stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Aliansi Demokrat (Afrika Selatan)
Sejarah > Sebagai Aliansi Demokrat

Partai tersebut mengkonsolidasikan statusnya sebagai oposisi resmi pada pemilihan umum tahun 2004, sementara NNP runtuh. Setelah menjadi oposisi di Western Cape pada tahun 2001 ketika NNP membentuk koalisi baru dengan ANC, runtuhnya NNP menjadikan provinsi tersebut sebagai target alami partai tersebut. Pada pemilihan kota tahun 2006, DA berhasil menguasai kota terbesarnya, Cape Town, melalui koalisi multi-partai. Helen Zille, walikota eksekutif Cape Town, kemudian menggantikan Leon sebagai Pemimpin Partai DA pada Mei 2007. Pada tahun 2008, ia meluncurkan kembali partainya sebagai partai yang tidak lagi hanya bertindak sebagai oposisi tetapi juga sebagai pilihan alternatif bagi pemerintahan.[butuh klarifikasi] Partai juga memperkenalkan logo baru dan slogan baru. Zille mengatakan DA yang baru akan "lebih mencerminkan warisan ras, bahasa dan budaya kita yang kaya", dan menekankan bahwa dia ingin DA menjadi "pesta untuk semua orang" dan tidak merosot menjadi "minoritas yang menyusut dan tidak relevan". Western Cape dimenangkan oleh DA dengan mayoritas langsung pada pemilihan umum 2009, dan Zille menjadi perdana menteri provinsi yang baru. Dalam buletinnya, ia menulis bahwa "memenangkan kekuasaan di Western Cape akan memungkinkan kita menunjukkan apa yang bisa dicapai oleh tata kelola kooperatif antara otoritas lokal dan provinsi". Dalam pemilihan pemerintah daerah tahun 2011, partai tersebut memenangkan kendali atas sebagian besar kotamadya di Western Cape.
Pada tahun 2013, DA meluncurkan kampanye "Kenali DA Anda", dalam upaya untuk menunjukkan bahwa DA (melalui organisasi pendahulunya) terlibat dalam perjuangan melawan apartheid. Kampanye ini terutama berfokus pada peran beberapa tokoh penting dalam menentang apartheid — khususnya Helen Suzman dan Helen Zille. Kampanye ini mendapat sejumlah perhatian media, sebagian besarnya memberi reaksi agak skeptis. ANC mengeluarkan kritik rinci terhadap kampanye tersebut, dengan fokus terutama pada peran Suzman di parlemen apartheid. Sebagian berdasarkan kampanye ini, DA ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2014, dimana DA sekali lagi meningkatkan basis dukungannya namun gagal mencapai tujuannya untuk memenangkan provinsi Gauteng.
Identitas politik > Ideologi

DA merangkum filosofi politiknya sebagai keyakinan pada "Masyarakat dengan Peluang Terbuka untuk Semua". Mantan pemimpin partai Helen Zille berpendapat bahwa hal ini sangat kontras dengan pendekatan pemerintahan ANC yang berkuasa, yang menurutnya telah mengarah pada "masyarakat yang tertutup dan kroni bagi sebagian orang". Hal ini menjadi dasar filosofi yang mendasari Manifesto Pemilu 2009 yang dicanangkan partai tersebut, yang berupaya membangun masyarakat dengan menghubungkan hasil dengan "peluang, upaya, dan kemampuan".
Akar sejarah DA pada umumnya bersifat liberal-demokratis. Selama tahun 1990-an, partai tersebut tetap dikaitkan dengan nilai-nilai liberal, meskipun dukungan pemimpin partai Tony Leon terhadap pemberlakuan kembali hukuman mati, slogan kampanye kontroversial partai tersebut pada tahun 1999 "Fight Back", dan aliansi berumur pendek dengan sayap kanan-tengah Partai Nasionalis Baru memicu kritik terhadap partai dari kiri. Setelah terpilihnya Helen Zille sebagai pemimpin partai, DA berusaha memposisikan dirinya sebagai alternatif arus utama dibandingkan ANC. Kebijakan ekonomi partai ini juga bersifat sentris, dan mendukung kombinasi belanja yang tinggi untuk layanan sosial penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan, hibah pendapatan dasar, dan kerangka peraturan yang kuat, dengan kebijakan yang lebih “moderat” seperti defisit anggaran yang lebih rendah dan pasar tenaga kerja yang dideregulasi. Pada pidato kenegaraan tahun 2009, pemimpin partai Zille menggambarkan kebijakan ekonomi partainya sebagai hal yang pragmatis: "Kami percaya bahwa negara memiliki peran dalam pertumbuhan sosio-ekonomi bangsa. Kami bukanlah fundamentalis pasar bebas. Dengan pemikiran yang sama, kami tidak percaya bahwa suatu negara, dengan kapasitas terbatas, harus melampaui batas kemampuannya."
Identitas politik > Kebijakan > Ekonomi

Kebijakan ekonomi DA bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana seluruh warga Afrika Selatan menikmati kebebasan mendasar yang dijamin oleh Konstitusi, dan peluang untuk memanfaatkan kebebasan tersebut. Dalam bukunya di Kongres Federal tahun 2010, The Open Opportunity Society for All, partai tersebut mendeskripsikan masyarakat ini sebagai berikut: "Peluang adalah sarana yang memberdayakan masyarakat untuk menjalani hidup, mengejar impian, dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dan DA percaya bahwa peran pemerintah adalah menyediakan standar dasar minimum layanan berkualitas dan sumber daya yang dapat digunakan oleh setiap warga negara – sebuah kerangka kerja untuk memilih.” Oleh karena itu DA menganjurkan pendekatan ekonomi campuran, dimana negara terlibat dalam perekonomian hanya sejauh negara tersebut dapat memperluas peluang dan pilihan. Manifesto tersebut mencakup berbagai proposal yang merinci bagaimana pemerintahan DA akan mengelola perekonomian dan memfasilitasi pertumbuhan. Mayoritas intervensi yang disarankan oleh partai tersebut ditujukan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja dan investasi asing langsung yang lebih besar.
DA telah menyarankan langkah-langkah untuk membuat pasar tenaga kerja Afrika Selatan lebih menerima penciptaan lapangan kerja. Partai ini juga telah menyarankan beberapa intervensi yang ditargetkan untuk memungkinkan lapangan kerja yang lebih tinggi, terutama di kalangan kaum muda. Intervensi ini mencakup program subsidi upah untuk mengurangi biaya perekrutan pekerja pemula.
Identitas politik > Kebijakan > Pendidikan

Program pendidikan DA, "Mempersiapkan Kesuksesan", berfokus pada penyediaan sumber daya fisik dan manusia yang memadai bagi sekolah-sekolah yang kinerjanya buruk. DA mendukung jaminan akses terhadap sumber daya minimum inti untuk setiap sekolah, skema gizi sekolah negeri yang tepat untuk siswa kelas 1–12, dan langkah-langkah untuk melatih 30.000 guru tambahan per tahun. DA terus mendukung penerapan target kinerja baru bagi guru dan sekolah, dan juga mendukung subsidi upah per anak, dan jaringan nasional pusat pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat.
Identitas politik > Kebijakan > Lingkungan hidup dan energi

Menjelang pemilu tahun 2009, DA mengumumkan akan membentuk Kementerian Energi dan Perubahan Iklim yang baru, untuk memastikan peningkatan perencanaan energi terpadu guna menangani peningkatan emisi karbon dioksida di Afrika Selatan. Rencana lingkungan hidup dan energi DA tahun 2009, "In Trust for the Nation" mengusulkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan efisiensi energi, dan pengenalan target emisi karbon sektoral.
Identitas politik > Kebijakan > Reformasi elektoral

DA secara luas mendukung reformasi yang direkomendasikan oleh tim tugas reformasi pemilu Frederik van Zyl Slabbert, yang akan mengubah sistem pemilihan daftar partai yang ada saat ini menjadi sistem pemilu berbasis 75% berbasis konstituensi/25% berbasis perwakilan proporsional yang akan diterapkan di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Kebijakan pemerintahan DA yang Mempromosikan Tata Kelola Peluang Terbuka juga mengatur pemilihan presiden secara langsung, yang akan memberikan pemilih hubungan yang lebih langsung dengan lembaga eksekutif.
DA percaya bahwa hak suara harus diperluas hingga mencapai seluruh warga negara Afrika Selatan yang tinggal dan bekerja di luar negeri, yang sebagian besarnya berniat kembali ke negaranya. Sejak tahun 2013, warga Afrika Selatan yang tinggal di luar negeri kini dapat mendaftar dan memberikan suara dalam pemilu nasional.
Identitas politik > Kebijakan > Luar Negeri

DA memiliki tendensi untuk mendukung politik luar negeri pro-Barat.
DA mendukung Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina. Sebagai anggota BRICS, Afrika Selatan mengambil posisi netral selama invasi Rusia ke Ukraina, tetapi Aliansi Demokrat (berserta badan legislatif dan dewan yang dikontrol oleh DA) mendukung Ukraina dan mengkritik posisi pemerintahan yang sangat ambigu, walaupun Kongres Nasional Afrika menyatakan netralitas dan menyangkal tuduhan dukungan terhadap Rusia. Pemimpin DA John Steenhuisen mengunjungi Ukraina pada tahun 2022. DA juga menyerukan penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Berseberangan dengan ANC yang mendukung Palestina dan tidak mengecam Hamas atas serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, DA beserta anggota koalisi Pakta Multi-Partai lainnya mengecam Hamas atas serangannya terhadap Israel, dengan alasan bahwa serangan tersebut adalah serangan yang tidak ada dasar alasan terhadap negara Israel. Seperti ANC, DA juga menyerukan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Dewan Kota Cape Town yang dikuasai DA malah menolak mendukung Afrika Selatan dalam Afrika Selatan v. Israel, sebuah kasus yang dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Keputusan tersebut memicu protes dari warga sipil pro-Palestina di Cape Town.
Ketua umum

Tony Leon (2000-2007)
Helen Zille (2007-2015)
Mmusi Maimane (2015-2019)
John Steenhuisen (2019-sekarang)
Sejarah elektoral > Pemilihan umum nasional > Majelis Nasional

| Election | Leader | Total votes | Share of vote | Seats | +/– | Government |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | Zach de Beer | 338,426 | 1.73% | 7 / 400 | – | oposisi resmi |
| 1999 | Tony Leon | 1,527,337 | 9.56% | 38 / 400 |  31 | oposisi resmi |
| 2004 | Tony Leon | 1,931,201 | 12.37% | 50 / 400 |  12 | oposisi resmi |
| 2009 | Helen Zille | 2,945,829 | 16.66% | 67 / 400 |  17 | oposisi resmi |
| 2014 | Helen Zille | 4,091,584 | 22.20% | 89 / 400 |  22 | oposisi resmi |
| 2019 | Mmusi Maimane | 3,621,188 | 20.77% | 84 / 400 |  5 | oposisi resmi |
| 2024 | John Steenhuisen | 3,505,735 | 21.81% | 87 / 400 |  3 | pemerintahan koalisi ANC–DA–IFP–PA–GOOD–PAC–VF+–UDM–RISE–UAT |
Balai Kota Cape Town, tempat pertemuan Dewan Kota Cape Town yang dikuasai DA, diterangi dengan warna biru dan kuning (warna bendera Ukraina) sebagai solidaritas dengan Ukraina setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Kinerja elektoral DA berdasarkan wilayah pada pemilihan umum Afrika Selatan 2024.
Gereja Katolik dan hukuman mati

Ajaran-ajaran Yesus menitik-beratkan pada belas-kasih, rekonsiliasi dan penebusan dosa; tema yang berulang-ulang ini dalam pesan Injil digunakan oleh Gereja Katolik Roma untuk menentang hukuman mati. Para Bapa Gereja seperti Santo Klemens dari Roma dan Santo Yustinus Martir menegaskan bahwa mengambil nyawa manusia adalah bertentangan dengan Injil dan mendorong umat Kristiani untuk tidak ikut-serta melaksanakan hukuman mati. Santo Agustinus menilai hukuman mati seharusnya hanya sebagai sebuah jalan untuk mencegah kejahatan dan melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah. Pada Abad Pertengahan, Santo Thomas Aquinas menegaskan kembali sikap ini.
Thomas Aquinas > Ajaran saat ini

Paul J. Surlis menulis bahwa ajaran Gereja atas hukuman mati sedang dalam peralihan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila "identitas dan tanggung-jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini.
Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari "penyerang yang tidak berperi-kemanusiaan", cara-cara ini lebih dipilih daripada hukuman mati karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama.(2267)
Oleh karena masyarakat zaman sekarang memungkinkan adanya cara-cara yang efektif untuk mencegah kejahatan tanpa adanya eksekusi, Katekismus menyatakan bahwa "kasus dimana eksekusi pihak yang bersalah adalah suatu keharusan 'adalah sangat jarang, bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali.'
Perlu dicatat bahwa, dalam pembentukan negara Vatikan pada tahun 1929, hukuman mati tidak pernah dilakukan dalam negara tersebut, suatu hal yang sangat berbeda dengan praktik-praktik yang dilakukan di zaman Negara Gereja pada Abad Pertengahan. Hal ini sesuai dengan posisi gereja yang lebih condong ke paham abolisionis (penghapusan hukuman mati) saat ini. Terdapat sedikit kerancuan mengenai posisi resmi pembentukan negara Vatikan ini saat beberapa catatan menyatakan bahwa negara ini mengadopsi kode hukum Italia kuno yang tidak memiliki bentuk hukuman mati dan bukannya mengadopsi kode hukum yang diseukai oleh Benito Mussolini saat hukuman mati dimulai lagi oleh sang pemimpin Fasis tersebut. Saat ini hukuman mati secara resmi dihapuskan pada tahun 1969 oleh Paus Paulus VI. Peristiwa ini yang mengindikasikan posisi resmi Gereja dari tahun 1929 hingga tahun 1969 mirip dengan apa yang terjadi di Inggris mulai dari penghapusan hukuman mati untuk kasus pembunuhan pada tahun 1965 hingga abolisi sepenuhnya pada tahun 1998.
Dalam ensiklik-nya Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati sangat jarang dapat didukung keberadaanya.
Peristiwa > Mary Jane Fiesta Veloso

Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo pada tanggal 28 April 2015 menuliskan surat kepada para pastor di Keuskupan Agung Jakarta yang menegaskan pernyataan Gereja Katolik untuk menolak hukuman mati selain dalam kasus-kasus keharusan yang mutlak, yaitu pada keadaan dimana tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan hal lain demi membela masyarakat luas, dan supaya hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia. Secara khusus Mgr. Suharyo menyatakan penolakannya atas pidana hukuman mati yang diterima oleh Mary Jane Veloso karena -menurutnya- tidak ada bukti untuk menuduh bahwa Mary Jane berbohong; dimana Mary Jane menyatakan tidak tahu menahu mengenai koper yang dibawanya yang berisi sejumlah besar narkoba. Sementara Peninjauan Kembali atas kasusnya telah ditolak dan ia akan segera dieksekusi bersama para terpidana Bali Nine.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

| Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKKMIGAS |
| --- | --- |

Gambaran umum
Singkatan: SKKMIGAS
Didirikan: 10 Januari 2013; 11 tahun lalu (2013-01-10)
Dasar hukum pendirian: Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013
Sifat: bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Lembaga sebelumnya: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Struktur
Kepala: Djoko Siswanto
Wakil Kepala: -
Sekretaris: Luky Agung Yusgiantoro
Situs web
http://skkmigas.go.id/
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan ini menggantikan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Fungsi SKK Migas

SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Kepala SKK Migas

Rudi Rubiandini (2013)
Johannes Widjanarko, Pelaksana Tugas (13 Agustus 2013–22 November 2014)
Amien Sunaryadi (20 November 2014–4 Desember 2018)
Dwi Soetjipto (Desember 2018 – 3 November 2024)
Djoko Siswanto (3 November 2024–sekarang)
Lihat pula

Daftar Badan dan Komisi di Indonesia
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Pranala luar

Joss Gandos Sego Ndog(Indonesia) Situs Resmi SKKMIGAS Diarsipkan 2013-03-20 di Wayback Machine.
Darmin Nasution

Ini adalah nama Mandailing, marganya adalah .
| Darmin Nasution |
| --- | --- |
Darmin pada 2016
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke-16
Masa jabatan 12 Agustus 2015 – 20 Oktober 2019
Presiden: Joko Widodo
Pendahulu Sofyan DjalilPengganti Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Pelaksana Tugas
Masa jabatan 1 Oktober 2019 – 20 Oktober 2019
Presiden: Joko Widodo
Pendahulu Puan MaharaniPengganti Muhadjir Effendy
Gubernur Bank Indonesia ke-14
Masa jabatan 1 September 2010 – 23 Mei 2013 Pelaksana Tugas: 27 Juli 2009–1 September 2010
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Boediono Miranda Goeltom (Pelaksana Tugas)Pengganti Agus Martowardojo
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
Masa jabatan 27 Juli 2009 – 1 September 2010
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Miranda GoeltomPengganti Mirza Adityaswara
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia
Masa jabatan 21 April 2006 – 27 Juli 2009
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri: Sri Mulyani
Wakil Presiden: Jusuf Kalla
Pendahulu Hadi PoernomoPengganti Mochammad Tjiptardjo
 
Informasi pribadi
Lahir: 21 Desember 1948 (umur 76) Pasar Maga, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: Independen
Suami/istri: Salsia Ulfa Sahabi Manoppo 
Anak: 2
Almamater: Universitas Indonesia Paris-Sorbonne University
Pekerjaan: Ekonom
Profesi: Bankir
Tanda tangan: 


Sunting kotak info • L • B
 
Darmin Nasution (lahir 21 Desember 1948
) adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia di kabinet Kerja, ia menjabat sejak 12 Agustus 2015 hingga 20 Oktober 2019. Ia  juga menjadi Plt. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sejak 1 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2019 menggantikan Puan Maharani yang dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Darmin juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013. Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia adalah deputi senior gubernur Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009. Ia memiliki seorang Istri bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, kelahiran Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan 6 orang cucu.
Sunset policy

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak di bawah kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai sunset policy. Kebijakan ini merupakan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diterapkan guna meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2008. melalui tarif umum tanpa adanya denda dan pemeriksaan Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2009 dengan harapan agar dapat membantu penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2009.
Tanda Kehormatan

Indonesia :
Bintang Mahaputera Adipradana (11 November 2020)
Bintang Mahaputera Utama (10 Agustus 2010)
Pranala luar

(Indonesia) Profil di TokohIndonesia.com Diarsipkan 2009-10-02 di Wayback Machine.
| Jabatan politik  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Sofyan Djalil | Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia 2015—2019 | Diteruskan oleh: Airlangga Hartarto |
Jabatan pemerintahan 

| Didahului oleh: Miranda Gultom (Sebagai Pelaksana Tugas) | Gubernur Bank Indonesia 2010—2013 | Diteruskan oleh: Agus Martowardojo |
| l b Kabinet Kerja (2014–2019) |
| --- | --- |
Presiden: Joko Widodo | Wakil Presiden: Jusuf Kalla
 Kementerian di bawah Menko Polhukam: Tedjo Edhy Purdijatno, Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto 
 Mendagri: Tjahjo Kumolo  Menlu: Retno Marsudi  Menhan: Ryamizard Ryacudu  Menkumham: Yasonna Laoly  Menkominfo: Rudiantara  Menteri PAN-RB: Yuddy Chrisnandi, Asman Abnur, Syafruddin 
 Kementerian di bawah Menko Perekonomian: Sofyan Djalil, Darmin Nasution 
 Menkeu: Bambang Brodjonegoro, Sri Mulyani Indrawati  Menperin: Saleh Husin, Airlangga Hartarto  Mendag: Rachmad Gobel, Thomas Trikasih Lembong, Enggartiasto Lukita  Menaker: Hanif Dhakiri  Menkop UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga  Menteri BUMN: Rini Soemarno  Menteri ATR/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan, Sofyan Djalil  Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar  Mentan: Amran Sulaiman  Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono 
 Kementerian di bawah Menko Kemaritiman: Indroyono Soesilo, Rizal Ramli, Luhut Binsar Panjaitan 
 Menhub: Ignasius Jonan, Budi Karya Sumadi  Menlutkan: Susi Pudjiastuti  Menpar: Arief Yahya  Menteri ESDM: Sudirman Said, Arcandra Tahar, Ignasius Jonan 
 Kementerian di bawah Menko PMK: Puan Maharani 
 Menkes: Nila Moeloek  Mensos: Khofifah Indar Parawansa, Idrus Marham, Agus Gumiwang Kartasasmita  Menag: Lukman Hakim Saifuddin  Menteri PPPA: Yohana Yembise   Mendes PDTT: Marwan Ja'far, Eko Putro Sandjojo  Menpora: Imam Nahrawi  Mendikbud: Anies Baswedan, Muhadjir Effendy  Menristekdikti: Mohamad Nasir  
Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dibawahi langsung oleh Presiden:
 Mensesneg: Pratikno  Menteri PPN/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brodjonegoro  Jakgung: Andhi Nirwanto (plt.), Muhammad Prasetyo  Kepala BIN: Marciano Norman, Sutiyoso, Budi Gunawan  Panglima TNI: Moeldoko, Gatot Nurmantyo, Hadi Tjahjanto  Kapolri: Sutarman, Badrodin Haiti, Tito Karnavian  Kepala Staf Kepresidenan: Luhut Binsar Panjaitan, Teten Masduki, Moeldoko 
Sekretaris Kabinet: Andi Widjajanto, Pramono Anung
| l b Gubernur Bank Indonesia |
| --- | --- | --- |
Bank Indonesia
|  Syafruddin Prawiranegara  Lukman Hakim  Soetikno Slamet  Soemarno  Teuku Jusuf Muda Dalam  Radius Prawiro  Rachmat Saleh  Arifin Siregar  Adrianus Mooy  Sudrajad Djiwandono  Syahril Sabirin  Burhanuddin Abdullah  Boediono  Miranda Goeltom  Darmin Nasution  Agus Martowardojo  Perry Warjiyo  |  Syafruddin Prawiranegara  Lukman Hakim  Soetikno Slamet  Soemarno  Teuku Jusuf Muda Dalam  Radius Prawiro  Rachmat Saleh  Arifin Siregar  Adrianus Mooy  Sudrajad Djiwandono  Syahril Sabirin  Burhanuddin Abdullah  Boediono  Miranda Goeltom  Darmin Nasution  Agus Martowardojo  Perry Warjiyo  |  |
Miring: Pelaksana tugas