Faisal dari Arab Saudi
Kebijakan luar negeri > Perang Saudara Yaman Utara

Lihat pula: Perang Saudara Yaman Utara
Perang Saudara Yaman Utara timbul antara loyalis Kerajaan Mutawakkilit Yaman dan pihak Republik Arab Yaman dari 1962 sampai 1970. Republik Yaman dibentuk usai republikan revolusioner yang dikepalai oleh pasukan di bawah naungan Abdullah al-Sallal melakukan kudeta melawan Imam Muhammad al-Badr. Akibatnya, Imam kabur ke perbatasan Arab Saudi-Yaman. Di sana, ia berkirab balik dari suku-suku Syiah utara untuk merebut kembali kendali, yang menimbulkan perang saudara berskala penuh. Arab Saudi membekingi al-Badr dan para pengikut royalisnya, sementara Mesir di bawah naungan Republik Arab Bersatu membekingi republikan-republikan Yaman. Akibatnya, hubungan Arab Saudi dan Mesir merenggang.
Pada September 1964, Nasser dan Faisal bertemu di Iskandariyah, Mesir, kala KTT Arab. Pada waktu itu, Mesir memiliki 40.000 pasukan di Yaman, dengan 10.000 warga sipil tewas. Dua pemimpin tersebut memutuskan untuk mengeluarkan deklarasi resmi mereka untuk merampungkan kerjasama dalam menuntaskan ketidaksepakatan terkini antara faksi-faksi Yaman yang terpecah, berkolaborasi dalam mencegah pertikaian bersenjata di Yaman, dan meraih keputusan damai. Deklarasi tersebut banyak dipuji di dunia Arab, dan Washington memujinya sebagai "tindak bak negarawan" dan "langkah besar menuju resolusi damai dari perang saudara panjang tersebut." Di bandara Iskandariyah, Nasser dan Faisal saling sambut dan menyebut satu sama lain sebagai "saudara." Faisal berujar bahwa ia meninggalkan Mesir "dengan hatiku diwarnai dengan cinta untuk Presiden Nasser."
Gamal Abdel Nasser datang ke Jeddah memakai kapal Freedom pada Agustus 1965, menandai kunjungan perdananya ke Arab Saudi sejak 1954, kala ia datang untuk berhaji. Faisal menyambut hangat Nasser kala ia datang. Disamping perbedaan mereka, hubungan dua negara tersebut pulih. Kedua sosok tersebut menyatakan perjanjian sebagai berikut (yang dikenal sebagai Perjanjian Jeddah) dalam 48 jam:
Penarikan bertahap pasukan Mesir dari Yaman dalam sepuluh bulan
Penghentian seluruh bantuan Saudi kepada royalis
Pembentukan dewan Yaman yang terdiri dari 50 anggota yang mewakili seluruh faksi Taman dan diubah dengan pembentukan pemerintahan transisi dalam persiapan untuk referendum umum untuk menentukan masa depan Yaman
Sami Sharaf, seorang pejabat Mesir, mengakui bahwa penerapan perjanjian tersebut akan sulit karena ditolak oleh seluruh pihak Yaman. Ketua Republikan Abdullah al-Sallal berujar, "Perjanjian tersebut adalah campur tangan rancu dalam kemerdekaan Republik Arab Yaman, dan serangan rancu terhadap kedaulatannya untuk segaal hukum internasional." Di sisi lain, para royalis mendukung perjanjian tersebut pada mulanya sebelum menolak upaya apapun untuk menangguhkan perang dengan para republikan.
Konferensi Haradh diadakan pada 23 November 1965, di bawah pengawasan Mesir dan Arab Saudi, agar membuat deklarasi Saudi-Mesir antar kedua belah pihak konflik Yaman diberlakukan. Hakim Abd al-Rahman al-Iryani memimpin delegasi republikan, sementara Ahmed Muhammad al-Shami, menlu royalis, memimpin delegasi kerajaan. Namun, pihak yang bertikai tak mampu untuk memegang janji, yang mengakibatkan pertumpahan darah berkelanjutan antara republikan dan royalis.
Mesir menyatakan niatnya untuk menghentikan perang di Yaman sebagai bagian dari Resolusi Khartoum Agustus 1967. Menteri Luar Negeri Mesir Mahmoud Riad menyatakan bahwa Mesir dan Arab Saudi memperbaharui Perjanjian Jeddah tahun 1965. Faisal sepakat dengan tawaran Nasser, dan Imam al-Badr memohon untuk mengerahkan pasukannya untuk berjuang bersama dengan Mesir melawan Israel jika Nasser mewujudkan perkataannya. Nasser dan Faisal menandatangani kesepakatan yang disepakati oleh Nasser untuk menarik 20.000 pasukannya dari Yaman, Faisal sepakat untuk berhenti mengirim persenjataan kepada al-Badr, dan tiga negara Arab netral sepakat untuk mengirim pengamat. Al-Sallal merasa bahwa Nasser telah mengkhianatinya. Nasser mencairkan sekitar $100 juta dalam aset Saudi di Mesir, dan Faisal mendenasionalisasikan dua bank milik Mesir yang diambil olehnya pada setahun sebelumnya. Arab Saudi, Libya, dan Kuwait sepakat untuk memberikan $266 juta subsidi tahunan kepada Mesir, dengan Arab Saudi menyumbangkan $154 juta.