Shinto
Sejarah > Zaman Meiji dan Kekaisaran Jepang

Artikel utama: Shinto negara
Breen dan Teeuwen mencirikan periode antara tahun 1868 dan 1915 pada zaman Meiji sebagai "tahun-tahun pembentukan" Shinto modern. Berbagai cendekiawan berpendapat bahwa Shinto pada dasarnya "diciptakan" pada zaman tersebut.
Fridell berpendapat bahwa para cendekiawan menyebut periode dari tahun 1868 hingga 1945 sebagai "periode Shinto Negara" karena "selama beberapa dekade ini, unsur-unsur Shinto sangat dipengaruhi dan dikontrol oleh negara secara terbuka dengan pemerintah Jepang yang secara sistematis menggunakan pemujaan di kuil sebagai kekuatan utama untuk memobilisasi loyalitas kekaisaran atas nama pembangunan bangsa modern." Namun, pemerintah telah memperlakukan kuil sebagai perpanjangan dari pemerintah sebelum Meiji; misalnya Reformasi Tenpō. Selain itu, menurut cendekiawan Jason Ānanda Josephson, penggambaran kuil-kuil sebagai penyusun "agama negara" atau "teokrasi" selama periode ini bersifat tidak akurat karena mereka tidak memiliki organisasi atau doktrin dan tidak tertarik melakukan konversi.
Restorasi Meiji pada tahun 1868 didorong oleh pembaruan etika Konfusianisme dan patriotisme kekaisaran di tengah kelas penguasa Jepang. Di antara para reformis ini, agama Buddha dipandang sebagai pengaruh yang telah merusak apa yang mereka bayangkan sebagai kemurnian dan keagungan asli Jepang. Mereka ingin menempatkan penekanan baru pada pemujaan kami sebagai bentuk ritual adat asli, suatu sikap yang juga didorong oleh kecemasan mengenai ekspansionisme Barat dan ketakutan bahwa Kekristenan akan berkembang di Jepang.
Pada tahun 1868, semua pendeta kuil ditempatkan di bawah otoritas Jingikan yang baru (Dewan Urusan Kami). Sebuah proyek pemisahan paksa pemujaan kami dari agama Buddha dilaksanakan dengan pelarangan biksu, dewa, bangunan, dan ritual Buddha dalam kuil kami. Citra Buddhis, kitab suci, dan peralatan ritual dibakar, ditutupi kotoran, atau dihancurkan. Pada tahun 1871, hierarki kuil yang baru dibuat, dengan kuil nasional dan kekaisaran berada di puncak. Kependataan secara turun-temurun dihapuskan dan sistem baru negara untuk mengangkat pendeta yang baru dibuat.
Pada tahun 1872, Jingikan ditutup dan diganti dengan Kyobusho (Kementerian Pendidikan). Kyobusho mengoordinasikan kampanye yang mana Kyodoshoku dikirim ke seluruh negeri untuk mempromosikan "ajaran agung" di Jepang. Ajaran ini mencakup penghormatan terhadap kami dan kepatuhan kepada kaisar. Kampanye ini dihentikan pada tahun 1884. Pada tahun 1906, ribuan kuil desa digabungkan sehingga sebagian besar komunitas kecil hanya memiliki satu kuil yang dapat mengadakan ritual untuk menghormati kaisar. Shinto secara efektif menjadi sistem peribadatan negara, kepercayaan yang dipromosikan dengan semangat yang meningkat menjelang Perang Dunia II.
Pada tahun 1882, pemerintah Meiji menetapkan tiga belas gerakan keagamaan yang bukan Buddha maupun Kristen sebagai bentuk "Sekte Shinto". Jumlah dan nama sekte yang ditetapkan secara formal ini bervariasi; sering kali mereka menggabungkan ide-ide dari tradisi Buddhisme, Kristen, Konfusianisme, Taois, dan esoterik Barat dengan Shinto. Pada zaman Meiji, banyak tradisi lokal telah melesap dan digantikan oleh praktik standar nasional yang didorong dari Tokyo.
Meskipun dukungan pemerintah terhadap kuil menurun, nasionalisme Jepang tetap terkait erat dengan legenda dari yayasan dan kaisar, seperti yang dikembangkan oleh para cendekiawan kokugaku. Pada tahun 1890, Reskrip Kekaisaran tentang Pendidikan dikeluarkan dan para pelajar diminta untuk mengucapkan sumpahnya untuk "menawarkan dirimu dengan berani kepada Negara" serta untuk melindungi keluarga Kekaisaran dalam ritual. Proses seperti itu terus berlanjut selama awal zaman Shōwa dan berakhir tiba-tiba pada Agustus 1945 ketika Jepang kalah perang di Pasifik. Pada 1 Januari 1946, Kaisar Shōwa mengeluarkan Ningen-sengen, dengan mengutip Sumpah dalam Lima Pasal dari Kaisar Meiji dan menyatakan bahwa ia bukan seorang akitsumikami (dewa dalam bentuk manusia).