Negara Yahudi dan Demokratis
Debat publik

Sebagai bagian dari proyek penyusunan konstitusi Israel oleh Institut Demokrasi Israel (IDI) yang dipimpin oleh mantan Ketua Hakim Aharon Barak , karakter Yahudi dan demokratis negara tersebut digambarkan sebagai berikut:
Negara Israel adalah negara Yahudi dalam dua arti berikut: ini adalah kerangka politik di mana hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri diwujudkan dan merupakan "negara-bangsa Yahudi". Syarat pertama dan penting untuk menjadi negara Yahudi dan demokratis adalah mayoritas orang Yahudi di negara tersebut. Atribut Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis disampaikan melalui aspek Zionisme dan warisan Yahudi; pertama dan terpenting, setiap orang Yahudi mempunyai hak untuk berimigrasi ke Negara Israel. Aspek lainnya adalah bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi utama negara dan merupakan hubungan erat dengan budaya Yahudi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, karakterisasi Negara sebagai Negara Yahudi tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan tambahan kepada warga negara Yahudi dan tidak mewajibkan penerapan persyaratan keagamaan oleh hukum negara.
Negara Israel bersifat demokratis dalam pengertian berikut: yang berdaulat adalah seluruh komunitas warga negara (dan hanya negara itu sendiri), tanpa memandang asal etnis dan negaranya. Pada hakekatnya karakter negara sebagai negara demokrasi diwujudkan dalam dua prinsip dasar: yang pertama adalah pengakuan terhadap martabat man qua man, dan yang kedua, yang berasal dari prinsip pertama, adalah pengakuan terhadap nilai-nilai kesetaraan. dan toleransi. Pengaturan mengenai pemilu yang bebas dan setara , pengakuan terhadap hak asasi manusia , termasuk martabat dan kesetaraan , pemisahan kekuasaan , supremasi hukum , dan peradilan yang independen , semuanya diambil dari prinsip-prinsip ini. Prinsip dasar demokrasi mensyaratkan perlakuan yang sama terhadap semua orang yang termasuk sebagai warga negara, tanpa memandang afiliasi etnis, agama, budaya, dan bahasa mereka.
IDI menyimpulkan bahwa "definisi Israel sebagai 'negara Yahudi' tidak bertentangan dengan definisinya sebagai 'negara warga negaranya'. Meskipun Negara adalah Yahudi dalam kerangkanya, realisasi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang-orang Yahudi terjamin dan identitasnya dilindungi dan dikembangkan, namun kedaulatannya terletak pada komunitas warga negaranya, termasuk komunitas non-Yahudi.”
Batasan definisi "negara Yahudi dan demokratis" menjadi wacana publik di Israel, dalam konteks hubungan antara negara dan pemerintah. Sudah pada tahun 1994, muncul pertanyaan apakah Pemerintah Israel (yaitu Kabinet) diizinkan untuk membatasi impor daging Non-Kosher , meskipun ada Undang-Undang Dasar: Kebebasan Pekerjaan. Awalnya, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan bahwa pemerintah tidak diizinkan membatasi impor daging non-Kosher. Namun, setelah Knesset mengesahkan beberapa amandemen undang-undang dasar, batasan tersebut dimasukkan.
Perdebatan lainnya adalah mengenai masalah apakah negara diperbolehkan membatasi penyewaan tanah nasional di wilayah tertentu di Israel secara eksklusif kepada orang Yahudi.
Keberagaman Masyarakat Israel telah menghasilkan beberapa pendekatan utama terhadap definisi "Negara Yahudi dan Demokrat", yang mana pendekatan yang diterima secara umum saat ini adalah kombinasi dari semuanya: " Negara Torah " ( Negara Halachic ), "Negara Keagamaan Nasional", "Negara Kebudayaan Nasional", "Negara Rakyat Yahudi", "Negara Yahudi", dan "Negara Yahudi dan Negara seluruh warganya".
Menurut jajak pendapat Institut Demokrasi Israel tahun 2013 , tiga perempat warga Yahudi Israel "percaya bahwa Negara Israel bisa menjadi negara Yahudi dan demokratis", sedangkan dua pertiga warga Arab Israel tidak percaya bahwa kombinasi semacam itu mungkin terjadi.