stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Musik Afganistan
Klasik

Terdapat banyak tradisi dan gaya musik di Afghanistan. Perbedaan tradisi dan gaya musik ini berevolusi selama berabad-abad dalam konteks yang sangat beragam baik etnis, linguistik, regional, agama, maupun perbedaan kelas yang dikarakteri oleh masyarakat Afganistan itu sendiri. Musik Afganistan dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Walaupun itu adalah praktek umum untuk mengklasifikasikan musik Afganistan ke bahasa dan wilayah (yakni Pashtu, Persia, Logari, Shomali, dll). Lebih teknis, sesuainya klasifikasi akan membedakan berbagai bentuk dari musik Afganistan murni oleh gaya musiknya. Musik Afganistan dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu, India klasik, mohali (gaya rakyat dan regional), barat, dan gaya lainnya yang unik di Afghanistan itu sendiri. Walaupun, diadopsi oleh musisi Farsi musik itu tetap disebut sebagai musik Afghanistan.
Musik Pop

Pada tahun 1925, Afghanistan memulai mendirikan penyiaran radio, tetapi stasiunnya hancur pada tahun 1929. Penyiaran tidak dilanjutkan sampai Radio Kabul dibuka pada tahun 1940. Sejalan dengan Radio Afganistan yang menjangkau seluruh negeri, musik populer menjadi semakin penting. Pada tahun 1951, Parwin menjadi wanita Afghanistan pertama yang bernyanyi live di radio. Farida Mahwash, salah satu penyanyi wanita terkenal yang kemudian mendapatkan gelar ustad (master), mendapat banyak kesuksesan dengan "O bacheh" pada tahun 1977. Dia mungkin yang paling dikenal sebagai penyanyi pop.
Hip Hop

Hip hop adalah jenis musik yang populer di kalangan pemuda Afghanistan dan komunitas imigran. Ini mewarisi sebagian besar gaya hip hop tradisional, tetapi menambahkan penekanan pada budaya yang langka. Hip hop kebanyakan dinyanyikan dalam Bahasa Dari, Pashto, dan Inggris. Salah satu artis hip hop populer adalah DJ Besho (Bezhan Zafarmal), yang merupakan seorang penduduk Kabul. Selain itu ada Awesome Qasim, yang dikenal di Kanada dan bisa rap dalam Bahasa Farsi, Pashto, dan Inggris. Album terbaru Qasim keluar pada bulan Februari 2013 di Kanada. Seorang musisi Kabul, Soosan Firooz, telah digambarkan sebagai rapper wanita pertama Afghanistan. Sonita Alizadeh adalah rapper wanita Afghanistan lainnya, yang telah mendapatkan ketenaran karena menulis musik yang memprotes perkawinan paksa.
Penampilan Farhad Darya dalam sebuah konser di Kabul, Afghanistan.
Muljadi Djojomartono

Untuk kegunaan lain, lihat Mulyadi.
| Muljadi Djojomartono |
| --- | --- |

 
Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan Indonesia ke-2
Masa jabatan 18 Februari 1960 – 28 Maret 1966 sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai 6 Maret 1962
Perdana Menteri: Soekarno
Pendahulu SoedibjoPengganti Idham Chalid
Menteri Sosial Indonesia ke-15
Masa jabatan 28 Maret 1966 – 25 Juli 1966
Perdana Menteri: Soekarno
Pendahulu Rusiah SardjonoPengganti Albert Mangaratua Tambunan
Masa jabatan 25 Mei 1957 – 6 Juli 1959
Perdana Menteri: Djuanda Kartawidjaja
Pendahulu Johannes LeimenaPengganti Mohammad Yamin
Menteri Muda Sosial Indonesia ke-3
Masa jabatan 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960
Perdana Menteri: Soekarno
Pendahulu Sukoso WirjosaputroPengganti Jabatan ditiadakan
 
Informasi pribadi
Lahir: (1898-05-03)3 Mei 1898 Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda
Meninggal: 23 Oktober 1967(1967-10-23) (umur 69) Jakarta, Indonesia
Partai politik: Masyumi
Pekerjaan: Pengacara politisi


Sunting kotak info • L • B
 
Mr. Mochammad Moeljadi Djojomartono (Ejaan Yang Disempurnakan: Mohammad Mulyadi Joyomartono; 3 Mei 1898 – 23 Oktober 1967
) adalah seorang politisi berkebangsaan Indonesia yang berlatar belakang pengacara. Ia merupakan kader Partai Masyumi dan tokoh dari Muhammadiyah.
Riwayat Hidup

Pendidikan awalnya ia mengikuti pendidikan HIS dan Klein Ambtenar Examen (KAE) dan lulus pada tahun 1916. kemudian ia bekerja sebagai pegawai menengah Pos Telepon dan Telekomunikasi/PTT hingga tahun 1943. dalam bidang agama Islam, dia mendapat pendidikan dari Pendidikan Guru Agama Islam (sekarang Madrasah Tsanawiyah &Aliyah) dan kursus Tabligh Muhammadiyah di Solo. Muali tahun 1934 sampai tahun 1940 Pak Moeljadi menjadi pemimpin radio RRI di Solo. Pada zaman Jepang ia telah mengikuti latihan opsir tinggi dan menjadi Daidanco Pembela Tanah Air/PETA.
RRI Mulai berdiri tanggal 11 September 1945 di Jakarta oleh para tokoh pemuda radio dari 6 radio Hoso Kyoku di pulau Jawa.
Riwayat Hidup > Kegiatan di Muhammadiyah

Sejak remaja ia telah aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Ia menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Solo dengan nomor baku/ Stb nomor 60/2112 tahun 1923. sebelum itu pernah menjadi anggota perkumpulan Sidik, Amanah, Tabligh, dan Fathonah yang nantinya menjadi organisasi Muhammadiyah. Karier dan jabatannya di Muhammadiyah semakin meningkat sejak menjadi anggota biasa lalu menjadi pengurus, yakni Sekretaris II pada tahun 1924. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua Bagian Pendidikan dan Pengajaran, Konsul Ketua Muhammadiyah Daerah (1927-1947). Pada tahun 1947-1959, dia duduk sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahkan ketika wafat pada tahun 1967 statusnya masih duduk sebagai anggota PP Muhammadiyah periode 1965-1968.
Riwayat Hidup > Karir Politik

Moeljadi Djojomartono adalah seorang orator yang jenaka. Ia pernah menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Wilayah Provinsi Jawa Tengah, bahkan merangkap sebagai anggota pengurus DPP Masjumi tahun 1947-1956. sewaktu remaja ia pernah menjadi Ketua Jong Islamiten Bond Cabang Surakarta tahun 1925-1928.
Perhatiannya pada pers Islam sangatlah besar, meskipun dia bukan wartawan maupun pengarang. Ia memelopori penerbitan ADIL bersama Soerono Wirohardjono. Pak Moel juga mendorong dan memberikan andil besar atas terbitnya surat kabar MERTJU SUAR edisi pusat di Jakarta meskipun sejak Desember 1967 tidak terbit lagi. ADIL sebagai publikasi Muhammadiyah itu terbit pertama kali pada tanggal 1 Oktober 1932 dan ia pernah menjadi pimpinan redaksinya selama tiga tahun. Bersama Sjamsuddin Sutan Makmur (nantinya menjadi Menteri Penerangan pada Pemerintahan Presiden Soekarno) menerbitkan harian tersebut karena memegang amanat Kongres/Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Makasar pada tahun 1932.
Dalam kongres itu ditetapkan perlunya harian Islam di bawah naungan Muhammadiyah dan tugas itu dibebankan kepada Konsul Muhammadiyah Solo. Sepulang dari kongres, dia membicarakannya dengan para tokoh dan wartawan di Solo, antara lain Kiai Mochamad Edris. Kesepakatan yang diambil antara lain, menetapkan Moeljadi Djojomartono sebagai Direktur, Sjamsuddin Sutan Makmur sebagai Redaksi, Soejitno sebagai Redaktur Pertama, dan Soerono Wirohardjono sebagai korektor. ADIL ini merupakan salah satu di antara dua publikasi di Indonesia yang terbit sebelum Perang Dunia II. Majalah lain adalah Panjebar Semangat berbahasa Jawa terbit di Surabaya.
Di luar Muhammadiyah, dia pernah menduduki Ketua POST, yakni suatu organisasi pegawai Pos, Telepon, dan Telekomunikasi/PTT. Kemudian pada masa kemerdekaan duduk sebagai Ketua II Barisan Banteng RI yang ketua umumnya dokter Muwardi. Pada masa kemerdekaan, Moeljadi duduk di KNIP sebagai wakil dari Partai Masjumi. Pada tahun 1951-1956 dipercaya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan pernah menjadi anggota Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Surakarta. Moeljadi juga pernah menjadi dosen Agama Islam dan Budipekerti di Akademi Militer Yogyakarta. Kariernya sebagai militer ditempuhnya sampai pada jabatan sebagai anggota Staf Gubernur Militer Surakarta dan pada tahun 1948-1949 dia ditunjuk sebagai pensihat Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Dr. Soekiman Wirdjosandjojo (unsur Masjumi). Kemudian antara tahun 1951-1955 dia ditugaskan sebagai Imam Tentara Territorial IV/Jawa Tengah dengan pangkat Mayor.
Rujukan

↑  Al-Hamdi, Ridho (Juli 2020). Paradigma Politik Muhammadiyah. IRCISOD. hlm. 179. ISBN 978-623-7378-67-9.
Ngilen, Kunduran, Blora

| Ngilen |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Jawa Tengah
Kabupaten: Blora
Kecamatan: Kunduran
Kode pos: 58255
Kode Kemendagri: 33.16.13.2009 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Ngilen adalah desa di kecamatan Kunduran, Blora, Jawa Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Kunduran 
Desa:  Bakah  Balong  Bejirejo  Blumbangrejo  Botoreco  Buloh  Cungkup  Gagaan  Jagong  Jetak  Kalangrejo  Karanggeneng  Kedungwaru  Kemiri  Klokah  Kodokan  Muraharjo  Ngawenombo  Ngilen  Plosorejo  Sambiroto  Sempu  Sendangwates  Sonokidul  Tawangrejo
Astragalus poliotrichus

| Astragalus poliotrichus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Rosid
Ordo:: Fabales
Famili:: Fabaceae
Subfamili:: Faboideae
Genus:: Astragalus
Spesies:: A. poliotrichus
Nama binomial
Astragalus poliotrichus Bornm.

Astragalus poliotrichus adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Fabaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Fabales. Spesies Astragalus poliotrichus sendiri merupakan bagian dari genus Astragalus. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Bornm..
Mutter-Beethoven-Haus

| --- | --- |

Koordinat: Coordinates: Unknown argument format Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}}
Lokasi: Koblenz, Germany
Tipe: Music museum
Website: mutter-beethoven-haus.de
Mutter-Beethoven-Haus, atau secara harfiah berarti Rumah Ibu Beethoven adalah sebuah museum di Koblenz, Jerman, yang didedikasikan untuk Ludwig van Beethoven. Di rumah ini, ibunya Maria Magdalena Keverich (1746-1787) dilahirkan. Rumah ini terdaftar sebagai situs warisan budaya oleh Rheinland-Pfalz dan UNESCO.
Latar Belakang dan Koleksi

Museum ini dibuka pada tahun 1975 dan dibuka kembali setelah renovasi besar pada tahun 1987. Sebuah aula musik kamar juga ditambahkan, di mana pertunjukan telah diadakan sejak saat itu.
Museum ini mencakup masa kecil sang komposer, persahabatan yang dimilikinya sepanjang hidup, dan tahun-tahun terakhirnya di Wina. Pameran mencakup karya musik, siluet, lukisan, patung, dan memorabilia lainnya. Museum ini juga menampilkan tokoh-tokoh sezaman seperti Sophie von La Roche, Clemens Brentano, dan Henriette Sontag. Rumah ini dianggap sebagai contoh arsitektur borjuis dari abad ke-17 dan abad ke-18.
Museum ini dimiliki oleh kota dan dikelola oleh Mittelrhein-Museum setempat. Tujuannya adalah untuk menjaga sejarah dan kesadaran akan keberadaan leluhur sang komposer.
Warisan Budaya

Rumah ini terletak di Wambachstrasse 204 di Koblenz-Ehrenbreitstein. Terletak di zona yang dinyatakan sebagai warisan budaya oleh Generaldirektion Kulturerbe RheinlandPfalz.
Selain itu, rumah ini juga merupakan bagian dari lanskap budaya Oberes Mittelrheintal yang dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada 27 Juni 2002.
Lihat Juga

Daftar museum musik
Daftar museum di Jerman
Orang tua dari Ludwig van Beethoven
Astragalus polyceras

| Astragalus polyceras |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Rosid
Ordo:: Fabales
Famili:: Fabaceae
Subfamili:: Faboideae
Genus:: Astragalus
Spesies:: A. polyceras
Nama binomial
Astragalus polyceras Kar. & Kir.

Astragalus polyceras adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Fabaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Fabales. Spesies Astragalus polyceras sendiri merupakan bagian dari genus Astragalus. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Kar. & Kir..
Ngidiho, Galela Barat, Halmahera Utara

| Ngidiho |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Maluku Utara
Kabupaten: Halmahera Utara
Kecamatan: Galela Barat
Kode pos: 97761
Kode Kemendagri: 82.03.14.2006 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Ngidiho adalah sebuah desa di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara |
| --- | --- |
Desa:  Dokulamo  Duma  Gotalamo  Kira  Makete  Ngidiho  Roko  Samuda  Soatobaru
Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Litigasi sendiri memiliki arti proses penyelesaian klaim melalui pengadilan, dengan cara memberikan deskripsi dan penjelasan dari setiap kasus, dan memberikan seluruh data dan informasi secara jelas dan menyeluruh. Pengertian lain mengenai risiko hukum yaitu, jenis risiko yang diakibatkan dari adanya tuntutan hukum. Tuntutan hukum yang terjadi akibat beberapa faktor dan aspek yuridis biasa ditemukan dalam aktivitas transaksi yang terjadi di bank, serta dalam kegiatan kontrak yang terjadi antara nasabah dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Risiko hukum tersebut bisa terjadi karena adanya pelanggaran dalam perjanjian kontrak, kurangnya dokumen atau payung hukum yang mendukung, serta hukum dan peraturan yang tidak dijalankan secara prosedural. Di Indonesia, permasalahan yang muncul akibat risiko hukum, di antaranya kasus pengindaran pajak yang menimbulkan permasalahan sengketa pajak, kebakaran hutan dan lahan akibat proyek pembangunan yang tidak taat hukum, hingga perselisihan dengan pihak ketiga yang muncul diperusahaan karena kontrak. Risiko hukum bisa dicegah dengan cara mengelola risiko hukum, dan taat terhadap aturan.
Adanya manajemen risiko hukum, mampu membantu perlindungan bagi bank, dari hal-hal yang berbahaya. Perusahan perbankan perlu memiliki aturan pengamanan risiko hukum dalam setiap kegiatannya, atau dalam setiap transaksinya. Bank harus membuat dan menetapkan kebijakan hukum agar mendukung usaha perbankan tersebut. Pengaplikasian manajemen risiko hukum dapat dijangkau melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, baik risiko eksternal maupun internal. Apabila perusahaan perbankan mampu mengendalikan risiko hukum, maka seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan tersebut mampu beroperasi secara lancar dan efisien.
Manajemen

Manajemen risiko hukum, dapat diaplikasikan dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, manajemen risiko juga memerlukan sistem informasi manajemen risiko hukum.
Manajemen > Identifikasi

Identifikasi risiko hukum dilaksanakan dengan cara menganalisis risiko secara berkala secara keseluruhan. Hal yang diidentifikasi meliputi seluruh produk, kegiatan bisnis yang ada pada bank, dan menganalisis sumber risiko dari aktivitas-aktivitas dari bank tersebut. Sifat dari identifikasi risiko yaitu untuk antisipatif di seluruh kegiatan operasional. Seluruh informasi digunakan untuk menganalisis informasi.
Bedasarkan teknik identifikasinya, risiko hukum dibagi menjadi dua jenis. Pertama, risiko hukum yang dapat diidentifikasi. Jenis pertama ini, menimbulkan dampak positif bagi perbankan untuk mengendalikan dan mempersiapkan kebijakan hukum dalam pelaksanaan perbankan. Kedua, risiko hukum yang tidak dapat diperkirakan. Jenis kedua ini merupakan risiko hukum yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini mampu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan perbankan, juga menurunnya reputasi terhadap perusahaan.
Manajemen > Pengukuran

Bank harus melakukan pengukuran risiko hukum dengan menggunakan alat ukur yang terhubung dengan kerangka Manajemen Risiko Bank. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko hukum dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dilakukan dalam pengukuran risiko hukum di antaranya dengan menganalisis indikator beberapa potensi kerugian akibat litigasi. Selain itu, indikator lainnya berupa perjanjian kontrak yang dibatalkan. Indikator lainnya yaitu, peraturan perundang-undangan yang berubah dan berdampak terhadap produk bank yang tidak selaras dengan aturan.
Tahap pertama dalam kegiatan pengukuran yaitu memisahkan aktivitas perbankan menjadi tujuh kegiatan. Kegiatan itu, yaitu: 1) kegiatan kredit; 2) treasury dan  investasi; 3) aktivitas operasional  dan  jasa; 4) kegiatan perdagangan dan pembiayaan; 5) pemberian dana dan instrumen utang; 6) teknologi sistem informasi (TSI) dan sistim informasi manajemen; dan 7) pengelolaan Sumber Daya Manusia. Tahap kedua, melakukan input data inheren sesuai dengan ketentuan manajemen risiko hukum. Tahapan ketiga yaitu, memberikan skor terhadap pelanggaran yang dilakukan. Skala skor yang diberikan 0-4. Skor "0" menandakan pelanggaran paling buruk, sedangkan skor "4", menandakan perusahaan perbankan tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran. Tahapan keempat, memberikan predikat terhadap skor yang sudah diberikan.
Manajemen > Pemantauan

Pemantauan risiko hukum didasarkan pada kegiatan penyusunan dan penetapan tahapan kesepakatan transaksi, yang mencakup limit yang melampaui batas bagi setiap jenjang jabatan. Hal-hal yang dipantau yaitu, kemampuan bank dalam mengelola modal terhadap kerugian yang mungkin akan dialami. Selain itu, memantau tentang hal-hal yang menyebabkan kerugian di masa lalu, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi hal tersebut.
Manajemen > Pengendalian

Pengendalian risiko hukum merupakan kegiatan pengkajian ulang secara terstruktur tentang kontrak perjanjian antar bank dengan pihak lain. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian kembali tentang efektivitas proses enforceability  dengan tujuan untuk melihat hasil validitas hak yang ada dalam kotrak dan perjanjian yang dilakukan.
Manajemen > Sistem Informasi

Sistem informasi berisi catatan data yang tersusun dalam suatu data statistika yang bisa digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang mengakibatkan kerugian aktivitas bisnis bank dalam periode tertentu.
Kebijakan dan strategi

Bank Indonesia pada tahun 2003 menerbitkan peraturan tentang penerapan manajemen risiko Bank Umum. Di dalamnya berisi mengenai kebijakan bank untuk mengaplikasikan manajemen risiko hukum, yang memuat tentang:
Bank harus mempunyai kebijakan untuk mengendalikan risiko hukum seara tertulis, dan dapat disesuaikan dengan strategi usaha bank. Kebijakan yang telah dibuat, harus disetujui oleh Direksi, setelah itu harus sebarluaskan kepada setiap organisasi di perusahaan perbankan tersebut agar kebijakan dan aturan hukum tersebut dijalankan secara prosedural.
Bank harus memiliki legal watch, yang berfungsi untuk menganalisis dan memberikan saran mengenai hukum kepada seluruh pegawai/organisasi yang berada di perusahaan perbankan tersebut.
Kebijakan yang dibuat, bertujuan untuk pemenuhan undang-undang dan regulasi yang berpengaruh terhadap transaksi dan pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu setiap perusahaan perbankan harus memiliki strategi dalam pengendalian risiko hukum. Perbankan harus membuat kebijakannya sendiri karena untuk nasabah atau pihak lain sudah dilindungi oleh undang-undang, sedangkan perbankan harus mengatur manajemennya sendiri. Salah satu contohnya, nasabah dilindungi dalam pembuatan perjanjian kredit. Perlindungan tersebut ada dalam Pasal 18 UUPK tentang pengaduan konsumen, yang didukung oleh kebijakan otoritas jasa keuangan yang tertuang dalam pasal 29. Contoh nyata risiko hukum dalam aktivitas perbankan yaitu, pada saat permohonan kredit, dalam kegiatan analisis kredit, risiko hukum dalam memberikan tinjauan untuk menyepakati kredit, risiko hukum yang terjadi ketika proses persetujuan kredit, risiko yang terjadi dalam perjanjian, pencairan, hingga pengawasan kredit.
Oleh karena itu, bank harus memiliki strategi agar mendapatkan perlindugan hukum. Stategi itu di antaranya:
Membuat prosedur dan aturan tertulis, yang berisi mengenai kebijakan perusahaan perbankan.
Produk dan aktivitas baru harus dianalisis sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
Perusahaan perbankan harus memiliki penasihat hukum.
Perusahaan harus mampu menilai apakah risiko hukum masih terjadi terhadap pemberlakuan perubahan peraturan yang sudah dianalisis.
Perusahaan harus tegas terhadap pelanggaran peraturan hukum dengan pemberian sanksi.
Kajian terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank, harus dilakukan secara berkala agar diketahui dampak dan efektivitasnya dari sebuah kebijakan yang dibuat.
Selain itu, ada beberapa strategi untuk menangani pembayaran yang bermasalah kepada perbankan. Strategi pertama, tetap menjaga komunikasi dengan nasabah, dengan persayaratan nasabah tersebut mampu untuk bekerja sama untuk melakukan langkah restruktur. Perusahaan perbankan bisa menyiapkan dan menetapkan langkah restruktur. Pihak bank akan mengumpulkan data nasabah secara lengkap, setelah itu mulai melakukan litigasi berupa jaminan dan gugatan perdata. Strategi kedua yaitu, memutuskan hubungan komunikasi dengan nasabah sebagai penanganan dalam pembiayaan. Hal ini dilakukan karena nasabah sudah tidak bisa bekerja sama dengan perbankan. Penyelesaian akhir dilakukan dengan cara menyerahkan jaminan nasabah dan gugatan perdata.
Bandar Udara Diapaga

| Bandar Udara Diapaga |
| --- | --- |
IATA: DIP ICAO: DFED
Informasi
Melayani: Diapaga
Lokasi:  Burkina Faso
Bandar Udara Diapaga (IATA: DIP, ICAO: DFED) adalah bandar udara yang melayani wilayah Diapaga di Burkina Faso.
| l b  Bandar Udara di Burkina Faso |
| --- | --- |
 Aribinda  Banfora  Bobo Dioulasso  Bogande  Boulsa  Dedougou  Diapaga  Diebougou  Djibo  Dori  Fada N'gourma  Gorom Gorom  Kantchari  Kaya  Leo  Nouna  Ouagadougou  Ouahigouya  Pama  Sebba  Tambao  Tenkodogo  Tougan  Zabré 
12°03′00″N 1°46′59″E﻿ / ﻿12.05000°N 1.78300°E﻿ / 12.05000; 1.78300
Barataku, Galela, Halmahera Utara

| Barataku |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Maluku Utara
Kabupaten: Halmahera Utara
Kecamatan: Galela
Kode pos: 97761
Kode Kemendagri: 82.03.04.2031 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Barataku adalah sebuah desa di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara |
| --- | --- |
Desa:  Barataku  Mamuya  Pune  Simau  Soa-Sio  Towara  Toweka