stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Andi Idris Syukur

| Andi Idris Syukur |
| --- | --- |

 
Bupati Barru ke-7
Masa jabatan 17 Februari 2016 – 4 September 2017
Presiden: Joko Widodo
Gubernur: Syahrul Yasin Limpo
Wakil: Suardi Saleh
Pendahulu Andi Muhammad Yamin (Pj.)Pengganti Suardi Saleh
Masa jabatan 2010–2015
Presiden: Susilo Bambang Yudoyono Joko Widodo
Gubernur: Syahrul Yasin Limpo
Wakil: Andi Anwar Aksa
Pendahulu Andi Muhammad RumPengganti Andi Muhammad Yamin (Pj.)
 
Informasi pribadi
Lahir: 17 Agustus 1955 (umur 69) Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia
Suami/istri: Andi Citta Mariogi
Anak: 3
Almamater: Universitas Hasanuddin
Profesi: Birokrat


Sunting kotak info • L • B
 
Andi Idris Syukur (lahir 17 Agustus 1955
) adalah mantan bupati Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, Indonesia dari tahun 2016 hingga 2017. Ia terpilih pada Pemilihan kepala daerah di Indonesia(PIlkada) secara langsung pada 2010 lalu, berpasangan dengan Andi Anwar Aksa. Dia kembali terpilih dalam Pilkada 2015 berpasangan dengan Suardi Saleh.
Karir > Sebagai birokrat

Andi memulai karirnya sebagai Kepala Cabang Kehutanan Barru pada tahun 1983. Setahun kemudian, ia dipindahkan ke posisi Kepala Seksi Perencanaan Cabang Dinas Kehutanan Bila pada tahun 1984. Pada tahun 1985, ia diangkat menjadi Kepala Perwakilan Cabang Dinas Kehutanan Bila. Pada tahun 1992, Andi menjabat sebagai Kepala Seksi Reboisasi & Rehabilitasi Dinas Kehutanan. Setahun kemudian, pada tahun 1993, ia menjadi Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mamuju. Pada tahun 1997, Andi diangkat sebagai Kepala Kesatuan Badan Tetap Unit Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Lima tahun kemudian,  ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, posisi yang dipegangnya selama 8 tahun sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Di tengah masa jabatannya sebagai Kepala Dinas, Andi juga sempat ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Wajo dari tahun 2008 hingga 2009.
Karir > Bupati Barru

Pada tahun 2010, Andi Idris Syukur maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Barru.Ia berpasangan dengan Andi Anwar Aksa. Dia terpilih dan menjadi Bupati Baru pada periode 2010 hingga 2015.   Kemudian pada tahun 2015, ia kembali maju sebagai calon Bupati Barru pada pilkada serentak 2015. Ia berpasangan dengan Suardi Saleh. Mereka diusung oleh enam partai,  yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan , Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan. Kemudian, ia terpilih dengan  perolehan suara  sebanyak 38.736 suara atau 38,27 persen. Kemudian ia dilantik sebagai Bupati Barru oleh Syahrul Yasin Limpo pada 17 Februari 2016 bersamaan dengan 9 kepala daerah lainnya.
Kontroversi

Sebulan setelah dilantik, ia menjadi tersangka kasus suap dan pemerasan. Ia menerima suap berbentuk Mitsubishi Pajero dari PT Bosowa Resource sebagai kompensasi izin pengelolaan tambang pada tahun 2012. Sebelumnya, ia juga dipercaya menerima gratifikasi sebuah Toyota Alphard dari PT Cipta Bhara Bata dan PT Jaya Bakti atas pencairan dana pembangunan ruko dan sejumlah pasar. Ia kemudian dinonaktifkan dari jabatan Bupati Barru pada 3 Agustus 2016. Andi Idris divonis 4 tahun 6 bulan oleh pengadilan Ia resmi diberhentikan Menteri Dalam Negeri pada 4 September 2017.
Pranala luar

(Indonesia) Profil Bupati
Telingaan Aruu

Wanita Suku Dayak yang mengikuti tradisi memanjangkan daun telinga.
Telingaan Aruu adalah tradisi memanjangkan telinga oleh orang-orang dari Suku Dayak. Tradisi memanjangkan telinga di kalangan Suku Dayak ini telah lama dilakukan secara turun temurun. Pemanjangan daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang dari tembaga yang bahasa kenyah di sebut "Belaong" . Dengan pemberat ini daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter.
Namun tidak semua sub suku Dayak di Pulau Kalimantan puunya tradisi ini. Hanya beberapa kelompok saja yang mengenal budaya telinga panjang. Namun, hanya yang mendiami wilayah pedalaman, seperti masyarakat Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Sa'ban, Dayak Kayaan, Dayak Taman, dan Dayak Punan.
Tradisi Telingaan Aruu dimulai saat seseorang masih bayi. Awalnya proses penindikan telinga si bayi, setelah luka bekas tindikan mengering, kemudian di pasang benang yang nantinya diganti dengan kayu, sehingga lubang telinga kian lama semakin membesar. Prosesi penindikan telinga ini dikenal dengan sebutan ''Mucuk Penikng''. Anting akan ditambahkan satu persatu ke dalam telinga yang lama kelamaan akan mebuat lubang semakin membesar dan memanjang.
Tujuan

Pemanjangan telinga yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki ini sebenarnya memiliki suatu tujuan. Misalnya di kalangan Dayak Kayan, mereka melakukan pemanjangan telinga sebagai identitas kebangsawanannya. Untuk perempuan, pemanjangan telinga digunakan untuk menunjukan identitas kebangsawanan, sekaligus digunakan sebagai pembeda. Sedangkan di desa-desa yang terletak di hulu Sungai Mahakam memanjangkan telinga dengan tujuan yang berbeda, mereka melakukan pemanjangan telinga untuk menunjukkan umur seseorang. Bayi yang baru lahir akan diberi manik-manik yang dirasa cukup berat. Selanjutnya, manik-manik yang menempel di telinga tersebut akan terus ditambah setiap tahunnya.
Suku Dayak Iban tidak memberikan pemberat kepada telinganya. Telinga yang telah dilobangi dibiarkan saja hingga terlihat seperti lubang besar yang mirip angka nol dengan cara menyatukan ujung jari telunjuk dengan ujung ibu jari. Bagi Suku Dayak ini, telinga panjang memiliki tujuan lain yaitu untuk melatih kesabaran melalui adanya berat akibat manik-manik yang menempel pada telinga dan harus digunakan setiap hari. Dengan beban berat di telinga, rasa sabar dan penderitaan pun semakin terlatih. Selain itu, telinga panjang juga menjadi simbol status sosial wanita Suku Dayak. Mereka meyakini bahwa semakin panjang telinga seorang wanita, maka semakin cantik pulalah wanita tersebut.
Jenis

Ada beberapa jenis anting-anting yang dikenal dalam tradisi Telingaan Aruu. Di antaranya, ''Hisang Kavaat'' dan ''Hisang Semhaa''. Hisang kavaat adalah anting-anting yang dipasang di lubang daun telinga dan ujung lingkarannya berselisih. Adapun Hisang Semhaa, dipasang di sekeliling lubang daun telinga. Selain itu adanya aturan dalam Telingaan Aru yaitu, bagi kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan telinganya sampai melebihi bahunya, sedang kaum perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.
Kondisi

Saat ini sudah tidak ada lagi generasi muda yang meneruskan tradisi Telingaan Aruu ini, bahkan untuk daerah pedalaman Kalimantan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepunahan kebudayaan ini. Pertama, memang tidak semua anak suku Dayak melakukan tradisi ini. Hanya pada Dayak Kayan, Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Punan, Dayak Kelabit, Sa'ban. Itupun terbatas kepada kaum wanita dan kaum bangsawan. Selain itu, tradisi ini juga hanya berlaku untuk daerah pedalaman saja. Kedua munculnya anggapan ketinggalan zaman membuat orang-orang yang aslinya memanjangkan telinga secara sengaja berusaha menghilangkan atribut tersebut. Seperti dengan memotong bagian bawah daun telinganya. Bagi para pemerhati budaya, tradisi telinga panjang sudah sampai pada tahap kritis, karena tidak ada lagi penerusnya.
Pria Suku Dayak hanya diperbolehkan memanjangkan daun telingah sebatas bahu.
Mafia II

Mafia II adalah sebuah   permainan aksi petualangan 2010 yang dikembangkan oleh 2K Czech dan diterbitkan oleh 2K. Rilis perdana pada 24 Agustus 2010 di PlayStation 3, Windows, dan Xbox 360. Permainan ini merupakan sequel dari Mafia I, Berlatarkan di kota fiksi bernama  Empire Bay antara tahun 1945 hingga 1951, mengikuti kisah Vito Scaletta, mantan veteran perang dan gangster berdarah Sisilia-Amerikan, yang terjebak dalam perebutan kekuasaan antara Mafia dan keluarga kriminal kota saat mencoba membayar kembali hutang ayahnya dan mendapatkan hidup yang lebih baik.
Pranala luar

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: .
Official website
Mafia II di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Mafia II di MobyGames
Templat:Illusion Softworks
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)
Kekuasaan

Ada gangguan emosional yang mempengaruhi mereka yang menjalankan kekuasaan dalam bentuk apa pun, di antaranya sindrom keangkuhan, megalomania, hamartia, atau narsisme.
Kekuasaan adalah hak untuk bertindak. Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku orang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku, atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).
Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada Undang-Undang (objek dari kekuasaan).
Dalam ilmu sosial dan politik, kekuasaan ialah produksi sosial dari sebuah efek yang menentukan kapasitas, tindakan, kepercayaan, dan perilaku para aktor. Kekuasaan tidak hanya merujuk pada ancaman atau penggunaan kekuatan (paksaan) oleh satu aktor terhadap aktor lainnya, tetapi dapat juga melalui cara-cara yang terbesar (seperti institusi). Kekuasaan juga dapat mengambil bentuk struktural, karena kekuasaan memerintahkan para aktor dalam hubungannya dengan satu sama lain (seperti membedakan antara tuan dan budak, rumah tangga dan kerabatnya, majikan dan kayawannya, orang tua dan anak, perwakilan politik dan pemilihnya...), dan bentuk-bentuk diskursif, karena kategori-kategori dan bahasa dapat memberikan legitimasi pada beberapa perilaku dan kelompok di atas perilaku dan kelompok yang lain.
Sudut pandang kekuasaan > Kekuasaan bersifat positif

merupakan Kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu -tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental. Namun di dalam kekuasaan tidak semua yang berkuasa memiliki kewenangan, karena kewenangan bersifat khusus
Sifat kekuasaan Position Power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Dalam hal ini, jabatan yang dimaksud, seperti ketua atau dewan pembina. Apabila seseorang sudah memiliki jabatan ketua, maka ia sudah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anak buahnya.
Bagi seseorang yang sudah memiliki kuasa di suatu organisasi, tetapi tidak bisa mengemban tanggung jawab dengan benar, maka kemungkinan besar organisasi yang dipimpinnya akan sulit untuk berkembang. Oleh sebab itu, sudah seharusnya seseorang yang memiliki jabatan di organisasi harus mempunyai wawasan yang luas supaya organisasi yang dipimpin tidak mengalami kemunduran. Salah satu cara  untuk memperluas wawasan adalah membaca buku.
Sudut pandang kekuasaan > Kekuasaan bersifat Negatif

Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental.
Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik,mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan, bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasannya karena keterbatasan daya pikir tadi. dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.
Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.
Sifat kekuasaan Personal Power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat, seperti jabatan RT, RW, Kepala Desa, dan sebagainya. Biasanya seseorang yang memiliki sifat Personal Power ini namanya sudah di lingkungan masyarakatnya.
Hampir sama dengan seseorang yang memiliki kuasa di suatu organisasi, individu yang memiliki Personal Power juga harus bisa mengarahkan anggota masyarakatnya agar menciptakan hubungan yang harmonis. Apabila pemegang kuasa tidak bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat, maka bisa memunculkan kesalahpahaman antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sifat Personal Power pemilik kuasa harus pandai menjaga komunikasi dengan baik kepada seluruh anggotanya.[butuh rujukan]
Legitimasi kekuasaan

Dalam pemerintahan mempunya makna yang berbeda:
"kekuasaan" didefinisikan sebagai "kemampuan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan", akan tetapi "kewenangan" ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan kekuasaan. Sebagai contoh  masyarakat boleh jadi memiliki kekuatan untuk menghukum para kriminal dengan hukuman mati tanpa sebuah peradilan sedangkan orang-orang yang beradab percaya pada aturan hukum dan perundangan-undangan dan menganggap bahwa hanya dalam suatu pengadilan yang menurut ketentuan hukum yang dapat memiliki kewenangan untuk memerintahkan sebuah hukuman mati.
Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kekuasaan telah dijadikan subjek penelitian dalam berbagai empiris pengaturaneluarga (kewenangan orang tua), kelompok-kelompok kecil (kewenangan kepemimpinan informal), dalam organisasi seperti sekolah, tentara, industri dan birokrat (birokrasi dalam organisasi pemerintah) dan masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari masyarakat yang paling primitif sampai dengan negara, bangsa-bangsa modern atau organisasi (kewenangan politik).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan. Sementara itu, legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex yang artinya hukum.
Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, legitimasi bukan hanya membicarakan tentang hukum yang ada di dalam sebuah peraturan saja, tetapi juga membahas hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, seperti norma-norma dalam lingkungan masyarakat.
Pada dasarnya, pengertian legitimasi kekuasaan menurut para ahli berbeda-beda. Meskipun pengertian legitimasi kekuasaan berbeda-beda, tetapi secara garis besar legitimasi kekuasaan adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat dalam menerima dan percaya terhadap pemerintahan, pemimpin, pejabat negara, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa selama masyarakat merasa terlindungi dan merasa sejahtera, maka mereka bisa menerima dan percaya terhadap kepemimpinan suatu pemerintahan.
Namun, apabila ada anggota masyarakat yang merasa kalau dirinya atau kelompoknya tidak terlindungi, maka legitimasi kekuasaan pemerintahan bisa saja hancur atau tidak bisa dipertahankan. Tidak hanya itu, hal dapat terjadi karena para pemimpin dan pejabat negara tidak dapat menunjukkan kinerja dengan baik, sehingga anggota masyarakat banyak kecewa.Dengan demikian, bagi pemerintah yang ingin mempertahankan legitimasinya sudah seharusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar kesejahteraan bagi anggota masyarakat dapat terjamin. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, maka legitimasi pemerintahan di mata masyarakat akan terus meningkat.
Sifat kekuasaan

Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar. Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut:
Kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.
Kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.
French & Raven mengatakan bahwa ada lima jenis kekuasaan:
Kekuasaan memberi penghargaan.
Kekuasaan yang memaksa
Kekuasaan yang sah.
Kekuasaan memberi referensi.
Kekuasaan ahli
Sumber kekuasaan bila dikaitkan dg kegunaan, maka sbb:
1.Militer & Polisi utk mengendalikan kekerasan dan kriminal
2.Ekonomi utk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan & produksi
3.Politik utk pengambilan keputusan
4.Hukum utk mempertahankan, mengubah, & melancarkan interaksi
5.Tradisi utk mempertahankan sistem kepercayaan / nilai-nilai
Sumber – sumber kekuasaan meliputi:
Sarana Paksaan Fisik
Keahlian
Hukum normatif
Status sosial
Harta kekayaan
Popularitas
Jabatan
Massa yang terorganisir
Pranala luar

Lihat entri  di kamus bebas Wiktionary.
Authority: senses, synonyms and related words (Titiland dictionary)
Qualitionary - Legal Definitions - Authority Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine.
Karantina di Indonesia

Tenaga kesehatan saling memasangkan alat pelindung diri saat mengobati pasien Covid-19 di ruang isolasi rumah sakit di Bali
Di Indonesia, secara garis besar penyelenggaraan karantina dibagi menjadi dua, yaitu karantina kesehatan pada manusia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bawah Kementerian Kesehatan serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia. Pelaksanaan kedua jenis karantina tersebut masing-masing didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta UU Nomor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Karantina diterapkan secara luas sebagai respons terhadap berbagai wabah penyakit, misalnya saat pandemi Covid-19 di Indonesia.
Karantina kesehatan > Sejarah

Banyaknya penyakit menular yang menginfeksi jemaah haji membuat Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Haji tahun 1898 dan Ordonansi Karantina tahun 1911 (Staatsblad Nomor 277 Tahun 1911). Peraturan ini mengatur pencegahan penyakit pes, kolera, demam tinggi, dan penyakit menular lainnya, sesuai dengan konvensi yang disepakati dalam Konferensi Sanitasi Internasional. Kesehatan di pelabuhan ditangani oleh dokter pelabuhan (bahasa Belanda: haven arts) di bawah syahbandar (haven master).
Setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1949–1950, Pemerintah Indonesia membentuk lima pelabuhan karantina di Sabang, Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, dan Cilacap. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1959 dan PP Nomor 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina, lalu UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Pada tahun 2018, kedua UU tersebut dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada tahun 2023, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (omnibus law kesehatan) mencabut UU Kekarantinaan Kesehatan bersama sepuluh UU lainnya yang mengatur urusan kesehatan.
Saat ini, karantina kesehatan dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Karantina kesehatan > Pandemi Covid-19

Saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah UU Nomor 6 Tahun 2018. Kekarantinaan kesehatan sendiri didefinisikan sebagai "Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat". Sementara itu, arti kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) adalah "Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."
Kekarantinaan kesehatan diselenggarakan di pintu masuk dan di wilayah. Pintu masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara, sedangkan wilayah merupakan tempat atau lokasi yang diduga terjangkit penyakit menular dan/atau terpapar faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan KKM. Tempat atau lokasi tersebut dapat berupa rumah, area, dan rumah sakit, yang penentuannya didasarkan pada hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.
Karantina kesehatan > Pandemi Covid-19 > Penyelenggaraan di pintu masuk

Di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan meliputi pengawasan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, yang masing-masing dilakukan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memperoleh persetujuan kekarantinaan kesehatan, yaitu surat pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab alat angkut yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas. Pengawasan juga dilakukan terhadap awak, personel, penumpang, serta barang yang dimuat oleh alat angkut. Orang-orang yang datang dari negara atau wilayah yang memiliki penyakit berstatus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dikenakan penapisan, pemberian kartu kewaspadaan kesehatan, pemberian informasi tentang cara pencegahan, pengobatan, dan pelaporan suatu kejadian KKMMD, serta pengambilan spesimen dan/atau sampel.
Vaksinasi juga diwajibkan bagi orang-orang yang datang atau akan berangkat ke negara tertentu, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat vaksinasi internasional. Orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah, misalnya, wajib diberikan vaksin meningitis sebelum berangkat.