stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sinovac Biotech
Vaksin > Efikasi vaksin

Berdasarkan hasil proses vaksinasi massal kepada pejabat dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia sejak awal 2020, terdapat sejumlah pejabat pemerintahan yang diberitakan masih tertular virus Covid-19 meski sudah disuntik vaksin Sinovac, atau bahkan berakibat risiko fatal pada beberapa kasus lain.
Disisi lain, disebutkan bahwa vaksin Sinovac ditemukan 50,65% efektif melawan virus COVID-19 dalam uji coba di Brazil yang telah menguji 12.396 pekerja medis yang berusia lebih dari 18 tahun pada 16 Desember terhadap 253 kasus. Tingkat keberhasilan dari uji coba di Turki adalah 91,25%, berdasarkan analisis awal terhadap 29 kasus. Ada tingkat kemanjuran 65,3% dalam percobaan di Indonesia.
Terdapat kasus kematian di Hong Kong yang melibatkan wanita berusia 55 tahun setelah diberikan vaksin sinovac. Namun, Komite Ahli Penilaian Kejadian Klinis di Hong Kong menyatakan bahwa wanita tersebut mendapatkan vaksin pada tanggal 2 Maret 2021 dan meninggal pada tanggal 6 Maret 2021 karena stroke. Dari laporan otopsi menunjukkan bahwa wanita tersebut menderita penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Ronald Lam Man-kin, Pengendali dari Pusat Perlindungan Kesehatan Departemen Kesehatan menyatakan sebanyak 91.800 dosis vaksin COVID-19 Sinovac dan 1.200 dosis vaksin dari BioNTech telah diberikan di Hong Kong. Dan 64 persen dari populasi berusia 60 tahun keatas sudah divaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi, terdapat 16 kasus tidak serius yang mengalami demam dan sakit kepala, 45 kasus lainnya mengalami efek samping yang rentan dan perlu dirawat di rumah sakit. Para ahli memutuskan bahwa gejala yang mereka alami tidak disebabkan oleh vaksin. Efek samping pertama dialami oleh seorang pria berusia 80 tahun yang sebelumnya sudah menderita diabetes dan sebelumnya mengalami stroke. Efek samping kedua dialami oleh wanita  berusia 72 tahun yang sebelumnya menderita penghentian insulin.
Untuk dapat divaksinasi, diperlukan suhu tubuh kurang dari 37 C dan tekanan darah antara 90 mmHg dan 140 mmHg. Jika tekanan darah melebihi 160 mmHg, maka partisipan harus istirahat dan menunggu selama 30 menit sampai turun  menjadi 138 mmHg. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka vaksinasi akan di tunda.
Di Indonesia, vaksin sinovac disebutkan dapat menimbulkan efek samping seperti mual hingga lemas namun masih dalam gejala yang ringan. Ketakutan akan vaksinasi dinilai dapat mempengaruhi sebanyak 64 persen munculnya efek samping tersebut. Vaksin akan bekerja secara optimal dalam waktu 28 jam dan paling cepat dalam dua minggu. Vaksin dilakukan untuk menambah perlindungan, jadi masyarakat tetap perlu mematuhi protokol kesehatan.
Uji coba Sinovac memberikan hasil yang berbeda di berbagai negara. Di Turki, vaksin Sinovac disebutkan efektif 91,25%, sementara di Indonesia vaksin Sinovac efektif 65,3%. Di lain negara seperti di Brazil, vaksin Sinovac memiliki keefektifan sebesar 50.4% dalam melawan kasus Covid-19 dengan gejala ringan hingga berat.
Lihat pula

Vaksin COVID-19
Guizhentang Pharmaceutical Company
Pranala luar

Situs web resmi
| l b  Perusahaan farmasi Tiongkok |
| --- | --- |
 CSPC Zhongrun  China Nepstar  Fosun Pharmaceutical  Guangzhou Pharmaceuticals  Guangyuyuan  Guizhentang Pharmaceutical Company  Harbin Pharmaceutical Group  Hebei Yuxing Bio-Engineering Co. Ltd  Huadong Medicine  Jilin Aodong Medicine  Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co. Ltd.  Kunming Pharmaceutical Corporation  Nanjing Ange Pharmaceutical  North China Pharmaceutical Group  Salubris Pharmaceuticals  Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.  Shijiazhuang Pharma Group  Sihuan Pharmaceutical  Simcere Pharmaceutical  China National Pharmaceutical Group Sinopharm Group  Sinovac Biotech  Tasly  Tong Ren Tang  Xiangxue Pharmaceutical  Yangtze River Pharmaceutical Group  Yunnan Baiyao Group  WuXi AppTec  
| --- | --- |
Pengawasan otoritas :  Microsoft Academic
Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran hukum Romawi-Belanda, hukum agama dan hukum adat mempunyai Kontribusi awal terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental (Hukum sipil (sistem hukum)). Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia di Indonesia.
Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian hukum sangat luas. Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia, sistem terpenting dalam hukum yakni melaksanakan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik. Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat pemerintahan atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpere atau corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: corruption, Prancis: coruption, Belanda: korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.
Hukum perdata dan Hukum pidana di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Romawi-Belanda, karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) selama ratusan memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, hukum agama, terutama Syariat Islam, juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat Muslim dan lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata, seperti dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum adat, hukum umum yang dimuat dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan bentuk hukum tidak tertulis dari aturan-aturan masyarakat dan adat, budaya setempat yang ada di wilayah Indonesia.
Sejarah Singkat dan Jenis hukum

Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1) pengadilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda; 2) peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu suatu peradilan yang diselenggarakan oleh sebuah Kerajaan, diatur dalam suatu peraturan swapraja tahun 1938 (Zelffbestuursregelen 1938); 3) peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad 1932-80 yang dalam pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari 13 (tiga belas) karesidenan yang ada peradilan adat; 4) peradilan agama (godienstigerechtspraak) diatur dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. 1882-152, kemudian diubah dalam S. 1935-102 yang dalam pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa (dorpsrechter).
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum perdata > Hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu (misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO)
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum pidana > Hukum acara pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU nomor 8 tahun 1981).
Asas di dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah:
Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP).
Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP).
Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP).
Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum tata negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum tata usaha negara

Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum antartata hukum

Hukum antartata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum adat

Artikel utama: Hukum adat Indonesia
Hukum adat adalah hukum umum yang tidak tertulis.
Sejarah Singkat dan Jenis hukum > Hukum Islam

Lihat pula: Hukum kriminal Islam di Aceh
Hukum Islam di Indonesia umumnya hanya mengatur aspek-aspek hukum perdata di Indonesia, seperti pernikahan Islam, pembagian warisan, dan lain-lain. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam dalam Pengadilan Agama setempat, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004.
Istilah hukum di Indonesia > Advokat

Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum - adalah advokat.
Istilah hukum di Indonesia > Advokat dan pengacara

Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya.
Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan.
Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandardisasi menjadi advokat saja.
Dahulu yang membedakan keduanya yaitu:
Advokat adalah seseorang yang memegang izin ber"acara" di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk "beracara" di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pengacara Praktik adalah seseorang yang memegang izin praktik / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat di mana wilayah beracaranya adalah "hanya" diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktik tersebut.
Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.(Pengacara dan Pengacara Praktik/pokrol dst setelah UU No. 18 tahun 2003 dihapus)
Istilah hukum di Indonesia > Konsultan hukum

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandardisasi menjadi advokat.
Istilah hukum di Indonesia > Jaksa dan polisi

Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya.
Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi.
Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan.
Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.
Oleh karena itu putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan hukum materil dan hukum formil termasuk dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembuktian. Putusan itu sendiri merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara dan merupakan ukuran dari keprofesionalan seorang hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir suatu perkara.
Prinsip Kesetaraan Hukum

Kesetaraan Hukum merujuk pada perlakuan yang adil dan merata di ambang hukum, tanpa diskriminasi berlandaskan aspek-aspek apa pun. Pada era Demokrasi dan Reformasi saat ini  kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin meningkat tajam dari pada tahun sebelumnya. Jika dicermati di masyarakat bawah, setiap perkara yang tidak dapat di damai biasanya langsung di bawah ke Pengadilan dengan harapan ada hadapan akan ad kepastian hukum yang dapat diterima tergugat dan pengugat oleh parat penegak hukum yang terlibat. 
Di Indonesia, kasus-kasus sepele sering terjadi namun dibesar-besarkan oleh media karena ketidak adilan hukum di Indonesia. Bahwasanya keadilan di negara ini memberikan hukuman yang lebih berat kepada kelas menengah. Begitulah dinamika hukum di Indonesia, seakan paradigmanya berubah, yang menengah adalah yang berkuasa, yang memiliki uang tunai yang paling banyak, dan yang berkuasa.
Penulis sepakat bahwa apa pun yang disebut pidana adalah sebuah kesalahan. Namun, jangan lupa bahwa hukum juga memiliki prinsip kemanusiaan.
Lihat pula

Peraturan perundang-undangan Indonesia
Undang-Undang (Indonesia)
Hukum
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Hukuman pukulan rotan
Pranala luar

(Indonesia) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Diarsipkan 2010-08-17 di Wayback Machine.
(Indonesia) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
(Indonesia) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia) Diarsipkan 2006-04-24 di Wayback Machine.
(Indonesia) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
(Indonesia) Produk Perundang-Undangan Republik Indonesia Diarsipkan 2006-04-05 di Wayback Machine.
Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana
| l b Topik Indonesia |
| --- | --- |
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia):  Garis waktu  Prasejarah  Kerajaan Hindu-Buddha  Kerajaan Islam  Kerajaan Kristen  Era kolonial Portugis  Era VOC  Era Hindia Belanda  Era pendudukan Jepang 
Sejarah Indonesia:  Sejarah nama  Proklamasi  Era transisi Revolusi nasional  KMB  Pengakuan Belanda  Era RIS  Era demokrasi liberal Dekret presiden  Era demokrasi terpimpin Trikora  Konfrontasi ke Malaysia  G30S  Era orde baru Supersemar  Pendudukan di Timor Timur  Gerakan 1998  Era reformasi Referendum Timor Timur 
Geografi:  Air terjun  Bendungan dan waduk  Danau  Pegunungan Gunung berapi  Pulau dan kepulauan menurut provinsi  abjad A-L  M-Z  Perairan Laut  Pantai  Selat  Sungai  Teluk  Tanjung  Tempat  Titik-titik garis pangkal  Wilayah 
Politik dan  pemerintahan:  Ibu kota negara  Lembaga negara  Pemerintah  Presiden Kementerian  MPR DPR  DPD  Kekuasaan kehakiman MA  MK  KY  BPK  Perwakilan di luar negeri  Kepolisian  Militer  Administratif (Provinsi  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan/desa)  Hubungan luar negeri  Hukum  Undang-undang  Pemilu  Partai politik  Kewarganegaraan 
Ekonomi:  APBN  APBD  Bank  Pasar modal IDX  JFX  Pariwisata  Pertanian dan perkebunan  Perusahaan BUMN  Sains dan teknologi  Transportasi Penerbangan  Perkeretaapian 
Demografi:  Suku bangsa  Bahasa nasional  Bahasa daerah  Agama  Nama orang  Tokoh  Kesehatan Kesehatan hewan  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Olahraga 
Budaya:  Seni Film  Tari  Sastra  Musik  Lagu  Teater  Bela diri  Masakan  Mitologi  Permainan tradisional  Busana daerah  Arsitektur Bandar udara  Pelabuhan  Stasiun kereta api  Terminal  Pembangkit listrik  Warisan Budaya UNESCO  Wayang  Batik  Keris  Angklung  Tari Saman  Noken 
Simbol:  Sang Saka Merah Putih  Garuda Pancasila  Ibu Pertiwi  Nusantara 
Flora dan fauna:  Fauna Indonesia Binatang endemik  Flora Indonesia Tumbuhan endemik  Bunga  Burung endemik  Ikan  Cagar alam  Suaka margasatwa  Taman nasional  Terumbu karang 
Lainnya:  Media  Telekomunikasi Internet  Permainan video  Penyiaran Televisi Terestrial  Berlangganan  Radio  Tanda kehormatan  Kode pos  Kode telepon  Kode kendaraan  Hari penting 
 Garis besar •   Portal
Stasiun Kemiri

Artikel ini bukan mengenai Kemiri.
Stasiun Kemiri (KMR) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar; pada ketinggian +98 m; termasuk dalam Daerah Operasi VI Yogyakarta. Stasiun ini berjarak sekitar 150 m ke arah selatan dari Jalan Raya Tasikmadu–Kebakkramat dan 500 m ke arah timur dari Jalan Raya Solo–Sragen.
Ke arah timur laut stasiun ini, sebelum Stasiun Masaran, terdapat Stasiun Grompol yang sudah tidak aktif karena tidak melayani angkutan kereta api Pupuk Sriwidjaja Palembang dan letak stasiun yang berdekatan dengan Stasiun Masaran—bangunan Stasiun Grompol sudah dibongkar total karena terdampak pembangunan jalur ganda.
Saat ini, stasiun Kemiri tidak melayani pemberhentian kereta api penumpang, melainkan hanya untuk penyusulan antarkereta serta tempat menyimpan rangkaian kereta ketika Depo Kereta Solo Balapan sedang penuh.
Bangunan dan tata letak

Pada awalnya, Stasiun Kemiri menggunakan bangunan lama di sisi barat laut jalur rel dan memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 yang lama merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Palur–Kedungbanteng dioperasikan sejak 5 Maret 2019, jumlah jalur bertambah menjadi empat. Jalur 1 yang lama dijadikan jalur 3 yang baru sebagai sepur lurus arah Solo, jalur 2 dijadikan sepur lurus arah Madiun, dan jalur 3 yang lama dijadikan jalur 1 yang baru. Selain itu, sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem persinyalan elektrik.
Bangunan lama stasiun dirobohkan karena terkena dampak pembangunan jalur belok baru sebagai jalur 4 sehingga digantikan dengan bangunan baru yang lebih besar di sisi tenggara jalur rel. Semua peron telah dilengkapi kanopi.
Dahulu, stasiun ini memiliki percabangan jalur menuju Pabrik Gula Tasikmadu yang digunakan untuk mengangkut tebu.
Pada budaya populer

Stasiun Kemiri dijadikan salah satu latar tempat video musik oleh penyanyi dangdut, Nella Kharisma, yang berduet dengan Dory Harsa—pemain kendang yang pernah mengiringi penampilan panggung penyanyi campursari, Didi Kempot—dalam membawakan ulang lagu karya grup musik asal Yogyakarta, Sleman Receh, yang berjudul Banyu Moto pada 2020.
Catatan kaki

↑  Stasiun Grompol memiliki wesel menuju gudang Pusri, yang sudah tak lagi digunakan
Bangunan lama Stasiun Kemiri yang sudah dirobohkan beserta gudangnya, sekitar 2009