Bandar Udara Kemayoran
Sejarah > Perkembangan setelah bandar udara tidak dioperasikan > Pengembangan kawasan Kota Baru Bandar Kemayoran

Untuk menghindarkan perebutan kewenangan antar instansi terhadap areal bekas bandar udara ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1985, dimana kekayaan negara yang merupakan sebagian modal Perum Angkasa Pura ditarik kembali sebagai kekayaan negara. Setelah itu, dibentuklah Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) berdasarkan Keputusan Presiden RI no. 53 Tahun 1985 jo Keppres No. 73 tahun 1999. Sebagai pelaksana, diunjuklah DP3KK yang melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan pihak swasta di Indonesia.
Pembangunan dimulai pada 1990-an dengan rumah susun sederhana di bekas Apron bandar udara dengan nama jalan-jalan yang mengambil nama pesawat seperti Jl. Dakota. Kemudian pembangunan kondominium dan proyek kotabaru Kemayoran yang sempat menuai masalah. Juga sempat diselenggarakan proyek Menara Jakarta (Jakarta Tower) dengan ketinggian 558 meter di depan gedung perkantoran PT Jakarta International Trade Fair Corporation. Namun rencana ini kandas karena badai Krisis Asia pada tahun 1990. Bahkan ironisnya, pada saat krisis ekonomi tersebut, menara ini dijuluki masyarakat sebagai Menara Kesenjangan.
Selain itu, di bekas Bandar Udara Kemayoran juga diselenggarakan Jakarta Fairground Kemayoran (JFK) yang dulu dikenal sebagai Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang sebelumnya diselenggarakan di taman Monumen Nasional (Monas) Jakarta yang diselenggarakan setiap hari ulang tahun DKI Jakarta setiap 22 Juni.
Sementara dua landasan pacu tetap dipertahankan sebagai jalan utama dengan median (pembatas jalan) yang tidak permanen untuk sewaktu waktu digunakan sebagai landasan pacu guna kepentingan militer karena struktur landasannya yang menggunakan konstruksi standar landas pacu bandar udara internasional yang kuat. Pada bekas landas pacu utara-selatan diberi nama Jalan Benyamin Sueb, nama seorang tokoh dan artis serbabisa kelahiran Jakarta yang merupakan warga asli Kemayoran, oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993, bekas menara Air Traffic Controller Kemayoran dijadikan Bangunan Cagar Budaya yang harus dilestarikan. Surat Keputusan tersebut langsung ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja.
Karena Bandar Udara Kemayoran dinilai bersejarah dalam perkembangan kedirgantaraan Indonesia, maka banyak komunitas-komunitas pencinta kedirgantaraan Indonesia yang menginginkan agar bekas bandar udara ini segera dilestarikan, serta dimuseumkan. Mereka adalah Komunitas Tintin Indonesia, Komunitas Save Ex Airport Kemajoran-Kemayoran (KMO), IndoFlyer, dan Komunitas ATCO Indonesia yang bersama-sama membuat petisi lalu akan segera diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta.
Pada 31 Mei 2016, PT Angkasa Pura I, Komunitas Save Ex Airport Kemajoran-Kemayoran (KMO), dan Komunitas Tintin Indonesia mengadakan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan sebuah Museum Bandar Udara Kemayoran Indonesia di bekas terminal Bandar udara. Gagasan ini rupanya disambut positif oleh Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran), yang ditindak lanjuti dengan napak tilas ke lokasi pada 5 Juni 2016.