Rencana Induk Bandar Udara
Prosedur Pengajuan Permohonan Rencana Induk Bandar Udara

Pengajuan Permohonan Rencana Induk Bandar Udara dilakukan melalui persetujuan Direktorat Bandar Udara - Kementerian Perhubungan Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
Penyelenggara bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan mengusulkan penetapan recana induk bandar udara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan rekomendasi Gubernur dan Bupati/Wali kota setempat dan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait lainya.
Penyelenggara bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan mengusulkan penetapan rencana induk bandar udara kepada Bupati/Wali kota setempat, dengan melampirkan pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.
Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan rencana induk bandar udara yang disampaikan oleh penyelenggara bandar udara terhadap aspek:
Tatanan kebandarudaraan nasional;
Keamanan dan keselamatan penerbangan;
Prakiraan permintaan jasa angkutan udara;
Prakiraan kebutuhan fasilitas bandar udara yang berpedoman pada standar/kriteria perencanaan yang berlaku;
Rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas bandar udara baik untuk pelayanan kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kebandarudaraan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan bandar udara;
Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas bandar udara.
Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap;
Menteri menetapkan rencana induk bandar udara dengan memperhatikan hasil evaluasi Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Direktur Jenderal diterima secara lengkap;
Bupati menetapkan rencana induk bandar udara selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dengan memperhatikan aspek:
Tatanan kebandarudaraan nasional;
Keamanan dan keselamatan penerbangan;
Prakiraan permintaan jasa angkutan udara;
Prakiraan kebutuhan fasilitas bandar udara yang berpedoman pada standar/kriteria perencanaan yang berlaku;
Rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas bandar udara baik untuk pelayanan kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kebandarudaraan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan bandar udara;
Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas bandar udara.
Penyelenggara bandar udara wajib melakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun terhadap rencana induk bandar udara yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Bupati/Wali kota;
Setiap rencana pembangunan fasilitas bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan yang tidak sesuai dengan rencana induk wajib mendapat persetujuan dari Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal; dan
Setiap rencana pembangunan fasilitas bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan yang tidak sesuai dengan rencana induk wajib mendapat persetujuan dari Bupati/Wali kota setempat.