stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perbudakan
Sejarah > Periode modern akhir > Uni Soviet

Antara tahun 1930 dan 1960, Uni Soviet menciptakan sistem, yang menurut Anne Applebaum dan "perspektif Kremlin", kamp kerja paksa yang disebut Gulag (bahasa Rusia: ГУЛаг, translit. GULag).
Tahanan di kamp-kamp ini bekerja sampai mati dengan kuota produksi yang ekstrim, kebrutalan fisik dan psikologis, kelaparan, kurangnya perawatan medis, dan lingkungan yang keras. Aleksandr Solzhenitsyn, yang selamat dari delapan tahun penahanan Gulag, memberikan kesaksian langsung tentang kamp tersebut dengan penerbitan The Gulag Archipelago, yang membuatnya dianugerahi Penghargaan Nobel Kesusastraan. Tingkat kematian di Gulag mencapai 80% selama bulan-bulan pertama di banyak kamp. Ratusan ribu orang, mungkin jutaan, tewas sebagai akibat langsung dari kerja paksa di bawah Soviet.
Golfo Alexopoulos membuat menyamakan kerja di Gulag dengan "bentuk-bentuk lain dari kerja paksa" dan "kekerasan eksploitasi manusia"; perbudakan Gulag dibahas dalam Illness and Inhumanity in Stalin's Gulag,\.
Gulag Stalin, dalam banyak hal, bukanlah sebuah kamp konsentrasi, tetapi sebuah kamp kerja paksa dan bukan sebuah sistem penjara, tetapi sebuah sistem perbudakan. Gambar budak sering muncul dalam literatur memoar Gulag. Seperti yang ditulis Varlam Shalamov: "Lapar dan kelelahan, kami bersandar ke kerah kuda, mengangkat lepuh darah di dada kami dan menarik gerobak berisi batu ke atas lantai tambang yang miring. Kerah itu adalah alat yang sama yang digunakan sejak lama oleh orang Mesir kuno." Perbandingan historis yang cermat dan teliti tentang kerja paksa Soviet dan bentuk-bentuk kerja budak lainnya layak mendapat perhatian ilmiah, dalam pandangan saya. Karena seperti dalam kasus perbudakan global, Gulag menemukan legitimasi dalam narasi perbedaan yang rumit yang melibatkan praduga bahaya dan rasa bersalah. Ideologi perbedaan dan kekerasan eksploitasi manusia ini meninggalkan warisan abadi di Rusia kontemporer.
Sejarawan Anne Applebaum menulis dalam pengantar bukunya bahwa kata GULAG telah merepresentasikan "sistem kerja budak Soviet itu sendiri, dalam segala bentuk dan variasinya" :
Kata "GULAG" adalah akronim dari Glavnoe Upravlenie Lagerei, atau Administrasi Kamp Utama, lembaga yang mengelola kamp-kamp Soviet. Namun seiring waktu, kata itu juga berarti sistem kerja budak Soviet itu sendiri, dalam segala bentuk dan variasinya: kamp kerja paksa, kamp hukuman, kamp kriminal dan politik, kamp wanita, kamp anak-anak, kamp transit. Lebih luas lagi, “Gulag” berarti sistem represif Soviet itu sendiri, serangkaian prosedur yang pernah disebut Alexander Solzhenitsyn sebagai “penggiling daging kita”: penangkapan, interogasi, pengangkutan dengan gerbong ternak yang tidak dipanaskan, kerja paksa, kehancuran keluarga, tahun-tahun yang dihabiskan di pengasingan, dan kematian dini dan tidak perlu.
Observasi Applebaum telah dikritik oleh peneliti Gulag Wilson Bell, yang menyatakan bahwa bukunya " selain merupakan pengantar, adalah gambaran umum Gulag yang ditulis dengan baik, tetapi tidak menawarkan kerangka interpretatif jauh di luar paradigma Solzhenitsyn".
Sejarah > Periode modern akhir > Jerman Nazi

Selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman memperbudak sekitar 12 juta orang, baik yang dianggap tidak diinginkan maupun warga negara yang ditaklukkan, untuk memperlakukan Untermenschen (sub-manusia), sebagai kelas budak permanen dari makhluk inferior yang bisa menjadi bekerja sampai mereka meninggal, dan yang tidak memiliki hak maupun dan status hukum seperti anggota ras Arya.
Selain orang Yahudi, kebijakan deportasi dan kerja paksa yang paling keras diterapkan pada penduduk Belarus, Ukraina, dan Rusia. Pada akhir perang, setengah dari penduduk Belarus telah dibunuh atau dideportasi.
Perbudakan kontemporer

Meskipun perbudakan sekarang dilarang di setiap negara, jumlah budak saat ini diperkirakan antara 12 juta dan 29,8 juta. Menurut definisi yang luas dari perbudakan, ada 27 juta orang dalam perbudakan pada tahun 1999 yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2005, Organisasi Perburuhan Internasional memberikan perkiraan jumlah pekerja paksa sebanyak 12,3 juta orang. Siddharth Kara juga telah memberikan perkiraan 28,4 juta budak pada akhir tahun 2006 dibagi menjadi tiga kategori: perbudakan hutang (18,1 juta), kerja paksa (7,6 juta), dan budak yang diperdagangkan (2,7 juta). Kara menyediakan model dinamis untuk menghitung jumlah budak di dunia setiap tahun, dengan perkiraan 29,2 juta pada akhir tahun 2009.
Menurut laporan tahun 2003 oleh Human Rights Watch, diperkirakan 15 juta anak berada dalam jeratan hutang di India dan bekerja dalam kondisi seperti perbudakan untuk melunasi hutang keluarga mereka.
Slavoj ižek menegaskan bahwa bentuk-bentuk baru perbudakan kontemporer telah diciptakan di era kapitalisme global pasca-Perang Dingin, termasuk pekerja migran yang kehilangan hak-hak sipil dasar di Semenanjung Arab, kontrol total pekerja di pabrik- pabrik pakaian Asia dan penggunaan kerja paksa dalam eksploitasi sumber daya alam di Afrika Tengah.
Perbudakan kontemporer > Distribusi

Sebuah laporan oleh Walk Free Foundation pada tahun 2013, menemukan bahwa India memiliki jumlah budak tertinggi, yakni hampir 14 juta, diikuti oleh Tiongkok (2,9 juta), Pakistan (2,1 juta), Nigeria, Ethiopia, Rusia, Thailand, Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan Bangladesh; sedangkan negara dengan proporsi budak tertinggi adalah Mauritania, Haiti, Pakistan, India dan Nepal.
Pada Juni 2013, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tentang perbudakan. Dalam laporan ini, Rusia, Tiongkok, dan Uzbekistan masuk dalam kategori pelanggar terburuk. Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Suriah, dan Zimbabwe berada di level terendah. Daftar tersebut juga termasuk Aljazair, Libya, Arab Saudi dan Kuwait di antara total 21 negara.
Di Kuwait, ada lebih dari 600.000 pekerja rumah tangga migran yang rentan terhadap kerja paksa dan terikat secara hukum dengan majikan mereka, yang seringkali mengambil paspor mereka secara ilegal. Pada tahun 2019, pasar budak online di aplikasi seperti Instagram terungkap.
Dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar, ribuan orang Nepal, kelompok buruh terbesar, menghadapi perbudakan dalam bentuk penolakan upah, penyitaan dokumen, dan ketidakmampuan untuk meninggalkan tempat kerja. Pada 2016, PBB memberi Qatar waktu 12 bulan untuk mengakhiri perbudakan pekerja migran atau akan menghadapi penyelidikan.
The Walk Free Foundation melaporkan pada tahun 2018 bahwa perbudakan di masyarakat Barat yang kaya jauh lebih umum daripada yang diketahui sebelumnya, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris Raya, yang masing-masing memiliki 403.000 (satu dari 800) dan 136.000 budak. Andrew Forrest, pendiri organisasi tersebut, mengatakan bahwa "Amerika Serikat adalah salah satu negara paling maju di dunia namun memiliki lebih dari 400.000 budak modern yang bekerja di bawah kondisi kerja paksa." Diperkirakan 40,3 juta diperbudak secara global, dengan Korea Utara memiliki budak paling banyak, yaitu 2,6 juta (satu dari 10). Yayasan tersebut mendefinisikan perbudakan kontemporer sebagai "situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan oleh seseorang karena ancaman, kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penipuan."
Perbudakan kontemporer > Distribusi > Tiongkok

Pemerintah Tiongkok memiliki sejarah memenjarakan warganya karena alasan politik. Pasal 73 Hukum Acara Pidana yang diadopsi pada tahun 2012 memungkinkan pihak berwenang menahan orang dengan alasan "keamanan negara" atau "terorisme". Dalam hal ini, tahanan dapat ditahan selama enam bulan di "lokasi yang ditentukan" seperti penjara rahasia.
Pada Maret 2020, pemerintah Tiongkok diketahui menggunakan minoritas Uyghur untuk melakukan kerja paksa, di dalam pabrik-pabrik sweatshop. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI), sekitar 80.000 orang Uyghur dipindahkan secara paksa dari wilayah Xinjiang untuk melakukan kerja paksa di setidaknya dua puluh tujuh pabrik. Menurut the Business and Human Rights resource center, perusahaan seperti Abercrombie & Fitch, Adidas, Amazon, Apple, BMW, Fila, Gap, H&M, Inditex, Marks & Spencer, Nike, North Face, Puma, PVH, Samsung, dan UNIQLO memiliki produk masing-masing yang bersumber dari pabrik-pabrik ini sebelum publikasi laporan ASPI.
Perbudakan kontemporer > Distribusi > Libya

Selama Perang Saudara Libya Kedua, orang-orang Libya mulai menangkap migran Afrika Sub-Sahara yang mencoba pergi ke Eropa melalui Libya dan menjual mereka di pasar budak atau menyandera mereka untuk mendapatkan tebusan Wanita-wanita sering diperkosa, digunakan sebagai budak seks, atau dijual ke rumah bordil. Migran anak menderita pelecehan dan pemerkosaan anak di Libya.
Perbudakan kontemporer > Distribusi > Mauritania

Di Mauritania, negara terakhir yang menghapus perbudakan (pada 1981), diperkirakan 20% dari 3 juta penduduk, diperbudak sebagai pekerja yang terikat. Perbudakan di Mauritania dikriminalisasi pada Agustus 2007. Namun, meskipun perbudakan, sebagai praktik, dilarang secara hukum pada tahun 1981, memiliki budak sampai tahun 2007 bukanlah suatu kejahatan. Meskipun banyak budak telah melarikan diri atau telah dibebaskan sejak 2007, hingga 2012, hanya satu pemilik budak yang dijatuhi hukuman penjara.
Perbudakan kontemporer > Distribusi > Korea Utara

Catatan hak asasi manusia Korea Utara sering dianggap sebagai yang terburuk di dunia dan telah dikecam secara global, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch semuanya mengkritik catatan hak asasi manusia di negara itu. Dengan bentuk-bentuk penyiksaan, kerja paksa, dan pelecehan yang masih tersebar luas, sebagian besar organisasi hak asasi manusia internasional menganggap tidak ada negara yang menyamai Korea Utara sehubungan dengan pelanggaran kebebasan.
Perbudakan kontemporer > Ekonomi

Jika budak Amerika pada tahun 1809 dijual seharga sekitar $40.000 (dalam dolar yang disesuaikan dengan inflasi), seorang budak saat ini dapat dibeli hanya dengan $90. Ini membuat penggantian budak lebih ekonomis daripada memberikan perawatan jangka panjang. Perbudakan adalah industri bernilai miliaran dolar dengan perkiraan hingga $35 miliar profit yang dihasilkan setiap tahun.
Perbudakan kontemporer > Perdagangan orang

Korban perdagangan manusia biasanya direkrut melalui penipuan atau tipu daya (seperti tawaran pekerjaan palsu, tawaran migrasi palsu, atau tawaran pernikahan palsu), penjualan oleh anggota keluarga, perekrutan oleh mantan budak, atau penculikan langsung. Korban dipaksa masuk ke dalam situasi "perbudakan utang" dengan paksaan, penipuan, penipuan, intimidasi, isolasi, ancaman, kekuatan fisik, ijon atau bahkan pemaksaan dengan obat-obatan untuk mengendalikan korbannya. “Setiap tahun, menurut penelitian yang disponsori pemerintah AS yang diselesaikan pada tahun 2006, sekitar 800.000 orang diperdagangkan melintasi perbatasan nasional, yang tidak termasuk jutaan yang diperdagangkan di negara mereka sendiri. Sekitar 80% korban transnasional adalah perempuan dan anak perempuan, dan hingga 50% adalah anak di bawah umur, menurut laporan Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah penelitian tahun 2008.
Jika sebagian besar korban perdagangan adalah perempuan yang dipaksa menjadi pelacur (dalam hal ini prakteknya disebut perdagangan seks), korban juga termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja kasar. Karena sifat perdagangan manusia yang ilegal, tidak diketahui luasnya. Sebuah laporan pemerintah AS, yang diterbitkan pada tahun 2005, memperkirakan bahwa sekitar 700.000 orang di seluruh dunia diperdagangkan melintasi perbatasan setiap tahun. Angka ini tidak termasuk mereka yang diperdagangkan secara internal. Upaya penelitian lain mengungkapkan bahwa sekitar 1,5 juta orang diperdagangkan baik secara internal maupun internasional setiap tahun, dengan sekitar 500.000 di antaranya adalah korban perdagangan seks.
Abolisionisme

Perbudakan telah ada sepanjang sejarah manusia yang tercatat dalam satu atau bentuk yang lain. Dalam berbagai periode, telah ada pula gerakan untuk membebaskan kelompok budak yang besar atau berbeda.
Abolisionisme > Jaman purbakala

Ashoka, yang memerintah Kekaisaran Maurya di anak benua India dari 269–232 SM, menghapuskan perdagangan budak tetapi bukan perbudakan. Dinasti Qin, yang memerintah Tiongkok dari tahun 221 hingga 206 SM, menghapus perbudakan dan mengurangi perbudakan. Namun, banyak dari hukumnya dibatalkan ketika dinasti itu digulingkan. Perbudakan sekali lagi dihapuskan oleh Wang Mang di Tiongkok pada tahun 17 M, tetapi diterapkan kembali setelah pembunuhannya.
Abolisionisme > Amerika

Penjajahan Spanyol di Amerika memicu diskusi tentang hak untuk memperbudak penduduk asli Amerika. Kritikus perbudakan terkemuka di koloni Dunia Baru Spanyol adalah misionaris dan uskup Spanyol, Bartolomé de las Casas, "yang pertama mengungkap penindasan penduduk asli oleh orang Eropa di Amerika dan menyerukan penghapusan perbudakan di sana."
Di Amerika Serikat, semua negara bagian utara telah menghapus perbudakan pada tahun 1804, dengan New Jersey menjadi yang terakhir menghapusnya. Tekanan gerakan abolisionis menghasilkan serangkaian langkah kecil menuju emansipasi. Setelah Undang-Undang Larangan Impor Budak mulai berlaku pada 1 Januari 1808, impor budak ke Amerika Serikat dilarang, tetapi ini tidak termasuk perdagangan budak internal, atau keterlibatan dalam perdagangan budak internasional secara eksternal. Perbudakan legal bertahan di luar negara bagian utara; sebagian besar budak yang sudah ada di AS dibebaskan secara hukum baru pada tahun 1863. Banyak abolisionis Amerika yang mengambil peran aktif dalam menentang perbudakan dengan mendukung Underground Railroad. Bentrokan kekerasan antara gerakan anti-perbudakan dan pro-perbudakan Amerika termasuk Kansas Berdarah, serangkaian perselisihan politik dan bersenjata pada tahun 1854–1861 mengenai apakah Kansas akan bergabung dengan Amerika Serikat sebagai negara bagian budak atau negara bagian bebas. Pada tahun 1860, jumlah total budak mencapai hampir empat juta, dan Perang Saudara Amerika, yang dimulai pada tahun 1861, menyebabkan berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat. Pada tahun 1863, Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasi, yang membebaskan budak yang ditahan di Negara Konfederasi; Amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat melarang segala bentuk perbudakan di seluruh negeri.
Banyak dari budak yang dibebaskan menjadi petani bagi hasil dan pekerja kontrak. Dengan cara ini, beberapa orang menjadi terikat pada sebidang tanah, tempat mereka dilahirkan sebagai budak yang memiliki sedikit kebebasan atau peluang ekonomi karena hukum Jim Crow yang melanggengkan diskriminasi, pendidikan terbatas, mendorong penganiayaan tanpa proses hukum dan mengakibatkan kemiskinan yang berkelanjutan. Ketakutan akan pembalasan seperti penahanan yang tidak adil dan hukuman mati tanpa pengadilan menghalangi mobilitas lebih jauh.
Abolisionisme > Eropa

Perancis menghapus perbudakan pada tahun 1794 selama masa Revolusi, tetapi dipulihkan pada tahun 1802 di bawah Napoleon. Telah ditegaskan bahwa, sebelum Revolusi, perbudakan adalah ilegal di Prancis metropolitan (yang berlawanan dengan koloninya), tetapi ini telah dibantah.
Salah satu tonggak paling signifikan dalam kampanye untuk menghapus perbudakan di seluruh dunia terjadi di Inggris pada tahun 1772. Hakim Inggris Lord Mansfield memberikan pendapatnya dalam Kasus Somersett, yang secara luas dianggap telah menyatakan bahwa perbudakan adalah ilegal di Inggris. Putusan ini juga menetapkan prinsip bahwa perbudakan yang dikontrak di yurisdiksi lain tidak dapat ditegakkan di Inggris.
Sons of Africa adalah kelompok Inggris di akhir abad ke-18 yang berkampanye untuk mengakhiri perbudakan. Anggotanya adalah orang-orang Afrika di London, budak yang dibebaskan termasuk Ottobah Cugoano, Olaudah Equiano dan anggota terkemuka lainnya dari komunitas kulit hitam London. Kelompok ini terkait erat dengan Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, sebuah kelompok non-denominasi yang didirikan pada 1787, yang anggotanya termasuk Thomas Clarkson. Anggota Parlemen Inggris William Wilberforce memimpin gerakan anti-perbudakan di Inggris, meskipun dasarnya adalah esai anti-perbudakan oleh Clarkson. Wilberforce didesak oleh teman dekatnya, Perdana Menteri William Pitt the Younger, untuk menjadikan masalah ini menjadi masalah pribadinya. Dia juga didukung oleh John Newton, seorang pengikut reformasi Evangelical. Undang-Undang Perdagangan Budak disahkan oleh Parlemen Inggris pada 25 Maret 1807. Undang-Undang ini membuat perdagangan budak menjadi ilegal di seluruh Kerajaan Inggris, Wilberforce juga berkampanye untuk penghapusan perbudakan di Kerajaan Inggris, yang diadopsi dalam Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833.
Setelah undang-undang tahun 1807 yang menghapuskan perdagangan budak disahkan, para pendukung gerakan anti perbudakan ini beralih untuk mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya, terutama Prancis dan koloni-koloni Inggris. Antara tahun 1808 dan 1860, Armada Afrika Barat Inggris menyita sekitar 1.600 kapal budak dan membebaskan 150.000 orang Afrika yang ada di dalamnya. Tindakan juga diambil terhadap para pemimpin Afrika yang menolak untuk menyetujui perjanjian Inggris untuk melarang perdagangan budak, misalnya terhadap Raja Lagos yang digulingkan pada tahun 1851. Perjanjian anti-perbudakan ditandatangani oleh lebih dari 50 penguasa Afrika.
Abolisionisme > Seluruh dunia

Pada tahun 1839, organisasi hak asasi manusia internasional tertua di dunia, Anti-Slavery International, dibentuk di Inggris oleh Joseph Sturge, yang berkampanye untuk melarang perbudakan di negara lain. Pada tahun 2007, terdapat perayaan untuk memperingati 200 tahun penghapusan perdagangan budak di Inggris melalui karya-karya British Anti-Slavery Society.
Pada tahun 1860-an, laporan David Livingstone tentang kekejaman dalam perdagangan budak Arab di Afrika menarik perhatian publik Inggris dan menghidupkan kembali gerakan abolisionis yang mulai lesu. Angkatan Laut Kerajaan sepanjang tahun 1870-an berusaha untuk menekan "perdagangan Timur yang keji ini", khususnya di Zanzibar. Pada tahun 1905, Prancis menghapus perbudakan yang dilakukan penduduk asli di sebagian besar Afrika Barat Prancis.
Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa kebebasan dari perbudakan adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan:
Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya.
Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemimpin besar dari banyak agama, Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, dan Muslim bertemu untuk menandatangani komitmen bersama mereka melawan perbudakan modern. Deklarasi yang mereka tandatangani menyerukan penghapusan perbudakan dan perdagangan manusia pada tahun 2020. Para penandatangannya antara lain: Paus Fransiskus, Mātā Amṛtānandamayī, Bhikkhuni Thich Nu Chân Không (mewakili Zen Master Thích Nhất Hạnh), Datuk K Sri Dhammaratana, Kepala Imam Besar Malaysia, Rabi Abraham Skorka, Rabi David Rosen, Abbas Abdalla Abbas Solimary dari, Wakil Sekretaris Negara Bagian Al Azhar Alsharif (mewakili Mohamed Ahmed El-Tayeb, Imam Besar Al-Azhar), Ayatollah Agung Mohammad Taqi al-Modarresi, Syekh Naziyah Razzaq Jaafar, Penasihat Khusus Ayatollah Besar (mewakili Ayatollah Agung Syekh Basheer Hussain al Najafi), Sheikh Omar Abboud, Justin Welby, Uskup Agung Canterbury, dan Metropolitan Emmanuel dari Prancis (mewakili Patriark Ekumenis Bartholomew).
Kelompok-kelompok seperti American Anti-Slavery Group, Anti-Slavery International, Free the Slaves, Anti-Slavery Society, dan Norwegian Anti-Slavery Society terus berkampanye untuk menghapus perbudakan.
Penyesalan > Reparasi

Terdapat gerakan untuk memberikan reparasi bagi mereka yang sebelumnya ditahan sebagai budak atau untuk keturunan mereka. Tuntutan untuk reparasi karena ditahan dalam perbudakan dianggap sebagai masalah hukum perdata di hampir setiap negara. Hal ini sering dikecam sebagai masalah serius, karena kekurangan uang kerabat mantan budak membuat mereka sering kali memiliki akses terbatas ke proses hukum yang berpotensi berbiaya mahal dan sia-sia. Sistem wajib denda dan reparasi yang dibayarkan kepada sekelompok penuntut yang belum ditentukan dari denda, dibayar oleh pihak yang tidak ditentukan, dan dikumpulkan oleh pihak berwenang telah diusulkan oleh para advokat untuk meringankan "masalah pengadilan sipil" ini. Karena di hampir semua kasus tidak ada mantan budak yang masih hidup atau mantan pemilik budak yang masih hidup, gerakan-gerakan ini hanya mendapat sedikit daya tarik. Dalam hampir semua kasus, pengadilan-pengadilan telah memutuskan bahwa undang-undang pembatasan atas kemungkinan klaim ini telah lama kedaluwarsa.
Daftar pustaka > Perbudakan di Dunia Modern

Brass, Tom; van der Linden, Marcel (1997). Free and unfree labour: the debate continues. Peter Lang. ISBN 978-3-906756-87-5.
Brass, Tom (2015). Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labour: Case Studies and Debates. Taylor & Francis. ISBN 978-1-317-82735-1.
Bales, Kevin, ed. (2005). Understanding Global Slavery: A Reader. University of California Press. ISBN 978-0-520-93207-4.
Bales, Kevin (2007). Ending Slavery: How We Free Today's Slaves. University of California Press. ISBN 978-0-520-25470-1.
Craig, Gary (2007). Contemporary Slavery in the UK: Overview and Key Issues (PDF). York: Joseph Rowntree Foundation. ISBN 978-1-85935-573-2.
Hawk, David R. (2012). The Hidden Gulag: The Lives and Voices of "those Who Are Sent to the Mountains" (PDF). Washington, DC: U.S. Committee for Human Rights in North Korea. ISBN 978-0-615-62367-2.
Nazer, Mende; Lewis, Damien (2009). Slave: My True Story. PublicAffairs. ISBN 978-0-7867-3897-7.
Sage, Jesse (2015). Enslaved: True Stories of Modern Day Slavery. St. Martin's Press. ISBN 978-1-250-08310-4.
Sowell, Thomas (2010). "The Real History of Slavery". Black Rednecks and White Liberals. ReadHowYouWant.com. ISBN 978-1-4596-0221-2.
Tanggung jawab kolektif kabinet

Tanggung jawab kolektif kabinet adalah sebuah konvensi konstitusional dalam pemerintahan yang menggunakan Sistem Westminster di mana para anggota kabinet harus secara publik mendukung seluruh lapisan pemerintah yang dibuat dalam Kabinet. Dukungan tersebut meliputi pemberian suara untuk pemerintah dalam legislatur tersebut. Beberapa partai politik Komunis menerapkan sebuah konvensi yang mirip dengan sentralisme demokratik untuk komite pusat mereka.
Daftar pustaka

P. Avril, J. Gicquel, Droit Constitutionnel, Lexique, PUF, 1986, article "solidarité gouvernementale"
F. de Baecque in O. Duhamel, Y. Mény (sous la dir. de), Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1992, article "solidarité ministérielle"
C. de Nantois, "La solidarité gouvernementale sous la, République: se soumettre, se démettre ou disparaître", Jus Politicum n°2, mars 2009 Diarsipkan 2009-03-29 di Wayback Machine.
C. de Nantois, "La construction de la solidarité gouvernementale avant 1958: entre rejet et inefficacité", Politeia n° 18, 2010, p. 405-438
Metasphenisca atricomata

| Metasphenisca atricomata |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Tephritidae
Spesies:: Metasphenisca atricomata

Metasphenisca atricomata adalah spesies lalat yang tergolong famili Tephritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kebanyakan anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tumbuhan, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Lalat dewasa biasanya berumur sangat pendek. Beberapa hidup selama kurang dari seminggu.