Muhammad At-Tahir bin Ashur
Karya ilmiah

Ibnu Asyur menegaskan pandangannya bahwa bahasa pada dasarnya bersifat ambigu dan tidak cukup untuk menentukan maksud seorang penutur. Selain itu, ia menyatakan bahwa sekalipun kata-kata tertulis tidak mudah terdistorsi, kata-kata yang diucapkan sebenarnya lebih mungkin menyampaikan maksud pembicara. Seluruh medan yang mengelilingi kata tersebut harus dipertimbangkan. Sebaliknya, perlunya pengetahuan akan kondisi Kota Madinah untuk mengkaji makna sebuah pernyataan menunjukkan pentingnya memahami konteks.
Ibnu Asyur mempertanyakan bobot hukum suatu hadis yang bersifat ahad dalam menentukan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, nilai legislasi harus dicari dari totalitas syariat. Ia berpendapat bahwa tafsiran-tafsiran yang tampaknya bertentangan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pasti merupakan distorsi terhadap karya mereka. Dia khawatir bahwa mengambil hadits ahad secara terpisah dari isi syariat akan mengakhiri pencarian pemahaman dalam konteksnya. Pengutamaan hadis ahad dibandingkan deduksi rasional berdasarkan konteks akan menjadi masalah. Ibnu Asyur percaya bahwa Asy-Syafi'i disalahpahami sebagai orang yang menyukai penggunaan hadis ahad dalam konteks yang lebih luas dan juga Ahmad bin Hanbal disalahartikan sebagai orang yang lebih menyukai penggunaan hadis yang lemah dibandingkan qiyas. Ibnu Asyur mengatakan bahwa hadis yang lemah itu rawan kesesatan dan qiyas juga rawan kekeliruan, tetapi selain itu, hadis yang lemah itu bisa saja bohong dan akibat penggunaannya jauh lebih buruk dari pada penggunaan qiyas.
Ibnu Asyur menyatakan bahwa dasar syariat harus rasional. Ia berkata: “Salah satu hal terbesar yang diperlukan oleh universalitas syariat adalah bahwa aturan-aturannya harus setara bagi semua komunitas yang mengikutinya semaksimal mungkin, karena kesamaan aliran aturan dan hukum merupakan bantuan untuk mencapai tujuan kesatuan kelompok dalam masyarakat.”
Karena syariat bersifat universal, maka tidak boleh dibatasi pada satu budaya saja. Syariat diturunkan dalam bahasa Arab kepada masyarakat Arab, oleh karena itu warna dan coraknya pun juga Arab. Namun, maksud dari syariat itu sendiri bersifat universal sehingga harus dapat dipahami oleh budaya yang berada di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum didasarkan pada rasionalitas. Misalnya, keharusan menyimpan sari kismis dalam wadah tertentu karena pada panasnya suhu Hijaz sari kismis akan cepat berfermentasi. Di daerah beriklim dingin, hal itu tidak berlaku. Kenyataannya, dengan keras kepala berpegang pada hal-hal yang dangkal tanpa memahami maksudnya, menurut Ibnu Asyur, orang itu berarti "menunjukkan syariat agar diabaikan secara hina."
Ibnu Asyur melihat pemikiran literal ini diwakili oleh posisi Zahiri. Argumen terkuatnya yang menentang hal ini adalah bahwa kejadian-kejadian yang dialami oleh Zahiri sangat terbatas dan mempengaruhi pemikirannya, sedangkan keadaan dunia telah berubah dan banyak terjadi kejadian-kejadian yang memerlukan penjelasan syariat. Oleh karena itu, maqasid syariah harus ditegakkan.
Ibnu Asyur menyerukan ijtihad dengan syarat yang paling kuat. Beliau mengatakan, “Ijtihad merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) terhadap masyarakat sesuai dengan ukuran kebutuhan di negara dan situasi masyarakat.” Beliau mengecam umat Islam karena mengabaikan ijtihad meskipun umat Islam sendiri memiliki kapasitas dan sarana untuk mendukung ijtihad tersebut. Dia ingin melihat umat Islam tampil untuk melakukan ijtihad bagi komunitas global. Jelas baginya bahwa kurangnya ijtihad mempunyai konsekuensi yang parah. Beliau menyerukan dibentuknya sekelompok mujtahid dari berbagai negara di dunia, dari berbagai madzahib (mazhab) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai landasan pembaharuan peradaban.