Hak asasi manusia di Jepang
Minoritas

Lihat pula: Masalah etnis di Jepang dan Burakumin
Burakumin, Korea, Tionghoa, dan pekerja asing mengalami berbagai tingkat diskriminasi sosial, beberapa di antaranya parah dan berlangsung lama. Sekitar 3 juta Burakumin (keturunan era feodal "orang buangan"), meskipun tidak tunduk pada diskriminasi pemerintah, sering menjadi korban diskriminasi sosial yang mengakar, termasuk akses terbatas ke perumahan dan kesempatan kerja.
Menurut MOJ, ada hampir 1,85 juta penduduk asing resmi pada tahun 2002. Kelompok terbesar, sekitar 625.400, adalah etnis Korea, diikuti oleh Tionghoa , Brasil, dan Filipina. Meskipun ada perbaikan dalam perlindungan hukum terhadap diskriminasi, penduduk tetap Korea (disebut Zainichi Korea, yang sebagian besar lahir, dibesarkan, dan dididik di Jepang) tunduk pada berbagai bentuk diskriminasi sosial yang mengakar. Pelecehan dan ancaman terhadap organisasi dan orang pro-Korea Utara dilaporkan telah meningkat sejak pengakuan Korea Utara tahun 2002 bahwa mereka menculik lebih dari selusin warga negara Jepang. Orang asing lainnya juga mengalami diskriminasi. Ada persepsi luas di kalangan warga Jepang bahwa orang asing melakukan banyak kejahatan. Menurut survei pemerintah, lebih dari 70% warga khawatir bahwa peningkatan jumlah pekerja asing yang dipekerjakan secara ilegal dapat merusak keselamatan publik dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja itu sendiri. Namun demikian, lebih dari 80% mengatakan negara harus menerima tenaga kerja asing dengan syarat atau tanpa syarat.
Sebuah situs kontroversial Biro Imigrasi yang diluncurkan pada bulan Februari memungkinkan informan untuk melaporkan nama, alamat, atau tempat kerja orang asing yang mencurigakan karena alasan seperti "menyebabkan gangguan di lingkungan sekitar" dan "menyebabkan kecemasan". Dalam menghadapi protes dari kelompok hak asasi manusia, situs tersebut diubah pada bulan Maret untuk menghapus alasan yang telah ditetapkan, tetapi tetap beroperasi pada akhir tahun.
Secara hukum, orang asing dengan 5 tahun tinggal terus menerus memenuhi syarat untuk naturalisasi dan hak kewarganegaraan, termasuk hak untuk memilih; namun, dalam praktiknya, sebagian besar orang asing yang memenuhi syarat memilih untuk tidak mengajukan permohonan kewarganegaraan, sebagian karena kekhawatiran bahwa identitas budaya mereka akan hilang.[butuh rujukan]
 Hambatan untuk naturalisasi termasuk keleluasaan yang tersedia untuk petugas yang mengadili dan penekanan besar pada kemampuan bahasa Jepang. Prosedur naturalisasi juga memerlukan pemeriksaan latar belakang yang ekstensif, termasuk penyelidikan status ekonomi pemohon dan asimilasi ke dalam masyarakat. Orang Korea diberi pilihan untuk mengadopsi nama keluarga Jepang. Pemerintah mempertahankan prosedur naturalisasinya sebagaimana diperlukan untuk memastikan kelancaran asimilasi orang asing ke dalam masyarakat. Penduduk tetap asing dapat tinggal di luar negeri hingga 4 atau 5 tahun tanpa kehilangan hak mereka untuk tinggal tetap di negara tersebut.
Pada bulan September 2003, UU Pendidikan Sekolah diubah untuk memungkinkan lulusan dari 21 sekolah bahasa non-Jepang secara otomatis memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk universitas. Sebelumnya semua siswa sekolah bahasa non-Jepang diharuskan lulus ujian kesetaraan sekolah menengah negeri untuk memenuhi syarat ujian. Undang-undang yang diubah juga memungkinkan universitas untuk menetapkan kriteria penerimaan mereka atas kebijaksanaan mereka sendiri. Selama tahun 2003, banyak universitas nasional juga menerima lulusan sekolah bahasa non-Jepang selain dari 21 sekolah yang termasuk dalam amandemen UU Pendidikan Sekolah.
Sampai Mei 2019, Jepang belum meratifikasi Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan.