Krisis Kosovo Utara 2022–2023
Reaksi

Pada awal Agustus, Edi Rama, perdana menteri Albania, mengomentari ketegangan yang terjadi pada 31 Juli dan menyatakan bahwa Kosovo harus bergabung dengan zona ekonomi dan politik Balkan Terbuka untuk menghindari potensi perang; hal ini kemudian disuarakan oleh Hill. Maria Zakharova, juru bicara kementerian luar negeri Rusia, menuduh orang Albania Kosovo meningkatkan konflik, sementara Dmitry Peskov, sekretaris pers Kremlin, menyatakan bahwa Rusia menuntut agar "semua hak orang Serbia dihormati". Kemudian di bulan Desember, Peskov mengatakan bahwa "Rusia mendukung Beograd dalam tindakan yang diambil". Richard Grenell, utusan khusus presiden untuk Negosiasi Perdamaian Serbia dan Kosovo di bawah pemerintahan Donald Trump, menyatakan bahwa dia kecewa dengan kemajuan negosiasi.
Setelah bocornya kesepakatan yang diusulkan pada akhir September 2022, Dušan Janjić dari Forum Hubungan Etnis Beograd menyatakan bahwa kesepakatan tersebut adalah tentang "menempatkan dialog secara eksklusif pada tingkat politik", sedangkan Bodo Weber, seorang jurnalis dan analis politik, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut "mungkin mengubah alur dialog" namun ia juga menilai bahwa "Kosovo dan Serbia masih jauh dari kesepakatan akhir". Milorad Dodik, presiden Republika Srpska, menyatakan bahwa Republika Srpska, entitas Bosnia dan Herzegovina, "siap membantu rakyat Serbia di Kosovo, bahkan di luar kemampuannya". Weber menggambarkan pengunduran diri massal warga Serbia Kosovo dari institusi Kosovo sebagai "krisis sebagai konsekuensi dari tidak adanya negosiasi secara de facto". Konrad Clewing, seorang ahli dari Leibniz Institute for Eastern and Southeastern European Research, menyatakan bahwa pengunduran diri massal dapat menimbulkan "konsekuensi besar".
Setelah pengumuman bahwa Serbia akan mempertimbangkan pengerahan 1.000 pasukan militer Serbia ke Kosovo, Deutsche Welle menyatakan bahwa permintaan pengerahan dimungkinkan menurut Resolusi 1244, meskipun pengamat mencatat bahwa pengerahan itu "sia-sia karena akan mengarah pada konfrontasi langsung dengan unit polisi dan militer internasional yang ditempatkan di Kosovo". Radio Free Europe menyatakan bahwa menurut Resolusi 1244, personel Serbia dapat kembali dan menjalankan fungsi tertentu di Kosovo, meskipun fungsi tersebut hanya mencakup hubungan dengan misi sipil internasional dan kehadiran keamanan internasional, membersihkan ladang ranjau, mempertahankan kehadiran di situs warisan budaya Serbia, dan di perlintasan perbatasan utama. Analis juga menyatakan bahwa permintaan tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Boris Tadić, mantan presiden Serbia, mengkritik pemerintah Serbia dan menyatakan bahwa Petković dan Brnabić "menyesatkan publik", sedangkan Momir Stojanović, mantan kepala Badan Keamanan Militer, mengatakan bahwa kembalinya pasukan Serbia ke Kosovo "tidak mungkin". Rama menggambarkannya sebagai "gerakan surreal". Janjić menyatakan bahwa "tidak ilegal mempertimbangkan untuk melakukan ini" tetapi "hal tersebut tidak diinginkan", sementara Ivo Viskovic, seorang diplomat dan mantan profesor di Fakultas Ilmu Politik di Universitas Beograd, menyatakan bahwa "sekarang adalah waktu ketika diplomasi harus bekerja". Selain itu, Amerika Serikat dan Peter Stano, juru bicara Uni Eropa, meminta deeskalasi.
Pangkalan Tentara Serbia yang terletak di dekat perbatasan Kosovo