Ambazonia
Sejarah > Protes dan perang saudara (2016–sekarang)

Artikel utama: 2016–2017 Protes Kamerun dan Krisis Anglophone
Pada bulan November 2016, sejumlah protes dan pemogokan besar diselenggarakan. Awalnya oleh pengacara, siswa, dan guru Anglophone yang menganggap semakin terpinggirkannya institusi Inggris dan Anglophone dalam hukum dan pendidikan. Beberapa demonstrasi dibubarkan dengan kekerasan oleh pasukan keamanan, yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan polisi yang menewaskan beberapa orang. Kekerasan oleh kedua belah pihak merusak negosiasi pada awal 2017, yang berantakan tanpa kesepakatan. Kekerasan tersebut menyebabkan demonstrasi tambahan, pemogokan umum (disebut "lockdown"), dan tindakan keras lebih lanjut oleh pemerintah hingga awal 2017, termasuk pelarangan organisasi masyarakat sipil, pemutusan sambungan telepon dan internet dari Januari hingga April, dan penangkapan demonstran. Meskipun pemerintah membentuk Komisi untuk fokus pada keluhan Anglophone dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesetaraan bahasa di pengadilan dan sekolah, namun karena ketidak percayaan yang terus berlanjut dan tanggapan keras terhadap protes, mencegah penyelesaian konflik  yang signifikan.
Pada akhir tahun 2017, dengan upaya dialog yang hampir mati dan kekerasan yang terus berlanjut di kedua belah pihak, gerakan nasionalis Ambazonian terkemuka mengorganisir organisasi payung Front Persatuan Konsorsium Ambazonia Selatan Kamerun (SCACUF). SCACUF secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut sebagai Ambazonia pada 1 Oktober, hari peringatan kemerdekaan Kamerun Selatan dari Inggris. SCACUF berusaha untuk mentransisikan dirinya menjadi pemerintahan sementara dengan pemimpinnya, Sisiku Ayuk Tabe Julius, sebagai presiden sementara. Setidaknya 17 orang tewas dalam protes setelah deklarasi kemerdekaan, sementara empat belas tentara Kamerun tewas dalam serangan yang diklaim oleh Pasukan Pertahanan Ambazonia. Pemerintah Kamerun menyatakan bahwa deklarasi tersebut tidak sah secara hukum dan pada 30 November 2017, Presiden Kamerun memberi peringatan keras terhadap serangan separatis dengan mengerahkan polisi dan tentara. Pengerahan militer besar-besaran disertai dengan jam malam dan evakuasi paksa seluruh desa. Akibatnya untuk sementara mengakhiri harapan melanjutkan dialog dan memulai perang gerilya penuh di Kamerun Selatan. Beberapa faksi bersenjata yang berbeda telah muncul seperti Naga Merah, Macan, ARA, Tujuh Kata, ABL, dengan berbagai tingkat koordinasi dan kesetiaan kepada para pemimpin politik Ambazon. Dalam praktiknya, milisi pro-kemerdekaan sebagian besar beroperasi secara otonom dari para pemimpin politik, yang sebagian besar berada di pengasingan.
Pada tanggal 5 Januari 2018, anggota Pemerintah Sementara Ambazonia di pengasingan di Abuja, Nigeria, termasuk Presiden Sisiku Julius Ayuk Tabe, ditangkap dan dideportasi ke Kamerun dan dimasukkan dalam tahanan pasukan pemerintah untuk menghadapi tuntutan pidana. Pada tanggal 4 Februari 2018, diumumkan bahwa pengkhotbah yang berbasis di AS Dr. Samuel Ikome Sako akan menjadi Presiden Sementara Republik Federal Ambazonia, menggantikan Ayuk Tabe untuk sementara. Namun, meskipun menerima hukuman seumur hidup atas tuduhan terorisme dari pengadilan Kamerun, pada 2 Mei 2019, Ayuk Tabe menyatakan dari penjara pembubaran kabinet sementara Sako dan pemulihan kabinetnya sendiri. Sako menolak, yang mengarah ke krisis kepemimpinan Ambazonia 2019.
Semakin meningkatnya kekerasan, dunia internasional berupaya untuk menyelesaikan krisis tersebut.  Pada 13 Mei 2019, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan informal untuk membahas Krisis Anglophone. Pembicaraan damai yang dimediasi oleh pemerintah Swiss telah gagal berkali-kali, terutama karena perpecahan faksi dan kurangnya kontrol nyata atas milisi oleh para pemimpin separatis yang membuat langkah-langkah awal menjadi sulit.
Perang tersebut ditandai dengan serangan gerilya oleh milisi separatis terhadap pasukan keamanan dan terhadap warga sipil yang dicurigai bekerja sama atau sekadar gagal mematuhi boikot sekolah dan pemilu yang dinyatakan milisi atau "penguncian" yang mencegah semua perjalanan dan aktivitas. Banyak milisi telah berusaha untuk memberlakukan pemogokan sekolah total sejak 2017 karena kekhawatiran akan kurangnya guru dan kurikulum Anglophone. Guru dan siswa telah diculik dan dibunuh dan banyak sekolah dan peralatan sekolah dibakar sementara banyak anak tidak bersekolah sejak krisis dimulai. Lainnya menuduh bahwa beberapa milisi telah terlibat dalam serangan uang tebusan terhadap warga sipil untuk mendanai kegiatan lanjutan mereka. Sementara itu, aparat pemerintah telah membakar seluruh desa yang diduga menampung separatis, menghilangkan dan mengeksekusi warga sipil tanpa proses hukum, dan menyiksa para tahanan. Laporan pembunuhan tanpa pandang bulu, penyiksaan, dan pemerkosaan dan kekerasan berbasis gender lainnya oleh kedua belah pihak telah banyak dilaporkan. Pemerintah Amerika Serikat dan Jerman telah menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia dan mengurangi atau membatalkan kerja sama militer dengan Kamerun atas pelanggaran yang dilaporkan. Prancis, Inggris, serta Parlemen Eropa juga telah menyatakan keprihatinan dan mendorong negosiasi di antara para pihak untuk menyelesaikan krisis.