Soekarno
Perang Dunia II dan pendudukan Jepang > Pendudukan Jepang > Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Pada tanggal 29 April 1945, ketika Filipina dibebaskan oleh pasukan Amerika, Jepang mengizinkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah kuasi legislatif yang terdiri dari 67 perwakilan dari sebagian besar kelompok etnis di Indonesia. Soekarno diangkat sebagai ketua BPUPKI dan ditugaskan memimpin pembahasan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia masa depan. Untuk memberikan platform yang umum dan dapat diterima untuk menyatukan berbagai faksi yang berselisih di BPUPKI, Soekarno merumuskan pemikiran ideologisnya yang dikembangkan selama dua puluh tahun sebelumnya ke dalam lima prinsip. Pada tanggal 1 Juni 1945, ia memperkenalkan seperangkat lima prinsip, yang dikenal sebagai Pancasila, dalam sidang gabungan BPUPKI yang diadakan di bekas Gedung Volksraad (sekarang disebut Gedung Pancasila).
Pancasila, seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidato BPUPKI, terdiri dari lima prinsip yang menurut Soekarno umum dianut oleh seluruh rakyat Indonesia:
Nasionalisme, di mana negara kesatuan Indonesia akan terbentang dari Sabang sampai Merauke, meliputi seluruh bekas Hindia Belanda.
Internasionalisme, artinya Indonesia harus menghargai hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia, serta tidak boleh terjerumus ke dalam fasisme chauvinistik seperti yang dilakukan oleh Jerman Nazi yang meyakini superioritas ras Arya
Demokrasi, yang diyakini Soekarno selalu ada dalam darah bangsa Indonesia melalui praktik musyawarah untuk muafakat, sebuah demokrasi ala Indonesia yang berbeda dengan liberalisme ala Barat.
Keadilan sosial, suatu bentuk sosialisme populis di bidang ekonomi dengan oposisi gaya Marxis terhadap kapitalisme bebas. Keadilan sosial juga dimaksudkan untuk memberikan pemerataan perekonomian bagi seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan dominasi ekonomi penuh oleh Belanda dan Tiongkok pada masa kolonial.
Ketuhanan, dimana semua agama diperlakukan sama dan mempunyai kebebasan beragama. Soekarno memandang masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang spiritual dan religius, namun pada hakikatnya toleran terhadap perbedaan keyakinan agama.
Pada tanggal 22 Juni, unsur-unsur Islam dan nasionalis dari BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan orang (Panitia Sembilan), yang merumuskan Gagasan Soekarno ke dalam lima butir Pancasila, dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta:
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islambbagi para pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab'
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Karena adanya tekanan dari unsur Islam, maka sila pertama menyebutkan kewajiban umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam (syariah). Namun Sila final sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, tidak mengacu pada hukum Islam demi persatuan bangsa. Penghapusan syariah dilakukan oleh Mohammad Hatta berdasarkan permintaan perwakilan Kristen Alexander Andries Maramis, dan setelah berkonsultasi dengan perwakilan Islam moderat Teuku Mohammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo.