Proposal kapal tempur Belanda tahun 1913
Perdebatan mengenai biaya

Terjadi perdebatan panjang mengenai bagaimana membagi biaya armada yang diusulkan antara Belanda dan NEI. Anggota Komisi Kerajaan terpecah dalam pertanyaan ini; sementara kelompok minoritas lebih memilih pembagian yang sama rata, kelompok mayoritas ingin NEI menanggung sebagian besar biayanya. Perdebatan publik mengenai masalah ini berpusat pada pertanyaan siapa yang harus membayar kapal-kapal tersebut dan siapa yang akan memperoleh keuntungan terbesar dari NEI yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Argumen yang menentang pembayaran kapal oleh NEI adalah bahwa sumber daya yang ada diperlukan untuk mendanai pembangunan ekonomi dan sosial dan bahwa pembebanan biaya kapal akan meningkatkan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda, sehingga memperburuk situasi keamanan di Hindia Timur. Beberapa pengkritik rencana tersebut juga berargumen bahwa tidak beralasan mengharapkan warga Belanda di NEI membayar kapal yang dimaksudkan untuk memperpanjang kekuasaan kolonial. Sebaliknya, Onze Vloot menerbitkan pamflet yang menyatakan bahwa kekuasaan Belanda dipandang menguntungkan bagi NEI, dan bahwa baik penduduk kulit putih maupun Asia di pulau-pulau tersebut bersedia membayar kapal-kapal tersebut karena diperlukan untuk menjamin kelanjutan kekuasaan NEI. Pamflet-pamflet ini juga menyatakan bahwa harga kapal tersebut tidak terlalu mahal dibandingkan dengan keluaran ekonomi NEI.
Untuk menghindari konfrontasi mengenai anggaran angkatan laut, Pemerintah Belanda menunda pembahasan parlemen mengenai rekomendasi Komisi Kerajaan selama tahun 1913 dan awal tahun 1914.  Pada saat ini kampanye Onze Vloot yang mendukung armada tersebut telah mendapatkan momentum yang cukup besar.  Pada akhir tahun 1913, Pemerintah menerima tawaran yang dibuat oleh perwakilan komunitas bisnis Belanda untuk menyumbangkan 120.000 gulden untuk biaya pembuatan kapal perang kedua setelah parlemen menyetujui pendanaan untuk kapal pertama. Meskipun demikian, Pemerintah terus menunda penyampaian rencana pembelaan NEI kepada parlemen, meskipun upaya untuk mewujudkannya terus berlanjut. Kesulitan utama tetap pada pertanyaan bagaimana cara membayar armada. Menteri Koloni, Thomas B. Pleyte, percaya bahwa penduduk NEI perlu dilindungi dari biaya kapal semaksimal mungkin agar pendanaan untuk proyek kesejahteraan tidak berkurang atau pajak dinaikkan dari tingkat yang sudah tinggi. Pada tahun 1914 ia menetapkan sebuah rencana di mana pendapatan yang diperlukan akan ditingkatkan melalui peningkatan pajak atas bea ekspor dan angkutan barang yang diangkut oleh kereta api dan kapal milik pribadi.
Sebuah rancangan undang-undang yang mengatur pengaturan pendanaan dan pembangunan armada diselesaikan pada pertengahan Juli 1914  Saat ini Angkatan Laut belum menentukan desain akhir kapal perang.  Direncanakan peletakan lunas kapal pertama akan dilakukan pada bulan Desember 1914 dan pemasangannya akan selesai sekitar tahun 1918  Namun, RUU tersebut tidak segera diajukan ke parlemen karena Idenburg diberi waktu hingga 10 Agustus untuk mengomentarinya. Pecahnya Perang Dunia Pertama menyebabkan rancangan undang-undang tersebut dicabut karena keadaan internasional yang tidak menentu dan ketidakmungkinan membeli kapal perang dari pembuat kapal asing di masa perang. Sebagai gantinya, Pemerintah memesan tiga kapal penjelajah kelas Java pada tahun 1915, meskipun hanya dua yang selesai dibangun.