Monarki Britania Raya
Peran konstitusional > Hak Istimewa Kerajaan

Artikel utama: Hak istimewa kerajaan di Britania Raya
Beberapa otoritas eksekutif pemerintah secara teoretikal dan nominal dipegang Penguasa Berdaulat dan dikenal sebagai hak istimewa kerajaan. Penguasa monarki bertindak selaras dengan konvensi dan preseden, yang hanya dapat memakai hak istimewa atas nasihat para menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen, sering kali melalui Perdana Menteri atau Dewan Penasihat. Dalam prakteknya, kekuasaan hak istimewa hanya dilakukan atas nasihat Perdana Menteri – Perdana Menteri, dan bukannya Penguasa Berdaulat, yang memiliki kontrol. Penguasa monarki memperhatikan Perdana Menteri setiap minggu. Tak ada catatan perhatian tersebut yang diambil dan prosesnya masih disembunyi-sembunyikan secara bulat. Penguasa monarki dapat mengeluarkan pandangannya, tetapi, sebagai pemimpin konstitusional, harus secara mutlak menerima keputusan-keputusan Perdana Menteri dan Kabinet (yang menyediakan mereka komando dukungan Dewan). Dalam pernyataan Bagehot: "Di bawah monarki konstitusional, Penguasa Berdaulat memiliki ... tiga hak – hak untuk berkonsultasi, hak untuk membujuk, hak untuk memperingatkan."
Meskipun Hak Istimewa Kerajaan bersifat ekstensif dan persetujuan parlementer tak secara resmi diharuskan untuk penggunaannya, hak tersebut bersifat terbatas. Beberapa hak istimewa Mahkota tak digunakan atau secara permanen dialihkan ke Parlementer. Contohnya, penguasa monarki tak dapat mencanangkan dan mengumpulkan pajak-pajak baru; tindakan semacam itu berada di bawah naungan Undang-Undang Parlementer. Menurut laporan parlementer, "Mahkota tak dapat diberi kuasa-kuasa hak istimewa baru", dan Parlemen dapat mencabut kekuasaan hak istimewa apapun menurut pengesahan legislasi.
Hak Istimewa Kerajaan meliputi kuasa untuk melantik dan melengserkan menteri-menteri, meregulasikan layanan sipil, mengeluarkan paspor, mendeklarasikan perang, membuat perdamaian, mengarahkan tindakan militer, dan menegosiasikan dan meratifikasikan traktat, aliansi dan perjanjian internasional. Namun, sebuah traktat tak dapat langsung dimasukkan pada hukum-hukum domestik Britania Raya; Undang-Undang Parlemen dibutuhkan dalam kasus semacam itu. Penguasa monarki merupakan kepala komandan Angkatan Bersenjata (Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Darat Kerajaan Inggris, dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris), mengakreditasikan Komisioner-Komisioner Tinggi dan duta-duta besar Inggris, dan menerima diplomat-diplomat dari negara-negara asing.
Ini merupakan hak istimewa penguasa monarki untuk memanggil dan mengundurkan Parlemen. Setiap sesi parlementer dimulai dengan panggilan penguasa monarki. Sesi parlementer baru ditandai dengan Pernyataan Pembuka Parlemen, dimana penguasa berdaulat membacakan Pidato dari tahta di Ruang Dewan Bangsawan, menjelaskan agenda legislatif Pemerintah. Prorogasi biasanya diadakan sekitar setahun setelah sebuah sesi dimulai, dan secara resmi mengesahkan sesi tersebut. Pembubaran mengakhiri masa jabatan parlementer, dan disusul oleh pemilihan umum untuk seluruh kursi dalam Dewan Rakyat. Pemilihan umum biasanya diadakan lima tahun setelah pemilihan sebelumnya berdasarkan pada Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, tetapi dapat dimajukan jika Perdana Menteri kurang diandalkan, atau jika dua pertiga anggota Dewan Rakyat memilih untuk mengadakan pemilihan awal.
Sebelum undang-undang yang disahkan oleh Dewan-Dewan dapat menjadi hukum, pengesahan kerajaan (persetujuan penguasa monarki) disyaratkan. Dalam teorinya, pengesahan dapat diberikan (menjadikannya hukum undang-undang) atau ditolak (memakai hak veto terhadap undang-undang), tetapi sejak pengesahan 1707, pengesahan selalu diberikan.
Penguasa monarki memiliki hubungan yang sama dengan pemerintahan terdevolusi Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Pemimpin berdaulat melantik Menteri Pertama Skotlandia atas nominasi Parlemen Skotlandia, dan Menteri Pertama Wales atas nominasi Majelis Nasional Wales. Dalam hal Skotlandia, penguasa berdaulat bertindak atas nasihat Pemerintah Skotlandia. Namun, karena devolusi sangat terbatas di Wales, dalam hal Wales, Penguasa berdaulat bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan Kabinet Britania Raya. Penguasa Berdaulat dapat menolak hukum apapun yang disahkan oleh Majelis Irlandia Utara, jika dianggap tak konstitusional oleh Sekretaris Negara Irlandia Utara.
Penguasa berdaulat dianggap menjadi "tulang punggung keadilan"; meskipun penguasa berdaulat tak secara pribadi memerintah dalam kasus-kasus yudisial, fungsi-fungsi yudisial ditampilkan atas namanya. Selain itu, penerapan dilakukan atas perantara penguasa monarki, dan para anggota pemerintahan mendapatkan otoritas mereka dari Mahkota. Hukum umum menyatakan bahwa penguasa berdaulat "tidak dapat salah"; penguasa monarki tidak dapat diadili atas dakwaan-dakwaan kejahatan. Undang-Undang Pemprosesan Mahkota 1947 mengijinkan penegakan sipil terhadap Mahkota dalam kapasitas publiknya (yang merupakan penegakan melawan pemerintahan), tetapi bukan penegakan melawan penguasa monarki secara pribadi. Penguasa Berdaulat memegang "hak kasih istimewa", yang digunakan untuk melindungi para terdakwa atau meringankan hukuman.
Penguasa monarki adalah "tulang punggung kehormatan", sumber dari seluruh penghormatan dan dignitas di Britania Raya. Mahkota membuat seluruh gelar kehormatan, melantik para anggota ordo-ordo kekesatriaan, memberikan gelar kestria dan menganugerahi penghargaan lainnya. Meskipun gelar-gelar kehormatan dan kebanyakan penghargaan lainnya diberikan atas nasihat Perdana Menteri, beberapa penghargaan merupakan hadiah pribadi penguasa berdaulat, dan tidak diberikan atas nasihat kementerian. Penguasa monarki sendiri melantiki para anggota Order of the Garter, Order of the Thistle, Royal Victorian Order dan Order of Merit.