Perangkat daerah
Penyusunan dan Perumpunan

Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang penanganan perbatasan dan administrasi kerja sama luar negeri, yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, diwadahi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
Gubernur, Bupati/Wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Dengan jumlah paling banyak 5 (lima) staf ahli. Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota dari pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi staf ahli Gubernur, Bupati/Wali kota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
Perumpunan urusan adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah. Untuk perangkat daerah yang berbentuk Dinas, misalnya urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah digabung dengan urusan perindustrian dan perdagangan. Untuk perangkat daerah yang berbentuk badan dan/atau kantor, misalnya urusan perencanaan pembangunan digabung dengan urusan penelitian dan pengembangan.
Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
bidang kesehatan;
bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
bidang kependudukan dan catatan sipil;
bidang kebudayaan dan pariwisata;
bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
bidang pelayanan pertanahan;
bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
bidang pertambangan dan energi; dan
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:
bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
bidang penelitian dan pengembangan;
bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
bidang lingkungan hidup;
bidang ketahanan pangan;
bidang penanaman modal;
bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
bidang pengawasan; dan
bidang pelayanan kesehatan.