stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bunyi pasal 23:
ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.
Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah:
Pendapatan Negara dan Hibah,
Belanja Negara,
Keseimbangan Primer,
Surplus/Defisit Anggaran,
Pembiayaan.
Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Struktur APBN > Pendapatan Negara

Artikel utama: Pendapatan Negara
Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
kebijakan pendapatan negara;
kebijakan pembangunan ekonomi;
perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
kondisi dan kebijakan lainnya.
Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.
Struktur APBN > Pendapatan Negara > Pendapatan Pajak

Artikel utama: Penerimaan Perpajakan
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
pendapatan pajak penghasilan (PPh)
pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
pendapatan pajak bumi dan bangunan
pendapatan cukai
pendapatan pajak lainnya
Pendapatan Pajak Internasional
pendapatan bea masuk
pendapatan bea keluar
Struktur APBN > Pendapatan Negara > Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Artikel utama: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan sumber daya alam
penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)
Pendapatan bagian laba BUMN
pendapatan laba BUMN perbankan
pendapatan laba BUMN non perbankan
PNBP lainnya
pendapatan dari engelolaan BMN
pendapatan jasa
pendapatan bunga
pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
pendapatan pendidikan
pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
pendapatan iuran dan denda
pendapatan BLU
pendapatan jasa layanan umum
pendapatan hibah badan layanan umum
pendapatan hasil kerja sama BLU
pendapatan BLU lainnya
Belanja Negara

Artikel utama: Belanja Negara
Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
asumsi dasar makro ekonomi;
kebutuhan penyelenggaraan negara;
kebijakan pembangunan rancangan regulasi;
risiko (bencana alam, dan dampak krisis global)
kondisi dan kebijakan lainnya seperti bagi organisasi yang mendukung praktik sosial memiliki program untuk memerangi kemiskinan, inisiator pembangunan infrastruktur, meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
Contoh lainnya, besaran belanja subsidi energi tidak dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.
Belanja Negara > Belanja Pemerintah Pusat

Artikel utama: Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah:
fungsi pelayanan umum
fungsi pertahanan
fungsi ketertiban dan keamanan
fungsi ekonomi
fungsi lingkungan hidup
fungsi perumahan dan fasilitas umum
fungsi kesehatan
fungsi pariwisata
fungsi agama
fungsi pendidikan
fungsi perlindungan organisasi sosial
fungsi infrastruktur
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah
belanja pegawai
belanja barang
belanja modal
pembayaran bunga utang
subsidi
belanja hibah
bantuan sosial
ormas
belanja lain-lain
Belanja Negara > Transfer ke Daerah

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Belanja Negara > Pembiayaan

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
asumsi dasar makro ekonomi;
kebijakan pembiayaan;
kondisi dan kebijakan lainnya.
Belanja Negara > Pembiayaan > Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri meliputi: rtrttr
Pembiayaan perbankan dalam negeri
Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
Hasil pengelolaan aset
Surat berharga negara neto
Pinjaman dalam negeri neto
Dana investasi pemerintah
Kewajiban penjaminan
Belanja Negara > Pembiayaan > Pembiayaan Luar Negeri

Pembiayaan Luar Negeri meliputi:
Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
Penerusan pinjaman
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN

Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah:
pertumbuhan ekonomi,
nominal produk domestik bruto,
inflasi y-o-y,
rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan,
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,
harga minyak (USD/barel),
produksi/lifting minyak (MBPD),
lifting gas (MBOEPD),
Indikator lainnya:
jumlah penduduk
pendapatan perkapita
tingkat kemiskinan
tingkat pengangguran
Siklus APBN

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:
Siklus APBN > Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:
penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi
kebutuhan dananya
Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;
K/L menyusun rencana kerja (Renja);
Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
Rancangan awal RKP disempurnakan;
RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.
Tahap penganggaran dimulai dari:
penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L;
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;
penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.
Siklus APBN > Penetapan/Persetujuan APBN

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.
Siklus APBN > Pelaksanaan APBN

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.
Siklus APBN > Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan tahunnta
Siklus APBN > Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Fungsi APBN > Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
Fungsi APBN > Asas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:
Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
Penajaman prioritas pembangunan
Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara
Fungsi APBN > Peran Analis Anggaran

Analis Anggaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN, yang meliputi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Dalam proses perumusan APBN, Analis Anggaran antara lain berperan dalam menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema/bidang; menyusun rekomendasi hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional; menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise; menyusun rekomendasi hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro; dan menyusun proyeksi perhitungan (exercise) Rancangan APBN.
Daftar Ringkasan APBN

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Tahun Anggaran | Pendapatan Negara (Rp)  | Pendapatan Negara (Rp)  | Belanja Negara (Rp)  | Belanja Negara (Rp)  | Surplus / Defisit (Rp) | Surplus / Defisit (Rp) |
| 2021 | APBN |  | 1.743,6 triliun |  | 2.750 triliun |  | -1.006,3 triliun |
| 2020 | APBN |  | 2.233,3 triliun |  | 2.540,4 triliun |  | -307,1 triliun |
| 2019 | APBN |  | 2.165,1 triliun |  | 2.461,1 triliun |  | -296,0 triliun |
| 2018 | APBN |  | 1.894,7 triliun |  | 2.220,6 triliun |  | -325,9 triliun |
| 2017 | APBN-P |  | 1.736,1 triliun |  | 2.133,3 triliun |  | -397,2 triliun |
| 2017 | APBN |  | 1.750,3 triliun |  | 2.080,5 triliun |  | -330,2 triliun |
| 2016  | APBN-P |  | 1.786,2 triliun |  | 2.082,9 triliun |  | -296,7 triliun |
| 2016  | APBN |  | 1.822,5 triliun |  | 2.095,7 triliun |  | -273,2 triliun |

| 2015  | APBN-P |  | 1.761,6 triliun |  | 1.984,1 triliun |  | -222,5 triliun |
| 2015  | APBN |  | 1.793,6 triliun |  | 2.039,5 triliun |  | -245,9 triliun |
| 2014  | APBN-P |  | 1.635,4 triliun |  | 1.876,9 triliun |  | -241,5 triliun |
| 2014  | APBN |  | 1.667,1 triliun |  | 1.842,5 triliun |  | -175,4 triliun |
| 2013  | APBN-P |  | 1.502,0 triliun |  | 1.726,2 triliun |  | -224,2 triliun |
| 2013  | APBN |  | 1.529,7 triliun |  | 1.683,0 triliun |  | -153,3 triliun |
| 2012  | APBN-P |  | 1.358,2 triliun |  | 1.548,3 triliun |  | -190,1 triliun |
| 2012  | APBN |  | 1.311,4 triliun |  | 1.435,4 triliun |  | -124,0 triliun |
| 2011  | APBN-P |  | 1.169,9 triliun |  | 1.320,8 triliun |  | -150,8 triliun |
| 2011  | APBN |  | 1.104,9 triliun |  | 1.229,6 triliun |  | -124,7 triliun |
| 2010  | APBN-P |  | 992,4 triliun |  | 1.126,1 triliun |  | -133,8 triliun |
| 2010  | APBN |  | 949,7 triliun |  | 1.047,7 triliun |  | -98,0 triliun |
| 2009  | APBN-P |  | 871,0 triliun |  | 1.000,8 triliun |  | -129,8 triliun |
| 2009  | APBN |  | 985,7 triliun |  | 1.037,1 triliun |  | -51,3 triliun |
| 2008  | APBN-P |  | 895,0 triliun |  | 989,5 triliun |  | -94,5 triliun |
| 2008  | APBN |  | 781,4 triliun |  | 854,7 triliun |  | -73,3 triliun |
Lihat pula

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Indonesia
Analis Anggaran
Pajak
Nomor pokok wajib pajak
Perpajakan di Indonesia
Pajak pertambahan nilai
Pendapatan nasional
Pendapatan Negara
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Belanja Negara
Penanaman Modal Dalam Negeri
Retribusi
Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri (lahir 21 Juni 2003) adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek untuk klub Liga 1 Persija Jakarta dan tim nasional Indonesia.
Karier klub > Persija Jakarta

Ferarri melakukan debut untuk tim utama Persija Jakarta pada 24 September 2021 dalam pertandingan melawan Persela Lamongan di Stadion Pakansari pada Liga 1 musim 2021–22.
Ia memulai musim 2022–23 saat bertandang ke kandang Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada 23 Juli 2022. Di musim 2022–23, Ferarri memainkan 24 pertandingan dan juga menyumbang dua assist plus tiga umpan kunci.
Ia memainkan pertandingan pertamanya di musim 2023–24 saat melawan PSM Makassar pada 3 Juli 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ferrari sempat absen sekitar 2 bulan karena ia mengikuti pendidikan Kepolisian di Polda Metro Jaya.
Ia mencetak gol pertamanya di musim ini saat melawan RANS Nusantara pada 22 Oktober 2023. Pada 9 November, Ferarri kembali mencetak gol, ia mencetak gol ketiga dalam kemenangan 4–0 atas Persikabo 1973.
Karir internasional

Pada 30 Mei 2022, Ferarri melakukan debutnya untuk timnas U-20 Indonesia melawan Venezuela di Turnamen Toulon 2022 yang berlangsung di Prancis.
Pada 10 Juli 2022, Ferarri bermain dari menit awal sebagai kapten tim dan berhasil mencetak dua gol melawan Myanmar di Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2022 dalam kemenangan 5–1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.
Pada 18 September 2022, Ferrari menjadi kapten tim nasional sepak bola U-20 dalam kemenangan 3–2 di Kualifikasi Piala Asia U-20 AFC 2023 melawan Vietnam. Dia mencetak gol bunuh diri untuk menyamakan kedudukan menjadi 1–1, dan kemudian menyamakan kedudukan dengan sundulan setelah menerima umpan dari tendangan sudut untuk membawa skor menjadi 2–2. Indonesia akhirnya menang 3-2 dan lolos ke Piala Asia AFC U-20 2023 sebagai Juara Grup F kualifikasi Piala Asia AFC U-20 2023 usai menyapu bersih kemenangan dengan total mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 3 gol sepanjang kualifikasi.
Pada September 2022, Ferrari mendapat panggilan ke tim senior untuk pertandingan persahabatan melawan Curaçao pada tanggal 24 dan 27 September 2022. Pada 27 September 2022, Ferrari mencatatkan penampilan pertamanya dengan tim senior dalam kemenangan 2–1.
Pada bulan November 2022, Ferarri menerima panggilan dari tim nasional Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan untuk mengikuti Kejuaraan AFF 2022.
Statistik karier > Klub

| Klub | Musim | Liga> Divisi | Liga> Tampil | Liga> Gol | Piala> Tampil | Piala> Gol | Kontinental> Tampil | Kontinental> Gol | Lainnya> Tampil | Lainnya> Gol | Total> Tampil | Total> Gol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persija Jakarta | 2021–22 | Liga 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Persija Jakarta | 2022–23 | Liga 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Persija Jakarta | 2023–24 | Liga 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Total karier | Total karier | Total karier | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
Statistik karier > Tim nasional

| Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
| --- | --- | --- | --- |
| Indonesia | 2022 | 1 | 0 |
| Indonesia | 2024 | 6 | 2 |
| Total | Total | 7 | 2 |
Statistik karier > Gol internasional

| --- | --- |
: Menunjukkan Indonesia menang dalam pertandingan
: Menunjukkan pertandingan berakhir seri
: Menunjukkan Indonesia kalah dalam pertandingan
| No>  | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 Juli 2022 | Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Indonesia |  Myanmar | 1–1 | 5–1 | Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2022 |
| 2. | 10 Juli 2022 | Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Indonesia |  Myanmar | 3–1 | 5–1 | Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2022 |
| 3. | 18 September 2022 | Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia |  Vietnam | 2–2 | 3–2 | Kualifikasi Piala Asia U-20 AFC 2023 |
| 4. | 1 November 2022 | Stadion Manavgat Atatürk, Manavgat, Turki |  Moldova | 2–1 | 3–1 | Persahabatan |
| No>  | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 Desember 2024 | Stadion Manahan, Surakarta, Indonesia |  Laos | 2–2 | 3–3 | Kejuaraan AFF 2024 |
| 2. | 12 Desember 2024 | Stadion Manahan, Surakarta, Indonesia |  Laos | 3–2 | 3–3 | Kejuaraan AFF 2024 |
Penghargaan > Klub

Piala Menpora: 2021
Penghargaan > Internasional

Pesta Olahraga Asia Tenggara Medali emas: 2023
Kejuaraan Remaja AFF U-23 runner-up: 2023
Penghargaan > Individual

Pemain Muda Liga 1 Bulan ini: Agustus 2022
Pranala luar

Muhammad Ferarri di Situs Transfermarkt (Indonesia)
(Inggris) Profil dan statistik Muhammad Ferarri di situs web Soccerway.com
(Inggris) Muhammad Ferarri pada situs web National-Football-Teams.com
(Indonesia) Muhammad Ferarri di Liga Indonesia
| l b  Skuad  Persija Jakarta |
| --- | --- |
  1 Rossy   5 Jaimerson  6 Maman  7 Ramdani  9 Šimić  10 Rudi  11 Novri  13 Gunawan  14 Ismed   16 Asri  20 Bambang  23 Nugroho  24 Yan Pieter  25 Riko  26 Andritany   27 Fitra  28 Rezaldi  29 Sandi Sute  32 Rohit  34 Daryono   41 Anan  43 Desly  70 Renan  77 Frengky  79 Osas  81 Yagalo  85 Orah  88 Shahar   89 Septinus  99 Raffi  Pelatih: Teco
Lestari, Tomoni, Luwu Timur

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Lestari.
Lestari adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Tomoni 
Desa:  Bangun Jaya  Bangun Karya  Bayondo  Beringin Jaya  Kalpataru  Lestari  Mandiri  Mulyasri  Rante Mario  Sumber Alam  Tadulako  Ujung Baru