Tujuan hukum
Kemanusiaan

Hukum suatu negara semestinya bertujuan memajukan kemanusiaan, tanpa membedakan warga negara dan orang asing. Artinya, jiwa suatu sistem hukum adalah memperjuangkan kesejahteraan siapapun sebagai manusia. Pandangan ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Dalam bukunya Principles of Morals and Legislation, Bentham tanpa ragu-ragu mempertahankan pendapat bahwa setiap hukum dan undang-undang harus dinilai menurut prinsip kemanfaatan. Sesuatu dianggap bermanfaat jika memiliki kecenderungan untuk menghasilkan efek-efek yang baik dan menghindari efek-efek yang buruk. Karena Bentham percaya bahwa kebaikan dan kejahatan intrinsik dapat diukur menurut rasa senang dan rasa sakit, maka ia menyamakan kemanfaatan dengan kecenderungan untuk memperbesar kesenangan atau kebahagiaan dan mengurangi penderitaan atau kemalangan.
Apakah sistem hukum dari suatu negara harus ditakar menurut manfaatnya bagi warganya saja atau bagi segenap umat manusia? Bentham tidak memberikan jawaban yang eksplisit. Ia sering menekankan pentingnya kesejahteraan umum suatu masyarakat atau komunitas. Dalam arti ini pandangan Bentham sejalan dengan teori Aquinas bahwa hukum harus bertujuan mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi, Bentham tidak berhenti di situ. Sebagai seorang utilitarian ia berpendapat bahwa setiap pelaku moral (moral agent) harus mengutamakan tindakan yang menghasilkan kebaikan dan yang menghindari kejahatan bagi setiap orang sejauh terjangkau oleh efek tindakannya. Dengan kata lain, nilai moral suatu perbuatan diukur berdasarkan kecenderungan efeknya yang baik dan menyenangkan bagi siapapun. Semakin banyak orang mengalami manfaat dari suatu perbuatan, semakin tinggi nilai moralnya. Prinsip "the greatest happiness for the greatest number" tidak dibatasi bagi warga negara atau anggota komunitas saja. Bagi Bentham, hak mendapatkan kebahagiaan dari suatu perbuatan moral bersumber dari status kemanusiaan, bukan status politik kewarganegaraan.
Akan tetapi teori Bentham tentang tujuan hukum mengandung kelemahan juga. Dapat ditanyakan, apakah dalam penyusunan undang-undang, kesejahteraan atau kepentingan warga suatu negara harus diperhitungkan atau diperlakukan sama dengan orang asing? Jika, demi kemanusiaan, sistem hukum negara Inggris harus peduli pula terhadap orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Inggris, maka 98 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 undang-undang keimigrasian Inggris harus mengizinkan siapapun dari negara mana- pun untuk datang dan tinggal di Inggris, negara yang dianggap lebih makmur. Hal ini jelas tak mungkin, mengingat kelonggaran undang-undang tersebut hanya berarti penurunan standar kesejahteraan umum di Inggris, selain membuka jalan bagi ketidak- pastian sosial yang semakin besar. Oleh karena itu, betapapun kuatnya para utilitar- ian mempertahankan pendapatnya, para legislator akan tetap berpendirian bahwa mereka tidak berada pada posisi kewajiban moral untuk secara hukum mem- perlakukan orang-orang asing sama seperti warga negara. Dengan kata lain, kewajiban moral untuk selalu bersikap baik terhadap semua orang sebagai manusia, tidak mengandung konsekuensi logis bahwa sistem hukum suatu negara harus memperlakukan semua orang secara sama saja tanpa membedakan status politik kewarganegaraannya.