Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Isu-isu terkini > Keputusan Uni Eropa terkait pengajuan keanggotaan Turki

Pada bulan Oktober 2005, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi pergabungan Turki berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan karena sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya pihak oposisi seperti Prancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. Penentangan yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut dapat memengaruhi pergabungan Turki karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa.
Ketika proses negosiasi antara Uni Eropa dan Turki melambat, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang memberikan dukungannya agar Turki dapat bergabung dalam integrasi Uni Eropa. Salah satunya, Jean Asselborn—Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa—menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam KTT Uni Eropa dan Turki pada 29 November 2015.
Namun hingga pada tahun 2016, Turki belum juga memiliki jadwal kepastian mengenai akhir dari proses keanggotaanya setelah sepuluh tahun sejak pembukaan negosiasi pergabungannya dibuka. Terdapat beragam persoalan ke depan untuk proses pergabungan Turki, misalnya pelanggaran yang terjadi kepada Suku Kurdi dan masalah terkait peraturan hukum dalam kepemerintahan Turki. Sementara Uni Eropa sendiri cenderung menunjukkan sikap keraguan akan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungannya dengan Turki.
Kemudian, Parlemen Eropa memungut suara untuk menangguhkan negosiasi pergabungan Turki karena akibat dari masalah pelanggaran Hak asasi manusia  dan peraturan hukum. Walaupun negosiasi pergabungan Turki akhirnya ditangguhkan, Turki telah menerima bantuan keuangan dari anggaran belanja Uni Eropa sebagai dukungan pra-pergabungannya sebanyak 4,5 miliar Euro untuk periode 2014-2020.
Walaupun demikian, bantuan keuangan pada pra-pergabungan Turki ternyata tidak didukung oleh beberapa golongan dari kalangan Uni Eropa itu sendiri, salah satunya faksi Partai Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa yang dengan tegas menyuarakan agar dihentikannya bantuan keuangan pra-pergabungan Turki. Lain halnya dengan pelapor Uni Eropa di Turki, Kati Piri, pada bulan April 2017, ia mengusulkan agar bantuan keuangan tersebut diubah dan dipusatkan untuk mendukung golongan yang kalah dalam Referendum konstitusi Turki 2017. Alasannya karena golongan tersebut telah membagikan nilai-nilai Eropa dan saat ini tengah berada dalam "tekanan besar".
Pada bulan Mei 2018, dengan dikeluarkannya proposal anggaran belanja jangka panjang Komisi Eropa untuk periode 2021-2027 termasuk Strategi Balkan Barat untuk perluasan keanggotaan Uni Eropa tanpa mempertimbangkan Turki sehingga menjadikan Turki sebagai negara tetangga bukan lagi sebagai negara kandidat.