stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penemuan hukum
Kontroversi

Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu.
Kegunaan penemuan hukum

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:
a. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian pengertian yanga sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan;
b. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat.
Peranan Seorang Hakim

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau pengemban profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.
Dan Persoalan pokok yang ada dalam sistem hukum juga menjadi dasar untuk penemuan hukum. Berikut struktur sistrm hukum antara lain adalah:
1. Unsur sistem hukum, meliputi:
Hukum undang-undang, yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum.
Hukum kebiasaan yaitu: keteraturan-keteraturan dan keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian.
Hukum Yurisprudensi, yakni: hukum yang dibentuk dalam keputusan hakim pengadilan.
Hukum Traktat: hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional.
Hukum Ilmiah (ajaran): hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum.
2. Pembidangan sistem hukum
Ius Constitutum (hukum yang kini berlaku).
Ius Constituendum (hukum yang kelak berlaku)
Dasar pembedaannya adalah ruang dan waktu
3. Pengertian dasar dalam suatu sistem hukum
Masyarakat hukum: suatu wadah bagi pergaulan hidup yang teratur yang tujuannya kedamaian.
Subyek hukum
Hukum dan kewajiban
Peristiwa hukum
Hubungan hukum ; sederajat dan timpang
Objek hukum
Pengertian butir diatas tidak terlepas dari makna sebenarnya penemuan hukum yang merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik, dalam keadaan semacam itu hukum tidak diperlukan.
Penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia

Indonesia dalam perspektif keluarga-keluarga hukum di dunia termasuk kedalam kelurga hukum civil law yang sering diperlawankan dengan keluarga hukum common law. Kedua sistem hukum ini merupakan dua sistem hukum utama yang banyak diterapkan di dunia, namun selain dua sistem hukum tersebut terdapat beberapa hukum lainnya yang diterapkan di dunia yakni sistem hukum Islam (Islamic Law) dan sistem hukum komunis (Communist Law). Indonesia menganut sistem hukum sipil, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun melalui kebijakan bewuste rechtspolitiek, yang kemudian pasca kemerdekaan tata hukum tersebut diresepsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II (Pra Amendemen) yang menyatakan: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karenanya, keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga dan aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda yang merupakan negara yang menganut sistem civil law.
Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut, kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah seorang hakim. Seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum tersebut, dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa diantara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa.
Pengunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law, terkadang memiliki kendala-kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah, relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan akitivitas masyarakat selalu dinamis, oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aturan hukum selalu berada satu langkah dibelakang realitas masyarakat. Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacuan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Relevansi di sini mengandung pengertian, bahwa hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat. Sehingga jika tidak, akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan bankruptcy of justice yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau

| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Lamandau |
| --- | --- |
Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten Lamandau  2019-2024
Jenis
Jenis: Unikameral 
Jangka waktu: 5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai: 19 Agustus 2019
Pimpinan
Ketua: Herianto (Golkar)  sejak 13 Juli 2022 
Wakil Ketua I: Budi Rahmat (PDI-P)  sejak 2 Oktober 2019 
Wakil Ketua II: Vatrean Esaie (Gerindra)  sejak 2 Oktober 2019 
Komposisi
Anggota: 20

Partai & kursi:   PDI-P (3)   NasDem (3)   PKB (1)   Hanura (1)   Demokrat (1)   PAN (2)   Perindo (1)   Golkar (4)   PPP (1)   Gerindra (3)
Pemilihan
Sistem pemilihan: Representasi Proposional
Pemilihan terakhir: 17 April 2019
Tempat bersidang
Gedung DPRD Kabupaten Lamandau   Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul   Nanga Bulik, Bulik, Kabupaten Lamandau   Kalimantan Tengah, Indonesia
Situs web
dprd.lamandaukab.go.id
 L • BBantuan penggunaan templat ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (disingkat DPRD Lamandau) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Indonesia. DPRD Lamandau beranggotakan 20 anggota yang terbagi dalam 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.
Hasil Pemilihan Umum > Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024

Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut.
Pimpinan Dewan

Pimpinan DPRD Kabupaten Lamandau terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketua | Herianto | Partai Golongan Karya |
| 2 | Wakil Ketua I | Budi Rahmat | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 3 | Wakil Ketua II | Vatrean Esaie | Partai Gerakan Indonesia Raya |
Pada 25 Februari 2022, Muhammad Bashar resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRD periode 2019-2024 dengan alasan kesehatan. Kemudian melalui rapat paripurna DPRD dan mekanisme yang berlaku dalam pergantian antar waktu Ketua DPRD, Herianto dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lamandau sisa periode 2019-2024
Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam tiga periode terakhir.
| Partai Politik | Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode> 2014–2019 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2019–2024 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2024–2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PKB  | 1 |  1 |  0 |
|  | Gerindra  | 1 |  3 |  5 |
|  | PDI-P  | 3 |  3 |  3 |
|  | Golkar  | 3 |  4 |  10 |
|  | NasDem  | 3 |  3 |  4 |
|  | Hanura  | 1 |  1 |  0 |
|  | PAN  | 3 |  2 |  0 |
|  | Demokrat  | 2 |  1 |  1 |
|  | Perindo  |  | (baru) 1 |  0 |
|  | PPP  | 2 |  1 |  2 |
|  | PKPI  | 1 |  0 |  |
| Jumlah Anggota | Jumlah Anggota | 20 |  20 |  25 |
| Jumlah Partai | Jumlah Partai | 10 |  10 |  6 |
Daerah Pemilihan

Artikel utama: Daftar daerah pemilihan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah
Pada Pileg 2019 dan Pileg 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Lamandau dibagi kedalam 3 daerah pemilihan sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi (2019) | Jumlah Kursi (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| LAMANDAU 1 | Bulik | 7 |  10 |
| LAMANDAU 2 | Batang Kawa, Belantikan Raya, Delang, Lamandau | 6 |  7 |
| LAMANDAU 3 | Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya | 7 |  8 |
| TOTAL | TOTAL | 20 |  25 |
Daftar Anggota > Periode 2019–2024

Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lamandau periode 2019–2024.
| Nama Anggota | Partai Politik | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Willy Pratama |  | PKB  | Lamandau 1 |  |
| Bakar Sutomo |  | Gerindra  | Lamandau 1 |  |
| Eger E. Guna, S.Pd. |  | Gerindra  | Lamandau 2 |  |
| Vatrean Esaie, S.H., M.Kn. |  | Gerindra  | Lamandau 3 |  |
| Budi Rahmat, S.E. |  | PDI-P  | Lamandau 1 |  |
| Ibrani Tito |  | PDI-P  | Lamandau 2 |  |
| Siswanto |  | PDI-P  | Lamandau 3 |  |
| M. Bashar |  | Golkar  | Lamandau 1 |  |
| Herianto, S.Sos. |  | Golkar  | Lamandau 2 |  |
| Brilian Andriacitra Amelia, S.Pd. |  | Golkar  | Lamandau 3 |  |
| Hendri Widodo |  | Golkar  | Lamandau 3 |  |
| Siti Hajar |  | NasDem  | Lamandau 1 |  |
| Effrata M. |  | NasDem  | Lamandau 2 |  |
| Mesriadi, S.P. |  | NasDem  | Lamandau 3 |  |
| Ratno, S.Pd. |  | Perindo  | Lamandau 2 |  |
| Abdul Hamid |  | PPP  | Lamandau 3 |  |
| Wardi Ningsih |  | PAN  | Lamandau 1 |  |
| Martinus Maka |  | PAN  | Lamandau 2 |  |
| Pangihutan Samosir |  | Hanura  | Lamandau 1 |  |
| Agustinus Assan, S.E. |  | Demokrat  | Lamandau 3 |  |
Daftar Anggota > Periode 2024–2029

Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lamandau periode 2024–2029.
| Nama Anggota | Partai Politik | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. Rere Nor Edimansyah, S.H. |  | Gerindra  | Lamandau 1 | 1.102 |  |
| Bakar Sutomo |  | Gerindra  | Lamandau 1 | 443 |  |
| Lingga Pebriani, S.Pd., M.Si. |  | Gerindra  | Lamandau 2 | 1.095 |  |
| Eger E. Guna, S.Pd. |  | Gerindra  | Lamandau 2 | 634 |  |
| Vatrean Esaie, S.H., M.Kn. |  | Gerindra  | Lamandau 3 | 1.294 |  |
| Budi Rahmat, S.E. |  | PDI-P  | Lamandau 1 | 1.034 |  |
| Neny Iriani, S.H. |  | PDI-P  | Lamandau 2 | 1.125 |  |
| Yen Rambler S. Sihombing |  | PDI-P  | Lamandau 3 | 2.332 |  |
| Rusdianti |  | Golkar  | Lamandau 1 | 2.316 |  |
| M. Bashar |  | Golkar  | Lamandau 1 | 1.003 |  |
| Syadikin |  | Golkar  | Lamandau 1 | 971 |  |
| Daang Padoma, S.Hut., M.Si. |  | Golkar  | Lamandau 1 | 737 |  |
| Elfiatri Januarisma |  | Golkar  | Lamandau 2 | 1.529 |  |
| Herianto, S.Sos. |  | Golkar  | Lamandau 2 | 1.027 |  |
| Rendi |  | Golkar  | Lamandau 2 | 796 |  |
| Brilian Andriacitra Amelia, S.Pd. |  | Golkar  | Lamandau 3 | 2.176 |  |
| Budiman |  | Golkar  | Lamandau 3 | 1.868 |  |
| Hendri Widodo |  | Golkar  | Lamandau 3 | 1.121 |  |
| Riko Porwanto, S.STP. |  | NasDem  | Lamandau 1 | 1.374 |  |
| Hj. Siti Hajar |  | NasDem  | Lamandau 1 | 1.022 |  |
| M. Hary Adhiyatmo, S.E. |  | NasDem  | Lamandau 2 | 599 |  |
| Mesriadi, S.P., M.A.P. |  | NasDem  | Lamandau 3 | 762 |  |
| Padimin |  | Demokrat  | Lamandau 3 | 509 |  |
| M. Yaseir A., S.Kep. |  | PPP  | Lamandau 1 | 502 |  |
| Abdul Hamid |  | PPP  | Lamandau 3 | 945 |  |
Lihat Pula

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Lamandau
Kalimantan Tengah
Kuil Hirohara

| Hirohara Jinja Hirohara Shrine 紘原神社 |
| --- | --- |
Kondisi bangunan pada tahun 2024
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 3°34′49.674″N 98°40′15.931″E﻿ / ﻿3.58046500°N 98.67109194°E﻿ / 3.58046500; 98.67109194Lihat peta diperbesarWikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 3°34′49.674″N 98°40′15.931″E﻿ / ﻿3.58046500°N 98.67109194°E﻿ / 3.58046500; 98.67109194Lihat peta diperkecil
Agama
Afiliasi: Shinto
Dewa: Amaterasu
Festival: Taishohou Taibi (大詔奉戴日)
Diberkati: 11 Agustus 1944 (1944-08-11)
Lokasi
Lokasi: Jalan R.A. Kartini No.36, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan, North Sumatera, Indonesia
Shown within MedanTampilkan peta MedanKuil Hirohara (Sumatra Utara)Tampilkan peta Sumatra UtaraKuil Hirohara (Sumatra)Tampilkan peta SumatraKuil Hirohara (Indonesia)Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 3°34′49.674″N 98°40′15.9312″E﻿ / ﻿3.58046500°N 98.671092000°E﻿ / 3.58046500; 98.671092000
Arsitektur
Peletakan batu pertama: 01 April 1943 (1943-04-01)
Luas kawasan: 148.500 m²
 Daftar istilah Shinto
Hirohara Jinja (紘原神社code: ja is deprecated , Hirohara Jinja, "Kuil Hirohara")  adalah bangunan bekas kuil Shinto di Medan, Sumatera Utara. Kuil ini dibangun pada tahun 1944 oleh Divisi Pengawal ke-2 dari bekas Tentara Kekaisaran Jepang. Letaknya berada di belakang Kantor Gubernur Sumatera Utara sekarang.
Dari banyaknya kuil Shinto yang dibangun selama pendudukan Jepang di Indonesia, bangunan ini diyakini sebagai satu-satunyayang masih berdiri kokoh dan, kemungkinan besar, merupakan bangunan kuil Shinto terakhir di Asia Tenggara. Kuil ini tetap berdiri setelah perang, tetapi sekarang digunakan sebagai tempat pertemuan orang kaya setempat bernama Medan Club.
Bangunan ini ditetapkan sebagai situs warisan dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Medan.
Etimologi

Nama kuil ini berasal dari dua kata, 'Hiro' dan Hara. 'Hiro' (紘), merujuk pada prinsip 'Hakkō ichiu' (八紘一宇), sedangkan 'Hara' (原) adalah bahasa Jepang untuk 'medan' (lapangan). Arti lain dari "Hiro" yakni luas atau ekspansif.
Sejarah

Medan memiliki populasi yang jarang dan tidak mengalami perkembangan yang pesat hingga pertengahan zaman Meiji, ketika penguasa Belanda mulai membebaskan lahan untuk perkebunan tembakau. Pergeseran penggunaan lahan ini memfasilitasi evolusi Medan menjadi pusat perdagangan terkemuka, yang kemudian meningkatkan statusnya menjadi pusat pemerintahan. Tak lama kemudian, berita tentang kemakmuran kota yang berkembang mulai menyebar, menarik gelombang buruh migran, terutama dari komunitas Jepang. Karena itu, Medan menjadi pusat migrasi orang Jepang ke Indonesia di luar Batavia. Laporan konsulat Belanda menunjukkan bahwa ada 782 migran Jepang yang terdaftar di Batavia pada tahun 1909 (dengan perkiraan 400 lainnya yang belum mendaftar), dan tambahan 278 (terdiri dari 57 pria dan 221 wanita) di Medan pada tahun 1910. Penyair terkenal Mitsuharu Kaneko, juga pernah menginap di sebuah penginapan di daerah India di Medan, Kampung Keling, dalam perjalanannya ke Hindia Belanda pada awal zaman Showa. Ia menyatakan bahwa ada lebih dari 40 penginapan yang dikelola oleh Jepang di kota baru tersebut. Para pekerja Jepang kemudian menjadi pengusaha, bahkan beberapa di antaranya menjadi pemilik perkebunan.
Menurut cerita penduduk setempat di Medan, sebelum Kuil Hirohara didirikan di lokasi yang sekarang, telah ada sebuah kuil Jepang sebelumnya. Sejarawan, Ichwan Azhari, menjelaskan bahwa karena masuknya para pekerja Jepang ke Medan, yang pada saat itu tercatat mayoritas menganut agama Budha Jepang, maka diperlukan tempat ibadah khusus untuk komunitas yang sedang berkembang. Menurut ketua terakhir Medan Club, Eswin Soekardja, kuil ini dibuat setelah para pekerja Jepang masuk dan menetap di Medan.
Galeri

Seorang Kannushi melakukan upacara Tamagushi kuil selama pembangunan shamusho (社務所) kuil Hirohara (sekitar tahun 1944)
Tampak samping yang sama dari shamusho hari ini, sekarang menjadi area dalam ruangan. Teridentifikasi dari atap  samping shamusho yang rendah dan struktur kayu pada dinding atap pelana. Anak tangga yang terlihat tetap ada, sekarang sebagai dinding (kanan bawah)
Foto bersama upacara pernikahan. Barisan depan, kedua dari kiri, penengah, Letnan Jenderal Tetsuzo Nakajima [ja] dan di sebelah kanannya, Itoko Koyama. Beliau, sebagai salah satu penulis terkenal Jepang, berada di Medan sebagai penulis militer (7 April 1944).
Pemandangan yang sama, sekarang menjadi tempat parkir dengan sisa-sisa yang terlihat, pepohonan yang sama tidak tersentuh, dan garis pepohonan yang dipertahankan
Hirohara Jinja's haiden (拝殿) dengan tamagaki yang terlihat (玉垣) (sekitar tahun 1944)
Hirohara Jinja, gedung Shamusho kedua
Tampak samping Shamusho. Gundukan teras yang masih terlihat
Shamusho balcon depan
Pintu masuk Medan Club
Atap pintu masuk. Perhatikan penggunaan atap jerami (Kayabuki)
Interior shamusho di gedung pertama
Interior aula Shamusho (belakang)
Interior aula Shamusho (depan)
Bagian belakang Shamusho. Pagar kayu di tempat yang dulunya merupakan balkon yang masih terlihat
Akira Mutō, Komandan Divisi dari Divisi Pengawal ke-2 merestui proyek ini
Garis besar kuil Hirohara sebelum dibongkar (1945)
Medan Club pada tahun 1972, yang digunakan sebagai tempat kompetisi. Dr. Hidayat berada di sebelah kiri.
Dendrobium cacuminis

| Dendrobium cacuminis |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
(tanpa takson):: Tracheophyta
(tanpa takson):: Angiospermae
(tanpa takson):: Monokotil
Ordo:: Asparagales
Famili:: Orchidaceae
Genus:: Dendrobium
Spesies:: Dendrobium cacuminis
Nama binomial
Dendrobium cacuminis Gagnep.

Dendrobium cacuminis adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asparagales. Spesies Dendrobium cacuminis sendiri merupakan bagian dari genus Dendrobium. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Gagnep..
Lawa Bale

Lawa Bale merupakan salah satu makanan khas Bugis. Sekilas mirip dengan pepes ikan mairo namun, yang membedakan pepes memakai daun pisang sedangkan lawa bale tidak dan juga lawa bale di sajikan secara mentah dan melalui proses fermentasi sedangkan pepes tidak. Lawa Bale terbuat dari teri basah yang dikenal dengan nama ikan 'Mairo' di bugis. Lawa Bale di sajikan bersama dengan kelapa parut yang telah di sangrai menggunakan perasan jeruk nipis dan juga cabai.
Lawa bale sering disajikan pada acara-acara tertentu dan juga sebagai santapan sehari-hari bersama lauk bagi masyarakat bugis, banyak dijumpai dipasar tradisional di Wajo dan sering disajikan sebagai jajanan. Harganya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung banyaknya.
Eskatologi Islam

Eskatologi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan setelah mati dialam akhirat dan al-Qiyāmah "Pengadilan Terakhir". Eskatologi sangat berhubungan dengan salah satu aqidah Islam, yaitu meyakini adanya hari akhir, kematian, kebangkitan (Yawm al-Qiyāmah), mahsyar, pengadilan akhir, surga, neraka, dan keputusan seluruh nasib umat manusia dan lainnya.
Umat muslim meyakini bahwa kehancuran dunia terjadi di mana orang-orang beriman sudah tidak ada lagi dimuka bumi, yang tersisa hanya orang-orang jahat yang kembali dalam kondisi zaman jahiliyah. Kemudian terjadinya hari kiamat tersebut dikatakan akan terjadi pada hari Jum'at. Kiamat dikatakan tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah.
Seperti agama Abrahamik lainnya, Islam mengajarkan tentang kebangkitan para makhluk yang telah mati, sebagai salah satu rencana penyelesaian dari semua penciptaan Tuhan dan kekekalan dari roh-roh para makhluk. Bagi orang yang beriman akan dihadiahkan oleh Allah sebuah surga sementara bagi orang yang tidak beriman maka akan dihukum di masukan kedalam neraka.
Fase kehidupan manusia dan jin

Dalam fase kehidupan, manusia dan jin telah dan akan melewati beberapa alam kehidupan, kemudian di dalam alam terakhir-lah yang dianggap sebagai kehidupan alam yang abadi (kekal). Menurut syariat Islam, alam tersebut di antaranya adalah:
Alam ruh, alam di mana sebelum jasad manusia dan jin diciptakan.
Alam rahim, alam kandungan ibu tempat menyempurnakan jasad manusia dan penentuan kadar nasib kita didunia seperti hidup, rezeki, kapan dan di mana kita meninggal.
Alam dunia, alam tempat ujian bagi manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya.
Alam kubur, alam tempat menyimpan amal manusia, di alam ini Allah menyediakan dua keadaan, nikmat atau azab kubur.
Alam akhirat, alam tempat pembalasan amal-amal seluruh makhluk-Nya, di alam ini Allah menentukan keputusan dua tempat untuk manusia, apakah ia akan menghuni surga atau menghuni neraka.