stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kabinet Natsir
Program kerja

Adapun Program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut:
Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir

Walaupun telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kabinet Natsir tidak mampu mengerjakan programnya. Parlemen yang diketuai oleh Sartono dari PNI, berperan sebagai oposisi dibandingkan sebagai pendukung pemerintah dalam perencanaan dan pengimplementasian program kabinet.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Permasalahan pemilihan umum

Salah satu program utama Kabinet Natsir adalah untuk melaksanakan pemilihan umum untuk membentuk sebuah Majelis konstituante yang bertugas merancang dan mengesahkan Konstitusi Indonesia yang sesuai dengan mandat Pasal 134 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Untuk melaksanakan pemilihan umum, diperlukan pedoman yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, Kabinet Natsir melalui Menteri Kehakiman Wongsonegoro telah merancang sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum.
Ketika Kabinet Natsir melalui Menteri Kehakiman mengirimkan rancangan tersebut kepada parlemen pada Februari 1951 untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemilihan umum. Parlemen yang dipimpin oleh PNI yang merupakan oposisi pemerintahan, tidak langsung membahas RUU tersebut. Dengan tidak membahas RUU tersebut di parlemen, RUU tersebut terbengkalai dan tidak disahkan menjadi UU. Akibatnya, pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya pedoman hukum yang berlaku pada saat itu.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Permasalahan keamanan dalam negeri > Gerilyawan Bersenjata

Ketika Kabinet Natsir mengambil alih mandat pemerintah Indonesia, permasalahan keamanan dalam negeri belum sepenuhnya pulih. Banyak kelompok bersenjata tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan senjata secara legal dikarenakan senjata yang digunakan merupakan hasil rampasan dari Kolonial Jepang dan Kolonial Belanda yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa kelompok bersenjata tersebut diantaranya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan kelompok DI/TII di Jawa Barat, kelompok komunis "Merapi-Merbabu Complex" (MMC) di Jawa Tengah, pengikut Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Laskar Hari Liar di Sumatera Utara. Selama senjata-senjata yang digunakan oleh kelompok tersebut tidak ditertibkan, keamanan dalam negeri tidak dapat dijamin.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Permasalahan keamanan dalam negeri > Republik Maluku Selatan (RMS)

Permasalahan lainnya terkait keamanan dalam negeri adalah kelompok yang menyatakan kemerdekaan dari Indonesia, terutama Republik Maluku Selatan (RMS). Soumokil memproklamasikan RMS di Ambon, Maluku pada 25 April 1950. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) telah meyakinkan RMS dengan mengirim Johannes Leimena, yang juga berasal dari Ambon untuk bernegosiasi dengan RMS, tetapi gagal. Pada 14 Juli 1950, RIS mengirim TNI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Rijadi untuk membasmi RMS. RMS didukung oleh mantan KNIL yang terlatih dan mampu bertahan.
Ketika kabinet RIS digantikan oleh Kabinet Natsir, Pemberontakan RMS masih berlanjut. Pada 11 November 1950, pasukan TNI berhasil menguasai Benteng Victoria yang merupakan basis pertahanan RMS dan kemudian menguasai seluruh Kota Ambon.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Permasalahan Aceh

Satu permasalahan besar lainnya yang harus diselesaikan oleh Natsir ketika menjabat sebagai Perdana Menteri adalah permintaan wilayah Aceh sebagai daerah otonomi penuh. Permasalahan tersebut memerlukan perhatian khusus dan hati-hati. Permasalahan awalnya adalah adanya pergantian pemerintahan dari serikat menjadi persatuan. Wilayah Aceh dijadikan bagian dari Provinsi Sumatera Utara, padahal sebelumnya sejak Desember 1949 Aceh telah menjadi provinsi tersendiri yang berstatus Daerah Istimewa yaitu pada masa Kabinet Hatta II. Reintegrasi wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara menimbulkan kekecewaan yang besar dan mendalam dari masyarakat Aceh. Mereka tidak menerima keputusan penggabungan dan menuntut dibentuk kembali provinsi Aceh.
Perdana Menteri Natsir mengutus Menteri Dalam Negeri, Assaat dan Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara ke Aceh untuk merundingkan penyelesaian masalah ini. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Selanjutnya pada tanggal 27 November 1950, Wakil Presiden Mohammad Hatta datang ke Aceh untuk menyampaikan pandangannya mengenai otonomi daerah di gedung DPRD, tetapi pidatonya ditentang keras sehingga keesokan harinya ia harus kembali ke Jakarta karena tidak mendapat hasil.
Tuntutan masyarakat Aceh semakin meningkat. Pada tanggal 22 Desember 1950, berdasarkan keputusan rapat Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Perdana Menteri Natsir menerima telegram dari Gubernur Militer Aceh yang berisi ancaman bahwa Gubernur dan seluruh utusan kantor akan mengundurkan diri dari jabatannya jika pada tanggal 1 Januari 1951 Aceh tidak dijadikan provinsi. Natsir menjawab telegram tersebut dengan menyatakan harus menunggu sampai dia datang ke Aceh. Namun Natsir tak bisa langsung datang ke Aceh karena anak keduanya yang berusia 13 tahun, Abu Hanifah, mengalami kecelakaan saat bermain di Kolam Renang Manggarai hingga meninggal dunia.
Pada tanggal 23 Januari 1951, Natsir dan rombongannya berangkat ke Aceh. Malam harinya diadakan pertemuan formal yang dihadiri oleh 80 pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Aceh. Tengku Muhammad Daud Beureu'eh (Gubernur Militer Aceh dan Tokoh PUSA), selaku pemimpin rapat menyampaikan kembali keinginan dan tuntutan masyarakat Aceh untuk memperoleh otonomi penuh.
Natsir dalam sambutannya menjelaskan, pemerintah pusat tidak berkeberatan untuk memenuhi keinginan Aceh, hanya saja untuk implementasinya diperlukan undang-undang yang perlu disiapkan, kemudian diserahkan ke parlemen untuk disahkan.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Pendidikan

Gagasan Natsir mengenai integrasi nasional tidak hanya terbatas pada struktur negara saja tetapi juga pada bidang lain, salah satunya adalah bidang pendidikan. Natsir melihat salah satu permasalahan besar dalam sistem pendidikan saat itu adalah dualisme antara pendidikan agama dan sistem pendidikan umum. Secara struktural, sistemnya masing-masing berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Natsir mencoba memberantas dualisme tersebut, tetapi tidak dengan pendekatan struktural seperti penggabungan dua partai, melainkan dengan pendekatan dari sudut pendidikan itu sendiri. Kabinet Natsir tampil sebagai penggerak proses konvergensi pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia. Melalui kedua menteri tersebut, Kabinet Natsir mengemukakan gagasan bahwa pendidikan agama harus dilengkapi dengan pelajaran ilmu pengetahuan umum dan pendidikan agama harus dilengkapi dengan pelajaran ilmu pengetahuan umum.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Masalah Ekonomi dan Pembangunan

Salah satu program yang dinilai baik oleh Kabinet Natsir adalah di bidang ekonomi dan pembangunan. Pendukungnya antara lain adalah dua ekonom terkemuka Indonesia saat itu, yakni Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Kabinet Natsir memandang Indonesia yang baru selesai dari perang mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan semangat romantisme kebangkitan nasional belaka. Untuk itu diperlukan pengkajian mendalam terhadap segala aspek, baik kelemahan maupun kelebihannya agar pembangunan dapat membuahkan hasil.
Kabinet Natsir menugaskan perusahaan riset asal Amerika Serikat, J.C. White Engineering Corp untuk melakukan studi kelayakan pembentukan Badan Perancang Nasional (BPN). Perusahaan juga diminta mencermati potensi ekonomi yang terdapat di Indonesia. Namun karena Kabinet Natsir berumur pendek, penelitian tersebut tidak dapat diselesaikan melainkan dilanjutkan oleh menteri kabinet lainnya. Belakangan, BPN yang dirancang Kabinet Natsir berkembang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sangat berperan dalam pembangunan Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru.
Implementasi program kerja Kabinet Natsir > Masalah Irian Barat

Kabinet Natsir mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Mohammad Roem pada konferensi tentang Irian Barat yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950. Namun konferensi tersebut gagal karena Belanda menolak mengembalikan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia. Perundingan yang menemui jalan buntu dilanjutkan kembali pada 13-16 Desember 1950, setelah masing-masing delegasi berkonsultasi dengan pemerintah. Delegasi Indonesia mengajukan tiga rumusan, yaitu:
Penyerahan kedaulatan Irian Barat dilakukan kepada Indonesia.
Penyerahan pada waktu tertentu yaitu pada pertengahan tahun 1951.
Sebelum penyerahan dilakukan terlebih dahulu diadakan konferensi dalam rangka menjaga berbagai kepentingan Belanda di Irian Barat.
Ketiga rumusan tersebut ditolak Belanda sehingga perundingan kembali gagal. Memperhatikan bahwa Belanda tidak berniat menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia, Perdana Menteri Natsir menyatakan di hadapan DPR bahwa status Persatuan Belanda-Indonesia perlu ditinjau ulang. Upaya yang terus digagas Kabinet Natsir dilanjutkan oleh menteri kabinet lainnya namun bernasib sama dengan Belanda yang ingin terus menguasai wilayah Irian Barat.[butuh rujukan]
Pencapaian > Rencana Sumitro

Rencana Sumitro merupakan program pengembangan ekonomi dan industri. Sasaran program ini adalah berkonsentrasi pada pengembangan industri dasar, seperti pabrik semen, perusahaan percetakan, pabrik karung, dan pabrik pemintalan.[butuh rujukan]
Pencapaian > Rencana Sumitro > Kesuksesan

Berhasil melakukan reorganisasi Bank Indonesia menjadi Bank Devisa Pertama.
Melaksanakan reorganisasi Bank Rakyat Indonesia sehingga dapat membantu kegiatan baru di bidang perdagangan dan produksi dalam negeri.
Untuk mendirikan bank baru, Bank Industri Negara untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Bank tersebut kemudian berganti nama menjadi Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).
Dapat memberikan petunjuk pendirian perusahaan baru dalam memajukan industri kecil di bidang pertanian seperti pengolahan kulit, pembuatan payung, batu bata, ubin dan keramik.
Berhasil membangun industri menengah dan besar, seperti percetakan, pengiriman ulang permen karet, pabrik kertas, dan pabrik pupuk.
Pencapaian > Bergabungnya Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-60 pada tanggal 28 September 1950.
Pembubaran kabinet

PNI tidak menyetujui berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap hanya menguntungkan Masyumi saja.
Permohonan Hadikusumo dari PNI terkait pembekuan dan pembubaran DPRD.
Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Natsir pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda
Daradjadi. 2014. Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
https://melancongkebukittinggi.wordpress.com/2016/06/07/kenang-kenangan-abdul-halim-x/
|   Kabinet Pemerintahan Indonesia  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Kabinet RIS Kabinet Halim | Kabinet Natsir 1950–1951 | Diteruskan oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo |
| l b  Kabinet pemerintahan Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Era perjuangan kemerdekaan |  Presidensial  Sjahrir I  Sjahrir II  Sjahrir III  Amir Sjarifuddin I  Amir Sjarifuddin II  Hatta I  Darurat  Hatta II  |  |
| Era demokrasi parlementer |   RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir  Sukiman-Suwirjo  Wilopo  Ali Sastroamidjojo I  Burhanuddin Harahap  Ali Sastroamidjojo II  Djuanda  |  |
| Era demokrasi terpimpin |  Kerja I  Kerja II  Kerja III  Kerja IV  Dwikora I  Dwikora II  Dwikora III  Ampera I  Ampera II  |  |
| Era Orde Baru |  Pembangunan I  Pembangunan II  Pembangunan III  Pembangunan IV  Pembangunan V  Pembangunan VI  Pembangunan VII  |  |
| Era reformasi |  Reformasi Pembangunan  Persatuan Nasional  Gotong Royong  Indonesia Bersatu I  Indonesia Bersatu II  Kerja  Indonesia Maju  Merah Putih  |  |
Lihat pula: Kementerian Indonesia
Lambang Republik Maluku Selatan (RMS)
Oceanic (kapal yang belum selesai)

Untuk kapal lain dengan nama serupa, lihat Oceanic (disambiguasi).
| --- | --- |
Lukisan digital Oceanic
Sejarah
Britania Raya
Nama:  RMMV Oceanic III
Pemilik:  White Star Line (dimaksudkan)
Operator:  White Star Line (dimaksudkan)
Dipesan:  18 Juni 1928
Pembangun:  Harland and Wolff, Belfast (hanya peletakan lunas)
Nomor galangan:  844
Pasang lunas:  28 Juni 1928
Nasib:  Pembangunan dihentikan pada 23 Juli 1929; dibatalkan pada Mei 1930; dan dibongkar di landasan tarik pada November 1931
Ciri-ciri umum
Tonase:  70,000 - 85,000 GRT (estimasi)
Panjang:  1,050 ft (0,3 m) (dimaksudkan)
Lebar:  120 ft (36,6 m) (estimasi)
Daya muat:  38 ft (11,6 m) (dimaksudkan)
Dek:  12 (dimaksudkan)
Tenaga:  Penggerak diesel-listrik; 44 generator diesel empat-tak, enam silinder, turbocharged, kerja tunggal; 275.000 IHP (200.000 SHP)
Pendorong:  Baling-baling empat bilah
Kecepatan:  30 knot (56 km/h; 35 mph) (kecepatan layanan); 325 knot (602 km/h; 374 mph) (kecepatan maks)
Oceanic adalah nama yang direncanakan untuk kapal samudra yang belum selesai yang sebagian dibuat oleh Harland and Wolff untuk White Star Line. Ini akan menjadi kapal ketiga yang menyandang nama Oceanic, setelah satu pada tahun 1870 dan satu pada tahun 1899. Hal ini direncanakan pada tahun 1926, dengan ide untuk memodernisasi layanan transatlantik perusahaan. Dengan kedatangan Lord Kylsant sebagai pimpinan perusahaan, ukuran proyek yang direncanakan meningkat, hingga menjadi sebuah kapal besar yang ditakdirkan menjadi kapal pertama yang melampaui batas simbolis yaitu panjang 1.000 kaki (305 m) Dan kecepatan 30 knot (56 km/h; 35 mph).
Setelah beberapa tahun penelitian, pembangunan dimulai pada Juni 1928 di galangan kapal Harland & Wolff di Belfast. Namun, pembangunan dilakukan dengan lambat dan dihentikan pada Juni 1929,  mungkin karena diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tenaga penggeraknya. Depresi Besar yang dimulai di tahun yang sama dan masalah keuangan yang menjebloskan Lord Kylsant ke penjara pada tahun 1931 mengakhiri pembangunan secara definitif, namun pemerintah menolak memberikan dana tambahan.
Dalam armada White Star Line, Oceanic yang direncanakan digantikan oleh dua kapal yang lebih kecil, MV Britannic dan MV Georgic.
Krisis ekonomi dan pembatalan

Namun, konstruksi berjalan dengan sangat lambat, sedemikian rupa sehingga setahun kemudian, lunasnya masih belum selesai. Pekerjaan tersebut diperlambat oleh perselisihan mengenai pembangkit listriknya; Lord Kylsant ingin menggunakan diesel-listrik alih-alih tenaga uap yang lebih umum saat itu untuk memungkinkan kecepatan kapal melebihi 30 knot (batasan yang tidak terlampaui hingga selesainya SS Normandie pada tahun 1935). White Star mengusulkan untuk memiliki lebih dari 40 set generator diesel yang menggerakkan empat baling-baling melalui motor listrik yang digerakkan. Harland dan Wolff enggan untuk mengadopsi sistem ini, lebih memilih untuk melanjutkan penggunaan propulsi turbin uap yang tepercaya karena tampaknya tidak menguji jenis mesin baru dengan memasangnya pada kapal-kapal yang lebih kecil terlebih dahulu adalah hal yang berbahaya. Sebuah kompromi dicapai dan desain akhir menggunakan empat mesin diesel 'katedral' kecepatan rendah konvensional, yang masing-masing secara langsung menggerakkan satu poros baling-baling - yang menjadikan Oceanic sebagai kapal motor empat sekrup pertama. Meskipun konstruksi Oceanic melambat, konstruksi Britannic yang lebih kecil terus berjalan tanpa masalah.
Konstruksi lebih lanjut Oceanic ditunda setelah lunasnya dilapisi minyak pengawet dengan harapan konstruksi akan dilanjutkan tetapi proyek tersebut kemudian dibatalkan karena Depresi Besar dan runtuhnya Royal Mail Steam Packet Company, pemilik White Star Line, sebagai akibat dari masalah keuangan Lord Kylsant. Kasus Royal Mail, sebagaimana diketahui, menyebabkan dipenjaranya Kylsant, dan menyebabkan perubahan substansial dalam praktik akuntansi dan audit.  Pinjaman yang didukung oleh pemerintah Inggris dan Irlandia Utara yang ditujukan untuk pembangunan Oceanic dialihkan untuk menyelesaikan pembangunan Britannic, serta untuk memulai pembangunan kapal saudara Britannic yang bernama Georgic. Kedua kapal ini sebagian dibangun dengan pelat baja yang dipesan untuk Oceanic, yang lambungnya yang sebagian dibangun kemudian dibongkar dan digunakan kembali pada Britannic dan Georgic setelah pengalihan dana tersebut.
Warisan

Secara total, dari perkiraan biaya sebesar £3,5 juta, £150.000 dihabiskan untuk desain Oceanic dan dimulainya konstruksi. Namun, jumlah tersebut tidak sepenuhnya hilang. Sebagian dari desainnya memang menginspirasi MV Britannic, sebuah kapal kecil yang sebagian besar meniru siluet kapal yang dibatalkan, khususnya corong yang dikemas dan tenaga penggerak motornya. Kapal ini mulai beroperasi pada tahun 1930 dan menikmati beberapa kesuksesan. Untuk menggantikan Oceanic, MV Georgic, kapal saudara Britannic, dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1932. Georgic berbeda dalam penampilan dari Britannic karena bagian depan superstruktur dan anjungannya berbentuk bulat, bukan lurus, dan bagian depan dek promenade-nya ditutupi. Fitur-fitur ini dibawa ke Georgic dari Oceanic.
Kedua kapal ini tidak dapat menggantikan kapal-kapal besar seperti Majestic dan Olympic dan pembangunan kapal besar tetap menjadi agenda. Cunard Line juga harus menghentikan pembangunan kapal besarnya sendiri karena krisis ekonomi. Neville Chamberlain, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, mendorong perusahaan pelayaran White Star dan Cunard untuk bergabung pada tahun 1934, dengan janji untuk membantu mereka menyelesaikan kapal tersebut. Begitulah cara Cunard-White Star Limited dibentuk dan pembangunan RMS Queen Mary dapat dilanjutkan. Pada tahun 1947 Cunard membeli saham White Star, dan pada tahun 1949 perusahaan tersebut menghapus nama White Star dan berganti nama menjadi Cunard Line, yang terus mengoperasikan Britannic dan Georgic. Pada tahun 1956, Georgic dijual untuk dibesituakan, menjadikan Britannic sebagai kapal terakhir White Star Line yang masih beroperasi. Pada tahun 1960, Cunard menjual Britannic untuk dibesituakan, menghilangkan jejak terakhir dari Oceanic.
Secara tampilan, Oceanic yang direncanakan memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya mirip dengan kapal SS Normandie, termasuk tiga cerobong pendek dan lebar yang kontras dengan tumpukan kapal tua yang tinggi dan sempit. Didesain tak lama setelah Oceanic, Normandie dengan panjang lebih dari 300 meter adalah kapal pertama yang mampu melampaui batasan simbolis sepanjang 1000 kaki dan kecepatan 30 knot yang dituju oleh White Star Line.
Biografi

Chirnside, Mark (2004). The Olympic-Class Ships. Stroud: Tempus. ISBN 978-0-7524-2868-0.
Eaton, John; Haas, Charles (1989). Falling Star, Misadventures of White Star Line Ships. Patrick Stephens Ltd. ISBN 1-85260-084-5.
Williams, David; de Kerbrech, Richard (1982). Damned by Destiny. Brighton: Teredo books. ISBN 0-903662-09-4. OCLC 10284842.
Pranala luar

Proposed RMS Oceanic III
M.V. Oceanic
| l b Kapal White Star Line |
| --- | --- |
Kapal yang masih bertahan: Nomadic (1911)
Direncanakan: Oceanic (tidak pernah selesai)
Kapal bekas:  Red Jacket (1853)  Blue Jacket (1854)  Tayleur (1854)  Oceanic (1870)  Atlantic (1871)  Baltic (1871)  Tropic (1871)  Asiatic (1871)  Republic (1872)  Adriatic (1872)  Celtic (1872)  Traffic (1872)  Belgic (1872)  Gaelic (1873)  Britannic (1874)  Germanic (1875)  Arabic (1881)  Coptic (1881)  Ionic (1883)  Doric (1883)  Belgic (1885)  Gaelic (1885)  Cufic (1888)  Runic (1889)  Teutonic (1889)  Majestic (1890)  Tauric (1891)  Magnetic (1891)  Nomadic (1891)  Naronic (1892)  Bovic (1892)  Gothic (1893)  Cevic (1894)  Pontic (1894)  Georgic (1895)  Delphic (1897)  Cymric (1898)  Afric (1899)  Medic (1899)  Persic (1899)  Oceanic  Runic (1900)  Suevic (1901)  Celtic (1901)  Athenic (1902)  Corinthic (1902)  Ionic (1903)  Cedric (1903)  Victorian (1903)  Armenian (1903)  Arabic (1903)  Romanic (1903)  Cretic (1903)  Republic (1903)  Canopic (1904)  Cufic (1904)  Baltic (1904)  Tropic (1904)  Gallic (1907)  Adriatic (1907)  Laurentic (1909)  Megantic (1909)  Zeeland (1910)  Traffic (1911)  Olympic (1911)  Belgic (1911)  Zealandic (1911)  Titanic (1912)  Ceramic (1912)  Lapland (1914)  Britannic (1914)  Belgic (1917)  Justicia (1918)  Vedic (1918)  Bardic (1919)  Gallic (1920)  Mobile (1920)  Arabic (1920)  Homeric (1920)  Haverford (1921)  Poland (1922)  Majestic (1922)  Pittsburgh (1922)  Doric (1923)  Delphic (1925)  Regina (1925)  Albertic (1927)  Calgaric (1927)  Laurentic (1927)  Britannic (1929)  Georgic (1931) 
Kelas:  kelas  Oceanic  kelas  Jubilee  kelas  Athenic  Empat Besar  kelas  Olympic 
Lihat juga: Daftar kapal White Star Line Tahun menunjukkan tahun masuknya ke dalam layanan White Star.
RMS Homeric, yang ingin digantikan oleh White Star Line
Lukisan digital dari kapal samudra yang direncanakan, RMMV Oceanic
Britannic diluncurkan oleh Harland & Wolff pada tahun 1929. Konstruksi Britannic diprioritaskan dari pada Oceanic.
Lord Kylsant
Georgic mewarisi beberapa fitur lagi dari desain yang direncanakan Oceanic, dan konstruksinya dimulai setelah pembatalan kapal ini.
Rayong F.C.

Rayong Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลจังหวัดระยอง) adalah klub sepak bola profesional Thailand yang berbasis di Provinsi Rayong. Mereka bermain di Liga Thailand.
Andulpak

| Homalanthus |
| --- | --- |

Daun Homalanthus populifolius

Klasifikasi ilmiah
Domain:: Eukaryota
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Rosid
Ordo:: Malpighiales
Famili:: Euphorbiaceae
Subfamili:: Euphorbioideae
Tribus:: Hippomaneae
Subtribus:: Carumbiinae
Genus:: Homalanthus A.Juss. 1824, nama yang dilestarikan, bukan Less. 1832 nor Wittst. 1852

Spesies
 Lihat teks
Sinonim
 Carumbium Reinw.  Dibrachion Regel  Dibrachium Walp.  Duania Noronha  Garumbium Blume  Omalanthus A.Juss., spelling variant  Wartmannia Müll.Arg.
Homalanthus atau andulpak adalah genus tumbuhan dalam famili Euphorbiaceae yang pertama kali dideskripsikan pada tahun 1824. Genus ini merupakan satu-satunya genus dalan subtribus Carumbiinae. Genus ini berasal dari Asia tropis, Australia, dan berbagai pulau di Samudera Pasifik.
Saat diterbitkan, namanya dieja sebagai "Omalanthus", karena namanya berasal dari kata Yunani kuno homalos ("halus") dan anthos ("bunga"). ejaan asli ini tidak sesuai dengan aturan transliterasi Yunani secara umum, dan banyak penulis kemudian mengubahnya menjadi Homalanthus. Menurut ICBN, nama Homalanthus yang dapat ditemukan di Lampiran III kini telah dilestarikan dibandingkan dengan nama Omalanthus.