Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020
Jadwal

KPU merilis jadwal pemilihan umum pada Juni 2019. Pendaftaran calon akan dilakukan pada 28-30 April 2020, dengan masa kampanye antara Juni hingga September. Pemungutan suara awalnya direncanakan pada 23 September 2020. Pada Oktober 2019, Kementerian Dalam Negeri memperkirakan bahwa pemilu akan membutuhkan pengeluaran sebesar Rp 15,3 triliun, sekitar dua kali lipat anggaran untuk Pilkada Serentak 2015. Pada Mei 2020, karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang menunda pilkada hingga Desember 2020, dengan penundaan lebih lanjut dimungkinkan jika pandemi belum mereda pada saat itu.
Jadwal baru pemilu dirilis pada bulan Juni, tanggal pemilu baru menjadi 9 Desember 2020 dan periode kampanye ditetapkan antara 26 September dan 5 Desember 2020. Berikut adalah jangka waktu dalam Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020:
| Tanggal pelaksanaan | Agenda |
| --- | --- |
Prapemilu
30 September 2019 - 1 Oktober 2019: Perencanaan Program dan Anggaran
1 November 2019 - 23 Agustus 2020: Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan
9 Desember 2019 – 3 Maret 2020: Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi
11 Desember 2019 – 5 Maret 2020: Peyerahan dukungan pasanan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota
1 Januari - 31 Agustus 2020: Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
20 Februari - 27 Maret 2020: Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
27 Maret - 22 September 2020: Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
15 Juni – 14 Juli 2020: Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS
22 – 24 Juni 2020: Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/kota
24 – 29 Juni 2020: Penyampaian dukungan bakal Paslon kepada PPS
24 Juni – 12 Juli 2020: Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan
13 – 19 Juli 2020: Rekapitulasi di tingkat kecamatan
15 Juli – 13 Agustus 2020: Pencocokan dan penelitian
20 – 21 Juli 2020: Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota
22 – 23 Juli 2020: Rekapitulasi di tingkat provinsi
22 – 24 Juli 2020: Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan
25 – 27 Juli 2020: Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota
25 – 28 Juli 2020: Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan
27 Juli – 4 Agustus 2020: Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan
5 – 7 Agustus 2020: Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota
7 – 29 Agustus 2020: Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS
8 – 10 Agustus 2020: Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Paslon kepada PPS
8 – 16 Agustus 2020: Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan
17 – 19 Agustus 2020: Rekapitulasi di tingkat kecamatan
20 – 21 Agustus 2020: Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota
22 – 23 Agustus 2020: Rekapitulasi di tingkat provinsi
28 Agustus – 3 September 2020: Pengumuman pendaftaran pasangan calon
30 Agustus – 1 September 2020: Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK
2 – 4 September 2020: Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU kabupaten/kota
4 – 6 September 2020: Pendaftaran pasangan calon
4 – 6 September 2020: Verifikasi syarat pencalonan
4 – 8 September 2020: Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon
4 – 8 September 2020: Tanggapan dan masukan masyarakat
4 – 11 September 2020: Pemeriksaan kesehatan
5 – 14 September 2020: Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS
6 – 12 September 2020: Verifikasi syarat calon
11 – 12 September 2020: Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan
13 – 14 September 2020: Pemberitahuan hasil verifikasi
14 – 18 September 2020: Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS
14 – 16 September 2020: Penyerahan perbaikan syarat calon
14 – 22 September 2020: Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon
15 – 16 September 2020: Rekapitulasi DPS tingkat provinsi
16 – 22 September 2020: Verifikasi perbaikan syarat calon
19 – 28 September 2020: Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS
23 September 2020: Penetapan pasangan calon
24 September 2020: Pengundian nomor urut calon
26 September – 5 Desember 2020: Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya
26 September – 5 Desember 2020: Debat publik/terbuka antar pasangan calon
29 September – 3 Oktober 2020: Perbaikan DPS oleh PPS
4 – 6 Oktober 2020: Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK
7 – 9 Oktober 2020: Rekapituasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota
9 – 16 Oktober 2020: Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT
17 – 18 Oktober 2020: Rekapitulasi DPT tingkat provinsi
17 – 26 Oktober 2020: Penyampaian DPT kepada PPS
28 Oktober – 6 Desember 2020: Pengumuman DPT oleh PPS
22 November – 5 Desember 2020: Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik
6 – 8 Desember 2020: Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
9 Desember 2020: Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Pascapemilu
9 Desember 2020: Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS
9 – 11 Desember 2020: Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK
10 – 14 Desember 2020: Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK
10 – 16 Desember 2020: Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota
13 – 17 Desember 2020: Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota
13 – 19 Desember 2020: Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur
16 – 20 Desember 2020: Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur
: Tanpa pemohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
: Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.