Xeer
Pranala luar

https://mises.org/library/rule-law-without-state
| l b Hukum |
| --- | --- |
Sistem hukum:  Hukum sipil Hukum Romawi  Hukum umum  Hukum adat  Hukum agama Syariah Fiqh  Halakha  Hukum kanonik  Hukum Hindu  Hukum Jain  Hukum sosialis  Xeer  Yassa  Pluralisme hukum 
Kajian dasar:  Hukum internasional  Hukum administrasi negara  Hukum tata negara  Hukum pidana  Hukum perdata  Hukum acara Pidana  Perdata 
Sumber hukum:  Piagam  Undang-undang dasar  Adat  Hak ilahi raja-raja  Hak asasi manusia  Hak alami  Hukum perkara Preseden hukum 
Bidang hukum:  Hukum agraria  Hukum pertanian  Hukum penerbangan  Hukum perbankan  Hukum dagang  Hukum persaingan usaha  Hukum konstruksi  Perlindungan konsumen  Hukum korporat  Hukum teknologi informasi  Hukum pemilihan umum  Hukum sumber daya  Hukum hiburan  Kebangkrutan  Perselisihan hukum  Hukum keluarga  Hukum lingkungan  Hukum keuangan  Hukum kesehatan  Hukum imigrasi  Hak kekayaan intelektual  Hukum pidana internasional  Hukum HAM internasional  Hukum kemanusiaan internasional  Hukum perbudakan internasional  Hukum tenaga kerja  Hukum perang  Hukum laut  Hukum pers  Hukum militer  Hukum waris  Hukum publik internasional  Hukum angkasa  Hukum olahraga  Hukum pajak  Hukum pengangkutan  Hukum amanat  Hukum kewajiban  Hukum properti  Hukum publik  Hukum statuter 
Perihal hukum:  Fiksi hukum  Arkeologi hukum  Pertanggungjawaban produk  Wanita dan hukum  Kontrak  Akta autentik  Hak cipta  Ekuitas  Lisensi  Bukti  Ganti rugi  Kerugian 
Teori hukum:  Perbandingan hukum  Kajian hukum kritis  Teori hukum feminis  Ekonomika hukum  Formalisme hukum  Teori hukum internasional  Asas legalitas  Rule of law  Sosiologi hukum  Politik hukum 
Pembuatan hukum:  Jajak pendapat  Kodifikasi hukum  Dekrit Maklumat  Keputusan eksekutif  Proklamasi  Undang-undang Perundangan utama dan cadangan  Peraturan perundang-undangan  Pembuatan peraturan  Pemakluman  Pencabutan  Perjanjian  Statuta Act of Parliament  Act of Congress  Undang-Undang Republik Indonesia 
Penyelenggaraan hukum:  Ajudikasi  Penyelenggaraan peradilan  Peradilan pidana  Pengadilan militer  Penyelesaian sengketa  Gugatan  Pendapat hukum  Upaya hukum  Hakim Magistrat  Justice of the peace  Penghakiman  Pengujian yudisial  Kewenangan hukum  Juri  Profesi hukum Pengacara/advokat  Kuasa hukum  Bantuan hukum  Barrister  Solicitor  Jaksa  Pertanyaan hukum  Sidang  Fakta yang sebenarnya  Vonis  Birokrasi  Bar  Kursi hakim  Masyarakat sipil  Pengadilan  Komisi pemilihan umum  Eksekutif  Yudikatif  Penegak hukum  Pendidikan hukum Sekolah hukum  Dewan perwakilan  Angkatan bersenjata  Kepolisian  Partai politik  Mahkamah 
 Kategori  Portal 
| l b Hukum di Afrika |
| --- | --- |
Negaraberdaulat:  Afrika Selatan  Afrika Tengah  Aljazair  Angola  Benin  Botswana  Burkina Faso  Burundi  Chad  Eritrea  Eswatini  Etiopia  Gabon  Gambia  Ghana  Guinea  Guinea Khatulistiwa  Guinea-Bissau  Jibuti  Kamerun  Kenya  Komoro  Republik Demokratik Kongo  Republik Kongo  Lesotho  Liberia  Libya  Madagaskar  Malawi  Mali  Maroko  Mauritania  Mauritius  Mesir  Mozambik  Namibia  Niger  Nigeria  Pantai Gading  Rwanda  Sao Tome dan Principe  Senegal  Seychelles  Sierra Leone  Somalia  Sudan  Sudan Selatan  Tanjung Verde  Tanzania  Togo  Tunisia  Uganda  Zambia  Zimbabwe 
Negara denganpengakuan terbatas:  Azawad  Republik Demokratik Arab Sahrawi  Somaliland 
Dependensi dan  wilayah lain:  Kepulauan Canaria  Ceuta  Madeira  Mayotte  Melilla  Plaza de soberanía  Réunion  Sahara Barat  Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha