stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Shenzhen
Sejarah > Era Qing hingga tahun 1940-an

Untuk mencegah pemberontakan dari loyalis Ming di bawah Zheng Chenggong (lebih dikenal sebagai Koxinga) di pantai Tiongkok, pemerintahan Qing yang baru dibentuk memindahkan penduduk pesisir ke pedalaman dan mengatur ulang kabupaten di pesisir. Akibatnya, Kabupaten Xin'an kehilangan dua pertiga wilayahnya ke Kabupaten Dongguan yang merupakan kabupaten tetangganya dan kemudian dimasukkan ke dalam Dongguan pada tahun 1669. Setelah dinasti Qing dikalahkan oleh Britania Raya dalam Perang Candu Pertama dan Kedua, Pulau Hong Kong dan Semenanjung Kowloon dipisahkan dari Xin'an dan diserahkan kepada Britania dalam Perjanjian Nanking dan Konvensi Peking. Pada 21 April 1898, pemerintah Qing menandatangani Artikel Khusus dengan Britania Raya, dan menyewakan Wilayah Baru dari Xin'an ke Britania Raya selama 99 tahun. Xin'an sempat diduduki oleh pasukan Inggris di bawah komando Henry Arthur Blake, Gubernur Hong Kong, selama setengah tahun pada tahun 1899. Dari 3,076 kilometer persegi (1,188 sq mi) wilayah yang dipegang Xin'an sebelum perjanjian, 105.561 kilometer persegi (40.757 sq mi) diserahkan kepada Inggris.
Menanggapi Pemberontakan Wuchang pada tahun 1911, penduduk Xin'an memberontak melawan pemerintahan Qing setempat dan berhasil menggulingkan mereka. Pada tahun 1913, administrasi Republik Tiongkok mengganti nama Kabupaten Xin'an kembali menjadi Kabupaten Bao'an untuk mencegah kebingungan dari kabupaten lain dengan nama yang sama di Provinsi Henan.
Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Shenzhen dan Nantou, memaksa pemerintah Kabupaten Bao'an pindah ke Kabupaten Dongguan. Pada tahun 1941, tentara Jepang mencoba menyeberang ke Hong Kong melalui Jembatan Lo Wu di Shenzhen, meskipun jembatan ini diledakkan oleh Inggris untuk mencegah Jepang memasuki Hong Kong. Ketika Jepang menyerah pada bulan September 1945, pemerintah Kabupaten Bao'an kembali ke Nantou.
Sejarah > 1950-an hingga 1975

Pada tahun 1953, empat tahun setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Kabupaten Bao'an memutuskan untuk pindah ke Shenzhen, karena kota tersebut memiliki perekonomian yang lebih besar daripada Nantou. Dari tahun 1950-an hingga akhir tahun 1970-an, Shenzhen dan wilayah Bao'an lainnya dibanjiri masuknya pengungsi dalam jumlah besar yang mencoba melarikan diri ke Hong Kong dari pergolakan yang terjadi di Tiongkok daratan. Antara 100.000  hingga 560.000  pengungsi tinggal di kabupaten tersebut.
Pada bulan Januari 1978, Tim Inspeksi Pusat yang dikirim oleh Dewan Negara mengkaji pembuatan pelabuhan perdagangan asing di Kabupaten Bao'an. Pada bulan Mei, tim inspeksi mengusulkan untuk menjadikan Kabupaten Bao'an dan Zhuhai sebagai basis ekspor komoditas. Pada tanggal 18 Oktober, Komite Tetap Provinsi Guangdong memutuskan untuk mengubah Kabupaten Bao'an menjadi Kota Bao'an dan mengubahnya menjadi kota setingkat prefektur dengan basis perdagangan luar negeri. Komite Distrik Huiyang dan Komite Kabupaten Bao'an kemudian membuat proposisi untuk mengganti nama Kabupaten Bao'an menjadi Shenzhen, mengklaim bahwa orang di dunia lebih mengenal Shenzhen dan pelabuhannya daripada Kabupaten Bao'an.
Pada tanggal 23 Januari 1979, pemerintah provinsi Guangdong dan distrik Huiyang mengumumkan proposal mereka untuk mengganti nama Kabupaten Bao'an menjadi Shenzhen dan disetujui serta diberlakukan oleh Dewan Negara pada tanggal 5 Maret tahun itu. Selain itu, di kota Shenzen akan dibentuk enam distrik: Luohu, Nantou, Songgang, Longhua, Longgang dan Kuiyong. Pada tanggal 31 Januari 1979, Komite Sentral Partai Komunis menyetujui rencana untuk mendirikan Kawasan Industri Shekou di Shenzhen. Proyek Zona Industri Shekou dipimpin oleh China Merchants Group yang berbasis di Hong Kong di bawah kepemimpinan Yuan Geng dan akan menjadi zona industri pemrosesan ekspor pertama di daratan Tiongkok.
Pada awal April 1979, Komite Tetap Provinsi Guangdong membahas dan mengusulkan kepada Komite Pusat untuk membentuk "zona kerjasama perdagangan" di Shenzhen, Zhuhai, dan Shantou. Pada bulan yang sama, Konferensi Kerja Pusat menyetujui "Peraturan tentang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri yang Kuat untuk Meningkatkan Pendapatan Devisa" dan setuju untuk menguji coba zona ekonomi khusus  pertama di Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Pada bulan November, Shenzhen diangkat statusnya menjadi kota setingkat prefektur di tingkat regional oleh pemerintah provinsi Guangdong.
Sejarah > Zona Ekonomi Khusus (1980-an–sekarang)

Pada bulan Mei 1980, Komite Pusat menunjuk Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus pertama di Tiongkok, yang dipromosikan oleh pemimpin tertinggi saat itu Deng Xiaoping sebagai bagian dari  "reformasi dan keterbukaan" Tiongkok. Tujuannya adalah menjadi lahan percobaan bagi praktik kapitalisme pasar dalam tatanan masyarakat yang dipandu oleh visi “sosialisme dengan karakter Tiongkok”. Pada tanggal 26 Agustus, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) menyetujui "Peraturan Zona Ekonomi Khusus Guangdong". Di bawah peraturan ini, Shenzhen merumuskan serangkaian kebijakan preferensial untuk menarik investasi asing, termasuk otonomi bisnis, perpajakan, penggunaan lahan, manajemen devisa, penjualan produk, dan manajemen ekspor impor.
Pada bulan Maret 1981, Shenzhen dipromosikan menjadi kota sub-provinsi. Ada rencana untuk Shenzhen mengembangkan mata uang sendiri, tetapi rencana itu dibatalkan karena risiko dan ketidaksepakatan bahwa suatu negara tidak boleh beroperasi dengan dua mata uang. Untuk menegakkan hukum dan ketertiban di kota, pemerintah Shenzhen mendirikan kawat berduri dan pos pemeriksaan antara bagian dalam zona ekonomi khusus dan luar zona, serta seluruh Tiongkok, pada tahun 1983, yang dikenal sebagai perbatasan kedua ( Hanzi: 二线关 ). Pada November 1988, Shenzhen menjadi 'kota dibawah peraturan negara yang berbeda' (计划单列市), yang artinya kota Shenzhen dapat menerapkan kebijakan yang berbeda dari rencana nasional, dan diberi hak administrasi ekonomi tingkat provinsi.
Pada tahun 2001, sebagai akibat dari prospek ekonomi Shenzhen yang meningkat, semakin banyak migran dari China daratan yang memilih untuk pergi ke Shenzhen dan tinggal di sana daripada mencoba menyeberang ke Hong Kong secara ilegal. Sekitar waktu yang sama, Shenzhen menjadi tuan rumah Pertemuan Pejabat Senior kedua APEC China 2001 pada tanggal 26 Mei 2001. Pada tanggal 1 Juli 2010, Dewan Negara meruntuhkan "perbatasan kedua", dan memperluas zone ekonomi Shenzhen untuk mencakup semua distrik, peningkatan lima kali lipat dari ukuran sebelum perluasan. Pada Agustus 2011, kota ini menjadi tuan rumah Universiade ke-26, sebuah acara multi-olahraga internasional yang diselenggarakan untuk para atlet universitas. Pada bulan April 2015, Zona Industri Shekou dan Zona Qianhai diintegrasikan ke dalam Zona Perdagangan Bebas Guangdong yang baru didirikan.
Pada 18 Agustus 2019, pemerintah pusat di Beijing meluncurkan rencana reformasi yang mencakup sektor ekonomi, sosial, dan politik di Shenzhen, yang bermaksud menjadikan zona ekonomi kota ini sebagai kota model bagi kota-kota di Tiongkok dicontoh.
Geografi

Shenzhen terletak di Delta Sungai Mutiara, berbatasan dengan Hong Kong di selatan, Huizhou di utara dan timur laut, dan Dongguan di utara dan barat laut. Kota ini terletak kira-kira 100 kilometer (62 mi) tenggara dari ibu kota provinsi Guangzhou. Pada akhir 2017, populasi penduduk Shenzhen adalah 12.528.300 jiwa.
Terdapat lebih dari 160 sungai dan saluran air yang mengalir melalui Shenzhen. Ada 24 waduk di dalam batas kota dengan total kapasitas 525 juta ton.  Sungai terkenal di Shenzhen termasuk Sungai Shenzhen, Sungai Maozhou, dan Sungai Longgang.
Shenzhen dikelilingi oleh banyak pulau. Kebanyakan dari pulau-pulau ini berada di bawah wilayah daerah tetangga seperti Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Distrik Huiyang, Huizhou. Walaupun begitu, ada beberapa pulau di bawah yurisdiksi Shenzhen, seperti Pulau Nei Lingding, Pulau Dachan (Pulau Tai Shan), Pulau Xiaochan, Mazhou, Laishizhou, Zhouzai dan Zhouzaitou.
Divisi administrasi

| Divisi administratif Shenzhen> Kode pembagian .Kode pembagian  | Divisi administratif Shenzhen> Divisi.Divisi | Divisi administratif Shenzhen> Luas dalam km2 .Luas dalam km2  | Divisi administratif Shenzhen> Populasi (2020) .Populasi (2020)  | Divisi administratif Shenzhen> Pusat Administrasi.Pusat Administrasi | Divisi administratif Shenzhen> Kode Pos.Kode Pos | Divisi administratif Shenzhen> Subdivisi.Subdistrik | Divisi administratif Shenzhen> Subdivisi.Komunitas perumahan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440300 | Shenzhen | 1996.78 | 17.494.398 | Futian | 518000 | 74 | 775 |
| 440303 | Luohu | 78,75 | 1.143.801 | Subdistrik Huangbei | 518000 | 10 | 115 |
| 440304 | Futian | 78.65 | 1.553.225 | Subdistrik Shatou | 518000 | 10 | 115 |
| 440305 | Nanshan | 185.49 | 1.795.826 | Subdistrik Nantou | 518000 | 8 | 105 |
| 440306 | Bao'an | 398.38 | 4.476.554 | Subdistrik Xin'an | 518100 | 10 | 123 |
| 440307 | Longgang * | 387.82 | 3.979.037 | Subdistrik Longcheng | 518100 | 11 | 111 |
| 440308 | Yantian | 74.63 | 214.225 | Subdistrik Haishan | 518081 | 4 | 23 |
| 440309 | Longhua | 175.58 | 2.528.872 | Subdistrik Guanlan | 518110 | 6 | 100 |
| 440310 | Pingshan | 167.00 | 551.333 | Subdistrik Pingshan | 518118 | 6 | 30 |
| 440311 | Guangming | 155.44 | 1.095.289 | SubdistrikGuangming | 518107 | 6 | 28 |

|  | Dapeng | 295.05 | 156.236 | Subdistrik Dapeng | 518116 | 3 | 25 |
|  | Qianhai |  |  |  |  |  |  |
 * — Statistik tidak termasuk distrik baru yang disubordinasikan. Semua distrik baru adalah wilayah pengelolaan; bukan divisi administratif yang terdaftar di bawah Kementerian Urusan Sipil. * – Dapeng adalah bagian dari Longgang.
Demografi

| Populasi historis> Tahun | Populasi historis> Jumlah Pend.   | Populasi historis> ±%   |
| --- | --- | --- |
| 1982 | 351.900 | —     |
| 1990 | 1.667.400 | +373.8% |
| 2000 | 7.008.400 | +320.3% |
| 2010 | 10.424.000 | +48.7% |
| 2015 | 11.378.700 | +9.2% |
| 2016 | 11.908.400 | +4.7% |
| 2017 | 12.528.300 | +5.2% |
| 2018 | 13.026.600 | +4.0% |
| 2019 | 13.438.800 | +3.2% |
| 2020 | 17.560.100 | +30.7% |
Pada tahun 2020, Shenzhen memiliki total populasi permanen sebanyak 17.560.000 jiwa dengan 5.874.000 (33,4%) di antaranya adalah pemegang hukou. Karena Shenzhen adalah kota muda, warga lanjut usia di atas 60 tahun hanya menempati 5,36 persen dari total populasi kota. Angka harapan hidup di Shenzhen adalah 81,25 tahun pada tahun 2018, masuk dalam dua puluh kota teratas di Tiongkok. Rasio laki-laki dan perempuan di Shenzhen adalah 130 banding 100, menjadikan perbedaan jenis kelamin di kota ini tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Guangdong. Shenzhen juga memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan kota-kota Tiongkok lainnya dengan 21,7 bayi untuk setiap 10.000 penduduknya pada tahun 2019. Berdasarkan populasi total wilayah administratifnya, Shenzhen adalah kota terpadat kelima di Tiongkok. Shenzhen adalah bagian dari Kawasan Metropolitan Delta Sungai Mutiara (meliputi kota-kota seperti Guangzhou, Dongguan, Foshan, Zhongshan, Zhuhai, Huizhou, Hong Kong, dan Makau) yang merupakan kawasan perkotaan terbesar di dunia menurut Bank Dunia dengan populasi sebesar 78 juta jiwa (Sensus 2020).
Sebelum pendirian Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus pada tahun 1980, kawasan ini sebagian besar dihuni oleh orang Hakka dan Kanton. Ketika zona ekonomi khusus didirikan, kota ini menarik migran dari seluruh Guangdong, termasuk Hakka, Kanton, dan Teochew, serta migran dari provinsi Tiongkok Selatan dan Tengah seperti Hunan, Guangxi, Jiangxi, Sichuan, dan Henan. Shenzhen juga memiliki minoritas Korea ang cukup besar yang berbasis di Distrik Nanshan dan Distrik Futian. Minoritas Korea ini merupakan migran yang pindah ke Shenzhen untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan yang membuka cabang di Shenzhen ketika Tiongkok membuka diri.
Demografi > Agama

Menurut Departemen Urusan Agama Pemerintah Rakyat Kota Shenzhen, dua agama utama yang ada di Shenzhen adalah Buddhisme dan Taoisme. Setiap distrik di kota ini memiliki gereja Protestan, gereja Katolik, dan masjid. Menurut survei tahun 2010 yang diadakan oleh University of Southern California, sekitar 37% penduduk Shenzhen adalah praktisi kepercayaan tradisional Tionghoa, 26% beragama Budha, 18% penganut Tao, 2% Kristen, dan 2% Muslim; 15% menyatakan tidak berafiliasi dengan agama apa pun. Sebagian besar migran baru ke Shenzhen bergantung pada warisan spiritual umum yang diambil dari kepercayaan tradisional Tionghoa.
Demografi > Bahasa

Sebelum pembentukan Zona Ekonomi Khusus, komunitas lokal asli dapat dibagi menjadi penutur bahasa Kanton dan Hakka, yang merupakan dua kelompok sub-etnis budaya dan bahasa daerah provinsi Guangdong. Dua varietas bahasa Kanton dituturkan secara lokal. Salah satunya adalah versi yang cukup standar, yang dikenal sebagai bahasa Kanton standar. Varietas lainnya, dituturkan oleh beberapa desa di selatan Jalan Fuhua yang disebut dialek Weitou. Generasi muda komunitas Kanton sekarang lebih banyak berbicara menggunakna versi yang standar.
Masuknya migran dari bagian lain Tiongkok telah secara drastis mengubah lanskap linguistik kota. Shenzhen telah mengalami pergeseran bahasa ke bahasa Mandarin, yang dipromosikan oleh Pemerintah Pusat Tiongkok sebagai lingua franca nasional dan dituturkan oleh sebagian besar penduduk pendatang dari provinsi lain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kemampuan multibahasa telah meningkat karena keturunan imigran penutur asli Mandarin dari luar provinsi mulai berasimilasi dengan budaya lokal melalui teman, televisi, dan media lainnya. Terlepas dari keberadaan bahasa Mandarin di mana-mana, menurut SCMP, beberapa penduduk Shenzhen, Kanton dan non-Kanton, telah berusaha menghidupkan kembali bahasa Kanton sebagai bagian dari budaya Shenzhen.
Ekonomi

Shenzhen adalah Zona Ekonomi Khusus pertama yang didirikan oleh sekretaris jenderal Deng Xiaoping. Pada 2018, Shenzhen memiliki PDB nominal sebesar 2,42 triliun RMB (HK$2,87 triliun), sehingga melampaui PDB negara tetangga Hong Kong yang memiliki PDB nominal sebesar HK$2,85 triliun dan PDB nominal Guangzhou yang sebesar 2,29 triliun RMB (HK$2,68 triliun). Hal ini menjadikan Shenzhen sebagai kota dengan ekonomi terbesar ketiga dari kota-kota lain di Tiongkok, dibawah Shanghai dan Beijing. Selain itu, pertumbuhan PDB Shenzhen antara tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 8,8%, melampaui Hong Kong dan Singapura, yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% dan 2,5%. Dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 2,5 triliun per 30 November 2018, Bursa Efek Shenzhen (SZSE) merupakan bursa terbesar ke-8 di dunia.
Dalam Indeks Pusat Keuangan Global 2021, Shenzhen menduduki peringkat ke-8 sebagai pusat keuangan paling kompetitif dan terbesar di dunia dan ke-6 di seluruh wilayah Asia & Oseania (setelah Shanghai, Hong Kong, Singapura, Beijing, dan Tokyo). Pada tahun 2020, Shenzhen dimasukkan sebagai sebagai kota Alpha- oleh Globalization and World Cities Research Network dan masuk sebagai pusat keuangan paling kompetitif dan terbesar ke-8 di dunia. Menurut Forbes, Shenzhen memiliki jumlah miliarder tertinggi kelima dari kota mana pun di dunia. PDB nominal Shenzhen diproyeksikan masuk dalam 10 besar dunia pada tahun 2035 (bersama dengan Beijing, Shanghai dan Guangzhou di Tiongkok) menurut sebuah studi oleh Oxford Economics  PDB nominal per kapitanya akan mencapai di atas US$57.000 (peringkat pertama di Cina daratan) pada tahun 2030, yang sebanding dengan Tokyo dan Seoul.
Sampai Agustus 2022, Shenzhen memiliki kantor pusat Fortune Global 500 kedelapan terbanyak dari kota mana pun di dunia dan ketiga terbanyak di China setelah (Beijing dan Shanghai).
Kota kembar

Houston, Amerika Serikat
Brisbane, Australia
Poznań, Polandia
Kingston, Jamaika
Lomé, Togo
Nuremberg, Jerman
Tsukuba, Jepang
Gwangyang, Korea Selatan
Johor Bahru, Malaysia
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai 深圳.
Wikivoyage memiliki panduan wisata .
Situs resmi
Data geografis Shenzhen di OpenStreetMap
Searah jarum jam mulai dari kiri atas: Kuil Buddha Hongfa, Kuil Ratu Surga (Mazu), Gereja Kristen Shenzhen, Kuil Guandi
Taufik Basari

| Taufik Basari |
| --- | --- |

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat  1 Oktober 2019
Daerah pemilihan: Lampung I
 
Informasi pribadi
Lahir: 17 November 1976 (umur 47) Jakarta, Indonesia
Partai politik: NasDem
Suami/istri: Fessy Alwi
Alma mater: Universitas Indonesia Universitas Northwestern
Pekerjaan: Pengacara, Politisi
Situs web: www.taufikbasari.com


Sunting kotak info • L • B
 
Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (lahir 17 November 1976
) adalah politikus, advokat, aktivis hak asasi manusia, pendiri Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan akademisi Indonesia. Saat ini, ia merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024. Ia juga menjabat Ketua DPP Partai NasDem. Selain sebagai aktivis HAM, eksponen angkatan 98, politisi dan advokat, Taufik Basari juga merupakan akademisi yang aktif mengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Riwayat hidup > Kegiatan semasa mahasiswa

Semasa mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, baik formal maupun informal, seperti Lembaga Kajian Keilmuan (LK-2), senat mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Kesatuan Aksi Mahasiswa UI dan Komunitas Mahasiswa Filsafat UI.
Riwayat hidup > Kegiatan semasa kuliah di luar negeri

Lulus dari Northwestern University, Chicago, tahun 2005 ia mengantungi gelar LL.M dalam International Human Rights Law. Gelar ini diperolehnya melalui program beasiswa Fulbright.
Selagi di Amerika Serikat, Taufik Basari sempat menjadi konsultan untuk International Center for Transitional Justice di New York. Ia juga pernah menjalani pendidikan International Law Program di University of California, Davis (UC-Davis) dan University of California, Berkeley (UC-Berkeley) serta mengikuti fulbright enrichment program di Arizona State University. Sempat juga menjalani internship pada Asian Human Rights Commission di Hong Kong, kemudian diminta menjadi researcher dan Indonesia Representative oleh lembaga tersebut di Jakarta.
Riwayat hidup > Kegiatan sebagai advokat

Kariernya sebagai advokat publik dimulai di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mulai dari asisten pengacara publik (2000–2001), anggota staf Divisi Hak-Hak Sipil dan Politik (2001–2003), Kepala Divisi Advokasi Kebijakan (2003–2005), hingga Kepala Divisi Riset (2005–2006) LBH Jakarta. Pada tahun 2006 ia dipercaya menjadi Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kemudian ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
Berbagai kasus publik dan Hak Asasi Manusia ditanganinya, antara lain gugatan PTUN kasus KTP tahanan politik Nani Nurani, kasus PTUN skorsing mahasiswa UI, kasus gugatan PTUN Sri Bintang Pamungkas melawan Mendiknas; dan kasus pidana Ketua BEM UI dan ketua KAMMI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, advokasi kasus pelanggaran HAM Wasior, Kasus penyiksaan dan kekerasan oleh aparat, dan sebagainya.
Selanjutnya ia juga menangani kasus buruh Hotel Shangri-La, kasus bom Asrama Mahasiswa Aceh, kasus pidana hukuman mati, memimpin Tim Advokasi Kasus Uji Materil UU Kebenaran dan Rekonsiliasi di Mahkamah Konstitusi, kasus praperadilan Soeharto, kasus Delapan Pamen Polri, kasus penggusuran Nelayan Kali Adem, dan berbagai kasus penghinaan Presiden, seperti kasus Iqbal Siregar, kasus Nanang dan Muzakir, kasus Pemred Rakyat Merdeka, kasus Fahrur Rahman, kasus Bibit-Chandra, dan lain-lain.
Taufik Basari dikenal sebagai advokat spesialisasi Konstitusi. Berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi telah ditanganinya, mulai dari Pengujian Undang-Undang (PUU), Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU), hingga Pemilukada (PHPUD) serta Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN).,,, Pengujian UU tentang Advokat, Pengujian UU tentang MPR, DPR dan DPRD, Pengujian UU tentang Penanaman Modal, Pengujian UU Intelejen, Pengujian UU Pemasyarakatan, dan berbagai UU lainnya. Selain itu juga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, seperti, PHPUD Kabupaten Jayapura, PHPUD Kabupaten Samosir, PHPUD Kabupaten Merauke, PHPUD Kabupaten Simalungun, PHPUD Kabupaten Nduga, dan sebagainya. Kiprahnya di Mahkamah Konstitusi semakin lengkap juga ketika menangani perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Papua melawan KPU Pusat.
Keahlian Taufik Basari meliputi litigasi pidana, perdata, tata usaha negara, advokasi (legal reform, judicial reform dan security sector reform) HAM (bidang hak-hak sipil dan politik, anti penyiksaan, transitional justice dan filsafat HAM).
Taufik Basari juga aktif di Partai Nasdem.
Pendidikan

S-2 Master Hukum HAM Internasional (LL.M), Northwestern University, School of Law, Chicago, U.S.A
S-1 Filsafat (S.Hum), Jurusan Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya] Universitas Indonesia
S-1 Hukum (S.H.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jabatan

Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Periode 2008–2011;
Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi YLBHI Periode 2006–2011;
Dosen Luar Biasa Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya] Universitas Indonesia sejak 2005;
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga 2011–2015;
Researcher dan Indonesia Representative untuk Asian Human Rights Commission (AHRC), Hong Kong sejak 2005;
Consultant Program International Center for Transitional Justice (ICTJ) New York (2005);
Kepala Divisi Riset LBH Jakarta (2005–2006);
Kepala Divisi Advokasi Kebijakan (2003–2005);
Staff Divisi Hak-Hak Sipil dan Politik (2001–2002)
Pranala luar

(Indonesia) Profil Taufik Basari di Website Universitas Indonesia Diarsipkan 2016-10-23 di Wayback Machine.
(Indonesia) ylbhi.or.id[pranala nonaktif permanen]
(Inggris) article2.org
(Inggris) thejakartapost.com Diarsipkan 2007-02-18 di Wayback Machine.
| l b Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Lampung, 2019–2024 |
| --- | --- | --- |
| Lampung I | Ahmad Muzani (Gerindra) Al Muzzammil Yusuf (PKS) Endro Suswantoro Yahman (PDI-P) Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar) Muhammad Kadafi (PKB) Mukhlis Basri (PDI-P) Sudin (PDI-P) Taufik Basari (NasDem) Zulkifli Anwar (Demokrat) Khairul Muchtar (PAN, menggantikan Zulkifli Hasan) |  |
| Lampung II | Ahmad Junaidi Auly (PKS) Alimin Abdullah (PAN) Itet Tridjajati Sumarijanto (PDI-P, menggantikan Bambang Suryadi) Dwita Ria Gunadi (Gerindra) Ela Siti Nuryamah (PKB) Hanan A. Rozak (Golkar) I Komang Koheri (PDI-P) Marwan Cik Asan (Demokrat) Riswan Tony D.K. (Golkar, menggantikan Azis Syamsuddin) Tamanuri (NasDem) |  |
Lihat pula: Daftar anggota DPR RI 2019–2024
Live Your Own Life

| Live Your Own Life |
| --- | --- |
Poster promosi
Nama alternatif: Hyo-shim's Independent Life

Hangul: 효심이네 각자도생 
Arti harfiah: Filial piety, each one’s own life
 
Genre:  Drama keluarga  Komedi romantis 
Pengembang: KBS Drama Division
Ditulis oleh: Jo Jeong-seon
Sutradara: Kim Hyeong-il
Pemeran:  Uee  Ha Jun  Go Joo-won  Kim Doh-yon 
Negara asal: Korea Selatan
Bahasa asli: Korean
Produksi
Pengaturan kamera: Kamera tunggal
Rumah produksi: Arc Media
Rilis asli
Jaringan: KBS2
Rilis: 16 September 2023 (2023-09-16)
Live Your Own Life (Hangul: 효심이네 각자도생) adalah seri televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Uee, Ha Jun, Go Joo-won, dan Kim Doh-yon. Seri televisi ini dijadwalkan akan tayang di KBS2 pada tanggal 16 September 2023, dan disiarkan pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 20:05 (WSK).
Pranala luar

(Inggris) Live Your Own Life di HanCinema
Hyo-shim's Independent Life at Daum (dalam bahasa Korea)
Chrisye by Request

Chrisye By Request merupakan album musik karya Chrisye. Dirilis tahun 2005. Yang merupakan karya emas dari Chrisye sejak album terdahulu hingga album terakhir. Berisi 16 buah lagu, tetapi tidak ada lagu terbaru Chrisye yang masuk kedalam album ini.