stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Estadio Luis Alfonso Giagni

| Estadio Luis Alfonso Giagni |
| --- | --- |
 
Informasi stadion
Nama lengkap: Estadio Luis Alfonso Giagni
Lokasi
Lokasi: Villa Elisa, Paraguay
Konstruksi
Dibuka: 1984
Data teknis
Permukaan: Grass
Kapasitas: 11,000
Ukuran lapangan: 105x70
Pemakai
Sol de América Sportivo Ameliano
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Estadio Luis Alfonso Giagni adalah sebuah stadion multiguna di Villa Elisa, Paraguay. Saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan merupakan stadion kandang dari Sportivo Ameliano dan Club Sol de América, yang telah bermain di sana sejak dibuka pada tahun 1984. Stadion ini berkapasitas 11.000 orang.
Lembaga Kenegaraan Republik Indonesia

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Organ merupakan status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah gerakan wadah tersebut sesuai dengan maksud pembentukannya.
Lembaga Kenegaraan Republik Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:
Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY;
Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya;
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.
Lembaga Kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 > Pembedaan dari Segi Hirarkinya

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lebih dari 34 lembaga yang disebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya. Hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara tersebut. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya.
Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu: (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis.
Lembaga Kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 > Pembedaan dari Segi Hirarkinya > Organ Lapis Pertama/Lembaga Tinggi Negara

Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu:
Presiden dan Wakil Presiden;
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
Mahkamah Konstitusi (MK);
Mahkamah Agung (MA);
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga Kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 > Pembedaan dari Segi Hirarkinya > Organ Lapis Ketiga/Lembaga Daerah

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan di atas, diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
Pemerintahan Daerah Provinsi;
Gubernur;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi;
Pemerintahan Daerah Kabupaten;
Bupati;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten;
Pemerintahan Daerah Kota;
Walikota;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota.
Di samping itu, dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebut pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu dinyatakan diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh undang-undang dasar, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.
Oleh sebab itu, keberadaan unit atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga daerah dalam pengertian di atas dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga. Sembilan pertama dari sepuluh lembaga daerah tersebut pada pokoknya terdiri atas tiga susunan pemerintahan, yaitu: (i) pemerintahan daerah provinsi; (ii) pemerintahan daerah kabupaten; dan (iii) pemerintahan daerah kota, yang masing-masing terdiri atas Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
Baik pemerintahan daerah secara bersama-sama maupun jabatan kepala pemerintahan daerah dan DPRD masing-masing tingkatan, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, merupakan institusi yang bersifat tersendiri.
Lembaga Kenegaraan berdasarkan Undang-Undang

Selain lembaga yang disebutkan dalam UUD di atas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis ke dua yakni lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yang disusun antara DPR dan Presiden. Lembaga ini dapat dibubarkan apabila UU atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh lembaga ini yaitu:
Kejaksaan (UU 16 tahun 2004);
Otoritas Jasa Keuangan (UU 21 tahun 2011);
Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 tahun 2004);
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (UU 39 tahun 1999);
Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 20 tahun 2002);
Komisi Penyiaran Indonesia (UU 30 tahun 2002);
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU 5 tahun 1999);
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27 tahun 2004) - dibatalkan Mahkamah Konstitusi;
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (UU 23 tahun 2002);
Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 tahun 2008);
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13 tahun 2006); dan lain-lainnya.
Lembaga Kenegaraan berdasarkan Peraturan Presiden

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden. Contoh lembaga-lembaga ini yaitu:
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Perpres 6 tahun 2015)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perpres 192 tahun 2014)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106 tahun 2007)
Lembaga Ketahanan Nasional (Perpres 67 tahun 2016); dan lain-lainnya.
Penataan Lembaga Kenegaraan

Dalam perjalanannya kompleksitas terkait Lembaga Kenegaraan perlu dibuat aturan dalam bentuk Undang-Undang. Berikut merupakan klasifikasi Lembaga Kenegaraan:
Penataan Lembaga Kenegaraan > Kementerian Negara

Artikel utama: Kementerian Indonesia
Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri-menteri tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa semua fungsi pemerintahan sudah terbagi habis dalam tugas Kementerian. Saat ini, terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Penataan Lembaga Kenegaraan > Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Artikel utama: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini telah dibentuk dua puluh tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat 6 (enam) dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jumlah pejabat setingkat menteri ditentukan oleh Presiden saat pembentukan Kabinet.
Penataan Lembaga Kenegaraan > Lembaga Non Struktural

Artikel utama: Lembaga Non Struktural
Di luar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin Pejabat setingkat Menteri tersebut, dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat lembaga-lembaga lain, yaitu Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. LNS merupakan lembaga di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat independen serta memiliki otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penataan Lembaga Kenegaraan > Lembaga Penyiaran Publik

Artikel utama: Lembaga Penyiaran Publik
Untuk memberikan pelayanan penyiaran radio dan televisi juga telah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. LPP yang ada di tingkat negara yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan LPP Radio Republik Indonesia.
Penataan Lembaga Kenegaraan > Lembaga Struktural di Bawah Kementerian Negara

Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang akan tetapi secara struktural bertanggungjawab kepada Menteri yang bertanggungjawab diurusan tertentu.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (di bawah Kementerian Keuangan); dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (di bawah Kementerian Perdagangan)
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (UU 39 1999, di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika)
Badan Pengatur Jalan Tol (UU 38 tahun 2004, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Penataan Lembaga Kenegaraan > Lembaga Daerah

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubernur & DPRD Provinsi);
Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten); dan
Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali kota & DPRD Kota).
Lembaga Tingkat Daerah

Lembaga di tingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu:
Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden; Contoh: Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal dan BP Batam, dan lainnya.
Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat; Contoh: Sekretaris Daerah.[butuh rujukan]
Lembaga daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota;
Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota; dan
Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Wali kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota.
Lembaga yang Telah dibubarkan > Lembaga Tinggi Negara

Perdana Menteri
Dewan Pertimbangan Agung
Lembaga yang Telah dibubarkan > Kementerian/Departemen Negara

Departemen Penerangan
Lembaga yang Telah dibubarkan > Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Departemen

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Lembaga Informasi Nasional
Lembaga yang Telah dibubarkan > Lembaga Nonstruktural

Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias
Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi
Lembaga yang Telah dibubarkan > Lembaga Struktural di Bawah Kementerian/Departemen Negara

Badan Akuntansi Keuangan Negara (di bawah Departemen Keuangan)
Lihat pula

Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara
Lembaga Daerah
Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung

|  Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung> Informasi rute |
| --- | --- |
Dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero)
Panjang: 17,6 km (10,9 mi)
Persimpangan besar
Ujung barat: Bengkulu
Ujung timur: Kabupaten Bengkulu Tengah
 
Lokasi
Negara: Indonesia
Kota: Bengkulu Kecamatan Taba Penanjung
 
Sistem jalan
 Transportasi di  Indonesia 
Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Bengkulu–Lubuklinggau yang menghubungkan Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Ruas ini merupakan pembangunan tahap pertama dari proyek tersebut. Pembangunannya diawali dari Betungan, Selebar, Bengkulu menuju Sukarami, Taba Penanjung, Bengkulu Tengah dengan panjang 17,6 kilometer. PT Hutama Karya menjadi pelaksana pembangunan yang ditargetkan rampung pada tahun 2022.
Pengerjaan tol Bengkulu menjadi salah satu yang tercepat dalam pengerjaan tol provinsi di Indonesia. Pembangunan konstruksi yang mulai dikerjakan sejak September 2019 akhirnya selesai 100 persen pada April 2022. Tol ini diuji coba gratis dari 26 April hingga 5 Mei 2022. Setelah difungsikan selama 14 hari dari tanggal 26 April hingga 9 Mei 2022, Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung akan ditutup untuk penyelesaian uji layak fungsi (ULF). Tol tersebut dapat digunakan dengan kecepatan 80 km/jam dan memiliki waktu tempuh lebih kurang 15 menit dari Bengkulu ke Taba Penanjung yang sebelumnya memakan waktu sekitar satu jam. Jalan tol yang memiliki 21 jembatan, dua simpang sebidang dan satu buah simpang susun serta konstruksi yang membelah bukit dan menyeberangi lembah serta sungai. Untuk jumlah jembatan dalam tol tersebut cukup banyak dan terdapat jembatan panjang dengan sembilan bentang sebanyak dua buah dengan total panjang jembatan masing-masing kurang lebih 300 meter. Kemudian, untuk pembangunan Jalan Tol Bengkulu–Lubuklinggau tahap kedua yaitu dari Taba Penanjung ke Kabupaten Kepahiang segera dimulai setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2023, pembangunan jalan tol tahap selanjutnya segera dilanjutkan secepatnya demi percepatan kemajuan Provinsi Bengkulu pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya sesuai dengan janji dan rencana saat kampanye Pilpres 2019.
 Jalan tol ini resmi difungsionalkan mulai 23 Desember 2022.
Gerbang tol

Ruas Bengkulu–Taba Penanjung (Dikelola PT Hutama Karya (Persero))
|  Gerbang tol/simpang susun  |  KM  |  Lokasi |  Destinasi |
| --- | --- | --- | --- |
 Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung Batas Operasional PT Hutama Karya (Persero) Jalan Tol Berawal/Berakhir
| Simpang Susun Taba Penanjung | 17 | Taba Penanjung | Sukarami Kancing |
| Gerbang Tol Taba Penanjung | 17 | Taba Penanjung | Sukarami Kancing |
 Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah   Batas Wilayah Kota Bengkulu
| Gerbang Tol Bengkulu | 1 | Selebar | 1. Gerbang akhir: Arah: Taba Penanjung 2. Gerbang awal: Arah: Bengkulu Bandara Fatmawati Soekarno |
| Ramp Bengkulu | 0 | Selebar | Selatan Kampung Melayu, Bengkulu  Sukaraja, Seluma |
| Ramp Bengkulu | 0 | Selebar | Utara Sukarami  Kota Bengkulu |
 Kota Bengkulu   Batas Wilayah Provinsi Bengkulu
Jalan Tol Bengkulu–Taba Penanjung Batas Operasional PT Hutama Karya (Persero) Jalan Tol Berawal/Berakhir
Pranala luar

Hutama Karya: Bengkulu–Taba Penanjung
18 Desa Kepahiang Dilintasi Jalan Tol Bengkulu–Lubuklinggau Diarsipkan 2019-09-21 di Wayback Machine.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ruas sebelumnya: | Jalan Tol Trans Sumatra | Ruas berikutnya: Jalan Tol Taba Penanjung–Kepahiang |
| l b Jaringan Jalan Asia |
| --- | --- | --- |
| Seluruh benua |  AH1  AH2  AH3  AH4  AH5  AH6  AH7  AH8  |  |
| Asia Tenggara |  AH11  AH12  AH13  AH14  AH15  AH16  AH18  AH19  AH25  AH26  AH140  AH141  AH142  AH143  AH150  |  |
| Asia Timur, Asia Timur Laut,  dan Asia Tenggara |  AH30  AH31  AH32  AH33  AH34  |  |
| Anak Benua India |  AH41  AH42  AH43  AH44  AH45  AH46  AH47  AH48  AH51  |  |
| Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Barat Daya |  AH60  AH61  AH62  AH63  AH64  AH65  AH66  AH67  AH68  AH70  AH71  AH72  AH75  AH76  AH77  AH78  AH81  AH82  AH83  AH84  AH85  AH86  AH87  |  |
Muhammad Toha

| Muhammad Toha |
| --- | --- |
Foto Muhammad Toha yang telah direstorasi
Lahir: 1927 Bandung, Hindia Belanda
Meninggal: 11 Juli 1946 (aged 18-19) Bandung, Indonesia
Pengabdian:  Indonesia
Dinas/cabang: Seinendan (1942–45) Barisan Rakjat Indonesia (1945) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1945–46)
Pangkat: Komandan militer
Komandan: Unit I BRI
Perang/pertempuran: Revolusi Nasional Indonesia Bandung Lautan Api † 
Peringatan: Jalan Muhammad Toha
Muhammad Toha (1927 – 11 Juli 1946) adalah seorang komandan Barisan Rakjat Indonesia, sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Toha gugur dalam kebakaran misi penghancuran gudang amunisi milik Tentara Sekutu bersama rekannya, setelah meledakkan dinamit dalam gudang amunisi tersebut.
Biografi

Toha dilahirkan di Jalan Banceuy, Desa Suniaraja, Kota Bandung pada tahun 1927. Ayahnya bernama Suganda dan ibunya yang berasal dari Kedunghalang, Bogor Utara, Bogor, bernama Nariah. Toha menjadi anak yatim ketika pada tahun 1929 ayahnya meninggal dunia. Ibu Nariah kemudian menikah kembali dengan Sugandi, adik ayah Toha. Namun tidak lama kemudian, keduanya bercerai dan Muhammad Toha diambil oleh kakek dan neneknya dari pihak ayah yaitu Bapak Jahiri dan Ibu Oneng. Toha mulai masuk Volk School (Sekolah Rakyat) pada usia 7 tahun hingga kelas 4. Sekolahnya terhenti ketika Perang Dunia II pecah.
Saat masa pendudukan Jepang, Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan. Sehari-hari Toha juga membantu kakeknya di Biro Sunda, kemudian bekerja di bengkel motor di Cikudapateuh. Selanjutnya, Toha belajar menjadi montir mobil dan bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang sehingga ia juga mampu bercakap dalam bahasa Jepang.
Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan badan perjuangan Barisan Rakjat Indonesia (BRI), yang dipimpin oleh Ben Alamsyah, paman Toha sendiri. BRI selanjutnya digabungkan dengan Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Anwar Sutan Pamuncak menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI). Dalam laskar ini ia duduk sebagai Komandan Seksi I Bagian Penggempur. Menurut keterangan Ben Alamsyah, paman Toha, dan Rachmat Sulaeman, tetangga Toha dan juga Komandannya di BBRI, pemuda Toha adalah seorang pemuda yang cerdas, patuh kepada orang tua, memiliki disiplin yang kuat serta disukai oleh teman-temannya. Pada tahun 1945 itu, Toha digambarkan sebagai pemuda pemberani dengan tinggi 1,65 m, bermuka lonjong dengan pancaran mata yang tajam.
Peran dalam Bandung Lautan Api

Artikel utama: Bandung Lautan Api
Setelah penandatanganan perjanjian kapitulasi Jepang, seluruh persenjataan Tentara Kekaisaran Jepang diserahkan tanpa syarat kepada Tentara Sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Namun persenjataan Tentara Kekaisaran Jepang banyak direbut oleh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Para milisi dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia harus menyerahkan senjata yang mereka rampas dari Tentara Kekaisaran Jepang. Karena apabila ultimatum penyerahan tersebut tidak diindahkan, tentara Sekutu akan mengambil tindakan militer untuk menegakkan tujuan tersebut.
Peringatan ini tidak dihiraukan oleh pihak tentara Republik. Sejak saat itu sering terjadi bentrokan senjata dengan tentara Sekutu. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Oleh karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh tentara Sekutu.
Pada tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum ke-2. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan pejuang TKR mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Perlu diketahui bahwa sejak 24 Januari 1946, TKR telah mengubah namanya menjadi TRI.
Demi mempertimbangkan politik dan keselamatan rakyat, pemerintah memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya untuk mundur dan mengevakuasi Bandung Selatan. setelah mengadakan musyawarah, para pejuang sepakat untuk menuruti perintah pemerintah. Tapi mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh.
Rakyat pun diungsikan ke luar kota Bandung. Para anggota TRI dengan berat hati meninggalkan Bandung bagian selatan. Sebelum ditinggalkan Bandung Selatan dibumihanguskan oleh para pejuang dan anggota TRI. Peristiwa ini di kenal dengan sebutan "Bandung Lautan Api". Dalam peristiwa ini juga terlahir lagu Halo, Halo Bandung yang dinyanyikan para tentara Republik dalam penantian mereka untuk kembali ke rumah mereka di Bandung.
Tanggal 11 Juli 1946, Toha terlibat dalam suatu penyerangan ke gudang mesiu sekutu di Dayeuhkolot beserta pejuang dari kelompok Hizbullah. Dalam jalan operasi, Toha tertembak, dan agar tidak membebani rekannya, menggunakan granat untuk meledakkan dirinya beserta gudang mesiu tersebut.
Dalam budaya populer

Dalam film Toha, Pahlawan Bandung Selatan (1961), Mohammad Toha diperankan oleh Ismed M. Noor.
Pranala luar

↑  https://www.liputan6.com/regional/read/2897687/jejak-ledakan-gudang-mesiu-target-pejuang-bandung-lautan-api
Kedungpring, Lamongan

Kedungpring adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kedungpring berjarak sekitar 26 Km dari ibu kota Kabupaten Lamongan dan sekitar 10 Km dari arah selatan kota Babat. Kecamatan Kedungpring berada di ketinggian 23 m di atas permukaan laut, terletak pada 6".51' 54' sampai dengan 7'23' 6" lintang selatan dan 122.4'44" bujur timur, dengan batas wilayah: sebelah utara Kecamatan Babat, sebelah timur Kecamatan Sugio, sebalah selatan Kecamatan Ngimbang, dan sebelah barat Kecamatan Modo.