Asosiasi Konkordia
Sejarah

Nama "Asosiasi Konkordia" berasal dari konsep "kerukunan antara bangsa-bangsa" (民族協和 mínzú xiéhe) yang dipromosikan oleh gerakan Pan-Asianisme. Dengan memberikan hak komunal kepada rakyat atau kebangsaan yang berbeda dan penentuan nasib sendiri yang terbatas di bawah struktur kenegaraan yang terpusat, Manchukuo berusaha menampilkan dirinya sebagai negara-bangsa dalam mode "persatuan antara bangsa-bangsa" yang terinspirasi oleh sistem yang sama, dan digunakan oleh Uni Soviet. Ahli teori politik Tominaga Tadashi, penulis Manshū no Minzoku ("Kebangsaan Manchuria"), banyak menulis tentang kebijakan Soviet terhadap penentuan nasib sendiri terhadap bangsa bangsa non-slavic. Kebijakan Konkordia dipromosikan sebagai kebijakan yang memenuhi tujuan federalisme dan melindungi hak-hak minoritas, sementara pada saat yang sama memperkuat kontrol negara pusat untuk menghindari separatisme yang telah melemahkan Kekaisaran Rusia dahulunya.
Meskipun secara resmi bukan negara satu partai, perbedaan pendapat politik dihukum berat, dan satu-satunya partai politik yang diberi sanksi resmi adalah Asosiasi Konkordia. Namun, warga negara emigran diizinkan untuk membentuk asosiasi politik, terutama untuk mempromosikan berbagai agenda mereka ke negara asal mereka. Ini termasuk berbagai partai politik yang di jalankan oleh kaum Putih Rusia yang mendukung fasisme atau pemulihan dinasti Romanov dan sejumlah gerakan Zionis untuk pengungsi Yahudi.
Struktur Asosiasi Konkordia ditata ulang untuk meniru Taisei Yokusankai yang didirikan oleh otoritas Jepang pada tahun 1940. Semua pejabat pemerintah dan birokrat, termasuk guru, serta tokoh penting di masyarakat menjadi anggotanya. Semua remaja berusia antara enam belas dan sembilan belas tahun secara otomatis terdaftar mulai tahun 1937; dan pada tahun 1943, keanggotaan Asosiasi mencakup sekitar 10% populasi Manchukuo.
Secara teori, Asosiasi Konkordia pada akhirnya akan menggantikan Tentara Kwantung sebagai kekuatan politik di Manchukuo: namun, pada pertengahan 1930-an, Tentara Kwantung memerintahkan Asosiasi "dibersihkan" dari kepemimpinan aslinya karena dugaan adanya kecenderungan menuju politik sayap-kiri. Dengan demikian, Asosiasi tersebut diubah menjadi sarana untuk memperluas mobilisasi dan pengawasan daripada memberikan perwakilan etnis, budaya, dan pekerjaan nasional di pemerintahan.
Setelah pembersihan, Asosiasi Konkordia menjadi sangat mirip dengan “partai totaliter” kontemporer di Eropa. Seperti rekan-rekan fasisnya, Asosiasi Konkordia berubah menjadi partai yang bersifat korporatis, anti-komunis, anti-kapitalis, dan berusaha mengatasi pembagian kelas dengan mengorganisir rakyat melalui komunitas pekerjaan dan etnis, sambil mempromosikan ekonomi dirigiste. Asosiasi menjadi sangat berbeda dalam mewakili komunitas Asia—Mongol, Manchu, Muslim Hui, Korea, Jepang, dan emigran Rusia Putih, serta mayoritas Han—dan tradisi mereka. Komitmen ini sering berarti mendukung kepemimpinan agama di antara etnis-etnis yang ada.
Ideologis Jepang seperti Tachibana Shiraki tidak melihat kontradiksi antara tujuan republikanisme, kesetaraan, dan modernisasi, di satu sisi, dan nilai-nilai komunitas, solidaritas, dan negara moral "Timur", di sisi lain. Namun dalam praktiknya, program dan kepentingan yang sangat berbeda yang dilakukan oleh militer dan pan-Asianisme menyebabkan banyak ketegangan dan menghasilkan masyarakat yang terpolarisasi dan bukannya harmonis. Pemuda Mongol menuntut pendidikan modern dan penghapusan kekuatan para lama; Pendukung Tiongkok terbagi antara kaum monarki yang mendukung pemulihan kaisar dan kaum republiken yang menentangnya. Sebelum ketegangan ini dapat diatasi dan negara yang benar-benar merdeka diciptakan, militer Jepang menggagalkan proses tersebut dengan menjerumuskan Manchukuo ke dalam Perang Tiongkok-Jepang Kedua.