Kesunanan Surakarta Hadiningrat
Era Indonesia > Setelah Pembekuan Daerah Istimewa Surakarta

Terdapat pendapat yang menilai[siapa?] bahwa pada awal pemerintahannya, Susuhunan Pakubuwana XII gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Pakubuwana XII saat itu dianggap kurang berdaya dalam menghadapi kelompok anti daerah istimewa yang gencar bermanuver dalam perpolitikan dan menyebarkan rumor bahwa para bangsawan Surakarta merupakan sekutu pemerintah Belanda, sehingga sebagian rakyat merasa tidak percaya dan memberontak terhadap kekuasaan Kesunanan. Dalam buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution menuduh bahwa raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati Indonesia saat terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948–1949. Bahkan pihak TNI sudah menyiapkan Kolonel GPH. Jatikusuma (KSAD pertama), putra Pakubuwana X, untuk diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol. Suryo Sularso untuk diangkat menjadi Mangkunegara yang baru. Namun, sebagian fraksi rakyat dan oknum tentara semakin ingin menghapuskan monarki sama sekali. Akhirnya, Mayor Achmadi, penguasa militer kota Surakarta, hanya diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Kedua raja diminta untuk secara tegas memihak Republik. Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non Koperasi.
Kenyataannya, selama masa Revolusi Nasional, Pakubuwana XII tetap memihak pemerintah Republik Indonesia. Ia bahkan memperoleh pangkat militer letnan jenderal tituler, dan pada tahun 1945–1948 beberapa kali turut mendampingi Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, baik dalam rangka konsolidasi pemerintahan maupun meninjau garis depan pertempuran. Sebelum dan hingga peristiwa Serangan Umum Surakarta pada 7–10 Agustus 1948, Pakubuwana XII juga mengizinkan sepasukan TNI di bawah pimpinan Letkol. Slamet Riyadi untuk menggunakan Pesanggrahan Pracimaharja di Boyolali sebagai markas, sebelum akhirnya pesanggrahan peninggalan Pakubuwana VI tersebut dibakar untuk membendung manuver tentara Belanda yang hendak menduduki wilayah Surakarta.
Selain itu, Pakubuwana XII juga menjadi salah satu anggota delegasi yang diberi kedudukan setingkat menteri negara dalam rombongan delegasi Republik Indonesia pimpinan Mohammad Hatta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada 17 Desember 1949, staf urusan sipil Komando Tentara dan Teritorial Kota Surakarta, mewakili pemerintah Republik Indonesia, bahkan memberikan surat tanda penghargaan dan terima kasih kepada Jawatan Pusat Karti Praja, sebuah badan pekerjaan umum yang dibentuk Pakubuwana XII dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat karena telah ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia selama Agresi Militer Belanda II. Meski demikian, kedudukan Daerah Istimewa Surakarta saat itu tetap belum dapat dipertahankan, karena ketidakstabilan politik dan pemerintahan di Surakarta yang berlangsung berlarut-larut sejak tahun 1945 sampai 1949.
Meskipun gagal secara politik, namun Pakubuwana XII tetap menjadi figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional, misalnya Presiden Abdurrahman Wahid, tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Susuhunan Pakubuwana XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004, dan masa pemerintahannya merupakan yang paling lama di antara para raja-raja Kesunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945 hingga 2004.