Kereta Api Indonesia
Sejarah > Pra-kemerdekaan Indonesia

Pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 1864, Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) memulai pembangunan jalur kereta api Samarang–Tanggung. Pencangkulan tanah pertama untuk pembangunan jalur rel tersebut dilakukan di Desa Kemijen oleh Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele. Jalur tersebut kemudian dibuka pada tanggal 10 Agustus 1867. Pada tahun 1873, tiga kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah dapat terhubung dengan jalur rel. Pada tahun 1869, untuk pertama kalinya, trem diperkenalkan oleh Bataviasche Tramweg Maatschappij (BTM) di Batavia. Trem tersebut masih ditarik dengan kuda dengan lebar sepur 1.188 mm.
Kebijakan liberal yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pun memberikan kesempatan luas bagi pihak swasta untuk membangun jalur kereta api. Perusahaan-perusahaan perkeretaapian swasta yang kemudian didirikan di Pulau Jawa antara lain Samarang–Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS), Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), Oost-Java Stoomtram Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (PsSM), Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram Maatschappij (PbSM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), dan Madoera Stoomtram Maatschappij (MdrSM).
Namun sayangnya, perusahaan-perusahaan swasta tersebut tidak memberikan keuntungan dan manfaat yang berarti bagi Hindia Belanda, antara lain karena perusahaan-perusahaan tersebut masih membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial kemudian mendirikan Staatsspoorwegen untuk membangun jalur rel dari Buitenzorg hingga Surabaya. Jalur pertama di Surabaya kemudian dibuka pada tanggal 16 Mei 1878. Buitenzorg dan Surabaya akhirnya berhasil dihubungkan dengan jalur rel pada tahun 1894.
Selain di Jawa, pembangunan rel kereta api juga dilakukan di Aceh untuk menghubungkan Banda Aceh hingga Pelabuhan dengan lebar sepur 1.067 mm, yang digunakan untuk keperluan militer. Kemudian, lebar sepur yang sebelumnya 1.067 mm kemudian diganti menjadi 750 mm membentang ke selatan. Jalur tersebut kemudian berpindah kepemilikan dari Departemen Urusan Perang kepada Departemen Urusan Koloni pada tanggal 1 Januari 1916 setelah adanya perdamaian relatif di Aceh. Ada pula jalur kereta api di Pantai Barat Sumatra (dibangun pada tahun 1891–1894) dan Sumatera Selatan (dibangun tahun 1914-1932). Kedua jalur tersebut digunakan untuk mengangkut batu bara dari tambang ke pelabuhan.
Di Sumatera Utara, terdapat Deli Spoorweg Maatschappij yang terutama mengangkut karet dan tembakau di daerah Deli. Pembangunan jalur kereta api juga dilangsungkan di Sulawesi Selatan pada bulan Juli 1922 hingga tahun 1930, sebagai bagian dari proyek besar-besaran pembangunan jalur rel di Kalimantan dan Sulawesi, penyambungan jalur rel KA di Sumatra, serta elektrifikasi jalur KA utama di Jawa. Namun Depresi Besar kemudian membuat proyek besar tersebut terhenti. Meskipun tidak sempat dibangun, studi pembangunan jalur KA di Kalimantan, Bali, dan Lombok juga telah selesai dilakukan. Hingga akhir tahun 1928, panjang jalur kereta api dan trem di Hindia Belanda pun telah mencapai 7.464 kilometer, dengan 4.089 kilometer di antaranya dioperasikan oleh pemerintah.
Semasa pendudukan Jepang, seluruh jalur KA (bahkan yang terpisah sekalipun) dikelola sebagai satu kesatuan. Sementara jalur rel di Sumatra dikelola oleh cabang-cabang Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang secara terpisah. Selama pendudukan Jepang, kereta api di Indonesia terutama dioperasikan untuk mendukung upaya perang. Jalur kereta api baru yang dibangun selama masa pendudukan Jepang antara lain jalur kereta api Saketi–Bayah dan jalur kereta api Muaro–Pekanbaru untuk mengangkut batu bara.
Walaupun begitu, pasukan pendudukan Jepang juga membongkar jalur rel sepanjang 473 kilometer di Hindia Belanda untuk digunakan membangun jalur kereta api di Burma. Pasukan pendudukan Jepang kemudian juga mengubah lebar sepur 1.435 mm di Jawa menjadi 1.067 mm untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat adanya dua lebar sepur yang berbeda di Hindia Belanda, walaupun sebenarnya masalah yang timbul akibat perbedaan lebar sepur tersebut tidak terlalu besar, karena banyak rel dengan lebar sepur 1.435 mm telah dipasangi rel ketiga pada tahun 1940, untuk memungkinkan kereta api dengan lebar sepur 1.067 mm melewatinya.