Zimbabwe
Sejarah > Deklarasi kemerdekaan dan perang saudara (1965–1980)

Inggris menganggap deklarasi Rhodesia sebagai tindakan pemberontakan tetapi tidak membangun kembali kontrol dengan paksa. Pemerintah Inggris mengajukan petisi kepada PBB untuk sanksi terhadap Rhodesia sambil menunggu pembicaraan yang gagal dengan pemerintahan Smith pada tahun 1966 dan 1968. Pada bulan Desember 1966, PBB memenuhi petisi tersebut, memberlakukan embargo perdagangan wajib pertama pada negara otonom. Sanksi ini diperluas lagi pada tahun 1968.
Perang saudara terjadi ketika Persatuan Rakyat Afrika Zimbabwe (ZAPU) Joshua Nkomo dan Persatuan Nasional Afrika Zimbabwe (ZANU) pimpinan Robert Mugabe, didukung secara aktif oleh kekuatan komunis dan negara-negara tetangga Afrika, memulai operasi gerilya melawan pemerintah Rhodesia yang didominasi kulit putih. ZAPU didukung oleh Uni Soviet, Pakta Warsawa dan negara-negara terkait seperti Kuba, dan mengadopsi ideologi Marxis-Leninis; Sementara itu ZANU bersekutu dengan Maoisme dan blok yang dipimpin oleh Republik Rakyat Cina. Smith mendeklarasikan Rhodesia sebagai republik pada tahun 1970, mengikuti hasil referendum tahun sebelumnya, tetapi ini tidak diakui secara internasional. Sementara itu, konflik internal Rhodesia semakin intensif, yang akhirnya dipaksa untuk membuka negosiasi dengan komunis militan.
Pada bulan Maret 1978, Smith mencapai kesepakatan dengan tiga pemimpin Afrika, yang dipimpin oleh Uskup Abel Muzorewa, yang menawarkan untuk membiarkan populasi kulit putih dengan aman sebagai ganti pembentukan demokrasi biracial. Sebagai hasil dari Penyelesaian Internal, pemilihan diadakan pada bulan April 1979, diakhiri dengan Dewan Nasional Afrika Bersatu (UANC) memperoleh mayoritas kursi parlemen. Pada 1 Juni 1979, Muzorewa, kepala UANC, menjadi perdana menteri dan nama negara diubah menjadi Zimbabwe Rhodesia. Penyelesaian Internal menyerahkan kendali Pasukan Keamanan Rhodesian, layanan sipil, peradilan, dan sepertiga kursi parlemen kepada orang kulit putih. Pada 12 Juni, Senat Amerika Serikat memilih untuk mencabut sanksi ekonomi di bekas Rhodesia.
Setelah Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran kelima, yang diadakan di Lusaka, Zambia dari 1 hingga 7 Agustus 1979, pemerintah Inggris mengundang Muzorewa, Mugabe, dan Nkomo untuk berpartisipasi dalam konferensi konstitusional di Lancaster House. Tujuan konferensi ini adalah untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang ketentuan konstitusi kemerdekaan, dan menyediakan pemilihan yang diawasi di bawah otoritas Inggris yang memungkinkan Zimbabwe Rhodesia untuk melanjutkan ke kemerdekaan hukum. Dengan Lord Carrington, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, sebagai ketua, diskusi-diskusi ini dilakukan dari 10 September hingga 15 Desember 1979, menghasilkan total 47 sesi pleno. Pada tanggal 21 Desember 1979, delegasi dari setiap kepentingan utama yang diwakili mencapai Perjanjian Lancaster House, yang berhasil mengakhiri perang gerilya.
Pada tanggal 11 Desember 1979, Dewan Majelis Rhodesian memberikan suara bulat untuk menolak kembali ke status koloni Inggris (suara 'aye' termasuk Ian Smith). RUU tersebut kemudian disahkan oleh senat dan disetujui oleh presiden. Dengan kedatangan Christopher Soames, gubernur baru pada 12 Desember 1979, Inggris secara resmi mengambil alih Rhodesia Zimbabwe sebagai Koloni Rhodesia Selatan, meskipun pada 13 Desember Soames menyatakan bahwa selama mandatnya nama Rhodesia dan Zimbabwe Rhodesia akan terus digunakan. Inggris mencabut sanksi ekonomi pada 12 Desember dan PBB pada 16 Desember.
Selama pemilihan Februari 1980, Mugabe dan partai ZANU meraih kemenangan telak. Pangeran Charles, sebagai wakil Inggris, secara resmi memberikan kemerdekaan kepada negara baru Zimbabwe dalam sebuah upacara di Harare pada April 1980.