Mi instan
Mi instan di Indonesia > Aspek politis, historis dan kultural

Popularitas mi instan di Indonesia bisa dikatakan merupakan sesuatu yang "baru". Hingga era 1960-an, produk olahan dari gandum masih memiliki konsumen yang terbatas, yaitu hanya dinikmati kelas menengah ke atas yang sudah terbaratkan. Bisa dikatakan peletak dasar dari ketergantungan Indonesia akan produk olahan gandum, termasuk mi instan, adalah Soeharto dan rezim Orde Baru-nya. Ketergantungan tersebut mencerminkan beberapa aspek penting pemerintahan Orde Baru: maraknya budaya percukongan, relasinya yang kuat dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dan kegagalannya mendorong diversifikasi pangan.
Naiknya Orde Baru pada pertengahan 1960-an menjadi pertanda perubahan politik luar negeri Indonesia dari pro negara-negara Blok Timur menjadi pro-Barat. Amerika Serikat, sebagai penggerak utama Blok Barat, merasa perlu mendukung pemerintahan Soeharto di tengah upayanya mengatasi krisis ekonomi peninggalan Orde Lama. Meskipun pejabat-pejabat Orde Baru (seperti Adam Malik) awalnya meminta bantuan beras, AS berhasil merayu pemerintah saat itu untuk menerima bantuan gandum dan mempromosikan penggunaannya di tengah masyarakat. Pada tahun 1968 gandum dan terigu bantuan AS pertama didatangkan sebesar 390.000 ton. Bantuan ini dikoordinasikan dalam kerangka Public Law 480 (Food for Peace). Kondisi produksi beras nasional yang belum membaik hingga 1980-an, ditambah upaya pengurangan impor beras, membuat pemerintah semakin mendorong konsumsi produk olahan gandum di masyarakat. Bantuan pun diberikan seperti dalam subsidi terigu (sehingga harganya lebih murah dibanding di luar negeri sekalipun), adanya berbagai fasilitas ke penggiling, dan kredit-kredit khusus. AS juga memberikan fasilitas seperti bantuan dan kredit lunak ke Indonesia untuk mengimpor terigunya.
Kualitas tepung yang seringkali kurang baik ketika didatangkan memicu adanya usulan untuk membangun penggilingan gandum di Indonesia. Yang menjadi orang pilihan Soeharto untuk melaksanakan tugas tersebut adalah cukong utamanya, Liem Sioe Liong (Sudono Salim) dalam wadah Bogasari Flour Mills. Lebih istimewanya lagi, Liem mendapatkan hak sebagai penggiling gandum utama di Indonesia selama bertahun-tahun secara monopolistik. Sebagai "hadiah", 26% keuntungan Bogasari diberikan kepada dua yayasan Soeharto dan 10% sahamnya dikuasai sepupunya, Sudwikatmono. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan olahan terigu, lagi-lagi melibatkan Liem. Pada mulanya sebelum dikenal dengan Indofood-nya, pemerintah Orde Baru meminta Salim memproduksi mi untuk keperluan ransum tentara dan pegawai negeri, yang belakangan dipasarkan ke publik dengan merek Sarimi. Dengan bantuan kekuatan monopoli terigunya, Salim berhasil menguasai dua merek lain, Indomie dan Supermi pada pertengahan 1980-an sehingga menjadi pemain dominan. Maka pada akhirnya, dengan kekuatan finansial Grup Salim dan dukungan rezim yang berkuasa, mi instan tumbuh sebagai pengganti berbagai makanan pokok, termasuk beras. Pada saat yang sama dengan merajalelanya mi instan, keuntungan besar didapat oleh Soeharto dan kroninya, Liem. Pasca jatuhnya Orde Baru pun, Indofood (Salim) sebagai pemain lama tetaplah tidak tergoyahkan mengingat struktur pasar yang oligopolistik.
Aspek penting lain yang dapat dimaknai dari maraknya konsumsi mi instan adalah kegagalan pemerintah Orde Baru mendorong diversifikasi pangan. Banyak yang menilai, berbeda dengan Orde Lama yang berusaha mengembangkan berbagai alternatif makanan pokok, pemerintah Soeharto cenderung mentitikberatkan penyeragaman pangan, dengan hanya mendorong beras sebagai bahan pokok utama dan produk olahan gandum sebagai substitusinya. Gandum dianggap sebagai "penyelamat" cepat jika pemerintah gagal mengatasi krisis pangan yang ada, yang dalam hal ini adalah memacu produksi beras. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang kaya, dengan adanya hasil bumi seperti sagu, umbi-umbian dan biji-bijian yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat alternatif.
Keberadaan mi instan sebagai bahan pangan utama masyarakat sebenarnya sungguh ironis. Tidak seperti bangsa-bangsa Asia Timur, Indonesia tidak memiliki tradisi yang kuat dalam konsumsi mi. Lebih parahnya lagi, gandum sebagai bahan dasar mi tidak mampu dibudidayakan secara masif di Indonesia. Akibatnya, Indonesia muncul sebagai salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia. Dari hanya 450.000 ton pada 1970, memasuki 1990-an impor gandum menjadi 3 juta ton, dan di tahun 2016 naik pesat menjadi 8,5 juta ton. Di tahun 2021 angkanya sudah mencapai 11,2 juta ton (senilai US$ 2,9 miliar atau Rp 42 triliun). Hal ini terjadi seiring konsumsi mi instan Indonesia yang semakin meningkat (berada dalam posisi kedua dunia), dan tercatat sebagai salah satu pengekspor mi instan terbesar. Pada saat yang sama dengan tren naiknya impor gandum sejak 2010-an, angka produksi beras sebagai makanan pokok utama mengalami stagnasi. Diperkirakan, jika tren ini terus berlanjut, di tahun 2050 50% kebutuhan pokok Indonesia akan berasal dari gandum dan olahannya.
Ketergantungan impor gandum (dan konsumsi mi instan) tidaklah berdampak positif. Seperti misalnya ketika Perang Rusia-Ukraina mencuat sejak awal 2022, kebutuhan gandum Indonesia yang salah satunya disuplai dari kedua negara, mendapat ancaman yang dapat mendorong kenaikan harga mi di dalam negeri. Sayangnya, upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti rencana substitusi gandum dengan produk pangan lain (sorgum, mocaf, dll), atau upaya mengembangkan gandum yang bisa ditanam di Indonesia, sejauh ini cenderung hanya menjadi wacana. Selain itu, harga mi instan yang lebih murah daripada nasi, juga membuat beberapa kelompok masyarakat bawah, seperti petani dan buruh, dirugikan mengingat harga beras yang bisa ditekan dengan harga mi. Mi instan juga bukanlah produk pangan yang ideal untuk menciptakan masyarakat yang sehat mengingat nutrisinya yang rendah.
Pada saat yang bersamaan, tidak bisa dipungkiri mi instan telah menjadi produk pangan tidak terpisahkan pada masyarakat Indonesia. Mi instan telah memicu berbagai usaha, entah kecil atau besar, dimana ribuan orang menggantungkan hidupnya baik dari memproduksi, memasarkan, hingga menyajikan olahannya. Selain itu, mi instan telah dianggap banyak kalangan sebagai simbol nasional, seperti contohnya merek Indomie. Ketika orang-orang asing dan public figure menyebutkan bahwa Indomie adalah kesukaannya, banyak orang-orang Indonesia yang ikut bangga karenanya. Ekspor mi instan, selain mendatangkan devisa (US$ 271,3 juta pada 2020), juga seringkali dimanfaatkan sebagai langkah gastrodiplomasi, seperti lewat promosi Indomie di berbagai negara.