Vladimir Lenin
Pemerintahan Lenin > Perjanjian Brest-Litovsk: 1917–18

[Dengan memperpanjang perang] kita telah memperkuat imperialisme Jerman dengan cara yang tidak biasa, dan perdamaian harus ditetapkan pada akhirnya, tetapi kemudian perdamaiannya akan menjadi lebih buruk karena akan ditetapkan oleh orang lain daripada oleh kita sendiri. Tidak dapat diragukan lagi bahwa perdamaian yang terpaksa kita terima saat ini adalah perdamaian yang tidak senonoh, tetapi apabila perang dimulai pemerintahan kami akan bubar dan perdamaian akan ditetapkan oleh pemerintahan yang lain.
Lenin perihal perdamaian dengan Blok Sentral
Setelah mengambil alih kekuasaan, Lenin merasa yakin bahwa pemerintahannya harus menarik diri dari Perang Dunia Pertama dengan menetapkan gencatan senjata dengan negara-negara Blok Sentral, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria. Ia percaya bahwa perang yang masih berlangsung akan membuat kesal tentara-tentara Rusia yang sudah dilelahkan oleh perang (dan Lenin sendiri sudah menjanjikan perdamaian kepada mereka), dan ia tahu betul bahwa tentara-tentara ini dan pasukan Jerman dapat menjatuhkan pemerintahannya sewaktu-waktu dan mengagalkan upaya untuk menegakkan sosialisme internasional. Di sisi lain, anggota-anggota Bolshevik lainnya (terutama Bukharin dan Komunis Kiri) berkeyakinan bahwa perdamaian dengan Blok Sentral merupakan tindakan pengkhianatan terhadap sosialisme internasional, dan menurut mereka Rusia justru perlu mengobarkan "perang pertahanan revolusioner" yang diyakini akan memicu pemberontakan proletariat di Jerman.
Lenin mengusulkan gencatan senjata selama tiga bulan dalam Dekret Perdamaian-nya pada November 1917, yang disetujui oleh Kongres Soviet Kedua dan diserahkan kepada pemerintah Jerman dan Austria-Hungaria. Jerman menanggapinya dengan baik, karena bagi mereka ini adalah kesempatan untuk berfokus pada Front Barat dan menghindari kekalahan. Pada bulan November, dimulai perundingan gencatan senjata di Brest-Litovsk, markas besar komando tinggi Jerman di Front Timur; selama perundingan ini, delegasi Rusia dipimpin oleh Trotsky dan Adolph Joffe. Sementara itu, usulan gencatan senjata hingga bulan Januari telah disepakati. Selama perundingan, Jerman menegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan wilayah yang telah mereka taklukkan (yang mencakup Polandia, Lituania, dan Kurzeme), sementara Rusia memberikan tanggapan bahwa tindakan tersebut melanggar hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa tersebut. Beberapa anggota Bolshevik ingin agar perundingan sebisa mungkin diperlama hingga revolusi proletariat meletus di seluruh Eropa. Pada tanggal 7 Januari 1918, Trotsky kembali dari Brest-Litovsk ke Sankt Peterburg dengan sebuah ultimatum dari Blok Sentral: Rusia harus menerima permintaan wilayah dari Jerman, atau perang akan berlanjut.
Pada bulan Januari dan lagi pada bulan Februari, Lenin memohon kepada Bolshevik untuk menerima permintaan Jerman. Ia berpendapat bahwa tidak apa-apa kehilangan wilayah asalkan pemerintahan Bolshevik tetap dapat dipertahankan. Sebagian besar kaum Bolshevik menolaknya, karena mereka ingin memperpanjang gencatan senjata. Pada tanggal 18 Februari, Angkatan Darat Jerman melancarkan Operasi Faustschlag, sehingga pasukan mereka terus merangsek masuk ke dalam wilayah Rusia dan menaklukkan Dvinsk dalam sehari. Pada saat itu, Lenin akhirnya berhasil meyakinkan mayoritas yang tipis di Komite Sentral Bolshevik untuk menerima tawaran Blok Sentral. Namun, pada tanggal 23 Februari, Blok Sentral mengeluarkan sebuah ultimatum baru: selain Polandia dan negara-negara Baltik, Rusia juga harus mengakui kekuasaan Jerman atas Ukraina, dan jika tidak mereka akan menghadapi serangan besar-besaran.
Pada tanggal 3 Maret, Perjanjian Brest-Litovsk ditandatangani. Akibatnya, Rusia kehilangan banyak sekali wilayah: Rusia kehilangan 26% penduduk, 37% wilayah panen pertanian, 28% industri, 26% jalur kereta api, dan tiga per empat kandungan batubara dan besinya. Selain itu, perjanjian ini tidak disukai oleh banyak orang dari berbagai latar belakang kelompok, dan beberapa anggota Bolshevik dan Revolusioner Sosialis Kiri mengundurkan diri dari Sovnarkom sebagai bentuk protes. Seusai penandatanganan perjanjian ini, Sovnarkom mencoba memicu revolusi proletariat di Jerman dengan mengeluarkan publikasi-publikasi anti-perang dan anti-pemerintah di negara tersebut; pemerintah Jerman menanggapinya dengan mengusir diplomat-diplomat Rusia. Meskipun begitu, perjanjian ini gagal menyelamatkan negara-negara Blok Poros; pada November 1918, Kaisar Jerman Wilhelm II mengundurkan diri dan pemerintahan baru negara tersebut menandatangani gencatan senjata dengan Sekutu. Akibatnya, Sovnarkom menyatakan Perjanjian Brest-Litovsk batal.