stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Lokomotif CC203
Operasional > Kinerja

Klakson lokomotif CC 203.
Bunyi semboyan 35 lokomotif CC203.
Lokomotif CC203 menggunakan mesin yang sama dengan CC201, yaitu GE 7FDL-8. Desain kabin yang aerodinamis dibuat di Goninan Locomotive Work (kini UGL Rail) Australia dengan hasil desain para insinyur General Electric. Selain itu, kabin juga dibuat di PT INKA untuk keperluan perbaikan dan restorasi.
Hartono A.S. menulis dalam komentarnya di Majalah KA bahwa lokomotif ini adalah "lokomotif hasil pengembangan desain dari lokomotif CC201" dari segi data teknis, tetapi memiliki bentuk ujung kabin masinis yang aerodinamis, serta jenis kabin lebar (wide cab). Hal yang membedakan lokomotif CC203 dengan lokomotif CC201 adalah menggunakan motor diesel dengan dua tingkat turbocharger sehingga memiliki daya mesin sebesar 2.150 hp.
Lokomotif CC203 yang diproduksi di PT INKA (CC 203 13–41 dan eks-ICTSI 1) pada awalnya menggunakan penyejuk udara di kabin. Namun, penyejuk udara tersebut kemudian dihilangkan karena membuat awak kabin kedinginan dan menimbulkan rembesan air saat hujan.
Mulai tahun 2017, lokomotif CC203—bersama lokomotif jenis lain—kembali dilengkapi penyejuk udara. Peluncuran lokomotif berpenyejuk udara dilakukan pada 6 April 2019, ditandai dengan pengoperasian lokomotif CC 203 95 04.
Operasional > Tampilan

Untuk lokomotif CC203 milik KAI awalnya mengenakan skema warna putih dengan sabuk berwarna biru, dengan logo Perumka/PT KA di bagian samping dan belakang. Sementara itu, di bagian mukanya terdapat logo Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Namun seiring dengan rebranding KAI 28 September 2011, skema warna tersebut digantikan dengan logo Next Step (dan sabuk supergrafis Next Step) secara bertahap setelah menjalani pemeliharaan akhir berkala dalam kurun waktu 2011 hingga 2014, dan beberapa di antaranya masih menggunakan skema lama. Berkaitan dengan penggantian logo KAI pada tahun 2020, tempatnya logo lama KAI kemudian dicat atau ditimpa dengan logo wordmark KAI.
Lokomotif CC 203 02 03 (40) berskema  sedang berdinas KA Singasari setiba di Stasiun Jatinegara
Mulai Februari 2024, satu unit lokomotif CC203 yaitu CC203 02 03 milik depo lokomotif Sidotopo Surabaya kembali menggunakan skema warna putih dengan sabuk berwarna biru-biru tua, dengan logo PT KAI versi 2020 di bagian samping diatas garis biru dan bagian belakangnya, namun tanpa logo Kementerian Perhubungan di bagian depannya.
Untuk lokomotif PT TEL, skema warna yang digunakan adalah warna hijau dengan sabuk kuning dan merah.
Insiden

Pada 25 Desember 2001, lokomotif CC 203 17 yang menghela kereta api Empu Jaya (KA 146) menabrak kereta api GBMS (KA 153) yang dihela oleh CC 201 44 di emplasemen Stasiun Ketanggungan Barat. Tabrakan ini terjadi akibat masinis KA 146 tidak mematuhi aspek sinyal masuk Ketanggungan Barat pihak Ciledug yang beraspek merah/tidak aman. Akibat tabrakan ini, 31 (kemudian 45) orang tewas dan 53 orang terluka, termasuk masinis KA 146.
Pada 14 April 2006, lokomotif CC 203 39 (kini 02 02) yang menghela kereta api Sembrani (KA 40) menabrak CC 201 135R (kini 83 54) yang menghela kereta api Kertajaya (KA 150) di wesel timur Stasiun Gubug, Grobogan. CC 201 135R hancur dan CC 203 39 rusak berat, namun kedua lokomotif diperbaiki. 15 orang tewas dan 26 orang terluka.
Pada 24 Januari 2010, tiga lokomotif CC 203 menjadi sasaran pelemparan batu oleh pendukung sepak bola asal Kota Surabaya, Bonek. Menurut warga Surakarta, sebagian anggota Bonek yang hendak menonton pertandingan bola di Stadion Jalak Harupat sempat melempari batu terhadap rumah warga di sepanjang ruas jalan rel di Kota Surakarta. Puncaknya adalah kereta luar biasa (KLB) yang ditarik oleh lokomotif CC 203 02 03 diserang warga Surakarta dengan lemparan batu di sepanjang jalan rel, maupun di dekat Stasiun Purwosari dan Solo Jebres. Seluruh kaca jendela di kereta pecah berantakan. Ada tiga lokomotif CC 203 yang rusak parah, yakni CC 203 02 03, CC 203 95 02, dan CC 203 98 12. CC 203 95 02 menarik kereta api Pasundan yang terpaksa tak melayani penumpang reguler, sedangkan CC 203 98 12 yang seharusnya untuk menarik kereta api Argo Dwipangga ditugasi untuk membawa rombongan Bonek pulang ke daerah asalnya.
Pada 2 Oktober 2010, lokomotif CC 203 40 (CC 203 02 03)—lokomotif yang sebelumnya terlibat saat terjadinya kerusuhan di Surakarta—yang menarik kereta api Argo Bromo Anggrek (KA 4) mengalami tabrakan dengan kereta api Senja Utama Semarang di Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Lokomotif CC 203 02 03 yang terlibat dalam kecelakaan tersebut hanya mengalami kerusakan pada lampunya yang pecah dan catnya yang mengelupas.
Pada 28 April 2013, lokomotif CC 203 98 16 berjalan sendiri tanpa masinis dari Depo Lokomotif Semarang Poncol menuju Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Penyebab dari kejadian ini adalah kelalaian manusia serta tidak ada laporan korban jiwa.
Pada tanggal 27 Februari 2022, pukul 05.16 WIB, lokomotif CC 203 98 10 mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian muka. Hal ini dikarenakan CC 203 98 10 yang menarik kereta api Dhoho relasi Blitar–Kertosono menabrak bus Harapan Jaya di perlintasan tanpa palang antara Stasiun Tulungagung dengan Stasiun Ngujang di km 159+5.
Lihat pula

Daftar lokomotif GE Transportation
Kabin modifikasi CC201
Lokomotif CC204
CC 203 95 02 menarik kereta api Taksaka saat berhenti di Stasiun Legok, 2005. Lokomotif ini diproduksi langsung oleh GE Transportation.
Lokomotif U201. Mulanya beroperasi di Filipina, dioperasikan oleh ICTSI, lalu dijual ke Australia dan berpindah kepemilikan empat kali: SSRS, Coote Industrials, Qube Logistics, dan terakhir Public Transport Authority of Western Australia (Transperth).

Lokomotif CC 203 02 03 SDT (no lama: CC 203 40) yang berskema livery white and blue (WnB) berdinas di Kereta api Mataram 89 melintas JPL 81 Bekasi.
Tambang Sawah, Pinang Belapis, Lebong

Tambang Sawah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu |
| --- | --- |
Desa:  Air Kopras  Bioa Putiak  Ketenong I  Ketenong II  Ketenong Jaya  Sebelat  Sungai Lisai  Tambang Sawah
Bajo, Luwu

Bajo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Terdiri dari beberapa desa/kelurahan seperti:
Kelurahan Bajo, Desa Marinding, Desa Rumaju, Desa Balla, Desa Jambu, Kelurahan Pangi, Desa Sampa.
Sejarah

Bajo adalah salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan Kabupaten Luwu dari masa ke masa, berawal dari sejarah turunnya Batara Guru di tanah Luwu, Bajo dan Suli adalah merupakan ikon yang tak terpisahkan dari bagian tanah To manurung yaitu Towuti, Cerekang, Walenrang, wilayah pegunungan Rantemario, Bastem dan Mahalona.[butuh rujukan]
Masyarakat daerah ini menjunjung tinggi adat yang merupakan sumber "Abbatireng Wija To Luwu" yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan.Bajo merupakan daerah asal masyarakat di daerah Wanua Manurung, Luwu Timur, Maiwa, Enrekang, Belawa di Kabupaten Wajo, Bulu Cenrana dan Wanio di Kabupaten Sidrap serta Padali di Kabupaten Soppeng, bahkan kedangan mereka di daerah ini lalu kemudian mendikan istana Tenri Bali dan beberapa tempat pusat kerajaan di Sulawesi selatan.[butuh rujukan]
Pada masa transisi perlaihan pemerintahan Kerajaan ke republik, bajo merupakn salah satu daerah pusat pendidikan dan bahkan pusat pemerintahan yang kemudian menjadi satu Kecamatan setelah resmi berdirinya Kabupaten luwu.[butuh rujukan]
Geografis

Letak geografis terletak di kordinat: 2°3’45”-3°37’30” LS dan 119°15”-121°43’11” BB
Letak wilayah berda di barat Daya Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu
Kondisi alam dan curah hujan rata - rata daerah tropis menjadikan daerah sangat subur
Tokoh Masyarakat Adat

La Temmanini Massenrengpulu - Tokoh masyarakat adat abad ke 17
La Teru Opu Alla' (Opu Daeng Na Patiware, anak dari La Temmanini), Tokoh masyarakat adat abad ke 17 - 18 Tokoh masyarakat adat Luwu yang meliputi daerah Bajo, Padang Sappa, Noling dan suli - Enrekang meliputi daerah Maiwa, Baraka, Cakke, Duri dan Alla'. La Teru juga memberikan nama daerah Wanio, Bulu Cenrana dan Otting di Kabupaten Sidrap
La Patiware Daeng Matteru,Tokoh masyarakat adat abad ke 18 Tokoh masyaraka adat Danau Tempe yang meliputi daerah Laparuru, Dusun Tancung Purai, Menreli dan Wanua Masagalae), Ia kemudian pulang ke Bajo dan menikah dengan I Maiwa (Keluarga dari ayahnya di Kabupaten Enrekang)
La Dawi Daeng Matteru (Cucu dari Opu Daeng Na Patiware) - Pendiri Kekurukunan Keluarga Luwu di Kelantan dan Trengganu
Andi Muhammad Aras, tokoh masyarakat adat/ tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan sampai penumpasan DI/ TII
Putra Daerah

Putra daerah Bajo yang dikenal saat ini adalah
Ir. H. Andi Muzakkar - Bupati Luwu
Fachrie A. Leluasa
Umar Opu Daeng Mariu’
Lihat pula

Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Daftar Tokoh Bugis
Sawerigading
Batara Guru
Kesultanan Luwu
Sejarah tanah Luwu
Gunung Rantemario
Pranala luar

| l b Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bajo 
Desa:  Balla  Buntu Babang  Jambu  Langkiddi  Pangi  Rumaju  Saga  Sampa  Samulang  Sumabu  Tallang Bulawang 
| l b Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Basmin Mattayang  Wakil Bupati: Syukur Bijak  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bajo  Bajo Barat  Bassesangtempe  Bassesangtempe Utara  Belopa  Belopa Utara  Bua  Bua Ponrang  Kamanre  Lamasi  Lamasi Timur  Larompong  Larompong Selatan  Latimojong  Ponrang  Ponrang Selatan  Suli  Suli Barat  Walenrang  Walenrang Barat  Walenrang Timur  Walenrang Utara  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Luwu
Istana Datu Luwu
Pinang Belapis, Lebong

| Pinang Belapis |
| --- | --- |
Kecamatan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Bengkulu
Kabupaten: Lebong
Populasi
 • Total: 5.127 jiwa jiwa
Kode Kemendagri: 17.07.12 
Kode BPS: 1707053 
Desa/kelurahan: 8 desa
Pinang Belapis adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, Indonesia. Sebagian besar wilayah Pinang Belapis merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Wakil Menteri Transmigrasi Indonesia

| Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia |
| --- | --- |
Logo Kementerian
Petahana Viva Yoga Mauladi sejak 21 Oktober 2024
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
Ditunjuk oleh: Presiden Indonesia
Pejabat perdana: Achmadi Hadisoemarto
Dibentuk: 10 Juli 1959; 65 tahun lalu (1959-07-10)
Situs web: www.transmigrasi.go.id
Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia adalah pembantu Menteri Transmigrasi Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi saat ini dijabat oleh Viva Yoga Mauladi sejak 21 Oktober 2024.
Sejarah

Jabatan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibuat dalam Kabinet Indonesia Maju dan pertama kali dijabat oleh Budi Arie Setiadi dari 25 Oktober 2019 hingga 17 Juli 2023. Saat perombakan Kabinet pada 17 Juli 2023, Budi Arie diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian posisi Budi Arie digantikan oleh Paiman Raharjo yang menjabat sejak 7 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024.
Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipecah menjadi 2 kementerian yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Pemecahan tersebut membuat jabatan Wakil Menteri juga turut dipisah menjadi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Wakil Menteri Transmigrasi. Kini, Wakil Menteri Transmigrasi dijabat oleh Viva Yoga Mauladi sejak 21 Oktober 2024.
Daftar

Artikel utama: Daftar Wakil Menteri Transmigrasi Indonesia
Sejak tanggal 10 Juli 1959 hingga saat ini, terdapat 3 orang yang telah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Viva Yoga Mauladi.
Gaji dan Tunjangan

Gaji Wakil Menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.
Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.
Lihat pula

Menteri Transmigrasi Indonesia
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir.
Asas-asas Jinayah > Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang undang”. Adapun istilah legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari’at Islam tidak mengenal asas legalitas. Asas legalitas dipopulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin:
Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:
Al-Qur’an surat Al-Isra’: 15
مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
Berdasarkan Asas legalitas dan kaidah “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas, maka perbuatan mukalaf tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian nas-nas dalam syari’at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundangkan. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah:
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟرﺟﻌﯾﺔ
Tidak berlaku surut pada pidana Islam.
Asas-asas Jinayah > Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma’rûf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar: kejahatan. Abul A’la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma’rifat (kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dankejahatan.
Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.
Asas-asas Jinayah > Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau ta’zir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan ta’zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur’an maupun hadits. Sementara ta’zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur’an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi:
"Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat." Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarat, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: “Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.
Asas-asas Jinayah > Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:
Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum
Asas Rufiul Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
Asas al-Khath wa Nis-yan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungan jawab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah: 286.
Asas Suquth al- ‘Uqubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tuga; kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi qishash (algojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.
Jinayah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam > Kajian Ontologi Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu ‘hukum’, ‘pidana’, dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; undang- undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.
Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam  wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.
Kata yang kedua, yaitu ‘pidana’, berarti kejahatan, (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal. Adapun kata yang ketiga, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.
Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut al- ahkam al-jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Para ulama menggunakan istilah jinayah bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan nash-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau ta’zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nash-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll).
Kisas

Kisas adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali, keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman.
Kisas > Syarat

Si pelaku adalah orang yang sudah dewasa, maka tidak akan terjadi kisas atas anak kecil.
Si pelaku adalah orang yang tidak gila atau memiliki akal yang sehat.
Si pelaku bukanlah orang tua.
Orang yang terbunuh memiliki derajat yang sama, misalnya seorang budak membunuh budak yang lain, maka budak tersebut boleh dikisas.
Hudud

Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas sesorang yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad.
Takzir

Takzir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.
Rujukan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag. (2013). fIqh Jinayah. AMZAH. ISBN 978-602-8689-76-2.  Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)
↑  Drs.H.Imron Abu Umar (1983). Terj. Fat-hul Qarib Jilid 2. Menara Kudus.