Program Legislasi Nasional 2020–2024
Keterangan

1 2 3 4  Mekanisme carry over merupakan mekanisme sesuai ketentuan pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, RUU carry over dapat diartikan sebagai RUU dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas pada periode masa keanggotaan DPR setelahnya dengan melanjutkan hasil pembahasan sebelumnya. Mekanisme ini mensyaratkan RUU harus sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya dan hasil pembahasannya telah disepakati oleh DPR, Presiden, dan/atau DPD periode setelahnya untuk dimasukkan kembali.
1 2 3 4  Lihat pasal 454 UU Nomor 17 Tahun 2023
↑  Keduapuluhdua undang-undang yang diubah yaitu:
(1). UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
(2). UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
(3). UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
(4). UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
(5). UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
(6). UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
(7). UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
(8). UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
(9). UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang,
(10). UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara,
(11). UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
(12). UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang,
(13). UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
(14). UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
(15). UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
(16). UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,
(17). UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
(18). UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
(19). UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
(20). UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan,
(21). UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, serta
(22). Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
↑  Kedelapanbelas undang-undang yang diubah yaitu:
(a). UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta 4 undang-undang perubahannya,
(b). UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta 4 undang-undang perubahannya,
(c). UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 3 undang-undang perubahannya,
(d). UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta 1 undang-undang perubahannya,
(e). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta
(f). UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
↑  Dalam persidangan pengujian formil atas UU Nomor 7 Tahun 2020, DPR berargumen bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak cacat formil dikarenakan RUU termasuk dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka Nomor 2 (akibat putusan Mahkamah Konstitusi). Adapun terdapat 6 putusan MK yang menjadi landasan penyusunan RUU:
(1). 48/PUU-IX/2011
(2). 49/PUU-IX/2011
(3). 68/PUU-IX/2011
(4). 34/PUU-X/2012
(5). 7/PUU-XI/2013, serta
(6). 1-2/PUU-XII/2014.
Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan menolak permohonan para pemohon atas uji formil serta menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Rapat internal Komisi II DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan