Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital
Database > Perlindungan Hak Cipta Dalam Perangkat Lunak Komputer / Program

Ada kesenjangan digital antara negara maju
dan dunia berkembang. Dalam ekonomi global berbasis pengetahuan, komputer
teknologi merupakan persyaratan penting untuk mengakses dan menggunakan informasi,
mempercepat transfer teknologi dan mendorong pertumbuhan produktivitas. Pada saat yang sama
waktu, komputer produk perangkat lunak yang mungkin yang paling berat dilindungi dari semua bentuk
berbasis pengetahuan produk. Berdasarkan Perjanjian TRIPS, program komputer sekarang
memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta sama seperti setiap karya sastra lain, serta untuk bentuk lain
perlindungan IP, termasuk dengan paten di beberapa negara, seperti Amerika Serikat. Mengembangkan
negara, tentu saja, memiliki berbagai persyaratan untuk aplikasi perangkat lunak komputer di
mereka industri, rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah. Tapi yang paling umum, mereka
membutuhkan akses terjangkau untuk paket software off-rak-bisnis, seperti Wordprocessing,
spreadsheet, e-mail dan produk internet browsing. Perusahaan di Eropa
dan Amerika Utara,dengan Microsoft sebagai pemain utama, mendominasi pasar global
untuk produk ini. Perangkat lunak industri negara-negara berkembang, bahkan di India, adalah
kebanyakan absen dari rak-dari-,program komputer dikemas sector.20
Hak cipta yang paling penting dalam industri perangkat lunak komputer ke rak-off-
aplikasi bisnis sektor. Tidak seperti aplikasi perangkat lunak dipesan lebih dahulu, produk ini memiliki
mass market dan dapat dengan mudah disalin. Perlindungan hak cipta memungkinkan perusahaan untuk mencegah
menyalin,persaingan batas dan harga biaya monopoli untuk produk ini. Dalam mengembangkan
negara,ini menyajikan dua masalah utama. Pertama, karena ada saat ini meluas
menyalin bersama-sama dengan daya beli yang rendah lokal di negara-negara berkembang, ada
kekhawatiran bahwa perlindungan yang lebih kuat dan penegakan bisa berarti difusi lebih terbatas
seperti teknologi. Ini mungkin risiko tertentu karena efek jaringan bisnis
aplikasi cenderung untuk kembali menegakkan dominasi produsen perangkat lunak yang ada. Pemeriksa
bukti, namun, kami menyimpulkan bahwa masalah ini tidak dapat diatasi untuk
negara-negara berkembang,jika langkah-langkah yang tepat diambil. Sebagai contoh, pemerintah dan donor
organisasi bisa meninjau kebijakan pengadaan perangkat lunak mereka dengan maksud untuk memberikan
lebih pertimbangan ke rendah biaya usaha produk perangkat lunak, termasuk generik dan opensource
produk yang banyak tersedia.
Masalah kedua adalah dimana kode sumber dari perangkat lunak ini juga dilindungi,
ini dapat membuat lebih sulit untuk mengadaptasi produk untuk kebutuhan lokal. Hal ini juga mungkin membatasi
persaingan dalam pengembangan aplikasi antar-operasi,melalui tindak pada inovasi
oleh reverse engineering. Dalam TRIPS, negara-negara berkembang diperbolehkan fleksibilitas
untuk memungkinkan reverse engineering perangkat lunak,sehingga masalah ini dapat dihindari jika nasional
undang-undang hak cipta yang dirancang tepat. Sebagai ukuran lain praktis, lebih luas
penggunaan berbagai open source software
produk,di mana kode sumber tersedia
tidak seperti perangkat lunak berpemilik,dapat diterima atau beberapa di industri berpendapat bahwa dengan penegakan hak cipta lebih kuat,sumber tertutup karena pengembang proprietary mungkin
lebih bersedia untuk membuat kode sumber tersedia untuk pengembang perangkat lunak dalam mengembangkan
negara. Hal ini jelas di luar mandat kami untuk merekomendasikan jenis kebijakan pengembangan
negara harus diikuti untuk pengadaan perangkat lunak komputer. Sebagai contoh, sementara rendah
biaya atau perangkat lunak open source mungkin tawaran apriori biaya dan keuntungan lainnya selama
perangkat lunak berpemilik, banyak faktor selain biaya lisensi perangkat lunak mempengaruhi total biaya dari
Sistem TI seperti menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna, serta
pelayanan, dan memelihara sistem. Yang mengatakan, mengingat kebutuhan yang cukup
negara berkembang untuk teknologi informasi dan komunikasi dan
keterbatasan dana yang tersedia, tampaknya masuk akal bahwa pemerintah dan donor
tentu harus mempertimbangkan untuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesadaran tentang opsi-opsi biaya rendah,
termasuk perangkat lunak open source, di negara-negara berkembang. Pada saat ini sebagian besar negara
memiliki perangkat lunak dan program komputer yang dilindungi hak cipta.