Orang Jawa Suriname
Repatriasi dan gerakan “Mulih nDjowo”

Tahun 1950 di Suriname diadakan pemilihan umum (Pemilu). Setelah terbentuk Lembaga Legislatif hasil Pemilu, Suriname menjadi Daerah Otonom di bawah Kerajaan Belanda.
Secara otomatis seluruh penduduk Suriname menjadi Warga Negara Belanda. Ketentuan ini ditentang oleh sekitar 75% masyarakat Indonesia. Mereka menolak menjadi warga negara Belanda dan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia serta ingin pulang ke Indonesia, meskipun dengan biaya sendiri. Akhirnya mereka berhasil mengirimkan delegasi ke Indonesia, menghadap Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keinginannya itu. Pada tanggal 15 Oktober 1951 mereka mendirikan Yayasan Tanah Air (YTA) yang dipimpin Salikin Hardjo dengan tujuan utama “Mulih nDjowo”. Karena padatnya penduduk di Pulau Jawa, awalnya Pemerintah Republik Indonesia berencana akan menempatkan para Repatrian itu di daerah Metro, Provinsi Lampung. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya Pemerintah memutuskan dan menempatkan para Repatrian Suriname itu di Desa Lingkin Baru (Tongar), Kabupaten Pasaman, Sumatra Tengah (pada waktu itu) yang jaraknya 180 km dari Kota Padang.
Berkat usaha dan perjuangan yang gigih itu, maka pada tanggal 04 Januari 1954 dengan menumpang sebuah kapal cargo (kapal angkut barang) MS Langkoeas, rombongan pertama Repatrian Suriname itu pulang ke Indonesia sebagai Repatrian. Saat kapal sedang mengadakan persiapan akan meninggalkan pelabuhan Paramaribo, ribuan penduduk Suriname baik orang-orang Creol, India, Tionghoa, dll. terutama para wong Jowo yang masih tinggal, datang dari berbagai daerah di Suriname, ke Paramaribo, berjubel dipinggir jalan sekitar pelabuhan untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Ratusan perahu bermotor dan perahu dayung mengelilingi kapal untuk memberi penghormatan dengan cara membakar mercon/petasan dan mengibarkan bendera. Hampir semua orang, baik yang ada di pelabuhan maupun yang ada di dalam kapal semuanya sedih dan menangis sambil mengucapkan selamat berpisah, selamat jalan dan sampai ketemu lagi pada gelombang berikutnya.
Suasana pada waktu itu sangat amat mengharukan, sehingga sangat sulit untuk melukiskannya. Ada suami yang meninggalkan isteri, ada pula isteri yang meninggalkan suami. Banyak keluarga yang terpaksa berpisah. Banyak anak yang meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, antara lain seperti yang dialami oleh penulis makalah ini.
Untuk mewujudkan perhelatan besar mulih nDjowo itu, semua konskuensi biaya yang timbul, ditanggung sendiri oleh para Repatrian. Antara lain ongkos perjalanan laut dari Suriname ke Indonesia untuk orang dewasa dan remaja yang telah berusia 10 tahun keatas membayar Sf 375,- per orang dan anak-anak yang berusia antara 1 s/d 9 tahun membayar Sf 187,50 per orang. Anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun, tidak membayar. Disamping membayar tiket kapal, para Repatrian membawa bahan pangan berupa beras 35 ton, alat-alat pertanian, kendaraan bermotor, mesin-mesin diesel dan alat-alat berat lainnya untuk persiapan tinggal di tanah harapan Sumatra.
Rombongan pertama Repatrian Suriname itu sebanyak 316 kepala keluarga (KK) atau 1.018 orang, dengan rincian sebagai berikut:
368 orang dewasa yang lahir di Indonesia,
247 orang dewasa yang lahir di Suriname,
399 orang remaja dan anak-anak yang lahir di Suriname (termasuk penulis makalah ini)
4 orang bayi yang lahir dikapal selama pelayaran dari Suriname ke Indonesia. Salah satu di antara anak yang lahir itu perempuan. Oleh Nakhoda kapal, bayi perempuan yang baru lahir itu diberi nama Langsinem, sesuai dengan nama kapal yaitu Langkoeas.
Perjalanan laut dari Suriname ke Indonesia ini dipimpin oleh Wakil Ketua YTA Bapak Johannes Wagino Kariodimedjo. Beliau telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2007 dan dimakamkan di Pakem, Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dibantu oleh Sekretaris YTA Bapak Frans Ngatmin Soemopawiro, sekarang tinggal di Pekanbaru dan Bendahara YTA Bapak Atmidjan Sastro, sekarang tinggal di Jakarta. Sesuai rencana rombongan pertama ini akan diikuti oleh rombongan kedua, ketiga dan seterusnya. Sebagai akibat putusnya hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda masalah Irian Barat, maka rombongan kedua dan seterusnya batal pulang ke Indonesia. Meskipun saat ini hubungan diplomatik antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia sudah baik, bahkan Suriname sudah membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta, tetapi gagasan dan usaha untuk meneruskan gerakan mulih nDjowo, belum pernah ada lagi.