Dinas Luar Negeri Eropa
Catatan kaki

↑  EEAS mulai beroperasi efektif per 1 Januari 2011 (EEAS 2017, hlm. 4).
↑  EEAS disebut sebagai badan fungsional independen (otonom) UE yang dibentuk dengan menempatkan pegawai dari dua lembaga yang sudah ada, yaitu Komisi dan Sekretariat Jenderal Dewan. Selain itu, pegawai EEAS juga berasal dari instansi diplomatik negara-negara anggota (EEAS 2017, hlm. 4).
↑  EEAS merupakan lembaga diplomatik UE yang peranannya untuk memastikan bahwa aspirasi UE dan warganya didengar di seluruh dunia (EEAS 2016a).
↑  Akar kebijakan luar negeri dan keamanan UE saat ini dapat ditemukan dalam final Communiqué KTT Kepala Negara atau Pemerintahan Negara-Negara Anggota Komunitas Eropa di Den Haag (1 hingga 2 Desember 1969) yang menegaskan kembali keharusan untuk memperkuat politik antara negara-negara anggota. Atas dasar ini, tahun berikutnya, pertemuan menteri luar negeri enam negara anggota di Luksemburg (27 Oktober 1970) mengadopsi laporan Davignon, yang menandai awal Kerja Sama Politik Eropa (EPC) (Vataman 2012, hlm. 720).
↑  Pengolahan dan analisis informasi dipercayakan kepada Kepresidenan bergilir, bukan ke badan-badan otonom yang berbasis di Brussel.
Uni Eropa menonjol untuk urusan pertukaran informasi antar negara yang padu dan terlembaga. Pertukaran informasi pada kenyataannya adalah salah satu pilar utama yang mendukung EPC.
Salah satu alasan keberhasilan pertukaran informasi antara negara-negara anggota adalah karena proses ini telah dilembagakan sejak dini. Pada tahun 1973, sembilan negara yang berpartisipasi dalam EPC mendirikan jaringan komunikasi yang disebut Correspondance Européenne (COREU), yang memungkinkan mereka dan Komisi Eropa bertukar pesan secara terenkripsi (Blom & Vanhoonacker 2014).
↑  Eropa tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap krisis internasional dan sebaliknya sangat bergantung pada inisiatif AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kinerja Eropa yang buruk tersebut menunjukkan perlunya persatuan politik di Eropa dan mengarah pada diskusi mengenai integrasi Eropa berkenaan dengan keamanan dan pertahanan yang berujung pada Perjanjian Maastricht (Decker 2016, hlm. 8).
↑  Krisis Yugoslavia mengungkap kesulitan-kesulitan UE untuk memulai aksi bersama dan terpadu, menunjukkan bahwa kerangka CFSP membatasi peluang UE untuk bertindak dalam mencegah bencana (Decker 2016, hlm. 10).
↑  Deklarasi no. 6 yang dianeksasi dengan Perjanjian Amsterdam membentuk "Policy Planning Unit and Early Warning" dalam Sekretariat Dewan, yang terdiri dari para diplomat dan pejabat yang melekat pada Dewan Negara Anggota, Komisi dan Uni Eropa Barat (WEU) serta pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal (Vataman 2012, hlm. 721).
↑  Dalam hal ini, Pasal 27 (3) TEU menetapkan bahwa: "Dalam memenuhi mandatnya, Perwakilan Tinggi akan dibantu oleh Dinas Luar Negeri Eropa. Dinas ini akan bekerja sama dengan lembaga diplomatik Negara-negara Anggota dan terdiri dari pejabat departemen terkait dari Sekretariat Jenderal Dewan dan Komisi serta pegawai yang diperbantukan dari lembaga diplomatik nasional Negara-negara Anggota. Organisasi dan fungsi Dinas Luar Negeri Eropa harus ditetapkan dengan keputusan Dewan. Dewan akan menindaklanjuti usulan dari Perwakilan Tinggi setelah berkonsultasi dengan Parlemen Eropa dan setelah memperoleh persetujuan dari Komisi" (Lefebvre & Hillion 2010, hlm. 2).
↑  Tepat sebelum pengadopsian Laporan Kepresidenan Swedia, Parlemen telah mengadopsi Laporan Elmar Brok tentang Aspek Kelembagaan dalam Mengelola Dinas Luar Negeri Eropa. Laporan Brok menjelaskan untuk “mengembangkan model komunitas lebih lanjut dalam hubungan luar negeri UE” Parlemen menginginkan EEAS terkait erat dengan Komisi. Dari sudut pandang Parlemen, hal ini agar lebih transparan dan akuntabel (Blom & Vanhoonacker 2014).
↑  Resolusi untuk keputusan Dewan tentang organisasi dan fungsi dari EEAS diadopsi dengan 549 suara mendukung, 78 melawan dan 17 abstain (Vataman 2012, hlm. 723).