Era Reformasi
Kepresidenan Joko Widodo (2014–2024)

Lihat pula: Kepresidenan Joko Widodo
Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Jusuf Kalla (yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden) mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi (memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya), meski janji tersebut belum terpenuhi. Pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir.
Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Muslim saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016 di Jakarta. Belakangan, pemerintahan Jokowi melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.
Ada kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berekspresi selama periode ini, terbukti dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan banyak orang karena aktivitas media sosial mereka yang diartikan sebagai "penghinaan" kepada presiden.
Beberapa bencana seperti gempa bumi (di Palu, Lombok, dan Banten) dan kabut asap akibat deforestasi di Kalimantan dan Sumatra terjadi selama periode pemerintahan Jokowi. Pengeboman terkait ISIS juga terjadi di Jakarta dan Surabaya.
Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82 persen, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen. Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah dua digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10 persen, bahkan mencapai 23,4 persen pada 1999 pascakrisis 1997–1998.
Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai "salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global". Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya, Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya delapan pengunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus 2019, empat puluh tiga pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain Indonesia. Serangkaian demonstrasi massa yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa RUU lainnya. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Suharto.
Penyakit koronavirus 2019 (COVID-19), yang berlangsung di seluruh dunia, pertama kali dikonfirmasi menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Hingga 5 November 2020, virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia. Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Pada Oktober 2020, sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial.
Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral, dan akan "ikut campur" dalam Pemilihan Presiden 2024. Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden. Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah (menyebutkan BIN dan BAIS) pada cara kerja internal partai politik. Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kakak ipar Jokowi) mengeluarkan putusan yang memberi celah pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh majelis hakim atas keputusan tersebut dan diminta mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.