Teknologi biomedis
Permasalahan Teknologi Biomedis di Indonesia

Sebagai negara yang berpenduduk lebih dari 250juta, terbesar ke-5 dunia (dan pertama di Asia Tenggara) dengan demografi penduduk yang tersebar pada daerah kepulauan, Indonesia memiliki julah rumah sakit yang terbanyak dia Asia Tenggara (sebanyak 2,435 pada tahun 2014 (Statistical Yearbook of Indonesia 2011, BPS–Statistics Indonesia, 2011). Kebutuhan alat kesehatan Indonesia juga yang paling besar di kawasan ini. Data tentang besarnya pembelanjaan alat kesehatan sangat beragam–mulai dari 30T pada tahun 2013 (Markets, 2015), hingga yang bahkan 100T/tahun (Pandjaitan, 2012). Jika mengacu pada data WHO 2011 bahwa sebagian besar alat yang ada berasal dari hibah dengan nilai nominal yang tidak terdokumentasi secara sentral, tidak mengherankan bahwa total pembelanjaan alat kesehatan dalam negeri mencapai hampir 100T lebih di setiap tahunnya. Dari data tahun 2012, ketergantungan kita pada import lima negara produsen; Jerman, Belanda, Jepang, Amerika dan Austria yang mencapai 94.4% (Markets, 2015). Pembelanjaan dalam negeri tidak hanya terbatas pada alat kesehatan dengan teknologi canggih, tetapi juga pada consumable product seperti jarum suntik, kantong darah serta peralatan dengan teknologi rumah tangga seperti inkubator.
Meski pembelanjaan alat kesehatan tergolong eskalatif, tetapi hingga kini dukungan pemerintahan (regulasi makro) terhadap kemajuan industri biomedis dalam negeri masih jauh dari memadai. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya, Singapura telah memulai pembangunan industri TB sejak akhir era 70-an dengan mendatangkan Beecham Industries. Tidak hanya itu, pada tahun 2000, pemerintah Singapura mengumumkan titik berat pembangunan Biomedisnya dengan dengan mengundang investor dari berbagai belahan dunia; Novartis, Roche and Amgen ("Siting a Biomanufacturing Facility in Singapore," 2013). Hal yang sama dilakukan pemerintah Amerika Serikat dengan melibatkan Withaker Foundation untuk mengkampanyekan sekaligus mendukung pembangunan teknik biomedisnya pada awal tahun 70-an ("History of Biomedical Engineering," 2013).
Tidak hanya produktivitas dan dukungan kebijakan pemerintah yang rendah, bidang TB pun sangat rentan terhadap korupsi. Namun demikian, korupsi di bidang ini tidak mudah diketahui publik. Kecuali korupsi alat kesehatan (alkes) di Tangsel yang terungkap lebih dikarenakan politik dinasti daripada objek korupsinya, sangat sedikit catatan korupsi alkes yang dapat diketahui publik. Mari kita amati kembali catatan korupsi bidang ini pada masa lampau.
Pasca desentralisasi, tercatat ‘hanya’ ada lima kasus korupsi yang terungkap ke publik. Pada tahun 2006, kasus korupsi alkes wabah flue burung yang melibatkan terdakwa Soetedjo Yuwono, Sekretaris Menko Kesra yang saat itu dijabat oleh Aburiza Bakrie. Tahun berikutnya, korupsi alkes melibatkan terpidana Ratna Dewi Umar–juga pada kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung dengan kerugian negara 50.477 milliar rupiah. Kasus ini pula menyeret dua mantan menteri Kesehatan; Siti Fadillah Supari dan Endang Rahayu Setyaningsih. Masih pada tahun 2007, korupsi alkes lainnya melibatkan mantan Kepala Pusat Penanggulan Krisis Kemenkes, Rustam Syarifuddin Pakaya dengan kerugian negara 2,47 miliar, kasus alat bantu Belajar Rumah Sakit (2009). Pada tahun 2010, dugaan korupsi alat kesehatan tak bertuan ‘merambah’ ke Bangli, Bali. Dan, yang teranyar adalah korupsi alat kesehatan di RS International Universitas Udayana, Bali (2015).
Dari berbagai kasus korupsi di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang lebih teknis seperti:
Permainan Regulasi
Secara konten, peraturan saat ini alkes saat ini; Peraturan Menteri Kesehatan No 1189 dan 1190 tahun 2010 masing-masing mengatur tentang Sertifikat Produksi dan ijin Edar Alat Kesehatan, menyatakan bahwa distribusi alat kesehatan harus seijin Menteri dengan usia minimal pelaku usaha minimal 2 tahun), sudah memadai. Namun dalam penerapannya, masih terdapat celah pengaturan peserta pemenang lelang. Sebagaimana modus operandi korupsi pengadaan barang umum, pemenang lelang alat kesehatan juga ditentukan secara transaksional dan mengabaikan aturan yang baku.
Standardisasi
Meski standardisasi alkes telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang sama (No 1189 dan 1190 tahun 2010), ‘permainan standardisasi’ ini masih terjadi. Celakanya, tolok ukur ‘standard’ yang menyangkut keamanan bahkan keselamatan pasien pun bisa dipermainkan. Sebagai contoh kasus pengadaan sterilisasi rumah sakit yang ditentukan melalui tender oleh Kemenkes 2010, dianulir oleh departemen yang sama pada tahun berikutnya, karena ketidaklayakan kualitas.
Ketiadaan Lembaga Kontrol
Inkompetensi regulator semakin diperparah dengan dengan ketiadaan lembaga kontrol baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menguasai bidang ini. Adanya profesi elektromedis, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No 371/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis–dirancang untuk menjalankan fungsi teknis pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis. Secara teknis, para tenaga elektromedis sulit melakukan fungsi diluar togas pokoknya. Dengan tidak berimbangnya rasio jumlah tenaga dengan alat yang harus ditangani, penyelesaian semua tugas pokok merupakan hal utama. Secara hierarki, profesi ini memiliki kedudukan yang tidak setara - merupakan pendukung kinerja paramedis.
Struktur organisasi dan Kompetensi
Permasalahan lain adalah menyangkut struktur organisasi serta kompetensi yang bermuara pada optimalisasi tugas. Meski tanggung jawab penentuan distribusi dan ijin edar alkes ada pada menteri Kesehatan, secara teknis, pelimpahan penentuan standar kualitas produk dilakukan oleh Direktoral Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan kewenangan ‘hanya’ mengatur hal teknis yang berkaitan dengan pengadaan dan pengawasan. Selain itu, cakupan bidang kerja Dirjen ini mencakup dua hal yang berbeda; bidang farmasi dan alat kedokteran. Bukan hanya pada terbatasnya wewenang dan luasnya cakupan bidang kerja, secara kompetensi para pejabat pada bidang ini seharusnya memiliki kualifikasi teknologi biomedis. Dari struktur yang saat ini ada (Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan), pejabat Dirjen selalu dari kalangan klinis; baik dokter maupun apoteker. Hal ini bisa difahami karena fungsi tugas dengan cakupan yang berbeda dan harus menangani bidang diluar kompetensinya sehingga ‘wajar’ jika pembangunan bidang TB selama ini tidak optimal.