Kawasan kumuh
Pengentasan Kumuh

Sejak tahun 1960-an, kota-kota di negara-negara berkembang menghadapi tingkat urbanisasi dan kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak terkendali adalah akibatnya. Secara umum, lingkungan yang tidak terencana dan kurang terlayani ini ditempati oleh penghuni liar tanpa pengakuan hukum atau hak. Penduduk daerah kumuh tidak memiliki layanan kota yang paling dasar, seperti pasokan air, sanitasi, pengumpulan sampah atau infrastruktur, dan dengan demikian terpapar penyakit, kejahatan dan bencana alam.
Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini dengan berbagai cara. Namun, kebijakan perkotaan mereka sering kali gagal karena tata kelola pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, pasar tanah yang tidak berfungsi, dan yang terpenting, tidak adanya kemauan politik. Salah satu upaya untuk mencegah bertambahnya kemiskinan di perkotaan adalah dengan merelokasi penduduk ke tempat pemukiman baru yang biasanya berada di luar kota. Namun, permukiman kumuh justru muncul di pusat-pusat kota karena di sinilah masyarakat miskin lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, memindahkan penduduk atau mengganti fasilitas fisik mereka tidak berjalan dengan baik. Pemerintah tidak hanya harus mengeluarkan sumber daya untuk membersihkan daerah kumuh dan memukimkan kembali penduduknya, namun juga harus membiayai transportasi umum untuk memfasilitasi akses ke lapangan kerja di pusat kota.
Pendekatan kedua adalah penggusuran dan pembangunan kembali yang di Indonesia dikenal dengan metode peremajaan. Salah satu contohnya adalah di Taman Sari, Kota Bandung. Pendekatan ini berarti memindahkan sementara para penghuni permukiman kumuh, membersihkan lahan dan membangun perumahan baru bagi mereka di lokasi yang sama. Bangunan bertingkat tinggi sering kali diusulkan untuk menampung lebih banyak orang. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa kepadatan hunian dari pembangunan gedung bertingkat tidak jauh lebih besar daripada kepadatan hunian di pusat kota. Selain itu, pembangunan gedung bertingkat tidak menyediakan banyak ruang di lantai dasar bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk menjalankan usaha kecil yang dibutuhkan untuk menambah penghasilan mereka.
Alternatif lain selain memindahkan orang atau mengganti rumah mereka adalah dengan melakukan slum upgrading atau di Indonesia di kenal dengan Peningkatan Kualitas Kumuh. Upgrading terdiri dari perbaikan infrastruktur yang ada, misalnya retikulasi air, sanitasi, drainase, dan listrik, hingga mencapai standar yang memuaskan. Biasanya upgrading tidak melibatkan pembangunan rumah, karena penghuni dapat melakukannya sendiri, tetapi menawarkan pinjaman opsional untuk perbaikan rumah. Tindakan lebih lanjut termasuk menghilangkan bahaya lingkungan, memberikan insentif untuk pengelolaan dan pemeliharaan masyarakat, serta pembangunan klinik dan sekolah. Bagian penting dari perbaikan adalah mengalihkan hak kepemilikan rumah kepada para penghuni dengan harga yang terjangkau. Jaminan yang diberikan dengan mengalihkan hak kepemilikan ini telah terbukti dapat memotivasi penghuni untuk menginvestasikan dua hingga empat kali lipat jumlah dana yang diinvestasikan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di kawasan kumuh.
Upgrading memiliki keuntungan yang signifikan; tidak hanya merupakan alternatif yang terjangkau dibandingkan dengan pembongkaran dan relokasi (yang biayanya mencapai 10 kali lipat lebih mahal daripada upgrading), namun juga meminimalisir gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil dari pemugaran sangat terlihat, langsung terlihat dan membuat perbedaan yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat miskin kota.
Ada pendekatan lain yang sekarang digalakkan yaitu dengan Konsolidasi Tanah baik horizontal maupun vertikal. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Secara umum konsolidasi tanah bertujuan untuk menata kembali penguasaan tanah oleh masyarakat, agar tercipta suatu pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Konsolidasi tanah dapat berupa penambahan atau penataan fasilitas umum jalan, penataan ruang terbuka hijau, penataan kaveling tanah milik masyarakat sehingga tercipta pengembangan lingkungan hunian yang lebih berkualitas. Setiap pemilik tanah akan menyumbangkan sebagian dari tanahnya untuk dijadikan fasilitas umum seperti penataan atau pelebaran jalan, penambahan ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Dengan demikian, pemilik tanah akan menerima kembali konstribusi sumbangan tanahnya berupa kenaikan harga jual tanah tersebut, sehingga memberikan manfaat atau keuntungan yang lebih baik. Pengaturan bidang tanah dalam konsolidasi tanah ini dapat berupa pergeseran letak, penggabungan, pemecahan, pertukaran, penghapusan ataupun pengubahan.