Ba'athisme
Neo-Ba'athisme

Lihat pula: Partai Ba'ath (faksi dominasi Suriah) dan Neo-Ba'athisme
Seperti deskripsi Vaclav Havel dalam "The Power of the Powerless" tentang kehidupan di bawah rezim totaliter yang 'menuntut kesesuaian, keseragaman, dan disiplin' ... rezim Suriah menceritakan realitasnya sendiri – jauh dari realitas itu sendiri – yang berasal dari ideologinya sendiri , menciptakan 'dunia yang tampak' yang mengabadikan kekuasaan dan dominasinya atas rakyatnya. Membangun realitas yang 'dipenuhi dengan kemunafikan dan kebohongan' di mana ... 'penindasan budaya disebut perkembangannya' ... rakyatnya dipaksa untuk ' hidup dalam kebohongan ' ... Tidak penting apakah seseorang benar-benar percaya kebohongan ini atau tidak; pada akhirnya, yang penting adalah apakah mereka bertindak seolah-olah mereka percaya.
—Tamara Al-Om, ilmuwan politik Inggris-Suriah
Sejarawan Israel Avraham Ben-Tzur melabeli Partai Ba'ath yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta Suriah tahun 1963 sebagai "Neo-Ba'ath", mengklaim mereka telah melampaui basis ideologi pan-Arab mereka dengan menekankan keunggulan aparat militer. Transformasi ideologi ini dilanjutkan setelah kudeta Suriah tahun 1966, yang dipimpin oleh perwira kiri radikal termasuk Salah Jadid dan Hafez al-Assad, yang menggerakkan partai lebih jauh ke dalam organisasi "neo-Ba'ath" militeris yang menjadi independen dari Komando Nasional partai Ba'ath yang bersatu. Setelah perebutan kekuasaan dengan kekerasan, yang mengakibatkan kematian sekitar 400 orang, komite militer neo-Ba'athis membersihkan para pemimpin Ba'athis klasik, termasuk Michel Aflaq dan Salah al-Din Bitar.  Kudeta ini menyebabkan perpecahan permanen antara cabang regional Partai Ba'ath di Suriah dan Irak , dan banyak pemimpin Partai Ba'ath di Suriah membelot ke Irak.
Dalam ideologi Ba'ath yang asli, pan-Arabisme adalah sarana untuk mencapai tujuan transformasi ekonomi dan sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen partai terdahulu, "sosialisme adalah tujuan sejati persatuan Arab... persatuan Arab adalah dasar wajib untuk membangun masyarakat sosialis". Namun, dengan munculnya neo-Ba'athist Suriah, fokus ini bergeser. Sebagaimana ditulis oleh sarjana Amerika John F. Devlin, "Partai Ba'ath, yang dimulai dengan persatuan sebagai prioritas utamanya, yang siap bekerja dalam berbagai sistem politik Timur Tengah, yang menginginkan keadilan sosial dalam masyarakat, telah hampir menghilang pada awal tahun 1960-an. Sebagai gantinya muncul organisasi-organisasi Ba'ath yang berfokus terutama pada wilayah mereka sendiri, yang menganjurkan, dan menciptakan jika memungkinkan, pemerintahan terpusat yang otoriter, yang sangat bergantung pada kekuatan militer dan yang sangat dekat dengan gerakan-gerakan sosialis lainnya dan kurang khas Ba'athist".
Munif al-Razzaz, mantan Sekretaris Jenderal Komando Nasional Partai Ba'ath yang bersatu, setuju dengan pembedaan "neo-Ba'ath", dengan menulis bahwa sejak 1961 dan seterusnya terdapat dua partai Ba'ath: "Partai Ba'ath militer dan Partai Ba'ath, dan kekuasaan sesungguhnya berada di tangan yang pertama". Menurut Razzaz, Ba'ath militer (seperti yang diparafrasekan oleh Martin Seymour) "adalah dan tetap Ba'athis hanya dalam nama; bahwa itu dan tetap tidak lebih dari sekadar klik militer dengan pengikut sipil; dan bahwa sejak pendirian awal Komite Militer oleh perwira Suriah yang tidak puas yang diasingkan di Kairo pada 1959, rangkaian peristiwa dan korupsi total Ba'athisme berlanjut dengan logika yang tidak dapat ditoleransi". Salah al-Din al-Bitar, anggota lama partai Ba'ath, setuju, dengan menyatakan bahwa kudeta Suriah tahun 1966 "menandai berakhirnya politik Ba'ath di Suriah". Pendiri partai Ba'ath, Michel Aflaq, sependapat dengan pernyataan tersebut, "Saya tidak lagi mengakui partai saya!"
Kudeta tersebut membuat Salah Jadid berkuasa, dan di bawahnya, pemerintah Suriah mengabaikan tujuan tradisional persatuan pan-Arab dan menggantinya dengan bentuk radikal sosialisme Barat. Pergeseran ke arah kiri jauh tercermin kuat dalam propaganda ideologis pemerintah baru, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan terminologi seperti "perjuangan kelas " dan "perang rakyat" (itu merupakan istilah Maois, karena Perang Enam Hari diproklamasikan sebagai "perang rakyat" terhadap Israel). Partai Komunis Suriah memainkan peran penting dalam pemerintahan Jadid, dengan beberapa komunis memegang jabatan menteri, dan Jadid menjalin "hubungan yang cukup dekat" dengan Partai Komunis Uni Soviet.  Pemerintah mendukung program ekonomi yang lebih radikal termasuk kepemilikan negara atas industri dan perdagangan luar negeri, sementara pada saat yang sama mencoba merestrukturisasi hubungan agraria dan produksi.
Selama pemerintahan Jadid, ideolog neo-Ba'athist secara terbuka mencela agama sebagai sumber dari apa yang mereka anggap sebagai "keterbelakangan" orang Arab. Rezim Jadid anti-agama dan memberlakukan pembatasan berat pada kebebasan beragama, melarang khotbah agama dan menganiaya pendeta. Neo-Ba'athis memandang para ulama agama sebagai musuh kelas yang harus dilenyapka oleh negara Ba'athis. Partai tersebut menyebarkan doktrin "Manusia Baru Sosialis Arab", yang mengonseptualisasikan "manusia Arab baru" sebagai seorang ateis yang berkampanye untuk revolusi sosialis dan menolak agama, feodalisme, imperialisme, kapitalisme, dan setiap nilai tatanan sosial lama.
Pada tahun 1968, Al-Bitar meninggalkan gerakan Ba'ath, dengan menyatakan bahwa "partai-partai ini telah berhenti menjadi apa yang mereka inginkan, hanya mempertahankan nama mereka dan bertindak sebagai organ kekuasaan dan instrumen pemerintahan regional dan diktator". Bertentangan dengan harapan, Aflaq tetap bersama gerakan Ba'ath dan menjadi ideolog gerakan Ba'ath yang didominasi Irak. Pandangan ideologisnya kurang lebih tetap sama, tetapi di Irak ia dikesampingkan secara politik. Di Suriah pasca-1966, pusat kekuasaan yang sebenarnya telah diberikan kepada komite militer neo-Ba'athis. Persaingan kekuasaan yang tegang terjadi antara Salah Jadid dan Hafez al-Assad, dengan yang pertama sebagai pemimpin Ba'athist sipil sementara yang terakhir meningkatkan kendalinya atas sayap militer partai dan berbagai unit tentara. Persaingan tersebut memuncak dalam Revolusi Perbaikan 1970 yang tidak berdarah, kudeta militer yang menempatkan Assad berkuasa.