Hindia Belanda
Pemerintah > Hukum dan administrasi

Lihat pula: Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Sejak zaman VOC, otoritas tertinggi Belanda di Hindia Belanda berada di "Kantor Gubernur Jenderal". Selama era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berperan sebagai presiden eksekutif utama dari pemerintah kolonial dan menjabat sebagai panglima tertinggi tentara kolonial (KNIL). Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat dari "Kantor Gubernur Jenderal" untuk anggaran mereka. Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor atau membatasi publikasi apa pun di wilayah koloni. Kekuasaan Gubernur Jenderal yang terlalu besar memungkinkannya untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap sebagai pihak subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan Pengadilan Hukum.
Hingga tahun 1848, gubernur jenderal diangkat langsung oleh raja Belanda, dan pada tahun-tahun berikutnya melalui Kerajaan dan atas saran kabinet metropolitan Belanda. Selama dua periode (1815–1835 dan 1854–1925) gubernur jenderal memerintah bersama dengan dewan penasehat yang disebut Raad van Indie (Dewan Hindia). Kebijakan dan strategi kolonial menjadi tanggung jawab Kementerian Koloni yang berbasis di Den Haag. Dari tahun 1815 sampai 1848 kementerian berada di bawah kekuasaan langsung raja Belanda. Pada abad ke-20, koloni ini secara bertahap berkembang menjadi negara yang berbeda dari metropolis Belanda dengan perbendaharaannya dipisahkan pada tahun 1903, pinjaman publik dikontrak oleh koloni sejak tahun 1913, dan hubungan kuasi-diplomatik dibangun dengan Arabia untuk mengelola ibadah Haji dari Hindia Belanda. Pada tahun 1922 Hindia Belanda berdiri sejajar dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, walaupun tetap berada di bawah Kementerian Koloni.
Gubernur jenderal memimpin hirarki pejabat Belanda; lalu diikuti oleh residen, asisten residen, dan pejabat distrik atau yang sering disebut controllers. Penguasa tradisional yang selamat dari penaklukan Belanda dilantik sebagai bupati dan aristokrat pribumi menjadi pegawai negeri pribumi. Meskipun secara de facto mereka kehilangan kekuasaan, kekayaan dan kemegahan mereka di bawah pemerintahan Belanda semakin bertambah. Pemerintahan tidak langsung bagi pribumi ini tidak mengganggu kaum tani dan hemat biaya bagi Belanda; pada tahun 1900, hanya 250 pegawai negeri Eropa dan 1.500 pegawai negeri pribumi, serta 16.000 perwira dan prajurit Belanda serta 26.000 tentara bayaran pribumi, yang diwajibkan untuk memerintah 35 juta warga kolonial. Sejak tahun 1910, Belanda menciptakan kekuasaan negara yang paling trsentralisasi di Asia Tenggara. Secara politis, struktur kekuasaan yang sangat terpusat yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, termasuk kekuasaan pengasingan dan penyensoran yang sangat tinggi, dibawa ke dalam republik Indonesia yang baru.
Dewan Rakyat yang disebut Volksraad untuk Hindia Belanda dimulai pada tahun 1918. Volksraad terbatas pada peran penasihat dan hanya sebagian kecil penduduk pribumi yang dapat memilih anggotanya. Dewan tersebut terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 orang Eropa dan lima orang Tionghoa dan penduduk lainnya, dan dipilih kembali setiap empat tahun. Pada tahun 1925 Volksraad dijadikan badan semi-legislatif;  meskipun keputusan masih dibuat oleh pemerintah Belanda, gubernur jenderal diharapkan untuk berkonsultasi dengan Volksraad mengenai masalah-masalah besar. Volksraad dibubarkan pada tahun 1942 selama pendudukan Jepang.
Sistem hukum dibagi oleh tiga kelompok etnis utama yang diklasifikasikan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Orang Eropa, Orang Asing Timur (Arab dan China) dan pribumi; ketiga kelompok ini tunduk pada sistem hukum mereka sendiri, yang semuanya berlaku secara bersamaan.
Pemerintah Belanda mengadaptasi kitab undang-undang Belanda di daerah jajahannya. Pengadilan hukum tertinggi, Mahkamah Agung di Batavia, menangani banding dan memantau hakim dan pengadilan di seluruh koloni. Enam dewan keadilan (Raad van Justitie) sebagian besar menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas hukum Eropa dan hanya secara tidak langsung menangani penduduk pribumi. Dewan pertanahan (Landraden) berurusan dengan masalah perdata dan pelanggaran ringan seperti perceraian harta benda, dan perselisihan pernikahan. Penduduk asli tunduk pada hukum adat masing-masing dan tunduk pada bupati dan pengadilan negeri adat, kecuali jika kasusnya dibawa ke hadapan hakim Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Belanda diadopsi dan secara bertahap sistem hukum nasional yang didasarkan pada ajaran hukum dan keadilan Indonesia didirikan.
Pada tahun 1920 Belanda telah mendirikan 350 penjara di seluruh koloni. Penjara Meester Cornelis di Batavia memenjarakan narapidana yang paling sulit diatur. Di penjara Sawahlunto di Sumatera para tahanan harus melakukan kerja kasar di tambang batu bara. Penjara terpisah dibangun untuk remaja (Jawa Barat) dan untuk wanita. Di Lapas Wanita Bulu di Semarang, para napi mendapat kesempatan belajar profesi selama di tahanan, seperti menjahit, menenun, dan membatik. Pelatihan ini dijunjung tinggi dan membantu mensosialisasikan kembali perempuan setelah mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan. Menanggapi pemberontakan komunis tahun 1926, kamp penjara Boven-Digoel didirikan di New Guinea. Sejak tahun 1927, para tahanan politik, termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, 'diasingkan' ke pulau-pulau terluar.