Pengakuan Internasional terhadap Transnistria
Negara yang tidak mengakui > Negara-negara anggota PBB

| Negara | Catatan |
| --- | --- |
 Albania: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Albania mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Belarus: Belarus secara resmi tidak mengakui kemerdekaan Transnistria. Secara de facto Belarus bekerja sama dan para pejabatnya memperlakukan Transnistria sebagai negara merdeka.
 Bosnia dan Herzegovina: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Bosnia dan Herzegovina mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Georgia: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Georgia mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Kroasia: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Kroasia mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Liechtenstein: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Liechtenstein mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Makedonia Utara: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No. 2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Makedonia Utara mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Moldova: Perdana Menteri Moldova Vlad Filat menginginkan keberadaan tentara Rusia diganti dengan suatu misi sipil internasional dan mengharapkan dukungan Eropa. Wakil Perdana Menteri, Victor Osipov mengatakan bahwa Moldova adalah suatu masalah Eropa. Ketika Uni Eropa meloloskan Perjanjian Lisboa dan menciptakan posisi baru Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, ia mengatakan, "Hasil dari upaya-upaya ini (untuk memiliki alat yang lebih berkuasa untuk kebijakan luar negeri yang efektif) akan menjadi sangat penting, bersama dengan menempatkan masalah Transnistria dalam agenda Uni Eropa dan institusi barunya. Tugas kita di sini adalah untuk menarik perhatian terhadap masalah Transnistria, justru agar mendapat perhatian lebih besar dalam agenda luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa. Kita akan selalu mencari solusi dengan cara-cara damai, tapi kita tidak akan pernah lupa bahwa kita sedang berbicara mengenai suatu konflik. Kita sedang bicara mengenai suatu pemerintahan di kota Tiraspol yang telah dan sedang mengembangkan kemampuan militer dan situasi sangat rapuh dapat memburuk dan menciptakan situasi berisiko di Timur Eropa. Ini berpengaruh terhadap Republik Moldova, Ukraina, Rusia, dan Rumania; karena Rumania tidak peduli terhadap perkembangannya, dan negara-negara lain di kawasan itu. Pengalaman-pengalaman dari konflik-konflik yang dipetieskan lainnya menunjukkan bahwa bukan ide yang baik menunggu hingga insiden besar terjadi."
 Montenegro: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Montenegro mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Norwegia: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Norwegia mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Rusia: Dalam sebuah kunjungan ke Kyiv, Presiden Dmitry Medvedev mengatakan bahwa ia mendukung "status khusus" untuk Transnistria dan mengakui peran tentara Rusia yang "penting dan menstabilkan".
 Serbia: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Serbia mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova." Pada November 2015 politisi-politisi Serbia berpartisipasi dalam sebuah konferensi di Tiraspol. Pada akhir konferensi, politisi-politisi tersebut mengadopsi sebuah resolusi, yang menyatakan bahwa "Transnistria dan Republik Serbia tertarik untuk memperluas kerja sama multiaspek mereka dengan Federasi Rusia, termasuk dalam bidang militer-politik."
 Turki: Bersama dengan negara-negara lain dalam Posisi Umum Dewan No.2009/139/CFSP tanggal 16 Februari 2009 Turki mendukung "pembaruan tindakan pembatasan terhadap kepemimpinan wilayah Transnistria di Republik Moldova."
 Ukraina: Pada Juni 1992, yang kemudian menjadi Presiden Ukraina Leonid Kravchuk mengatakan bahwa Ukraina akan menjamin kemerdekaan Transnistria jika terjadi penyatuan Moldova-Rumania. Lebih dari dua dekade berikutnya, Ukraina memiliki hubungan yang ambivalen dengan Transnistria. Presiden Ukraina saat ini Petro Poroshenko telah mengatakan bahwa Pridnestrovia bukan suatu negara berdaulat, tapi merupakan nama suatu wilayah di sepanjang perbatasan Ukraina–Moldova.