Liga Demokrasi Nasional
Sejarah > 2010an: Transisi ke pembagian kekuasaan dengan militer

NLD memboikot pemilihan umum yang diadakan pada bulan November 2010 karena banyak anggotanya yang paling terkemuka dilarang mencalonkan diri. Undang-undang tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga partai harus memecat anggotanya agar dapat mencalonkan diri. Keputusan ini, yang diambil pada bulan Mei, menyebabkan partai tersebut secara resmi dilarang. Sebuah kelompok sempalan bernama Kekuatan Demokratik Nasional memisahkan diri dari NLD untuk ikut serta dalam pemilu, tetapi memperoleh kurang dari 3% suara. Pemilu tersebut dimenangkan secara telak oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, dan digambarkan oleh Presiden AS Barack Obama sebagai pemilu yang "dicuri".
Diskusi diadakan antara Suu Kyi dan pemerintah Burma selama tahun 2011, yang menghasilkan sejumlah isyarat resmi untuk memenuhi tuntutannya. Pada bulan Oktober, sekitar sepersepuluh tahanan politik Myanmar dibebaskan melalui amnesti dan serikat pekerja dilegalkan.
Pada tanggal 18 November 2011, setelah pertemuan para pemimpinnya, NLD mengumumkan niatnya untuk mendaftar ulang sebagai partai politik untuk mengikuti 48 pemilihan sela yang diperlukan untuk mempromosikan Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan anggota parlemen yang telah diangkat menjadi menteri. Menyusul keputusan tersebut, Suu Kyi mengadakan konferensi telepon dengan Barack Obama, dan disepakati bahwa Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton akan melakukan kunjungan ke Myanmar, sebuah tindakan yang diterima dengan hati-hati oleh sekutu Burma, Tiongkok. Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 30 November.
Wakil Presiden Uni Eropa Catherine Ashton menyambut baik kemungkinan pemilu yang "adil dan transparan" di Burma, dan mengatakan bahwa UE akan meninjau kebijakan luar negerinya terhadap negara tersebut.
NLD memperebutkan semua kursi yang tersedia selama pemilihan sela Myanmar 2012. Pemilu ini diwarnai dengan skeptisisme mengenai apakah hasil pemilu tersebut sah, dan NLD melaporkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kampanye dan penyimpangan lainnya menjelang pemilu. Kandidat NLD, termasuk Suu Kyi, memenangkan 43 dari 45 kursi yang tersedia baik di tingkat nasional maupun regional. Saingan utamanya, USDP juga memperebutkan semua kursi yang tersedia, kehilangan semua kecuali satu kursi.
Selama persiapan Pemilu 2015, partai tersebut dikritik karena mengecilkan hati kandidat Muslim, sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai keinginan untuk menjaga hubungan dengan biksu Buddha garis keras seperti asosiasi Ma Ba Tha. NLD memperoleh 85% dari seluruh kursi parlemen yang tersedia selama pemilu.
Ko Ni, seorang penasihat hukum partai tersebut dan seorang Muslim, dibunuh pada bulan Januari 2017. Partai tersebut dikritik oleh media internasional karena kurangnya respons terhadap kekerasan yang kembali terjadi yang dipimpin militer terhadap Rohingya  yang dimulai pada tahun 2016, serta karena "tidak berbuat banyak untuk mengatasi lemahnya supremasi hukum, sistem peradilan yang korup, atau impunitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan" dengan kekuasaan yang mereka miliki (walaupun institusi keamanan masih didominasi oleh militer).