Republikanisme di Australia

Republikanisme di Australia adalah gerakan untuk mengubah status Australia sebagai negara monarki konstitusional menjadi negara republik. Sentimen ini telah muncul di Australia dari sebelum lahirnya federasi hingga saat ini. Argumen modern saat ini berfokus untuk menunjuk seorang penduduk Australia sebagai Kepala Negara Australia, menggantikan Monarki Britania Raya.
Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan politisi-politisi di Australia. Secara mendasar Ada tiga hal yang melatar belakangi munculnya gerakan republikanisme di Australia, antara lain yaitu:
1. Status dominion atau persemakmuran Inggris
Ketika Australia merdeka pada tahun 1901, Inggris memberikan status dominion atau persemakmuran kepada Australia. Dominion artinya, kepala negara Australia adalah gubernur jenderal, yaitu orang Inggris yang diangkat oleh Ratu Inggris. Gubernur jenderal lebih tinggi kedudukannya dari perdana menteri, sehingga dapat memecat perdana menteri, apabila dianggap tidak kompeten dan dapat membahayakan keamanan di Australia. Status dominion mengindikasikan bahwa Australia adalah negara merdeka yang tetap berada di bawah komando Inggris. Selama Australia merupakan dominion Inggris, segala keputusan dan sikap negara harus berada di bawah persetujuan gubernur jenderal.
Status dominion, oleh sebagian kalangan dianggap kurang memuaskan, karena Australia seperti negara yang tidak mandiri, berada di pengawasan dan peraturan Inggris. Australia juga menjadi bagian dari terlaksananya kepentingan Inggris. Contohnya ketika Inggris menjadi peserta Perang Dunia I dan II, Australia sebagai negara persemakmuran Inggris, ikut serta ke dalam perang, dan ikut menanggung akibat perang.
2. Kekecewaan terhadap Inggris
Kekecewaan terhadap Inggris muncul pertama kali pada akhir Perang Dunia I, yaitu ketika terjadi depresi ekonomi atau malaise yang melanda seluruh dunia pada tahun 1929-1930. Depresi ini membuat Inggris mengubah kebijakan politiknya, yaitu memberikan kebebasan kepada koloni-koloninya dalam mengelola urusan dalam negerinya, sebab Inggris ingin fokus dalam memperbaiki perkeonomian di negerinya sendiri. Kebijakan ini melahirkan Statute of Wstminter pada tahun 1931, yang memberikan kewenangan kepada semua parlemen di wilayah koloni Inggris, untuk membuat undang-undang sendiri, tanpa harus selaras dengan undang-undang Inggris. Meskipun bebas, tetapi harus dengan persetujuan Gubernur Jenderal yang meurpakan representasi dari Ratu Inggris. Hal ini dianggap oleh masyarakat Australia sebagai bentuk pengabaian terhadap Australia.
Kekecewaan kedua Australia terhadap Inggris terjadi pada masa Perang Dunia II. Inggris tidak mampu melindungi Australia dari serangan Jepang, bahkan Darwin hancur akibat serangan bom Jepang pada 1942. Hal ini membuat Australia berpaling kepada Amerika Serikat, karena jaraknya yang lebih dekat ketimbang Inggris yang di ujung barat, dan Amerika Serikat yang dirasa lebih kuat.
Kekecewaan ketiga yang dirasakan masyarakat Australia adalah ketika Inggris memutuskan untuk bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Hal ini mengakibatkan volume perdagangan Australia-Inggris menjadi berkurang, sebab Inggris harus membuka pasarnya dengan negara-negara anggota MEE, sehingga Inggris harus mengurangi jatah impor dari negara-negara persemakmurannya. Dampaknya bagi Australia adalah perekonomian menjadi tidak stabil, karena volume ekspor menurun cukup tajam. Australia pada saat itu hanya menjalin hubungan dagang dengan Inggris dan segelintir negara seperti Selandia Baru.
Berbagai kekecewaan tersebut menyebabkan timbulnya benih ide republik, suatu ide yang menginginkan Australia menjadi negara republik, yang terlepas dari keterkaitan dengan Inggris, dan tidak terus menerus bergantung kepada Inggris.
3. Pemecatan Perdana Menteri Gough Whitlam oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr pada November 1975.
Pemecatan ini berujung pada pembentukan kelompok pergerakan yang bernama Australian Republican Movement (ARM).