stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Gunung Gede
Rujukan

1 2 3  "Gede". Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-05-03. Diakses tanggal 2006-12-19.
↑  de Wilde, A. (2023). Priangan. Bandung: Dunia Pustaka Jaya. hlm. 15. ISBN 9786232218840.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Sastha, Harley Bayu (2007). Mountain climbing for everybody: panduan mendaki gunung. Hikmah. ISBN 978-979-1141-47-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-30. Diakses tanggal 2023-07-30.
↑  Imran, Dede. "Pertama Meletus 1747, Berikut Sejarah Aktivitas Vulkanik Gunung Gede - Sukabumi Update". Pertama Meletus 1747, Berikut Sejarah Aktivitas Vulkanik Gunung Gede - Sukabumi Update. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-30. Diakses tanggal 2023-07-30.
↑  "Gede-Pangrango". www.volcanodiscovery.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-06-09. Diakses tanggal 2023-07-30.
↑  Patria, Teguh Amor (2014). Telusur Bandung. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 10. ISBN 978-602-02-3198-3. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-10. Diakses tanggal 2022-04-17.
↑  Caturwati, Endang (2000). R. Tjetje Somantri, 1892-1963: Tokoh Pembaharu Tari Sunda. Tarawang. hlm. 27.
↑  Tri Yogatama, Author (2012). "Risiko bencana letusan Gunung Gede di kecamatan Cipanas = Disaster of risk eruption of Mt. Gede in Cipanas district". Universitas Indonesia Library (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-02. Diakses tanggal 2023-07-30.
↑  Glendinning, Victoria (2012-11-01). Raffles: And the Golden Opportunity (dalam bahasa Inggris). Profile. ISBN 978-1-84765-824-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-27. Diakses tanggal 2023-07-27.
↑  Steenis, Cornelis Gijsbert Gerrit Jan (2006). The Mountain Flora of Java (dalam bahasa Inggris). Brill. ISBN 978-90-04-15347-9. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-30. Diakses tanggal 2023-07-30.
↑  S.Pd, Eko Titis Prasongko (2020-03-26). Gunung Berapi di Indonesia. Alprin. ISBN 978-623-263-084-0. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-30. Diakses tanggal 2023-07-30.
↑  antaranews.com (2007-07-02). "Menhut RI Peroleh Penganugerahan Gelar Honoris Causa Bidang Kehutanan dari Kangwon National Universi". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-30. Diakses tanggal 2023-07-30.
Pranala luar

(Indonesia) http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_gedepangrango.htm Diarsipkan 2006-04-30 di Wayback Machine.
(Indonesia) http://www.menlh.go.id/kehati/kawasan/gunung_gede.html Diarsipkan 2005-03-19 di Wayback Machine.
(Indonesia) https://celotehanpedia.com/lembah-mandalawangi/ Diarsipkan 2019-06-21 di Wayback Machine.
(Indonesia) https://www.gedepangrango.org/tentang-tnggp/sejarah-letusan-gunung/ Diarsipkan 2022-01-27 di Wayback Machine.
Kesunanan Surakarta Hadiningrat
Latar Belakang

Setelah Kesultanan Mataram yang beribu kota di Plered porak-poranda akibat pemberontakan Trunajaya tahun 1677, ibu kotanya lalu dipindahkan oleh Susuhunan Amangkurat II ke Kartasura.
Pada masa Susuhunan Pakubuwana II memegang tampuk pemerintahan, Keraton Kartasura mendapat serbuan dari pemberontakan orang-orang Tionghoa yang mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC di tahun 1742. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari sebuah konflik panjang yang dikenal sebagai Geger Pacinan. Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura itu akhirnya mengalami keruntuhan. Kota Kartasura kemudian berhasil direbut kembali berkat bantuan Panembahan Cakraningrat IV, seorang penguasa Bangkalan yang merupakan sekutu VOC, namun keadaannya sudah rusak parah. Susuhunan Pakubuwana II yang menyingkir ke Ponorogo, akhirnya memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Sala sebagai ibu kota Kerajaan Mataram yang baru.
Pemindahan Keraton dari Kartasura ke Sala > Alasan Pemindahan

Bangunan Keraton Kartasura yang sudah hancur karena serbuan pemberontak di tahun 1742, kemudian dianggap telah "tercemar". Susuhunan Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Hanggawangsa (bernama kecil Jaka Sangrib atau Kentol Surawijaya, kelak diberi gelar Tumenggung Arungbinang I), bersama Tumenggung Mangkuyudha, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B. van Hohendorff, untuk mencari lokasi ibu kota dan keraton yang baru. Setelah itu, dibangunlah sebuah kompleks keraton di lokasi ibu kota baru yang sudah ditetapkan, yang berjarak sekitar 20 km ke arah tenggara dari Kartasura; tepatnya yaitu berada di Desa Sala, sebuah desa yang terletak di tepi Bengawan Solo (bahasa Jawa: Bengawan Sala). Untuk pembangunan keraton tersebut, Pakubuwana II membeli tanah seharga selaksa keping emas yang diberikan kepada akuwu (lurah) Desa Sala yang dikenal sebagai Ki Gedhe Sala. Di tengah pembangunan keraton, Ki Gedhe Sala meninggal dan dimakamkan di area keraton.
Pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, menurut ahli nujum Raden Tumenggung Hanggawangsa, kerajaan itu bisa menjadi baik, ramai, serta makmur. Walaupun kekuasaan raja tidak seberapa luas, namun kekuasaan itu dapat berlangsung lama. Kedua, Desa Sala terletak di dekat tempuran, artinya tempat bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan Bengawan Solo. Menurut mistik Jawa, tempuran mempunyai arti magis dan tempat-tempat di dekatnya dianggap keramat. Ketiga, letak Desa Sala dekat dengan Bengawan Solo, sungai terbesar di Jawa yang sejak zaman dahulu mempunyai arti penting sebagai penghubung antara Jawa bagian tengah dengan Jawa bagian timur. Fungsi Bengawan Solo sebagai penghubung ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain ekonomi, sosial, politik, dan militer. Sampai abad ke-19, bepergian lewat sungai ternyata lebih aman daripada melewati jalur darat.
Selanjutnya, yang keempat, karena Sala sudah merupakan sebuah desa yang ramai, sehingga untuk mendirikan keraton tidak diperlukan tenaga untuk pembabat hutan yang didatangkan dari tempat lain. Selain Semanggi, di dekat Sala juga terdapat desa-desa penting yang telah ada sejak zaman Kartasura, yaitu Baturana dan Gabudan. Keduanya ditempati oleh abdi dalem pembuat babud (permadani). Kelima, supaya kebijakan VOC yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan mudah, agar pusat kota Mataram yang baru itu mudah dicapai dari Semarang dan harus dijaga, sehingga pemerintah mudah mengirim bala bantuannya karena Semarang dikenal sebagai jalan masuk menuju Mataram. Keenam, orang Jawa percaya bahwa keadaan tanah akan berpengaruh pada penghuni rumah kediaman yang didirikan di atas tanah itu. Tanah di Desa Sala dianggap layak, sehingga dibangunlah keraton di wilayah ini.
Pemindahan Keraton dari Kartasura ke Sala > Proses Pemindahan

Atas kehendak Susuhunan Pakubuwana II, Tumenggung Secayudha dan Kyai Ageng Derpayudha diperintahkan supaya merencanakan serta menentukan urut-urutan perjalanan perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta. Setelah upacara tradisional selesai, pada hari Rabu Pahing tanggal 17 Sura/Muharam tahun Je 1670 Jawa Windu Sancaya atau tanggal 20 Februari 1745, Susuhunan pindah dari Kartasura ke keraton yang baru. Dalam Babad Giyanti I, prosesi perpindahan Keraton Kartasura ke Keraton Surakarta dituliskan bertepatan pada hari Rabu Pahing tanggal 17 Sura dengan candra sengkala Kumbuling Pudya Kapyarsih ing Nata, Susuhunan berangkat dari Kartasura pindah ke Sala.
Selanjutnya, oleh Pakubuwana II nama Desa Sala kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Penyebutan nama kerajaan (Nagari Mataram) pun turut berubah mengikuti nama ibu kota kerajaan yang baru diresmikan. Nama "Surakarta" digunakan sebagai kebalikan dari "Kartasura", yang dimaksudkan untuk membuang riwayat buruk mengenai peristiwa jatuhnya Keraton Kartasura di tangan pemberontak sewaktu Perang Jawa (1741-1743). Selain itu, kata sura dalam bahasa Jawa berarti "keberanian" dan karta berarti "makmur" (versi lain mengartikannya sebagai "penuh" atau "sempurna"); dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa.
Perkembangan

Kesultanan Mataram yang berpusat di Surakarta sebagai ibu kota pemerintahan kemudian dihadapkan pada pemberontakan besar karena Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwana II, pada tahun 1746 meninggalkan keraton dan menggabungkan diri dengan Raden Mas Said yang berjuluk Pangeran Sambernyawa. Di tengah ramainya peperangan, Pakubuwana II meninggal karena sakit pada tahun 1749. Namun, ia sempat menyerahkan kedaulatan negerinya kepada VOC, yang diwakili oleh Baron von Hohendorff. Sejak saat itu, VOC yang dianggap berhak melantik raja-raja Dinasti Mataram baik Surakarta maupun Yogyakarta; setelah VOC bubar pada tahun 1799, kewenangan tersebut dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan berakhir pada masa Pendudukan Jepang di tahun 1942.
Perkembangan > Pakubuwana III

Pada awal tahun 1755, pihak VOC yang sudah mengalami kebangkrutan berhasil mengajak Pangeran Mangkubumi berdamai untuk bersatu melawan pemberontakan Raden Mas Said yang tidak mau berdamai. Padahal, semula Pangeran Mangkubumi bersekutu dengan Raden Mas Said. Adanya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) yang ditandatangani oleh VOC yang diwakili oleh Nicolaas Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Pertemuan Jatisari (15 Februari 1755) antara Susuhunan Pakubuwana III dengan Pangeran Mangkubumi dan disaksikan oleh perwakilan VOC, mengakibatkan terpecahnya Mataram Surakarta menjadi dua entitas kerajaan yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Dalam pertemuan di Jatisari, Pakubuwana III mengizinkan Mangkubumi untuk memerintah sebagian tanah negeri Mataram Surakarta serta diperbolehkan untuk menggunakan dan mempertahankan sebagian budaya Mataram lama; termasuk selanjutnya dilakukan pula pembagian pusaka-pusaka warisan Mataram antara kedua belah pihak, baik pusaka benda maupun tak benda. Dan sesuai surat persetujuan Susuhunan Pakubuwana III tanggal 4 November 1754 yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Kompeni dengan Pangeran Mangkubumi (23 September 1754; sebelum Perjanjian Giyanti), kedudukan Pangeran Mangkubumi sebagai raja di separuh wilayah Mataram diperkenankan menggunakan gelar Sultan Hamengkubuwana, sedangkan raja Kesunanan Surakarta melestarikan gelar Susuhunan Pakubuwana warisan Mataram. Kemudian, negeri Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana lalu dikenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta (Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat), sedangkan negeri Mataram yang dipimpin oleh Susuhunan atau Sunan Pakubuwana tetap dikenal dengan nama Kesunanan Surakarta (Nagari Surakarta Hadiningrat).
Setelahnya, wilayah Nagara Agung (wilayah inti di sekitar ibu kota) Kesunanan Surakarta semakin berkurang karena Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757, menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran miji alias pangeran utama yang otonom, sekaligus diberi wilayah kekuasaan berupa tanah lungguh yang berasal dari hampir setengah wilayah Nagara Agung dengan status daerah vasal (dan secara tradisional tetap berada di bawah Kesunanan Surakarta), yang kemudian disebut dengan nama Kadipaten Mangkunegaran. Selaku pangeran miji yang berkedudukan langsung di bawah Pakubuwana III sekaligus sebagai penguasa di wilayahnya, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara I. Wilayah Kesunanan Surakarta kemudian berkurang lebih jauh lagi usai berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, dimana daerah-daerah Mancanagara dirampas oleh Belanda sebagai ganti rugi atas biaya peperangan.
Perkembangan > Pakubuwana IV

Sepeninggal Susuhunan Pakubuwana III, penerus takhta Kesunanan Surakarta berikutnya yakni Sri Susuhunan Pakubuwana IV (1788–1820), adalah sosok raja yang membenci penjajah dan penuh cita-cita serta keberanian. Pada November 1790, terjadi Peristiwa Pakepung, yakni insiden pengepungan Keraton Surakarta oleh persekutuan VOC, Hamengkubuwana I, dan Mangkunegara I. Pengepungan ini terjadi karena Pakubuwana IV yang berpaham politik Islam dan dekat dengan kaum santri, menyingkirkan para pejabat istana yang tidak sepaham dengannya. Para pejabat istana yang merasa disingkirkan kemudian meminta bantuan VOC untuk menghadapi Pakubuwana IV.
VOC akhirnya bersekutu dengan Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I untuk menghadapi Pakubuwana IV. Pada bulan November 1790, aliansi tersebut mengepung Keraton Surakarta. Dari dalam istana sendiri, para pejabat senior yang tersisih ikut menekan Pakubuwana IV agar menyingkirkan para penasehat politik dan penasehat rohaninya. Pakubuwana IV akhirnya terpaksa mengalah pada tanggal 26 November 1790, dengan menyerahkan para penasehatnya yang terdiri dari para haji untuk dibuang VOC. Dan meski kerap menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan Kompeni, berkat kecerdasan serta kelihaian politiknya, Pakubuwana  IV tetap mampu mempertahankan kedudukannya sebagai raja bahkan sampai beberapa kali pergantian rezim kolonial, yaitu semasa pemerintahan VOC, pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda-Perancis, pemerintahan Pendudukan Inggris, sampai kembalinya pemerintahan Hindia Belanda.
Perkembangan > Pakubuwana V dan Pakubuwana VI

Pengganti Susuhunan Pakubuwana IV adalah Sri Susuhunan Pakubuwana V, yang oleh masyarakat saat itu dijuluki sebagai Sunan Ngabehi, karena baginda yang sangat kaya, baik kaya harta maupun kesaktian. Setelah wafat, pengganti Susuhunan Pakubuwana V adalah Sri Susuhunan Pakubuwana VI. Pakubuwana VI adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1825. Penulis naskah-naskah babad waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro menggunakan bahasa simbolis. Misalnya, Pakubuwana VI dikisahkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau bertapa di Hutan Krendawahana. Padahal sebenarnya, ia pergi menemui Pangeran Diponegoro secara diam-diam.
Ketika pecah Perang Jawa sejak pertengahan tahun 1825, Susuhunan Pakubuwana VI menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan kepada Diponegoro, ia juga mengirim pasukan untuk pura-pura membantu Belanda. Pujangga besar Ranggawarsita mengaku semasa muda dirinya pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut. Namun setelah menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda tetap saja menangkap Pakubuwana VI dan membuangnya ke Ambon pada tanggal 8 Juni 1830 dengan alasan bahwa Mas Pajangswara sudah membocorkan semuanya, dan kini ia hidup nyaman di Batavia.
Fitnah yang dilancarkan pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Pakubuwana VI, yaitu Pakubuwana IX dengan putra Mas Pajangswara, yaitu Ranggawarsita. Pakubuwana IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Pakubuwana VI berangkat ke Ambon. Takhta Surakarta kemudian jatuh kepada paman Pakubuwana VI, yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VII.
Perkembangan > Pakubuwana VII

Saat itu Perang Diponegoro baru saja berakhir. Masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana VII relatif damai apabila dibandingkan masa raja-raja sebelumya. Keadaan yang damai itu mendorong tumbuhnya kegiatan sastra secara besar-besaran di lingkungan keraton. Masa pemerintahan Pakubuwana VII dianggap sebagai puncak kejayaan Sastra Jawa di Kesunanan Surakarta dengan pujangga besar Ranggawarsita sebagai pelopornya. Pemerintahannya berakhir saat wafatnya, dan karena tidak memiliki putra mahkota maka Susuhunan Pakubuwana VII digantikan oleh kakaknya (lain ibu) bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VIII yang naik takhta pada usia 69 tahun.
Perkembangan > Pakubuwana VIII dan Pakubuwana IX

Pemerintahan Susuhunan Pakubuwana VIII berjalan selama tiga tahun hingga akhir hayatnya. Pakubuwana VIII digantikan putra Pakubuwana VI sebagai raja Surakarta selanjutnya, yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana IX. Hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita sendiri kurang harmonis karena fitnah pihak Belanda bahwa Mas Pajangswara (ayah Ranggawarsita yang menjabat sebagai juru tulis keraton) telah membocorkan rahasia persekutuan antara Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Akibatnya, Pakubuwana VI pun dibuang ke Ambon. Hal ini membuat Pakubuwana IX membenci keluarga Mas Pajangswara, padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda. Ranggawarsita sendiri berusaha memperbaiki hubungannya dengan raja melalui persembahan naskah Serat Cemporet. Pemerintahan Susuhunan Pakubuwana IX berakhir saat kematiannya pada tanggal 16 Maret 1893. Ia digantikan putranya sebagai raja Surakarta selanjutnya, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana X.
Perkembangan > Pakubuwana X

Masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana X ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kesunanan Surakarta mengalami transisi, dari kerajaan tradisional menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwana X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta (1938) diadakan pada masa pemerintahannya.
Infrastruktur modern Kesunanan Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwana X, seperti bangunan Pasar Gedhe Harjanagara, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari, Taman Sriwedari, Taman Satwataru Jurug, Jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, Griya Wangkung (rumah singgah bagi tunawisma), Rumah Sakit Kadipala, rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, saluran air bersih dan irigasi di kabupaten-kabupaten, serta berbagai infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.  Pakubuwana X meninggal dunia pada akhir Februari 1939. Sejak di masa keemasan pemerintahannya sampai ia wafat, Susuhunan Pakubuwana X dikenal sebagai Sinuhun Ingkang Minulya saha Ingkang Wicaksana atau raja yang mulia dan bijaksana. Pemerintahannya kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana XI.
Perkembangan > Pakubuwana XI

Pemerintahan Susuhunan Pakubuwana XI terjadi pada masa sulit, yaitu bertepatan dengan meletusnya Perang Dunia II. Ia juga mengalami pergantian pemerintah penjajahan dari tangan Belanda kepada Jepang sejak tahun 1942. Pihak pemerintah Pendudukan Jepang menyebut Kesunanan Surakarta dengan nama Solo-Kōchi (Kōti), dan Pakubuwana XI diakui serta diberi kedudukan sebagai Solo-Kō. Sekalipun pemerintahan Pakubuwana XI berada dalam masa sulit karena penjajahan Jepang, sejak awal tahun 1945, Kesunanan Surakarta melalui para beberapa orang kerabat keraton dan pejabat-pejabatnya turut terlibat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Indonesia, dengan bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mereka adalah GPH. Suryahamijaya (saudara Pakubuwana XI), KRMH. Sasradiningrat V (patih Kesunanan Surakarta), KRMTA. Wuryaningrat, dr. KRT. Rajiman Wedyadiningrat (dokter keraton; ketua BPUPK), Mr. KRMT. Wongsonegoro (bupati Kabupaten Sragen), Mr. R. Supomo, serta Mr. R.P. Singgih.
Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan kemerdekaan Indonesia, Susuhunan Pakubuwana  XI meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1945. Ia kemudian digantikan oleh putra termudanya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana XII.
Era Indonesia > Pakubuwana XIII

Sepeninggal Susuhunan Pakubuwana XII, sempat terjadi perebutan takhta antara KGPH. Hangabehi dangan KGPH. Tejawulan, yang masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwana XIII; keduanya mengklaim sebagai pemangku takhta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Sri Susuhunan Pakubuwana XIII.
Pada tahun 2012, konflik Raja Kembar telah usai setelah Pangeran Tejawulan melepaskan klaim takhta dan gelar Pakubuwana kepada kakaknya, yakni Pangeran Hangabehi, dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, dan Pangeran Tejawulan sendiri dilantik menjadi mahamenteri dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung.
Rekonsiliasi damai antara Susuhunan Pakubuwana XIII dan Tejawulan awalnya sempat ditentang oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta yang dipimpin oleh GKR. Wandansari. Sejak tahun 2013, Pakubuwana XIII bahkan tidak dapat memasuki kawasan inti Keraton Surakarta dan memimpin beberapa upacara adat karena adanya penutupan beberapa akses dari kediaman Susuhunan menuju kawasan inti keraton. Setelah TNI dan Kepolisian turun tangan serta adanya mediasi antara pihak Pakubuwana XIII dan Lembaga Dewan Adat, pada bulan April 2017 Pakubuwana XIII bisa kembali masuk ke dalam keraton dan menyelenggarakan upacara peringatan kenaikan takhta (tingalan dalem jumenengan) yang dihadiri oleh keluarga, abdi dalem, perwakilan masyarakat, dan beberapa pejabat tinggi pemerintahan.
Penyelesaian konflik antara Susuhunan Pakubuwana XIII dengan GKR. Wandansari dan Lembaga Dewan Adat akhirnya terjadi pada tanggal 3 Januari 2023, usai kedua pihak berhasil dipertemukan dan dimediasi oleh KRAy. Herniatie Sriana Munasari (cucu dari R.P. Suroso, mantan gubernur Jawa Tengah sekaligus komisaris tinggi pemerintah pusat untuk Daerah Istimewa Surakarta) dan Polresta Surakarta. Menindaklanjuti rekonsiliasi tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengundang Susuhunan Pakubuwana XIII dan GKR. Wandansari bersama beberapa kerabat keraton di Loji Gandrung (rumah dinas wali kota Surakarta), pada tanggal 4 Januari 2023. Pada pertemuan tersebut, GKR. Wandansari menyatakan bahwa ia telah bersatu dengan Susuhunan Pakubuwana XIII dan siap bersama-sama melestarikan kebudayaan serta adat istiadat keraton.