Taman Nasional Kepulauan Seribu
Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu > Kebijakan Umum

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, mengamanatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan TNKpS sebagai berikut:
TNKpS adalah KPA yang mempunyai fungsi:
(1) perlindungan sistem penyangga kehidupan,
(2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan
(3) pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya.
Di dalam TNKpS dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, dan wisata alam, dengan tanpa mengurangi fungsi pokok dari masing-masing kawasan.
Zonasi adalah penetapan zona pengelolaan TNKpS sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya.
Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian SDA hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup TNKpS, sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.
Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor 129/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Pola Pengelolaan KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Lindung, mengamanatkan beberapa prinsip dasar pengelolaan taman nasional sebagai berikut:
Pendayagunaan potensi taman nasional untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyedia plasma nutfah untuk budidaya, dan wisata alam diupayakan agar tidak mengurangi luas kawasan, tidak menyebabkan berubahnya fungsi, dan tidak memasukkan jenis tumbuhan maupun satwa yang tidak asli.
Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan taman nasional ditata ke dalam zona inti, zona rimba/zona bahari, dan zona pemanfaatan.
Dalam zona inti hanya dapat dilakukan
(1) kegiatan monitoring SDA hayati dan ekosistemnya,
(2) membangun sarpras untuk monitoring,
(3) kegiatan yang tidak mengubah bentang alam.
Dalam zona perlindungan (rimba/bahari) dapat dilakukan kegiatan
(1) penelitian, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan penunjang budidaya,
(2) membangun sarpras untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas,
(3) membangun yang tidak mengubah bentang alam, dan (4) pemanfaatan tradisional.
Dalam zona pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan
(1) pemanfaatan kawasan dan potensi dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam,
(2) pengusahaan wisata alam oleh dunia usaha,
(3) penangkaran jenis untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan restocking,
(4) membangun sarpras pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam,
(5) membangun yang tidak mengubah bentang alam, dan
(6) pemanfaatan tradisional.
Masyarakat sekitar secara aktif diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan taman nasional sejak perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya.
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor SK.05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan TNKpS mengamanatkan beberapa pengaturan zonasi pengelolaan TNKpS sebagai berikut:
Sesuai dengan kondisi dan fungsi SDA hayati dan ekosistemnya, serta tujuan pengelolaannya, kawasan TNKpS dibagi atas 4 (empat) zona, yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan, Zona Pemanfaatan Wisata, dan Zona Permukiman.
Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan pulau, yang berada dalam TNKpS, harus sesuai dengan pengaturan Zonasi TNKpS, yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan, Zona Pemanfaatan Wisata, dan Zona Permukiman.