Joko Widodo
Kepresidenan > Pemerintahan dan kabinet

Lihat pula: Kabinet Kerja (2014–2019) dan Kabinet Indonesia Maju
Susunan Kabinet Awal Joko Widodo Tahun 2014 (atas) dan 2019 (bawah)
Meskipun berjanji untuk tidak memberikan jabatan pemerintahan hanya kepada sekutu politik selama kampanye tahun 2014, banyak anggota partai politik yang menerima jabatan menteri di kabinet pertama Jokowi. Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia mengendalikan pemerintahan minoritas hingga Golkar, partai terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beralih dari oposisi ke pemerintah. Jokowi membantah tudingan mencampuri urusan dalam negeri Golkar, meski diakui bahwa ada kemungkinan Luhut ikut mempengaruhi perubahan tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kabinetnya terpilih sebagai ketua Golkar pada tahun 2018. Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah berpindah pihak sebelumnya tetapi kemudian kembali menjadi oposisi pada tahun 2018.
Jokowi mengumumkan 34 nama tersebut di kabinetnya pada 26 Oktober 2014. Meskipun dipuji karena inklusivitas perempuan, dengan Retno Marsudi menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia, mereka menerima kritik karena beberapa anggapan inklusi politik, seperti Puan Maharani (putri Megawati Soekarnoputri). Pemerintahan Jokowi juga melihat pembentukan dua kementerian baru (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dari penggabungan kementerian-kementerian lama, selain penggantian nama dan reorganisasi kementerian lain. Jokowi melakukan total tiga kali perombakan kabinet hingga tahun 2018, mencopot menteri seperti Rizal Ramli dan Bambang Brodjonegoro, serta memasukkan menteri seperti Luhut dan Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani. Perombakan kembali terjadi pada Desember 2020, menggantikan enam menteri termasuk dua menteri yang ditangkap KPK.
Ia dikritik oleh PDI-P karena kelemahan kebijakannya, dan legislator PDI-P Effendi Simbolon menyerukan pemakzulan terhadapnya. Pada tanggal 9 April 2015, saat Kongres PDI-P, pemimpin partai Megawati Soekarnoputri menyebut Jokowi sebagai pejabat. Dia mencatat bahwa calon presiden dicalonkan oleh partai politik, yang mengisyaratkan bahwa Jokowi berhutang budi pada partai tersebut dan harus menjalankan garis kebijakannya. Beberapa bulan sebelumnya, Megawati dan Jokowi sempat berselisih mengenai penunjukan kapolri baru, dimana Megawati mendukung mantan ajudannya Budi Gunawan sementara Jokowi mendukung Badrodin Haiti.
Setelah terpilih kembali, Jokowi mengumumkan kabinet keduanya pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia mempertahankan beberapa menteri seperti Sri Mulyani dan Luhut, tetapi juga memasukkan pendiri Gojek, Nadiem Makarim dan saingan politiknya, Prabowo Subianto masing-masing sebagai menteri pendidikan dan pertahanan.
Pada tahun pertama masa jabatan presidennya yang kedua, tingkat persetujuannya turun menjadi 45,2%, dan tingkat ketidaksetujuannya naik menjadi 52%. Wakilnya, Ma'ruf Amin, mendapat tingkat ketidaksetujuan sebesar 67%. Rendahnya peringkat tersebut disebabkan oleh kebijakan yang tidak populer. Pada awal tahun 2023, peringkat persetujuannya mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 76,2%, menyusul pelonggaran pembatasan COVID-19.