Undang-Undang Nürnberg
Dampak

Lihat pula: Kebijakan anti-Yahudi di Jerman Nazi sebelum perang
Kementerian Dalam Negeri dan Partai Nazi menyepakati bahwa orang-orang yang lahir dari tiga atau lebih kakek nenek orang Yahudi akan digolongkan sebagai Yahudi, sedangkan yang lahir dari satu kakek nenek Yahudi digolongkan sebagai Mischlinge kelas kedua. Perdebatan muncul mengenai status orang-orang yang lahir dari dua kakek nenek orang Yahudi (Mischlinge kelas pertama). Partai Nazi, terutama para anggota radikalnya, ingin undang-undang tersebut diberlakukan bagi Mischlinge kelas pertama dan kedua. Atas alasan tersebut, Hitler terus menunda dan tidak kunjung membuat keputusan sampai awal November 1935. Pada akhirnya, Hitler memutuskan bahwa orang-orang yang lahir dari tiga kakek nenek Yahudi digolongkan sebagai orang Yahudi; yang lahir dari dua kakek nenek Yahudi akan dianggap orang Yahudi hanya jika mereka mempraktikkan agama Yahudi atau memiliki pasangan Yahudi. Ketetapan tambahan yang merinci ketentuan penggolongan orang Yahudi disahkan pada tanggal 14 November, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Reich mulai diberlakukan pada tanggal tersebut. Orang Yahudi tidak lagi menjadi warga negara Jerman dan tidak memiliki hak untuk memilih. Orang Yahudi dan Gipsi tidak diizinkan memberikan suara dalam pemilihan Reichstag atau dalam referendum Anschluss Austria 1938.  Pegawai negeri yang diberikan pengecualian terhadap Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional karena berstatus sebagai veteran perang juga dipaksa keluar dari pekerjaannya pada tanggal tersebut. Dekret tambahan yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember memerintahkan agar para veteran Yahudi dipecat dari sejumlah pekerjaan lainnya yang diatur negara seperti kesehatan dan pendidikan.
Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick mengusulkan agar kemurnian ras setiap orang Jerman harus dibuktikan dalam pengadilan kewarganegaraan, tetapi usulan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Meskipun begitu, pembuktian kemurnian ras seseorang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jerman. Perusahaan swasta diizinkan memasukkan aturan paragraf Arya ke dalam kebijakan perusahaannya, yang melarang perekrutan Mischlinge dan orang Yahudi sebagai tenaga kerja. Pembuktian kemurnian ras dapat dicapai dengan mendapatkan sertifikat Arya. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan memperoleh Ahnenpass, yang didapat dengan cara menunjukkan akta kelahiran atau surat baptis untuk membuktikan bahwa kakek-neneknya adalah keturunan Arya. Ahnenpass juga bisa didapatkan oleh warga negara lain selama mereka "berdarah Jerman atau terkait."
Sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Darah dan Kehormatan Jerman (15 September 1935), pernikahan antara orang Yahudi dan orang Jerman dilarang, begitu pun antara Mischlinge kelas pertama dengan orang Jerman, antara orang Yahudi dengan Mischlinge kelas kedua, dan antara dua Mischlinge kelas kedua. Mischlinge kelas pertama diperbolehkan menikah dengan orang Yahudi, tetapi mulai saat itu mereka akan digolongkan sebagai orang Yahudi. Semua pernikahan yang dilakukan oleh blasteran orang Yahudi dengan orang Jerman memerlukan persetujuan dari Komite Perlindungan Keturunan Jerman, meskipun izin semacam itu jarang diberikan. Ketetapan tambahan yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1935 memperluas cakupan undang-undang tersebut bagi golongan "Gipsi, Negro, dan peranakan mereka."
Warga yang dicurigai berhubungan seksual dengan non-Arya didakwa atas tuduhan Rassenschande (pencemaran ras) dan diadili di pengadilan biasa. Bukti yang diberikan kepada Gestapo atas kasus tersebut kebanyakan bersumber dari warga biasa seperti tetangga, rekan kerja, atau informan lainnya. Warga yang dituduh melakukan pencemaran ras dipermalukan di muka umum dengan diarak di jalanan dan plakat dikalungkan pada leher yang merinci kejahatan mereka. Para terpidana biasanya dijatuhi hukuman penjara, dan (sejak 8 Maret 1938) setelah menyelesaikan masa pidana, mereka ditangkap kembali oleh Gestapo dan dikirim ke kamp konsentrasi. Lantaran hukuman mati bagi para pelaku pencemaran ras tidak diatur oleh undang-undang, pengadilan khusus digelar untuk memungkinkan hukuman mati bagi beberapa kasus. Sejak akhir tahun 1935 sampai 1940, sebanyak 1.911 orang dipidanakan karena Rassenschande. Seiring waktu, undang-undang tersebut diperluas hingga mencakup bentuk-bentuk kontak fisik nonseksual, misalnya menyapa seseorang dengan berciuman atau berpelukan.
Kebanyakan masyarakat Jerman menyetujui Undang-Undang Nürnberg, sebagian karena propaganda Nazi berhasil memengaruhi pandangan masyarakat mengenai keyakinan umum bahwa orang Yahudi adalah ras yang terpisah. Selain itu, sebagian juga karena takut diri mereka akan dianiaya atau ditangkap oleh Gestapo jika menentang rezim Nazi. Warga merasa lega lantaran kekerasan antisemit berhenti setelah disahkannya undang-undang tersebut. Warga non-Yahudi secara bertahap berhenti bersosialisasi dengan orang Yahudi atau berbelanja di toko-toko milik Yahudi. Pedagang grosir yang masih menjual dagangannya ke pedagang Yahudi diarak di jalanan dengan plakat di leher bertuliskan pengkhianat. Partai Komunis dan sejumlah pemuka Gereja Katolik mengkritik undang-undang tersebut. Karena khawatir opini dunia internasional akan memburuk akibat undang-undang yang baru tersebut, Kementerian Dalam Negeri baru memberlakukannya secara menyeluruh seusai penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 1936, yang diadakan di Berlin pada bulan Agustus tahun itu.
Kementerian Dalam Negeri memperkirakan ada kurang lebih 750.000 Mischlinge pada bulan April 1935 (kajian yang dilakukan seusai perang memperkirakan jumlah Mischlinge sekitar 200.000 orang). Seiring makin terkucilkannya keberadaan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, orang Yahudi menyelenggarakan acara sosial, sekolah, dan kegiatan mereka sendiri. Meskipun demikian, permasalahan ekonomi sulit diatasi. Banyak perusahaan orang Yahudi yang gulung tikar karena kekurangan pelanggan. Hal ini merupakan bagian dari proses Aryanisasi (pemindahan kepemilikan perusahaan Yahudi kepada pemilik non-Yahudi, biasanya dengan harga jauh di bawah nilai pasar) yang telah dimulai oleh rezim Nazi sejak tahun 1933, dan makin gencar setelah disahkannya Undang-Undang Nürnberg. Mantan pengusaha Yahudi dari kelas menengah atau kaya terpaksa mengambil pekerjaan kasar untuk menghidupi keluarganya, dan banyak yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sama sekali.
Meskipun salah satu tujuan yang dinyatakan Partai Nazi mengesahkan undang-undang adalah agar semua orang Yahudi meninggalkan Jerman, emigrasi juga sulit dilakukan. Orang Yahudi diharuskan menyerahkan hingga 90 persen kekayaannya sebagai pajak jika hendak keluar dari Jerman. Siapa pun yang ketahuan mengirimkan uang mereka ke luar negeri akan dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan "penjegalan ekonomi". Pengecualian diberikan kepada dana yang dikirim ke Palestina sesuai ketentuan Perjanjian Haavara, yang memperbolehkan orang Yahudi untuk memindahkan sebagian aset mereka dan beremigrasi ke negara tersebut. Kurang lebih 52.000 orang Yahudi beremigrasi ke Palestina sesuai ketentuan perjanjian tersebut antara tahun 1933 dan 1939.
Pada awal Perang Dunia II tahun 1939, kurang lebih 250.000 dari 437.000 orang Yahudi Jerman telah beremigrasi ke Amerika Serikat, Palestina, Britania Raya, dan negara-negara lainnya. Pada tahun 1938, hampir mustahil bagi calon emigran orang Yahudi untuk menemukan negara yang bersedia menerima mereka. Seusai pemberontakan Arab 1936-1939, Britania Raya menolak menerima lebih banyak orang Yahudi di Palestina karena khawatir akan semakin memperburuk gejolak di kawasan tersebut. Pihak-pihak nasionalis dan xenofobik di negara-negara lain mendesak pemerintah mereka agar tidak menerima gelombang imigran Yahudi, terutama yang miskin. Rencana Madagaskar, sebuah usulan pemindahan massal orang Yahudi Eropa ke Madagaskar, terbukti mustahil untuk dilaksanakan. Sejak pertengahan tahun 1941, pemerintah Jerman memulai rencana pemusnahan orang Yahudi Eropa secara massal. Jumlah keseluruhan orang Yahudi yang dibunuh semasa Holokaus diperkirakan mencapai 5,5 hingga 6 juta orang. Perkiraan jumlah orang Romani yang tewas dalam Porajmos berkisar antara 150.000 hingga 1.500.000 orang.