Sudan
Ekonomi

Artikel utama: Ekonomi Sudan
Pada tahun 2010, Sudan dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ke-17 di dunia dan perkembangan pesat negara tersebut sebagian besar berasal dari keuntungan minyak bahkan ketika menghadapi sanksi internasional dicatat oleh The New York Times dalam sebuah artikel tahun 2006. Karena pemisahan Sudan Selatan, yang memiliki sekitar 75 persen ladang minyak Sudan, Sudan memasuki fase stagflasi, pertumbuhan PDB melambat menjadi 3,4 persen pada tahun 2014, 3,1 persen pada tahun 2015 dan diproyeksikan akan pulih perlahan menjadi 3,7 persen pada tahun 2016 sementara inflasi tetap setinggi 21,8% pada tahun 2015. PDB Sudan turun dari US$123,053 miliar pada tahun 2017 menjadi US$40,852 miliar pada tahun 2018.
Bahkan dengan keuntungan minyak sebelum pemisahan Sudan Selatan, Sudan masih menghadapi masalah ekonomi yang berat, dan pertumbuhannya masih meningkat dari tingkat output per kapita yang sangat rendah. Perekonomian Sudan terus tumbuh selama tahun 2000-an, dan menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan PDB secara keseluruhan pada tahun 2010 adalah 5,2 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 sebesar 4,2 persen. Pertumbuhan ini dipertahankan bahkan selama perang di Darfur dan periode otonomi selatan sebelum kemerdekaan Sudan Selatan. Minyak merupakan ekspor utama Sudan, dengan produksi yang meningkat secara dramatis pada akhir tahun 2000-an, pada tahun-tahun sebelum Sudan Selatan merdeka pada bulan Juli 2011. Dengan meningkatnya pendapatan minyak, perekonomian Sudan berkembang pesat, dengan tingkat pertumbuhan sekitar sembilan persen pada tahun 2007. Namun, kemerdekaan Sudan Selatan yang kaya akan minyak menempatkan sebagian besar ladang minyak utama di luar kendali langsung pemerintah Sudan dan produksi minyak di Sudan turun dari sekitar 450.000 barel per hari (72.000 m3/hari) menjadi di bawah 60.000 barel per hari (9.500 m3/hari). Produksinya telah pulih hingga mencapai sekitar 250.000 barel per hari (40.000 m3/hari) untuk tahun 2014–15.
Untuk mengekspor minyak, Sudan Selatan bergantung pada jaringan pipa ke Port Sudan di pantai Laut Merah Sudan, karena Sudan Selatan adalah negara yang tidak memiliki lautan, serta fasilitas penyulingan minyak di Sudan. Pada bulan Agustus 2012, Sudan dan Sudan Selatan menyetujui kesepakatan untuk mengangkut minyak Sudan Selatan melalui pipa Sudan ke Port Sudan.
Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu mitra dagang utama Sudan, Tiongkok memiliki 40 persen saham di Perusahaan Pengoperasian Minyak Nil Besar. Negara ini juga menjual senjata kecil ke Sudan, yang telah digunakan dalam operasi militer seperti konflik di Darfur dan Kurdufan Selatan.
Meskipun secara historis pertanian tetap menjadi sumber utama pendapatan dan lapangan kerja bagi lebih dari 80 persen penduduk Sudan, dan mencakup sepertiga sektor ekonomi, produksi minyak mendorong sebagian besar pertumbuhan Sudan pasca tahun 2000. Saat ini, Dana Moneter Internasional (IMF) bekerja sama dengan pemerintah Khartoum untuk menerapkan kebijakan makroekonomi yang sehat. Hal ini terjadi setelah periode penuh gejolak pada tahun 1980-an ketika hubungan Sudan dengan IMF dan Bank Dunia yang terlilit utang memburuk, yang berpuncak pada penangguhan Sudan dari IMF.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi, Sudan adalah salah satu negara paling korup di dunia. Menurut Indeks Kelaparan Global tahun 2013, Sudan memiliki nilai indikator GHI sebesar 27,0 yang menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai 'Situasi Kelaparan yang Mengkhawatirkan'. Negara ini menduduki peringkat kelima sebagai negara paling lapar di dunia. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (HDI) tahun 2015, Sudan berada di peringkat 167 dalam pembangunan manusia, yang menunjukkan bahwa Sudan masih merupakan salah satu negara dengan tingkat pembangunan manusia terendah di dunia. Pada tahun 2014, 45% penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari US$3,20 per hari, naik dari 43% pada tahun 2009.