Hak LGBT di Indonesia

| Hak LGBT di Indonesia |
| --- | --- |
Indonesia
Aktivitas sesama jenis legal?: Ilegal di tempat umum tempat privat tidak dikriminalisasi, kecuali di Aceh (Ilegal di Aceh)
Hukuman:: (ke-asusilaan dipenjara, fasilitator pesta seks dipenjara)
Transeksual: Transgender boleh mengubah jenis kelamin dengan syarat tertentu
Pengakuan pasangan sesama jenis: Tidak diakui
Adopsi anak oleh pasangan sesama jenis: Tidak
Karier militer: Tidak
Perlindungan dari diskriminasi: Terbatas (Hanya untuk ujaran kebencian)
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional tidak menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Saat ini Indonesia belum menerapkan hukum sodomi  dan saat ini tidak/belum mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis suka sama suka di tempat privat dan nonkomersial pada kalangan orang dewasa.
Hukum di Indonesia tidak secara jelas melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, homoseksualitas merupakan sesuatu yang ilegal di bawah hukum syariat Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk atau penjara. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa hal itu (red: pernikahan sesama jenis) sulit diterima di Indonesia, karena norma-norma agama yang menentang hal tersebut. Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong amat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi lebih terlihat dan aktif secara politik.
Orang-orang LGBT jarang melela ke keluarga dan teman-teman mereka karena mereka takut akan penolakan dan reaksi sosial. Namun demikian, walaupun terbilang langka, ada beberapa keluarga yang memahami dan menerima anggota keluarga mereka yang ternyata adalah orang LGBT.
Kelompok muslim yang fundamentalis telah memperoleh lebih banyak dukungan. Akibatnya, orang-orang LGBT dan nonmuslim telah menghadapi intoleransi yang terus tumbuh, termasuk adanya serangan dan diskriminasi. Di Surabaya, gay menjadi target razia oleh Satpol PP sejak tahun 2014.
Pada awal tahun 2016, orang LGBT di Indonesia menghadapi perlawanan yang sengit seperti homofobia dan ucapan kebencian, juga ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. 
Pada Februari 2016, Human Rights Watch mendesak Pemerintah Indonesia untuk membela hak-hak orang-orang LGBT dan secara terbuka mengutuk komentar-komentar pejabat yang dianggap diskriminatif. Pada 2017, dua pria gay muda (usia 20 dan 23 tahun) dijatuhi hukuman, yakni dicambuk di muka umum di  Aceh.
Pada 2017, polisi melakukan penggrebekan terhadap sebuah sauna gay dengan dalih pelanggaran UU Pornografi. Pada Mei 2017, 141 orang ditangkap untuk "pesta seks gay" di ibu kota Jakarta. Penggrebekan lain terjadi pada Oktober 2017, ketika kepolisian menggerebek sebuah sauna di Jakarta Pusat yang terkenal dengan komunitas gay, dan menangkap 51 orang. Interpretasi UU Pornografi yang terlalu luas, ditambah dengan lambatnya Pemerintah, telah menjadi senjata bagi polisi untuk menggunakannya dalam menargetkan orang-orang LGBT. Pasangan lesbian, ditangkap karena pose tidak wajar di media sosial, menyatakan diperlakukan tidak menyenangkan oleh Satpol PP.
Pada Maret 2019, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Runtung Sitepu, memberhentikan semua Pengurus Suara USU 2019. Hal itu dikarenakan Suara USU menerbitkan cerpen tentang lesbian, mereka juga sempat diancam akan dituntut berdasarkan UU ITE. Pada April 2019 di Kota Pontianak pada saat merayakan Hari Tari Sedunia di  Taman Digulis, acara dibubarkan oleh ormas setempat karena mereka mengira acara itu merupakan pertunjukan dari kaum LGBT. Setelah dimintai pernyataan, semua yang terlibat dipulangkan, akan tetapi tarian semacam itu tidak boleh dimainkan lagi di Kota Pontianak. Film Kucumbu Tubuh Indahku, walaupun telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film dan dinyatakan layak untuk tampil di seluruh Indonesia, tetap mendapat beberapa penolakan di Depok dan Kalimantan Barat, dengan alasan ingin menjaga masyarakat dari penyimpangan seksual. Seorang polisi di Kota Semarang dipecat karena orientasi seksualnya.
Marcel sendiri jadi target pemecatan pada tahun 2019 berbasis surat telegram, setelah ia dilaporkan kepada dua asisten intelijen TNI. Ia kemudian dipanggil dan diberondong pertanyaan terkait orientasi seksual.
Pada Februari 2025, Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks gay di hotel yang berlokasi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 56 pria dan menyita beberapa barang bukti berupa alat kontrasepsi dan obat anti-HIV.Para tersangka, yakni RH alias R, RE alias E dan BP alias D dikenakan Pasal 7 UU Nomor 44 2008 tentang Pornografi mengatur tentang pidana bagi orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi. Kemudian, Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang larangan mempertontonkan pornografi di muka umum dan Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana mempermudah atau menyebabkan perbuatan cabul.