Konfrontasi Indonesia–Malaysia
Latar belakang > Pemberontakan Sarawak

Pada tahun 1946, Raja Sarawak, Charles Vyner Brooke, menyerahkan negara bagian tersebut kepada Kerajaan Inggris dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan menjadi keputusan terbaik bagi rakyat Sarawak setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sarawak kemudian menjadi koloni Kerajaan Inggris, yang dikelola oleh Kantor Kolonial di London, yang kemudian mengirimkan seorang gubernur untuk membawahi Sarawak. Gerakan anti-penyatuan yang didominasi oleh suku Melayu, yang menolak pengambilalihan Sarawak oleh Inggris, diduga menjadi cikal bakal lahirnya gerakan anti-Malaysia di Sarawak, yang kemudian dipimpin oleh Ahmad Zaidi Adruce.[butuh rujukan]
Menurut Vernon L. Porritt dan Hong-Kah Fong, sejumlah gerakan sayap kiri dan komunis sudah ada di kalangan penduduk Tionghoa di perkotaan Sarawak sejak tahun 1930-an dan 1940-an. Beberapa kelompok komunis paling awal di Sabah di antaranya adalah Liga Anti-Fasis, yang kemudian berubah menjadi Tentara Pembebasan Ras, dan Liga Anti-Jepang Borneo, yang terdiri dari Liga Anti-Jepang Kalimantan Utara dan Liga Anti-Jepang Kalimantan Barat. Organisasi tersebut dipimpin oleh Wu Chan, yang dideportasi oleh pemerintah kolonial Sarawak ke Tiongkok pada tahun 1952. Kelompok komunis lainnya di Sarawak termasuk Asosiasi Pemuda Tionghoa Luar Negeri yang dibentuk pada tahun 1946, dan Liga Pembebasan beserta sayap pemudanya, Asosiasi Pemuda Maju, yang muncul pada tahun 1950-an. Organisasi-organisasi tersebut kemudian menjadi inti dari dua gerakan gerilya Komunis: Tentara Rakyat Kalimantan Utara anti-Malaysia (PARAKU) dan Gerilyawan Rakyat Sarawak (PGRS). Berbagai kelompok komunis ini oleh media Barat disebut sebagai Organisasi Komunis Klandestin (CCO) atau Organisasi Komunis Sarawak (SCO).
SCO didominasi oleh etnis Tionghoa, tetapi juga mendapat dukungan dari suku Dayak. Namun, SCO hanya mendapat sedikit dukungan dari suku Melayu dan suku asli lainnya di Sarawak. Pada puncaknya, SCO memiliki sekitar 24.000 anggota. Sepanjang tahun 1940-an dan 1950-an, pengaruh Maoisme menyebar di sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa di Sarawak. Setelah Perang Dunia II, pengaruh Komunis juga merambah gerakan buruh dan Partai Persatuan Rakyat Sarawak (SUPP), yang mayoritas anggotanya berasal dari etnis Tionghoa dan merupakan partai politik pertama di negara bagian tersebut, yang didirikan pada bulan Juni 1959. Pemberontakan Sarawak dimulai setelah Pemberontakan Brunei pada tahun 1962, dan SCO berperang bersama para pemberontak Brunei dan pasukan Indonesia pada masa Konfrontasi Indonesia–Malaysia.
SCO dan para pemberontak Brunei mendukung dan menyebarkan gagasan penyatuan seluruh wilayah Borneo Inggris untuk membentuk negara Kalimantan Utara yang merdeka dan berhaluan kiri. Ide ini awalnya diusulkan oleh A. M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, yang telah menjalin hubungan dengan gerakan nasionalis Sukarno, bersama dengan Ahmad Zaidi, di Jawa pada tahun 1940-an. Meskipun demikian, Partai Rakyat Brunei mendukung bergabungnya Brunei dengan Malaysia dengan syarat penyatuan tiga wilayah Borneo utara yang dipimpin oleh sultan tersendiri, sehingga menolak adanya dominasi oleh Malaya, Singapura, penguasa Melayu, atau pedagang Tionghoa.
Rencana pembentukan Negara Kesatuan Borneo Utara dipandang sebagai alternatif penyatuan Malaya oleh oposisi lokal. Penolakan penguasa lokal di seluruh wilayah Borneo umumnya didasarkan pada perbedaan ekonomi, politik, sejarah, dan budaya antar negari-negari Borneo dan Malaya, serta penolakan untuk tunduk di bawah dominasi politik semenanjung. Baik Azahari maupun Zaidi melarikan diri ke Indonesia semasa Konfrontasi. Meskipun Zaidi kemudian kembali ke Sarawak dan status politiknya dipulihkan, Azahari tetap berada di Indonesia hingga meninggal pada tanggal 3 September 2002.
Setelah Pemberontakan Brunei ditumpas, sisa-sisa Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) melarikan diri ke Indonesia. Lantaran takut akan pembalasan dari Inggris, ribuan komunis Tionghoa juga melarikan diri dari Sarawak. Rekan-rekan mereka yang tinggal di Sarawak dikenal sebagai CCO oleh Inggris, tetapi disebut sebagai PGRS—Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak—oleh Indonesia. Soebandrio bertemu dengan pemimpin kelompok tersebut di Bogor, dan A.H Nasution mengirim tiga pelatih dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Batalyon 2 ke Nangabadan, dekat perbatasan Sarawak, di mana terdapat kira-kira 300 peserta pelatihan. Beberapa bulan kemudian, dua letnan juga diutus ke sana.
PGRS beranggotakan kurang lebih 800 orang, yang bermarkas di Batu Hitam, Kalimantan Barat, dengan 120 penasihat berasal dari dari badan intelijen Indonesia dan sejumlah kecil kader yang dilatih di Tiongkok. Partai Komunis Indonesia juga terlibat, yang dipimpin oleh seorang revolusioner beretnis Arab bernama Sofyan. PGRS melancarkan sejumlah serangan ke Sarawak, tetapi lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk membangun basis pendukung di Sarawak. Sementera itu, militer Indonesia tidak mendukung PGRS yang berhaluan kiri.