Sejarah Malaysia

Malaysia terletak di jalur laut strategis yang menghadapkannya ke perdagangan global, dan berbagai kebudayaan. Sebenarnya, nama “Malaysia” adalah konsep modern, dan dibuat pada paruh kedua abad ke-20. Namun, kontemporer Malaysia menganggap seluruh sejarah Malaya dan Borneo, yang membentang ribuan tahun yang lalu ke zaman prasejarah, sebagai sejarahnya sendiri, dan oleh karena itu, dibahas di halaman ini.
Catatan Barat tentang awal daerah ini terdapat di buku Ptolemy, Geographia, yang menyebutkan "Golden Khersonese" (Semenanjung Emas), dan sekarang diidentifikasi sebagai Semenanjung Malaya. Hindu dan Buddha yang berasal dari India dan Tiongkok mendominasi sejarah regional awal, dan mencapai puncaknya selama pemerintahan peradaban Sriwijaya yang berbasis di Sumatra, yang di mana pengaruhnya meluas hingga ke Sumatra, Jawa Barat, Borneo Timur dan Semenanjung Malaya dari abad ke-7 hingga ke-13.
Meskipun Muslim telah memasuki Semenanjung Malaya pada awal abad ke-10, baru pada abad ke-14, Islam pertama kali memantapkan dirinya. Adopsi Islam pada abad ke-14 telah memunculkan beberapa kesultanan, dan yang paling menonjol adalah Kesultanan Malaka dan Kesultanan Brunei. Islam memiliki pengaruh besar pada suku Melayu dan sebagian besar telah dipengaruhi oleh mereka. Portugis adalah kekuatan kolonial pertama yang memantapkan diri mereka di Semenanjung Malaya dan Asia Tenggara, merebut Malaka pada tahun 1511, dan diikuti oleh Belanda pada tahun 1641. Namun, Inggris, yang awalnya membangun pangkalan di Jesselton, Kuching, Penang, dan Singapura, akhirnya dapat mengamankan hegemoni mereka di seluruh wilayah yang sekarang disebut Malaysia. Perjanjian Inggris-Belanda 1824 mendefinisikan batas-batas antara Malaya Britania dan Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Di sisi lain, Perjanjian Inggris-Siam 1909 mendefinisikan batas-batas antara Malaya Britania dan Siam (sekarang Thailand). Fase keempat pengaruh asing adalah imigrasi pekerja Tionghoa dan India untuk memenuhi kebutuhan yang diciptakan oleh ekonomi kolonial di Semenanjung Malaya dan Borneo.
Invasi Jepang selama Perang Dunia II mengakhiri kekuasaan Britania di Malaya. Pendudukan Malaya, Borneo Utara, dan Sarawak berikutnya dari tahun 1942 hingga 1945 melepaskan gelombang nasionalisme. Setelah Jepang di Malaya menyerah karena dikalahkan oleh Sekutu, Uni Malaya didirikan pada tahun 1946 oleh pemerintah Britania tetapi setelah ditentang oleh etnis Melayu, uni itu direorganisasi sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan dijadikan sebagai negara protektorat hingga tahun 1957. Di Semenanjung, Partai Komunis Malaya mengangkat senjata melawan Britania, dan ketegangan mengarah pada deklarasi pemerintahan darurat selama 12 tahun dari tahun 1948 hingga 1960. Tanggapan militer yang serius terhadap pemberontakan komunis serta Perundingan Baling pada tahun 1955, mengarah pada pembentukan kemerdekaan untuk Malaya pada tanggal 31 Agustus 1957 melalui negosiasi diplomatik oleh Britania. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia. Pada tahun 1960, penghentian darurat terjadi ketika ancaman komunis menurun dan penarikan mereka ke perbatasan antara Malaya dan Thailand.
Pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaya dibentuk setelah penggabungan Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Borneo Utara (Sabah). Sekitar dua tahun kemudian, Parlemen Malaysia mengeluarkan RUU tanpa persetujuan penandatanganan Perjanjian Malaysia 1963 untuk memisahkan Singapura dari Federasi. Konfrontasi dengan Indonesia terjadi pada awal 1960-an. Kerusuhan Rasial pada tahun 1969 membawa ke pengenaan aturan darurat, penangguhan parlemen, pembentukan Majelis Gerakan Negara (MAGERAN), dan proklamasi Rukun Negara oleh MAGERAN pada tahun 1970 yang menjadi filosofi nasional dalam mempromosikan persatuan di antara warga negara. Kebijakan Ekonomi Baru juga diadopsi pada tahun 1971 dan digunakan hingga tahun 1991 yang gunanya untuk memberantas kemiskinan dan merestrukturisasi masyarakat untuk menghilangkan identifikasi ras dengan fungsi ekonomi. Kebijakan ini dilanjutkan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dari tahun 1991 hingga 2000.
Sejak 1970, koalisi Barisan Nasional yang dipimpin oleh Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) telah memerintah Malaysia hingga kekalahannya dalam pemilihan umum Malaysia 2018 dari koalisi Pakatan Harapan. Mahathir Mohamad, yang pertama kali menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1981 hingga 2003, dikenal atas berbagai kebijakan dan proyek yang mengubah wajah Malaysia. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kebijakan industri dan modernisasi. Mahathir memperkenalkan berbagai proyek besar seperti Menara Kembar Petronas, sistem jalan tol, dan Koridor Raya Multimedia, yang semuanya bertujuan menjadikan Malaysia sebagai negara maju.
Pada tahun 2015, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak dituduh menyalurkan lebih dari RM 2,67 Miliar (sekitar USD 700 juta) ke rekening bank pribadinya dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah perusahaan pengembangan strategis yang dikelola pemerintah dan didalangi oleh Low Taek Jho. Pencabutan dakwaan memicu kemarahan yang meluas di kalangan rakyat Malaysia, dengan banyak yang menyerukan pengunduran diri Najib Razak. Di antara kritikus Najib ialah politisi Mahathir Mohamad, yang kemudian mengalahkan Najib dalam pemilihan umum 2018 dan kembali berkuasa.
Pada Februari 2020, krisis politik baru-baru ini di Malaysia dimulai ketika koalisi Pakatan Harapan jatuh dan anggota partai BERSATU, BN, PAS, GPS, dan GBS bersatu untuk membentuk pemerintahan bernama Perikatan Nasional yang dipimpin oleh pemimpin BERSATU, Muhyiddin Yassin.