Kementerian Indonesia
Sejarah

Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.
Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.
Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.
| B> J. Habibie.Kabinet Reformasi Pembangunan.36 menteri | Abdurrahman Wahid> Kabinet Persatuan Nasional.35 menteri | Megawati Soekarnoputri> Kabinet Gotong Royong.30 menteri | Susilo Bambang Yudhoyono> Kabinet Indonesia Bersatu.34 menteri | Susilo Bambang Yudhoyono> Kabinet Indonesia Bersatu II.34 menteri | Joko Widodo> Kabinet Kerja.34 menteri | Joko Widodo> Kabinet Indonesia Maju.34 menteri | Prabowo Subianto> Kabinet Merah Putih.48 menteri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kementerian koordinator
| Politik dan Keamanan | Politik dan Keamanan →  Politik, Sosial, dan Keamanan | Politik dan Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik dan Keamanan |
| Politik dan Keamanan | Politik dan Keamanan →  Politik, Sosial, dan Keamanan | Politik dan Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Politik, Hukum, Keamanan | Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan |
| Ekonomi, Keuangan, dan Industri | Ekonomi, Keuangan, dan Industri | Perekonomian | Perekonomian | Perekonomian | Perekonomian | Perekonomian | Perekonomian |
| Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan | Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I) | Kesejahteraan Rakyat | Kesejahteraan Rakyat | Kesejahteraan Rakyat | Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan | Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I) | Kesejahteraan Rakyat | Kesejahteraan Rakyat | Kesejahteraan Rakyat | Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Pemberdayaan Masyarakat |
| — | — | — | — | — | — | — | Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| — | — | — | — | — | — | — | Pangan |
| — | — | — | — | — | Kemaritiman dan Sumber Daya | Kemaritiman dan Investasi | — |
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara: —
Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian
| Dalam Negeri | Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah | Dalam Negeri | Dalam Negeri | Dalam Negeri | Dalam Negeri | Dalam Negeri | Dalam Negeri |
Luar Negeri
Pertahanan dan Keamanan: Pertahanan
Agama
| Agraria | — | — | — | — | Agraria dan Tata Ruang | Agraria dan Tata Ruang | Agraria dan Tata Ruang |
| Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara | Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan | Badan Usaha Milik Negara | Badan Usaha Milik Negara | Badan Usaha Milik Negara | Badan Usaha Milik Negara | Badan Usaha Milik Negara | Badan Usaha Milik Negara |
| Tenaga Kerja | Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan |
| Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan | Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Transmigrasi |
| — | Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I) | Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia | Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal | Pembangunan Daerah Tertinggal | Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal |
| Pertambangan dan Energi | Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Kehakiman | Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum |
| Kehakiman | Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hak Asasi Manusia |
| Kehakiman | Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Hukum dan Hak Asasi Manusia | Imigrasi dan Pemasyarakatan |
| Investasi | — | — | — | — | — | Investasi | Investasi dan Hilirisasi |
Keuangan
| — | Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan |
| Kesehatan | Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | Kesehatan | Kesehatan | Kesehatan | Kesehatan | Kesehatan | Kesehatan |
| Penerangan | — | Komunikasi dan Informasi | Komunikasi dan Informatika | Komunikasi dan Informatika | Komunikasi dan Informatika | Komunikasi dan Informatika | Komunikasi dan Digital |
| Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi |
| Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah |
| Kehutanan dan Perkebunan | Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan | Kehutanan | Kehutanan | Kehutanan | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kehutanan |
| Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lingkungan Hidup |
| Pariwisata, Seni, dan Budaya | Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pariwisata | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pariwisata |
| Pariwisata, Seni, dan Budaya | Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata | Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pariwisata | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Ekonomi Kreatif |
| Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum → dibubarkan | — | Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Umum |
| Perumahan Rakyat dan Permukiman | Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah | Permukiman dan Prasarana Wilayah | Perumahan Rakyat | Perumahan Rakyat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Peranan Wanita | Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Wanita | Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemuda dan Olahraga | Pemuda dan Olahraga → dibubarkan | — | Pemuda dan Olahraga | Pemuda dan Olahraga | Pemuda dan Olahraga | Pemuda dan Olahraga | Pemuda dan Olahraga |
| — | Pendayagunaan Aparatur Negara | Pendayagunaan Aparatur Negara | Pendayagunaan Aparatur Negara | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Perencanaan Pembangunan Nasional | — | Perencanaan Pembangunan Nasional | Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional | Perencanaan Pembangunan Nasional | Perencanaan Pembangunan Nasional | Perencanaan Pembangunan Nasional | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Pendidikan Dasar dan Menengah |
| Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Kebudayaan |
| Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional | Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan | Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
| Riset dan Teknologi | Riset dan Teknologi | Riset dan Teknologi | Riset dan Teknologi | Riset dan Teknologi | Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Riset dan Teknologi → digabung | Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi |
Perhubungan
| Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian | Perindustrian | Perindustrian | Perindustrian | Perindustrian |
| Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian dan Perdagangan | Perindustrian dan Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan | Perdagangan |
| Pertanian | Pertanian → Pertanian dan Kehutanan | Pertanian | Pertanian | Pertanian | Pertanian | Pertanian | Pertanian |
| Sekretaris Negara | — (pejabat setingkat menteri) | — (pejabat setingkat menteri) | Sekretaris Negara | Sekretaris Negara | Sekretaris Negara | Sekretaris Negara | Sekretaris Negara |
| Sosial | — | Sosial | Sosial | Sosial | Sosial | Sosial | Sosial |
| Kependudukan | — | — | — | — | — | — | Kependudukan dan Pembangunan Keluarga |
| — | — | — | — | — | — | — | Pelindungan Pekerja Imigran |
Pangan dan Hortikultura: —
| — | Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan | — | — | — | — | — | — |
| — | Otonomi Daerah → dibubarkan | — | — | — | — | — | — |
| — | Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II) | — | — | — | — | — | — |