Moewardi
Putera Seorang Guru dari Jakenan > Kepanduan

Organisasi kepanduan di Hindia Belanda dimulai dengan berdirinya cabang Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912. Ketika Perang Dunia I pecah, organisasi ini memiliki kwartir besar tersendiri dan pada tahun 1916 berganti nama menjadi Nederlandsch-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV). Keanggotaan NIPV mencakup anak-anak Belanda dan Bumiputera. Dalam organisasi ini, terdapat pula Nederlandsch-Indische Padvinders Club (NIPC), yang ditujukan untuk anak-anak. Salah satu anggotanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwana IX, yang bergabung saat duduk di kelas 3 Eerste Europese Lagere School.
Moewardi dikenal sebagai seorang pandu yang aktif dan sangat disiplin. Berkat kecakapannya, ia terpilih menjadi Assistant Troep atau Ploeg-leider (Kepala Pasukan Pandu), sebuah tingkatan yang dianggap istimewa dan jarang dicapai oleh pandu Bumiputera dalam NIPV. Namun, rasa nasionalisme yang kuat membuat Moewardi memutuskan untuk meninggalkan NIPV.
Penolakan Moewardi terhadap NIPV terjadi pada tahun 1925 ketika ia menolak mengucapkan sumpah setia kepada Raja Belanda, meskipun ia diusulkan menjadi kepala pasukan kepanduan. Setelah meninggalkan NIPV, Moewardi tetap aktif dalam kegiatan pemuda melalui organisasi Jong Java.
Karena kecerdasan dan kecintaannya pada dunia jurnalistik, Moewardi dipercaya memimpin redaksi Majalah Jong Java pada tahun 1922 bersama adiknya, Sutojo. Pada tahun 1925, ia diangkat menjadi Ketua Jong Java Cabang Jakarta. Moewardi juga menjadi salah satu utusan Jong Java dalam Kongres Pemuda Nasional di Jakarta dan turut mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
Karena sumpah itu maka Jong Java dalam kongresnya pada bulan Desember 1928 dapat menerima fusi atau peleburan dengan organisasi kepemudaan lainnya. Peleburan Jong Java bersama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda lain di Indonesia, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun (Sunda), Sangkoro Mudo (Jawa) menjadi Indonesia Muda (I.M) yang berdasarkan kebangsaan.
Jong Java memiliki organisasi kepanduan bernama Jong Java Padvinderij (JJP), yang dipimpin oleh Moewardi. Selain memimpin JJP, Moewardi juga memimpin redaksi Majalah Pandu. Pada tahun 1925, ia berinisiatif mengganti nama Jong Java Padvinderij menjadi Pandu Kebangsaan. Langkah ini menunjukkan wawasan dan nasionalisme Moewardi yang visioner, bahkan mendahului anjuran Haji Agus Salim untuk menggunakan istilah "Pandu" dan "Kepanduan" menggantikan kata "Padvinder" dan "Padvinderij," yang saat itu dilarang oleh NIPV sebagai organisasi resmi kepanduan di Hindia Belanda.
Pada tahun 1926, Moewardi menjabat sebagai Komisaris Besar dan memimpin Kwartir Besar Jong Java Padvinderij. Dorongan semangat persatuan di kalangan pemuda kala itu menginspirasi pertemuan antara wakil kepanduan se-Indonesia pada 23 Mei 1928 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai organisasi, seperti Pandu Kebangsaan, NATIPIJ (Nationale Islamietishe Padvinderij) dari Jong Islamieten Bond, dan INPO (Indonesische Nationaal Padvinders Organisatie) dari Pemuda Indonesia. Namun, organisasi seperti S.I.A.P. (Syarikat Islam Afdeling Padvinderij) dan Hizbullah Wathon dari Muhammadiyah berhalangan hadir. Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya Persatuan Antara Pandu Indonesia (PAPI).
Setahun kemudian, pada 15 Desember 1929, PAPI mengadakan pertemuan kedua di Jakarta. Moewardi mengusulkan fusi seluruh organisasi kepanduan untuk membentuk Satu Organisasi Kepanduan Indonesia (SOKI). Meski tidak ada kesepakatan bulat karena perbedaan asas, pertemuan ini menyepakati pembentukan dua panitia untuk mengkaji penyelenggaraan fusi, baik bagi kepanduan berasas kebangsaan maupun agama.
Pada 13 September 1930, fusi antara Pandu Kebangsaan, Pandu Sumatra (PPS), dan INPO berhasil membentuk Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Moewardi menjadi Komisaris Besar KBI, bersama Soewardjo Tirtosoepono sebagai Ketua Pengurus Besar. Organisasi ini berkembang pesat, seperti terlihat dari kongres pertama di Ambarwinangun, Yogyakarta, pada Desember 1930, yang juga dikenal sebagai Jambore Nasional KBI I.
Jambore Nasional berikutnya terus menunjukkan perkembangan KBI. Pada 1931, di Purworejo, dasar-dasar KBI, termasuk pemilihan warna merah-putih sebagai setangan-leher dan bendera, ditetapkan. Pada 1932, Jambore Nasional II di Banyak, Malang, dipimpin langsung oleh Moewardi, menghasilkan berbagai keputusan untuk konsolidasi organisasi. Jambore Nasional III di Solo pada 1934 mencatat kemajuan lebih lanjut, termasuk pencetakan buku AD/ART dan panduan teknis.
Ketika Lord Baden Powell, pendiri gerakan kepanduan dunia, mengunjungi Jawa pada 1934, KBI mengantisipasi kemungkinan larangan bagi pandu non-NIPV untuk ikut menyambut. Sebagai gantinya, KBI mengadakan Jambore Daerah di berbagai wilayah, seperti Kaliurang, Gresik, dan Sukabumi.
Pada 26 April 1938, Moewardi memprakarsai pembentukan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) di Solo. Cita-cita untuk menyelenggarakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum (Perkino) disepakati dan direncanakan di Solo pada Juli 1940. Namun, karena situasi genting akibat Perang Dunia II, Perkino I baru terlaksana di Yogyakarta pada 1941.
KBI terus berkembang hingga Perang Dunia II, tetapi organisasi ini dibekukan oleh pemerintah Jepang pada 4 April 1944. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Moewardi bersama rekan-rekannya segera membangkitkan kembali semangat kepanduan. Pada Desember 1945, Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo menyatukan berbagai organisasi kepanduan. Moewardi berperan penting dalam menyatukan pandu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.Tujuh belas kepanduan menghentikan serentak organisasinya masing-masing untuk bersatu dalam Pandu Rakyat Indonesia (PRI) di kota Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Ketua sementara PRI dijabat oleh Moewardi dan Komisaris Besarnya Hertog. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah RI mengakui PRI sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.