Undang-Undang Pemberian Kuasa
Latar belakang politik

Pada pemilihan umum federal Jerman November 1932, Partai Nazi yang dikepalai oleh Adolf Hitler memperoleh 33,1% suara. Ini merupakan sebuah penurunan bila dibandingkan dengan 36,8% suara yang diperoleh Hitler dalam pemilihan umum Presiden Jerman April 1932 dan 37,3% suara yang diperoleh Partai Nazi dalam pemilihan umum legislatif Juli 1932. Pada saat itu, Hitler sudah menginginkan pengesahan sebuah undang-undang pemberian kuasa. Bagi Hitler, undang-undang pemberian kuasa ini penting untuk memuluskan jalannya menuju tampuk kekuasaan tanpa perlu bergantung kepada persetujuan Reichstag dan tanpa perlu mengandalkan maklumat kedaruratan Presiden Reich.
Setelah menerima jabatan sebagai Kanselir Jerman pada 30 Januari 1933, Hitler menuntut penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang kemudian diikuti dengan pengesahan sebuah undang-undang pemberian kuasa. Pada saat itu, Partai Nazi hanya memegang dua kursi menteri di pemerintahan (Wilhelm Frick sebagai Menteri Dalam Negeri dan Hermann Göring sebagai Menteri Tanpa Portfolio). Pada 1 Februari 1933, Presiden Republik Weimar Paul von Hindenburg menandatangani maklumat pembubaran Reichstag dan menetapkan tanggal pemilu selanjutnya, yaitu 5 Maret.
Proses kampanye berlangsung di tengah intimidasi. Dengan memanfaatkan wewenang-wewenang yang baru saja diperoleh sebagai Kanselir, Hitler menghentikan penerbitan surat kabar yang mengkritik pemerintah, sementara aparat di beberapa daerah melarang pertemuan publik. Anggota Sturmabteilung (SA) mengganggu pertemuan lawan-lawan politik Nazi dan menghajar lawan-lawannya. "Brutalisasi" kampanye pemilu ini dimungkinkan oleh Maklumat Presiden Reich untuk Perlindungan Rakyat Jerman tanggal 4 Februari 1933, yang memberikan kuasa kepada pemerintah untuk melarang pertemuan dan terbitan. Wewenang ini dimanfaatkan oleh Hitler untuk membungkam Partai Komunis Jerman, Partai Demokrat Sosial Jerman, dan anggota Partai Tengah. Brutalisasi ini juga dimungkinkan oleh keputusan Hermann Göring selaku Menteri Dalam Negeri Prusia untuk merekrut 50.000 anggota SA, Schutzstaffel (SS), dan Stahlhelm sebagai tenaga bantu polisi, sehingga memastikan bahwa tindakan Nazi akan kebal hukum. Kampanye propaganda besar-besaran, yang didukung oleh suntikan dana yang besar dari sektor industri, juga dilancarkan oleh Joseph Goebbels. Salah satu titik puncak dari kampanye propaganda ini adalah pidato Hitler di Berliner Sportpalast tanggal 10 Februari 1933 di hadapan kerumunan yang antusias. Pidato ini disiarkan di seluruh Jerman lewat radio.
Setelah peristiwa kebakaran Reichstag pada malam tanggal 27 hingga 28 Februari 1933, kelompok Nazi menyebarkan kebohongan bahwa dalang kebakaran tersebut adalah kelompok komunis. Hitler berhasil memperoleh persetujuan dari anggota pemerintah untuk mengajukan sebuah maklumat kedaruratan kepada Presiden Hindenburg. Hindenburg lalu menandatangani maklumat ini pada tanggal 28 Februari 1933. Sesuai dengan ketentuan alinea kedua Pasal 48 Undang-Undang Dasar Weimar, Maklumat Kebakaran Reichstag (Reichstagsbrandverordnung) memungkinkan pembatasan hak-hak individu, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat.
Sejarawan Richard J. Evans menjelaskan bahwa "[p]enerbitan maklumat kebakaran Reichstag diiringi dengan lonjakan propaganda" yang menunjukkan kemujarabannya. Di seluruh Jerman, SA melancarkan apa yang disebut Evans sebagai "teror berdarah dari gerombolan yang mengamuk". Kantor-kantor Partai Komunis dijarah dan ribuan anggotanya ditangkap. Secara umum, kelompok Nazi menerapkan "sebuah rancangan yang memadukan intimidasi, penindasan, dan propaganda".
Partai Nazi pada akhirnya memperoleh 43,9% suara dalam pemilihan legislatif Maret 1933, sementara Partai Demokrat Sosial mendapatkan 18,3%, Partai Komunis (KPD) 12,3%, Partai Tengah 11,2%, dan Partai Rakyat Nasional Jerman 8%. Berdasarkan hasil tersebut, Partai Nazi mendapatkan 288 kursi di Reichstag. Partai Rakyat Nasional Jerman, yang bekerja sama dengan Partai Nazi, memperoleh 52 kursi, sehingga koalisi di antara keduanya menguasai 340 dari 647 kursi di Reichstag. Sementara itu, Partai Demokrat Sosial memperoleh 120 kursi dan Partai Komunis 81 kursi. Partai-partai lainnya yang berhaluan tengah dan kanan konservatif memperoleh 106 kursi, dengan 74 di antaranya merupakan kursi untuk Partai Tengah. Menurut pengamatan sejarawan William L. Shirer, jumlah kursi yang diperoleh koalisi Partai Nazi dan Partai Rakyat Nasional Jerman "mungkin cukup untuk menjalankan urusan sehari-hari pemerintahan, tetapi jauh dari 2/3 mayoritas yang diperlukan Hitler untuk melancarkan sebuah rencana yang baru dan berani untuk mendirikan kediktatorannya dengan persetujuan dari Parlemen."
Pembukaan sidang parlemen baru diselenggarakan di Gereja Garnisun di Kota Potsdam pada 21 Maret 1933; gereja tersebut merupakan situs yang menjadi simbol Monarki Prusia. Tanggal 21 Maret sendiri merupakan perayaan sidang pertama Reichstag setelah penyatuan Jerman dan pendirian Kekaisaran Jerman oleh Otto von Bismarck. Di hadapan Hindenburg, Hitler menyampaikan sebuah pidato yang terkesan moderat. Menurut sejarawan Ian Kershaw, "pencapaian teatrikal yang megah ini (...) menjadi sebuah langkah penting dalam membentuk martabat Hitler sebagai seorang pemimpin nasional." Ia juga mengamati, "Bagi sebagian besar warga, euforia nasional selama berminggu-minggu setelah pemilu Maret (...) sama sekali tidak dihantui oleh kekhawatiran mengenai rentetan penindasan dan teror yang diarahkan kepada mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari "komunitas rakyat" yang baru.".