Dewan Negara Belanda
Sejarah > Pembentukan > Republik Belanda

Pada saat permulaan Revolusi Belanda, Staten-Generaal masih loyal terhadap para Raja Berdaulat Belanda Habsburg Felipe II (Felipe II secara hukum tidak memegang tahta kerajaan Belanda, tetapi ia memegang beberapa jabatan Adipati dan Count dibeberapa provinsi dan kedudukan dalam Kerajaan Belanda Habsburg hanya sebatas Lord). Pada tahun 1576 Staten-Generaal melakukan tindakan pembangkangan terhadap Kerajaan Spanyol, kemudian di tahun 1579 Staten-Generaal terpecah menjadi sejumlah Dewan yang berkedudukan di Provinsi-provinsi Belanda Habsburg. Setelah disepakatinya Akta Abjurasi pada tahun 1581, negara-negara bagian (provinsi) di wilayah utara mengganti kedudukan Felipe II sebagai Lord dan wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai Provinsi Bersatu (Republik Belanda).
Konfederasi ini menempatkan semua fungsi dan wewenangnya kepada Negara-Negara Bagian Republik Belanda dan Otoritas Lokal seperti Vroedschappen. Negara-negara bagian ini kemudian mengangkat semacam duta untuk Staten-Generaal dengan sebuah mandat yang dibatasi oleh perintah dan konsultasi wajib. States-General menjalankan hampir kesemua kewenangan eksekutif setelah Dewan Negara Belanda ( Raad van State ) dibentuk dibawah pengaruh Inggris akibat Perjanjian Nonsuch.:293–294 States-Generaal tetap terus bersidang sampai pembubarannya pada tahun 1795. Jabatan Presiden States-Generaal dirotasi setiap minggu berdasarkan tingkat senioritas para perwakilan yang ada. Dibawah Perjanjuan Uni Utretch, States-Generaal secara resmi memiliki kewenangan berdaulat yang setara dengan kedudukan raja, mewakili Republik dalam urusan luar negeri dan membuat perjanjian dengan para monarki negara-negara lain.:292–293 Dan tindak lanjutnya, muncul gelar yang dipegang secara kolektif oleh para anggota States-Generaal sebagai seorang Hoogmogende Heren (Tuan, Tuanku).
Akibat dari Revolusi Belanda yang menyebabkan banyak wilayah yang hilang dan dicaplok kembali menyebabkan tidak semua Provinsi aslinya menandatangani Perjanjian Uni Utrecht mengirimkan perwakilannya di States-Generaal. Provinsi Brabant dan Flanders kehilangan perwakilan pada tahun 1587 setelah banyak wilayahnya yang ditaklukkan oleh Tentara Flanders, dan tidak dipulihkan setelah bagian dari wilayahnya direbut kembali oleh Republik Belanda. Wilayah Drenthe tidak pernah diwakili langsung dalam States-Generaal. Dua puluh persen dari wilayah Republik yang baru dikenal sebagai Tanah-General juga tunduk dibawah kuasa Generaliteit.:297–300 Perusahaan Hindia Timur Belanda (VoC) dan Perusahaan Hindia Barat Belanda juga berada dibawah pengawasan General. Selain itu Pulau Staten di Kota New York (yang aslinya bernama New Amsterdam) dan Pulau Staten di Argentina adalah satu dari sekian tempat yang penamaannya berasal dari Staten-Generaal.
States-Generaal "Selatan" setelah tahun 1579 adalah kelanjutan dari States-Generaal karena badan tersebut berada di bawah kendali Belanda Habsburg. Setelah penaklukan kembali sebagian besar wilayah di Negara Bagian Brabant dan Flanders, Negara negara bagian tersebut kembali mengirimkan perwakilannya di States-Generaal Belanda Selatan, bersama dengan provinsi-provinsi yang "patuh" dalam Uni Arras. States-Generaal Selatan hanya bersidang secara formal untuk waktu-waktu tertentu saja. Sesi sidang terakhir berlangsung pada tahun 1634, ketika Raja Felipe IV membubarkan States-Generaal Selatan.:315–321
States-Generaal di Den Haag dan Brussels berakhir pada tahun 1795, wilayah selatan dikuasai Prancis dan Wilayah Utara menyaksikan proklamasi Republik Batavia dan diikuti dengan pembukaan sidang Majelis Nasional pada tanggal 1 Maret 1796.