Pejuang Kemerdekaan Ekonomi
Sejarah > Masa kini

Pada tanggal 6 Agustus 2015, EFF mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan kasus Mahkamah Konstitusi atas kampanye "#PayBackTheMoney" melawan Presiden Jacob Zuma. Kasus ini disidangkan pada 9 Februari 2016. Putusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Mogoeng Mogoeng menyatakan bahwa Presiden saat itu telah melanggar Konstitusi Afrika Selatan, bersama dengan Ketua Majelis Nasional Baleka Mbete. Presiden diberi waktu 60 hari untuk memenuhi persyaratan Pelindung Umum Thuli Madonsela.
Pada tanggal 27 Februari 2018, EFF mengajukan usulan ke Majelis Nasional untuk mengamandemen Konstitusi sehingga memungkinkan pengambilalihan tanah tanpa kompensasi. Mosi tersebut, yang diajukan oleh pemimpin EFF Julius Malema, disetujui dengan 241 suara mendukung dan 83 suara menentang. Satu-satunya partai yang tidak mendukung mosi tersebut adalah Aliansi Demokrat (DA), Freedom Front Plus, Kongres Rakyat dan ACDP. Pengambilalihan lahan merupakan salah satu dari tujuh pilar utama EFF.
Pada tahun 2018, sayap pelajar partai Komando Mahasiswa EFF (EFFSC) menang di beberapa pemilihan dewan mahasiswa, terutama di Universitas Teknologi Durban, Universitas Zululand dan Universitas Teknologi Mangosuthu dimana mereka berhasil mengalahkan Kongres Siswa Afrika Selatan yang terafiliasi dengan Kongres Nasional Afrika (ANC). Mereka juga menang di Cape Town, kampus District Six, Mowbray dan Bellville Cape Peninsula University of Technology (CPUT) dengan kemenangan telak. Mereka juga menang di Universitas Cape Town. Presiden EFFSC Peter Keetse mengatakan kemenangan ini merupakan peringatan atas apa yang akan terjadi pada pemilihan umum nasional tahun 2019. Ia mengatakan generasi muda adalah pemberi pengaruh di masa depan: "ini merupakan indikasi mengenai apa yang harus terjadi selanjutnya".
Pada bulan Maret 2023, partai tersebut berusaha mengadakan penutupan nasional sebagai protes atas pengurangan muatan dan menyerukan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa untuk mundur. Penutupan tersebut secara luas dilaporkan tidak efektif dan melibatkan sejumlah berita palsu yang disebarkan oleh pendukung partai.
Selepas pemilihan umum 2024, ANC dibawah pimpinan Presiden Cyril Ramaphosa membuka pembicaraan koalisi dengan EFF dan Aliansi Demokrat dalam upaya membentuk pemerintahan persatuan nasional. Aliansi Demokrat menyatakan bahwa bergabungnya EFF ke dalam koalisi ANC akan menghasilkan 'koalisi kiamat' yang akan membuat kondisi negara menjadi seperti yang dirasakan Zimbabwe atau Venezuela, sementara wakil presiden EFF Floyd Shivambu menolak usulan untuk berkoalisi dengan DA dan Freedom Front Plus karena EFF tidak menginginkan pemerintahan dengan kepentingan kolonial ras putih. Pada akhirnya, ANC memilih untuk berkoalisi dengan DA dan EFF dikecualikan dari pembentukan pemerintahan baru.
Sebagai reaksi dari pembentukan pemerintahan tersebut, EFF membentuk koalisi Kaukus Progresif dengan beberapa partai seperti Al Jama-ah, Gerakan Transformasi Afrika, dan beberapa partai kecil lainnya dalam upaya merayu ANC untuk membentuk koalisi yang lebih progresif dan menjauhi dari kepentingan imperialisme ras putih. Koalisi tersebut kemudian diperkuat oleh partai uMkhonto we Sizwe pimpinan Jacob Zuma yang menyebut pemerintahan persatuan nasional bentukan ANC sebagai aliansi haram pimpinan orang putih.