Mikhail Gorbachev
Terpecahnya Uni Soviet > Presiden Uni Soviet: 1990–1991 > Reunifikasi Jerman dan Perang Teluk

Bulan Januari 1990, Gorbachev secara pribadi setuju untuk mengizikan Jerman Timur bersatu kembali dengan Jerman Barat, tetapi menolak gagasan bahwa Jerman yang telah bersatu akan dapat mempertahankan keanggotaan Jerman Barat di NATO. Komprominya agar Jerman dapat mempertahankan keanggotaan di NATO tetapi sekaligus di Pakta Warsawa tidak mendapat dukungan. Pada Mei 1990, Gorbachev mengunjungi AS untuk berbicara dengan Presiden Bush; di sana, ia setuju bahwa Jerman yang independen berhak menentukan aliansi internasionalnya sendiri. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia menyetujui hal tersebut karena Menteri Luar Negeri AS James Baker berjanji bahwa pasukan NATO tidak akan ditempatkan di timur Jerman dan aliansi militernya tidak akan berekspansi hingga Eropa Timur. Secara pribadi, Bush tidak menghiraukan janji Baker dan kemudian mendorong untuk ekspansi NATO. Baru-baru ini, Gorbachev dan yang lainnya menyangkal klaim bahwa Gorbachev diberikan jaminan bahwa NATO tidak akan memperluas ke timur. Dalam perjalanan, AS menginformasikan Gorbachev tentang buktinya bahwa militer Soviet—mungkin tanpa sepengetahuan Gorbachev—telah melanjutkan program senjata biologi yang melanggar Konvensi Senjata Biologi 1987. Pada bulan Juli, Kohl mengunjungi Moskwa dan Gorbachev memberitahunya bahwa Soviet tidak akan menentang Jerman yang telah bersatu menjadi bagian dari NATO. Di dalam negeri, kritikan terhadap Gorbachev menuduhnya telah mengkhianati kepentingan nasional; lebih luas lagi, mereka marah kepada Gorbachev yang memperbolehkan Blok Timur untuk menjauh dari pengaruh langsung Soviet.
Bulan Agustus 1990, Pemerintah Irak Saddam Hussein menginvasi Kuwait; Gorbachev setuju dengan pernyataan Bush yang mengutuk tindakan ini. Hal ini membawa kritikan dari banyak aparatur negara Soviet, yang melihat bahwa Hussein adalah sekutu utama di Teluk Persia dan khawatir dengan keselamatan 9.000 warga negara Soviet yang tinggal di sana, walau Gorbachev berpendapat bahwa orang Irak-lah agresor dalam kejadian ini. Pada bulan November, Soviet mendukung Resolusi PBB yang mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mengusir Tentara Irak dari Kuwait. Gorbachev kemudian menyebut ini sebagai "batas air" politik dunia, "pertama kalinya negara adidaya bertindak bersama dalam krisis regional". Meskipun demikian, ketika AS mengumumkan rencana invasi darat, Gorbachev menentangnya, mendorong solusi yang damai sebagai gantinya. Pada Oktober 1990, Gorbachev dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian; ia tersanjung tetapi mengakui "perasaan yang campur aduk" dengan penghargaan itu. Jajak pendapat mengindikasikan 90% warga Soviet tidak setuju dengan penghargaan itu, yang secara luas terlihat sebagai penghargaan Barat dan anti-Soviet.
Dengan defisit anggaran Soviet yang melambung tinggi dan tidak adanya pasar uang dalam negeri untuk menyediakan pinjaman bagi negara, Gorbachev mencari di tempat yang lain. Sepanjang 1991, Gorbachev meminta pinjaman yang cukup besar dari negara-negara Barat dan Jepang, berharap untuk menjaga ekonomi Soviet agar tetap bertahan dan memastikan keberhasilan perestroika. Meskipun Uni Soviet telah dikeluarkan dari G7, Gorbachev tetap mendapatkan undangan untuk KTT London-nya pada Juli 1991. Di sana, ia melanjutkan seruannya untuk bantuan keuangan; Mitterrand dan Kohl menyokongnya, sementara Thatcher—yang sudah tidak lagi menjabat—juga mendesak pemimpin negara-negara Barat untuk setuju. Banyak anggota G7 yang enggan, sebagai gantinya mereka menawarkan bantuan teknis dan mengusulkan Soviet untuk mendapatkan status "asosiasi khusus"—daripada keanggotaan penuh—Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Gorbachev frustrasi dengan AS yang menghabiskan $100 miliar di Perang Teluk tetapi tidak menawarkan pinjaman bagi negaranya. Negara-negara lain bersikap lebih terbuka; Jerman Barat telah memberikan Soviet DM60 miliar pada pertengahan tahun 1991. Setelahnya pada bulan itu, Bush berkunjung ke Moskwa, ia bersama dengan Gorbachev menandatangani perjanjian START I, persetujuan bilateral dalam pengurangan dan pembatasan senjata serangan strategis, setelah perundingan sepuluh tahun lamanya.