Namibia
Sejarah > Isu tanah

Selama pendudukan Jerman dan Afrika Selatan atas Namibia berlangsung selama berdekade, petani komersial kulit putih, yang kebanyakan datang sebagai penetap dari Afrika Selatan dan mewakili 0,2% dari populasi nasional, memiliki 74% dari tanah yang subur. Di luar daerah pusat Namibia bagian selatan (yang dikenal sebagai "Zona Polisi" sejak era penjajahan Jerman), yang berisi kota-kota utama, industri, tambang dan lahan-lahan subur terbaik, Afrika Selatan menyisihkan area tersebut sebagai "tanah air" untuk berbagai suku, termasuk populasi ras campuran Baster, yang telah menduduki Distrik Rehoboth sejak akhir abad ke-19. Ini merupakan upaya untuk membangun Bantustan, tetapi kebanyakan suku asli Namibia tidak bekerja sama.
Afrika Barat Daya secara resmi diakui sebagai Namibia oleh PBB; Majelis Umum mengubah nama wilayah itu dengan menggunakan Resolusi 2372 (XXII) 12 Juni 1968. Pada tahun 1978 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi PBB 435, yang isinya tentang rencana transisi Namibia menuju kemerdekaan. Upaya membujuk Afrika Selatan untuk menyetujui pelaksanaan rencana ini tidak berhasil sampai tahun 1988, setelah bertahun-tahun perang. Transisi menuju kemerdekaan akhirnya mulai di bawah perjanjian diplomatik antara Afrika Selatan, Angola dan Kuba, dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai pengamat. Di bawah ini, Afrika Selatan setuju untuk menarik dan demobilisasi pasukan di Namibia. Akibatnya, Kuba sepakat untuk menarik pasukannya di selatan Angola, yang tadinya dikirim untuk mendukung MPLA dalam perang untuk menguasai Angola terhadap UNITA. Angola juga menyelesaikan perang saudaranya.
Sebuah kekuatan gabungan PBB sipil dan perdamaian yang disebut UNTAG (United Nations Transition Assistance Group), dipimpin oleh diplomat Finlandia Martti Ahtisaari, telah dikerahkan dari April 1989 sampai Maret 1990 untuk memantau proses perdamaian dan pemilu, dan untuk mengawasi penarikan militer. Selagi UNTAG memulai penyebaran pasukan penjaga perdamaian, pengamat militer, polisi, dan pekerja politik, pertempuran diperbaharui di hari proses transisi seharusnya dimulai. Setelah perundingan baru, tanggal kedua ditetapkan, dan proses pemilihan dimulai dengan sungguh-sungguh.
Setelah kembalinya lebih dari 46.000 orang buangan SWAPO, pemilihan satu-orang-satu-suara pertama Namibia untuk majelis konstitusi berlangsung pada bulan November 1989. Slogan pemilunya adalah "Bebas dan Adil". Ini dimenangkan oleh SWAPO meskipun tidak mendapatkan suara sebanyak dua-pertiga seperti yang diharapkannya; Democratic Turnhalle Alliance (DTA) yang didukung oleh Afrika Selatan menjadi oposisi resminya. Pemilu berlangsung damai dan dinyatakan bebas dan adil.
Konstitusi Namibia diadopsi pada bulan Februari 1990 memasukkan tentang perlindungan hak asasi manusia, kompensasi untuk pengambilalihan negara atas kepemilikan pribadi, dan mendirikan pengadilan, legislatif, dan presiden eksekutif (majelis konstituante menjadi majelis nasional) yang independen. Negara ini secara resmi merdeka pada tanggal 21 Maret 1990. Sam Nujoma dilantik sebagai Presiden pertama Namibia pada upacara yang dihadiri oleh Nelson Mandela dari Afrika Selatan (yang telah dibebaskan dari penjara bulan sebelumnya) dan perwakilan dari 147 negara, termasuk 20 kepala negara. Setelah akhir Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1994, Afrika Selatan menyerahkan Walvis Bay ke Namibia.