Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia
Sejarah > Pendudukan Jepang dan Revolusi Nasional (1942–1949)

Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, setidaknya ada 542 etnis Tionghoa dari Jawa dan Madura ditangkap dan ditahan di kamp konsentrasi Cimahi; kelompok ini termasuk pimpinan, pasangan dari orang-orang Eropa, dan orang-orang Tionghoa yang secara hukum dianggap sebagai orang Eropa. Organisasi-organisasi Tionghoa dibubarkan dan dilarang. Tidak lama setelahnya, etnis Tionghoa diwajibkan untuk mendaftarkan diri mereka dan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada pasukan Jepang. Meskipun ada upaya Jepang untuk memadamkan pembangkangan, ada beberapa gerakan perlawanan bawah tanah yang dipimpin oleh etnis Tionghoa.
Hal ini disusul oleh Peristiwa Mandor pada bulan Oktober 1943. Lebih dari 1.500 orang ditangkap atau dibunuh oleh pasukan pendudukan Jepang dalam upaya untuk mencegah pemberontakan multi-etnis. Etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar yang menjadi sasaran, dengan 854 orang tewas dalam peristiwa tersebut.
Dari tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 1946, serangan dari pejuang kemerdekaan Indonesia membunuh 653 Tionghoa-Indonesia. Sekitar seribu rumah milik orang Tionghoa-Indonesia dibakar; Mely G. Tan mencatat hal ini sebagai kekerasan terburuk yang ditargetkan pada orang Tionghoa-Indonesia selama perang tersebut. Lebih banyak kasus dilaporkan di Karawaci, Bayur, dan Bagansiapiapi.
Ketika Belanda menerapkan perang atrisi dan bumi hangus, mereka memaksa orang Tionghoa di Jawa untuk melarikan diri ke pedalaman dan Belanda menghancurkan semua aset penting termasuk pabrik-pabrik dan properti milik orang Tionghoa. Orang Indonesia setempat ikut serta dalam kekerasan Belanda terhadap orang Tionghoa dengan menjarah properti milik orang Tionghoa dan berusaha menyerang orang Tionghoa. Namun, ketika pasukan Jepang mendarat dan merebut kendali atas Jawa dari Belanda, yang mengejutkan banyak orang, Jepang memaksa pribumi Indonesia untuk berhenti menjarah dan menyerang orang Tionghoa dan memperingatkan orang Indonesia bahwa mereka tidak akan mentoleransi kekerasan anti-Tionghoa di Jawa. Jepang memandang orang Tionghoa di Jawa dan kekuatan ekonomi mereka secara khusus sebagai sesuatu yang penting dan vital bagi upaya perang Jepang, sehingga mereka tidak menyakiti orang Tionghoa di Jawa secara fisik dan tidak ada eksekusi atau penyiksaan terhadap orang Tionghoa yang terjadi, tidak seperti di tempat-tempat lainnya. Tidak ada konfrontasi kekerasan antara Jepang dan Tionghoa di Jawa, tidak seperti di Malaya Britania. Jepang juga mengizinkan orang-orang Tionghoa di Jawa dalam Federasi Asosiasi Diaspora Tionghoa (Hua Chiao Tsung Hui) untuk membentuk Keibotai, korps pertahanan Tionghoa bersenjata mereka sendiri untuk perlindungan dengan instruktur militer Jepang yang melatih mereka cara menembak dan menggunakan tombak. Orang Tionghoa menganggap hal ini penting untuk mempertahankan diri dari orang Indonesia setempat. Mayoritas orang Tionghoa di Jawa tidak tewas dalam perang. Hanya setelah perang berakhir ketika kekuasaan Jepang jatuh dan kemudian penduduk asli Indonesia kembali memulai serangan terhadap orang Tionghoa di Jawa ketika Jepang tidak dapat melindungi mereka.