Albania
Sejarah

Artikel utama: Sejarah Albania
Para sarjana percaya penduduk Albania merupakan keturunan non-Slavia, kelompok suku non-Turki yang dikenal sebagai Illyria, yang datang di Balkan sekitar 2000 SM. Penduduk Albania modern tetap membedakan antara Gheg (suku utara) dan Tosk (suku selatan). Setelah jatuh di bawah otoritas Romawi pada 165 SM, Albania diawasi hampir secara berkelanjutan dari pergantian kekuasaan asing sampai pertengahan abad ke-20, dengan masa singkat pemerintahan sendiri.
Menyusul terpecahnya Kekaisaran Romawi pada 395, Kekaisaran Bizantium mulai menguasai daerah yang kini dikenal sebagai Albania. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantium Alexius I Comnenus membuat surat keterangan di mana dicatat pertama kalinya ada daerah atau tanah yang dikenal sebagai Albania dan penduduknya.
Kesultanan Utsmaniyah menguasai Albania antara 1385-1912. Selama masa ini, kebanyakan penduduk masuk Islam, dan penduduk Albania juga beremigrasi ke Italia, Yunani, Mesir dan Turki. Walau pengawasannya secara singkat terganggu oleh pergolakan 1443-1478, dipimpin oleh Gjergj Kastrioti Skenderbeg, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menegaskan kembali penguasaan mereka.
Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah tak dapat mengendalikan kontrolnya di sini. Liga Prizren (1878) memperkenalkan gagasan negara kebangsaan Albania dan menciptakan alfabet Albania modern. Menyusul akhir Perang Balkan I, orang-orang Albania mengeluarkan Proklamasi Vlore pada 28 November 1912, mendeklarasikan 'kemerdekaan'. Perbatasan Albania ditetapkan oleh Kekuatan Besar pada 1913. Integritas wilayah Albania ditegaskan di Konferensi Perdamaian Paris pada 1919, setelah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menolak rencana dengan kekuatan Eropa untuk membagi Albania di antara tetangganya.
Selama Perang Dunia II, Albania dicaplok pertama kali oleh Italia (1939-43) dan kemudian oleh Jerman (1943-44). Setelah perang, pemimpin Partai Komunis Enver Hoxha mengatur melindungi integritas wilayah Albania selama 40 tahun berikutnya, tetapi memerlukan harga politik yang sangat mahal dari penduduknya, yang ditundukkan untuk membersihkan, mengurangi, penindasan hak sipil dan politik, larangan total pada praktik keagamaan, dan meningkatkan isolasi. Albania yang setia pada filsafat Stalinis yang keras, akhirnya menarik diri dari Pakta Warsawa pada 1968 dan menjauhkan diri dari sekutu terakhirnya, Republik Rakyat Tiongkok pada 1978.
Menyusul kematian Hoxha pada 1985 dan kemudian kejatuhan komunisme pada 1991, masyarakat Albania berjuang menanggulangi isolasi dan ketertinggalan sejarahnya. Selama masa transisi awal, pemerintah Albania memandang ikatan yang lebih dekat dengan Barat agar memperbaiki keadaan ekonomi dan memperkenalkan reformasi demokrasi dasar, termasuk sistem multipartai.
Pada 1992, setelah kejayaan pemilihan yang luas bagi Partai Demokratik, Sali Berisha menjadi tokoh demokrasi yang pertama yang dipilih sebagai Presiden Albania. Berisha memulai program perbaikan ekonomi dan 'demokrasi' yang lebih berhati-hati namun saat berjalan ada desas-desus yang gagal di pertengahan 1990-an, karena political gridlock. Di saat yang sama, perusahaan investasi yang tak mengindahkan moral menggelapkan uang di seluruh Albania dengan menggunakan skema piramida. Di awal 1997, beberapa skema piramida itu kolaps, meninggalkan ribuan orang yang bangkrut, kecewa, dan marah. Pergolakan bersenjata pecah di seluruh negara, menimbulkan kejatuhan hampir total otoritas pemerintah. Selama masa itu, Albania memiliki infrastruktur yang tak cukup dan kuno yang menderita kerusakan hebat, seperti orang merampok karya umum untuk bahan bangunan. Depot senjata di seluruh negeri dibongkar dan isinya dirampas sehingga pada tahun tahun itu banyak beredar senjata api militer dikalangan warga sipil Albania. Anarki di awal 1997 menggelisahkan dunia dan mendorong mediasi internasional secara intensif.
Perintah dipulihkan oleh Angkatan Perlindungan Multinasional PBB, dan pemerintah rekonsiliasi nasional sementara menjaga PemilU Juni 1997, yang mengembalikan Sosialis dan sekutunya pada kekuasaan di tingkat nasional. Presiden Berisha berhenti, dan Presiden penggantinya ialah dari kalangan Sosialis Rexhep Meidani. Antara 1997 dan 2002, rangkaian pemerintahan singkat menggantikan satu sama lain. Fatos Nano, Ketua Partai Sosialis, telah menjadi PM sejak Juni 2002.
Selama masa transisi 1997-2002, struktur demokrasi Albania yang mudah pecah diperkuat. ParPol tambahan terbentuk, toko media massa berkembang, organisasi dan asosiasi bisnis nonpemerintahanpun begitu. Pada 1998, orang-orang Albania meratifikasi konstitusi baru lewat referendum umum, menjamin kekuasaan hukum dan perlindungan hak dan kebebasan beragama.
Pada 24 Juli 2002, Alfred Moisiu disumpah sebagai Presiden. Tokoh nonpartisan, secara nominal diasosiasikan dengan Partai Demokrat, ia diangkat sebagai kandidat konsensus dari partai yang berkuasa dan oposisi. Pergantian kekuasaan yang tenang dari Meidani ke Moisiu merupakan akibat persetujuan di antara partai untuk mengajak satu sama lain dalam pendirian struktur parlemen. "Gencatan senjata" ini membawa ke masa baru kestabilan politik di Albania, yang dianggap dapat membuat kemajuan berarti yang mungkin dalam reformasi demokrasi dan ekonomi, kekuasaan inisiatif hukum, dan perkembangan hubungan Albania dengan negara tetangganya serta AS.
Pemilihan kota seluruh negara diadakan pada Oktober 2003. Walau perbaikan berarti melebihi tahun-tahun yang lalu, tetap tersebar kesalahan administrasi, termasuk ketidakakakuratan daftar pemungut. “Gencatan senjata” antarpemimpin partai mulai heboh di musim panas 2003. Kemajuan pada perbaikan ekonomi dan politik menderita tampak selama akhir-akhir tahun 2003 karena pertarungan politik. Bagaimanapun, pada Desember 2003, PM Nano menekankan lagi kepemimpinannya dari Partai Sosialis yang sedang berkuasa dan mengangkat kabinet baru.