Revolusi Jerman 1918-1919
Revolusi, babak kedua: kekalahan radikal Kiri > Pemerintahan > Pembentukan, pakta dengan militer, dan gencatan senjata

Ebert berusaha menenangkan suasana revolusi dan memenuhi tuntutan demonstran pada 9 November yang menginginkan persatuan antara partai buruh. Dia menawarkan USPD kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan, bahkan bersedia menerima Karl Liebknecht sebagai menteri. Namun, USPD, atas desakan Liebknecht, meminta agar perwakilan serikat pekerja dan tentara yang terpilih memiliki kendali penuh atas pemerintah, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. SPD menolak permintaan ini, dan negosiasi pun berhenti pada hari itu.
Sekitar pukul 8 malam, sekelompok 100 pekerja yang dikenal sebagai Pengawas Revolusioner dari pabrik-pabrik besar di Berlin menduduki gedung Reichstag. Dipimpin oleh Richard Müller dan Emil Barth, mereka membentuk semacam parlemen revolusi. Kebanyakan dari mereka adalah pemimpin dalam pemogokan kerja awal tahun 1918. Mereka tidak percaya pada kepemimpinan SPD dan sebenarnya telah merencanakan kudeta pada 11 November, meski belum siap dengan kejadian revolusi yang dimulai di Kiel. Untuk mengambil alih inisiatif dari Ebert, mereka memutuskan untuk mengadakan pemilihan pada keesokan harinya. Setiap pabrik di Berlin akan memilih dewan pekerja, dan setiap resimen militer akan memilih dewan tentara yang malamnya akan membentuk pemerintahan revolusioner dari anggota SPD dan USPD. Pemerintahan ini dirancang untuk mengambil alih peran Ebert sebagai kanselir.
Pada malam 9 November, pimpinan SPD mendengar rencana pemilihan ini. Karena tidak bisa mencegahnya, Otto Wels menggunakan pengaruh partai untuk memengaruhi pemungutan suara di dewan tentara, dan mayoritas mereka akhirnya mendukung SPD. Pagi harinya, sudah jelas bahwa SPD akan mendapat dukungan mayoritas dalam pertemuan dewan malam itu.
Ketua USPD, Hugo Haase, kembali dari Kiel pada pagi 10 November dan berhasil mencapai mufakat dalam negosiasi dengan SPD terkait pemerintahan baru. Pemerintahan revolusioner ini, yang dinamai Dewan Deputi Rakyat (Rat der Volksbeauftragten) sesuai permintaan USPD, memberikan beberapa tuntutan USPD. Dewan ini terdiri dari tiga wakil SPD (Ebert, Scheidemann, dan Otto Landsberg) serta tiga wakil USPD (Haase, Wilhelm Dittmann, dan Emil Barth). Dewan pekerja dan tentara akan diberi kekuasaan politik, namun tidak dengan kendali penuh atas pemerintah. Rencana pembentukan majelis nasional baru akan dibahas nanti, setelah situasi revolusi sudah stabil.
Di pertemuan dewan-dewan yang baru terpilih yang digelar sore hari di Circus Busch, hampir semua dewan tentara dan sebagian besar wakil pekerja mendukung pihak SPD. Setelah anggota Dewan Deputi Rakyat diratifikasi, Emil Barth mengusulkan dibentuknya komite aksi untuk mengawasi mereka dan mengajukan daftar nama yang disusun oleh Revolutionary Stewards. Usulan ini mengejutkan pimpinan SPD dan memicu perdebatan sengit di dalam pertemuan. Ebert berhasil mendorong terbentuknya "Dewan Eksekutif Dewan Pekerja dan Tentara Berlin Raya" (Vollzugsrat des Arbeiter-und Soldatenrates Grossberlin) yang terdiri dari tujuh anggota SPD, tujuh dari USPD, dan empat belas wakil tentara independen. Dewan ini bertugas mengawasi Deputi Rakyat sampai terbentuknya majelis nasional, dengan Richard Müller dari USPD dan Brutus Molkenbuhr yang mewakili pihak tentara sebagai ketuanya.
Di malam hari yang sama, panggilan telepon antara Ebert dan Wilhelm Groener, Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, menghasilkan perjanjian rahasia tak resmi antara mereka yang dikenal sebagai Pakta Ebert-Groener. Sebagai imbalan atas jaminan dukungan militer dari Groener "demi kebaikan negara", Ebert berjanji tidak akan mengubah struktur hierarki dan komando militer. Ebert pun tidak berusaha untuk mendemokratisasi militer yang otoriter itu. Seperti yang Groener tulis dalam memoarnya: "Elemen terbaik dan terkuat dari Prusianisme lama berhasil diselamatkan untuk Jerman yang baru."
Di tengah kekacauan hari itu, penerimaan pemerintah Ebert terhadap syarat gencatan senjata dari Sekutu yang begitu keras hampir tidak mendapat perhatian, padahal permintaan itu datang lagi dari Komando Tertinggi Angkatan Darat. Pada 11 November, wakil Partai Tengah, Matthias Erzberger, menandatangani perjanjian gencatan senjata di Compiègne, Prancis, atas nama pemerintah di Berlin, dan Perang Dunia I pun berakhir.