Kerja sama tertingkatkan
Prosedur

Ketentuan yang mengatur mekanisme kerja sama tertingkatkan diuraikan secara umum oleh Perjanjian Uni Eropa (Pasal 20), kemudian diperinci dalam ketentuan Judul III Bagian VI Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa (Pasal 326-334). Aturan prosedural ini dapat dibagi dalam tiga tahap:
Permulaan/Inisiasi dan Otorisasi
Minimal sembilan negara anggota memprakarsai kerja sama tertingkatkan melalui permintaan resmi kepada Komisi yang akan menetapkan ruang lingkup dan tujuan kerja sama yang diusulkan
Komisi akan mengevaluasi permintaan negara-negara anggota, kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Dewan agar disahkan. Komisi tidak berkewajiban menindaklanjuti permintaan dari negara-negara anggota. Jika Komisi tidak menyerahkan usulan kepada Dewan, maka ada pemberitahuan kepada negara-negara anggota beserta alasan-alasannya.
Parlemen menyetujui kerja sama tertingkatkan, sesuai format yang diusulkan oleh Komisi
Dewan akan memberikan wewenangnya untuk melanjutkan kerja sama tertingkatkan dengan keputusan formal yang diadopsi melalui prosedur pengambilan keputusan biasa (melalui qualified majority voting). Keputusan otorisasi harus memuat persyaratan partisipasi dalam kerja sama tertingkatkan
Karena sifat hukumnya, keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama tertingkatkan bisa menjadi subyek peninjauan hukum di hadapan Mahkamah Eropa (ECJ)
Implementasi
Negara-negara anggota yang ikut ambil bagian dalam kerja sama dapat memanfaatkan lembaga-lembaga UE. Selain itu, negara-negara anggota yang ikut serta dalam prosedur kerja sama tidak harus menanggung biaya administrasi tambahan untuk penggunaan lembaga-lembaga tersebut.
Dalam kerja Dewan, aturan istimewa berlaku dimana semua anggota Dewan dapat berpartisipasi dalam musyawarah, tetapi hanya anggota Dewan yang mewakili negara-negara yang berpartisipasi dalam kerja sama yang ambil bagian dalam pemungutan suara. Dengan demikian, suara bulat harus berdasarkan suara dari perwakilan negara anggota yang berpartisipasi saja dan qualified majority juga harus dilakukan sesuai dengan itu.
Dalam kerja Dewan, negara-negara anggota yang merupakan pihak-pihak dalam kerja sama dapat menggunakan "klausa pelintas" (passerelle clause ) yang memodifikasi aturan pemungutan suara internal atau prosedur pembuatan undang-undang yang harus diikuti oleh Dewan. Dimana:
dewan dapat mengambil keputusan dengan qualified majority
Meski ketentuan Perjanjian mengenai kerja sama tertingkatkan menetapkan Dewan harus mengadopsi undang-undang melalui prosedur legislatif khusus, Dewan dengan suara bulat dapat mengadopsi keputusan melalui prosedur legislatif biasa. Dalam hal ini, Dewan akan bertindak setelah berkonsultasi dengan Parlemen UE
Penambahan negara-negara baru
Negara anggota yang ingin berpartisipasi dalam kerja sama tertingkatkan harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan dan Komisi
Dalam waktu empat bulan sejak pemberitahuan, Komisi mengevaluasi permintaan negara anggota, dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan dalam keputusannya. Pada akhir penilaian, Komisi dapat:
Menyetujui keikutsertaan negara anggota yang bersangkutan. Syarat-syarat partisipasi harus dipenuhi dan menerapkan langkah-langkah transisi yang diperlukan
Menganggap bahwa syarat partisipasi belum terpenuhi. Dalam hal ini, harus mengikuti pengaturan yang diadopsi untuk memenuhi persyaratan tersebut dan harus menetapkan tenggat waktu untuk memeriksa kembali. Jika saat pemeriksaan kembali syarat-syarat masih belum dipenuhi, maka negara anggota yang bersangkutan dapat merujuk masalah tersebut ke Dewan, yang akan memutuskan melalui pemungutan suara dari negara-negara yang merupakan pihak di dalam kerja sama. Dewan juga dapat mengadopsi langkah-langkah transisi yang diusulkan oleh Komisi
Dalam konteks kerja sama tertingkatkan, negara-negara peserta diperbolehkan untuk mengadopsi semua undang-undang legislatif dan non-legislatif yang diizinkan oleh hukum UE (misalnya regulasi dan direktif). Legislasi yang diadopsi berdasarkan prinsip kerja sama tertingkatkan hanya mengikat bagi negara anggota yang berpartisipasi. Untuk bidang pertahanan, prosedur khusus berlaku. Negara anggota yang bersedia dan dengan kapasitas yang memadai dapat membentuk Kerjasama Struktural Permanen. Pada bulan Juni 2017, Dewan Eropa menyetujui perlunya meluncurkan Kerjasama Struktural Permanen yang inklusif. Pada 11 Desember, 25 negara anggota secara resmi meluncurkan Kerjasama Struktural Permanen dengan satu set pertama dari 17 proyek pertahanan kolaboratif.