stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
A Thousand Forests
Pranala luar

Situs web resmi
A Thousand Forests at Kritikultura
A Thousand Forests di IMDb (dalam bahasa Inggris)
LTO

LTO dapat mengacu pada beberapa hal berikut:
Ilmu pengetahuan dan teknologi

Linear Tape-Open, sebuah format penyimpanan data pita magnetik komputer
Kegunaan lain

L.T.O, album tahun 1978 dari musisi Harry Roesli
Kode IATA untuk Bandar Udara Internasional Loreto, Meksiko
Achmad Riad

| Achmad Riad |
| --- | --- |

 
Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI
Masa jabatan 29 Juli 2022 – 31 Mei 2023
Pendahulu HayunadiPengganti Ramses Lumban Tobing
Wakil Kepala Bais TNI
Masa jabatan 26 April 2021 – 21 Januari 2022
Pendahulu Gina YogindaPengganti Cahyono Cahya Angkasa
Kapuspen TNI
Masa jabatan 25 September 2020 – 26 April 2021
Pendahulu SisriadiPengganti Prantara Santosa
 
Informasi pribadi
Lahir: 9 Agustus 1965 (umur 59) Bandung, Jawa Barat
Suami/istri: Tri Hardiyanti
Almamater: Akademi Militer (1988)
Karier militer
Pihak: Indonesia
Dinas/cabang:  TNI Angkatan Darat
Masa dinas: 1988–2023
Pangkat:  Mayor Jenderal TNI
NRP: 31658
Satuan: Kavaleri
Pertempuran/perang: Operasi Seroja


Sunting kotak info • L • B
 
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Achmad Riad, S.I.P., M.Han. (lahir 9 Agustus 1965
) adalah seorang Purnawirawan TNI-AD  lulusan AKMIL 1988-A. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah sebagai Pa Sahli Tk. III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI.
Pendidikan Umum

SD Santa Melania Bandung (1977)
SMPN 14 Bandung (1981)
SMAN 9 Bandung (1984)
Pendidikan Militer

Akmil (1988-A)
Sussar cab Kav (1988)
Susjurpa Harsat (1990)
KIBI (1991)
IIOC Australia (1994)
Sussarpara (1995)
Suslapa-I/Kav (1995)
Diklapa II/Kav (1999)
Seskoad (2002)
Sus Danyon (2003)
IDMC. NPS USA (2004)
Susdandim (2006)
Sus Athan (2011)
Kompetensi Danrem (2012)
USAWC/Lemhannas USA (2016)
TSC-APCSS USA (2018)
Stanford-NUS EPIM Singapura (2019)
Karier militer

Danton I Kikavtai 2 Kostrad (1989)
Danton Pandu Kikavtai 2 (1989)
Kasi Intel Yonkav 8/2 Kostrad (1993)
Danki Tank-81 Yonkav 8 Kostrad (1995)
Pasimin Yontar Madya Akmil (1995)
Kaurops Siops Mentar Akmil (1996)
Kaurjarlat Sipamops Akmil (1997)
Kasikudmil Pussenkav (1999)
Wadanyonkav 9/Serbu Dam Jaya (2000)
Kabagbinmatsus Pussenkav (2003)
Dandenkavkud Pussenkav (2004)
Dandim 1402/Polman Korem 142/Tatag (2006)
Pabandya A-33 Dit A Bais TNI (2008)
Gumil Gol IV Korps Gumil Bais TNI (2008)
Athan RI Riyadh/Saudi Arabia (2009)
Dirbinsen Pussenkav Kodiklatad (2013)
Danpusdikkav Pussenkav Kodiklatad (2014)
Paban Sahli Bidang Dukat dan Bakeman Pok Sahli Bidang Sosbud Sahli Kasad (2017)
Pa Sahli Tk II Was Eropa dan AS Sahli Bidang Hubint Panglima TNI  (2018) ⭐
Pa Sahli Tk II Bidang Banusia Panglima TNI (2019) ⭐
Pa Sahli Tk III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI (2019) ⭐⭐
Wadansesko TNI (2020) ⭐⭐
Kapuspen TNI (2020) ⭐⭐
Wakabais TNI (2021) ⭐⭐
Pa Sahli Tk III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI (2022) ⭐⭐
TA Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI (2022) ⭐⭐
Pa Sahli Tk. III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI (2023) ⭐⭐
Penghargaan > Tanda Jasa

Bintang Yudha Dharma Nararya
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Medali Unomig
SL. Dwidya Sistha
SL. Kesetiaan VIII
SL. Kesetiaan XVI
SL. Kesetiaan XXIV
SL. Santi Dharma I
SL. Seroja
SL. Wira Karya
SL. Dharma Bantala
Daftar perguruan tinggi islam swasta di Jawa Timur

Berikut ini adalah daftar perguruan tinggi islam swasta yang ada di Jawa Timur.
Ini adalah daftar dinamis, yang mungkin tidak dapat memuaskan standar tertentu untuk kelengkapan. Anda dapat membantu dengan  dengan menambahkan klaim yang diberikan sumber tepercaya.
Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Abdullah Yaqin Jember
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amien Madura
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Gresik
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fithrah Surabaya
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khairat Pamekasan
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam Malang
Sekolah Tinggi Agama Islam Ali Bin Abi Thalib Surabaya
Sekolah Tinggi Agama Islam Ar Rosyid Surabaya
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bondowoso
Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum Jombang
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Banyuwangi
Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro Tulungagung
Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim Surabaya
Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula Nganjuk
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo
Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin Gresik
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar
Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Surabaya
Sekolah Tinggi Agama Islam sabilul Muttaqin Mojokerto
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Nganjuk
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Institut

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo
Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo
Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo
Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
Institut Agama Islam Tribakti Kediri
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
Universitas

Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Jember
Universitas Muhammadiyah Jember
Universitas Islam Jember
Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah, Jember
Universitas Islam Syarifuddin Lumajang
Universitas Muhammadiyah Gresik
Universitas Muhammadiyah Malang
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
Universitas Darul Ulum Jombang
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
Universitas Islam Kadiri Kediri
Universitas Islam Lamongan
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Universitas Islam Madura, Pamekasan
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Akademi

Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun
Akademi Pariwisata Muhammadiyah Jember
Pranala luar

STAI Di Surabaya Diarsipkan 2019-02-09 di Wayback Machine.
Dharmaputra (jabatan)

Untuk Dharmaputra tokoh , lihat Yudistira.
Dharmaputra adalah sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya raja pertama Kerajaan Majapahit, yang beranggotakan tujuh orang, antara lain :  Ra Kuti , Ra Semi, Ra Tanca, Ra Wedeng, Ra Yuyu, Ra Banyak, dan Ra Pangsa. Ketujuh orang ini semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan raja kedua, yaitu Jayanagara.
Jabatan Dharmaputra

Adanya jabatan Dharmaputra diketahui dari naskah Pararaton. Jabatan ini tidak pernah dijumpai dalam sumber-sumber sejarah lainnya, baik itu Nagarakretagama ataupun prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Majapahit.
Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharmaputra. Pararaton hanya menyebutkan bahwa para Dharmaputra disebut sebagai pengalasan wineh suka, yang artinya "pegawai istimewa yang disayangi raja". Mereka dikisahkan diangkat oleh Raden Wijaya dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328.
Pemberontakan Ra Semi

Kidung Sorandaka menyebutkan pada tahun 1316 ayah Patih Nambi yang bernama Pranaraja meninggal dunia di Lumajang. Tokoh Ra Semi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi difitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Raja Majapahit saat itu adalah Jayanagara putra Raden Wijaya. Karena terlanjur percaya kepada hasutan Mahapati, ia pun mengirim pasukan untuk menghukum Nambi.
Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Ra Semi masih berada di Lamajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya, Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Ra Semi.
Pararaton menyebutkan pada tahun 1318 Ra Semi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Berita ini cukup berbeda dengan naskah Kidung Sorandaka yang menyebutkan Ra Semi tewas membela Nambi tahun 1316.
Pararaton mengisahkan secara singkat pemberontakan Ra Semi terhadap pemerintahan Jayanagara. Pemberontakannya itu ia lakukan di daerah Lasem. Akhirnya pemberontakan kecil ini dapat ditumpas oleh pihak Majapahit di mana Ra Semi akhirnya tewas dibunuh di bawah pohon kapuk.
Pemberontakan Ra Kuti

Artikel utama: Pemberontakan Ra Kuti
Pararaton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Ra Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pemberontakan Ra Semi. Meskipun demikian, Jayanagara sekeluarga berhasil melarikan diri dengan dikawal para prajurit bhayangkari yang dipimpin seorang bekel bernama Gajah Mada.
Setelah mengamankan rajanya di desa Badander, Gajah Mada kembali ke ibu kota untuk mencari dukungan. Ia mengumpulkan para pejabat di rumah tumenggung amancanegara (semacam wali kota) dan mengabarkan kalau Jayanagara telah meninggal di pengungsian. Para pejabat tampak menangis sedih. Setelah meyakini kalau pemberontakan Ra Kuti ternyata tidak mendapat dukungan rakyat, maka Gajah Mada pun memberi tahu keadaan yang sesungguhnya, bahwa raja masih hidup.
Akhirnya, dengan kerja sama yang baik antara Gajah Mada, para pejabat, dan segenap rakyat ibu kota, Ra Kuti dan komplotannya berhasil dimusnahkan. Ra Kuti merupakan perwira Majapahit yang berasal dari daerah Pajarakan sekarang Kabupaten Probolinggo.
Peristiwa Ra Tanca

Ra Tanca adalah satu-satunya Dharmaputra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Ra Kuti tahun 1319.
Dikisahkan pada tahun 1328 Ra Tanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ra Tanca mendengar berita bahwa Jayanagara melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat untuk menikah. Konon Jayanagara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Tanca meminta agar Gajah Mada, yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanagara, supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan Ra Tanca. Hal ini membuat Ra Tanca merasa tersinggung.
Ra Tanca merupakan ahli pengobatan istana. Suatu hari ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita Jayanagara. Di dalam kamar raja hanya ada ia, Jayanagara, dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jayanagara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Tanca.
Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Sejarawan Slamet Muljana menyimpulkan kalau dalang pembunuhan Jayanagara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri.
Menurut Pararaton saat itu Gajah Mada sedang menjabat sebagai patih Daha, di mana rajanya adalah Dyah Wiyat. Meskipun ia dekat dengan Jayanagara, pastinya ia pun lebih dekat dengan Dyah Wiyat. Tampaknya Gajah Mada sengaja memancing amarah Tanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Tanca sendiri yang mengambil tindakan. Siasat Gajah Mada ini berjalan baik. Tanca pun membunuh raja, dan kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada seolah untuk menghilangkan jejak.
Dengan demikian, Gajah Mada telah berhasil menyelamatkan Dyah Wiyat dari nafsu buruk Jayanagara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah raja tersebut.
Kepustakaan

Slamet Muljana. 2005. Menuju Puncak Kemegahan. Jakarta: LKIS
Muljana, Slamet . 1979. Nagarakretagama dan Tafsir sejarahnya. Jakarta: Bhratara
Poesponegoro, M.D. dkk. 1990. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
The Retirement Plan

The Retirement Plan adalah sebuah film Amerika Serikat tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Tim Brown. Film tersebut menampilkan menampilkan Nicolas Cage, Joel David Moore, Ernie Hudson, Grace Byers, Rick Fox, Lynn Whitfield, dan Dax Ravina.
Hari Budianto

| Hari Budianto |
| --- | --- |

 
Informasi pribadi
Lahir: 21 Juli 1963 (umur 61) Magetan, Jawa Timur
Suami/istri: Endang Widyawaty
Anak: 3
Almamater: Akademi Angkatan Udara (1986)
Karier militer
Pihak: Indonesia
Dinas/cabang:  TNI Angkatan Udara
Masa dinas: 1986—2021
Pangkat:  Marsekal Muda TNI
Satuan: Korps Penerbang (Helikopter)
Pertempuran/perang: Operasi Seroja (1990) Pemberontakan di Aceh (1993) Konflik Papua (1997)


Sunting kotak info • L • B
 
Marsekal Muda TNI (Purn.) Hari Budianto (lahir 21 Juli 1963
) adalah seorang purnawirawan TNI-AU yang terakhir kali menjabat sebagai Kapuslaiklambangjaau.
Hari, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1986. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Aspotdirga Kasau.
Riwayat Pendidikan > Pendidikan Militer

Akademi Angkatan Udara (AAU) (1986)
Sekolah Penerbang TNI AU (1987)
Sekolah Intruktur Penerbang TNI AU (1997)
Sekkau
Seskoau
Sesko TNI
Lemhanas PPRA 50
Riwayat Pendidikan > Pendidikan Kejuruan

Suspa Intelud (1989)
Sussarpa Intel (1992)
Sishanud (2006)
Susopsgab (2007)
Penugasan

Beberapa penugasan yang pernah dijalankannya, sehingga menjadi modal keprofesionalannya dalam melaksanakan pengabdian, antara lain:
Operasi Seroja Timor Timur (1990)
Operasi Rencong Aceh (1993)
Operasi Malirja Irian Jaya (1997)
Riwayat Jabatan

Penerbang Heli Lanud Atang Sendjaja
Dan Flight Ops "D" Skadud 6 Lanud Atang Sendjaja
Kadisops Skadud 6 Lanud Atang Sendjaja
Ka Intelud Wing 4 Lanud Atang Sendjaja
Danskadud 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja
Dp Wadanmen Chandra Dimuka Magelang
Asops Kosek Hanudnas IV Biak
Kadisops Lanud Atang Sendjaja
Danwing 4 Lanud Atang Sendjaja
Asren Koopsau I
Dansekkau
Pamen Kodikau (Dik Lemhannas PPRA A-50)
Dirpers Kodikau
Danlanud Atang Sendjaja (2015—2017)1⭐
Kadispotdirga (2017—2019)⭐
Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI (2019—2020)⭐⭐
Aspotdirga Kasau (2020)⭐⭐
Kapuslaiklambangjaau (2020—2021)⭐⭐
Penghargaan

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baris ke-1 | Bintang Yudha Dharma Nararya (13 Mei 2016) | Bintang Yudha Dharma Nararya (13 Mei 2016) | Bintang Yudha Dharma Nararya (13 Mei 2016) | Bintang Yudha Dharma Nararya (13 Mei 2016) | Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya | Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya | Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya | Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya |  |
| Baris ke-2 | Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun | Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun |
| Baris ke-3 | Satyalancana G.O.M VII | Satyalancana G.O.M VII | Satyalancana G.O.M VII | Satyalancana Dharma Phala | Satyalancana Dharma Phala | Satyalancana Dharma Phala | Satyalancana Raksaka Dharma | Satyalancana Raksaka Dharma | Satyalancana Raksaka Dharma |
| Baris ke-4 | Satyalancana Seroja (Ulangan Pertama) | Satyalancana Seroja (Ulangan Pertama) | Satyalancana Seroja (Ulangan Pertama) | Satyalancana Dharma Nusa | Satyalancana Dharma Nusa | Satyalancana Dharma Nusa | Satyalancana Dwidya Sistha (Ulangan Kedua) | Satyalancana Dwidya Sistha (Ulangan Kedua) | Satyalancana Dwidya Sistha (Ulangan Kedua) |
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen) kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan kedua disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 yang berlangsung pada tanggal 7–18 Agustus 2000.
Dalam perubahan kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
diubah menjadi
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Pasal 18A & 18B

sebelumnya tidak ada
menjadi
Pasal 18A & 18B > Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pasal 18A & 18B > Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
diubah menjadi
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
diubah menjadi
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 20A

sebelumnya tidak ada
menjadi
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Pasal 22A

sebelumnya tidak ada.
menjadi
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
Pasal 22B

sebelumnya tidak ada.
menjadi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Pasal 25A

sebelumnya tidak ada.
menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
diubah menjadi
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
diubah menjadi
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 28A–28J

sebelumnya tidak ada
menjadi
Pasal 28A–28J > Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28A–28J > Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28A–28J > Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.