Hukum Uni Eropa
Hukum administratif

Hukum administratif umumnya dipahami sebagai cabang hukum publik yang mengatur administrasi yang terkait dengan negara atau pemerintah. Meskipun definisi antara hukum konstitusi dengan administratif, serta perbedaan di antara keduanya cenderung arbitrer dan tumpang tindih, hukum administratif pada umumnya mengatur operasi hukum publik. Prinsip dasar hukum administratif Eropa berasal dari traktat-traktat yang disusun oleh Mahkamah Eropa. Peran penting hukum administratif terletak pada penetapan aturan operasi proses administratif, yaitu kerangka kerja sekunder di mana suatu administrasi beroperasi. Sistem pengujian yudisial yang dikembangkan saat ini menjadi norma dengan fungsi menetapkan legalitas perundang-undangan administratif, serta perlindungan hak-hak pihak swasta.
Dalam undang-undang Uni Eropa, prinsip-prinsip baru seperti hak 'akses ke pengadilan' dan 'peradilan yang efektif' dirumuskan sebagai hak konstitusional. Sebagai alternatif, prinsip-prinsip umum dapat berasal dalam administrasi publik, yang dipinjam dari prinsip-prinsip 'tata pemerintahan yang baik' seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang diadopsi Uni Eropa oleh Komisi Eropa pada tahun 2001. Dua peristiwa penting yang menandai pembukaan tahapan baru hukum administratif Uni Eropa diantaranya yaitu Perjanjian Maastricht 1992 yang secara resmi memperluas ruang lingkup Uni Eropa ke bidang-bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri. Jatuhnya Komisi Santer pada tahun 1999 juga berpengaruh pada perubahan peran dan posisi Komisi Eropa. Komunitas Eropa pada mulanya merupakan sistem dua tingkat. Cara tradisional untuk menganalisis administrasi adalah dalam bentuk triadik, yaitu administrasi langsung, seperti pada Hukum kompetisi Uni Eropa; administrasi tidak langsung, di mana pelaksanaan kebijakan Uni Eropa 'diunduh' ke dalam sistem administratif nasional; dan administrasi kooperatif atau administrasi bersama, di mana kedua tingkatan bekerja bersama. Sistem pemerintahan Uni Eropa berubah secara radikal ketika Komisi Eropa menjadi 'koordinator jaringan', daripada sebuah administrasi publik klasik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan. Setelah Perjanjian Lisboa ditandatangani, hukum administratif Uni Eropa menghadapi beberapa tantangan yang meliputi: perluasan aturan hukum dan prinsip legalitas ke bidang peradilan, urusan dalam negeri, dan imigrasi;  peningkatan perhatian atas hak-hak asasi manusia; hilangnya fungsi pemerintahan ke agen dan jaringan; dan proses globalisasi yang semakin menekan Uni Eropa, serta menantang otonomi pertahanannya. Fitur utama hukum administrasi meliputi: (1) Perjanjian Uni Eropa dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa, yang merupakan dasar konstitusi khusus hukum Uni Eropa; (2) Hak-hak fundamental seperti yang ditujukan oleh ketentuan Piagam Hak Asasi Uni Eropa memiliki kepentingan khusus; (3) hukum administrasi adalah hukum yang terintegrasi dengan hukum administrasi nasional, tanpa menghilangkan karakteristik khusus identitas budaya dari masing-masing negara anggota; (4) pluralisme administratif negara-negara anggota merupakan dasar bagi hubungan aktif dengan Uni Eropa baik secara vertikal, maupun horizontal.