Donald Trump
Kontroversi > Tanggapan kritikus pemblokiran akun media sosial

Kelompok hak-hak sipil mengatakan bahwa larangan Twitter dan Facebook Trump "sudah lama tertunda" dan bahwa perusahaan media sosial telah menunda secara berlebihan dalam mengambil langkah-langkah untuk melawan kekerasan politik. Co-CEO kelompok hak-hak sipil dan advokasi Free Press mengatakan larangan itu "terlambat sehari dan kekurangan satu dolar" tetapi menyambut baik langkah itu. Banyak pejabat Demokrat menyambut baik larangan tersebut. Yaël Eisenstat, mantan petugas CIA yang sebelumnya bekerja pada kebijakan pemilu di Facebook, mengatakan: "Saya tidak akan memuji langkah itu sekarang ketika secara politis itu adalah keputusan yang paling jelas, mudah dan – jujur saja – bisnis yang bagus. Menghasut Anda pengikut untuk terlibat dalam pemberontakan adalah bentuk pengkhianatan yang tinggi dan membiarkan platform Anda digunakan untuk tujuan itu membuat Anda terlibat." Larangan itu juga dikritik oleh banyak pejabat AS yang mendukung Trump, dengan senator Republik Ted Cruz menyatakan larangan itu "tidak masuk akal dan sangat berbahaya", dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menyamakan larangan itu dengan sensor politik di Tiongkok.
Sebuah survei terhadap rakyat Amerika yang diambil setelah penyerbuan Capitol dan penangguhan permanen akun Trump di Twitter menunjukkan bahwa 61% setuju dengan keputusan untuk melarang Trump, sementara 39% menentang. Dukungan dibagi secara tajam oleh partai: 80% Demokrat, 59% independen, dan 36% Republik mendukung larangan tersebut. Dari mereka yang disurvei, 58% setuju dengan pernyataan "Tindakan Presiden Trump minggu ini berbahaya dan menghapusnya dari Twitter adalah hal yang benar untuk dilakukan", sementara 42% setuju dengan pernyataan "Saya khawatir bahwa Twitter secara permanen menangguhkan Presiden Trump menetapkan seorang presiden berbahaya dengan perusahaan teknologi menyensor kebebasan berbicara dan pejabat pemerintah."
Beberapa pemimpin asing mengkritik larangan Twitter terhadap Trump. Seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa Twitter benar untuk menandai pernyataan palsu dalam posting Trump, tetapi dia memandang penangguhan permanen sebagai "bermasalah" karena pandangannya bahwa pembatasan "hak atas kebebasan berpendapat" harus diputuskan oleh pemerintah daripada perusahaan swasta. Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengecam keputusan untuk melarang Trump, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka melarang perusahaan swasta untuk melarang pejabat pemerintah dan telah mengarahkan pejabat untuk mengeksplorasi kemungkinan membuat jaringan sosial yang dikelola negara Meksiko; López Obrador membandingkan tindakan semacam itu oleh situs web dengan "Inkuisisi Spanyol", sementara Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan bahwa pemerintah konservatif Polandia berencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk membatasi bagaimana perusahaan media sosial dapat memoderasi konten. Namun, Margrethe Vestager, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Eropa yang Cocok untuk Era Digital, menyarankan bahwa larangan itu dapat dibenarkan, dengan mengatakan: "Ini, tentu saja, situasi yang paling ekstrem, bahwa presiden Amerika Serikat menghasut orang untuk pergi ke Kongres. Jadi saya sepenuhnya menerima bahwa ini adalah situasi ekstrem, dan batas telah dilanggar."
Dalam analisis Februari 2021, Michael Humphrey, seorang profesor jurnalisme dan komunikasi di Universitas Negeri Colorado, menulis bahwa tweet Trump ditandai dengan penekanan pada penceritaan dan "penulisan ulang" dunia, dan didasarkan pada lima tema: "Versi sebenarnya Amerika Serikat dilanda penjajah"; "Orang Amerika sejati bisa melihat ini"; "Saya (Trump) secara unik memenuhi syarat untuk menghentikan invasi ini"; "Kemapanan dan agen-agennya menghalangi saya"; dan "AS berada dalam bahaya besar karena ini." Karena elemen-elemen ini fleksibel, "pembentukan" dan "penjajah" bisa siapa saja. Tweet Trump juga ditandai dengan kontradiksi: misalnya, ia menggambarkan Tiongkok secara beragam sebagai mitra dan kemudian musuh.
Menurut South China Morning Post, media pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, komentator dan akademisi juga mengkritik Trump yang dilarang dari platform media sosial, menyebut larangan itu "sebuah kisah peringatan dari platform media sosial yang menggunakan terlalu banyak kekuatan" dan juga mengklaim "bahwa larangan itu munafik bertentangan dengan advokasi kebebasan berbicara AS."