stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Coco (film)
Pranala luar

Situs web resmi
Coco di IMDb (dalam bahasa Inggris)
(Inggris) Coco di Box Office Mojo
(Inggris) Coco di Metacritic
Coco di Rotten Tomatoes (dalam bahasa Inggris)
Çömlek, Lalapaşa

| Çömlek |
| --- | --- |
Desa
ÇömlekLokasi di Turki
Koordinat: 41°50′15″N 26°38′43″E﻿ / ﻿41.83750°N 26.64528°E﻿ / 41.83750; 26.64528
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: Lalapaşa
Populasi (2022): 111
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22950
Çömlek (juga disebut Çömlekköy) adalah sebuah desa di Distrik Lalapaşa, Provinsi Edirne, Turki. Desa ini memiliki populasi 111 jiwa pada tahun 2022.
Sejarawan publik

Buku Sejarah Publik
Sejarawan publik adalah ahli dan penulis yang berkompeten dan profesional dalam bidang sejarah, yang fokus pada pengaplikasian ilmu sejarah di luar lingkungan akademis. Mereka berperan aktif dalam membuat sejarah yang lebih mudah diakses, relevan, dan bermakna bagi masyarakat umum. Sejarawan publik ada yang memperoleh pendidikan sejarah di universitas dan ada yang tidak berlatar pendidikan formal akademik Ilmu Sejarah, tetapi sama-sama menggunakan metode penelitian sejarah.
Bidang kerja sejarawan publik

Bidang kerja sejarawan publik disebut sejarah publik. Disiplin ilmu ini ditandai dengan mencuatnya ke permukaan beragam diskusi bertema sejarah, peminat sejarah dari kalangan umum dan dari luar disiplin ilmu sejarah. Selain itu, publikasi ilmiah dan tulisan bertema sejarah dibalut ke dalam kerangka tulisan populer. Kemunculan sejarah publik juga ditandai dengan terbentuknya beragam komunitas pegiat sejarah di berbagai kota atau daerah di Indonesia.
Akar dari sejarah publik adalah pelestarian objek sejarah, situs atau gedung bersejarah (termasuk rumah tokoh pahlawan), taman yang berhubungan erat dengan sejarah, bekas lokasi pertempuran, film, dan program televisi, arsip dan dokumen sejarah, serta sejarah lisan dan kurator di museum yang berkaitan erat dengan sejarah. Sejarawan dapat menjadi agen perubahan dan memiliki peran yang signifikan dalam pengetahuan sejarah di masyarakat. Sejarah publik adalah sesuatu yang aktif, reaktif dan sangat relevan bagi masyarakat luas yang memungkinkan mereka terhubung dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan, karena peninggalan bersejarah adalah cermin perkembangan satu bangsa dari waktu ke waktu.
Sejarawan publik terlibat dalam mengomunikasikan praktik dan produksi sejarah kepada khalayak (publik). Sejarawan publik mempresentasikan sejarah publik kembali kepada publik. Sejarawan publik terlibat dalam penciptaan sejarah oleh publik, menyajikan masa lalu di masa sekarang untuk masa depan, dan bagaimana hal tersebut digunakan untuk masyarakat kontemporer.
Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter (X), YouTube, Tiktok memudahkan orang untuk mengunggah dan menulis apapun, termasuk yang berkaitan dengan sejarah. Perkembangan teknologi terkini makin memudahkan orang mengakses informasi yang bersifat sejarah. Sejarah menjadi milik publik terlepas dari autentisitas yang disampaikan yang dapat menjadi bahan perdebatan. Sejarah publik merujuk pada pekerjaan sejarawan dengan metodologi sejarah di luar dunia akademik. Demikian menurut Robert Kelley, sejarawan Amerika yang pertama kali memperkenalkan program sejarah publik. Yang dimaksud dengan di luar dunia akademik ialah sejarah dapat ditemukan di museum, rumah bersejarah, wisata sejarah, atau di kanal media baru seperti Facebook, You Tube, Twitter, Instagram, TikTok, podcast, dan sebagainya. Sejarah publik juga bisa didapati pada kegiatan-kegiatan kesejarahan yang diselenggarakan komunitas atau pementasan teater bertema sejarah.
Sejarawan publik berfokus pada penyebaran pengetahuan sejarah kepada masyarakat luas yang melamapaui batas-batas akademis. Dalam masyarakat mereka berperan sebagai berikut.
Penulis populer: menulis buku/artikel sejarah untuk pembaca umum
Pengajar: mengajar sejarah di komunitas, forum publik
Komunikator: menyampaikan sejarah melalui media sosial, podcast, dokumenter
Konsultan: memberikan saran/masukan sejarah untuk proyek budaya atau dokumenter
Peneliti: mengkaji sejarah lokal
Karakter sejarawan publik

Sejarawan publik membuat karya sejarah tidak dikhususkan untuk kalangan akademisi, melainkan lebih mengutamakan segmen publik secara umum. Oleh karena itu, sejarawan publik mempunyai sejumlah karakter dan ciri sebagai berikut.
Komunikatif dan mudah dipahami
Menggunakan bahasa yang sederhana
Mengintegrasikan sejarah dengan kehidupan aktual
Menggunakan media digital untuk menyampaikan pesan sejarah
Tonggak Ilmu Sejarah Publik di Indonesia

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia menjadi tuan rumah seminar dan workshop internasional sejarah publik. Kegiatan ini merupakan promosi dan keterlibatan pertama sejarah publik di Indonesia sebagai bagian dari internasionalisasi sejarah publik. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Internasional Federation for Public History (IFPH). Kegiatan internasional bertajuk "Working with the Past in the Present" dilaksanakan pada 26–29 November 2019, di Auditorium Gedung 1 FIB Universitas Indonesia.
Peserta workshop internasional sejarah publik berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga. Mereka dari Universitas Colorado, Carleton Centre or Public History Canada, juga University of New South Wales Australia, Italia, Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Gadjah Mada, UIN Ar-Raniry, Universitas Sriwijaya. Juga Museum Bank Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Hasanuddin, ITB, Universitas Sebelas Maret, Universitas Indraprasta, Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, dan Universitas Sunan Kalijaga.
Tokoh sejarawan publik

Tokoh utama pelopor sejarah publik di Indonesia adalah Kresno Brahmantyo. Ia dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang merupakan perwakilan dari Federasi Internasional Sejarawan Publik (IFPH-FIHP) untuk Indonesia. Sejarawan akademis seperti Ong Hok Ham juga tergolong sebagai sejarawan publik karena dosen Universitas Indonesia banyak menulis tentang sejarah publik dan menyampaikan kebobrokan sejarah, berlawanan dengan tren sejarawan akademis pada masanya.
Sultan, Edirne

| Sultan |
| --- | --- |
Desa
SultanLokasi di Turki
Koordinat: 41°01′N 26°27′E﻿ / ﻿41.017°N 26.450°E﻿ / 41.017; 26.450
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: İpsala
Ketinggian: 50 m (160 ft)
Populasi (2022): 1.155
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22480
Kode area telepon: 0284
Sultan adalah sebuah desa di Distrik İpsala, Provinsi Edirne, Turki. Populasinya adalah 1.155 jiwa pada tahun 2022. Terletak di sebelah barat Bendungan Sultanköy. Jarak ke İpsala adalah 14 kilometer (8,7 mil). Pemukiman ini didirikan pada tahun 1924 oleh para pengungsi Turki dari Yunani sebagai hasil dari perjanjian pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki. Pada tahun 1934 pengungsi dari Rumania dan pada tahun 1951 pengungsi dari Bulgaria juga menetap di pemukiman tersebut. Sebelum reorganisasi tahun 2013, itu adalah sebuah kota (belde). Kegiatan ekonomi utama adalah peternakan sapi perah dan pertanian. Tanaman utamanya adalah serealia, bunga matahari, dan bit gula.
Kocahıdır

| Kocahıdır |
| --- | --- |
Desa
KocahıdırLokasi di Turki
Koordinat: 40°48′35″N 26°24′16″E﻿ / ﻿40.80972°N 26.40444°E﻿ / 40.80972; 26.40444
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: İpsala
Ketinggian: 20 m (70 ft)
Populasi (2022): 985
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22480
Kode area telepon: 0284
Kocahıdır adalah sebuah desa di Distrik İpsala, Provinsi Edirne, Turki. Desa ini memiliki populasi 985 jiwa pada tahun 2022. Kocahıdır berjarak 17 kilometer (11 mil) di tenggara İpsala. Desa ini dibagi menjadi tiga bagian oleh dua anak sungai paralel yang mengalir ke barat daya. Kocahıdır didirikan pada tahun 1893 oleh 66 keluarga Muslim dari Bulgaria. Pada tahun 1938 selama migrasi lainnya, keluarga Muslim dari Rumania juga menetap di Kocahıdır. Antara tahun 1999 dan reorganisasi tahun 2013, itu adalah sebuah kota (belde). Sektor ekonomi terpenting di kota ini adalah peternakan sapi perah.
Sülecik, Süloğlu

| Sülecik |
| --- | --- |
Desa
SülecikLokasi di Turki
Koordinat: 41°49′N 26°51′E﻿ / ﻿41.817°N 26.850°E﻿ / 41.817; 26.850
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: Süloğlu
Populasi (2022): 146
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22560
Sülecik adalah sebuah desa di Distrik Süloğlu, Provinsi Edirne, Turki. Populasinya adalah 146 jiwa pada tahun 2022.
Balabancık, İpsala

| Balabancık |
| --- | --- |
Desa
BalabancıkLokasi di Turki
Koordinat: 41°02′01″N 26°24′16″E﻿ / ﻿41.03361°N 26.40444°E﻿ / 41.03361; 26.40444
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: İpsala
Populasi (2022): 356
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22400
Balabancık adalah sebuah desa di Distrik İpsala, Provinsi Edirne, Turki. Desa ini berpenduduk 356 jiwa pada tahun 2022.
Aliansi Jurnalis Independen

| --- | --- |
Singkatan: AJI
Tanggal pendirian: 7 Agustus 1994; 30 tahun lalu (1994-08-07)
Kantor pusat: Jl. Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Ketua Umum: Sasmito Madrim (VOA Indonesia)
Sekretaris Jenderal: Ika Ningtyas (Tempo)
Situs web: https://aji.or.id
Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis yang didirikan melalui penandatanganan Deklarasi Sirnagalih pada 17 Agustus 1994 di Bogor.
Organisasi yang didirikan setelah masa pembredelan Detik, Tempo, dan Editor pada 21 Juni 1994 ini ditujukan sebagai organisasi alternatif di luar PWI yang saat itu dianggap menjadi alat kepentingan pemerintahan Soeharto dan tidak betul-betul memperjuangkan kepentingan jurnalis.
Sejarah > Sebelum pembredelan

Sekitar tahun 1991, jauh sebelum kejadian pembredelan tiga media, terjadi pertemuan informal belasan jurnalis di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan berbagai hal mengenai kondisi pers Indonesia. Dalam pertemuan itulah, tercetus ide tentang pembentukan organisasi jurnalis alternatif independen di luar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam diskusi tersebut, juga dibahas perihal pendirian media yang mandiri. Namun, pasca diskusi tersebut terjadi, tidak ada perkembangan aksi konkret lain.
Peristiwa pembredelan pers pada 21 Juni 1994 menciptakan momentum yang mendorong lahirnya suatu organisasi jurnalis alternatif yang mandiri dari kuasa pemerintahan. Peristiwa ini juga berhasil menggalang dan mempersatukan solidaritas para jurnalis muda untuk membentuk wadah jurnalis yang independen.
Sejarah > Setelah pembredelan

Setelah pembredelan media Detik, Tempo dan Editor, para jurnalis muda, dengan dukungan elemen mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan para seniman mengadakan aksi menolak pembredelan. Karena pertimbangan prosedural, para jurnalis muda menemui pimpinan PWI Pusat yang saat itu diketuai Sofjan Lubis dan Sekjen PWI Parni Hadi. Mereka meminta PWI Pusat memperjuangkan nasib para karyawan dan wartawan korban pembredelan. Pada pertemuan pertama di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, para jurnalis muda meminta agar PWI bertemu langsung dengan Menteri Penerangan Harmoko, yang disanggupi PWI.
Sebulan kemudian, para jurnalis, termasuk dari tiga media yang dibredel, kembali menemui PWI Pusat untuk menagih janji. PWI menginformasikan bahwa PWI gagal bertemu Harmoko dan gagal memperjuangkan nasib wartawan dan karyawan pers. Para jurnalis muda lalu menyatakan ketidakpercayaannya lagi pada PWI. PWI dianggap sudah tak efektif lagi memperjuangkan nasib wartawan dan dianggap sudah dikooptasi oleh penguasa.
Sejarah > Deklarasi Sirnagalih

Untuk menggalang dukungan sekaligus merancang langkah aksi pembentukan organisasi jurnalis, diadakanlah pertemuan para jurnalis muda. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Wisma Tempo di Sirnagalih, Jawa Barat, dengan pertimbangan aspek praktis, kedekatan jarak, dan jaminan keamanan dan kerajasiaan. Pertemuan dilakukan dengan rahasia, dengan penyelenggara juga menyebarkan undangan dengan alamat yang salah kepada beberapa jurnalis, untuk mengaburkan lokasi pertemuan.
Pertemuan Sirnagalih dihadiri oleh elemen utama jurnalis yang berasal dari empat kota Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Sebelum pertemuan tersiar isu bahwa terdapat kelompok atau figur tertentu yang diklaim bisa mengatur gerakan ini. Karena isu tersebut dan untuk menghindari politisasi dan kabar miring, maka para jurnalis senior seperti Erros Djarot, Aristides Katoppo, Goenawan Mohamad dan Fikri Djufri diminta tidak datang ke pertemuan malam 6 Agustus saat pembahasan inti konsep dan wadah gerakan yang dilakukan oleh para jurnalis muda. Jurnalis senior tersebut baru datang pada 7 Agustus ketika konsep gerakan telah selesai dibahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari tuduhan bahwa AJI sebagai sekadar alat atau kepanjangan kepentingan dari tokoh-tokoh pers tertentu. Sebagai hasil dari diskusi tersebut, Deklarasi Sirnagalih ditanda tangani pada 7 Agustus 1994, yang merintis pembentukan AJI.
Sebelum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dirintis, sudah ada beberapa komunitas dan kelompok-kelompok diskusi jurnalis di ragam kota. Komunitas tersebut di antaranya: SPC atau Surabaya Press Club (Surabaya), FOWI atau Forum Wartawan Independen (Bandung), Forum Diskusi Wartawan Yogya atau FDWY (Yogyakarta), dan SJI (Solidaritas Jurnalis Independen) di Jakarta. Para aktivis jurnalis dari sejumlah komunitas inilah yang kemudian ikut membentuk AJI, lewat Deklarasi Sirnagalih. Untuk menghormati dan mengakui keberadaan komunitas-komunitas ini, pada diskusi di Sirnagalih digunakan istilah "aliansi" untuk nama perkumpulan AJI, dan bukan "persatuan" seperti PWI.
Sejarah > Anggota

Sejak AJI berdiri hingga sekarang, sebagian besar aktivis utamanya justru tidak berasal dari media yang dibreidel, namun justru dari media-media lainnya. Kecuali satu-dua orang, bisa dibilang tak ada satu pun wartawan eks-Editor yang pernah terlibat dalam aktivitas perlawanan AJI pada masa-masa awal berdirinya. Kalau melihat dari persentase, mungkin yang agak banyak terlibat dalam AJI adalah jurnalis eks Tabloid DeTik, disusul kemudian dengan para jurnalis Majalah Tempo.
Meskipun jumlah wartawan eks-Tempo lebih banyak, para jurnalis Tempo terbelah dua. Separuh di antaranya berseberangan dengan Goenawan Mohamad, dan memilih bergabung mendirikan Gatra, yang dimodali oleh Bob Hassan. Hal ini menimbulkan friksi di antara sesama eks-Tempo sendiri, sehingga sempat memunculkan wacana "boikot Gatra". AJI waktu itu memilih tidak mengeluarkan sikap resmi soal Gatra, karena dipandang lebih merupakan masalah internal Tempo.
Dari sekian jurnalis eks-Tempo yang tidak bergabung ke Gatra, juga tidak semuanya aktif di AJI. Sebagian mereka ikut mendirikan Tabloid Kontan, dan sejak itu tak banyak aktif di AJI, meski pada awalnya sebagian mereka ikut menandatangani Deklarasi Sirnagalih.
Di sisi lain, cukup banyak jurnalis-aktivis, yang menggerakkan roda organisasi AJI pada masa awal berdirinya, justru berasal dari grup media yang bukan korban pembreidelan. Mereka antara lain: Yosep Stanley Adi Prasetyo (Jakarta-Jakarta), Meirizal Zulkarnain (Bisnis Indonesia), Hasudungan Sirait (Bisnis Indonesia), Rin Hindryati (Bisnis Indonesia), Satrio Arismunandar (Kompas), Dhia Prekasha Yoedha (Kompas), Santoso (Forum Keadilan), Ayu Utami (Forum Keadilan), Andreas Harsono (The Jakarta Post), Ati Nurbaiti (The Jakarta Post), Roy Pakpahan (Suara Pembaruan), dan lain-lain.
Pemilihan Nama Organisasi > Reaksi pemerintah

Berdirinya AJI memberi gaung cukup besar di dunia jurnalistik Indonesia. Tekanan terhadap para jurnalis yang terang-terangan bergabung dalam AJI sangat besar. Pemerintah melalui Departemen Penerangan dan PWI melihat berdirinya AJI sebagai tantangan terbuka, yang harus ditindak keras agar tidak meluas. Berbagai tindakan “pendisiplinan” melalui pemimpin di media masing-masing pun dilakukan.
Ada anggota AJI yang dipindahkan ke bagian Litbang (seperti dialami Hasudungan Sirait di Bisnis Indonesia), dimutasi ke luar Jakarta, ditekan supaya mundur dari AJI atau minta maaf, dan sebagainya. Intinya, karier jurnalistik bagi seorang anggota AJI praktis sudah ditutup, karena saat itu untuk menjadi seorang Pemimpin Redaksi harus memperoleh rekomendasi PWI. Hal ini bisa menjelaskan, mengapa Bambang Harymurti sampai saat ini tidak ikut tanda tangan di Deklarasi Sirnagalih, meskipun namanya tercantum di sana. Mungkin ada pertimbangan praktis atau pragmatis, karena Bambang harus menakhodai sisa-sisa awak Tempo untuk mendirikan majalah atau media baru.
Dalam hal ini, PWI telah bertindak terlalu jauh. Pimpinan PWI dalam forum terbuka yang dikutip media pernah mengatakan, media massa tidak boleh mempekerjakan anggota AJI. Ini merupakan pelanggaran HAM. Upaya mencari nafkah untuk hidup adalah hak asasi yang tak bisa ditawar-tawar. Bahwa Pemerintah tidak mengakui AJI dan hanya mau mengakui PWI, itu adalah urusan lain. Namun hak mencari nafkah seharusnya tak boleh diganggu gugat.
Karena aktivitas di AJI, belasan jurnalis yang sudah sempat jadi anggota PWI, dipecat dari keanggotaan PWI. Mereka antara lain: Fikri Jufri, Eros Djarot, Hasudungan Sirait, Diah Purnomowati, Stanley Adi Prasetyo, dan lain-lain. Secara praktis, pemecatan ini tak berarti banyak, toh mereka sudah tidak merasa dibela oleh PWI.
Satrio dan Yoedha juga akhirnya ditekan untuk mundur dari Kompas. Alasan pemimpin Kompas adalah, aktivitas mereka dianggap membahayakan kelangsungan hidup grup penerbitan Kompas. Waktu itu, keduanya selain aktif di AJI, juga aktif di SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang diketuai Muchtar Pakpahan. AJI dan SBSI adalah organisasi yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Seperti halnya kasus PWI dan AJI di dunia jurnalistik, di bidang perburuhan, Pemerintah tak mengakui SBSI dan hanya mau mengakui SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili aspirasi pekerja Indonesia.
Pimpinan Kompas beranggapan, keduanya dibiarkan terus aktif di AJI dan SBSI seperti sediakala tanpa ditindak, akan memberi kesan pada penguasa (Departemen Penerangan yang mengeluarkan SIUPP pada Kompas) bahwa Kompas “merestui” atau bahkan “mendukung aktivitas ilegal” yang dilakukan dua karyawannya. Implikasinya, Kompas bisa dibreidel sewaktu-waktu, seperti sudah pernah terjadi di waktu lampau. Oleh karena itu, daripada membahayakan kelangsungan hidup perusahaan Kompas dengan sekitar 3.000 karyawannya, lebih baik meminta dua wartawannya mundur.
Program kerja dan kasus

Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi program kerja selama ini. Pertama, perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers. Kedua, meningkatkan profesionalisme jurnalis. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Semua ini merujuk pada persoalan nyata yang dihadapi jurnalis.
Program kerja dan kasus > Ancaman kebebasan pers

Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI. Tidak hanya semasa Orde Baru berkuasa, saat represi terhadap media dan pemberangusan terhadap kebebasan pers sangat tinggi. Setelah Soeharto tumbang berganti era reformasi, isu kebebasan pers itu masih terus aktual. Sebab, represi yang dulunya berasal dari negara, kini justru bertambah dari masyarakat, mulai pejabat dan pengusaha yang merasa terancam oleh pers yang mulai bebas, hingga kelompok-kelompok preman.
Ancaman bagi kebebasan pers itu ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih relatif tinggi, meski statistik jumlah kasus yang dimiliki AJI cukup fluktuatif. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 pada tahun 2000. Pada tahun 2001 sebanyak 95 kasus, 70 kasus (2002), 59 kasus (2003), dan 27 kasus pada 2004.
Beberapa kasus menonjol dalam kasus kekerasan terhadap pers adalah pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin, wartawan Harian Bernas Yogyakarta, 1996. AJI memberikan perhatian serius atas perkembangan tiap tahun kasus ini. Untuk menghargai dedikasinya kepada profesi, AJI menggunakan nama Udin Award sebagai penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi korban saat menjalankan tugas jurnalistiknya.
Kasus yang tak kalah penting adalah penyanderaan dua wartawan RCTI, Ersa Siregar dan Ferry Santoro oleh Gerakan Aceh Merdeka, di Aceh Timur, 2003. AJI menggalang dukungan internasional untuk membantu pembebasan tersebut, serta membentuk tim pembebasan bersama sejumlah organisasi lainnya. Ferry Santoro akhirnya selamat, tetapi Ersa tewas saat terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI.
Program kerja dan kasus > Profesionalisme jurnalis

Pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membagun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi. Karena itulah, AJI melaksanakan sejumlah training, workshop, diskusi dan seminar.
Berkaitan soal peningkatan profesionalisme ini, AJI juga membangun Media Center di beberapa daerah. Misalnya, di Ambon dan Banda Aceh. Media Center di Ambon dibangun saat intensitas konflik meluas di daerah itu. Pendirian Media Center merupakan salah satu alat untuk mempromosikan penggunaan jurnalisme damai (peace journalism) kepada jurnalis saat meliput konflik yang menelan banyak korban jiwa tersebut.
Sedangkan media Center di Aceh dibangun setelah terjadi bencana tsunami. Niat awal dari adanya media center di daerah tersebut adalah untuk memberi rumah bernaung bagi jurnalis di Banda Aceh yang hampir sebagian besar menderita kerugian moril dan materiil akibat tsunami, 26 Desember 2004. Setelah masa darurat bencana lewat, media center ini melanjutkan fungsinya dengan mendorong jurnalis untuk terlibat aktif dalam melakukan fungsi kontrol sosial terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Salah satu program penting AJI yang berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak amplop atau pemberian dari nara sumber. Selama ini, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialiasi kepada pejabat publik, masyarakat dan tentu juga wartawan tentang akibat buruk dari praktik ini.
Program kerja dan kasus > Kesejahteraan jurnalis

Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai sejak Kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pembentukan serikat pekerja di masing-masing media.
Tak mudah memang untuk mendorong isu ini. Sebab, masih ada kekhawatiran di benak pengusaha bahwa adanya serikat pekerja akan mendatangkan malapetaka, bencana atau kekacauan di perusahaan media. Pandangan ini juga menunjukkan adanya resistensi terselubung dari pemilik media soal serikat pekerja. Namun, usaha yang di rintis selama ini tak sia-sia. Beberapa media sudah memiliki serikat pekerja, meski dengan nama berbeda-beda.
AJI percaya, adanya serikat pekerja memberi dampak baik bagi perusahaan. Dengan adanya wakil karyawan, maka mereka bisa ikut memengaruhi kebijakan yang akan melibatkan mereka. Dampak lanjutannya, jurnalis pun bisa mendapatkan penghasilan yang layak sehingga kebutuhan ekonominya tercukupi. Kami percaya, soal kesejahteraan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan terbentuknya karakter seorang jurnalis profesional.
Pengurus

AJI Indonesia berkantor pusat di Jakarta, Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Organisasi AJI Indonesia dibantu pengurus AJI Kota di 38 daerah. Pengurus AJI Indonesia periode 2017-2020 adalah Ketua Umum Abdul Manan (Tempo) dan Sekjen Revolusi Riza (CNN Indonesia).