stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja

Kupang
Medan
Bukittinggi
Jak.
Banjarmasin
Makassar
Palangka Raya
Yog.
Ban.
Surabaya
Malang
Balikpapan
Gorontalo
Manado
Pekanbaru
Ternate
Padang
Jambi
Bandar Lampung
Denp.
Mataram
Samarinda
Palembang
Ambon
Ser.
Sorong
Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja (atau lebih dikenal sebagai unjuk rasa tolak omnibus law) adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang dilaksanakan sejak Januari 2020 untuk menolak diberlakukannya undang-undang sapu jagat Cipta Kerja yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa penetapan undang-undang sapu jagat ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan proses pembebasan lahan. Di sisi lain, para pengunjuk rasa memprotes materi undang-undang sapu jagat yang masih belum matang sehingga merugikan banyak pihak. Mereka juga mempertanyakan kepentingan pembahasan undang-undang ini setelah rancangan undang-undang yang lebih penting untuk disahkan, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, ditarik dari pembahasan DPR.
Terlepas dari protes dan kritikan keras yang diterima, RUU tersebut disahkan pada 5 Oktober 2020. Beberapa jam sebelum pengesahan, sebuah surat dikirim oleh 35 perusahaan investasi untuk memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi merugikan dari RUU tersebut terhadap lingkungan.
Latar Belakang

Artikel utama: Undang-Undang Cipta Kerja
Salah satu tujuan pemerintahan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah peningkatan investasi dan industrialisasi di Indonesia, dengan pendapatan per kapita tahunan Rp320 juta serta produk domestik bruto (PDB) 7 triliun USD di tahun 2045.[butuh rujukan]
 Beberapa langkah yang dilakukan antara lain memotong jalur birokrasi yang mempersulit izin usaha baru. Pemerintah bersama DPR lantas mengusulkan RUU Cipta Kerja yang direncanakan dibahas sepanjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 ini. RUU ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang akan mengubah puluhan aturan pemerintah yang sudah berjalan sebelumnya. Draf RUU Cipta Kerja yang dibahas ini menuai kritik, terutama dari aktivis lingkungan, serikat buruh, dan para oposisi lainnya setelah naskah tersebut beredar ke publik. Untuk menentang rancangan undang-undang tersebut, pihak-pihak seperti serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota untuk menuntut didengarkannya aspirasi buruh dalam menyelesaikan undang-undang ini, alih-alih hanya dari pihak pengusaha.
Latar Belakang > Pembahasan undang-undang lainnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dikaitkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sedang dilaksanakan pada masa Prolegnas 2020, terutama pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU PKS merupakan usulan RUU yang sudah menunggu untuk disahkan dan didesak oleh perempuan dan aktivis HAM untuk segera disahkan. Namun belakangan pada Juli 2020, DPR membatalkan pembahasan dan pengesahan RUU ini. Sementara, RUU HIP diajukan untuk memandu dan menyederhanakan interpretasi Pancasila. Kontroversinya muncul karena interpretasinya dianggap "pro-sekularisme" dan dapat mengarah ke komunisme karena tidak sesuai dengan TAP MPRS XXV/MPRS/1966. Majelis Ulama Indonesia juga menolak RUU tersebut, karena dianggap "ateistik", dan banyak pelajar yang menyebutnya sebagai monopoli interpretasi Pancasila seperti pada masa-masa Orde Baru.
Aksi Unjuk Rasa

Selama proses penyusunan UU Cipta Kerja, beberapa pihak melancarkan aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi ini bahkan sudah ada sejak Agustus 2019 lalu saat pemerintah mewacanakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai cikal bakal penyusunan undang-undang sapu jagat ini.
Para pengunjuk rasa khawatir bahwa undang-undang tersebut akan merugikan kedua belah pihak, secara spesifik bahwa ini "akan merugikan pekerja dengan mengurangi pesangon, memotong cuti wajib, memperbolehkan jam kerja lebih lama, dan memperbolehkan mempekerjakan pekerja kontrak dan paruh waktu untuk menggantikan pekerja penuh waktu”; dan lingkungan hidup, khususnya yang “akan menyebabkan penggundulan hutan yang penting dalam mengendalikan gas rumah kaca dan memperlambat perubahan iklim” menurut para aktivis lingkungan hidup. Beberapa serikat pekerja mengatakan bahwa undang-undang tersebut harus mencakup perwakilan dari serikat pekerja dan bukan hanya investor. Pemerintah mengatakan undang-undang tersebut dapat membantu perekonomian yang terpuruk selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Hingga 8 Oktober, setidaknya 400 pengunjuk rasa telah ditahan, mulai dari pengunjuk rasa damai hingga perusuh.
Selain menuntut agar undang-undang tersebut dicabut, beberapa pengunjuk rasa juga menuntut agar Jokowi mundur dari jabatannya, dan menyebut politik Indonesia saat ini sebagai penyebabnya. Demonstrasi lainnya juga menuntut kenaikan upah minimum 2021.
Pada bulan Agustus, sekelompok buruh di 20 provinsi mengancam akan mengadakan protes yang lebih besar dari tanggal 6 sampai 8 Oktober jika undang-undang tersebut tidak ditarik kembali. Para pemimpin kelompok menyatakan bahwa protokol kesehatan akan diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, dan melalui The Jakarta Post, "Berhasil atau tidaknya kita harus menjadi sebuah renungan. Yang penting adalah kami berjuang." Pada tanggal 20 Oktober, para buruh berencana melakukan protes lagi pada tanggal 27 Oktober pukul 1 siang dengan 5.000 pelajar di seluruh negeri. Namun, tidak ada laporan protes pada tanggal tersebut. Sebagai kesimpulan, protes direncanakan akan dilakukan hingga tanggal 10 November, di mana akhir Oktober dan awal November akan menjadi waktu yang kritis, khususnya ketika Widodo berencana untuk menandatangani dan menyetujui undang-undang tersebut.
Antara melaporkan, 145 dari 3.862 orang yang ditahan hingga 9 Oktober dinyatakan positif COVID-19. Protes besar terakhir terjadi pada 1 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Komite Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Keadilan Sosial.
Aksi Unjuk Rasa > Prapengesahan

Salah satu aksi unjuk rasa besar terjadi pada 12 Februari 2020 yang dilaksanakan di berbagai kota. Di beberapa kota di Pulau Jawa, protes di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta banyak terjadi di depan gedung-gedung DPRD. Aksi yang sama turut dilakukan oleh beberapa serikat pekerja di Kota Batam. Di Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat, beberapa protes yang dilakukan oleh serikat buruh dan para mahasiswa sebagian besar berlangsung damai.
Pada 16 Juli, demonstrasi digelar di Ambon dan Ternate untuk menentang RUU Cipta Kerja dan menuntut RUU PKS menjadi prioritas utama bangsa. Di hari yang sama, Aliansi Kaltim Melawan dan Rakyat Kaltim Untuk Indonesia memblokade ruas jalan di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dan memaksa untuk masuk ke dalam gedung, meningkatkan ketegangan dan membuat pemerintah daerah terpaksa mengerahkan 30 personel Tentara Nasional Indonesia. Sementara, demonstrasi di Makassar berubah menjadi kerusuhan. 37 orang ditangkap oleh polisi, salah satu di antaranya adalah perempuan. Di Bali, mahasiswa & aktivis mengepung gedung DPRD, mendorong masuk sambil diblokir oleh polisi setempat.
Pada 22 Juli, sekelompok mahasiswa di Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Nusa Tenggara Timur dengan mengibarkan bendera Indonesia dan berbaris menuju gedung. Selain menuntut dihentikannya pembahasan RUU sapu jagat, mereka juga menuntut keadilan dalam pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi COVID-19.
Per Agustus, serikat pekerja buruh mengancam akan melakukan protes yang lebih besar di 20 provinsi di seluruh Indonesia jika permintaan menolak pembahasan RUU ini diabaikan pemerintah dan DPR. Pada 14 Agustus, polisi menangkap dua orang terduga anarkis dalam perjalanan mereka untuk mengikuti demo di Jakarta Barat. Menurut polisi, dua orang yang ditangkap tersebut menyimpan beberapa bom Molotov di tangan mereka serta beberapa buku dan stiker yang berkaitan dan mempromosikan anarkisme.
Aksi Unjuk Rasa > Tuntutan lainnya

Selain aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja, beberapa pihak lainnya turut melakukan aksi ini dengan tuntutan pembatalan pengesahan Undang-Undang yang disahkan DPR atau pembahasan rancangan undang-undang lainnya. Pada Mei 2020, DPR mengesahkan revisi RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dianggap belum mewakili semua pihak. Di Samarinda, beberapa aliansi mahasiswa se-Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim untuk menuntut pembatalan revisi UU tersebut pada 6 Juli. Di Jakarta, sejumlah pihak mengajukan uji materi revisi UU ini ke Mahkamah Konstitusi pada 20 Juli.
Setelah RUU PKS ditunda pembahasannya oleh DPR setidaknya hingga tahun 2021, massa dari aliansi Gerakan Anti Kekerasan (Gerak) Perempuan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Gedung DPR/MPR pada 7 Juli 2020. Massa ini berjanji akan terus menggelar aksi ini setiap hari Selasa hingga tuntutan pembahasan kembali RUU ini direspons perwakilan DPR. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Kota Cirebon, Jawa Barat dengan tuntutan yang sama.
Dalam lingkup pembahasan RUU HIP, massa kontra-RUU ini menggelar aksi unjuk rasa sepanjang Juni hingga Juli 2020. Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Persekutuan Alumni 212 yang melaksanakan Aksi 2 Desember tahun 2016 lalu. Aksi unjuk rasa yang berbarengan dengan unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja ini menuntut agar pemerintah tidak terburu-buru membahas dan mengesahkan RUU ini. Pemerintah sendiri menyatakan menunda pembahasan RUU tersebut dan menyesuaikan substansinya menjadi RUU yang mengatur kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Aksi Unjuk Rasa > Pascapengesahan

Pada 6 Oktober, setelah disahkannya undang-undang tersebut, ratusan buruh mengadakan demonstrasi di depan gedung DPRD di Surabaya. Para demonstran merasa undang-undang tersebut terlalu cepat disahkan dan menuntut untuk mencabut kembali undang-undang Cipta Kerja, yang dianggap terlalu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan para pekerja. Di Medan, kerusuhan terjadi pada awalnya di Kantor DPRD Sumatera Utara. Banyak orang melempar berbagai benda ke polisi. Unjuk rasa dan/atau kerusuhan juga terjadi di berbagai jalan.
Situasi Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah > Sumatra

Di Batam, aksi protes dilakukan oleh buruh dan beberapa serikat buruh. Di Pekanbaru, protes terjadi di kantor DPRD. Polisi menyemprotkan air meriam dan gas air mata. Jalan juga rusak. Kantor DPRD Padang juga diserang. Seorang pengunjuk rasa yang memaksa melewati barikade polisi menyebabkan serangkaian baku tembak. Para pengunjuk rasa juga membakar ban. Di Kepulauan Bangka Belitung, mahasiswa menggelar aksi damai di Pangkal Pinang. Sementara itu, di Jambi, para pengunjuk rasa menerobos pagar dan bergegas menuju kantor DPRD, sehingga merusak properti di dalamnya. Kerusuhan serupa juga terjadi di Bandar Lampung. Korban sebagian besar adalah petugas polisi, dan seorang pengunjuk rasa dilarikan ke RS Dadi Tjokrodipo karena cedera leher, dan 25 pengunjuk rasa lainnya dirawat di tiga rumah sakit berbeda. Laporan berita beredar bahwa seorang siswa tertembak; polisi menyebutnya sebagai "berita palsu" dan mendesak masyarakat untuk tidak menyebarkan berita semacam itu.
Di Medan, kerusuhan awalnya terjadi di kantor DPRD Sumut. Banyak yang melemparkan berbagai benda ke arah polisi yang berjaga. Beberapa jalan juga menyaksikan protes dan kerusuhan. Ada yang meluncurkan petasan, ada pula yang melemparkan batu dan bambu hingga menyebabkan kaca kantor DPRD rusak. Untuk menghentikan kerusuhan, polisi mengancam, "Orang tuamu melihat ini; orang-orang merekamnya. Tolong berhenti saudara-saudara, jangan membuat masalah,” serta gas air mata dan penyemprotan air menggunakan tiga kendaraan. Ketika protes mereda, mereka melanjutkan, "Masa depan Anda cerah. Ingat: Ini Medan, rumah kami." 7.000 personel dikerahkan di zona protes. Beberapa toko juga diserang; toko-toko segera mengunci diri. Dua polisi terluka akibat lemparan batu dan bambu. Sebanyak 117 orang ditangkap. Korban luka banyak yang dilarikan ke RS Bhayangkara. Banyak protes berakhir pada malam hari.
Banda Aceh hanya menyaksikan protes damai dan tidak ada kerusuhan. Protes diadakan saat hujan. Para pengunjuk rasa yang kebanyakan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Aceh. Teknik komunikasi meliputi pidato, puisi, dan poster.
Satu-satunya tempat di mana polisi menyatakan keinginannya untuk menghentikan protes adalah Padang; Hal ini disebabkan Padang menjadi “zona merah” COVID-19.
Situasi Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah > Kalimantan

Di Samarinda, Kalimantan Timur, Aliansi Kaltim Melawan dan Rakyat Kaltim Untuk Indonesia memblokir ruas jalan menuju gedung DPRD provinsi tersebut dan memaksakan diri untuk masuk ke dalam gedung tersebut, sehingga meningkatkan ketegangan dan pemaksaan. Pemerintah daerah akan mengerahkan 30 anggota TNI. Di Kalimantan Selatan, mahasiswa dan buruh berhasil menduduki gedung DPRD. Alhasil, Ketua DPRD Kalimantan Selatan sepakat mendukung tuntutan massa yang menolak RUU tersebut. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, protes juga berubah menjadi kekerasan. Di Pontianak saja, 32 orang ditangkap, sedangkan di Banjarmasin, seorang pria yang hendak membubarkan massa kedapatan membawa senjata tajam di tangannya di tengah massa.
Situasi Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah > Sulawesi

Pada tanggal 16 Juli, demonstrasi di Makassar berubah menjadi kerusuhan, yang mengakibatkan 37 orang ditangkap polisi, salah satunya adalah seorang perempuan. Di Gorontalo, polisi merespons kerusuhan dengan gas air mata, sehingga menimbulkan lebih banyak kekacauan. Beberapa petugas polisi juga bertindak "provokatif" menurut koordinator protes. Dua pengunjuk rasa dirawat di rumah sakit, enam ditangkap, dan sepuluh hilang. Polisi mengatakan protes dihentikan karena kekhawatiran akan COVID-19. Di Palu dan Kendari, kerusuhan juga terjadi. Sebuah video yang memperlihatkan polisi memukuli seorang pelajar di depan masjid menjadi viral di Twitter, dan tiga jurnalis dikatakan mengalami keadaan serupa. Meski hujan deras, pengunjuk rasa di Manado tak berhenti berunjuk rasa. Saat protes memanas, enam mahasiswa ditangkap karena melemparkan batu ke kantor DPRD Manado.
Para pengunjuk rasa setuju untuk memindahkan lokasi protes mereka sejauh 20 meter. Truk pemadam kebakaran hadir untuk mengganggu calon perusuh di lokasi. Hanya 10 orang yang diperbolehkan masuk ke kantor DPRD untuk menyuarakan ketenangan. Enam orang ditangkap.
Situasi Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah > Maluku

Demonstrasi diadakan di Ambon dan Ternate menentang omnibus law dan menuntut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi prioritas utama negara. Di Ambon, sejumlah mahasiswa masuk ke kantor DPRD Maluku. Kerusuhan terjadi selama satu jam. Beberapa ditangkap. Polisi mengaku “berterima kasih” kepada para mahasiswa yang “menyuarakan aspirasinya” dan akan menyampaikan pesannya kepada pemerintah dan DPR dalam bentuk surat. Di Ternate, Maluku Utara, terjadi kerusuhan dan seorang jurnalis terluka. Terjadi juga pengrusakan properti, dan beberapa kali baku tembak antara pengunjuk rasa dan polisi. Gas air mata tidak menghentikan para pengunjuk rasa untuk melakukan protes, apalagi membuat kerusuhan. Beberapa polisi "diserang, ditendang, dan ditusuk dengan lampu lalu lintas" menurut seorang petugas polisi. Dua tempat di Ternate menyaksikan protes damai. Jalan-jalan ditutup. Beberapa ditangkap. Di Kota Tual juga terjadi aksi protes yang kemudian berhasil menduduki gedung DPRD kota tersebut.
Situasi Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah > Papua

Sebuah situs berita Papua menulis sebuah artikel dengan judul “#PapuanLivesMatter,” yang meminta agar RUU tersebut tidak berlaku di Papua, karena akan merugikan petani, mengeksploitasi sumber daya alam, dan akan berdampak buruk pada budaya dan kesejahteraan dari keluarga-keluarga yang berjuang. Aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi di Sorong, Papua Barat, di depan gedung DPRD, yang kemudian berubah menjadi kerusuhan.
Aksi 1310

Pada 13 Oktober 2020, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Penjaga Fatwa Ulama (GNPF), dan Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) mengadakan aksi unjuk rasa di dekat Istana Negara. Undangan kepada ulama dan pemimpin Islam lainnya untuk bergabung dalam protes dibagikan melalui WhatsApp. Juru bicara FPI, Novel Bamukmin, mengatakan protes serentak akan diadakan di kota-kota besar lainnya di Tanah Air. Penyelenggara menyatakan akan ada sekitar 10.000 pengunjuk rasa, sedangkan polisi mengatakan mereka telah diberitahu bahwa jumlahnya hanya akan mencapai 1.000 orang. Sebelum protes, Korps Brigade Mobil dari provinsi lain seperti Sumatera Utara dan Maluku dikerahkan ke Jakarta sebagai bagian dari pasukan keamanan yang berkekuatan 12.000 orang. #UmrahBersatuMenolakOmnibusLaw menjadi trending tagar di Twitter pada 13 Oktober.
Dinamakan Aksi 1310 sesuai tanggal diadakannya, protes tersebut mengakibatkan penutupan jalan, trotoar, dan angkutan umum di daerah tersebut. Jalan-jalan menuju Monas, tempat protes berpusat, ditutup mulai pukul 22.00 pada tanggal 12 Oktober hingga pukul 01.00 pada tanggal 14 Oktober. Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan memulai pengalihan lalu lintas ke enam ruas jalan. Penumpang kereta api yang hendak naik ke Stasiun Gambir disarankan “merencanakan jadwal”. Para pengunjuk rasa mulai berkumpul di patung kereta dan air mancur Arjuna Wijaya, di samping pintu masuk Monas di Gambir. Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 12.30 WIB dengan Qira'at. Protes tersebut awalnya berlangsung damai namun berubah menjadi kekerasan pada pukul 15.40 ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa yang berusia muda. Seorang petugas polisi berulang kali menggunakan kata-kata kotor ketika mengancam akan menangkap pengunjuk rasa, sehingga menyebabkan beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu dan botol plastik ke arah aparat penegak hukum. Polisi membalasnya dengan gas air mata. Banyak remaja yang mundur ke pertigaan Gedung Sarinah dan Monumen Selamat Datang, sementara seorang remaja terus menyerang polisi. Nikkei Asia menyebutkan ada sekitar 100 di antaranya. FPI dilaporkan mengerahkan ambulans untuk membantu beberapa dari banyak pengunjuk rasa yang terluka, yang membuat polisi kesal karena menyebutnya sebagai "Mobil Dajjal."
Di Medan, aksi unjuk rasa ANAK NKRI di luar kantor Gubernur berkembang menjadi kerusuhan.
Kantor berita Bali, Suara Dewata, mengkritik protes tersebut sebagai tindakan yang “berdosa,” dengan alasan bahwa protes apa pun atas nama FPI adalah ilegal, karena izin organisasi FPI belum diperpanjang. Mereka juga menghubungkan protes tersebut dengan Aksi 212, yang menantang kepresidenan Jokowi. Lebih lanjut disebutkan bahwa kurangnya kepatuhan FPI terhadap peraturan jarak sosial akan memperburuk penyebaran kasus COVID-19.
Bertepatan dengan hari pertama aksi, pimpinan FPI Rizieq Shihab dikabarkan diizinkan kembali ke Indonesia setelah lama berada di Arab Saudi, di mana ia mengaku dilarang kembali ke Indonesia. Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan belum mendapat kabar terbaru terkait Shihab.
Kebrutalan Polisi

Sebuah video yang memperlihatkan polisi menyemprotkan gas air mata ke ambulans pada 13 Oktober menjadi viral, meskipun polisi bersikeras bahwa manuver ambulans tersebut memicu pelepasan gas air mata. Para pengunjuk rasa dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuduh polisi menggunakan kekerasan yang berlebihan, dengan mengatakan bahwa mereka tidak diberikan akses terhadap pengunjuk rasa yang terluka dan banyak pengunjuk rasa yang hilang, kemungkinan besar ditahan oleh polisi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima sekitar 1.500 pengaduan mengenai kebrutalan polisi, sedangkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerima 288 laporan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) melaporkan tujuh jurnalis diserang polisi diduga karena takut dicatat.
Akibat > Pembentukan Partai Buruh

Sepanjang Kongres Partai Buruh ke-4, Said Iqbal, ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kandidat tunggal ketua Partai Buruh pada saat bersamaan menyampaikan pesan bahwa undang-undang telah dikalahkan oleh Serikat Buruh Indonesia. Ia menyadari bahwa tanpa adanya cukup kekuatan dari politisi pro-buruh dan pro-pekerja dan/atau politisi dari latar belakang buruh dan pekerja, mustahil untuk menghentikan undang-undang agar disahkan. Jika saja terdapat politisi yang pro-buruh dan pro-pekerja di DPR pada saat itu, mungkin pengesahan undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Pada 5 Oktober 2021, Partai Buruh terbentuk melalui amalgamasi dari bentuk asli Partai Buruh di tahun 1998 dan banyak Serikat Buruh Indonesia.[butuh rujukan]
Akibat > Putusan akhir Mahkamah Konstitusional (MK)

Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusional menerbitkan putusan mereka. Putusan tersebut memandatkan pemerintah dan DPR untuk "memperbaiki" undang-undang dari isu-isu yang menyertainya dalam 2 tahun. Pemerintah dan DPR seharusnya tidak menerbitkan turunan undang-undang lainnya yang berakar dari hukum ini. Apabila pemerintah dan DPR gagal memperbaiki undang-undang dalam 2 tahun, hukum tersebut akan dinyatakan batal, dan amandemen apa pun terkait hukum ini akan digagalkan.[butuh rujukan]
Akibat > Amandemen dan pencabutan selanjutnya

Pada 30 Desember 2022, amandemen undang-undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022, ditandatangani oleh Joko WIdodo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 menyatakan bahwa undang-undang tersebut dicabut dan diganti seluruhnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sesuai dengan pasal 185 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022. Meskipun undang-undang tersebut dicabut, Partai Buruh dan organisasi massa lainnya menolak penggantian, tetapi menginginkan sebuah undang-undang yang lebih baik bagi mereka. Anggota DPD, Abdul Rachman Thaha, memanggil bantuan dari orang-orang dan badan legislatif untuk melengserkan Joko Widodo dari kursi kepresidenan dan memakzulkannya atas tindakan rezim.[butuh rujukan]
Risiko Penyebaran COVID-19

Beberapa pihak khawatir bahwa unjuk rasa ini akan membuat kasus COVID-19 di Indonesia melonjak. Prof. Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas COVID-19, mengatakan bahwa banyaknya massa yang berpartisipasi dalam demonstrasi berpotensi besar membentuk klaster-klaster baru COVID-19. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan aspirasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga khawatir unjuk rasa di Jakarta akan mengakibatkan lonjakan pasien COVID-19 yang akan terjadi di pekan-pekan berikutnya.
Lihat pula

Undang-Undang Cipta Kerja
Perjuangan kelas
Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019
Unjuk rasa dan kerusuhan Papua 2019
Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019
Unjuk rasa KUHP Indonesia 2022
Pranala luar

Media tentang Indonesia omnibus bill protests 2020 di Wikimedia Commons
Halte TransJakarta Bundaran HI dibakar pada tanggal 8 Oktober 2020
Unjuk rasa di Padang pada 7 Oktober 2020
Kerusuhan di Palladium Mall, Medan, 8 Oktober 2020.