Hak menentukan nasib sendiri
Dalam tinjauan HAM

Menentukan nasib sendiri telah dipandang dalam tinjauan hak asasi manusia (HAM), yang membutuhkan pengakuan bahwa hak tersebut dibatasi oleh keperluan melindungi hak orang lain dan komunitas umum, sebagaimana halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Hak untuk mempunyai pemerintahan sendiri juga semakin terjalin dengan norma hak asasi manusia, terutama terjadi di dalam kelompok minoritas dan warga asli yang mendiami suatu wilayah. Sementara tidak ada hak untuk memisahkan diri yang diakui di bawah naungan hukum internasional, sebab hukum internasional tidak memberikan standar yang jelas dalam kaitannya dengan pandangan tersebut, memungkinkan adanya pengakuan hak pemisahan diri itu di masa depan sebagai bahan pengecualian apabila suatu kelompok/segolongan orang secara sistematis ditolak haknya dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan negara, atau bilamana sekelompok individu di dalam suatu kelompok menderita pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menyebabkan partisipasinya di dalam pemerintahan menjadi tidak mungkin dilakukan.
Wallensteen dan Sollenberg menemukan bahwa setidaknya setengah dari perang yang diperjuangkan di akhir abad ke-20 melibatkan kelompok yang mengklaim hak menentukan nasib sendiri mereka dirugikan oleh pihak/negara yang ingin mereka memisahkan diri darinya. Kasus-kasus yang terjadi berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, timbul sebagai gejala krisis di dalam hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap klaim dalam menentukan nasib sendiri biasanya mengindikasikan masalah hak asasi manusia pada tahap akhirnya. Oleh sebab itu, alasan utama keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sepatutnya ditangani terlebih dahulu sebelum mencapai ranah menentukan nasib sendiri, dan upaya apapun yang dilakukan untuk membangun sebuah standar, sepatutnya memperhitungkan pula hak asasi manusia serta kemampuan dalam menerapkan standar tersebut. Secara hukum, menentukan nasib sendiri umumnya terbatas pada level negara. Namun secara empiris, pergerakan menentukan nasib sendiri yang mempergunakan kekerasan dan mendapat kesuksesan, cenderung akan mendapatkan pengakuan (menyebarkan pesan melalui jalan kekerasan). Hal ini menimbulkan konflik dengan pemahaman yang sudah berjalan lama bahwa perbatasan internasional tidak dapat diganggu gugat. Barkin dan Cronin berpendapat, kekuatan besar dalam hal tersebut belum dapat ditentukan secara konsisten prioritas yang seharusnya disetujui untuk prinsip yang saling bersaing, kedaulatan territorial dan menentukan nasib sendiri nasional.
Penolakan secara mutlak pemisahan diri untuk setiap kasus, juga berada dalam landasan yang tidak kokoh, terutama toleransi penindasan suatu pihak atau pembantaian terhadap pihak lainnya atas nama integritas territorial. Pemisahan diri dapat merupakan arahan yang sah untuk beberapa gerakan menentukan nasib sendiri, khususnya sebagai jawaban atas pelanggaran yang berat serta sistematik atas hak asasi manusia, dan ketika entitas tersebut berpotensi sehat secara politik dan ekonomi. Beberapa bangsa atau kelompok yang dirugikan dan ditindas sedemikian buruknya oleh pemerintah mereka, sehingga otonomi lokal yang mungkin tercukupi untuk suatu kasus tertentu, tidak lagi dinilai cukup, maka kemerdekaan penuh dapat menjadi tujuan yang dapat diterima. Oleh sebab itu, dalam konteks tersebut, Scheffer tidak setuju dengan pendapat Hanum, bahwa konsep menentukan nasib sendiri harus dikembalikan ke dalam kerangka statik periode-periode terdahulu. Richard Falk membuat kategori klaim menentukan nasib sendiri dengan berbagai tipe. Tabel berikut merupakan ringkasan tipe klaim yang dibuat olehnya.
| --- | --- |
Tipe A - Klaim pemisahan diri dan otonomi
Orde pertama:: dekolonialisasi; eliminasi pemerintah asing (contoh: Indonesia, India, Tunisia)
Orde kedua:: pemisahan diri oleh satuan federal dalam hubungannya dengan pemerintah pusat (contoh: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovakia, Kashmir, dan Quebec)
Orde ketiga:: satuan unit administratif (contoh: Chechnya, Kosovo, Dagestan)
Orde keempat:: komunitas atau bangsa asli (contoh: Cree, Navajo, Zapatistas)
Tipe B – Klaim hak asasi manusia dan demokrasi
Orde pertama:: pilihan status kolonial kepulauan Falkland
Orde kedua:: pilihan federalisme
Orde ketiga:: pilihan hukum pemerintah menjamin dan melindungi hak atas akses, partisipasi, dan persamaan
Orde keempat:: pilihan pengaturan jaminan fidusia diberikan oleh kedaulatan wilayah tradisional, sebagai usaha untuk mempertahankan hak tradisional menyakralkan teritori (termasuk berburu dan mencari ikan) dan cara hidup orang-orang asli dan minoritas
Penerimaan menentukan nasib sendiri yang terlalu bermurah hati dapat berakibat pada fragmentasi dan meningkatnya intoleransi karena tidak diperlukan lagi adanya hidup berdampingan dengan damai. Sementara itu, tantangan utama pendefinisian menentukan nasib sendiri dengan mengeluarkan pemisahan diri dari dalam definisi, dapat digambarkan dengan situasi di Kosovo yang diatur oleh kekuatan/pihak berwenang PBB sejak berakhirnya kampanye pengeboman oleh NATO pada tahun 1999 sampai deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo pada Februari 2008. Kemerdekaan Kosovo diakui oleh hampir seratus negara hingga pertengahan tahun 2010, tetapi tidak oleh Serbia yang menetapkan Kosovo tetap merupakan bagian integral Serbia. Sebagian karena alasan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kosovo antara tahun 1989 dan 1999 dan selama kampanye NATO, para pengamat Barat memberikan simpati terhadap klaim kemerdekaan yang dibuat Kosovo. Misalnya 22 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada di antara negara-negara lainnya mengakui kemerdekaan negara baru tersebut. Namun demikian, tidak ada yang menghubungkan keinginan pemisahan diri Kosovo secara spesifik dengan tingginya tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi disana, dan deklarasi kemerdekaan Kosovo itu sendiri teramati sebagai kasus khusus dari pemisahan non-konsensual Yugoslavia yang tidak dapat dijadikan pedoman untuk situasi lainnya. Kelompok tersebut berbagi suku, bahasa, serta karakteristik yang sama lainnya, tetapi hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional, sebagaimana bertentangan dengan beberapa keterangan dan anjuran yang bersifat tidak mengikat, tidak memberikan hak khusus kepada kelompok-kelompok demikian yang terjadi di Kosovo. Di masa sekarang, keadaan yang kurang lebih serupa terjadi pada warga Rohingya di Myanmar. Selain anggapan bahwa warga Rohingya adalah pendatang di Myanmar, faktor yang menimbulkan konflik berkepanjangan ialah penghapusan Rohingya dari konstitusi (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008). Secara resmi otoritas Myanmar hanya mengakui 135 kelompok etnis berbeda, yang dikelompokan dalam delapan ras etnis nasional utama, yaitu Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Dewan HAM PBB yang telah menyetujui resolusi untuk meluncurkan penyelidikan terhadap pemerintah Myanmar yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM dan pembersihan terhadap etnis Rohingya mendapat kecaman dan penolakan dari otoritas Myanmar yang menilai bahwa pembentukan misi pencari fakta internasional, bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan semakin membakar konflik. Tantangan secara politik, teknis, dan proses yang ditunjukkan dalam situasi tersebut merupakan cerminan relatif sulit dipenuhinya pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri. Terlepas dari problematika yang melingkupinya, klaim atas hak menentukan nasib sendiri tidak menjadi berkurang, dan diperlukan pengembangan yang lebih baik oleh komunitas internasional dalam menghadapi permintaan tersebut agar dapat menghindari tindakan kekerasan dan konflik yang merusak. Sampai definisi hak ini menjadi jelas, hak menentukan nasib sendiri tetap menjadi alat retorika yang dipergunakan kelompok-kelompok di dalam negara yang menginginkan kemerdekaan, otonomi, atau menginginkan kendali atas permasalahan yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan mereka.