stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pangkat kehormatan
Dasar hukum > Surat Keputusan Men/Pangad tanggal 31 Maret 1966

Regulasi mengenai pangkat kehormatan dalam angkatan darat diatur lebih lanjut oleh Jenderal Soeharto dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 pada tanggal 31 Maret 1966. Dalam peraturan tersebut, pangkat kehormatan dapat diberikan kepada anggota militer yang telah pensiun atau meninggal. Pangkat kehormatan diberikan dengan sejumlah syarat, yakni telah berdinas selama delapan tahun, tidak pernah terlibat dalam Gerakan 30 September, tidak pernah dipidana, dan terus menunjukkan prestasi dan "kegiatan positif" lainnya setelah pensiun dari kemiliteran. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan sebelumnya, pangkat kehormatan tidak hanya dibatasi pada tingkat mayor dan dapat diberikan hingga tingkat pangkat terendah (mulai dari prajurit satu).
Pangkat kehormatan dapat diusulkan setelah melalui penelitian oleh unit ataupun pimpinan militer dari yang diajukan. Usulan ini kemudian diteruskan kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat melalui asisten personel Menteri/Panglima Angkatan Darat. Usulan ini kemudian dibahas melalui rapat dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (untuk perwira tinggi), dewan jabatan dan kepangkatan (untuk kolonel), dan Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda Jasa dan Penghargaan Negara (untuk pangkat perwira menengah hingga ke bawah). Pangkat ini hanya bisa diberikan satu kali dan diberikan setiap peringatan hari ABRI pada 5 Oktober atau hari tertentu lainnya.
Pemegang pangkat kehormatan berhak mencantumkan pangkatnya dalam namanya dengan tambahan (HOR) dan diberikan satu stel pakaian militer lengkap dengan pangkat kehormatannya. Pangkat dan seragam dapat digunakan hanya pada hari-hari tertentu saja, seperti saat menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang dan pada saat upacara resmi.
Dasar hukum > Pencabutan peraturan

Peraturan mengenai pangkat kehormatan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 oleh Presiden Soeharto, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1990. Dalam penjelasan peraturan pemerintah ini, pangkat kehormatan dihapuskan karena pangkat kehormatan hanya berupa penghargaan dan tidak membawa dampak apapun dalam kemiliteran. Peraturan ini tetap mengizinkan pemegang pangkat kehormatan untuk tetap memegangnya, namun menyarankan agar penghargaan dalam bentuk selain pangkat kehormatan diberikan kepada warga negara yang berjasa kepada militer. Undang-undang yang mengatur mengenai kepangkatan militer saat ini, yakni Undang-Undang No. 34 tahun 2004, tidak menyebutkan adanya pangkat kehormatan.
Meski secara hukum pangkat kehormatan sudah dihapus, dalam prakteknya pangkat kehormatan masih terus dianugerahkan. Pangkat kehormatan umumnya diberikan kepada perwira tinggi yang sudah pensiun namun menduduki jabatan yang biasanya dipegang oleh pemegang pangkat yang lebih tinggi.
Kontroversi > Jenderal kehormatan A.M. Hendropriyono dan Hari Sabarno

Pada bulan September 2004, Wakil Presiden Hamzah Haz melalui sekretarisnya, Prijono Tjiptoherijanto, mengusulkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan pangkat dari Hari Sabarno. Hari Sabarno sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, namun diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam usulan tersebut, pertimbangan utama dari pangkat jenderal kepada Hari Sabarno adalah agar tugas Sabarno sebagai menteri koordinator dapat berjalan lebih efektif.
Surat usulan oleh Prijono tersebut dikirimkan juga kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Endriartono Sutarto untuk diproses, namun Endriartono menolak memberikan otorisasi dikarenakan dasar hukum dari kenaikan pangkat tersebut sudah dicabut. Meski demikian, surat balasan penolakan Endriartono tidak pernah dijawab oleh Sekretariat Negara. Secara mendadak, pada tanggal 4 Oktober 2004 Megawati mengeluarkan keputusan presiden yang menaikkan pangkat Hari Sabarno sekaligus  Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menjadi jenderal kehormatan.
Kenaikan pangkat tersebut mengejutkan Endriartono, dan Endriartono segera bertemu dengan Megawati untuk membahas mengenai kenaikan pangkat tersebut. Endriartono mempertanyakan dasar hukum keputusan tersebut, yang direspons dengan "suara melengking" oleh Presiden Megawati. Endriartono kemudian meninggalkan pertemuannya dengan Megawati.
Setelah pangkat tersebut diberikan, Hari Sabarno dan Hendropriyono mengakui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pangkat tersebut tidak diberikan dengan izin dari Markas Besar TNI. Hari Sabarno menyatakan akan menghadap Endriartono, sedangkan Hendropriyono menganggapnya sebagai hak prerogratif presiden.
Pengangkatan Hari dan Hendropriyono menjadi jenderal kehormatan menimbulkan kontroversi di kalangan militer. Beberapa saat setelah pertemuannya dengan Megawati, pada tanggal 24 September Endriartono mengajukan pengunduran dirinya dari Panglima TNI. Meski Endriartono secara resmi mengajukan pensiun karena usianya sudah melewati batas umur, sejumlah pengamat militer menganggap bahwa pengunduran dirinya dikaitkan dengan pemberian pangkat kehormatan. Mantan Kepala Staf Umum ABRI Soeyono menganggap bahwa kenaikan pangkat kehormatan harus dihapuskan karena berdampak negatif terhadap anggota militer lainnya yang bertempur di medan perang dan akan memperbanyak jumlah jenderal yang tidak profesional.
Kontroversi > Jenderal kehormatan Prabowo Subianto

Pada tanggal 27 Februari 2024, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan menerima pangkat jenderal kehormatan. Menurut juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, pemberian pangkat tersebut didasarkan atas "dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan". Penyerahan pangkat tersebut dilaksanakan keesokan harinya, pada tanggal 28 Februari dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI.
Pemberian pangkat kehormatan Prabowo tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama aktivis hak asasi manusia. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menganggap bahwa pemberian pangkat kehormatan tersebut merupakan keanehan karena Prabowo diberhentikan dari dinas militer tetap karena dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1997 sampai 1998. Selain itu, Prabowo juga ditetapkan sebagai pelanggar HAM berat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang mewaspadai adanya upaya impunitas maupun pencucian kontroversi masa lalu melalui pemberian pangkat kehormatan, dan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, yang menyatakan bahwa pemberian pangkat kehormatan bagi Prabowo tidak memiliki urgensi apapun. Anggota DPR TB Hasanuddin menganggap bahwa pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo tidak sah karena ketiadaan undang-undang yang mengatur mengenai pangkat kehormatan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan bagi Prabowo menandai "kematian kehormatan tentara".
Terkait dengan pemecatan Prabowo dari dinas militer, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal R. Nugraha Gumilar menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dan surat keputusan yang memberhentikannya pada tahun 1998 menggunakan diksi "diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun". Hal senada disampaikan oleh Selamat Ginting, meski ia mengakui bahwa pemberian pangkat kehormatan tidak bisa dilepaskan dari politik maupun relasi antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo.
Pemegang pangkat kehormatan > Kasus khusus

Chairul Saleh: Chairul Saleh memperoleh pangkat jenderal tituler pada tanggal 17 Agustus 1964, namun pangkatnya tersebut diubah menjadi pangkat jenderal kehormatan secara anumerta pada tanggal 22 Juni 1967.
Soerjadi Soedirdja: Satu-satunya perwira tinggi yang memperoleh pangkat kehormatan dua kali. Soerjadi memperoleh pangkat letnan jenderal kehormatan pada tanggal 1 September 1997, di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian memperoleh pangkat jenderal kehormatan pada tanggal 1 November 2000, pada saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
Agus Andrianto: Satu-satunya penerima pangkat kehormatan dari kepolisian. Agus pensiun dari kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024 dan menerima pangkat kehormatan pada tanggal 5 November 2024, bersamaan dengan penunjukannya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih.
Pemegang pangkat kehormatan > Pemegang pangkat kehormatan lainnya

Daftar ini disusun berdasarkan urutan kepangkatan dan tanggal pemberian pangkat.
Soesilo Soedarman dan Achmad Tahir merupakan penerima pangkat jenderal kehormatan.
Soesilo Soedarman (jenderal kehormatan, 17 Maret 1993)
Achmad Tahir (jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
Agum Gumelar (jenderal kehormatan, 1 November 2000)
Luhut Binsar Pandjaitan (jenderal kehormatan, 1 November 2000)
Susilo Bambang Yudhoyono (jenderal kehormatan, 15 November 2000)
Hari Sabarno (jenderal kehormatan, 1 Oktober 2004)
A.M. Hendropriyono (jenderal kehormatan, 1 Oktober 2004)
Prabowo Subianto (jenderal kehormatan, 28 Februari 2024)
Suryatna Subrata dan I Putu Sukreta Suranta merupakan penerima pangkat letnan jenderal kehormatan.
Azwar Anas (letnan jenderal kehormatan, 17 Maret 1993)
Suryatna Subrata (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
I Putu Sukreta Suranta (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
Raja Inal Siregar (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
Ramli Hasan Basri (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
Poedjono Pranyoto (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
Soeripto (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
Sintong Panjaitan (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
Ary Mardjono (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
Z.A. Maulani (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
Kentot Harseno (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
Muchlis Ibrahim dan Bandjela Paliudju merupakan penerima pangkat mayor jenderal kehormatan.
Muchlis Ibrahim (mayor jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
Bandjela Paliudju (mayor jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
Soetran (brigadir jenderal kehormatan, 1980)
Saleh Lasata (brigadir jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
Saafroedin Bahar (brigadir jenderal kehormatan)
Soewoko (brigadir jenderal kehormatan)
Selardi (brigadir jenderal kehormatan)
John S. Nimpoeno (kolonel kehormatan, 30 April 1981)
Koran Karo-Karo (letnan kolonel kehormatan)
Susilo Bambang Yudhoyono, penerima pangkat jenderal kehormatan, dengan pakaian militernya.
Prabowo Subianto (kiri) memberikan hormat kepada Presiden Joko Widodo usai menerima pangkat jenderal kehormatan.
Soerjadi Soedirdja menerima pangkat kehormatan sebanyak dua kali.
Terry (album)

Terry adalah album musik pertama karya Terry yang dirilis tahun 2006.
Berisi 11 buah lagu dengan lagu lawas Janji Manismu sebagai lagu utama album ini. lagu "Kepingan Hati" dijadikan sebagai hits keduanya
Daftar lagu

Khayalan
Janji Manismu
Dumped Me
Kemesraan (featuring Ello)
Melupakanku
Kaulah Segalanya
Sekedar Sahabat
Pertahankan Cinta
Sedikit Lagi
Hatiku Beku
Kepingan Hati
Maikong

| Maikong     |
| --- | --- |
Cerdocyon thous 
 Cerdocyon thous dari Kolombia
Status konservasi


Risiko rendah
IUCN: 4248 
 
Taksonomi

Kelas: Mammalia
Ordo: Carnivora
Famili: Canidae
Genus: Cerdocyon
Spesies: Cerdocyon thous  (Linnaeus, 1766)
 
 
Tata nama
Sinonim takson: Canis thous Linnaeus, 1766
Protonim: Canis thous 
Distribusi
 Peta sebaran spesies 
Maikong (Cerdocyon thous), atau dikenal dengan nama crab-eating fox (bahasa Inggris), adalah sebuah spesies canid hidup berukuran sedang yang endemik ke bagian tengah Amerika Selatan sejak setidaknya masa Pleistosen. Seperti rubah amerika selatan, yang ada pada genus Lycalopex, spesies ini tidak berkerabat dekat dengan rubah sejati. Nama genusnya berasal dari kata Bahasa Yunani kerdo ("rubah") dan kyon ("anjing"), yang merujuk kepada ciri tubuh kewan ini yang mirip anjing dan rubah.
Pegagan Hilir, Dairi

| Pegagan Hilir |
| --- | --- |
Kecamatan
Kantor Kecamatan Pegagan Hilir
Peta lokasi Kecamatan Pegagan Hilir
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sumatera Utara
Kabupaten: Dairi
Pemerintahan
 • Camat: Abdimar Jahotlen Tamba
Populasi (2024)
 • Total: 18.479 jiwa
 • Kepadatan: 108/km2 (280/sq mi)
Kode pos: 22283
Kode Kemendagri: 12.11.09 
Kode BPS: 1210110 
Luas: 155,33 km²
Kepadatan: 108
Desa/kelurahan: 13 desa
Pegagan Hilir adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Dairi, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Pegagan Hilir terbentang antara 2.15° - 3.00° Lintang Utara (LU) dan 98.00° - 92.00° Bujur Timur (BT). Dengan Ibukota kecamatan di desa Tiga Baru. Jarak kecamatan Pegagan Hilir dengan ibukota Kabupaten Dairi, Sidikalang, sejauh 24 km. Kecamatan Pegagan Hilir berada pada ketinggian 700 -1200 mdpl.
Pembagian wilayah

Wilayah Kecamatan Pegagan Hilir terbagi menjadi 13 desa. Nama-nama desanya ialah:
Tanjung Saluksuk
Simanduma
Bandar Huta Usang
Lingga Raja
Onan Lama
Bukit Tinggi
Laksa
Simartugan
Perrik Mbue
Lingga Raja II
Bukit Baru
Mbinanga
Kuta Usang
Demografi

Penduduk kabupaten Dairi, pada umumnya merupakan etnis Pakpak, dan ada juga sebahagian besar lainnya berasal dari suku Batak Karo dan Batak Toba, serta sebagian kecil Batak Angkola dan Batak Simalungun. Beberapa suku pendatang yang umumnya berada di ibukota kabupaten, seperti suku Aceh, Jawa, Minangkabau, dan suku lainnya.
Demografi > Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Pegagan Hilir memeluk agama Kristen.
| Agama di Kecamatan Pegagan Hilir (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agama |  |  | Persen |  |
| Islam | Islam |    | 12,99% | 12,99% |
| Kristen Protestan | Kristen Protestan |    | 68,87% | 68,87% |
| Kristen Katolik | Kristen Katolik |    | 18,12% | 18,12% |
| Hindu | Hindu |    | 0,01% | 0,01% |
| Buddha | Buddha |    | 0,00% | 0,00% |
| Konghucu | Konghucu |    | 0,00% | 0,00% |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | Kepercayaan terhadap Tuhan YME |    | 0,00% | 0,00% |
Kantor Camat Pegagan Hilir
Gadung, Buol

Gadung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Bulagidun  Bulogidon Tanjung  Diapati  Labuton  Lipubogu  Lokodidi  Lokodoka  Matinan  Nandu  Pandangan  Taat 
| l b Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Amirudin Rauf  Wakil Bupati: Abdullah Batalipu  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Biau  Bokat  Bukal  Bunobogu  Gadung  Karamat  Lakea  Momunu  Paleleh  Paleleh Barat  Tiloan  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buol
Parbuluan VI, Parbuluan, Dairi

Parbuluan VI merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Pemerintahan

Desa Parbuluan VI terdiri dari dusun:
Batu Ganda
Hite Hoting
Huta Tele
Lae Mbara - Sibira
Jalan Trak
Lumban Gambiri
Parikki
Sihotang Nahornop
Simarsoit
Demografi > Suku

Mayoritas penduduk Desa Parbuluan VI adalah Suku Batak Toba. Selain itu, terdapat juga etnis Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun. Estimasi jumlah etnis Batak Karo di Desa Parbuluan VI adalah sekitar 4% dari total populasi desa, sedangkan estimasi jumlah etnis Batak Pakpak adalah sekitar 3% dari total populasi desa. Marga dari etnis Batak Karo yang ada di Desa Parbuluan VI mayoritasnya adalah Sembiring dan Tarigan, sedangkan marga dari etnis Pakpak yang ada di Desa Parbuluan VI mayoritasnya adalah Matanari.
Demografi berdasarkan Marga di Desa Parbuluan VI (2019)
Sagala (10%)
Sihotang (8%)
Sinaga (6%)
Naibaho (6%)
Situmorang (5%)
Malau (4%)
Sitohang (3%)
Marga Lain (57%)
Non-Batak (1%)
Demografi > Agama

Mayoritas penduduk Desa Parbuluan VI memeluk agama Kristen.
| Agama di Desa Parbuluan VI (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agama |  |  | Persen |  |
| Islam | Islam |    | 4,95% | 4,95% |
| Kristen Protestan | Kristen Protestan |    | 82,48% | 82,48% |
| Kristen Katolik | Kristen Katolik |    | 12,46% | 12,46% |
| Hindu | Hindu |    | 0,00% | 0,00% |
| Buddha | Buddha |    | 0,09% | 0,09% |
| Konghucu | Konghucu |    | 0,00% | 0,00% |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | Kepercayaan terhadap Tuhan YME |    | 0,00% | 0,00% |
Galeri

Tanda selamat datang di Dusun I Lae Mbara - Sibira
Tanda selamat datang di Dusun IV Jalan Trak
Gereja HKBP Hite Hoting Nauli di Dusun Hite Hoting
Gereja HKBP Lumban Gambiri di Dusun Lumban Gambiri
Gereja HKBP Sibira di Dusun Sibira
Gereja HKBP Sihotang di Dusun Sihotang Nahornop
Urai, Ketahun, Bengkulu Utara

Untuk kota di Brasil, lihat Uraí.
Untuk kampung di Papua Barat, Indonesia, lihat Urai, Sapnin, Raja Ampat.
Urai adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu |
| --- | --- |
Desa:  Bukit Indah  Bukit Tinggi  Dusun Raja  Giri Kencana  Kuala Langi  Lubuk Mindai  Melati Harjo  Pajar Baru  Pasar Ketahun  Talang Baru  Urai
Luwuk Selatan, Banggai

Luwuk Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Simpong. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran Kecamatan Luwuk Tahun 2012. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai tahun 2021, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 23.270 jiwa.
Batas wilayah

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| --- | --- |
Utara: Kecamatan Pagimana
Timur: Kecamatan Luwuk
Selatan: Selat Peling
Barat: Kecamatan Nambo
Desa dan kelurahan

Bubung
Bukit Mambual
Hanga-Hanga
Hanga-Hanga Permai
Jole
Kompo
Maahas
Simpong
Tanjung Tuwis
Tombang Permai
Pranala luar

Kabupaten Banggai Dalam Angka 2018
Kecamatan Luwuk Selatan, dan Luwuk Utara hasil dari pemekaran Kecamatan Luwuk, Hal.5[pranala nonaktif permanen]
| l b Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bukit Mambual  Hanga Hanga  Hanga-Hanga Permai  Jole  Kompo  Maahas  Simpong  Tanjung Tuwis  Tombang Permai 
Desa:  Bubung 
| l b Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Amirudin Tamoreka  Wakil Bupati: Furqanuddin Masulili  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Balantak  Balantak Selatan  Balantak Utara  Batui  Batui Selatan  Bualemo  Bunta  Kintom  Lamala  Lobu  Luwuk  Luwuk Selatan  Luwuk Timur  Luwuk Utara  Mantoh  Masama  Moilong  Nambo  Nuhon  Pagimana  Simpang Raya  Toili  Toili Barat  Toili Jaya  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai
Buol, Biau, Buol

Buol adalah sebuah kelurahan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kelurahan Buol berstatus sebagai ibu kota Kecamatan Biau.
Referensi

↑  Setianingsih, Siti (2024).  Fitra, Muhammad Arya, ed. Kecamatan Biau dalam Angka 2024. Diterjemahkan oleh Setianingsih, Siti. Buol: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol. hlm. 5.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Referensi > Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bugis  Buol  Kali  Kulango  Kumaligon  Leok I  Leok II
Bugis, Biau, Buol

Bugis adalah kelurahan di kecamatan Biau, Buol, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bugis  Buol  Kali  Kulango  Kumaligon  Leok I  Leok II
Pulau Bahu

| --- | --- |
Negara: Indonesia
Gugus kepulauan: Kalimantan
Provinsi: Kalimantan Selatan
Kabupaten: Kabupaten Kotabaru
Populasi: -

Pulau Bahu adalah salah satu pulau di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pulau ini berdekatan dengan Pulau Kalambau, dan memiliki struktur topografi yang berbatu dengan ditumbuhi rerumputan dan pepohonan.
PLOS

| --- | --- |
Logo PLOS sejak Maret 2020
Didirikan: 2000; 25 tahun lalu (2000) 2003; 22 tahun lalu (2003) (operasi publik)
Pendiri: Patrick O. Brown Michael Eisen
Negara asal: Amerika Serikat
Kantor pusat: Levi's Plaza, San Francisco, California
Tokoh kunci: Alison Mudditt (CEO)
Jenis terbitan: Jurnal akademik
Topik nonfiksi: Ilmu alam
Situs resmi: plos.org
PLOS (Public Library of Science; PLoS sampai 2012 ) adalah sebuah penerbit jurnal ilmiah akses terbuka mengenai ilmu alam, teknologi, dan karya tulis ilmiah dibawah lisensi isi bebas. PLOS didirikan pada tahun 2000 dan meluncurkan jurnal pertama mereka, PLOS Biology, pada Oktober 2003.
Hingga 2022, PLOS telah merilis 12 jurnal akademik, termasuk tujuh jurnal yang diindeks di Science Citation Index Expanded, dan tujuh jurnal yang diberi peringkat dengan sebuah faktor dampak.
Jurnal-jurnal PLOS termasuk kedalam Directory of Open Access Journals, dan merupakan anggota dari Open Access Scholarly Publishers Association, yaitu penerbit dan pendukung yang berpartisipasi pada Initiative for Open Citations dan anggota dari Committee on Publication Ethics.
Publikasi

| Judul | Pertamakali diluncurkan | ISSN |
| --- | --- | --- |
| PLOS Biology | 2003-10-01 | ISSN 1544-9173 |
| PLOS Medicine | 2004-10-01 | ISSN 1549-1676 |
| PLOS Computational Biology | 2005-05-01 | ISSN 1553-7374 |
| PLOS Genetics | 2005-06-01 | ISSN 1553-7404 |
| PLOS Pathogens | 2005-09-01 | ISSN 1549-1676 |
| PLOS Clinical Trials (belakangan digabungkan dengan PLOS ONE) | 2006-04-01 | ISSN 1555-5887 |
| PLOS ONE | 2006-12-01 | ISSN 1932-6203 |
| PLOS Neglected Tropical Diseases | 2007-10-01 | ISSN 1935-2735 |
| PLOS Hub for Clinical Trials | 2007-09-01 | — |
| PLOS Currents | 2009-08-01 | ISSN 2157-3999 |
| PLOS Climate | 2021 | ISSN 2767-3200 |
| PLOS Digital Health | 2021 | ISSN 2767-3170 |
| PLOS Global Public Health | 2021 | ISSN 2767-3375 |
| PLOS Sustainability and Transformation | 2021 | ISSN 2767-3197 |
| PLOS Water | 2021 | ISSN 2767-3219 |