Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)
Geneologi Pertanggung jawaban Hukum

Orang tidak dinyatakan bersalah atas perbuatannya kecuali motif yang melatarbelakangi perbuatannya juga salah (Actus non facit reum nisi mens sit rea'). Demikian bunyi maksim dalam tradisi hukum pidana common law. Tidak seperti ajaran monisme yang memadukan unsur alasan dan tindakan dalam mengevaluasi suatu tindak pidana, postulat di atas justru menghendaki adanya dualisme; yaitu menciptakan distingsi antara perbuatan lahiriah (actus reus) dengan kondisi bathin (mens rea) pelaku tindak pidana. Yang pertama merujuk pada suatu tindak pidana, sementara yang kedua adalah syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam ajaran dualisme, bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tidak serta-merta mengimplikasikan ancaman pidana. Sebab, koneksi antara tindak pidana (actus reus) dengan pikiran yang melatarbelakanginya (mens rea) mesti ditautkan (concurrence) terlebih dahulu.
Dalam proses pembuktian, actus reus merupakan unsur objektif sementara mens rea adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab actus reus merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal); bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (harm) bagi pihak lain. Misalnya, sebut saja, tindakan penyiksaan. Selain dikategorikan sebagai tindak pidana oleh hukum (asas legalitas), penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang tentu menimbulkan kerugian bagi pihak korban, baik secara materil maupun imateril. Sedangkan mens rea disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal); yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan. Dalam kasus penyiksaan, hal tersebut terejawantah melalui kesadaran (kehendak untuk menyiksa) dan pengetahuan pelaku (bahwa penyiksaan dapat merugikan seseorang).
Penjajakan pada wilayah subjektif inilah yang menyebabkan lahirnya derivasi konsep-konsep, seperti: kesalahan (schuld), kesengajaan (opzet), kelalaian (culpa), dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang paling umum, kesalahan dimaknai sebagai perbuatan yang, dilakukan baik dengan sengaja (dolus, opzet, atau intention) maupun alpa (culpa, nelatigheid, atau negligence), menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena kaitan antara kondisi psikis (jiwa/pikiran) pelaku dengan perbuatan (lahiriahnya) meniscayakan suatu pencelaan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan kalimat lain, kesengajaan atau kelalaian, yang didalamnya memuat unsur pencelaan (secara moral), merupakan unsur-unsur kesalahan yang melegitimasi pertanggungjawaban pidana.
Hukum pidana lebih lanjut menguraikan secara detil pengertian yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yang dimengerti sebagai adanya "kehendak" seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, adalah pengertian menurut Wetboek Van Strafrecht tahun 1980. Sementara Memorie van Toelichting (MvT) memperluas muatannya, bukan hanya mencakup "kehendak" seseorang melainkan juga "pengetahuannya". Sebagaimana diungkapkan oleh Satochid Kartanegara, “seseorang yang melakukan suatu perbuatan Kejahatan dan Hukuman, dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatannya itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akibat dari perbuatannya itu”.