stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Keuskupan Bogor

| Keuskupan Bogor Dioecesis Bogorensis |
| --- | --- |

Katolik
 
Gereja Katedral Bogor
Lokasi
Negara: Indonesia
Wilayah:  Jawa Barat bagian barat Kota Bogor Kota Depok Kota Sukabumi Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi  Kota Cilegon Kota Serang Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang 
Provinsi gerejawi: Jakarta
Dekanat: Tengah (Bogor Barat) Timur (Bogor Timur) Selatan (Sukabumi & Cianjur) Utara (Depok) Barat (Banten)
Kantor pusat: Jl. Kapten Muslihat No. 22, Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Koordinat: 6°35′49″S 106°47′36″E﻿ / ﻿6.5970°S 106.7932°E﻿ / -6.5970; 106.7932
Statistik
Luas: 18.366 km2 (7.091 sq mi)
Populasi - Total - Katolik: (per 2021) 20.559.829 94.381 (0,5%)
Paroki: 27
Imam: 97 (78 imam diosesan)
Informasi
Denominasi: Gereja Katolik
Gereja sui iuris: Gereja Latin
Ritus: Ritus Roma
Pendirian: 9 Desember 1948; 76 tahun lalu (1948-12-09)
Katedral: Beatae Mariae Virginis, Bogor
Bahasa: Bahasa Indonesia
Kepemimpinan kini
Paus: Fransiskus
Uskup: Paskalis Bruno Syukur, O.F.M.
Vikaris jenderal: R.D. Yohanes Suparta
Vikaris episkopal: R.D. Robertus Untung Hatmoko R.D. Mikail Endro Susanto
Vikaris yudisial: R.D. Yohanes Driyanto
Sekretaris jenderal: R.D. Marselinus Wisnu Wardhana
Ekonom: R.D. Andreas Arie Susanto
Peta
Cakupan Provinsi Gerejawi JakartaCakupan Indonesia
Situs web
keuskupanbogor.org
Keuskupan Bogor adalah salah satu keuskupan yang terletak di negara Indonesia, serta menjadi salah satu keuskupan sufragan dari provinsi gerejawi yang juga berada dalam kesatuan dengan Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Bandung. Keuskupan ini meliputi wilayah seluas 18.400 km2 yang mencakup enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi), hampir seluruh wilayah Banten (kecuali wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), serta wilayah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Keuskupan ini berpusat di Kota Bogor.
Umat Katolik di Keuskupan Bogor berjumlah sekitar 90 ribu orang dan tersebar dalam 27 paroki dan dilayani oleh 97 imam, yang 27 orang di antaranya berasal dari tarekat religius.
Keuskupan Bogor memiliki ikon katekese yaitu, Mamedo. Mamedo adalah Boneka peraga yang dibuat untuk berkatekese dalam mengenalkan Yesus Kristus. Mamedo adalah akronim dari Magnificat Anima Mea Dominum, semboyan Uskup Bogor Paskalis Bruno Syukur.
Sejarah

Walaupun kontak pertama agama Katolik yang dibawa para pedagang Portugis dengan penduduk Banten yang beragama Hindu terjadi di awal abad ke-16, namun baru pada pertengahan abad ke-19 Bogor dikunjungi oleh imam dari Batavia (Jakarta) untuk merayakan Ekaristi. Pada 1885 Pastor MYD Claessens Pr menetap di Bogor. Ia juga mendirikan gereja di Sukabumi (1896) dan membangun gereja yang sekarang menjadi katedral Bogor. Pada tahun 1929 imam-imam Fransiskan Konventual mulai bekerja di Batavia (Jakarta) dan berangsur-angsur mereka membina stasi-stasi Rangkasbitung (1933), Cianjur (1933), Cicurug (1934) dan Serang (1939). Dalam perkembangan selanjutnya kemudian dibentuklah suatu Prefektur Apostolik Sukabumi dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia (Jakarta) pada 9 Desember 1948, dan pembinaannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan. Dengan berdirinya hierarki Gereja Katolik mandiri di Indonesia pada 3 Januari 1961, paroki Bogor digabungkan dengan Prefektur Apostolik Sukabumi menjadi Keuskupan Bogor.
Sejarah > Garis waktu

Didirikan sebagai Prefektur Apostolik Sukabumi pada tanggal 9 Desember 1948, memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Batavia
Ditingkatkan menjadi Keuskupan Bogor pada tanggal 3 Januari 1961
Waligereja

Mgr. Paskalis Bruno Syukur, O.F.M.
Lambang
Foto diri
Waligereja > Ordinaris

Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M. (17 Desember 1948 s.d. 3 Januari 1961, penangguhan)
Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M. (16 Oktober 1961 s.d. 30 Januari 1975, mengundurkan diri)
Ignatius Harsono (30 Januari 1975 s.d. 17 Juli 1993, mengundurkan diri)
Cosmas Michael Angkur, O.F.M. (10 Juni 1994 s.d. 21 November 2013, pensiun)
Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. (sejak 21 November 2013)
Waligereja > Prelat tituler

Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M. (3 Januari 1961 s.d. 16 Oktober 1961, pengembalian)
Leo Soekoto, S.J. (17 Juli 1993 s.d. 10 Juni 1994, jabatan selesai)
Bibliografi

Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Juni 2017), Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 2017 (dalam bahasa (Indonesia)) (edisi ke-1), Jakarta Pusat: Konferensi Waligereja Indonesia Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
MAWI, Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 1986, hal 43-44
CLC, Ensiklopedi Populer Tentang Gereja Katolik di Indonesia, 1989, HAL 46-49
Pranala luar

Situs resmi Keuskupan Bogor
Entri pada situs Catholic-Hierarchy.org
| l b Keuskupan Gereja Katolik di Indonesia |
| --- | --- | --- |
 Organisasi Konferensi Waligereja Indonesia 
| Regio Sumatra |  Keuskupan Agung Medan Keuskupan Padang  Keuskupan Sibolga Keuskupan Agung Palembang Keuskupan Pangkalpinang  Keuskupan Tanjungkarang  |  |
| Regio Jawa |  Keuskupan Agung Jakarta Keuskupan Bandung  Keuskupan Bogor Keuskupan Agung Semarang Keuskupan Malang  Keuskupan Purwokerto  Keuskupan Surabaya  |  |
| Regio Nusa Tenggara |  Keuskupan Agung Ende Keuskupan Denpasar  Keuskupan Labuan Bajo  Keuskupan Larantuka  Keuskupan Maumere  Keuskupan Ruteng Keuskupan Agung Kupang Keuskupan Atambua  Keuskupan Weetebula  |  |
| Regio Kalimantan |  Keuskupan Agung Pontianak Keuskupan Ketapang  Keuskupan Sanggau  Keuskupan Sintang Keuskupan Agung Samarinda Keuskupan Banjarmasin  Keuskupan Palangka Raya  Keuskupan Tanjung Selor  |  |
| Regio MAM |  Keuskupan Agung Makassar Keuskupan Amboina  Keuskupan Manado  |  |
| Regio Papua |  Keuskupan Agung Merauke Keuskupan Agats  Keuskupan Jayapura  Keuskupan Manokwari–Sorong  Keuskupan Timika  |  |
| Ordinariat Militer | Ordinariat Militer Indonesia |  |
 Lihat juga Daftar uskup di Indonesia Daftar paroki di Indonesia
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan

| Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  كلية التربية وتدريب المعلمين Universitas Islam Negeri Raden Intan  |
| --- | --- |
  Informasi
Rektor: Prof Wan Jamaluddin Z MAg PhD
 Dekan: Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd.
Lokasi: Bandar Lampung,  Lampung, 36151,  Indonesia
Alamat: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Situs web: tarbiyah.radenintan.ac.id
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (bahasa Arab:  كلية تدريب المعلمين), (bahasa Inggris:  Faculty of Education and Teacher Training) atau disingkat FTK Merupakan salah satu Fakultas pertama yang didirikan di lingkungan  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada tahun1961.
Sejarah

Berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dimulai pada saat Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang didirikan pada tahun 1961.
YKIL merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial khususnya umat Islam di Lampung, yang bertujuan untuk menyelenggarakan berdirinya rumah-rumah peribadatan dan pendidikan Islam.
Tahun 1963 YKIL mengajak alim ulama bermusyawarah di Metro, ibukota Lampung Tengah, membicarakan program bidang pendidikan Islam. Berdasarkan keputusan musyawarah alim ulama tersebut, pada tahun yang sama diumumkan pembukaan Fakultas Tarbiyah di Teluk Betung di bawah santunan dan asuhan YKIL.
Program Studi

Pendidikan Agama Islam (PAI)
Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
Pendidikan Biologi (PSPB)
Pendidikan Fisika (PF)
Bimbingan Konseling (BK)
Pendidikan Matematka (PSPM)
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Biologi (Biologi)
Pimpinan

| Nama | Masa Kepemimpinan |
| --- | --- |
Syeh H. Syamsuddin Abd.Mukti, LML: sejak persiapan – 31 Desember 1979
Drs. H. A. Kadir Hanafi: 1 Januari 1980 – 30 Juli 1986
Drs. H. Tayar Yusuf: 31 Juli 1986 – 11 Oktober 1990
Dra. Hj. Zahara Maskanah: 12 Oktober 1990 – 4 November 1994
Drs. Kulyubi Mahsan: Juli 1994 – Juli 1998
Prof. Yurnalis Etek, M.Pd.: 1999 – 2003
Prof. Dr. H. Sulthan Sahrir, MA.: 2004 – 2007
Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd: 2007 – 2011 dan 2011 – 2015
Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd: 2015-2019
Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd: 2019-2021 dan 2021-Sekarang
Rujukan

↑  "Sejarah Singkat Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung". Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan. Diakses tanggal 08 April 2023.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
↑  "Home". Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan. Diakses tanggal 23 April 2023.
↑  "Pimpinan". Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan. Diakses tanggal 08 April 2023.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
Pranala luar

Situs Fakultas
Situs Kampus
Koin Dinar Khalifah Berdiri

Koin tembaga Khalifah-Berdiri dari Aleppo.
Istilah "Khalifah Berdiri" mengacu pada jenis ikonografi eksperimental dalam koin-koin periode Abd al-Malik ibn Marwan, khalifah Umayyah ke-5, yang digunakan dalam periode singkat antara 72 dan 77 H (692 dan 697 M). Koin-koin ini dianggap sebagai koin Islam tertua, karena sebelumnya umat Islam masih menggunakan dirham Sasanian (koin Arab-Sasanian ) dan dinar Bizantium (koin Arab-Bizantium). Koin Khalifah-Tegap dan sejumlah koin lain yang memiliki unsur koin Bizantium juga dikenal dengan sebutan koin Arab-Bizantium.
Menurut beberapa sumber bahwa pencetakan gambar khalifah yang sedang berdiri pada koin-koin tersebut sebagai tanggapan atas pencetakan koin baru oleh Kaisar Justinian II, dengan gambar Yesus Kristus di satu sisi dan gambar kaisar memegang salib di sisi lain. Koin Justinian II itu sendiri mungkin dicetak sebagai tanggapan atas modifikasi solidus (koin) Bizantium yang dihiasi dengan tulisan syahadat.
Hanya beberapa tahun setelah dirilis, produksi koin dengan ikonografi khalifah berdiri dihentikan dan diganti dengan jenis koin baru yang hanya menggunakan ornamen tulisan dalam bahasa Arab. Penghapusan ikonografi khalifah dalam koin diduga terkait dengan isu anikonisme atau larangan membuat gambar dalam Islam.
Hingga akhir abad ke-7, koin-koin di wilayah bekas Kekaisaran Bizantium masih merupakan modifikasi dari koin Bizantium. Terbitnya koin Khalifah Berdiri, baik emas maupun tembaga, menandai era baru koin Islam.
Ornamen

Ciri khas dari koin Khalifah-Berdiri adalah ornamen pria Arab berjanggut yang mengenakan topi dan jubah, seraya membawa cambuk dan pedang bersarung. Sebagian besar peneliti percaya bahwa sosok merupakan ikon dari Khalifah Bani Umayyah, tetapi beberapa menganggapnya gambar simbolis dari tokoh Islam. Adapun pada sisi sebelahnya terdapat beberapa baris anak tangga yang menopang sebuah tiang dengan bola di atasnya. Simbol ini, selain modifikasi dari salib pada koin Bizantium, dipandang sebagai penekanan monoteisme Islam terhadap Trinitas Kristen.
Pada koin-koin dinar, tulisannya memuat slogan-slogan keagamaan seperti syahadat (Laa ilaha illallah, Muhammadar-rasulullah). Sedangkan kon-koin dirham, khususnya yang masih menggunakan ornamen Sasania, kita masih menemukan ikonografi Khosrow Parvez pada satu sisi dengan tulisan dalam aksara Arab Kufi; dan di bagian belakangnya terdapat ornamen Khalifah Berdiri dengan tulisan "amirul mu'minin" dan "khalifahullah" terukir di samping tubuhnya.
Tempat Pencetakan Koin

Tujuh belas tempat telah diidentifikasi sebagai tempat mencetak koin-koin ini. Koin emas (dinar) kemungkinan hanya dicetak di Damaskus. Adapun tempat pencetakan koin tembaga terdapat di Damaskus, Aleppo, Homs, Raha, Haran, Amman dan Yerusalem.
Dinar emas seri Khalifah-Berdiri memiliki berat sekitar 4 hingga 4,5 gram; berbeda dengan koin dinar sesudahnya yang hanya bertuliskan huruf Arab, beratnya dikurangi menjadi 4,25 gram yang kemudian menjadi standar bobot dinar selama berabad-abad. Adapun berat rata-rata koin tembaga Khalifah-Berdiri adalah sekitar 3 gram.
Galeri Foto

Dinar emas dengan ikonograsfi Khalifah-Berdiri.
Foto dua sisi dinar dari era khalifah Abdul-Malik bin Marwan.
Versi solidus (dinar) Arab-Bizantium dengan teks syahadat. Koin ini dianggap sebagai koin Islam pertama dan diduga berasal dari tahun 692 M.
Koin Bizantium dengan gambar kaisar Justinian II, sebagai tanggapan atas koin Arab-Bizantium.
Lihat Pula

Dinar emas
Koin Arab-Sasanian
Koin Arab-Bizantium
Koin Khalifah Berdiri
Catatan Kaki

↑  Encyclopædia Iranica: COINS AND COINAGE.
↑  British Museum: Arab-Byzantine.
↑  Justinian II, First Reign (AD 685-695). AV solidus (19mm, 4.46 gm, 7h). NGC Choice MS 4/5 - 5/5..
1 2  "STANDING CALIPH DINAR". www.ashmolean.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-14.
↑  The End of the Jihad State: The Reign of Hisham Ibn 'Abd al-Malik and the Collapse of the Umayyads: Problems and Solutions.
↑  Numista: Solidus / Dinar - Abd al-Malik - standing caliph type.
↑  Writing the Biography of the Prophet Muhammad: Problems and Solutions Diarsipkan 2022-12-14 di Wayback Machine..
↑  The David Collection: Umayyad al-Walid (705-715).
↑  "رادیو زمانه | بیژن روحانی | میراث فرهنگی | سکه‌های عرب - ساسانی". zamaaneh.com. Diakses tanggal 2022-12-14.
↑  Metropolitan Museum of Art: Dinar of Arab Type.
↑  American Numismatic Society: Umayyad A-B Syria and Palestine - Standing Caliph AE.
↑  JSTOR: The Monetary Reforms of 'Abd al-Malik: Their Metrological Basis and Their Financial Repercussions.
↑  JSTOR: The Standing Caliph Coins of al-Jazīra: some problems and suggestions.
↑  Foundation, Encyclopaedia Iranica. "Welcome to Encyclopaedia Iranica". iranicaonline.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-14.
Kerja sama tertingkatkan

Kerja sama tertingkatkan (bahasa Inggris: Enhanced cooperation) adalah prosedur ketika minimum sembilan negara Uni Eropa (UE) diizinkan mengambil langkah-langkah integrasi atau kerja sama tingkat lanjut dalam lingkungan struktur UE tanpa perlu melibatkan negara-negara UE lainnya. Dengan prosedur ini mereka dapat mengambil kebijakan dengan kecepatan serta tujuan-tujuan yang berbeda. Prosedur ini dirancang untuk menanggulangi terhambatnya suatu inisiatif oleh satu atau beberapa negara anggota yang tidak ingin menjadi bagian dalam inisiatif tersebut. Negara anggota dapat memilih untuk bekerja sama pada salah satu bidang yang dicakup oleh Perjanjian, kecuali bidang yang kewenangannya eksklusif hanya untuk UE serta bidang kebijakan luar negeri dan keamanan. Otoritas pelaksanaan kerja sama tertingkatkan diberikan oleh Dewan, atas usulan Komisi setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Sejak Februari 2013, prosedur ini telah digunakan untuk bidang hukum perceraian, paten, pengaturan harta pasangan internasional, jaksa publik Eropa, juga diusulkan untuk bidang pajak transaksi keuangan dan investasi superkomputer.
Sejarah

Ketentuan mengenai kerja sama tertingkatkan diperkenalkan dalam Perjanjian Amsterdam yang ditandatangani pada 1997 (disebut clooser cooperation hingga Perjanjian Nice). Perjanjian Amsterdam menetapkan aturan persetujuan yang terbilang ketat untuk kerja sama tertingkatkan. Kerjasama tertingkatkan hanya dapat dipergunakan sebagai "pilihan terakhir", dan mayoritas negara anggota harus bergabung dalam prosesnya dan kebijakan apa pun yang ditetapkan tidak boleh mempengaruhi UE. Perjanjian Nice menyederhanakan kerja sama tertingkatkan dengan batas minimal negara anggota yang berpartisipasi sebanyak delapan negara. Meskipun prosedur ini sudah diperkenalkan dalam Perjanjian Amsterdam, dan disederhanakan dalam Perjanjian Nice, penggunaannya untuk pertama kali setelah Perjanjian Lisboa. Perjanjian Lisboa menetapkan jumlah minimum negara anggota yang diperlukan dalam kerja sama tertingkatkan menjadi sembilan negara. Selain itu Parlemen Eropa juga diberi kuasa untuk menyetujui otorisasi kerjasama tertingkatkan.
Penerapan kerja sama tertingkatkan > Kebijakan yang telah disepakati > Undang-undang perceraian (Regulasi Roma III)

Kasus resmi pertama mengenai kerja sama tertingkatkan adalah peraturan Roma III. Sebelum perwujudan peraturan ini, UE sudah menetapkan aturan pertamanya dalam undang-undang perceraian pada tahun 1998: Konvensi Brussels II. Aturan ini diperbaharui menjadi Regulasi Brussels II pada tahun 2000 dan diubah pada tahun 2003. Di dalam UE dan di tingkat negara anggota, ada dorongan agar ditetapkan aturan hukum yang seragam di bidang perceraian lintas negara. Pada 16 April 2010 Komisi Eropa secara resmi mengusulkan prosedur kerja sama tertingkatkan kepada Dewan Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri (JHA) yang kemudian mengesahkannya pada 12 Juli 2010 setelah menerima persetujuan dari Parlemen Eropa. Setelah otorisasi oleh Komisi, Belgia, Jerman, Latvia, Malta dan Portugal bergabung dengan negara anggota lainnya yang menghasilkan total 14 negara peserta pada bulan Juni 2010.
Bagian pertama dari usulan Komisi termasuk keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan perpisahan yang sah. Bagian kedua berisi usulan untuk Regulasi Dewan tentang implementasi kerja sama tertingkatkan tersebut. Parlemen Eropa memberikan persetujuan pada bulan Juni dan Dewan menyatakan persetujuan akhir pada bulan Juli 2010. Pada bulan Desember 2010, regulasi tersebut disetujui oleh Dewan. Regulasi tentang hukum perceraian, yang disebut juga Regulasi Roma III, mulai berlaku pada bulan Juli 2012.
Regulasi Roma III menetapkan aturan hukum mana yang harus digunakan dalam perceraian lintas negara, sedangkan pengadilan mana yang harus digunakan ditentukan oleh Peraturan Brussels II, yang berlaku untuk semua negara UE, kecuali Denmark. Pasangan internasional dapat menentukan hukum mana yang berlaku pada perceraian atau perpisahan sah mereka. Jika pasangan tersebut tidak dapat menentukan, hakim memiliki formula tersendiri untuk memutuskan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Hungaria, Malta, Austria, Portugal, Rumania, dan Slovenia.
Penerapan kerja sama tertingkatkan > Kebijakan yang telah disepakati > Paten berdasarkan kesatuan

Paten berdasarkan kesatuan (unitary patent) atau paten tunggal merupakan kasus kedua kerja sama tertingkatkan yang diadopsi oleh Komisi Eropa dan Parlemen. Perlindungan hak paten yang seragam memungkinkan negara-negara anggota untuk mengajukan paten yang berlaku di semua negara yang berpartisipasi, dan dapat diperoleh hanya dengan satu permohonan (aplikasi).
Otorisasi untuk pelaksanaan kerja sama tertingkatkan dalam penyusunan perlindungan paten berdasarkan kesatuan diberikan oleh Dewan pada Maret 2011. Pada tahun 2012, negara-negara UE dan Parlemen Eropa kemudian menyetujui 'paket paten', inisiatif legislasi yang terdiri dari dua peraturan dan perjanjian internasional yang menjadi fondasi penciptaan perlindungan paten berdasarkan kesatuan di UE. Paket ini terdiri dari:
Regulasi yang membentuk paten Eropa yang memiliki efek kesatuan (unitary patent)
Regulasi yang menetapkan aturan bahasa yang berlaku untuk paten
Perjanjian antara negara-negara UE untuk menetapkan yurisdiksi paten tunggal dan khusus (Pengadilan Paten Terpadu)
Kebijakan kerja sama tertingkatkan diberlakukan pada Januari 2013, dan akan berlaku untuk negara anggota yang berpartisipasi saat tanggal pemberlakuan Perjanjian tentang Pengadilan Paten Terpadu (UPC) oleh negara-negara tersebut. Perjanjian UPC ditandatangani oleh 25 negara anggota UE, termasuk semua negara yang berpartisipasi dalam kerja sama kecuali Polandia, sedangkan Italia menandatangani perjanjian UPC sebelum bergabung dalam kerja sama tertingkatkan untuk paten berdasarkan kesatuan. Pengadilan paten khusus memungkinkan suatu kasus dapat diperdengarkan di hadapan hakim dengan tingkat keahlian hukum dan teknis tertinggi di bidang paten. Pengadilan terpadu juga berarti bahwa berbagai pihak tidak harus mengajukan tuntutan sekaligus di beberapa negara yang dapat memakan biaya tinggi.
Perlindungan hak paten tunggal juga memungkinkan bagi penemu (individu, perusahaan, atau lembaga) untuk melindungi penemuan mereka di 26 negara Uni Eropa dengan mengajukan permohonan paten tunggal. Setelah paten diberikan, tidak perlu memvalidasinya di setiap negara. Perlindungan hak paten tunggal akan membuat sistem Eropa yang ada menjadi lebih sederhana dan lebih murah bagi para penemu. Hal ini juga akan mengakhiri persyaratan validasi yang rumit dan dapat mengurangi biaya penerjemahan yang mahal di negara-negara yang berpartisipasi. Sehingga diharapkan dapat merangsang penelitian, pengembangan dan investasi inovasi, dan membantu mendorong pertumbuhan di UE. Kebijakan unitary patent berlaku di 26 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Irlandia, Yunani, Prancis, Italia, Siprus, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Hungaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedia, Inggris.
Penerapan kerja sama tertingkatkan > Kebijakan yang telah disepakati > Pengelolaan harta pasangan internasional

Pada Juni 2016, Dewan UE memberi wewenang kepada 18 negara anggota untuk memulai kerja sama tertingkatkan di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku, pengakuan serta penegakan keputusan dalam pengelolaan harta pasangan internasional. Pengelolaan harta perkawinan dan konsekuensi harta dari pasangan yang terdaftar. Kemudian dilaksanakan kerja sama tertingkatkan melalui Regulasi (EU) 2016/1103 untuk pasangan yang sudah menikah dan Regulasi (EU) 2016/1104 untuk pasangan terdaftar, keduanya akan diberlakukan mulai 29 Januari 2019.
Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan harta pasangan internasional memberikan aturan yang jelas dalam kasus perceraian atau kematian dan mengakhiri proses paralel dan mungkin bertentangan di berbagai negara anggota, misalnya pada kekayaan atau rekening bank. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Austria, Portugal, Slovenia, Finlandia, Swedia.
Penerapan kerja sama tertingkatkan > Kebijakan yang telah disepakati > Jaksa Penuntun Umum Eropa

Dasar pemikiran di balik gagasan Kantor Kejaksaan Umum Eropa atau Europen Public Prosecutor's Office (EPPO) adalah karena sebagian dari sumber keuangan UE setiap tahunnya lenyap akibat penipuan atau penyalahgunaan yang terjadi di seluruh negara anggota, sehingga dianggap perlu adanya suatu badan yang kompeten untuk menyelidiki perilaku ilegal tersebut. Pada 17 Juli 2013 Komisi Eropa mengusulkan regulasi untuk pembentukan EPPO. Setelah tidak ada konsensus yang tercapai di antara semua negara anggota UE, negara-negara yang ingin berpartisipasi menyampaikan kepada Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi pada 3 April 2017 bahwa mereka akan melanjutkan pembentukan EPPO dengan prosedur kerja sama tertingkatkan. Hal ini dilakukan di bawah TFEU Pasal 86, yang memungkinkan prosedur kerja sama tertingkatkan disederhanakan dan tidak memerlukan otorisasi dari Dewan untuk meneruskannya. Negara anggota yang berpartisipasi menyepakati naskah legislasi untuk membentuk EPPO pada 8 Juni. Pada 12 Oktober para menteri kehakiman dari 20 negara anggota dengan suara bulat menyetujui berdirinya EPPO yang akan mulai berfungsi pada 2020. Pemerintah Belanda akan memutuskan sebelum 2021 akan bergabung atau tidak dengan EPPO, menurut perjanjian koalisi yang diterbitkan pada Oktober 2017.
Kantor Jaksa Penuntut Umum Eropa dibentuk dengan tujuan untuk melaksankan penyelidikan, penuntutan dan menyeret ke pengadilan para pelaku serta kaki tangannya yang melakukan kejahatan terhadap kepentingan keuangan UE. Kantor ini dapat melaksanakan penyelidikan dan bertindak sebagai jaksa di depan pengadilan yang berwenang di negara-negara anggota.