Negara bagian di Austria
Federalisme dan kekuasaan negara bagian

Setiap negara bagian Austria mempunyai badan legislatif terpilih, parlemen negara bagian, dan pemerintah negara bagian (Landesregierung) dipimpin oleh gubernur (Landeshauptmann atau Landeshauptfrau). Pemilihan diadakan lima tahun sekali (enam tahun di Austria Hulu). Konstitusi negara bagian, di antara yang lain, menentukan bagaimana kursi di pemerintah negara bagian diberikan kepada partai politik, dengan kebanyakan negara bagian memiliki sistem representasi proporsional yang didasarkan dari jumlah delegasi dalam parlemen negara bagian di tempat. Gubernur dipilih oleh parlemen negara bagian, meskipun pada praktiknya gubernur adalah pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam parlemen negara bagian.
Wina, ibukota Austria, memainkan dua peran sebagai kota dan negara bagian. Wali kota memiliki tingkat gubernur negara bagian, sementara dewan kota juga berfungsi sebagai parlemen negara bagian. Namun, di bawah konstitusi kota, bisnis kota dan negara bagian harus tetap dipisahkan. Sehingga, sementara dewan kota dan parlemen negara bagian memiliki keanggotaan serupa, mereka menghadiri pertemuan yang berbeda, dan setiap badan memiliki ketua yang berbeda. Ketika pertemuan sebagai dewan kota, deputi hanya bisa menangani urusan kota; ketika pertemuan sebagai parlemen negara bagian, mereka hanya bisa menangani urusan negara bagian.
Federalisme Austria sebagian besar bersifat teori, karena negara bagian diberikan sedikit kekuasaan legislatif. Konstitusi Austria awalnya memberikan semua kekuasaan legislatif kepada negara bagian, tetapi banyak kekuasaan yang kemudian diambil alih, dan hanya sedikit yang bertahan, seperti aturan perencanaan dan zonasi, perlindungan alam, perburuan, penangkapan ikan, pertanian, perlindungan anak muda, isu tertentu terkait kesehatan dan kesejahteraan umum dan hak memungut pajak tertentu.
Segala hal lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum kriminal, hukum sipil, hukum korporasi, sebagian besar aspek hukum ekonomi, pertahanan, sebagian besar urusan pendidikan dan akademi, telekomunikasi, dan bagian besar sistem kesehatan diatur oleh hukum nasional. Tidak ada juga pengadilan negara bagian, karena konstitusi Austria mendefinisikan pengadilan sebagai urusan nasional yang eksklusif. Sentralisasi ini mengikuti model historis di mana kekuasaan sentral selama zaman kekaisaran sebagian besar terkonsentrasi di Wina.
Namun, gubernur negara bagian (Landeshauptmann) bertanggungjawab atas administrasi sebagian besar hukum administratif federal di masing-masing provinsi, yang menjadikan ini posisi politik yang penting. Lebih jauh, kompetensi negara bagian mencakup hukum zonasi, isu perencanaan dan pengadaan publik di tingkat regional, yang menambah bobot besar dalam politik negara bagian. Sebagai masalah praktis, ada kasus di mana negara bagian mampu memblokir proyek yang didukung oleh pemerintah pusat, seperti dalam kasus terowongan kereta yang akan dibangun di bawah Semmering.
Negara bagian Austria secara formal dan praktis memiliki tingkat otonomi yang jauh lebih kecil daripada negara bagian Amerika Serikat atau land Jerman. Walaupun begitu, warga Austria cenderung mengidentifikasi diri dengan negara bagian masing-masing dan sering mempertahankan sedikit pemerintahan independen yang dimiliki negara bagian mereka. Bukan hal aneh bagi warga Austria untuk mengenali diri, misalnya, sebagai orang Tyrol dahulu, kemudian orang Austria.