stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kompas TV Jawa Timur

| PT Oxcy Media Televisi |
| --- | --- |

Surabaya, Jawa Timur Indonesia
Saluran: Digital: 29 UHF
Branding: Kompas TV Jatim (alternatif)
Slogan: Independen, Terpercaya
Pemrograman
Jaringan televisi: Kompas TV
Kepemilikan
Pemilik: Oxcy Advertising (2009-2011) Kompas Gramedia (2011-2018) KG Media (2018-sekarang)
Riwayat
Siaran perdana: 7 Juli 2009
Bekas tanda panggil: BC Channel (siaran percobaan) BCTV (2009-2012) Kompas TV Surabaya (2012-2017)
Bekas nomor kanal: 40 UHF (analog) 27 UHF (digital)
Bekas afiliasi: Independen (2009-2011)
Informasi teknis
Otoritas perizinan: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Pranala
Situs web: jatim.kompas.tv

Negara: Indonesia
Kantor pusat: Jl. Dukuh Kupang Barat 109/129, Surabaya, Jawa Timur
Format gambar: 1080i HDTV 16:9
 
Kompas TV Jawa Timur adalah sebuah stasiun televisi di Surabaya, Jawa Timur yang merupakan anggota jaringan Kompas TV.
Kompas TV Jawa Timur mulanya bernama BC Channel, nama yang hanya digunakan pada siaran percobaan. Stasiun ini kemudian diluncurkan dengan nama BCTV (singkatan dari Business Channel Televisi) pada tanggal 7 Juli 2009 oleh PT. Oxcy yang juga merupakan perusahaan jasa advertising cukup ternama di Surabaya. Pada tahun-tahun awal, stasiun ini bersiaran mulai pukul 08.00-24.00 WIB setiap hari pada saluran 40 UHF. Jangkauan siarannya bertahap meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Pasuruan, hingga Kamal, Bangkalan, dan Probolinggo.[butuh rujukan]
Setelah berjalan 2 tahun, keuntungan dari bisnis televisi lokal ini tak kunjung diperoleh. Justru yang didapat adalah kerugian setiap bulannya. Tingginya biaya operasional setiap bulan, tidak bisa ditutupi oleh pendapatan dari iklan yang diperoleh. Dengan berdasarkan alasan itulah, menurut Bambang Purwadi BCTV memilih bekerja sama dengan Kompas Group. Alasan berkerjasama dengan Kompas dikatakan tepat karena Kompas menurutnya tidak mengambil alih saham. Bambang Purwadi juga menampik jika Kompas telah mengambil alih saham BCTV sebagaimana dikesankan oleh sejumlah pihak. Kesan itu menurutnya hanya karena imbas dari beberapa kasus pengambilalihan saham TV Lokal di sejumlah dari yang dilakukan oleh sejumlah TV Nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Seiring dengan bergabungnya BCTV dalam jaringan Kompas TV, logo BCTV menyesuaikan dengan format yang ditentukan Kompas TV. Pada 5 November 2012, BCTV mengubah nama udaranya menjadi Kompas TV Surabaya. Kompas TV Surabaya berganti nama lagi menjadi Kompas TV Jawa Timur mulai 20 Oktober 2017.
Logo dan slogan

Logo BC Channel saat masih siaran percobaan (3 Juni-6 Juli 2009)
Logo BCTV (7 Juli 2009-31 Agustus 2011, 8 September-10 September 2011)
Televisi Bisnis (3 Juni-6 Juli 2009)
Maju Bersama (7 Juli 2009-2011)
Inspirasi Jawa Timur, Inspirasi Indonesia (2011-2016)
Berita dan Inspirasi Indonesia (2016-2017, mengikuti Kompas TV secara nasional)
Independen, Terpercaya (2017-sekarang, mengikuti Kompas TV secara nasional)
Program acara > Saat ini

Kompas Jatim (dahulu bernama BC News) (Senin-Rabu jam 06.00-07.00 WIB)
Kompas Jatim Sepekan (Sabtu & Minggu jam 06.00-06.30 WIB)
Kompas Nusantara (Setiap hari jam 05.30-06.00 WIB)
Sapa Jatim (Kamis jam 06.00-06.30 WIB)
Peluang Emas (Setiap hari jam 04.30-05.00 WIB)
Bingkai Hati (Setiap hari jam 05.00-05.30 WIB)
Sentuhan Hati (Sabtu dan Minggu jam 06.30-07.00 WIB)
Program acara > Acara yang pernah ditayangkan

1001 Surabaya
Marketing Champions
High Heels
Sebelah Mata
ITips
Problematika
Metropolitan
Reskrim (Reportase Kriminal)
Jurnal Sport
Hepi City
Rujak Canda
Ketawa Yuk
Van Soerabaia
Stasiun Komedi
Rumah Tawa
Sureprize
Dakocan
BCinema
Movie Zone
Kompas Movie
City Life!
City Event
Music Bizz
Idola Surabaya
8Beat Rek
Uenak'e
Dapur Nutrisi
Refresh
Amazing Jatim
I Love Surabaya
I Love Jatim
Menembus Waktu
Liburku 1 Hari
Kabayan Liplap
Benjamin The Elephant
Sayuki
Tom & Jerry Kids
Jai Shri Krishna
Lihat pula

Daftar stasiun televisi di Jawa Timur
Kompas TV Malang
Pranala luar

Situs resmi
Kompas TV Jawa Timur di X
Perubahan iklim dan gender
Perubahan iklim sebagai isu hak asasi manusia

Perubahan iklim mengancam kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung. Selain itu, hak asasi manusia mereka juga berpotensi tidak terpenuhi. Kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan krisis iklim mengancam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak untuk hidup, akses ke makanan dan air bersih, kesehatan, keamanan, tempat tinggal, dan budaya. Hilangnya kegiatan-kegiatan kultural, seperti mata pencaharian tradisional, dapat menyebabkan tekanan psikologis, kecemasan, dan ketidakpastian. Masyarakat miskin dan terpinggirkan lebih rentan karena mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk merespon krisis, misalnya dengan beradaptasi dan bermigrasi. Menurut ilmuwan, kelompok yang paling berisiko terhadap kritis iklim meliputi masyarakat miskin, kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, orang tua, orang dengan penyakit kronis dan cacat, warga yang tinggal di daerah dengan jumlah kasus penyakit terkait iklim yang tinggi, dan pekerja yang terpapar panas ekstrem atau peningkatan variabilitas cuaca. Pada level makro, negara-negara berpendapatan rendah yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil terdampak lebih parah daripada negara-negara maju yang merupakan penyumbang emisi terbesar.
Selain faktor kemiskinan, menurut peneliti, perempuan menjadi kelompok paling terdampak akibat kesenjangan historis. Sejak lama, perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat agraris, sumber daya ini antara lain berupa akses ke lahan, pembiayaan, teknologi terbaru, daya tawar, modal sosial, dan pelatihan adaptasi iklim dan kesiapsiagaan bencana. Ketidaksetaraan tersebut mengancam ketahanan perempuan terhadap krisis iklim dan berpotensi menghambat mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini juga semakin memperparah kesenjangan gender yang telah ada sebelumnya. Kurangnya sumber daya dan pendapatan yang rendah menurunkan daya tawar perempuan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kurangnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semakin memperburuk kerentanan tersebut.
Dampak gender perubahan iklim

Perubahan iklim membawa dampak ke berbagai sektor penting, seperti pertanian dan ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, sumber daya air, kesehatan manusia, permukiman dan pola migrasi, energi, transportasi, industri, dan margasatwa.
Dampak gender perubahan iklim > Pertanian dan ketahanan pangan

Krisis iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap pertanian dan ketahanan pangan. Perempuan perdesaan, dalam hal ini, merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak. Berdasarkan hasil studi UNDAW dan UNESCO, petani wanita di Asia Selatan lebih cenderung menanam tanaman pangan, sedangkan petani pria lebih memilih tanaman komersial. Perubahan iklim berdampak pada risiko menurunnya produksi pangan di kawasan tersebut pada 2050, seperti beras (menurun 14%), gandum (49%), dan jagung (9%). Wanita juga bekerja di ladang milik keluarga sebagai tenaga tidak berbayar, melakukan hampir semua pekerjaan mulai dari menanam hingga memanen. Wanita dewasa dan anak perempuan juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan ternak dan mengumpulkan air permukaan untuk keperluan rumah tangga. Iklim yang berubah dan kekeringan mengharuskan mereka mencari sumber air di tempat yang jauh.
Dalam masyarakat agraris tradisional, peran laki-laki lebih dominan karena mereka adalah pemilik lahan dan ternak. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab menyiapkan lahan pertanian dan mengurusi transportasi hasil panen. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini menghambat perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, misalnya mengenai pilihan tanaman dan penentuan waktu panen. Mereka juga kesulitan mengakses sumber daya untuk bertani yang terdiri atas lahan, ternak, pasokan benih, peralatan pertanian, pupuk, tenaga buruh tani, dan dukungan penyuluhan. Laki-laki juga lebih mudah mengakses pinjaman usaha dan layanan pasar. Tanpa dukungan finansial yang memadai, perempuan rentan kehilangan aset saat terjadi kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya.
Wanita perdesaan cenderung berpenghasilan lebih rendah dan bergantung secara ekonomi daripada pria. Dengan akses terbatas terhadap sumber daya, mereka tidak dapat berkontribusi pada pendapatan nasional resmi. Akibatnya, mereka dipandang bukan penyumbang penting dalam perekonomian dan tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Krisis iklim semakin meminggirkan para perempuan. Meski terbantu pelatihan dan kampanye peningkatan kesadaran adaptasi dan mitigasi, perempuan tak memiliki akses ke layanan pendukung untuk memulihkan diri dari efek negatif krisis iklim. Kurangnya akses ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk stereotip sosial, relasi gender yang tidak setara di dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender. Menurut FAO, kebijakan dan adaptasi perubahan iklim di bidang pertanian dan pangan yang responsif gender diperlukan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya.
Dampak gender perubahan iklim > Ketersediaan air bersih

Perubahan iklim memicu krisis air bersih. Sekitar 71% populasi dunia atau 4.3 milyar orang telah mengalami kelangkaan air dari kategori sedang hingga berat setidaknya selama beberapa kali setiap tahun. Sumber air bersih dapat terganggu akibat bencana iklim, seperti banjir dan peningkatan salinitas air. Perempuan memiliki peran sentral dalam pengumpulan dan pengawasan air bersih. Mereka bertanggung jawab atas lebih dari 70% pengelolaan air dan kegiatan domestik terkait air, seperti mengangkut air, memasak, dan mencuci. Peneliti mengatakan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan air, maka semakin kecil kemungkinan laki-laki mengambil peran sebagai pengangkut. Akibatnya, perempuan lebih rentan terhadap tekanan fisik, ekonomi, dan psikososial saat menjalani tugas tersebut. Terlepas dari perannya yang penting, perempuan belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut para pegiat air bersih, perempuan dan laki-laki perlu bekerja sama dalam mencari solusi terkait masalah ketersediaan air.
Masalah kenaikan salinitas air dilaporkan terjadi di banyak negara berkembang. Salinisasi air juga memengaruhi tanaman yang bisa berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Pada 2011, diperkirakan ada sekitar 884 juta orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Menurut ilmuwan, desalinisasi air dengan tujuan mengurangi kadar garam dan mineral lainnya tidak bisa menjadi solusi jangka panjang bagi negara berkembang. Kenaikan kadar garam pada air dapat menimbulkan efek kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan masalah kesehatan masyarakat lainnya.
Dampak gender perubahan iklim > Keanekaragaman hayati

Para ilmuwan berpendapat bahwa krisis iklim menjadi faktor dominan yang memengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam jangka panjang, kerugian yang muncul adalah menipisnya pasokan air bersih, energi, dan pasokan pangan. Dampak negatif yang lain adalah berkurangnya lingkungan yang sehat dan terganggunya konservasi sistem ekologi, keanekaragaman hayati, serta barang dan jasa ekosistem terkait. Dampak krisis iklim dan kerusakan alam terhadap keanekaragaman hayati dapat dirasakan oleh hampir semua orang terlepas dari gender, ras, usia, maupun tingkat pendapatan. Namun, dua faktor utama penentu keparahan dampak adalah gender dan status sosial ekonomi.
Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam berperan besar dalam mencukupi kebutuhan dan menjadi penghidupan bagi masyarakat sekitarnya. Di wilayah Sub-Sahara Afrika, sekitar 30-50% sumber pendapatan masyarakat berasal dari sektor non pertanian. Di Afrika Selatan, mencapai 80-90%. Di Asia Selatan, sekitar 60% pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari sumber non pertanian. Namun, akibat keanekaragaman hayati yang mulai hilang, lebih dari 60% orang termiskin di dunia tinggal di daerah yang rentan secara ekologis. Kerusakan ini ini tidak hanya mengancam spesies dan habitat di suatu wilayah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan masyarakatnya. Masyarakat miskin dan penduduk asli memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hasil alam sebagai sumber makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Perempuan lebih rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan karena mereka adalah mayoritas penduduk miskin. Di Indonesia, sejumlah perempuan di Jawa Tengah berjuang menyelamatkan lingkungan dan keanekaragaman hayati di daerah mereka, termasuk di Kendeng, Rembang. Bencana ekologis akibat ulah manusia dan hilangnya keanekaragaman hayati telah mengubah struktur sosial masyarakat di Jawa Tengah. Dampak seriusnya adalah ancaman kesehatan dan terlanggarnya hak seksual dan reproduksi perempuan, seperti peningkatan angka kematian ibu dan pernikahan anak. Bersama Jawa Barat, Jawa Tengah telah melampaui Jawa Timur untuk angka kedua kasus tersebut.
Dampak gender perubahan iklim > Energi

Kemiskinan energi menjadi salah satu isu penting dalam perubahan iklim dan gender, terutama di negara berkembang. Perempuan di negara berkembang memiliki akses ke energi yang terbatas. Di perdesaan Asia dan Afrika, perempuan bertanggung jawab mengumpulkan energi guna memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, seperti memasak dan sumber panas. Para perempuan tersebut cenderung mengandalkan pertanian berskala kecil dan sumber daya yang ada di sekitar mereka untuk mencukupi kebutuhan energi rumah tangga harian. Mereka memanfaatkan energi biomassa yang berasal dari kayu, arang, sampah, dan sisa produksi pertanian. Di Asia dan kawasan Pasifik, jumlah mereka diperkirakan mencapai 2.7 milyar orang atau sekitar 40% penduduk dunia. Akibat perubahan iklim, keanekaragaman hayati terancam dan perempuan pun kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber energi tersebut. Kemiskinan energi membuat mereka harus bekerja lebih keras dan semakin terpapar risiko kesehatan. Mereka juga semakin tidak punya waktu mengerjakan hal-hal lain, seperti bekerja yang menghasilkan pemasukan, bersekolah, dan beristirahat.
Polusi di dalam ruangan yang dihasilkan oleh pembakaran energi biomassa berisiko menyerang kesehatan perempuan dan balita. Sampai 2030, diperkirakan ada 1.5 juta kematian per tahun yang diakibatkan oleh polusi tersebut. Beban pekerjaan yang tinggi dan kurangnya nutrisi membuat perempuan terserang anemia dan mengalami kematian perinatal. Pekerjaan mengumpulkan bahan bakar meningkatkan risiko kematian prenatal dan komplikasi pasca melahirkan.
Para ilmuwan meyakini bahwa masalah akses ke energi adalah masalah interseksional. Menurut ilmuwan, transisi dari energi bahan bakar fosil ke energi yang lebih rendah karbon tidak akan serta merta menyelesaikan masalah akses energi. Menurut beberapa studi, perempuan berpotensi menjadi sekadar objek kebijakan jika tidak ada intervensi berbasis gender. Meski tidak ada jaminan energi terbarukan dapat mengatasi kesenjangan peran gender, energi terbarukan setidaknya berpotensi mengurangi beban pekerjaan perempuan dan risiko kesehatan yang mereka hadapi.
Dampak gender perubahan iklim > Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Perubahan iklim juga dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan laporan International Union for Conservation of Nature (IUCN), ada ribuan kasus kawin paksa di Afrika yang terjadi akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Keluarga petani miskin yang mengalami gagal panen dan kekurangan makanan umumnya menikahkan anak perempuannya yang masih remaja. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi jumlah tanggungan dan mendapatkan pemasukan secara instan. Beberapa kasus tersebut dilaporkan terjadi di Malawi, Sudan Selatan dan Etiopia. Di Sudan Selatan dan Etiopia, anak perempuan dinikahkan demi mendapatkan imbalan berupa hewan ternak.
Kekerasan lain yang mungkin mengancam para perempuan di Afrika adalah kekerasan seksual. Kelangkaan sumber air dan semakin meluasnya permukaan gurun mengharuskan perempuan berjalan semakin jauh untuk mengumpulkan air dan mendapatkan makanan. Risiko yang mungkin meningkat adalah paparan terhadap kekerasan seksual di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok kejahatan bersenjata. UNDP melaporkan bahwa di Uganda, perempuan dan anak-anak perempuan dipaksa berhubungan seksual untuk mendapatkan air dan makanan. Para penjual makanan, petani, dan pemilik tanah memaksa mereka meski para perempuan tersebut telah berusaha menawarkan penyediaan tenaga kerja sebagai pengganti hubungan seksual. Anak-anak perempuan yang sibuk dengan urusan pengumpulan makanan dan air juga tidak sempat lagi belajar dan harus putus sekolah. Kelelahan akibat beban bertumpuk membuat perempuan terlalu lelah untuk berhubungan seksual dan sebagian suami meresponnya dengan tindak kekerasan. Perempuan juga rentan mengalami kekerasan seksual karena hidup sendiri di rumah sementara suami dan anggota keluarga laki-laki bekerja di tempat yang jauh.
Dengan peran tradisional sebagai pekerja dan kepala keluarga, para pria di negara-negara tersebut juga mengalami berbagai tekanan. Sumber pencaharian mereka terdampak oleh gagal panen, kematian hewan ternak, berkurangnya pendapatan dan kerentanan pangan. Sebagian dari mereka melarikan diri ke minuman beralkohol dan salah satu akibatnya, mereka berperilaku semakin keras terhadap istri mereka.
Perbedaan gender tentang persepsi mengenai perubahan iklim

Pandangan seseorang atau kelompok mengenai perubahan iklim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain ras, kelompok etnik, status sosial ekonomi (pendidikan dan tingkat pendapatan), dan gender. Terkadang juga ditambah dengan pandangan dan orientasi politik. Faktor-faktor tersebut secara independen maupun bersama-sama membentuk sikap dan keyakinan masyarakat tentang krisis iklim, serta memengaruhi motivasi individu dan kelompok dalam mempertimbangkan solusinya.
Beberapa studi menemukan adanya kesenjangan gender dalam pandangan mengenai isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Hasil penelitian di Amerika Serikat menemukan perempuan memiliki tingkat kepedulian yang sedikit lebih tinggi terhadap isu perubahan iklim dan memiliki pandangan pro iklim yang lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan di AS memiliki persepsi yang lebih kuat bahwa perubahan iklim akan berdampak pada kehidupan pribadi mereka dan masyarakat AS. Namun, mereka sedikit lebih ragu tentang apakah mayoritas ilmuwan mempercayai bahwa perubahan iklim tengah terjadi saat ini. Dalam studi lain di negara yang sama, perempuan ditemukan memiliki pengetahuan perubahan iklim yang lebih baik daripada laki-laki. Namun, dibandingkan dengan pria, wanita lebih cenderung menganggap remeh pengetahuan yang mereka miliki.
Perbedaan gender tentang pendekatan kebijakan perubahan iklim

Menurut sejumlah penelitian, representasi perempuan dalam parlemen menentukan sikap parlemen terhadap kebijakan perubahan iklim. Sampel data yang dikumpulkan dari 91 negara menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan memengaruhi pendekatan negara dalam adaptasi perubahan iklim, termasuk di antaranya dengan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat. Sebuah studi di AS menyebutkan bahwa anggota parlemen perempuan memiliki pandangan yang lebih pro lingkungan hidup dibandingkan anggota laki-laki. Penelitian terhadap anggota parlemen Eropa keenam dan ketujuh menyatakan bahwa anggota legislatif laki-laki dan perempuan menunjukkan kepedulian yang sama terhadap isu perubahan iklim. Tetapi, wanita secara signifikan lebih mungkin mendukung undang-undang lingkungan hidup daripada rekan pria mereka. Peneliti menekankan bahwa terlepas dari hasil riset tersebut, kebijakan lingkungan hidup yang ada saat ini masih banyak diputuskan oleh laki-laki akibat keterwakilan perempuan yang masih rendah di lembaga legislatif.
Kritik terhadap studi perubahan iklim dan gender

Beberapa peneliti memandang studi perubahan iklim dan gender yang ada saat ini masih didominasi oleh pandangan dikotomis laki-laki dan perempuan dan masih kurang mempertimbangkan aspek interseksionalnya. Kajian interseksionalitas sebenarnya telah lama digunakan untuk memahami permasalahan gender secara lebih komprehensif. Para peneliti tersebut meyakini bahwa isu perubahan iklim dan gender sifatnya kompleks dan multidimensi. Menurut mereka, isu perubahan iklim dan gender bukan hanya masalah kekuatan dominan laki-laki melawan kelompok perempuan yang terdominasi dan lebih rentan, tapi juga tentang apa yang terjadi dalam kelompok rentan itu sendiri.
Dikotomi laki-laki dan perempuan juga cenderung mengabaikan kompleksitas isu dan bagaimana kerentanan serta kemampuan adaptasi itu bersifat dinamis. Laki-laki dan perempuan bukan merupakan kategori yang homogen. Memandang perempuan sebagai kelompok homogen, menurut ilmuwan, sama dengan mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang lain dan tidak mengakui konteks sosial rumah tangga yang dikepalai perempuan. Selain faktor gender, ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi identitas perempuan, seperti ras/kelompok etnik, kelas, kasta, usia, status perkawinan, pendidikan, tingkat pendapatan, agama dan lokasi geografis. Akibatnya, menurut sejumlah pakar, memposisikan perempuan semata-mata sebagai korban dari perubahan iklim dan memandang laki-laki pasti memikul beban yang lebih ringan adalah miskonsepsi. Kenyataan di masyarakat tidak demikian. Wanita di Asia dan Afrika, misalnya, tidak kekurangan rasa agensi mereka. Namun, dalam kondisi di bawah tekanan dan keterbatasan pekerjaan, agensi mereka diarahkan ke kepentingan bertahan hidup dan mencari solusi jangka pendek. Sejumlah literatur juga menunjukkan bahwa perempuan berpeluang menjadi agen perubahan yang proaktif dalam pengendalian perubahan iklim.
Studi kasus di sejumlah negara > Filipina

Filipina memiliki undang-undang yang sensitif gender. Dalam hal upaya penghapusan kesenjangan gender, negara ini selalu di urutan pertama di Asia Tenggara. Meski demikian, Filipina menghadapi tantangan di tingkat implementasi. Untuk merespon dampak gender perubahan iklim, Filipina telah mengesahkan UU Republik nomor 9729, 7192 dan 10121. Di dalamnya, ada Magna Carta Perempuan yang merupakan undang-undang untuk menjamin hak perempuan atas ketahanan pangan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Undang-Undang Perubahan Iklim diamandemen untuk menciptakan  dana adaptasi bagi pemerintah daerah atau dikenal dengan Dana Ketahanan Masyarakat. Untuk mendapatkan bantuan ini, proyek harus peka terhadap kerentanan berbasis gender. Sejak 1995, setiap tahun pemerintah FIlipina mengalokasikan 5% dari total anggarannya untuk gender dan pembangunan.
Sekitar 13.6 juta masyarakat Filipina merupakan warga pesisir yang paling terpapar efek krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut, badai, dan banjir. Di antara mereka merupakan perempuan yang rentan karena menggantungkan hidup pada hasil alam. Mereka adalah petani, penduduk hutan, dan nelayan. Krisis iklim mengancam ketersediaan air dan makanan dan mengganggu tugas domestik perempuan perdesaan, seperti memasak dan menyediakan air bersih. Perempuan perdesaan Filipina juga tidak memiliki akses setara terhadap tanah, pinjaman usaha, dan informasi. Akibatnya, saat terjadi bencana, mereka cenderung mengalami kerugian besar. Meski Komisi Perempuan Filipina telah memantau penerapan UU yang baru, stereotip masih menghambat upaya reformasi yang peka gender. Menurut studi, kontribusi perempuan pedesaan dalam produksi pangan nasional, seperti di sektor perikanan, masih cenderung diremehkan dan tidak terkompensasi. Pekerjaan perempuan tidak dihargai karena tugas-tugas mereka yang dianggap rendahan, seperti mempersiapkan alat tangkap dan menjual ikan.