stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Punti Pa, Tanah Luas, Aceh Utara
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Aceh |
| --- | --- |
Kelurahan:  Keude Blang Jruen 
Gampong:  Alue Gampong  Alue Keujruen  Alue Pangkat  Alue Sijuek  Bayi  Blang  Blang Bidok  Blang Jruen  Blang Pie  Bukit Makarti  Ceubrek  Cot Barat  Cot Dam  Gampong Alue  Gampong Ampeh  Gampong Blang Trieng  Gampong Deng  Gampong Paya  Gampong Serba Jaman  Gampong Teungoh B  Gampong Teupin Me  Hagu  Hueng  Jeumpa B  Keutapang  Leu Hong  Leupon Siren  Manyang Sb  Manyang Tunong  Matang Baloy  Matang Ben  Matang Ceubrek  Matang Mane  Meunasah Tutong  Pante B  Paya Beurandang  Plu Pakam  Pulo Blang  Pulo U  Punti Pa  Punti Sb  Rangkaya  Rawa  Rayeuk Kuta  Rayeuk Meunye  Rayeuk Naleung  Serba Jaman Baroh  Serba Jaman Tunong  Tanjong Mesjid  Teungoh Pa  Tgk Dibale  Trieng  Tumpok Aceh  Ujong Baroh B  Ujong Baroh Sb  Ulee Buket
Papakaju, Suli, Luwu

Papakaju adalah sebuah desa di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Anilin

Anilin merupakan senyawa organik dengan rumus C6H5NH2 yang termasuk kedalam senyawa aromatik, dengan bantuan doping asam anilin dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas tertentu. Panjang gelombang maksimal anilin adalah 230 nm. Hal ini disebabkan pasangan elektron menyendiri pada NH2 yang berinteraksi dengan elektron cincin untuk meningkatkan densitas elektron di keseluruhan cincin, terutama pada posisi orto dan para dari cincin. Anilin merupakan bahan kimia yang dapat dibuat dari beberapa macam cara dan bahan, serta dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk kimia. Di dalam era industrialisasi saat ini anilin mempunyai peranan penting dan banyak digunakan sebagai zat pewarna dan karet sintetis dalam dunia industri.
Sejarah

Anilin pertama kali diisolasi dari distilasi destruktif indigo pada tahun 1826 oleh Otto Unverdorben, yang menamainya kristal. Pada tahun 1834, Friedrich Runge (Pogg. Ann;., 1834, 31, hal 65 32, hal 331) terisolasi dari tar batubara zat yang menghasilkan warna biru yang indah pada pengobatan dengan klorida kapur, yang bernama kyanol atau cyanol Pada tahun 1841, CJ Fritzsche menunjukkan bahwa, dengan memperlakukan indigo dengan potas api, itu menghasilkan minyak, yang ia beri nama anilina, dari nama spesifik dari salah satu-menghasilkan tanaman nila, dari Portugis anil "yang semak indigo" dari bahasa Arab an- nihil "nila" asimilasi dari al-nihil, dari nila Persia, dari nili "indigo" dengan Indigofera anil, anil yang berasal dari Sanskerta (नीली) yakni biru tua, nila, dan pabrik nila. Tentang waktu yang sama NN Zinin menemukan bahwa, untuk mengurangi nitrobenzena, dasar terbentuk, yang ia beri nama benzidam. Agustus Wilhelm von Hofmann menyelidiki zat tersebut-siap dengan berbagai cara, dan terbukti mereka menjadi identik (1855), dan sejak itu mereka mengambil tempat mereka sebagai satu tubuh, dengan nama atau Fenilamin anilin.
Nilai komersial besar anilin adalah karena kesiapan dengan yang menghasilkan, langsung atau tidak langsung, zat warna. Penemuan ungu muda tahun 1856 oleh William Henry Perkin adalah yang pertama dari serangkaian serangkaian luas pengolahan bahan celup, seperti fuchsine, safranine dan induline. Its industri skala digunakan pertama dalam pembuatan mauveine, sebuah ungu pewarna ditemukan pada 1856 oleh Hofmann siswa William Henry Perkin. Pada saat itu penemuan mauveine, anilin merupakan senyawa laboratorium mahal, tetapi segera disiapkan "oleh ton" menggunakan proses yang sebelumnya ditemukan oleh Antoine Béchamp. Industri pewarna sintetis tumbuh pesat sebagai pewarna anilin baru berbasis ditemukan pada tahun 1850-an dan 1860-an.
Proses Pembuatan

Proses pembuatan anilin dapat dilakukan melalui berbagai macam proses antara lain :
Proses Pembuatan > Aminasi Chlorobenzen

Pada proses aminasi chlorobenzen menggunakan zat pereaksi amoniak cair, dalam fasa cair dengan katalis Tembaga Oxide dipanaskan akan menghasilkan 85 - 90 % anilin. Sedangkan katalis yang aktif untuk reaksi ini adalah Tembaga Khlorid yang terbentuk dari hasil reaksi samping ammonium khlorid dengan Tembaga Oxide. Mula - mula amoniak cair dimasukkan ke dalam mixer dan pada saat bersamaan chlorobenzen dimasukkan pula, tekanan di dalam mixer adalah 200 atm. Dari mixer campuran chlorobenzen dengan amoniak dilewatkan ke preheater kemudian masuk ke reaktor dengan suhu reaksi 235 °C dan tekanan 200 atm. Pada reaksi ini ammonia cair yang digunakan adalah berlebihan. Dengan menggunakan katalis tertentu, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :
C6H5Cl + 2 NH3 ===> C6H5NH2+ NH4Cl
Pada proses aminasi chlorobenzen, hasil yang diperoleh berupa nitro anilin dengan yield yang dihasilkan adalah 96 % ( Groggins, 1958 ).
Proses Pembuatan > Reduksi Nitrobenzena

a. Reduksi fasa cair
Untuk fasa cair, nitrobenzen direduksi dengan hidrogen dalam suasana asam ( HCl ) serta adanya iron boring, dengan suhu sekitar 135 - 170 °C dan tekanan antara 50 - 500 atm, dimana asam ini akan mengikat oksigen sehingga akan terbentuk air, dengan bantuan katalis Fe2O3 reaksinya sebagai berikut :
4 C6H5NO2  +  11 H2     ===>       4 C6H5NH2 +  8 H2O
(Faith and Keyes, DB, 1957)
Proses reduksi dalam fasa cair sudah tidak digunakan lagi karena tekanan yang digunakan tinggi sehingga kurang effisien dari segi ekonomis dan teknis. Yield yang dihasilkan adalah 95 %( John Wiley and Sons. Inc, 1957 ).
b. Reduksi fasa gas
Proses pembuatan anilin dari reduksi nitrobenzen dalam fasa gas, sebagai pereduksi adalah gas hidrogen dan untuk mempercepat reaksi dibantu dengan katalisator Nikel Oksid, reaksinya sebagai berikut :
C6H5NO2 + 3 H2 ===> C6H5NH2 + 2H2O
Pada proses reduksi fasa gas dengan suhu di dalam reaktor sekitar 275 - 350 °C dan tekanan 1,4 atm, reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermis karena mengeluarkan panas. Yield yang dihasilkan pada prosese ini adalah 98 % dan kemurnian dari hasil ( anilin ) yang tinggi ini ( 99 % ) mengakibatkan anilin dari segi komersial dapat digunakan (Faith and Keyes, DB, 1957).
Penggunaan Anilin

a. Bahan bakar roket.
b. Pembuatan zat warna diazo.
c. Obat-obatan
d. Bahan peledak.
Penggunaan Anilin > Sifat Kimia & Fisika Anilin

Sifat Kimia Anilin
Larut pada pelarut organik dengan baik, larut pada air dengan tingkat kelarutan 3,5 % pada 25 C
Anilin adalah basa lemah (Kb = 3,8 x 10^ -10)
Halogenasi senyawa anilin dengan brom dalam larutan sangat encer menghasilkan endapan 2,4,6 tribromanilin; sedangkan halogenasi dengan klorin menghasilkan trikloroanilin
Anilin beraksi dengan gliserol membentuk quinoline dengan adanya nitrobenzen dan asam sulfat
Anilin bereaksi dengan hidrogen peroksida dan arctonitril dalam larutan metanol membentuk azoxybenzene
Hidrogenasi anilin dengan menggunakan brom menghasilkan 2,4,6 tribromoanilin
Sifat Fisika Anilin
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Aniline.
International Chemical Safety Card 0011
CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazrds
Aniline electropolymerisation
Anilin in the ChemIDplus database
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  Amerika Serikat  Republik Ceko 
Lain-lain:  Microsoft Academic 
Reaksi Pembuatan Anilin dari Fenol
Pembuatan Anilin dari Nitrobenzol
Sukur Nababan

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah .
| Sukur Hamonangan NababanS> T. |
| --- | --- |

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat  1 Oktober 2009
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono   Joko Widodo   Prabowo Subianto
Daerah pemilihan: Jawa Barat VI
 
Informasi pribadi
Lahir: 14 Oktober 1968 (umur 56) Padang, Sumatera Barat
Partai politik: PDI-P
Suami/istri: Rumintang Agustina Silaen
Anak: 3
Almamater: Universitas Generasi Muda   Universitas Amir Hamzah
Pekerjaan: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Sukur Hamonangan Nababan, S.T. (lahir 14 Oktober 1968
) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI selama tiga periode (2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024). Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VI, yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok. Sukur merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini, ia bertugas di Komisi V.
Riwayat Pendidikan

Lulus SD Negeri Siborongborong (1981)
Lulus SMP Negeri Siborongborong (1984)
Lulus SMA Negeri Siborongborong (1987)
Lulus S-1 Manajemen, Universitas Generasi Muda (1990)
Lulus S-1 Teknik Mesin, Universitas Amir Hamzah (2009)
Riwayat Organisasi

Anggota Departemen Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan (2010–2015)
Anggota Bidang Perdagangan Dalam Negeri DPP Kadin (2010–2015)
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan (2015–2019)
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan (2019–2024)
Karier

Manager PT Inoac Multi Indonesia, Tangerang (1993–1994)
Manager PT Capsugel Indonesia, Bogor
Anggota DPR-RI (2009–2014, 2014–2019, 2019–sekarang)
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014–2019, 2019–sekarang)
Pranala luar

Sukur H. Nababan di Instagram
| l b Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Jawa Barat, 2019–2024 |
| --- | --- | --- |
| Jawa Barat I | Sodik Mudjahid (Gerindra) Nico Siahaan (PDI-P) Nurul Arifin (Golkar) Muhammad Farhan (NasDem) Ledia Hanifa Amalia (PKS) Teddy Setiadi (PKS) Agung Budi Santoso (Demokrat) |  |
| Jawa Barat II | Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB) Rachel Maryam (Gerindra) Iis Rosita Dewi (Gerindra) Yadi Srimulyadi (PDI-P) Anang Susanto (Golkar) Ace Hasan Syadzily (Golkar) Rian Firmansyah (NasDem) Diah Nurwitasari (PKS, menggantikan Adang Sudrajat) Ahmad Najib Qodratullah (PAN) Dede Yusuf (Demokrat) |  |
| Jawa Barat III | Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (PKB) Irwan Ardi Hasman (Gerindra, menggantikan Ahmad Riza Patria) Endang Setyawati Thohari (Gerindra) Diah Pitaloka (PDI-P) Budhy Setiawan (Golkar) Tjetjep Muchtar Soleh (NasDem) Ecky Awal Mucharam (PKS) Eddy Soeparno (PAN) Syarief Hasan (Demokrat) |  |
| Jawa Barat IV | Heri Gunawan (Gerindra) Ribka Tjiptaning (PDI-P) Dewi Asmara (Golkar) Slamet (PKS) Desy Ratnasari (PAN) Mohamad Muraz (Demokrat) |  |
| Jawa Barat V | Tommy Kurniawan (PKB) Fadli Zon (Gerindra) Mulyadi (Gerindra) Adian Yunus Yusak Napitupulu (PDI-P) Ravindra Airlangga (Golkar, menggantikan Ichsan Firdaus) Fahmi Alaydroes (PKS) Elly Rachmat Yasin (PPP) Primus Yustisio (PAN) Anton Sukartono Suratto (Demokrat) |  |
| Jawa Barat VI | Nuroji (Gerindra) Sukur H. Nababan (PDI-P) Wenny Haryanto (Golkar) Mahfudz Abdurrahman (PKS) Nur Azizah Tamhid (PKS) Intan Fauzi (PAN) |  |
| Jawa Barat VII | Syaiful Huda (PKB) Obon Tabroni (Gerindra) Putih Sari (Gerindra) Rieke Diah Pitaloka (PDI-P) Dadang S. Muchtar (Golkar, menggantikan Dedi Mulyadi) Puteri Anetta Komarudin (Golkar) Saan Mustopa (NasDem) Ahmad Syaikhu (PKS) Daeng Muhammad (PAN) Vera Febyanthy (Demokrat) |  |
| Jawa Barat VIII | Dedi Wahidi (PKB) Kardaya Warnika (Gerindra) Ono Surono (PDI-P) Selly Andriany Gantina (PDI-P) Bambang Hermanto (Golkar, menggantikan Daniel Mutaqien Syafiuddin) Dave Akbarshah Fikarno (Golkar) Satori (NasDem) Netty Prasetiyani (PKS) Herman Khaeron (Demokrat) |  |
| Jawa Barat IX | Maman Imanul Haq (PKB) Jefry Romdonny (Gerindra)  Tubagus Hasanuddin (PDI-P) Sutrisno (PDI-P) Itje Siti Dewi Kuraesin (Golkar) Nurhasan Zaidi (PKS) Farah Puteri Nahlia (PAN) Linda Megawati (Demokrat) |  |
| Jawa Barat X | Yanuar Prihatin (PKB) Ardhya Pratiwi Setiowati (Gerindra) Muhamad Nurdin (PDI-P) Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar) Surahman Hidayat (PKS) Asep Ahmad Maoshul Affandy (PPP) Didi Irawadi Syamsuddin (Demokrat) |  |
| Jawa Barat XI | Acep Adang Ruhiat (PKB) Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra) Subarna (Gerindra) Raden Wulansari (Gerindra) Dony Maryadi Oekon (Gerindra) Ferdiansyah (Golkar) Toriq Hidayat (PKS) Nurhayati Effendi Monoarfa (PPP) Haerudin Amin (PAN) Siti Mufattahah (Demokrat) |  |
Lihat pula: Daftar anggota DPR RI 2019–2024
Kereta api Feeder Kedungbanteng

Kereta api Feeder Kedungbanteng adalah layanan kereta api pengumpan yang melayani rute Solo Jebres–Kedungbanteng secara pulang pergi. Membawa 3 kereta dari rangkaian Kereta api Senja Bengawan dan ditarik lokomotif CC201, per harinya layanan ini hanya beroperasi satu kali pulang pergi, yakni berangkat pukul 14.10 dari Stasiun Solo Jebres dan pukul 15.03 dari Stasiun Kedungbanteng.
Kereta api Feeder Kedungbanteng ditujukan bagi penumpang yang akan menggunakan Kereta api Senja Bengawan relasi Stasiun Solo Jebres–Stasiun Tanah Abang, namun juga digunakan oleh masyarakat yang bekerja di Kota Surakarta dan sekitarnya.
Saat ini, PT KAI telah menghapus seluruh pengoperasian layanan pengumpan kereta api jarak jauh dengan alasan efisiensi beban operasional.
Stasiun pemberhentian

Stasiun Solo Jebres
Stasiun Palur
Stasiun Kemiri
Stasiun Sragen
Stasiun Masaran
Stasiun Kebonromo
Stasiun Kedungbanteng
Pranala luar

KA Feeder
Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sedangkan ekonomi hijau ekologis merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.
Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari rezim ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.
Definisi

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, PBB secara resmi mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan Laporan Brundtland berjudul "Our Common Future". Pada tahun 2008, UNEP meluncurkan Inisiatif Ekonomi Hijau (GEI), yakni inisiatif penelitian global dan bantuan tingkat negara yang dirancang untuk memotivasi pembuat kebijakan agar mendukung investasi lingkungan. Pada Konferensi Rio+20 2012, istilah ekonomi hijau secara resmi diluncurkan sebagai salah satu upaya menuju keberlanjutan yang dipopulerkan oleh organisasi internasional seperti UNEP dan Bank Dunia.
UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Lebih lanjut, dalam perekonomian hijau, pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.
Secara spesifik, ekonomi hijau menekankan pada penetapan harga barang dan jasa yang berasal dari alam, baik itu tumbuhan, hewan, maupun ekosistem. Ekonomi hijau mengidentifikasi setiap fungsi spesifik ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dapat diubah menjadi subjek yang bernilai jual, mengevaluasi situasi terkini, menentukan batasan layanan, dan menetapkan nilai ekonomi dari biaya konservasi untuk mengembangkan pasar jasa lingkungan.
Salah satu contoh implementasi ekonomi hijau adalah program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) yang dilaksanakan di negara-negara berkembang dan didanai oleh negara-negara maju. Program REDD memiliki skema carbon offset, yakni penggantian kredit karbon dalam pasar karbon. Secara sederhana, negara-negara dapat melakukan "jual-beli" kredit karbon yang memungkinkan negara maju membeli kredit karbon dari negara berkembang yang akan mengembangkan dan melaksanakan proyek ramah lingkungan, sehingga seakan-akan emisi karbon negara maju dapat berkurang berkat pembelian kredit karbon tersebut. Guyana dan Indonesia merupakan contoh negara yang menjalankan skema REDD dan REDD+ setelah mendapatkan pendanaan dari negara maju.
Kritik

Salah satu pengkritik vokal ekonomi hijau adalah akademisi dan aktivis lingkungan asal India, Vandana Shiva. Ia menilai model ekonomi hijau yang populer hanyalah paradigma perekonomian konvensional yang masih menggunakan logika pasar yang cacat dan dibingkai ramah lingkungan. Ia berargumen ekonomi hijau yang berpusat pada pasar secara umum melakukan 2 hal, yakni pencucian hijau dan komodifikasi lingkungan.
Pencucian hijau: tindakan pemasaran atau pencitraan yang umumnya dilakukan perusahaan agar terlihat "hijau" atau ramah lingkungan. Praktik ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang produknya tidak ramah lingkungan, misalnya Chevron atau Shell, yang berusaha menarik simpati publik dengan melakukan pencitraan "hijau".
Komodifikasi lingkungan: upaya untuk mengkomodifikasi dan memprivatisasi sumber daya alam yang seharusnya dimiliki bersama, misalnya privatisasi air, hak paten benih, dan pemasaran keanekaragaman hayati. Komodifikasi lingkungan juga mencakup komodifikasi jasa ekosistem, misalnya perdagangan karbon.
Menurut Shiva, ekonomi hijau yang berbasis pasar adalah resep untuk bencana sosial dan ekologi karena berlandaskan asumsi keliru bahwa semua barang dan jasa lingkungan dapat dihargai dengan uang. Logika ini membuat negara atau korporasi dapat menerapkan monopoli hak-hak atas sumber daya alam dan cenderung mengeksploitasi alam selama memberikan keuntungan.
Menurutnya, ada tiga alasan alam tidak bisa direduksi sesuai logika perekonomian yang memikirkan untung rugi. Pertama, alam sudah ada terlebih dahulu dan sifatnya holistik dan multidimensional. Kalkulasi pasar tidak mampu menangkap keberagaman, kompleksitas, multidimensionalitas, dan jejaring kehidupan alam yang telah dirancang. Sebagai contoh, pasar melihat semua hutan memiliki nilai yang sama. Padahal, terdapat perbedaan fungsi ekologis dan ekosistem di setiap hutan. Kedua, alam adalah fondasi perekonomian yang berkelanjutan. Ketiga, terdapat kegagalan pasar (market failure) dalam mengelola instrumen keuangan seperti yang terjadi pada Krisis Global 2008.
Oleh karena itu, ia mengusulkan paradigma perekonomian hijau yang berpusat pada bumi dan rakyat. Sumber daya alam dimiliki oleh publik dan dikelola untuk kebaikan semua orang dan seluruh makhluk hidup. Siklus ekologi alam menjadi penentu perekonomian yang berpusat pada rakyat dan membangun kontribusi perempuan dalam perekonomian dan pemeliharaan lingkungan demi kemakmuran bersama.
Lihat Juga

Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi Ungu
Catatan kaki

↑  Penjelasan bersumber dari laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) berjudul Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers. http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial/
↑  Survei dan Perspektif Pengintegrasi Lingkungan dan Masyarakat. Runnals, D. (2011) “Environment and economy: joined at the hip or just strange bedfellows?”. S.A.P.I.EN.S. 4. http://sapiens.revues.org/1150
↑  Loiseau, Eleonore; Saikku, Laura; Antikainen, Riina; Droste, Nils; Hansjürgens, Bernd; Pitkänen, Kati; Leskinen, Pekka; Kuikman, Peter; Thomsen, Marianne (2016-12-15). "Green economy and related concepts: An overview" (PDF). Journal of Cleaner Production. 139: 361–371. doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.024. ISSN 0959-6526.
1 2 3 4 5 6  Shiva, Vandana (2023). Berdamai dengan Bumi: Kejahatan Korporasi dan Masa Depan Sumber Daya, Tanah & Pangan. Diterjemahkan oleh Sari, Kumala. Yogyakarta: Penerbit Independen.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  UNEP (2011). "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-05-28.
Amartya Sen
Pandangan > Pandangan politik

Sen mengkritik politisi India Narendra Modi ketika Modi diumumkan sebagai calon perdana menteri oleh BJP. Pada April 2014, dia mengatakan bahwa Modi tidak akan menjadi Perdana Menteri yang baik. Dia kemudian mengakui pada bulan Desember 2014 bahwa Modi memang memberi orang rasa kepercayaan bahwa hal-hal bisa menjadi berhasil. Pada bulan Februari 2015, Sen memilih keluar dari pencalonan kedua untuk jabatan rektor Universitas Nalanda. Dia mengatakan bahwa Pemerintah India tidak terlalu suka dia melanjutkan jabatan tersebut.
Pada bulan Agustus 2019, selama tindakan keras dan jam malam di Kashmir selama lebih dari dua minggu setelah pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh India, Sen mengkritik pemerintah India dan berkata, "Sebagai orang India, saya tidak bangga dengan kenyataan bahwa India, setelah melakukan begitu banyak untuk norma demokrasi di dunia - India adalah negara non-Barat pertama yang menganut demokrasi - sehingga kita kehilangan reputasi itu karena tindakan yang telah diambil". Dia menganggap penahanan para pemimpin politik Kashmir sebagai "alasan kolonial klasik" untuk mencegah reaksi balik terhadap keputusan pemerintah India dan menyerukan solusi demokratis dengan melibatkan rakyat Kashmir.
Sen menghabiskan sebagian hidupnya sebagai penulis dan aktivis politik. Dia pernah menyampaikan pendapatnya secara blak-blakan tentang kepemimpinan Narendra Modi di India. Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, dia mengklaim bahwa sikap Modi yang menakut-nakuti di antara orang-orang India adalah anti-demokrasi. "Hal besar yang kita pelajari dari John Stuart Mill adalah bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan melalui diskusi publik, dan, jika Anda membuat diskusi menjadi menakutkan, Anda tidak akan mendapatkan demokrasi, tidak peduli bagaimana Anda menghitung suara." Dia tidak setuju dengan ideologi nasionalisme Hindu Modi, dan menganjurkan ideologi yang lebih terintegrasi dan beragam yang mencerminkan heterogenitas India.
Sen juga menulis artikel untuk New York Times yang mendokumentasikan alasan mengapa India tertinggal di belakang Tiongkok dalam pembangunan ekonomi. Dia menganjurkan reformasi pelayanan kesehatan, karena orang-orang yang berpenghasilan rendah di India harus mengakses pelayanan kesehatan swasta yang eksploitatif dan tidak memadai. Dia merekomendasikan India untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang sama seperti yang dilakukan Jepang pada akhir abad ke-19. Namun, dia menyadari bahwa ada tradeoff antara demokrasi dan kemajuan di Asia karena demokrasi hampir menjadi kenyataan di India dan bukan di Tiongkok.
Dalam sebuah artikel tahun 1999 di The Atlantic, Sen merekomendasikan untuk India jalan tengah antara kebijakan pembangunan "keras" yang menciptakan kekayaan dengan mengorbankan kebebasan sipil, dan progresivisme radikal yang hanya berusaha melindungi kebebasan sipil dengan mengorbankan pembangunan. Alih-alih menciptakan teori yang sama sekali baru untuk perkembangan etis di Asia, Sen berusaha mereformasi model pembangunan saat ini.