Perlindungan data
HAM dan Perlindungan Data > Hak Privasi (Privacy Right)

Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack (Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu)”. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 17 Konvenan Internasional Tentang Hak -hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 1966, yang menyatakan bahwa: “(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation; (2) Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack ((1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas)” 95. Evolusi hak atas privasi dalam kerangka Pasal 17 ICCPR ini kemudian di pandang oleh Manfred Nowak dapat merambah hingga aspek hak atas akses dan kontrol data pribadi seseorang.
Dalam Komentar Umum 16 ICCPR yang berbunyi: “Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badanbadan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ICCPR. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa dan untuk tujuan apa yang akan disimpan dalam rekaman data otomatis. Jika rekaman data tersebut memuat data pribadi yang tidak benar atau dikumpulkan atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut”. Pelapor Khusus Frank La Rue menyampaikan dalam laporannya bahwa pembatasan terhadap ketentuan ini dapat merujuk pada Komentar Umum yang mensyaratkan pembatasan dimungkinkan jika memenuhi elemen berikut ini:
Segala bentuk pembatasan harus diatur dengan undang-undang;
Pembatasan tidak boleh melanggar esensi perlindungan HAM;
Pembatasan dilakukan dalam masyarakat yang demokratis;
Setiap kebijakan pembatasan tidak boleh mengekang pelaksanaan hak tersebut;
Pembatasan yang dibolehkan tidak cukup ditujukan hanya untuk mencapai tujuan yang sah, tetapi juga harus benar-benar dibutuhkan untuk melindungi tujuan tersebut; dan
Pembatasan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yakni sesuai untuk mencapai fungsi perlindungan, harus menjadi instrumen yang tidak sangat intrusif sehingga memungkinkan mencapai hasil yang diinginkan, dan proporsional dengan kepentingan yang harus dilindungi.
Pelindungan terhadap data pribadi berkaitan dengan konsep privasi, konsep privasi sendiri adalah merupakan sebuah gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi. Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Meskipun privasi diakui sebagai hak asasi manusia, sebagai sebuah konsep, sangat sulit untuk mendefinisikan dan bervariasi sesuai dengan konteks, bangsa, dan budaya. Hak privasi melalui pelindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan yang bersifat privat. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline.
Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud computing). Khususnya di era big data, pengumpulan data secara masif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari personally identifiable information (PII) hingga sensitive personal information (SPI). Perusahaan sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data konsumen dari kebocoran data. Bocornya data pribadi konsumen merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi. Oleh karenanya, diperlukan peraturan hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh korporasi. Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi di Eropa yaitu Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner yang diputus Court of Justice of the European Union, 2016, perbedaan perlindungan kepentingan konsumen dapat mengancam transaksi antar dua negara atau dua regional.