Hukum Uni Eropa
Kebebasan bergerak > Warga negara dan pekerja

Artikel utama: Kewarganegaraan Uni Eropa
TFEU pasal 36 menjamin kebebasan bergerak atas barang-barang, pekerja, layanan, dan modal. Kebebasan bergerak bagi individu merupakan hal mendasar dalam pembentukan Pasar Bersama. Karena, tanpa adanya pergerakan bebas individu, maka para pekerja misalnya, tidak dapat berpindah di lingkungan Uni Eropa dalam mengisi tenaga kerja, apabila kekurangan tenaga ahli. Demikian pula, para pengusaha Eropa tidak dapat mengembangkan bisnis mereka, dan penyedia layanan tidak dapat menyeberang dalam memberikan layanan kepada kliennya di negara anggota lainnya. Hak-hak khusus bebas bergerak ini bergantung 'status' individu, yang dibedakan berdasarkan 'kebangsaan' dan 'aktivitas ekonomi'-nya. TFEU pasal 20 tidak hanya memberikan kebebasan bergerak bagi warga negara, tetapi juga hak memilih dan dipilih di Parlemen Eropa; hak petisi di Parlemen Eropa; dan hak lapor atas maladministrasi yang dilakukan badan-badan Uni Eropa ke Ombudsman Eropa. Selain itu, TEU pasal 9 hingga pasal 12 memberikan hak yang terkait dengan informasi, dan TFEU pasal 24 memberikan hak untuk dikonsultasikan, serta mengundang Komisi Eropa mengajukan proposal legislatif. TFEU pasal 21 memberikan hak dasar tentang kebebasan bergerak bagi seluruh 'warga negara' Uni Eropa, yang diikuti dengan pertimbangan hak tambahan, yaitu mereka yang 'aktif secara ekonomi', dengan catatan memenuhi Perjanjian Schengen. Sementara TFEU pasal 45 hingga pasal 62 memberikan kerangka hak tambahan bagi mereka yang aktif secara ekonomi. Seluruh warga negara yang tergabung di negara-negara anggota merupakan warga negara Uni Eropa. Maka, kewarganegaraan Uni Eropa bukanlah sesuatu yang dianugerahkan atau sesuatu yang ditolak oleh Uni Eropa, melainkan konsekuensi dari negara anggota itu sendiri, seperti kewarganegaraan, dan aturan-aturan atas kebangsaannya. TFEU pasal 18 melarang bentuk-bentuk diskriminasi secara umum atas kewarganegaraannya. Sementara TFEU pasal 20 memberikan hak bebas bergerak dengan periode minimum hingga tiga bulan, terlepas dari hubungan keluarga mereka. Namun, jika anggota keluarga tersebut menginginkan untuk tinggal lebih dari tiga bulan, maka ia harus memenuhi persyaratan 'sarana yang cukup' atau 'dalam kegiatan ekonomi', sehingga memiliki suatu hak, yang memang dianugerahkan akibat memiliki hubungan dengan warga negara Uni Eropa. TFEU pasal 45 memberikan ketentuan yang terkait dengan pekerja migran, diantaranya: (1) hak menerima tawaran pekerjaan dan bebas berpindah di dalam negara anggota untuk alasan ini; (2) hak menetap di negara anggota dengan alasan pekerjaan, dengan peraturan yang sama dengan penduduk aslinya; (3) hak tinggal di negara anggota yang telah mempekerjakannya. TFEU pasal 45 juga memberikan hak bagi anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak mengambil pekerjaan (atau mendirikan usaha), yang merupakan hak independen bagi anggota keluarga tersebut, sehingga ia tidak bergantung lagi pada hak yang diberikan akibat hubungan keluarga.
Atas dasar kebijakan, keamanan, dan kesehatan publik, hak bebas bergerak bagi pekerja di Uni Eropa dibatasi sama halnya dengan hak bebas bergerak bagi warga negara Uni Eropa. TFEU pasal 45(3)(c) memberikan hak setara dan non-diskriminasi, yang mendorong kebebasan bergerak, khususnya bagi pekerja migran. Namun, di dalam realitasnya, pada perkara C-237/94 O'Flynn, Mahkamah Hukum Uni Eropa mengeluarkan suatu 'diskriminasi tidak langsung' dengan menerapkan aturan nasional yang 'mudah dipenuhi' oleh warga negaranya, dibandingkan oleh pekerja migran. 'Diskriminasi tidak langsung' tersebut harus mengandung 'pembenaran objektif' oleh negara tuan rumah. Pada perkara Cassis de Dijon, Mahkamah Hukum Uni Eropa mengembangkan suatu 'Aturan Pembenaran' (Rule of Reason) yang memberikan kondisi apa saja, sehingga suatu aturan pembatasan dibenarkan, sehingga jurisprudensi Mahkamah Eropa dapat dikembangkan di dua wilayah dengan dasar alasan yang sama. Sementara TFEU pasal 45(d) memberikan hak menetap bagi pekerja di suatu negara tuan rumah, setelah ia diterima bekerja di negara tersebut. TFEU pasal 45(4) melarang negara tuan rumah menolak pekerjanya keluar/masuk. Di dalam kenyataanya, aturan ini mencegah pekerja migran bekerja di 'sektor publik' di negara tuan rumah. Maka, Mahkamah Hukum Uni Eropa memutuskan bahwa TFEU pasal 45(4) tidak dapat dimohonkan oleh negara-negara anggota, yang terkait dengan bahasa dan kondisi kerja, sebagaimana penerapannya dalam 'akses' ke pekerjaan.