National Federation of Independent Business v. Sebelius

National Federation of Independent Business v. Sebelius, 567 U.S. 519 (2012), adalah sebuah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bersejarah di mana Mahkamah menegakkan kewenangan Kongres untuk memberlakukan sebagian besar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Kesehatan Terjangkau (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA), yang biasa disebut Obamacare, dan Undang-Undang Rekonsiliasi Perawatan Kesehatan dan Pendidikan (Health Care and Education Reconciliation Act, HCERA), termasuk persyaratan bagi sebagian besar warga Amerika untuk membayar denda karena tidak memiliki asuransi kesehatan pada tahun 2014. Undang-Undang tersebut mewakili serangkaian perubahan besar pada sistem perawatan kesehatan Amerika yang telah menjadi subjek perdebatan yang sangat kontroversial, sebagian besar terbagi berdasarkan garis partai politik.
| National Federation of Independent Business v>  Sebelius |
| --- | --- |
Mahkamah Agung Amerika Serikat
Disidangkan pada 26 Maret–28, 2012 Diputus pada 28 Juni, 2012
Nama lengkap kasus: National Federation of Independent Business, et al. v. Kathleen Sebelius, Secretary of Health and Human Services, et al.; Department of Health and Human Services, et al. v. Florida, et al.; Florida, et al. v. United States Department of Health and Human Services, et al.
Docket nos.: 11-393 11-398 11-400
Kutipan: 567 U.S. 519 (lanjut)
Versi sebelumnya: Undang-undang dinyatakan inkonstitusional sub. nom. Florida ex rel. Bondi v. US Dept. of Health and Human Services, 780 F. Supp. 2d 1256 (N.D. Fla. 2011); ditegaskan dan dibatalkan sebagian, 648 F.3d 1235 (11th Cir. 2011); cert. diberikan, 565 U.S. 1033 (2011), 565 U.S. 1034 (2011).
Argumen: Anti-Injunction Act Individual Mandate  Severability  Medicaid Expansion 
Amar putusan
(1) Undang-Undang Anti-Perintah Pajak tidak berlaku karena Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Kesehatan Terjangkau (ACA) yang memberi label mandat individu sebagai "denda" dan bukan "pajak" menghalanginya untuk diperlakukan sebagai pajak berdasarkan Undang-Undang Anti-Perintah.  (2) Ketentuan mandat individu dalam ACA berfungsi secara konstitusional sebagai pajak, dan karenanya merupakan pelaksanaan sah dari kewenangan perpajakan Kongres. (3) Kongres melampaui kewenangan Klausul Pengeluarannya dengan memaksa negara bagian untuk melakukan perubahan transformatif dalam program Medicaid mereka dengan mengancam akan mencabut semua dana Medicaid mereka jika mereka tidak berpartisipasi dalam perluasan Medicaid, yang akan berdampak berlebihan pada anggaran negara bagian. Kongres dapat menahan dana tambahan untuk Medicaid yang disediakan berdasarkan ACA dari negara bagian yang menolak untuk mematuhi ketentuan perluasan Medicaid ACA. Sirkuit Kesebelas menguatkan sebagian dan membatalkan sebagian.
Hakim yang memutus

Pendapat
Mayoritas: Roberts (Bagian I, II, dan III–C), bersama  Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan
Pluralitas: Roberts (Bagian IV), bersama Breyer, Kagan
Pluralitas: Roberts (Bagian III–A, III–B, dan III–D)
Concur/dissent: Ginsburg, bersama Sotomayor; Breyer, Kagan (Bagian I, II, III, dan IV)
Menolak: Scalia, Kennedy, Thomas, Alito
Menolak: Thomas
Dasar hukum
U.S. Const. art. I; 124 Stat. 119–1025 (Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau), UU Anti-Injunction
Mahkamah Agung, dalam pendapat yang ditulis oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts, menguatkan dengan suara 5-4 mandat individu untuk membeli asuransi kesehatan sebagai pelaksanaan konstitusional kekuasaan Kongres berdasarkan Klausul Perpajakan dan Pengeluaran (kekuasaan perpajakan).
Mayoritas hakim, termasuk Roberts, sepakat bahwa mandat individu bukanlah penggunaan yang tepat dari kewenangan Klausul Perdagangan atau Klausul Diperlukan dan Tepat milik Kongres, meskipun mereka tidak sepakat dalam satu pendapat.
Mayoritas hakim juga sepakat bahwa ketentuan lain yang ditentang dalam UU tersebut, perluasan Medicaid yang signifikan, bukanlah pelaksanaan kewenangan belanja Kongres yang sah, sebab akan memaksa negara bagian untuk menerima perluasan tersebut atau menghadapi risiko kehilangan pendanaan Medicaid yang ada.