stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Victor Hartono
Kehidupan pribadi

Victor Hartono menikah dengan wanita pilihannya bernama Amelia Santoso, anak dari Benny Setiawan Santoso, dalam sebuah pesta pernikahan yang mewah, yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai sektor. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan berkomitmen terhadap keluarga serta tanggung jawab sosial.
Pranala luar

Victor Hartono di Linkedin.com
Wodon

Wodon adalah nama sebuah marga, fam, suku atau klan di wilayah adat Krowe, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, NTT. Secara etimologis dalam bahasa daerah setempat, kata Wodon berarti unggas Gosong Kaki Merah. Nama ilmiah untuk spesies ini dalam bahasa Latin adalah Megapodius reinwardt. Atas dasar itu, keluarga besar marga Wodon bernazar untuk melestarikan, tidak membunuh, apalagi mengkonsumsi Megapodius reinwardt. Klan Wodon dianggap sebagai suku asli pulau Flores yang mentas dari dalam perut bumi. Mereka dijuluki Wodon Bekor yang artinya Wodon yang muncul dari dalam tanah atau Wodon yang mentas dari dalam perut bumi.
Asal-usul

Berdasarkan cerita sejarah, pada zaman purba, ketika Nian Tana (Tanah Bumi), Nuhan Ular (Pulau Flores) belum berpenghuni manusia, di sebuah bukit yang bernama Wolo Wodon, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, terjadi ledakan cukup kuat dari dalam tanah pada suatu hamparan membentuk sebuah lubang yang dalam. Dari dalam lubang tersebut munculah sepasang manusia, pria dan wanita. Mereka lalu mengembara seantero Nuhan Flores dan menemukan kenyataan bahwa di dalam pulau Flores, tidak ada kehidupan manusia lain lagi selain mereka berdua bersama beraneka tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sepasang manusia ini akhirnya kembali ke tempat di mana mereka berasal. Mereka lalu memutuskan untuk menikah agar memperoleh keturunan manusia-manusia lain lagi demi memenuhi dan mengolah wilayah daratan yang belum berpenghuni selain mereka berdua ini. Dengan demikian Klan Wodon diyakini sebagai suku manusia pertama di Nian Tana.
Subsuku Wodon

Dalam perkembangan selanjutnya, Klan Wodon yang telah beranak-cucu memenuhi Nuhan Flores lalu membentuk beberapa Subsuku dengan peranannya masing-masing. Ada 5 Subsuku Wodon, sebagai berikut:
1. Wodon Tanarewuh, subsuku Wodon yang bertanggungjawab mengurus tanah. Tanarewuh dalam bahasa Krowe & Tana Ai, Kabupaten Sikka, berasal dari penggabungan dua akar kata: Tana (tanah) + Rewuh (debu).
2. Wodon Waihi, subsuku Wodon yang bertanggungjawab mengurus air. Waihi dalam bahasa Krowe & Tana Ai, Kabupaten Sikka, berasal dari penggabungan dua akar kata: Wair (air) + Ihin (berisi/berhasil).
3. Wodon Gebin, subsuku Wodon yang bertanggungjawab mengurus perumahan. Gebin dalam bahasa Krowe & Tana Ai, Kabupaten Sikka, berasal dari kata "Gebi" yang berarti 'dinding'.
4. Wodon Gaimerak, subsuku Wodon yang bertanggungjawab mengurus peperangan. Gaimerak dalam bahasa Krowe & Tana Ai, Kabupaten Sikka, berasal dari penggabungan dua akar kata: Gai (rotan/tongkat/kekuasaan) + Merak (merah/berani).
5. Wodon Helang, subsuku Wodon yang tidak kasat mata, merupakan makhluk astral atau makhluk halus yang tidak kelihatan, subsuku Wodon dari dunia gaib.
Penyebaran

Manakala Nuhan Flores mulai didatangi suku-suku dari luar, dalam interaksi kehidupan, suku Wodon sebagai suku pribumi menjadi kelas sosial masyarakat tuan tanah (Tana Pu'an). Namun tidak sedikit tanah teramat luas yang dimiliki suku bekor, suku manusia pertama, yakni suku Wodon diberikan secara cuma-cuma kepada suku-suku pendatang demi hidup bersama memenuhi seisi nian tana. Pada suatu generasi, tanah-tanah yang telah dihibahkan secara cuma-cuma tersebut terpaksa harus diambil kembali dengan cara berperang. Ada 5 orang Pandawa Klan Wodon yang dikenang dalam sejarah budaya sebagai 5 bersaudara kandung yang gagah berani memegang Gili Ole ('Perisai & Tombak'/perangkat perang) untuk bertempur merebut dan mempertahankan tanah ulayat Koker Tana Inan, Dara Natar Tana Anak. Mereka adalah Dulo, Key, Kesar, Watu Woga, Hiwin.
Marga Wodon dalam peradaban modern terus mencari jati-dirinya. Di Indonesia, selain di Pulau Flores, penyebaran famili (fam.) Wodon menjangkau sebuah komunitas yang sangat besar di Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah-tengah pulau Sulawesi yang merupakan pulau habitat endemik Burung Maleo ini ada begitu besar komunitas Klan Wodon hingga ke Utara dan Selatan Pulau Sulawesi. Tidak hanya itu, Klan Wodon malah menjadi Suku Dunia. Di Belgia, tepatnya di Kotamadya Fernelmont, Provinsi Namur ada sebuah desa bernama Wodon. Dulunya merupakan sebuah kotamadya sendiri yakni Kotamadya Wodon sebelum fusi kotamadya di Belgia pada tahun 1977. Hampir semua masyarakat di Wodon, Namur, Belgia memberi nama (Surname/Family Name) "Wodon" setelah nama babtis/nama depan mereka. Di Provinsi Tianjin, Tiongkok, nama Wodon diabadikan menjadi nama sebuah perusahaan logam terkemuka dunia yakni Cina Wodon. Di Kabupaten Sikka, Flores, sendiri beberapa tempat juga bernama Wodon selain di tempat asal yaitu Wolo Wodon, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete. Tempat-tempat tersebut antara lain: Dusun Wodon (Desa Wairterang, Kecamatan Waigete), Teluk Wodon (Desa Wairterang dan Desa Runut, Kecamatan Waigete), Dusun Wodon (Desa Blatatatin, Kecamatan Kangae), Wodon Gabo (Bukit Scalabrini, Nangalimang), Kali Wair Wodon (Tana Ai Krowin), Bukit Bolit Wodon (Tana Ai Muhan), Dusun Wodon Wair (Wolomotong, Doren), dan lain-lain. Namun dari semua tempat tersebut hanya di Wolo Wodon, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete-lah terdapat bekas lubang mentasnya manusia pertama Klan Wodon. Sebuah kisah manusia pertama yang dapat dianalogikan seakan-akan proses penetasan telur Megapodius reinwardt yang dieram oleh panas dari perut bumi lalu menghasilkan sebuah kehidupan yang baru.
Gereja Santo Fransiskus Xaverius, Tanjung Priok

| Gereja Santo Fransiskus Xaverius |
| --- | --- |
Gereja Santo Fransiskus Xaverius, Paroki Tanjung Priok
Tampak samping Gereja Santo Fransiskus Xaverius
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°6′56.9700″S 106°53′38.0868″E﻿ / ﻿6.115825000°S 106.893913000°E﻿ / -6.115825000; 106.893913000
Lokasi: Jalan Melati No.1, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230
Negara: Indonesia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Sejarah
Dedikasi: Santo Fransiskus Xaverius
Tanggal konsekrasi: 3 Desember 1970
Arsitektur
Status: Paroki
Status fungsional: Aktif
Peletakan batu pertama: 11 Oktober 1969
Administrasi
Paroki: Tanjung Priok
Dekenat: Utara
Keuskupan Agung: Jakarta
Klerus
Imam yang bertugas: R.P. Antonius Yuni Wimarta, C.M.
Imam rekan: R.P. Henricus Yuli Kurniawan, C.M.
 
Gereja Santo Fransiskus Xaverius adalah sebuah gereja paroki Katolik yang berlokasi di Jakarta Utara, Indonesia. Gereja ini berada di bawah pengelolaan Keuskupan Agung Jakarta. Secara parokial, Gereja ini merupakan Paroki Tanjung Priok. Gereja Santo Fransiskus Xaverius dinamai menurut Fransiskus Xaverius, yang dikenal sebagai misionaris di Indonesia. Gereja ini berada dalam reksa pastoral tarekat Kongregasi Misi.
Sejarah

Pada awalnya, umat yang tinggal di wilayah Tanjung Priok merupakan bagian dari Paroki Katedral. Pada tahun 1938, Paroki Mangga Besar resmi berdiri, dan wilayah Tanjung Priok masuk ke dalam wilayah Paroki Mangga Besar. Pada tahun 1947, dibangun sebuah bangunan gereja sementara di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, yakni di Jalan Ambon. Gereja ini disebut sebagai Gereja Pelabuhan. Saat itu stasi dikelola oleh para imam Yesuit.
Pada tanggal 3 Juni 1965, sebuah kapel di kawasan Warakas didirikan. Kapel ini dibangun oleh R.P. Rudolphus Kurris, S.J., dan dinamai Kapel Maria Bintang Laut.
Pada 1 September 1966, Panglima Komando Daerah Maritim III, Haryono Nimpuno memberikan sebuah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso yang berhadapan dengan Jalan Melati. Gereja ini kemudian mulai dibangun pada tanggal 11 Oktober 1969 dan selesai pada 3 Desember 1970.
Sejak tahun 1998, reksa pastoral di Gereja Santo Fransiskus Xaverius mulai dilakukan oleh para imam Kongregasi Misi.
Peribadatan

Gereja Santo Fransiskus Xaverius menyelenggarakan misa harian pada pagi hari. Perayaan Ekaristi mingguan juga diselenggarakan satu kali pada Sabtu sore dan tiga kali pada hari Minggu. Liturgi diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
Tampak dalam gereja (2025)
Panti imam Gereja Santo Fransiskus Xaverius pada Masa Paskah 2024
Panti imam Gereja Santo Fransiskus Xaverius pada tahun 2025
Altar gereja (2025)
Fasilitas

Gereja Santo Fransiskus Xaverius menempatkan dua buah patung di panti imam, yakni patung Hati Kudus Yesus dan patung Bunda Maria. Di dalam gereja juga terdapat patung Bunda Maria, Pieta serta patung Santo Fransiskus Xaverius, pelindung gereja. Di pelataran gereja terdapat juga patung Bunda Maria dan juga patung Santo Fransiskus Xaverius serta lonceng. Ketiga patung Bunda Maria tersebut memiliki keterkaitan dengan dogma Maria Dikandung Tanpa Noda.
Patung Santo Fransiskus Xaverius dan lonceng yang ada di bagian luar gereja.
Patung Santo Fransiskus Xaverius dan lonceng yang ada di bagian luar gereja.
Patung Bunda Maria di dalam gereja
Patung Bunda Maria di panti imam.
Patung Bunda Maria di pelataran gereja.
Patung pieta di dalam gereja
Patung Hati Kudus Yesus di panti imam
Patung Santo Fransiskus Xaverius, pelindung gereja
Paroki Tanjung Priok juga memiliki gedung kegiatan paroki yang berdekatan dengan Gua Maria.
Gedung Kegiatan Paroki
Tampak luas Gua Maria
Tampak dekat Gua Maria
Galeri

Pintu gerbang gereja
Tampak samping gereja pada tahun 2024
Tampak samping gereja pada tahun 2025
Sisi samping pada bagian depan gereja
Tampak belakang gedung utama gereja
Porta Sancta (Pintu Suci) dalam rangka Yubileum 2025
Porta Sancta (Pintu Suci) dalam rangka Yubileum 2025
Lihat pula

Daftar paroki di Keuskupan Agung Jakarta
Pranala luar

Situs web resmi
Gereja Santo Fransiskus Xaverius, Tanjung Priok di Instagram
Batalyon Infanteri 131

| Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti |
| --- | --- |
Lambang Yonif 131/Braja Sakti
Dibentuk: 26 April 1958
Negara: Indonesia
Cabang: Infanteri
Tipe unit: Satuan Tempur
Peran: Pasukan Senapan
Bagian dari: Korem 032/Wirabraja
Markas: Payakumbuh, kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Julukan: Yonif 131/BRS
Moto: Braja Sakti
Baret: Hijau
Maskot: Batalyon Singa Harau
Ulang tahun: 26 April
Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti atau Yonif 131/BRS adalah salah satu Batalyon infanteri di bawah komando Korem 032/Wirabraja Kodam I/BB. Markas komando batalyon saat ini berkedudukan Kelurahan Ranah Tiakar, Payakumbuh sekaligus sebagai Markas Kompi A, B, dan Kompi Bantuan. Sedangkan Kompi C berkedudukan di Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pembentukan batalyon ini didasari oleh adanya pemberontakan PRRI di wilayah Sumatra bagian Barat akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat pada tahun 1950an. Untuk menjaga wilayah tersebut, maka dibentuklah batalyon untuk menjaga keamanan dan mempertahankan daerah dari serangan pemberontak. Tanggal 22 Januari 1959 ditetapkan sebagai hari jadi Batalyon Infanteri ini Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: KPTS-40/I/1959 tanggal 22 Januari 1959 tentang pengesahan Batalyon Infanteri “A” Komando Operasi 17 Agustus.
Sejarah

Embrio batalyon adalah pasukan Mayor Noermatias yang sejak tanggal 26 April 1958 telah melakukan tugas dan bazzeting ke daerah Pariaman yang telah dibebaskan. Penyerahan kota Pariaman dilakukan oleh Dan RTP II Brawijaya Overste Syahbirin Muchtar kepada Mayor Noermatias dengan penugasan Ex. Batalyon 140 KDMST RTP-II/Brawijaya sebagai anggota Batalyon Noermatias. Berdasarkan Surat Keputusan Komando Operasi 17 Agustus nomor: KPTS/15/a/6/1958 tanggal 18 Mei 1958 dan KPTS-15/a/7/1959 tentang penunjukan Mayor Noermatias untuk membentuk Batalyon Infanteri “A” sebagai penghargaan atas tindakan yang berani menentang PRRI. Kota Pariaman kembali diserang oleh pemberontak pada 7 Juli 1958, tetapi dapat dipukul mundur.
Berdasarjam Surat Perintah Komando Operasi 17 Agustus nomor: SP-214/6/1958 tanggal 15 Juli 1958 tentang perintah kepada Mayor Noermatias, Lettu Djohan Rivai, Lettu Sohor Simarmata dan Lettu Soehadi beserta seluruh kompinya masuk dalam Batalyon Infanteri “A”. Penambahan pasukan dilakukan pada tanggal 22 September 1958 dengan Surat Perintah Komando Operasi 17 Agustus nomor: SP-734/9/1958 yang memerintahkan Ex. Kompi KDMST Detasemen J, Kompi-F Yon 136, Kompi Markas Yon 140, Kompi-B Yon 140 secara organik masuk kedalam Batalyon Infanteri-A. Sehingga total anggota batalyon pada bulan Februari 1959 berkekuatan 649 orang.
Pengalaman Operasi

Tahun 1958 s/d 1961, mulai dari saat pengesahannya Batalyon Infanteri “A” melaksanakan penumpasan pemberontakan PRRI dengan kedudukan kompi-kompi terpisah serta kedudukan Markas Komando yang berpindah-pindah mulai dari Padang, Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota.
Tahun 1962 Batalyon Infanteri 131/BRS bertugas didaerah Riau daratan dengan kedudukan tersebar mulai dari Bangkinang, Muara Mahat, Rokan, Bengkalis sampai Rengat dan sekitarnya.
Tahun 1965 Batalyon Infanteri 131/BRS bertugas didaerah Korem 031/Wira Bima dalam rangka menyukseskan Dwikora lebih kurang 10 bulan.
Tahun 1977 s/d 1978 Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi seroja Timor-timur
Tahun 1985 s/d 1986 Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi seroja Timor-timur
Tahun 1988 s/d 1989 Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi seroja Timor-timur
Tahun 1990 1 SSK Alfa Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi penumpasan GPK Aceh
Tahun 1991-1992 2 SSK Batalyon Infanteri 131/Brs yaitu SSK 1 dan SSK 2 tugas operasi penumpasan GPK Aceh
Tahun 1993 Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi seroja Timor-timur
Tahun 1994-1995 Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi Jaring Merah V Aceh sampai tahun 1995.
Tahun 1996-1997 1 SSK Batalyon Infanteri 131/Brs yaitu SSK “A” tugas operasi Jaring Merah VII Aceh.
Tahun 1999 1 SSK Batalyon Infanteri 131/Brs tugas operasi Wibawa penumpasan GPK Aceh
Pada tanggal 5 Mei 1999 s/d 15 Mei 2000 Yonif 131/Brs melaksanakan tugas daerah rawan PPRM Aceh dilanjutkan operasi Sadar Rencong I dan II.
Pada tanggal 20 Desember 2000 s/d 16 Oktober 2001 Yonif 131/Brs melaksanakan tugas Pamtas NTT-Timor-timur.
Pada tanggal 30 Mei 2002 s/d 31 Juli 2003, 2 SST Yonif 131/Brs melaksanakan tugas operasi di Papua bergabung dengan Yonif 122/TS.
Pada tanggal 21 Juni 2002 s/d 2 Agustus 2003, 2 SSK Yonif 131/Brs melaksanakan Pam Obvitnas di Lhokseumawe Aceh Utara bergabung dengan Yonif 133/YS.
Pada tanggal 23 Agustus 2002 s/d 29 Oktober 2003 Yonif 131/Brs melaksanakan Pam Obvitnas di Lhokseumawe Aceh Utara.
Pada bulan Juli 2004 2 SST Yonif 131/BRS bergabung dengan Yonif 133/YS melaksanakan Pam Wil di NAD.
Pada tanggal 07 Oktober 2004 - 2005 Yonif 131/BRS melaksanakan Pam Obvitnas di Lhokseumawe Aceh Utara.
Pada tanggal 9 Maret 2012 Yonif 131/Brs melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku Ambon
Pada tanggal 7 November 2016 Yonif 131/Brs melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di wilayah Kalbar
Pada tanggal 28 Agustus 2019 Yonif 131/Brs melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di wilayah Kalbar bergabung dengan Yonif 133/YS
Pada tanggal 28 Februari 2021 Yonif 131/Brs melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di wilayah Papua
Anggota Gugur

Pada tanggal 19 Mei 1973 didirikan Tugu Syuhada di Markas Komando Batalyon, dengan maksud untuk mengenang para Pahlawan Yonif 131/Braja Sakti yang gugur dalam mengemban tugas . Nama-nama Prajurit yang gugur di medan bhakti diabadikan pada tugu pahlawan tersebut.
Komandan

Mayor Inf Yoesoef Ali (September - Desember 1958)
Mayor Inf Katamso Dharmo (Desember 1958 - Agustus 1959)
Kapten Inf M. Noer (Agustus - Desember 1959)
Mayor Inf Moedjiman. S (Desember 1959 - Juli 1960)
Mayor Inf Soemardan (Juli 1960 - Maret 1961)
Mayor Inf Poernomo Sipur (Maret 1961 - Agustus 1962)
Mayor Inf R. Umargono (Agustus 1962 - Desember 1963)
Kapten Inf Moch. Djamil (Desember 1963 - 1965)
Mayor Inf Soemardi (1965-1966)
Mayor Inf Wijono (1966-1968)
Mayor Inf Soejono Danawangsa (1968-1969)
Mayor Inf Sartidjo Dharmo Admojo (1969-1971)
Mayor Inf Amiroedin (April 1971 - November 1974)
Letkol Inf Radion Mustafa (November 1974 - Oktober 1975)
Letkol Inf Setijana (Oktober 1975 - Agustus 1976)
Mayor Inf Osep Syaifullah (Agustus 1976 - Juni 1977)
Letkol Inf Sudibyo Utomo (Juni 1977 - 22 April 1980)
Letkol Inf Hari Sasongko (22 April 1980 - Juni 1981)
Letkol Inf Suharna (Juni 1981 - 11 September 1982)
Letkol Inf Ikasuma Hamid (11 September 1982 - 21 Mei 1983)⭐
Letkol Inf Rachmad. HS. Mokoginta (21 Mei 1983 - 1 April 1985)
Mayor Inf JP Siregar (1 April 1985 - 1 April 1986)
Mayor Inf IBK Sukawan (1 April 1986 - 4 Juni 1989)
Mayor Inf Harianto Rachman (4 Juni 1989 - 18 Juni 1990)
Mayor Inf Liliek. AS. Sumaryo (18 Juni 1990 - 19 Juni 1992)⭐⭐⭐
Letkol Inf Hatta. SY (19 Juni 1992 - 26 Juli 1994)
Mayor Inf Agus Supriyanto (26 Juli 1994 - 21 Juni 1995)
Letkol Inf M. Yunus (21 Juni 1995 - 23 Oktober 1997)
Letkol Inf Suyatno (23 Oktober 1997 - 15 Juni 1999)
Letkol Inf Januardin (15 Juni 1999 - 15 September 2000)
Mayor Inf Ahwan Ismadi (15 September - 1 November 2000)
Letkol Inf Agung Risdhianto (1 November 2000 - 22 Agustus 2002)⭐⭐
Letkol Inf Jemmy Evin Zacharias (22 Agustus 2002 - 1 Mei 2004)
Letkol Inf Jodi Widjanarko, S.Sos. (1 Mei 2004 — 9 Agustus 2006)⭐⭐
Letkol Inf Herianto Syahputra, S.IP (9 Agustus 2006 - 11 September 2007)⭐⭐
Letkol Inf Haryanto S.I.P (11 September 2007 - 5 Agustus 2009)⭐⭐
Letkol Inf Dwi Bagus Nugraha (5 Agustus 2009 - 29 April 2011)
Letkol Inf Trisno Widodo (29 April 2011 - 14 November 2012)⭐
Letkol Inf Dec Jerry Simanungkalit (14 November 2012 - 28 Desember 2013)
Letkol Inf Oni Kristiyono Goendong (28 desember 2013 - 18 April 2015)
Letkol Inf Mujibburrahman Hadi, S.E (18 April 2015 - 23 Mei 2016)
Letkol Inf Denny, S.I.P. (23 Mei 2016- 17 November 2017)
Mayor Inf Yusuf Saud Tanjung (17 November 2017 - 26 Juni 2019)
Mayor Inf Muhammad Erfani (26 Juni 2019 - 18 Januari 2022)
Letkol Inf Reno Handoko (18 Januari 2022 - 16 Juni 2023)
Letkol Inf Andit Franata (16 Juni 2023 - 30 Juni 2024)
Mayor Inf Dedi Harnoto (30 Juni 2024 - Sekarang)
Yayasan Pangeran Sumedang
Ketua Yayasan Pangeran Sumedang dari masa ke masa

Sejak terbentuknya Yayasan Pangeran Sumedang (YPS) sejak tahun 1950, telah dipimpin beberapa Ketua YPS:
Raden Rangga Kosasih Soemadinigrat (1950 – 1955)
Raden Rangga Sadeli. (1955 – 1960)
Raden Danoe Soemawilaga. (1960 – 1968)
Raden Ating Natadikoesoema. (1968 – 1980)
Raden Tumenggung Mohammad Singer. (1980 – 1988)
Haji Raden Lukman Hamid Soemawilaga. (1988 – 1992)
Haji Raden Djamhir Soemawilaga. (1992 – 1997)
Haji Raden Otje Salman Soemadiningrat (1997 – 1998)
Haji Raden Hadian Soemaadiningrat. (1998 – 2006)
Raden I. Lukman Soemadisoeria (2006 – 2009)
Ir. Haji Raden Koenraad Soeriapoetra (2009 - )
Raden Otong Hasan, BA.( - )
Drs. Raden. Memet Rochimat, M.Si ( - 2018)
Raden Panji Daniel Surya Wardhana (2018 - 2020)
R Mochamad Alex (2020 - 2022)
Ahmad Djawarie SE, Chk (2022)
Raden Gautama Bagus Rangin (2022-2024)
Ust. Raden. H. Dede Haidar (2024 - Sekarang)
Masyarakat adat

Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya
Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang secara turun-temurun mendiami wilayah tertentu berdasarkan garis keturunan leluhur. Mereka memiliki hak kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam di sekitarnya, serta menjalankan kehidupan sosial dan budaya yang diatur oleh hukum adat. Keberlangsungan komunitas ini dikelola melalui lembaga adat yang berperan dalam menjaga tradisi dan tata kelola kehidupan bersama.
Istilah ini memiliki kesamaan dengan konsep indigenous populations yang dipopulerkan Jose R. Martinez Cobo dalam studinya tentang diskriminasi dan perlindungan minoritas untuk PBB. Konsep tersebut mendefinisikan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesinambungan historis dengan komunitas pra-invasi dan prakolonial di wilayah tempat mereka tinggal. Kelompok ini memiliki karakteristik budaya, sosial, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di negara mereka, serta berupaya untuk mempertahankan identitas mereka yang unik meskipun menghadapi tekanan dari proses kolonisasi dan modernisasi​.
Definisi masyarakat adat juga dipengaruhi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang diadopsi pada tahun 2007 dan Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (ILO) No. 169 tahun 1989. Kedua dokumen ini menegaskan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan praktik budaya mereka.
Dalam berbagai literatur, istilah "masyarakat adat" sering digunakan secara bergantian dengan istilah seperti penduduk asli, pribumi, suku bangsa, atau kaum minoritas yang mengalami marginalisasi akibat perbedaan identitas dari kelompok dominan di suatu negara atau wilayah.
Negeri Ullath, kecamatan Saparua di kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu negeri dengan tatanan masyarakat adat yang masih kental di Maluku
Identifikasi dan pengakuan

Dalam sistem hukum internasional dan nasional, identifikasi masyarakat adat umumnya mengacu pada beberapa kriteria utama, yaitu:
Keterkaitan historis dengan wilayah tertentu sebelum masa kolonisasi atau invasi.
Keberlanjutan tradisi budaya, bahasa, dan sistem sosial yang berbeda dari kelompok mayoritas.
Pengakuan diri sebagai masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 169, yang menyatakan bahwa identifikasi diri merupakan hak dasar bagi masyarakat adat dalam menentukan status mereka.
Menurut PBB, banyak kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan di bawah berbagai mekanisme hak asasi manusia internasional. Meski terdapat perdebatan semantik, normatif, dan politik mengenai istilah "masyarakat adat" dan "penduduk pribumi," secara praktis kedua istilah tersebut sering digunakan secara sinonim dalam berbagai dokumen hukum dan pernyataan internasional.
Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki hubungan sejarah dengan komunitas pra-penjajahan, mengembangkan kebudayaan mereka secara mandiri, serta mempertahankan identitas etnik dan wilayah leluhur mereka sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum yang diwariskan secara turun-temurun.
Pengakuan hukum dan hak masyarakat adat di Indonesia > Dasar Konstitusional

Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945 mengakomodasi eksistensi masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa:
Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa:
Dua pasal ini menjadi landasan utama bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai regulasi turunan di tingkat nasional dan daerah.
Pengakuan hukum dan hak masyarakat adat di Indonesia > Regulasi sektoral tentang hak masyarakat adat

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat juga diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Meski berbagai regulasi telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat, implementasinya sering kali menghadapi kendala, terutama terkait mekanisme legalisasi masyarakat adat dan pengakuan hak atas tanah serta sumber daya alam mereka.  Secara sosial, praktik hidup masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada pola kehidupan tradisional acap kali menjadi dasar eksklusi masyarakat sekitar yang telah mengadopsi laku hidup modern.