Kerajaan Wajo
Keterangan

↑  Juga dieja Wajoʼ, Wajok, atau Wajoq (Bugis: ᨓᨍᨚ, translit. wajo [ˈwa.ɟoʔ]). Hentian glotal dalam bahasa Bugis dan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan lainnya dieja secara bervariasi dengan ⟨q⟩, ⟨k⟩, ⟨ʼ⟩, atau dibiarkan tidak ditulis. Artikel ini menggunakan ⟨ʼ⟩ untuk merepresentasikan hentian glotal, ⟨e⟩ untuk bunyi pepet, dan ⟨é⟩ untuk [e] dalam bahasa Bugis. Pengecualian diberikan bagi beberapa nama tempat yang sudah lazim dikenal dengan ejaan tertentu dalam bahasa Indonesia, semisal ⟨Wajo⟩ alih-alih ⟨Wajoʼ⟩, dan ⟨Bone⟩ alih-alih ⟨Boné⟩.
↑  Kisah asal-usul Wajo ini kontras dengan mitos pendirian negeri-negeri Sulawesi Selatan lainnya, yang umumnya diawali dengan kedatangan tomanurung ('ia yang turun').
↑  Umumnya diidentifikasi sebagai tumbuhan dari genus Macaranga.
↑  Juga dikenal sebagai La Tenriba atau La Tenribabbareng dalam beberapa naskah.
↑  Ahli bahasa dan sejarawan Jacobus Noorduyn (1972) menyebut 1737–1754 sebagai masa jabatannya, tetapi menurut sejarawan Andi Zainal Abidin (1985) dan Kathryn Wellen (2014), ia dilantik sebagai arung matoa pada tanggal 6 November 1736.
↑  Juga dikenal sebagai La Manang.
↑  Kutipan asli: "The powers of these pangawas, or tribunes of the people, is considerable. With them only it rests to summon a meeting of the council of forty. They possess the right of veto to the appointment of an aru matoah. Their command alone is a legal summons to war, no chief or body having right, or even authority, to call the freemen to the field."
↑  Kutipan asli: "The traditional rulers did not have the power to act on their own initiative without the approval of the Dutch administration; the colonial civil servants lacked authority over the population, and were dependent on the cooperation of the local aristocracy to ensure compliance of the people to government orders."
↑  Kutipan asli: "[Wajo] offers more evidence than any other pre-modern Asian society so far analysed for institutionalised freedoms [...]"
↑  Untuk pembagian tingkatan yang lebih detail, baca artikel Pelras (1971) dan Bab II dalam disertasi Lineton (1975a).
↑  Kutipan asli: "All the offices of state [...] are open to women; and they actually fill the important post of government; four out of the six great chiefs of Wajo being at present females. These ladies appear in public like the men; ride, rule, and visit even foreigners, without the knowledge or consent of their husbands."
↑  Contohnya Makassar, Mandar, dan Buton.
↑  Contohnya Banjarmasin, Pagatan, Paser, dan Berau.
↑  Contohnya Bali, Lombok, dan Sumbawa.
↑  Amanna Gappa sendiri merupakan pemimpin (matoa) komunitas rantau Wajo di Makassar kala itu, menjabat 1697–1723.
↑  Kutipan asli: "Such a law code is highly unusual, if not unique, for early modern insular Southeast Asia."
Wajo dan daerah-daerah bawahannya pada tahun 1906
Keadaan politik di Sulawesi Selatan pada sekitar akhir abad ke-16
Peta dari pertengahan abad ke-18 yang menggambarkan bagian timur laut semenanjung Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Wajo (utara di sebelah kanan).
Sungai Walanae di Séngkang pada masa penjajahan Belanda
Struktur pemerintahan Wajo
Kunjungan residen Makassar ke kantor swapraja Wajo. Berdiri di baris depan, dari kiri ke kanan: Patola Andi Tjella, Ranreng Tua Andi Ninnong, Arung Matoa Andi Mangkonaʼ, Ranreng Béttémpola, dan Ranreng Talotenreng.
Pepatah Wajo mengenai kemerdekaan yang kini dijadikan semboyan dalam lambang Kabupaten Wajo: maradéka to Wajoʼé, adeʼna napopuang ('orang-orang Wajo itu merdeka, [hanya] adatnya yang mereka pertuan').
Nelayan di Danau Tempe, ujung barat wilayah Wajo, pada tahun 1940-an