Syafruddin Prawiranegara
Karier politik > Pemerintah Darurat RI

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville, gencatan senjata berlangsung antara militer Belanda dan Indonesia. Namun demikian, belajar dari pengalaman Agresi Militer Pertama yang diluncurkan Belanda tahun sebelumnya meskipun Perjanjian Linggardjati masih berlaku, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan rencana darurat. Mengikuti saran Letkol Daan Jahja, pemerintah cadangan disiapkan di wilayah Sumatra Tengah, karena wilayah Jawa Tengah dianggap terlalu sempit dan padat. Wakil Presiden merangkap Menteri Pertahanan saat itu, Mohammad Hatta, mulai memindahkan perwira militer dan pejabat-pejabat ke Bukittinggi sebagai bibit pemerintahan darurat mulai bulan Mei 1948. Pada bulan November 1948, Hatta bersama Syafruddin pergi ke Bukittinggi dan mereka mulai mempersiapkan dasar-dasar yang diperlukan untuk pemerintahan darurat tersebut. Meskipun begitu, Hatta harus kembali ke Yogyakarta karena berlangsungnya perundingan di sana, sehingga ia meninggalkan Syafruddin di Bukittinggi dengan perintah untuk membentuk pemerintah darurat apabila Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pada pertengahan bulan Desember 1948, Hatta sempat berencana kembali ke Bukittinggi dengan naik pesawat yang disediakan perdana menteri India Jawaharlal Nehru. Akan tetapi, Belanda keburu meluncurkan Agresi Militer Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 saat Hatta masih berada di Yogyakarta. Karena Agresi tersebut, Sukarno dan Hatta beserta sebagian besar pejabat-pejabat pemerintah Indonesia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Syafruddin diberitahu mengenai perkembangan ini hari itu juga oleh Kolonel Hidajat Martaatmadja, dan awalnya ia sempat ragu-ragu. Syafruddin terkejut mendengar bahwa pemerintah Indonesia ditangkap begitu cepat, dan karena mandat yang dikirim Sukarno dan Hatta melalui telegram tidak sampai ke Bukittinggi, ia tidak yakin ia memiliki wewenang untuk membentuk pemerintahan.
Syafruddin mengatur rapat dengan Gubernur Sumatra Teuku Muhammad Hasan dan wakilnya Mohammad Nasroen untuk membahas situasi, tetapi ketika pesawat tempur Belanda mulai terbang di Bukittinggi, rapat tersebut diakhiri. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Bukittinggi dan berpindah ke Halaban, dan pada tanggal 22 Desember Syafruddin mengumumkan didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam struktur PDRI, Syafruddin menjabat sebagai Ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri.  Syafruddin juga mengumumkan Komisariat PDRI di Pulau Jawa yang diisi tokoh-tokoh RI yang tidak ditangkap Belanda seperti Susanto Tirtoprodjo, I. J. Kasimo, dan Soekiman Wirjosandjojo. Syafruddin memilih gelar "Ketua" di PDRI karena kurang yakin atas mandatnya untuk menggunakan gelar "Presiden".
Setelah pengumuman tersebut, Syafruddin dan tokoh-tokoh PDRI mulai bergerak lagi. Tokoh pemerintahan sipil bergerak ke arah Pekanbaru, sementara tokoh militer bergerak ke Aceh. Kelompok Syafruddin mengalami sejumlah kesulitan dalam perjalanan, dan karena Belanda berhasil merebut sejumlah kota dan desa di rute perjalanan ke Pekanbaru, rombongan memutuskan untuk berpencar di Sungai Dareh dan berkumpul lagi di Bidar Alam. Syafruddin tiba di Bidar Alam pada tanggal 9 Januari 1949, dan disusul kelompok-kelompok lainnya pada bulan itu juga. Dengan adanya pemancar radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia, Syafruddin dapat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin daerah, pasukan gerilya di bawah Sudirman, dan dengan dunia internasional (semisal dengan ucapan selamat untuk Jawaharlal Nehru di India atas penunjukannya sebagai Perdana Menteri). Untuk memastikan tetapnya ada pasokan makanan dan senjata untuk pasukan gerilya di Sumatra, Syafruddin mendirikan suatu badan yang memiliki wewenang atas perdagangan dari pantai timur Sumatra, khususnya penyelundupan candu dan hasil bumi ke Malaya Britania. Syafruddin juga nyaris terbunuh dalam Peristiwa Situjuah yakni saat sejumlah pemimpin Indonesia seperti Chatib Sulaiman dan Arisun Sutan Alamsyah tewas. Syafruddin turut serta dalam rapat pada tanggal 14 Januari 1949, tetapi ia pergi malamnya, sebelum serbuan Belanda pada dini hari tanggal 15 Januari menewaskan para pemimpin tersebut.
Keberadaan PDRI di bawah Syafruddin memungkinkan adanya kepemimpinan terpusat yang menyatukan kelompok-kelompok pejuang yang terus melangsungkan perang gerilya di Jawa dan Sumatra. PDRI juga berkomunikasi dengan diplomat-diplomat Indonesia yang ditugaskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah Mohammad Roem, yang dapat berunding dari posisi yang lebih kuat karena perlawanan PDRI. Di bawah tekanan internasional dan masih menghadapi perlawanan gerilya, pihak Belanda mendekati Sukarno dan Hatta untuk berunding hingga menghasilkan Perjanjian Roem-Roijen. Syafruddin merasa dilangkahi dalam hal ini, karena ia menganggap bahwa mandat pemerintahan Indonesia ada pada PDRI bukan pada para tokoh yang berada di Bangka. Tokoh pimpinan perjuangan lain seperti Sudirman juga tidak setuju atas perundingan Sukarno dan Hatta yang tidak sebelumnya berbicara dengan PDRI dalam proses negosiasi, dan meminta Syafruddin untuk menolak perjanjian tersebut.
Menurut Syafruddin, Sukarno dan Hatta beserta para tokoh lain yang diasingkan di Pulau Bangka tidak mengetahui kekuatan militer PDRI. Hal itu terbukti ketika Hatta hendak menemui Syafruddin dengan pergi ke Aceh karena mengira PDRI memiliki markas di sana. Untuk membujuk Syafruddin menerima hasil perjanjian Perjanjian Roem-Roijen dan menjemput para pemimpin PDRI ke Yogyakarta, Hatta mengutus delegasi yang terdiri dari Mohammad Natsir, Johannes Leimena, dan Abdoel Halim ke Sumatera Barat. Syafruddin sempat menyatakan ketidaksetujuannya atas Perjanjian Roem-Roijen, tetapi setelah perundingan alot dengan delegasi Hatta di Padang Japang pada 6 Juli 1949, ia bersedia menerimanya demi persatuan nasional. Pada 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandatnya selaku Ketua PDRI ke Sukarno.