Oman
Politik > Hak Asasi Manusia

Praktik penyiksaan tersebar luas di lembaga pemasyarakatan negara bagian Oman. Metode-metode penyiksaan yang digunakan termasuk eksekusi pura-pura, pemukulan, penutup kepala, kurungan isolasi, pemaksaan suhu ekstrem dan kebisingan terus-menerus, pelecehan dan penghinaan. Ada banyak laporan tentang penyiksaan dan bentuk hukuman tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh pasukan keamanan Oman terhadap pengunjuk rasa dan tahanan. Beberapa tahanan yang ditahan pada tahun 2012 mengeluhkan kurang tidur, suhu ekstrem, dan sel isolasi. Otoritas Oman menahan Sultan al-Saadi, seorang aktivis media sosial, di sel isolasi, menolak aksesnya ke pengacara dan keluarganya, memaksanya untuk mengenakan tas hitam di atas kepalanya setiap kali dia meninggalkan selnya, termasuk saat menggunakan toilet, dan diberitahu keluarganya telah "meninggalkan" dia dan meminta dia untuk dipenjara.
Pemerintah Oman memutuskan siapa yang bisa atau tidak bisa menjadi jurnalis dan izin ini bisa dicabut kapan saja. Penyensoran dan penyensoran diri adalah faktor yang konstan. Warga Oman memiliki akses terbatas ke informasi politik melalui media. Akses ke berita dan informasi bisa bermasalah: jurnalis harus puas dengan berita yang disusun oleh kantor berita resmi tentang beberapa isu. Melalui keputusan Sultan, pemerintah kini memperluas kontrolnya atas media ke blog dan situs web lainnya. Oman tidak dapat mengadakan pertemuan publik tanpa persetujuan pemerintah. Warga Oman yang ingin mendirikan organisasi non-pemerintah dalam bentuk apa pun membutuhkan lisensi. Untuk mendapatkan lisensi, mereka harus menunjukkan bahwa organisasi tersebut "untuk tujuan yang sah" dan bukan "berlawanan dengan tatanan sosial". Pemerintah Oman tidak mengizinkan pembentukan asosiasi masyarakat sipil independen. Human Rights Watch mengeluarkan pada tahun 2016, bahwa pengadilan Oman menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga jurnalis dan memerintahkan penutupan permanen surat kabar mereka, atas sebuah artikel yang menuduh korupsi di pengadilan.
Undang-undang melarang kritik terhadap Sultan dan pemerintah dalam bentuk atau media apa pun. Polisi Oman tidak memerlukan surat perintah penggeledahan untuk memasuki rumah-rumah penduduk. Undang-undang tidak memberikan hak kepada warga negara untuk mengubah pemerintahan mereka. Sultan memegang otoritas tertinggi atas semua masalah dalam dan luar negeri. Pejabat pemerintah tidak tunduk pada undang-undang pengungkapan keuangan. Undang-undang liberal dan kepedulian terhadap keamanan nasional telah digunakan untuk menekan kritik terhadap tokoh pemerintah dan pandangan politik yang tidak dapat diterima. Penerbitan buku dibatasi dan pemerintah membatasi impor dan distribusinya, seperti produk media lainnya.
Sekadar menyebutkan adanya pembatasan semacam itu dapat membuat orang Oman dalam masalah. Pada tahun 2009, sebuah penerbit web didenda dan diberi hukuman penjara yang ditangguhkan karena mengungkapkan bahwa program TV yang seharusnya tayang sebenarnya telah direkam sebelumnya untuk menghilangkan kritik terhadap pemerintah.
Menghadapi begitu banyak pembatasan, orang Oman menggunakan metode yang tidak biasa untuk mengungkapkan pandangan mereka. Orang Oman terkadang menggunakan keledai untuk mengekspresikan pandangan mereka. Menulis tentang penguasa Teluk pada tahun 2001, Dale Eickelman mengamati: "Hanya di Oman sesekali keledai… digunakan sebagai papan reklame bergerak untuk mengekspresikan sentimen anti-rezim. Tidak ada cara bagi polisi untuk menjaga martabat dalam merebut dan menghancurkan seekor keledai yang di badannya tertulis pesan politik". Beberapa orang telah ditangkap karena diduga menyebarkan berita bohong tentang pandemi COVID-19 di Oman.
Kementerian Dalam Negeri mewajibkan warga negara Oman untuk mendapatkan izin menikah dengan orang asing (kecuali warga negara dari negara-negara GCC); izin tidak diberikan secara otomatis. Perkawinan warga negara dengan orang asing di luar negeri tanpa persetujuan kementerian dapat mengakibatkan penolakan masuk untuk pasangan asing di perbatasan dan menghalangi anak-anak untuk mengklaim hak kewarganegaraan. Ini juga dapat mengakibatkan larangan dari pekerjaan pemerintah dan denda 2.000 real ($5.200). Menurut HRW, perempuan di Oman menghadapi diskriminasi.
Pada Agustus 2014, penulis Oman dan pembela hak asasi manusia Mohammed Alfazari, pendiri dan pemimpin redaksi majalah elektronik Mowatin "Citizen", menghilang setelah pergi ke kantor polisi di distrik Al-Qurum Muscat. Selama beberapa bulan pemerintah Oman menyangkal penahanannya dan menolak mengungkapkan informasi tentang keberadaan atau kondisinya. Pada 17 Juli 2015, Alfazari meninggalkan Oman mencari suaka politik di Inggris setelah larangan perjalanan dikeluarkan terhadapnya tanpa memberikan alasan apa pun dan setelah dokumen resminya termasuk KTP dan paspornya disita selama lebih dari 8 bulan. Ada lebih banyak laporan penghilangan bermotif politik di negara ini. Pada tahun 2012, aparat keamanan bersenjata menangkap Sultan al-Saadi, seorang aktivis media sosial. Menurut laporan, pihak berwenang menahannya di lokasi yang tidak diketahui selama satu bulan karena komentar-komentar yang dia posting secara online mengkritik pemerintah.
Pihak berwenang sebelumnya menangkap al-Saadi pada tahun 2011 karena berpartisipasi dalam protes dan sekali lagi pada tahun 2012 karena memposting komentar online yang dianggap menghina Sultan Qaboos. Pada Mei 2012 pasukan keamanan menahan Ismael al-Meqbali, Habiba al-Hinai dan Yaqoub al-Kharusi, aktivis hak asasi manusia yang mengunjungi pekerja minyak yang mogok. Pihak berwenang membebaskan al-Hinai dan al-Kharusi tak lama setelah penahanan mereka tetapi tidak memberi tahu teman dan keluarga al-Meqbali tentang keberadaannya selama berminggu-minggu. Pihak berwenang mengampuni al-Meqbali pada bulan Maret. Pada bulan Desember 2013, seorang warga negara Yaman menghilang di Oman setelah ia ditangkap di sebuah pos pemeriksaan di Kegubernuran Dhofar. Otoritas Oman menolak mengakui penahanannya. Keberadaan dan kondisinya masih belum diketahui.
Komnas HAM, yang dibentuk pada 2008, tidak independen dari rezim tersebut. Itu diketuai oleh mantan wakil inspektur jenderal Polisi dan Bea Cukai, dan anggotanya ditunjuk oleh keputusan kerajaan. Pada Juni 2012, salah satu anggotanya meminta agar dia dibebaskan dari tugasnya karena dia tidak setuju dengan pernyataan Komisi yang membenarkan penangkapan para intelektual dan blogger serta pembatasan kebebasan berekspresi atas nama menghormati "prinsip-prinsip agama dan adat istiadat negara".
Sejak awal "Musim Semi Oman" pada Januari 2011, sejumlah pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil telah dilaporkan, yang menyebabkan kemerosotan kritis situasi hak asasi manusia. Penjara tidak dapat diakses oleh pemantau independen. Anggota Kelompok Hak Asasi Manusia Oman yang independen telah dilecehkan, ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Ada banyak kesaksian tentang penyiksaan dan bentuk hukuman tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa dan tahanan. Semua tahanan secara damai menjalankan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Meskipun pihak berwenang harus mendapatkan perintah pengadilan untuk menahan tersangka dalam penahanan pra-sidang, mereka tidak melakukannya secara rutin. Hukum pidana diubah pada bulan Oktober 2011 untuk memungkinkan penangkapan dan penahanan individu tanpa surat perintah penangkapan dari jaksa penuntut umum.
Pada Januari 2014, agen intelijen Oman menangkap seorang aktor Bahrain dan menyerahkannya kepada pihak berwenang Bahrain pada hari yang sama. Aktor tersebut telah mengalami penghilangan paksa. Keberadaan dan kondisinya masih belum diketahui.