Kebebasan politik
Sejarah

Istilah paling awal tentang kebebasan politik dapat kita temukan dalam "Politik" Aristoteles, di mana ia membahas kontradiksi antara kategori "kebebasan" dan bentuk pemerintahan yang demokratis. Penggunaan Undang-undang kebebasan politik ditemukan dalam Magna Carta Inggris tahun 1215. Kemudian tonggak penting Hak Asasi dalam merumuskan konsep Kebebasan politik seperti pada Bill of Rights Inggris yang diadopsi pada tahun 1689, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789 dan Deklarasi Hak-Hak (Bill of Rights) Amerika pada tahun 1791.
Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, situasi kebebasan politik di berbagai negara mengalami perkembangan dengan cara yang berbeda. Ideologi liberal yang menuntut hak sipil dan politik (kebebasan dan kesetaraan, hak pilih, dll.) masih dalam pengertian sangat terbatas seperti kualifikasi pemilihan properti, larangan politik, ketidaksetaraan antara pria dan wanita, pembatasan ras, dll.
Setelah Perang Dunia II ada lompatan kualitatif dalam pengembangan institusi hak asasi manusia dan sipil, yang menjadi topik utama dalam perkembangan hukum internasional. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". Pada tahun 1950, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditandatangani di Eropa, menciptakan mekanisme yang benar-benar beroperasi untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang dinyatakan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Pada tahun 1966, di bawah naungan PBB, "Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik" dan "Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Dokumen-dokumen ini dan dokumen-dokumen selanjutnya menyetujui standar internasional mengenai hak asasi manusia dan hak-hak sipil serta jaminan untuk memastikan hak-hak ini untuk dimasukkan dalam Undang-undang ataupun bentuk konstitusional Negara-negara yang berpartisipasi.
Hannah Arendt menelusuri asal-usul konseptual kebebasan ke politik Yunani kuno. Menurut studinya, konsep kebebasan secara historis tidak dapat dipisahkan dari tindakan politik. Politik hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah membebaskan diri dari kebutuhan hidup sehingga dapat berpartisipasi dalam ranah politik. Menurut Arendt, konsep kebebasan menjadi terkait dengan gagasan Kristen tentang kebebasan berkehendak atau kebebasan batin pada sekitar abad ke-5 M dan sejak itu kebebasan sebagai bentuk tindakan politik telah diabaikan meskipun menurutnya kebebasan adalah "the raison d'être of politics (alasan untuk menjadi politik)".
Arendt mengatakan bahwa kebebasan politik secara historis bertentangan dengan kedaulatan atau kekuatan kehendak karena di Yunani kuno dan Romawi kuno konsep kebebasan tidak dapat dipisahkan dari hasil kinerja dan tidak muncul sebagai konflik antara kehendak dan diri sendiri. Demikian pula, gagasan kebebasan sebagai kebebasan politik ialah gagasan yang berkembang di zaman modern. Ini bertentangan dengan gagasan kebebasan sebagai kapasitas untuk "memulai yang baru", dimana Arendt melihat ini sebagai akibat wajar dari kondisi fitrah bawaan manusia atau sifat manusia sebagai "awal yang baru dan seorang pemula". Republikanisme modern menggambarkan kebebasan politik sebagai peraturan di mana "aturan hukum, yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, akan mengakhiri kekuasaan manusia atas manusia".
Dalam pandangan Arendt, aksi politik merupakan interupsi dari proses otomatis baik secara alamiah maupun historis. Kebebasan untuk memulai yang baru, dengan demikian merupakan perpanjangan dari "kebebasan untuk memanggil sesuatu menjadi ada (nyata) yang sebelumnya tidak ada, tidak diberikan, bahkan suatu objek pengetahuan atau imajinasi yang secara jelas tidak dapat diketahui".