stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Gedebage, Bandung
Struktur organisasi dan daftar pegawai pemerintah kecamatan

Kecamatan Gedebage, sebagai bagian dari struktur pemerintahan Kota Bandung, memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Struktur ini dipimpin oleh seorang Camat, yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional kecamatan. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, Camat dibantu oleh Sekretaris Camat dan berbagai kepala seksi serta staf yang kompeten.
Pimpinan dan Sekretariat:
Camat Gedebage: Jaenudin AP, M.Si, memegang posisi tertinggi dalam struktur organisasi, bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di wilayah kecamatan.
Sekretaris Camat Gedebage: Drs. Asep Tamim, M.AP, membantu Camat dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan koordinasi internal.
Kepala Sub Bagian Program & Keuangan: Rommy Ramdhany, S.Sos., MM, bertanggung jawab atas perencanaan program dan pengelolaan keuangan kecamatan.
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian: Yusi Susilawati, S.Sos., MM, mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian.
Kepala Seksi:
Kecamatan Gedebage memiliki beberapa Kepala Seksi yang masing-masing membidangi tugas khusus, yaitu:
Kepala Seksi Pemerintahan: Yoga Hananto, S.STP.
Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban: Agus Ashari.
Kepala Seksi Ekonomi & Pembangunan: Dra. Etik Kurniawati, M.MPd.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat: Dra. Tati Juartini, MM.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial: Ida Rosida, S.Pt., MM.
Staf dan Fungsional:
Selain pimpinan dan kepala seksi, Kecamatan Gedebage juga didukung oleh berbagai staf dan tenaga fungsional, antara lain:
Analis Kesejahteraan Rakyat: Zulfiana Farista, ST., M.Eng.
Penyuluh Keamanan Masyarakat: Romi Irawan, S.STP., M.A.P.
Pengelola Administrasi Pemerintahan: Bagus Khrisna AP, S.Kom.
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris: Galih Adhitya Riyadhi, S.IP.
Analis Pemerintah Daerah: Rini Hapsari, SE.
Fasilitator Kewirausahaan: Indriati Silalahi, S.Kom.
Bendahara: Imam Setioedy, A.Md.
Pengelola Keamanan & Ketertiban: Srie Hastuty Gantiny.
Pranata Perlindungan Masyarakat: Ali Umar.
Analis Pemberdayaan Masyarakat: Hendris.
Verifikator Keuangan: Ejen.
Struktur organisasi dan daftar pegawai ini mencerminkan upaya Kecamatan Gedebage dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
Bandung Teknopolis

Pemkot Bandung berencana membangun "Bandung Teknopolis" sebuah kawasan atau kota baru yang dikhususkan untuk mewadahi mereka yang pakar dan ingin mengembangkan bisnis di bidang teknologi informasi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan kota baru khusus berbasis IT itu akan dibangun di kawasan Gedebage. Megaproyek dengan lahan sekitar 800 Hektar tersebut akan dijadikan sebagai Central Business District (CBD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Menurut Wali Kota, kalau konsep teknopolis sudah jadi, perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook sangat mungkin untuk tinggal berdampingan di lingkungan yang sama. Investor sendiri sudah ada yang berminat seperti dari Arab Saudi, Jepang, Singapura dan lainnya. Konsep teknopolis sendiri merupakan sumbangan Bandung untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kota baru ini diharapkan dapat menumbuhkan geliat investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.
Tol Air

Daerah ini selalu dilanda banjir setiap musim hujan. Untuk mengatasi banjir di Kota Bandung berbagai cara sudah dilakukan, program terbaru adalah membangun tol air atau reservoir. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, Tol Air dipastikan mampu mengurangi banjir di kawasan Gedebage yang selama ini selalu banjir dan sulit diatasi.
Pusat perbelanjaan

Summarecon Mall Bandung, atau disingkat menjadi Summaba, adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 2024, mal ini berada di perumahan Summarecon Bandung yang dicetuskan oleh Summarecon Agung, pengembang properti asal Jakarta. Summaba merupakan mal keempat dengan tajuk "Summarecon Mall", mengikuti Summarecon Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong, dan Summarecon Mall Bekasi.
Karoseri Di Gedebage

CV Sarana Motor
PT Raya Mitra Niaga Alfa
Brunei Darussalam
Etimologi

Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada Batu Tarsilah yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19, memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807).
Brunei adalah sebuah negara tertua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Tiongkok dan tradisi lisan. Dalam catatan Sejarah Tiongkok dikenal dengan nama Po-li, Po-lo, Poni atau Puni dan Bunlai. Dalam catatan Arab dikenali dengan Dzabaj atau Randj.
Catatan tradisi lisan diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan baru nah yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan baru nah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei.
Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Sebab telah menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut, apabila mereka sampai di suatu tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Replika batu nisan P'u Kung Chih Mu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan, dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih) pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang dan mubalig-mubaliq Islam, sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei.
Islam mulai berkembang dengan sangat pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ke-3 pada tahun 1425 M karena sultan yang sebelumnya mengahwini puterinya dengan Syarif Ali. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan / pancir dari Cucu Rasulullah Shalallahualaihi Wassallam yaitu Amirul Mukminin Hasan / Syaidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsilah / prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan, Brunei. Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan Sultan-Sultan di sekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu.
Kata Darussalam, istilah dalam bahasa Arab untuk "tempat yang damai" atau "Rumah Keamanan", disematkan pada abad ke-15 oleh Sultan ke-3, Syarif Ali, untuk menegaskan Islam sebagai agama negara, serta untuk meningkatkan penyebarannya.
Sejarah > Penyusunan Konstitusi

Pada Juli 1953, Sultan Omar Ali Saifuddien III membentuk komite dengan anggota tujuh orang yang bernama Tujuh Serangkai, untuk mengetahui pandangan warga mengenai konstitusi tertulis untuk Brunei Darussalam. Pada Mei 1954, Sultan, para residen, dan Komisaris Tinggi bertemu untuk membahas temuan-temuan komite. Mereka setuju untuk mengesahkan penyusunan konstitusi. Pada Maret 1959, Sultan Omar Ali Saifuddien III memimpin sebuah delegasi ke London untuk membahas Konstitusi yang diusulkan. Delegasi Britania Raya dipimpin oleh Sir Alan Lennox-Boyd, Menteri Negara Koloni. Pemerintah Britania Raya kemudian menerima rancangan konstitusi.
Pada tanggal 29 September 1959, Perjanjian Konstitusi ditandatangani di Bandar Seri Begawan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III dan Sir Robert Scott, Komisaris Jenderal untuk Asia Tenggara. Isi Konstitusi tersebut adalah:
Sultan Brunei menjadi kepala negara tertinggi.
Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan dalam negeri.
Pemerintah Britania Raya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pertahanan saja.
Posisi Residen dihilangkan dan digantikan oleh Komisaris Tinggi Britania Raya.
Lima dewan dibentuk, yaitu:
Dewan Eksekutif
Dewan Legislatif Brunei
Dewan Penasihat
Dewan Suksesi
Dewan Agama Negara
Geografi

Artikel utama: Geografi Brunei
Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan; 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 470.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 80.000 orang tinggal di ibu kota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini.
Iklim Brunei ialah tropis khatulistiwa, dengan suhu serta kelembapan yang tinggi, dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun.
Politik

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.
Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati Sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.
Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRT dan Republik Tiongkok. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.
Politik > Raja-raja Brunei

Raja-raja Brunei Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun 1363 M yakni:
Sultan Muhammad Shah (1383 - 1402)
Sultan Ahmad (1408 - 1425)
sultan Syarif Ali (1425 - 1432)
Sultan Sulaiman (1432 - 1485)
Sultan Bolkiah (1485 - 1524)
Sultan Abdul Kahar (1524 - 1530)
Sultan Saiful Rizal (1533 - 1581)
Sultan Shah Brunei (1581 - 1582)
Sultan Muhammad Hasan (1582 - 1598)
Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 - 1659)
Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 - 1660)
Sultan Haji Muhammad Ali (1660 - 1661)
Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 - 1673)
Sultan Muhyiddin (1673 - 1690)
Sultan Nasruddin (1690 - 1710)
Sultan Husin Kamaluddin (1710 - 1730) (1737 - 1740)
Sultan Muhammad Alauddin (1730 - 1737)
Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)
Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
Sultan Abdul Momin (1852-1885)
Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967)
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini)
Politik > Pembagian administratif

Artikel utama: Pembagian administratif Brunei
Brunei dibagi atas empat distrik:
Belait
Brunei dan Muara
Temburong
Tutong
Distrik-distrik Brunei dibagi lagi menjadi 38 mukim.
Politik > Hubungan luar negeri

Hingga tahun 1979, hubungan luar negeri Brunei dikelola oleh pemerintah Inggris. Setelah itu, mereka ditangani oleh Dinas Diplomatik Brunei. Setelah kemerdekaan pada tahun 1984, Dinas ini ditingkatkan ke tingkat menteri dan sekarang dikenal sebagai Kementerian Luar Negeri.
Secara resmi, kebijakan luar negeri Brunei adalah sebagai berikut:
Saling menghormati kedaulatan, integritas, dan kemerdekaan teritorial negara lain;
Pemeliharaan hubungan persahabatan antar bangsa;
Tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain; dan
Pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.
Dengan ikatan tradisionalnya dengan Britania Raya, Brunei menjadi anggota ke-49 Persemakmuran segera pada hari kemerdekaannya pada 1 Januari 1984. Sebagai salah satu prakarsa pertamanya menuju peningkatan hubungan regional, Brunei bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984, menjadi anggota keenam. Untuk mencapai pengakuan atas kedaulatan dan kemerdekaannya, ia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota penuh pada tanggal 21 September tahun yang sama.
Sebagai negara Islam, Brunei menjadi anggota penuh Organisasi Konferensi Islam (sekarang Organisasi Kerja Sama Islam) pada Januari 1984 pada KTT Islam Keempat yang diadakan di Maroko.
Setelah menjadi anggota forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 1989, Brunei menjadi tuan rumah Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada November 2000 dan Forum Regional ASEAN (ARF) pada Juli 2002. Brunei menjadi anggota pendiri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995, dan merupakan pemain utama dalam BIMP-EAGA, yang dibentuk selama Pertemuan Menteri Pengukuhan di Davao, Filipina, pada tanggal 24 Maret 1994.
Brunei berbagi hubungan dekat dengan Singapura dan Filipina. Pada bulan April 2009, Brunei dan Filipina menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang pertanian dan perdagangan serta investasi terkait pertanian.
Brunei adalah salah satu dari banyak negara yang mengklaim beberapa Kepulauan Spratly yang disengketakan. Status Limbang sebagai bagian dari Sarawak telah dipersengketakan oleh Brunei sejak wilayah tersebut pertama kali dianeksasi pada tahun 1890. Masalah tersebut dilaporkan diselesaikan pada tahun 2009, dengan Brunei setuju untuk menerima perbatasan sebagai ganti Malaysia menyerahkan klaim atas ladang minyak di perairan Brunei. Pemerintah Brunei membantahnya dan mengatakan bahwa klaim mereka atas Limbang tidak pernah dicabut.
Brunei menjadi ketua ASEAN pada tahun 2013. Itu juga menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun yang sama.
Politik > Militer

Brunei mempertahankan tiga batalion infanteri yang ditempatkan di seluruh negeri. Angkatan Laut Brunei memiliki beberapa kapal patroli kelas "Ijtihad" yang dibeli dari pabrikan Jerman. Britania Raya juga memiliki basis di Seria, pusat industri minyak di Brunei. Sebuah batalion Gurkha yang terdiri dari 1.500 personel ditempatkan di sana. Personil militer Inggris ditempatkan di sana berdasarkan perjanjian pertahanan yang ditandatangani antara kedua negara.
Sebuah Bell 212 yang dioperasikan oleh Angkatan Udara jatuh di Kuala Belait pada 20 Juli 2012 dengan hilangnya 12 dari 14 awak di dalamnya. Penyebab kecelakaan itu belum dapat dipastikan. Kecelakaan tersebut merupakan insiden penerbangan terburuk dalam sejarah Brunei.
Angkatan Darat saat ini memperoleh peralatan baru, termasuk UAV dan S-70i Black Hawks.
Dewan Legislatif Brunei mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2016–17 sekitar lima persen menjadi 564 juta dolar Brunei ($408 juta). Ini berjumlah sekitar sepuluh persen dari total pengeluaran tahunan nasional negara bagian dan mewakili sekitar 2,5 persen dari PDB.
Ekonomi

Artikel utama: Ekonomi Brunei
Brunei memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara, setelah Singapura. Produksi minyak mentah dan gas alam menyumbang sekitar 90% dari PDB. Sekitar 167.000 barel (26.600 m3) minyak diproduksi setiap hari, membuat Brunei menjadi produsen minyak terbesar keempat di Asia Tenggara. Ini juga menghasilkan sekitar 25,3 juta meter kubik (890 × 106 cu ft) gas alam cair per hari, menjadikan Brunei pengekspor gas terbesar kesembilan di dunia. Forbes juga menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182, berdasarkan ladang minyak dan gas alamnya.
Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, pengukuhan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Sistem Penerbangan Brunei Diraja, sistem penerbangan negara, sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama.
Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.
Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri.
Demografi

Artikel utama: Demografi Brunei
Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 10% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia.
Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa), agama Kristen, serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil).
Budaya

Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan, dengan orang luar dan non-Muslim dibolehkan membawa 12 bir dan dua botol miras setiap kali mereka masuk negara ini. Setelah pemberlakuan larangan pada awal 1990-an, semua pub dan klub malam dipaksa tutup. Mufti Brunei juga menfatwakan pengharaman rokok pada tahun 2011. Harga rokok dijadikan mahal supaya penduduk dapat mengurangi konsumsi rokok.
Kesenian

Seperti negara lainnya, Brunei memiliki kesenian tradisional khas yang berkembang dari masa ke masa. Dari jumlah kesenian yang ada di Brunei, tari adai-adai cukup populer di kalangan masyarakatnya. Tari adai-adai yang menggambarkan kehidupan para nelayan. Tarian yang menceritakan tentang aktivitas sekelompok nelayan di laut dan wanita-wanita yang menunggu di sekitar pantai ini biasa ditarikan oleh lebih dari 5 orang.
Lihat pula

Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
Angkatan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam
Dolar Brunei
Bahasa Melayu Brunei
Pranala luar

Portal Brunei Darussalam
(Inggris) Situs resmi
(Melayu) Pusat Sejarah Brunei Darussalam Diarsipkan 2017-01-28 di Wayback Machine.
Pembagian administratif.
Sultan Hassanal Bolkiah bersama Presiden Joko Widodo, 6 Oktober 2017
Sultan Brunei Hassanal Bolkiah bertemu dengan Presiden AS Barack Obama, 18 November 2015
Sultan Hassanal Bolkiah dan Vladimir Putin selama APEC 2000
Representasi proporsional ekspor Brunei, 2019
Stasiun Bojonegoro

Stasiun Bojonegoro (BJ) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Sukorejo, Bojonegoro, Bojonegoro; pada ketinggian +15 m, termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya dan KAI Commuter. Berjarak 619,9 km sebelah timur dari Jakarta Kota, stasiun ini adalah stasiun kereta api utama di Kabupaten Bojonegoro.
Sejak 1 Agustus 2016, terkait adanya perubahan koordinasi kewilayahan stasiun-stasiun KA milik PT KAI, stasiun ini bersama dengan Stasiun Kalitidu dan Stasiun Tobo yang sebelumnya termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang kini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya, demi efektivitas dan memudahkan koordinasi. Selain itu, jarak Stasiun Bojonegoro cenderung lebih dekat menuju pusat Daop VIII daripada Daop IV.
Sebagai stasiun besar, hampir semua perjalanan kereta api penumpang yang melalui lintas utara Jawa berhenti di stasiun ini, kecuali KA Argo Bromo Anggrek.
Sejarah

Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) mengajukan konsesi untuk pembangunan jalur baru setelah meraih keuntungan pada tahun 1890-an. Akhirnya, perusahaan ini mendapat konsesi pembangunan jalur kereta api baru yang melayani rute Gundih–Gambringan–Bojonegoro–Surabaya pada tanggal 24 September 1896.:109
Stasiun ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1902, sebagai bagian dari pengoperasian jalur kereta api ruas Bojonegoro–Babat. Pada tanggal 1 Februari 1903, proyek jalur kereta api Gundih–Gambringan–Bojonegoro–Surabaya NIS telah selesai:119
Ke arah timur dari jalur 2 dahulu terdapat jalur rel menuju Rembang yang sudah tidak dioperasikan sejak tahun 2001. Jalur tersebut dipakai untuk mengangkut pasir kuarsa dari Stasiun Jatirogo sebelum berhenti beroperasi. Jalur ini merupakan gabungan dari dua operator, yaitu Samarang–Joana Stoomtram Maatschappij (SJS) dan NIS. Saat itu, jalur milik SJS meliputi Rembang–Jatirogo, sedangkan Jatirogo–Bojonegoro merupakan jalur milik NIS.
Ke arah barat stasiun ini sebelum Stasiun Kalitidu, terdapat Perhentian Sale dan Pungpungan yang kini sudah tidak aktif.