stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Partai politik di Indonesia
Ideologi dan posisi

Satu-satunya perbedaan besar antara partai-partai di Indonesia adalah posisi mereka mengenai seberapa besar peran Islam , yang sejauh ini merupakan agama mayoritas di Nusantara, dalam urusan publik, yakni spectrum Sekularisme—Demokrasi Islam—Islamisme. Jadi, misalnya, (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat dan  Partai Golongan Karya (Golkar) yang diakui sebagai secular, (2) Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Muslim, tetapi tak Islamis, dan (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Islamis.
Bahasa spektrum politik kiri dan kanan jarang digunakan di Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain. Berikut beberapa partai kontemporer menurut ideologi dan posisinya politik:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  Kiri (demokrat sosial dan liberal sosial) NasDem  PDI-P  PSI  |  Tengah (liberal, demokrat Islam dan lainnya) Demokrat  Hanura  PAN  PKB  PKPI  |  Kanan (konservatif) Gerindra  Golkar  Perindo  PKS  PPP  |
Sejarah > Masa penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indische Partij pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hajar Dewantara. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan keagamaan dan sosial seperti Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan sosial serta politik agama dan sekuler seperti Boedi Oetomo (organisasi nasionalis terawal), Sarekat Islam serta Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia, Insulinde, Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia, Paguyuban Pasundan, Indo-Europeesch Verbond, Persatuan Arab Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Fasis Indonesia, dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.
Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Mohammad Yamin.
Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasionalisme Indonesia, MIAI (Majelis Islamil Aâ€laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan gerakan buruh.
Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera (PPBB), dan Indonesische Nationale Groep (ING). Fraksi Nasional dipimpin oleh Husni Thamrin, PPBB dipimpin oleh Prawoto dan ING dipimpin oleh Mohammad Yamin. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk membetuk dewan perwakilan nasional yang dipelopori oleh gabungan dari partai-partai politik di Hindia Belanda. Dewan perwakilan nasional yang terbentuk disebut Komite Rakyat Indonesia (KRI). Komite ini dibentuk dari tiga fraksi partai politik di Indonesia, yatu Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelis Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). GAPI merupakan fraksi bagi golongan nasionalis, MIAI merupakan fraksi bagi partai politik Islam yang terbentuk pada tahun 1937. MRI merupakan fraksi yang terdiri dari organisasi-organisasi buruh. Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik-partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.
Sejarah > Masa pendudukan Jepang

Aktivitas partai politik dilarang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kebebasan beraktivitas politik hanya diberikan kepada golongan Islam sehingga terbentuklah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai ini utamanya bergerak di bidang sosial. Hal ini bagian dari Jepang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak anti pada Islam.
Sejarah > Masa Orde Lama

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik. Pembentukan partai politik mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah tiga bulan sejak proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 3 November 1945, sebuah maklumat yang disebut Maklumat Nomor X diterbitkan setelah ditandatangani oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia. Isi maklumat ini tentang anjuran pembentukan partai politik. Akhirnya terbentuklah berbagai macam partai politik yang memiliki latar belakang tertentu serta mengusung ideologi tertentu, utamanya yang bersifat nasionalis, sosialis, agamis dan komunis.
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu: Partai Nasional Indonesia, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965).
Sejarah > Masa Orde Baru

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru (1965–1998) dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik besar yaitu Golongan Karya (Golkar).
Setelah naik kekuasaan, Presiden Soeharto mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap partai politik yang berakibat dari gagalnya Konstituante dalam menyusun dan memutuskan keputusan-keputusan, sehingga ia menghapus sistem multipartai di Indonesia. Dia mencanangkan agar partai politik disederhanakan berdasarkan esensi ideologis masing-masing partai, baik spiritual maupun material. Hal ini ditanggapi positif oleh partai-partai politik, misalnya partai-partai yang berasaskan Islamisme mengklaim bahwa fusi partai sejalan dengan resolusi Kongres Nasional Islam yang disepakati pada 1969. Beberapa partai politik yang memiliki paham Nasionalisme-Marhaenisme seperti PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Partai Katolik membentuk koalisi partai politik yang dinamai Kelompok Demokrasi Pembangunan yang menjadi cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada pemilihan umum tahun 1971 dengan cuma 10 partai-peserta, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
Pasca Pemilu 1971, rezim Orde Baru menegaskan kembali pendiriannya untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membuat Ketetapan MPR yang mengatur pengklasifikasian partai politik pada 1973. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Hal inilah yang mendasari penggabungan beberapa partai untuk membentuk partai baru.
Partai-partai yang berasaskan pan-Islamisme, yaitu NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), bergabung membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973, sedangkan partai politik nasionalis dan nonislam, iaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) mendeklarasikan pembentukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Golkar secara resmi menjadi wadah politik bagi organisasi-organisasi profesi, seperti Kosgoro, SOKSI, MKGR, Organisasi Profesi, Hankam, Gakari, dan Gerakan Pembangunan yang disebut Kelompok Induk Organisasi sebagai kekuatan politik Golkar. Pada 1985, seluruh partai politik wajib menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam ideologi partai.
Dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum dan partisipasi dua partai politik dalam pemilihan umum terakhir pada Pemilu 1997 merupakan pertanda tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Liberalisasi politik setelahnya menyaksikan sistem multipartai yang kembali diterapkan dan pembentukan partai politik baru pascareformasi, sehingga tercatat 48 partai menjadi peserta Pemilu 1999.
Sejarah > Masa Reformasi (1998–2004)

Berakhirnya rezim Soeharto mengawali masa Reformasi di Indonesia yang ditandai dengan perkembangan sistem kepartaian di Indonesia yang lebih demokratis. Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie, telah menciptakan sistem multipartai dalam politik Indonesia sekali lagi setelah masa Orde Lama.
Alhasil, pada saat Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 terdapat 148 partai politik yang terdaftar, namun hanya 48 dari mereka yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi legislatif, dibandingkan dengan Pemilu 1997 yang hanya diikuti dua partai politik dan Golongan Karya.
Setelah memasuki masa Reformasi, PPP tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum, meskipun eksistensinya menurun akibat sebagian besar anggotanya memilih keluar partai dan mendirikan partai baru. Begitupun dengan Golkar yang bertransformasi menjadi partai politik. PDI justru semakin terpuruk seusai pemerintah turun tangan dalam kepengurusan partai dan menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari jabatan ketua umum yang menyebabkan menurunnya dukungan rakyat terhadap PDI pada Pemilu 1997. Suara pemilih yang sebelumnya memilih PDI beralih memilih partai baru pecahan PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati pada Pemilu 1999, sehingga PDI hanya memenangkan dua kursi legislatif dibandingkan dengan PDI-P yang meraih 153 kursi dan menjadi pemenang pemilihan umum. Setelah keterpurukan itu, PDI akhinya mengubah diri menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).
Beberapa partai mengklaim sebagai penerus dari partai politik yang telah ada sebelum Orde Baru, sehingga partai-partai tersebut memiliki nama yang sama, tetapi dengan penambahaan frasa yang membedakan partai satu dengan partai lainnya. Seperti halnya Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Masyumi Baru dan Partai Bulan Bintang yang masing-masing mengklaim sebagai penerus Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Syarikat Islam Indonesia serta Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 selaku penerus dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), atau inkarnasi baru Partai Nasional Indonesia (PNI–Supeni), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).
Sebagian besar partai politik baru di Pemilu 1999 tidak berhasil memperoleh satu kursipun dikarenakan kurangnya pencapaian perolehan suara minimum. Setelah disahkannya undang-undang pemilihan umum, maka partai politik memiliki batas minimum atau ambang batas parlemen dalam pembagian dan penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga beberapa partai mengubah nama hingga identitas partai di Kemenkumham agar lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2004.
Sejarah > Masa pascareformasi (2004–kini)

Pada saat Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 terdapat 24 partai politik yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi DPR-RI dan DPRD;  pada saat Pemilu 2009 sudah 38 partai serta 6 partai regional untuk Aceh.
Pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Peraturan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah:
Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945)
Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Daftar

Artikel utama: Daftar partai politik di Indonesia
Lihat pula

Pemilihan umum di Indonesia
Klaim Korea atas Pulau Tsushima

Gambar satelit pulau Tsushima (2013)
Beberapa pihak Korea pada masa lampau dan masa kini telah mengklaim bahwa Tsushima (対馬), sebuah pulau besar di Selat Korea antara semenanjung Korea dan pulau Kyushu Jepang, secara historis adalah milik Korea. Pulau tersebut, yang dikenal sebagai Daemado (대마도) dalam bahasa Korea, telah dikuasai oleh Jepang setidaknya sejak abad ke-8 dan sekarang ini tidak secara resmi diklaim dengan cara apapun oleh pemerintah Korea Selatan ataupun Korea Utara. Namun, beberapa pemerintah historis di Korea telah mengklaim bahwa pulau tersebut adalah milik mereka, dan telah ada juga berbagai upaya tidak resmi untuk menegaskan klaim potensial Korea pada zaman modern.
Pranala luar

Sengketa Wilayah Atas Dokdo
Hernandiaceae

| Hernandiaceae |
| --- | --- |

Hernandia moerenhoutiana

Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Magnoliid
Ordo:: Laurales
Famili:: Hernandiaceae Blume

Genera
 Hernandia  Illigera  Gyrocarpus  Hazomalania  Sparattanthelium
Hernandiaceae atau Suku Kampis-kampisan adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG II suku ini termasuk ke dalam bangsa Laurales, klad magnoliids.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Hernandiaceae.
| --- | --- |
Pengidentifikasi takson:  Wikidata: Q131310  Wikispecies: Hernandiaceae  APNI: 54579  ATRF: Hernandiaceae  EoL: 4307  EPPO: 1HERF  FloraBase: 22818  FoAO2: Hernandiaceae  FoC: 10407  Fossilworks: 55390  GBIF: 2495  GRIN: 529  iNaturalist: 71534  IPNI: 77126704-1  IRMNG: 113259  ITIS: 18214  NCBI: 22009  POWO: urn:lsid:ipni.org:names:77126704-1  Tropicos: 42000017  uBio: 4960731  Watson & Dallwitz: hernandi  WFO: wfo-7000000278
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Indonesia
Aceh

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Aceh
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Aceh
Sumatera Utara

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sumatera Utara
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sumatera Utara
Sumatera Barat

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sumatera Barat
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sumatera Barat
Riau

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Riau
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Riau
Jambi

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jambi
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jambi
Sumatera Selatan

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sumatera Selatan
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sumatera Selatan
Bengkulu

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Bengkulu
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Bengkulu
Lampung

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Lampung
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Lampung
Kepulauan Bangka Belitung

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kepulauan Bangka Belitung
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kepulauan Riau
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kepulauan Riau
DKI Jakarta

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jakarta
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jakarta
Jawa Barat

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Barat
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Barat
Jawa Tengah

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Tengah
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Tengah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Timur

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Timur
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Jawa Timur
Banten

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Banten
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Banten
Bali

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Bali
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Bali
Nusa Tenggara Barat

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Nusa Tenggara Barat
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Nusa Tenggara Timur
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Barat
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Selatan
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Tengah
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Timur
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Timur
Kalimantan Utara

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Utara
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Kalimantan Utara
Gorontalo

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Gorontalo
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Gorontalo
Sulawesi Barat

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Barat
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Selatan
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Tengah
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Tenggara
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Utara
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Sulawesi Utara
Maluku

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Maluku
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Maluku
Maluku Utara

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Maluku Utara
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Maluku Utara
Papua

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Papua
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Papua
Papua Barat

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Papua Barat
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Papua Barat
Luar Negeri

Artikel utama: Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Luar Negeri
Daftar sekolah menengah kejuruan swasta di Luar Negeri
Pranala luar

(Indonesia) Nomor Induk Siswa Nasional[pranala nonaktif permanen]
(Indonesia) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Indonesia) Nomor Pokok Sekolah Nasional Diarsipkan 2010-08-22 di Wayback Machine.
(Indonesia) Data Pokok Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional
Templat:Sekolah Menengah Kejuruan
Salah Zulfikar

| Salah Zulfikar |
| --- | --- |

Nama asal: صلاح ذو الفقار
Lahir: 18 Januari 1926 El Mahalla El Kubra, Mesir
Meninggal: 22 Desember 1993 Kairo, Mesir
Kebangsaan: Mesir
Pekerjaan: Aktor  Produser film

  
Salah Zulfikar (18 Januari 1926 - 22 Desember 1993) adalah seorang aktor dan produser Mesir. Ia memulai karirnya sebagai polisi di kepolisian nasional Mesir sebelum menjadi aktor pada tahun 1956. Di sinema Mesir, ia dianggap sebagai salah satu aktor terhebat sepanjang masa.
Awal kehidupan

Salah El Din Ahmed Mourad Zulfikar lahir pada 18 Januari 1926 di El Mahalla El Kubra. Ayahnya, Ahmed Mourad Zulfikar, menjabat sebagai komisaris polisi senior di Kementerian Dalam Negeri. Dia adalah anak keempat dari lima bersaudara. Kakak tertuanya, aktor film dan sutradara Mahmoud Zulfikar, lulus sebagai arsitek.  Kakak kedua Ezz-El-Din Zulfikar, juga seorang sutradara film, dan Kamal Zulfikar adalah perwira militer sementara Zulfikar memilih untuk bergabung dengan Akademi Kepolisian;  ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1946. Adiknya bergabung dengan Fakultas Perdagangan.
Zulfikar unggul dalam studinya dan adalah seorang atlet.  Dia adalah salah satu juara Mesir dalam tinju dan memenangkan Piala Raja dalam tinju (kelas bulu) pada tahun 1947. Zulfikar awalnya bergabung dengan Fakultas Kedokteran, Universitas Alexandria, untuk menyenangkan ayahnya, yang menginginkan Zulfikar menjadi dokter seperti dia.  kakek.  Setelah itu, ia mentransfer surat-suratnya ke Akademi Kepolisian.  Ia lulus pada tahun 1946.
Salah Zulfikar diangkat di Menoufia Direktorat Keamanan dan Otoritas Penjara, khususnya Penjara Mesir, dan juga bekerja sebagai guru di Akademi Kepolisian.