Kemandirian pangan di Indonesia
Kebijakan pangan saat ini > Food estate

Artikel utama: Food Estate
Momentum pandemi Covid-19 yang membuka kemungkinan terjadinya krisis pangan semakin mendorong pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional secara mandiri. Pada tahun 2020 Kementan meluncurkan program Food Estate sebagai Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 (sebelumnya 2015-2019). Menurut Badan Litbang Pertanian (2011), food estate adalah sebuah konsep  pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Program yang memanfaatkan lahan gambut di sejumlah lokasi ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan dan menyediakan kebutuhan pangan secara melimpah dengan harga murah sekaligus dapat menyejahterakan petani. Luas lahan yang direncanakan sekitar 2 juta ha, yaitu: 1,2 juta ha di Papua (potensi 1,69 juta ha), 180 ribu ha di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (prioritas),10 ribu ha di Kalimantan Timur, 120 ribu ha di Kalimantan Barat, 190 ribu ha di Maluku, 60 ribu ha di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (prioritas), 235 ribu ha di Sumatera Selatan (potensi 1,74 juta ha), dan 5 ribu ha di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (prioritas).
Presiden Joko Widodo: "Saya rasa kalau ini kita kerjakan (dengan baik), saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara dan food estate yang ada di NTT ini, maka bisa kita bangun ketahanan pangan yang baik untuk negara kita."
Program food estate atau lumbung pangan sejatinya bukanlah hal yang baru. Sebelumnya program ini pernah dilakukan pada era Soeharto melalui Proyek Lahan Gambut (PLG) Kalteng (1996) dan era Susilo Bambang Yudhoyono di Bulungan, Kaltim (2011), Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke, Papua (2011), Ketapang, Kalbar (2013), dan Lampung; yang berakhir dengan kegagalan. Selain dibayangi kegagalan pada proyek sebelumnya, sejumlah kritik dilayangkan pengamat terkait eksploitasi lahan yang mengancam kelestarian hutan, risiko ekonomi terkait anggaran dan kalkulasi bisnis, risiko kesehatan terkait potensi kebakaran lahan gambut, risiko kekeringan dan banjir, pengabaian keberlanjutan fungsi lahan, dan potensi tekanan terhadap warga dengan adanya pelibatan Kemenhan sebagai leading sector. Kritikan lain yang menyangkut terlibatnya investor swasta pernah disampaikan pada tahun 2014 yaitu adanya potensi bias kepentingan pemodal, kejelasan regulasi distribusi komoditas, kesenjangan kepemilikan lahan, jebakan monokultur tanaman yang mengancam keanekaragaman genetik, dan skeptisme kesejahteraan petani.
Saran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program food estate yang diajukan sejumlah kalangan antara lain yaitu agar pemerintah menghindari kebijakan antroposentris menyangkut perubahan ekosistem, memprioritaskan diversifikasi, memperbaiki rantai distribusi pangan, dan memberdayakan petani kecil. Selain itu pemerintah juga diminta mengkaji ulang pertanian di lahan gambut sub-optimal (kesuburan rendah), menyesuaikan jenis komoditas dengan karakteristik tanah dan kondisi sosial masyarakat, intensifikasi lahan, dan mengembangkan program ketahanan pangan alternatif yang berbasis kampung.