Radio Republik Indonesia
Sejarah > RRI pasca 1949

Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, dibentuk lembaga gabungan antara RRI dan stasiun radio ROIO (Radio Omroep in Overgangstijd, sebuah radio bentukan Belanda) bernama Radio Republik Indonesia Serikat (RRIS). Pada periode ini diberlakukan penyatuan call sign dan sentralisasi siaran RRI daerah dengan RRI pusat yang saat itu ada di wilayah Yogyakarta. RRIS kemudian kembali RRI setelah RIS bubar di tahun 1950. Perkembangan RRI kemudian sangat dipengaruhi perkembangan politik; di era Demokrasi Liberal, ketua RRI banyak diganti menurut preferensi politik partai yang penguasa, sedangkan di era Demokrasi Terpimpin, siaran RRI kembali menjadi alat propaganda dengan didominasi pidato-pidato yang panjang.
Stasiun pusat RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang direbut oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Pada pagi harinya, RRI mengabarkan mengenai Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah, serta mengumumkan terbentuknya “Dewan Revolusi” yang dipimpin oleh Letkol. Untung Sutopo.
Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai berjamuran dan secara langsung mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walau demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlai oleh stasiun-stasiun tersebut. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran menetapkan RRI sebagai satu dari empat "Lembaga Penyiaran Pemerintah", status yang disandang hingga awal dekade 2000-an. Sepanjang era berkuasa Orde Baru, RRI mengalami pembenahan dalam bidang infrastruktur, dengan kemudian memiliki 45 jaringan yang bersiaran total 73 jam (1979). Sejak tahun 1983 RRI telah bersiaran 24 jam nonstop dengan titik berat pada program penerangan, khususnya siaran pedesaan, pembangunan dan luar negeri.
Likuidasi Departemen Penerangan oleh pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden tanggal 7 Juni 2000. Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi (shared vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8.500 orang yang semula berorientasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis. Dengan PP tersebut, RRI kemudian berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tidak mencari untung. Perjan dapat dikatakan sebagai status transisi dari "Lembaga Penyiaran Pemerintah" menuju "Lembaga Penyiaran Publik" pada masa reformasi.
Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu aliran/keyakinan partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era Reformasi untuk menjadikan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan mandiri serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Pada tahun 2016, RRI meluncurkan siaran radio digital untuk wilayah Jakarta, yang merupakan siaran sejenis yang pertama di Indonesia. Siaran tersebut, dengan sistem Digital Audio Broadcasting+ (DAB+), menawarkan empat kanal radio.