Bulgaria
Sejarah > Negara Bulgaria Ketiga

Artikel utama: Perang Serbia-Bulgaria, Perang Balkan I, Perang Balkan Kedua, Bulgaria pada Perang Dunia I, Sejarah militer Bulgaria pada Perang Dunia II, Republik Rakyat Bulgaria, dan Sejarah Bulgaria sejak 1989
Dua hasil penting dari Perang Rusia-Turki (1877–1878) adalah kalahnya serdadu Utsmaniyah oleh Tentara Rusia (didukung oleh relawan Bulgaria dan Angkatan Darat Rumania) dan Traktat San Stefano (3 Maret 1878) sebagai landasan hukum bagi terbentuknya Kepangeranan Bulgaria yang otonom. Kuasa Besar segera saja menolak traktat itu, mereka khawatir bahwa sebuah negara besar di Balkan mungkin mengancam keinginan-keinginan mereka. Perjanjian berikutnya, yaitu Traktat Berlin (1878) menjadikan terbentuknya negara otonom yang lebih kecil yang terdiri dari Moesia dan wilayah Sofia. Kepangeranan Bulgaria secara sepihak mengumumkan negara merdeka sepenuhnya pada tahun 1908, tepatnya 5 Oktober (22 September--tarikh sebelum koreksi 1582), setelah memenangi perang melawan Serbia dan menyatukan wilayah Utsmaniyah setengah-otonom, Rumelia Timur.
Pada tahun-tahun setelah memperoleh kemerdekaan penuh, Bulgaria menjadi lebih militeristik, dan dijuluki sebagai "Prusia-nya Balkan".
Pada 1912 dan 1913, Bulgaria terlibat dalam Perang Balkan, pihak pertama yang terlibat konflik selain Yunani, Serbia, dan Montenegro melawan Kesultanan Utsmaniyah. Perang Balkan I (1912–1913) terbukti sukses bagi tentara Bulgaria, tetapi konflik pemisahan Makedonia muncul di antara sekutu-sekutu yang memenangi perang. Perang Balkan Kedua (1913) menjadi kekalahan yang meluluhlantakkan Bulgaria, yang bahkan diserang secara hampir serempak oleh tetangga-tetangganya. Pada Perang Dunia I, Bulgaria lagi-lagi menjadi pecundang sebagai dampak dari kesekutuannya dengan Blok Sentral. Kendati meraih beberapa kejayaan yang menentukan (pada Doiran, Monastir, dan juga Doiran pada tahun 1918), Bulgaria kalah perang dan menderita kehilangan wilayah yang cukup banyak. Keseluruhan korban dari tiga perang itu adalah kira-kira sebanyak 412.000–152.000 militer gugur dan 260.000 terluka. Gelombang sebanyak 253.000 pengungsi resmi, yang mewakili 6% populasi pra-perang negara ini, dan sebagian lagi pengungsi tak-terdaftar yang tak-jelas jumlahnya menambah kemuraman bagi ekonomi nasional yang baru saja ambruk.
Setelah serangkaian kekalahan ini, pada dasawarsa 1920-an dan 1930-an negara ini menderita kekacauan politik, yang memicu didirikannya kediktatoran otoriter oleh Tsar Boris III (bertakhta pada 1918–1943). Setelah merebut lagi kendali atas Dobrudzha Selatan pada 1940, Bulgaria terlibat Perang Dunia II pada 1941 sebagai anggota Blok Poros. Tetapi, Bulgaria menolak turut serta dalam Operasi Barbarossa dan tidak pernah menyatakan perang terhadap Uni Soviet, dan melindungi populasi Yahudi dari pengusiran ke kamp konsentrasi dengan berulang kali menangguhkan pemenuhan permintaan Jerman, dengan menyampaikan berbagai macam alasan yang masuk akal. Pada Maret 1943, hampir 12.000 orang Yahudi di Trakia dan Makedonia, kedua-duanya diurus oleh pemerintah Bulgaria atas nama Nazi, diusir ke Auschwitz dan Treblinka Pada musim panas 1943, Boris III tiba-tiba mangkat, sebuah peristiwa yang menggiring negara ini ke dalam pergolakan politik sejak perang beralih melawan Nazi Jerman dan pergerakan gerilya Komunis mendapatkan kekuatan yang lebih besar.
Pada September 1944, Barisan Pembela Tanah Air yang didominasi oleh Komunis mengambil alih kekuasaan, setelah banyaknya penyerangan dan kekacauan, mengakhiri kesekutuan dengan Nazi Jerman dan menggabungi pihak Sekutu hingga akhir perang pada 1945. Pemberontakan komunis pada 9 September 1944 menghasilkan penghapusan kekuasaan monarkis, tetapi sampai tahun 1946 sebuah republik rakyat belum juga terbentuk. Hal ini terjadi di bawah pengaruh Soviet, dengan Georgi Dimitrov (1946-1949) sebagai pemimpin politik Bulgaria terdepan. Bulgaria menerapkan perekonomian terencana bergaya Soviet dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pasar yang mengemuka pada tataran percobaan di bawah panduan Todor Zhivkov (1954-1989). Pada pertengahan dasawarsa 1950-an standar-standar kehidupan membaik secara signifikan. Lyudmila Zhivkova, puteri Zhivkov, mempromosikan budaya, seni, dan warisan nasional Bulgaria ke seluruh dunia. Di pihak lain, sebuah kampanye pembauran di penghujung dasawarsa 1980-an diarahkan untuk melawan etnik Turki, hasilnya adalah kira-kira 300.000 etnik Turki di Bulgaria beremigrasi ke Turki, yang berdampak pada anjloknya produksi pertanian karena kehilangan tenaga buruh. Pada 10 November 1989, Partai Komunis Bulgaria melepaskan monopoli politiknya, Zhivkov mundur, dan Bulgaria mulai memasuki masa peralihan dari negara satu partai ke sistem parlementer.
Pada Juni 1990 pemilihan umum bebas pertama diselenggarakan, dimenangi oleh sayap moderat Partai Komunis (Partai Sosialis Bulgaria—BSP). Pada Juli 1991, diterapkanlah konstitusi baru, yaitu konstitusi yang disediakan untuk Presiden terpilih yang relatif lemah dan untuk Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perencanaan ekonomi dibatalkan dan inisiatif pribadi dilegalkan. Sistem baru sebenarnya gagal memperbaiki standar-standar kehidupan atau menciptakan pertumbuhan ekonomi, bahkan rerata mutu kehidupan dan kinerja ekonomi sebenarnya lebih rendah daripada periode Komunis di awal dasawarsa 2000-an. Sebuah paket reformasi diperkenalkan pada 1997 untuk memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi memicu tumbuhnya kesenjangan sosial. Bulgaria menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada 2004 dan Uni Eropa pada 2007. Divisi Penelitian Federal Perpustakaan Kongres Amerika Serikat melaporkan Bulgaria pada 2006 sebagai negara yang memiliki catatan kebebasan bersuara dan hak asasi manusia yang secara umum bagus, sedangkan Freedom House menyatakan Bulgaria sebagai "bebas" pada 2010, memberinya skor 2 untuk hak-hak politik dan 2 untuk kebebasan sipil.
Kendati adanya perbaikan-perbaikan ini, laporan sebenarnya menunjukkan bahwa beberapa isu masih bertahan, yakni yang berkaitan dengan pergerakan nasionalis seperti VMRO, yang berupaya memaksakan sudut pandang mereka dalam hal pelarangan keagamaan, pengakuan yang terkait kekerasan.