Kejatuhan Soeharto
Kejatuhan Soeharto > Krisis moneter dan keuangan

Informasi lebih lanjut: Krisis finansial Asia 1997
Pada paruh kedua tahun 1997, Indonesia menjadi negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Perekonomian mengalami pelarian modal asing yang menyebabkan rupiah jatuh dari Rp2.600 per dolar pada bulan Agustus 1997 menjadi lebih dari Rp14.800 per dolar pada bulan Januari 1998. Perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pinjaman dalam mata uang dolar AS berjuang untuk melunasi hutang ini dengan pendapatan rupiah mereka, dan banyak yang bangkrut. Upaya Bank Indonesia untuk mempertahankan rezim float yang dikelola dengan menjual dolar AS tidak hanya berdampak kecil pada penurunan mata uang, tetapi juga menguras cadangan devisa Indonesia. Kelemahan ekonomi Indonesia, termasuk tingkat utang yang tinggi, sistem pengelolaan keuangan yang tidak memadai, dan kapitalisme kroni, diidentifikasi sebagai penyebab mendasar. Volatilitas dalam sistem keuangan global dan liberalisasi pasar modal internasional yang berlebihan juga disebutkan. Pemerintah menanggapi dengan mengambangkan mata uang, meminta bantuan Dana Moneter Internasional, menutup beberapa bank dan menunda proyek modal besar.
Pada bulan Desember 1997, Soeharto untuk pertama kalinya tidak menghadiri KTT presiden ASEAN, yang kemudian terungkap karena stroke ringan, menimbulkan spekulasi tentang kesehatannya dan masa depan kepresidenannya. Pada pertengahan Desember, ketika krisis melanda Indonesia dan sekitar $150 miliar modal ditarik dari negara itu, dia muncul di konferensi pers untuk memastikan dia bertanggung jawab dan mendesak orang untuk mempercayai pemerintah dan rupiah yang ambruk.
Upaya Soeharto untuk membangkitkan kembali kepercayaan, seperti memerintahkan para jenderal untuk secara pribadi meyakinkan pembeli di pasar dan kampanye "Aku Cinta Rupiah", tidak banyak berpengaruh. Rencana lainnya adalah pembentukan dewan mata uang, yang diusulkan oleh konselor khusus Steve Hanke dari Universitas Johns Hopkins. Keesokan harinya, rupiah naik 28% terhadap dolar AS baik di pasar spot maupun satu tahun ke depan, mendengar rencana yang diusulkan. Namun, perkembangan ini membuat marah pemerintah AS dan Dana Moneter Internasional (IMF). Soeharto diberi tahu – baik oleh presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, maupun direktur pelaksana IMF, Michel Camdessus – bahwa dia harus membatalkan gagasan dewan mata uang atau melepaskan bantuan luar negeri sebesar $43 miliar.
Bukti menunjukkan bahwa keluarga Soeharto dan rekan-rekannya terhindar dari persyaratan paling ketat dari proses reformasi IMF, dan ada konflik terbuka antara teknokrat ekonomi yang melaksanakan rencana IMF dan kepentingan pribadi yang terkait dengan Soeharto, yang selanjutnya merusak kepercayaan terhadap ekonomi. Anggaran pemerintah tahun 1998 yang tidak realistis dan pengumuman Habibie oleh Soeharto sebagai wakil presiden berikutnya menyebabkan ketidakstabilan mata uang lebih lanjut. Soeharto dengan enggan menyetujui paket reformasi struktural IMF yang jangkauannya lebih luas pada Januari 1998 dengan imbalan likuiditas $43 miliar (dengan letter of intent ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April tahun itu). Namun, rupiah jatuh ke seperenam dari nilai sebelum krisis, dan desas-desus serta kepanikan menyebabkan larinya toko-toko dan mendorong harga naik. Pada Januari 1998, pemerintah terpaksa memberikan Bantuan Likuiditas Darurat (BLBI), menerbitkan penjaminan simpanan perbankan, dan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk mengambil alih pengelolaan bank-bank bermasalah guna mencegah runtuhnya sistem keuangan. Berdasarkan rekomendasi IMF, pemerintah menaikkan suku bunga menjadi 70% pada Februari 1998 untuk mengendalikan tingginya inflasi akibat kenaikan harga impor. Namun, tindakan ini membatasi ketersediaan kredit ke sektor korporasi.