Rechtshoogeschool te Batavia
Undang-Undang Perguruan Tinggi 1924

Sehubungan dengan pengambil-alihan THS oleh negara (Sabtu, 18 Oktober 1924) dan pembukaan RHS (Selasa, 28 Oktober 1924), maka kedua sekolah tinggi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan/perguruan tinggi di Hindia Belanda yang selanjutnya disebut Hooger Onderwijs Wet 1924 Ordonnantie 9 Oktober 1924 No.1 (Stb. No. 457/1924) yang di antaranya mengatur:
Sebuah sekolah tinggi (hoogeschool) tidak mencakup lebih dari satu fakultas (faculteit); sebuah fakultas dapat dibagi menjadi beberapa bagian (afdeelingen) yang masing-masing mewakili suatu disiplin tertentu; beberapa sekolah tinggi dapat disatukan menjadi sebuah universitas (universiteit).
Warga negara secara otomatis diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di:
Fakultas Teknik (faculteit van technische wetenschap) dan
Fakultas Hukum (faculteit der rechtsgeleerdheid).
Bidang pelajaran yang diberikan untuk pendidikan sarjana hukum di RHS Batavia adalah:
Inleiding tot de rechtswetenschap (Pengantar ilmu hukum);
Staatsrecht van Ned.-Indië in verband met dat van Nederland (Hukum tata negara di Hindia Belanda);
Ned.-Indisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht (Hukum perdata dan hukum acara perdata di Hindia Belanda);
Ned.-Indisch strafrecht en strafprocesrecht (Hukum pidana dan hukum acara pidana di Hindia Belanda);
Adatrecht (Hukum adat);
Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam (Hukum Islam dan lembaganya);
Ned.-Indisch Handelsrecht (Hukum dagang di Hindia Belanda);
Sociologie (Sosiologi);
Staatshuishoudkunde (Ekonomi studi pembangunan);
Volkenkunde van Ned.-Indië (Etnologi di Hindia Belanda);
Maleisch (Bahasa Melayu);
Javaansch (Bahasa Jawa);
Latijn (Bahasa Latin);
Wijsbegeerte van het recht (Filsafat hukum);
Beginselen van het Romeinsch privaatrecht (Prinsip hukum perdata Romawi);
Internationaal privaatrecht (Hukum perdata internasional);
Intergentiel recht (Hukum antar golongan);
Criminologie (Kriminologi);
Psychologie (Psikologi);
Gerechtelijke geneeskunde (Kedokteran forensik);
Volkenrecht (Hukum internasional);
Buitenlandsch koloniaal recht (Hukum kolonial negara lain);
Geschiedenis van Ned.-Indië (Sejarah Hindia Belanda);
Statistiek (Statistika).
Rencana masa studi untuk RHS selama empat tahun, dibagi menjadi dua periode utama. Periode pertama ditutup dengan candidaats-examen, yang kedua adalah doctoraal-examen. Candidaats-examen dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama diujikan pada akhir tahun pertama (C1), yang kedua pada akhir tahun kedua (C2). Doctoraal-examen juga dilakukan dalam dua bagian, bagian pertama diujikan pada akhir tahun ketiga (D1), yang dibagi menjadi empat arah: (1) Hukum privat/perdata; (2) Hukum pidana; (3) Hukum tata negara; (4) Sosiologis dan ekonomi. Mereka yang berhasil lulus doctoraal-examen (D2) memperoleh status meester in de rechten.
Mereka yang berstatus meester in de rechten serta memenuhi persyaratan untuk menempuh promosi ke doktor dalam ilmu hukum di universitas di Belanda, dapat menempuh promosi untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum.
Staf pengajar/dosen diangkat oleh Gubernur Jenderal dan dibagi atas guru besar tetap/biasa (gewoon hoogleraar), guru besar luar biasa/tidak tetap (buitengewoon hoogleraar), lektor tetap (gewoon lector), lektor luar biasa/tidak tetap (buitengewoon lector). Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap memegang gelar hoogleraar, peraturan ini tidak berlaku bagi guru besar luar biasa. Perlu diperhatikan bahwa sebutan "profesor" tidak ditulis dalam Hooger Onderwijs Ordonnantie maupun Reglement.:23
Dengan dikeluarkannya UU tersebut pada tahun 1924, semakin kuatlah dasar pijakan bagi Sekolah Tinggi Teknik di Bandung THS dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta RHS. Tiga tahun ke depan, tepatnya tahun 1927, bertambah lagi sekolah tinggi di negeri ini, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta GHS.