James Sumendap
Kiprah Politik > Bupati Minahasa Tenggara

Saat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulut, pada tahun 2013 James Sumendap maju menjadi calon Bupati Minahasa Tenggara dan terpilih dengan perolehan suara 39,21%, mengalahkan Bupati Petahana Telly Tjanggulung yang memperoleh suara 28,60%, Mecky Tumbelaka dengan 17.08% dan Djeremia Damongilala 15,10%.
Pada periode kedua sebagai Bupati (2018-2023), James Sumendap kembali terpilih dengan menang dengan persentase suara 67,28% melawan Kotak Kosong. Ini terjadi karena kepuasan terhadap kinerjanya selama menjadi Bupati pada periode pertama, sehingga semua partai Politik di Minahasa Tenggara memberikan dukungan kepada James Sumendap.
Ketika pertama kali menjabat, Minahasa Tenggara dikenal sebagai wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Sulawesi Utara, misalnya dengan tidak pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sejak ia menjabat, ia bekerja memperbaharui manajemen pemerintahan dan berhasil membuat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK hingga delapan kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2023. Salah satu hal yang paling diingat masyarakat adalah usahanya memperlebar jalan utama menuju Minahasa Tenggara, dikenal dengan area Gunung Potong yang merupakan jalan nasional yang kondisinya kurang memadai, berlubang dan membahayakan pengendara dengan memanfaatkan APBD dan memanfaatkan hak diskresinya sebagai Bupati. Langkah ini diambil karena menurutnya pemerintah pusat lambat dalam memperhatikan pembangunan jalan tersebut yang pada dasarnya berfungsi sebagai jalur utama arus ekonomi warga.
Ia juga menginisiasi dan mendesak dengan tegas kepada pemerintah pusat terutama kementerian PUPR pembangunan beberapa jembatan di Minahasa Tenggara yang ada di ruas jalan nasional dan telah tidak memadai bagi masyarakat setempat, bahkan memakan korban karena bencana alam. Hal ini dilakukan, karena baginya pemerintah pusat sering dirasa menganaktirikan kabupaten Minahasa Tenggara, namun pemerintah kabupaten sendiri memiliki hanya sedikit kewenangan untuk membangun atau merawat dan merenovasi jalan-jalan nasional, padahal warga telah membutuhkannya dalam waktu yang cepat.  Selain itu, sebagai Bupati, James Sumendap juga menginisiasi pembangunan jalan hingga ke kebun-kebun dan jalan lingkar Minahasa Tenggara, agar komoditas pertanian dan perikanan warga dari daerah-daerah pedalaman dapat terdistribusi dengan lebih baik dan cepat. Karena langkah-langkah ini, ia sering dikenal oleh masyarakat Sulawesi Utara sebagai bupati yang menggunakan banyak hak diskresi sebagai kepala daerah untuk kepentingan masyarakat. Prinsipnya dalam mengelola pemerintahan sering dia utarakan dalam berbagai kesempatan, yaitu: “biar tidak birokratis, yang penting tidak korupsi”. Untuk program pembangunan desa, sejak awal James menjadi Bupati Minahasa Tenggara pada tahun 2013, dia telah mengembangkan program 1 Milyar Rupiah untuk pembangunan di Tiap Desa, bahkan sebelum program ini berlaku secara nasional pada tahun 2015.
Kemudian, karena baginya BPJS seringkali justru membebani masyarakat dengan berbagai aturan yang kaku dan seringkali terlalu mahal, dia juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Minahasa Tenggara dengan program Universal Coverage termasuk dengan meningkatkan fasilitas Puskesmas hingga ke pelosok, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan.  James juga dikenal karena program Dana Duka yang mencapai nilai 7 juta/orang. Hal ini dia perjuangkan karena baginya ketika ada seorang warga berduka, maka terjadi pula peningkatan beban ekonomi yang diterima oleh keluarga dari warganya yang meninggal, sehingga mereka perlu dibantu dan diberi pembiayaan sebagai dana talangan untuk menyambung hidup, sampai kebutuhan ekonomi mereka berjalan normal kembali. Saat menjadi Bupati, James juga dikenal karena melawan moratorium penghilangan Tenaga Harian Lepas (THL). Hal ini dia lakukan karena baginya, di banyak daerah Indonesia yang struktur ekonominya masih bercorak pedesaan seperti Minahasa Tenggara, THL tidak hanya menbantu kinerja pemerintahan, tetapi ikut serta meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu mempercepat gerak perekonomian masyarakat. Sehingga justru dengan menghapus THL, pemerintah justru memperlambat roda perekonomian warga. James juga menginisiasi penilaian kinerja perangkat pemerintahan daerah dengan menggunakan program E-Kinerja, sebagai kontrak kerja harian. Dimana, sistem ini memungkinkan penilaian kinerja pegawai didasarkan pada capaiat target kerja dan bukan pada absensi masuk kehadiran. Bagi masyarakat setempat, masa pemerintahan James Sumendap berhasil membuat pembangunan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan maksimal, yang belum sempat dirasakan pada era-era sebelumnya. Termasuk di dalamnya memperoleh anugerah Kabupaten Peduli HAM untuk tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.