Soemitro Sastrodihardjo
Riwayat Hidup > Memimpin Kopkamtib dan Kejatuhan Karier

Sumitro mencapai puncak karier militernya pada tahun 1973 ketika diangkat menjadi Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Sebagai Komandan Kopkamtib, Sumitro memperoleh kekuasaan yang sangat besar dan sudah dijuluki sebagai "orang nomor dua" yang bertanggung jawab atas Indonesia setelah Soeharto. Sumitro berusaha memperkuat posisinya dengan mencoba mengangkat Wakil Komandan Kopkamtib yang dipilihnya. Tapi Soeharto melihat maksud Sumitro dan menunjuk Laksamana Sudomo,  rekan dekatnya, sebagai Wakil Komandan Kopkamtib.
Ketika Soeharto memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden, dia tidak memiliki popularitas yang dia miliki ketika dia menjabat dari Sukarno. Sejak tahun 1973, ada peningkatan ketidakpuasan, terutama di dalam universitas dengan korupsi, jumlah investasi asing dalam perekonomian Indonesia, dan kekuasaan yang dipegang oleh asisten pribadi (Aspri) Soeharto. Pada saat yang sama, persaingan berkembang di kalangan elit politik. Di satu sisi adalah Sumitro, yang ingin memotong keterlibatan militer dalam politik dan menguranginya menjadi peran profesional murni. Di sisi lain adalah Ali Moertopo, yang menginginkan militer tetap terlibat dalam politik dan salah satu dari Aspri tersebut di atas.
Menjelang akhir 1973, Sumitro mulai menjauhkan diri dari pemerintah. Dia tidak mengambil tindakan terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang ditujukan pada rezim meskipun itu merupakan wewenangnya. Sumitro mulai mengadakan pembicaraan di kampus-kampus universitas dan menyerukan kepemimpinan baru. Sumitro juga mendorong lebih banyak kritik terhadap Aspri. Kekuatan Sumitro yang terus berkembang terlihat pada akhir tahun 1973 ketika dia melakukan intervensi untuk membantu mengesahkan undang-undang perkawinan. Pada kesempatan ini, ia berhasil memfasilitasi kompromi antara Pemerintah dan organisasi Muslim yang memandang undang-undang tersebut terlalu sekuler.
Menjelang akhir tahun 1973, Soeharto mencoba menengahi antara Sumitro dan Ali melalui serangkaian pertemuan tetapi tidak berhasil.  Sementara itu, tindakan Sumitro semakin provokatif. Pada hari-hari pertama Januari 1974, ia mengunjungi Nasution dan Sarwo Edhie Wibowo, dua jenderal yang telah membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan tetapi kecewa dengan rezim tersebut.
Pada 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka tiba di Jakarta untuk berkunjung. Kunjungan Tanaka memberikan kesempatan ideal bagi mereka yang kritis terhadap besarnya investasi asing dalam perekonomian Indonesia untuk memprotes dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun pada tanggal 15 dan 16 Januari, protes berubah menjadi kekerasan dan insiden Malari meletus di Jakarta yang menyebabkan 11 orang tewas, 300 luka-luka, dan 775 ditangkap. Setelah Tanaka pergi, Sumitro mengambil tindakan dan memburu senat mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Tindakannya terbukti terlambat karena dia telah didiskreditkan, dipandang sebagai seseorang yang membiarkan protes lepas kendali. Meski dilatarbelakangi intelijen Ali, ada teori yang menyebutkan bahwa ia mengirim agen-agennya ke massa untuk menghasut kekerasan agar Sumitro bisa didiskreditkan.
Tak lama setelah Peristiwa Malari, Sumitro mengundurkan diri dari Komando Kopkamtib dan dilanjutkan dua bulan kemudian dengan pengunduran dirinya sebagai Wakil Panglima ABRI. Soeharto mencoba menawarkan penghiburan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, tetapi Sumitro menolaknya; lebih memilih untuk pensiun dari kehidupan militer sama sekali.