Rojava
Sejarah > Operasi dan pendudukan militer Turki

Sejak tahun 2012, ketika kantong-kantong Satuan Perlindungan Wanita (SPW) pertama muncul, Turki telah diwaspadai oleh kehadiran pasukan terkait Partai Buruh Kurdistan (PBK) di perbatasan selatannya dan menjadi khawatir ketika SPW menandatangani aliansi dengan Amerika untuk menentang pasukan NIIS di wilayah tersebut.
Pemerintah Turki menolak untuk mengizinkan bantuan dikirim ke SPW selama Pengepungan Kobani. Hal ini menyebabkan kerusuhan Kurdi, kegagalan proses perdamaian 2013-2015 pada Juli 2015 dan pembaruan konflik bersenjata antara PBK dan pasukan Turki. Menurut surat kabar pro-pemerintah Turki, Daily Sabah, organisasi induk SPW, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), menyediakan Partai Buruh Kurdistan dengan militan, bahan peledak, senjata, dan amunisi.
Pada Agustus 2016, Turki meluncurkan Operasi Perisai Eufrat untuk mencegah Pasukan Demokratik Suriah (PDS) yang dipimpin Satuan Perlindungan Wanita untuk menghubungkan Kanton Afrin dengan sisa Rojava dan untuk merebut Manbij dari PDS. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki merebut semua pemukiman di Jarabulus yang sebelumnya berada di bawah kendali PDS. PDS menyerahkan sebagian wilayah itu kepada pemerintah Suriah untuk bertindak sebagai zona penyangga melawan Turki. Manbij tetap di bawah kendali PDS.
Pada awal 2018, Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun bersama Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Turki untuk merebut Afrin yang mayoritas Kurdi dan mengusir Satuan Perlindungan Wanita atau Pasukan Demokratik Suriah (PDS) dari wilayah tersebut. Kanton Afrin, sebuah subdivisi wilayah tersebut, diduduki dan lebih dari 100.000 warga sipil yang mengungsi dan pindah ke Kanton Shahba serta wilayah Kanton Afrin yang tetap berada di bawah PDS, kemudian dikontrol oleh Tentara Arab Suriah (TEAS). Pasukan Demokratik Suriah yang tersisa kemudian melancarkan pemberontakan yang sedang berlangsung terhadap pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki.
Pada tahun 2019, Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian melawan Pasukan Demokratik Suriah (PDS). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019, Angkatan Udara Turki melancarkan serangan udara di kota-kota perbatasan. Tetapi pada 6 Oktober, presiden Donald Trump telah memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk mundur dari timur laut Suriah di mana mereka telah memberikan dukungan kepada PDS.
Jurnalis menyebut penarikan itu sebagai pengkhianatan serius terhadap Kurdi serta pukulan bencana bagi kredibilitas Amerika sebagai sekutu dan posisi Washington di panggung dunia. Seorang jurnalis lain menyatakan bahwa ini adalah salah satu bencana kebijakan luar negeri Amerika terburuk sejak Perang Irak. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki dan Turki merebut 68 pemukiman, termasuk Ras al-Ayn, Tell Abyad, Suluk, Mabrouka, dan Manajir selama operasi 9 hari sebelum gencatan senjata 120 jam diumumkan.
Operasi itu dikecam oleh masyarakat internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Turki dilaporkan. Outlet media menyebut serangan itu tidak mengejutkan karena presiden Turki Erdoğan selama berbulan-bulan memperingatkan bahwa kehadiran Satuan Perlindungan Wanita (SPW) di perbatasan Turki-Suriah meskipun zona penyangga Suriah Utara tidak dapat diterima.
Konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan itu adalah meningkatkan popularitas dan legitimasi pemerintahan timur laut Suriah di seluruh dunia, dan beberapa perwakilan Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW) menjadi dikenal secara internasional hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, peristiwa ini menimbulkan ketegangan di dalam Pasukan Demokratik Suriah (PDK), karena muncul perbedaan antara pimpinan PDK dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW). SPW bertekad untuk mempertahankan otonomi daerah dan berharap untuk melanjutkan aliansi dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, komando pusat PDK sekarang bersedia untuk memulai kembali negosiasi dengan Turki, tidak mempercayai Amerika Serikat, dan menekankan keberhasilan internasional ideologi kirinya atas kelangsungan hidup Rojava sebagai entitas administratif.