Bendera Jepang
Budaya dan persepsi

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh media arus utama, sebagian besar orang Jepang menganggap bendera Jepang sebagai bendera nasional bahkan sebelum disahkannya Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan pada tahun 1999. Meskipun demikian, kontroversi terkait penggunaan bendera dalam acara sekolah dan media masih tetap ada. Contohnya, surat kabar liberal seperti Asahi Shimbun dan Mainichi Shimbun sering menampilkan artikel yang kritis terhadap bendera Jepang, yang mencerminkan spektrum politik pembacanya. Bagi orang Jepang lainnya, bendera melambangkan waktu di mana demokrasi ditindas ketika Jepang masih menjadi sebuah kekaisaran.
Pengibaran Hinomaru di rumah-rumah dan kantor-kantor juga diperdebatkan dalam masyarakat Jepang. Karena keterkaitan Hinomaru dengan aktivis uyoku dantai (sayap kanan), politik reaksioner, atau hooliganisme, beberapa rumah dan perkantoran tidak mengibarkan bendera tersebut. Tidak ada persyaratan untuk mengibarkan bendera pada hari libur nasional atau acara-acara khusus. Kota Kanazawa, Ishikawa, yang mengusulkan rencana pada bulan September 2012 untuk menggunakan dana pemerintah untuk membeli bendera dengan tujuan mendorong warga untuk mengibarkan bendera pada hari libur nasional. Partai Komunis Jepang secara vokal menentang bendera tersebut.
Persepsi negatif mengenai Hinomaru muncul di bekas koloni Jepang termasuk di Jepang itu sendiri, seperti di Okinawa. Salah satu contoh penting dalam hal ini adalah pada 26 Oktober 1987, seorang pemilik pasar swalayan Okinawa membakar Hinomaru sebelum dimulainya Festival Olahraga Nasional Jepang. Seorang pembakar bendera, Shōichi Chibana, membakar Hinomaru tak hanya untuk menunjukan penentangan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang dan kehadiran pasukan AS yang berkelanjutan, namun juga untuk mencegah pengibaran bendera tersebut di depan umum. Insiden lain di Okinawa termasuk pengibaran bendera selama upacara sekolah dan para pelajar menolak untuk menghormati bendera tersebut karena dikibarkan dengan lagu Kimigayo. Di ibu kota Naha, Okinawa, Hinomaru dikibarkan untuk pertama kalinya sejak kembalinya Okinawa ke Jepang untuk merayakan ulang tahun kota yang ke-80 pada tahun 2001. Di Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan yang pernah diduduki oleh Kekaisaran Jepang, pengadopsian Hinomaru secara resmi pada tahun 1999 disambut dengan reaksi dari Jepang bergerak ke sayap kanan dan juga sebuah langkah menuju re-militerisasi. Pengesahan undang-undang tahun 1999 juga bertepatan dengan perdebatan mengenai status Kuil Yasukuni, kerjasama militer AS-Jepang dan pembuatan program pertahanan rudal. Di negara-negara lainnya yang pernah diduduki Jepang, undang-undang tahun 1999 mendapat reaksi yang beragam atau diabaikan. Di Singapura, generasi tua tetap menaruh perasaan sakit hati terhadap bendera tersebut sementara generasi muda tidak memiliki pandangan yang sama. Pemerintahan Filipina tidak hanya percaya bahwa Jepang tidak akan kembali untuk melakukan militerisme, tetapi tujuan dari undang-undang tahun 1999 adalah untuk menetapkan dua simbol (bendera dan lagu kebangsaan) secara resmi dalam undang-undang dan setiap negara memiliki hak untuk membuat simbol nasional. Jepang tidak memiliki hukum yang mengkriminalisasikan pembakaran Hinomaru, namun bendera asing tidak boleh dibakar di Jepang.