Perbatasan Malaysia–Vietnam
Batas dan sengketa > Laut China Selatan > Klaim perpanjangan batas landas benua

Sesuai dengan Pasal 76 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Malaysia dan Vietnam pada 6 Mei 2009 bersama-sama menyampaikan kepada Komisi tentang Batas Landas Kontinen pemberitahuan mengenai klaim perpanjangan batas landas benua kedua negara. "Wilayah yang ditentukan" diklaim dalam penyerahan bersama meliputi bentangan Laut China Selatan yang terletak di antara batas 200 mil laut dari kedua negara. Area yang dimaksud termasuk bagian Kepulauan Spratly dan perairan yang berdekatan.
Penyerahan bersama menyatakan bahwa kawasan tersebut sudah tunduk pada klaim yang tumpang tindih, termasuk oleh kedua negara yang mengajukan. Pengajuan tidak mendefinisikan klaim perpanjangan landas benua dari masing-masing negara tetapi hanya mendefinisikan wilayah yang diklaim bersama kedua negara. Namun demikian, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengatakan kedua negara telah mencapai pemahaman yang luas mengenai pembagian wilayah yang ditentukan.
Tiongkok, yang merupakan salah satu penuntut dari Kepulauan Spratly dan perairannya yang berdekatan, mengajukan sebuah nota keberatan pada Sekretaris Jenderal PBB pada 7 Mei 2009 atas penyerahan perpanjangan landas benua. Dasar untuk keberatan tersebut adalah bahwa daerah yang diklaim berada di bawah kedaulatan Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao kemudian mengatakan semua negara dengan klaim teritorial di Laut China Selatan harus secara ketat mengikuti Deklarasi tentang Kode Etik di Laut China Selatan.
Vietnam menanggapi nota Tiongkok pada hari berikutnya, menyatakan dalam sebuah nota bahwa ia memiliki hak hukum untuk mengklaim wilayah yang ditentukan dalam pengajuan bersama. Nota ini juga membantah klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Malaysia juga menanggapi dengan nota yang menyatakan hak hukumnya untuk mengklaim area tersebut dan menyatakan bahwa itu mengakui klaim yang tumpang tindih oleh berbagai negara atas wilayah tersebut. Selama kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada bulan Juni, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengatakan Tiongkok dan Malaysia telah mencapai pemahaman dan setuju untuk melanjutkan negosiasi atas semua sengketa teritorial.
Keberatan lain terhadap penyerahan bersama Malaysia–Vietnam diterima dari Filipina pada 4 Agustus 2009. Nota tersebut mengatakan daerah yang ditentukan itu menjadi subjek klaim oleh Filipina serta tunduk pada sengketa teritorial atas "beberapa pulau di daerah itu termasuk Borneo Utara." Dalam balasannya pada 18 Agustus 2009, Vietnam menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan penyerahan dan menegaskan kembali "kedaulatannya yang tak terbantahkan" atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Jawaban Malaysia pada 21 Agustus 2009 juga menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan pengajuan dan mengatakan ada undangan sebelumnya ke Filipina untuk bergabung dengan pengajuan bersama yang akhirnya ditolak. Malaysia juga menolak pernyataan klaim kedaulatan Filipina atas Borneo Utara, menunjuk pada putusan terpisah Hakim Ad Hoc Franck dalam Kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.
Presentasi penyerahan dilakukan kepada Komisi pada tanggal 27 Agustus 2009 selama sesi ke-24. Komisi memutuskan untuk menunda setiap pertimbangan pengajuan ke masa depan.