Paket Kebijaksanaan Oktober 1988
Kritik

Deregulasi pada tahun 1980–1990-an dianggap kebijakan yang kurang matang sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti krisis ekonomi 1997. "Pemerintah saat itu tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang ada hanya menyentuh permukaan masalah dan tidak siap dengan efek negatifnya," papar Enny.
Doddy sependapat, paket-paket di era Soeharto terlihat tidak terstruktur dan tanpa arah yang jelas. "Mungkin karena saat itu, Indonesia memang sedang tahapan belajar, sehingga tahapan kebijakannya pun kurang terstruktur," papar Doddy. Namun, Doddy juga tak menyalahkan pemerintahan saat itu. Pasalnya, di negara lain pun, kebijakan di sektor perbankan juga belum sebagus saat itu. Pada periode itu, di negara-negara lain juga berlangsung permasalahan di sektor perbankan yang menyebabkan krisis ekonomi.
Selain itu, bank-bank yang muncul pada era Pakto 1988 sebagian besar dikuasai oleh para konglomerat dan dianggap sebagai salah satu penyebab banyak bank bermasalah terutama saat krisis finansial Asia 1997. Ekonom Sritua Arief dari Universitas Gadjah Mada melihat ada empat masalah yang menjadi penyebabnya. (Bisnis Indonesia, 11 Februari 1997).
Pertama, banyak bank pada era Pakto 1988 yang dikuasai oleh konglomerat. Akibatnya, berkembang praktek insider lending atau pemberian kredit untuk kelompok usaha sendiri. Inilah yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pasar kredit menjadi bertambah parah. Praktek insider lending sendiri adalah hal terlarang di dunia perbankan.
Kedua, bank-bank yang dikuasai konglomerat dianggap bertanggungjawab atas tingginya tingkat bunga perbankan. Karena tingkat penentuan suku bunga pinjaman dan deposito tidak lagi didasarkan atas kekuatan murni pasar sehingga terjadi distorsi dalam penentuan harga modal finansial. Kondisi ini diperparah dengan batasan alokasi kredit yang dikucurkan untuk grup bisnis sang konglomerat pemilik bank sehingga mekanisme pasar kredit makin tidak sempurna. Inilah yang dianggap sebagai penyebab kredit macet yang menumpuk.
Ketiga, kepemilikan perbankan oleh konglomerat memperkuat status quo kesenjangan penguasaan sumber-sumber ekonomi di dalam masyarakat atau dengan kalimat lain konglomerat makin memperkokoh dominasinya atas sumber-sumber ekonomi lewat pemilikan perbankan ini.
Keempat, banyaknya investasi oleh bank-bank konglomerat ini di sektor-sektor komoditas mewah seperti perkantoran mewah atau lapangan golf yang menyebabkan terjadinya kemubaziran nasional dalam penggunaan modal dan investasi. Akibatnya, dasar penentuan alokasi dana investasi nasional banyak ditentukan hanya oleh tolok ukur bisnis dan bukan tolok ukur sosial ekonomi.
Selain itu, banyak bank-bank baru yang akhirnya berguguran seperti Bank Summa, Bank Sampoerna, dan bank-bank yang terlikuidasi ketika krisis finansial asia 1997.
Adrianus Mooy sebagai Gubernur BI yang mengeluarkan Kebijakan Oktober 1988
Salah satu tujuan Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berasal dari kegiatan selain minyak dan gas serta terkait.
Salah satu konglomerat yang mendirikan bank sebagai produk Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 yaitu William Soerjadjaja dengan Bank Summa yang berada di bawah Grup Astra.