Hubungan Indonesia dengan Rusia
Latar belakang > Era Uni Soviet

Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tesebut. Pada bulan Mei 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, Yamin dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.
Pada tanggal 28 Agustus-12 September 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan tersebut, pada tanggal 11 September 1956 dihadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdulgani dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Gromyko menandatangani Kesepakatan Bersama (Joint Statement). Pada bulan Juni 1961 Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Uni Soviet dan pada tahun 1957 Ketua Presidium Uni Soviet Tertinggi K.Y. Voroshilov serta pada Februari 1960 Perdana Menteri Nikita Khuschev berkunjung ke Indonesia. Hasil dari saling kunjung tersebut dicapai kesepakatan-kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun militer, seperti pengucuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek dan pemasokan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia. Proyek-proyek pembangunan bantuan Uni Soviet untuk Indonesia seperti pembangunan Rumah Sakit “Persahabatan”, stadion “Gelora Bung Karno”, Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan dan lapangan terbang di sejumlah daerah di Indonesia, pembangunan pabrik baja dan fasilitas-fasiltas lainnya.
Dalam pertemuan dengan Jenderal TNI A.H. Nasution di Moskow, Perdana Menteri Nikita Khruschev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer di Uni Soviet. Pada tanggal 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dan pada awal tahun 1962 peralatan militer mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat Angkatan Bersenjata Indonesia menjadi kuat yang dilengkapi dengan sejumlah kapal selam, pesawat tempur dan perlatan militer lainnya. Dengan melihat keadaan demikian, masalah Irian Barat dapat diselesaikan melalui jalan damai dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Pada tahun 1965 Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik dalam negeri dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Setelah berhasil mengatasi hal tersebut, secara nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi yang sangat membutuhkan investasi, perdagangan luar negeri dan bantuan negara industri maju, khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde Baru.
Pada awal Orde Baru hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet tidak begitu dekat seperti terjadi pada awal tahun 1960-an, sangat mungkin disebabkan oleh kebijakan anti-komunisme oleh Suharto, setelah Gerakan 30 September 1965. Meskipun demikian, tidak seperti hubungan dengan Tiongkok ketika Suharto berkuasa, hubungan diplomatik dengan Uni Soviet tidak diputuskan dan tetap berlangsung. Pada bulan Juli 1986, ketika berpidato di Vladivostok, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev menyebut Indonesia salah satu di antara negara-negara dimana Uni Soviet siap memperluas hubungan.
Terobosan untuk mendekatkan kembali hubungan kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Moskow pada 7-12 September 1989. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani Pernyataan mengenai Dasar-Dasar Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antara Indonesia dengan Uni Soviet.