Christian X dari Denmark
Memerintah > Krisis Paskah 1920

Pada April 1920, Christian memicu Krisis Paskah, yang mungkin merupakan peristiwa paling menentukan dalam evolusi monarki Denmark pada abad ke-20. Penyebab langsungnya adalah konflik antara Raja dan kabinet mengenai reunifikasi dengan Denmark Schleswig, seorang mantan wilayah kekuasaan Denmark, yang telah hilang dari Prusia selama Perang Kedua Schleswig. Klaim Denmark atas wilayah tersebut bertahan hingga akhir Perang Dunia I, di mana kekalahan Jerman memungkinkan penyelesaian perselisihan tersebut. Menurut ketentuan Perjanjian Versailles, disposisi Schleswig akan ditentukan oleh dua plebisit: satu di Schleswig Utara (South Jutland County di Denmark 1971–2006), yang lainnya di Central Schleswig (sekarang bagian dari negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman). Tidak ada pemungutan suara yang direncanakan untuk Schleswig Selatan, karena wilayah tersebut didominasi oleh mayoritas etnis Jerman dan, sesuai dengan sentimen yang berlaku pada masa itu, tetap menjadi bagian dari negara Jerman pascaperang.
Di Schleswig Utara, tujuh puluh lima persen memilih reunifikasi dengan Denmark dan dua puluh lima persen memilih tetap bersama Jerman. Dalam pemungutan suara ini, seluruh wilayah dianggap sebagai unit yang tidak dapat dibagi, dan seluruh wilayah diberikan kepada Denmark. Di Central Schleswig, situasinya terbalik dengan delapan puluh persen suara memilih Jerman dan dua puluh persen memilih Denmark. Dalam pemungutan suara ini, setiap kotamadya memutuskan masa depannya sendiri, dan mayoritas Jerman menang di mana-mana. Mengingat hasil ini, pemerintahan Perdana Menteri Carl Theodor Zahle memutuskan bahwa reunifikasi dengan Schleswig Utara dapat dilanjutkan, sementara Schleswig Tengah akan tetap berada di bawah kendali Jerman.
Banyak nasionalis Denmark merasa bahwa setidaknya kota Flensburg, di Schleswig Tengah, harus dikembalikan ke Denmark terlepas dari hasil pemungutan suara, karena banyaknya minoritas Denmark di sana dan keinginan umum untuk melihat Jerman melemah secara permanen di masa depan. Christian X setuju dengan sentimen ini, dan memerintahkan Perdana Menteri Zahle untuk memasukkan Flensburg dalam proses reunifikasi. Karena Denmark telah beroperasi sebagai demokrasi parlementer sejak Kabinet Deuntzer pada tahun 1901, Zahle merasa dia tidak berkewajiban untuk mematuhinya. Dia menolak perintah tersebut dan mengundurkan diri beberapa hari kemudian setelah perdebatan sengit dengan Raja.
Selanjutnya, Christian X membubarkan sisa kabinet dan menggantinya dengan de facto konservatif kabinet sementara. Pemecatan tersebut menyebabkan demonstrasi dan suasana yang hampir revolusioner di Denmark, dan selama beberapa hari masa depan monarki tampak sangat diragukan. Sehubungan dengan hal ini, negosiasi dibuka antara Raja dan anggota Sosial Demokrat. Menghadapi potensi penggulingan Kerajaan Denmark, Christian X mundur dan membubarkan pemerintahannya sendiri, memasang kabinet kompromi hingga pemilihan umum dapat diadakan nanti.
Hingga saat ini, ini adalah kali terakhir raja Denmark berusaha mengambil tindakan politik tanpa dukungan penuh dari parlemen. Setelah krisis, Christian X tunduk sepenuhnya pada statusnya yang berkurang drastis, dan menghabiskan seperempat abad terakhir pemerintahannya sebagai model raja konstitusional.