Daud Beureu'eh
Biografi > Setelah kemerdekaan

Di Masa revolusi Teungku Muhammad Daud Beureueh muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946. Memulai kariernya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada akhir 1945, dia diangkat oleh Pemerintah Pusat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Dengan pangkatnya tersebut, dari tanggal 1 Juni 1948 hingga Oktober 1948 ia juga menjadi Komandan Divisi X di Komandemen Sumatera. Jabatan Gubernur Militer ini dipegangnya sampai bulan Mei 1949; ketika jabatan ini dihapus kemudian dia menjadi Gubenur Aceh. Selain itu, ia juga diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia daerah Aceh. Beliau dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada awal 1950 seiring dengan penciutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Utara.
Pada 8 Oktober 1951, Tgk Muhammad Daod Beureueh, mengirim sepucuk surat kecaman kepada Presiden Sukarno, karena beredar kabar bahwa dia bersama orang-orang dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) akan ditangkap dengan tuduhan menyimpan senjata gelap.
Dalam suratnya kepada Presiden Sukarno, Abu Beureueh dengan tegas menyatakan, tidak keberatan ditangkap, akan tetapi jangan dengan alasan yang dibuat-buat. Karena itu pula, Abu Daod Beureueh menyatakan, dalam menghadapi kesewenang-wenangan pihak tentara dalam melakukan razia senjata, rakyat Aceh akan melalui tiga tahap.
Pertama, tahap sabar, kedua tahap benci, dan ketiga tahap melawan. “Sekarang rakyat sudah pada tahap kedua, maka perlu kebijaksanaan saudara Presiden untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Abu Daod Beureueh dalam suratnya itu.
Kecaman Abu Daod Beureueh terhadap Presiden Soekarno itu juga dilandasi oleh peristiwa pada Agustus 1951, razia senjata secara besar-besaran dilakukan di Aceh, tapi konflik malah semakin melebar. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 21 September 1953, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pun meletus. Razia senjata tersebut dinilai sebagai politik kaum feodal yang ingin menjatuhkan kelompok Tgk Muhammad Daod Beureueh. Pada 29 Agustus 1951 rakyat Aceh dikejutkan dengan razia senjata yang dilakukan oleh Brigade AA.
Alasannya, diduga sebagian rakyat Aceh masih menyimpan senjata. Padahal beberapa bulan sebelumnya, hal yang sama telah dilakukan. Pemerintah Republik Indonesia, telah memerintahkan kepada Koordinator Kepolisian di Aceh, untuk menarik seluruh senjata api, baik yang memiliki surat izin maupun tidak.
Razia tersebut dilakukan dengan dalih ada orang-orang atau organisasi yang mencoba menimbulkan kerusuhan bersenjata. “Mereka yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya di Aceh pada waktu itu, tidak percaya apabila ada orang apalagi organisasi yang akan mengadakan kerusuhan. Sama sekali tidak terlihat gejala ke arah itu. Jadi alasan Brigade AA adalah alasan yang dibuat-buat,” tulis M Nur El Ibrahimy dalam buku Tgk Daud Beureueh, Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh.
Lebih lanjut, dalam buku tersebut M Nur El Ibrahimy menggambarkan ketegangan saat razia itu dilakukan. Bahkan menurutnya, Brigade AA dalam melakukan razia kerap diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan.
“Kalau di daerah lain razia dilakukan terhadap kaum komunis, maka di Aceh ditujukan terhadap pejuang-pejuang Islam. Sangatlah menyolok sekali bahwa semua rumah yang digeledah adalah rumah para pejuang yang mati-matian membela proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak ada satu pun rumah pemimpin Islam yang luput dari penggeledahan. Banyak pemimpin Islam dan pamong praja yang dijebloskan ke dalam penjara tanpa diketahui alasannya,” lanjut M Nur El Ibrahimy.
Frustasi akan perkembangan politik setelah kemerdekaan, dia memimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh pada 1953-1962. Atas usaha mediasi dan persuasi dari Gubernur Ali Hasjimi (yang merupakan anak didik beliau pada masa revolusi), Pangdam Iskandar Muda Kol. Muhammad Jasin serta tokoh lainnya, beliau turun gunung mengakhiri pemberontakan selama 9 tahun dengan peristiwa yang dikenal dengan Ikrar Lamteh. Beliau selanjutnya menyatakan memundurkan diri dari panggung politik, untuk terjun dalam masyarakat sahaja. Pada masa Orde Baru dia dilumpuhkan oleh pemerintah, dipenjara, dan akhirnya meninggal dalam keadaan buta. Namun pengaruh politik beliau kekal hingga setelah wafatnya tahun 1987, sampai-sampai rezim orde baru pernah mengungsikan beliau ke Jakarta karena takut beliau dipengaruhi oleh pemberontakan yang kelak bertransformasi menjadi Gerakan Aceh Merdeka.