Negara berdaulat
Kedaulatan Westfalen

Kedaulatan Westfalen adalah konsep kedaulatan negara kebangsaan berdasarkan teritorial dan tidak adanya peran badan-badan eksternal di struktur dalam negeri. Ini adalah sebuah sistem internasional dari negara-negara, perusahaan multinasional, dan organisasi-organisasi yang dimulai dengan Perdamaian Westfalen pada tahun 1648.
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Kedaulatan telah diambil pada makna yang berbeda dengan pengembangan dari prinsip penentuan sendiri dan larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai norma-norma jus cogens hukum internasional modern. Dalam Piagam PBB, Konsep Deklarasi mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan piagam dari organisasi kedaerahan internasional mengungkapkan pandangan bahwa semua negara secara yuridis sama dan menikmati hak dan kewajiban yang sama berdasarkan fakta keberadaan mereka sebagai orang-orang di bawah hukum internasional. Hak negara untuk menentukan status politik dan praktik kedaulatan permanen sendiri dalam batas-batas yurisdiksi teritorial mereka secara luas diakui.
Dalam ilmu politik, kedaulatan biasanya didefinisikan sebagai atribut yang paling penting dari negara dalam bentuk berdikari lengkap di dalam bingkai dari suatu wilayah tertentu, yaitu supremasi dalam kebijakan domestik dan kemerdekaan di luar negeri.
Dinamakan berdasarkan Traktat Westfalen 1648, sistem kedaulatan negara Westfalen yang menurut Bryan Turner adalah "membuat pemisahan yang lebih atau kurang jelas antara agama dan negara, dan mengakui hak para pangeran 'untuk mengakui' negara, yaitu, untuk menentukan agama yang dianut kerajaan mereka dalam prinsip pragmatis cuius regio eius religio."
Model kedaulatan negara Westfalen telah semakin dikritik dari pihak "non-barat" sebagai suatu sistem yang diberlakukan semata-mata oleh Kolonialisme Barat. Apa yang model ini lakukan adalah membuat agama menjadi bawahan untuk politik, masalah yang telah menyebabkan beberapa masalah di dunia Islam. Sistem ini tidak cocok di dunia Islam karena konsep-konsep seperti "pemisahan gereja dan negara" dan "hati nurani individu" yang tidak diakui dalam agama Islam sebagai sistem sosial.
Dalam penggunaan kasual, istilah "negara", "bangsa" dan "negara (statum)" yang sering digunakan seolah-olah identik, tetapi dalam ketat penggunaan mereka dapat dibedakan:[butuh rujukan]
Negara menunjukkan wilayah tanah didefinisikan oleh fitur geografis atau batas-batas politik.
Bangsa menunjukkan orang-orang yang diyakini atau dianggap untuk berbagi kesamaan adat istiadat, agama, bahasa, asal-usul, silsilah, atau sejarah. Namun, kata sifat nasional dan internasional yang sering digunakan untuk merujuk ke hal-hal yang berkaitan dengan apa yang benar-benar berdaulat, seperti ibu kota negara, hukum internasional.
Negara (statum) merujuk kepada kumpulan yang mengatur dan mendukung lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan yang pasti atas wilayah dan penduduk. Negara-negara berdaulat adalah orang-orang hukum.