stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Meioneta grayi

| Meioneta grayi |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Arachnida
Ordo:: Araneae
Famili:: Linyphiidae
Genus:: Meioneta
Spesies:: Meioneta grayi
Nama binomial
Meioneta grayi Barnes, 1953

Meioneta grayi adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Linyphiidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1953 oleh Barnes.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Amerika Serikat.
Asby Mahyuza

| Asby Mahyuza |
| --- | --- |
 
Wakil Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
Masa jabatan 20 Desember 2019 – 1 Juni 2021
Pendahulu TajuddinPengganti Ruslan Aspan
 
Informasi pribadi
Lahir: 0 Juni 1964 (umur 60) Asahan, Sumatera Utara
Alma mater: Akademi Kepolisian (1987)
Karier militer
Pihak:  Indonesia
Dinas/cabang:  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Masa dinas: 1987–2022
Pangkat:  Brigadir Jenderal Polisi
NRP: 64060722
Satuan: Reserse


Sunting kotak info • L • B
 
Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. Asby Mahyuza (lahir Juni 1964) adalah seorang Purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Karotekkom Div TIK Polri.
Asby, lulusan Akpol 1987 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Latar Belakang

Asby Mahyuza pria kelahiran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ia memulai adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 dan memulai karier kedinasannya di Polres Aileu Provinsi Timor Timur sekarang Negara Demokratik Timor Leste.
Riwayat Jabatan

Kabid Telematika Polda Kaltim
Kabid Daktikrim Pusident Bareskrim Polri (2009)
Pamen Yanma Polri
Kabid TI Polda Jabar (2013)
Karotekinfo Div TIK Polri (2017)
Wakapolda NTB (2019)
Karotekkom Div TIK Polri (2021)
Anthrax aquilus

| Anthrax aquilus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Bombyliidae
Genus:: Anthrax
Spesies:: Anthrax aquilus

Anthrax aquilus adalah spesies lalat yang berasal dari genus Anthrax dan famili Bombyliidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya memakan nektar dan polen yang ada dalam bunga.
Erica broadleyana

| Erica broadleyana |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Asterid
Ordo:: Ericales
Famili:: Ericaceae
Genus:: Erica
Spesies:: Erica broadleyana
Nama binomial
Erica broadleyana Andrews

Erica broadleyana adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Ericaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Ericales. Spesies Erica broadleyana sendiri merupakan bagian dari genus Erica. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Andrews.
Idiostrangalia akiyamai

| Idiostrangalia akiyamai |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Genus:: Idiostrangalia
Spesies:: Idiostrangalia akiyamai

Idiostrangalia akiyamai adalah spesies kumbang tanduk panjang yang berasal dari famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Idiostrangalia, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Impatiens lucorum

| Impatiens lucorum |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Asterid
Ordo:: Ericales
Famili:: Balsaminaceae
Genus:: Impatiens
Spesies:: Impatiens lucorum
Nama binomial
Impatiens lucorum Hook.f.

Impatiens lucorum adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Balsaminaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Ericales. Spesies Impatiens lucorum sendiri merupakan bagian dari genus Impatiens. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Hook.f..
Hak asasi manusia di Jepang

Topik hak asasi manusia di Jepang sering menjadi kontroversi terutama di dalam negeri sejak akhir Perang Dunia II, yang menyebabkan berakhirnya ekspansi militer yang agresif secara tiba-tiba ketika dianggap sendiri adalah kekaisaran. Kecenderungan pemerintahan Jepang berturut-turut terutama di bawah Partai Demokrat Liberal (LDP) atau kelompok ultra-nasionalis seperti Uyoku dantai untuk kemudian menutupi atau menyangkal sejarahnya setiap kali pelanggaran hak asasi manusia besar terjadi juga umum terjadi di Jepang saat ini.
Jepang tidak memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi ras, etnis, atau agama, atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Negara ini juga tidak memiliki lembaga HAM nasional. Human Rights Scores Dataverse menempatkan Jepang di suatu tempat di antara negara-negara G7 dalam kinerja hak asasi manusianya, di bawah Jerman dan Kanada dan di atas Britania Raya, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat. Fragile States Index menempatkan Jepang di urutan kedua terakhir di G7 setelah Amerika Serikat dalam sub-indikator "Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum".
Orang asing di Jepang sering menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin tidak dilakukan oleh warga negara Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, media non-Jepang telah melaporkan bahwa perusahaan Jepang sering menyita paspor pekerja tamu di Jepang, khususnya pekerja tidak terampil. Para kritikus menyebut praktik ini, yang legal dan didorong di Jepang, pemaksaan dan bentuk perdagangan manusia.
Menurut angka Kementerian Kehakiman (MOJ), kantor Biro Hukum Jepang dan sukarelawan kebebasan sipil menangani 359.971 pengaduan terkait hak asasi manusia dan 18.786 laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 2003.
Isu utama

Pasal 14 Konstitusi Jepang menjamin kesetaraan antara jenis kelamin. Persentase wanita dalam pekerjaan penuh waktu terus meningkat selama tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pengesahan Diet dari Undang-undang Kesetaraan Kesempatan dalam Pekerjaan untuk Pria dan Wanita pada tahun 1985 dapat membantu mengamankan hak-hak perempuan, meskipun undang-undang tersebut merupakan "pedoman" dan tidak memerlukan hukuman hukum bagi majikan yang mendiskriminasi (lihat Wanita di Jepang).
Jepang memiliki tingkat keyakinan lebih dari 99%. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengakui pengakuan dipaksakan dan membebaskan mereka yang dipenjara. Untuk mengatasi hal ini, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 2016 yang mengharuskan beberapa interogasi untuk direkam. Namun, ini hanya berlaku untuk orang yang dituduh melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan, pembakaran, dan penculikan, yang hanya mencakup 3% kasus. Di negara-negara hukum umum yang mempraktikkan persidangan oleh juri, tingkat keyakinan yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa terdakwa tidak menerima pengadilan yang jujur. Kadang-kadang jaksa Jepang memutuskan untuk tidak menuntut dalam kasus kejahatan ringan atau ketika kemungkinan besar tidak bersalah. 
Beberapa peneliti Jepang percaya bahwa itu adalah salah satu penyebab tingginya tingkat hukuman di Jepang. Tingkat penuntutan di Jepang adalah 33,4%. 64,3% tidak ditindaklanjuti.
Di negara-negara hukum perdata, di mana hakim memutuskan putusan, itu adalah hal biasa karena baik pembela maupun jaksa dapat dengan andal memprediksi hasil persidangan. Jepang juga mempraktikkan hukuman mati, yang ditentang oleh PBB, seperti yang dilakukan beberapa LSM terkemuka dan Uni Eropa (lihat Hukuman mati di Jepang).
Masyarakat Jepang, dengan ideologi Konfusianisme, pada umumnya ragu-ragu untuk menghormati hak dan martabat orang yang lebih muda dan partisipan yang lebih baru. Hal ini mengakibatkan pelecehan dan intimidasi yang diakui secara sosial terhadap orang yang lebih muda dan anak-anak oleh orang yang lebih tua di sekolah, lembaga, dan di rumah. Meskipun mayoritas masyarakat Jepang bangga dengan sistem tradisional, ada banyak minoritas yang tidak setuju dengan sistem tersebut.
Ada banyak kontroversi seputar perlakuan sosial dan hukum terhadap minoritas. Meskipun orang Jepang menganggap diri mereka sebagai orang yang homogen, minoritas memang ada, dan mereka sering mengalami diskriminasi. Jabatan kepala eksekutif di Jepang adalah Cabang Eksekutif Jepang. Minoritas pribumi terbesar adalah dua hingga empat juta hisabetsu buraku ("komunitas terdiskriminasi"), keturunan komunitas feodal Jepang yang terbuang. Minoritas lainnya termasuk Ainu, penduduk asli di Jepang utara, dan orang-orang Okinawa. Jepang juga memiliki beberapa ratus ribu penduduk asli keturunan Korea dan Tionghoa yang bersama dengan penduduk asing lainnya mengalami berbagai bentuk dan tingkat diskriminasi.
Sistem peradilan

Konstitusi tidak melarang campur tangan sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi tetapi melarang mereka oleh kasus hukum pada interpretasi Pasal 13 Konstitusi, dan pemerintah pada umumnya menghormati larangan ini dalam praktiknya.[butuh rujukan]
 Pada April 2003, Badan Investigasi Keamanan Publik memperluas pengawasan terhadap kelompok teroris Aleph (sebelumnya dikenal sebagai Aum Shinrikyo) karena pemerintah menyatakan kelompok itu masih menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Pada tahun 2002, Badan Pertahanan mengkonfirmasi laporan bahwa mereka telah melanggar undang-undang yang melindungi informasi pribadi ketika menyusun daftar warga yang mencari dokumen resmi. Sebuah undang-undang privasi untuk mencegah tindakan tersebut disahkan Diet pada 2 Mei 2003.[butuh rujukan]
Sikap pemerintah terhadap penyelidikan internasional dan non-pemerintah atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya kooperatif dan responsif terhadap pandangan kelompok hak asasi manusia, meskipun pemerintah membatasi akses mereka ke fasilitas penahanan. Sejumlah kelompok hak asasi manusia domestik dan internasional umumnya beroperasi tanpa batasan pemerintah, menyelidiki dan mempublikasikan temuan mereka tentang kasus-kasus hak asasi manusia. Pejabat pemerintah umumnya kooperatif dan responsif terhadap pandangan mereka, meskipun Pemerintah membatasi akses kelompok hak asasi manusia ke fasilitas penahanan.
Pada bulan Desember 2008 Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan rekomendasi kepada Jepang terkait dengan kesejahteraan publik dalam Pasal 12 dan 13 Konstitusi bahwa "sambil memperhatikan penjelasan negara partai bahwa 'kesejahteraan publik' tidak dapat diandalkan sebagai dasar untuk menempatkan pembatasan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia, Komite menegaskan kembali keprihatinannya bahwa konsep 'kesejahteraan publik' tidak jelas dan terbuka dan dapat izin pembatasan melebihi yang diizinkan di bawah Kovenan (pasal 2)."
Kebebasan sipil > Kebebasan berbicara dan pers

Lihat pula: Penyensoran di Jepang
Konstitusi Jepang memberikan kebebasan berbicara dan pers. Secara teori, pers yang independen, peradilan yang efektif, dan sistem politik demokratis yang berfungsi berpadu untuk menjamin kebebasan berbicara dan pers. Namun, sistem klub pers eksklusif Jepang telah dikritik oleh kelompok kebebasan pers. Klub-klub tersebut sering kali memberikan akses eksklusif kepada media utama ke sumber-sumber berita, sementara pada umumnya melarang wartawan asing dan lepas. Klub-klub tersebut memberikan akses kepada pers lembaga untuk konferensi pers resmi dan arahan latar belakang dengan politisi, pengacara, dan pemimpin bisnis. Kritikus mengatakan sistem klub memungkinkan pihak berwenang untuk menekan berita yang mereka anggap tidak menguntungkan bagi mereka dan menurunkan kualitas liputan berita.
Masalah kebebasan berbicara dan pers meliputi:
Pada bulan Juli 2003, Diet mengeluarkan undang-undang yang melarang ajakan seks dari anak di bawah umur melalui Internet. Asosiasi Penyedia Internet Jepang dan Asosiasi Layanan Telekomunikasi menyatakan keprihatinan tentang definisi situs terlarang untuk anak-anak dan tentang tindakan yang harus diambil penyedia untuk mencegah penggunaan situs Internet secara ilegal.
Pada tahun 2015 wartawan dan pakar politik melaporkan bahwa pemerintah Perdana Menteri Shinzō Abe sedang merancang perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuasaan antara pemerintahannya dan media berita, menggunakan taktik untuk membungkam kritik yang melampaui apa pun yang dicoba pendahulunya. These include:
pengaduan yang lebih agresif kepada bos jurnalis dan komentator kritis, menyebabkan beberapa reporter dan komentator kehilangan pekerjaan;
pembalasan yang lebih terang-terangan terhadap outlet yang terus menyalahkan administrasi;
menunjuk ketua baru lembaga penyiaran publik nasional, NHK, yang menyatakan bahwa jaringan tidak akan menyimpang terlalu jauh dari pandangan pemerintah; dan
secara terbuka mengisyaratkan pencabutan izin penyiaran jaringan yang terlalu kritis di bawah undang-undang yang mengharuskan laporan berita TV tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta.
Wartawan, komentator, dan pakar media mengatakan bahwa outlet berita sekarang menyensor liputan mereka sendiri atau menghilangkan suara-suara kritis untuk menghindari kemarahan pejabat.
Berdasarkan Pasal 4 UU Penyiaran, penyiaran televisi Jepang mensyaratkan keadilan politik, dan ada sanksi seperti pencabutan izin.
Undang-undang ini sudah ada sejak sebelum pemerintahan Abe.
Isu pencabutan izin merupakan jawaban atas pertanyaan partai oposisi tentang UU Penyiaran. Namun, media Jepang sangat menentang hal ini.
UNCHR menyerukan penghapusan Pasal 4, namun banyak media Jepang menentang keras penghapusan Pasal 4.
Ichiro Furutachi adalah seorang jurnalis yang kehilangan pekerjaannya. Dia mengatakan kepada Sankei Shimbun, “Pemerintah tidak memberikan tekanan,” “Jika laporan kami bohong, program kami akan dihancurkan, jadi ada pengaturan sendiri untuk membuat laporan yang aman takut akan hal itu.”
Kebebasan sipil > Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

Konstitusi mengatur kebebasan berkumpul dan berserikat, dan Pemerintah pada umumnya menghormati hak-hak ini dalam praktiknya.[butuh rujukan]
Kebebasan sipil > Kebebasan beragama

Artikel utama: Kebebasan beragama di Jepang
Konstitusi mengatur kebebasan beragama.
Pasal 20 menyatakan:
Kebebasan beragama dijamin untuk semua. Tidak ada organisasi keagamaan yang akan menerima hak istimewa apa pun dari Negara, atau menjalankan otoritas politik apa pun.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengambil bagian dalam tindakan, perayaan, ritual, atau praktik keagamaan apa pun.
(3) Negara dan badan-badannya harus menahan diri dari pendidikan agama atau kegiatan keagamaan lainnya.
Anggota Gereja Unifikasi menuduh bahwa polisi tidak menanggapi tuduhan pemrograman ulang paksa anggota gereja. Sementara kasus pemrograman ulang menurun sepanjang tahun, juru bicara Gereja Unifikasi melaporkan bahwa jaksa menjatuhkan dua kasus karena bukti yang tidak cukup. Meskipun satu anggota dilaporkan diculik oleh keluarganya selama tahun itu, Gereja Unifikasi tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kekhawatiran tetap ada mengenai kecenderungan pejabat untuk menilai pemrograman ulang sebagai masalah keluarga. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Saksi-Saksi Yehuwa melaporkan bahwa hak beragama mereka dihormati oleh Pemerintah sepanjang tahun.[per kapan?]
Hak politik

Konstitusi memberi warga negara hak untuk mengubah pemerintahan mereka secara damai, dan warga negara menggunakan hak ini dalam praktik melalui pemilihan yang diadakan secara berkala, bebas, dan adil berdasarkan hak pilih universal. Negara ini adalah demokrasi parlementer yang diperintah oleh partai politik atau partai-partai yang mampu membentuk mayoritas di majelis rendah Diet bikameralnya. LDP dan Partai Komeito Baru membentuk pemerintahan koalisi yang ada. Kecuali untuk jeda singkat pada 1990-an, LDP telah menjadi partai dominan di setiap pemerintahan sejak pertengahan 1950-an. Pemilihan umum terakhir diadakan pada 22 Oktober 2017, dan pemilihan Majelis Tinggi diadakan pada 21 Juli 2019.
Menurut angka Badan Kepolisian Nasional untuk Januari sampai Juni 2003, ada 43 penangkapan yang melibatkan korupsi politik untuk tuduhan seperti suap, persekongkolan tender, dan pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Dana Politik. Jumlah tersebut meningkat 14 kasus dari tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang memegang jabatan publik perlahan-lahan meningkat. Pada Juli 2003, perempuan memegang 34 dari 480 kursi di Majelis Rendah Diet dan 33 kursi di Majelis Tinggi 242 kursi. Pada September 2003, ada dua wanita di Kabinet. Pada April 2003, 4 dari 47 gubernur negara itu adalah perempuan.
Sampai Mei 2019, Jepang belum meratifikasi Konvensi Genosida, Konvensi Perbudakan 1926 atau Konvensi Tambahan PBB 1956 tentang Penghapusan Perbudakan.
Discriminasi

Konstitusi melarang diskriminasi warga negara berdasarkan ras, keyakinan, gender, status sosial, atau asal keluarga; non-warga negara tidak dilindungi dari bentuk-bentuk diskriminasi ini oleh konstitusi maupun hukum pada tahun 2014.
Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, sering kali tidak dilaporkan karena kekhawatiran sosial dan budaya tentang mempermalukan keluarga atau membahayakan reputasi pasangan atau anak-anak. Statistik NPA tentang kekerasan terhadap perempuan mungkin mengecilkan besarnya masalah. Menurut statistik NPA, ada 12.568 kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan 1.499 perintah penahanan yang dikeluarkan pada tahun 2003. Polisi mengambil tindakan dalam 41 kasus di mana perintah pengadilan dilanggar. Antara April dan September, 120 pusat konsultasi preferensi menerima 24.818 kasus konsultasi kekerasan dalam rumah tangga. Dari total 103.986 konsultasi sejak tahun fiskal 2002, 99,6% adalah untuk perempuan.
Undang-undang mengizinkan pengadilan distrik untuk menjatuhkan perintah penahanan 6 bulan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelanggar hingga 1 tahun penjara atau mengenakan denda hingga 1 juta yen. Menurut angka Mahkamah Agung dari Januari hingga September 2003, 1.579 aplikasi untuk perintah penahanan terhadap pasangan yang kasar diajukan, dan 1.256 dikeluarkan. Perintah tersebut dapat melarang pelaku dari mendekati korban mereka atau memerintahkan mereka untuk menjauh dari rumah, atau keduanya. Undang-undang tersebut juga mencakup pernikahan menurut hukum adat dan individu yang bercerai; itu juga mendorong prefektur untuk memperluas fasilitas penampungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan bahwa pemerintah daerah menawarkan bantuan keuangan kepada 40 lembaga swasta yang sudah mengoperasikan tempat penampungan tersebut.
Revisi Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Pasangan dan Perlindungan Korban yang disahkan pada bulan Mei memperluas definisi kekerasan suami-istri untuk memasukkan kekerasan mental, seksual, dan fisik dan meningkatkan lamanya perintah penahanan dari 2 minggu menjadi 2 bulan.
Mahkamah Agung memutuskan mendukung pasal 750 KUH Perdata pada bulan Desember 2015. Pasal itu mengharuskan suami dan istri untuk mengadopsi nama keluarga yang sama.
Pemerkosaan

Statistik NPA melaporkan 2.472 pemerkosaan pada tahun 2003. Suami telah dituntut karena pemerkosaan pasangan; biasanya kasus ini melibatkan pihak ketiga yang membantu pemerkosaan. Mengingat beberapa pemerkosaan geng terkenal pada tahun 2003 yang melibatkan mahasiswa di Universitas Waseda, Majelis Tinggi mengeluarkan undang-undang pada bulan Desember yang membuat pemerkosaan geng sebagai pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Pada bulan November 2004, seorang mantan siswa dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena memperkosa dua wanita di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh kelompok mahasiswa "Super Free", serta seorang wanita ketiga pada bulan Desember 2001. Semua 13 terdakwa lainnya menerima hukuman penjara hingga 10 tahun. Banyak pemerintah daerah menanggapi kebutuhan akan bantuan rahasia bagi perempuan yang dilecehkan dengan mendirikan departemen konsultasi perempuan khusus di kantor polisi dan prefektur. Namun, pada tahun 2018, perempuan masih terhalang untuk melaporkan pemerkosaan dan penyerangan seksual oleh hambatan hukum dan praktis, oleh perlakuan terhadap perempuan yang berbicara, seperti Shiori Itō, dan oleh banyak kesulitan lainnya.
Perabaan

Pemerintah daerah dan operator kereta api swasta terus menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengatasi masalah luas meraba-raba dan pelecehan terhadap komuter perempuan. Beberapa perusahaan kereta api telah memperkenalkan gerbong khusus wanita di berbagai kereta api, dan Majelis Metropolitan Tokyo merevisi peraturan anti meraba-raba untuk membuat pelanggar pertama kali dihukum penjara.
Pelecehan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja

Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan Kerja di Jepang tidak melarang pelecehan seksual di tempat kerja.
Konstitusi dan kesetaraan kesempatan kerja (EEO) bertujuan untuk melarang diskriminasi seksual; namun, pelecehan seksual di tempat kerja tetap meluas. Otoritas Personalia Nasional telah menetapkan aturan tempat kerja dalam upaya untuk menghentikan pelecehan di tempat kerja pegawai negeri. Revisi Undang-Undang EEO tahun 1999 mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi perusahaan yang gagal mencegah pelecehan seksual, tetapi tidak mencakup langkah-langkah hukuman untuk menegakkan kepatuhan, selain mengizinkan nama perusahaan yang melanggar dipublikasikan. Sejumlah lembaga pemerintah telah membentuk saluran telepon dan menunjuk ombudsman untuk menangani pengaduan diskriminasi dan pelecehan seksual.
Sampai Mei 2019, Jepang belum meratifikasi Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) dari Organisasi Perburuhan Internasional atau Konvensi Penghapusan Kerja Paksa.
Wanita merupakan 40,5% dari angkatan kerja, dan wanita antara usia 15 dan 64 tahun memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 48,5%. Meskipun Standar Tenaga Kerja dan undang-undang EEO melarang diskriminasi upah, pada tahun 2003, upah rata-rata per jam untuk perempuan hanya 67,8% dari upah per jam untuk laki-laki. Ada kesenjangan pendapatan gaji yang signifikan antara pria dan wanita pada tahun 2003, dengan 64% karyawan wanita berpenghasilan 3 juta yen atau kurang per tahun, dibandingkan dengan 18% dari semua karyawan pria, menurut statistik Kantor Kabinet. Sebagian besar perbedaan ini dihasilkan dari sistem administrasi personalia "dua jalur" yang ditemukan di sebagian besar perusahaan besar di mana karyawan baru ditempatkan baik di jalur manajerial (bagi mereka yang dianggap memiliki potensi eksekutif) atau jalur umum (bagi mereka yang terlibat dalam kantor Kerja).
Hingga Juni 2015, Jepang belum menandatangani atau meratifikasi Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Kelompok-kelompok advokasi untuk perempuan dan penyandang disabilitas terus mendesak penyelidikan pemerintah, permintaan maaf resmi pemerintah, dan kompensasi untuk sterilisasi paksa yang dilakukan antara tahun 1949 dan 1992.
Wanita penghibur

Lihat pula: Wanita penghibur
Beberapa kasus yang diajukan oleh perempuan yang dipaksa bekerja sebagai "wanita penghibur" (perempuan dan gadis yang dipaksa menjadi budak seksual) selama Perang Dunia II diselesaikan selama tahun 2004. Pada bulan Februari 2012, Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding oleh 7 mantan Taiwan "wanita penghibur", sementara pada bulan November Mahkamah Agung menolak gugatan ganti rugi yang diajukan pada tahun 1991 oleh 35 "wanita penghibur" masa perang Korea. Pada bulan Desember 2004 Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding oleh 4 mantan "wanita penghibur" Tiongkok, adan Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan pada tahun 1993 oleh 46 "wanita penghibur" masa perang Filipina.
Pernikahan & perceraian > Hak asuh

Ketika pasangan bercerai ada bias kuat di pengadilan keluarga Jepang yang memberikan 80% hak asuh anak oleh ibu menurut statistik 2004 dari Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial. Penahanan fisik bersama atau pengasuhan bersama jarang terjadi.