Pujasera kaki lima
Berdasarkan negara atau wilayah > Singapura

pujasera kaki lima bermunculan di daerah perkotaan menyusul pesatnya urbanisasi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam banyak kasus, mereka dibangun sebagian untuk mengatasi masalah penyiapan makanan yang tidak higienis oleh pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Baru-baru ini, mereka menjadi kurang umum karena meningkatnya kemakmuran penduduk perkotaan di Malaysia dan Singapura. Khususnya di Singapura, tempat-tempat tersebut makin banyak digantikan oleh pujasera modern (food court), yang merupakan versi pujasera kaki lima di dalam ruangan dan ber-AC yang terletak di pusat perbelanjaan dan tempat komersial lainnya.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pujasera kaki lima dianggap sebagai tempat bagi orang-orang yang kurang mampu. Mereka terkenal dengan makanan yang tidak higienis, sebagian karena seringnya munculnya hewan peliharaan dan hama liar. Banyak pujasera kaki lima yang dikelola dengan buruk oleh operatornya, sering kali tidak memiliki air mengalir dan fasilitas pembersihan yang memadai. Baru-baru ini, standar kebersihan telah ditingkatkan, dengan tekanan dari otoritas setempat. Hal ini mencakup penerapan persyaratan perizinan, jika standar kebersihan yang memadai diperlukan agar kios dapat beroperasi, dan memberikan penghargaan atas kebersihan yang sangat baik.  Skor 85% atau lebih tinggi menghasilkan nilai A, dan nilai terendah adalah D, yang berkisar antara standar kelulusan 40 hingga 49%. Nilai-nilai ini wajib dipajang di kios-kios pedagang kaki lima. Peningkatan atau rekonstruksi pujasera kaki lima dimulai pada tahun 1990-an di Singapura.
Pada tahun 1987, sistem poin pelanggaran diperkenalkan untuk memperhitungkan kebersihan makanan dan tangan pribadi di stan. Enam poin pelanggaran menghasilkan denda US$400 (HK$2470). Denda individual akan dikenakan untuk pelanggaran yang lebih besar seperti menaruh bahan yang tidak bersih pada makanan. Kegagalan untuk menampilkan lisensi yang dikeluarkan akan mengakibatkan denda sebesar US$200.
pujasera kaki lima di Singapura dimiliki oleh tiga badan pemerintah, yaitu Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA) di bawah induk Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup (MSE), Badan Perumahan dan Pembangunan (HDB), dan JTC Corporation. Semua pusat yang dimiliki HDB dan NEA, pada gilirannya, diatur oleh NEA dengan Dewan Kota masing-masing mengelola pusat-pusat milik HDB. Pusat-pusat milik JTC dikelola secara mandiri.
Pada tahun 2011, Singapura mengumumkan rencana untuk mengembangkan 10 pujasera kaki lima, yang setara dengan 600 kios dalam dekade berikutnya. Hal ini akan menstabilkan harga pangan dan mengurangi biaya sewa tempat penjual makanan dalam jangka panjang.
Pada tahun 2016, dua kedai makanan Singapura, keduanya terletak di pujasera kaki lima, menjadi pedagang makanan jalanan pertama yang dianugerahi Bintang Michelin untuk keunggulan dalam bersantap. Kedua kedai tersebut adalah Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle dan Hill Street Tai Hwa Pork Noodle. (Sayangnya, Hawker Chan kehilangan bintangnya pada tahun 2021, jadi hanya satu pedagang kaki lima di Singapura yang saat ini memiliki Bintang Michelin.) Hingga tahun 2019, lebih dari 40 kios pedagang kaki lima telah dianugerahi Bintang Michelin dan Bib Gourmand di Singapura. Pada tahun 2023, mereka sudah menjadi mayoritas dalam daftar.
Pada tahun 2019, Singapura mengajukan nominasinya untuk memasukkan budaya jajanan kaki lima ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO. Pendaftarannya diumumkan pada 16 Desember 2020, ketika UNESCO mendeskripsikan pujasera kaki lima ini sebagai "'ruang makan komunitas' tempat orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul dan berbagi pengalaman bersantap saat sarapan, makan siang, dan makan malam."
Terhitung mulai 1 September 2021, membuang nampan makanan, perkakas makan, tisu bekas, tisu basah, sedotan minuman, bungkus makanan, kaleng minuman, botol air plastik, sisa makanan, dan sampah lainnya di pujasera kaki lima merupakan pelanggaran hukum. Pelanggar pertama kali akan diberikan peringatan tertulis. Pelanggar kedua kali akan menghadapi denda sebesar $300 dan pelanggar berikutnya dapat menghadapi denda pengadilan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Lingkungan.