KB Bank
Sejarah > Dari masalah ke masalah > Akuisisi KB Kookmin

Belum juga rencana PUT V dimulai, di awal pandemi COVID-19, yaitu pada pertengahan 2020 musibah besar menimpa bank ini. Pada 2 Juni 2020, Bukopin di sejumlah cabang dan ATM-nya mengumumkan pembatasan penarikan uang menjadi hanya Rp 10 juta. Pengumuman tersebut mengakibatkan nasabah panik dan bank ini ditimpa penarikan dana besar-besaran (rush) sepanjang bulan tersebut. Tercatat, dari akhir 2019 hingga Mei 2020, sebanyak Rp 15,31 triliun telah ditarik nasabah dari bank ini, dan dari Juni hingga November 2020 sekitar Rp 1,6 triliun juga keluar dengan cara yang sama. Akibat gonjang-ganjing tersebut, pada tahun 2020 Bukopin mencatatkan kerugian Rp 3,25 triliun, naik tajam dari Rp 216 miliar pada 2019.
Peristiwa genting tersebut terjadi sebagai akibat masih buntunya perundingan antara Bosowa dan Kookmin tentang siapa yang akan menjadi pengendali bank pasca-PUT. Demi menyelamatkan bank ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan menugaskan Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan technical assistance kepada Bukopin sejak 11 Juni 2020. OJK pada 30 Juli 2020 juga memberikan hak kepada Kookmin sebagai pemegang saham pengendali, setelah melalui PUT V yang menggunakan mekanisme penawaran tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, dimana saham Kookmin naik menjadi 33,9%. Kemudian, dalam private placement di tanggal 2 September 2020, saham KB Kookmin Bank naik menjadi 67%. Demi memuluskan masuknya bank Korsel tersebut, OJK memberikan kelonggaran kepada KB Kookmin dengan tidak perlu mengikuti pembatasan saham bank asing sebanyak 40% dan adanya kewajiban tender offer pasca-akuisisi. Bosowa pun terdepak sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali akibat aksi korporasi tersebut.
Jatuhnya Bukopin ke tangan bank asing tersebut sebenarnya bukan tanpa kontroversi. Menurut sejumlah politisi, karena sempat memiliki saham minoritas di bank ini, pemerintah seharusnya ikut membantu permodalan Bukopin mengingat sejarahnya sebagai bank koperasi dan UMKM. Usulan juga datang dari pihak perkoperasian yang meminta agar mereka dibolehkan memegang saham bank ini kembali. Menurut majalah Infobank, Bosowa sebenarnya sangat mengharapkan bantuan pemerintah, di tengah keengganan mereka menambah modal. Isu rush pun diembuskan demi memuluskan rencana tersebut. Apalagi, pemerintah tidak memedulikan hal itu, bahkan membiarkan sahamnya terdilusi menjadi 3,18%. Diketahui sebenarnya OJK sempat merencanakan bank-bank BUMN untuk menjadi penyelamat Bukopin. Ada juga kabar bahwa Kementerian BUMN maupun Bank Negara Indonesia berminat ikut dalam penyelamatan bank ini. Sayangnya, usulan tersebut tidak direspon positif karena bank-bank tersebut lebih mementingkan ketahanan kondisinya di era pandemi.
Konflik juga terjadi antara OJK dan Bosowa. Bosowa mempermasalahkan skema yang membuat Bukopin bisa dikuasai Kookmin, dan tidak memberi jalan bagi tim asistensi dari BRI yang berakibat mereka diberi hukuman oleh OJK untuk melepas seluruh sahamnya. Dalam putusan OJK per tanggal 24 Agustus 2020 Bosowa diputuskan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham bank. Bosowa sempat menggugat OJK ke PTUN, yang meminta putusan OJK tersebut dicabut. Pihak kepolisian juga sempat menetapkan Sadikin Aksa sebagai tersangka tindak pidana keuangan karena dugaan tindakannya menghalang-halangi perintah OJK. Setelah kedua pihak masing-masing sempat menang dalam gugatan awal dan banding di bulan Januari dan Juni 2021, akhirnya pada 10 Agustus 2021 gugatan tersebut dihentikan. Rupanya, pada Juni 2021, Bosowa dan Kookmin menyepakati kesepahaman bahwa grup tersebut menerima Kookmin sebagai pengendali utama Bukopin. Setelah itu, pada akhir 2021, Bosowa melepas mayoritas sahamnya yang tersisa di bank ini.