Traktat
Perundingan, adopsi, dan otentikasi

Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 1969, proses perundingan (negotiation), adopsi naskah (adoption), dan otentikasi (authentication) dokumen asli dilaksanakan oleh utusan negara yang harus memiliki Surat Kuasa Penuh (full power). Definisi "Surat Kuasa Penuh" menurut Pasal 2(1)(c) Konvensi Wina 1969 adalah "dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa orang untuk mewakili negara dalam merundingkan, menetapkan, atau mengotentikasi naskah suatu perjanjian, untuk menyatakan iktikad negara untuk terikat dengan suatu perjanjian, atau untuk melaksanakan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian." Utusan yang tidak memerlukan Surat Kuasa Penuh disebutkan dalam Pasal 7(2) Konvensi Wina 1969, seperti kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri. Pada praktiknya negara-negara memberikan Surat Kuasa Penuh yang berlaku umum kepada perwakilan permanen di suatu organisasi internasional agar mereka tidak harus selalu harus mengeluarkan Surat Kuasa untuk setiap perundingan. Surat Kuasa Penuh sendiri tidak sama dengan kredensial atau surat kepercayaan, yaitu surat yang diberikan oleh utusan yang menghadiri suatu konferensi internasional kepada negara atau organisasi internasional yang menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Kredensial ini dikeluarkan oleh negara sang utusan untuk memberikan wewenang kepadanya sebagai perwakilan negara. Surat Kuasa Penuh dan kredensial bisa digabung dalam satu dokumen. Pasal 8 Konvensi Wina 1969 kemudian mengatur bahwa jika seseorang tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 7, semua tindakannya dianggap tidak mempunyai dampak hukum kecuali jika negara yang bersangkutan memastikan bahwa tindakan yang diambil mewakili tindakan negara tersebut.
Setelah proses perundingan diselesaikan, negara-negara yang terlibat dalam proses tersebut perlu mengadopsi naskah perjanjiannya. Proses adopsi naskah ini diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1969. Menurut pasal ini, adopsi naskah harus melibatkan semua negara yang terlibat dalam perumusannya, kecuali jika negara-negara tersebut berkehendak lain. Sementara itu, Pasal 9(2) Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa adopsi naskah perjanjian di suatu konferensi internasional memerlukan persetujuan dari dua per tiga negara yang hadir dan memilih, kecuali jika dua per tiga negara tersebut memutuskan untuk menerapkan aturan yang lain.
Otentikasi dokumen adalah prosedur yang menetapkan versi akhir yang otentik dari suatu traktat. Prosedur ini diatur dalam Pasal 10 Konvensi Wina 1969. Negara-negara yang terlibat dalam perundingan dapat menentukan sendiri prosedur otentikasi perjanjian. Terlepas dari itu, terdapat pula cara tradisional dalam mengotentikasi naskah perjanjian yang diakui dalam Pasal 10(b) Konvensi Wina 1969, yaitu melalui initialling, penandatanganan, atau penandatanganan ad referendum terhadap naskah perjanjian ataupun Final Act-nya. Initialing sendiri adalah prosedur ketika perunding utama dari setiap negara menuliskan inisial namanya di bawah setiap halaman. Sementara itu, penandatanganan ad referendum berarti bahwa penandatanganan tersebut perlu dikonfirmasi sesudahnya agar dapat dianggap sah. Pada praktiknya, initialling terhadap naskah perjanjian bilateral dianggap sebagai tindakan yang mengadopsi naskah sekaligus mengotentikasinya, kecuali jika traktat tersebut juga sah dalam bahasa lain. Sementara itu, perjanjian multilateral sebelumnya juga diotentikasi melalui penandatanganan, tetapi perjanjian-perjanjian multilateral saat ini ditulis dalam beberapa bahasa yang sama-sama dianggap sah. Pada akhirnya prosesnya pun menjadi panjang dan sulit.