Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Penerimaan

LDII merupakan organisasi sosial-keagamaan yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia. Keberadaannya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah, sebagaimana ditunjukkan oleh kehadiran Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) serta Musyawarah Nasional (Munas) LDII pada tahun 2018. Pada kesempatan yang sama, dua calon presiden saat itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, juga turut hadir untuk memberikan sambutan serta memaparkan visi-misi mereka. Selain itu, LDII juga mengadakan berbagai kegiatan kebangsaan, seperti Sosialisasi Empat Pilar Negara yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Acara ini bertepatan dengan Penutupan Pengajian Asrama Syarah Asma Allah Al-Husna dan dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, yang turut serta dalam penyampaian materi terkait Empat Pilar Kebangsaan.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII tahun 2023, Presiden Joko Widodo kembali hadir, didampingi beberapa menteri seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menko PMK Muhadjir Effendy, serta dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh LDII menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia.
LDII juga aktif dalam forum-forum diskusi kebijakan publik. Pada 19 Februari 2025, DPR RI mengundang perwakilan LDII dalam rapat dengar pendapat umum mengenai penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka revisi Undang-Undang Haji. Selain itu, LDII pernah diberi kepercayaan oleh pemerintah menjadi bagian dari Amirul Haj yang dipimpin oleh Menteri Agama RI pada tahun 2012. LDII menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Kejaksaan Agung, yang menegaskan bahwa negara menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam berserikat dan beribadah, termasuk bagi LDII. Dukungan pemerintah terhadap LDII juga telah berlangsung sejak lama, sebagaimana ditunjukkan oleh kunjungan Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini, ke Pondok Pesantren LDII pada tahun 1992.
Dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik di tingkat pusat maupun daerah, terdapat beberapa pengurus yang berasal dari LDII. Organisasi ini juga menjalin hubungan baik dengan berbagai badan pemerintahan, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Sebagai bagian dari komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat, LDII aktif mengadakan berbagai program sosial, seperti pelatihan keterampilan, Focus Group Discussion (FGD), pengajian umum, bakti sosial, serta audiensi mengenai kerukunan antarumat beragama. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran LDII dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia.
Meskipun demikian, LDII masih menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi palsu mengenai LDII oleh beberapa pihak melalui berbagai media. Berita-berita dan rumor palsu ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, LDII terus berupaya menjaga reputasi sebagai organisasi dakwah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta mengedepankan prinsip keterbukaan dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat demi kemaslahatan bersama.