stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Krisis politik Malaysia 2020–2022
Kronologi > Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru > 25 Februari

Agong memanggil 90 anggota parlemen untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Bermula dari pukul 14.30, Agong menghabiskan dua hingga tiga menit untuk mewawancarai setiap anggota parlemen. Setelah putaran pertama wawancara, UMNO dan PAS mengungkapkan bahwa mereka telah menarik dukungan yang diberikan sebelumnya agar Mahathir melanjutkan sebagai perdana menteri serta sebaliknya menyerukan pembubaran parlemen. Sebelumnya dilaporkan bahwa karena semua faksi politik menyuarakan dukungan mereka untuk Mahathir, dia akan mendirikan pemerintahan persatuan yang tidak dapat disetujui oleh kedua partai. Sekretaris Jenderal UMNO Annuar Musa mengatakan dasar perundingan dengan Mahathir adalah UMNO dan PAS akan memberikan dukungan untuk membentuk koalisi alternatif tanpa DAP. Oleh karena itu, PAS dan UMNO menyatakan dukungan mereka untuk pemilihan umum awal sebagai gantinya.
Pertemuan darurat dewan presiden Pakatan Harapan diadakan di kantor pusat PKR di Petaling Jaya pada malam hari. DAP, PKR, dan PAN mengundang Mahathir ke pertemuan tersebut untuk memulihkan pemerintahan sebelumnya, tetapi Mahathir tidak menghadiri pertemuan bersama tersebut.
Pada 3 Februari 2021, Mahathir mengklaim ketika anggota parlemen Pakatan Harapan membuat deklarasi berdasarkan undang-undang di depan Agong, mereka tidak menunjuknya sebagai calon. Anwar telah meyakinkan anggota parlemen PH bahwa dia mendapat dukungan yang cukup dari anggota parlemen Sabah dan Sarawak serta anggota parlemen PH untuk mendapatkan mayoritas untuk menjadi Perdana Menteri. Mahathir mengatakan, hanya DAP, PAN, dan faksi PKR pendukung Mahathir yang mendukung Anwar. Anwar mendapat 92 dukungan, sedangkan Mahathir hanya mendapat 62. Mahathir menyebut, "Ketika Muhyiddin diangkat sebagai perdana menteri, dia tidak mendapat dukungan mayoritas. Tetapi setelah diangkat, dia dapat menawarkan tempat di kabinetnya kepada anggota yang mendukung saya. Mereka menyeberang dan Muhyiddin meraih mayoritas di semua jabatan."
Kronologi > Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru > 26 Februari

Mahathir berpidato pada pukul 16.45 tentang keadaan politik. Dia memulai pidatonya dengan meminta maaf kepada warga Malaysia atas kebuntuan politik terkini sebelum membenarkan spekulasi bahwa ia ingin membentuk pemerintah persatuan serta mengatakan pemerintahan baru akan berfokus pada kepentingan nasional alih-alih partai politik. Mahathir membantah tuduhan menggilai kekuasaan dan menegaskan kembali penolakannya untuk bekerja sama dengan UMNO. Mahathir tidak menyebut Anwar atau perjanjian untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Anwar sebagaimana disepakati dengan pertemuan 21 Februari. Mahathir sebaliknya mengatakan keputusan itu diserahkan kepada Dewan Rakyat.
Pakatan Harapan mengumumkan bahwa mereka mencalonkan Presiden PKR Anwar sebagai perdana menteri setelah pertemuan sehari sebelumnya, meskipun menyatakan dukungan secara terbuka untuk Mahathir setelah pidato Mahathir yang disiarkan lewat televisi. Anggota parlemen DAP mengatakan Pakatan Harapan memutuskan menentang pemerintahan Mahathir yang nonpartisan karena tidak akan terikat pada partai atau koalisi yang akan memberi Mahathir kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan.
Kronologi > Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru > 27 Februari

Pada pagi hari, Mahathir sekali lagi mendatangi Istana Negara untuk berjumpa dengan Agong. Keadaan pertemuan itu tidak diketahui meskipun dikatakan untuk membahas pembentukan kabinet baru. Pada sore hari, Sekretaris Jenderal PPBM Marzuki Yahya membenarkan bahwa Mahathir telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PPBM. Dalam konferensi pers yang tidak terkait pada malam hari, Mahathir mengungkapkan bahwa Agong tidak dapat menemukan siapa pun dengan mayoritas berbeda untuk dipilih sebagai perdana menteri dan bahwa sesi khusus parlemen akan diadakan pada 2 Maret untuk mengatasi keadaan sulit tersebut. Jika semuanya gagal, ia mengisyaratkan bahwa akan ada pemilihan umum awal.
Kronologi > Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru > 28 Februari

Pertemuan Majelis Raja-Raja khusus diadakan pada pagi hari di Istana Negara untuk membahas iklim politik terkini di Malaysia dengan dihadiri oleh semua penguasa negara atau putra mahkota mereka. Mereka juga bergabung dengan Panglima Angkatan Tentara Jenderal Affendi Buang dan Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador.
Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff Md Yusof membantah pengumuman Mahathir sebelumnya tentang sidang khusus parlemen. Ariff mengatakan ia telah menerima surat dari Mahathir yang menyatakan pemerintah menyetujui sidang pada tanggal 2 Maret, tetapi tidak mematuhi Perintah Tetap parlemen. Pada malam hari, istana mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Yang di-Pertuan Agong akan memanggil para pemimpin partai politik yang memiliki anggota di parlemen untuk mengadakan pertemuan bagi memungkinkan mereka mengajukan calon perdana menteri demi memecah kebuntuan. Istana juga menegaskan bahwa Agong belum menemukan calon yang memiliki kepercayaan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
PPBM kemudian menerbitkan pernyataan yang mengumumkan dukungan mereka untuk Presiden PPBM Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri ke-8 yang didukung oleh 26 anggota parlemen PPBM dan 10 anggota parlemen lainnya yang dipimpin oleh Azmin. Dukungan juga berasal dari 60 anggota parlemen dari pelbagai partai seperti UMNO, PAS, Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), dan Kongres India Malaysia (MIC). Semua anggota parlemen Muafakat Nasional juga telah menandatangani deklarasi undang-undang baru yang mengusulkan Muhyiddin menjadi perdana menteri berikutnya. Ajudan Muhyiddin juga membenarkan Azmin dan 10 mantan anggota parlemen PKR lainnya telah resmi bergabung dengan PPBM. Namun, anggota Dewan Tertinggi PPBM Kadir Jasin mengaku tidak pernah diundang untuk membahas atau mendapat informasi pencalonan Muhyiddin.
Kronologi > Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru > 1−2 Maret

Beberapa menit sebelum upacara pelantikan Muhyiddin, Mahathir mengatakan dalam konferensi pers bahwa Istana Negara telah menolak bertemu untuk membuktikan bahwa Pakatan Harapan mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Muhyiddin yang ia tuduh telah bekerja sama membentuk pemerintahan tanpa Pakatan Harapan dalam waktu yang lama. Mahathir juga mengungkapkan bahwa kebingungan atas jabatannya sebagai Ketua PPBM memungkinkan Muhyiddin untuk mengangkat dirinya sebagai ketua yang ia klaim sebagai langkah tidak sah. Muhyiddin Yassin kemudian dilantik sebagai perdana menteri kedelapan di depan Agong di Istana Negara pada pagi hari.
Pada pagi keesokan harinya, Muhyiddin tiba di gedung Perdana Putra yang berfungsi sebagai Kantor Perdana Menteri untuk memulai tugas resminya sebagai perdana menteri. Muhyiddin mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekretaris Mohd Zuki Ali, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Affendi Buang, dan Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador. Pada malam hari, Muhyiddin berpidato yang disiarkan televisi untuk pertama kali sebagai perdana menteri. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat sebelumnya untuk menjadi perdana menteri dan membantah menjadi pengkhianat melainkan karena kekacauan politik di negara itu ia telah melangkah untuk menghindari krisis berkepanjangan lebih lanjut. Dia juga meyakinkan bahwa dia hanya akan memilih pribadi yang bersih, berbudi luhur, dan berkaliber tinggi untuk berada di kabinetnya. Sebelum mengakhiri pidatonya, dia berterima kasih kepada mantan perdana menteri Mahathir atas jasanya kepada negara.
Kronologi > Tawaran Anwar Ibrahim bagi jabatan perdana menteri

Dalam konferensi pers pada siang 23 September, Anwar menyampaikan kepada wartawan dengan mengumumkan dan mengklaim bahwa dia telah memiliki mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan dan selanjutnya mengklaim bahwa pemerintahan federal Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Namun, Anwar juga mengungkapkan rencananya bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong kemarin telah ditunda karena Agong menjalani rawat inap karena keracunan makanan dan cedera olahraga di Institut Jantung Negara (IJN) pada 21 September. Ketika Anwar bertemu Agong pada 13 Oktober, dia menyerahkan bukti 120 anggota parlemen mendukungnya kepada Agong, tetapi tidak menyampaikan nama semua anggota parlemen yang mendukungnya.
Dampak > Tingkat federal

Pada 28 Februari, Jaksa Agung Tommy Thomas menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Sementara Mahathir tanpa alasan sama sekali. Pengunduran diri itu terjadi setelah dia dikritik habis-habisan atas keputusannya tidak mengajukan kasus terhadap 12 orang India termasuk dua anggota parlemen negara bagian yang dituduh memiliki hubungan dengan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) yang terdaftar sebagai organisasi teroris di Malaysia. Dia kemudian mengatakan kepada media bahwa dia adalah orang yang ditunjuk secara politik dan saat Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri, yang terbaik baginya adalah mengajukan pengunduran dirinya juga.
Pada 2 Maret, Kepala Komisioner Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM), Latheefa Koya mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Dia menyatakan bahwa dia tidak dipaksa untuk melakukannya dan bahwa dia ingin kembali sebagai pembela hak asasi manusia. Wakil komisaris utama operasi, Azam Baki, diangkat sebagai komisaris utama yang baru pada 9 Maret 2020.
Dampak > Tingkat negara bagian > Melaka

| No>  | Daerah pemilihan | Anggota | Partai sebelumnya | Partai sebelumnya | Partai sekarang (hingga Januari 2021) | Partai sekarang (hingga Januari 2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N06 | Rembia | Jailani Khamis |  | Pakatan Harapan (PKR) |  | Barisan Nasional (UMNO) |
| N13 | Paya Rumput | Rafiq Naizmohideen |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N15 | Pengkalan Batu | Norhizam Baktee |  | Pakatan Harapan (DAP) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N23 | Telok Mas | Effendi Ahmad |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |

Dewan Undangan Negeri terjebak dalam kebuntuan karena baik Pakatan Harapan dan oposisi Barisan Nasional masing-masing memegang 13 kursi setelah PPBM meninggalkan koalisi yang berkuasa saat itu. Ketua Menteri Melaka Adly Zahari bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri Melaka Mohd Khalil Yaakob pada 26 Februari untuk menjelaskan kepadanya tentang keadaan politik terkini. Pada 27 Februari, pemerintah negara bagian mengumumkan mereka akan mempertahankan status quo dan akan terus berjalan seperti biasa dalam konferensi pers. Namun, sidang DUN yang rencananya digelar pada 6 Maret ditunda.
Pada 2 Maret, Ketua Barisan Nasional Melaka Abdul Raouf Yusof menghadiri pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri. Dalam konferensi pers pada malam hari, ia membenarkan Pakatan Harapan telah kehilangan mayoritas di DUN dan Perikatan Nasional akan membentuk pemerintahan baru. Pemerintah koalisi baru mendapat dukungan dari 17 ADUN. Pada hari yang sama, Adly Zahari bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri dan mengusulkan agar majelis negara dibubarkan dan memicu pemilihan umum negara bagian sesuai Pasal 7 ayat (4) konstitusi negara bagian, tetapi usul Adly ditolak.
Pada 3 Maret, Adly mengadakan konferensi pers ketika ia menyatakan tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, dia diberitahu bahwa dia bukan lagi ketua menteri dan diberhentikan pada malam sebelumnya. Kepala Menteri Malaka yang baru Sulaiman Md Ali dari UMNO dilantik pada malam 9 Maret.
Pada 11 Mei, DUN bersidang dan pemerintahan Perikatan Nasional melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua Menteri Omar Jaafar dari PKR yang menyebabkan debat kusir dan penghinaan verbal yang memanas antara kedua sisi DUN, misalnya ADUN independen pendukung PN Norhizam Hassan Baktee meneriakkan istilah "babi" berulang kali kepada ADUN DAP Low Chee Leong sebagai tanggapan atas ucapan "Pengkhianat"  dari Chee Leong. Ketua DUN menunda sidang itu. Kemudian, DUN bersidang kembali dengan hanya anggota Perikatan Nasional dan menyatakan Ab Rauf Yusoh dari UMNO sebagai ketua DUN baru. Ketua DUN yang digulingkan mengatakan Pakatan Harapan Melaka sedang menggugat keabsahan penunjukan Ketua DUN yang baru.
Pada 14 September 2020, Norhizam Hassan Baktee bergabung ke PPBM, manakala Muhammad Jailani Khamis bergabung ke UMNO pada 2 Januari 2021.
Dampak > Tingkat negara bagian > Kedah

| No>  | Daerah pemilihan | Anggota | Partai sebelumnya | Partai sebelumnya | Partai sekarang (hingga September 2020) | Partai sekarang (hingga September 2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 | Ayer Hangat | Juhari Bulat |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N02 | Kuah | Firdaus Ahmad |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N05 | Bukit Kayu Hitam | Halimaton Shaadiah |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N06 | Jitra | Mukhriz Mahathir |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | PPTA |

| N15 | Anak Bukit | Amiruddin Hamzah |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | PPTA |
| N21 | Guar Chempedak | Abdul Rahman Ismail |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N29 | Sidam | Robert Ling Kui Ee |  | Pakatan Harapan (PKR) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N34 | Lunas | Azman Nasruddin |  | Pakatan Harapan (PKR) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |

Menteri Besar Kedah Mukhriz Mahathir memohon bertemu dengan Sultan Kedah Sallehudin pada pagi 27 Februari. Mukhriz adalah anak kelima Mahathir dan anggota PPBM yang telah keluar dari koalisi Pakatan Harapan. Sultan setuju untuk mengizinkan Mukhriz melanjutkan sebagai Menteri Besar setelah 19 ADUN Pakatan Harapan mengumumkan dukungan mereka kepadanya meskipun keadaan politik di tingkat federal sedang memanas.
Pada 12 Mei, ADUN Sidam dan Lunas dari PKR meninggalkan partai tersebut dengan alasan kurangnya kepercayaan pada Anwar dan dugaan pembersihan anggota akar rumput yang mendukung Azmin sebagai alasan mereka untuk menjadi ADUN independen yang memihak Perikatan Nasional. Kemudian pada hari itu, pemimpin oposisi Muhammad Sanusi Md Nor mengumumkan pembentukan pemerintahan baru dengan dukungan dari 23 ADUN termasuk dua mantan ADUN PKR dan empat dari enam ADUN Bersatu yang sebelumnya bersekutu dengan Pakatan Harapan.
Pada 13 Mei, Mukhriz hadir dalam konferensi pers dengan anggota majlis mesyuarat dari Pakatan Harapan dan menegaskan bahwa pemerintahannya masih utuh. Dia bersikeras akan tetap memegang kendali sampai istana emberi tahu dia atau tanpa mosi tidak percaya di DUN. Dua hari kemudian, ADUN Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional diberi kesempatan bertemu dengan Sultan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada 17 Mei, Mukhriz mengundurkan diri dan mengakui bahwa dia telah kehilangan kepercayaan dari DUN. Sanusi dari PAS dilantik sebagai menteri besar yang baru pada malam itu.
Pada 6 September, Azman Nasrudin dan Robert Ling Kui Ee bergabungke PPBM.
Dampak > Tingkat negara bagian > Perak

| No>  | Daerah pemilihan | Anggota | Partai sebelumnya | Partai sebelumnya | Partai sekarang (hingga September 2020) | Partai sekarang (hingga September 2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N08 | Titi Serong | Hasnul Zulkarnain |  | Pakatan Harapan (PAN) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N09 | Kuala Krau | Abdul Yunus |  | Pakatan Harapan (PKR) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N30 | Buntong | Sivasubramaniam Athinarayanan |  | Pakatan Harapan (DAP) |  | Perikatan Nasional (PGRM) |
| N33 | Tronoh | Yong Choo Kiong |  | Pakatan Harapan (DAP) |  | Perikatan Nasional (Independen) |
| N41 | Malim Nawar | Leong Cheok Keng |  | Pakatan Harapan (DAP) |  | Independen |
| N43 | Tulang Sekah | Nolee Ashilin |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N47 | Chenderiang | Ahmad Faizal Azumu |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N49 | Sungai Manik | Zainol Fadzi |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |

Pada 27 Februari, seorang ADUN UMNO menemui Sultan Perak Nazrin Shah dan kemudian mengungkapkan bahwa Sultan menyatakan bahwa setiap koalisi yang membuktikan mereka didukung sedikitnya 30 ADUN dapat membentuk pemerintahan. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu dari PPBM yang sedang menjabat kemudian mengisyaratkan bahwa akan ada pemerintahan negara bagian yang baru dan mewujudkan harapannya bahwa ia akan melanjutkan sebagai Menteri Besar semasa pemerintahan baru. Pada 3 Maret, ia memberitahu media bahwa ia telah diperintahkan untuk menemui Sultan di Istana Iskandariah pada sore hari.
Dalam konferensi pers pada 9 Maret, Faizal membenarkan pemerintahan baru yang terdiri dari 25 ADUN UMNO, tiga ADUN PAS dan empat ADUN PPBM sedang dibentuk. Ia mengajukan pengunduran dirinya pada hari berikutnya untuk meresmikan pembubaran Perak. Ia kemudian diangkat kembali sebagai Menteri Besar Perak oleh Sultan dan dilantik pada malam 13 Maret.
Pada 12 Mei, Ketua DUN Ngeh Koo Ham mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai ketua setelah upaya Menteri Besar Faizal untuk melancarkan mosi tidak percaya terhadapnya dalam pidatonya. Ia menyatakan bahwa upaya menggantikannya sebagai pembicara tidak boleh dilakukan melalui ancaman, merujuk pada upaya mosi tidak percaya Faizal terhadapnya. ADUN pemerintah sebelumnya telah mencoba membujuk Koo Ham untuk mengosongkan jabatan sebelum DUN bersidang.
Pada 29 Juli, Hasnul Zulkarnain bergabung ke PPBM karena kepercayaan Perdana Menteri Muhyiddin. Faizal kemudian kalah dalam mosi percaya sehingga mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Besar Perak pada 4 Desember dan mengundurkan diri keesokan harinya. Saarani Mohammad dari UMNO menjadi penggantinya dan dilantik pada pagi 10 Desember. Pada 18 Januari 2021, Leong Cheok Keng dipecat oleh DAP.
Dampak > Tingkat negara bagian > Pulau Pinang

| No>  | Daerah pemilihan | Anggota | Partai sebelumnya | Partai sebelumnya | Partai sekarang (hingga Juli 2020) | Partai sekarang (hingga Juli 2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N02 | Bertam | Khaliq Mehtab Mohd Ishaq |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N10 | Seberang Jaya | Afif Bahardin |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N21 | Sungai Acheh | Zulkifli Ibrahim |  | Pakatan Harapan (PKR) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
| N40 | Telok Bahang | Zolkifly Md. Lazim |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |
Pada 4 Maret, Afif Bahardin dari PKR mengundurkan diri dari jabatannya di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dia menyatakan bahwa dia ditekan oleh DUN dan pimpinan pusat partai untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Afif dikenal sebagai pendukung Azmin sementara Azmin masih menjabat sebagai wakil presiden partai. Norlela Ariffin dari PKR diangkat sebagai ADUN baru dan dilantik pada 12 Maret di depan Yang Dipertua Negeri Abdul Rahman Abbas.
Pada 23 Mei, dua ADUN PPBM menarik dukungan mereka kepada pemerintahan Pakatan Harapan menyusul penunjukan mereka oleh pemerintah federal kepada Otoritas Pembangunan Regional Penang (di bawah Kementerian Pembangunan Pedesaan) dan badan penasehat investasi MARA, Mara Corp sebagai dewan penasihat. Pada 28 Mei, Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengumumkan pemerintah negara bagian akan mengajukan mosi pada DUN berikutnya yang bersidang untuk memaksa dua ADUN PPBM bersama dengan Afif yang diskors dari PKR pada 3 Mei untuk melowongkan kursi mereka. Pada saat itu, Pulau Pinang adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia yang memiliki undang-undang yang melarang peralihan partai untuk ADUN terpilih berdasarkan Pasal 14A dari Konstitusi Penang. Undang-undang ini juga memungkinkan DUN untuk mengumumkan kursi lowong melalui mosi yang dilakukan oleh mayoritas ADUN jika perwakilan tidak mengundurkan diri. Namun, undang-undang ini dianggap kontroversial dan sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh Pengadilan Federal pada tahun 1992.
Pada 24 Juni, Afif mengumumkan pengunduran dirinya dari PKR dan bergabung dengan PPBM. Pada 4 Juli, Zulkifli Ibrahim dipecat dari PKR. Ia menyatakan bergabung dengan Perikatan Nasional pada hari yang sama. Ia bersikeras komite disiplin PKR seharusnya memanggilnya untuk penyelidikan sebelum mengambil keputusan.
Dampak > Tingkat negara bagian > Negeri Sembilan

Pada 10 Juli, ADUN Rahang Mary Josephine mengumumkan pengunduran dirinya dari semua jabatan di DAP. Dia mengatakan keputusan itu diambil setelah dia tidak bisa lagi menghadapi tantangan dan tekanan dari pimpinan DAP di Negeri Sembilan. Dia menambahkan akan terus mendukung Pakatan Harapan sebagai politikus independen. Dia menarik balik pernyataannya dan bergabung kembali ke DAP pada 20 Juli.
Dampak > Tingkat negara bagian > Kelantan dan Terengganu

| No>  | Daerah pemilihan | Anggota | Partai sebelumnya (sebelum Februari 2020) | Partai sebelumnya (sebelum Februari 2020) | Partai sekarang (hingga Januari 2021) | Partai sekarang (hingga Januari 2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N37 | Air Lanas | Mustapa Mohamed |  | Pakatan Harapan (PPBM) |  | Perikatan Nasional (PPBM) |

Perikatan Nasional mengamankan seluruh daerah pemilihan di DUN Kelantan dan Terengganu tanpa satupun DUN dari partai koalisi Pakatan Harapan sama sekali.