Monarki Britania Raya
Sejarah > Setelah Undang-Undang Uni 1707

Lihat pula: Daftar penguasa Britania Raya
Setelah pengangkatan Anne, masalah suksesi kembali terjadi. Parlemen Skotlandia, yang menyatakan bahwa Parlemen Inggris tak memberitahukan mereka soal pemilihan keluarga Sophia sebagai para pewaris berikutnya, mengesahkan Undang-Undang Keamanan 1704, yang mengancam untuk mengakhiri uni personal antara Inggris dan Skotlandia. Parlemen inggris membalasnya dengan Undang-Undang Orang Asing 1705, yang mengancam akan mengacaukan ekonomi Skotlandia dengan membatasi perdagangan. Parlemen Skotlandia dan Inggris menegosiasikan Undang-Undang Uni 1707, yang menyatakan bahwa Inggris dan Skotlandia bersatu dalam sebuah Kerajaan Britania Raya yang tunggal, dengan suksesi di bawah aturan-aturan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Pemukiman.
Pada 1714, Ratu Anne digantikan oleh sepupu keduanya, dan putra Sophia, George I, Elector Hanover, yang mengkonsolidasikan jabatannya dengan mengalahkan para pemberontak Jacobit pada 1715 dan 1719. Penguasa yang baru kurang aktif dalam pemerintahan ketimbang beberapa pendahulu Inggris-nya, tetapi memegang kendali atas kerajaan-kerajaan Jermannya, yang Inggris masukkan dalam uni personal. Kekuasaan berpindah ke para menteri George, khususnya Sir Robert Walpole, yang sering dianggap menjadi perdana menteri Inggris pertama, meskipun gelar tersebut tidak digunakan pada masa itu. Penguasa berikutnya, George II, menyaksikan akhir ancaman Jacobit pada 1746, saat Stuart Katolik dikalahkan seluruhnya. Pada masa pemerintahan lama cucunya, George III, koloni-koloni Amerika milik Inggris lepas, bekas koloni-koloni tersebut membentuk Amerika Serikat, tetapi pengaruh Inggris di belahan dunia lainnya tetap bertumbuh, dan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia dibentuk oleh Undang-Undang Uni 1800.
Dari 1811 sampai 1820, George III terserang sebuah penyakit yang saat ini diyakini adalah pordiria, sebuah penyakit yang membuatnya tak mampu melaksanakan jabatan. Putranya, kelak George IV, menggantikannya sebagai Pangeran Pemangku Raja. Pada era kekuasaan pemangku raja dan pemerintahannya sendiri, kekuasaan monarki dikurangi, dan pada masa penerusnya, William IV, penguasa monarki tidak lebih banyak berinterfensi ketimbang kekuasaan parlementer. Pada 1834, William melengserkan Perdana Menteri dari Partai Whig, William Lamb, 2nd Viscount Melbourne, dan melantik orang dari Partai Tory, Sir Robert Peel. Namun, dalam pemilihannya, Peel kalah. Raja tidak mempunyai pilihan untuk mengangkat lagi Lord Melbourne. Pada masa pemerintahan William IV, Undang-Undang Reformasi 1832, yang mereformasi perwakilan parlementer, disahkan. Bersama dengan aturan lainnya yang disahkan seabad kemudian, UU tersebut membuat perluasan waralaban elektoral dan kebangkitan Dewan Rakyat sebagai cabang paling penting dari Parlemen.
Peralihan akhir menuju monarki konstitusional dibuat pada masa pemerintahan panjang penerus William IV, Victoria. Sebagai seorang wanita, Victoria tidak dapat memerintah Hanover, yang hanya memperbolehkan suksesi dalam garis laki-laki, sehingga uni personal Britania Raya dan Hanover berakhir. Era Victoria ditandai dengan perubahan kebudayaan besar-besaran, kemajuan teknologi, dan pendirian Kerajaan Bersatu sebagai salah satu kekuatan terdepan di dunia. Dalam pengakuan kekuasaan Inggris atas India, Victoria dideklarasikan menjadi Kaisar Wanita India pada 1876. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan meningkatnya dukungan untuk gerakan republikan, karena masa berkabung permanen Victoria setelah kematian suaminya pada 1861.
Putra Victoria, Edward VII, menjadi penguasa pertama dari Wangsa Saxe-Coburg dan Gotha pada 1901. Pada 1917, penguasa berikutnya, George V, mengubah "Saxe-Coburg and Gotha" menjadi "Windsor" dalam menanggapi simpatisan anti-Jerman yang berkembang pada masa Perang Dunia Pertama. Masa pemerintahan George V ditandai dengan pemisahan Irlandia dari Irlandia Utara, yang masih menjadi bagian dari Britania Raya, dan Negara Bebas Irlandia, sebuah negara independen, pada 1922.