Pemilihan umum di Indonesia
Rujukan

↑  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834
↑  https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih
↑  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1 2  "Pemilihan Umum". Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
1 2  "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.
1 2  "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 7 Tahun 2023.
1 2  "Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Undang-Undang No. 7 Tahun 1953.
↑  "Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten". Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1955.
↑  "Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)". Undang-Undang No. 2 Tahun 1956.
1 2 3 4  "Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat". Undang-Undang No. 15 Tahun 1969.
↑  "Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat". Undang-Undang No. 4 Tahun 1975.
1 2  "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975". Undang-Undang No. 2 Tahun 1980.
↑  "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980". Undang-Undang No. 1 Tahun 1985.
1 2 3 4  "Pemilihan Umum". Undang-Undang No. 3 Tahun 1999.
↑  "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum". Undang-Undang No. 4 Tahun 2000.
↑  "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Undang-Undang No. 12 Tahun 2003.
↑  "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 20 Tahun 2004.
↑  "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 10 Tahun 2006.
1 2  "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". Undang-Undang No. 23 Tahun 2003.
1 2 3  "Penyelenggara Pemilihan Umum". Undang-Undang No. 22 Tahun 2007.
↑  "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.
↑  "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 17 Tahun 2009.
↑  "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.
1 2  "Penyelenggara Pemilihan Umum". Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.
↑  "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.
↑  "Penjelasan 6 Asas Pemilu di Indonesia dan Arti Singkatan "Luber Jurdil"". Narasi Tv. Diakses tanggal 2024-02-20.
↑  Feith, Herbert (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd,. ISBN 979-3780-45-2.
↑  "Merunut Jejak Penyelenggaraan Pemilu 1955 – 2019". Kompaspedia. 2024-01-18. Diakses tanggal 2024-02-24.
1 2 3 4  Sekretariat Jenderal KPU (2010). Pemuilu untuk Pemula: Modul 1 (PDF). Komisi Pemilihan Umum. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-12-10. Diakses tanggal 2020-10-10.
↑  Miaz, Yalvema (2012).  Tim Editor UNP Press, ed. Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi (PDF). Padang: UNP Press. hlm. 4–5. ISBN 978-602-8819-65-7.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
1 2  "Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Undang-Undang No. 16 Tahun 1969.
↑  "Partai Politik dan Golongan Karya". Undang-Undang No. 3 Tahun 1975.
↑  "KPU Tetapkan 17 Parpol Peserta Pemilu 2024" (Siaran pers). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2022-12-15. Diakses tanggal 2022-12-16.
↑  Fadhil, Haris. "Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Bertambah Jadi 580 Orang". Detik. Jakarta: Trans Media. Diakses tanggal 2022-12-16.
↑  https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/Policy-Brief-03-Pemilihan-Kepala-Daerah-Langsung-adalah-Pemilu.pdf