Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia
Sejarah > Orde Baru (1966–1998)

Selama kerusuhan setelah kudeta yang gagal pada tanggal 30 September, orang Tionghoa-Indonesia terkadang menjadi sasaran. Karena sebagian besar kekerasan ditujukan kepada anggota dan rekan Partai Komunis Indonesia, yang hanya sedikit sekali orang Tionghoa yang menjadi anggotanya, maka kemungkinan besar kekerasan tersebut bersifat oportunis, dan bukan karena dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Perkiraan terbaik adalah ribuan orang Tionghoa Indonesia terbunuh (dari total korban tewas sebanyak 500.000 orang), dengan pembantaian yang terdokumentasi terjadi di Makassar dan Medan, serta di Pulau Lombok. Di Kalimantan Barat, sekitar delapan belas bulan setelah pembantaian terburuk di Jawa, penduduk asli Dayak mengusir 45.000 etnis Tionghoa dari daerah pedesaan, menewaskan hingga 5.000 orang. Orang-orang Tionghoa menolak untuk melawan, karena mereka menganggap diri mereka sebagai "tamu di tanah orang lain" dengan tujuan untuk berdagang saja.
"Sejarah etnis Tionghoa pada masa rezim Soeharto memang dapat digambarkan sebagai sejarah etnis minoritas yang tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada mereka."
—Mely G. Tan
Selama periode yang sama, banyak peraturan yang diskriminatif disahkan. Pada bulan April 1966, semua sekolah Tionghoa (pada saat itu berjumlah 629) ditutup. Pada tanggal 8 Mei 1966, Panglima Komando Daerah Militer Aceh Ishak Djuarsa mendeklarasikan bahwa semua etnis Tionghoa harus meninggalkan Aceh sebelum tanggal 17 Agustus 1966; hal ini disusul oleh dekrit serupa oleh pemerintah Sumatera Utara. Pada tahun 1967, penggunaan istilah Cina, yang dianggap merendahkan, menjadi mandat untuk semua komunikasi resmi. Terlebih lagi, untuk memajukan asimilasi dari Tionghoa-Indonesia yang berpengaruh, pemerintahan Soeharto mengesahkan beberapa peraturan sebagai bagian dari "Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina", di mana hanya satu publikasi berbahasa Tionghoa – 
dikendalikan oleh Angkatan Darat – diperbolehkan untuk terus beroperasi, semua ekspresi kultural dan religius Tionghoa (termasuk menampilkan aksara Tionghoa) dilarang dalam ruang publik, dan etnis Tionghoa dipaksa untuk menggunakan nama yang terdengar Indonesia; menciptakan genosida budaya yang sistematis.
Pada tanggal 5 Agustus 1973, sebuah kerusuhan di Bandung, Jawa Barat, yang disebabkan oleh tiga remaja Tionghoa-Indonesia memukuli pengendara mobil lainnya hingga tewas setelah sebuah kecelakaan lalu lintas kecil, menyebabkan penjarahan dan perusakan terhadap lebih dari 1.500 toko dan rumah milik orang Tionghoa-Indonesia. Kerusuhan tersebut tidak dihentikan oleh militer setempat; dan sembilan belas tentara ditangkap karena ikut serta dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan tersebut kemudian disalahkan pada bagian bawah tanah dari PKI.
Pada tanggal 15 Januari 1974, demonstrasi mahasiswa yang menentang korupsi, investasi asing, dan kelompok asisten pribadi Presiden Soeharto dialihkan oleh para terduga agent provocateur Pasukan Khusus menjadi sebuah kerusuhan, dan kemudian pogrom anti Tionghoa-Indonesia. Toko-toko di Glodok, yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, dijarah dan dibakar; yang terbesar adalah kompleks pertokoan Pasar Senen. Pasukan keamanan hampir tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penjarahan. Demonstrasi dan kejadian-kejadian setelahnya dikenal sebagai Peristiwa Malari.
Pada tahun 1978, mulai mewajibkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Meskipun SBKRI diwajibkan secara hukum untuk semua warga negara keturunan asing, dalam praktiknya hal ini umumnya diterapkan pada orang Tionghoa. Hal ini menyulitkan orang Tionghoa Indonesia ketika mendaftar di universitas negeri, melamar sebagai pegawai negeri, atau bergabung dengan militer atau polisi.
Program-program ekonomi Soeharto terus berjalan, dan Indonesia mengalami ledakan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh sebesar 8% pada tahun 1996, dipimpin oleh sektor manufaktur. Namun, Krisis Keuangan Asia 1997 menyebabkan rupiah runtuh dan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 1,4 persen pada kuartal keempat. Karena tidak mampu menstabilkan ekonomi, pemerintah meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional. Dengan meningkatnya angka pengangguran dan kenaikan harga pangan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk membalikkan keadaan. Pada awal Mei 1998, mahasiswa telah berdemonstrasi di kampus-kampus di seluruh Medan selama hampir dua bulan. Jumlah demonstran yang terus bertambah disertai dengan meningkatnya seruan dari masyarakat untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.
Pada tanggal 4 Mei, lebih dari 500 pengunjuk rasa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP Medan) dibarikade dan diduga dilempari bom molotov. Pada akhirnya, polisi dilaporkan menghentikan sekelompok mahasiswa dan menyerang mereka. Berita tentang serangan ini menyebar melalui beberapa saksi mata, dan sebuah kelompok besar kemudian menyerang dan menghancurkan pos polisi lalu lintas. Ketika lebih banyak polisi datang untuk menghadapi kelompok tersebut, kantor polisi diserang. Tidak lama kemudian, toko-toko milik orang Tionghoa-Indonesia dijarah, sementara mereka dilaporkan meninggalkan toko-toko yang bertuliskan "milik pribumi" dengan grafiti. Ketika Brigade Mobil tiba pada sore hari, kerumunan massa dibubarkan dengan gas air mata. Ketika tempat-tempat usaha di Medan tutup pada hari berikutnya, ribuan orang menyerang pasar-pasar di seluruh kota dan daerah sekitarnya. Polisi dan pasukan anti huru-hara menembakkan peluru karet ke arah massa untuk membubarkan mereka, tetapi tidak berhasil. Ketika kekerasan berakhir dua hari kemudian, enam orang telah meninggal dan seratus orang terluka.
Pada tanggal 12 Mei, kurang dari seminggu setelah kekerasan di Medan mereda, polisi menembak empat mahasiswa yang berunjuk rasa. Kekerasan massal dimulai hampir secara bersamaan di seluruh Jakarta pada hari berikutnya. Massa juga menyerang Glodok di bagian barat laut kota, di mana area komersial Pecinan Jakarta rusak parah. Beberapa pemilik toko dilaporkan membayar preman setempat untuk melindungi mereka dari kekerasan karena aparat keamanan tidak hadir. Kekerasan ini menyebar ke berbagai kota di seluruh Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Mei, termasuk Surabaya, Palembang, Surakarta, dan Boyolali. Namun, sebagian besar orang yang tewas dalam kerusuhan tersebut adalah para penjarah Indonesia yang menargetkan toko-toko milik orang Tionghoa, bukan orang-orang Tionghoa itu sendiri, karena para penjarah tersebut mati terbakar dalam sebuah kebakaran besar. Insiden ini menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia.