Insiden Jembatan Marco Polo
Latar Belakang

Ketegangan antara Kekaisaran Jepang dan Republik Tiongkok telah meningkat sejak invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931 dan terciptanya negara boneka mereka selanjutnya yaitu Manchukuo, dengan Puyi, Kaisar terakhir dinasti Qing yang terguling, sebagai kepala negaranya. Setelah invasi, pasukan Jepang memperluas kendali mereka lebih jauh lagi ke daerah Tiongkok utara, berusaha untuk mendapatkan bahan baku dan kapasitas industri. Komisi penyelidikan dari Liga Bangsa-Bangsa membuat laporan kritis atas tindakan mereka, yang kemudian menyebabkan Jepang menarik diri, keluar dari Liga Bangsa-Bangsa.
Pemerintah Kuomintang (KMT) Tiongkok menolak untuk mengakui Manchukuo, tetapi setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan Jepang pada tahun 1933. Selanjutnya, ada berbagai insiden dan bentrokan bersenjata yang mengiringi terciptanya perdamaian yang tidak mudah ini. Pentingnya Insiden Jembatan Marco Polo justru karena berbagai peristiwa yang terjadi setelahnya di mana ketegangan bukannya surut malah sebaliknya terjadi peningkatan, dengan kekuatan yang lebih besar yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan pertempuran menyebar ke bagian lain Tiongkok. Setelah melihat kembali seluruh kejadiannya, insiden kecil ini dapat dianggap sebagai titik awal konflik yang lebih besar.
Di bawah ketentuan Protokol Boxer pada 7 September 1901, Tiongkok telah memberikan hak kepada negara-negara yang memiliki kedutaan di Beijing untuk menempatkan pasukan pengawal di dua belas titik tertentu di sepanjang jalur kereta api yang menghubungkan Beijing dengan Tianjin. Hal ini untuk memastikan komunikasi terbuka antara ibu kota dan pelabuhan. Dengan perjanjian tambahan pada 15 Juli 1902, maka pasukan pengawal tersebut diizinkan untuk melakukan manuver tanpa perlu memberitahu kepada pihak otoritas negara asing lainnya yang ada di Tiongkok.
Pada Juli 1937, Jepang telah menambah pasukannya di Tiongkok dari sekitar 7.000 menjadi 15.000 tentara, sebagian besar ditempatkan di sepanjang jalur kereta api. Jumlah pasukan Jepang ini termasuk semua peralatan militer yang dibawanya ukurannya mencapai beberapa kali lipat detasemen yang digunakan oleh kekuatan Eropa, dan jauh melebihi batas yang ditetapkan oleh Protokol Boxer.
Pada saat itu, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sudah berada di sekitar Peking dan Tianjin.
Pada malam 7 Juli, unit-unit tentara Jepang yang ditempatkan di Fengtai melintasi perbatasan untuk melakukan latihan militer rutin. Pasukan Jepang dan Tiongkok berada di luar Benteng Wanping — kota bertembok yang berlokasi sekitar 16 km di barat daya Beijing — tembak-menembak terjadi sekitar pukul 23:00. Penyebab pasti dari insiden ini masih belum diketahui. Ketika seorang tentara Jepang, Prajurit Shimura Kikujiro belum kembali ke posnya, komandan resimen Tiongkok Ji Xingwen (Resimen ke-219, Divisi ke-37, Tentara Rute ke-29) menerima pesan dari Jepang yang meminta izin untuk memasuki Wanping mencari prajuritnya yang hilang. Pihak
Tiongkok menolak permintaan tersebut. Meskipun Prajurit Shimura telah kembali ke unitnya, pada titik ini kedua belah pihak mulai bergerak, pasukan Jepang menerjunkan pasukan bantuan untuk mengepung Wanping dan sekitarnya.
Kemudian di malam hari, sebuah unit infanteri Jepang berusaha untuk menembus pertahanan Wanping yang bertembok tetapi dipukul mundur. Dua jam kemudian Jepang mengeluarkan ultimatum. Sebagai tindakan pencegahan, Qin Dechun yang menjabat sebagai komandan Tentara Rute ke-29 Tiongkok, menghubungi komandan Divisi ke-37 Tiongkok, Jenderal Feng Zhian yang kemudian memerintahkannya untuk menempatkan pasukannya dalam posisi siaga tingkat tinggi.[butuh rujukan]