stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Saguiaran, Lanao del Sur

Peta menunjukan lokasi Saguiaran
Saguiaran adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Lanao del Sur, Filipina.
Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 23.272 jiwa atau 3.786 rumah tangga.
Sejarah

Saguiaran resmi dibentuk sebagai munisipalitas di provinsi Lanao Selatan pada 25 Juni 1963 melalui Executive Order No. 42 yang dikeluarkan oleh Presiden Filipina Diosdado Macapagal.
Pembagian wilayah

Secara administratif Saguiaran terbagi menjadi 30 barangay, yaitu:
Alinun
Bagoaingud
Batangan
Cadayon
Cadingilan
Lumbac Toros
Comonal
Dilausan
Gadongan
Linao
Limogao
Lumbayanague
Basak Maito
Maliwanag
Mapantao
Mipaga
Natangcopan
Pagalamatan
Pamacotan
Panggao
Pantao Raya
Pantaon
Patpangkat
Pawak
Dilimbayan
Pindolonan
Poblacion
Salocad
Sungcod
Pranala luar

Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
1995 Philippine Census Information Diarsipkan 2011-06-24 di Wayback Machine.
2000 Philippine Census Information
2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
Local Governance Performance Management System Diarsipkan 2012-05-30 di Wayback Machine.
8°02′N 124°16′E﻿ / ﻿8.033°N 124.267°E﻿ / 8.033; 124.267
| l b  Provinsi Lanao del Sur |
| --- | --- |
Munisipalitas: Amai Manabilang • Bacolod-Kalawi • Balabagan • Balindong • Bayang • Binidayan • Buadiposo-Buntong • Bubong • Butig • Calanogas • Ditsaan-Ramain • Ganassi • Kapai • Kapatagan • Lumba-Bayabao • Lumbaca-Unayan • Lumbatan • Lumbayanague • Madalum • Madamba • Maguing • Malabang • Marantao •  Marogong • Masiu • Mulondo • Pagayawan • Piagapo • Picong • Poona Bayabao • Pualas • Saguiaran • Sultan Dumalondong • Tagoloan II • Tamparan • Taraka • Tubaran • Tugaya • Wao
Kota komponen: Marawi
Berita palsu di Vietnam

Berita palsu di Vietnam ditangani secara hukum melalui beberapa undang-undang di Vietnam. Namun tidak ada undang-undang di Vietnam yang secara khusus mengatur penyebaran berita palsu dan penanganannya secara hukum. Berita palsu hanya menjadi salah satu pengaturan hukum yang dimasukkan dalam beberapa undang-undang di Vietnam sejak akhir dasawarsa 2010-an.
Selama masa Pandemi Covid-19 di Vietnam, pencegahan dan penghentian berita palsu di Vietnam ditangani oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Beberapa resolusi hukum dan rencana tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam hanya menangani penyebaran informasi palsu di dunia maya yang bersifat anti-partai dan anti-negara. Sementara itu, informasi palsu berkaitan dengan situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam ditangani oleh seluruh badan regulasi, kementerian dan pemerintahan daerah di Vietnam.
Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam untuk menerima pengaduan tentang berita palsu dan mengklarifikasinya sebagai berita palsu atau berita bohong kepda publik di Vietnam. Pada kuartal pertama tahun 2021, sebanyak 38 berita dinyatakan sebagai berita palsu dan berita bohong yang semuanya berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian Pandemi Covid-19 di Vietnam.
Perundang-undangan

Dalam wilayah hukum Vietnam terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyebaran berita palsu. Namun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang berita palsu di Vietnam. Berita palsu hanya diatur dalam undang-undang di Vietnam sebagai bagian dari undang-undang lain. Sejak 1 Januari 2017, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penanganan berita palsu juga diberlakukan dalam Undang-Undang Keamanan Siber sejak tanggal 1 Januari 2019. Berita palsu tidak didefinisikan secara khusus di dalam semua undang-undang tersebut dan hanya ada larangan penyediaan dan penyebaran informasi palsu. Larangan penyebaran informasi palsu juga hanya dilakukan bila informasi palsu yang disebarkan dapat menimbulkan kebingungan bagi publik, kerugian bagi ekonomi, menghalangi tugas badan regulasi atau penegak hukum, serta melanggar hak dan kepentingan sah dari suatu individu maupun organisasi di Vietnam.
Pencegahan dan penghentian

Pada masa Pandemi Covid-19 di Vietnam, Pemerintah Vietnam telah memberikan tugas kepada Kementerian Keamanan Publik untuk melaksanakan beberapa dokumen berisi resolusi hukum dan rencana tugas Kementerian Keamanan Publik yaitu Resolusi Nomor 35-NQ/TW Politbiro, Rencana Nomor 306-KH/BTGTW Arahan Komite Pengarah 35 Komite Sentral, dan Rencana Nomor 235/KH-BCA-A05. Penugasan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran berita palsu. Dokumen-dokumen tersebut mengharuskan semua badan regulasi, kementerian, dan pemerintahan daerah terkait di Vietnam untuk secara proaktif mencegah penyebaran informasi yang anti-partai dan anti-negara di dunia maya. Selain itu, pihak pemerintahan di Vietnam juga harus menanggapi situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam untuk menangani informasi palsu dan informasi yang berbahaya bagi Pemerintah Vietnam.
Pengaduan dan klarifikasi

Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam. Tanggung jawab yang diberikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam kepada Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam ialah menerima, menangani dan memverifikasi laporan tentang berita palsu untuk kemudian dilaporkan sebagai disinformasi atau berita palsu kepada publik. Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam telah menerima lebih dari 1.100 laporan tentang berita palsu pada kuartal pertama tahun 2021 dengan 38 berita di antaranya dinyatakan sebagai berita palsu dan berita bohong. Semua berita palsu dan berita bohong tersebut berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian Pandemi Covid-19 di Vietnam.
Tanjung Bulan, Tanjung Kemuning, Kaur

Tanjung Bulan adalah sebuah desa di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Bengkulu |
| --- | --- |
Desa:  Aur Ringit  Beriang Tinggi  Padang Kedondong  Padang Leban  Padang Tinggi  Pelajaran  Pelajaran II  Selika  Selika II  Selika III  Sulauwangi  Tanjung Aur  Tanjung Aur II  Tanjung Bulan  Tanjung Iman  Tanjung Iman II  Tanjung Kemuning  Tanjung Kemuning II  Tanjung Kemuning III  Tinggi Ari
Sungai Paken, Gunung Bintang Awai, Barito Selatan

Sei Paken adalah salah satu desa di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Baruang  Bipak Kali  Gagutur  Kayumban  Malungai Raya  Marga Jaya  Muara Singan  Muka Haji  Ngurit  Palo Rejo  Patas I  Patas II  Ruhing Raya  Sarimbuah  Sire  Sungai Paken  Tabak Kanilan  Ugang Sayu  Wayun  Wungkur Baru  Bintang Ara
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.
Pemilihan Umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur.
Pemilihan Umum ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional.
Pemilihan Umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu.
Pemilihan ini juga ditandai dengan maraknya aksi kerusuhan antar partai politik serta aksi perusakan peraga kampanye dan posko partai politik seperti kerusuhan pendukung PDI Perjuangan dan Golongan Karya di beberapa daerah serta Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa daerah.
Sistem pemilu

Sistem yang digunakan didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di setiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82, sementara yang terendah adalah Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.
Pemilihan umum anggota DPR > Peserta

Jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 sebanyak 48 partai. Nama-namanya yaitu:
Pemilihan presiden 1999

Artikel utama: Pemilihan Presiden Indonesia 1999
Pada bulan Oktober 1999, sekitar 4 bulan setelah pemilu legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang umum 1999 memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 1999-2004 melalui pemungutan suara. Pemilihan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih Presiden Republik Indonesia dan tanggal 21 Oktober 1999 untuk memilih Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan ini menghasilkan pasangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang masing-masing dilantik secara langsung pada tanggal pemungutan suara.
Bacaan lanjutan

Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-230-323-5.
King, Dwight Y. (2003). Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia (2024 Online Version) (dalam bahasa Inggris). Wesport, Conn: Praeger. ISBN 978-0-2759-7942-3.
| l b Partai politik peserta  pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 |
| --- | --- |
 Partai Amanat Nasional  Partai Abul Yatama  Partai Aliansi Demokrat Indonesia  Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia  Partai Bulan Bintang  Partai Buruh Nasional  Partai Cinta Damai  Partai Daulat Rakyat  Partai Demokrasi Indonesia  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Partai Demokrasi Kasih Bangsa  Partai Golongan Karya  Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia  Partai Indonesia Baru  Partai Islam Demokrat  Partai Katolik Demokrat  Partai Keadilan dan Persatuan  Partai Keadilan Sejahtera  Partai Kebangkitan Bangsa  Partai Kebangkitan Muslim Indonesia  Partai Kebangkitan Ummat  Partai Kebangsaan Merdeka  Partai Kristen Nasional Indonesia  Partai Masyumi Baru  Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong  Partai Musyawarah Rakyat Banyak  Partai Nahdlatul Ummat  Partai Nasional Bangsa Indonesia  Partai Nasional Demokrat  Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis  Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen  Partai Nasional Indonesia - Supeni  Partai Pekerja Indonesia  Partai Persatuan  Partai Persatuan Pembangunan  Partai Pilihan Rakyat  Partai Politik Islam Indonesia Masyumi  Partai Rakyat Demokratik  Partai Rakyat Indonesia  Partai Republik  Partai Solidaritas Pekerja  Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia  Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia  Partai Syarikat Islam Indonesia  Partai Syarikat Islam Indonesia 1905  Partai Ummat Islam  Partai Umat Muslimin Indonesia  Partai Uni Demokrasi Indonesia 
Peta yang menunjukkan pemenang suara terbanyak di setiap provinsi.
Centropolis Entertainment

| --- | --- |
Jenis: Swasta
Industri: Motion Pictures
Didirikan: 26 Juli 1985; 39 tahun lalu (1985-07-26)
Pendiri: Dean Devlin  Roland Emmerich
Cabang: Berlin, Germany Los Angeles, CA, Amerika Serikat
Wilayah operasi: Seluruh dunia
Tokoh kunci: Ute Emmerich Marco Shepherd  Roland Emmerich
Produk: Film
Divisi: Centropolis Television
Situs web: centropolis.com
 
Centropolis Entertainment adalah perusahaan produksi film Jerman-Amerika yang didirikan pada tahun 1985 dengan nama Centropolis Film Productions oleh produser film Amerika Dean Devlin dan sutradara film Jerman Roland Emmerich. Pada tahun 2001, perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Das Werk AG.
Sejarah

Di tahun 1996, Emmerich meluncurkan studio efek khusus nya Centropolis Effects untuk memberikan efek VFX pada filmnya. Itu ditutup di tahun 2001.
Di tahun 1997, studio tersebut meluncurkan divisi televisinya Centropolis Television. Produksi pertamanya adalah The Visitor, sebuah acara yang ditayangkan di Fox.
Di tahun 1998, Centropolis membuat kesepakatan dengan Sony Pictures Entertainment untuk memproduksi film untuk studionya.
Di akhir tahun 1990-an, divisi video game Centropolis, Centropolis Interactive, menerbitkan game multipemain daring seperti Godzilla Online, ID4 Online, Darkness Falls: The Crusade, dan Spellbinder: The Nexus Conflict.
Dean Devlin, namun akhirnya pergi di tahun 2001 untuk membentuk Electric Entertainment. Electric mewarisi dan menyelesaikan pengembangan pada film-film yang ia kembangkan, termasuk Eight Legged Freaks.
.
Indra Gunawan Eet

| H> Indra Gunawan EetPh.D |
| --- | --- |

 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
Masa jabatan 7 Oktober 2019 – 23 September 2020
[[Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau|Wakil]]: Zukri Misran Asri Auzar Hardianto
Pendahulu Sukarmis (Plh.) Septina PrimawatiPengganti Hardianto (Plt.) Yulisman
 
Informasi pribadi
Lahir: 30 Agustus 1974 (umur 50) Bengkalis, Riau
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: Golkar
Almamater: Universitas Pakuan


Sunting kotak info • L • B
 
Indra Gunawan Eet (lahir 30 Agustus 1974
) adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2020. Ia berhasil meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Riau 5. Ia adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Darli Markawi dan Siti Khadijah. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Mesin (STM) Muhammadiyah Pekanbaru. Kemudian, ia mengambil Jurusan Teknik Sipil di Universitas Pakuan Bogor. Ia mengambil dua gelar master sekaligus di bidang hukum dan Interior, serta menamatkan pendidikan doktoral filsafat di Universiti Selangor, Malaysia.
Ia pernah menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019, dari Partai Golongan Karya (Golkar). Dari 2019 sampai 2020, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau.
Cinta Alesha

| Cinta Alesha |
| --- | --- |

Genre:  Drama  Keluarga 
Skenario: Chelvia Chaidir
Sutradara: Kiky Zkr
Pemeran:  Makayla Rose  Masayu Anastasia  Teddy Syach  Aryani Fitriana  Jourey Kenzie 
Penggubah lagu tema: Novia Bachmid
Lagu pembuka: "Tuhan Ku Tak Sanggup" oleh Novia Bachmid
Lagu penutup: "Tuhan Ku Tak Sanggup" oleh Novia Bachmid
Penata musik: Joseph S. Djafar
Negara asal: Indonesia
Bahasa asli: Bahasa Indonesia
Jmlh. musim: 1
Jmlh. episode: 153
Produksi
Produser:  Reno Marciano  M. Abul Laits  Andes Herjadi 
Sinematografi: Denny Gompal
Penyunting:  Hanafi Vega  Jatmiko  Kenzia  Sekar Yusuf 
Pengaturan kamera: Multi-kamera
Durasi: 90 Menit
Rumah produksi: MNC Pictures
Distributor: MNC Media
Rilis asli
Jaringan: RCTI
Rilis: 12 September 2022 (2022-09-12) – 27 Januari 2023 (2023-1-27)
Cinta Alesha adalah serial televisi Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana 12 September 2022 pukul 18.00 WIB di RCTI. Serial ini disutradarai oleh Kiky Zkr dan dibintangi oleh Makayla Rose, Masayu Anastasia, dan Teddy Syach.
Sinopsis

Mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Alesha yang tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Setelah beberapa tahun, Alesha dibawa ke Jakarta beserta neneknya, Masitoh. Bukannya kebahagiaan dan kasih sayang yang didapatkan dari seorang ibu, tapi justru kemalangan. Alesha dan Masitoh dijadikan pembantu dan Alesha sendiri dimanfaatkan Rani.
Pemeran

| Pemeran | Peran |
| --- | --- |
Makayla Rose: Alesha Putri
Masayu Anastasia: Rani Putri
Teddy Syach: Doni  Hadikusuma
Aryani Fitriana: Nadine Anjani
Jourey Kenzie: Nathan Araya
Lina Budiarti: Masitoh
Sheila Alexander: Sandra Wirya Hadikusuma
Ikhsan Saleh: Rama Anindito
Ferdy Ali: Jaka
Mona: Nunung
Raditz Kazama: Farhan
Galih Leo: Kadir
Stephaus Tjiproet: Trisno
Herdin Hidayat: Abdi
Rio Destha: Edwin Anindito
Melsy Delsini: Poppy
Mira Ervina: Amel
Khansa Aqeela: Nilam
Lagu tema

| Judul lagu | Penyanyi | Pencipta | Produksi |
| --- | --- | --- | --- |
| "Tuhan Ku Tak Sanggup" | Novia Bachmid | TinTin & Indah Anastasya | HITS Records |
Lagu tema utama
Penghargaan dan nominasi

| Tahun | Penghargaan | Kategori | Nominasi | Hasil | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Silet Awards 2022 | Sinetron Tersilet | Cinta Alesha | Nominasi |  |
| 2022 | Silet Awards 2022 | Aktor Tersilet | Teddy Syach | Nominasi |  |
| 2022 | Silet Awards 2022 | Aktris Tersilet | Aryani Fitriana | Nominasi |  |
| 2022 | Silet Awards 2022 | Aktris Tersilet | Masayu Anastasia | Nominasi |  |
| 2022 | Silet Awards 2022 | Pasangan Sinetron Tersilet | Teddy Syach & Masayu Anastasia | Nominasi |  |
| 2023 | Dahsyatnya Awards 2023 | Soundtrack Sinetron Terdahsyat | "Tuhan Ku Tak Sanggup" oleh Novia Bachmid | Nominasi |  |
Distribusi daring > RCTI+

Serial ini didistribusikan di RCTI+ satu hari setelah penayangan.
Distribusi daring > Vision+

Serial ini juga didistribusikan di Vision+ dua atau tiga hari setelah penayangan.
Pranala luar

Situs web MNC Pictures
Cinta Alesha di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Cinta Alesha di Vision+
Talusan, Zamboanga Sibugay

Peta lokasi Talusan
Talusan adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Zamboanga Sibugay, Filipina.
Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebesar 25.268 jiwa.
Sejarah

Talusan resmi dibentuk sebagai munisipalitas di provinsi Zamboanga Selatan pada 11 November 1977 melalui Presidential Decree No. 1237 yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Munisipalitas ini merupakan hasil pemekaran dari Mabuhay.
Pada 22 Februari 2001, Talusan menjadi bagian dari Zamboanga Sibugay, yang resmi dibentuk sebagai provinsi terpisah dari Zamboanga Selatan melalui hasil plebisit.
Pembagian wilayah

Talusan terbagi menjadi 14 barangay.
Aurora
Baganipay
Bolingan
Bualan
Cawilan
Florida
Kasigpitan
Laparay
Mahayahay
Moalboal
Poblacion (Talusan)
Sagay
Samonte
Tuburan
Pranala luar

Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
2000 Philippine Census Information
| l b Provinsi Zamboanga Sibugay |
| --- | --- |
Munisipalitas: Alicia ·  Buug ·  Diplahan ·  Imelda ·  Ipil ·  Kabasalan ·  Mabuhay ·  Malangas ·  Naga ·  Olutanga ·  Payao ·  Roseller Lim ·  Siay ·  Talusan ·  Titay ·  Tungawan
Kusmardiono

| Kusmardiono |
| --- | --- |
 
Wakil Rektor Universitas Indonesia (Kerjasama dan Infrastruktur)
Masa jabatan ? – 2002
Pendahulu tidak diketahuiPengganti Edie Toet Hendratno
 
Informasi pribadi
Lahir: (1939-05-04)4 Mei 1939 Malang, Hindia Belanda
Meninggal: 14 Mei 2024(2024-05-14) (umur 85) Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
Pendidikan: Universitas Indonesia (S.H.) Universitas Sorbonne (non-gelar)


Sunting kotak info • L • B
 
Kusmardiono (4 Mei 1939 – 14 Mei 2024
) merupakan seorang akademisi dan administratur Universitas Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Bidang Kerjasama dan Infrastruktur pada masa kepemimpinan rektor Asman Boedisantoso Ranakusuma.
Masa kecil dan pendidikan

Kusmardiono lahir di Malang pada tanggal 4 Mei 1939. Usai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, Kusmardiono melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di Universitas Indonesia. Selama berkuliah, Kusmardiono aktif dalam Ikatan Mahasiswa Kebayoran sebagai sekretaris (1959-1962) dan ketua (1962-1964). Ia lulus dari UI dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1964.
Setelah lulus dari UI, Kusmardiono menjalani pendidikan lanjutan di Fakultas Sastra Universitas Sorbonne, Prancis, dari tahun 1967 hingga 1969. Di Sorbonne, Kusmardiono aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia sebagai sekretaris (1967-1968) dan ketua (1968-1969). Pada tahun 1977, Kusmardiono sempat menjalani kursus musim panas di Educational Testing Service, Princeton, New Jersey.
Karier akademis

Kusmardiono memulai karier akademisnya sebagai asisten mahasiswa pada tahun 1963. Setelah lulus, ia bekerja di biro pendidikan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan dan menjadi dosen dengan pangkat asisten ahli. Pada masa ini, dari tahun 1965 hingga 1966, ia aktif di Kesatuan Aksi Seluruh Indonesia.
Sepulangnya dari Prancis, Kusmardiono diangkat menjadi sekretaris di Biro Dekan Fakultas Ilmu Sosial UI. Ia juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah pengantar antropologi sosial-budaya dari tahun 1970 hingga 1971 dan pengantar mata kuliah antropologi dari tahun 1975. Pada tahun 1975, Kusmardiono diangkat menjadi Kepala Sekretariat Rektorat UI. Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Biro Administrasi Umum UI. Pada tahun 1980, Kusmardiono ditunjuk menjadi Wakil Ketua Korps Pegawai Negeri Unit Universitas Indonesia.
Pada tahun 1971, UI beserta dengan empat universitas negeri di Indonesia: Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga, melakukan kerjasama dalam wadah Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU). Kusmardiono dipercaya menjadi sekretaris SKALU. Lima tahun berjalan, SKALU mulai menjalankan penerimaan mahasiswa baru secara terpadu. Kusmardiono memegang jabatan sekretaris hingga SKALU dibubarkan dan diganti dengan Sekretariat Kerjasama Antar Sepuluh Universitas (SKASU) pada tahun 1977. Di dalam SKASU, universitas mengadakan seleksi masuk terpadu melalui empat Proyek Perintis. UI bersama dengan UNAIR, UNDIP, UNIBRAW, UNPAD, ITB, USU, dan ITS masuk ke dalam Proyek Perintis I. Kusmardiono ditunjuk menjadi Sekretaris II Proyek Perintis, dengan lingkup tugas pola seleksi dan ujian masuk.
Pada masa kepemimpinan rektor Asman Boedisantoso Ranakusuma, Kusmardiono dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Indonesia, yang membidangi kerjasama dan infrastruktur. Ia digantikan oleh Edie Toet Hendratno pada tahun 2002.
Setelah pensiun, Kusmardiono menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Musik.
Kehidupan pribadi

Kusmardiono merupakan penganut agama Islam. Ia menikah dengan Endang Danurdono dan memiliki seorang putra dan seorang putri. Di lingkungan rumahnya yang terletak di Kompleks Perumahan Dosen UI, Kusmardiono menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 1977.
Kusmardiono wafat di RS Mayapada Lebak Bulus pukul 03.46 pada tanggal 14 Mei 2024. Jenazahnya dimakamkan di Pesarean Baros, Cimahi.
Karya

Sistem Budaya Indonesia dan Masalah-masalah Budaya dalam Pembangunan Nasional (untuk Departemen PU RI, Jakarta, 28 Oktober 1979)
Anthropologi di antara Ilmu-Ilmu Sosial (untuk Mahasiswa FIS UI Tingkat Persiapan Semester I, 1980)