi digantikan dengan gelar SH melalui Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1962.
Definisi

Untuk menjadi seorang pengacara dan praktisi hukum di kebanyakan negara bagian atau negara, seorang individu pertama-tama harus mendapatkan gelar hukum. Di sebagian besar negara hukum umum, Bachelor of Laws (LL.B.) diperlukan. Di Amerika Serikat, Juris Doctor (J.D.) umumnya merupakan persyaratan untuk mempraktikkan hukum. Beberapa yurisdiksi, seperti Kanada dan Australia, memerlukan LL.B. atau J.D. Individu dengan gelar sarjana hukum biasanya harus lulus serangkaian ujian tambahan untuk memenuhi syarat sebagai pengacara.
Program LL.M. adalah program pascasarjana, biasanya untuk individu yang memiliki gelar sarjana hukum atau memiliki kualifikasi sebagai pengacara. Kata legum adalah bentuk jamak genitif dari kata Latin lex dan berarti "hukum"". Bila digunakan dalam bentuk jamak, ini menandakan kumpulan hukum tertentu, berbeda dengan konsep kolektif umum yang terkandung dalam kata jus, dari yang dimana kata "juris" dan "justice" berasal.
Tokoh nasional

Beberapa tokoh nasional Indonesia yang memiliki gelar ini, antara lain:
Alexander Andries Maramis
Arnold Mononutu
Achmad Soebardjo
Aisyah Aminy
Amir Sjarifoeddin
Assaat
Johannes Latuharhary
Iwa Kusumasumantri
Kasman Singodimedjo
Lambertus Nicodemus Palar
Mohamad Nazief
Mohamad Roem
Mohammad Yamin
Oei Tjoe Tat
Sjafruddin Prawiranegara
Soepomo
R. Soetojo Prawirohamidjojo
Tan Po Gwan
Yap Thiam Hien
Laili Roesad
Distrik Bảo Yên

| Distrik Bảo Yên Huyện Bảo Yên |
| --- | --- |
Distrik
Lanskap di Komune Desa Kim Sơn
Negara:  Vietnam
Region: Timur Laut
Provinsi: Lào Cai
Ibu kota: Phố Ràng
Luas
 • Total: 317 sq mi (821 km2)
Populasi (2003)
 • Total: 73,924
Zona waktu: UTC+7 (Waktu Indochina)
Bảo Yên adalah sebuah distrik desa (huyện) di provinsi Lào Cai, wilayah Timur Laut, Vietnam. Per tahun 2003, distrik ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 73.924 jiwa. Distrik ini memiliki area seluas 821 km2. Ibu kota distrik ini berada di Phố Ràng. 
Bahasa Giáy dituturkan di beberapa bagian distrik ini oleh kaum minoritas lokal.
Bandar Udara Sa Pa yang terencana akan dibangun di distrik ini.
Pembagian administratif

Distrik ini terdiri dari 18 komune desa, di antaranya: Phố Ràng (ibu kota distrik), Long Khánh, Long Phúc, Việt Tiến, Lương Sơn, Yên Sơn, Xuân Thượng, Minh Tân, Bảo Hà, Cam Con, Kim Sơn, Điện Quan, Thượng Hà, Tân Dương, Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô dan Tân Tiến.
Iklim

Di distrik Bảo Yên, Januari adalah bulan terdingin menurut suhu rata-rata bulanan dengan suhu rata-rata 15,8 derajat Celsius, sedangkan Juni dan Juli merupakan bulan terpanas dengan suhu rata-rata 28,2 derajat Celsius. Distrik ini menerima curah hujan tinggi dari April hingga Oktober dan curah hujan sedang dari November hingga Maret.
| Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Bulan | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Jan | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Feb | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Mar | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Apr | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Mei | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Jun | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Jul | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Agt | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Sep | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Okt | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Nov | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Des | Data iklim Phố Ràng, Distrik  Bảo Yên> Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 19.9  (67.8) | 20.9  (69.6) | 24.4  (75.9) | 28.4  (83.1) | 31.6  (88.9) | 33.0  (91.4) | 33.1  (91.6) | 32.9  (91.2) | 31.6  (88.9) | 28.9  (84) | 25.5  (77.9) | 21.9  (71.4) | 27.7  (81.9) |
| Rata-rata harian °C (°F) | 15.8  (60.4) | 17.2  (63) | 20.3  (68.5) | 24.0  (75.2) | 26.8  (80.2) | 28.2  (82.8) | 28.2  (82.8) | 27.7  (81.9) | 26.4  (79.5) | 23.8  (74.8) | 20.3  (68.5) | 16.6  (61.9) | 23.0  (73.4) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | 13.7  (56.7) | 15.1  (59.2) | 17.9  (64.2) | 21.3  (70.3) | 23.6  (74.5) | 25.2  (77.4) | 25.3  (77.5) | 24.9  (76.8) | 23.6  (74.5) | 21.3  (70.3) | 17.8  (64) | 14.0  (57.2) | 20.3  (68.5) |
| Presipitasi mm (inci) | 30.6  (1.205) | 38.4  (1.512) | 61.9  (2.437) | 130.2  (5.126) | 191.4  (7.535) | 199.0  (7.835) | 250.2  (9.85) | 330.7  (13.02) | 201.3  (7.925) | 107.4  (4.228) | 47.7  (1.878) | 21.5  (0.846) | 1.625,6  (64) |
| Rata-rata hari hujan  | 9.0 | 9.3 | 11.5 | 14.3 | 16.1 | 15.7 | 18.2 | 18.7 | 14.4 | 10.7 | 8.0 | 5.9 | 151.6 |
|  % kelembapan | 86.6 | 86.1 | 84.6 | 84.0 | 82.9 | 83.6 | 85.2 | 86.6 | 87.0 | 87.2 | 86.6 | 85.8 | 85.4 |
| Rata-rata sinar matahari bulanan | 57.4 | 56.0 | 76.4 | 118.9 | 159.5 | 152.4 | 169.4 | 174.9 | 156.0 | 121.0 | 127.2 | 98.3 | 1.473,2 |
Sumber: Institut Ilmu dan Teknologi Pembangunan Vietnam
Pemilihan umum Presiden Indonesia di Jambi 2024

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Pemilihan Umum Presiden Indonesia di Jambi 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden masa bakti 2024–2029 dan telah dilaksanakan serentak di seluruh provinsi pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.
Pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 diikuti oleh 3 pasangan kandidat. Adapun ketiga pasangan kandidat yakni nomor urut 1 dengan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2, dengan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Dan nomor urut 3 dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Penetapan nomor urut diadakan pada 14 November 2023, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
Pemilihan umum ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia.
Hasil > Perhitungan suara

| Calon | Calon | Pasangan | Koalisi | Suara |  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anies Baswedan | Muhaimin Iskandar | Koalisi Perubahan | 532.605 | 24,15% |
|  | Prabowo Subianto | Gibran Rakabuming | Koalisi Indonesia Maju | 1.438.952 | 65,23% |
|  | Ganjar Pranowo | Mahfud MD | Kerja Sama Partai Politik | 234.251 | 10,62% |

| Total | Total | Total | Total | 2,205.808 | 100% |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 2.205.808 | 82,43% |
| Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | 54.425 | 02,03% |
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | 2.260.233 | 84,46% |
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) | Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) | Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) | Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) | 415.874 | 15,54% |
| Pemilih terdaftar (total)  | Pemilih terdaftar (total)  | Pemilih terdaftar (total)  | Pemilih terdaftar (total)  | 2.676.107 | 100% |
| Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | Jumlah penduduk (perkiraan 2023) |  |  |

Sumber: KPU
Hasil > Perhitungan suara > Berdasarkan Kabupaten dan Kota

Berikut adalah hasil resmi perolehan suara yang bersumber dari situs KPU Republik Indonesia, berdasarkan Kabupaten/Kota di Jambi:
Pranala luar

| l b Hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 menurut provinsi |
| --- | --- |
 Aceh  Bali  Banten  Bengkulu  DI Yogyakarta  DKI Jakarta  Gorontalo  Jambi  Jawa Barat  Jawa Tengah  Jawa Timur  Kalimantan Barat  Kalimantan Selatan  Kalimantan Tengah  Kalimantan Timur  Kalimantan Utara  Kepulauan Bangka Belitung  Kepulauan Riau  Lampung  Maluku  Maluku Utara  Nusa Tenggara Barat  Nusa Tenggara Timur  Papua  Papua Barat  Papua Barat Daya  Papua Pegunungan  Papua Selatan  Papua Tengah  Riau  Sulawesi Barat  Sulawesi Selatan  Sulawesi Tengah  Sulawesi Tenggara  Sulawesi Utara  Sumatera Barat  Sumatera Selatan  Sumatera Utara 
| l b Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia |
| --- | --- |
1945:  Soekarno  Mohammad Hatta 
1963:  Soekarno 
1968:  Soeharto 
1973:  Soeharto  Hamengkubuwana IX 
1978:  Soeharto  Adam Malik  Ali Sadikin  Judilherry Justam 
1983:  Soeharto  Umar Wirahadikusumah 
1988:  Soeharto  Soedharmono  Jaelani Naro 
1993:  Soeharto  Try Sutrisno 
1998:  Soeharto  Bacharuddin Jusuf Habibie 
1999:  Abdurrahman Wahid  Megawati Soekarnoputri  Hamzah Haz 
2004:  Wiranto-Salahuddin Wahid  Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi  Amien Rais-Siswono Yudo Husodo  Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla  Hamzah Haz-Agum Gumelar 
2009:  Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto  Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono  Jusuf Kalla-Wiranto 
2014:  Prabowo Subianto-Hatta Rajasa  Joko Widodo-Jusuf Kalla 
2019:  Joko Widodo-Ma'ruf Amin  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 
2024:  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar  Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming  Ganjar Pranowo-Mahfud MD 
nama yang ditebalkan adalah pasangan terpilih dari setiap siklus pemilihan
Sojuangon Situmorang

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah .
| Sodjuangon Situmorang |
| --- | --- |

 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Masa jabatan 7 Januari 2008 – 7 Juni 2010
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Kausar Ali SalehPengganti Diah Anggraeni (penjabat)   Djohermansyah Djohan
Gubernur Papua (Penjabat)
Masa jabatan 9 Januari 2006 – 25 Juli 2006
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Jacobus Perviddya Solossa Andi Baso Bassaleng (pelaksana harian)Pengganti Barnabas Suebu
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
Masa jabatan 12 Mei 2005 – 7 Januari 2008
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Oentarto Sindung MawardiPengganti Kausar Ali Saleh
Gubernur Kalimantan Tengah (Penjabat)
Masa jabatan 23 Maret 2005 – 4 Agustus 2005
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Asmawi AganiPengganti Agustin Teras Narang
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan
Masa jabatan 19 Oktober 2004 – 12 Mei 2005
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu RohadiPengganti Abdul Rasjid Saleh
 
Informasi pribadi
Lahir: 7 Juni 1950 (umur 74) Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Suami/istri: Maria Endah Retno Susilawati


Sunting kotak info • L • B
 
Sodjuangon Situmorang (EYD: Sojuangon Situmorang; lahir 7 Juni 1950
) adalah seorang birokrat Indonesia. Ia menjabat sebagai Pejabat (Pj.) Gubernur Papua sejak 21 Desember 2005, menggantikan Andi Baso Basaleng yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Papua setelah meninggalnya J.P. Solossa pada awal Desember 2005.
Saat dilantik sebagai Pejabat Gubernur Papua, ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, setelah diangkat dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Asistensi Aceh. Pada periode 2009-2014, Situmorang menjabat sebagai Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di bawah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah pada awal 2005.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal SoedirmanFISIP Unsoed |
| --- | --- |
  Lambang Universitas Jenderal Soedirman   Informasi
Nama sebelumnya: • Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum • Program Studi Sosiologi dan Administrasi Negara Fakultas Hukum
Didirikan: 1984
Lembaga induk: Universitas Jenderal Soedirman
 Dekan: Prof. Dr. Dra. Wahyuningrat, M.Si. (2021-2025)
Alamat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Jalan Kampus No. 12, Kampus Grendeng Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia 
Kampus: Urban
Warna:   Jingga
Situs web: http://www.fisip.unsoed.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman atau FISIP Unsoed adalah sebuah fakultas yang tergabung dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora (soshum) di Universitas Jenderal Soedirman.
Saat ini FISIP Unsoed menyediakan beragam program studi pada disiplin ilmu sosial dan ilmu politik, di antaranya, yakni enam program studi sarjana (S-1), empat program studi magister (S-2) dan satu program studi doktor.
Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman pada awalnya merupakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman semenjak dibukanya Program Studi S-1 Sosiologi dan Administrasi Negara (sekarang Administrasi Publik) pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 29/Dikti/Kept/1984 tanggal 17 Mei 1984. Kemudian, pada tahun 1993, dua program studi tersebut memisahkan diri dari FH Unsoed dan berdiri menjadi fakultas independen yang bernama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
Pada tahun 1998, didirikan Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi yang dirintis melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 337/Dikti/Kept/1998 tanggal 23.September 1998. Pada tahun 2000, didirikan Program Studi S-1 Ilmu Politik berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 18/Dikti/Kept/2000, tanggal 7 Februari 2000. Kemudian, pada tahun 2010, FISIP mendirikan Program Studi S-1 Hubungan Internasional berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 72/D/0/2010.
Pada tahun 2006, FISIP Unsoed menampung Jurusan Ilmu Budaya yang memiliki Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris. Setelahnya, tahun 2014, Jurusan Ilmu Budaya FISIP Unsoed memisahkan diri dan membentuk fakultas baru yang bernama Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unsoed.
Jurusan dan Program Studi > Jurusan

Jurusan Sosiologi
S-1 Sosiologi
S-2 Sosiologi
Jurusan Administrasi Publik
S-1 Administrasi Publik
S-2 Administrasi Publik
S-3 Administrasi Publik
Jurusan Ilmu Politik
S-1 Ilmu Politik
S-2 Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Komunikasi
S-1 Ilmu Komunikasi
S-2 Ilmu Komunikasi
Jurusan Hubungan Internasional
S-1 Hubungan Internasional
S-1 Hubungan Internasional (Kelas Internasional)