Zulkifli Nurdin
Riwayat Hidup > Gubernur Jambi (1999-2010)

Melalui Pemilu 1999, Zulkifli Nudin terpilih menjadi Anggota DPR/MPR sebagai wakil provinsi Jambi, dan pada tahun 1999 oleh Partai Amanat Nasional Zulkifli Nurdin dicalonkan menjadi Gubernur Jambi dan didukung oleh beberapa partai lainnya.
Menjelang dilakukan pemilihan oleh DPRD Provinsi Jambi, setiap calon menampilkan visi dan misinya. Ketika menyampaikan dan memaparkan visi misi serta program pembangunan Provinsi Jambi, Zulkifli Nurdin mendapatkan sambutan yang sangat positif baik oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi maupun masyarakat umum yang ikut menyaksikan di dalam persidangan DPRD karena sifatnya terbuka untuk umum.
Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 November 1999, dilakukanlah sidang Istimewa Khusus DPRD Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur Provinsi Jambi dari 3 calon yang ada dengan hasil suara:
Drs. Zulkifli Nurdin 34 suara
Drs. Ramli Jalil 2 Suara
Drs. Hasip Kalimuddin Syam 9 Suara
Sehingga dalam pemilihan yang dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk umum, Zulkifli Nurdin berhasil memperolah suara terbanyak dengan 34 suara.
Setelah melalui proses dan prosedur yang berlaku, maka pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 1999 Zulkifli Nurdin resmi dilantik sebagai Gubernur Jambi dalam sidang pleno istimewa DPRD tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri Suryadi Sudirja.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi adalah melakukan normalisasi politik dan kemasyarkatan sehingga situasi dan gejolak politik dan kemasyarakatan serta jalannya roda pemerintahan berjalan normal kembali sehingga tidak terjadi gejolak politik pada roda pemerintah dalam masyarakat. Langkah berikutnya, Zulkifli Nurdin menyiapkan Program 100 hari sebagai langkah awal persiapan untuk melangkah memasuki program berikutnya yaitu Propeda (Program Pembangunan daerah) dan Renstra (rencana strategis) setelah mengetahui kondisi riil pemerintahan daerah, maka ia berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di samping juga mencari dan berusaha agar investor baik dari dalam maupun luar negeri mau menanamkan modalnya ke Jambi.
Tenggang satu tahun pemeritahan Gubernur Zulkifli Nurdin, Indonesia dilanda multi krisis yang juga berimbas ke Provinsi Jambi dengan munculnya berbagai gejolak politik dan sosial yang ditandai dengan maraknya demonstrasi dari beberapa kalangan seperti dari kalangan mahasiswa, buruh-buruh perkebunan dan masyarakat tentang permasalahan tanah sehingga praktis dalam masa tenggang satu tahun tersebut Gubernur Zulkifli Nurdin banyak disibuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Memasuki tahun 2000 Gubernur Zulkifli Nurdin telah dapat meredakan permasalahan-permasalahan sosial, politik dan keamanan di Jambi, meskipun di beberapa daerah lainnya di Indonesia masalah politik, sosial dan keamanan masih menjadi problema, sehingga dia dapat mencari langkah-langkah untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah Jambi.
Memasuki tahun 2001, mulai diberlakukan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah yang mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan UU No.22 tahun 1999, di mana diberikan wewenang pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota secara luas untuk mengatur dan membangun daerah sesuai potensi masing-masing. Dalam kondisi demikian, ia telah mampu merekatkan hubungan antara provinsi, kabupaten dan kota supaya tidak terjadi aroganisasi kedaerahan. Berkaitan dengan ini dia mampu mengatur pembagian saham yang diperoleh masing-masing daerah baik saham yang diperoleh provinsi maupun yang diperoleh masing-masing kabupaten dan kota secara proporsional dan adil.
Tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan kepada kepentingan rakyat kecil (masyarakat desa) dengan tidak mengabaikan masyarakat kota dan investor besar. Untuk kepentingan masyarakat kecil, ia telah mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan jalan memberikan kredit usaha kecil agar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh dan berkembang, khususnya di sektor pertanian. Di bidang pertanian, ia telah menciptakan sentra-sentra pertanian misalnya sentra kedelai, jagung, jeruk dan lain-lain sebagai usaha pengembangan potensi holtikultura dan memberikan kesempatan kerja.
Sedangkan bagi investor diusahakan agar dapat mengembangkan potensi perkebunan, seperti kelapa sawit, karet dan pengolahan hasil perkebunan yang dapat memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat di samping memberikan kesempatan untuk membangun potensi daerah lainnya, misalnya pertambangan minyak dan gas, pembangunan PLTA Kerinci yang bekerjasama dengan pemerintah Norwegia dan Malaysia. Di tengah lancarnya jalan roda pemerintahan ada kendala-kendala yang dihadapi terutama adalah persoalan lingkungan yang secara sporadis belum kondusif, dengan adanya gejolak sosial yang muncul yang dapat menghambat masuknya investor asing. Faktor yang paling mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan adalah dukungan dari semua golongan masyarakat Jambi secara luas dalam proses pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Jambi guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Jambi.