Kolombia
Sejarah > Era Kemerdekaan

Sejak awal periode Kolonial, selalu ada pemberontakan melawan penjajahan Spanyol. Kebanyakan pemberontakan mudah dihancurkan oleh Kerajaan Spanyol atau terlalu lemah untuk mengubah keadaan. Pemberontakan terakhir yang berhasil mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol, terjadi pada tahun 1810, mengikuti kemerdekaan St. Domingue di 1804 (dikenal sebagai Haiti), yang memberikan dukungan tak terbatas kepada pemimpin pemberontakan ini: Simón Bolívar dan Francisco de Paula Santander. Simón Bolívar akhirnya menjadi presiden pertama di Kolombia, dan Francisco de Paula Santander menjadi Wakil Presiden; ketika Simón Bolívar turun jabatan, Santander menjadi presiden kedua Kolombia. Pemberontakan akhirnya sukses pada tahun 1819 ketika teritori Sub Kerajaan Granada Baru menjadi Republik Kolombia Raya dengar federasi meliputi Ekuador dan Venezuela (Panama).[butuh rujukan]
Karena politik internal dan divisi teritori, terjadi perpecahan yang menyebabkan Venezuela dan
Quito (sekarang Ekuador) memisahkan diri pada tahun 1830. Pada zaman ini, daerah yang saat itu disebut sebagai "provinsi Kundinamarka" mengadopsi nama "Nueva Granada", dan nama tersebut terus dipelihara sampai 1856 ketika daerah ini menjadi "Konfederasi Granadina" (Grenadine Confederation). Setelah dua tahun perang sipil pada tahun 1863, "Serikat Kolombia" terbentuk, yang berlangsung sampai 1886, ketika negara ini akhirnya menjadi seperti yang dikenal sekarang: Republik Kolombia. Divisi internal tetap ada antara kekuatan politik dua partai, seringnya menimbulkan perang sipil yang berdarah. Perang sipil yang paling terkenal adalah perang sipil 1000 hari (1899 - 1902) yang bersamaan dengan keinginan Amerika Serikat untuk mengambil alih kontrol konstruksi Kanal Panama yang menyebabkan berpisahnya Departemen Panama pada tahun 1903 menjadi sebuah negara berdaulat. Kolombia terlibat dalam perang yang cukup lama dengan Peru mengenai masalah teritori termasuk Departemen Amazonas dan kotanya, Leticia.[butuh rujukan]
Segera setelah itu, Kolombia mencapai stabilitas politik, yang di interupsi oleh pertikaian berdarah
antara akhir 1940an, dan awal 1950an, periode yang dikenal sebagai La Violencia (Kekejaman).
Penyebab utamanya karena memuncaknya tekanan antara dua partai politik yang dominan, yang dipicu oleh
pembunuhan kandidat presiden Liberal Jorge Eliécer Gaitán pada 9 April 1948. Pembunuhan ini menyebabkan pemberontakan di Bogotá dan dikenal sebagai El Bogotazo. Kekejaman dari pemberontakan ini menyebar ke seluruh negeri, membuat sekitar 180,000
warga Kolombia terbunuh. Dari 1953-1964 kekejaman antara dua partai politik menyurut sejak Gustavo Rojas menggulingkan Presiden Kolombia dalam sebuah kudeta, dan bernegosiasi
dengan gerilya, dan kemudian di bawah kepemimpinan militer Jenderal Gabriel París Gordillo.
Setelah Rojas mendamaikan dua partai politik Partai Konservatif Kolombia dan Partai Liberal Kolombia setuju untuk membentuk "Badan Nasional", yang membuat kedua partai akan berbagi kekuasaan. Kepresidenan akan ditentukan antara dua partai setiap 4 tahun selama 16 tahun; kedua partai akan berbagi dan terlibat di semua pemilihan pejabat. Badan Nasional mengakhiri "La Violencia", dan administrasi Badan Nasional berusaha untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi dengan berkoordinasi dengan Badan Ukur. Akhirnya kontradiksi antara keputusan administratif yang dibuat partai Liberal dan Konservatif mengakibatkan keputusan menjadi campur aduk. Menafikan fakta di beberapa sektor, akhirnya terbentuk gerilya secara formal, disebut FARC, ELN, dan M-19 untuk melawan pejabat pemerintahan dan politik yang terpengaruh oleh doktrin Perang Dingin.[butuh rujukan]
Di akhir tahun 1970, kartel obat yang kejam dan berkuasa terbentuk antara tahun 1980 dan 1990. Kartel Medellín di bawah Pablo Escobar dan Kartel Kali dalam hal tertentu memengaruhi politik dan ekonomi di Kolombia selama masa ini. Kartel ini juga mendanai secara ilegal pasukan bersenjata untuk tujuan politis. Musuh dari pasukan ini berkerja sama dengan gerilya membentuk grup paramiliter. Konstitusi Kolombia 1991 disetujui setelah diajukan oleh Badan Konstitusi Kolombia. Konstitusi meliputi posisi penting di bidang politik, etnik, gender, dan HAM. Konstitusi pada awalnya melarang ekstradisi nasional Kolombia. Terjadi akusisi oleh kartel obat karena larangan ini. Kartel-kartel ini sebelumnya mengkampanyekan melawan ekstradisi yang berujung pada ancaman teroris dan mafia. Mereka juga berusaha memengaruhi
pemerintahan dan struktur politik di Kolombia dengan korupsi yang telah mencapai 8000 skandal pada saat itu.[butuh rujukan]
Akhir-akhir ini, citra Kolombia masih ternodai karena perdagangan obat terlarang, gerilya pendukung teroris seperti FARC dan grup paramiliter
AUC (akhirnya dinon-aktifkan meskipun kegiatan paramiliter masih tetap ada), yang bersama dengan faksi minor terlibat dalam pertikaian berdarah
konflik bersenjata. Presiden Andrés Pastrana dan FARC bernegosiasi untuk mendapatkan solusi mengatasi konflik antara 1998 dan 2002 tetapi gagal. President Andrés Pastrana
juga mulai mengimplementasikan Rencana Kolombia dengan dua gol, yaitu mengakhiri pertikaian bersenjata dan strategi anti-narkotik.[butuh rujukan]
Selama pemerintahan Álvaro Uribe, yang dipilih karena janji akan mengurangi tekanan militer pada FARC dan grup kriminal lainnya, terdapat perbaikan dalam hal keamanan. Beberapa diantaranya adalah berkurangnya angka penculikan (dari 3700 kasus pada tahun 2000 ke 800 kasus pada tahun 2005) dan pengurangan kasus pembunuhan sebanyak -48% antara Juli 2002 dan Mei 2005, serta jumlah pendukung gerilya itu sendiri berkurang dari 16.900 pengikut ke 8.900 pengikut. Argumentasinya perkembangan ini terjadi karena peningkatan ekonomi dan pariwisata.
Skandal politik tahun 2006–2007 terjadi karena implikasi dari kejadian pada masa lalu dengan hubungannya dengan grup paramiliter, terutama dengan AUC dan pejabat dan politisi yang tergabung dalam administrasi pemerintahan.