Kota Tanjungbalai
Sejarah

Berdasarkan sejarah, keberadaaan Kota Tanjung Balai tidak dapat dipisahkan dengan Kesultanan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai sultan pertama Kesultanan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjung Balai pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjung Balai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada di sekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Lama – kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang-orang yang ingin berpergian ke hulu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Selanjutnya kampung tersebut dan wilayah sekitarnya dinamakan "Kampung Tanjung" dan orang lazim menyebutnya “ Balai di Tanjung”.
Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil yang kemudian telah dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjung Balai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjung Balai Nomor 4 / DPRD / TB / 1986 tanggal 25 November 1986.
Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh 8 orang sultan. Sultan pertama ialah Sultan Abdul Jalil yang mulai memerintah pada tahun 1620. Sedangkan sultan terakhir ialah Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah yang memerintah hingga tahun 1933. Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah meninggal di Kota Medan pada tanggal 17 April 1980. Ia dimakamkan dalam lingkup lahan Masjid Raya Tanjung Balai.
Di zaman penjajahan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjung Balai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjung Balai dijadikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. 1917 Nomor 284. Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan – perkebunan  di daerah Asahan dan Sumatera Timur, seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan dan jalur kereta api mempermudah akses ke Kota Tanjung Balai. Sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Balai. Maka Kota Tanjung Balai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara.
Pembukaan kantor – kantor dagang berbagai maskapai Belanda di Tanjung Balai pada abad XX, seperti K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, maka mulailah bangsa Eropa menetap di Kota Tanjung Balai. Asisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjung Balai yang jabatannya bertindak sebagai Wali kota dan Ketua Dewan Kota (Voorzitter van den Gemeenteraad). Maka mulai saat itu Kota Tanjung Balai selain tempat kedudukan Raja, juga merupakan tempat kedudukan Asisten Resident.
Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjung Balai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama Gementee Tanjung Balai diganti dengan Kota Kecil Tanjung Balai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjung Balai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjung Balai diganti menjadi Kotapraja Tanjung Balai.
Pada waktu Gementee Tanjung Balai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjung Balai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah – daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ± 190 – 200 Ha ( ±2 km²). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km² dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km²), menjadikan Kota Tanjung Balai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara saat itu.
Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor : 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjung Balai, yaitu Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara.
Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjung Balai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjung Balai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjung Balai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.
Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan kelurahan Pantai Johor di kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjung Balai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan.