Joko Widodo
Kepresidenan > Ekonomi

Sebelum menjabat, Jokowi meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertanggung jawab atas keputusan kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut dengan menghapuskan subsidi lebih lanjut. Upaya SBY sebelumnya telah menimbulkan kerusuhan sipil. Pada tanggal 1 Januari 2015, Jokowi mengambil tindakan yang di permukaan, tampak seperti mengurangi subsidi bahan bakar. Kebijakan tersebut memicu beberapa demonstrasi, dan Jokowi menyebutkan perlunya meningkatkan pendanaan untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, sejak bulan Maret 2015, pemerintah menetapkan harga bensin merek Premium jauh di bawah harga pasar, sehingga subsidi bahan bakar harus ditanggung oleh perusahaan minyak milik negara Pertamina dan bukan ditanggung langsung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program harga tunggal, yang bertujuan untuk menjual bahan bakar melalui jalur resmi dengan harga yang sama secara nasional, termasuk di wilayah terpencil Kalimantan dan Papua. Pemerintah mengeklaim bahwa hal itu tercapai pada tahun 2017.
Pada kuartal pertama tahun 2015, PDB tahun-ke-tahun tumbuh sebesar 4,92%, dan pada kuartal kedua, tumbuh sebesar 4,6%, angka terendah sejak tahun 2009. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi masih berada di atas angka 5%, masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang sehat yaitu sebesar 6%. Nilai tukar Rupiah (IDR) juga telah melemah selama masa pemerintahan Jokowi, dengan nilai tukar per Dolar AS sempat melewati Rp 15.000 pada tahun 2018, yang merupakan level terendah sejak krisis finansial Asia 1997, dan merosot lebih rendah ke 16.700 pada tahun 2020. Inflasi tahun demi tahun pada bulan Juni 2015 sebesar 7,26%, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei (7,15%) dan Juni tahun sebelumnya (6,7%).
Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan nasionalisme sumber daya seperti pendahulunya, dengan menasionalisasi beberapa aset yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoRan, TotalEnergies dan Chevron. Pada tahun 2018, sebagai langkah yang bertujuan untuk mengurangi impor, perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk menjual minyak mentah mereka ke perusahaan milik negara Pertamina. Larangan juga diberlakukan terhadap ekspor bijih nikel mentah, yang dimaksudkan untuk membantu mendorong pengembangan industri lokal terkait nikel seperti pabrik peleburan dan pabrik baterai. Kebijakan ini diperluas lagi, dengan larangan ekspor bijih tembaga, timah, bauksit, dan emas yang belum diolah diperkirakan akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2023.
Pembangunan infrastruktur telah menjadi fitur penting pemerintahan Jokowi, dengan fokus pada perluasan jalan dan kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandara, serta irigasi. Pada tahun 2016, anggaran negara mengalokasikan Rp 290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara total, pemerintahan Jokowi merencanakan 265 proyek infrastruktur mulai tahun 2016. Pada bulan September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai $5,5 miliar kepada Tiongkok, menyebabkan kekecewaan Jepang, yang juga bersaing untuk proyek tersebut. Kementerian Perhubungan Indonesia memaparkan sejumlah kekurangan dalam rencana proyek tersebut, menimbulkan keraguan terhadap proyek tersebut dan menyoroti keterbatasan Jokowi dalam mewujudkan mega proyek menjadi kenyataan ketika ia mencoba menarik investor asing. Proyek penting lainnya termasuk penyelesaian jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer dan Jalan Tol Trans-Jawa, pembangunan awal Kereta Api Trans-Sulawesi dan Jalan Tol Trans-Sumatera, rencana senilai US$50 miliar untuk mengembangkan sektor maritim termasuk 24 "pelabuhan strategis", dan perluasan kapasitas bandara di daerah terpencil. Program pengembangan dan modernisasi pelabuhan, yang diberi nama program "Jalan Tol Laut", bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga antara wilayah barat yang lebih berkembang dan wilayah timur yang berpenduduk lebih sedikit.
Selain proyek-proyek besar, pemerintahan Jokowi juga menerapkan program dana desa di mana desa-desa di seluruh negeri menerima dana untuk dialokasikan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan pasokan air, pengembangan pariwisata, dan usaha desa untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Janji awal kampanye adalah Rp 1,4 miliar (sekitar US$100.000) akan dialokasikan untuk setiap desa setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2019, kurang dari satu miliar yang dialokasikan. Antara tahun 2015 dan 2018, Rp 187 triliun (US$14 miliar) telah direalokasikan melalui program ini. Pemerintah telah menargetkan untuk menyederhanakan sertifikasi tanah di seluruh negeri, dengan tujuan untuk mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah di seluruh negeri secara menyeluruh. Hal ini melibatkan peningkatan tingkat penerbitan sertifikat dari sekitar 500.000 menjadi beberapa juta setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pemerintah menandatangani undang-undang amnesti pajak setelah perdebatan publik yang panjang dan penolakan, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat kaya Indonesia untuk melaporkan aset mereka yang tidak dilaporkan sebelum pemerintah memperkuat peraturan dan pengawasan seputar impor dan ekspor. Ini menjadi program paling sukses dalam sejarah, dengan lebih dari Rp 4.865 triliun (sekitar US$366 miliar) aset yang sebelumnya tidak dilaporkan dilaporkan ke kantor pajak.
Pihak oposisi mengkritik belanja infrastruktur yang agresif karena meningkatkan utang nasional Indonesia sebesar 48% antara tahun 2014 dan Maret 2018 menjadi US$181 miliar. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar utang dialokasikan untuk remunerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur. Pada bulan April 2018, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan tenaga kerja asing di Indonesia tanpa persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia, beralasan bahwa hal itu akan meningkatkan investasi. Kebijakan tersebut mendapat tentangan besar dari serikat pekerja lokal, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan tingkat pengangguran.
Pada tahun 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi birokrasi, hal ini juga dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan serangkaian protes di kota-kota besar. Jokowi membela undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meminta para pengunjuk rasa untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-undang tersebut, yang merevisi lebih dari 70 undang-undang sebelumnya dan memuat sekitar 1.200 klausul, telah diajukan oleh Jokowi setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Beberapa kelompok mengkritik ketidakjelasan pemerintah saat pembahasan undang-undang tersebut. Pada tahun yang sama, Indonesia mencapai tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah dan menghadapi resesi ekonomi pertama sejak krisis Keuangan Asia tahun 1997.
Pada bulan November 2021, Jokowi berjanji untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi di Indonesia pada tahun 2030, dalam perjanjian besar pertama KTT Iklim COP26.
Komisi Eropa secara resmi menyetujui langkah untuk menghentikan penggunaan biofuel yang berbasis minyak sawit pada tahun 2030. Dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Jokowi menyatakan keprihatinannya terhadap Peraturan Deforestasi UE (EUDR), yang bertujuan untuk mencegah produk-produk yang terkait dengan deforestasi mencapai pasar UE.