stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Wassup
Videografi > Tampil dalam Video Musik

| Tahun | Judul Lagu | Artis | Anggota | Peran | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | "Baby Goodnight" | B1A4 | Nada, Nari | Penari Latar | Pre-debut |
| 2012 | "Ice Cream" | Hyuna | Nada, Nari | Penari Latar | Pre-debut |
| 2013 | "Pretty Boy" | Juniel | Jinju, Nari | Penari Latar | Pre-debut |
| 2013 | "Boys Be.." | KK | Semua | Diri sendiri |  |
| 2013 | "Ask Her Out" | Demion | Woojoo | Cameo |  |
Pranala luar

WASSUP Diarsipkan 2013-12-22 di Wayback Machine.
| l b WASSUP |
| --- | --- |
 Jinju ·  Nada ·  Dain ·  Nari ·  Jiae ·  Sujin ·  Woojoo
Album mini:  NOM NOM NOM 
Album singel:  WA$$UP  Hotter Than A Summer  La Pam Pam Pa 
Singel promosi:  "WA$$UP"  "Hotter Than A Summer"  "NOM NOM NOM"  "La Pam Pam Pa" 
Topik terkait:  Mafia Records  Sony Music Entertainment 
 Website: WASSUP Official Website
Yuta Baba

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
 
Informasi pribadi
Nama lengkap:  Yuta Baba
Tanggal lahir:  22 Januari 1984 (umur 40)
Tempat lahir:  Tokyo, Jepang
Posisi bermain:  Gelandang
Karier senior*
| Tahun |  Tim |  Tampil |  (Gol) |
| 2002-2007 |  FC Tokyo |   |   |
| 2008 |  JEF United Chiba |   |   |
| 2008 |  Montedio Yamagata |   |   |
| 2009 |  Tokyo Verdy |   |   |
| 2011-2013 |  Daejeon Citizen |   |   |
 * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik
Yuta Baba (lahir 22 Januari 1984
) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Karier

Yuta Baba pernah bermain untuk FC Tokyo, JEF United Chiba, Montedio Yamagata, Tokyo Verdy dan Daejeon Citizen.
Pranala luar

(Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Oralitas

An oral community in Takéo, Cambodia confronts writing. Modern scholarship has shown that orality is a complex and tenacious social phenomenon. Photo: Brett Matthews, 2006
Oralitas diperkirakan dan ekspresi verbal dalam masyarakat di mana teknologi literasi (khususnya menulis dan mencetak) yang asing bagi sebagian besar penduduk. Studi tentang oralitas erat bersekutu dengan studi tradisi lisan. Namun, ia memiliki implikasi yang lebih luas, secara implisit menyentuh setiap aspek ekonomi, politik, pengembangan kelembagaan, dan pembangunan manusia dari kalangan masyarakat. Studi tentang oralitas memiliki implikasi penting untuk pembangunan internasional, terutama yang berkaitan dengan tujuan memberantas kemiskinan, serta proses globalisasi.
Yuto Nagao

| Informasi pribadi |
| --- | --- | --- | --- |
Nama lengkap:  Yuto Nagao
Tanggal lahir:  31 Agustus 2001 (umur 23)
Tempat lahir:  Prefektur Osaka, Jepang
Tinggi:  1,78 m (5 ft 10 in)
Posisi bermain:  Gelandang
Informasi klub
Klub saat ini:  Gamba Osaka
Karier senior*
| Tahun |  Tim |  Tampil |  (Gol) |
| 2019– |  Gamba Osaka |   |   |
 * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik
Yuto Nagao (lahir 31 Agustus 2001
) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Karier

Yuto Nagao pernah bermain untuk Gamba Osaka.
Pranala luar

(Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Hak menentukan nasib sendiri
Periode sejarah menentukan nasib sendiri

Hurst Hannum, seorang profesor dari sekolah hukum dan diplomasi Fletcher (Fletcher School of Law and Diplomacy), menjelaskan tiga periode yang membentuk sejarah konsep menentukan nasib sendiri.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode pertama

Periode pertama konsep menentukan nasib sendiri dimulai pada abad ke-19, bertahan hingga zaman pemerintahan Amerika Serikat dipimpin oleh presiden Woodrow Wilson, dan berakhir pada sekitar tahun 1945. John Stuart Mill, di antara ahli yang lainnya, menyatakan bahwa keterkaitan antara etnisitas; bahasa; dan budaya pada satu sisi, dan status sebagai negara pada sisi lain, merupakan pijakan yang melatarbelakangi pergerakan nasional pada abad ke-19. Namun Hanum berpendapat, pergerakan nasional klasik pada periode tersebut bukanlah untuk memecah suatu kekuasaan, melainkan untuk menggabungkan kelompok-kelompok/bangsa-bangsa, seperti yang terjadi di Jerman dan Italia. Menentukan nasib sendiri sebagai kekuatan politik dalam masyarakat internasional merupakan fenomena yang baru muncul sebagai akibat dari perang dunia I, dan akibat pemecahan wilayah yang termasuk dalam kekaisaran Ottoman dan kekaisaran Austro-Hungaria. Kelompok-kelompok nasional yang lebih kecil di dalam kekaisaran berkehendak menarik diri dan membagi wilayah mereka. Menentukan nasib sendiri setelah terdisintegrasinya kekaisaran Ottoman dan kekaisaran Austro-Hungaria, dengan demikian, mengambil bentuk berupa pembagian/pemisahan diri daripada penggabungan teritorial.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode pertama > Konferensi perdamaian

Periode pertama setelah perang dunia I ini yang menyebabkan menentukan nasib sendiri menjadi terkemuka secara internasional, dimana prinsip menentukan nasib sendiri suatu bangsa berubah menjadi hak suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam istilah umum, prinsip ini disederhanakan menjadi suatu kepercayaan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk membuat negara sendiri dan menentukan pemerintahan mereka sendiri. Namun pada Konferensi Perdamaian Paris (Paris Peace Conference) pada tahun 1919, kekuatan kolonial (colonial powers) terlibat dalam sebuah perdebatan yang berujung pada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin menentukan nasib sendiri diberikan kepada semua orang. Perwakilan kekuatan kolonial berpendapat bahwa pada saat itu, orang-orang jajahan harus dikecualikan dari proses karena belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Menentukan nasib sendiri oleh sebab itu menjadi sebuah prinsip ad hoc (khusus) yang dapat diberikan hanya kepada negara-negara yang terkait dengan berakhirnya perang. Dengan demikian, pihak yang dapat menjalankan menentukan nasib sendiri ialah kelompok etnis yang dimobilisasi secara nasional selama abad ke-19 di bawah kekaisaran Austro-Hungaria, kekaisaran Jerman, kekaisaran Ottoman, dan kekaisaran Rusia. Dengan cepat, menentukan nasib sendiri bergulir menjadi isu etnis. Pemahaman kedaulatan menjadi berakar pada ide bangsa, dan bangsa secara spesifik terdefinisi menjadi istilah nasional-etnis (ethno-national). Selama konferensi perdamaian tersebut diketahui mustahil untuk menetapkan batas negara dari negara-negara yang baru terbentuk pascapemecahan area-area dalam kekaisaran tersebut. Konstitusi negara-negara baru yang berada di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh kekaisaran Eropa dinyatakan dalam basis persamaan warga negara, dan mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi beberapa bulan setelah pembentukan negara secara resmi, otoritas domestik meletakkan prioritas kelompok-kelompok populasi berdasarkan identifikasi etnis masing-masing. Praktik-praktik diskriminasi seperti itu sering kali dibenarkan secara domestik atas nama menentukan nasib sendiri dan toleransi internasional, disebabkan karena formulasi yang ambigu dari prinsip hak minoritas.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode pertama > Praktik diskriminasi

Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia (Kerajaan Yugoslavia) merupakan kasus yang menjadi simbol untuk praktik diskriminasi etnis. Terbentuk sehari sebelum Konferensi Perdamaian Paris, dan secara resmi dibentuk berdasarkan persamaan orang-orang yang berada di dalamnya, negara berbentuk kerajaan tersebut diakui oleh Entente Powers (aliansi informal) beberapa bulan kemudian dengan penandatanganan Perjanjian Saint-Germain. Serupa dengan perjanjian lain yang mengakui negara-negara baru antara tahun 1919 dan 1923, dokumen dalam perjanjian Saint-Germain secara simultan mengatur perlakuan terhadap minoritas di dalam Kerajaan. Penandatanganan perjanjian sebagai persyaratan pengakuan internasional terhadap Kerajaan bersifat kondisional, yakni apabila otoritas nasional kerajaan dapat menjamin bahwa persamaan individu dalam pemerintahan, dan pengakuan kelompok etnis yang berbeda dapat dihormati. Namun demikian, sementara delegasi nasional mendeklarasikan bahwa kerajaan tersebut seperti halnya terdiri dari satu orang, tetapi dengan tiga nama- Serbia, Kroasia, dan Slovenia- sensus terakhir yang dilakukan Austro-Hungaria pada tahun 1910 mengindikasikan bahwa di daerah yang termasuk wilayah negara baru tersebut, sekurangnya terdapat sembilan kelompok etnis berbeda yang hidup berdampingan disana. Setelah perpanjangan diskusi dalam konferensi perdamaian tersebut, pada akhirnya diputuskan bahwa empat minoritas diakui secara internasional, yaitu: orang-orang Bulgaria, orang-orang Austria, orang-orang Hungaria, dan “orang-orang Muslim,” meski tetap tidak ada kejelasan mengenai bagaimana hasil seleksi itu dibuat. Hasil langsung pengakuan politik yang tidak seimbang itu berdampak pada sering dikecualikannya pihak minoritas yang tidak diakui secara internasional, dari keikutsertaan penuh mereka dalam komunitas politik nasional. Konferensi Perdamaian Paris hanya menciptakan lebih banyak subkelompok yang tidak diberikan negara mereka sendiri, dan secara formal hanya diberikan jaminan untuk menjaga budaya mereka. Pemenang Perang Dunia I mensyaratkan negara-negara baru di Eropa Tengah dan Eropa Timur menerima kondisi tersebut agar dapat diakui, tetapi menolak untuk menerima kewajiban tersebut untuk diri mereka sendiri. Terobsesi oleh ide keseragaman nasional, negara-negara yang terbentuk setelah pemecahan kekaisaran itu mendirikan administrasi pemerintahan terpusat, dan melakukan denasionalisasi atau penghilangan hak kebangsaan terhadap orang-orang minoritas. Selain itu, sebagaimana sejumlah petisi diterima oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1920an, praktik denasionalisasi tersebut sering kali disertai dengan penggunaan kekerasan oleh negara dan otoritas lokal sebagai bentuk intimidasi. Praktik-praktik diskriminasi telah dijadikan instrumen oleh pihak otoritas negara, dengan mengatasnamakan menentukan nasib sendiri dan hak minoritas.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode kedua

Periode kedua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya United Nation – UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB) pada tahun 1945. Menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam Konferensi Perdamaian Paris, yang muncul dari Perang Dunia II ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I sebelumnya. Penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel. Para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan. Semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain:
adanya ketegangan ekonomi dan politik yang menurunkan keinginan kekuatan Eropa untuk mempertahankan koloni/wilayah jajahan mereka.
pertempuran perang dingin yang mengekspos kontradiksi klaim barat dalam membela kebebasan, tetapi pada saat yang sama mempertahankan kekuasaan di wilayah jajahan mereka.
bahaya perang nuklir dan kepentingan yang saling menguntungkan di antara negara-negara adidaya dalam menopang supremasi mereka, menempatkan sebuah batas ketat pada derajat masing-masing negara dunia ketiga untuk meraih apa yang disebut sebagai prinsip ‘menentukan nasib sendiri’.
kegiatan para aktivis dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang mendapat perhatian luas internasional.
Pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah Perang Dunia I. Kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan. Kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah Perang Dunia I, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional. Di musim semi tahun 1945, blok sekutu menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang. Di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri. Di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam PBB.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode kedua > Piagam PBB

Menentukan nasib sendiri di dalam PBB menempati posisi yang lebih penting dibandingkan di dalam organisasi pendahulunya, LBB, karena menentukan nasib sendiri secara jelas tertera dalam artikel Piagam PBB. Perjanjian LBB tidak menyebut secara langsung prinsip menentukan nasib sendiri (tidak menggunakan kata/istilah tersebut) di dalam sistem mandat yang didirikannya, dan identifikasi mandat dan implementasi sistem sepenuhnya bergantung pada politik, bukan pada hukum. Tidak seperti dalam perjanjian LBB, Piagam PBB menyebut menentukan nasib sendiri sebanyak dua kali. Artikel 1(2) Piagam PBB secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan PBB ialah menjadi pengembang “hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang, dan mengambil langkah yang sesuai untuk memperkuat kedamaian universal.” Artikel 55 piagam PBB, berhubungan dengan ekonomi internasional dan kerjasama sosial, menyatakan bahwa PBB akan mendorong obyektif tertentu “dengan pandangan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kesejahteraan yang diperlukan untuk kedamaian dan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri…” Pencantuman menentukan nasib sendiri dalam Piagam PBB menandai pengakuan universal prinsip ini sebagai dasar pemeliharaan hubungan perdamaian dan persahabatan di antara negara-negara. Namun seperti halnya dalam Konferensi Perdamaian Paris, menentukan nasib sendiri terdefinisi secara lepas dan mengundang perbantahan karena mengandung norma yang diduga melebihi ukuran yang dapat terjadi pada semua pihak. Istilah dalam piagam tersebut merujuk pada negara, dan bukan pada orang-orang atau kelompok. Meskipun demikian, dengan dituliskannya di dalam piagam, gagasan tersebut segera berkembang dari sebuah prinsip menjadi sebuah hak. Pada artikel 73 Piagam PBB bahkan ditekankan mengenai keunggulan pemerintahan kolonial atas nama “kesejahteraan penduduk wilayah (yang tidak diperintah sendiri).” Hal ini mengungkap kontradiksi yang semakin berkembang, yang oleh delegasi kekuatan kolonial itu temukan dalam diri mereka sendiri. Referensi mengenai menentukan nasib sendiri lebih jauh ditelusuri hingga ke proposal Dumbarton Oaks, yang merupakan rancangan yang dibuat oleh anggota pendiri PBB pada saat akan mendirikan PBB.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode kedua > Pekerjaan persiapan (travaux preparatoires)

Dalam proposal Dumbarton Oaks, pada artikel 1(2) dan artikel 55 tidak mengandung referensi apapun mengenai menentukan nasib sendiri. Proposal Dumbarton Oaks sesuai artikel 1(2) dirancang sederhana “untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan mengambil langkah dalam memperkuat kedamaian internasional.” Pernyataan “berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang” ditambahkan untuk pertama kalinya di Konferensi San Fransisco, pada saat empat kekuatan pendukung- Tiongkok, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet- berkumpul. Disebutkan bahwa Uni Soviet menginisiasi penambahan yang muncul di artikel 1(2) proposal Dumbarton Oaks, yang mengandung referensi untuk “menentukan nasib sendiri orang-orang.” Dalam menjelaskan lingkup konsep tersebut, Tuan Molotov dilaporkan telah mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Uni Soviet “meletakkan kepentingan peringkat pertama” prinsip “persamaan dan menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa” yang baru ditambahkan tersebut. Tujuan penambahan tersebut dituduh dapat “menarik perhatian populasi tertentu dari berbagai koloni dan wilayah-wilayah yang dimandatkan,” yang dapat membantu merealisasikan kepentingan mereka dengan segera. Keempat kekuatan pendukung tidak meninggalkan penjelasan definitif mengenai pengertian menentukan nasib sendiri, ataupun konteks dalam kedua artikel yang mencantumkan konsep menentukan nasib sendiri. Namun demikian, komite yang mendiskusikan konsep tersebut telah mengatakan bahwa: berkenaan dengan prinsip menentukan nasib sendiri, ditekankan dengan kuat pada satu sisi bahwa prinsip ini menerangkan keinginan orang-orang dimanapun berada, dan oleh karena itu sudah seharusnya secara jelas disampaikan di dalam isi Bab; di sisi lain, dikatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri sesuai dengan tujuan piagam hanya sejauh apabila prinsip tersebut menyiratkan hak pemerintahan sendiri dari orang-orang, dan bukan hak untuk melepaskan diri (secession).
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode kedua > Pendapat hukum

Pendapat hukum menghasilkan jawaban yang bervariasi atas pertanyaan sifat alami prinsip menentukan nasib sendiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri merepresentasikan sebuah perkembangan baru dalam hukum internasional. Pendapat lainnya mengatakan bahwa prinsip tersebut tidak berarti lebih daripada deklarasi aturan yang sudah ada dalam hukum internasional. Terlepas dari kedua pandangan tersebut, tersisa fakta bahwa menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari Piagam PBB dan mempunyai signifikansi hukum yang mendalam terhadap dunia politik moderen.
Periode sejarah menentukan nasib sendiri > Periode ketiga

Periode ketiga perkembangan prinsip menentukan nasib sendiri dimulai dengan berakhirnya masa dekolonialisasi di akhir tahun 1970an, dan berlanjut hingga ke masa sekarang. Tahap ini ditandai dengan percobaan dalam beberapa dekade terakhir untuk menggabungkan dua periode menentukan nasib sendiri sebelumnya, yaitu hak etnis dan budaya minoritas, seperti yang dicetuskan presiden Woodrow Wilson, dengan absolutisme teritorial dekolonialisasi. Periode ketiga ini menghasilkan kecenderungan untuk mendefinisikan ulang gagasan menentukan nasib sendiri yang berarti setiap etnis atau kelompok nasional berbeda mempunyai hak untuk merdeka. Meskipun gagasan menentukan nasib sendiri dalam pengertian populer telah diartikan sedemikian, pengertian tersebut tidak diterima oleh negara manapun, ataupun oleh hukum internasional. Selanjutnya prinsip menentukan nasib sendiri disebut dalam 1975 Helsinki Final Act (undang-undang akhir Helsinki), yang memberikan asal-mula pada konferensi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa (Conference for Security and Cooperation in Europe). Namun, Koskenniemi berpendapat bahwa suatu hal yang meragukan, apakah pernyataan prinsip yang dimaksud akan diambil secara harfiah, sebab potensi revolusioner prinsip yang dihasilkan dari konferensi tersebut menekankan pada integritas teritorial.
Pada periode ketiga ini telah terdapat gerakan untuk mengombinasikan gagasan hak minoritas dan dekolonialisasi, yang mendukung pendefinisian menentukan nasib sendiri sebagai hak untuk setiap kelompok etnis. Sisi menarik dari nilai demokratis juga mendorong kesadaran diri masyarakat etnis, dan pada beberapa kasus menyebabkan gerakan pemisahan diri. Komunikasi massa oleh sebab itu, memiliki peran yang besar pula dalam penyebaran gagasan menentukan nasib sendiri seperti yang diartikan dalam periode ketiga ini. Nasionalisme, etnisitas, dan agama semakin meningkat penggunaannya sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi serta bentuk kerugian lain yang dialami, dan utamanya lebih terlihat di beberapa negara dunia ketiga yang tengah menghadapi perkembangan ekonomi yang cepat, serta urbanisasi, seiring dengan merosotnya pelayanan publik. Di negara-negara berkembang, kelompok-kelompok marjinal mencari sumber identitas dan loyalitas baru di luar negara yang mengabaikan mereka. Alternatif sumber identitas seperti etnisitas dan agama, dan penggunaannya sebagai instrumen politik, oleh sebab itu, menjadi semakin meningkat.
Dalam hukum internasional

Menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional mengambil dua bentuk. Satu bagian yakni mengembangkan hukum hak asasi manusia, yang disebutkan dalam gagasan memberikan kepada setiap individu kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka. Bagian lainnya, yaitu bagian yang lebih mengundang perdebatan, melibatkan kelompok yang membuat klaim untuk mendirikan negara independen yang berkedaulatan. Atau dalam gagasan moderen mengenai hak menentukan nasib sendiri diusulkan adanya spektrum atau rentang dimana hak tersebut dapat diterapkan, yang dapat dibedakan menjadi menentukan nasib sendiri internal dan eksternal. Menentukan nasib sendiri internal mengacu pada variasi hak politik dan sosial, dan menentukan nasib sendiri eksternal mengacu pada kemerdekaan hukum penuh atau pemisahan diri untuk segolongan orang dari segi politik-hukum (politico-legal) yang lebih besar, misalnya negara. Namun demikian, klaim mendirikan negara dengan dalil menentukan nasib sendiri seperti yang diakui pada era 1960an, ditafsirkan sebagai hak menentukan nasib sendiri bagi wilayah kolonial untuk merdeka, atau menggunakan status lain yang mereka pilih atau inginkan. Etnis atau kelompok yang berbeda di dalam koloni tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri dari orang-orang di wilayah yang sama dengan mereka secara keseluruhan. Hak untuk menentukan nasib sendiri terpisah dari hak untuk melepaskan diri dan membentuk negara merdeka, sebagaimana tidak ada hak untuk membentuk negara baru yang tercantum di dalam hukum internasional.
Beberapa ahli menilai bahwa semua klaim separatis terikat pada wilayah, dan berakar dari sejarah keluhan mereka, sehingga penyelesaian apapun memerlukan pemecahan terkait kebutuhan wilayah. Hanya beralasan pada sekumpulan orang-orang yang berbeda, tidak cukup kuat membuat kelompok orang mengklaim menentukan nasib sendiri, menurut pandangan Brilmayer. Norma hukum internasional, oleh sebab itu, tidak berakar dari klaim teritorial, tetapi pada kelompok yang dirugikan, apakah berasal dari orang-orang yang berbeda. Karena kehendak menentukan nasib sendiri suatu kelompok berakar dari berbagai sumber pemicu, termasuk penyangkalan hak minoritas, perdebatan wilayah, aspirasi kelompok, dan kelangsungan hidup secara politik dan ekonomi, maka mendorong demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan otonomi lokal, kemungkinan merupakan jawaban untuk dilema yang ditimbulkan oleh prinsip menentukan nasib sendiri. Namun pendekatan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan menentukan nasib sendiri yang melewati kapasitas, sebab perjuangan menentukan nasib sendiri yang seperti itu dapat berujung pada permintaan pemisahan diri/aksi separatis bahkan di dalam sistem demokrasi yang sudah maju seperti contohnya separatis Quebecois Kanada dan Gerakan Nasional Rakyat Skotlandia (Scottish National Movement).