Pengecualian hukum di Uni Eropa
Negara dan Pengecualian Hukum > Britania Raya

Britania Raya masuk sebagai anggota Uni Eropa sebagai anggota ketujuh setelah pembentukan organisasi tersebut dan menjadi negara pertama yang melakukan pengecualian hukum (hingga pengambilan keputusan tanggal 31 Januari 2020). Setidaknya terdapat lima hukum yang tidak mengikutsertakan Britania Raya, yakni: Perjanjian Schengen, Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa, Piagam Hak Asasi Uni Eropa, dan Social Chapter. Pengecualian pada Perjanjian Schengen terjadi akibat negara ini memilih untuk tidak ikut menandatangani perjanjian. Negara ini memilih untuk tetap menjaga batas negaranya, berkebalikan dengan isi perjanjian yang secara umum menghapus batas-batas negara anggota organisasi dengan dihilangkannya pengecekan berkas. Britania Raya mengkritik perjanjian ini dengan anggapan bahwa penghapusan ini akan mempermudah pergerakan kriminal antarnegara. Pilihan untuk tidak menandatangi juga dilakukan oleh Irlandia. Pada perjanjian ini, terdapat beberapa pengecualian yang dapat mengikutsertakan Britania Raya, seperti: Schengen information System.
Pada Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa, Britania Raya menyatakan untuk tetap menggunakan mata uang mereka sendiri dan tidak bergabung dalam persatuan tersebut. Sebelum menyatakan untuk tidak bergabung, negara ini memberikan lima capaian uji ekonomi, antara lain: penyatuan bisnis antara Britania Raya dan Uni Eropa, fleksibilitas, investasi, industri finansial, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Berdasarkan kelima capaian tersebut, Menteri Keuangan Gordon Brown yang menjabat pada masa itu menyatakan bahwa penyatuan bisnis yang terjadi tidak menunjukkan keberlanjutan yang berarti dan fleksibilitas yang ada cukup untuk menahan organisasi dalam masa sulit. Selain itu, negara ini menyatakan bahwa penggantian mata uang bukan prioritas utama negara pada saat perjanjian ini dibicarakan. Hal ini membuat Britania Raya gagal mencapai persetujuan bersama Uni Eropa dalam persatuan tersebut.
Piagam Hak Asasi Uni Eropa memiliki kekuatan yang mengatur seluruh hukum yang berhubungan dengan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi suatu negara yang menandatanganinya. Nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar antara lain: martabat (dignity), kebebasan (freedom), persamaan (equality), solidaritas (solidarity), masyakarat (citizen), hak (rights), keadilan (justice), dan ketetapan umum (general provisions). Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat dalam piagam harus diterjemahkan dan diadaptasikan pada aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Piagam ini bersifat mengikat dan diawasi oleh European Parliament's Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs of the European Parliament. Britania Raya menyatakan bahwa hal ini berarti terdapat aturan yang dibuat oleh negara yang dapat dibatalkan atas alasan tidak memenuhi piagam. Atas dasar ini negara tersebut menyatakan untuk tidak mendukung piagam tersebut dan melakukan pengecualian hukum dengan dasar Protocol 30 dalam Perjanjian Lisboa (2007).
Social Chapter merupakan protokol yang mengatur mengenai hak-hak sosial masyarakat Uni Eropa. Dalam protokol ini diatur juga mengenai hak pekerja, persamaan gender, keselamatan pekerja, dan perlakuan pekerja di dalam wilayah kerja. Negara yang ikut serta dalam protokol ini boleh diintervensi oleh anggota lain mengenai aturan dalam negeri yang membahas mengenai pekerja dan dianggap tidak selaras dengan protokol. Perdana Menteri John Major menyatakan bahwa Britania Raya telah memiliki aturan sendiri mengenai pekerja dan ratifikasi hanya akan menambah beban perusahaan atas biaya pekerja, sehingga Britania Raya tidak diikutsertakan dalam protokol ini sejak tahun 1992. Pengecualian ini kemudian dicabut pada tahun 1997 dengan adanya Perjanjian Amsterdam.