stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Organisasi

Artikel utama: Lembaga Negara Indonesia
Lembaga Tinggi Negara di Indonesia yang kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945 diantaranya yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasca era reformasi tahun 1998, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (check and balances) dibanding sebelumnya pendistribusian kekuasaan (Dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara ke lembaga negara lainnya).
Pemerintah merupakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya yang berjumlah ratusan instansi yang terdiri atas Kementerian (unsur utama pembantu Presiden), Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang menjalankan tugas tertentu dari Presiden, dan Lembaga Nonstruktural (LNS) yang bersifat supporting kepada Kementerian serta dapat melibatkan unsur masyarakat.
Setiap pembentukan kementerian/lembaga, perubahan nomenklatur, penambahan/pengurangan dan struktur organisasi, staf dan lainnya diatur melalui UU no. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Otonomi Daerah

Artikel utama: Otonomi Daerah
Sejak reformasi 1998, Indonesia menganut rezim Otonomi Daerah, yang merupakan sistem desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden, Kementerian dan Lembaga) ke Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kekhasan lokal masing-masing daerah.
Pemerintah Daerah bertanggungjawab langsung kepada rakyat daerah yang langsung memilihnya. Khusus untuk Gubernur Provinsi, selain menjadi pemimpin di daerah provinsinya, juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Dalam melakukan tugas tersebut, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007. Urusan yang hanya dikelola pemerintah pusat yaitu:
Pertahanan dan Keamanan (oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia),
Politik Luar Negeri (oleh Kementerian Luar Negeri),
Agama (oleh Kementerian Agama),
Fiskal (oleh Kementerian Keuangan),
Moneter (oleh Bank Indonesia),
Yustisi (oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung).
Per 2016, jumlah daerah di Indonesia yaitu 34 Provinsi, 92 Kota, dan 415 Kabupaten. Jumlah ini meningkat pesat pasca reformasi yang memunculkan gelombang pemekaran daerah untuk mempermudah jarak antara masyarakat dan pemerintahnya. Urusan otonomi daerah dan urusan pemerintah daerah dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Perencanaan

Artikel utama: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pasca reformasi yang mensejajarkan Pemerintah dengan MPR dengan menguatkan sistem presidensil, maka MPR tidak dapat membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali. Sistem GBHN diubah menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang SPPN dan dipimpin oleh pihak eksekutif.
Dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpegang kepada:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang berisi rencana 20 tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berisi rencana 5 tahun (Satu periode jabatan eksekutif)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang berisi rencana 1 tahun yang menjadi acuan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dst sampai tingkat pemerintahan paling rendah.
Perencanaan pembangunan nasional dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap Pemerintah Daerah.
Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum antara Pemerintah dan masyarakat dalam membahas masukan-masukan program Pemerintah. Musrenbang dibuat berjenjang sejak Kelurahan/Desa sampai Nasional (Musrenbangnas). Musrenbang juga memberikan masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi
Penganggaran

Artikel utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Kementerian yang mengatur urusan keuangan negara yaitu Kementerian Keuangan berdasarkan UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal ini, Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Negara.
Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Indonesia memiliki siklus perencanaan dan penganggaran tahunan yang dimulai 1 Januari-31 Desember. Pemerintah juga berhubungan dengan Parlemen dalam penentuan APBN
Berikut adalah siklus perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari tahun sebelumnya sampai tahun sesudah:
Tahun Sebelum Tahun Anggaran (T-1 Tahun Anggaran)
Januari: Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
Februari: Penyusunan perkiraan kapasitas fiskal
Maret: Penyampaian pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
April: Musyawah Perencanaan Pembangunan Nasional
Mei: Penerbitan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah
Juni: Penyampaian Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga
Juli: Penyelesaian Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
Agustus: Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU APBN di DPR
September-Oktober: Penyelesaian Pembahasan Rancangan APBN dan RUU APBN di DPR
November: Penetapan Alokasi Anggaran K/L oleh Presiden
Desember: Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Menteri Keuangan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Tahun Anggaran
Tahun Setelah Tahun Anggaran (Tahun+1 Tahun Anggaran)
Desentralisasi Fiskal

Artikel utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Hubungan pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Mengenai masalah hubungan keuangan pusat dan daerah, hal ini diregulasi oleh Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perimbangan Keuangan) dan Kementerian Dalam Negeri (cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah). Sejak berlakunya UU Desa pada tahun 2014, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga turut serta dalam hal regulasi dana desa
Birokrasi

Artikel utama: Birokrasi
Birokrasi di Indonesia dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jumlah PNS saat ini (2016) yaitu 4.5 juta orang yang tersebar di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Birokrasi di Indonesia diatur melalui:
UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Birokrasi > Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dilakukan setiap masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Birokrasi > Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dan diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Birokrasi > Pemerintahan Elektronik (e-Government)

Mulai tahun 2003, Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembenahan birokrasi, diantaranya yaitu dengan menerapkan e-Government. Melalui Inpres no. 3 tahun 2003. Konsep e-Government di Indonesia diregulasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (cq. Direktorat e-Government, Dirjen Aplikasi Informatika) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (cq. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Administasi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana)
Birokrasi > Komunikasi Publik / Hubungan Masyarakat

Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, fungsi Humas diserahkan kepada Menteri Penerangan yang kewenangannya sangat kuat, bahkan sampai bisa mengontrol pers, percetakan, televisi, film, TVRI, dan lainnya. Sejak reformasi, tata kelola komunikasi publik diperbaiki dengan pembubaran Departemen Penerangan serta pembentukan lembaga-lembaga baru yang mandiri dan independen seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film dsb. Fungsi Humas di Pemerintah Indonesia diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Birokrasi > Pengadilan Tata Usaha Negara

Keputusan (beschiking) merupakan produk dari birokrasi. Sejak Reformasi, masyarakat mulai dapat menyuarakan pendapat serta mengkritisi kebijakan pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menfasilitasi gugatan terhadap keputusan pemerintah (Keppres/Kep. Menteri/KepGub/KepWal/KepBup). Contohnya yaitu pengeluaran izin sumber daya alam, penetapan pejabat, pengesahan kepengurusan parpol, dsb.
Pengadilan Tata Usaha Negara bukan bagian dari Pemerintah dan merupakan unsur dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di 28 ibu kota Provinsi dan diatur melalui Undang Undang
Pengawasan

Pengawasan Pemerintah di Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu:
Parlemen, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai mitra Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Mitra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Parlemen diatur dalam UU MD3 (Undang Undang 17 tahun 2014)
Auditor Resmi Negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berjalan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU no. 15 tahun 2006 tentang BPK
Pengawasan Internal Pemerintah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal / Inspektorat di setiap Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah
Lembaga-Lembaga Non-Struktural lainnya yang bertugas mengawasi kinerja pemerintahan secara independen, seperti Ombudsman Republik Indonesia (dalam hal Pelayanan Publik), Komisi Kepolisian Nasional (dalam hal Kepolisian), Komisi Pengawas Haji Indonesia (mengawasi kegiatan Haji dan Umrah), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dalam hal penerapan HAM), dsb.
Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya sebagai bentuk pengawasan publik
Partisipasi Masyarakat

Sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, dan ada beberapa cara yaitu:
Memberi aspirasi kepada Parlemen / Partai Politik
Ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, co: menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mengikuti diskusi publik tentang Undang Undang, Seminar, Pelatihan, dsb.
Menyampaikan pendapat dimuka umum, seperti berdemonstrasi, unjuk rasa, menyampaikan aspirasi. Hal ini diatur dalam konstitusi pasal 28 dan Undang Undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Melaporkan pelayanan publik yang buruk, dapat melalui lembaga pengawas yang disebutkan sebelumnya atau dapat melalui kanal lain seperti LAPOR!
Memperoleh Informasi yang bersifat publik, hal ini dijamin konstitusi pasal 28F dan Undang Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Ikut serta dalam Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan berbagai kegiatannya
Menjadi bagian dari Pemerintah, dengan menjadi Aparatur Sipil Negara, menjadi mitra di proyek pengadaan pemerintah, dsb.
Basilika Santo Agustinus, Annaba

| Basilika Santo Agustinus Basilique de Saint-Augustin |
| --- | --- |
Basilika Santo Agustinus
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 36°52′55″N 7°44′41″E﻿ / ﻿36.88194°N 7.74472°E﻿ / 36.88194; 7.74472Lihat peta diperbesarWikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 36°52′55″N 7°44′41″E﻿ / ﻿36.88194°N 7.74472°E﻿ / 36.88194; 7.74472Lihat peta diperkecil
Agama
Afiliasi: Gereja Katolik Roma
Provinsi: Keuskupan Konstantin
Ritus: Ritus Latin
Status organisasional: Basilika, Gereja Paroki
Status: Aktif
Lokasi
Lokasi: Annaba, Aljazair
Koordinat: 36°52′55″N 7°44′41″E﻿ / ﻿36.88194°N 7.74472°E﻿ / 36.88194; 7.74472
Arsitektur
Tipe: Gereja
Gaya arsitektur: Romanesque
Peletakan batu pertama: 1881
Rampung: 1900
Basilika Santo Agustinus (Basilique de Saint-Augustin) adalah sebuah gereja basilika Katolik dan pro-katedral yang terletak di Annaba, Aljazair. Gereja ini didedikasikan untuk Santo Agustinus dari Hippo.
Sejarah

Pembangunan basilika ini dimulai pada tahun 1881 dan selesai pada tanggal 29 Maret 1900 dipimpin oleh Abbe Pougnet. Gereja itu didedikasikan 24 April 1914 dan didedikasikan untuk Santo Agustinus dari Hippo. Gereja ini dibangun tidak jauh dari sisa-sisa Basilika Pacis yang dibangun oleh Agustinus dari Hippo, di mana dia meninggal saat kota itu dikepung oleh Vandal. Patung Santo Agustinus di basilika berisi salah satu tulang lengan. Basilika ini berada di bawah yurisdiksi Keuskupan Konstantin.
Arsitektur

Basilika dibangun dengan Batu yang diimpor dari Prancis. Marmer Carrara, kaca patri yang menakjubkan, dan lengkungan besar menggambarkan Romawi, Bizantium dan Arab memengaruhi gaya arsitektur gereja ini.
Pranala luar

GCatholic.org
Lonely Planet
Images of the Basilica of St Augustin in Manar al-Athar digital heritage and photo archive
Visual Basic

Artikel ini membahas mengenai bahasa pemrograman Visual Basic yang dirilis oleh Microsoft bersama Visual Studio 6.0 atau sebelumnya. Untuk bahasa Visual Basic yang dirilis bersama Visual Studio .NET atau yang lebih baru, silakan lihat artikel Visual Basic .NET.
| Visual Basic |
| --- | --- |

Paradigma: Berbasis objek
Pengembang: Microsoft

Rilis stabil: Visual Basic 2017    /    2021
 
Sistem operasi: Microsoft Windows, MS-DOS
Situs web: msdn.microsoft.com
Repositori: learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-basic-6/visual-basic-6.0-documentation
Terpengaruh oleh
(Inggris) QuickBASIC
Mempengaruhi
Visual Basic .NET, Gambas, (Inggris) REALbasic, (Inggris) Basic4ppc
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Microsoft Visual Basic (sering disingkat sebagai VB saja) merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment (real) visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman (COM).
Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman BASIC dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat.
Beberapa bahasa skrip seperti Visual Basic for Applications (VBA) dan Visual Basic Scripting Edition (VBScript), mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda.
Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat menggunakan Windows API, tidak membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan.
Dalam pemrograman untuk bisnis, Visual Basic memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Sebuah survey yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 62% pengembang perangkat lunak dilaporkan menggunakan berbagai bentuk Visual Basic, yang diikuti oleh C++, JavaScript, C#, dan Java.
Sejarah

Bill Gates, pendiri Microsoft, memulai bisnis perangkat lunak dengan mengembangkan interpreter bahasa Basic untuk Altair 8800, untuk kemudian ia ubah agar dapat berjalan di atas IBM PC dengan sistem operasi DOS. Perkembangan berikutnya ialah diluncurkannya BASICA (basic-advanced) untuk DOS. Setelah BASICA, Microsoft meluncurkan Microsoft QuickBasic dan Microsoft Basic (dikenal juga sebagai Basic Compiler).
Visual Basic adalah pengembangan dari bahasa komputer BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code). Bahasa BASIC diciptakan oleh Professor John Kemeny dan Thomas Eugene Kurtz dari Perguruan Tinggi Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Bahasa program tersebut tersusun mirip dengan bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh para
programer untuk menulis program-program komputer sederhana yang berfungsi sebagai pembelajaran bagi konsep dasar pemrograman komputer.
Sejak saat itu, banyak versi BASIC yang dikembangkan untuk digunakan pada berbagai platform komputer, seperti Microsoft QBASIC, QUICKBASIC, GWBASIC, IBM BASICA, Apple BASIC dan lain-lain.
Apple BASIC dikembangkan oleh Steve Wozniak, mantan karyawan Hewlett Packard dan teman dekat Steve Jobs (pendiri Apple Inc.). Steve Jobs pernah bekerja dengan Wozniak sebelumnya (mereka membuat game arcade “Breakout” untuk Atari). Mereka mengumpulkan uang dan bersama-sama merakit PC, dan pada tanggal 1 April 1976 mereka secara resmi mendirikan perusahaan komputer Apple. Popularitas dan pemakaian BASIC yang luas dengan berbagai jenis komputer turut berperan dalam mengembangkan dan memperbaiki bahasa itu sendiri, dan akhirnya berujung pada lahirnya Visual Basic yang berbasis GUI (Graphical User Interface) bersamaan dengan Microsoft Windows. Pemrograman Visual Basic begitu mudah bagi pemula dan programer musiman karena ia menghemat waktu pemrograman dengan tersedianya komponen-komponen siap pakai.
Hingga akhirnya Visual Basic juga telah berkembang menjadi beberapa versi, sampai yang terbaru, yaitu Visual Basic 2010. Bagaimanapun juga Visual Basic 6.0 tetap menjadi versi yang paling populer karena mudah dalam membuat programnya dan ia tidak menghabiskan banyak memori.
Sejarah BASIC di tangan Microsoft sebagai bahasa yang diinterpretasi (BASICA) dan juga bahasa yang dikompilasi (BASCOM) membuat Visual Basic diimplementasikan sebagai gabungan keduanya.
Programmer yang menggunakan Visual Basic bisa memilih kode bahasa pemrograman yang dikompilasi atau kode yang harus bahasa pemrograman yang diinterpretasikan sebagai hasil porting dari kode VB. Sayangnya, meskipun sudah terkompilasi jadi bahasa mesin, DLL bernama MSVBVMxx.DLL tetap dibutuhkan. Namun karakteristik bahasa terkompilasi tetap muncul (ia lebih cepat dari kalau kita pakai mode terinterpretasi).
Perkembangan Visual Basic

Visual Basic 1.0 dikenalkan pada tahun 1991. Konsep pemrograman dengan metode drag-and-drop untuk membuat tampilan aplikasi Visual Basic ini diadaptasi dari prototype generator form yang dikembangkan oleh Alan Cooper dan perusahaannya, dengan nama Tripod. Microsoft kemudian mengontrak Cooper dan perusahaannya untuk mengembangkan Tripod menjadi sistem form yang dapat diprogram untuk Windows 3.0, di bawah kode nama Ruby.
Tripod tidak memiliki bahasa pemrograman sama sekali. Ini menyebabkan Microsoft memutuskan untuk mengkombinasikan Ruby dengan bahasa pemrograman Basic untuk membuat Visual Basic.
Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

Visual Basic merupakan bahasa yang mendukung Pemrograman berorientasi objek, namun tidak sepenuhnya, Beberapa karakteristik objek tidak dapat dilakukan pada Visual Basic, seperti Inheritance tidak dapat dilakukan pada class module, Polymorphism secara terbatas bisa dilakukan dengan mendeklarasikan class module yang memiliki Interface tertentu. Visual Basic (VB) tidak bersifat case sensitif.
Desain Visual dan Komponen

Visual Basic menjadi populer karena kemudahan desain form secara visual dan adanya kemampuan untuk menggunakan komponen-komponen ActiveX yang dibuat oleh pihak lain. Namun komponen ActiveX memiliki masalahnya tersendiri yang dikenal sebagai DLL hell,Pada Visual Basic .NET, Microsoft mencoba mengatasi masalah DLL hell dengan mengubah cara penggunaan komponen (menjadi independen terhadap registry).
Kode sumber

Artikel utama: Kode sumber
Dalam ilmu komputer, kode sumber (Inggris: source code) atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia. Kode sumber yang menyusun suatu program biasanya disimpan dalam satu atau lebih berkas teks, dan dapat pula ditampilkan dalam bentuk cuplikan kode (code snippet) yang dicetak pada buku atau media lainnya.
Contoh kode

Kode berikut menampilkan kotak pesan "Hello, World!":
Private Sub Form_Load()
    ' Execute a simple message box that says "Hello, World!"
    MsgBox "Hello, World!"
End Sub
Kode berikut membuat sebuah perhitungan naik setiap 1 detik dan menampilkannya di label (sebuah kontrol label dan timer dibutuhkan di dalam form agar bisa bekerja):
Option Explicit
Dim Count As Integer
Private Sub Form_Load()
    Count = 0
    Timer1.Interval = 1000 'milidetik
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
    Count = Count + 1
    Label1.Caption = Count
End Sub
″code≈key″
Jenis Project yang terdapat pada Visual Basic 6.0

Jenis tipe/aplikasi Project yang terdapat pada Visual Basic 6.0
Standard EXE: Tipe aplikasi ini merupakan tipe aplikasi yang biasa dipakai untuk keperluan bisnis yang umum, tanpa harus berhubungan dengan aplikasi yang lain. Project standar dalam Visual Basic dengan komponen-komponen standar. Jenis project ini sangat sederhana, tetapi memiliki keunggulan bahwa semua komponennya dapat diakui oleh semua unit komputer dan semua user meskipun bukan administrator.
ActiveX EXE: Tipe aplikasi yang digunakan untuk aplikasi lain sebagai bagian dari suatu service. Service ini dapat berjalan didalam komputer yang sama ataupun pada komputer lain melalui “remote automation” atau DCOM. Biasanya service ini tidak menyediakan interface visual. Project ini adalah project ActiveX berisi komponen-komponen kemampuan untuk berinteraksi dengan semua aplikasi di sistem operasi windows.
ActiveX DLL: Tipe aplikasi ini biasanya dibuat untuk digunakan oleh aplikasi lain sebagai bagian dari suatu service. DLL terdapat pada komputer yang sama dengan aplikasi yang menjalankannya. Aplikasi ini tidak menyediakan Interface Visual. Tetapi ia dapat juga dijalankan pada komputer yang lain yang menjalankan Microsoft Transaction Server. Project ini menghasilkan sebuah aplikasi library yang selanjutnya dapat digunakan oleh semua aplikasi di sistem operasi windows.
ActiveX Control: Adalah komponen software yang bisa digunakan untuk perangkat-perangkat yang mendukung teknologi ActiveX. Control dari ActiveX ini, dapat ditulis dalam berbagai jenis bahasa pemrograman, termasuk C, C++, Visual Basic dan Java. Project ini menghasilkan komponen-komponen baru untuk aplikasi Visual Basic yang lain
VB Application Wizard (Cekatan Aplikasi VB): Project ini memandu pengguna untuk membuat aplikasi secara mudah tanpa harus pusing-pusing dengan perintah-perintah pemrograman.
Addin: Project seperti Standard EXE tetapi dengan berbagai macam komponen tambahan yang memungkinkan kebebasan kreasi dari pengguna.
Data project: Project ini melengkapi komponennya dengan komponen-komponen database. Sehingga bisa dikatakan project ini memang disediakan untuk keperluan pembuatan aplikasi database.
DHTML Application: Project ini digunakan untuk membuat aplikasi internet pada sisi client (client side) dengan fungsi-fungsi DHTML.
IIS Application: Project ini menghasilkan aplikasi internet pada sisi server (server side) dengan komponen-komponen CGI (Common Gateway Interface).
VB Wizard Manager biasanya digunakan untuk membangun sebuah wizard yaitu kumpulan informasi dari pengguna yang akan digunakan untuk membangun sebuah aplikasi.
ActiveX Document Dll: Project jenis ini dapat membangun sebuah Document Active dengan ekstensi file berupa DLL.
ActiveX Document Exe: ActiveX Document Exe hanpir sama dengan ActiveX Document DLL, namun format file yang dihasilkan berupa ekstensi Exe.
VB Enterprise Edition Control: VB Enterprise Edition Control pada dasarnya sejenis dengan project Standard EXE, bedanya kalau VB Enterprise Edition Control semua tools VB Enterprise Edition akan di aktifkan.