Sejarah Polandia
Republik Polandia Ketiga (1989–sekarang) > Transisi dari komunisme

Persetujuan Meja Bundar Polandia pada bulan April 1989 menyerukan pembentukan pemerintahan yang mandiri, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan jaminan kerja, legalisasi serikat-serikat buruh independen, dan reformasi besar-besaran di berbagai bidang. Sejm kala itu segera mengimplementasikan hasil kesepakatan dan setuju untuk menyelenggarakan pemilihan umum Majelis Nasional pada tanggal 4 dan 18 Juni. 35% dari kursi di Sejm (majelis rendah legislatif nasional) dan seluruh kursi di Senat diperebutkan secara bebas; sisa kursi di Sejm yang tidak diperebutkan (65%), diperuntukkan bagi partai komunis dan sekutu-sekutunya.
Kekalahan partai komunis dalam perhitungan suara (hampir seluruh kursi yang diperebutkan dimenangkan oleh kubu oposisi) menimbulkan krisis politik. Persetujuan konstitusional bulan April yang disepakati selepas Persetujuan Meja Bundar menyerukan pemulihan jabatan Presiden Polandia, dan pada 19 Juli, Majelis Nasional memilih pemimpin komunis, Jenderal Wojciech Jaruzelski untuk menduduki jabatan itu. Pemilihan dirinya kala itu dipandang penting secara politik, namun dilakukan tanpa dukungan dari sejumlah deputi Solidaritas, sehingga posisi dari presiden yang baru itu pun menjadi tidak kuat. Selain itu, hasil akhir yang tak disangka-sangka dari pemilihan umum parlementer mengakibatkan gerakan-gerakan dan upaya-upaya baru yang dilakukan oleh partai komunis untuk membentuk suatu pemerintahan berakhir dengan kegagalan.
Pada 19 Agustus, Presiden Jaruzelski meminta wartawan sekaligus aktivis Solidaritas, Tadeusz Mazowiecki, untuk membentuk pemerintahan; pada 12 September, melalui pemungutan suara, Sejm menyetujui pengangkatan Perdana Menteri Mazowiecki dan kabinet yang dibentuknya. Mazowiecki memutuskan untuk menyerahkan urusan reformasi ekonomi sepenuhnya ke tangan para pendukung ekonomi liberal di bawah pimpinan deputi perdana menteri yang baru, Leszek Balcerowicz, yang menindaklanjuti keputusan itu dengan merancang dan mengimplementasikan kebijakan "terapi kejut". Untuk pertama kalinya dalam sejarah pascaperang, pemerintahan Polandia berada di tangan kaum nonkomunis. Langkah Polandia ini segera menjadi acuan yang diikuti oleh negara-negara komunis lainnya, sehingga menimbulkan suatu fenomena besar yang dikenal dengan sebutan Revolusi 1989. Penerimaan Mazowiecki terhadap rumus "garis tebal" bermakna bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan "perburuan tukang sihir", yakni tindakan balas dendam dan penyingkiran terhadap para mantan pejabat komunis dari gelanggang politik Polandia.
Dipengaruhi oleh kebijakan indeksasi upah, inflasi pun melonjak hingga 900% pada akhir 1989, namun segera ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan yang radikal. Pada bulan Desember 1989, Sejm menyetujui Rencana Balcerowicz untuk mentransformasi ekonomi Polandia dengan cepat dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar bebas. Konstitusi Republik Rakyat Polandia diamendemen guna menghilangkan keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada partai komunis dan mengubah nama negara menjadi "Republik Polandia". Partai Persatuan Karyawan Polandia yang berhaluan komunis membubarkan diri pada bulan Januari 1990. Sebagai gantinya, mereka membentuk sebuah partai baru dengan nama Demokrasi Sosial Republik Polandia. "Pemerintah wilayah mandiri" yang dihapuskan pada 1950 diundangkan kembali pada bulan Maret 1990, untuk selanjutnya dipimpin oleh pejabat-pejabat yang dipilih secara demokratis di daerah masing-masing; satuan dasarnya adalah gmina yang mandiri secara administratif.
Pada bulan Oktober 1990, konstitusi kembali diamendemen untuk membatasi masa jabatan Presiden Jaruzelski. Pada bulan November 1990, Perjanjian Tapal Batas Jerman-Polandia ditandatangani.
Pada bulan November 1990, Lech Wałęsa terpilih menjadi Presiden Polandia untuk masa jabatan lima tahun; pada bulan Desember, ia dilantik menjadi Presiden Polandia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum parlemen secara bebas untuk pertama kalinya diselenggarakan pada bulan Oktober 1991. 18 partai mendapatkan kursi di Sejm yang baru, tetapi perwakilan yang terbesar hanya memenangkan 12% dari total perolehan suara.