Sejarah Muhammadiyah di Kota Salatiga
Faktor pendirian > Stratifikasi sosial

Sekitar tahun 1850, stratifikasi sosial berdasarkan ras di Jawa telah menunjukkan bentuk baku, yang dikukuhkan dengan Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap (Undang-Undang Kekawulaan Negara Hindia Belanda). Abel Jatayu Prakosa (penulis buku Diskriminasi Rasial di Kota Kolonial: Salatiga 1917–1942) menengarai bahwa sistem ini dilembagakan melalui Regerings Reglement tahun 1854. Heather Sutherland (penulis buku Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi) turut menambahkan jika pembagian lapisan masyarakat berdasarkan ras tersebut juga berdampak ke semua sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Menurut Willem Frederik Wertheim (pakar sosiologi asal Belanda), stratifikasi sosial tersebut membentuk kelas sosial yang menyerupai kasta. Orang Eropa berada di tingkatan paling atas, lapisan kedua ditempati oleh vreemde oosterlingen atau orang Timur Asing yang terdiri atas orang-orang Tionghoa dan Arab, dan lapisan terbawah ditempati oleh orang Indonesia yang disebut dengan inlanders atau pribumi.
Sebagai kota terkecil di Hindia Belanda, Salatiga turut menunjukkan wujud sebagai kota kolonial dengan stratifikasi sosial berdasarkan ras. Soerjono Soekanto (Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia) berpendapat bahwa pelapisan sosial berdasarkan ras merupakan sistem stratifikasi sosial tertutup. Sistem ini didasarkan pada ascribed-status (kelahiran atau keturunan). Wertheim turut menambahkan jika seseorang yang dilahirkan dari keluarga golongan Eropa secara otomatis akan memiliki status sosial yang tinggi, sedangkan seseorang yang dilahirkan dari keluarga pribumi akan menempati lapisan sosial paling rendah dalam masyarakat kolonial.
Pelapisan sosial tidak berhenti sampai di sini. Pelapisan masih terjadi di masing-masing kelompok etnik. Masyarakat Eropa terbagi lagi menjadi beberapa lapisan yang membentuk asal-usul kelahiran, jabatan, dan besar-kecilnya penghasilan. Seorang Belanda totok memiliki status sosial lebih tinggi dari sesama mereka yang lahir di Hindia Belanda atau dilahirkan dari perkawinan campuran (indo). Dalam pandangan Prakosa, seorang gubernur jenderal yang memiliki pengaruh besar tentu memiliki status sosial yang lebih tinggi dari residen, asisten residen, kontrolir, dan pegawai swasta.
Pelapisan internal ini membawa pengaruh dalam pemanfaatan fasilitas dan relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya Agustinus Darto Harnoko (staf peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta) mensinyalir bahwa seorang pejabat berpenghasilan tinggi dapat menggunakan fasilitas kereta api kelas satu, sedangkan orang-orang Eropa yang berpenghasilan lebih rendah menggunakan fasilitas kelas dua. Sementara itu, seorang indo-Belanda cenderung bimbang dalam menentukan posisi sosialnya dalam masyarakat kolonial. Mereka di satu sisi enggan masuk dalam lingkungan pergaulan pribumi, tetapi di sisi lainnya tidak mendapatkan tempat dalam komunitas Belanda.
Dalam penelitiannya, Benny Gatot Setiono (peraih Weirtheim Award tahun 2008) menunjukkan jika pelapisan sosial juga berlaku bagi masyarakat Tionghoa di seantero Jawa. Seperti di kota-kota lain, masyarakat Tionghoa di Salatiga tersusun dalam tiga hierarki, yaitu pemimpin yang mengurusi persoalan administrasi, politik, dan perdagangan; pemimpin yang mengurusi persoalan sosial, pendidikan, dan keagamaan; serta warga Tionghoa biasa. Fandy Aprianto Rohman (sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta) memperjelas bahwa pemimpin dalam masyarakat Tionghoa dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa persayaratan, yaitu kaya, berpengaruh, memiliki latar belakang keluarga yang jelas, dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Hindia Belanda.
Sementara itu, masyarakat pribumi di Salatiga juga memiliki hierarki tersendiri. Konstruksi hierarki ini secara umum serupa dengan yang terjadi di daerah lain yang ada di Jawa. Masyarakat yang berada di lapisan paling atas adalah bupati. Ketika Kedatuan Medang berkuasa, bupati merupakan wakil raja di daerah, sedangkan pada masa kolonial menjadi kepanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam urusan ekonomi. Meski mereduksi kekuasaan bupati, pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan hak pewarisan jabatan mereka kepada keluarga sendiri. Secara spesifik, Sutherland menunjukkan ketentuan ini dituangkan dalam Regering Reglement Tahun 1854 Pasal 69.
Lapisan kedua hierarki masyarakat pribumi ditempati oleh para priayi yang menduduki jabatan dalam struktur pangreh praja, yaitu patih, kawedanan, camat, dan struktur di bawahnya. Kelompok lain yang termasuk dalam lapisan ini adalah masyarakat pribumi yang karena kekayaan dan pendidikannya dapat menjadi anggota gemeenteraad (dewan kota). Kelompok elite baru ini muncul seiring dengan penyediaan sekolah-sekolah khusus untuk masyarakat pribumi mulai awal abad ke-20. Lapisan berikutnya ditempati oleh para pemimpin informal dalam ranah spiritual (kiai dan dukun), pemimpin organisasi sosial, dan para guru. Lapisan terbawah dalam stratifikasi sosial masyarakat pribumi adalah warga biasa yang bekerja sebagai petani, pedagang, buruh, dan pekerja sektor informal lainnya.