Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Sejarah nomenklatur > Unit Eselon 1

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I.
| Nama Kementerian/ Lembaga | Dasar hukum | Unit eselon I> Unsur pembantu pimpinan | Unit eselon I> Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal) | Unit eselon I> Unsur pengawas | Unit eselon I> Unsur pendukung (Badan) | Unit eselon I> Staf ahli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departemen Dalam Negeri | Keppres 109/2001 | Sekretariat Jenderal |  Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa  Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan | Inspektorat Jenderal |  Badan Penelitian dan Pengembangan  Badan Pendidikan dan Pelatihan; |  Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik  Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga  Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan  Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;  Staf Ahli Bidang Kewilayahan. |
| Kementerian Dalam Negeri | Perpres 11/2015 | Sekretariat Jenderal |  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;  Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Inspektorat Jenderal |  Badan Penelitian dan Pengembangan  Badan Pendidikan dan Pelatihan; |  Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa  Staf Ahli Bidang Pemerintahan  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga  Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan  Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. |
| Kementerian Dalam Negeri | Perpres 114/2021 | Sekretariat Jenderal |  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;  Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; | Inspektorat Jenderal |  Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; |  Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;  Staf Ahli Bidang Pemerintahan;  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;  Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan  Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. |
| Kementerian Dalam Negeri | Perpres 149/2024 | Sekretariat Jenderal |  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;  Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;  Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;  Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; | Inspektorat Jenderal |  Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; |  Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;  Staf Ahli Bidang Pemerintahan;  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar lembaga;  Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan  Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. |