Sekularisme
Sekularisme dalam kehidupan bernegara

Lihat pula: Negara sekuler
Dalam istilah politik, sekularisme adalah gerakan pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan diskriminasi yang tidak adil atas dasar agama. Hal ini dikatakan untuk menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.
Pemisahan gereja dan negara hanyalah salah satu strategi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah sekuler. Dari yang demokratis hingga yang otoriter, pemerintah itu bermaksud untuk membatasi sisi agama dalam hubungan antara agama dan negara. Setiap negara dapat mempunayi kebijakan uniknya sendiri dalam mengaplikasikan sekularisme. Hal ini mungkin termasuk pemisahan, pemantauan dan regulasi agama terorganisir seperti di Prancis, Turki, dan sebagainya.
Pengaruh besar pada gagasan kebebasan beragama negara datang dari tulisan-tulisan John Locke, yang dalam A Letter Concerning Toleration, berargumen mendukung toleransi beragama. Dia berargumen bahwa pemerintah harus memperlakukan semua warga negara dan semua agama secara setara, dan bahwa negara dapat membatasi tindakan, tetapi bukan maksud religius di balik tindakan tersebut.
Raja Ranjeet Singh dari Kerajaan Sikh pada paruh pertama abad ke-19 berhasil mendirikan pemerintahan sekuler di Punjab. Di bawah pemerintahannya, dia membentuk aturan sekuler yang menghormati semua anggota dari semua ras dan agama dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi di Durbar. Ranjeet Singh memiliki perwakilan dari kelompok Sikh, Muslim dan Hindu yang memimpin Durbar. Ranjit Singh juga banyak mendanai pendidikan, agama, dan seni dari berbagai agama dan bahasa yang berbeda.
Sekularisme, sering kali dikaitkan dengan Era Pencerahan di Eropa, dan mempunyai pengaruh yang besar dalam peradaban Barat. Prinsip utama Pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di Prancis, didasarkan dari sekularisme. Negara-negara sekuler juga ada di dunia Islam selama Abad Pertengahan (lihat Islam dan sekularisme).
Sesuai dengan pandangan pada pemisahan gereja dan negara, kelompok sekularis mendukung gagasan bahwa politisi membuat keputusan berdasarkan alasan sekuler, bukan berdasarkan alasan-alasan keagamaan.
Beberapa fundamentalis dan cendekiawan Kristen (terutama di Amerika Serikat) menentang sekularisme dan sering mengklaim bahwa ada ideologi "sekularis radikal" yang diadopsi di zaman kita saat ini dan mereka melihat sekularisme sebagai ancaman terhadap "hak-hak orang Kristen" dan keamanan nasional.
Telah dikemukakan pula bahwa di AS, konsep sekularisme sering disalahartikan. Jacques Berlinerblau menulis bahwa "Sekularisme merupakan isme yang paling disalahpahami dan dihancurkan dalam leksikon politik Amerika", dan bahwa kelompok konservatif dengan sengaja menyamakannya dengan ateisme, komunisme, dan ideologi lain sejak tahun 1970-an.
Kekuatan fundamentalisme agama yang paling signifikan di dunia kontemporer adalah fundamentalisme Kristen dan fundamentalisme Islam. Pada saat yang sama, terdapat aliran sekularisme yang datang dari kelompok minoritas agama yang melihat sekularisme pemerintahan dan politik sebagai bagian integral dari jaminan persamaan hak.
Negara-negara yang umumnya dikenal sebagai sekuler di antaranya adalah Kanada, India, Prancis, Turki, dan Korea Selatan, walaupun tidak ada dari negara ini yang bentuk pemerintahannya sama satu dengan yang lainnya.
Beberapa negara yang sering dianggap "sekuler konstitusional" adalah Amerika Serikat, Prancis, Turki, India, Meksiko, dan Korea Selatan, meskipun tidak satu pun dari negara-negara ini memiliki kesamaan bentuk pemerintahan yang berkaitan dengan agama. Misalnya, di India, sekularisme meliputi keterlibatan negara dan pembatasan agama, sedangkan di Prancis, sekularisme melarang keterlibatan negara dalam agama.