Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Luar Negeri terdiri atas:
Pimpinan
Menteri Luar Negeri
Wakil Menteri Luar Negeri
Sekretariat
Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Biro Dukungan Strategis Pimpinan
Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Keuangan
Biro Umum
Inspektorat
Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat Wilayah I
Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah III
Inspektorat Wilayah IV
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Asia Tenggara
Direktorat Asia Timur
Direktorat Pasifik dan Oseania
Direktorat Asia Selatan dan Tengah
Direktorat Timur Tengah
Direktorat Afrika
Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antrakawasan Asia Pasifik dan Afrika
Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Amerika I
Direktorat Amerika II
Direktorat Eropa I
Direktorat Eropa II
Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antrakawasan Amerika dan Eropa
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN
Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN
Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN
Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata
Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusian
Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup
Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual
Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan
Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi
Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan
Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Informasi dan Media
Direktorat Diplomasi Publik
Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional
Direktorat Keamanan Diplomatik
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Protokol
Direktorat Konsuler
Direktorat Fasilitas Diplomatik
Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia
Badan
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Sekretariat Badan
Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa
Pusat Strategi Kebijakan Multilateral
Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi
Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga
Staf Ahli Bidang Manajemen
Pusat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non-diplomatik
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Bidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan
Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat
Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dan Non-diplomatik I
Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Informasi dan Non-diplomatik II
Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I
| Nama K/L | Dasar hukum | Unit eselon I> Unsur pembantu pimpinan | Unit eselon I> Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal) | Unit eselon I> Unsur pengawas | Unit eselon I> Unsur pendukung (Badan) | Unit eselon I> Staf ahli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departemen Luar Negeri | Keppres 109/2001 | Sekretariat Jenderal |  Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika  Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa  Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN  Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan  Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan  Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional  Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; | Inspektorat Jenderal |  Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan |  Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan  Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri  Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya  Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia  Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen. |
| Kementerian Luar Negeri | Perpres 150/2024 | Sekretariat Jenderal |  Direktorat Jenderal Asia Pasifrk dan Afrika  Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa  Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN  Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral  Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan  Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik  Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler | Inspektorat Jenderal |  Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri |  Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi  Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia  Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga  Staf Ahli Bidang Manajemen. |