Perlindungan data
Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia > Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kebijakan perlindungan data terdapat pada sektor perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank demi tata kelola yang memuaskan para nasabah. Adapun tujuan manajemen dan tenaga ahli profesional yaitu sebagai bentuk usaha menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar merasa yakin dan aman untuk pengelolaan keuangan. 96 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bab 1 pasal 2 poin (d) menyebutkan “perlindungan konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Pada pasal tersebut dilihat bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam perlindungan data pribadi mereka yang sebagaimana pihak bank berkewajiban melindungi serta menfasilitasi keamanan data nasabah.
Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebut dengan rahasia bank. Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpannya. Dalam kewajiban Bank tersebut, masih terdapat pengecualian diantaranya:
Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan)
Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41A UU Perbankan)
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 UU Perbankan)
Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. (Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44A ayat 1 UU Perbankan)
Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (pasal 44A ayat 2 UU Perbankan)
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 terkait Penyelesaian Pengaduan Nasabah dimana Bank wajib menyediakan dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan oleh pihak nasabah. Adapun mekanisme dan prosedur bentuk umum yang di tetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia meliputi:
Penerimaan pengaduan;
Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
Pemantauan penangan dan penyelesaian pengaduan.