stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Krisis Israel–Palestina 2021
Bentrokan

Bentrokan pertama antara penduduk Palestina dan Israel pertama kali terjadi pada 6 Mei 2021. Bentrokan tersebut berakhir setelah penahanan setidaknya tujuh orang oleh polisi Israel. Bentrokan kemudian kembali terjadi di Masjidilaqsa. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 136 orang di Yerusalem terluka sore itu. Pemerintah Israel juga melaporkan setidaknya enam polisi dari Israel terluka akibat kejadian ini.
Bentrokan selanjutnya terjadi pada 8 Mei, saat penantian malam Lailatulqadar. Massa dari Palestina melempar batu, menyalakan api, dan bersaut "Serang Tel Aviv" dan "Umat Yahudi, ingatlah Khaibar, pasukan Muhammad akan kembali" sambil memegang bendera Hamas. Polisi Israel yang memakai pakaian anti huru-hara melakukan perlawanan menggunakan stun grenade dan meriam air. Setidaknya 80 orang terluka.
Pagi harinya pada 9 Mei, pasukan Israel menyerbu Masjidilaqsa dan melukai ratusan orang. Warga Palestina melawan dengan cara melempar batu, petasan, dan benda berat lainnya, sementara polisi Israel menembakkan stun grenade dan peluru karet. Penyerbuan ini terjadi sebelum nasionalis Yahudi melakukan iring-iringan bendera di Kota Lama Yerusalem saat peringatan Hari Yerusalem. Setidaknya 215 warga Palestina terluka, 153 di antaranya harus dirawat di rumah sakit.
Pada 10 Mei, sepanjang sore dan malam hari, warga Arab di Israel yang berada di Lod melempar batu dan bom api ke rumah maupun sekolah milik warga Yahudi, sinagoge, hingga rumah sakit. Akibatnya, satu warga Yahudi tewas dan melukai dua lainnya.
Unjuk rasa dan kerusuhan menyebar luas di seluruh Israel, khususnya wilayah dengan warga Arab yang lebih dominan. Pada 11 Mei, wali kota Lod yaitu Yair Revivio meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengirimkan Polisi Perbatasan Israel karena kondisi di sana tidak terkendali.
Serangan udara

Pada 10 Mei, Hamas telah menembakkan lebih dari 150 roket dari Gaza menuju Israel. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan bahwa tujuh roket ditembakkan menuju Yerusalem dan Bet-Semes dan telah ditembak jatuh. Israel juga meluncurkan serangan udara menuju Jalur Gaza pada 10 Mei 2021. Sebuah misil antitank juga ditembakkan menuju kendaraan sipil di Israel, melukai pengendaranya. Israel kemudian merespons dengan meluncurkan serangan udara menuju Gaza pada hari yang sama.
Pada 11 Mei, gedung Hanadi Tower yang berpenghuni dan memiliki tinggi 13 lantai di Gaza runtuh akibat serangan udara Israel. Pasukan Keamanan Israel (IDF) mengatakan bahwa di gedung terdapat kantor yang digunakan oleh Hamas. Pasukan tersebut juga mengatakan bahwa mereka telah memberikan pemberitahuan bagi masyarakat sipil untuk melakukan evakuasi. Hamas dan Jihad Islam merespons dengan menembakkan 137 roket ke Tel Aviv selama lima menit. Serangan pada hari itu merusak pipa minyak bumi milik Israel.
Pada 12 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan belasan markas polisi dan kemanan di Jalur Gaza. Hamas mengatakan bahwa markas besar polisi milik mereka juga menjadi salah satu sasarannya. Lebih dari 850 roket diluncurkan dari Gaza menuju Israel pada 12 Mei.
Menurut militer Israel, setidaknya 200 roket gagal mencapai wilayah mereka dan jatuh di Jalur Gaza.
Serangan udara > Korban

Selama tiga hari serangan udara, 53 warga Palestina tewas, di antaranya adalah 14 anak-anak, tiga wanita, dan lima petani. Sebanyak 320 terluka. Beberapa korban tewas di gedung hunian, mobil sipil, dan jalan.
Seorang Komandan di kelompok Hamas yang teridentifikasi bernama Mohammed Abdullah Fayyad serta tiga anggota Jihad Islam yang berpangkat tinggi dilaporkan tewas. Anggota Hamas lainnya dilaporkan tewas pada 11 Mei. Kematian lima komandan tersebut dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dari kedua pihak. Kematian militan lainnya diduga terjadi, tetapi tidak dikonfimasi. Tidak diketahui apakah korban yang tewas pada 10 Mei merupakan akibat dari serangan Israel atau roket Palestina yang salah sasaran.
Pada 11 Mei, Hamas dan Jihad Islam merespons dengan meluncurkan ratusan roket menuju Ashdod dan Ashkelon, menewaskan dua orang dan melukai 90 lainnya. Korban wanita ketiga yang tewas berasal dari Rishon LeZion, sementara dua warga sipil dan seorang tentara tewas keesokan harinya.
Dampak dan reaksi > Pihak Israel dan Palestina

Pada 9 Mei 2021, Mahkamah Agung Israel menunda pengambilan keputusan selama 30 hari setelah intervensi yang dilakukan oleh Jaksa Agung, Avichai Mandelblit. Polisi Israel juga melarang umat Yahudi untuk mengunjungi plaza Al-Aqsa selama perayaan Hari Yerusalem. Pada 10 Mei, Israel menutup total perbatasan Kerem Shalom, termasuk untuk bantuan kemanusiaan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membela tindakan polisi Israel dan mengatakan bahwa Israel "tidak dapat membiarkan elemen radikal mengganggu ketenangan". Pihak Israel juga meminta pemerintahan Joe Biden untuk tidak mengintervensi situasi yang terjadi.
Pada 10 Mei 2021, Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, memberikan pernyataan yang berbunyi "penyerangan brutal dan kekerasan terhadap jemaah Masjidilaqsa adalah sebuah tantangan baru bagi dunia internasional".
Juru bicara Jihad Islam Palestina mengatakan bahwa Israel "memulai agresi di Yerusalem. Apabila agresi ini tidak berakhir, maka upaya diplomatik tidak lagi berguna untuk mencapai gencatan senjata". Hamas memberikan ultimatum kepada pemerintah Israel dengan mengatakan bahwa apabila mereka tidak mengosongkan masjid hingga pukul 2 dini hari pada 11 Mei, Hamas akan kembali meluncurkan serangan roket.
Pada 10 Mei, kerumunan Yahudi Israel berkumpul di tengah kebakaran dekat masjid sambil menyanyikan yimakh shemam.
Dampak dan reaksi > Internasional > Multilateral

Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB mengimbau Israel untuk membatalkan rencana pengusiran apapun dan berusaha "semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan pasukan" dalam menangani pengunjuk rasa. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pertemuan tertutup pada 10 Mei untuk mendiskusikan masalah ini. Pada pertemuan tersebut, mereka mempertimbangkan untuk merilis sebuah pernyataan, meskipun pada akhirnya batal karena kekhawatiran yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Uni Eropa – Uni Eropa mengimbau kedua pihak untuk menurunkan ketegangan dan kembali menyatakan bahwa "kekerasan dan penghasutan tidak dapat diterima dan pelaku kriminal dari kedua pihak harus bertanggung jawab".
Dampak dan reaksi > Internasional > Regional

Arab Saudi – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi merilis pernyataan yang menegaskan bahwa Arab Saudi "menolak rencana Israel untuk mengusir belasan warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem dan memaksakan kedaulatan Israel kepada mereka".
Iran – Pemerintah Iran menganggap tindakan polisi Israel sebagai kejahatan dan menyarankan PBB untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka.
Mesir – Kementerian Luar Negeri Mesir mengimbau Israel untuk "menghentikan segala tindakan yang tidak sejalan dengan kesucian Masjidilaqsa" dan menganggap rencana pengusiran sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Turki – Presiden Recep Tayyip Erdoğan dalam sebuah pidatonya mendeskripsikan Israel sebagai "wilayah teroris yang kejam" dan berkata bahwa PBB harus melakukan intervensi untuk "menghentikan perksekusi" yang terjadi. Ribuan massa, termasuk warga Suriah dan Palestina, berkumpul dan melakukan aksi protes di depan konsulat Israel di Instanbul pada 10 Mei.
Uni Emirat Arab – Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Khalifa al-Marar, mengecam pemberontakan ini dan mengimbau Pemerintah Israel untuk "menyediakan perlindungan yang cukup bagi warga sipil Palestina dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan mencegah hal-hal yang tidak sejalan dengan kesucian Masjidilaqsa".
Yordania – Pemerintah Yordania mendeskripsikan tindakan polisi Israel sebagai "tindakan yang barbar". Ribuan warga Yordania melakukan aksi protes di luar kedutaan Israel di Amman pada 10 Mei.
Dampak dan reaksi > Internasional > Lainnya

Afrika Selatan – Partai Economic Freedom Fighters meminta Afrika Selatan "menutup Kedutaan Israel – dan menarik perwakilan mereka dari Tel Aviv".
Amerika Serikat – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkap kekhawatiran mereka dan meminta kedua pihak untuk "menghindari langkah-langkah yang memperburuk ketegangan dan menjauhkan kita dari perdamaian". Senator AS, Bernie Sanders dan Elizabeth Warren, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, Alexandria Ocasio-Cortez, mengecam rencana pengusiran yang dilakukan oleh Israel.
Bosnia dan Herzegovina – Bakir Izetbegović, kepala Partai Aksi Demokrat, partai politik muslim terbesar dan paling berpengaruh di negara itu, mengeluarkan pernyataan berbunyi, "Pertumpahan darah saat bulan suci Ramadan dan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka adalah bentuk penyerangan kepada nilai-nilai kemanusiaan."
Britania Raya – Sekretaris Luar Negeri Dominic Raab meminta dilakukannya "penurunan ketegangan pada semua pihak" dan sebuah "akhir [serangan yang] menargetkan populasi sipil". Raab juga mengecam penembakan roket yang dilakukan oleh Hamas menuju Israel.
Indonesia – Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataannya melalui Twitter berbunyi "Indonesia mengecam tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan tindakan terhadap pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Ia juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap warga Palestina.
Irlandia – Menteri Luar Negeri Islandia Simon Coveney mengecam "respons brutal keamanan Israel terhadap protes yang dilakukan di kompleks Al Aqsa", menyebutnya "tidak dapat diterima".
Kanada – Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau, meminta "penurunan ketegangan dengan segera" dan "pencegahan tindakan-tindakan unilateral" dari kedua pihak.
Pakistan – Perdana Menteri Imran Khan mengecam serangan dan menyatakan bahwa "Kami menyatakan kembali dukungan kepada masyarakat Palestina. Dunia Internasional harus segera mengambil tindakan untuk melindungi warga Palestina & hak-hak mereka."
Prancis – Kementerian Luar Negeri Prancis meminta "semua pihak yang khawatir untuk menunjukkan upaya sebesar-besarnya dalam menahan segala provokasi sehingga kondisi yang terjadi saat ini dapat mereda secepat mungkin".
Takhta Suci – Paus Fransiskus dalam pidatonya di Lapangan Santo Petrus mendorong berakhirnya bentrokan dan peringatan yang "melahirkan kekerasan dari kekerasan lainnya".
Pengguna Instagram dan Twitter yang mendukung Palestina menyebut unggahan mereka telah dihapus dan akun mereka dikunci. Kedua perusahaan kemudian meminta maaf dan menganggap kejadian ini sebagai kesalahan teknis.
Foto udara Masjidilaqsa, tempat terjadinya beberapa bentrokan.
Demonstrasi pro Palestina di London, Inggris pada 9 Mei 2021
Asmodeus

Untuk kegunaan lain, lihat Asmodeus (disambiguasi).
"Sidonai" beralih ke halaman ini. Untuk kota Foenisia dan penduduknya, lihat Sidon.
Asmodeus digambarkan dalam Dictionnaire Infernal karya Collin de Plancy.
Figur Asmodeus dalam Rennes-le-Château.
Asmodeus (/ˌæzməˈdiːəs/; bahasa Yunani: Ασμοδαίος, Asmodaios) atau Ashmedai (/ˈæʃmɪˌdaɪ/; bahasa Ibrani: אַשְמְדּאָי‎, ʾAšmədʾāy), juga Ashema Deva, adalah seorang pangeran iblis, atau raja roh-roh duniawi (shedim/jinn) menurut Yudeo-Islam, yang sebagian besar diketahui dari deuterokanonikal Kitab Tobit, dimana ia menjadi antagonis utama. Dalam klasifikasi iblis Binsfeld, Asmodeus mewakili hawa nafsu. Iblis tersebut juga disebutkan dalam beberapa legenda Talmud; contohnya dalam kisah pembangunan Bait Salomo.
Referensi dan sumber

↑  "Asmodeus" in The New Encyclopædia Britannica. Chicago: Encyclopædia Britannica Inc., 15th edn., 1992, Vol. 1, p. 635.
↑  Robert Lebling Robert Lebling I.B.Tauris 2010 ISBN 978-0-857-73063-3
↑  Raphael Patai Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions Routledge 2015 ISBN 978-1-317-47170-7 page 39
↑  "Asmodeus/Asmoday". Judeo-Christian Demons. Deliriumsrealm.com. 25 March 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-08. Diakses tanggal 2009-03-04.
Rudwin, Maximilian Josef (1970) [1931]. "Asmodeus, dandy among demons". The Devil in Legend and Literature. New York: AMS Press Open Court Publishing Company. ISBN 978-0-404-05451-9. LCCN 71111780. OCLC 257946679.
Mathers, Samuel Liddell MacGregor (trans.); Crowley, Aleister (1995) [1904]. The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King. Samuel Weiser, Inc. ISBN 978-0-87728-847-3. LCCN 95037057. OCLC 33044028.
Beni Kalthoum

| Beni Kalthoum بني كلثوم |
| --- | --- |
Village
Beni KalthoumLocation in TunisiaTampilkan peta TunisiaBeni KalthoumBeni Kalthoum (Middle East)Tampilkan peta Middle EastBeni KalthoumBeni Kalthoum (Afrika)Tampilkan peta Afrika
Koordinat: 35°42′05″N 10°35′20″E﻿ / ﻿35.70139°N 10.58889°E﻿ / 35.70139; 10.58889
Country: Tunisia
Governorate: Sousse
Beni Kalthoum adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Msaken, Kegubernuran Sousse, Tunisia dengan jarak 2 km (1,2 mi) di sebelah selatan Msaken.
Ernst Utrecht

| Ernst Utrecht |
| --- | --- |
Ernst Utrecht (foto tahun 1982)
Lahir: (1922-10-30)30 Oktober 1922 Surabaya, Hindia Belanda
Meninggal: 4 September 1987(1987-09-04) (umur 64) Amsterdam, Belanda
Kebangsaan: Hindia Belanda (1922–1952)   Indonesia (1952–1969)   Belanda (1969–1987)
Almamater:  Technische Hoogeschool te Bandoeng (Institut Teknologi Bandung) (tidak selesai karena Perang Dunia II)    Rijksuniversiteit Leiden
Pekerjaan: Pengacara   Politikus   Dosen
Dikenal atas: Anggota Konstituante   Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember   Dekan Fakultas Ekonomi  Universitas Baperki   Dosen Universitas Pattimura   Dosen Universitas Hasanuddin   Dosen Universitas Indonesia   Dosen Universitas Padjadjaran   Politikus Partai Nasional Indonesia   Pakar Hukum pertama di Indonesia yang menulis dalam Bahasa Indonesia
Partai politik: Partai Nasional Indonesia (1957–1965)
Suami/istri: Elien Utrecht
Anak: Artien Utrecht

Salah satu murid Ernst Utrecht ketika di Makassar, Baharuddin Lopa yang kelak akan menjadi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Persatuan Nasional.
Ernst Utrecht (30 Oktober 1922 – 4 September 1987
) adalah seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis. Ia pernah menjadi Anggota Konstituante RI mewakili golongan Indo-Belanda dan PNI. Salah satu karya akademis yang ia tulis berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" yang ia tulis bersama dengan M.Saleh Djindang. Selain itu, Ia juga menulis beberapa karya ilmiah seperti Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, dan Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana.
Riwayat Hidup

Ia dilahirkan di Surabaya pada tahun 1922. Sebenarnya, Ernst Utrecht pernah kuliah di Technische Hoogeschool te Bandoeng / Institut Teknologi Bandung. Akan tetapi, kuliahnya terbengkalai akibat Perang Dunia II. Utrecht kemudian melanjutkan kuliah bidang Hukum dan Indologie di Universitas Leiden. Kemudian, Ia menikah dengan Elien Utrecht dan memiliki anak bernama Atrien Utrecht. Lulus dari Leiden, ia pulang kembali ke Indonesia pada tahun 1952 dan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia bersama dengan Elien dan Atrien Utrecht.
Kehidupan di Indonesia > Kehidupan Akademis

Setibanya di Indonesia, ia menjadi pengajar di Kursus Dinas C pada Kementerian Dalam Negeri di Malang di mana ia mengajar mata pelajaran pengantar ilmu hukum dan hukum administratif.
Kemudian, ia menjadi dosen tamu di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan yang pada saat itu merupakan cabang dari Universitas Indonesia (1954-1956). Kemudian, dari tahun 1956 sampai 1958, ia menjadi dosen kepala Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah resmi terbentuk. Konon, ketika aktif mengajar di Makassar, Ia termasuk akrab dengan Baharuddin Lopa yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia cabang Makassar. Menurut Djokomoelyo, tampilannya santai dan sering pakai sandal dan suka bergurau dengan contoh kasus yang aktual yang mudah dicerna.
Sebagai akibat kurangnya tenaga pengajar pada saat itu, Utrecht juga memiliki jadwal mengajar di kota lain dan berperan sebagai pendiri universitas di kota Ambon bersama Yayasan Perguruan Tinggi Maluku (yang menjadi bakal Universitas Pattimura) dan Cirebon (Universitas Sunan Gunung Jati). Dibandingkan memilih menjadi dosen tetap di Universitas Indonesia Jakarta, Ia memilih pindah ke Bandung pada tahun 1957 untuk mengajar di Universitas Padjadjaran. Selama waktu itulah ia aktif mengajar di berbagai kota seperti Makassar, Ambon, dan Jember. Selain mengajar hukum administrasi negara, di Perguruan Tinggi lain Ia juga mengajar hukum pidana dan menulis buku hukum pidana yang menjadi buku wajib di fakultas hukum.
Kehidupan di Indonesia > Kehidupan Akademis > Dekan Universitas Baperki

Ia mencapai jabatan tertinggi pertamanya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Baperki (sekarang Universitas Trisakti) pada tahun 1960. Di Universitas Baperki tersebut, ia mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara.
Menurut beberapa mahasiswa di Universitas Baperki, Prof. Utrecht adalah seorang yang sangat sederhana. Ia disebut bertubuh besar dengan kulit hitam layaknya orang Indonesia bagian timur. Ia sering memakai kemeja putih keabu-abuan dan kumal. Celananya pun kedombrongan dan selalu memakai sepatu sandal yang tidak pernah disemir. Kuliah yang diberikannya dibawakan dengan sangat menarik hanya saja jadwal kuliahnya tidak menentu. Bisa satu minggu berturut-turut, kemudian dua bulan tidak ada kuliah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesibukan dirinya yang memberikan kuliah di beberapa Universitas dan juga menjadi Rektor di Universitas Negeri Brawijaya di Jawa Timur. Pernah pada suatu waktu perkuliahan beliau menawarkan kepada mahasiswa Universitas Res Publica (Baperki) apabila ada yang mau ikut pindah bersama dirinya untuk kuliah ke Universitas Negeri Brawijaya, beliau akan menerimanya.
Kehidupan di Indonesia > Kehidupan Akademis > Pindah ke Bandung

Alasan lain Utrecht pindah ke Bandung dan meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disebabkan oleh perselisihan antara dirinya dengan penguasa militer lokal di Ambon, Herman Pieters, yang juga menjabat sebagai dewan pengurus universitas tersebut. Sebagai akibatnya, Utrecht dikeluarkan pada 30 Juli 1960.
Kehidupan di Indonesia > Kehidupan Akademis > Meraih Gelar Doktor

Kemudian pada tahun 1962 Ia meraih gelar doktor untuk studi banding mengenai penerapan hukum internasional di Bali dan Lombok. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen sekaligus sekretaris Fakultas Hukum Universitas Jember (saat itu bernama Universitas Tawang Alun yang menjadi universitas filial (jarak jauh) dari Universitas Brawijaya) pada dekade 1960-an.
Kehidupan di Indonesia > Kehidupan politik

Utrecht adalah seorang politikus yang aktif. Ia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan duduk di DPR dan Konstituante. Selain itu, Ia pernah menjadi penasehat Soekarno. Selain itu, menurut Pusat Sejarah TNI AD (1995), ia termasuk ke dalam anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI).
Kehidupan di Indonesia > Kehidupan politik > Utrecht Affair

Salah satu keputusan berani yang pernah ia buat adalah keputusan untuk melarang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi di Fakultas Hukum Universitas Jember (ketika menjabat sebagai sekretaris fakultas) yang dikuatkan dalam Surat Keputusan No. 2/64. Sebelum mengeluarkan keputusan melarang HMI, dalam kuliahnya Utrecht melarang mahasiswanya masuk HMI. Yang sudah terlanjur masuk diminta segera keluar. Jika tidak keluar, mahasiswa anggota HMI tidak akan diluluskan dalam mata kuliahnya. Kebijakan ini diambil karena HMI merupakan organisasi yang terkait partai terlarang saat itu, Masyumi. Konflik lain yang pernah terjadi selama di Jember adalah kalimatnya mengenai pemisahan negara dan agama serta pemisahan hukum dan kewajiban akan menjalankan perintah agama. Kelak, kasus ini akan dikenal sebagai "Utrecht Affair".
Keputusan Utrecht tersebut mendapat protes keras dari para mahasiswa yang diwakili oleh Dewan Mahasiswa Universitas Brawijaya (DM-UB). DM-UB menilai kuliah dan tindakan Utrecht telah merusak ketenangan, keutuhan, persatuan mahasiswa, dan sivitas akademika umumnya yang selama ini telah terbina dengan baik. Tetap dengan sikap tersebut, Utrecht mengeluarkan surat terbuka kepada DM-UB seraya mengatakan tidak lagi mengakui wewenang DM-UB terhadap mahasiswa FH Universitas Brawijaya Cabang Jember. Utrecht juga memprovokasi Senat Mahasiswa FH untuk segera merombak DM-UB.
Merespons sikap tersebut, pada 16 November 1963 DM-UB mengeluarkan resolusi menuntut agar Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) melarang Utrecht mengajar di Universitas Brawijaya Cabang Jember. Tentu saja Utrecht menolak resolusi DM-UB sehingga penyelesaian dicari. Pimpinan Universitas, Dewan Penyantun, dan Pimpinan Yayasan berkumpul. Sayangnya, pertemuan para pimpinan yang tidak dihadiri unsur lembaga kemahasiswaan itu cenderung menyalahkan DM-UB.
Di tengah perdebatan, masih ada dua orang pimpinan fakultas yang memiliki opini berbeda. Keduanya adalah Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Drs. Sudarpo Mas'udi dan Drs. Amir Hamzah Wirjosukarto. Sudarpo dan Amir Hamzah pernah menjadi aktivis HMI Cabang Yogyakarta. Amir Hamzah tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PII. Dalam rapat, Sudarpo dan Wirjosukarto meminta penilaian pimpinan universitas diberikan setelah mendengar keterangan DM-UB. Karena usulnya itu, bersama dengan Utrecht, Sudarpo dan Wirjosukarto dikeluarkan dari Universitas Brawijaya Cabang Jember.
Pasca Utrecht Affair, Gerakan 30 September dan Eksodus ke Belanda

Akibat konflik dengan militer/TNI (dalam hal ini Herman Pieters) dan kelompok agama (dalam hal ini HMI/Masyumi), ia mengalami akibat berat setelah peristiwa G30S dimana ia ditangkap dan dipenjara pada tahun 1965. Ia dikeluarkan dari penjara pada tahun 1966 kemudian pergi ke negeri Belanda pada tahun 1969 (melalui Singapura, Australia, dan Amerika Serikat) hingga meninggal di sana serta tidak pernah kembali ke Indonesia.
Pasca Utrecht Affair, Gerakan 30 September dan Eksodus ke Belanda > Tanggapan Terkait Penumpasan PKI di Bali

Terkait peristiwa Gerakan 30 September dan pembasmian pihak-pihak yang terlibat setelahnya, ia sempat berkomentar mengenai pembantaian simpatisan PKI di Bali (Ia pernah menjadi pengurus PNI di Bali). Ia menganggap bahwa peristiwa pembasmian simpatisan PKI di Bali dianggap sebagai "perang suci". Pembantaian itu sendiri menurutnya dianggap tidak berdosa bagi para pelakunya yang, menurutnya, terdiri atas masyarakat biasa dan buruh pertanian yang juga diikuti dengan simpatisan PNI di Bali. Bahkan, terkait peristiwa pembasmian ini, ia berasumsi bahwa pihak-pihak yang ikut serta dalam pembasmian (atau penumpasan) simpatisan PKI ini mencapai 50.000 jiwa. Selain itu, ia juga mencatat terkait pembuangan para tahanan politik (tapol) ke Pulau Buru, Maluku. Jumlah tahanan tersebut (sebelum dibuang ke Pulau Buru) mencapai 250.000 jiwa.
Pasca Utrecht Affair, Gerakan 30 September dan Eksodus ke Belanda > Terkait Peristiwa Purwodadi

Salah satu kritiknya yang tajam pada awal Pemerintahan Orde Baru ialah terkait Peristiwa Purwodadi. Ia mengkritik pemerintahan Suharto di awal periodenya dengan mengatakan “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi barat kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Selain itu, pada dekade 1970-an ia pernah menganggap Indonesia pada masa Orde Baru merupakan Indonesia yang memasuki era pemerintahan "Kasta Militer".
Setelah tidak lagi tinggal di Indonesia dan menjadi eksil di Belanda, ia sering menulis buku dan jurnal terkait kondisi terkini di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya (terutama Australia, Papua Nugini, dan Fiji) baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial hingga wafat pada tahun 1987.