Britania Raya
Politik > Hukum dan kriminalitas

Artikel utama: Hukum Inggris dan Hukum Britania Raya
Britania Raya tidak memiliki sistem hukum tunggal karena negara ini terbentuk oleh kesatuan negara-negara yang telah merdeka terlebih dahulu. Selain itu, dalam Pasal 19 dari Perjanjian Kesatuan 1706, dinyatakan bahwa negara menjamin kesinambungan perwujudan sistem hukum Skotlandia yang terpisah. Saat ini, Britania Raya memiliki tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu: Hukum Inggris, Hukum Irlandia Utara dan Hukum Skotlandia. Perubahan konstitusi baru-baru ini menyebabkan lahirnya Mahkamah Agung Britania Raya (Supreme Court of the United Kingdom) baru yang menggantikan Komite Banding House of Lords (Appellate Committee of the House of Lords) sejak bulan Oktober 2009. Komite Yudisial Dewan Privi (Judicial Committee of the Privy Council) yang terdiri dari para anggota-anggota di Mahkamah Agung, merupakan pengadilan banding tertinggi bagi beberapa negara-negara Persemakmuran merdeka, Wilayah Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota.
Hukum Inggris berlaku di Inggris dan Wales, dan hukum Irlandia Utara berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum (common law). Esensi dari hukum umum ini adalah bahwa hukum ini harus tunduk pada undang-undang Britania Raya. Pengadilan-pengadilan di Inggris dan Wales dikepalai oleh Pengadilan Senior (Senior Courts) yang terdiri dari Pengadilan Banding (Court of Appeal), Pengadilan Tinggi (High Court, untuk kasus-kasus perdata) dan Pengadilan Mahkota (Crown Court, untuk kasus-kasus pidana). Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus banding baik pidana maupun perdata di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara, dan keputusan-keputusan yang dibuatnya mengikat semua pengadilan lain dalam yurisdiksi yang sama, dan sering kali memiliki efek persuasif di yurisdiksi yang lain.
Skotlandia berlandaskan pada Hukum Skotlandia, sebuah sistem hibrid yang berasaskan pada prinsip hukum umum dan hukum sipil (civil law). Pengadilan-pengadilan utamanya adalah Pengadilan Sesi (Sessions Court) untuk kasus-kasus perdata, dan Pengadilan Tinggi Penjabat (High Court of Justiciary) untuk kasus-kasus pidana. Mahkamah Agung Britania Raya berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi untuk kasus-kasus perdata di bawah hukum Skotlandia. Pengadilan Sheriff (Sheriff Court) menangani kasus-kasus perdata dan pidana, termasuk mengadakan persidangan pidana berjuri yang dikenal sebagai sheriff solemn court, ataupun pengadilan sheriff tanpa juri tanpa (sheriff summary court). Sistem hukum Skotlandia ini unik karena memiliki tiga putusan dalam persidangan kasus pidana, yaitu: “bersalah”, “tidak bersalah” ataupun “tidak terbukti”. Putusan “tidak bersalah” dan “tidak terbukti” menyebabkan pembebasan tanpa kemungkinan dilakukannya sidang ulangan.
Menurut data dari Statistik Kriminalitas Britania Raya, kriminalitas di Inggris dan Wales meningkat pada periode antara tahun 1981 dan 1995, meskipun telah terjadi penurunan secara keseluruhan dari 48% dalam kriminalitas pada periode 1995-2007/2008. Populasi penghuni penjara di Inggris dan Wales juga meningkat hampir dua kali lipat pada periode yang sama menjadi lebih dari 80.000 narapidana, menjadikan Inggris dan Wales sebagai negara dengan peringkat tertinggi jumlah narapidananya di Eropa Barat dengan rasio 147 napi per 100.000 jiwa. Layanan Penjara Baginda (Her Majesty's Prison Service), yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kehakiman, mengelola sebagian besar penjara di Inggris dan Wales. Kriminalitas di Skotlandia sebaliknya turun hingga ke tingkat terendah dalam 32 tahun terakhir pada tahun 2009/2010 (turun sepuluh persen). Pada saat yang sama populasi penjara Skotlandia dihuni oleh sekitar 8.000 tahanan, di mana hal ini jauh di atas kapasitas desain penjara di Skotlandia. Layanan Penjara Skotlandia, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet untuk Kehakiman, bertugas mengelola penjara-penjara di Skotlandia. Pada tahun 2006 sebuah laporan yang diterbitkan oleh Surveillance Studies Network menyatakan bahwa Britania Raya memiliki tingkat penjagaan penjara tertinggi dibandingkan dengan negara-negara industri Barat lainnya.