Amerika Serikat Raya
Greenland

Donald Trump juga kerap menyatakan keinginannya untuk mengambil Greenland dari Denmark jauh sejak masa jabatan pertamanya. Pada Desember 2024, Trump menyatakan proposal lebih lanjut bagi Amerika Serikat untuk membeli Greenland dari Denmark, dan menggambarkan kepemilikan dan kendali atas pulau tersebut sebagai “kebutuhan mutlak” untuk tujuan keamanan nasional. Hal ini didasarkan pada tawaran sebelumnya dari Trump untuk membeli Greenland pada masa jabatan pertamanya, yang ditolak oleh Pemerintah Denmark, sehingga menyebabkan Trump membatalkan kunjungannya ke Denmark pada bulan Agustus 2019. Pada 7 Januari 2025, putranya Donald Trump Jr. dan Charlie Kirk datang ke Nuuk, ibukota Greenland dan membagi-bagi topi MAGA kepada rakyat setempat. Pada konferensi pers keesokan harinya, Trump menolak mengesampingkan perintah kekuatan militer atau ekonomi untuk mengambil alih Greenland atau Terusan Panama. Namun, ia hanya akan melakukan penekanan ekonomi terhadap Kanada.
Pada tanggal 12 Januari, Wakil Presiden terpilih JD Vance berulang kali menyatakan bahwa pengendalian Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS dan mengatakan ada "kesepakatan yang harus dibuat di Greenland". Saat ditanya oleh Senator Mazie Hirono mengenai potensi pengunaan penekanan militer untuk menguasai Greenland secara paksa, calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth enggan memberikan keterangan lanjut dalam forum publik. Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa keinginan Trump untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark bukanlah "lelucon", mengutarakan niat Presiden Trump untuk menguasai Greenland demi "kepentingan bangsa" dan tidak mengesampingkan opsi militer jika diperlukan.
Pada tanggal 14 Januari, Nelk Boys yang berafiliasi dengan Trump juga mengunjungi Nuuk, membagikan uang dolar kepada penduduk setempat. Pada 16 Januari, para CEO perusahaan besar Denmark, Novo Nordisk, Vestas, dan Carlsberg, berkumpul untuk pertemuan krisis di Kementerian Luar Negeri untuk membahas situasi tersebut. Keesokan harinya, mantan kepala eksekutif Friis Arne Petersen di Kementerian Luar Negeri Denmark menggambarkan situasi tersebut sebagai "yang belum pernah terjadi sebelumnya", sementara Noa Redington, penasihat khusus mantan perdana menteri Helle Thorning-Schmidt, membandingkan tekanan internasional terhadap Denmark seperti yang terjadi pada kontroversi kartun Jyllands-Posten Muhammad tahun 2005. Komentator politik Henrik Qvortrup menyatakan pada tanggal 17 bahwa penyebutan Greenland selama pidato pengukuhan Trump pada tanggal 20 Januari akan mengkonfirmasi keseriusan Trump, menjadikan situasi ini sebagai salah satu krisis internasional terbesar di Denmark sejak Perang Dunia II.
Karena keinginan Trump untuk menganeksasi Greenland, Raja Frederik X dari Denmark secara simbolis mengantikan lambang negara Denmark sebagai isyarat bahwa Denmark berhasrat untuk mempertahankan kedaulatannya di Greenland. Perubahan ini dilakukan dengan menghapus lambang tiga mahkota yang sebelumnya melambangkan sejarah Denmark sebagai bagian dari Uni Kalmar yang juga merupakan simbol kebesaran Swedia dan memperbesar lambang beruang kutub (yang melambangkan Greenland) dan lambang domba (melambangkan Kepulauan Faroe).