Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terdesaknya Jepang dan Pembentukan Organisasi Militer.

Menjelang invasi Jepang pemerintah Belanda menginstruksikan supaya semua kapal-kapal KPM meninggalkan Indonesia. Kemudian pada waktu Jepang masuk ke Indonesia sema kapal-kapal yang masih berada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia di tenggelamkan oleh Belanda sendiri. Untuk mengisi kekosongan angkutan laut maka pemerintah Jepang segera mengadakan rehabilitasi badan-badan dan fasilitas-fasilitas dalam bidang tersebut. Sejajar dengan usaha tersebut maka dibentuklah Jawatan Pelayaran Pemerintah (Gunseikanbu Kaiji Sokyoku) yang berpusat di Jakarta. Gunsekanbu Kaiji Sokyoku bertugas untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan perhubungan latu baik antar pulau maupun ke luar negeri. Di samping Jawatan pelayaran terdapat pula perusahaan-perusahaan pelayaran milik pemerintah (Jawa Unko Kaisya) yang memiliki cabang-cabang di pelabuhan di Jawa. Setelah kedudukan Jepang dalam perang pasifik semakin terdesak sehingga angkutan militer perlu diperbesar makan dibentuklah Armada Angkutan Militer yakni Akatsuki Butai. Jadi pada masa pendudukan Jepang terdapat 3 instansi yang secara operatif menyelenggarakan pelayaran di Indonesia baik pelayaran interinsulair maupun pelayara Samudera, yakni Gunseikanbu Kaiji Sokyoku, Jawa Unko Kaisya dan Akatsuki Butai.
Untu mencukupi kebutuhan kapal-kapal laut Pemerintah Jepang segera merehabilitasi galangan-galangan kapal yang telah ada ataupun membentuk galangan-galangan kapal secara darurat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama telah berhasil memobilisasi galangan kapal di Pasar Ikan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, SEmarang, Juana, Lasem dan Tanjung Balai Asahan. Produksi dari galangan-galangan kapal tersebut adalah kapal-kapal kayu (Coaster) yang bertonase 60 sampai dengan 250 ton. Mesin yang digunakan ialah merk Kobe Minoya atau Brons yang dibuat di pabrik-pabrik barat peninggalan zaman belanda. Produksi dari tiap-tiap galangan diberi nama tersendiri misalnya 桐丸 Kiri Maru (Pekalongan), 松丸 Matsu Maru (Pasar Ikan), Sakura Maru (Semarang), Katsura Maru (Juana), Tatjibana Maru (Cirebon) dan Deli Maru (Tanjung Balai Asahan).
Kebutuhan-kebutuhan akan tenaga-tenaga pelaut bagi kapal-kapal kayu tersebut pada mulanya didapat dengan menggunakan tenaga-tenaga pelaut bangsa Indonesia yang telah berpengalaman pada zaman Belanda yakni bekas anggota Gouvernements Marine, Koninklijke Paketwaart Maatschappiy dan Koninjklijke Marine (GM, KPM dan KM), Tetapi dengan bertambahnya kapal-kapal produksi galangan-galangan dalam negeri maka Pemerintah Jepang membutuhkan banyak pelaut-pelaut dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1943 mulailah dibuka Sekolah Pelayaran Tinggi (Koto Seinen Josheisjo) di Jakarta dan kemudian berturut-turut dibuka pula di kota-kota pelabuhan yakni di Semarang, Cilacap, Tegal, Pasuruan dan Makassar. Selain SPT dibuka pula Sekolah Pelayaran Rendah (Soto Seinen Josheisjo) di Jakarta, Semarang, Tegal, Pasuruan, Probolinggo, Padang, Padang, Tanjung Balai, Makasar dan Banjarmasin. SPT dan SPR secara organik berada di bawah Jawatan Pelayaran, tetapi di dalam penempatan hasilnya tidak semuanya untuk kebutuhan kapal-kapal Jawatan Pelayaran. Mereka setelah lulus dapat ditempatkan di kapal-kapal Jawa Unko Kaisya, Akatsuki Butai atau ditugaskan sebagai guru SPT/SPR.
Di samping mendirika SPT/SPR yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pelaut bagi kapal-kapal niaga maka pemerintah Jepang membuka pula pendidikan bagi calon-calon perwira pembantu Kaigun dan Butai, yakni Sein Kurensyo. Sein Kurensyo didirikan di Makassar dan Singapura dan menerima calon-calon siswa dari pemuda-pemuda yang telah tamat dari SLP. Mereka dilatih selama 6 bulan hingga 1 tahun dan setelah lulus diangkat sebagai Bintara atau Perwira Kaigun Heiho.
Suatu lembaga pendidikan yang masih termasuk aspek kelautan ialah pendidikan Penerbangan Angkatan Laut (Kaigun Kukosyo). Untuk memenuhi kebutuhan satuan Udara Angkatan Laut Jepang di Indnesia akan tenaga-tenaga skill bangsa Indonesia, maka oleh pemerintah Jepang dibuka tempat-tempat latihan bagi calon-calon penerbangan bangsa Indonesia yakni Kaigun Kukosyo pada tahun 1944 di Surabaya. Untuk angkatan pertama kurang lebih 60 orang pemuda Indonesia yang telah lulus dari test kesehatan dan memiliki ijazah SLP. Lama pendidikan 1 tahun terdiri atas bagian penerbangan mesin dan markonis, tetapi Kaigun Kukosyo Surabaya yang langsung dibina oleh Kaigun belum berhasil menamatkan pelajar penerbangannya.
Dengan makin terdesaknya Jepang dari medan pertempuran maka Jepang memberikan konsesi-konsesi politik yang tampaknya lebih maju dengan apa yang pernah diberikan oleh Belanda selama masa penjajahannya di Indonesia. Dalam bidang perwakilan rakyat, telah dibentuk badan penasihat baik bertingkat karesidenan (SyuSangi Kai) dan tingkat pusat (Tyo Sangi In). Namun pembentukan badan inipun masih mempertimbangkan hal-hal lain seperti kemajuan/kesiapan daerah dan lain-lain, karna ternyata hanya di Jawa dan Sumatera saja badan-badan itu dibentuk. Sejalan dengan pembentukan badan-badan itu, Jepang memberikan jabatan-jabatan (kedudukan) yang tinggi kepada bangsa Indonesia seperti kedudukan Residen, Gubernur, Kepala Departemen dan lain-lain. Kedudukan-kedudukan tersebut tidak pernah dijabat oleh Bangsa Indonesia pada waktu pemerintah kolonial Belanda, sehingga hal ini akan mempunyai arti yang penting, karena sejak proklamasi kemerdekaan dicetuskan, pengalaman mereka sangat berguna dalam rangka menyusun aparatur dan menggerakkan roda Pemerintahan RI.
Konsesi-konsesi tersebut di atas pada hakekatnya bukan keluar dari hati nurani yang bermaksud memajukan bangsa Indonesia, tetapi atas dasar pertimbangan Perang Asia Timur Rayanya semata-mata, dan atas dasar pertahanannya, karena sekarang Jepang bukan lagi pada pihak penyerang (ofensi) tetapi pihak yang kalah dan kemudian bertahan (defensif). Jepang sadar bahwa bahwa tanpa konsesi-konsesi politik itu tak mungkin dapat menarik (mengikutsertakan) rakyat setempat untuk turut aktif dalam perang sucinya yang kian lama terpaks harus menggunakan bantuan sebesar-besarnya baik material dan tenaga manusia dari daerah -daerah yang dijajah. Dengan kata lain konsesi politik yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang dijajah termasuk Indonesia, tujuan utamanya untuk memperlancar tujuan akhir Jepang yaitu Kemenangan Perang Asia Timur Raya.
Apabila dalam bidang politik dibentuk badan-badan dan didudukkkannya bangsa Indonesia dalam jabatan-jabatan yang belum pernah sebelumnya diduduki, maka dalam bidang pertahanannya Jepang membentuk organisasi baik semi militer maupupun militer penuh, seperti Sinendan, Keibodan, PETA, Heiho dan lain-lain. Material yang diankut ke Jepang atau dipergunakan untuk kepentingan perang yagn semuanya dikeruk dari bumi Indonesia bertambah banyak menjelang keruntuhannya. Hal ini menambah kesengsaraan rakyat yang tak terhingga.
Pada masa-masa menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia pemuda-pemuda pelaut seperti yang telah diuraikan di atas banyak mengetahui situasi Peran pasifik karena tugas mereka baik di Indonesia maupun di luar negeri selalu berdekatan dengan sumber berita. Misalnya pelaut-pelaut kapal Akatsuki Butai yang mempunyai rute ke Indonesia bagian timur dengan jelas mengetahui bahwa pihak Sekutu sudah merembes ke Perairan Indonesia. Setiap konvoi kapal Akatsuki Butai yang dikirim ke Indonesia bagian timur hampir dapat dipastikan akan pulang dengan tidak lengkap karena diserang oleh musuh.
Karena pengalaman-pengalaman demikianlah maka pemuda-pemuda pelaut Indonesia setelah selesai dari pendidikan akan merasa cemas bila ditempatkan di kapal-kapal Akatsuki Butai.