Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Sejarah > Perkembangan sebagai partai politik

| Partai Islam Pergerakan Tarbiyah Islamiyah  |
| --- | --- |
Lambang P. I. PERTI
Singkatan: Partai Islam PERTI
Ketua umum: KH. Sirajuddin Abbas  ([1938]1945-1950, 1962-1965) KH. Rusli Abdul Wahid (1950-1962, 1965-1966) KH. Rusli Halil (1966-1973[1985])
Dibentuk: 5 Mei 1928 (organisasi)   22 November 1945 (partai)
Dibubarkan: 5 Januari 1973
Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan
Kantor pusat: Bukittinggi ([1928]1945-1950) Jakarta (1950-1973[sekarang])
Surat kabar: Soeara Perti (Soearti)
Sayap pelajar: GERMAHI (Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia) GERPII (Gerakan Pelajar Islam Indonesia)
Sayap pemuda: LASYMI (Lasykar Muslimin Indonesia) PI (Pemuda Islam)
Keanggotaan (1950): > 1 juta
Ideologi: Islamisme (Islam tradisionalis)
Agama: Islam
Afiliasi nasional: Liga Muslimin Indonesia
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum
Persatuan Tarbiyah Islamiyah awalnya ikut berjuang di kancah politik dengan bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) menggunakan identitas Persatuan Pendidikan Islam Indonesia dan turut memberikan konsepsi kenegaraan kepada Komisi Visman pada tahun 1939. Pada April 1942, PERTI melaksanakan kongres ke-III di Padang. Memasuki tahun 1944, para pemimpin Persatuan Tarbiyah Islamiyah melakukan gebrakan dengan bergabung ke Majelis Islam Tinggi (MIT) di Bukittinggi, suatu organisasi Islam untuk seluruh Sumatra yang diketuai oleh Syekh Muhammad Djamil Djambek, seorang ulama modernis yang pada masa lalu sempat bersitegang dengan ulama tua Persatuan Tarbiyah Islamiyah. MIT merupakan tempat untuk merujuk persoalan-persoalan agama, tetapi selama Perang Pasifik, organisasi ini kurang dapat berfungsi dengan baik.
Pada konferensi tanggal 22 November 1945, PERTI memutuskan untuk bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Partai Islam PERTI. Persatuan dalam akronim PERTI juga berubah menjadi pergerakan. Perubahan ini dikukuhkan kembali pada Kongres ke-IV di Bukittinggi tanggal 24-26 Desember 1945. Pada Mei 1947, Partai Islam PERTI mengadakan kongres ke-V di Bukittinggi. Kongres tersebut juga membentuk sayap pemuda bernama Persatuan Pemuda Islam Indonesia (PERPINDO).
Pada Mei 1950, Partai Islam PERTI mengadakan kongres ke-VI di Bukittinggi. Kongres tersebut menetapkan Buya Sirajuddin Abbas sebagai ketua dewan partai tertinggi (DPT), Buya Rusli Abdul Wahid menjadi ketua umum dewan pengurus pusat (DPP) dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai ketua majelis penasihat pusat (MPP). Selain itu juga diputuskan memindahkan kantor pusat PERTI dari Bukittinggi ke Jakarta. Pada 1950, Partai Islam PERTI mencatat memiliki 1.007.400 orang anggota.
Bulan Agustus 1953, PERTI melaksanakan kongres ke-VII di Jakarta. Pada 30 Agustus 1953, Partai Islam PERTI bersama Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) membentuk Liga Muslimin Indonesia yang kemudian diketuai oleh Abdul Wahid Hasyim. Piagam peresmian Liga Muslimin Indonesia ini ditandatangani oleh Wahid Hasyim (Ketua Umum PBNU), Abikoesno Tjokrosoejoso (Ketua Umum PSII) dan Sirajuddin Abbas (Ketua Dewan Partai Tertinggi/Hoofdbestuur PERTI). Hadir juga Perdana Menteri Wilopo. Kemudian turut bergabung dua organisasi Islam dari Sulawesi yaitu Darud Da'wah wal Irsyad dan Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia.
Pada bulan Agustus 1955, PERTI melaksanakan kongres ke-VIII di Jakarta. Selain membahas persiapan Pemilihan Umum 1955, kongres tersebut juga memutuskan merubah nama PERPINDO menjadi Pemuda Islam (PI). Dalam Pemilu 1955, Partai Islam PERTI berhasil meraih 483.014 suara sehingga mendapatkan empat kursi DPR-RI dan tujuh kursi Konstituante. Empat kursi DPR-RI yang dimiliki PERTI saat itu terdiri dari Buya Sirajuddin Abbas (Ketua Fraksi), Tgk. Nyak Diwan (Sekretaris Fraksi), Buya Rusli Abdul Wahid dan Buya Ma'rifat Mardjani. Sedangkan tujuh kursi Konstituante dari PERTI terdiri dari Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Syekh H. Muhammad Hasan Krueng Kale, H. Mansur Dt. Nagari Basa, Hj. Syamsiyah Abbas, H. Umar Bakri, Tengku Bay bin Mahmud, dan H. Asymawi.
Dalam perjalanannya pada 20 Juli 1957, Syekh Sulaiman ar-Rasuli meminta di PAW dan kemudian digantikan oleh Kuasini Sabil. Dua tokoh pemimpin PERTI juga pernah dipercaya menjabat menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Kedua ulama tersebut adalah Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara RI dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara Urusan Umum dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Sirajuddin Abbas () dan Rusli Abdul Wahid (), dua politisi terkemuka dari PERTI
Kongres ke-IX yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 - 20 Januari 1962 menetapkan Buya Sirajuddin Abbas sebagai Ketua Umum Partai Islam PERTI (merangkap Ketua Dewan Partai Tertinggi) dan Teungku Nyak Diwan sebagai Sekretaris Umum. Selain itu juga dibentuk beberapa organisasi karya Partai Islam PERTI seperti Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GERMAHI). Pasca G30S/PKI 1965, Sirajuddin Abbas yang saat itu berada di Uni Soviet dicurigai mendukung komunisme dan kemudian bersama Tgk. Nyak Diwan diamankan sementara oleh pihak militer. Hal tersebut membuat Rusli Abdul Wahid memutuskan mengambil secara penuh kepemimpinan Partai Islam PERTI serta mendapuk dirinya sebagai ketua dewan partai tertinggi / ketua majelis syura (rais aam/hoofdbestuur) sekaligus ketua umum (tanfidziyah/voorzitter). Ia kemudian mengubah kembali kata pergerakan dalam akronim PERTI menjadi persatuan.
Kongres ke-X tanggal 27 Agustus sampai 4 September 1966 menetapkan Rusli Abdul Wahid sebagai Rais Aam Majelis Syura P.I. PERTI dan Buya Rusli Halil sebagai Ketua DPP P.I. PERTI. Keputusan ini menimbulkan sengketa di dalam Partai Islam PERTI antara kubu Rusli Abdul Wahid dengan kubu Sirajuddin Abbas. Syekh Sulaiman ar-Rasuli akhirnya mengeluarkan seruan agar kembali ke Khittah 1928 pada 1 Maret 1969, yakni Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi pendidikan dan dakwah Islam yang nonpolitik. Walaupun seruan tersebut sudah disampaikan, namun perpecahan tetap tak terelakkan pada zaman Orde Baru.
Pada 1969, Sirajuddin Abbas dan Baharuddin ar-Rasuli bersama pendukungnya membentuk kepengurusan sendiri dengan sebutan Tarbiyah yang kemudian berpolitik melalui Golkar. Baharuddin ar-Rasuli terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Tarbiyah dan Ma'ana Hastuty sebagai Wakil Ketua Umum. Di sisi lain, Partai Islam PERTI yang diketuai Rusli Halil tetap ikut dalam Pemilihan Umum 1971 dan berhasil meraih 381.309 suara sehingga mendapat dua kursi DPR-RI. Dua kursi DPR-RI yang dimiliki DPP PERTI pada pemilu 1971 terdiri dari Buya Rusli Abdul Wahid (Rais Aam DPP PERTI) dan Tgk. Muhammad Saleh (Ketua DPD PERTI Aceh periode 1968-1988). Di sisi lain, PB Tarbiyah juga berhasil meraih dua kursi DPR-RI melalui Golkar. Anggota DPR-RI dari Tarbiyah saat itu terdiri dari Buya Baharuddin ar-Rasuli dan Buya Khalidi Said.
Pada 1973, Partai Islam PERTI yang diketuai H. Rusli Halil bersama beberapa partai Islam lainnya berfusi menjadi PPP. Sementara itu Tarbiyah terus menyalurkan politiknya melalui Golkar. Pada 26 Juni 1988, Ketua Umum DPP PERTI saat itu, Buya H. Nurulhuda dengan restu rais aam Buya H. Rusli Abdul Wahid mengeluarkan pernyataan kemandirian PERTI untuk meninggalkan semua atribut politik dan kembali menjadi organisasi kemasyarakatan. Pada Munas ke-IV Tahun 1989, Tarbiyah juga memutuskan tidak berafiliasi lagi dengan partai politik dan kembali menjadi ormas keagamaan yang independen.