stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Edward Frankland Armstrong

Edward Frankland Armstrong FRS (5 September 1878 - 14 Desember 1945) adalah seorang kimiawan organik Inggris yang meneliti karbohidrat, katalisis, dan aplikasi industri.
Armstrong adalah putra sulung dari profesor kimia H. E. Armstrong dan Frances Louisa (1843/4-1935), putri dari apoteker Thomas Howard Lavers dan lahir di Lewisham, London. Dia dinamai sesuai dengan nama guru favorit ayahnya, Edward Frankland. Armstrong menjadi tertarik pada kimia pada usia dini berkat ayahnya dan belajar kimia organik di Kiel di bawah bimbingan L. Claisen pada tahun 1898. Dia menghabiskan dua tahun di Berlin di bawah bimbingan J. van't Hoff dan setelah memperoleh gelar PhD pada tahun 1901, dia menjadi asisten Emil Fischer di Berlin dengan minat kimia karbohidrat. Dia kembali ke Inggris dan pada tahun 1905 menerima gelar DSc untuk penelitian karbohidrat. Dia bekerja sebagai ahli kimia di perusahaan manufaktur biskuit Huntley and Palmer, Reading, sambil juga melakukan penelitian tentang glikosida dengan ayahnya dan Frederick Keeble. Pada tahun 1914 ia bekerja dengan perusahaan sabun dan kimia Joseph Crosfield & Sons, mengerjakan masalah katalisis dan terlibat dalam memasok bahan kimia yang dibutuhkan selama perang termasuk asam asetat dan aseton. Ia terpilih menjadi anggota Royal Society pada tahun 1920. Dia menjadi direktur di British Dyestuffs Corporation pada tahun 1925 yang kemudian diakuisisi oleh Imperial Chemical Industries. Dari tahun 1928 ia menjadi konsultan kimia untuk banyak industri. Dia memimpin Asosiasi Produsen Kimia Inggris pada tahun 1935. Ia memberi saran kepada pemerintah mengenai langkah-langkah serangan udara selama Perang Dunia II. Charles Stanley Gibson dan
Armstrong menikahi Ethel Mary Turpin dari Woolwich pada tahun 1907 dan mereka memiliki tiga putra dan seorang putri. Putra keduanya, Kenneth Frankland (1909-1935), juga menjadi ahli kimia tetapi meninggal muda, terbunuh dalam longsoran salju saat bermain ski. Armstrong meninggal karena komplikasi setelah operasi usus buntu. Ia dianggap sebagai pembicara yang buruk tetapi menulis beberapa buku The Simple Carbohydrates and Glucosides (1910), Chemistry in the Twentieth Century (1924), The Sea as a Storehouse (1944), Raw Materials from the Sea (1945), dan ikut menulis The Glycosides (1931).
Pranala luar

The simple carbohydrates and the glucosides (1919)
Chemistry In The Twentieth Century (1925)
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Norwegia  Amerika Serikat  Australia  Belanda 
Basis data ilmiah:  CiNii (Jepang) 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  RERO (Swiss) 1  2  Social Networks and Archival Context  SUDOC (Prancis) 1  Trove (Australia) 1
Organisasi pemerintah internasional

Organisasi Pemerintah Internasional (OPI) (bahasa Inggris: Intergovernmental organization, disingkat IGO) merupakan organisasi yang terdiri dari negara berdaulat (disebut negara anggota), atau organisasi internasional lainnya. Organisasi antarpemerintah sering disebut organisasi internasional, meskipun sebutan ini dapat juga melingkupi organisasi nonpemerintah internasional seperti organisasi nirlaba internasional atau korporasi multinasional.
Organisasi Pemerintah Internasional adalah aspek penting dari hukum internasional umum. OPI didirikan atas traktat yang berperan sebagai piagam yang membentuk kelompok. Traktat dibentuk ketika perwakilan (pemerintah) dari beberapa negara melalui proses ratifikasi, menyediakan IGo dengan status hukum internasional. Organisasi antarpemerintah dalam arti hukum berbeda dari kelompok simpel atau koalisi negara, seperti G8 atau Kuartet. Kelompok atau asosiasi seperti itu tidak didirikan atas dokumen konstituen dan berdiri hanya sebagai kelompok tugas.
Organisasi Pemerintah Internasional juga harus dibedakan dari perjanjian. Banyak perjanjian (seperti North American Free Trade Agreement, atau General Agreement on Tariffs and Trade sebelum pendirian World Trade Organization) tidak mendirikan suatu organisasi dan bergantung pada negara anggota untuk administrasi mereka agar diakui secara hukum sebagai komisi ad hoc. Perjanjian lainnya telah membuat pelengkap administratif yang tidak ditujukan untuk memperoleh status hukum internasional.
Sejarah

Organisasi antara pemerintah pertama dan tertua - yang didirikan melalui perjanjian, dan membentuk sekretariat permanen - adalah International Telecommunication Union (didirikan pada tahun 1865). Organisasi internasional umum pertama yang menangani berbagai masalah adalah Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengikuti model ini setelah Perang Dunia II.
Hak Istimewa dan Kekebalan

Organisasi Pemerintah Internasional (OPI) diberikan hak istimewa dan kekebalan yang dimaksudkan untuk memastikan fungsi mereka yang independen dan efektif. Hak-hak ini diatur dalam perjanjian yang melahirkan organisasi tersebut (seperti Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Pengadilan Kriminal Internasional), yang biasanya dilengkapi dengan perjanjian multinasional tambahan dan regulasi nasional (misalnya, Undang-Undang Kekebalan Organisasi Internasional di Amerika Serikat). Dengan demikian, organisasi-organisasi ini kebal dari yurisdiksi pengadilan nasional. Beberapa hak istimewa dan kekebalan juga diatur dalam Konvensi Wina tentang Perwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional yang Bersifat Universal tahun 1975, yang hingga saat ini belum ditandatangani oleh 35 negara dan karenanya belum berlaku (status: 2022).
Alih-alih diatur oleh yurisdiksi nasional, akuntabilitas hukum diharapkan dapat dijamin melalui mekanisme hukum yang bersifat internal dalam organisasi pemerintah internasional itu sendiri dan akses ke pengadilan administratif. Dalam banyak kasus pengadilan di mana pihak swasta mencoba mengajukan klaim terhadap organisasi internasional, telah ada kesadaran bertahap bahwa diperlukan cara alternatif untuk penyelesaian sengketa, mengingat negara memiliki kewajiban hak asasi manusia yang mendasar untuk memberikan akses kepada penggugat ke pengadilan dalam rangka hak mereka untuk mendapatkan peradilan yang adil. Jika tidak, kekebalan organisasi dapat dipertanyakan di pengadilan nasional dan internasional. Beberapa organisasi menganggap proses di depan tribunal yang berkaitan dengan organisasi mereka sebagai rahasia, dan dalam beberapa kasus mengancam tindakan disipliner jika seorang karyawan mengungkapkan informasi yang relevan. Kerahasiaan semacam itu telah dikritik sebagai kurangnya transparansi.
Kekebalan ini juga mencakup hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kekebalan dari yurisdiksi nasional mengharuskan adanya cara alternatif yang wajar untuk secara efektif melindungi hak-hak karyawan; dalam konteks ini, sebuah pengadilan Belanda tingkat pertama menganggap perkiraan durasi proses di depan Tribunal Administratif Organisasi Perburuhan Internasional selama 15 tahun terlalu lama. Sebuah organisasi internasional tidak membayar pajak, sulit untuk dituntut di pengadilan, dan tidak diwajibkan untuk memberikan informasi kepada parlemen mana pun.
Kriteria

Bila ditinjau dari keanggotaan dan tujuannya, organisasi internasional antar-pemerintah dapat dikategorisasikan menjadi empat kategori utama, antara lain:
Global membership and general purpose, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), BRICS, Group of 20 (G20), dan sebagainya.
Global membership and limited/single purpose organization, contohnya Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan sebagainya.
Interregional/regional/subregional membership and general purpose, contohnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), European Union (EU), Commonwealth of Independent States (CIS), Liga Arab, Uni Afrika, dan sebagainya.
Interregional/regional/subregional membership and limited/single purpose, contohnya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO), Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Pakta Warsawa, dan sebagainya.
Masing-masing kategori atau jenis organisasi internasional menurut Clive Archer tersebut memiliki ciri khas berdasarkan keanggotaan, wilayah, dan tujuan organisasi yang hendak dicapai.
Lihat pula

Organisasi Internasional
Intergovernmentalisme
Organisasi internasional di Eropa
Perdagangan internasional/daftar topik perdagangan internasional
Daftar organisasi internasional
Bank pembangunan multilateral
Pakta non-agresi
Aspek supranasional organisasi internasional
Supranasionalisme
Persatuan supranasional
Blok dagang
Pemerintah dunia
Lambang Liga Bangsa-Bangsa (LBB), organisasi internasional skala global yang didirikan pasca-Perang Dunia I.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan salah satu dari tujuan PBB dibentuk, yaitu untuk menjamin perdamaian dan meminimalisir konflik di dunia yang berpotensi mengancam nilai-nilai kemanusiaan.
Ashley Olsen

Halaman ini berisi artikel tentang aktris dan perancang busana. Untuk rincian tentang aktivitasnya dibagikan kepada saudara perempuannya, lihat Mary-Kate & Ashley Olsen. Untuk korban pembunuhan, lihat Pembunuhan Ashley Ann Olsen.
| Ashley Olsen |
| --- | --- |
Olsen pada tahun 2011
Lahir: Ashley Fuller Olsen 13 Juni 1986 (umur 38) Sherman Oaks, California, AS
Pekerjaan: Perancang busana pengusaha aktris
Tahun aktif: 1987–2012 (aktris) 2004–sekarang (perancang busana)
Suami/istri: Louis Eisner ​(m. 2022)​
Anak: 1
Kerabat:  Mary-Kate Olsen (saudari kembar)  Elizabeth Olsen (adik)  Eric Eisner (mertua) 

          
Ashley Fuller Olsen (lahir 13 Juni 1986) adalah seorang pengusaha, perancang busana, dan mantan aktris Amerika. Dia memulai karir aktingnya pada usia sembilan bulan, berbagi peran Michelle Tanner dengan saudara kembarnya Mary-Kate Olsen dalam sitkom televisi Full House (1987–1995). Mereka juga membintangi sejumlah film bersama.
Pada tahun 1993, perusahaan produksi Dualstar Entertainment Group didirikan, yang memproduksi serangkaian panjang film TV dan rilis langsung ke video yang menampilkan gadis-gadis tersebut; mereka membintangi Passport to Paris (1999), Our Lips Are Sealed (2000), Winning London (2001), Holiday in the Sun (2001) dan dalam serial televisi So Little Time (2001–2002). Mereka membintangi Getting There (2002), When in Rome (2002), dan The Challenge (2003); dan penampilan kameo di Charlie's Angels: Full Throttle (2003). Film terakhir yang dibintanginya bersama saudara kembarnya adalah New York Minute (2004). Ia melanjutkan karier aktingnya secara independen, tampil dengan beberapa peran bintang tamu dalam film dan dalam video musik.
Pada bulan Maret 2012, baik Mary-Kate dan Ashley secara resmi menyatakan minat mereka untuk pensiun sebagai aktris untuk fokus pada karier mereka di industri mode. Dia dan saudara kembarnya mendirikan merek fesyen mewah The Row, merek gaya hidup Elizabeth and James, dan lini fesyen terjangkau lainnya Olsenboye dan StyleMint. Mereka menulis bersama sebuah buku, Influence, yang menampilkan wawancara dengan para perancang busana yang telah menginspirasi lini busana mereka. Mereka adalah anggota Council of Fashion Designers of America.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Ashley Olsen.
Ashley Olsen di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Ashley Olsen at PEOPLE.com
Dualstar Entertainment Group Corporate Website Diarsipkan 2002-06-30 di Wayback Machine.
Elizabeth and James Diarsipkan 2015-10-22 di Wayback Machine. Her fashion line
Ashley Olsen – profil desainer di Fashion Model Directory
Ashley Olsen Abandons Acting
Ashley Olsen wants to ditch fashion industry
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  Amerika Serikat  Latvia  Jepang  Republik Ceko  Australia  Israel  Belanda  Polandia 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  MusicBrainz artist  SUDOC (Prancis) 1  Trove (Australia) 1 
↑  "Olsen twins: We're all about fashion". Yahoo! News. May 11, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 18, 2012. Diakses tanggal June 18, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Kepolisian Daerah Jambi

| Kepolisian Daerah Jambi |
| --- | --- |

Singkatan: Polda Jambi
Yurisdiksi hukum: Provinsi Jambi
Markas besar: Jalan Jenderal Sudirman no. 45, Tambak Sari, Jambi Selatan, Kota Jambi
 
Pejabat eksekutif:  Irjen. Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., Kepala  Brigjen. Pol.Edi Mardianto, S.I.K., M.Si., Wakil Kepala
Situs web
jambi.polri.go.id
Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) V/Jambi) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).
Sejarah

Sejarah panjang bangsa Indonesia telah tertoreh dalam sejarah kebangsaan dan perjuangan Bangsa Indonesia, yang tentunya tidak terlepas didalamnya peran insan - insan Bhayangkara. Sebagaimana diketahui bahwa Patih Majapahit, Gajah Mada merupakan embrio Bhayangkara di negeri ini.
Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, satuan Polisi dibentuk untuk kepentingan pemerintah penjajah, namun pada waktu di Proklamirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia satuan - satuan Polisi Istimewa yang telah memiliki senjata dengan heroik memproklamirkan diri sebagai Polisi Nasional Indonesia, bersama - sama rakyat dan unsur bersenjata lainnya dengan segenap kekuatan yang ada berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali didaerah Jambi, disamping turut serta mengusir penjajah satuan Polisi tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, Polda Jambi telah turut berperan di dalam memelihara kamtibmas di wilayah konflik antara lain di Aceh, Kalimantan dan Timtim.
Karena Polisi merupakan bagian prasyarat suatu negara, Polri secara berkelanjutan dari waktu ke waktu terus berbenah memperbaiki kinerjanya selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum, sehingga Polda Jambi mengalami perubahan – perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan kedepan.
Polda Jambi sejak diresmikan oleh Kapolri Letnan Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo tanggal 2 Oktober 1996 yang merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel, dimana sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batanghari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci.
Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupakan hasil pertimbangan strategis pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, saran dan masukan serta pertimbangan- pertimbangan pimpinan Polri serta pihak - pihak lain diluar Polri guna mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi Polri kedepan dalam menjawab perkembangan tantangan tugasnya dan menuntut pelayanan Polri yang semakin baik dan meningkat.
Hari Jadi Polda Jambi (hari jadi kesatuan) merupakan momentum peringatan terhadap nilai-nilai perjuangan kesatuan untuk dijadikan kaji ulang dan perbaikan pada masa yang akan datang.
Pada dasarnya Polda Jambi dengan dukungan sarana dan prasarana yang relatif terbatas, tetap dan selalu berupaya berkiprah meningkatkan pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat sesuai eksistensinya sebagai Kepolisian Daerah.
Dengan keyakinan kebersamaan hubungan kerja yang diwarnai oleh azas - azas kemitraan Polri, maka Polda Jambi bertekad untuk mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku alat negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri dan selalu meningkatkan profesionalisme guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman di dalam mewujudkan kamtibmas.
Sejarah > Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi

Setelah berita Proklamasi secara resmi di terima dan disebarkan di kota Jambi, maka tindakan pertama kali dilakukan anggota Kepolisian bersama - sama pemuda dan rakyat kota Jambi adalah penaikan bendera Sang Merah Putih disertai penurunan semua bendera Jepang “ HINOMARU “. Anggota Kepolisian mempelopori penaikan bendera Merah Putih di semua tempat strategis.
Sejarah > Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi > Tanggal 11 Februari 1946

Dalam lintasan sejarahnya, embrio kesatuan Kepolisian Daerah berbentuk Kepolisian Keresidenan Jambi pada tahun 1946. pada masa ini tercatat pada buku sejarah “Perjuangan Kemerdekaan RI 1945 – 1949 di Propinsi Jambi“, yang disusun oleh Dewan Harian Angkatan 45 Propinsi Jambi Bahwa:
“Dari hasil rapat TKR tanggal 11 Februari 1946 ” yang dilakukan di Sarolangun, ditetapkan pembentukan Tri Resimen II Divisi II / Jambi, yang pada saat itu dijabat oleh KEISI TEUKU MOCHAMAD INSYA sebagai Komandannya, dengan penyesuaian pangkat menjadi LETNAN KOLONEL.
Sejarah > Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi > Tahun 1958

Kepolisian Daerah Jambi bernama Komisariat Kepolisian Jambi. Kepala Polisi Komisariat (KPKOM) Jambi yang pertama adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Teuku Abdul Azis dan wakilnya Ajun Komisaris Besar Polisi R. Otong Wirahadi yang kemudian digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi R. Moedjoko Koesoemodirdjo dan wakilnya Ajun Komisaris Besar Polisi R. Ng. Manto Pranoto.
Sejarah > Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi > Tahun 1964

Sebelum Kepolisian Komisariat (KP Kom) diubah nama menjadi Komando Daerah Kepolisian (Komdak) V/Jambi, Markas Komando (Mako) terletak di Jalan Untung Surapati yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Jalan Raden Matthaher sekarang. Pangdak V Jambi adalah sebagai berikut:
Ajun Komisaris Besar Polisi R. Soetio Atmohadikoesoemo (1964–1965)
Komisaris Besar Polisi Teoekoe Soelaiman Mahmoed (1965– 1969)
Sejarah > Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi > Tanggal 17 Juni 1969

Pada tanggal 17 Juni 1969 Komdak V/Jambi berubah menjadi Kodak V/Jambi, Pangdak dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Soenardjo (1970–1973). Kemudian Komisaris Besar Polisi Soenardjo digantikan oleh Komisaris Besar Polisi Koer Hidayat (1971 – 1973), pada masa akhir jabatannya Kodak V/Jambi dilikuidasi dan bergabung dengan Kodak VI/Sumbagsek (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Jambi) dan Kepolisian Jambi menjadi Pengendali Antar Polres (Daltares) dengan dan Daltares Kolonel Polisi M. Ali Hanafiah.
Sejarah > Lintas Sejarah Perjuangan Kepolisian Daerah Jambi > Tahun 1974 – 1996

Tahun 1974 Daltares berubah menjadi Komando Antar Resor dengan wilayah meliputi Resort Kota (Resta) 631/Jambi, Resort 632/Batang Hari, Resort 633/Sarolangun Bangko. Komtares pada era Dantaresnya yaitu Kolonel Polisi Drs. Sri Wiyono berubah nama menjadi Komando Wilayah (Komwil) dan kemudian berubah kembali menjadi Kowil dan terakhir menjadi Kepolisian Wilayah (Polwil) dan dilanjutkan oleh beberapa Kapolwil penerus estafet kepemimpinan sebagai berikut:
Kolonel Polisi Drs. Johni Haryono (1982–1984)
Kolonel Polisi Drs. Sariaman Panjaitan (1984–1987)
Kolonel Polisi Drs. Usman Ibrahim (1987–1989)
Kolonel Polisi Drs. Syamsir Amiruddin (1989–1991)
Kolonel Polisi Drs. Syahrel Achmad (1991–1993)
Kolonel Polisi Drs. Soeyono (1993–1994)
Kolonel Polisi Drs. H. Syaiful Arsat (1994–1996)
Kolonel Polisi Drs. Solihin (1996
Pranala luar

Situs web resmi
Maman Imanul Haq

| Maman Imanul Haq |
| --- | --- |

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat  1 Oktober 2019
Presiden: Joko Widodo
Daerah pemilihan: Jawa Barat IX
Masa jabatan 1 Oktober 2014 – 12 Februari 2018
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono   Joko Widodo
Pengganti Lilis Santika
Daerah pemilihan: Jawa Barat IX
 
Informasi pribadi
Lahir: 8 Desember 1972 (umur 52) Sumedang, Jawa Barat
Partai politik: PKB
Suami/istri: Upik Ropiqoh
Anak: 3
Almamater: STAI PUI Majalengka STAIN Cirebon


Sunting kotak info • L • B
 
KH. Maman Imanul Haq (lahir 8 Desember 1972
) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014–2018 dan 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat IX, yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Maman merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa, ia bertugas di Komisi VIII.
Riwayat Pendidikan

Lulus SD Negeri 3 Cimalaka (1984)
Lulus MTs Baitul Arqom, Bandung (1987)
Lulus MA Baitul Arqom, Bandung (1990)
Lulus S-1 STAI PUI Majalengka (2001)
Lulus S-2 STAIN Cirebon (2006)
Riwayat Organisasi

Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka (2004–2008)
Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka (2005–2009)
Wakil Ketua Thoriqoh Mu'tabroh An-Nahdiyah (2005–2009)
Pendiri Tikar Media (2007)
Penasehat Robithoh Ma'ahid Islamiyah (2007–2012)
Dewan Kebijakan Fahmina Institute (2008–2012)
Pembina Moderate Moslem Society (2008–2012)
Board KONTRAS (2010–sekarang)
Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (2010–2014)
Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Barat (2011–2015)
Ketua Lembaga Dakwah PB NU (2015–2018)
Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin (2018–2019)
Karier

Komisaris RM Langensari (1993–sekarang)
Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan (1999–sekarang)
Ketua Yayasan Al-Mizan (1999–2004)
Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Mizan Langensari (2004–sekarang)
Anggota DPR-RI (2014–2018, 2019–sekarang)
Anggota Komisi VIII (2014–2018, 2019–sekarang)