Eksekutif Irlandia Utara
Prosedur

Eksekutif Irlandia Utara dipimpin secara bersama oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dengan kewenangan seperti:
Bertindak sebagai forum diskusi dan persetujuan atas permasalahan yang melibatkan tanggung jawab dari dua kementerian atau lebih;
Mempriotaskan proposal eksekutif dan legislatif;
Mendiskusikan dan memberikan persetujuan terhadap permasalahan yang penting dan/atau kontroversial;
Memberikan rekomendasi nama pejabat yang dibutuhkan.
Rapat-rapat yang dilaksanakan dalam Eksekutif biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali. Dibawah Peraturan Kementerian Eksekutif, para menteri diwajibkan:
Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan visi dan misi pemerintah
Mendukung segala keputusan yang diambil oleh Majelis dan Eksekutif Irlandia Utara
Ikut terlibat penuh dalam Eksekutif, Dewan Menteri Utara/Selatan dan Dewan Britania–Irlandia.
Peraturan Kementerian Eksekutif memberikan dasar bahwa tiga menteri dalam Eksekutif Irlandia Utara harus dipilih melalui pemungutan suara lintas-komunitas.
Sistem devolusi yang berlaku saat ini menggantikan sistem pemerintahan langsung (1974–1999 dan 2002–2007), ketika Pelayanan Sipil Irlandia Utara mempunyai pengaruh yang besar dalam kebijakan pemerintah. Legislasi yang membentuk departemen baru pada tahun 1999 memberikan penegasan bahwa "fungsi dari sebuah departemen sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan arahan dan pengawasan Menteri". Kewenangan kementerian dapat diberikan melalui sebuah Undang-undang Majelis dan para menteri juga dapat melaksanakan kewenangan eksekutif sebagaimana yang dipegang oleh Mahkota.
Para menteri juga terikat pada sejumlah pembatasan, termasuk Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Hukum yang berlaku dalam Uni Eropa dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Britania Raya, tidak boleh mendiskriminasi urusan atas dasar agama atau politik serta tidak dapat membuat kebijakan atas Urusan yang dikecualikan dan yang telah diatur Undang-Undang (karena urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Britania Raya).
Keputusan kementerian dapat ditolak dengan sebuah petisi yang diajukan setidak-tidaknya oleh 30 orang anggota Majelis Irlandia Utara. Tindakan tersebut dapat dilakukan jika keputusan yang ditetapkan diduga telah melanggar UU Kementerian dan atas "hal-hal kepentingan publik". Ketua Majelis harus berkonsultasi dengan para pemimpin fraksi partai di Majelis sebelum memutuskan apakah keputusan tersebut adalah termasuk dalam hal-hal kepentingan publik. Petisi yang lolos kemudian akan dipertimbangkan oleh Eksekutif Irlandia Utara.
Jumlah menteri-menteri dapat diubah ketika sebuah departemen dibentuk atau dibubarkan. Proposal harus dibuat oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dan harus dibawa ke Majelis Irlandia Utara agar dapat diputuskan melalui pemungutan suara lintas-komunitas. Pada awalnya jumlah departemen kementerina ada sebanyak 10 buah namun bertambah menjadi 11 setelah urusan kehakiman dilimpahkan kepada pemerintahan devolusi Irlandia Utara.
Para menteri akan dicopot dari jabatannya jika ia diangkat menjadi bagian dalam Pemerintah Irlandia atau menjadi Ketua atau Wakil Ketua dari Komite yang ada di Oireachtas (Parlemen Irlandia).