Kamp pengasingan Moncongloe
Latar belakang pemilihan kamp

Pada 1966, Kolonel Inf. Solichin yang menjabat Panglima Kodam XIV Hasanuddin, mengeluarkan kebijakan baru untuk perumahaan satuan-satuan tempur, berupa pembukaan home base. Lokasinya disiapkan Pemerintah Daerah atas pertimbangan taktik dan strategi jangka panjang dalam rangkaian Perang Rakyat Semesta (Perata). Salah satunya adalah pembukaan lokasi di Moncongloe tahun 1969. Pola pemanfataan ini disebutkan pula sebagai transmigrasi lokal, sebagai upaya pemindahan Tapol dari Makssar menuju Moncongloe, yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Gowa dan Maros. Alasan pemisahaan Tapol dengan tahanan lain, untuk kemandarian dan tentu saja untuk memutus pemikiran dan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Penumpasan dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI pascatragedi G30S, jumlah tapol bertambah secara drastis sehingga penjara-penjara tidak mampu menampung tapol dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tapol. Kemudian muncul Moncongloe sebagai tempat pembinaan dalam bentuk pengasingan sehingga tapol dapat mandiri. Moncongloe dipilih karena dianggap aman dan mampu dikontrol oleh militer sebab Moncongloe dikelilingi markas militer Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu, Moncongloe memiliki potensi hutan yang cukup baik. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu alasan alternatif pembukaan Moncongloe sebagai tempat pengasingan para tapol PKI. Ada tiga potensi awal dan cukup menonjol di daerah Moncongloe; pertama, hutan Moncongloe masih tergolong hutan negara. Pembukaan lahan ini akan mempermudah proses pemilikan lahan dalam jumlah yang besar bagi mereka yang dapat mengontrol pekerjaan tapol. Kedua, hutan bambu yang sangat luas adalah sumber bahan baku pabrik kertas Kabupaten Gowa. Adanya hutan bambu juga menjadi alasan ekonomis pembukaan wilayah ini. Para tapol dipaksa bekerja menebang pohon bambu sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada pabrik kertas Gowa. Ketiga, di daerah ini terdapat pohon-pohon besar utamanya bagian pegunungan. Pohon-pohon tersebut memiliki nilai ekonomis. Para tapol dibagi dalam berbagai regu kerja; seperti regu penebang pohon, regu yang khusus membuat papan dan tiang rumah. Regu kerja ini elastis, dapat bertambah ataupun dikurangi tergantung kebutuhan petugas di daerah pengasingan.
Tahanan Kamp Moncongloe didatangkan secara bertahap dari kurun waktu 1969 hingga 1971. Terletak 17 kilometer dari Makassar, Moncongloe yang memiliki arti "Tempat yang Tinggi" bisa ditempuh dengan waktu 40 menit perjalanan darat. Jauh dari hingar bingar kota, tempat ini menyimpan memori pahit. Moncongloe dipilih karena dianggap aman dan mudah dikendalikan lantaran dikelilingi markas Kodam XIV/Hasanuddin. Kamp seluas 150 meter persegi ini menampung 911 jiwa, dengan rincian 859 pria dan 52 wanita. Mereka berasal dari sejumlah kota di seantero Sulsel seperti Majene, Mamasa, Pinrang, Parepare, Barru, Pangkep, Maros, Palopo, Tana Toraja, Takalar, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar. Mereka datang secara bertahap ke Moncongloe dari tahun 1969 sampai 1971. Namun seperti penghuni kamp-kamp PKI lainnya, mayoritas diantaranya adalah korban salah tangkap dan dituduh sebagai simpatisan organisasi berlambang palu-arit. Setelah mendekam beberapa lama, tapol Moncongloe harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi seiring waktu, mereka pun wajib memenuhi kebutuhan militer entah itu atas nama institusi atau kepentingan pribadi para petugas. Alhasil muncullah eksploitasi berlapis. Sekadar memenuhi kebutuhan pribadi pun menjadi sukar.
Dalam upaya memperkuat hegemoninya, pemerintah Orde Baru melakukan kontrol yang ketat terhadap orang-orang yang dianggap komunis. Mereka harus disterilkan dan diisolasi dari masyarakat. Sulawesi Selatan sebagai salah satu basis PKI yang cukup berkembang pada tahun 1960-an tidak luput dari perhatian pemerintah. Orang-orang yang dianggap komunis atau memiliki hubungan dengan PKI di daerah ini ditangkap dan diasingkan serta mendapat kontrol negara yang kuat melalui militer. Kontrol militer menyangkut mengendalikan tapol PKI melalui berbagai instrumen yang bertujuan untuk memperkuat hegemoni. Kontrol militer terlihat sejak periode penangkapan dan pemenjaraan. Secara fisik kontrol dilakukan dengan menerapkan aturan-aturan ketat terhadap tapol. Kontrol dalam penjara bermula Oktober 1965 sampai Maret 1966 dimana jumlah tapol meningkat dengan cepat hingga mencapai 9.765 orang untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Mereka berasal dari latar belakang etnik berbeda-beda, di tempatkan di penjara-penjara yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Etnik Tionghoa, Bugis-Makassar, dan Melayu memperlihatkan politik sehari-hari yang berbeda selama dalam penjara dan kamp pengasingan.
Pada awal penahanan, para tahanan politik hanya mendapat jatah makanan yang minim, dan aturan besuk diberlakukan sangat disiplin, yaitu sekitar pukul 13.00 siang hari dalam waktu yang singkat. Awal tahun 1966, jatah makanan dihentikan. Para tahanan hanya berharap bantuan dari keluarga yang membesuk. Jadwal besuk diperbolehkan setiap hari Kamis dan dibatasi hanya 30 orang pembesuk. Kebijakan ini merugikan para tahanan politik, karena sebagian besar kebutuhan pangan bertumpu pada keluarga mereka. Makanan yang diperoleh di Penjara tidak mencukupi kebutuhan fisik para tahanan politik. Di samping itu, pembesuk semakin berkurang dari hari ke hari karena semakin merosotnya keadaan ekonomi keluarga tahanan politik. Keluarga tahanan politik sebagian sudah tidak memiliki asset karena rumah-rumah mereka sebagian telah dimusnahkan oleh massa atau diambil alih oleh pemerintah orde baru dan keluarga tahanan politik dikucilkan di lingkungan masyarakat sehingga akses ekonomi mereka tertutup.
Di tengah kondisi yang buruk, tapol berusaha bertahan hidup dengan melakukan berbagai pola. Diantaranya memelihara ikan di kolam-kolam kecil, berkebun di depan penjara, dan memanfaatkan saluran air kemudian disaring untuk keperluan air minum pada musim kemarau. Ei Ken Heng, seorang tapol yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi menjadi tumpuan bagi tapol. Setiap makanan dan minuman yang diusahakan sendiri tapol, seperti ikan saluran air, kodok, dan tumbuh-tumbuhan diperiksa terlebih dahulu untuk melihat aman atau tidaknya untuk dikonsumsi. Ei Ken Heng memotivasi tahanan politik untuk berinisiatif untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di depan penjara. Sayuran yang telah ditanam tersebut setidaknya dapat membantu mengurangi kekurangan gizi para tahanan Jenis sayur yang ditaman seperti bayam dan buah tomat, cabai dan lain sebagainya. Sayur biasanya dicampur dengan kuah daging, tapol hanya mengambil beberapa lembar dari sayur tersebut kemudian dicampur dengan kuah daging. Selain menanam sayur, tahanan juga memanfaatkan segala daya mereka untuk mempertahankan hidup. Seperti pemeliharaan ikan-ikan kecil di saluran air (got) penjara kemudian dijadikan lauk pauk. Kondisi tahanan politik dalam penjara yang semakin hari semakin buruk sehingga muncul provokasi perlawanan terhadap petugas penjara. Resistensi tahanan politik dengan koordinasi cukup rapi, mereka melakukan perlawanan secara tersembunyi dan penuh kehati-hatian, mencuri makanan di dapur atau menyembunyikan makanan, mengelabui petugas dengan berpura-pura sakit untuk menghindari kerja bakti, dan lain sebagainya. Upaya tapol ini sama sekali tidak diketahui oleh petugas penjara. Dalam bentuk nyata mereka melakukan perlawanan dengan cara aksi mogok makan. Aksi ini dimaksudkan memprotes jatah makan yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan manusia. Boleh jadi perlawanan yang diberikan dengan cara mogok makan itu sebuah langkah tepat untuk menekan pihak penjara agar meningkatkan jatah makan mereka, atau sekaligus sebuah langkah frustasi sehingga memilih sekalian tidak makan daripada menerima jatah makan sangat sedikit. Respon tahanan politik terhadap kontrol militer berujung pada upaya resistensi yang solid. Ini disadari oleh Teperda sebagai suatu yang harus diselesaikan. Bentuk kesadaran ini sehingga pihak Kodam XIV/Hasanuddin mulai memikirkan langkah-langkah konkret agar para tahanan dapat bertahan dan tidak membutuhkan dana yang banyak. Banyaknya tapol yang meninggal dan resistensi tahanan politik serta persediaan dana yang minim menjadi pertimbangan perlunya pemanfaatan tahanan politik di lokasi tertentu yang mudah dikontrol oleh militer. Pemikiran ini menjadi cikal bakal berdirinya Kamp Pengasingan tahanan politik Moncongloe. Hal ini juga berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan Pangkopkamtib kepada Kodam XIV/Hasanuddin untuk menyelesaikan pengamanan dan pembinaan tapol.