Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terdesaknya Jepang dan Pembentukan Organisasi Militer.

Walaupun pada prinsipnya garis politik yang diberikan Tokyo adalah berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, tetapi karena adanya pembagian kekuasaan Indonesia atas tiga daerah tiap-tiap bagian dikuasai oleh satu pemerintahan militer yang dipegang oleh Komando yang berbeda-beda maka pelaksanaan dari instruksi tersebut akan dipengaruhi oleh pertimbangan dari pemerintahan militer. Dalam hubungan ini maka Tentara ke 26 yang berkuasa di Jawa dan Madura adalah yang paling moderat terhadap kaum pergerakan bangsa Indonesia. Ssalah satu realisasi dari tindakan Tentara ke 16 adalah dibentuknya Permusyawaratan Pemerintah di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1942. Di antara pokok-pokok yang dikemukakan pada penyempurnaan usaha peperangan, masalah tipu muslihat, memberi teladan yang baik dan menjalankan pemerintahan dengan kebijaksanaan. Untuk Selanjutnya salah satu pelaksanaan dari Permusyaratan itu ialah dibentuknya organisasi-organisasi militer dan semi militer di kalangan penduduk yang dapat dipergunakan sebagai tenaga-tenaga pembantu Angkatan Perang Jepang dan buruh kasar untuk berbagai keperluan perang.
Para konferensi kerajaan pertama yang diadakan pada bulan Mei 1943 antara lain dibahas masa depan Indonesia dan timbullah perbedaan pendapat antara Tokyo dan Tentara ke 16 di satu pihak tentara ke 25 di pihak lain. Tentara ke-16 berpendapat bahwa perlu segera memberi kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, sebaliknya tentara ke-25 menentang semua pemberian kemerdekaan dalam bentuk apapun. Menurut perwira-perwira tentara ke 25 penduduk dianggap belum cukup berkembang secara sosial dan kebudayaan, untuk mengambil tanggung jawab pemerintahan sendiri. Sebagai kompromi dari dua pendapat yang berbeda itu disetujui bahwa tidak satupun dari bagian Indonesia yang diberi kemerdekaan tetapi partisipasi politik dapat dibenarkan secara segera untuk Jawa dan daerah-daerah lain sesuai kesiapan masing-masing.
Sesuai dengan keputusan konferensi tersebut maka Tentara ke 16 melalui Gunseikanbu membentuk Dewan Penasihat Pusat (Tyuo Sangi In) yang diketuai oleh Sukarno. Dewan Penasihat tersebut juga dibentuk di tingkat Propinsi dan karesidenan (Syu Sangi Kai). Di samping Dewan Penasihat di Jawa sebelum tahun 1943 telah terbentuk berbagai gerakan massa seperti PUTERA akan berubah menjadi Jawa Hokokai dan MIAI menjadi MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia)
Memburuknya kedudukan militer Jepang sejak 1944 memaksa suatu perubahan politik pada bulan Mei 1943. P.M Koisho pada tanggal 7 September 1944 secara umum menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari. Mengani batas-batas teritorial adri negara yang akan dibentuk belum dapat ditentukan sebab adanya penolakan dari Angkatan Laut dan juga dari Tentara ke 25, hanya untuk Sumatera dan jawa akan segera diizinkan untuk menggunakan bendera nasional Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia yang telah populer sebelum perang.
Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Djumbi Tjosakai) /BPUPKI yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Jumlah seluruh anggota 9 orang termasuk ketua dan ketua muda ada 62 orang, sehingga badan itu sering terkenal dengan Panitia 62 dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945. Tugas badan tersebut ialah merancang organisasi pemerintahan nasional yang dapat menerima "kemerdekaan" dari Jepang.
Segera setelah dilantik, diadakan dua kali sidang, yang pertama pad tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 sedang sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 Juli - 17 Juli 1945. Pada sidang pertama terutama dibicarakan tentang dasar negara yang didirikan. Dalam sidang tersebut di antara anggota yang berpidato dua orang antara lain mengemukakan tentang gagasan yang kemudian terkenal dengan nama Pancasila, yaitu Mr. Muh Yamin dan Ir. Sukarno. Pidato Mr. Muh Yamin dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 jadi tiga hari sebelum Ir. Sukarno berpidato yaitu tanggal 1 Juni 1945 dan pula hubungan antara kedua tokoh kemerdekaan tadi sangat erat, terutama menjelang rapat-rapat Dokuritsu Djumbi Tjosakai, karena mereka kerapkali berdiskusi, maka tidaklah mustahil apabila pidato Mr. Muh. Yamin tidak "memberi inspirasi" pada pidato Ir. Sukarno. Dengan demikian tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh Ir. Sukarno bersama Mr. Muh. Yamin.
Antara sidang pertama dan sidang kedua, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah apa yang dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter", yang ditandatangani oleh 9 tokoh pergerakan nasional. Jakarta Charter lahir sebagai reaksi terhadap siasat Jepang melalui Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan tentang janji kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Demikianlah piagam tersebut memperlihatkan corak dan warna dari ketetapan hati pejuang cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan tidak dikaburi janji dan ucapan yang muluk-muluk dengan apa yang dinamakan kemerdekaan hadiah. Di samping naskah Proklamasi, Jakarta Charter merupakan dokumen historis yang sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia, sebab perumusan UUD 45 yang meliputi pembukannya, mempergunakan Piagam Jakarta sebagai dasar perumusannya. Dan UUD 45 yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pembukaannya adalah Piagam Jakarta yang telah mengalami beberapa perubahan. Karena Piagam Jakarta mengandung azas-azas yang kemudian terkenal dengan Pancasila, maka Pembukaan 45 pun mengandung azas tersebut. Sehingga secara yuridis peranan Piagam Jakarta tampak jelas dalam UUD 45, khususnya pada Pembukaannya, juga karena Pancasila akhirnya menjadi filsafat negara, maka secara filosofis Piagam Jakarta pun mempunyai arti yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Piagam Jakarta menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak dapat diabaikan oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tampak jelas disebut dalam konsiderans Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 45. Demikianlah pentingnya piagam itu sehingga sampai pada sidang-sidang Umum MPRS hal itu tetap m erupakan soal hangat. Pada sidang kedua Dokuritsu Djumbi Tjosakai piagam tersebut telah disahkan di samping menerima rancangan Hukum Dasar. Setelah tugas Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dianggap selesai maka pada bulan Juli 1945 Badan tersebut diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Djumbi Inkai dengan ketuanya Ir. Sukarno dan wakilnya Drs. Moh Hatta.
Tentara ke 25 yang menguasai Sumatera dengan alasan yang dicari-cari berusaha untuk menghambat instruksi Tokyo yang berhubungan dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran terhadap bangsa Indonesia dan menindas segala gerakan kemerdekaan dengan mengadakan isolasi yang ketat terhadap karesidenan-karesidenan. Di Sumatera Tentara ke 25 dengan enggan menyetujui pembentukan badan-badan penasihat tingkat karesidenen (Syu Sangi Kai) yang keseluruhannya berjumlah sepuluh. Walaupun Syu Sangi Kai telah dibentuk pada bulan November 1943 tetapi badan tersebut tidak mempunyai kebebasan bergerak seperti badan sejenis di Jawa. Syu Sangi Kai sidang dua kali dalam satu tahun dan hanya untuk memberi beberapa pertimbangan erhadap beberapa masalah politik yang tidak begitu penting yang dikemukakan oleh residen Jepang (Syu Chokan). Berbeda dengan di Jawa yang mempunyai organisasi pusat maka di Sumatera Badan Penasihat Pusat tidak dibentuk, yang ada hanya tingkat karesidenan. Keanggotaan Syu Sangi Kai mewakili kekuatan-kekuatan : politik dalam masyarakat (kaum pergerakan) dan wakil dari pemerintahan (pamong praja dan raja) yang susunannya diatur sedemikain rupa sehingga tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan politik.
Pada waktu yang bersamaan dengan berdirinya Dewan Penasihat tadi, organisasi-organisasi Propaganda mulai tumbuh di beberapa karesidenan di Sumatera dengan maksud untuk mengawasi ahli-ahli politik dan kaum pembaru muslim dari pergerakan dan mempergunakan mereka sebagai lawan yang berat terhadap kekuasaan administrasi kerajaan. Di Palembang, Lampung, Sumatera Barat, Tapanuli dan Aceh organisasi-organisasi seksi ini dilebur ke dalam Hokokai yang lebih besar atau disebut Badan Kebaktian Rakyat pada permulaan tahun 1945. Organisasi-organisasi yang terakhir ini mencontoh Jawa Hokokai dengan dua tujuan yang sama yaitu melunakkan pergerakan dan kedua menimbulkan/memperbesar front yang lebih luas terhadap mendaratnya Sekutu. Tetapi Badan Kebaktian Rakyat di Sumatera berbeda dengan Jawa Hokokai, karena Badan Kebaktian rakyat di Sumatera seperti semua organisasi dengan tegas membatasi diri pada tingkatan karesidenan.
Pernyataan Koisho mempunyai pengaruh penting di Sumatera sebagai tanda kontras dari konsesi Jepang sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan PM Koisho maka pemimpin-pemimpin Jepang di Sumatera memberi banyak kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mengambil peranan penting dalam berbagai bidang, walaupun hal tersebut dilakukan secara tidak ikhlas karena bertentangan dengan pendirian mereka. Hal tersebut lebih jelas terlihat pada usul-usul yang diajukan oleh perwira-perwira Tentara ke-25 yang pada prinsipnya menghendaki agar dalam mepersiapkan kemerdekaan Bangsa Indonesia daerah Sumatera dipisahkan dari Jawa. Dalam suasana yang belum ada persesuaian pandapat antara pemimpin-pemimpin Jepang di Jawa dan Sumatera maka terjadilah usaha-usaha penundaan selama mungkin setiap penyerahan hak kepada bangsa Indonesia.
Mula-mula rencana dari Tentara ke 16 dalam bulan Januari 1945 untu Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPKI) adalah bahwa badan tersebut harus mengandung pengaruh di Jawa dan Sumatera. Ini akan menyebabkan kesempatan yang pertama bagi pemimpin-pemimpin Sumatera untuk mengadakan konsultasi dengan kolega-koleganya yang lebih maju di Jawa. Akan tetapi tak ada delegasi dari Sumatera yang tergabung ketika susunan BPKI diumumkan pada tanggal 29 April, mungkin karena ditentang oleh Komandan Tentara ke-25 di Sumatera. Dalam sikatp yang sama Jenderal Shimura berulang kali menolak untuk mengizinkan Soekarno mengunjungi Sumatera karena ia takut bahwa gerakan kemerdekaan akan tak dapat dikendalikan dan tak akan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Jepang. Sejak permulaan tahun 1945 kekuasaan militer yang lebih tinggi telah dapat diyakinkan bahwa Sumatera harus dimasukkan dalam negara Indonesia. Dalam suatu rangkaian pertemuan yang buru-buru diselenggarakan di Tokyo dan Singapura antara bulan April - Juli 1945 yang membahas kebijakan Jepang, kecurigaan tentara ke-25 secara sedikit demi sedikit dihilangkan dan diperintahkan untuk membuat persiapan yang cepat untuk Kemerdekaan Indonesia. Tokyo telah mengakui bahwa kemerdekaan akan diberikan kepada seluruh Hindia Belanda dan akan diumumkan pada suatu ketika, namun demikian ada beberaepa daerah yang belum mengadakan persiapan secara sempurnya untuk menerima kemerdekaan itu, sehingga pemberian kemerdekaan secara yuridisi akan dilakukan secara tertahap sesuai dengan kemajuan persiapan mereka.
Akhirnya pada bulan Juni 1945 pemimpin-pemimpin Sumatera menduga bahwa penggunaan semboyan lama "Sumatera Baru" dan semboyan baru "Indonesia Merdeka" lebih menggambarkan secara seksama untuk kepentingan Jepang daripada kepentingan perjuangan Bangsa Indonesia. Di samping Sumatera tetutup rapat dari Pulau Jawa, hubungan secara teratur antar karesidenan di Sumatera sangat sulit. Sampai dua bulan terakhir dari pendudukan Jepang semua organisasi yang disponsori Jepang dibatasi secara keras pada tingkat karesidenan dan beberapa organisasi non politik yang sudah berkembang sejak sebelum perang seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa sebetulnya tidak mungkin memperoleh hubungan dengan organisasi-organisasi tingkat karesidenan itu. Lagi pula kondisi perang membuat hubungan sangat sulit bagi bansa Indonesia. hanya pemimpin-pemimpin dari daerah yang mempunyai kesempatan baik dapat membandingkan catatan-catatan hasil konferensi Islam Singapura pada bulan April 1943, perjalanan delegasi yang bermacam-macam ke Jepang pada tahun 1943 dan pertemuan yang sempurnya di Bukittingi pada bulan Oktober 1944 untuk menerima janji Koisho.
Rapat-rapat ini memberikan sumbangan sedikit pada pertumbuhan kepimimpinan yang luas bagi kaum pergerakan di Sumatera karena pengawasan politik sangat mencekik yang dilakukan oleh Jepang di Sumatera. Sebagai contoh, orang Aceh Teuku Moh. Hasan dari Glumpang Pajong ditunjuk sebagai pemimpin dari delegasi Sumatera ke Jepang pada pertengahan kedua dari tahun 1943 telah ditahan dan dibunuh beberapa bulan setelah ia kembali di Indonesia.
Konsesi pertama terhadap persetujuan perkembangan dari pemimpin-pemimpin politik di tingkat Sumatera diumumkan pada tanggal 24 Maret 1945 bahwa Tjuo Sangi In Sumatera (Sumatran Central Advisery Council) akhirnya didirikan hampir dua tahun sesudah badan serupa berdiri di Jawa. Lima belas anggotanya dipilih dari 10 daerah yang ada dan pada tanggal 17 Mei 1945 Jepang yang berada di Bukittingi menunjuk tambahan 25 anggota. Sebagai biasanya perbandingan yang seimbang dijaga antara anggota-anggota dari kelompok oposisi di wilayah-wilayah yang penting. Pada akhir Mei Gunseikanbu di Bukittinggi mengumumkan penunjukannya. Mohammad Syafei pendiri Indische Nationale School (INS) untuk guru di Kayu Taman (Sumatera Barat), telah ditunjuk sebagai ketua dari Dewan Penasihat Pusat yang akan datang bersama dengan T. Njak Arif dari Aceh dan mr. Abdul Abbas dari Lampung sebagai wakilnya. Sebuah badan sekretariat tetap dewan tersebut didirikan dan dipimpin oleh wartawan Sumatera terkenal Djamaluddin Adinegoro, yang telah pindah dari Medan ke Bukittingi dan mendaftarkan kembali kursi pemilihannya dalam lembaga. Keempat orang ini yakni : Moh. Sjafei, T. Njak Arif, Mr. Abdul Abbas dan D. Adinegoro oleh pers Jepang disebut-sebut selama bulan Juni-Juli sebagai "Empat Serangkai dari Sumatera" dan dapat dibandingkan dengan team Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, KH Mas Mansur di Jawa.
Pada tanggal 27 Juni - 2 Juli 1945 Dewan Penasihat Pusat menyerahkan serangkaian resolusi yang memerlukan pendirian lebih lanjut di seluruh tingkatan Sumatera antara lain:
a. Suatu panitia yang disiapkan untuk kemerdekaan.
b. Suatu kantor penghubung untuk menghubungkan kantor-kantor pimpinan rakyat daerah.
c. Hokokai Sumatera, yang menghubungkan organisasi-organisasi daerah propaganda.
c. Suatu pendidikan Islam yang lebih tinggi.
d. Suatu sistem Bank Nasional.
e. Suatu laskar rakyat yang dibangun berdasarkan pada latihan Jepang seperti Gyugun dan Heiho.
Semangat kesatuan dari para pejuang di Sumatera adalah teguh/kuat. Sebaliknya semangat memecah belah Sumatera dari Kesatuan Indonesia sudah jelas ditentang.
Jepang tampaknya telah menunjukkan kesiapan mereka untuk melksanakan semua resolusi dewan. Mereka mengumumkan juga formasi dari sebagian panitia Sumatera untuk Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dengan perbandingan lebih menitikberatkan kepada para cerdik pandai dari kaum pergerakan dan kerajaan. Mereka juga membuat suatu permulaan yang hati-hati terhadap pembentukan suatu gerakan persatuan Islam dengan memperluan Majelsi Islam Tinggi Sumatera Barat ke daerah lain dan menunjuk Sjech Mohammad Djamil Djambek penasihat pada masalah Islam untuk seluruh Sumatera. Tetapi segala gerakan yang hati-hati itu secara cepat disusul oleh kejadian-kejadian dalam bulan Agustus.
Menit-menit terakhir usaha untuk membentuk kepemimpinan Sumatera adalah sangat penting. Sjafei dan Adinegoro mengepalai suatu emrio birokrasi Sumatera dengan mengadakan hubungan ke seluruh pula dan surat kabarpun telah membuat nama-nama mereka dikenal di tiap daerah. Pada tanggal 25 Juli 1945 mereka juga ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris dari Panitia pada PPPKI da nselanjutnya mereka mulai mengadakan "pidato" keliling Sumatera. pada bulan-bulan terakhir penduduk Jepang juga harus diperhatikan tokoh Dr. A.K. Gani sebagai politikus nasional yang berasal dari Sumatera yang telah banyak dikenal sebelum perang.
Pada pengiriman delegasi Sumatera ke PPPKI pada permulaan bulan Agustus 1945 sedianya Sumatera dalam panitia itu akan diwakili oleh M. Sjafei sebagai Ketua Sumatera Tjuo Sangi In tetapi dalam kenyataannya yang dikirim adalah Mr. Abdul Abbas dan dua orang lainnya yakni Dr. Moh. Amir dan Mr. T.M. Hassan, walaupun kedua orang yang disebut belakangan ini belum menjadi dewan Penasihat Pusat Sumatera (Tjuo Sangi In Sumatera). Hal ini tidak dapat diterangkan, mengapa pengiriman delegasi Sumatera sampai demikian seperti tersebut di atas, padahal dapat ditunjuk Dr. A. K. Gani yang merupakan tokoh nasional yang telah dikenal di Sumatera. Kemungkinan hal ini disebabkan pimpinan tertinggi Jepang di Singapura dan Jakarta tidak mempercayai kebijakan pimpinan tertinggi Jepang di Sumatera.
Tiga orang delegasi Sumatera tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945 bersamaan dengan pesawat pembom Jepang yang mengangkut Sukarno dan Hatta dari Saigon. Di Jakarta delegasi tersebut telah menjadi saksi proklamasi kemerdekaan yang dramatis yang diikuti dengan menyerahnya Jepang dan mereka telah ikut berperan dalam menyusun Undang-Undang dan pemerintahan.
Di luar Jawa dan Sumatera yang dikuasai Kaigun gerakan kemerdekaan tidak dapat berkembang dengan wajar. Di sini Kaigun dengan Menseibunya bertindak sangat menekan terhadap penduduk, sedangkan terhadap kaum nasionalis tidak memberi kesempatan untuk bergerak. Menurut Kahin, tindakan Jepang di Indonesia bagian Timur ini lebih keras daripada penjajahan Belanda.
Di muka telah diuraikan bahwa keadaan peperangan semakin memburuk bagi Angkatan Perang Jepang. Memang sebelum Pulau Saipan jatuh ke tangan Sekutu pada bulan Juli 1944, Sekutu belum sampai di garis pertahanan sebelah dalam (inner defence line) dari imperium Jepang. Akan tetapi tampaknya Jepang tidak akan mempunyai cukup tenaga sendiri untuk membendung taktik loncat katak Jenderal Mc. Arthur. Dengan semakin terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik, maka Indonesia yang semula hanya dijadikan home front, kemudian akan dijadikan daerah perbentengan yang kuat untuk menahan serangan sekutu terutama Jawa, Bali, Lombok dan Sumatera. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga tempur yang dibentuk dari rakyat baik yang berstatus semi militer seperti Seinendan dan Keibodan serta organisasi yang berstatus militer penuh seperti Heiho dan PETA.
Untuk mendapatkan sumber tenaga lebih-lebih dari golongan pemuda yang dapat diharapkan oleh kaum militer, Jepang mempraktekkan sistem yang berlaku di negerinya sendiri yaitu melalui gerakan pemuda yang dikenal dengan Seinendan. Dengan demikian di Indonesia pun dibentuk gerakan Sinendan. Dalam organisasi inilah dapat dijelmakan pemuda-pemuda fanatik dan berpendirian ekstrim dengan latihan-latihan fasistis dan indoktrinasi yang efektif. Gerkan Seinendan tidak hanya dibentuk di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, baik yang dikuasai oleh Rikugun maupun Kaigun.
Rupa-rupanya rencana mendirikan gerakan Seinendan harus terlebih dahulu disetujui oleh Tokyo, karena barulah bersama-sama dengan PUTERA diresmikan berdirinya pada tanggal 9 Maret 1943 diadakan upacara pelantikan dan penyerahan panji Jawa Seinendan yang terdiri dari 3.500 pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut terus bertambah, hal ini tampak ketika masa kapitulasi jumlah dari berbagai organisasi pemuda baik yang bersifat militer maupun semi militer sebagai berikut : PETA : 37.000 orang, Heiho : 25.000 orang. Barisan Pelopor : 80.000 orang, Seinendan : 500 - 600.000 orang. Satu setengah tahun kemudian yakni pada tanggal 19 Juni 1944 diadakan upacara pembukaan latihan Seinendan seluruh Jawa.
Jelaslah bahwa maksud dan tujuan utama dari pendirian Jawa Seinendan itu adalah hendak memberikan latihan batin kepada pemuda-pemuda khususnya di Jawa untuk diolah agar dapat memberikan bantuan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan sendirinya penduduk di Jawa lalu dapat menyumbangkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam peperangan Asia Timur Raya. Jawa Seinendan merupakan barisan yang serbaguna dan merupakan bagian yang paling depan dari barisan rakyat, karena Seinendan ini disuruh bekerja dalam lapangan pertanian, perikanan, pabrik, perusahaan, kubu-kubu pertahanan dan tugas-tugas langsung dari militer.
Khusus untuk kaum wanita didirikan barisan sendiri yang disebut Huzinkai pada bulan Agustus 1943. Barisan ini tak terbatas pada kaum remaja saja, sebab batas umur terendah adalah 15 tahun dan maksimum tidak terbatas (bebas). Tujuan perkumpulan ini ialah membantu balatentara Jepang dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukan wanita serta mempertinggi derajat kesusilaan wanita. Mereka juga diberi latihan-latihan kemiliteran, bahkan mempunyai satu barisan istimewa yang disebut barisan Srikandi.
Bersamaan dengan terbentuknya Jawa Seinendan terbentuk terbentuk pula suatu barisan yang berfungsi sebagai pembantu pekerjaan polisi yaitu Keibodan. Jika Jawa Seinendan dimaksudkan sebagai sumber tenaga pemuda yang sudah diindoktrinasikan dan di "Jepangkan" serta dapat digunakan untuk tujuan serba guna maka Keibodan mempunyai tugas pokok untuk membantu polisi dan pertahanan sipil. Barisan ini berdasarkan kesatuan-kesatuan di desa (ku) dan kampung (aze) dan sekaligus sebagai kepalanya adalah kepala desa (Kumitjo) atau kelapa kampung (tzutjo) setempat. Syarat umur untuk anggota Keibodan semua ditetapkan 20 sampai 35 tahun tetapi kemudian sejak bulan September 1943 diubah menjadi 23-35 tahun. Karena tugas Keibodan adalah membantu kelplisian, maka yang menjadi pimpinan latihan dan pengawasan adalah Kepala Kepolisian dibantuk oleh Kepala Pemerintahan setempat. Kesatuan untuk latihan dan pengawasan meliputi satu son (kecamatan). Latihan Keibodan meliputi penjagaan dan penyelidikan terhadap kabar angin yang meluas dan tipu muslihat, penjagaan bahaya udara, penjagaan di pantai laut, penjagaan dan pertolongan jika ada bahaya alam atau malapetaka, menjaga dan mencari penyamun dan penjahat dan lain-lain. Dengan semakin gentingnya peperangan, maka Keibodan diberikan latihan-latihan dasar untuk memperkuat pembelaan, antara lain menusuk dengan bayonet sambil menerjang dan mengawal serta membawa berita di waktu malam. Dengan pembentukan Jawa Seinendan dan Keibodan, Jepang merasa u ntuk sementara telah cukup mengadakan persiapan-persiapan di segala pelosok, bahkan pantai pulau Jawa juga bantuan perlawanan terhadap musuuh jika sudah mendarat diharapkan dari kedua barisan tersebut
Dalam rangka Perang Pasifik Jepang mengerahkan pemuda-pemuda Indonesia untuk dididik menjadi pemuda prajurit (Heiho). Heiho merupakan suatu Korps milisi yang secara organisatoris menjadi bagian langsung dari balatentara Jepang dan diberi nomor kode seperti lazimnya pada organisasi pada ketentaraan Jepang serta dimasukkan kepada kesatuan Angkatan Perang yang menduduki daerah tempat kesatuan Heiho itu dibentuk atau ditempatkan. Seperti PETA, Heiho merupakan barisan organisasi yang bersifat militer penuh, tidak hanya Angkatan Darat (Rikugun) yang memakai Heiho, tetapi Angkatan Laut (Kaigun) juga memilikinya dan disebut Kaigun Heiho, dan pada organisasi Kempetai disebut Kompeiho. Kebijakan semacam ini rupa-rupanya dilakukan juga oleh Jepang di luar Indonesia. Para Heiho mula-mula dipergunaan untuk mengoper perkerjaan bantuan tempur para prajurit Jepang, sehingga dengan demikian tenaga bantuan Jepang tadi yang digantikan Heiho dapat langsung untuk tugas tempur. Tetapi lama kelamaan pasukan-pasukan tempurpun berkurang sehingga para Heiho juga mulai dipersiapkan untuk tugas-tugas itu. Pada umumnya mereka dilatih u ntuk artileri sasaran udara dan ada beberapa untuk kavaleri bermotor dan pasukan angkutan bermotor.
Jepang telah menomorsatukan usaha-usaha perang di atas segala-galanya. Untuk itu diperlukan bantuan dari rakyat Indonesia baik berupa pangan maupun sumber tenaga kerja. Untuk membuat perkebunan, pembuatan benteng, jalan, lapangan terbang dan lain-lain memerlukan pengerahan tenaga yang banyak untuk medan perang yang membentang mulai dari Birma sampai Rabaul dan sesuai dengan fungsi Indonesia, pula Jawa khususnya dalam "Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya" yang terutama akan merupakan sumber tenaga kerja. Untuk mencukupi akan kebutuhan tersebut pemeritah pendudukan Jepang pada sekitar pertenghan 1943 mulai mengerahkan bangsa Indonesia sebagai pekerja paksa yang dikenal dengan nama Romusya.
Romusya dalam arti sebenarnya ialah tenaga pekerja kasar. Sejak Jepang mendarat sebagian besar dari propaganda mereka ditujukan kepada tugas menganjurkan orang untuk rela mati menjadi tenaga pekerja dari Angkatan Perang Jepang. Semakin menghangat keadaan peperangan semakin besar jumlah kuli diperlukan di dalam dan di luar Jawa. Beribu-ribu tenaga pekerja dari pulau Jawa dikerahkan baik dengan kesadaran maupun dengan paksa dan dibawa ke luar Jawa untuk dipekerjakan di berbagai tempat.
Dalam pembuatan jalan Takengon - Blangkejeren dipangil 7000 romusya. Mereka mulai bekerja tanggal 1 Januari 1944 dan pada bulan Juli berikutnya jalan tersebut diresmikan. Banyak korban manusia dalam pembuatan jalan tersebut. Juga di Sumatera Tengah di daerah Logas, banyak dipekerjakan tenaga romusya pada tambang emas, batubara dan perbaika jalan kereta api. Di sinipun kekejaman Jepang seperti di daerah-daerah lain, sehingga masyarakat sekitar daerah itu mengenal istilah "dilogaskan" yang berati dibunuh. Sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, maka banyak romusya dikirim ke luar Jawa. Selama perjalanan di antara mereka banyak yang meninggal disebabkan pengangkutan di kapal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, atau mati karena kekurangan makan serta pengurusan yang jelek. Bahkan ada di antara mereka yang mati ditembak Jepang seperti penjahat-penjahat kaliber besar, dengan alasan karena mereka menggerutu sebagai akibat perlakuan dan pemeliharaan yang tidak memuaskan. Puncak kebuasan dari militerisme Jepang ialah penguburan hidup-hidup para romusya yang tidak dapat bekerja lagi karena sakit dan hanya tinggal tulang diselaputi kulit. Berapa jumlah tenaga romusya yang meninggal akibat kekejaman Jepang tak dapat diketahui secara pasti. Hanya dugaan yang pernah diberikan tentang hal itu, yaitu jumlah Romusya yang diangkut oleh Jepang keluar Jawa sebesar 270.000 orang dan sesuah perang telah diketemukan tinggal 70.000 orang
Dalam prakteknya gerakan Romusya ini menjadi suatu paksaan. Untuk agar menarik maka Jepang melancarkan propagandanya yang membuat kuli-kuli itu jadi pahlawan. Kampanye inilah yang mempergunakan "prajurit ekonomi" dan digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas suci untuk Angkatan Perang Jepang. Mereka tidak boleh lagi disebut kuli, Romusya adalah prajurit dan sumbangannya terhadap usaha peparangan sangat dihargai. Banyak tenaga Romusya yang meninggal karena mereka harus bekerja keras tiap hari sedang makanan, obat-obatan tidak diuurus. Tidaklah mengherankan dalam segala-galanya yang dilakukan oleh Jepang dalam rangka perang sucinya, soal Romusya inilah yang mengakibatkan pengalaman yang paling pahit yang tersimpul dalam "kesemakmuran bersama" di bawah pimpinan Jepang.
Tentang ide pembentukan organisasi bersifat militer atau barisan bersenjata pada umumnya para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia menyetujui asal organisasi tadi tidak di bawah Jepang dan tidak dipergunakan di luar Indonesia. sebab apabila demikian organisasi tadi dapat dipergunakan untuk menindas rakyat, termasuk rakyat Indonesia sendiri.
Keadaan peperangan semakin hari semaki memburuk bagi Angkatan Perang Jepang. Dalam keadaan yang demikian itu Jepang menerima usul Gatot Mangkupradja salah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang meminta agar para pemuda Indonesia diberi kesempatan membela Tanah Airnya. Kelihatannya Gatot Mangkupradja seperti mengadakan tekanan kepada pemerintah pendudukan Balatentara Jepang secara moril dengan mendasarkan usulnya atas janji PM Tojo yaitu akan memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia terutama penduduk Jawa untuk ikut serta dalam pemerintahan. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 Saiko Sikikan dan Gunseikan memberi keerangan bahwa sebagai penghargaan tinggi kepada semangat Bangsa Indonesia di Jawa khususnya yang berkehendak membela tanah airnya dengan jiwa dan darah dagingnya sendiri, maka diumumkanlah maklumat tentang pembentukan 郷土防衛義勇軍 Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air, yang lebih terkenal dengan nama Pembela Tanah Air (PETA).
Dijelaskan pula bahwa seluruhnya anggota PETA terdiri dari Bangsa Indonesia. Sejumlah opsir atau prajurit Jepang yang ditempatkan dalam barisan tersebut hanyalah bertugas sebagai tenaga pendidikan dan bukan merupakan pimpinan PETA dibentuk dalam tiap-tiap Karesidenan (Syun) dan akan membela masing-masing Syun pula. Panglima tertinggi dari PETA adalah Saiko Sikikan sendri.
Mungkin bagi sebagian rakyat Indonesi nama PETA tidak mengandung pengertian khusus, padahal berasal dari singkatan nama Pembela Tanah Air atau National Defence Army dan para anggota PETA ini kemudian akan memegang peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan Tentara Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya PETA mempunyai ketentuan-ketentuan yang membatasi tugas PETA baik dalam tugas eritorial maupun tugas-tugas dalam perang Pasifik. Dalam tugas-tugas pertahanan, PETA hanya bertugasdi Tanah Air dan itupun terbatas sekira daerah Karesidenan yang telah ditentukan. Demikian pulaprajurit PETA tidak dapat dikirm ke luar Indonesia walaupun menurut ketentuan-ketentuan pengerahan pemerintah bala bantuan, Jepang dapat memaksa pemuda-pemuda Indonesia untuk masuk menjadi prajurit Jepang dan boleh dikirim ke luar Indonesia. Jadi tugas PETA adalah semata-mata untuk mempertahanakan daerahnya sendiri terhadap serbuan dari luar. Pada bulan oktober 1943 itu juga mulailah dilatih puluhan calon perwira Indonesia di Jawa Bo-Ei Gyugun Kanbu Reseitai (Korps Latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) di Bogor dan untuk Bintara di Cimahi. Dalam PETA terdapat tiga tingkatan pangkat bagi perwira yang sekaligus menunjukkan jabatan yang dipangku oleh seorang perwira yakni 大段長 Daidantjo untuk jabatan Komandan Batalyon, 中段長 Tjudantjo untuk jabatan komandan kompio dan 初段長 Sjodantjo untuk jabatan kmandan seksi atau peleton sedang untuk bintara hanya satu macam yaitu Budantjo dan untuk prajurit satu macam juga yaitu Gijuhai.
Korps latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air terdiri dari 5 Kesatuan bawahan sebesar kompi yaitu 3 tjutai (kompi) untuk para calon Sjodantjo (komandan peleton), sebuah tjutai untuk para calon Tjudantjo (komandan kompi) dan seubah tokubetsu tjutai (kompi istimewa) untuk para calon Daidantjo (Komandan Batalyon). KOmandan dari kelima tjutai itu adalah Kapten Jasijo Maruzuki, Letnan I Masami Rokukawa, Letnan I M. Janagawa, Letnan I Kiso Tsijia dan Saitji Ito. Latihan untuk pertama hanya berlangsung selama dua bulan. Dan pada tanggal 18 Januari 1944, Renseitai di Bogor diganti dengan Korps Pendidikan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (防衛義勇軍幹部教訓隊 Bo-El Gyugun Kanbu Kyokkutai) di bawah pimpinan Kapten Yanagawa. Sampai dengan tanggal 18 Januari 1945, Kyokutai telah berhasil mendidik tiga Angkatan perwira PETA.
Untuk calon Daidantjo diambil dari pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia dari berbagai kalangan yakni pemimpin pergerakan, ulama, guru dan tokoh masyarakat lainnya yang berpengaruh. Calon-calon Tjudantjo pada umumnya terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang lebih muda yang mempunyai pengalaman dan fisik sesuai untuk jabatan tersebut. esdang para Sjodantjo diambil dari kalangan pemuda-pemuda belia yang boleh dikatakan semuanya langsung datang dari bangku sekolah.
Pada akhir tahun 1943 dan awal 1944 mulailah diadakan pembentukan batalyon-batalyon (daidan-daidan) tentara PETA di seluruh Jawa dan Madura. Pada prinsipnya setiap kabupaten diberi satu Daidan sehingga setiap karesidenan mempunyai 2-5 Daidan. Supaya tidak membahayakan kedudukan Jepang, Daidan-daidan itu tidak ditempatkan di bawah satu Komando menurut susunan hierarki, melainkan lepas satu sama lain. Walaupun Daidan-daidan berada langsung di bawah 防衛隊長 Bo-Ei Taitjo (Komandan Pertahanan) Balatentara Jepang setempat, tetapi hubungan antara Daidan yang satu dengan yang lain meskipun termasuk satu karesidenan organisatoris/garis komando terpisah dan hubungan antar manusia dari Daidan dapat dicegah.
Para Daidantjo terutama diambil dari kalangan pemuka pergerakan dan keagamaan dan mereka tidak perlu mendapat latihan kemiliteran secara mendalam karena tugasnya hanya sebagai pemimpin. Pada tanggal 6 Desember 1943 dilakukan upacara pelantikan Daidantjo angkatan pertama disertai p enyerahan ijazah dan pedang oleh Gunseikan di lapangan Ikada Jakarta, sedangkan para Sjodantjo masih harus melanjutkan latihan sebulan lagi. Merka mengikuti latihan kemiliteran yang lebih lama dan lebih teliti, sebab merekalah sebenarnya merupakan tulang punggung PETA dalam arti militer. Rupa-rupanya kebijakan Jepang ini dalam rangka persiapan menyambut serbuan Sekutu dengan perlawanan rakyat umum dan perang gerilya. Dalam perang gerilya memang keaktifan akan lebih banyak terletak pada Komandan-komandan bawahan, maka tepatlah apabila titik berat latihan-latihan diadakan untuk Komandan-komandan Peleton (Sjodantjo)
Setalah selesai menjalankan latihan tersebut, mereha harus semua kembali ke daerah asalnya dan melatih prajurit-prajurit yang diambil dan disusun dari daerah itu juga. Dengan sistem pembentukan tentara seperti ini dengan cepat sekali Jepang memperoleh satuan-satuan batalyon yang dapat dimajukan ke medan pertempuran, walaupun pada hakekatnya dalam permulaan hanya sebagai kesatuan senjata bantuan tetapi adakalanya aktif dalam pertempuran. Bagi bansa Indonesia, pembentukan PETA adalah bersifat positif dan konstruktif dan sangat menguntungkan sebab pimpinan dipegang langsung oleh perwira-perwira Indonesia sendiri. Tidak ada perwira Jepang yang langsung memberi perintah baik kepada para perwira dan bintara maupun kepada prajurit PETA. Hanya saja kepada setiap Daidan diberi satu team perwira dan bintara Jepang yang bertindak sebagai pengawas. Orang-orang tersebut bertindak sebagai perwira pelatih (Sjidekan) dan Bintara Pelatih (Sjido-Kansjikan). Daidan-Daidan meskipun dalam satu karesidenan tetap idi lain pihak antara Daidan ada sesuatu hubungan nyata dan hal inilah yang kemudian menjelma salam suatu kekompakan, baik sebagai perlakuan Jepang maupun sebagai rasa persaudaraan dan sebangsa, senasib dan sepenanggungan yang nantinya membawa efek psikologis pada apa yang dinamakan pemberontakan PETA di Blitar.
Dalam pembentukan PETA tampak peranan "Empat Serangkai" yang terdiri dari tokoh-tokoh Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro dan Kyai Hadji Mansur. Persiapan-persiapanya dilakukan perlahan-lahan dan tidak meliputi seluruh Indonesia karena wilayah Indonesia pada waktu pendudukan Balatentaara Jepang dibagi atas kekuasaan-kekuasaan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. PETA yang dikenal di Jawa, Madura dan Bali, rupa-rupanya konsepsi khas tentara ke 16 yang menguasai Jawa. Wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Kaigun tidak dibentuk PETA atau barisan yang semacam itu.
Pengumuman tentang pembentukan Heiho di Sumatera hampir bersamaan dengan di Jawa, yaitu pada bulan Mei 1943. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan bahwa kini tibalah kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia turut serta menyumbangkan tenaganya untuk membela Asia Timur Raya terhadap penjajah. Syarat-syarat penerimaan adalah pemuda yang sudah tamat Sekolah Rendah dan berumur 18-30 tahun, sedang ujian penerimaan hanyalah kesehatan badan.
Pada mulanya pemerintah pendudukan Jepang di Sumatera menganjurkan agar pemuda-pemuda memasuki Heiho. Walaupun anjuran tadi dituruti, tetapi pelaksanaannya kurang lancar karena Heiho ternyata tak berapa berbeda dengan romusya dan hanya menguntungkan Jepang. Oleh sebab itu para pemimpin menganjurkan kepada Jepang, supaya dibentuk tentara rakyat yang langsung dipimpin, dan disusun sendiri oleh rakyat. Usul ini disambut dengan baik oleh Jepang, sehingga dengan demikian dekat pada awal tahun 1943 dibentuklah Gyugun. Sebagai pelatihnya tak berbeda dengan PETA di Jawa, yaitu opsir-opsir Jepang sendiri.
Mengingat bangunnya Gyugun atas kehendak pipinan-pimpinan rakyat sendiri maka badan penyelenggaraannya dibentuk sendiri oleh rakyat. Untuk maksud tersebut dibentuklah Badan Pengurus Gyugun (Gyugun Ko En Kai) yang dipimpin oleh Chatib Sulaiman. Di seluruh daerah diadakan penerangan tentang pembentukan Gyugun, dengan menonjolkan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu suatu ketentaraan untuk menuju kemerdekaan Nusa dan Bangsa dari tindakan bangsa barat. Di mana-mana latihan ketentaraan Gyugun diperhebat. Sebagai contoh untuk wilayah Sumatera Tengah saja ada kurang lebih 44.000 pemuda-pemuda yang mendaftarkan namanya untu ikut latihan Gyugun.
Latihan-latihan teknis ketentaraan diberikan oleh opsir-opsir Jepang, sedang latihan semangat ketentaraan untuk perjuangan nasional dilakukan oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia sendiri dengan kedok anti Barat dan membantu usaha perang Jepang. Pusat pendidikan untu Gyugun dipusatkan di Prapat, Kabanjahe, Pematang Siantar, Padang dan lain-lain. Bentuk dari Gyugun merupakan peralihan dari antara PETA dan Heiho, susunan mirip PETA tetapi pangkat-pangkat seperti Heiho. Dengan semakin meruncingnya peperangan dan tanda-tanda kekalahan Jepang sudah kelihatan dan terasa, maka penyeenggaraan latihan semakin teliti dan diperhebat, sehingga Gyugun mempunyai "Korps Perwira" sendiri yang memimpin pasukan-pasukan Gyugun.
Di Sumatera berhubung adanya pembatasan penerimaan anggota Gyugun maka supaya seluruh pemuda mendapat latihan ketentaraan, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia menganjurkan didirikannya badan-badan lain, sehingga pemuda-pemuda mendapat kesempatan pula berlatih menurut disiplin ketentaraan. Demikianlah berdiri Zi Kei Dan dan Bo Go Dan di kampung-kampung masing-masing. Kecuali itu diadakan pula pergerakan pemuda angkatan baru bernama Seinendan. Semua pengikut organisasi-organisasi mendapat latihan ketentaraan dan berbagai pelatihnya umumnya terdiri dari opsir-opsir Gyugun. Pusat latihan Seinendan untuk Sumatera Tengah di Pelabuhan di lapangan perguruan INS Kayu Tanam.
Seinan dan Keibodan tidak hanya terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga di lain pulau di Indonesia, bahkan di daerah yang dikuasai oleh Kaigun. Di Sulawesi misalnya, barisan Seinendan bergiliran dipanggil untuk dipekerjakan sebagai Romusja, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Tengah setelah Angkatan Darat Jepang mulai turut m asuk ke sana pada pertengahan tahun 1944. Benteng-benteng pertahanan dibangun di atas punggung pegunungan sekitar Gunung Bambapuang di Enrekang (Sulawesi Tengah) dan lain-lain tempat semua dikerjakan oleh barisan Seinendan dari daerah Duri dan Toraja. Di daerah yang dikuasai Kaigun, Seinendan sampai dipekerjakan sebagai Romusya karena kemungkinan Jepang di sini tidak mengerahkan barisan seperti di daerah yang dikuasai oleh Ryugun yaitu di Jawa dan Sumatera. Keijakan ini dilakukan mengingat kepadatan penduduk di daerah itu lebih tipis jika dibandingkan dengan di Jawa dan Sumatera.
Di samping itu selama masa pendudukannya di Indonesia Jepang masih memperhatikan bidang-bidang lain yang penting sebagai penunjang perang, karena memenangkan perang bagi Jepang merupakan soal yang paling penting di atas soal-soal lain. Mengingat Indonesia merupakan kepulauan, maka segala daya upaya tersebut tak mungkin akan berhasil tanpa memperhitungkan aspek maritim. Walaupun hal tersebut mempunyai tujuan pokok untuk kepentingan Jepang tetapi bagi Bangsa Indonesia mempunyai arti yang penting dalam rangka perjuangan kemerdekaan Bangsa. Untu kepentingan pengangkutan bahan-bahan mentah, tenaga tenaga manusia perlengkapan perang dan pasukan dari Indonesia ke front depan ataupun ke daerah lain Pemerintah pendudukan Jepang membutuhkan Armada Angkutan Laut yang cukup besar dalam waktu secepat mungkin.