Perampasan harta benda Armenia oleh Turki
Sejarah > Perampasan sebagai bagian dari Genosida Armenia > Luasnya perampasan yang dilakukan Utsmaniyah

Meskipun tidak diketahui secara pasti berapa luas persisnya properti yang disita selama genosida Armenia, menurut dokumen pribadi Talaat Pasha, penggagas utama Undang-Undang Tehcir, total 20.545 bangunan disita, termasuk 267.536 hektar tanah bersama dengan bidang tanah pertanian dan lahan yang dapat digarap seperti 76.942 ekar kebun anggur, 703.941 ekar kebun zaitun, dan 4.573 ekar kebun murbei. Bersamaan dengan penyitaan tanah fisik, pemerintah Utsmaniyah mengambil alih polis asuransi jiwa dari orang-orang Armenia. Talaat Pasha membenarkan tindakan Utsmaniyah dengan menyatakan bahwa orang-orang Armenia "praktis semuanya sudah mati ... dan tidak meninggalkan ahli waris untuk mengumpulkan uang. Tentu saja semua uang itu menjadi milik negara. Pemerintah adalah penerima dana manfaatnya sekarang."
Dalam Konferensi Perdamaian Paris, delegasi Armenia mempresentasikan penilaian kerugian material senilai $3,7 miliar (sekitar $535 miliar hari ini) yang dimiliki semata-mata oleh gereja Armenia. Selama konferensi pada bulan Februari 1920, komunitas Armenia mempresentasikan tuntutan tambahan untuk restitusi properti dan aset yang disita oleh pemerintah Utsmaniyah. Deklarasi gabungan, yang diserahkan kepada Dewan Tertinggi oleh delegasi Armenia dan disiapkan oleh para pemimpin agama komunitas Armenia, mengklaim bahwa pemerintah Utsmaniyah telah menghancurkan 2.000 gereja dan 200 biara dan telah menyediakan sistem hukum untuk memberikan properti ini kepada pihak lain. Deklarasi tersebut juga menyediakan penilaian finansial dari total kerugian harta pribadi dan aset Armenia Turki dan Rusia masing-masing sebesar 14.598.510.000 dan 4.532.472.000 franc; dengan total perkiraan $347 miliar saat ini. Selanjutnya, komunitas Armenia meminta restitusi properti milik gereja dan penggantian pemasukan yang diperoleh darinya. Pemerintah Utsmaniyah tidak pernah menanggapi deklarasi ini sehingga restitusi tidak terjadi.
Masalah harta benda Armenia yang disita muncul dalam sejumlah perjanjian yang ditandatangani antara Republik Pertama Armenia dan Kesultanan Utsmaniyah. Baik Perjanjian Batum (ditandatangani pada tanggal 4 Juni 1918) dan Perjanjian Sèvres (ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1920) memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan restitusi untuk harta benda orang Armenia yang disita. Perjanjian Sèvres di bawah Pasal 144 menetapkan bahwa komisi Properti yang Ditelantarkan dan komisi Likuidasi harus dihapuskan dan hukum penyitaan dibatalkan. Namun, sementara itu, mereka yang merampas aset dan properti orang Armenia berbalik mendukung gerakan nasional Turki karena pembubaran pemerintah Utsmaniyah artinya properti dan aset tersebut akan dilindungi atas nama mereka. Dengan demikian, pada tanggal 8 Mei 1920, undang-undang pertama yang diumumkan oleh parlemen yang baru didirikan adalah untuk mengampuni mereka yang didakwa melakukan pembantaian dan perampasan harta benda oleh pengadilan militer Turki pada tahun 1919-20. Lebih lanjut, dengan berdirinya republik Turki dan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne (24 Juli 1923), ketentuan-ketentuan Perjanjian Sèvres pada akhirnya tidak pernah berlaku dan komite-komite likuidasi yang terlibat dengan penyitaan harta benda Armenia kembali beroperasi.
Sertifikat deposito yang dibuat untuk cabang Kayseri dari Imperial Ottoman Bank milik Nyonya Arousse Parsek Pastirmadjian (kiri) dan Nyonya Virginie, janda dari Agop Pastirmadjian (kanan). Bank-bank tersebut juga menyimpan komoditas berharga yang diizinkan untuk didepositokan pula. Misalnya, sertifikat Nyonya Arousse Parsek Pastirmadjian menyatakan bahwa bank menyimpan sebagai deposito "satu kotak piring timah putih yang dilapisi linen - dinyatakan bernilai TL 190." Sertifikat semacam itu masih dipegang oleh banyak orang yang selamat dari genosida Armenia dan ahli waris mereka saat ini.
Selain harta benda yang disita, sejumlah besar uang dan logam mulia milik orang Armenia juga disita dan disimpan ke dalam perbendaharaan pemerintah Utsmaniyah atau di berbagai bank Jerman atau Austria selama perang. Jumlah tersebut diyakini ditarik dari rekening bank orang-orang Armenia yang dideportasi dan dibunuh. Sebuah memorandum resmi yang disiapkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Stanley Baldwin dan H. H. Asquith dikirim ke Perdana Menteri Britania Raya saat itu, Ramsay MacDonald, yang memaparkan penyitaan dan penyetoran tersebut:
Sejumlah 5.000.000 pound emas Turki (mewakili sekitar 30.000 kilogram emas) yang disimpan oleh pemerintah Turki di Reichsbank di Berlin pada tahun 1916, dan diambil alih oleh Sekutu setelah Gencatan Senjata, sebagian besar (mungkin seluruhnya) adalah uang rakyat Armenia. Setelah deportasi paksa orang-orang Armenia pada tahun 1915, rekening giro dan deposito mereka ditransfer, atas perintah Kesultanan, ke Perbendaharaan Negara di Konstantinopel.
Sebagian besar deposito uang ke bank dan lembaga keuangan lainnya juga telah disita segera setelah deportasi. Setelah deposito dibuat, sertifikat diberikan kepada penyetor sebagai bukti deposito. Namun, begitu deportasi dimulai, penarikan uang dilarang. Sebagian besar deportan yang telah memegang deposito hanya memiliki sertifikat yang mereka simpan. Banyak deposan yang masih membawa sertifikat deposito hingga saat ini. Sejarawan Kevork Baghdjian menyatakan bahwa nilai deposito ini "seharusnya naik menjadi jumlah yang sangat besar saat ini," dengan "modal dan bunga deposito digabungkan."