Muhammad Sangidu
Kepala Penghulu Kesultanan Yogyakarta

Sangidu merupakan Kepala Penghulu Kesultanan Yogyakarta ke-13 yang dilantik pada 1914 untuk menggantikan penghulu sebelumnya, yaitu Muhammad Khalil Kamaluddiningrat. Sebelum diangkat menjadi penghulu, gelar yang disandangnya adalah Ketib Anom Kiai (Wakil Kepala Penghulu). Berdasarkan catatan sejarawan Universitas Gadjah Mada, Ahmad Adaby Darban, Sangidu dianugerahi nama kehormatan K.R.P.H. Muhammad Kamaluddiningrat ketika diangkat sebagai penghulu Masjid Agung Yogyakarta.
Pengangkatan Sangidu sebagai penghulu membawa pengaruh cukup signifikan bagi Kampung Kauman. Ulama-ulama dan masyarakat yang tidak setuju dengan paham keagamaan Muhammadiyah semakin menyusut. Seiring dengan terputusnya regenerasi kiai lokal-tradisional, paham Muhammadiyah menjadi paham yang dominan di Kauman. Darban mencatat bahwa dengan dilantiknya Sangidu menjadi penghulu keraton, Kawedanan Reh Pengulon (atau Bangsal Pengulon) menjadi tempat yang semakin terbuka bagi gerakan reformasi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah mulai diizinkan masuk ke Bangsal Pengulon yang sebelumnya menjadi tempat tabu bagi masyarakat awam dan tempat tersebut lalu menjadi pusat penggemblengan kader-kader mubalig Muhammadiyah. Sangidu juga telah mempermudah Dahlan dalam mengenalkan pemahaman Islam modern dalam konteks masyarakat Islam tradisionalis di Yogyakarta pada awal abad ke-20.
Sebagai abdi dalem Kesultanan Yogyakarta, Sangidu tidak menunjukkan sikap antagonistik terhadap pihak keraton dalam kaitannya dengan kelahiran Muhammadiyah, meskipun sebelumnya pernah terjadi ketegangan antara ulama-ulama senior di Kampung Kauman dengan Ahmad Dahlan tentang masalah arah kiblat dan amalan-amalan agama Islam lainnya. Kesultanan Yogyakarta sendiri umum dipandang sebagai pusat tradisi kejawen yang penuh mistik, sedangkan organisasi Muhammadiyah lebih mengidentifikasikan diri sebagai gerakan puritan yang gencar memberantas takhayul (percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada), bidah (perbuatan yang dikerjakan tidak berdasarkan contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan), dan khurafat (ajaran yang tidak masuk akal) pada kemudian hari. Walaupun begitu, latar belakang Sangidu secara politis-struktural sebagai bagian dari ulama keraton dan penghulu Masjid Agung Yogyakarta membentuk sikap yang kooperatif dengan kekuasaan kesultanan. Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin (anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000–2005), sikap inilah yang nantinya mewarnai corak Muhammadiyah sebagai organisasi yang responsif-adaptif terhadap pemerintah. Dengan memanfaatkan kultur lokal sebagai medium berdakwah, Sangidu mencoba membangun paradigma baru mengenai Muhammadiyah dalam hal tanzih (purifikasi), yaitu berupa sikap inklusif yang mencerminkan Muhammadiyah sebagai Islam moderat.
Terkait dengan sikap Sangidu yang kooperatif dengan kekuasaan kesultanan, sejarawan Harry Jindrich Benda menegaskan jika strategi dakwah yang dilakukan oleh Sangidu merupakan salah satu langkah dalam membangun budaya baru di tengah paradigma tradisionalisme masyarakat saat itu. Sangidu dalam hal ini justru telah mengubah posisinya dari ulama yang hanya bisa "disentuh" oleh orang-orang tertentu, seperti para santri dan orang-orang yang dekat dengan golongan bangsawan, menjadi seseorang yang dekat dengan masyarakat di sekitarnya. Sikap kooperatif dan gagasannya yang moderat ini dalam pandangan sejarawan M.T. Arifin menyebabkan pemikiran-pemikirannya dapat diterima oleh kalangan kesultanan. Sikap tersebut dilakukan berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak bertentangan secara substantif dengan akidah yang diyakininya.
Sebagai salah satu keturunan Sangidu, Widiyastuti turut menilai bahwa posisi yang diberikan oleh pihak kesultanan kepada kakeknya tersebut dimaksudkan untuk memberikan suasana yang stabil. Selain itu, posisi ini juga dimaksudkan agar ide-ide pemurnian Islam dapat berkembang di dalam keraton. Menurut sejarawan M.C. Ricklefs, sikap Sangidu ternyata efektif mendorong para kerabat keraton untuk mengikuti ajarannya.
Sejalan dengan pandangan Arifin dan Widiyastuti, pengkaji Muhammadiyah Deliar Noer, mengomentari posisi Sangidu dalam kaitannya dengan pengembangan pembaruan Islam yang digagas oleh Ahmad Dahlan ini pada dasarnya tidak bisa steril dari peran Hamengkubuwana VII sebagai sultan saat itu. Noer menambahkan bahwa pihak kesultanan tidak mempersulit gerakan Muhammadiyah yang turut disebarkan oleh Sangidu. Hamengkubuwana VII paling tidak "memberikan angin" kepada ide pembaruan Muhammadiyah agar berkembang dalam kehidupan warganya, khususnya Kampung Kauman.