stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Politik Indonesia

Politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka republik demokrasi perwakilan presidensial di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multi partai. Kekuasaan eksekutif di jalankan oleh pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah Permusyawaratan Rakyat bikameral. Lembaga Yudikatif yaitu independen dari eksekutif dan legislatif. UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer.
UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presidensial dengan karakteristik parlementer. Menyusul kerusuhan Mei 1998 di Indonesia dan pengunduran diri Presiden Suharto, beberapa informasi politik dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Indonesia, yang mengakibatkan perubahan pada semua cabang pemerintahan. The Economist Intelligence Unit menilai Indonesia sebagai Demokrasi yang Cacat pada tahun 2019. Partai politik Indonesia telah dicirikan sebagai partai kartel dengan pembagian kekuasaan yang luas di antara partai-partai dan akuntabilitas yang terbatas kepada pemilih.
Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden Indonesia yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden Indonesia. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) yang dibagi menjadi Sistem dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD). Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun serentak. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif (Pileg); untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden (Pilpres); sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai.
Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR.
Sejarah Demokrasi Liberal

Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional.
Era Demokrasi Liberal di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 dan juga pada tahun ini pulau Sumatra menjadi bagian dari Republik Indonesia setelah pembubaran pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berakhir dengan pemberlakuan darurat militer dan keputusan Presiden Sukarno tahun 1959 tentang pengenalan Demokrasi Terpimpin pada tanggal 5 Juli. Itu menyaksikan sejumlah peristiwa penting, termasuk Konferensi Bandung 1955, pemilihan umum dan pemilihan Majelis Konstitusi pertama di Indonesia, dan periode ketidakstabilan politik yang diperpanjang, tanpa kabinet yang berlangsung selama dua tahun.
Sejak tahun 1957, Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berlaku sampai orde baru dimulai pada tahun 1966. Itu adalah gagasan Presiden Sukarno, dan merupakan upaya untuk mewujutkan stabilitas politik. Ia menilai demokrasi dengan cara Barat tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem musyawarah dan mufakat desa tradisional masyarakat adat, yang terjadi dibawah bimbingan dukungan tradisional.
Sejarah Demokrasi Liberal > Orde Baru

Sejak MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Pada periode ini, gagasan antikomunisme berkembang sehingga Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan — dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971 menjadi tiga partai politik yang mengikuti lima pemilu setelahnya. Partai Golongan Karya menjadi pemenang dalam setiap pemilu, sementara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjalani dwifungsi sehingga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan.
Segera setelah percobaan kudeta pada tahun 1965, situasi politik tidak menentu, tetapi orde baru mendapat dukungan dari masyarakat yang mengingikan pemisahan dari masalah- masalah Indonesia sejak kemerdekaannya. Generasi 66 (Angkatan 66) melambangkan pembicaraan sekelompok pemimpin muda baru dan pemikir intlektual baru. Menyusul konflik komunal dan politik, dan keruntuhan ekonomi dan kehancuran sosial pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an, Orde Baru berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan tatanan politik, pembangunan ekonomi, dan penghapusan partisipasi massa dalam proses politik. Ciri-ciri Orde Baru yang berdiri sejak akhir 1960-an adalah peran politik yang kuat bagi militer, birokratisasi dan korporatisasi organisasi politik dan rakyat, dan represi lawan selektif namun efektif. Anti-komunisme yang keras tetap menjadi ciri khas rezim selama 32 tahun berikutnya.
Namun, dalam beberapa tahun, banyak dari sekutu aslinya menjadi acuh tak acuh atau menolak Orde Baru, yang terdiri dari militer yang didukung oleh kelompok sipil yang sempit. Di antara banyak gerakan pro-demokrasi yang memaksa Suharto untuk mengundurkan diri pada tahun 1998 dan kemudian memperoleh kekuasaan, istilah Orde Baru telah digunakan secara merendahkan. Ini sering digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang terkait dengan Orde Baru, atau yang menjunjung tinggi praktek rezim otoriternya, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Dikenal dengan singkatan KKN: Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Sejarah Demokrasi Liberal > Reformasi

Reformasi Indonesia (1998–sekarang) dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia, di antaranya adalah empat kali amendemen terhadap UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002. Hasilnya, pasal-pasal dalam konstitusi berubah dari 37 pasal menjadi 73 pasal dan hanya 11% yang tidak berubah dari versi awalnya. Perubahan-perubahan paling penting di antaranya:
membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode,
membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan DPR menjadi anggota MPR,
memurnikan dan memberdayakan sistem pemerintahan presidensial alih-alih semipresidensial,
melangsungkan pemilihan presiden secara demokratis dan tidak dipilih oleh MPR,
menata kembali mekanisme hubungan antarlembaga negara dan tidak memberikan kedudukan konstitusional tertinggi kepada MPR,
menghapus Dewan Pertimbangan Agung.
mengamanatkan pemilihan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
membentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengawal dan mempertahankan sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi,
membentuk Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan
menambah sepuluh pasal baru tentang hak asasi manusia.
Pasangan presiden dan wakil presiden mulai dipilih secara langsung oleh rakyat sejak Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004. Di sisi lain, kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang mulanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sejak tahun 2005 juga dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pada cabang legislatif, anggota MPR terdiri atas anggota DPR ditambah anggota DPD yang semuanya dipilih melalui pemilu legislatif.
Cabang Legislatif

MPR adalah cabang legislatif dari sistem politik Indonesia. MPR terdiri dari dua majelis: DPR, yang biasa disebut Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. 575 anggota DPR dipilih melalui daerah pemilihan dengan banyak anggota, sedangkan 4 anggota DPD dipilih dari masing-masing dari 38 provinsi pelengkap DPR; ia dapat mengusulkan RUU, menawarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam diskusi, tetapi ia tidak memiliki kekuatan hukum. DPR sendiri memiliki kekuasaan di luar kekuasaan yang diberikan kepada rumah masing-masing. Itu dapat mengubah konstitusi, melantik presiden dan melakukan prosedur impeachment. Ketika MPR bertindak dalam fungsi ini, ia melakukannya hanya dengan menggabungkan anggota kedua majelis
Hubungan Luar Negeri

Sejak tahun 1980-an, Indonesia telah bekerja untuk mengembangkan hubungan politik dan ekonomi yang erat antara negara-negara Asia Tenggara, dan juga berpengaruh dalam Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia dikritik habis-habisan antara tahun 1975 dan 1999 karena diduga menindas hak asasi manusia di Timor Timur, dan karena mendukung kekerasan terhadap orang timor setelah pemisahan diri dan kemerdekaannya pada tahun 1999. Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan AS dalam memecahkan turun pada fundamentalisme Islam dan kelompok teroris.
Selama masa presiden Suharto, Indonesia membangun hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dan memiliki hubungan yang sulit dengan Republik Rakyat Tiongkok karena kebijakan anti-komunis Indonesia dan ketegangan domestik dengan komunitas Tionghoa. Ia menerima kecaman internasional atas pencaplokannya atas Timor Timur dan negosida terkait terhadap orang timor pada tahun 1978. Indonesia adalah anggota pendiri perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan dengan demikian menjadi anggota ASEAN+3 dan KTT Asia Timur.
Pemerintahan daerah

Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui keberadaannya oleh UUD NKRI 1945.
Pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter & fiskal nasional dan agama.
Lihat pula

Portal Indonesia
Portal Politik
Pemerintah Indonesia
Hubungan luar negeri Indonesia
Daftar partai politik Indonesia
Daftar-daftar politikus Indonesia
Bacaan lanjutan

Alfian (1991). Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia.
Alfian (1991). Profil Budaya Politik Indonesia.
Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-230-323-5.
Arifin, Anwar (2006). Pencitraan Politik, Politik Pencitraan. Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-602-2621-30-0.
Asshiddiqie, Jimly (2009). The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview (dalam bahasa Inggris). Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia. ISBN 9789675040290.
Bünte, Marco; Ufen, Andreas, ed. (2009). Democratization in post-Suharto Indonesia (dalam bahasa Inggris). London; New York: Routledge.
Feith, Herbert (2007) [1962]. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Jakarta; Kuala Lumpur: Equinox Pub. ISBN 979-3780-45-2.
Indrayana, Denny (2008). Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Jakarta: Kompas. ISBN 978-979-709-394-5.
King, Blair A. (2011). "Chapter 4. Government and Politics".  Dalam Frederick, William H.; Worden, Robert L. Indonesia: A Country Study. Area handbook series, 39 (dalam bahasa Inggris). Library of Congress, Federal Research Division (edisi ke-6). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. hlm. 225–306. ISBN 978-0-8444-0790-6.
Mahendra, Yusril Ihza (1996). Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Gema Insani Press.
Nainggolan, Bestian; Wahyu, Yohan, ed. (2016). Partai Politik 1999–2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Kompaspedia. Jakarta: Buku Kompas. ISBN 978-602-412-005-4.
O'Rourke, Kevin (2002). Reformasi: The Struggle for Power in post-Soeharto Indonesia. Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 1-86508-754-8.
Sanit, Arbi (1981). Sistem Politik Indonesia.
Schwarz, Adam (2000). A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability. Boulder, Colorado: Westview Press. ISBN 9781865081793.
Suryadinata, Leo (2002). Elections and Politics in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Pranala luar

Republic of Indonesia - National portal Diarsipkan 2012-02-17 di Wayback Machine.
| l b Topik Indonesia |
| --- | --- |
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia):  Garis waktu  Prasejarah  Kerajaan Hindu-Buddha  Kerajaan Islam  Kerajaan Kristen  Era kolonial Portugis  Era VOC  Era Hindia Belanda  Era pendudukan Jepang 
Sejarah Indonesia:  Sejarah nama  Proklamasi  Era transisi Revolusi nasional  KMB  Pengakuan Belanda  Era RIS  Era demokrasi liberal Dekret presiden  Era demokrasi terpimpin Trikora  Konfrontasi ke Malaysia  G30S  Era orde baru Supersemar  Pendudukan di Timor Timur  Gerakan 1998  Era reformasi Referendum Timor Timur 
Geografi:  Air terjun  Bendungan dan waduk  Danau  Pegunungan Gunung berapi  Pulau dan kepulauan menurut provinsi  abjad A-L  M-Z  Perairan Laut  Pantai  Selat  Sungai  Teluk  Tanjung  Tempat  Titik-titik garis pangkal  Wilayah 
Politik dan  pemerintahan:  Ibu kota negara  Lembaga negara  Pemerintah  Presiden Kementerian  MPR DPR  DPD  Kekuasaan kehakiman MA  MK  KY  BPK  Perwakilan di luar negeri  Kepolisian  Militer  Administratif (Provinsi  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan/desa)  Hubungan luar negeri  Hukum  Undang-undang  Pemilu  Partai politik  Kewarganegaraan 
Ekonomi:  APBN  APBD  Bank  Pasar modal IDX  JFX  Pariwisata  Pertanian dan perkebunan  Perusahaan BUMN  Sains dan teknologi  Transportasi Penerbangan  Perkeretaapian 
Demografi:  Suku bangsa  Bahasa nasional  Bahasa daerah  Agama  Nama orang  Tokoh  Kesehatan Kesehatan hewan  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Olahraga 
Budaya:  Seni Film  Tari  Sastra  Musik  Lagu  Teater  Bela diri  Masakan  Mitologi  Permainan tradisional  Busana daerah  Arsitektur Bandar udara  Pelabuhan  Stasiun kereta api  Terminal  Pembangkit listrik  Warisan Budaya UNESCO  Wayang  Batik  Keris  Angklung  Tari Saman  Noken 
Simbol:  Sang Saka Merah Putih  Garuda Pancasila  Ibu Pertiwi  Nusantara 
Flora dan fauna:  Fauna Indonesia Binatang endemik  Flora Indonesia Tumbuhan endemik  Bunga  Burung endemik  Ikan  Cagar alam  Suaka margasatwa  Taman nasional  Terumbu karang 
Lainnya:  Media  Telekomunikasi Internet  Permainan video  Penyiaran Televisi Terestrial  Berlangganan  Radio  Tanda kehormatan  Kode pos  Kode telepon  Kode kendaraan  Hari penting 
 Garis besar •   Portal
Edisi cetak UUD 1945
Peta yang menggambarkan partai politik dengan raihan suara terbanyak per provinsi pada pemilu 1971 hingga 2019
Komplek gedung legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Katedral Tete

| Katedral Tete |
| --- | --- |
Katedral Santo Yakobus Agung
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 16°9′17.2″S 33°35′15.8″E﻿ / ﻿16.154778°S 33.587722°E﻿ / -16.154778; 33.587722
Lokasi: Tete
Negara: Mozambik
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Tete
 
Katedral Tete atau yang bernama resmi Katedral Santo Yakobus Agung adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Tete, Mozambik. Katedral ini merupakan pusat kedudukan dan takhta bagi Keuskupan Tete.
Katedral Tepic

| Katedral Tepic |
| --- | --- |
Katedral Maria Dikandung Tanpa Noda
bahasa Spanyol: Catedral de la Purísima Concepción
Katedral Tepic
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 21°30′42.502″N 104°53′28.298″W﻿ / ﻿21.51180611°N 104.89119389°W﻿ / 21.51180611; -104.89119389
Lokasi: Tepic
Negara: Meksiko
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Gaya: Neoklasik, Neo-gotik
Dibangun: 1750-1885
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Tepic
 
Katedral Dikandung Tanpa Noda (bahasa Spanyol: Catedral de la Purísima Concepción), juga dikenal sebagai Katedral Tepic, adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Tepic, Meksiko. Letaknya di alun-alun utama, di tengah kota. Ini terkenal dengan arsitektur gaya Neo-Gotiknya.
Bangunan pertama, berukuran lebih kecil dari bangunan saat ini, dibangun sekitar tahun 1750.
Pada awal abad kesembilan belas, diputuskan untuk membangun katedral yang lebih besar. Konstruksinya selesai pada tahun 1885. Gereja ini ditetapkan sebagai katedral oleh Paus Leo XIII, pada tanggal 23 Juni 1891, dengan uskup pertamanya Ignacio Díaz y Macedo.
Fasad saat ini dirancang oleh Gabriel Luna y Rodriguez, yang melanjutkan karya fasad sebelumnya dengan gaya Neo-Gotik, berbeda dengan cita rasa neoklasik yang berlaku pada saat itu. Menara terakhir selesai dibangun pada tahun 1896.
Interiornya dimodifikasi pada abad ke-19, menggantikan altar utama dengan salib besar.
Katedral Teramo

| Katedral Teramo |
| --- | --- |
Katedral-Basilika Santa Maria Diangkat ke Surga
bahasa Italia: Basilica Cattedrale di S. Maria Assunta
Katedral Teramo
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 42°39′30.902″N 13°42′13.406″E﻿ / ﻿42.65858389°N 13.70372389°E﻿ / 42.65858389; 13.70372389
Lokasi: Teramo
Negara: Italia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Teramo-Atri
 
Katedral Teramo ( bahasa Italia: Duomo di Teramo, Cattedrale di Santa Maria Assunta) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Teramo, Abruzzo, pusat Italia. Katedral ini didedikasikan untuk Maria Diangkat ke Surga dan Santo Berardus, santo pelindung kota. Ini adalah tempat kedudukan Keuskupan Teramo-Atri. Dibangun dengan gaya Romawi-Gotik, bangunan ini ditahbiskan pada tahun 1176.
John Cornyn

John Cornyn
John Cornyn III (lahir 2 Februari 1952
) adalah seorang politikus dan jaksa asal Amerika Serikat. Ia menjabat sebagai Senator Amerika Serikat untuk Texas sejak 2002.
Lahir di Houston, John Cornyn III adalah seorang lulusan Universitas Trinity dan Fakultas Hukum Universitas St. Mary. Ia menerima gelar LL.M. gelar Fakultas Hukum Universitas Virginia.
Pranala luar

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: .
Senator John Cornyn official U.S. Senate website
John Cornyn for Senate
John Cornyn di Curlie (dari DMOZ)
Biografi di Biographical Directory of the United States Congress
Catatan suara dikelola oleh The Washington Post
Biografi, catatan suara, dan penilaian kelompok kepentingan di Project Vote Smart
Laporan dan data keuangan kampanye di Federal Election Commission
Kemunculan di C-SPAN
Collected news and commentary at The Texas Tribune
"Office of the Secretary of State". Diarsipkan dari versi asli tanggal January 9, 2014. Diakses tanggal September 19, 2007.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat 2 
Lain-lain:  Social Networks and Archival Context  US Congress
Ushiku, Ibaraki

| Ushiku 牛久市 |
| --- | --- |
Kota
Ushiku Chateau
  BenderaEmblem
Lokasi Ushiku di Prefektur Ibaraki
UshikuLokasi di Jepang
Koordinat: 35°58′46″N 140°08′58″E﻿ / ﻿35.97944°N 140.14944°E﻿ / 35.97944; 140.14944
Negara:  Jepang
Wilayah: Kantō
Prefektur:  Ibaraki
Pemerintahan
 • Walikota: Kazutoshi Numata
Luas
 • Total: 58,92 km2 (22,75 sq mi)
Populasi (1 Januari 2024)
 • Total: 83,826
 • Kepadatan: 1.422,71/km2 (3,684,8/sq mi)
Zona waktu: UTC+09:00 (JST)
Nomor telepon: 029-873-2111
Alamat balai kota: 3-15-1 Chūō, Ushiku-shi, Ibaraki-ken 300-1292
Lambang:  
• Pohon: Kinmokusei (Osmanthus fragrans var. aurantiacus)
• Bunga: Iegiku (Chrysanthemum × morifolium)
• Burung: Japanese bush warbler (Horornis diphone)
Situs web: www.city.ushiku.lg.jp
Balai Kota Ushiku
Ushiku (牛久市code: ja is deprecated , Ushiku-shi) adalah sebuah kota yang terletak di Prefektur Ibaraki, Jepang. Per 1 Januari 2024, kota ini memiliki estimasi jumlah penduduk sebesar 83.826 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.422,71 orang per km2, yang terbagi dalam 36.380 KK. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 58,92 kilometer persegi (22,75 sq mi).
Geografi > Munisipalitas yang berdekatan

Ushiku berbatasan dengan lima munisipalitas yang berada di wilayah Prefektur Ibaraki, yaitu :
Prefektur Ibaraki
Inashiki
Ryūgasaki
Tsuchiura
Tsukuba
Ami
Pranala luar

Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)
Katedral Tezpur

| Katedral Tezpur |
| --- | --- |
Katedral Santo Yohanes Bosco
Lokasi: Tezpur
Negara: India
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Tezpur
 
Katedral Tezpur yang bernama resmi Katedral Santo Yohanes Bosco adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Tezpur, India. Katedral ini merupakan pusat kedudukan dan takhta bagi Keuskupan Tezpur.
Ketakutan Merah Kedua

Ketakutan merah kedua, atau dalam Bahasa Inggrisnya, Second Red Scare adalah ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan, akan masuknya pengaruh komunisme ke Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Walau sering disamakan dengan McCarthyisme, sebenarnya Ketakutan Merah Kedua lebih meluas dan mengarah kepada tindakan antisipiasi menularnya komunisme sebagai sebuah ideologi. Ketakutan ini dianut oleh banyak organisasi dam lembaga di Amerika Serikat.
Ini berbeda dengan McCarthyisme yang lebih mengarah kepada represi terhadap individu yang dianggap terlibat dalam penyebaran paham komunisme dan pada ujungnya menjadi tunggangan dan agenda pribadi dari Senator Joseph McCarthy untuk meraih simpati dan popularitas. McCartyisme sendiri adalah bagian kecil dari fenomena Ketakutan Merah Kedua, dan banyak momen lain karena ketakutan ini yang terjadi jauh sebelum McChartyisme jadi popular.
Latar belakang

Setelah Ketakutan Merah Pertama mereda menjelang Perang Dunia II, Amerika Serikat jadi bahu-membahu dengan Uni Soviet untuk mengalahkan negara poros, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia. Begitu keduanya keluar sebagai pemenang dan kemudian mendominasi dunia sebagai negara adikuasa, maka persaingan kapitalisme dengan komunisme kembali terjadi. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama membenci dan ketakutan dengan pengaruh ideologinya satu sama lain, yang akhirnya melahirkan era Perang Dingin.[butuh rujukan]
Pada dasarnya, kebencian atas komunisme, memang menguntungkan bagi beberapa politikus Amerika Serikat. Hal ini misalnya terjadi dengan Senator Joseph McCathy, yang awalnya memiliki angka keterpilihan kembali yang buruk. Dia mampu memanfaatkan kebencian terhadap komunisme untuk membuat dirinya terpilih kembali. Pengaruh para politisi inilah yang akhirnya menekan banyak lembaga dan insitusi di Amerika Serikat untuk mengadopsi pandangan anti komunisme dan berujung kepada Ketakutan Merah Kedua.[butuh rujukan]