Rwanda
Sejarah

Manusia mulai menetap di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Rwanda setelah zaman es terakhir, antara periode Neolitik sekitar tahun 8000 SM atau periode lembab panjang yang berlangsung hingga sekitar tahun 3000 SM. Bukti permukiman pemburu-pengumpul yang tersebar dari zaman batu akhir telah ditemukan, yang kemudian diikuti oleh pemukim Zaman Besi yang jumlahnya lebih besar, yang membuat tembikar berlesung dan alat besi. Orang-orang tersebut merupakan ennek moyang Twa, sekelompok pemburu-pengumpul pigmi aborigin yang masih menetap di Rwanda hingga kini. Antara tahun 700 SM dan 1500 M, sejumlah orang Bantu bermigrasi ke Rwanda, dan mulai menebang hutan untuk pertanian. Kelompok Twa yang tinggal di hutan kehilangan tempat tinggal mereka dan pindah ke leren pegunungan. Terdapat beberapa teori mengenai migrasi Bantu; menurut satu teori, pemukim pertama adalah orang Hutu, sementara orang Tutsi bermigrasi belakangan dan merupakan kelompok ras yang berbeda, kemungkinan berasal dari kelompok Kushitik. Sementara itu, berdasarkan teori alternatif, migrasi berlangsung perlahan, dan kelompok yang datang berintegrasi dan tidak menaklukan masyarakat yang sudah ada. Berdasarkan teori ini, pemisahan antara Hutu dan Tutsi baru muncul belakangan dan merupakan pemisahan kelas dan bukan rasial.
Bentuk organisasi sosial pertama di wilayah Rwanda adalah klan (ubwoko). Sistem klan ada di seluruh wilayah Danau Besar, dan terdapat sekitar dua puluh klan di wilayah Rwanda. Klan tidak dibatasi oleh garis silsilah atau wilayah geografis, dan di sebagian besar klan terdapat orang Hutu, Tutsi, dan Twa. Dari abad ke-15, klan mulai bersatu menjadi kerajaan; pada tahun 1700, terdapat sekitar delapan kerajaan di Rwanda. Salah satu di antaranya, yaitu Kerajaan Rwanda dikuasai oleh klan Nyiginya Tutsi yang menjadi semakin dominan pada pertengahan abad ke-18. Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19 di bawah masa kekuasaan Raja Kigeli Rwabugiri. Rwabugiri menaklukan beberapa negara yang lebih kecil, memperluas wilayah ke barat dan utara, serta melancarkan reformasi administratif; salah satunya adalah ubuhake, yang mengharuskan pelindung Tutsi untuk menyerahkan ternak, dan maka status istimewa, kepada klien Hutu atau Tutsi dan memperoleh jasa ekonomi dan personal sebagai gantinya. Reformasi lain adalah uburetwa, yaitu sistem corvée yang mengharuskan Hutu bekerja untuk kepala suku Tutsi. Perubahan yang dilancarkan oleh Rwabugiri mengakibatkan munculnya jurang antara Hutu dan Tutsi. Status orang Twa lebih baik daripada masa pra-kerajaan, dengan beberapa di antaranya menjadi penari di istana kerajaan, namun jumlah mereka terus berkurang.
Konferensi Berlin tahun 1884 menetapkan wilayah Rwanda sebagai bagian dari Kekaisaran Jerman, sehingga memulai masa penjajahan. Penjelajah Gustav Adolf von Götzen adalah orang Eropa pertama yang menjelajahi negara ini pada tahun 1894; ia menyeberang dari wilayah tenggara hingga Danau Kivu dan bertemu dengan sang raja. Jerman tidak banyak mengubah struktur sosial Rwanda, tetapi menancapkan kekuasaan dengan mendukung raja dan hierarki yang ada serta mendelegasikan kekuasaan kepada kepala suku setempat. Tentara Belgia mengambil alih Rwanda dan Burundi selama Perang Dunia I, dan memulai periode penjajahan yang lebih langsung. Belgia menyerdehanakan dan memusatkan struktur kekuasaan, serta memulai proyek berskala besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pengawasan agrikultur, termasuk tanaman baru dan pemutakhiran tekhnik agrikultur untuk mengurangi kelaparan. Baik orang Jerman maupun orang Belgia mendukung supremasi Tutsi, serta menganggap Hutu dan Tutsi sebagai ras yang berbeda. Pada tahun 1935, Belgia memperkenalkan kartu identitas yang melabeli setiap orang sebagai Tutsi, Hutu, Twa, atau dinaturalisasi. Sementara sebelumnya seorang Hutu yang kaya dapat menjadi Tutsi yang terhormat, kartu identitas menghentikan perpindahan antara kedua kelas.
Belgium terus menguasai Rwanda sebagai Wilayah Kepercayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II, dengan mandat untuk mengawal kemerdekaan. Ketegangan menguat antara Tutsi, yang mendukung kemerdekaan awal, dan pergerakan emansipasi Hutu, yang berujung kepada Revolusi Rwanda 1959: aktivis Hutu mulai membunuh orang Tutsi, dan memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi ke negara tetangga. Pada tahun 1962, Belgia yang kini pro-Hutu mengadakan referendum dan pemilihan umum, dan mereka memilih menghapuskan monarki. Rwanda dipisahkan dari Burundi dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Kekerasan berlanjut karena Tutsi yang mengungsi mulai menyerang dari negara tetangga dan Hutu membalas dengan pembunuhan dan penindasan berskala besar. Pada tahun 1973, Juvénal Habyarimana melancarkan kudeta dan mulai berkuasa. Diskriminasi pro-Hutu berlanjut, tetapi kesejahteraan ekonomi meningkat sementara kekerasan terhadap orang Tutsi berkurang. Orang Twa tetap termarginalisasi, dan pada tahun 1990 hampir sepenuhnya diusir dari hutan oleh pemerintah; banyak yang kemudian menjadi pengemis. Sementara itu, jumlah penduduk Rwanda yang meningkat dari 1,6 juta pada tahun 1934 menjadi 7,1 juta pada tahun 1989 mengakibatkan munculnya persaingan memperebutkan tanah.
Pada tahun 1990, Front Patriotik Rwanda, pemberontak yang kebanyakan terdiri dari pengungsi Tutsi, menyerang Rwanda utara, dan memulai Perang Saudara Rwanda. Kedua pihak mampu mencapai keunggulan selama perang, namun pada tahun 1992 perang telah melemahkan kekuasaan Habyarimana; demonstrasi besar-besaran memaksanya untuk berkoalisi dengan oposisi dan akhirnya menandatangani Persetujuan Arusha 1993 dengan Front Patriotik Rwanda. Gencatan senjata berakhir pada tanggal 6 April 1994 ketika pesawat Habyarimana ditembak di dekat Bandar Udara Kigali, sehingga menewaskan sang presiden. Penembakan ini memicu Genosida Rwanda, yang meletus dalam selang waktu beberapa jam. Selama sekitar 100 hari, sekitar 500.000 hingga 1.000.000 Tutsi dan Hutu moderat dibantai dalam serangan yang telah direncanakan dengan baik atas perintah pemerintahan interim. Banyak orang Twa yang juga dibunuh, meskipun tidak ditarget secara langsung. Front Patriotik Rwanda memulai kembali serangan mereka, menguasai negara perlahan-lahan, dan berhasil menguasai seluruh Rwanda pada pertengahan Juli. Tanggapan internasional terhadap Genosida Rwanda sangat minim karena negara-negara besar merasa enggan untuk memperkuat pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah kewalahan. Ketika Front Patriotik Rwanda mengambil alih kekuasaan, kurang lebih dua juta Hutu mengungsi ke negara tetangga, terutama Zaire, karena takut akan pembalasan; selain itu, angkatan bersenjata yang dipimpih oleh Front Patriotik Rwanda merupakan salah satu partisipan utama dalam Perang Kongo Pertama dan Kedua. Di Rwanda sendiri, periode rekonsiliasi dan keadilan dimulai, dengan didirikannya Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan pendirian kembali Gacaca, sistem pengadilan desa tradisional. Selama tahun 2000-an, ekonomi, jumlah wisatawan, dan Indeks Pembangunan Manusia Rwanda meningkat pesat antara 2006 dan 2011 angka kemiskinan berkurang dari 57 hingga 45 persen, dan tingkat kematian anak-anak menurun dari 180 per 1000 kelahiran pada tahun 2000 2000 menjadi 111 per 1000 kelahiran pada tahun 2009.