Dubai
Pemerintahan dan politik

Artikel utama: Politik Uni Emirat Arab
Lihat pula: Hak asasi manusia di Dubai dan Sanitasi di Dubai
Pemerintah Dubai beroperasi di dalam lingkup monarki konstitusional, dan telah dipimpin oleh keluarga Al Maktoum sejak 1833. Pemimpin saat ini, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, juga menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan anggota Dewan Tertinggi UEA (SCU). Dubai menunjuk 8 anggota dalam periode dua masa jabatan kepada Dewan Nasional Federal (FNC) UEA, badan legislatif federal tertinggi. Dubai Municipality (CM) didirikan oleh pemimpin Dubai, Rashid bin Saeed Al Maktoum tahun 1954 untuk perencanaan kota, pelayanan warga kotadan pembaharuan fasilitas lokal. DM diketuai oleh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, deputi pemimpin Dubai dan terdiri dari beberapa departemen seperti Departemen Jalan, Departemen Perencanaan dan Survei, Departemen Lingkungan dan Kesehatan Umum dan Departemen Keuangan. Tahun 2001, Dubai Municipality memasuki proyek e-Government dengan tujuan menyediakan 40 layanan kota melalui portal web-nya (Dubai.ae). Tiga belas layanan diluncurkan Oktober 2001, sementara beberapa layanan lainnya dijadwalkan beroperasi pada masa depan.
Dubai dan Ras al Khaimah adalah satu-satunya dua emirat yang tidak mengikuti sistem yudisial federal Uni Emirat Arab. Mahkamah yudisial emirat terdiri dari Mahkamah Pertama, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Kasasi. Mahkamah Pertama terdiri dari pengadilan sipil, yang mendengar seluruh klaim sipil, Pengadilan Kriminal, yang mendengar klaim dari keluhan polisi, dan Pengadilan Syariah, yang bertanggungjawab atas masalah antara Muslim. Non-Muslim tidak masuk ke Pengadilan Syariah. Mahkamah Kasasi adalah mahkamah tertinggi emirat dan hanya mendengar sengketa dalam hukum. Dubai Police Force, didirikan tahun 1956 di permukiman Naif, memiliki yurisdiksi penegakan hukum di emirat ini; kekuasaan berada dibawah komando langsung Mohammed bin Rashid al Maktoum, pemimpin Dubai. Dubai Municipality juga bertugas dalam sanitasi dan infrastruktur selokan bawah tanah kota. Pertumbuhan cepat kota menyebabkan perawatan infrastruktur selokan bawah tanah diperluas hingga batasnya.
Artikel 25 Konstitusi UEA menyebutkan perlakuan sederajat terhadap warga negara tanpa memandang ras, kebangsaan, kepercayaan atau status sosial. Tetapi, sebagian besar dari 250.000 buruh asing di Dubai tinggal dalam kondisi yang dijelaskan oleh Human Rights Watch sebagai "lebih buruk dari manusia." NPR melaporkan bahwa pekerja "tinggal berdelapan di satu kamar, mengirim sebagian gaji mereka kepada keluarga, yang tidak mereka kunjungi selamam beberapa tahun pada satu waktu." Tanggal 21 Maret 2006, pekerja di situs konstruksi Burj Dubai, kecewa karena jadwal bus dan kondisi kerja, memberontak: merusak mobil, kantor, komputer, dan alat konstruksi. Peraturan yudisial di Dubai yang meliputi kebangsaan asing mencuat ke berita ketika usaha tertuduh untuk menutupi informasi pemerkosaan terhadap Alexandre Robert, seorang Prancis-Swiss berusia 15 tahun, oleh tiga warga lokal, salah satunya positif HIV dan penahanan massal buruh migran, kebanyakan dari India, karena protes mereka terhadap gaji dan kondisi hidup yang kurang. Prostitusi, meskipun ilegal menurut hukum, muncul di emirat ini karena ekonomi yang didasarkan pada pariwisata dan perdagangan. Penelitian yang dilakukan oleh American Center for International Policy Studies (AMCIPS) menemukan bahwa wanita Rusia dan Ethiopia adalah pelaku prostitusi paling umum, juga wanita dari sejumlah negara Afrika, sementara yang berasal dari India adalah bagian dari jaringan prostitusi lintas lautan yang terorganisir. Sebuah dokumenter PBS tahun 2007 yang berjudul Dubai: Night Secrets melaporkan bahwa prostitusi di klub dibolehkan oleh pihak berwenang dan banyak wanita asing bekerja di sana tanpa dipaksa, tertarik oleh uang.