Sejarah Uni Eropa
1993-2004: Pembentukan

Pada 1 Agustus 1993, di bawah Komisi Delors ketiga, Perjanjian Maastricht mulai berlaku, yang menciptakan Uni Eropa dengan sistem pilarnya, termasuk urusan luar dan dalam negeri bersama dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemilihan Eropa tahun 1994 kelompok Sosialis mempertahankan posisi mereka sebagai partai terbesar di Parlemen. Dewan mengusulkan Jacques Santer sebagai Presiden Komisi, tapi ia terlihat seperti calon pilihan kedua, yang melemahkan posisinya. Parlemen nyaris tidak menyetujui Santer, tapi komisinya memperoleh dukungan yang lebih besar, dengan 416 suara mendukung melawan 103 suara menolak. Santer harus menggunakan kekuatan barunya berdasarkan Perjanjian Maastricht untuk memperbesar kendali pilihannya terhadap Komisaris. Mereka mulai menjabat pada tanggal 23 Januari 1995.
Pada 30 Maret 1994, dilakukan negosiasi mengenai masuknya Austria, Swedia, dan Finlandia. Sementara itu, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein bergabung dengan Wilayah Ekonomi Eropa (yang mulai berlaku pada 1 Januari 1994), suatu organisasi yang mengizinkan negara-negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa untuk memasuki Pasar Tunggal Eropa. Tahun berikutnya, Perjanjian Schengen mulai berlaku pada tujuh anggota, yang memperluas hingga mencakup hampir seluruhnya pada akhir tahun 1996. Tahun 1990-an juga terlihat perkembangan lebih lanjut dari euro. Pada 1 Januari 1994 tahap kedua Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa dimulai dengan pendirian Institut Moneter Eropa dan pada awal tahun 1999 euro sebagai mata uang diluncurkan dan Bank Sentral Eropa didirikan. Pada tanggal 1 Januari 2002, uang kertas dan logam euro mulai beredar, menggantikan seluruh mata uang lama.
Selama tahun 1990-an, konflik di Balkan memberikan dorongan untuk pengembangan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa. Uni eropa gagal bereaksi pada awal konflik dan pasukan pemelihara perdamaian PBB dari Belanda gagal mencegah pembantaian Srebrenica (Juli 1995) di Bosnia dan Herzegovina, pembunuhan massal terbesar di Eropa sejak perang dunia kedua. Pakta Pertahanan Atlantik Utara akhirnya harus campur tangan dalam perang untuk memaksa para pihak yang bertempur ke meja perundingan. Kebijakan luar negeri awal Uni Eropa mengarah pada kebijakan luar negeri yang ditekankan dalam Perjanjian Amsterdam (yang membentuk Perwakilan Tinggi).
Namun, semua keberhasilan itu dibayangi dengan krisis anggaran pada Maret 1999. Parlemen menolak untuk menyetujui anggaran masyarakat tahun 1996 yang diajukan oleh Komisi dengan alasan salah kelola keuangan, kecurangan, dan nepotisme. Saat Parlemen siap untuk mengeluarkan keputusannya, seluruh anggota Komisi Santer mengundurkan diri. Rasa skeptis Eropa pasca-Delors mulai menguat. Pada tahun-tahun berikutnya Dewan dan Parlemen terus-menerus menantang posisi Komisi.
Dalam pemilihan-pemilihan berikutnya, Sosialis kehilangan mayoritas mereka setelah beberapa dekade dengan munculnya Partai Rakyat yang baru dan Komisi Prodi yang baru dengan cepat mendirikan unit baru Kantor Antikecurangan Eropa. Di bawah kekuasaan baru Perjanjian Amsterdam, Prodi digambarkan oleh beberapa pihak sebagai 'Perdana Menteri Pertama Eropa'. Pada tanggal 4 Juni, Javier Solana diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan dan memperkuat Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan untuk melakukan intervensi resmi di Kosovo. Solana juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai Menteri Luar Negeri Eropa yang pertama. Perjanjian Nice ditandatangani pada 26 Februari 2001 dan mulai berlaku pada 1 Februari 2003 yang menyusun persiapan akhir sebelum perluasan tahun 2004 terhadap 10 anggota baru.