stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
DSM-5
Pranala luar

"DSM-V The Future Manual". American Psychiatric Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 November 2008.
"DSM-5 Update: Supplement to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition" (PDF). PsychiatryOnline. American Psychiatric Association Publishing. September 2016.
Penghargaan AMI untuk Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami Terbaik

Penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami Terbaik diberikan pertama kali pada perhelatan kesembilan belas tahun 2016. Kategori diberikan pada penampil dengan rilisan berlirik spiritual Islami.
Penerima

| Tahun | Pemenang | Karya | Nomine | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Haddad Alwi & Rara Tarmizi | "Senyum Itu Sedekah" |  D'Masiv & Raef – "Talal'al Badru"  Gigi – "Mohon Ampun"  Indah Nevertari – "Rabbana"  Ita Purnamasari – "Taubat" |  |
| 2017 | Fatin Shidqia | "Ketika Tangan dan Kaki Berkata" |  Haddad Alwi, Syifa & Fadly – "Demi Sang Nabi"  Opick – "Allah Bersamamu"  Slank – "D.O.A"  Wali – "Salam 5 Waktu (New Version)" |  |
| 2018 | Sabyan | "Ya Maulana" |  Ray Shareza – "Ketika Tangan dan Kaki Berkata"  Ustadz Yuke Semeru – "Raja Semesta"  Virgoun & Last Child – "Maha Pemilik Hati"  Wali – "Bocah Ngapa Yak" |  |
| 2019 | Sabyan | "Syukran Lillah" |  D'Masiv & Shakira Jasmine – "Do'a"  Ita Purnamasari – "Tiada yang Melebihi"  Nussa – "Jumat Hari Raya"  Ungu – "Hasbunallah"  Virzha – "Damai Bersamamu" |  |
| 2020 | Ungu | "Jalan Panjangku" |  Anisa Rahman – "Berakhir Dalam Taubat"  Putih Abu-Abu – "Assholatu Imaduddin"  Rhoma Irama & Anisa Rahman – "Rabbanaa"  Sabyan & Nagita Slavina – "Ramadan"  Selfi, Lesti, Rara, Putri, Aulia, Fildan, Faul & Reza – "Ramadan Berkah"  Titi DJ – "Tuhan Jaga Diriku" |  |
| 2021 | Ungu, Lesti | "Bismillah Cinta" |  Fadly – "Miskin Jangan Takut Kaya Jangan Sombong"  Opick – "Indahnya Ramadhan"  Sabyan – "Sapu Jagat"  Wali – "MAMAS (Mati Masuk Surga)" |  |
| 2022 | Atta Halilintar & Aurelie Hermansyah | "Alhamdulillah" |  Opick & Reza Artamevia – "Engkau Tak Sendiri"  Sabyan – "Ana Ana"  Ungu & Rhoma Irama – "Andai Ku Tahu / Laa Illaha Ilallah"  Wali – "Until Jannah" |  |
| 2023 | Cici Paramida & Siti Rahmawati | "Nabi Al Rahman" |  Opick – "Tombo Ati (Obat Hati)"  Sabyan – "Zaadul Muslim"  Vagetoz – "Sholat"  Wali – "Qodarullah" |  |
| 2024 | Nissa Sabyan | "Allah Karim" |  Budi Doremi – "Ramadhan Penuh Cinta"  Deborah Hanna – "Takkan Berpaling DariMu"  Ungu – "Baik dan Burukmu"  Wali – "Pulang (Robbighfirlii)" |  |
Pertempuran Batavia (1654)

Pertempuran Batavia terjadi sekitar tahun 1654 yang terjadi di daerah sekitar Batavia (sekarang Jakarta) dan Tangerang.
Latar belakang

Pertempuran ini dimulai karena Kompeni Belanda memaksakan kehendaknya untuk membuka jalan tembus ke Banten melalui Cibodas dan Sangiang sepanjang kurang lebih 45 km. Rencana ini tentu saja ditentang oleh Tumenggung Kuridilaga yang mendapatkan mandat untuk mempertahankan daerah itu dari pendudukan pasukan Kompeni. Alih-alih mengurungkan niatnya, pasukan Kompeni Belanda dengan kekuatan penuh menjaga para pekerja dan buruh yang membuka hutan dan lahan untuk pembuatan jalan.
Jalannya pertempuran

Kuridilaga dengan mendapatkan dukungan penuh dari Aria Wangsakara dan Kesultanan Banten mencoba menghambat pergerakan pasukan Kompeni. Pertempuran sengit pun meletus
antara pasukan Kuridilaga dan pasukan Kompeni Belanda yang dibantu oleh ratusan tentara bayaran dari berbagai suku bangsa di Nusantara.
Spirit perjuangan dan militansi serta pengetahuan teknik Berperang serta koordinasi efektif pasukan Banten nampaknya merepotkan pasukan Kompeni Belanda. Peperangan yang semula diperkirakan Kompeni Belanda akan berlangsung hanya beberapa saat ternyata berlanjut sampai 7 bulan dan memaksa Batavia untuk berunding untuk mengakhiri peperangan yang merugikan kepentingan mereka.
Perjanjian damai

Kompeni Belanda mengutus Kapten Hendrick sebagai juru runding sementara dari pihak Banten diwakili oleh putera Aria Wangsakara, Raden Aria Raksanagara.
Perjanjian damai > Isi perjanjian

1. Perang antara pasukan Banten melawan Kompeni Belanda harus dihentikan.
2. Daerah yang telah dikuasai dalam perang ini tetap berada di bawah kuasa masing masing.
3
Kabupaten dan kota di Indonesia

| Kabupaten dan kota di Indonesia |
| --- | --- |

Kategori: Pembagian administratif tingkat kedua dalam negara kesatuan
Letak: Indonesia
Jumlah wilayah: 416 kabupaten dan 98 kota (termasuk 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi)
Penduduk: Tersepi: 38.735 jiwa (Kabupaten Mamberamo Raya) Teramai: 3.274.716 jiwa (Kota Administrasi Jakarta Timur)
Luas: Tersempit: 10,77 km2 (Kota Sibolga) Terluas: 46.791,63 km2 (Kabupaten Merauke)
Pemerintahan: Bupati (untuk kabupaten) Wali kota (untuk kota)
Pembagian administratif: Kecamatan
Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas beberapa kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dikepalai oleh seorang bupati, sedangkan setiap kota dikepalai oleh seorang wali kota. Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "kabupaten administrasi" dan lima kota yang bersatus sebagai "kota administrasi".
Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.
Daerah kabupaten dan kota, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "bupati" (untuk kabupaten) atau "wali kota" (untuk kota), serta lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Kemudian menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing. Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur, yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".
UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Penjelasan > Kabupaten

Artikel utama: kabupaten
Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam bahasa Jawa, yakni ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ (kabupatèn), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ (bupati) yang diberi konfiks ka-an dan setara dengan kata "kebupatian" (ke- + bupati + -an) dalam morfologi bahasa Indonesia. Kata bupati sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu भूपति (bhūpati), yang berarti "tuan tanah" atau "raja".
Kata kabupaten dan bupati digunakan terutama sebagai terjemahan kata regentschap atau ken (県) pada masa Hindia Belanda. Kata tersebut kemudian resmi digunakan sebagai istilah daerah administratif di Indonesia setelah merdeka.
Penjelasan > Kota

Artikel utama: kota
Kata kota merupakan turunan dari kata yang sama dalam bahasa Melayu, yang mungkin merupakan serapan dari kata कोट्ट (koṭṭa) dalam bahasa Sanskerta atau dari kata கோட்டம் (kōṭṭam).
Istilah ini secara umum digunakan untuk merujuk pada wilayah perkotaan, yaitu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang besar. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah beberapa kali menggunakan istilah "kota" dan beberapa variannya, sepert kota otonom, kota raya, kota madya, kota praja, dan kota administratif, dalam pembagian administratif, terutama untuk menggantikan istilah stadgemeente atau si (市) pada zaman yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Memasuki era reformasi hingga sekarang, istilah "kota" ditetapkan sebagai daerah administratif tingkat kedua.
Penggunaan istilah "kota" dalam pembagian administratif Indonesia saat ini belum tentu sama dengan kawasan yang secara umum dijuluki "kota" di Indonesia. Banyak ibu kota kabupaten dengan status daerah seperti kecamatan, desa, atau kelurahan, atau kumpulan beberapa daerah administratif di bawah kabupaten yang juga sering disebut sebagai "kota" meskipun daerah tersebut tidak termasuk dalam pembagian administrasi resmi. Kebiasaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan "kota praja" dan "kota administratif" dalam sistem pembagian wilayah administratif masa lampau yang saat ini telah dihapuskan. Jakarta juga sering dianggap sebagai "kota" meskipun secara administratif merupakan provinsi, karena pada masa lampau Jakarta dianggap sebagai "kota raya".
Penjelasan > Perbedaan kabupaten dan kota

Berikut merupakan perbedaan antara kabupaten dan kota dalam lingkup daerah administratif Indonesia.
Perbedaan yang paling jelas ialah kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Struktur pemerintahan vertikal di bawah bupati pun relatif lebih sederhana dibandingkan dengan struktur pemerintahan di bawah wali kota.
Kabupaten memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih renggang, populasi yang relatif lebih sepi, dan wilayah geografis yang relatif lebih luas. Sebaliknya, kota umumnya memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih rapat, populasi yang relatif lebih ramai, dan wilayah geografis yang relatif lebih sempit.
Kabupaten umumnya dibentuk di kawasan pedesaan, sehingga umum dijumpai satuan-satuan pemerintahan desa. Sementara itu, kota umumnya dibentuk di kawasan perkotaan, sehingga umum dijumpai perwakilan administrasi kelurahan.
Oleh karena kabupaten umumnya berada di kawasan pedesaan, ekonomi dan infrastruktur yang ada di kabupaten umumnya berhubungan dengan bidang pedesaan, persawahan, perkebunan, pertambangan, perindustrian kecil, dan sektor-sektor ekonomi primer lainnya. Sebaliknya, ekonomi dan infrastruktur yang ada di kota umumnya berhubungan dengan sektor sekunder seperti perdagangan, perindustrian besar, pendistribusian, teknologi, dan kebudayaan, serta sektor tersier seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan-layanan jasa lainnya.
Karena wilayahnya yang relatif luas, kabupaten memiliki pusat pemerintahan dan administrasi yang disebut "ibu kota kabupaten". Konsep pusat pemerintahan tersebut umumnya tidak ada pada daerah kota.
Tolok ukur di atas tidak selalu tepat, karena pada kenyataan di lapangan, banyak pengecualian yang umum dijumpai. Misalnya adalah adanya satuan-satuan desa yang berada di kota, seperti Kota Ambon, Kota Gunungsitoli, Kota Sawahlunto, dan lain-lain.
Penjelasan > Kabupaten dan kota administrasi

Artikel utama: Kabupaten administrasi dan Kota administrasi
Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan istilah untuk daerah kabupaten dan kota khusus yang berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi bukanlah merupakan kota otonom, sehingga bupati/wali kotanya tidak terpilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga tidak ada dalam struktur pemerintahannya.
Hingga saat ini, kabupaten administrasi hanya terdapat satu buah, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sementara kota administrasi terdapat lima buah, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Daftar

Bagian ini berisi artikel tentang daftar kabupaten dan kota secara alfabetis. Untuk daftar kabupaten dan/atau kota menurut kriteria lainnya, lihat Daftar kabupaten dan kota di Indonesia.
Sejarah > Periode pendudukan Jepang

Pada saat Hindia Belanda diduduki oleh Jepang, pemerintah militer Jepang mengubah penamaan regentschap menjadi "ken" (Jepang: 県) dan stadgemeente menjadi "si" (市, shi) atau "tokubetu si" (特別市, tokubetsu shi). Ken diperintah oleh "kentyoo" (県長, kenchō), si diperintah oleh "sityoo" (市長, shichō), dan tokubetu si dipimpin oleh "tokubetu sityoo" (特別市長, tokubetsu shichō). Susunan daerah dan posisinya sama seperti susunan daerah pada masa kolonial Belanda, kecuali Batavia (diubah menjadi "Jakarta" oleh pemerintah militer) yang mendapat status tokubetu si, yaitu si yang dikendalikan langsung di bawah pemerintah militer alih-alih di bawah syuu (bekas keresidenan).
Pranala luar

(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Diarsipkan 2021-04-28 di Wayback Machine.
(Indonesia) Data Wilayah Kemendagri 2017 Diarsipkan 2017-04-29 di Wayback Machine.
(Indonesia) Depdagri: Daftar Provinsi[pranala nonaktif permanen]
(Indonesia) Hasil sensus penduduk tahun 2010
| l b Topik Indonesia |
| --- | --- |
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia):  Garis waktu  Prasejarah  Kerajaan Hindu-Buddha  Kerajaan Islam  Kerajaan Kristen  Era kolonial Portugis  Era VOC  Era Hindia Belanda  Era pendudukan Jepang 
Sejarah Indonesia:  Sejarah nama  Proklamasi  Era transisi Revolusi nasional  KMB  Pengakuan Belanda  Era RIS  Era demokrasi liberal Dekret presiden  Era demokrasi terpimpin Trikora  Konfrontasi ke Malaysia  G30S  Era orde baru Supersemar  Pendudukan di Timor Timur  Gerakan 1998  Era reformasi Referendum Timor Timur 
Geografi:  Air terjun  Bendungan dan waduk  Danau  Pegunungan Gunung berapi  Pulau dan kepulauan menurut provinsi  abjad A-L  M-Z  Perairan Laut  Pantai  Selat  Sungai  Teluk  Tanjung  Tempat  Titik-titik garis pangkal  Wilayah 
Politik dan  pemerintahan:  Ibu kota negara  Lembaga negara  Pemerintah  Presiden Kementerian  MPR DPR  DPD  Kekuasaan kehakiman MA  MK  KY  BPK  Perwakilan di luar negeri  Kepolisian  Militer  Administratif (Provinsi  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan/desa)  Hubungan luar negeri  Hukum  Undang-undang  Pemilu  Partai politik  Kewarganegaraan 
Ekonomi:  APBN  APBD  Bank  Pasar modal IDX  JFX  Pariwisata  Pertanian dan perkebunan  Perusahaan BUMN  Sains dan teknologi  Transportasi Penerbangan  Perkeretaapian 
Demografi:  Suku bangsa  Bahasa nasional  Bahasa daerah  Agama  Nama orang  Tokoh  Kesehatan Kesehatan hewan  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Olahraga 
Budaya:  Seni Film  Tari  Sastra  Musik  Lagu  Teater  Bela diri  Masakan  Mitologi  Permainan tradisional  Busana daerah  Arsitektur Bandar udara  Pelabuhan  Stasiun kereta api  Terminal  Pembangkit listrik  Warisan Budaya UNESCO  Wayang  Batik  Keris  Angklung  Tari Saman  Noken 
Simbol:  Sang Saka Merah Putih  Garuda Pancasila  Ibu Pertiwi  Nusantara 
Flora dan fauna:  Fauna Indonesia Binatang endemik  Flora Indonesia Tumbuhan endemik  Bunga  Burung endemik  Ikan  Cagar alam  Suaka margasatwa  Taman nasional  Terumbu karang 
Lainnya:  Media  Telekomunikasi Internet  Permainan video  Penyiaran Televisi Terestrial  Berlangganan  Radio  Tanda kehormatan  Kode pos  Kode telepon  Kode kendaraan  Hari penting 
 Garis besar •   Portal
Daerah Aliran Sungai Saddang

Daerah Aliran Sungai Saddang (DAS Saddang) adalah sebuah daerah aliran sungai yang melintasi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di Indonesia. Cakupan wilayah DAS Saddang terbagi menjadi Sub-daerah aliran sungai Mata Allo (Sub-DAS Mata Allo) dan Sub-daerah aliran sungai Saddang (Sub-DAS Saddang) yang melewati Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Polewali Mandar. DAS Saddang memiliki kawasan hutan yang penting sebagai sumber daya kehidupan bagi penduduk di sekitarnya terutama untuk lahan pertanian dan permukiman.
Perubahan iklim pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 Masehi telah membuat curah hujan di DAS Saddang meningkat. Akibatnya sering terjadi banjir dan tanah longsor di DAS Saddang terutama di ibu kota Kabupaten Enrekang dan desa-desa di Kabupaten Pinrang. Karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan DAS Saddang sebagai salah satu daerah aliran sungai prioritas untuk program pemulihan daya dukung. Pada periode 2005–2013, tanggul mulai dibangun di sepanjang DAS Saddang terutama pada desa-desa yang terdampak banjir. Namun pada tahun 2015, tanggul-tanggul jebol akibat banjir dan hanya menyisakan bongkahan batu yang tidak hanyut oleh banjir.
Cakupan wilayah

Daerah Aliran Sungai Saddang mencakup wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Di Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah administratif yang dilalui sungai Saddang yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kemudian aliran sungainya bersambung hingga ke Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Luas DAS Saddang adalah 661.932 Ha. Di Provinsi Sulawesi Selatan, luasnya mencakup 504.313 Ha yang menjadikan DAS Saddang daerah aliran sungai terluas kedua di Sulawesi Selatan.
Pusat Daerah Aliran Sungai Saddang (DAS Saddang) berada tepat di bagian tengah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomi, DAS Saddang berada pada posisi 119° 14' 48.65" - 120° 3' 42.39" Bujur Timur -2° 43' 42.02" - 120° 3' 42.39" Lintang Selatan. DAS Saddang memiliki dua sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) yaitu Sub-DAS Mata Allo dan Sub-DAS Saddang. Pertemuan antara Sub-DAS Mata Allo dan Sub-DAS Saddang terjadi di ibu kota Kabupaten Enrekang.
Peran penting

Sekitar 835.710 orang tinggal di Daerah Aliran Sungai Saddang memanfaatkan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wilayah DAS Saddang memiliki kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas dan areal penggunaan lain. Luas kawasan hutan di DAS Saddang pada tahun 1995 adalah 99.165,11 ha. Sebesar 39,63% atau 199.875,91 Ha digunakan untuk hutan lindung. Luas hutan prouksi terbatas sebesar 6,35% atau 32.030,38 Ha. Sementara areal penggunaan lain seluas 272.407,62 Ha, atau 54,02%.
Selama periode tahun 1995–2014 telah terjadi perubahan tutupan lahan berhutan yang berkurang sebesar 31,32% atau sekitar 31.066,15 ha dan luasnya menjadi 68.098,96 ha. Berkurangnya luas kawasan hutan di DAS Saddang akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian sebesar 59,27% atau sekitar 18.416 Ha. Alih fungsi lainnya berupa pembuatan pemukiman dan sawah serta adanya tutupan semak belukar.
Kebencanaan

Perubahan iklim yang terjadi pada periode 1981–2013 di DAS Saddang telah meningkatkan volume curah hujan sebesar 4,2%. Peningkatan ini memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Curah hujan di DAS Saddang mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 50% sejak periode 2009–2010. Debit air di DAS Saddang mengalami penurunan rata-rata sebesar 12,74% pada musim kemarau periode 2009–2010. Pertemuan Sub-DAS Mata Allo dan Sub-DAS Saddang pada DAS Saddang di ibu kota Kabupaten Enrekang menyebabkan ibu kota Kabupaten Enrekang sering terkena banjir.
Pemulihan daya dukung

DAS Saddang menjadi salah satu dari dua belas daerah aliran sungai di Indonesia yang memperoleh prioritas pemulihan daya dukung. Prioritas ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. DAS Saddang juga menjadi salah satu dari lima belas daerah aliran sungai prioritas di Indonesia yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Pemulihan daya dukung > Pembangunan tanggul penahan banjir

Pada periode 2005–2013, pemerintah di wilayah DAS Saddang mengadakan pembangunan tanggul di sepanjang DAS Saddang. Lokasi pembangunan tanggul terutama di desa-desa yang terdampak banjir. Tanggul sepanjang satu kilometer masing-masing telah membendung aliran sungai Saddang di Desa Salipolo dan Desa Bababinanga pada tahun 2013. Namun pada tahun 2015, kedua tanggul tersebut jebol. Di Desa Babaninanga, sebagian besar tanggul hanyut terbawa air dan hanya menyisakan bongkahan batu.
Bima TV

| PT Citra Nuansa Bima Televisi |
| --- | --- |

Bima, Nusa Tenggara Barat Indonesia
Saluran: Digital: 28 UHF
Pemrograman
Afiliasi: Independen
Kepemilikan
Pemilik: Bimeks Group
Riwayat
Siaran perdana: 13 April 2003
Bekas nomor kanal: 11 VHF (analog) 51 UHF (analog)
Bekas afiliasi: O Channel TV Tempo
Makna tanda panggil: Kota Bima
Informasi teknis
Otoritas perizinan: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Pranala
Situs web: www.bimakini.com
Negara: Indonesia
Kantor pusat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN, Penatoi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 84115.
Wilayah siaran: Raba, Kota Bima Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Pulau Komodo, Labuan Bajo NTT, Sumba Barat, NTT.
Tokoh kunci: Khairuddin M. Ali (Direktur Utama) 
Format gambar: 576i SDTV
 
PT Citra Nuansa Bima Televisi,  beroperasi sebagai Bima TV, adalah stasiun televisi lokal dan satu-satunya di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berkantor pusat di Kota Bima, Bima TV didirikan oleh Khairuddin M. Ali pada 13 April 2003, dan merupakan pengembangan dari harian Bima Ekspres (kini bernama Bimeks). Dari Bima TV, telah dikembangkan media lainnya seperti stasiun radio Bima FM pada 2006. Cakupan siarannya meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan sekitarnya.
Saat ini, Bima TV mengudara di siaran digital pada 28 UHF (sejak 2 Oktober 2021) dan sempat juga disiarkan di 51 UHF siaran analog. Programnya meliputi berita daerah, budaya, pariwisata, pendidikan, dan lainnya. Sampai saat ini, Bima TV masih merupakan media yang murni lokal, meskipun sempat dikabarkan bahwa O Channel Jakarta juga bersiaran di kanal 51 UHF (artinya menggandeng Bima TV).
Rujukan

↑  JADWAL ACARA BUMI HIJAU TV, SELASA 28 JAN 2014
↑  Alamat di FB Bima TV
1 2  DAFTAR IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG SUDAH DITERBITKAN OLEH MENTERI KOMINFO SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2017
↑
↑  Blog saya
↑  Bima TV
↑  Sah! Bima TV Digital
↑  Apa Itu Siaran TV Digital? Yuk Baca Tulisan Direktur BIMA TV Ini Biar Faham
↑  RESEPSI MASYARAKAT TENTANG ISI SIARAN BIMA TV (Studi Kasus pada Masyarakat BTN Penato i Kelurahan Penato i Kecamatan Mpunda Kota Bima)
↑  Ulang Tahun ke-16 di Tengah Pandemik, Harapan Inspirasi Bahagia O Channel TV
Pranala luar

Facebook Bima TV
Website Bimakini