Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Masa Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia telah menimbulkan berbagai penderitaan yang sangat berat. Berjuta-juta penduduk menderita busung lapar, beratus-ratus ribu orang dikerahkan sebagai pekerja paksa (Romusya) dan kebebasan bergerak ditindas sehingga pergerakan politik tidak dapat tumbuh secara wajar. Walaupun demikian masa pendudukan Jepang mempunyai beberapa segi positif antara lain di bidang pemerintahan bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk turut mengatur dengan menduduki jabatan penting, di bidang Hankamnas diketahiui seluk beluk organisasi militer sistem pertahanan dan berbagai pendidikan/latihan kemiliteran, di bidang ideologi/politik, semangat nasionalisme berkembang pesat sejajar dengan meluapnya semangat anti kolonialisme, di bidang kebudayaan dengan dibukanya berbagai sekolah secara merata dan dengan digunakannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, telah membawa pengaruh yang positif.
Demikian pula di bidang maritim/bahari pada masa pendudukan Jepang banyak segi-segi positifnya. Untuk keperluan penangkutan bahan-bahan mentah tenaga manusia, perlengkapan perang dan pasukan dari Indonesia ke front depan ataupun ke daerah lain Pemerintah Pendudukan Jepang membutuhkan Armada Angkutan laut yang cukup besar dalam waktu seceapt mungkin. Armada Angkutan Laut sisa zaman Hindia Belanda sudah hancur, karena kapal-kapal KPM menjelang invasi Jepang telah diperintahkan untuk keluar dari Perairan Indoneesia dan kapal-kapal yang tidak sempat diungsikan diledakkan oleh belanda sebelum melarikan diri ke Australia. sedangkan kapal-kapal Jepang sepenuhnya ditugaskan untuk melayani tugas-tugas di Front Pasifik. jadi tidak ada alternatif lain kecuali memobilisaasi semua angkutan laut yang ada di bumi Indonesia.
Sesuai dengan pemikiran tersebut maka Pemerintah Pendudukan Jepang segera mengajak Bangsa Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang Maritim khususnya Armada Angkutan Laut. Sejajar dengan tersebut maka di bentuklah 軍政監部海事総局 (Gunseikanbu Kaiyi Sokyoku) yang berpusat di Jakarta dan cabang-cabangnya pada setiap pelabuhan yang penting. Di samping Jawatan Pelayaran dibentuk pula Perusahaan Pelayaran Pemerintah (ジャワ運航会社 Jawa Unko Kaisya) di Jawa dan 南方運航会社 Nampo Unko Kaisya di Sumatera. Untuk keperluan tugas-tugas Angkutan Laut Militer dibentuk 暁部隊 Akatsuki Butai yang dapat disamakan dengan Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer TNI AL) saat ini dan untuk melaksanakan tugas-tugas patroli Pantai dibentuk 船舶隊 Sen Pakutai. Semua jawatan/perusahaan tersebut dipimpin oleh orang Jepang, tetapi stafnya terdiri dari orang Indonesia.
Untuk mencukupi kebutuhan kapal-kapal laut pemerintah Pendudukan Jepang sejak tahun 1942 merehabilitasi galangan-galangan kapal yang telah ada ataupun membangun galangan-galangan kapal secara darurat, sehingga dengan demikian timbullah kesibukan "luar biasa" galangan kapal di Pasar Ikan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Juana, Lasem, Makasar, padang, Tanjung Balai Asahan. Pada galangan-galangan tersebut bekerja berpuluh-puluh ribu bangsa Indonesia hanya pimpinannya dipegang oleh orang Jepang. Dalam waktu yang singkat dari galangan tersebut telah diproduksi berpuluh-puluh kapal kayu jenis Coaster yang berukuran 60 ton - 250 ton bermesin diesel. Kapal-kapal kayu tersebut segera didayagunakan oleh instansi/perusahaan pelayaran seperti disebut di atas.
Untuk mencukupi kebutuhan tenaga-tenaga pelaut bagi kapal-kapal tersebut pada mulanya didapat dengan menggunakan pelaut-pelaut bangsa Indonesia yang telah pengalaman pada zaman Belanda yakni bekas anggota KM, GM dan KPM. Tetapi jumlah dari tenaga-tenaga pelaut tersebut jauh dari mencukupi, karena itu perlu segera diadakan pendidikan bagi calon-calon bahariwan. Pada akhir tahun 1942 dibuka Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di Jakarta kemudian menyusul di Semarang, Cilacap, Tegal, Makassar dan Pasuruan. SPT mendidik calon perwira sedasng untuk calon kelasi dididik pada sekolah Pelayaran Rendah (SPR) yang diadakan di Jakarta, Tegal, Semarang, Sumenep, Pasuruan, Probolinggo, Denpasar, Makasar, Banjarmasin, padang dan Tanjung Balai Asahan. Di samping mendirikan SPT/SPR, pemerintah Jepang membuka pula sekolah lain yang beraspek maritim yakni Sekolah Bangunan Kapal di Jakarta, Sekolah pembantu Kaigun dan Sekolah Penerbangan Angkatan Laut. Dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah dihasilkan bebeerapa ribu pemua bahariwan yang memiliki pendidikan profesional.
Dalam keadaan yang "serba tanggung" inilah Bangsa Indonesia telah memanfaatkan situasi dan kondisi yang menguntungkan baginya menentukan suatu sikat yang berani bertekad mengambil nasib bangsa dan negara dengan segala akibatnya dalam tangannya sendiri untuk membangun dan mendirikan suatu Negara Merdeka terlepas dari segala belenggu penjajahan dengan suatu masyarakat yang adil dan makmur.