Georgisme
Prinsip utama

Lihat pula: Pajak bumi dan bangunan
Henry George terkenal karena memopulerkan argumen bahwa pemerintah harus didanai oleh pajak atas sewa lahan daripada pajak atas tenaga kerja. George percaya bahwa meskipun eksperimen ilmiah tidak dapat dilakukan dalam ekonomi politik, teori ini dapat diuji dengan membandingkan masyarakat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda dan dengan eksperimen pemikiran tentang dampak dari berbagai faktor. Dengan menerapkan metode ini, ia menyimpulkan bahwa banyak masalah yang menimpa masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan naik turunnya ekonomi, dapat dikaitkan dengan kepemilikan pribadi atas sumber daya yang diperlukan: sewa lahan. Dalam bukunya yang paling terkenal, Progress and Poverty, George berpendapat bahwa pemberian sewa lahan untuk penggunaan pribadi menjadi penyebab dari kemiskinan yang terus-menerus meskipun ada kemajuan teknologi, dan menyebabkan ekonomi menunjukkan kecenderungan ke arah siklus naik-turun. Menurut George, setiap orang berhak memiliki apa yang mereka ciptakan, tetapi peluang dari alam dan lahan haruslah sama-sama menjadi milik semua orang.
Oleh karena itu, pajak atas nilai lahan merupakan pajak yang paling adil dan setara dari semua pajak. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang menerima manfaat khusus dan berharga dari masyarakat, dan kepada mereka sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Pajak ini adalah pengambilan oleh masyarakat, untuk penggunaan masyarakat, dari nilai yang merupakan ciptaan masyarakat. Pajak ini adalah penerapan properti umum untuk penggunaan umum. Ketika semua sewa diambil melalui pajak untuk kebutuhan masyarakat, maka kesetaraan yang ditetapkan oleh Alam akan tercapai. Tidak ada warga negara yang akan memiliki keuntungan atas warga negara lain kecuali yang diberikan oleh industri, keterampilan, dan kecerdasannya; dan masing-masing akan mendapatkan apa yang diperolehnya secara wajar. Kemudian, tetapi tidak sampai saat itu, tenaga kerja akan mendapatkan imbalan penuhnya, dan pemilik modal akan mendapatkan pengembalian alaminya.

—  Henry George, Progress and Poverty, Buku VIII, Bab 3
George percaya ada perbedaan penting antara properti umum dan kolektif. Meskipun hak yang sama atas lahan dapat dicapai dengan menasionalisasi lahan dan kemudian menyewakannya kepada pengguna swasta, George lebih suka mengenakan pajak atas nilai lahan yang belum dibangun dan membiarkan kendali lahan sebagian besar di tangan swasta. Alasan George untuk membiarkan lahan dalam kendali swasta dan perlahan-lahan beralih ke pajak nilai lahan adalah bahwa hal itu tidak akan menghukum pemilik yang ada yang telah membangun lahannya dan juga tidak mengganggu dan menjadi kontroversi di negara tempat sertifikat lahan telah diberikan.
Para Georgis telah mengamati bahwa kekayaan yang dihasilkan secara pribadi didistribusikan melalui sistem pajak (misalnya, melalui pajak pendapatan dan penjualan), sementara kekayaan yang diperoleh bersama dalam nilai lahan diprivatisasi dalam harga sertifikat lahan dan hipotek bank. Yang sebaliknya akan terjadi jika sewa lahan menggantikan pajak atas tenaga kerja sebagai sumber utama pendapatan pemerintah; kekayaan yang diperoleh bersama akan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat, sementara hasil kerja tiap individu akan tetap menjadi milik pribadi. Menurut Georgis, pajak nilai lahan dapat dianggap sebagai biaya pengguna alih-alih sebagai pajak, karena terkait dengan nilai pasar dari keuntungan lokasi lahan yang diciptakan secara sosial, hak istimewa untuk mengecualikan orang lain dari lokasi lahan tersebut. Aset yang terdiri dari hak istimewa yang dikomodifikasi dapat dianggap sebagai kekayaan karena memiliki nilai tukar, mirip dengan sistem izin operasi taksi di New York. Pajak nilai lahan, yang mengenakan biaya untuk penggunaan lahan secara eksklusif, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga merupakan pajak progresif yang cenderung mengurangi kesenjangan ekonomi, karena pajak ini berlaku sepenuhnya untuk kepemilikan lahan yang berharga, yang memiliki hubungan dengan pendapatan, dan pada umumnya tidak ada cara bagi tuan lahan untuk mengalihkan beban pajak kepada penyewa atau buruh. Tuan lahan tidak dapat meneruskan pajak kepada penyewa karena penawaran dan permintaan lahan sewaan tidak berubah. Karena penawaran lahan bersifat sangat tidak elastis secara ekonomi, sewa lahan bergantung pada apa yang bersedia dibayarkan oleh penyewa, bukan pada pengeluaran tuan lahan, sehingga pajak tidak dapat diteruskan kepada penyewa.