Perang geng di Haiti
Latar belakang

Sejak tahun 1950-an, kelompok bersenjata non-negara telah terbentuk dengan kuat di Haiti. Proses ini dimulai dengan pembentukan paramiliter Tonton Macoute oleh diktator Haiti François Duvalier, yang digunakan untuk menindas para pembangkang dengan kekerasan. Setelah kediktatoran berakhir dengan tersingkirnya Jean-Claude Duvalier dari kekuasaan pada tahun 1986, kekerasan non-negara terus berlanjut. Tonton Macoute dibubarkan, tetapi tidak pernah dilucuti dan direorganisasi menjadi kelompok sayap kanan. Aktor politik Haiti terus mempekerjakan kelompok bersenjata untuk membela kepentingan mereka, memanipulasi pemilu dan menekan kerusuhan masyarakat. Pada tahun 1994, Presiden Jean-Bertrand Aristide melarang kelompok bersenjata pro-Duvalier dan membubarkan Angkatan Darat Haiti, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah, karena sekali lagi, tidak ada pelucutan senjata. Dengan demikian, jumlah mantan tentara dan mantan milisi semakin bertambah dalam faksi militan tidak resmi. Dari tahun 1994 hingga 2004, pemberontakan anti-Arisitide de facto terjadi di Port-au-Prince, ketika mantan tentara menyerang pemerintah. Menanggapi kekacauan tersebut, para pemuda membentuk kelompok pertahanan diri, yang disebut chimères, yang didukung oleh polisi dan pemerintah untuk memperkuat posisinya. Menerima dukungan negara secara de facto dari partai Fanmi Lavalas pimpinan Aristide, geng-geng pemuda menguasai seluruh komune dan mereka menjadi semakin berpikiran mandiri. Diplomat AS Daniel Lewis Foote berpendapat, "Aristide memulai [geng] dengan sengaja pada awal tahun 1980-an, sebagai sebuah suara, sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, [...] dan mereka berubah selama bertahun-tahun".
Setelah gempa bumi Haiti tahun 2010, geng-geng yang lebih muda dan lebih kejam mengalahkan dominasi geng-geng yang lebih tua dan lebih berhaluan politik. Kelompok pemuda bersenjata semakin kuat. Gempa bumi juga mengakibatkan pelarian massal para penjahat dari penjara yang rusak di Haiti. MINUSTAH, sebuah operasi penjaga perdamaian PBB di Haiti yang dimulai setelah berakhirnya kudeta tahun 2004, gagal membendung kerusuhan dan melakukan pelanggaran sendiri. Sejak berakhirnya MINUSTAH pada bulan Oktober 2017, telah terjadi peningkatan jumlah kekerasan terkait geng, serta peningkatan jumlah kekerasan terkait geng terhadap warga sipil, yang paling menonjol adalah pembantaian Port-au-Prince tahun 2018, yang menewaskan 25 warga sipil.
Dari tahun 2017 hingga 2021, kepemimpinan politik Haiti terlibat dalam krisis, dan Parlemen Haiti mengalami kebuntuan, administrasi publik secara bertahap berhenti beroperasi karena kurangnya dana, dan sistem peradilan secara efektif berantakan. Pemilu yang dijadwalkan berulang kali ditunda. Perekonomian Haiti menderita akibat bencana alam yang berulang kali dan kerusuhan yang semakin meningkat, yang selanjutnya berkontribusi terhadap krisis ini. Jurnalis Vox Ellen Ioanes merangkum bahwa "Haiti telah menghadapi krisis yang serius dan semakin parah, termasuk gempa bumi dahsyat pada tahun 2010, banjir, wabah kolera, angin topan, dan pemimpin yang korup, diktator, dan tidak kompeten". Geng-geng masuk ke dalam kekosongan kekuasaan, merebut kekuasaan politik melalui politisi yang kooperatif dan kontrol ekonomi melalui sistem perlindungan, penculikan dan pembunuhan.