Nigeria
Politik > Hubungan luar negeri

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, Nigeria menjadikan persatuan Afrika sebagai inti dari kebijakan luar negerinya. Satu pengecualian untuk fokus Afrika adalah hubungan dekat Nigeria yang dikembangkan dengan Israel sepanjang tahun 1960-an. Israel mensponsori dan mengawasi pembangunan gedung parlemen Nigeria.
Kebijakan luar negeri Nigeria diuji pada 1970-an setelah negara itu bersatu dari perang saudara. Ini mendukung gerakan melawan pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Nigeria mendukung Kongres Nasional Afrika dengan mengambil sikap tegas terhadap pemerintah Afrika Selatan. Nigeria adalah anggota pendiri Organisasi Persatuan Afrika (sekarang Uni Afrika) dan memiliki pengaruh luar biasa di Afrika Barat dan Afrika secara keseluruhan. Nigeria mendirikan upaya kerja sama regional di Afrika Barat, berfungsi sebagai pembawa standar untuk Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan ECOMOG (terutama selama perang saudara Liberia dan Sierra Leone) - yang masing-masing merupakan organisasi ekonomi dan militer.
Dengan sikap berpusat pada Afrika ini, Nigeria siap mengirim pasukan ke Kongo atas perintah Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lama setelah kemerdekaan (dan mempertahankan keanggotaan sejak saat itu). Nigeria juga mendukung beberapa gerakan Pan-Afrika dan pro-pemerintah pada tahun 1970-an, termasuk mengumpulkan dukungan untuk MPLA Angola, SWAPO di Namibia, dan membantu oposisi terhadap pemerintah minoritas Mozambik Portugis, dan Rhodesia. Nigeria tetap menjadi anggota Gerakan Non-Blok. Pada akhir November 2006, ia menyelenggarakan KTT Afrika-Amerika Selatan di Abuja untuk mempromosikan apa yang oleh beberapa peserta disebut hubungan "Selatan-Selatan" di berbagai bidang. Nigeria juga merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional dan Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Itu untuk sementara dikeluarkan dari Persemakmuran pada tahun 1995 ketika diperintah oleh rezim Abacha.
Nigeria tetap menjadi pemain kunci dalam industri minyak internasional sejak tahun 1970-an dan mempertahankan keanggotaannya di OPEC, yang bergabung pada Juli 1971. Statusnya sebagai produsen minyak bumi utama menonjol dalam hubungan internasionalnya yang terkadang tidak stabil dengan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, dan dengan negara berkembang.
Sejak tahun 2000, hubungan perdagangan Tiongkok-Nigeria telah meningkat secara eksponensial. Terjadi peningkatan total perdagangan lebih dari 10.384 juta dolar antara kedua negara dari tahun 2000 hingga 2016. Namun, struktur hubungan perdagangan Tiongkok–Nigeria telah menjadi isu politik utama bagi negara Nigeria. Hal ini diilustrasikan oleh fakta bahwa ekspor Tiongkok berjumlah sekitar 80 persen dari total volume perdagangan bilateral. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan perdagangan yang serius, dengan Nigeria mengimpor sepuluh kali lebih banyak daripada ekspornya ke Tiongkok. Selanjutnya, ekonomi Nigeria menjadi terlalu bergantung pada impor murah untuk menopang dirinya sendiri, mengakibatkan penurunan yang jelas dalam industri Nigeria di bawah pengaturan tersebut.
Melanjutkan kebijakan luar negerinya yang berpusat pada Afrika, Nigeria memperkenalkan gagasan mata uang tunggal untuk Afrika Barat yang dikenal sebagai Eco dengan anggapan bahwa itu akan dipimpin oleh naira. Tetapi pada 21 Desember 2019, Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, dan beberapa negara bagian UEMOA lainnya mengumumkan bahwa mereka hanya akan mengganti nama franc CFA alih-alih mengganti mata uang seperti yang dimaksudkan semula. Pada tahun 2020, mata uang Eco ditunda hingga tahun 2025.