Rwanda
Politik

Presiden Rwanda adalah kepala negara, dan punya beragam wewenang seperti membuat kebijakan bersama Kabinet, memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan, mengomando angkatan bersenjata, menegosiasikan dan meratifikasi traktat, menandatangani perintah presiden, dan menyatakan perang atau keadaan darurat. Presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap tujuh tahun, serta dapat menunjuk Perdana Menteri dan anggota Kabinet. Presiden Rwanda saat ini adalah Paul Kagame, yang mulai berkuasa setelah pendahulunya, Pasteur Bizimungu, mengundurkan diri pada tahun 2000. Kagame kemudian memenangkan pemilihan umum tahun 2003 dan 2010, meskipun organisasi hak asasi manusia mengkritik pemilu tersebut karena adanya penekanan politik dan kebebasan berpendapat.
Konstitusi Rwanda saat ini ditetapkan melalui referendum nasional pada tahun 2003, yang menggantikan konstitusi transisional yang berlaku semenjak tahun 1994.Konstitusi saat ini mengamanatkan sistem pemerintahan multi partai dan politik yang didasarkan atas demokrasi dan pemilihan umum. Namun, konstitusi juga mengatur partai politik. Menurut Pasal 54, organisasi politik tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, suku, klan, daerah, seks, agama, atau pembagian lain yang dapat mengarah ke diskriminasi. Pemerintah juga telah menetapkan hukum yang mengkriminalkan ideologi genosida, yang meliputi intimidasi, pidato fitnah, penolakan genosida, dan pengejekan korban. Menurut Human Rights Watch, hukum tersebut secara efektif menjadikan Rwanda negara satu partai, karena "di bawah selubung mencegah genosida lain, pemerintah menunjukkan ketidaktoleran terhadap perbedaan pendapat yang paling mendasar". Amnesty International juga bersikap kritis dan menyatakan bahwa hukum ideologi genosida telah digunakan untuk "membungkam perbedaan pendapat, termasuk kritik terhadap partai FPR yang sedang berkuasa dan tuntutan keadilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh FPR".
Parlemen Rwanda terdiri dari dua kamar. Parlemen membuat undang-undang dan diamanatkan oleh konstitusi untuk mengawasi kegiatan Presiden dan Kabinet. Majelis rendah adalah Dewan Perwakilan, yang terdiri dari 80 anggota yang menjabat selama lima tahun. Dua puluh empat dari jabatan tersebut disiapkan khusus untuk perempuan, yang dipilih melalui majelis pejabat pemerintahan daerah gabungan; tiga kursi lain disiapkan untuk anak muda dan orang cacat; 53 kursi sisanya dipilih melalui hak pilih universal di bawah sistem perwakilan proporsional. Setelah pemilihan umum tahun 2008, terdapat 45 perwakilan perempuan, sehingga menjadikan Rwanda satu-satunya negara yang mayoritas anggota parlemennya perempuan. Majelis tinggi adalah Senat, yang terdiri dari 26 kursi. Anggotanya dipilih oleh berbagai lembaga. Minimal tiga puluh persen senator haruslah perempuan. Senator menjabat selama delapan tahun.
Sistem hukum Rwanda banyak didasarkan dari sistem hukum sipil Jerman serta Belgia dan hukum adat. Yudikatif independen dari eksekutif, walaupun Presiden dan Senat terlibat dalam penunjukkan hakim Mahkamah Agung. Human Rights Watch telah memuji pemerintah Rwanda karena kemajuan dalam penegakan keadilan seperti penghapusan hukuman mati namun juga anggota pemerintahan dituduh melakukan campur tangan terhadap yudikatif, seperti penunjukan hakim yang didasari motif politik, penyalahgunaan wewenang jaksa, dan tekanan terhadap hakim agar membuat keputusan tertentu. Menurut konstitusi terdapat dua jenis pengadilan: biasa dan khusus. Pengadilan biasa meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan daerah, sementara pengadilan khusus meliputi pengadilan militer dan pengadilan tradisional Gacaca, yang didirikan kembali untuk mempercepat pengadilan tersangka pelaku genosida.
Tingkat korupsi Rwanda relatif rendah bila dibandingkan dengan sebagian besar negara Afrika lainnya; pada tahun 2010, menurut Transparency International, Rwanda adalah negara terbersih kedelapan dari 47 negara di Afrika Sub-Sahara dan terbersih ke-66 dari 178 negara di dunia. Konstitusi mengamanatkan Ombudsman untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pejabat (termasuk Presiden) juga diharuskan oleh konstitusi untuk mendeklarasikan kekayaan mereka kepada Ombudsman dan umum; apabila tidak, jabatannya akan ditangguhkan.
Front Patriotik Rwanda (FPR) telah menjadi partai politik yang dominan semenjak tahun 1994. FPR menguasai kursi kepresidenan dan parlemen, dan jumlah suaranya biasanya melebihi 70 persen. FPR dipandang sebagai partai yang didominasi Tutsi, tetapi didukung oleh rakyat, dan dipuji karena mampu menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Freedom House mengklaim bahwa pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan membatasi kandidat untuk partai yang bersahabat dengan pemerintah saja, meredam demonstrasi, dan menangkap pemimpin oposisi dan jurnalis.
Rwanda adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, Francophonie, Komunitas Afrika Timur, dan Negara-Negara Persemakmuran. Selama bertahun-tahun pada masa jabatan Habyarimana, Rwanda memiliki hubungan yang dekat dengan Prancis, dan juga Belgia. Akan tetapi, di bawah pemerintahan FPR, Rwanda berupaya mengeratkan hubungan dengan negara tetangga di Afrika Timur dan dengan negara berbahasa Inggris. Hubungan diplomatik dengan Prancis ditangguhkan dari tahun 2006 hingga 2010 akibat pendakwaan pejabat Rwanda oleh hakim Prancis. Hubungan dengan Republik Demokratik Kongo menegang akibat keterlibatan Rwanda dalam Perang Kongo Pertama dan Kedua; tentara Kongo menuduh bahwa Rwanda menyerang mereka, sementara Rwanda menyalahkan pemerintahan Kongo karena gagal memadamkan pemberontakan Hutu di provinsi Kivu Utara dan Selatan. Hubungan Rwanda dengan Uganda juga menegang pada tahun 2000an akibat bentrokan antar angkatan bersenjata kedua negara pada tahun 1999 saat masing-masing negara mendukung kelompok pemberontak yang saling bertikai selama Perang Kongo Kedua. Pada tahun 2012, hubungan dengan Uganda dan Republik Demokratik Kongo telah membaik.