stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Calon > Potensial

Berikut ini adalah tokoh-tokoh selain calon resmi yang pernah disebut-sebut potensial sebagai calon Presiden. Tokoh yang disebut sebagai calon potensial (per awal tahun 2014) adalah:
Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Djoko Santoso, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia
Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ani Yudhoyono, Ibu Negara Indonesia
Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan Indonesia
Rhoma Irama, musisi
Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia, mantan Menteri Keuangan Indonesia
Surya Paloh, pebisnis, pemilik media, dan Ketua Partai Nasdem
Sutiyoso, mantan Gubernur Jakarta
Beberapa di antaranya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Namun, ada juga yang akhirnya bergabung ke salah satu calon Presiden dan calon Wakil Presiden resmi yang ditetapkan KPU.
Garis waktu

Catatan: Garis waktu berikut ini mencakup pemilihan umum legislatif pada pertengahan 2014 dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden.
| Tanggal | Kegiatan | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Januari-Februari | Persiapan | Sepanjang Januari dan Februari, Partai Demokrat mengadakan rapat terbuka di kota-kota besar untuk mencari dukungan bagi para calon presiden Konvensi Partai Demokrat. |
| 16 Maret-5 April | Kampanye | Kampanye nasional untuk oleh calon anggota legislatif |
| 6–8 April | Masa tenang | Kampanye tidak boleh dilangsungkan |
| 9 April | Pemilu legislatif | Pemilihan umum serentak nasional untuk Dewan Perwakilan Rakyat (60 kursi), 33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD I, 2.137 kursi), dan 497 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota (DPRD II, 17.560 kursi) Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 |
| 9 Mei | Hasil | Hasil pemilu legislatif diumumkan 30 hari setelah hari pemilihan. |
| 16 Mei | Pencalonan | Nama pasangan calon presiden dan wakil presiden dikirim ke Komisi Pemilihan Umum tujuh hari setelah hasil pemilu legislatif diumumkan (lihat di atas). |
| 31 Mei | Pengumuman | KPU mengumumkan nama-nama calon presiden dan wakil presiden |
| 1 Juni | Pengumuman | KPU mengundi nomor urut calon presiden dan wakil presiden |
| 4 Juni – 5 Juli | Kampanye | Kampanye nasional oleh calon presiden dan wakil presiden |
| 6–8 Juli | Masa tenang | Kampanye tidak boleh dilangsungkan |
| 9 Juli | Pemilu presiden | Pemilihan umum presiden |
| 10–12 Juli | Rekapitulasi | Tingkat kelurahan |
| 10–14 Juli | Rekapitulasi | Kawasan luar negeri |
| 13–15 Juli | Rekapitulasi | Tingkat kecamatan |
| 16–17 Juli | Rekapitulasi | Tingkat kabupaten dan kota |
| 18–19 Juli | Rekapitulasi | Tingkat provinsi |
| 20–22 Juli | Rekapitulasi | Tingkat nasional |
| 22-23 Juli | Hasil | Hasil pemilu presiden diumumkan 14 hari setelah hari pemilihan. |
| 20 Oktober | Pelantikan | Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatannya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih diambil sumpahnya. |
Gugatan Pra Pilpres

Pada tanggal 23 Januari 2014, Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali melakukan gugatan atas peraturan pengajuan calon presiden dan syarat penetapan calon presiden ke Mahkamah Konstitusi. Awalnya calon presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat suara setelah pelaksanaan Pemilu legislatif. Menurut Yusril, seharusnya pengajuan ini tidak disertai ambang batas presiden (presidential threshold). Namun MK menolak sebagian gugatan, dan mengabulkan sebagian tuntutan dengan melaksanakan Pilpres dan Pileg serentak mulai 2019.
Koalisi Partai Politik > Kontroversi Koalisi Tanpa Syarat Pra Pilpres 2014 > Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Pada tanggal 19 Mei 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura mendeklarasikan penetapan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Joang 45, Menteng. Jusuf Kalla terpilih menjadi Calon Wakil Presiden dengan menyingkirkan kandidat kuat lainnya yakni Mahfud MD dan Ryamizard Ryacudu.
Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.
Penetapan Jusuf Kalla sebagai Calon Wakil Presiden mendapat beragam kritik dari pengamat politik, salah satu nya adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Arbi Sanit menyatakan bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla akan sulit bekerja sama dan bahkan berpotensi untuk menyandera Jokowi. Ia menambahkan, Jusuf Kalla suka bertindak sendiri tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pasangannya, sehingga berpotensi memunculkan "matahari kembar". Arbi Sanit memperkirakan JK akan mengulangi skenario pemerintahan 2004-2009 di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menampik hal tersebut, "Kalau kami ibarat kereta, kami kereta yang mesinnya lebih kuat. Dan bagaikan matahari, kami matahari yang sinarnya lebih kuat bukan dua matahari".
Pada saat masa kampanye, beredar video wawancara Jusuf Kalla dengan salah satu stasiun televisi swasta yang menyatakan "Kalau Jokowi Tiba-Tiba Jadi Presiden Bisa Hancur Negeri Ini", video inilah dijadikan alat propaganda oleh pihak lawan dengan menayangkannya berulang kali di beberapa stasiun swasta dan media cetak.[butuh rujukan]
 Namun, dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pernyataan itu dia keluarkan saat Jokowi baru 3-4 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga Jokowi dianggapnya belum memiliki kapasitas mumpuni sebagai calon Presiden.
Jusuf Kalla terbukti mempunyai kepiawaian dalam menangani masalah konflik di beberapa daerah di Indonesia, antara lain Poso, Ambon, dan Aceh, sehingga diduga penduduk setempat mempunyai ikatan emosional dengan sosok Jusuf Kalla. Namun kenyataannya perolehan suaranya tidak menang di Aceh dan Maluku Utara.
Survei

Artikel utama: Hasil survei pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum pemungutan suara Pemilu Presiden dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar maupun tidak terdaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Survei dilakukan untuk mengukur pandangan publik terhadap para bakal / calon Presiden.
| Sumber | Tanggal | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Populi Center | 24 - 29 Mei 2014 | Prabowo - Hatta 36.9%, Jokowi - Jusuf Kalla 47.5% |
| Cyrus Network | 25 - 31 Mei 2014 | Prabowo - Hatta 41.1%, Jokowi - Jusuf Kalla 53.6% |
| Pusat Data Bersatu (PDB) | 6 - 11 Juni 2014 | Prabowo - Hatta 31.8%, Jokowi - Jusuf Kalla 29.9% |
| Cyrus Network | 10 Juni 2014 | Prabowo - Hatta 43.5%, Jokowi - Jusuf Kalla 56.5% |
| Indonesia Research Center (IRC) | 14 - 20 Juni 2014 | Prabowo - Hatta 47.5%, Jokowi - Jusuf Kalla 43% |
| Indo Barometer | 16 - 22 Juni 2014 | Prabowo - Hatta 42.6%, Jokowi - Jusuf Kalla 46% |
| Lembaga Survei Nasional (LSN) | 23 - 26 Juni 2014 | Prabowo - Hatta 46.6%, Jokowi - Jusuf Kalla 39.9% |
| Lingkaran Survey Indonesia (LSI) | 21 Juni - 5 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 43.4%, Jokowi - Jusuf Kalla 51% |
| Indonesia Network Election Survey (INES) | 25 Juni - 2 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 54.3%, Jokowi - Jusuf Kalla 37.6% |
| Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Diarsipkan 2016-03-13 di Wayback Machine. | 30 Juni - 3 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 44.9%, Jokowi - Jusuf Kalla 47.6%, Tidak tahu 7.5% |
| Litbang Kompas | 4 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 43.1%, Jokowi - Jusuf Kalla 52.4% |
| Alvara Research Center | 3-5 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 42.2%, Jokowi - Jusuf Kalla 50.6% |
| Lingkaran Survey Indonesia (LSI) | 5 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 44%, Jokowi - Jusuf Kalla 47% |
| Politicawave | 7 Juli 2014 | Prabowo - Hatta 46.2%, Jokowi - Jusuf Kalla 53.8% |
Kampanye

Kampanye Pemilu Presiden 2014 dimulai pada 4 Juni hingga 5 Juli 2014 dalam rapat umum terbuka dan debat calon.
Kampanye > Dana Kampanye

Di bawah ini adalah dana kampanye para calon Presiden selama kampanye Pilpres 2014 yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 Juli 2014.
|  | Prabowo-Hatta | Jokowi-JK |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan | 166.559.466.941 | 312.376.119.823 |
| Pengeluaran | 166.557.825.711 | 311.899.377.825 |
| Saldo akhir | 1.641.229 | 476.741.998 |
Kampanye > Debat Calon

Berikut adalah daftar debat calon yang diselenggarakan selama kampanye Pilpres 2014.
| Waktu | Peserta | Materi | Moderator | Penyelenggara/ penyiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senin, 9 Juni 2014 | Capres-Cawapres | Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum | Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum UGM) | SCTV dan BeritaSatu TV |
| Minggu, 15 Juni 2014 | Capres | Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Universitas Brawijaya) | MetroTV dan Bloomberg TV Indonesia |
| Minggu, 22 Juni 2014 | Capres | Politik Internal dan Ketahanan Nasional | Hikmahanto Juwana (Guru Besar Universitas Indonesia) | tvOne |
| Minggu, 29 Juni 2014 | Cawapres | Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK | Dwikorita Karnawati (Wakil Rektor UGM) | RCTI, MNCTV, dan Global TV |
| Sabtu, 5 Juli 2014 | Capres-Cawapres | Pangan, Energi, dan Lingkungan | Sudharto P. Hadi (Rektor UNDIP) | TVRI, Kompas TV, dan RTV |
Beberapa isu menjadi kontroversi dalam debat-debat tersebut. Antara lain saat Jokowi memunculkan istilah tol laut yang disalahpahami sebagai jalan tol di atas laut yang melintasi seluruh nusantara. Prabowo memunculkan kontroversi mengenai kebocoran anggaran yang kemudian diralat kembali sebagai kerugian potensial. Selain itu, Prabowo juga membuat sebuah kejutan ketika ia menyatakan dukungan kepada Jokowi ketika berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif. Jusuf Kalla menimbulkan kontroversi setelah meralat sendiri bahwa UN tidak akan dibatalkan. Sementara Hatta Rajasa menimbulkan kontroversi setelah salah membedakan penghargaan Kalpataru dengan Adipura dalam debat putaran terakhir.
Kampanye > Kampanye di GBK

Respon masyarakat terhadap kedua calon terlihat saat kampanye terbuka di Gelora Bung Karno. Kubu Prabowo pada 22 Juni 2014 memilih untuk mengadakan orasi di panggung dengan menggunakan identitas baju putih dan mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi buruh. Sementara Kubu Jokowi pada 5 Juli 2014 memilih kampanye dalam bentuk konser yang mengundang relawan dari siang hingga malam hari dengan diisi penampilan berbagai selebriti. Jokowi sendiri hanya muncul di saat akhir dengan memberi sambutan pendek.
Kampanye > Fenomena Panasbung

Lihat pula: Pasukan nasi bungkus
Kedua pihak saling bertukar tuduhan adanya relawan berbayar, khususnya di media sosial, atau populer dengan akronim panasbung, pasukan nasi bungkus. Tim Prabowo pada beberapa kesempatan mengakui adanya bantuan dana operasional, sementara kubu Jokowi - JK konsisten menyatakan relawannya tidak dibayar hingga hari-hari terakhir kampanye Setelah pemilihan, juga terungkap pengakuan dari Perhimpunan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang mendukung Hatta Rajasa, bahwa mereka tidak menerima bayaran yang dijanjikan.
Penghitungan dan hasil

Setelah pilpres 9 Juli 2014, Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kemenangannya berdasarkan hitung cepat suara dari beberapa wilayah. Banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo). Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.
Menjelang pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo meminta KPU menunda pengumumannya selama dua minggu agar partainya bisa memeriksa dugaan manipulasi proses pemungutan suara. Permintaan ini ditolak oleh KPU. Kubu Prabowo juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah. Namun demikian, beberapa pendukung Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi atas pemilihannya. Politikus PAN, Hanafi Rais, tiga hari sebelum hasil resmi diumumkan, mengirimkan sebuah pernyataan pers yang isinya, "kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang". Pada hari yang sama, ketua tim kampanye Prabowo, Mahfud M.D., mengembalikan mandatnya kepada Prabowo dan menyatakan bahwa pemilihan umum sudah berakhir.
Khawatir karena ketegangan antarpartai pernah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 250.000 personel polisi di seluruh Indonesia. Di Jakarta Pusat, ratusan polisi ditempatkan di sekitar gedung KPU. Kerumunan pendukung Prabowo melakukan unjuk rasa damai di dekat gedung KPU.
Penghitungan dan hasil > Hitung cepat

Proses hitung cepat dimulai pada tanggal 9 Juli 2014 oleh berbagai lembaga survei.
| Sumber | Pasangan> Prabowo Subianto—Hatta Rajasa | Pasangan> Joko Widodo—Jusuf Kalla |
| --- | --- | --- |
| CSIS-Cyrus Network (Liputan6.com) | 48,1% | 51,9% |
| Indikator Politik Indonesia (MetroTVnews) | 47,06% | 52,94% |
| Litbang Kompas | 47,66% | 52,34% |
| Lingkaran Survei Indonesia | 46,43% | 53,37% |
| Pol Tracking Institute | 46,63% | 53,37% |
| Populi Center (suara.com) | 49,05% | 50,95% |
| Radio Republik Indonesia (antaranews.com) | 47,49% | 52,51% |
| Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) | 47,02% | 52,98% |
| Indonesia Research Center (okezone.com) | 51,11% | 48,89% |
| Jaringan Suara Indonesia (Viva.co.id) | 50,13% | 49,87% |
| Lembaga Survei Nasional (Viva.co.id) | 50,56% | 49,44% |
| Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Viva.co.id) | 52,05% | 47,95% |
Perbedaan hasil hitung cepat menghasilkan perdebatan mengenai keabsahan beberapa lembaga yang melakukan perhitungan. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) merasa harus mengadakan audit terhadap metode yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya. JSI dan Puskaptis mengabaikan panggilan ini. Hasilnya, JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Sementara RRI yang juga ikut mengadakan hitung cepat dengan hasil yang hampir mendekati hasil rekapitulasi KPU, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, juga mendapatkan tekanan politis dari Komisi I DPR RI yang mempertanyakan aktivitas RRI dalam melakukan survei yang dianggap "tidak sesuai" dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Oleh karena itu, Komisi I berencana akan melakukan pemanggilan terhadap direksi RRI yang akhirnya menimbulkan kecaman dari masyarakat dan jurnalis.
Penghitungan dan hasil > Real count

Lihat pula: Urun daya dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Selain hitung cepat, beberapa kelompok independen maupun organisasi dan partai mendukung juga melakukan perhitungan yang di media disebut real count (dari bahasa Inggris yang artinya "hitung sesungguhnya"). Berbeda dengan hitung cepat yang mengambil sampel secara statistik, real count berusaha mengumpulkan data dari seluruh pemilih atau TPS, atau mendekati seluruhnya. Ada yang menggunakan data dari KPU, dan ada juga yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.
Situs KawalPemilu.org termasuk salah satu situs yang memulai melansir hasil real count. Situs ini dibuat oleh sekelompok ahli teknologi informasi Indonesia yang berdomisili di luar negeri, dan meluncurkan hasil awalnnya pada 14 Juli. Input situs ini berasal dari hasil TPS di formulir C1 yang dilansir oleh KPU, dan didigitalisasi oleh sekitar 700 relawan. Beberapa hari kemudian, hasil rekapitulasi KPU dalam bentuk data DA1, DB1 dan DC1 dilansir KPU dalam bentuk digital, dan beberapa situs lain dan media juga melakukan real count berdasarkan data-data ini.
Pihak Prabowo-Hatta menggunakan real count yang dilakukan oleh PKS. Berbeda dengan hasil hitung cepat maupun real count lainnya, perhitungan ini menunjukkan keunggulan tipis Prabowo-Hatta. Namun sempat terjadi kontroversi karena publikasi hasil real count sementara pada 9 Juli 2014 sama persis dengan publikasi hasil exit poll yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014. Setelahnya, kubu Prabowo Hatta tidak pernah lagi mempublikasikan hasil real count. Mahfud MD menyatakan hasil perhitungan tersebut rahasia, meskipun kemudian ia mengakui tidak pernah melihat data itu. Di lain pihak, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho beralasan menghentikan publikasi Real Count karena ingin mematuhi himbauan Komisi Penyiaran Indonesia.
Sementara dari pihak Jokowi-Jusuf Kalla, real count dilakukan baik oleh internal PDIP maupun di gedung DPP Partai Nasdem.
Berikut adalah perbandingan hasil perhitungan beberapa kelompok relawan dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.
| Sumber | Pasangan> Prabowo Subianto-Hatta Rajasa | Pasangan> Joko Widodo-Jusuf Kalla |
| --- | --- | --- |
| KawalPemilu.org (berdasarkan formulir C1) | 47,03% | 52,96% |
| KawalPemilu.org (berdasarkan data DC1) | 46,84% | 53,15% |
| Publikasi Real Count PKS per 9 Juli 2014 | 52,04% | 47,96% |
| Publikasi Real Count PDIP dan Partai Nasdem per 15 Juli 2014 | 46,54% | 53,46% |
| Pilpres2014.org Diarsipkan 2014-07-22 di Wayback Machine. (berdasarkan data DB1) | 47,03% | 52,97% |
| Pilpres2014.org Diarsipkan 2014-07-22 di Wayback Machine. (berdasarkan data DC1) | 46,85% | 53,15% |
| Caturan.com (berdasarkan data DA1) | 47,06% | 52,93% |
Penghitungan dan hasil > Penarikan diri Prabowo

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan umum setelah sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia "kehilangan hak-hak demokrasi" karena "telah terjadi kecurangan masif dan sistematis", dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum". Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa laporan memperdebatkan seputar apakah Prabowo mengundurkan diri dari proses pemilu atau menolak hasil resminya saja.
Menurut Douglas Ramage dari Bower Asia Group Jakarta, legitimasi proses pemilihan umum dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai tahun 1998. Ramage menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki "wilayah tak terjamah". Keabsahan penolakan Prabowo belum jelas karena apabila ia menyatakan mundur, maka ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden. Menurut The Jakarta Post, selisih suara sebesar 6,3 persen akan menyulitkan Prabowo menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda 100 miliar rupiah karena mengundurkan diri.
Seusai pengumuman tersebut, nilai tukar rupiah Indonesia jatuh 0,3 persen, dan JSX Composite jatuh 0,9 persen. Para pengamat menolak tuduhan kecurangan yang dilemparkan Prabowo dan mengatakan bahwa pemilihan umum berlangsung "adil dan bebas". Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan" dan pengunduran Prabowo mencerminkan "sikap asli kalangan elit yang tidak siap kalah".
Penghitungan dan hasil > Pengumuman

Menyusul pengunduran Prabowo, saksi-saksinya juga meninggalkan acara pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Akan tetapi, penghitungan resmi terus berlanjut, dan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk mengundang para saksi. Kemenangan Jokowi sudah diprediksi dan terbukti beberapa jam kemudian karena jadwal pengumuman yang awalnya ditetapkan pukul 16:00 mundur empat jam. KPU menyatakan bahwa Jokowi memperoleh 53,15 persen suara (mewakili 70,99 juta pemilih) dan Prabowo memperoleh 46,85 persen suara (62,57 juta pemilih). Kubu Prabowo tetap menolak hitungan KPU dan menyatakan bahwa mereka lebih memercayai hasil yang diberikan PKS ketimbang KPU.
Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden. The New York Times melaporkan bahwa Jokowi berkata, "Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan ucapan selamat kepada Jokowi sesaat setelah penetapan KPU. Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga memberikan ucapan selamat di Twitter beberapa menit setelah penetapan tersebut dan berharap kinerja Jokowi selanjutnya dapat memperkuat hubungan antara kedua negara tersebut. Selain Presiden dan Wapres petahana, serta Perdana Menteri Singapura, ucapan selamat kemudian mengalir dari berbagai kepala pemerintahan dan perwakilan berbagai negara di dunia terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di antaranya Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan sebagainya.
Gugatan Pasca Pilpres

Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, koalisi merah putih di DPR juga berencana meluncurkan pansus pilpres yang akan memanggil KPU. Namun Kubu Prabowo-Hatta Rajasa membantah bahwa pansus ini digunakan untuk membatalkan hasil pemilihan umum, melainkan memperjuangkan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik pada masa depan Selain itu juga ada rencana mengajukan gugatan ke PTUN dan MA jika gugatan ke MK tidak dikabulkan
Gugatan Pasca Pilpres > Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dimasukkan pada tanggal 25 Juli 2014 dengan klaim kemenangan seharusnya ada di pihak Prabowo dengan 67.139.153 atau 50,25 persen suara dan 66.435.124 atau 49,75 persen suara untuk pasangan nomor urut 2. Selisihnya 704.029 suara  Tim Hukum Prabowo juga sempat mengklaim bukti sebanyak 10 truk, yang kemudian berkurang menjadi 15 mobil lapis baja, dan berkurang lagi menjadi 3 bundel Gugatan ini diunggah ke situs Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan banyak kritikan akibat banyaknya kesalahan ketik, struktur penulisan, dan penjumlahan angka-angka di gugatan tersebut. Pada tanggal 7 Agustus, gugatan tersebut diperbaiki dan dikirimkan ulang kepada MK. Selain itu, bukti-bukti baru juga ditambahkan sebanyak 76 bundel ditambah klaim adanya 2000 saksi. Namun MK membatasi saksi sejumlah 25 di tiap sidang karena keterbatasan waktu.
Inti gugatan Prabowo adalah adanya kejanggalan jumlah DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan), pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), mempermasalahkan sistem noken di Papua, serta hasil penghitungan yang seharusnya memenangkan Prabowo - Hatta sebesar 50,25 persen. Saat memberikan kesaksian, saksi kubu Prabowo juga mengklaim merasa diancam saat Pemilu berlangsung.
Pada tanggal 21 Agustus 2014, MK memutuskan "menolak secara keseluruhan" seluruh gugatan tim hukum Prabowo - Hatta.