stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
DTMB
Deskripsi

Selain fungsi dasar layanan televisi tradisional, DTMB memungkinkan layanan tambahan menggunakan sistem penyiaran televisi yang baru. Sistem DTMB kompatibel dengan penerimaan televisi terestrial digital tetap (dalam dan luar ruangan) dan bergerak.
Penerimaan bergerak: kompatibel dengan penyiaran TV digital dalam resolusi standar (SDTV), penyiaran audio digital, penyiaran multimedia dan layanan penyiaran data.
Penerimaan tetap: selain layanan sebelumnya, juga mendukung penyiaran digital resolusi tinggi (HDTV).
Deskripsi > Modulasi

Standar DTMB menggunakan banyak teknologi canggih untuk meningkatkan kinerjanya, misalnya, pseudo-random noise code (PN) sebagai interval penjaga yang memungkinkan sistem sinkronisasi lebih cepat dan estimasi saluran yang lebih akurat, Low-Density Parity Check (LDPC) untuk koreksi kesalahan, modulasi Time Domain Synchronization - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (TDS-OFDM) yang memungkinkan kombinasi penyiaran dalam layanan SD, HD dan multimedia, dll.
Sistem ini memberikan fleksibilitas pada layanan yang ditawarkan untuk mendukung kombinasi jaringan satu frekuensi (SFN) dan jaringan multi frekuensi (MFN). Modus dan parameter yang berbeda dapat dipilih tergantung pada jenis layanan dan lingkungan jaringan.
Urutan pola pseudo-acak didefinisikan dalam domain waktu dan informasi dari Transformasi Fourier Diskrit (DFT) didefinisikan dalam domain frekuensi. Kedua bingkai dimultipleks dalam domain waktu, menghasilkan sinkronisasi domain waktu (TDS).
Deskripsi > Skema fungsional

Sistem transmisi ini melakukan konversi sinyal masukan menjadi data keluaran sinyal TV terestrial.
Data melewati encoder, proses perlindungan kesalahan FEC (Forward Error Correction), melalui proses pemetaan konstelasi dan kemudian interleaving memproses informasi untuk membuat blok data. Blok data dan informasi TPS digandakan, dan melewati pemroses data untuk membentuk struktur tubuh. Ini menggabungkan informasi dari tubuh dan kepala untuk membentuk bingkai dan ini dilewatkan melalui filter SRRC (Square Root Raised Cosine) untuk menjadi sinyal dalam lebar pita (bandwidth) saluran 8 MHz. Akhirnya sinyal dimodulasi untuk meletakkannya di pita frekuensi yang sesuai.
Deskripsi > Fitur

Kecepatan bit: dari 4,813 Mbit/dtk hingga 32,486 Mbit/dtk
Kombinasi layanan SD, HD, dan multimedia
Fleksibilitas layanan
Domain waktu dan frekuensi pemrosesan data
Siaran antara 6 dan 15 saluran SD dan 1 atau 2 saluran HD
Kualitas penerimaan yang setara dengan siaran kabel
Pranala luar

http://en.dtvstatus.net/
https://web.archive.org/web/20100915102819/http://www.altera.com/support/refdesigns/sys-sol/broadcast/ref-dmb-t.html
IEEE Spectrum - Does China Have the Best Digital Television Standard on the Planet?
(dalam bahasa Mandarin) Information page of the standard on Standardization Administration of PRC site
(dalam bahasa Mandarin) Official announcement of intent to approve the standard on August 1, 2007 made by Standardization Administration of PRC
(dalam bahasa Mandarin) ChineseNewsNet report
(dalam bahasa Mandarin) C|Net China report
Hong Kong Technical Standard for Digital Terrestrial Television Broadcasting[pranala nonaktif permanen]
MING-T, Multistandard Integrated Network convergence for Global Mobile and Broadcast Technologies
(dalam bahasa Spanyol) Venezuela starts trials DTMB
Peta dunia yang menunjukkan siaran digital. Yang berwarna ungu adalah yang menggunakan DTMB.
Odontolamia

| Odontolamia |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Genus:: Odontolamia

Odontolamia adalah genus kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Genus ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang dalam genus ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Odontomesa lutosopra

| Odontomesa lutosopra |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Chironomidae
Genus:: Odontomesa
Spesies:: Odontomesa lutosopra

Odontomesa lutosopra adalah spesies lalat yang berasal dari genus Odontomesa dan famili Chironomidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini dapat ditemukan habitatnya di perairan maupun semiperairan.
Odontomesa ferringtoni

| Odontomesa ferringtoni |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Chironomidae
Genus:: Odontomesa
Spesies:: Odontomesa ferringtoni

Odontomesa ferringtoni adalah spesies lalat yang berasal dari genus Odontomesa dan famili Chironomidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini dapat ditemukan habitatnya di perairan maupun semiperairan.
OTP37 FC

OTP37 adalah Klub sepak bola klub yang berbasis di Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka saat ini bermain di Liga 3 dan Markas mereka adalah Stadion Manakarra
Nusa Jaya, Karawaci, Tangerang

| Nusa Jaya |
| --- | --- |
Kelurahan
Kantor kelurahan Nusa Jaya, 2024
Negara:  Indonesia
Provinsi: Banten
Kota: Tangerang
Kecamatan: Karawaci
Kodepos: 15116
Kode Kemendagri: 36.71.07.1004 
Kode BPS: 3671031002 
Luas: 1,17 km²
Jumlah penduduk: 15.700 jiwa (2022)
Kepadatan: 13.419 jiwa/km² (2022)
Jumlah RT: 40
Jumlah RW: 12
Nusa Jaya adalah kelurahan yang berada di kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Kelurahan ini terdiri dari 40 rukun tetangga dan 12 rukun warga.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bojong Jaya  Bugel  Cimone  Cimone Jaya  Gerendeng  Karawaci  Karawaci Baru  Koang Jaya  Margasari  Nambo Jaya  Nusa Jaya  Pabuaran  Pabuaran Tumpeng  Pasar Baru  Sukajadi  Sumur Pacing
Nusa Jaya, Wasile Selatan, Halmahera Timur

| Nusa Jaya |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Maluku Utara
Kabupaten: Halmahera Timur
Kecamatan: Wasile Selatan
Kode pos: 97866
Kode Kemendagri: 82.06.04.2001 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Nusa Jaya adalah sebuah desa di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara |
| --- | --- |
Desa:  Ake Jawi  Bina Gara  Bukutio  Ekor  Ekorino  Fayaul  Ino Jaya  Jiko Moi  Loleba  Minamin  Nanas  Nusa Ambu  Nusa Jaya  Pintatu  Saolat  Saramaake  Sondo-Sondo  Tabanalow  Talaga Jaya  Tanure  Tomares  Waijoi  Wasile  Yawal
Nusa Indah, Bati-Bati, Tanah Laut

| Nusa Indah |
| --- | --- |
Desa
Kantor desa Nusa Indah
Peta lokasi Desa Nusa Indah
Negara:  Indonesia
Provinsi: Kalimantan Selatan
Kabupaten: Tanah Laut
Kecamatan: Bati-Bati
Kode pos: 70852
Kode Kemendagri: 63.01.05.2008 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Nusa Indah adalah salah satu desa di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan |
| --- | --- |
Desa:  Banyu Irang  Bati-Bati  Bentok Darat  Bentok Kampung  Benua Raya  Kait-Kait  Kait-Kait Baru  Liang Anggang  Nusa Indah  Padang  Pandahan  Sambangan  Ujung  Ujung Baru
Regulasi Umum Perlindungan Data

| --- | --- |
Regulasi Uni Eropa

Judul: Regulasi (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang alami berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dan pada pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Direktif 95/46/EC (Regulasi Umum Perlindungan Data)
Dibuat oleh:  Parlemen Eropa dan Dewan
Referensi jurnal: L119, 4/5/2016, p. 1–88
Persetujuan EEA: Ya
Sejarah
Tanggal dibuat: 14 April 2016
Tanggal implementasi: 25 Mei 2018
Naskah persiapan
Proposal Komisi: COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD)
Legislasi lainnya
Menggantikan: Direktif Perlindungan Data UE 1995
Legislasi terkini
Regulasi Perlindungan Data (bahasa Inggris: General Data Protection Regulation) adalah regulasi dalam hukum Uni Eropa (UE) yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data terbaru yang diadopsi UE adalah Regulasi Umum Perlindungan Data (General Data Protection Regulation/GDPR) Regulasi (EU) 2016/679 tanggal 27 April 2016. Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka. GDPR menstandardisasi undang-undang perlindungan data di semua negara UE dan menerapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi. Regulasi ini juga memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kendali kembali ke penduduk UE. GDPR mengatur perorangan, perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi individu di UE. GDPR menggantikan Direktif Perlindungan Data UE 1995, dan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.
Latar belakang > Tantangan teknologi terhadap privasi

Perkembangan teknologi yang cepat serta globalisasi memberikan tantangan baru dalam upaya perlindungan data pribadi. Di mana skala pengumpulan dan berbagi (sharing) data pribadi meningkat secara signifikan. Teknologi juga memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta maupun otoritas publik memanfaatkan data-data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemrosesan data pribadi terjadi di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan sosial, dan kemajuan teknologi informasi membuat pemrosesan dan pertukaran data tersebut jauh lebih mudah.
Menuding teknologi atas permasalahan privasi bukanlah hal baru. Sejak tahun 1890, Warren dan Brandeis pernah melayangkan pendapat bahwa privasi sedang diserang oleh "penemuan-penemuan dan metode-metode bisnis baru". Mereka meyakini bahwa tekanan yang dialami masyarakat modern menuntut untuk adanya "hak privasi", guna melindungi apa yang mereka sebut "hak untuk dibiarkan sendiri" (right to be let alone). Mereka menganggap bahwa hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia.
Teknologi berperan dalam berbagai masalah privasi, karena mempermudah dalam pengumpulan maupun pemrosesan informasi. Ketika orang-orang menjelajahi web, menggunakan ponsel dan melakukan transaksi online, mereka meninggalkan jejak di mana-mana. Teknologi sendiri tidaklah melanggar privasi, tetapi aktivitas dan tujuan si pengguna teknologi yang sebenarnya dapat menciptakan pelanggaran. Kelebihan atau cacat pada teknologi tidaklah melekat dalam teknologi itu sendiri, tetapi lebih tergantung pada bagaimana mereka digunakan dan sejauh mana penggunaannya diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Memodernisasi sistem hukum perlindungan data pribadi di segala bidang demi memenuhi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kepentingan otoritas publik dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang efektif, merupakan langkah konkret untuk memperkuat privasi di era digital saat ini.
Latar belakang > Hukum perlindungan data di Eropa

Hukum perlindungan data mengacu pada skema hukum yang mengatur pengumpulan, kepemilikan, pemrosesan, pengungkapan, dan pemindahan informasi pribadi individu baik dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline). Di Eropa, skema hukum ini bertujuan melindungi hak asasi individu untuk kerahasiaan pribadi (privasi) secara umum, dan hak asasi untuk privasi data secara khusus. Hak-hak ini di Eropa dijamin dalam dua konvensi supranasional, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi UE. Perlindungan data di UE juga diakui dalam Perjanjian Lisboa (Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa) dan Konvensi Perlindungan Data. Selain itu, hak-hak ini juga diberlakukan oleh masing-masing negara Eropa, Dewan Eropa, dan UE. Setiap aktor swasta atau publik yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, atau memonetisasi informasi pribadi warga Eropa harus meluangkan waktu untuk memahami hak privasi data warga Eropa.
Konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973 dan Prancis pada tahun 1978.
Latar belakang > Hukum perlindungan data UE

Lebih dari 20 tahun yang lalu, Masyarakat Eropa (sekarang UE) merasa perlu untuk menyelaraskan standar perlindungan data di negara anggota untuk memfasilitasi transfer data lintas-batas internal UE. Pada saat itu, undang-undang perlindungan data nasional memberikan tingkat perlindungan yang sangat berbeda dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, baik untuk individu maupun untuk pengendali dan pemroses data. Oleh karena itu pada 1995 Masyarakat Eropa mengadopsi Direktif Perlindungan Data yang kemudian digantikan oleh Regulasi GDPR pada 2016.
Latar belakang > Hukum perlindungan data UE > Direktif 95/46/EC

Artikel utama: Direktif Perlindungan Data
Sebelum adanya Regulasi GDPR, pada tahun 1995 UE sudah menerapkan instrumen hukum perlindungan data yaitu Direktif 95/46/EC atau Direktif Perlindungan Data (DPD95). Direktif ini diterbitkan untuk memastikan keseragaman perlindungan hak dan kebebasan individu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi di semua negara anggota. Direktif ini dianggap sebagai perangkat hukum perlindungan data yang paling ketat dan ekstensif di dunia, di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang kuat dengan tujuan melindungi hak asasi dan kebebasan individu, termasuk privasi dan data pribadi mereka.
Direktif Perlindungan Data diterapkan tidak hanya di semua negara anggota UE, melainkan juga di negara-negara non-UE dari Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yaitu Islandia, Liechtenstein dan Norwegia. Pengecualian dalam penerapan Direktif ini adalah apa yang disebut pengecualian rumah tangga, yaitu pemrosesan data pribadi oleh individu semata-mata untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Pemrosesan tersebut umumnya dilihat sebagai bagian dari kebebasan dari privasi individu.
Sesuai dengan undang-undang primer UE yang berlaku pada saat adopsi Direktif Perlindungan Data, ruang lingkup direktif ini terbatas pada masalah pasar internal saja. Untuk masalah kerjasama kepolisian dan peradilan pidana, perlindungan data diambil dari instrumen hukum yang berbeda. Karena Direktif ini hanya tertuju pada negara anggota UE, instrumen hukum tambahan diperlukan untuk mengatur ketentuan perlindungan data yang lebih rinci, misalnya:
Regulasi (EC) No. 45/2001 diterapkan untuk mengatur pemrosesan data pribadi oleh lembaga-lembaga dan badan UE.
Direktif 2002/58/EC tentang pemrosesan data pribadi dan perlindungan privasi di sektor komunikasi elektronik (Direktif mengenai privasi dan komunikasi elektronik)
Direktif 2006/24/EC tentang penyimpanan data yang dihasilkan atau diproses sehubungan dengan penyediaan layanan komunikasi elektronik yang tersedia untuk umum atau dari jaringan komunikasi publik
Kekurangan Direktif Perlindungan Data ini adalah tidak mempertimbangkan aspek-aspek seperti globalisasi (perlindungan data lintas yurisdiksi), perkembangan teknologi, seperti konvergensi teknologi, jejaring sosial, dan komputasi awan secara memadai. Direktif ini diberlakukan sebelum menjamurnya media sosial, komputasi awan, penyimpanan data massal, penggalian data, profil elektronik, Web 2.0, serta ancaman-ancaman terhadap keamanan seputar data pribadi. Di sisi lain karena direktif ini harus diubah terlebih dahulu menjadi undang-undang nasional sebelum diterapkan, menghasilkan implementasi yang berbeda-beda di masing-masing negara anggota UE.
Latar belakang > Hukum perlindungan data UE > Piagam Hak Asasi UE

Artikel utama: Piagam Hak Asasi Uni Eropa
Dengan mengakui bahwa kebijakannya dapat berdampak pada hak asasi manusia serta untuk membuat warga merasa 'lebih dekat' kepada UE, UE pada tahun 2000 memproklamasikan Piagam Hak Asasi UE. Piagam ini menggabungkan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial warga negara Eropa, dengan memadukan tradisi konstitusional dan kewajiban internasional yang sama bagi negara-negara anggota. Hak-hak yang dijelaskan dalam Piagam dibagi menjadi enam bagian: martabat, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, hak warga negara dan keadilan. Meskipun awalnya hanya dokumen politik, Piagam tersebut secara hukum mengikat sebagai hukum utama UE dengan berlakunya Perjanjian Lisboa pada 1 Desember 2009. Hukum primer UE juga menetapkan kewenangan UE untuk membuat undang-undang tentang perlindungan data.
Piagam ini tidak hanya menjamin atas kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga menetapkan hak atas perlindungan data, secara eksplisit meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi dalam hukum UE. Lembaga-lembaga UE beserta negara-negara anggota harus mengamati dan menjamin hak-hak ini. Dirumuskan beberapa tahun setelah Direktif Perlindungan Data, Pasal 8 Piagam ini dipahami sebagai perwujudan hukum perlindungan data UE yang sudah ada sebelumnya. Piagam ini tidak hanya secara eksplisit menyebutkan hak atas perlindungan data, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data utama dalam Pasal 8 (2). Pasal 8 (3) Piagam menetapkan bahwa otoritas independen yang akan mengontrol pelaksanaan prinsip-prinsip ini.
"Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka."
Regulasi (EU) 2016/679 GDPR > Prinsip perlindungan data GDPR

Pasal 5 pada Bab II GDPR menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi:
Keabsahan, keadilan dan transparansi: data pribadi harus diproses secara sah, adil, dan transparan dalam kaitannya dengan subjek data individu.
Pembatasan tujuan: data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan yang jelas, eksplisit, dan sah serta tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut; pengolahan lebih lanjut untuk tujuan pengarsipan untuk kepentingan publik, untuk tujuan penelitian ilmiah atau historis, atau untuk tujuan statistik harus sesuai dengan Pasal 89 (1), jika dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal.
Minimisasi data: data pribadi harus memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan tujuannya diproses.
Akurasi: data pribadi harus akurat, jika perlu terus diperbarui, setiap langkah harus diambil untuk memastikan data pribadi yang tidak akurat, dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan.
Pembatasan penyimpanan: data pribadi harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subyek data individu tidak lebih lama dari yang diperlukan, data pribadi dapat disimpan untuk periode yang lebih lama jika diproses semata-mata untuk keperluan pengarsipan untuk kepentingan publik, untuk tujuan penelitian ilmiah atau sejarah, atau untuk tujuan statistik sesuai dengan Pasal 89 (1) tunduk pada penerapan yang sesuai dengan langkah-langkah teknis dan organisasional yang disyaratkan oleh GDPR untuk melindungi hak dan kebebasan dari subyek data.
Integritas dan kerahasiaan: data pribadi harus diproses secara aman, termasuk perlindungan terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum serta perlindungan terhadap kehilangan, penghancuran, atau kerusakan yang tidak disengaja.
Pengendali (controller) harus bertanggung jawab, dan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini ("akuntabilitas"). Artinya catatan dan bukti kepatuhan harus ada.
Otoritas Perlindungan Data

Otoritas Perlindungan Data (Data Protection Authority) adalah badan nasional negara anggota UE yang bertugas memberikan nasihat tentang regulasi perlindungan data. Selain itu, petugas perlindungan data dari pihak organisasi juga harus bekerja sama dan memberikan rincian kontak mereka kepada otoritas pengawas perlindungan data. GDPR menetapkan bahwa setiap otoritas perlindungan data memiliki tugas-tugas berikut:
Memantau dan melaksanakan penerapan GDPR
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai risiko, aturan, perlindungan, dan hak-hak terkait dengan pemrosesan. Kegiatan yang ditujukan khusus untuk anak-anak mendapat perhatian khusus.
Memberi saran sesuai dengan undang-undang negara anggota, parlemen nasional, pemerintah, dan lembaga atau badan lain tentang tindakan legislatif dan administratif yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu terkait dengan pemrosesan.
Meningkatkan kesadaran pengendali dan pemroses akan kewajiban mereka di bawah GDPR
Memberikan informasi kepada setiap subyek data terkait pelaksanaan hak-hak mereka di bawah GDPR dan bekerja sama dengan otoritas supervisi perlindungan data di negara-negara anggota lainnya.
Menangani pengaduan yang diajukan oleh subjek data individu atau oleh badan, organisasi, atau asosiasi sesuai dengan Pasal 80, menyelidiki pokok permasalahan pengaduan, dan menginformasikan pada pengadu tentang kemajuan dan hasil penyelidikan dalam waktu yang wajar, khususnya jika penyelidikan lebih lanjut atau koordinasi dengan otoritas pengawas perlindungan data lain diperlukan.
Pada 25 Mei 2018, Article 29 Working Party tidak ada lagi dan digantikan oleh Badan Perlindungan Data Eropa (European Data Protection Board) yang mengelompokkan semua 28 otoritas perlindungan data, memiliki wewenang untuk memberikan panduan dan interpretasi dan mengambil keputusan yang mengikat jika beberapa negara UE menghadapi kasus yang sama.
Perwakilan

Organisasi-organisasi di luar UE yang menargetkan atau berurusan dengan data pribadi di UE harus memiliki perwakilan yang ditunjuk untuk menangani masalah tersebut. Pengendali atau prosesor yang tidak didirikan di UE yang memproses data pribadi dari setiap subyek data yang berada di UE, dan kegiatan pemrosesannya terkait dengan penawaran barang atau jasa, harus menunjuk perwakilan yang bertindak atas nama pengendali atau prosesor tersebut dan dapat dipanggil oleh otoritas pengawas perlindungan data.