stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Mohabbat Na Kariyo

| Mohabbat Na Kariyo |
| --- | --- |
Ditulis oleh: Samina Ejaz
Sutradara: Syed Ahmed Kamran
Pemeran:  Hira Mani  Junaid Khan 
Lagu pembuka: Mohabbat Na Kariyo karya Hadiqa Kiani
Negara asal: Pakistan
Bahasa asli: Urdu
Jmlh. episode: 27
Produksi
Produser: Hassan Zia
Lokasi produksi:  Karachi, Sindh  Belanda 
Pengaturan kamera: Multi-kamera
Durasi: Sekitar 40 menit
Rumah produksi: Mastermind Productions
Distributor: Geo TV
Rilis asli
Jaringan: Geo Entertainment
Format gambar: PAL (576i) HDTV 1080i
Format audio: Stereo
Rilis: 11 Oktober 2019 (2019-10-11) – 20 Maret 2020 (2020-3-20)
Mohabbat Na Kariyo (bahasa Urdu: محبت نہ کریو) atau sebelumnya diberi judul Makafaat adalah sebuah seri televisi drama romansa Pakistan tahun 2019 yang diproduksi oleh master mind productions . Seri tersebut menampilkan Hira Mani, Zarnish Khan dan Junaid Khan dalam penampilan kedua mereka bersama setelah Sun Yaara. Seri tersebut juga menampilkan Atiqa Odho, Ali Ansari dan Mariyam Nafees dalam peran-peran pendukung. Stasiun tersebut mula-mula disiarkan pada 11 Oktober 2019 di Geo Entertainment.
Pemeran

Junaid Khan sebagai Asad
Hira Mani sebagai Zara
Zarnish Khan sebagai Rabia
Atiqa Odho sebagai Tasneem, ibu Asad
Ali Ansari sebagai sepupu Asad
Mariyam Nafees sebagai Nida, saudari Asad
Arsalan Faisal sebagai suami Nida
Farah Nadir sebagai mertua Nida
Mehmood Akhtar sebagai ayah Zara
Shaheen Khan sebagai ibu Zara
Produksi

Seri tersebut sebelumnya diberi judul Makafaat namun para pembuatnya mengubah judulnya menjadi Mohabbat Na Kariyo untuk menghindari persamaan dengan seri Makafaat.
Negara Bebas Oranye

Negara Bebas Oranje (dalam bahasa Belanda: Oranje-Vrijstaat, dalam bahasa Inggris: Republic of the Orange Free State) adalah sebuah negara independen Boer di wilayah selatan Afrika pada awal abad ke 19, yang kemudian menjadi salah satu koloni kerajaan Britania Raya, dan sekarang menjadi bagian dari Afrika selatan. Negara ini berada di antara sungai Orange dan sungai Vall. Penentuan batas berlaku dari tahun 1848 ketika Britania menyatakan wilayah ini sebagai Orange River Sovereignty.
Ms. Purple

| Ms>  Purple |
| --- | --- |
Sutradara: Justin Chon
Produser:  Alex Chi  Justin Chon  Alan Pao  James J. Yi 
Ditulis oleh: Justin Chon Chris Dinh
Pemeran: Tiffany Chu Teddy Lee Octavio Pizano James Kang
Penata musik: Roger Suen
Sinematografer: Ante Cheng
Penyunting:  Reynolds Barney  Jon Berry 
Perusahaan produksi:  Electric Panda Entertainment  MACRO  Plan Zero Productions 
Distributor: Oscilloscope
Tanggal rilis:  25 Januari 2019 (2019-01-25) (Sundance)  06 September 2019 (2019-09-06) (Amerika Serikat)    
Durasi: 87 menit
Negara: Amerika Serikat
Bahasa: Inggris
Pendapatan kotor: $80,657
Ms. Purple adalah sebuah film drama Amerika Serikat tahun 2019 garapan Justin Chon. Film tersebut ditayangkan dalam sesi U.S. Dramatic Competition di Festival Film Sundance 2019.
Pemeran

Tiffany Chu sebagai Kasie
Teddy Lee sebagai Carey
Octavio Pizano sebagai Octavio
James Kang sebagai Young-Il
Mark Krenik sebagai Boozr
Crystal Lee sebagai Sora
Alma Martinez sebagai Juanita
Pranala luar

Ms. Purple di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Monstar (seri televisi)

| Monstar |
| --- | --- |
Poster promosi untuk Monstar
Genre: Romansa   Musik   Remaja
Ditulis oleh: Jung Yoon-jung
Sutradara: Kim Won-seok
Pemeran: Yong Jun-hyung Ha Yeon-soo Kang Ha-neul
Negara asal: Korea Selatan
Bahasa asli: Korea
Jmlh. episode: 12
Produksi
Produser eksekutif: Kang Hee-jeong   Lee Chan-ho
Produser: Yoon Hyeon-gi
Lokasi produksi: Korea Selatan
Sinematografi: Choi Sang-muk
Penyunting: Jung Hyun-gyeong
Durasi: 80 minutes di Jumat pukul 21:50 (KST)
Rumah produksi: CJ E&M
Rilis asli
Jaringan: Mnet
Rilis: 17 Mei (2013-05-17) – 2 Agustus 2013 (2013-8-2)
Monstar (Hangul: 몬스타; RR: Monseuta) adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2013, dibintangi Yong Jun-hyung, Ha Yeon-soo, dan Kang Ha-neul. Drama ini bercerita tentang kisah para murid SMA yang berusaha mengejar impiannya. Min Se-Yi (Ha Yeon-soo) adalah seorang gadis Korea yang selama ini tinggal di Selandia Baru. Se-Yi membenci ibunya karena menurutnya ia yang menyebabkan ayahnya meninggal. Sementara itu, Yoon Seol-Chan (Yong Jun-hyung) adalah vokalis boygroup Men in Black. Ia pandai mengaransement lagu. Seol Chan mempunyai hubungan yang buruk dengan ibunya. Ia menyukai Min Se-Yi dan harus bersaing dengan Seon-Woo (Kang Ha-neul), sahabatnya ketika masih kecil. Ini perdana di saluran musik Mnet pada 17 Mei 2013, dan mengudara setiap Jumat pukul 21:50 untuk 12 episode.
Pemeran

Yong Jun-hyung sebagai Yoon Seol-chan
Ha Yeon-soo sebagai Min Se-yi
Kang Ha-neul sebagai Jung Sun-woo
Ahn Nae-sang sebagai Han Ji-woong
Dahee sebagai Kim Na-na
Kim Min-young sebagai Shim Eun-ha
Park Kyu-sun sebagai Cha Do-nam
Kang Ui-shik sebagai Park Kyu-dong
Moon Yong-suk sebagai Ma Joon-hee
Kim Yoo-hyun sebagai Ma Hyo-rin
Yoon Jong-hoon sebagai Shin Jae-rok
Pranala luar

Situs web resmi Monstar (Korea)
(Inggris) Monstar di HanCinema
Kawasan kumuh

Populasi perkotaan yang hidup di kawasan kumuh pada tahun 2001.

  0-10%
  10-20%
  20-30%
  30-40%
  40-50%
  50-60%
  60-70%
  70-80%
  80-90%
  90-100%
  No data
Seorang anak di tempat pembuangan sampah Cipinang Timur
Kawasan kumuh di Jakarta
Kawasan kumuh atau tepatnya Permukiman Kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.
Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.
Kawasan kumuh di New Delhi (1973)
Peningkatan kawasan kumuh juga berkembang seiring dengan meningkatnya populasi penduduk, khususnya di dunia ketiga.
Pemerintah-pemerintah di dunia sekarang ini mencoba menangani masalah kawasan kumuh ini dengan memindahkan kawasan perumahan tersebut dengan perumahan modern yang memiliki sanitasi yang baik (umumnya berupa rumah bertingkat).
Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat: Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.
Definisi

Sesuai dengan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Bangunan Gedung

Aspek bangunan gedung termasuk bangunan hunian mempertimbangkan ketidakteraturan bangunan, pemenuhan ketentuan dalam aturan tata ruang dan tata bangunan lingkungan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tdak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan. Kepadatan bangunan dianggap tinggi pada lokasi untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/ha, sedangkan untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/ha.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Jalan Lingkungan

Aspek jaringan jalan lingkungan meninjau konektivitas (cakupan layanan) pelayanan seluruh lingkungan perumahan atau permukiman (cakupan pelayanan) dan kualitas jalan baik kualitas perkerasan maupun dimensi jalan sesuai fungsi jalan. Sangat banyak kasus yang meresahkan di lingkungan hunian dimana banyak terdapat rumah-rumah yang tidak mendapatkan akses jalan.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Penyediaan Air Minum

Indikator yang ditinjau adalah tingkat akses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa bagi masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman. Selain itu, kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Drainase Lingkungan

Drainase lingkungan tidak tersedia: Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan: Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk: Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi

Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis: Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis: Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; b. tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Aspek Pengelolaan Persampahan

Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis: Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: (a). tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga; (b). tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; (c). sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis: Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut; (a). pewadahan dan pemilahan domestik; (b). pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; d. pengelolaan lingkungan.
Definisi > Aspek dan Kriteria Kumuh > Aspek Proteksi Kebakaran

Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia: Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;
Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia: Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan. Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5 km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.
Luas Kumuh di Indonesia

Salah satu permasalahan perumahan di Indonesia adalah semakin meluasnya permukiman kumuh. Dalam jangka waktu tiga tahun ternyata luas permukiman kumuh di Indonesia bertambah hingga 18%. Pada tahun 1996, luas permukiman kumuh di Indonesia mencapai 40.053 hektar. Sedangkan pada tahun 2000, luas permukiman kumuh telah berkembang men- jadi 47.393 hektar. Namun demikian, data terakhir tahun 2003 menunjukkan bahwa luas permukiman kumuh berhasil ditu- runkan menjadi 45.565 hektar.
Luas kumuh yang terdata saat ini per tahun 2020 (data tahun 2019) adalah berkisar 86.562 ha tersebar di seluruh Indonesia. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:
| Provinsi | Luas (ha) |
| --- | --- |
Aceh: 5786,88
Sumatera Utara: 6206,39
Sumatera Barat: 1896,12
Riau: 1152,61
Jambi: 1373,44
Sumatera Selatan: 3607,36
Bengkulu: 786,36
Lampung: 2023,51
Kepulauan Bangka Belitung: 648,07
Kepulauan Riau: 823,71
DKI Jakarta: 0
Jawa Barat: 4572,35
Jawa Tengah: 8912,33
DI Yogyakarta: 406,04
Jawa Timur: 1797,76
Banten: 1371,38
Bali: 484,72
Nusa Tenggara Barat: 1927,55
Nusa Tenggara Timur: 756,4
Kalimantan Barat: 3426,5
Kalimantan Tengah: 1751,45
Kalimantan Selatan: 3271,44
Kalimantan Timur: 1154,12
Kalimantan Utara: 317,13
Sulawesi Utara: 561,02
Sulawesi Tengah: 25155,2
Sulawesi Selatan: 2190,65
Sulawesi Tenggara: 1445,12
Gorontalo: 258,88
Sulawesi Barat: 224,77
Maluku: 301,39
Maluku Utara: 707,67
Papua: 556,51
Papua Barat: 707,86
Laju pertumbuhan kawasan kumuh (di pusat kota maupun di tepi kota) juga dipicu oleh keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah (home improvement). Hal lain yang juga men-jadi pemicu adalah ketidakharmonisan antara struktur infra- struktur kota, khususnya jaringan jalan dengan kawasan per- mukiman yang terbangun. Di pinggir kota hal tersebut yang menimbulkan urban sprawl yang membawa dampak kepada kemacetan (congestion), ketidakteraturan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan serta pemborosan energi dan waktu.
Pengentasan Kumuh > Program Pengentasan Kumuh

Beberapa program khusus pengentasan permukiman kumuh baik Indonesia dan di luar negeri antara lain adalah:
Pengentasan Kumuh > Program Pengentasan Kumuh > Kampung Improvement Program (KIP) – Indonesia

Program Kampung Improvement Program (KIP) dipelopori Indonesia di kota Jakarta dan Surabaya pada tahun 1969 dan menjadi program nasional di kota-kota Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. Pada awalnya dilakukan secara top-down tapi dalam perkembangannya semakin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Jakarta lebih dari 500 kampung yang meliputi 3.8 juta penduduk diperbaiki melalui KIP. Namun kritik utama terhadap KIP di Jakarta adalah lokasi yang sudah diperbaiki justru menjadi sasaran pengembangan pusat bisnis. Harga tanah meningkat setelah KIP dan menjadikan proyek pengembangan pusat bisnis menjadi sangat mahal. Di Surabaya, program KIP berhasil dikembangkan menjadi KIP Komprehensif yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan Tri-Daya (sosial, ekonomi dan fisik lingkungan) dan mengupayakan ijin bangunan dan sertifikasi tanah. Pemerintah Daerah Surabaya bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) dalam pengembangan konsep dan program ini. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengorganisasian Dewan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan koperasi untuk kredit mikro dan dana bergulir. Program KIP Surabaya berhasil mendapat penghargaaan The Aga Khan Award for Architecture (1986), the UNEP Award (1990), the Habitat Award (1991). Program KIP Surabaya banyak ditiru oleh kota dan negara lain, seperti Pekalongan, Solo dan Thailand. Bahkan program di Thailand menjadi lebih besardan berhasil. Program KIP di Indonesia masih dilanjutkan di Surabaya.
Di tingkat nasional program semacam ini diadopsi dengan beragam nama tergantung kemasan proyek dan donor misalnya Peningkatan Kualitas Kampung, Bedah Kampung, NUSSP, P2KP dsb yang dilakukan oleh instansi penerima bantuan. Belum ada kebijakan-strategi dan rencana aksi penanganan permukiman kumuh yang disepakati bersama secara nasional.Peran Pemerintah Daerah untuk program peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi semakin besar setelah otonomi daerah. Beberapa kota berhasil melakukan program peningkatan permukiman kumuh dengan pendekatan yang komprehensif dan mensinergikan sumber daya yang ada misalnya Surabaya, Solo dan Pekalongan. Bahkan kota Pekalongan dan Solo sudah pernah mendapatkan predikat ‘Good Practice’ dari panitia Dubai Award for Best Practices in Improving the Living Environment tahun 2008.
Pengentasan Kumuh > Program Pengentasan Kumuh > Program Baan Mankong, Thailand

Community Organizations Development Institute (CODI) adalah organisasi publik independen yang dibentuk pemerintah Thailand (dibawah Kementerian Pembangunan Sosial) pada tahun 2000 dengan menggabungkan Urban Community Development Office (UDCO) dan Rural Development Fund (RDF).Menurut Somsook Boonyabancha, Direktur Eksekutif CODI (2000-2009), CODI justru belajar dari program KIP Indonesia dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat Thailand. Program Baan Mankong, yang berarti ‘secure housing’ atau perumahan aman, diluncurkan pada tahun 2003. Program ini menempatkan komunitas dan jaringannya sebagai pusat dari proses pengembangan solusi yang komprehensif untuk masalah tanah dan perumahan di kota-kota Thailand. Sistem perencanaan konvensional yang top-down digantikan dengan pengelolaan program berbasis masyarakat, di mana masyarakat menjadi pelaksana kegiatan yang mereka rencanakan dan prakarsai, dengan dukungan dari sistem jaringan komunitas, LSM, akademisi dan institusi pendidikan. Ada 5 strategi yang diterapkan dalam program Baan Mankong: 1) peningkatan permukiman kumuh yang disebut in-situ, 2) reblocking atau land readjustment, 3) land sharing di mana ada perjanjian sewa atau perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dengan masyarakat, 4) rekonstruksi atau pembangunan kembali dan 5) relokasi. Untuk scaling-up proyek ini digunakan 6 pendekatan yaitu:
Proyek uji coba yang dapat menjadi percontohan dan dikunjungi mereka yang ingin belajar dari pengalaman proyek tersebut.
Pengembangan pusat pembelajaran di beberapa kota yang sudah berhasil melakukan peningkatan kualitas permuiman kumuh
Peresmian proyek yang dapat dikunjungi dan dilihat banyak orang
Pertukaran pengalaman antar pelaku pembangunan permukiman kumuh
Pengentasan Kumuh > Program Pengentasan Kumuh > Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

National Slum Upgrading Project (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sejak tahun 2016 hingga 30 Juni 2023, untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan di Indonesia serta merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik serta permukiman di daerah yang terkena dampak bencana. Salah satu sumber pendanaan NSUP/KOTAKU didukung oleh pinjaman dari Bank Dunia, AIIB dan IsDB. Nilai kegiatan ini berkisar USD 1.743 juta melalui Bank Dunia/AIIB, USD 329,76 juta melalui IsDB dan USD 1.310 juta dari sektor kolaborasi (pemerintah pusat sebesar USD 652 juta, Pemda dan swasta sebesar USD 658 juta).
Adapun sub-program dari kegiatan ini adalah:
Kegiatan Skala Lingkungan, untuk pembangunan infrastruktur tersier di kawasan permukiman atau skala lingkungan untuk mendukung upaya pengurangan kawasan kumuh yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat (BKM dan KSM).
Kegiatan Skala Kawasan, untuk perbaikan/ peningkatan kualitas infrastruktur penghubung skala kawasan (primer dan sekunder) dilaksanakan secara kontraktual oleh pihak ketiga melalui mekanisme lelang di BP2JK.
Padat Karya Tunai (CFW), dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan aset-aset infrastruktur yang dibangun oleh NSUP/PNPM/P2KP maupun aset infrastruktur lainnya dalam kawasan permukiman (bukan pembangunan baru). Selain dalam rangka pemeliharaan, kegiatan CFW juga dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek dalam mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan atau berkurangnya pendapatan masyarakat.
NSUP-CERC, dalam penanggulangan bencana alam (gempa, tsunami dan likuifaksi) di Provinsi Sulawesi Tengah dengan turut serta merekontruksi dan merehabilitasi fasilitas publik dan lingkungan permukiman melalui penyediaan tempat tinggal permanen (huntap), perbaikan jalan/drainase, fasilitas kesehatan dan gedung pendidikan. NSUP-CERC terbagi menjadi 2 kegiatan infrastruktur yaitu skala kontraktual (Palu, Sigli dan Donggala) dan skala lingkungan (Palu, Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa).
KOTAKU-DFAT, kegiatan yang secara khusus mendukung target peningkatan akses air bersih dan sanitasi di lokasi prioritas bersumber dari dana KOTAKU-DFAT. Program KOTAKU- DFAT juga secara khusus mendukung pembangunan sarana infrastruktur yang dapat digunakan oleh semua (universal access).
Hingga 15 Juni 2023, kegiatan ini berhasil berkontribusi dalam pengurangan kawasan kumuh sekitar 14.650 hektar. Sebanyak 8.660.311 orang telah merasakan manfaat dari program dan 4.418.378 jiwa di antaranya adalah perempuan.
Penyebab-penyebab yang menciptakan dan memperluas permukiman kumuh

Permukiman kumuh tumbuh dan berlanjut karena kombinasi dari alasan demografis, sosial, ekonomi, dan politik. Penyebab umum termasuk migrasi dari desa ke kota yang cepat, perencanaan yang buruk, stagnasi dan depresi ekonomi, kemiskinan, pengangguran yang tinggi, ekonomi informal, kolonialisme dan segregasi, politik, bencana alam, dan konflik sosial.
Penyebab-penyebab yang menciptakan dan memperluas permukiman kumuh > Migrasi Desa ke Kota

Migrasi desa-kota adalah salah satu penyebab yang dikaitkan dengan pembentukan dan perluasan permukiman kumuh. Sejak tahun 1950, populasi dunia telah meningkat dengan laju yang jauh lebih besar daripada jumlah total lahan yang dapat ditanami, meskipun pertanian menyumbangkan persentase yang jauh lebih kecil dari total ekonomi. Sebagai contoh, di India, pertanian menyumbang 52% dari PDB pada tahun 1954 dan hanya 19% pada tahun 2004; di Brasil, kontribusi PDB pertanian tahun 2050 adalah seperlima dari kontribusinya pada tahun 1951. Sementara itu, pertanian juga menjadi lebih produktif, tidak mudah terserang penyakit, tidak terlalu keras secara fisik, dan lebih efisien dengan traktor dan peralatan lainnya. Proporsi orang yang bekerja di bidang pertanian telah menurun 30% selama 50 tahun terakhir, sementara populasi global telah meningkat 250%.
Banyak orang pindah ke daerah perkotaan terutama karena kota menjanjikan lebih banyak pekerjaan, sekolah yang lebih baik untuk anak-anak miskin, dan peluang pendapatan yang lebih beragam daripada pertanian subsisten di daerah pedesaan. Sebagai contoh, pada tahun 1995, 95,8% migran ke Surabaya, Indonesia melaporkan bahwa pekerjaan adalah motivasi utama mereka untuk pindah ke kota. Namun, beberapa migran pedesaan mungkin tidak langsung mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan dan pasar kerja yang semakin kompetitif, yang menyebabkan mereka kekurangan uang. Di lain pihak, banyak kota yang tidak menyediakan perumahan murah yang memadai bagi sejumlah besar pekerja migran pedesaan-perkotaan. Beberapa pekerja migran pedesaan-perkotaan tidak mampu membeli rumah di perkotaan dan akhirnya menetap di daerah kumuh yang terjangkau. Lebih jauh lagi, para migran dari pedesaan, terutama yang terpikat oleh pendapatan yang lebih tinggi, terus membanjiri kota. Dengan demikian, mereka memperluas daerah kumuh perkotaan yang sudah ada.
Menurut Ali dan Toran, jaringan sosial juga dapat menjelaskan migrasi desa-kota dan pemukiman akhir masyarakat di daerah kumuh. Selain migrasi untuk mencari pekerjaan, sebagian orang bermigrasi ke kota karena hubungan mereka dengan kerabat atau keluarga. Ketika keluarga mereka yang tinggal di daerah kumuh di kota, para migran dari desa berniat untuk tinggal bersama mereka di daerah kumuh