stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kepresidenan Joko Widodo
Kabinet > Kabinet Indonesia Maju

Artikel utama: Kabinet Indonesia Maju
Pada periode kedua, Joko Widodo menamakan kabinetnya Kabinet Indonesia Maju. Format kementerian tidak banyak berubah, namun pada tahun 2021, Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di samping itu, Kementerian Investasi dibentuk.
| Keterangan | Kementerian/Lembaga  di Kabinet Kerja (2014–2019) | Kementerian/Lembaga  di Kabinet Indonesia Maju (2019–2024) | Kementerian/Lembaga  di Kabinet Indonesia Maju (2019–2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| Penggabungan kementerian dan lembaga | Kementerian Pariwisata | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Penggabungan kementerian dan lembaga | Badan Ekonomi Kreatif | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Pemindahan nomenklatur dan Penambahan lembaga di kementerian | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional |  |
| Keterangan | Keterangan | 2019–2021 | 2021–2024 |
| Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021) | Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021) | Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021) | Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021) | Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
| Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021) | Pemisahan lembaga dari kementerian dan penggabungan kementerian (2021) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |

| Pembentukan kementerian baru (2021) | Pembentukan kementerian baru (2021) | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal |
Kebijakan dalam negeri

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.
Ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.
Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai, dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani Indonesia.
Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.
Kebijakan dalam negeri > Infrastruktur

Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera, Tol Solo-Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain sebagainya.
Kebijakan dalam negeri > Transportasi > Penerapan Bus Raya Terpadu di 10 kota

Artikel utama: Teman Bus
Pada tahun 2017 melalui Kementerian Perhubungan, sistem Bus raya terpadu (BRT) diinisiasikan di beberapa kota, namun perkembangannya belum maksimal.
Pada tahun 2020, sistem Bus raya terpadu kembali diaktifkan dengan branding nama Teman Bus. Program ini dilaksanakan di 10 kota padat penduduk di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa membiasakan diri untuk naik transportasi umum.
Kebijakan dalam negeri > Transportasi > Kereta Cepat Jakarta dan Bandung

Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun kereta cepat antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina, mengecewakan Jepang.
Kementerian Perhubungan menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Kebijakan dalam negeri > Kebijakan di Papua

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.
Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.
Kebijakan dalam negeri > Kelembagaan dan birokrasi > Penerapan Gerakan Revolusi Mental di Lembaga Negara

Istilah Revolusi Mental dikampanyekan pada Pemilihan Presiden 2014, gebrakan ini diapresiasi akademisi dan aktivis pada saat itu.
Gerakan ini diartikan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai menciptakan gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis. Pada pelaksanaannya jargon ini terus dikumandangkan sampai perencanaan internal di birokrat pada September 2015.
Penerapannya pun diaplikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015, yang dimana birokrat diwajibkan melaporkan kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), yang sebelumnya hanya diwajibkan oleh pejabat negara. Selain itu juga dilakukan efisiensi anggaran dengan melarang semua pejabat negara dan birokrat untuk menggunakan fasilitas negara di luar rapat-rapat. Efisiensi ini menghemat anggaran trilliunan rupiah.
Gerakan Revolusi Mental ini dipertegas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016. Namun seiring waktu, penerapan gerakan ini hanya dilakukan di awal pemerintahan.
Kebijakan dalam negeri > Kelembagaan dan birokrasi > Pembubaran puluhan lembaga nonstruktural

Dalam upaya merampingkan birokrasi dan anggaran, Presiden Joko Widodo melakukan pembubaran puluhan lembaga non-struktural (LNS) secara bertahap. LNS yang dibubarkan dialihkan fungsinya di kementerian/lembaga yang terkait. Pada tahun 2014, Jokowi melalui Perpres Nomor 176 Tahun 2014 membubarkan 10 LNS, diantaranya BKP4N, BP KAPET, DBN, DGI, DEPANRI, Dewan Pengembangan KTI, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, KAN-PBPTA, KHN, dan LKP2KS Paca. Di tahun 2015 dibubarkan 2 LNS melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, yakni BP REDD+ dan DNPI.
Lanjut di tahun 2016, sebanyak 9 LNS dibubarkan melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2016, yakni BBN, BKPRN, BP-Bimas, DKI, DNK-PBPB, DPKEK, Komnas Pengendalian Zoonosis, KPP-KEK Batam, Bintan, dan Karimun, TN-PNR. Pada tahun 2017, dua LNS yang dibubarkan, yakni BPLS dan Komisi Penanggulangan AIDS.
Kebijakan dalam negeri > Agraria > Kebijakan sertipikat tanah gratis

Setelah mendirikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada pembentukan kabinet di tahun 2014, dijalankan Proyek Operasi Nasional Agraria yang salah satunya menggratiskan sertipikat tanah bagi warga berpenghasilan rendah serta percepatan pembuatan sertifikat. Di awal tahun 2015, pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan 26.900 sertipikat gratis bagi warga Kalimantan Selatan Kebijakan kemudian ini disandingkan dengan paket kebijakan ekonomi, dengan mempercepat proses penerbitan sertipikat dan pemberian insentif pajak untuk industri pada karya. Hingga di akhir pemerintahannya, jutaan sertipikat tanah diterbitkan secara gratis.
Kebijakan dalam negeri > Pendidikan > Penonaktifan dan pembubaran perguruan tinggi

Pada tahun 2015, Kementerian Riset, Pendidikan, Tinggi dan Teknologi menonaktifkan sementara 243 perguruan tinggi (PT). Hal ini dilakukan karena ditemukan penemuan pelanggaran berupa praktik jual beli ijazah di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sepanjang 2015 hingga 2019, 130 perguruan tinggi dibubarkan karena sudah tidak memenuhi persyaratan, selain itu ada pula karena permintaan dari pihak perguruan tinggi sendiri.
Kebijakan dalam negeri > Pendidikan > Zonasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem Zonasi pada tahun 2017. Sistem Zonasi ini dilakukan dengan tujuan mendorong terwujudnya pemerataan kualitas sekolah. Namun pada praktiknya, sistem ini menimbulkan banyak pro dan kontra.
Kebijakan dalam negeri > Pemindahan Ibu Kota Negara

Pada April 2019, Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Setelah beberapa kajian dari beberapa kementerian seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan instansi terkait, ibu kota negara dipindahkan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur. Keputusan pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur diumumkan pada 26 Agustus 2019, kemudian perencanaan ini dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.
Tujuan dipindahkannya ibu kota yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ibu kota baru ditunda kurang lebih 2 tahun karena alokasi APBN difokuskan ke kesehatan akibat Covid-19. Pada Januari 2022, Joko Widodo menamakan Nusantara sebagai ibu kota baru. Dua bulan kemudian (Maret 2022, Joko Widodo bersama 34 gubernur di seluruh provinsi Indonesia melakukan penyatuan tanah air dari masing-masing provinsi di ibu kota Nusantara.
Pada Agustus 2024, Jokowi mengalihkan upacara nasional hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Nusantara, karena adanya keterbatasan peserta upacara, sebagian dilaksanakan juga di Istana Merdeka Jakarta.
Kebijakan luar negeri

Sebelum pemilihan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan Presiden Yudhoyono dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu teman dan nol musuh".
Jokowi telah mengamanatkan kebijakan tiga cabang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.
Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar. "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."
Jokowi juga mempromosikan upaya untuk membebaskan penyelundup narkoba Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.
Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.
Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.
Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerja sama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina. Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.
Warisan

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memuji pemerintahan Indonesia atas kepemimpinan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Indonesia berjalan cukup baik berkat Jokowi.
Galeri > 2014

Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Presiden Jokowi bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry.
Presiden Jokowi bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Galeri > 2015

Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III.
Presiden Jokowi saat di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
Presiden Jokowi meninjau pembangunan waduk di Rimbo Panjang, Rampau, Riau.
Galeri > 2016

Presiden Jokowi mengunjungi Timor Leste.
Presiden Jokowi bersama dengan peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016.
Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta bersama Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Presiden Jokowi mengunjungi Aceh setelah mengalami gempa bumi.
Presiden Jokowi bersama Presiden Argentina Mauricio Macri.
Galeri > 2017

Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence.
Presiden Jokowi memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR.
Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.
Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka.
Presiden Jokowi bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James N. Mattis.
Presiden Jokowi mendatangi Lombok usai terkena gempa bumi.
Presiden Jokowi bersama dengan Raja Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor.
Presiden Jokowi bersama dengan Duta Besar Korea Selatan dan Korea Utara dengan memegang sebuah boneka maskot Asian Games 2018.
Presiden Jokowi saat di Asian Games 2018.
Galeri > 2018

Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Galeri > 2019

Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di Malaysia dan bertemu Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Presiden Jokowi melantik Duta Besar Indonesia untuk Kanada.
Pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua.
Galeri > 2020

Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Singapura, Halimah Yacob.
Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sedang mengumumkan kasus pertama COVID-19.
Galeri > 2021

Vaksinasi COVID-19 pertama Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.
Presiden Jokowi menghadiri ASEAN Leaders Meeting di Jakarta.
Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri Vietnam, Phạm Minh Chính.
Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014
Jokowi menyerahkan sertipikat tanah untuk warga Kota Parepare dan sekitarnya (2018)
Upacara HUT ke-79 RI di Istana Garuda
Joko Widodo dan Salman dari Arab Saudi, 1 Maret 2017
Joko Widodo dan Mahathir Mohamad, 9 Agustus 2019
Warisa, Talawaan, Minahasa Utara

Warisa merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia.
Sejarah desa

Pada tahun 1840-an desa Warisa berdiri di daerah antara desa Warisa dan Warisa Kampung Baru. Pada awalnya nenek moyang penduduknya berasal dari Airmadidi, Minawerot, Talawaan, Kolongan, Mapanget, Laikit juga paniki, juga ada penduduk diaspora berasal dari Remboken sekitar tahun 1890an. Awalnya mereka berburu, berkebun, mengusahakan minuman dari pohon aren (seho,akel), minuman yang di konsumsi oleh masyarakat Minahasa pada umumnya yang disebut tuak (lepen atau saguer).
Pada awal terbentuknya desa Warisa yang berlokasi di Cilacap (antara Warisa dan Warisa Kampung Baru) masayaraktnya terkenak dampak sakit menular (wabah) sehingga masyarakatnya hidup berpindah-pindah. Sehingga oleh para nenek moyang penduduk desa Warisa memanggil Koledaka (panglima perang) berasal dari Airmadidi untuk mengatur desa Warisa yang ditempati sekarang yang bernama Jan Dumanauw untuk menjadi tonaas (pimpinan spiritual) supaya wabah yang dihadapi berlalu. Dengan sekitar 12 orang tetua desa Warisa dapat menghadapi wabah dan wabahpun berlalu. Sehingga penduduk Warisa boleh tetap tinggal ditempat desa Warisa sekarang ini. Sehingga desa Warisa menjadi desa yang devinitif pada tanggal 03 Agustus 1903 dengan kepala desa (hukum tua pertama) Jan Dumanauw.[butuh rujukan]
Sedangkan mengenai pemberian nama Warisa berasal dari udang (sapun dalam bahasa Tonsea) saat musim panas terjadi kekeringan dan penduduk menemukan banyak udang mati yang sudah memerah di sungai. Udang dalam bahasa tonsea disebut sepawarisan, jadi nama Wanua Warisa berasal dari bahasa Tonsea. Versi lainnya konon bahwa di tengah desa Warisa terdapat sebuah pohon lombok (Warisa.bah. Tonsea) pohon lombok yang sangat besar ini menjadi tempat untuk memungut buah lombok untuk dipergunakan sebagai bumbu masakan. Dulunya desa Warisa ini memiliki luas wilayah yang sangat besar, sehingga terdapat beberapa pemukiman di dalamnya, yaitu anak desa warisa mulai dari Lantung, Langsa, Miaya, Ponto, Warisa Kampung Baru, Warisa Teep, Warisa Patokaan, namun seiring perkembangannya, anak desa warisa tersebut dimekarkan menjadi desa yang definitif.
Nama-nama hukum tua desa Warisa[butuh rujukan]
:
Yan Dumanauw
Hendrik Pangau
Hendrik Tirayoh
Arnold Andilan
Paulus Manangka
Kristian Goni
Johanes Mondoringin
Andras D. Tirayoh
Jost Kalesaran
Lifenus Sundalangi
Jakobus Watugigir
Christian Manangka
Gustaf Kumaunang
Kamagi Timpal
Pontoh Maramis
Efradus Kairupan
Wulur Manangka
Hendrik Sundalangi
Musa Hayoran
Piet Dumanauw
Frans Kairupan
Musa Hayoran
Johan Sigarlaki
Beatrix Tirayoh
Welmentji Mawikere
Piet Hein Kumaunang
Revli Manurip
Neman Dondok
Liwun Timpal
Ruben Langi
Liwun Timpal, S.Pd.K, M.MPd
Eifel Yafet Dumanauw
Roringpandey Indi, SE
Hermina Magrita Sigarlaki, S.Pd.MMPd
Penulis: Rudy Wantania, S.Pd.K
Sumber: Beatrix Tirayoh(Kuntua) Beatrix Watugigir, Nonde Tirayoh, Kundrat Watugigir, Welmentji Pangau, Ruth(Pait) Kairupan, Dongin Kumaunang.
Akademi Teknologi Pulp dan Kertas

| Akademi Teknologi Pulp dan Kertas |
| --- | --- |
  Informasi
Didirikan: 1 September 1991 sebagai Sekolah Teknologi Pulp dan Kertas
Jumlah mahasiswa: 148 (Agustus 2012)
Diploma: 727
Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) adalah sebuah perguruan tinggi swasta setara Diploma Tiga Industri yang diselenggarakan oleh Yayasan Selulosa Indonesia (YASI) bekerja sama dengan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). Kegiatan operasional akademik diselenggarakan di Balai Besar Pulp dan Kertas melalui pola kerjasama jasa teknik. Kegiatan perkuliahan diadakan pada setiap hari kerja, dari Senin hingga Kamis pukul 12.30-16.00 WIB, dan Jumat pukul 13.00-16.30 WIB. Kegiatan praktikum di laboratorium dilaksanakan pada pagi hari mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.