Batulappa, Pinrang
Sejarah Batulappa

Kecamatan Batulappa tidak lepas dari sejarah Akkarungngeng ri Batulappa (Kerajaan Batulappa) 1665-1960, ketika Arung Batulappa IX naik tahta pada tahun 1665 yakni Baso Puang Buttu Kanan generasi kesepuluh dari Tomanurung Palipada masa itu Belanda telah meletakkan upaya penguasaannya di kerajaan-kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan, yang diawali dengan penandatangan Perjanjian Bongaya 18 November 1667 di Makassar antara Belanda yang diwakili Cornelis Spelman dengan Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI. Penandatanganan Perjanjian Bongaya (Bongaais Verdrag) 1667 tersebut, kelihatannya Belanda belum dapat menata Pemerintahannya sebagai wilayah jajahannya yang lain, karena munculnya perlawanan kerajaan-kerajaan lokal seperti perlawanan Batara Gowa I Sangkilang.
Oleh karena itu, pengaruh langsung Belanda kepada Kerajaan-Kerajaan lokal Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Batulappa, ini berarti Kerajaan Batulappa sebuah kerajaan yang berdaulat, dalam mengurus pemerintahannya sendiri, beliau memimpin Kerajaan Batulappa hingga 1700, dan kerajaan bertahan hinga Arung memimpin di Batulappa sampai generasi ke-XVII di tahun 1960.
Baso Puang Buttu Kanan, sebagai Arung Batulappa, kawin dengan seorang perempuan keturunan Batulappa bernama Besse Pinrang, yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Wellangrungi yang kelak menjadi Arung Batulappa yang kesepuluh. Pada masa pemerintahan beliau, pusat kerajaan Batulappa yang sebelumnya terletak di gunung Tirasa di pindahkan ke Watang Batulappa (sekarang menjadi Desa Batulappa).
Pada akhir abad ke XIX, kerajaan Batulappa dipimpin oleh Arung Baso Puang Moseng. Puang Moseng adalah cucu Arung Batulappa ke-XII Arung Sompa dari perkawinannya dengan Fatima Enrekang, ibunya adalah Buku' anak kandung Arung Sompa yang kawin dengan Datu Lanrisang dari Jampue. Ia memerintah di kerajaan Batulappa sebagai Raja XIV yang berpusat di Bungi.
Arung Baso Puang Moseng (Baso II) dalam masa pemerintahannya berhasil memindahkan pusat kerajaan Batulappa ke Bungi. Oleh karna itu, baginda biasa dikenal dengan istilah Babae ri Batulappa dan Bulurompenna Bungi Pinrang. Bungi menjadi ibukota Kerajaan dari tahun 1840-1960, kantor Arung Batulappa beserta Saoraja dibangun di Bungi pada masa pemerintahan Padoeka Toean Jm Andi Tanri Karaeng Lolo Petta Arungnge Arung Batulappa XVI.
Di Bungi terdapat peninggalan Kerajaan Batulappa yakni dua bangunan Saoraja, yakni Saoraja Arung Andi Tanri (Petta Tanri) Arung Batulappa XVI, lazimnya dikenal Saoraja Bola Camming/Saoraja Bungi.
Juga terdapat milik putra beliau Saoraja Andi Mangga (Petta Mangga) Arung Batulappa XVII, dimasa pemerintahan Petta Tanri terdapat satu bangunan peninggalan dari nenek beliau I Tjoma Arung Batulappa XV berupa Saoraja, itu berarti di Bungi pernah memiliki tiga Saoraja dari Akkarungeng ri Batulappa. Bungi juga menjadi ibukota bagi Daerah Swapraja Batulappa hingga 1960.
Kemudian setelah proklamasi Republik Indonesia bersama dengan kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan Kerajaan Batulappa menyatakan bergabung kedalam Indonesia, dan daerah-daerah di indonesia yang masih berbentuk monarki menjadi dan diteruskan status sebagai daerah swapraja atau pemerintahan sendiri dari tahun 1945-1960.
Pada masa republik indonesia wilayah daerah swapraja batulappa atau Kerajaan Batulappa menjadi negara bagian di dalam Negara Indonesia Timur yang merupakan Negara Bagian RIS, sedangkan Arung dan Kepala Swapraja Batulappa adalah Andi Mangga Petta Matinroe ri Bungi Arung Batulappa Ke-XVII hingga 1960. Yang menggantikan ayahandanya Andi Tanri Karaeng Lolo Petta Matinroe Ri Bungi Arung Batulappa ke-XVI 1941-1945.
Pada masa kerajaan, Batulappa membawahi beberapa Distrik dan Lili' serta daerah-daerah di utara Distrik Bungi (ibukota swapraja) pada 23 November 1890-1945 Kerajaan Batulappa berbatasan dengan Sawitto (dipisahkan oleh Sungai Sadang) diselatan, Enrekang di timur, Selat Makassar dan Mandar dibarat. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di Kabupaten Pinrang.