Harimau sumatra
Perlindungan

Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia adalah perbuatan kriminal, karena melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan pasal 21 dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 poin (d) bahwa "setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki, kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia". Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimum 100 juta.
Memulihkan dan meningkatkan populasi harimau sumatra beserta bentang alamnya pulih. Upaya konservasi in-situ merupakan program utama konservasi harimau sumatra dengan memulihkan populasi harimau dan habitat alaminya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain adalah:
Membangun jaringan komunikasi dan kemitraan untuk meningkatkan kerjasama konservasi di semua tingkatan baik lokal, nasional, maupun internasional. Mengembangkan pengawasan terpadu dan intensif antara pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terhadap kegiatan konservasi. Selain itu juga dilakukan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan tentang pentingnya konservasi harimau sumatra. Membangun mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dalam mendukung kegiatan konservasi harimau sumatra.
Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas tim konservasi harimau sumatra baik yang dikelola oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat. Memperkuat infrastrukur instansi yang melakukan pelaksanaan dan pemantauan konservasi harimau. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana pengelolaan konservasi pada setiap bentang alam harimau sumatra sesuai dengan karakteristik dan potensi di lapangan. Mengembangkan pusat informasi terpadu tentang konservasi harimau sumatra yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Membangun dan meningkatkan koneksitas antara habitat-habitat utama harimau sumatra melalui pengembangan koridor dalam rangka memperluas daerah bagi harimau sumatra untuk menjelajah. Karena harimau sumatra memerlukan teritori (wilayah) yang luas untuk mendapatkan mengsa yang cukup. Semua potensi habitat dan sebaran harimau sumatra perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses perencanaan zonasi taman nasional. Membina kekayaan genetik unit-unit populasi harimau sumatra, terutama pada habitat yang kritis untuk menghindari erosi ragam genetik melalui pengembangan restocking populasi dan translokasi. Mengembangkan upaya pengelolaan mitigasi konflik untuk menyelamatkan harimau yang bermasalah dengan relokasi, translokasi, dan penetapan kawasan pelepasliaran alami. Meningkatkan program pemantauan terhadap populasi, ekologi, dan habitat harimau sumatra dengan memperkuat dasar hukum dan kapasitas aparatur yang berwenang
Di Indonesia, usaha perlindungan terhadap harimau telah melibatkan unsur lain. Pada tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan perburuan terhadap harimau. Kelompok-kelompok konservasi alam dan satwa menggunakan fatwa ini untuk memberikan pendidikan bahwa memburu harimau sumatra bukan saja melanggar hukum, tapi juga melanggar ketentuan agama.