Unjuk rasa Montenegro 2019–2020
Pengesahan UU dan perlawanan > Unjuk rasa 2020

Demonstrasi berlanjut hingga Januari, Februari, dan Maret 2020, sebagian besar diselenggarakan oleh Metropolitanat Montenegro dan Pesisir dari Gereja Ortodoks Serbia di sebagian besar kotamadya di Montenegro. Seiring berjalannya waktu, penduduk Montenegro dalam jumlah besar terus turun ke jalan menentang UU. Selama Februari, aksi bela gereja dihadiri oleh 70.000 peserta di ibu kota Podgorica dan digambarkan sebagai pertemuan publik terbesar dalam sejarah Montenegro. Selama aksi damai di awal tahun 2020, makin banyak kasus penyalahgunaan jabatan oleh polisi dan kekerasan terhadap demonstran dan aktivis politik yang dilaporkan, di mana beberapa aktivis oposisi dan jurnalis juga ditangkap.
European External Action Service (EEAS) menyebutkan adanya pemberitaan yang adil, tetapi terdapat pula propaganda, disinformasi dan berita palsu dalam laporan media terkait kerusuhan dan krisis politik di Montenegro, yang mencapai puncaknya pada minggu pertama Januari 2020. EEAS melaporkan bahwa sumber hoaks meliputi media-media yang berbasis di Serbia (beberapa di antaranya milik negara), media berbahasa Serbia milik Rusia Sputnik dan beberapa portal berita yang berbasis di Montenegro. Pada Maret 2020 semua protes telah dihentikan oleh Gereja Ortodoks karena pandemi koronavirus di Montenegro.
Di tengah protes 12 Mei di Nikšić, seorang jurnalis dari Vecernje Novosti yang berbasis di Serbia ditahan dan matanya disemprot merica ketika dia sedang meliput protes tersebut, sang wartawan dibebaskan setelah tiga jam, tetapi hasil rekamannya telah dihapus oleh polisi,  yang oleh banyak media, LSM, dan OSCE disebut sebagai serangan terhadap kebebasan media di Montenegro. Asosiasi Jurnalis Montenegro dan Serbia mengutuk penangkapan tersebut.
Pada 13 Mei, Uskup Budimlja dan Nikšić Joanikije Mićović serta beberapa imam lainnya ditangkap atas tuduhan mengorganisir unjuk rasa di Nikšić, meski kerumunan massa tengah dilarang di negara itu karena pandemi koronavirus.
Polisi merespons aksi damai dengan kekerasan, di mana beberapa tindakan keras oleh polisi terjadi, berupa pemukulan dan penahanan yang dikritik oleh pemerintah negara lain di Eropa. Pihak berwenang Serbia telah berulang kali menuntut pembebasan uskup Joanikije, beserta pendeta Ortodoks Serbia lainnya yang ditangkap. Selama beberapa hari berikutnya, demonstrasi berlanjut di seluruh negeri, beberapa ribu warga menuntut pembebasan para imam eparki dari tahanan, sementara kasus kebrutalan polisi terus bermunculan. Pada tanggal 16 Mei, Uskup Budimlja dan Niksić, Joanikije, bersama dengan rahib lainnya dibebaskan setelah 72 jam, sesuai dengan UU, dan tuntutan yang telah dibuat terhadap Joanikije dan para ulama lainnya ditangguhkan.
Protes massal berlanjut pada Juni, tetapi setelah beberapa minggu, pemerintah Montenegro memberlakukan kembali larangan pertemuan publik dan keagamaan karena gelombang baru penyebaran COVID-19, sehingga demonstrasi dihentikan lagi. Banyak yang menyebut langkah pemerintah tersebut sebagai tindakan politis, untuk membendung protes terhadap pemberlakuan undang-undang agama, selama kampanye pemilihan parlemen Agustus 2020 di negara itu.
Bahkan meski pertemuan publik dilarang, beberapa warga mengadakan protes anti-pemerintah dan pro-gereja di jalan-jalan selama bulan Juli dan Agustus, memprotes undang-undang tentang komunitas agama beserta rezim DPS.