Sejarah Sarawak
Kemerdekaan dan Federasi Malaysia

Artikel utama: Konfrontasi Indonesia–Malaysia
Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Rencana tersebut menyebabkan para pemimpin lokal di Sarawak waspada terhadap niat Tunku dalam pandangan perbedaan besar dalam pengembangan sosioekonomi di negara-negara Borneo. Hal tersebut menjadi kekhawatiran besar yang tanpa lembaga politik yang kuat, negara-negara Borneo akan menjadi subyek kolonisasi Malaya. Sehingga, berbagai partai politik di Sarawak didirikan untuk melindungi kepentingan komunitas yang mereka wakili. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Antara Februari dan April 1962, komisi tersebut mendatangkan lebih dari 4,000 orang dan meraih 2,200 memoranda dari berbagai kelompok. Komisi tersebut dilaporkan membagi dukungan terhadap penduduk Borneo. Namun, Tunku menyatakan bahwa jumlah dukungannya sejumlah 80 persen untuk federasi tersebut. Sarawak membuat sebuah perjanjian 18 poin untuk mengamankan kepentingannya di federasi tersebut. Pada 26 September 1962, Dewan Negri Sarawak mengesahkan sebuah resolusi yang mendukung federasi tersebut dengan sebuah kondisi yang kepentingam orang Sarawak tidak akan kompromikan. Pada 23 Oktober 1962, lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia. Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963, dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara Britania, dan Singapura pada 16 September 1963.
Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan Organisasi Komunis Clandestine (OKC). Filipina dan Indonesia mengklaim bahwa Inggris akan "me-neokolonialisme-kan" negara-negara Borneo melalui federasi tersebut. Sementara itu, A. M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, mengadakan Pemberontakan Brunei pada Desember 1962 dalam rangka menolak federasi Malaysia. Azahari mengambil wilayah Limbang dan Bekenu sebelum dikalahkan oleh pasukan militer Inggris yang dikirim dari Singapura. Mengklaim bahwa pemberontakan Brunei adalah bukti penentangan solid terhadap federasi Malaysia, Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak. Sarawak menjadi flashpoint pada masa konfrontasi Indonesia–Malaysia antara 1962 dan 1966. Konfrontasi semacam itu meraih dukungan kecil dari orang-orang Sarawak kecuali untuk OKC. Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa konfrontasi tersebut, sekitar 10,000 sampai 150,000 pasukan Inggris ditempatkan di Sarawak, bersama dengan pasukan Australia dan Selandia Baru. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Pada 1967, sebuah perjanjian baru ditandatangani yang meminta siapapun yang berharap untuk melintasi perbatasan Sarawak–Kalimantan untuk melakukan pengecekan di pos kontrol perbatasan.
Setelah pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, ideologi Maoisme mulai memprenetrasi sekolah-sekolah Tionghoa di Sarawak. Kelompok komunis pertama di Sarawak dibentuk pada 1951, yang bermula di SMP Chung Hua (Kuching). Kelompok tersebut digantikan oleh Liga Pembebasan Sarawak (LPS) pada 1954 (juga dikenal sebagai OKS oleh sumber-sumber pemerintah). Aktivitasnya menyebar dari sekolah ke serikat dagang dan petani. Aktivitias OKS umumnya terkonsentrasi di wilayah selatan dan tengah Sarawak. Kelompok tersebut juga berhasil mempenetrasikan sebuah partai politik bernama Partai Persatuan Rakyat Sarawak (PPRS). OKS berusaha untuk mewujudkan sebuah negara komunis di Sarawak melalui jalur konstitusional namun pada masa konfrontasi, kelompok tersebut melakukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah. Weng Min Chyuan dan Bong Kee Chok adalah dua pemimpin terkenal OKS. Setelah itu, pemerintah Sarawak mulai mendirikan Desa-Desa Baru di sepanjang jalan Kuching–Serian untuk menghindari masyarakat dari bantuan komunis. OKS secara resmi membentuk Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) pada 1970. Pada 1973, Bong menyerah kepada ketua menteri Abdul Rahman Ya'kub; hal tersebut secara signifikan mengurangi kekuatan partai komunis. Namun, Weng, yang memimpin OKS dari Tiongkok sejak pertengahan 1960an, menyerukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah, yang setelah 1974 berlanjut di Delta Rajang. Pada 1989, Partai Komunis Malaya (PKM) menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan pemerintah Malaysia. Hal ini menyebabkan PKKU membuka kembali negosiasi dengan pemerintah Sarawak, yang berujung pada perjanjian damai pada 17 Oktober 1990. Perdamaian direstorasi di Sarawak setelah kelompok akhir beranggotakan 50 gerilyawan komunis menurunkan senjata mereka.
Bagian utama Gua-Gua Niah
Pemandangan sungai dari lepas jangkar Sarawak, Borneo, ca 1800an. Lukisan dari National Maritime Museum, London.
Sir James Brooke, Rajah Sarawak pertama
Sebuah perangko pembayaran Sarawak 1888 yang menampilkan gambar Charles Brooke
Pemandangan udara kamp tahanan perang Batu Lintang; foto diambil pada atau setelah 29 Agustus 1945.
Upacara penyerahan resmi Jepang kepada pasukan Australia di Kuching pada 11 September 1945.
Unjuk rasa Anti-Penyerahan di Sarawak
Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan mendeklarasikan pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September 1963
Sarawak Rangers yang terdiri dari suku Iban melompat dari helikopter Bell UH-1 Iroquois Angkatan Udara Kerajaan Australia untuk mempertahankan perbatasan Malaysia–Thailand dari serangan gerilya potensial pada 1965, dua tahun sebelum dimulainya pemberontakan komunis kedua di Semenanjung Malaya pada 1968.