Negara Yahudi dan Demokratis
Komentar oleh Pengadilan Tinggi Israel

Knesset Kelima Belas kembali mengamandemen "Hukum Dasar: Knesset", untuk menerapkan batasan tidak hanya pada daftar calon partai tetapi juga pada setiap individu, secara terpisah:
7A. Suatu daftar calon tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan Knesset, dan seseorang tidak boleh menjadi calon untuk pemilihan Knesset, jika tujuan atau tindakan dari daftar tersebut atau tindakan orang tersebut, secara tegas atau tersirat, mencakup salah satu dari sebagai berikut: (…) (1) penyangkalan terhadap eksistensi Negara Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis; (…)
—  Hukum Dasar: Knesset (1999)
Selama Pemilihan Knesset ke-16 , Komite Pemilihan Umum Pusat Israel mendiskualifikasi pencalonan Azmi Bishara dan Ahmad Tibi berdasarkan undang-undang ini. Petisi untuk mendiskualifikasi aktivis sayap kanan Baruch Marzel ditolak. Akibat penolakan ini, petisi diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk menentang ketiga putusan KPU Pusat. Oleh karena itu, klausul dalam Undang-Undang Dasar: Knesset, kini harus menjalani pemeriksaan yudisial secara menyeluruh oleh Pengadilan Tinggi,  dan pada akhirnya Pengadilan Tinggi telah membatalkan dua keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Komite Pemilihan Umum Pusat, dan menyetujui yang terakhir, oleh karena itu, ketiga kandidat diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Mengenai pengertian definisi "negara Yahudi dan demokratis" pada bagian undang-undang ini, Presiden Mahkamah Agung Israel saat itu, Aharon Barak , menulis bahwa penafsiran yang sempit harus diberikan kepadanya, karena membatasi hak dasar, berbeda dengan penafsiran lebih luas yang seharusnya diberikan pada undang-undang tentang Hak Asasi Manusia .
Mengenai penafsiran minimal mengenai "Negara Yahudi", Hakim Aharon Barak memutuskan bahwa:
Lalu, apa sajakah karakteristik 'inti' yang membentuk definisi minimum Negara Israel sebagai Negara Yahudi? Ciri-ciri ini berasal dari aspek Zionisme dan warisan. Inti dari hal ini adalah hak setiap orang Yahudi untuk berimigrasi ke Negara Israel, dimana orang Yahudi merupakan mayoritas; Bahasa Ibrani adalah bahasa resmi dan utama Negara dan sebagian besar perayaan dan simbolnya mencerminkan kebangkitan nasional Bangsa Yahudi; Warisan Bangsa Yahudi merupakan komponen utama warisan agama dan budayanya
Menurut Ketua Hakim Barak definisi minimal “Negara Demokrat” adalah:
Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pemilu yang bebas dan egaliter; pengakuan terhadap inti hak asasi manusia, di antaranya martabat dan kesetaraan, adanya pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan sistem peradilan yang independen
Karena itu:
Daftar calon atau calon tidak boleh ikut serta dalam pemilu jika pembatalan atau penolakan terhadap ciri-ciri tersebut merupakan hal yang sentral dan dominan di antara ambisi dan kegiatannya; dan mereka bertindak tegas untuk mewujudkan ambisi tersebut; dan asalkan semuanya dapat dibuktikan secara persuasif, jelas dan tegas dengan bukti-bukti yang ada
Ketua Hakim Barak mempertimbangkan apakah setiap daftar calon yang menolak keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis harus didiskualifikasi, atau harus diterapkan "standar Probabilistik", yang mana menurut standar ini, daftar calon hanya dapat didiskualifikasi jika ada peluang nyata bahwa mereka akan benar-benar berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya yang bertentangan dengan sifat Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Akhirnya, dia membiarkan pertanyaan itu terbuka untuk perdebatan yudisial di masa depan, dengan menyatakan bahwa "hal ini memerlukan peninjauan lebih lanjut".