Perlawanan dalam negeri terhadap apartheid di Afrika Selatan
Kongres Nasional Afrika

Artikel utama: Kongres Nasional Afrika dan Umkhonto we Sizwe
Walaupun organisasi ini terbentuk sebelum apartheid dilaksanakan, Kongres Nasional Afrika (ANC) baru menjadi gerakan utama oposisi pemerintah setelah kepemimpinannya yang moderat diambil alih oleh organisasi yang lebih radikal, yaitu Liga Pemuda (ANYCL) pada tahun 1949.  ANC dipimpin oleh Walter Sisulu, Nelson Mandela dan Oliver Tambo yang dipilih  menjadi eksekutif dari ANC pada tahun tersebut. ANCYL mengadvokasi program gerakan nasionalis kulit hitam yang dikombinasikan dengan pemikiran Anton Lembede bersamaan dengan marxisme. Mereka membawa gagasan, bahwa ras  kulit putih hanya bisa digulingkan melalui kampanye massa. Idealisme dari ANC dan ANCYL yang dinyatakan di dalam situs resmi milik mereka yang berisi tentang "Aliansi Tripartit". "Aliansi yang dibangun atas komitmen bersama terhadap tujuan revolusi demokrasi nasional  dan kebutuhan untuk menyatukan tiap lini dari masyarakat Afrika selatan yang ada di belakang tujuan ini." Hal ini membutuhkan aksi yang nyata yang bertujuan untuk mengakhiri opresi
Ketika ANYCL mengambil kendali ANC, organisasi ini pun mengadvokasikan kebijakan tantangan terbuka dan perlawanan untuk pertama kalinya. Hal ini menghasilkan Program aksi 1950-an yang dirancang pada tahun 1949 yang memberikan dasar penekanan terhadap hak orang Afrika di bawah bendera Nasionalisme Afrika. Program ini pun merancang rencana mogok kerja, boikot dan pembelotan sipil yang mengakibatkan konflik kekerasan yang sering terjadi. May Day 1950 stay-away adalah ekspresi ras kulit hitam yang terlaksana dengan kuat dan sukses.
Pada tahun 1952, Dewan Perencanaan Gabungan yang terdiri atas anggota-anggota ANC, Kongres India Afrika Selatan sekaligus Kongres orang-orang Orang-orang kulit berwarna menyetujui sebuah rencana menantang hukum yang tak adil. Mereka menyurati Perdana Menteri DF Malan dan meminta dia untuk mencabut hukum izin masuk,Undang-undang area kelompok, Undang-Undang Administrasi Bantu dan legislasi-legislasi lainnya sekaligus memperingatkan bahwa penolakan akan dibalas dengan sebuah Kampanye Bantahan . Namun, Perdana menteri menolak surat tersebut dengan alasan, bahwa seharusnya surat tersebut ditujukan kepada Departemen Urusan Pribumi serta mengancam balik akan   menangani penghinaan yang ditujukan kepadanya melalui surat ini.
Program Aksi dilaksanakan bersamaan dengan Kampanye Bantahan pada bulan  Juni 1952. Tindakan menantang hukum ini mengharapkan penangkapan massal akan menyulitkan pemerintah. Nelson Mandela memimpin kerumunan yang terdiri dari 50 lelaki yang turunke jalan pada sebuah area khusus ras kulit putih di  Johannesburg setelah jam 11 malam yang merupakan jam malam yang melarang kehadiran orang-orang ras kulit hitam. Kelompok tersebut ditangkap, tetapi tindakan mereka pun diikuti oleh seluruh masyarakat di negara tersebut. Aktivitas ini menyebar ke seluruh negara dan orang-orang ras kulit hitam pun melanggar hukum ras, seperti melewati pintu masuk " Khusus ras kulit putih". Pada puncak kampanye di bulan September 1952, ada lebih dari 2500 orang dari 24 kota berbeda yang ditahan karena melanggar beberapa hukum. Setelah 5 bulan, Kongres Afrika dan India menghentikan kampanye karena bertambahnya angka kerusuhan, mogok kerja, dan vonis hukuman yang berat kepada orang-orang yang ikut ambil bagian. Selama kampanye, hampir 8.000 ras kulit hitam dan orang India yang ditahan. Pada waktu yang sama, keanggotaan ANC meningkat dari 7.000 menjadi 100.000 orang dan jumlah subdivisi meningkat dari 14 pada awal kampanye menjadi 87 sampai kampanye berakhir. Ada pergantian kepemempinan di mana sebelum kampanye berakhir, Albert Luthuli dipilih sebagai presiden baru ANC .
Pada akhir kampanye, pemerintah pun terpaksa melonggarkan legislasi apartheidnya. Namun, setelah semuanya mereda, pemerintah pun membalas kampanye tersebut dengan tangan besi dengan menggunakan beberapa tindakan hukum, yaitu Undang-Undang Organisasi Terlarang, Undang-Undang Pemberantasan  Komunisme, Undang-Undang Keamanan Publik, Undang-Undang Prosedur Kriminal. Amendemen Undang-Undang Hukum Kriminal Nomor  menyatakan " Tiap Orang dengan cara apapun menyarankan, menghasut, memerintahkan, membantu, atau mengajak orang lain..... atau menggunakan bahasa yang diperkirakan akan menyebabkan orang lain melakukan tindak kejahatan dengan cara protes melain hukum... akan dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan". Pada Bulan Desember 1952, Nelson Mandela, Walter Sisulu and 18 orang lainnya diadili dibawah  Undang-Undang Pemberantasan Komunisme karena memimpin Kampanye Bantahan. Mereka pun menerima 9 bulan hukuman penjara yang ditunda selama dua tahun. Pemerintah juga mengetatkan regulasi tentang pembedaan fasilitas. Orang-orang yang protes berargumen ke pengadilan bahwa fasilitas yang berbeda untuk ras yang berbeda harusnya dalam standar yang sama. Undang-Undang pembedaan fasilitas pun menghapus tampilan  luar dari sekedar pembedaan; Undang-Undang ini memberikan pemilik fasilitas umum hak untuk melarang orang-orang masuk atas dasar warna kulit atau ras dan membuatnya normal secara hukum ketika mereka diperlakukan tidak adil. Semua aktivitas Walter Sisulu, Nelson Mandela, Albert Luthuli dan  tokoh penting ANC lainnya, sekaligus kepala serikat dagang dibatasi di bawah Undang-Undang Pemberantasan  Komunisme. Larangan ini bermaksud, bahwa para pimpinan sekarang dibatasi aktvitasnya hanya di dalam rumahnya dan wilayah sekitar serta dilarang untuk menghadiri perkumpulan di tempat umum. Sementara itu di dunia Internasional, India meminta bahwa apartheid untuk ditantang oleh PBB  mengikuti peresmian Komisi  PBB untuk apartheid.
Walaupun dibawa pembatasan yang terus meningkat, pergerakan ini  masih mampu melawan instrumen negara yang bersifat menindas. Seiiring hal tersebut, kolaborasi antar  ANC dan NIC pun terus meningkat dan menguat melalui Kampanye Bantahan. Dukungan untuk ANC dan usaha kerasnya pun terus meningkat. Pada tanggal 15 Agustus 1953 di Konferensi Tanjung ANC di Cradock, Professor Z. K. Matthews  mengusulkan konvensi nasional masyarakat untuk mempelajari masalah nasional dengan dasar inklusivitas untuk semua dan garis besar manifesto tentang fasilitas. Pada bulan Maret 1954, ANC, Kongres India Afrika Selatan (SAIC), Kongres Orang Orang-orang berkulit berwarna, Kongres Demokrat Afrika Selatan (SACOD) dan Kongres Serikat Dagang Afrika Selatan (SACTU) dipertemukan dan membangun Dewan Aksi Nasional untuk Kongres Rakyat. Delegat diambil dari tiap organisasi dan organisator untuk tingkat nasional pun ditentukan. Kampanye tersebut dipublikasikan untuk merancang piagam kebebasan dengan mengajak 10.000 relawan untuk mengumpulkan pandangan masyarakat di seluruh negeri dan organisasi Kongres Rakyat. Permintaan-permintaan ini didokumentasi dan dikirim ke pada panitia lokal Dewan Aksi Nasional sebagai persiapan perancangan piagam.
Kongres Rakyat diadakan dari tanggal 25 sampai 26 Juni 1955 di kota Kliptown, selatan dari kota Johannesburg. Dalam pengawasan ketat polisi, 3.000 delegat berkumpul untuk merevisi dan menerima Piagam Kebebasan yang telah diresmikan oleh Eksekutif Nasional ANC pada puncak Kongres. Di antara organisasi yang hadir ialah Kongres India dan ANC. Piagam Kebebasan menyuarakan visi untuk Afrika Selatan yang secara radikal berbeda dibandingkan dengan kebijakan partisi apartheid yang menekankan, bahwa Afrika Selatan menjadi lingkungan masyarakat yang adil dan tidak rasis. Piagam ini meminta pemilihan yang demokratis dengan sistem satu-orang-satu-suara di dalam satu negara kesatuan serta menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan setara dihadapan hukum. Dalam piagam ini juga tertera bahwa tanah harus " Dibagikan bagi mereka yang mengusahakannya"  dan masyarakat untuk "saling berbagi harta milik negara". Pernyataan ini sering diinterpretasi sebagai permintaan untuk nasionalisasi sosialis. Para delegat kongres telah menyetujui hampir semua bagian dari piagam tersebut, ketika polisi mengumumkan bahwa, mereka semua dicurigai atas perbuatan pengkhianatan dan mencatat nama serta alamat semua yang hadir.
Pada tahun 1956,  Federasi Wanita Afrika Selatan didirikan dan dipimpin oleh Lilian Ngoyi , Helen Joseph dan  Amina cachalia. Pada tanggal 9 Agustus pada tahun yang sama, para wanita pun berbaris di depan Gedung Persatuan di kota Pretoria sebagai bentuk protes melawan hukum izin masuk. Pada pagi hari di tanggal 5 Desember 1956, polisi menahan 156 anggota aliansi kongres yang terdiri dari 104 orang Afrika, 23 ras kulit putih, 21 orang India dan 8 orang orang-orang kulit berwarna yang dituduh atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi dan perencanaan makar untuk menggantikannya dengan pemerintahan komunis. Tuduhan ini didasarkan pada pernyataan dan pidato yang dilontarkan pada Kampanye Bantahan dan Kongres Rakyat. Piagam kebebasan dijadikan sebagai bukti niat Aliansi komunisme dan konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan. Negara berpegang teguh pada bukti Profesor Arthur Murray yang merupakan tokoh yang dapat dipercaya untuk Marxisme dan komunisme. Buktinya ialah naskah penuh dengan istilah komunis seperti "Kamerad" dan "proletariat" yang sering ditemukan di dalam tulisan Vladimir Lenin dan Josef Stalin. Setengah waktu berjalan dari proses pengadilan, tuduhan terhadap 61 orang tersebut ditarik dan 5 tahun setelah penangkapannya, 30 sisanya dibebaskan pengadilan karena negara gagal memenangkan kasus mereka.