Kementerian Hukum Republik Indonesia
Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Hukum berdasarkan Permenkum No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:
Pimpinan
Menteri Hukum
Wakil Menteri Hukum
Sekretariat
Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Keuangan
Biro Barang Milik Negara
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Biro Umum
Inspektorat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat Wilayah I
Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah III
Inspektorat Wilayah IV
Inspektorat Wilayah V
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I (Politik, Hukum, HAM, Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Digital)
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II (Agama, Kesehatan, Pendidikan, Riset, Ketenagakerjaan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan)
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (Keuangan, BUMN, Investasi, Perencanaan Pembangunan Nasional, Koperasi dan UMKM, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Agraria, Tata Ruang, Perindustrian, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif)
Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perdata
Direktorat Pidana
Direktorat Tata Negara
Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Direktorat Badan Usaha
Direktorat Teknologi Informasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
Direktorat Teknologi Informasi
Direktorat Penegakan Hukum
Badan
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Sekretariat Badan
Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
Badan Strategi Kebijakan Hukum
Sekretariat Badan
Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Sekretariat Badan
Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
Pusat Penilaian Kompetensi
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi
Pusat
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Bagian Umum dan Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana