Vanuatu
Sejarah > Kemerdekaan Vanuatu (1980–sekarang)

Hebrides Baru (sekarang berganti nama menjadi Vanuatu) memperoleh kemerdekaan seperti yang direncanakan pada tanggal 30 Juli 1980 dengan Perdana Menteri pertama Walter Lini dan presiden seremonial menggantikan Komisaris Residen. Pasukan Inggris-Prancis mundur pada bulan Agustus, dan Lini memanggil pasukan dari Papua Nugini untuk melawan separatis Vemarana pimpinan Jimmy Stevens yang dikenal dengan 'Perang Kelapa' . Pasukan PNG dengan cepat memadamkan pemberontakan Vemarana dan Stevens menyerah pada 1 September; dia kemudian dipenjara. Lini tetap menjabat sampai 1991, menjalankan pemerintahan yang didominasi Anglophone dan kembali memenangkan pemilu tahun 1983 dan 1987.
Dalam urusan luar negeri, Lini bergabung dengan Gerakan Non Blok, menentang Apartheid di Afrika Selatan dan segala bentuk kolonialisme. Menjalin hubungan dengan Libya dan Kuba, serta menentang kehadiran Prancis di Kaledonia Baru dan terhadap uji coba nuklir mereka di Polinesia Prancis. Penentangan terhadap kekuasaan Lini mulai muncul pada tahun 1987 setelah ia menderita stroke saat berkunjung ke Amerika Serikat. Vanua'aku Pati (VP) di bawah pimpinan Barak Sopé pecah untuk membentuk partai baru (Partai Progresif Melanesia, MPP).  Presiden Ati George Sokomanu berusaha untuk menggulingkan Lini namun gagal. Akibatnya Lini menjadi semakin tidak percaya pada rekan-rekan VP-nya sehingga memecat siapa pun yang dianggapnya tidak setia.
Donald Kalpokas menyatakan dirinya sebagai pemimpin VP yang terpecah menjadi dua. Pada tanggal 6 September 1991, mosi tidak percaya menyingkirkan Lini dari kekuasaan. Kalpokas menjadi Perdana Menteri baru. Lini membentuk partai baru bernama Partai Persatuan Nasional (NUP). Sementara itu, ekonomi semakin menurun karena investor asing dan bantuan asing tertunda sebab pengaruh Lini terhadap negara-negara Komunis. Jumlah turis turun karena gejolak politik yang ada ditambah dengan jatuhnya harga kopra yang menjadi ekspor utama Vanuatu. Akibatnya, Persatuan Partai Moderat (UMP) yang berbahasa Perancis memenangkan pemilihan tahun 1991 tetapi tidak memperoleh mayoritas kursi. Sebuah koalisi dibentuk dengan NUP Lini, dan Maxime Carlot Korman dari UMP diangkat menjadi Perdana Menteri.
Sejak itu politik Vanuatu tidak stabil. Serangkaian pemerintahan koalisi yang terpecah belah dan penggunaan mosi tidak percaya sehingga sering terjadi pergantian perdana menteri. Namun, sistem demokrasi secara keseluruhan tetap dapat dipertahankan dan Vanuatu tetap menjadi negara yang damai dan cukup makmur. Sebagian besar tahun 1990-an UMP berkuasa dibawah pimpinan  Korman dan Serge Vohor. UMP melakukan pendekatan pasar yang lebih bebas terhadap ekonomi, memotong sektor publik, meningkatkan peluang untuk Francophone Vanuatu dan memperbarui hubungan dengan Prancis. Namun pemerintah harus menghadapi perpecahan dalam mitra koalisi NUP dan serangkaian pemogokan di dalam Pegawai Negeri Sipil pada 1993–4, yang berakhir ditangani dengan gelombang pemecatan. Skandal keuangan melanda Korman dan Vohor, yang terlibat dalam skema menjual paspor Vanuatu kepada orang asing.
Pada tahun 1996 Vohor dan Presiden Jean-Marie Léyé sempat diculik oleh Vanuatu Mobile Force karena perselisihan gaji dan kemudian dibebaskan tanpa cedera. Kerusuhan terjadi di Port Vila pada tahun 1998 ketika penabung berusaha untuk menarik dana dari Vanuatu National Provident Fund menyusul tuduhan ketidakwajaran keuangan, mendorong pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat singkat. Sebuah Program Reformasi Komprehensif diberlakukan pada tahun 1998 dengan tujuan meningkatkan kinerja ekonomi dan memberantas korupsi pemerintah. Pada pemilihan umum Vanuatu 1998, UMP digulingkan oleh VP di bawah Donald Kalpokas. Namun Kalpokas hanya bertahan satu tahun, ia mengundurkan diri ketika diancam dengan mosi tidak percaya, digantikan oleh Barak Sopé dari MPP pada 1999.  Barak Sopé sendiri terguling dalam mosi tidak percaya pada tahun 2001. Terlepas dari ketidak pastian politik, ekonomi Vanuatu terus tumbuh pada periode ini, didorong oleh permintaan yang tinggi akan daging sapi Vanuatu, pariwisata, pengiriman uang dari pekerja asing, dan paket bantuan besar dari Asian Development Bank (pada 1997) dan dana Tantangan Milenium AS (pada 2005). ). Vanuatu telah dihapus dari daftar 'negara surga pajak yang tidak kooperatif' OECD pada tahun 2003 dan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2011.
Edward Natapei yang awalnya Wakil Presiden menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001 dan kembali memenangkan pemilihan umum Vanuatu tahun 2002. Pemilihan umum Vanuatu 2004, Vohor dan UMP kembali berkuasa, namun Vohor kehilangan banyak dukungan atas kesepakatan rahasia untuk mengakui Taiwan dalam sengketa China-Taiwan dan digulingkan dalam mosi tidak percaya kurang dari lima bulan setelah menjabat. Ia digantikan oleh Ham Lini. Lini mengalihkan kembali pengakuannya ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjadi pendonor bantuan utama bagi pemerintah Vanuatu. Pada tahun 2007 bentrokan kekerasan pecah di Port Vila antara migran dari Tanna dan Ambrym, di mana dua orang tewas. Lini kalah dalam pemilihan umum Vanuatu 2008, dengan Natapei kembali berkuasa, namun politik Vanuatu kemudian memasuki periode gejolak. Ada upaya yang sering dilakukan oleh pihak oposisi untuk menggulingkan Natapei melalui penggunaan mosi tidak percaya – meskipun tidak berhasil. Ia sempat disingkirkan karena teknis prosedural pada November 2009, sebuah tindakan yang kemudian dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sato Kilman dari Partai Progresif Rakyat (PPP) berhasil menggulingkan Natapei dalam mosi tidak percaya lainnya pada Desember 2010. Namun ia juga disingkirkan dengan cara yang sama oleh UMP Vohor pada April 2011. Tapi dianggap tidak sah secara teknis dan Kilman kembali sebagai PM. Ketua Mahkamah Agung kemudian membatalkan kemenangan Kilman dan  Natapei kembali berkuasa selama 10 hari. Parlemen sekali lagi memberikan suara kepada Kilman. Kilman berhasil tetap menjabat selama dua tahun, sebelum digulingkan pada Maret 2013.
Pemerintah baru merupakan orang Konfederasi Hijau yang baru  berkuasa, dan Perdana Menteri  Moana Carcasses Kalosil adalah orang non Ni-Vanuatu pertama yang memegang posisi tersebut (Kalosil adalah keturunan campuran Prancis-Tahiti dan warga negara Vanuatu yang dinaturalisasi. ). Kalosil melembagakan peninjauan penjualan paspor diplomatik dan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat, sebuah langkah yang didukung oleh mantan PM Kilman dan Carlot Korman. Kalosil digulingkan dalam mosi tidak percaya lagi pada tahun 2014, dengan VP kembali di bawah Joe Natuman. Namun dirinya digulingkan pada tahun berikutnya dalam mosi tidak percaya yang dipimpin oleh Kilman yang marah karena dipecat dari posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Sementara itu, Topan Pam menghancurkan negara itu pada tahun 2015, yang mengakibatkan 16 kematian dan kehancuran besar.
Investigasi korupsi pada tahun 2015 mengakibatkan sejumlah anggota parlemen di pemerintahan Kilman ditangkap karena penyuapan, termasuk mantan PM Moana Carcasses Kalosil. Karena lemahnya kekuasaan Kilman, ia kalah dalam pemilihan umum Vanuatu 2016 dari Gerakan Reunifikasi untuk Perubahan (RMC), Charlot Salwai. Salwai pada gilirannya kalah dalam pemilihan umum Vanuatu 2020 di tengah tuduhan sumpah palsu  yang menjadikan VP di bawah pimpinan Bob Loughman memimpin saat negara itu menangani dampak Topan Harold dan pandemi global COVID-19.
Vanuatu adalah salah satu tempat terakhir di Bumi yang terhindar dari wabah virus corona yang mana mencatat kasus pertama COVID-19 pada November 2020.
Pada 17 Desember 2024, gempa bumi berkekuatan 7.3 melanda Provinsi Shefa, berpusat dekat dengan ibukota Port Vila. Gempa tersebut merusak banyak bangunan dan menyebabkan "tanah longsor besar". Setidaknya 16 orang dilaporkan tewas, dan 200 orang luka-luka.