Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Latar belakang

Lihat pula: Status Yerusalem
Setelah Israel didirikan pada 1949, Amerika Serikat mengakui negara baru itu, tetapi mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan internasional untuk Yerusalem, dengan status finalnya diselesaikan lewat negosiasi. Amerika Serikat menolak deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 1949, menolak rencana Yordania untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut yang diumumkan pada 1950, dan aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967. Posisi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa masa depan Yerusalem mesti menjadi subjek dalam penyelesaian negosiasi. Pemerintahan berikutnya mempertahankan posisi bahwa masa depan Yerusalem tak menjadi subjek tindakan sepihak yang dapat merugikan negosiasi seperti pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv menuju Yerusalem.
Dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 1992, Bill Clinton berjanji bahwa pemerintahannya akan menyokong Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan mengkritik Presiden George H. W. Bush karena berulang kali menentang kedaulatan Israel atas persatuan Yerusalem. Namun, setelah menandatangani Kesepakatan Oslo pada 1993, pemerintah Clinton tak melanjutkan rencana mereka agar tak mengganggu negosiasi antara Israel dan Palestina. Pada 1995, Kongres mengesahkan Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem, yang menyatakan Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel. Undang-undang itu juga menyatakan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat harus dipindahkan ke Yerusalem dalam jangka waktu lima tahun. Mendukung legislasi dipandang oleh beberapa pengamat sebagai pencerminan politik dalam negeri Amerika Serikat. Clinton menolak Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem dan menandatangani surat pernyataan pengabaian setiap enam bulan untuk menunda langkah tersebut.
Semasa kampanye pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2000, George W. Bush mengkritik Clinton karena tak meninggalkan kedutaan besar seperti yang pernah dijanjikan Clinton, dan menyebut Clinton berencana untuk memulai proses tersebut sendirian begitu Clinton terpilih. Namun, ketika George terpilih, George membatalkan janjinya. Pada 2008, calon presiden dari Partai Demokrat Barack Obama menyebut Yerusalem adalah ibu kota Israel. Pada 4 Juni 2008, Obama berkata kepada Komite Urusan Umum Israel Amerika (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya setelah dinominasikan oleh Partai Demokrat sehari sebelumnya bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel dan harus tetap tak terpecah-pecah. Namun, Obama hampir menarik kembali ucapannya, dan berkata bahwa itu akan sampai ke pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk merundingkan berbagai permasalahan ini, dan Yerusalem akan menjadi bagian dari negosiasi tersebut. Semasa pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2016, satu di antara janji kampanye Donald Trump adalah memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke yerusalem, yang dideskripsikan sebagai ibu kota abadi bangsa Yahudi. Pada 1 Juni 2017, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian pada Undang-undang Kedutaan Besar Israel yang menunda pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem selama enam bulan, seperti yang pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya sejak 1995. Gedung Putih menyatakan bahwa tindakan ini akan membantu mereka menegosiasikan kesepakatan antara Israel dan Palestina, dan bahwa tindakan yang pernah dijanjikan akan ditepati di lain waktu.