Ketuanan Melayu
Pemerintahan Mahathir > Meninjau dan menyusun ulang kebijakan ekonomi

Sebelum berakhirnya DEB pada tahun 1990, terdapat banyak perdebatan mengenai kepastian kebijakan tersebut harus diperbarui, diganti, atau dibatalkan sama sekali. Pemerintah mengadakan tinjauan resmi terhadap NEP pada tahun-tahun menjelang berakhirnya DEB. DEB telah dihadapkan pada sejumlah kritik sepanjang hidup kebijakan itu, kebanyakan di antaranya terkait dengan korupsi politik dan ketakefisienan lainnya. Salah satu poin perselisihan adalah perhitungan ekuitas Melayu. Meskipun secara resmi orang Melayu menguasai 18% dari pangsa ekonomi pada tahun 1992, beberapa orang menganggap angka ini menyesatkan. Dikatakan bahwa dalam kenyataannya, sebagian besar dari jumlah ini merupakan ekuitas yang dipegang oleh badan-badan pemerintah, oleh karena itu menjadi milik Malaysia secara keseluruhan. Praktik pemberian kontrak pekerjaan umum terutama kepada Bumiputra dianggap menghambat kompetensi Melayu dengan memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan. Banyak kontraktor Bumiputra yang kemudian mensubkontrakkan pekerjaan mereka kepada orang lain, yang dalam beberapa kasus adalah orang Tionghoa; Perjanjian "Ali Baba" dengan "orang Melayu [Ali] menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh lisensi dan izin ditolak orang non-Melayu, kemudian menerima bayaran untuk menjadi pemimpin sementara [Baba] non-Melayu menjalankan bisnis," adalah lazim. Beberapa orang berpendapat bahwa NEP "mungkin berhasil, jika orang Melayu benar-benar ingin mempelajari seluk-beluknya. Tetapi lebih sering daripada tidak, dia hanya ingin menjadi kaya."
Beberapa orang mengatakan pencairan saham menguntungkan pihak yang memiliki hubungan politik, ketika kebanyakan dari mereka langsung menjual sahamnya dengan harga pasar sehingga menuai arbitrase alih-alih menahan dan meningkatkan saham Melayu sebagaimana yang dimaksudkan kebijakan itu. Meskipun DEB berhasil menciptakan kelas jutawan Melayu tetapi dituduh terutama karena kronisme karena hanya menguntungkan mereka yang memiliki hubungan politik. Beberapa orang di antaranya setuju, tetapi membantah mengambil tindakan. Seorang politikus PAS menyatakan: "Orang Melayu tidak ingin keadilan memengaruhi kepentingan mereka." Para komentator lain telah menyarankan bahwa meskipun sebagian besar manfaat di bawah DEB diperoleh kepada mereka yang memiliki hubungan politik, pemerintah bermaksud agar mereka "menetes ke bawah rakyat Melayu", dan juga bagi orang kaya baru Melayu untuk memberikan teladan kewirausahaan "bagi orang Melayu lainnya.
Selama tahun 1980-an, perhatian tentang diskriminasi di pendidikan tinggi terus bertumbuh. Pada titik ini, Menteri Pendidikan mengatakan kepada parlemen tentang ketidakpuasan dan kekecewaan di antara orang non-Melayu tentang berkurangnya kesempatan bagi melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.
Kritik lain adalah bahwa DEB dan tindakan afirmatif lainnya telah benar-benar mengurangi kepercayaan diri orang Melayu, meskipun Mahathir berniat membangun kelas bisnis orang Melayu untuk menjadi panutan bagi orang Melayu yang miskin. Seorang wartawan Melayu berpendapat: "[Di bawah Kebijakan Ekonomi Baru ini, tidak ada bumiputra yang dapat yakin bahwa 'kemenangan' seperti yang dia terima pantas diterima sepenuhnya." DEB juga dikritik karena berusaha memperbaiki saham ekonomi orang Melayu secara keseluruhan, bahkan jika bagian ini dipegang oleh sejumlah kecil orang Melayu. Beberapa kalangan menuduh DEB terlalu berat dalam pendekatannya terhadap tindakan afirmatif, sehingga mempertahankan DEB berarti telah menghilangkan kesempatan non-Melayu yang memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi dan promosi pekerjaan serta memaksa banyak non-Melayu untuk berpindah sebagai gantinya. Hal ini, dipadukan dengan kesan NEP sebagai korup dan terkait dengan ketuanan Melayu, menimbulkan "kebencian yang dalam", khususnya di antara orang Tionghoa. DEB dikritik sebagai "menempatkan orang Malaysia begitu dihormati dengan itu di atas yang lain, memberi mereka perlakuan preferensial NEP," sementara "membagi Malaysia menjadi warga negara kelas satu dan dua".
Pada tahun 1990, DEB digantikan oleh Kebijakan Pembangunan Nasional (DPN) yang melanjutkan sebagian besar kebijakan zaman DEB. Meskipun secara substansial lebih besar, pangsa ekonomi Melayu tidak mendekati sasaran 30% berdasarkan angka pemerintah. Dalam tinjauannya terhadap DEB, pemerintah menemukan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan telah berkurang, beberapa sasaran penting yang terkait dengan kepemilikan perusahaan Melayu secara keseluruhan belum terpenuhi. Baik Mahathir maupun Abdul Rahman telah menyatakan keprihatinan bahwa orang Melayu tetap terlalu bergantung pada orang Tionghoa secara ekonomi.
Klaim bahwa DEB telah memperlambat pertumbuhan ekonomi ditolak; ada anggapan bahwa DEB telah berhasil mencegah kerusuhan rasial lebih lanjut yang akan lebih merugikan pertumbuhan ekonomi daripada DEB. DEB juga dibela karena telah menciptakan kelas menengah Melayu dan meningkatkan taraf hidup tanpa mengorbankan bagian ekonomi non-Bumiputra secara mutlak; statistik menunjukkan bahwa kelas menengah Cina dan India juga tumbuh di bawah DEB, meskipun tidak sebanyak orang Melayu. Tingkat kemiskinan Malaysia secara keseluruhan telah menyusut dari 50% pada saat kemerdekaan menjadi 7%. Juga dikatakan bahwa stereotipe rasial sebagian besar telah dihilangkan karena DEB berhasil menciptakan kelas atas Melayu. Meskipun banyak dari tujuan NEP yang dinyatakan kembali oleh DPN, kebijakan baru tersebut tampaknya lebih diarahkan pada retensi kekayaan dan penciptaan, dibandingkan dengan penyaluran ulang sederhana. Namun demikian, banyak dari kebijakan dari era DEB tetap dipertahankan di bawah NDP, yang berakhir pada tahun 2020.