Penginterniran orang Jepang-Amerika
Setelah Pearl Harbor

Pengeboman Pearl Harbor 7 Desember 1941 menimbulkan kecurigaan Kekaisaran Jepang sedang mempersiapkan serangan besar-besaran ke Pantai Barat Amerika Serikat. Penaklukan sebagian besar negara-negara di Asia dan Pasifik antara tahun 1936 dan 1942 oleh militer Jepang membuat sebagian orang Amerika percaya gerak maju kekuatan militer Jepang tidak dapat dihentikan.
Tidak lama setelah Pengeboman Pearl Harbor, Letnan Jenderal John L. DeWitt, kepala Komando Wilayah Barat, minta diberi wewenang untuk melakukan operasi pencarian dan penyitaan dengan tujuan mencegah orang Jepang-Amerika melakukan kontak radio ke kapal-kapal Jepang. Namun permintaannya ditolak Departemen Kehakiman yang menyatakan tidak ada cukup alasan hukum untuk mendukung permintaan DeWitt. FBI telah menyimpulkan tidak adanya ancaman keamanan. Pada 2 Januari 1942, Komite Bersama Imigrasi dari Badan Legislasi California mengirimkan sebuah manifesto ke berbagai surat kabar California. Dalam pernyataan terbukanya, mereka menyerang "etnis Jepang" yang dituduh sebagai "sama sekali tidak mau berasimiliasi". Manifesto ini lebih lanjut menuduh semua orang keturunan Jepang adalah rakyat yang patuh kepada Kaisar Jepang; kursus-kursus bahasa Jepang, lebih jauh lagi menurut penyataan tersebut, adalah kubu-kubu rasisme yang memopulerkan doktrin-doktrin superioritas ras Jepang.
Manifesto tersebut didukung oleh organisasi Native Sons and Daughters of the Golden West dan Legiun Amerika Cabang California yang pada Januari 1942 meminta semua orang Jepang berkewarganegaraan ganda untuk ditempatkan di kamp konsentrasi. Penginterniran tidak terbatas pada orang yang pernah pergi ke Jepang, tetapi termasuk sejumlah kecil penduduk asing dari orang Jerman dan Italia yang dianggap musuh. Pada Februari 1942, Jaksa Agung California Earl Warren memulai usaha-usahanya membujuk pemerintah federal untuk memindahkan semua orang keturunan Jepang dari Pantai Barat.
Pejabat-pejabat sipil dan militer menunjukan kekhawatiran mereka terhadap kesetiaan etnis Jepang, meskipun kekhawatiran itu tampaknya lebih didasarkan prasangka rasial daripada risiko yang sebenarnya. Mayor Karl Bendetsen dan Letnan Jenderal John L. DeWitt keduanya mempertanyakan kesetiaan orang Jepang-Amerika. DeWitt yang memimpin program interniran berulang kali mengatakan kepada surat kabar bahwa "A Jap's a Jap", dan bersaksi di hadapan Kongres,
Saya tidak menginginkan ada mereka [orang-orang keturunan Jepang] di sini. Mereka adalah pihak yang berbahaya. Tidak ada cara untuk mengetahui kesetian mereka... Tidak ada perbedaannya apakah dia warga negara Amerika, dia masih tetap orang Jepang. Kewarganegaraan Amerika tidak langsung menentukan kesetiaan... Tapi kita harus selalu khawatir dengan orang Jepang itu hingga dia dihapus habis dari peta.
Mereka yang tergolong hanya 1/16 keturunan Jepang dapat dimasukkan ke dalam kamp interniran. Ada beberapa bukti yang mendukung argumen bahwa tindakan-tindakan tersebut lebih didasari motivasi rasial daripada alasan mliter. Sebagai contoh, anak-anak yatim yang dilahirkan dengan "setetes darah Jepang" (seperti dijelaskan dalam sepucuk surat oleh seorang pejabat) ikut dimasukkan ke dalam kamp.
Setelah pengeboman Pearl Harbor, dan sesuai dengan Undang-Undang Musuh Orang Asing, Pengumuman Presiden nomor 2525, 2526, dan 2527 dikeluarkan untuk menetapkan warga negara Jepang, Jerman, dan Italia sebagai musuh asing. Informasi dari Daftar Penahanan dan Perwalian (CDI) dipakai untuk mencari dan menahan warga negara asing dari Jepang, Jerman, dan Italia (meski Jerman dan Italia tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat hingga 11 Desember 1942).
Pengumuman Presiden No. 2537 yang dikeluarkan 14 Januari 1942 mengharuskan orang asing untuk melaporkan setiap perubahan alamat, pekerjaan, atau nama kepada FBI. Orang asing yang tergolong musuh tidak diizinkan masuk ke daerah terlarang. Pelanggar peraturan ini akan "ditangkap, ditahan, dan diinternir selama perang."