Pemanfaatan herpetofauna
Status Konservasi Satwa yang Dimanfaatkan

Manfaat Herpetofauna tersebut tentunya harus memperhatikan status dari setiap jenis herpetofauna dalam kegiatan pemanfaatannya, salah satu yang harus diperhatikan adalah status konservasi atau status perlindungan Herpetofauna tersebut. Sistem perlindungan jenis di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1990 (UU No. 5/1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya  yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 (PP No. 7/1999) tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar. Lampiran PP No. 7/1999 mencakup daftar jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi termasuk kelompok herpetofauna. Berdasarkan peraturan tersebut, satwa herpetofauna yang dilindungi hanya berjumlah 31 spesies dari kelas reptil sedangkan kelas amfibi belum ada yang termasuk satwa dilindungi. Kemudian peraturan tersebut diganti dan direvisi menjadi Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2018, yang selanjutnya  kembali direvisi lagi menjadi Peraturan Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018. Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018 mencantumkan 1 jenis amfibi dan 37 jenis reptil sebagai satwa yang dilindungi. Jenis-jenis dari kelas reptil terdiri dari 12 suku: Agamidae (1 jenis), Geoemydidae (3 jenis), Lanthanotidae (1 jenis), Carettochelyidae (1 jenis), Chelidae (2 jenis), Pythonidae (4 jenis), Testudinidae (1 jenis), Trionychidae (1 jenis), Cheloniidae (5 jenis), Crocodylidae (4 jenis), Dermochelyidae (1 jenis), dan Varanidae (13 jenis).
Amfibi dan reptil di Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan internasional dan domestik. Semua amfibi yang dimanfaatkan oleh masyarakat memiliki status konservasi yang rendah, artinya tidak ada spesies amfibi yang termasuk dalam kategori terancam punah berdasarkan daftar merah IUCN, dibatasi kuotanya dalam perdagangan internasional, atau dilindungi oleh negara, sedangkan sebagian jenis reptil telah termasuk satwa dilindungi atau dibatasi jumlahnya dalam perdagangan (Mardiastuti et al. 2020). Jumlah amfibi dan reptil yang dimanfaatkan (diperdagangkan) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem No: SK.1/KSDAE/KKH/KSA.2/1/2020 tentang kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar. Jika dilihat dari Keputusan Jenderal KSDAE terdapat 44 jenis reptil termasuk kategori CITES Apendiks II  serta 131 jenis reptil dan 29 jenis amfibi termasuk kategori non Apendiks telah diatur kuota perdagangannya.
Menurut Mardiastuti et al. (2020), spesies-spesies yang dimanfaatkan masyarakat lokal dengan status konservasi CR (Critically Endangered/Kritis) adalah baning coklat (Manouria emys), tuntong laut (Batagur borneoensis), dan kura-kura byuku (Orlitia borneensis). Satu spesies lain termasuk EN (Endangered/Genting) adalah penyu hijau (Chelonia mydas) sedangkan lima spesies yang dikategorikan sebagai spesies VU (Vulnerable/Rentan) diantaranya ular king kobra (Ophiophagus hannah), ular sanca bodo (Python molurus), kura-kura tempurung datar (Notochelys platynota), bulus (Amyda cartilaginea) dan buaya sepit (Tomistoma schlegelii). Spesies reptil lainnya yang dikatakan tidak atau belum terancam kepunahan dapat dikategorikan sebagai NT (Near Threatened/Hampir Terancam) atau LC (Least Concern/Resiko Rendah). Jika dilihat dari status perdagangan internasional, spesies-spesies dengan status konservasi tinggi sudah dimasukkan dalam CITES Apendiks I, yang berarti tidak boleh diperdagangkan antar negara secara komersial, namun dalam praktiknya sering terjadi perdagangan ilegal. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan pengetahuan tentang berbagai jenis satwa yang diperbolehkan atau dilarang perdagangannya, serta mendidik konsumen tentang dampak tingginya permintaan spesies-spesies dilindungi untuk dijadikan makanan, obat, maupun peliharaan (Natusch dan Lyons 2012).