Edward VII dari Britania Raya
Memerintah > Krisis konstitusional

Pada tahun terakhir hidupnya, Edward terlibat dalam krisis konstitusional ketika mayoritas Konservatif di House of Lords menolak untuk meloloskan "Anggaran Rakyat" yang diusulkan oleh pemerintahan Liberal Perdana Menteri Asquith. Krisis tersebut pada akhirnya—setelah kematian Edward—berujung pada pencabutan hak veto DPR.
Raja tidak senang dengan serangan kaum Liberal terhadap para bangsawan, yang termasuk pidato polemik oleh David Lloyd George di Limehouse. Menteri kabinet Winston Churchill secara terbuka menuntut pemilihan umum, yang membuat Asquith meminta maaf kepada penasihat Raja Lord Knollys dan menegur Church. Edward sangat kecewa dengan nada perang kelas—meskipun Asquith mengatakan kepadanya bahwa dendam partai juga sama buruknya dengan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri Pertama pada tahun 1886—sehingga ia memperkenalkan putranya kepada Menteri Negara Urusan Perang Richard Haldane sebagai "Raja Inggris terakhir". Setelah kuda Raja Minoru memenangkan Derby pada tanggal 26 Juli 1909, ia kembali ke arena pacuan kuda pada hari berikutnya dan tertawa ketika seorang pria berteriak: "Sekarang, Raja. Kau telah memenangkan Derby. Pulanglah dan bubarkan Parlemen sialan ini!"
Sia-sia, Raja mendesak para pemimpin Konservatif Arthur Balfour dan Lord Lansdowne untuk meloloskan anggaran, yang menurut Lord Esher bukanlah hal yang aneh, karena Ratu Victoria telah membantu menengahi perjanjian antara kedua Dewan mengenai pembubaran negara Irlandia pada tahun 1869 dan Undang-Undang Reformasi Ketiga pada tahun 1884. Namun, atas saran Asquith, dia tidak menawarkan mereka pemilihan umum (yang, jika dilihat dari pemilihan sela baru-baru ini, kemungkinan besar mereka akan memperoleh kursi) sebagai hadiah karena melakukan hal tersebut.
RUU Keuangan disahkan oleh DPR pada tanggal 5 November 1909, namun ditolak oleh DPR pada tanggal 30 November; mereka malah meloloskan resolusi Lord Lansdowne yang menyatakan bahwa mereka berhak untuk menentang RUU tersebut karena RUU tersebut tidak memiliki mandat elektoral. Raja merasa kesal karena upayanya untuk mendesak pengesahan anggaran telah diketahui publik and telah melarang Knollys, yang merupakan anggota parlemen Liberal yang aktif, untuk memberikan suara untuk anggaran, meskipun Knollys telah menyarankan bahwa ini akan menjadi isyarat yang tepat untuk menunjukkan keinginan kerajaan untuk melihat anggaran yang disahkan. Pada bulan Desember 1909, usulan untuk membentuk dewan bangsawan (agar Partai Liberal memiliki suara mayoritas di Dewan Bangsawan) atau memberikan hak kepada Perdana Menteri untuk melakukan hal tersebut dianggap "menjijikkan" oleh Knollys, yang menganggap Raja sebaiknya turun takhta daripada menyetujuinya.
Pembicaraan tentang pencabutan hak veto Dewan Bangsawan memainkan peran penting dalam Pemilihan umum Januari 1910. Di awal kampanye pemilihan, Lloyd George berbicara tentang "jaminan" bahwa akan diperlukan sebelum membentuk pemerintahan Liberal lainnya, namun pembicaraan tersebut berhenti setelah Raja memberitahu Asquith bahwa dia tidak akan bersedia mempertimbangkan untuk membentuk dewan perwakilan rakyat sampai setelah pemilihan umum kedua. Balfour menolak untuk mengatakan apakah dia bersedia membentuk pemerintahan Konservatif atau tidak, tetapi menasihati Raja agar tidak berjanji untuk membentuk bangsawan sebelum dia melihat persyaratan dari setiap perubahan konstitusional yang diusulkan. Selama kampanye, pemimpin Konservatif Walter Long meminta izin kepada Knollys untuk menyatakan bahwa Raja tidak mendukung Pemerintahan Sendiri Irlandia, tetapi Knollys menolak dengan alasan tidak pantas jika pandangan raja diketahui di depan umum.
Pemilu ini menghasilkan parlemen yang tidak memiliki pemenang, dengan pemerintahan Liberal bergantung pada dukungan partai terbesar ketiga, nasionalis Partai Parlementer Irlandia. Raja mengusulkan kompromi dimana hanya 50 anggota parlemen dari masing-masing pihak yang boleh memberikan suara, yang juga akan meniadakan mayoritas Konservatif di DPR, tetapi Lord Crewe, pemimpin Liberal di House of Lords, menyarankan bahwa hal ini akan mengurangi independensi House of Lords, karena hanya rekan-rekan yang merupakan pendukung partai yang loyal yang akan dipilih. Tekanan untuk mencabut hak veto Dewan Perwakilan Rakyat kini datang dari anggota parlemen nasionalis Irlandia, yang ingin mencabut kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memblokir pemberlakuan Pemerintahan Sendiri. Mereka mengancam akan memberikan suara menentang anggaran tersebut kecuali mereka berhasil mencapai keinginan mereka (Upaya Lloyd George untuk mendapatkan dukungan mereka dengan mengubah bea masuk wiski dibatalkan karena Kabinet merasa hal ini akan terlalu banyak mengubah anggaran). Asquith sekarang terungkap bahwa tidak ada "jaminan" untuk penciptaan rekan. Kabinet mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dan menyerahkannya kepada Balfour untuk mencoba membentuk pemerintahan Konservatif.
Pidato Raja pada tanggal 21 Februari mengacu pada pengenalan langkah-langkah yang membatasi kekuasaan veto Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk menunda, namun Asquith memasukkan frasa "menurut pendapat para penasihat saya", sehingga Raja dapat terlihat menjauhkan dirinya dari undang-undang yang direncanakan. Dewan Rakyat mengeluarkan resolusi pada tanggal 14 April yang akan menjadi dasar bagi Undang-Undang Parlemen 1911: untuk menghapuskan kewenangan Dewan Bangsawan untuk memveto rancangan undang-undang keuangan, untuk mengganti hak veto mereka terhadap RUU lain dengan kewenangan untuk menunda, dan mengurangi masa jabatan Parlemen dari tujuh tahun menjadi lima tahun (Raja lebih suka empat tahun).). Namun dalam perdebatan tersebut Asquith mengisyaratkan—untuk memastikan dukungan dari anggota parlemen nasionalis—bahwa ia akan meminta Raja untuk memecahkan kebuntuan “di Parlemen tersebut” (yaitu bertentangan dengan ketentuan Edward sebelumnya bahwa harus ada pemilihan kedua). Anggaran tersebut disahkan oleh DPR dan DPR pada bulan April.
Pada bulan April, Istana mengadakan pembicaraan rahasia dengan Balfour dan Randall Davidson, Uskup Agung Canterbury, yang keduanya menyarankan bahwa Partai Liberal tidak memiliki mandat yang cukup untuk menuntut terciptanya rekan-rekan. Raja menganggap seluruh usulan tersebut “sangat menjijikkan” dan bahwa pemerintahan “berada di tangan Redmond & Co". Lord Crewe mengumumkan secara terbuka bahwa keinginan pemerintah untuk membentuk dewan kehormatan harus diperlakukan sebagai "nasihat menteri" formal (yang menurut konvensi harus diterima oleh raja), meskipun Lord Esher berpendapat bahwa raja berhak in extremis untuk mengabaikan pemerintah daripada mengikuti "nasihat" mereka. Pandangan Esher disebut "usang dan tidak membantu".