Jurnalis amplop
Dampak dan Kaitannya dengan Kode Etik Jurnalistik

Dari kasus-kasus di atas tentu tidak terlepas dari pertumbuhan media yang pesat setelah era reformasi menyebabkan munculnya tantangan baru dan berbagai masalah bagi dunia pers di Indonesia. Tidak semua media patuh dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai badan pengawas.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, tingkat pelanggaran media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) cenderung tinggi. Seperti contoh praktik "wartawan amplop" sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan wartawan, baik di media cetak maupun media elektronik. Mereka menerima "amplop" yang berisi sejumlah uang dari narasumber. Posisi tersebut membuat wartawan sulit untuk mempertahankan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Padahal wartawan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip etika yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah ditandatangani Dewan Pers bersama 29 organisasi wartawan pada 2006.
Salah satu ayat yang dirumuskan dalam KEJ pasal 6 berbunyi, ”Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Penafsiran dari pasal tersebut juga dijelaskan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sebagai berikut:
Penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang menggunakan informasi yang diperoleh saat bertugas untuk keuntungan pribadi sebelum informasi tersebut menjadi diketahui oleh publik umum.
Suap adalah segala bentuk pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kemandirian dan independensi wartawan.
Maraknya fenomena ini dapat merusak citra positif wartawan Indonesia dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik, terutama wartawan. Fenomena ini juga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan kalangan wartawan, serta memengaruhi kesadaran hukum di antara wartawan dan masyarakat. Selain itu, terdapat Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 juga menjelaskan terkait independensi yang seharusnya dimiliki oleh jurnalis di mana Pasal 1 tersebut berbunyi, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Adapun penafsiran dari Pasal 1 yang juga dijelaskan dalam Kode Etik Jurnalistik, yaitu:
Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Melalui Pasal 1 mengenai sikap independensi yang harus dimiliki oleh wartawan atau jurnalis, maka jurnalis harus melakukan dan menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yang jujur tanpa adanya keberpihakan. Secara sederhana, jurnalis harus meliput dan menulis berita tanpa adanya keberpihakan kepada individu, kelompok, dan atau golongan tertentu. Di samping itu, terdapat Pasal 2 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”.
Selain itu, terdapat beberapa peranan penting yang dilakukan oleh organisasi profesi jurnalis dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik, yaitu:
Organisasi profesi jurnalis membentuk sebuah majelis kode etik yang mengedepankan sikap independensi serta senantiasa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
Organisasi profesi jurnalis secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis dan pelatihan etis jurnalistik yang ditujukan kepada setiap anggotanya.
Organisasi profesi jurnalis ambil andil dalam memperjuangkan hak-hak anggota dalam perusahaan di mana anggota tersebut bekerja.
Organisasi profesi jurnalis perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik seperti mengadakan kampanye wartawan yang menolak amplop atau suap.