stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Bali (disambiguasi)
Lainnya > Halaman-halaman lainnya

Semua halaman dengan Bali
Semua halaman dengan judul yang mengandung Bali
Kauman, Wonosegoro, Boyolali

Kauman adalah salah satu desa di kecamatan Wonosegoro, Boyolali Jawa Tengah, Indonesia.
Demografi > Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di desa Kauman adalah 4.594 Jiwa, angka ini turun 0,65 persen di banding angka tahun 2022 yang sebesar 4.624 jiwa. Rasio jenis kelamin Laki- Laki Lebih Banyak dimana ada 2.344 jiwa dibanding penduduk perempuan sebanyak 2.250 jiwa. dimana persentasi penduduk desa kauman adalah 11,27% atau terbanyak kedua setelah Desa Karangjati dari total keseluruhan penduduk di Kecamatan Wonosegoro.
Demografi > Luas Wilayah

Desa Kauman adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 4,9632 km², yang di bagi menjadi 5 Dusun/Dukuh dan merupakan 12,03% dari total luas Kecamatan Wonosegoro. Jarak Desa Kauman ke pusat kecamatan adalah 7 km, sedangkan jaraknya ke ibu kota Kabupaten Boyolali adalah 40 km. Desa Kauman terdiri dari beberapa Dusun/Dukuh:
Kauman
Cekelan
Krembes
Bawang
Kedungrowo
Geografi & Infrastruktur > Batas

Desa Kauman memiliki batas-batas sebagai berikut:
| --- | --- |
Utara: Banyusri, Wonosegoro, Boyolali
Barat Laut: Banyusri, Wonosegoro, Boyolali
Barat: Bolo, Wonosegoro, Boyolali
Barat Daya: Gondanglegi, Klego, Boyolali
Selatan: Gondanglegi, Klego, Boyolali
Tenggara: Karanggatak, Klego, Boyolali
Timur: Kendel, Kemusu, Boyolali
Timur Laut: Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali
Geografi & Infrastruktur > Bentang Alam

Letak Geografis : Terdiri dari daerah berbukit dan persawahan, dengan Kali Serang mengalir di bagian barat dan utara desa.
Rata-rata ketinggian di Desa Cekelan dan Kauman: 120 mdpl
Rata-rata ketinggian di Dusun Bawang dan Ngrembes: 200 mdpl
Iklim: Beriklim tropis dengan curah hujan sedang hingga tinggi
=== Penggunaan Lahan === Di Desa Kauman, terdapat beberapa jenis lahan berdasarkan potensinya:
Lahan potensial kritis: 1,94 km² (194 ha)
Lahan kritis: 0,50 km² (50 ha)
Penggunaan lahan ini harus menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan pembangunan desa guna mencegah degradasi lingkungan.
Geografi & Infrastruktur > Infrastuktur

Akses Transportasi :
Terdapat jalan DPU Tretes - Banyusri, yang memudahkan warga bermobilisasi. Jalan ini sangat berguna dalam memangkas perjalanan bagi pekerja di Kecamatan Wonosegoro/Kemusu menuju pabrik di Klego, Boyolali/Sambi, Boyolali Maupun Ke Kota Besar Seperti Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta.
Fasilitas Umum :
Pendidikan :
TK Dharma Wanita Kauman
SDN Kauman
MI Cekelan
MTs Muhammadiyah Cekelan
Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cekelan, Tarbiyah Islamiya Tsaqifa
Kesehatan :
Pusat Kesehatan Desa PKD Kauman
Keagamaan :
6 Masjid
35 Mushola
1 Gereja Kristen
Perdagangan :
Saat ini belum tersedia pasar sebagai pusat perputaran ekonomi warga.
Ekonomi

Meskipun Desa Kauman belum memiliki pasar sebagai pusat perdagangan, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah Kelompok Tani Biasa yang mencapai 10 kelompok, menjadikannya desa dengan jumlah kelompok tani biasa terbanyak di Kecamatan Wonosegoro. Desa Kauman memiliki sektor pertanian sebagai salah satu mata pencaharian utama masyarakatnya. Dengan adanya lahan potensial kritis dan lahan kritis, program rehabilitasi lahan dan pertanian berkelanjutan menjadi aspek penting dalam pembangunan desa. Selain sektor pertanian, Desa Kauman juga memiliki sektor peternakan skala rumah tangga serta berbagai kegiatan industri kecil. Beberapa industri yang berkembang di desa ini antara lain Industri Teh Tarik Ooshin yang berlokasi di Dusun Cekelan dan sentra industri mikro pabrik tas skala rumahan yang berada di Dusun Bawang. Jadi tidak mengherankan jika Desa Kauman menempati peringkat kedua terbesar dalam pembayaran pajak di Kabupaten Boyolali.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Bandung  Banyusri  Bojong  Bolo  Gosono  Guwo  Karangjati  Kauman  Ketoyan  Lemahireng  Wonosegoro
Senjata kimia
Hukum internasional > Sebelum Perang Dunia Kedua

Hukum internasional telah melarang penggunaan senjata kimia sejak 1899, di bawah Konvensi Den Haag: Pasal 23 Regulasi Menghormati Hukum dan Kebiasaan Perang di Tanah yang diadopsi oleh Konferensi Den Haag Pertama "khususnya" dilarang menggunakan "senjata beracun dan racun". Sebuah deklarasi terpisah menyatakan bahwa dalam perang apa pun antara negara-negara penandatangan, para pihak akan menjauhkan diri dari menggunakan proyektil berisi "objek yang merupakan difusi dari gas asfiksasi atau gas yang merusak".
Traktat Angkatan Laut Washington, ditandatangani 6 Februari 1922, juga dikenal sebagai Traktat Lima Kekuatan, yang bertujuan melarang senjata kimia tetapi tidak berhasil karena Prancis menolaknya. Kegagalan berikutnya untuk memasukkan senjata kimia telah berkontribusi pada peningkatan stok senjata kimia.
Protokol Jenewa, secara resmi dikenal sebagai Protokol untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Asfiksia, Gas Beracun atau lainnya, dan Metode Bakteriologis Peperangan (bahasa Inggris: Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare), adalah perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi. Protokol tersebut ditandatangani di Jenewa 17 Juni 1925, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928. 133 negara terdaftar sebagai negara pihak  dalam perjanjian. Ukraina adalah penandatangan terbaru; mengakses 7 Agustus 2003.
Protokol ini menyatakan bahwa senjata kimia dan biologi "secara adil dikutuk oleh pendapat umum dunia yang beradab". Dan sementara perjanjian itu melarang penggunaan senjata kimia dan biologi, perjanjian itu tidak membahas produksi, penyimpanan, atau pemindahan senjata-senjata ini. Perjanjian yang ada setelah Protokol Jenewa memang membahas kelalaian tersebut dan telah diberlakukan.
Hukum internasional > Perjanjian modern

Konvensi Senjata Kimia tahun 1993 (CWC) adalah perjanjian pengendalian senjata terbaru dengan kekuatan hukum internasional. Nama lengkapnya adalah Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia dan Penghancurannya . Perjanjian itu melarang produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. Ini dikelola oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW), yang merupakan organisasi independen yang berbasis di Den Haag.
OPCW mengelola syarat-syarat konvensi tersebut untuk 192 penandatangan, yang mewakili 98% dari populasi global. Hingga Juni 2016, 66.368 dari 72.525 metrik ton, (92% dari cadangan senjata kimia), telah diverifikasi hancur. OPCW telah melakukan 6.327 inspeksi di 235 situs yang berhubungan dengan senjata kimia dan 2.255 situs industri. Inspeksi-inspeksi ini telah mempengaruhi wilayah berdaulat dari 86 Negara Pihak sejak April 1997. Di seluruh dunia, 4.732 fasilitas industri harus diperiksa berdasarkan ketentuan konvensi tersebut.
Penggunaan

Peperangan kimia (CW) melibatkan penggunaan sifat toksik dari zat kimia sebagai senjata. Jenis peperangan ini berbeda dari peperangan nuklir dan peperangan biologis, yang bersama-sama membentuk NBC, inisialisasi militer untuk Nuklir, Biologis, dan Kimia (peperangan atau senjata). Tak satu pun dari senjata tersebut termasuk dalam istilah senjata konvensional, yang terutama karena potensi destruktifnya. Peperangan kimia tidak bergantung pada kekuatan peledak untuk mencapai suatu tujuan. Hal itu bergantung pada sifat unik dari bahan kimia yang dipersenjatai.
Agen mematikan dirancang untuk melukai, melumpuhkan, atau membunuh kekuatan yang berlawanan, atau menyangkal penggunaan tanpa hambatan dari area medan tertentu. Defolian digunakan untuk membunuh vegetasi dengan cepat dan menolak penggunaannya untuk menutupi dan menyembunyikan. Peperangan kimia juga dapat digunakan melawan pertanian dan ternak untuk menyebabkan kelaparan. Muatan kimia dapat dikirim melalui pelepasan kontainer yang dikendalikan dari jarak jauh, pesawat terbang, atau roket. Perlindungan terhadap senjata kimia mencakup peralatan, pelatihan, dan tindakan dekontaminasi yang tepat.
Bom gas Britania Raya yang digunakan dalam Perang Dunia I
Peninjauan kembali

Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Cindra Wijaya alias Acin, seorang wiraswasta Indonesia.
Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan di bawah sistem peradilan Indonesia. Putusan tersebut dapat dilaksanakan secara hukum jika Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mengajukan banding. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat ditinjau kembali - misalnya, jika putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.
Sejarah

Konsep yang serupa dengan peninjauan kembali telah ada ketika Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1847-1940). Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah Herziening van Arresten en Vonnissen dengan lembaga herziening sebagai pelaksana proses pemeriksaan. Ketentuan pelaksanaan herziening diatur dalam Het Reglement op de Strafvordering yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku di pengadilan Raad van Justitie (RVJ) pada masa Hindia Belanda.
Istilah peninjauan kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang. Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di Indonesia diterima oleh Mahkamah Agung melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK). Pada perkembangannya, keberadaan Lembaga PK dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami tahap pasang-surut dalam arti kadang aktif kadang tidak. Sekitar tahun 1970-an, Lembaga PK menjadi tidak aktif. Lembaga PK kembali aktif dalam sistem peradilan Indonesia pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan "Sengkon-Karta" yang menghebohkan dunia hukum pidana Indonesia saat itu.
Kasus Sengkon-Karta adalah kasus pembunuhan seorang penjaga warung kecil beserta istrinya di Desa Bojongsari, Bekasi dengan tersangka Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Sesaat sebelum meninggal diceritakan bahwa penjaga warung berhasil membisikkan nama Sengkon kepada saksi yang membawanya ke rumah sakit. Sengkon dikenal sebagai preman di wilayah tempat kejadian dan selalu bekerja bersama rekannya yang bernama Karta. Setelah kejadian pembunuhan, Sengkon dan Karta ditangkap polisi kemudian menjalani proses hukum. Di pengadilan Sengkon dan Karta masing-masing dihukum 7 dan 12 tahun penjara. Terhadap putusan pengadilan tersebut Sengkon mengajukan banding namun ditolak sedangkan Karta menyatakan menerima. Enam tahun kemudian saat berada di penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap penjaga warung beserta istrinya di Bekasi. Berbekal pengakuan Gunel, Sengkon dan Karta dengan dibantu pengacara Abert Hasibuan mengajukan permohonan untuk membuka kembali kasusnya kepada Mahkamah Agung. Bukti pengakuan Gunel membuat Prof. Oemar Seno Adji (ketua Mahkamah Agung saat itu) mengupayakan cara untuk membebaskan Sengkon dan Karta karena diyakini tidak bersalah. Pada Akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan dengan upaya hukum peninjauan kembali. Atas kasus Sengkon-Karta, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali yang menjadi dasar melakukan upaya hukum luar biasa dalam KUHAP Republik Indonesia saat ini.
Prinsip umum > Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula

Prinsip ini diatur dalam Pasal 266 ayat 3 KUHAP yang berbunyi Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Mahkamah Agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan yang diajukan PK. Prinsip ini sesuai dengan tujuan diadakannya Lembaga PK yaitu untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan. Dengan upaya PK, terpidana diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.
Prinsip umum > Tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi

Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan). Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, objek permohonan upaya hukum PK adalah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarti bahwa saat putusan BHT dijatuhkan, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana. Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak terpengaruh dengan proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.
Prinsip umum > Dapat dilakukan berkali-kali

Dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP, dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali. Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang pernah ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan. Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-kali. Putusan ini dikritik oleh Mantan Ketua MK Mahfud MD. Mahfud berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung. Terkait putusan MK tersebut, maka Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 45.
Yang dapat mengajukan

Pasal 263 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam perkembangan praktik peradilan saat ini terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan PK yaitu terpidana, ahli waris, atau kuasa hukum terpidana.
Yang dapat mengajukan > Terpidana atau ahli waris

Terpidana dan ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan PK. Hal ini berarti bahwa sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris dapat langsung mengajukan PK. Apabila terpidana meninggal dunia pada saat permohonan PK diajukan maka ahli waris berperan menggantikan posisi terpidana dalam mengajukan PK.
Yang dapat mengajukan > Kuasa hukum

Dasar hukum diperbolehkannya PK ialah aturan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang tertuang dalam bentuk Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Aturan tersebut memperbolehkan terdakwa pada suatu kasus untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum (pengacara) dalam upaya mengajukan kasasi. Berdasarkan penggunaan tersebut, Mahkamah Agung secara konsisten menggunakan dasar yang sama untuk diterapkan dalam syarat permohonan upaya hukum PK.
Alasan pengajuan

Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum PK dengan menyertakan alasan yang jelas.
Alasan pengajuan > Keadaan baru

Salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan PK berdasar undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut novum) yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat menimbulkan dugaan kuat. Menimbulkan dugaan kuat yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka: (1) dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari seluruh tuntutan hukum, (2) dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau (3) dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutus terpidana.
Alasan pengajuan > Kekeliruan atau kekhilafan hakim

Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kekeliruan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) maupun ke tingkat tiga (Mahkamah Agung). Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum PK dapat diajukan.
Proses > Permintaan

Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK. Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan Peninjauan Kembali. Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP.
Proses > Di Pengadilan Negeri

Sebelum permohonan PK diserahkan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan KUHAP Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa perkara PK terlebih dahulu. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk membentuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan. Majelis hakim yang dibentuk akan melakukan pemeriksaan terhadap materi PK terdakwa maupun saksi atau barang bukti yang diperlukan. Pemeriksaan pendahuluan di Pengadilan Negeri bersifat resmi dan terbuka untuk umum. Setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim akan membuat pendapat terhadap PK yang diajukan. Pendapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pendapat yang turut dilimpahkan bersama berkas PK ke Mahkamah Agung.
Proses > Di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara. Pada saat memeriksa permohonan PK, majelis hakim MA terdiri dari minimal tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan permohonan PK. Putusan PK oleh Mahkamah Agung dapat berupa: (1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan peninjauan kembali, atau (3) menerima peninjauan kembali.
Putusan-putusan PK kontroversial > Kasus Pollycarpus

Pollycarpus Budihari Priyanto adalah terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bernama Munir. Oleh Pengadilan Negeri Ia divonis 14 tahun penjara. Pada tahapan kasasi Pollycarpus diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Atas putusan tersebut jaksa mengajukan PK kemudian diterima oleh Mahkamah Agung hingga akhirnya Pollycarpus divonis 20 tahun penjara. Putusan PK tersebut merupakan hal yang tidak lazim karena sejatinya PK adalah hak terpidana yang lahir atas permasalahan Sengkon dan Karta bukan hak jaksa.
Putusan-putusan PK kontroversial > Kasus Sudjiono Timan

Sudjiono Timan adalah mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang menjadi terpidana kasus korupsi senilai Rp 369 miliar. Dalam kasus tersebut Sudjiono Timan divonis 15 tahun penjara pada tingkat kasasi namun kabur dan menjadi buron. Pada tahun 2013 Mahkamah Agung Membebaskan Timan dari hukuman pidana melalui PK yang diajukan oleh istrinya. Perdebatan timbul di kalangan ahli hukum karena istri (ketika suami masih hidup) bukan merupakan ahli waris sebagaimana syarat atau hak pengajuan PK adalah oleh terpidana atau ahli warisnya.
Lihat pula

Kekuasaan kehakiman di Indonesia
Mahkamah Agung Indonesia
Mahkamah Konstitusi Indonesia
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kasasi
Banding
Judex facti dan judex juris
Daftar pustaka

Harahap, Muhammad Yahya (2008). "Ruang Lingkup Peninjauan Kembali". Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-038-7.
Harahap, Muhammad Yahya (2000). "Upaya Hukum Luar Biasa". Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. ISBN 979-8767-72-1.
Lubis, Todung Mulya; Lay, Alexander (2009). Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Kompas Media Nusantara. hlm. 44. ISBN 978-979-709-401-0. Diakses tanggal 15 Mei 2014.
Pompe, Sebastiaan (2005). The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. New York: SEAP Publication. hlm. 245-246. ISBN 978-0877277385. Diakses tanggal 15 Mei 2014.
Taluak, Lintau Buo, Tanah Datar

Taluk merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Lintau Buo, Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari kabupaten Tanah Datar.
Sebuah Masjid di Taluak antara tahun 1900 - 1925
Wilayah Administratif > Jorong (kelurahan)

Nagari Taluk terdiri dari 4 jorong  yaitu:
Jorong Tigo Tumpuk
Jorong Taruko
Jorong Baringin Sakti
Jorong Aliran Sungai
Wilayah Administratif > Batas Wilayah

| --- | --- |
Utara: Nagari Tigo Jangko dan Nagari Pangian
Timur: Nagari Tigo Jangko dan Nagari Tanjung Bonai Aur, Kec. Sumpur Kudus, Sijunjung
Selatan: Nagari Kumanis dan Nagari Tanjung Bonai Aur, Kec. Sumpur Kudus, Sijunjung
Barat: Nagari Atar, Kec. Padang Ganting dan Kota Sawahlunto
Sarana dan Fasilitas > Sarana Ibadah

Nagari Taluak memiliki Masjid yang tersebar di Jorong-Jorong Nagari Taluak, Di antaranya : Masjid Nurul Huda , Masjid Raya Taluak dan Masjid Nurul Falah, dan juga terdapat 21 Musholla / Surau.