stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Struktur SKKNI > Kode Unit

Kode unit kompetensi berjumlah 12 digit dan merupakan identitas dari unit kompetensi yang bersangkutan. Penjelasan 12 digit adalah sebagai berikut:
Digit pertama merupakan kode kategori, berisi 1 huruf sesuai huruf kategori pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Digit kedua dan ketiga merupakan kode golongan pokok, berisi 2 angka golongan pokok pada KBLI.
Digit keempat sampai dengan keenam merupakan singkatan dari kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, berisi 3 huruf kapital. Contohnya GAR untuk garmen, OTO untuk otomotif roda 4, dll.
Digit ketujuh dan kedelapan merupakan kode penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, berisi 2 angka. Jika tidak ada penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan diisi dengan angka 00.
Digit kesembilan sampai dengan kesebelas merupakan nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, berisi 3 angka mulai dari angka 001, 002, 003, dst.
Digit keduabelas merupakan versi penerbitan unit kompetensi sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan angka mulai dari 1, 2, dst. Versi merupakan urutan penomoran terhadap penyusunan atau penetapan unit kompetensi, apakah unit kompetensi tersebut merupakan pertama kali disusun, ataukah hasil revisi.
Struktur SKKNI > Judul Unit

Berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus memberikan gambaran umum mencakup isi dan implementasinya serta menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja performatif dan terukur. Judul masing-masing unit kompetensi dalam satu bidang pekerjaan bersifat unik dan berbeda satu sama lainnya, namun merupakan bagian dari satu bidang pekerjaan tersebut.
Struktur SKKNI > Deskripsi Unit

Uraian deskripsi unit merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi tersebut dengan unit kompetensi lain.
Struktur SKKNI > Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Gabungan dari setiap elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Elemen kompetensi menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati, dan dinilai. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, diawali dengan kata kerja sebelum objek, dan berbentuk pernyataan langsung dan lugas. Setiap unit kompetensi paling sedikit terdiri atas 2 elemen kompetensi.
Struktur SKKNI > Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja (KUK) berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. KUK dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, dan disusun dalam kata kerja pasif. KUK adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. KUK juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi. KUK harus ditulis sebagai pernyataan yang dapat dinilai. KUK bukan merupakan standard operating procedure (SOP), walaupun dapat bersumber dari SOP. KUK berjumlah paling sedikit 2 KUK untuk setiap elemen kompetensi.
Penyusunan KUK harus fokus pada hasil dan aktivitas kerja dibandingkan dengan pertimbangan bagaimana pekerja dilatih atau perlengkapan yang dibawa ke tempat kerja. KUK harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan substansinya, tetapi juga terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan. KUK harus dapat ditafsirkan dengan cara yang sama oleh semua pengguna dalam situasi yang berbeda. Ketepatan dalam menafsirkan KUK sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan penerapan standar kompetensi. Penulisan KUK harus relevan dengan tingkat kedalaman/kesulitan dari suatu pekerjaan. Untuk dapat menuliskan tingkat kedalaman/kesulitan sebagaimana dimaksud, dapat digunakan pendekatan taksonomi bloom.
Struktur SKKNI > Batasan Variabel

Berisi rentang pernyataan yang harus diacu atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Batasan variabel menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Konteks variabel: berisi penjelasan kontekstualisasi dari unit kompetensi untuk dapat dilaksanakan dengan kondisi lingkungan kerja yang diperlukan. Dapat juga berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis.
Peralatan dan perlengkapan: berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
Peraturan yang diperlukan: berisi peraturan atau regulasi teknis implementatif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.
Norma dan standar: berisi dasar atau acuan sebagai norma atau standar yang diperlukan dan terkait dalam melaksanakan pekerjaan atau unit kompetensi.
Struktur SKKNI > Panduan Penilaian

Berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetensi, baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi. Panduan penilaian menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Konteks penilaian: memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, serta di mana, apa dan bagaimana penilaian seharusnya dilakukan.
Persyaratan kompetensi: memberikan penjelasan tentang unit kompetensi yang harus dikuasai/dipenuhi sebelumnya (jika diperlukan) sebagai peryaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan: merupakan informasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteia unjuk kerja pada unit kompetensi.
Sikap kerja yang diperlukan: merupakan informasi sikap kerja yang harus ditampilkan untuk tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.
Aspek kritis: memberikan penjelasan tentang aspek atau kondisi yang sangat mempengaruhi atau menentukan keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi.
Kelembagaan SKKNI

SKKNI disusun dengan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:
Kelembagaan SKKNI > Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi:
pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI secara nasional;
penetapan norma dan kebijakan nasional pengembangan SKKNI;
pengkoordinasian dan/atau fasilitasi pengembangan SKKNI pada sektor atau lapangan usaha;
verifikasi Rancangan SKKNI; dan
penetapan SKKNI
Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Cq Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.
Kelembagaan SKKNI > Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis (Instansi Teknis)

Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi:
pengembangan SKKNI;
pengembangan Rencana Induk Pengembangan SKKNI;
koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI;
penetapan pemberlakuan SKKNI; dan
pembentukan Komite Standar Kompetensi.
Saat ini sudah ada sejumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengembangan SKKNI.
Kelembagaan SKKNI > Tim Perumus

Tim Perumus SKKNI bersifat ad hoc dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas:
menyusun Rancangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing; dan
melakukan kaji ulang SKKNI.
Tim perumus terdiri atas personel yang memiliki kompetensi metodologi perumusan standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan disusun.
Susunan keanggotaan tim perumus terdiri dari: ketua, sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur praktisi, pakar/ahli, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, instansi teknis yang bersangkutan atau instansi lain yang terkait.
Dalam melaksanakan tugas, tim perumus dapat dibantu oleh narasumber.
Kelembagaan SKKNI > Tim Verifikasi

Tim Verifikasi SKKNI bersifat ad hoc dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas melakukan verifikasi Rancangan SKKNI sebelum prakonvensi.
Tim verifikasi terdiri atas personel yang memiliki kompetensi metodologi verifikasi standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan diverifikasi.
Susunan keanggotaan tim verifikasi terdiri dari: ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
Tahapan Pengembangan SKKNI

SKKNI disusun melalui tahapan sebagai berikut:
Tahapan Pengembangan SKKNI > Inisiasi dan pembentukan tim

Inisiasi penyusunan SKKNI dapat dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi. Inisiasi penyusunan SKKNI dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan SKKNI baru atau kebutuhan perbaikan atau pengembangan SKKNI yang telah ada.
Inisiasi penyusunan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing. Instansi teknis kemudian menyampaikan kepada Komite Standar Kompetensi untuk melakukan penilaian dan justifikasi kelayakan tuntutan kebutuhan SKKNI berdasarkan sistem industri dan/atau regulasi teknis terkait dengan SKKNI yang diusulkan serta Rencana Induk Pengembangan SKKNI. Dalam hal usulan penyusunan SKKNI dinyatakan layak, maka Komite Standar Kompetensi memasukkan usulan tersebut ke dalam rencana tahunan perumusan dan mengusulkan kepada instansi teknis.
Komite standar kompetensi membentuk tim perumus dan tim verifikasi untuk jenis SKKNI yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan perumusan SKKNI di masing-masing sektor atau lapangan usaha.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Perumusan Draft Rancangan SKKNI

Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode riset lapangan, adaptasi, atau adopsi.
Perumusan dengan metode riset lapangan disusun menggunakan model Regional Model Competency Standard (RMCS).
Perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Perumusan dengan metode adaptasi dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS.
Perumusan dengan metode adopsi dilakukan terhadap standar kompetensi dengan memperhatikan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi yang diadopsi, identitas standar kompetensi dinyatakan dengan jelas, antara lain menyangkut nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya dengan SKKNI, serta penulisannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa aslinya, jika standar kompetensi kerja tersebut tidak dalam bahasa Indonesia.
SKKNI hasil adopsi wajib diamendemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi yang diadopsi.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Verifikasi oleh Komite Standar Kompetensi

Perumusan Rancangan SKKNI yang dilakukan oleh tim perumus diverifikasi kesesuainnya oleh tim verifikasi. Verifikasi Rancangan SKKNI dilakukan dengan kriteria struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat dan akurat serta mampu telusur dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa.
Rancangan SKKNI yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebaran RSKKNI-1.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Prakonvensi

RSKKNI-1 divalidasi melalui prakonvensi yang diselenggarakan oleh komite standar kompetensi dengan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.
Prakonvensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang diundang. Prakonvensi harus memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang berhalangan hadir. Hasil prakonvensi disetujui oleh peserta prakonvensi untuk selanjutnya diperbaiki oleh tim perumus dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan

Verifikasi RSKKNI-1 hasil prakonvensi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum konvensi nasional. Dalam hal dokumen RSKKNI-1 dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan. RSKKNI-1 yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebagai RSKKNI-2 untuk selanjutkan disampaikan kepada instansi teknis sebagai bahan pelaksanaan konvensi nasional.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Konvensi Nasional

RSKKNI-2 dibakukan melalui konvensi nasional yang diikuti pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.
Konvensi nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikt 2/3 dari peserta yang diundang. RSKKNI-2 yang telah disepakati secara aklamasi dan telah diperbaiki oleh tim perumus diidentifikasi sebagai RSKKNI-3 dan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan

RSKKNI-3 yang disampaikan oleh instansi teknis diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal RSKKNI dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. RSKKNI yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dapat diunduh di situs web SKKNI. Diarsipkan 2017-10-29 di Wayback Machine.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Pemberlakuan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian

Setelah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, SKKNI diserahkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian Teknis terkait untuk diberlakukan secara wajib, atau sukarela.
Berikut ini adalah beberapa contoh pemberlakuan SKKNI oleh Instansi Teknis:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2010 tentang Pemberlakuan SKKNI Jasa Konstruksi.
Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan SKKNI Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
Peraturan Kepala BIG Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SKKNI Informasi Geospasial.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi secara Wajib.
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Sistem Penyediaan Air Minum.
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Tahapan Pengembangan SKKNI > Kaji Ulang SKKNI

Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah ditetapkan, dilakukan kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan. Hasil kaji ulang SKKNI dapat berupa rekomendasi perubahan, pencabutan, atau tanpa perubahan.
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi tanpa perubahan dilakukan apabila SKKNI tersebut masih dinyatakan valid dan reliabel.
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi perubahan dapat berupa kesalahan redaksional, perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas, atau perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh. Perubahan kesalahan redaksional tidak melalui prakonvensi dan konvensi nasional, sedangkan perubahan berupa perbaikan atau penambahan substansi baik sifatnya terbatas atau luas dilaksanakan melalui prakonvensi dan konvensi nasional.
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi pencabutan dilakukan apabila SKKNI tersebut substansinya berubah lebih dari 50% atau sudah tidak diperlukan lagi.
Rekomendasi perubahan atau pencabutan SKKNI diusulkan oleh instansi teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Daftar SKKNI

| 660 | 1 Tahun 2018 | Bidang Budidaya Perikanan Terjemahan dari Australian Seafood Industry (SFI-11) | Adopsi dari  Standar Kompetensi Kerja Australia |
| 661 | 2 Tahun 2018 | Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Terjemahan dari Australian Seafood Industry  (SFI-11) | Adopsi dari  Standar Kompetensi Kerja Australia |
| 662 | 3 Tahun 2018 | Kategori  Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Pada Jabatan Kerja Tenaga Pendamping Profesional | 　 |
Pranala luar

http://skkni.kemnaker.go.id/
http://jdih.kemnaker.go.id/skkni.html
Struktur Unit Kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016
Torymus advenus

| Torymus advenus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Hymenoptera
Famili:: Torymidae
Genus:: Torymus
Spesies:: Torymus advenus

Torymus advenus adalah spesies tawon khalkhos yang tergolong ke dalam famili Torymidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Hymenoptera.
Spesies Torymus advenus sendiri merupakan bagian dari genus Torymus yang mencakup lebih dari 400 spesies di berbagai belahan dunia. Sebagian besar spesies dalam genus tersebut merupakan spesies ektoparasit, yaitu jenis parasit yang hidup di tubuh inangnya.
Torymus acrophilae

| Torymus acrophilae |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Hymenoptera
Famili:: Torymidae
Genus:: Torymus
Spesies:: Torymus acrophilae

Torymus acrophilae adalah spesies tawon khalkhos yang tergolong ke dalam famili Torymidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Hymenoptera.
Spesies Torymus acrophilae sendiri merupakan bagian dari genus Torymus yang mencakup lebih dari 400 spesies di berbagai belahan dunia. Sebagian besar spesies dalam genus tersebut merupakan spesies ektoparasit, yaitu jenis parasit yang hidup di tubuh inangnya.
Tonil Rendoraterua

Tonil Rendoraterua merupakan salah satu judul tonil atau sandiwara karya Bung Karno saat masa pengasingan di Ende (1934-1938). Tonil Rendoraterua dimainkan atau dipentaskan oleh anggota tonil binaan Bung Karno yang tergabung dalam “ Kelup Kelimutu”. Rendoraterua sendiri dipercayai adalah nama seorang gadis yang cantik jelita yang merupakan anak kesayangan seorang pemimpin kolonialis Portugis bernama Louis Fernando yang saat itu berkedudukan di Pulau Ende.
Sekarang Rendoraterua adalah nama salah satu desa yang ada di Kabupaten Ende yakni Desa Rendoraterua Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.
↑  "Majalah Gatra :: Artikel". arsip.gatra.com. Diakses tanggal 2019-09-08.
↑  Ardiansjah, Noer (2018-08-30). "Kisah Tragis di Balik Benteng Portugis Pulau Ende". MerahPutih. Diakses tanggal 2019-09-08.
The Swerve: How the World Became Modern

| --- | --- |

Pengarang: Stephen Greenblatt
Negara: Amerika Serikat
Bahasa: Inggris
Genre: Non-fiksi
Penerbit: W. W. Norton & Company
Tanggal terbit: 26 September 2011 (hardcover) September 3, 2012 (paperback) September 19, 2011 (kindle) 
Halaman: 356
ISBN: ISBN 978-0393064476
The Swerve: How the World Became Modern adalah sebuah buku non-fiksi karya Stephen Greenblatt yang memenangkan Hadiah Pulitzer untuk Non-Fiksi Umum tahun 2012 dan National Book Award for Nonfiction tahun 2011.
The Swerve mengulas tentang keistimewaan On the Nature of Things karya penyair Romawi Lucretius, yang sempat hilang, dan bagaimana On the Nature of Things mengubah alur sejarah meski secara umum dianggap sebagai buku yang tidak jelas. Los Angeles Times menulis bahwa duta kepausan dan kolektor buku abad ke-15 Poggio Bracciolini menyelamatkan teks Lucretius dari tempat terhina di rak buku sebuah biara di Jerman. National Public Radio (NPR) menyebut bahwa buku ini menjelaskan hasil penyelamatan manuskrip On the Nature of Things terakhir oleh Bracciolini.
PBS NewsHour dan The New York Times menyebut Bracciolini sebagai "kolektor buku" yang juga disebut New York Times sebagai sosok yang obsesif. The New York Times menyebut Greenblatt sebagai seorang "kritikus sastra, teoriwan, dan cendekiawan Shakespeare". Saat merekomendasikan buku ini pada tahun 2011, NPR menyebutkan bahwa Greenblatt adalah pengajar humaniora.
Di situs resmi Hadiah Pulitzer, Pulitzer.org menyebut The Swerve: How the World Became Modern sebagai "buku provokatif yang mengungkapkan bahwa karya filsafat yang tidak jelas, ditemukan hampir 600 tahun yang lalu, mengubah alur sejarah tanpa memikirkan ilmu pengetahuan dan sensibilitas masa kini." Dalam sebuah kritik, The Los Angeles Times memuji syair Lucretius dan mengatakan bahwa "The Swerve" adalah "buku yang sama ajaibnya tentang bagaimana karya klasik ini nyaris hilang dan mengapa peradaban Barat akan menjadi lebih miskin andai karya tersebut benar-benar hilang." Penjelasan PBS NewsHour tentang karya ini adalah kisah tentang bagaimana "...penemuan 'On the Nature of Things' karya Lucretius membantu mengubah arah pemikiran umat manusia." NPR mengatakan The Swerve menjelaskan bagaimana On the Nature of Things "...mendorong kemajuan Renaisans dan menginspirasi para seniman, pemikir besar, dan ilmuwan."