Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN
Sejarah

KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan pada Februari 1976 di Bali, Indonesia. Pada KTT ini, ASEAN menyatakan komitmen untuk "mengembangkan hubungan yang bermanfaat" dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain di kawasan. Para pemimpin ASEAN menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. KTT ASEAN ke-2 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus 1977 merupakan kesempatan pertemuan puncak pertama antara Jepang dan ASEAN. Jepang menyatakan niatnya untuk mempromosikan kerja sama dengan ASEAN.
Pada KTT ASEAN ke-9 pada Oktober 2003 di Bali, Indonesia, para pemimpin negara-negara anggota menandatangani deklarasi yang dikenal sebagai Bali Concord II, di mana mereka sepakat untuk mengejar integrasi ekonomi yang lebih erat pada tahun 2020. Menurut deklarasi tersebut, "Masyarakat ASEAN" akan ditetapkan pada tiga pilar, "kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama sosial-budaya; untuk mewujudkan tujuan memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama yang tahan lama di kawasan ini." Rencana tersebut membayangkan wilayah dengan populasi 500 juta dan perdagangan tahunan sebesar US$720 miliar. Kawasan perdagangan bebas juga akan didirikan di wilayah tersebut pada tahun 2020. Para pemimpin ASEAN juga membahas pembentukan komunitas keamanan di samping komunitas ekonomi, meskipun tanpa aliansi militer formal.
Pada pertemuan yang sama, Tiongkok dan ASEAN juga sepakat untuk bekerja lebih cepat menuju perjanjian perdagangan timbal balik yang akan menciptakan pasar terpadat di dunia, dengan 1,7 miliar konsumen. Jepang juga menandatangani perjanjian yang berjanji untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dengan anggota ASEAN.
KTT ke-15 ASEAN diselenggarakan pada Oktober 2009 di Hua Hin dan Cha-am, Thailand. Pertemuan tersebut melibatkan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN bersama dengan mitra dialog mereka dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Kesibukan pertemuan di antara para pemimpin Asia pada hari terakhir meningkatkan kemungkinan untuk menempa pakta perdagangan bebas regional, yang kemungkinan akan diangkat pada KTT APEC 2009.
KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN diselenggarakan pada September 2016 di Vientiane, Laos. Tahun 2016 juga menandai dimulainya implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025. Selain dua KTT utama, KTT sampingan lainnya di bawah payung ASEAN juga diadakan. Ada sembilan KTT dengan Mitra Dialog ASEAN di bawah kerangka kerja sama ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three, dan KTT Asia Timur. Di bawah kerangka kerja sama sub-regional, KTT Mekong-Jepang diadakan. Kesempatan ini juga memberikan platform bagi para pemimpin ASEAN untuk bertemu dengan perwakilan-perwakilan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Youth, dan ASEAN Business Advisory Council. Tema utama yang dibahas pada KTT tersebut adalah mengenai komitmen lebih lanjut untuk implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 dan tiga Cetak Biru komunitas. Para Pemimpin ASEAN juga menandatangani Deklarasi ASEAN tentang Satu ASEAN, Satu Respons: ASEAN Menanggapi Bencana sebagai Satu di Kawasan dan Di Luar Kawasan.
Masalah Laut Cina Selatan juga menjadi topik teratas di antara agenda penting di KTT tersebut. Pada kesempatan tersebut, Filipina dan Jepang menyatakan keprihatinan serius atas klaim teritorial maritim Tiongkok dan pembangunan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyerukan penyelesaian damai perselisihan antara Tiongkok dan Filipina. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menegaskan kembali pada pertemuan itu bahwa perselisihan harus diselesaikan "dalam batas-batas hukum, mengacu pada putusan arbitrase di bawah kasus Filipina v. Tiongkok oleh Pengadilan Arbitrase Permanen pada Juli 2016. Rancangan pernyataan pertemuan itu termasuk kritik suam-suam kuku atas tindakan Tiongkok di Laut China Selatan. Namun, tidak ada pernyataan tentang posisi ASEAN terhadap putusan arbitrase. Tidak ada pernyataan multilateral yang dibuat dengan jelas untuk mencerminkan suara komunitas ASEAN secara keseluruhan tentang masalah Laut Cina Selatan. Tiongkok menegaskan kembali bahwa seharusnya tidak ada campur tangan dan masalah harus ditangani secara bilateral.