Norodom Sihanouk
Naik takhta untuk kedua kalinya > Restorasi monarki dan pengaruh politik

Konstitusi yang baru dikeluarkan pada tanggal 24 September 1993, dan Sihanouk diangkat kembali menjadi Raja Kamboja. Sebuah pemerintahan koalisi permanen dibentuk antara FUNCINPEC, PKRK dan sebuah partai politik ketiga, Partai Demokratik Liberal Buddhis (PDLB). Sihanouk juga menjadikan Ranariddh dan Hun Sen masing-masing sebagai Perdana Menteri Pertama dan Kedua. Tak lama setelah itu, Sihanouk pergi ke Beijing untuk menghabiskan waktu beberapa bulan untuk pengobatan kankernya. Pada bulan April 1994, Sihanouk kembali, dan bulan berikutnya memanggil pemerintah untuk mengadakan pemilu baru sehingga Khmer Merah bisa bekerja sama dalam pemerintahan. Ranariddh dan Hun Sen menolak usulan tersebut, namun Sihanouk menekan mereka berdua, dan merencanakan lebih lanjut pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari FUNCINPEC, PRK, dan Khmer Merah yang akan ia kepalai sendiri. Lagi-lagi, Rannaridh dan Hun Sen  menolak usulan Sihanouk, dengan menyatakan bahwa tindakan Khmer Merah pada masa lalu membuat usulan itu menjadi tidak realistis. Sihanouk akhirnya mengalah, dan menyatakan rasa frustasinya terhadap Hun Sen dan Ranariddh yang telah mengabaikannya. Norodom Sirivudh dan Julio Jeldres, yang merupakan adik tirinya dan biografet resminya, melihat peristiwa tersebut sebagai pertanda yang jelas bahwa kemampuan monarki untuk mengendalikan urusan-urusan nasional telah berkurang, sampai pada tahap membutuhkan persetujuan dari para perdana menterinya.
Pada bulan Juli 1994, salah satu putranya, Norodom Chakrapong, memimpin sebuah upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Setelah upaya kudeta tersebut gagal, Chakrapong bersembunyi di sebuah hotel di Phnom Penh, namun pasukan pemerintah berhasil menemukan persembunyiannya dan mengepung hotel tersebut. Chakrapong meminta Sihanouk, yang bernegosiasi dengan para perwakilan pemerintah untuk mengijinkan Chakrapong mengasingkan diri ke Malaysia. Pada bulan November, Sirivudh dituduh berencana membunuh Hun Sen dan ditahan. Sihanouk kemudiannya mengintervensi kasus Sirivudh dengan tujuan untuk mengamankan Sirivudh ke markas besar kementerian dalam negeri, dengan menyatakan bahwa rencana pembunuhan rahasia tersebut akan berlanjut bila ia mendekam di penjara. Setelah Sirivudh dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Sihanouk mengajukan banding kepada Hun Sen supaya Sirivudh diasingkan ke Prancis bersama dengan keluarganya, dan Hun Sen menerima usulan banding tersebut.
Hubungan antara dua perdana menteri, Ranariddh dan Hun Sen, meretak pada bulan Maret 1996, ketika Ranariddh menuduh PRK menghalangi proses pembagian jabatan pemerintahan tingkat rendah kepada para anggota FUNCINPEC. Ranariddh mengancam akan keluar dari pemerintahan koalisi dan mengadakan pemilu pada tahun yang sama jika permintaannya tidak diwujudkan, mempersulit Hun Sen dan para pejabat PRK lainnya. Pada bulan berikutnya, Sihanouk memimpin sebuah pertemuan antara beberapa anggota keluarga kerajaan dan pejabat FUNCINPEC senior di Paris. Sihanouk berupaya untuk meredam ketegangan antara FUNCINPEC dan PRK dengan jaminan FUNCINPEC tidak akan meninggalkan pemerintahan koalisi dan tak ada perencanaan unsur-unsur balas dendam untuk melengserkan Hun Sen atau PRK.
Pada bulan Maret 1997, Sihanouk menyampaikan keinginannya untuk turun takhta, mengklaim bahwa meningkatnya sentimen anti-loyalis pada masyarakat akan mengancam keberadaan monarki. Hun Sen menanggapi keinginan Sihanouk tersebut dengan memperingatkannnya bahwa ia akan mengeluarkan amendemen konstitusional yang melarang para anggota keluarga kerajaan ikut campur dalam politik jika Sihanouk tetap ngotot melaksanakan keinginannya itu. Seperti yang Widyono katakan, Sihanouk masih populer diantara para pemilih, dan Hun Sen khawatir bila ia turun takhta dan masuk ke ranah politik, ia akan memenangkan pemilu-pemilu apapun pada masa mendatang, yang bisa melemahkan pengaruh politik PRK.
Pada bulan Juli 1997, pertikaian memuncak di Phnom Penh antara pasukan infanteri yang secara terpisah bersekutu dengan PRK dan FUNCINPEC, yang berujung pada pelengseran Ranariddh setelah pasukan FUNCINPEC dikalahkan. Sihanouk tidak menganggap Hun Sen mendalangi pertikaian tersebut, namun tetap menyebut pelengseran Ranariddh sebagai sebuah "kudeta", sebuah istilah yang sering digunakan para anggota FUNCINPEC. Saat Majelis Nasional memilih Ung Huot sebagai Perdana Menteri Pertama untuk menggantikan Ranariddh pada tanggal 6 Agustus 1997, Sihanouk menyatakan bahwa pelengseran Ranariddh adalah ilegal dan menyampaikan kembali tawarannya untuk turun takhta namun tidak dia lakukan. Pada bulan September 1998, Sihanouk mengadakan pembicaraan politik di Siem Reap setelah FUNCINPEC dan Partai Sam Rainsy (PSR) mengadakan unjuk rasa melawan pemerintahan yang dipimpin PRK karena melakukan kecurangan pada pemilihan umum 1998. Pembicaraan tersebut menjadi berantakan pada akhir bulan setelah Hun Sen selamat dari upaya pembunuhan, yang membuatnya menuduh Sam Rainsy sebagai dalangnya. Dua bulan kemudian, pada bulan November 1998, Sihanouk mengadakan pembicaraan politik untuk kedua kalinya antara PRK dan FUNCINPEC dalam rangka membuat sebuah perjanjian untuk pemerintahan koalisi lainnya antara PRK dan FUNCINPEC.