stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Tabrakan kereta api Ratujaya 1968
Kronologi

Pada pukul 09.30, KA penumpang bernomor 406 tujuan Bogor yang ditarik oleh Lokomotif listrik ESS 3200 (3201) tiba di Stasiun Depok dari arah Jakarta. PPKA Stasiun Depok, Achnan Nata Menggala kemudian menghubungi PPKA Stasiun Citayam, Subandi Kuswara Amidjaja, ia lalu menjawab bahwa Stasiun Citayam sedang bersiap menerima kedatangan KA penumpang bernomor 309 tujuan Jakarta Kota yang ditarik oleh Lokomotif BB201 11 dari arah Stasiun Bojonggede. KA 406 pun harus ditahan terlebih dahulu di Stasiun Depok, menunggu KA 309 untuk tiba di stasiun ini juga.
Pada pukul 10.26, PPKA Stasiun Depok melihat secara sekilas bahwa indikator warna blok persinyalan arah Citayam berubah menjadi indikasi aman. Melihat hal itu, PPKA Stasiun Depok pun langsung memberangkatkan KA 406 tanpa memastikan lebih lanjut. Di waktu yang bersamaan, PPKA Stasiun Citayam juga memberangkatkan KA 309, tanpa memberi kabar terlebih dahulu ke PPKA Stasiun Depok, karena ia merasa bahwa KA ini memang sudah bisa diberangkatkan.
Kedua KA yang berlawanan arah ini kemudian bertemu di area desa Ratujaya, dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat kejadian ini, sebanyak 116 orang meninggal dunia, 84 orang luka berat, dan 52 orang luka ringan, korban-korban ini kemudian dibawa ke berbagai rumah sakit, seperti contohnya ke rumah sakit Harapan Depok.
Total kerugian biaya diperkirakan sebesar Rp7.810.000. Lokomotif ESS 3201 & lokomotif BB201 11 mengalami kerusakan yang cukup parah, serta unit kereta-kereta penumpang & bantalan rel juga mengalami kerusakan. Lokomotif ESS 3201 sendiri langsung diafkirkan karena hancur akibat peristiwa ini.
Penyelidikan pun dilakukan yang memanggil tim balai besar PNKA, pihak kepolisian, PPKA Stasiun Depok dan Stasiun Citayam saat itu, lalu Inspektur Lalu Lintas Bogor, Abdullah Widjaja hingga seorang ahli dari pabrik persinyalan Siemens-Halske. Dalam ivestigasinya, Siemens-Halske mengatakan bahwa peristiwa ini disebabkan adanya arus liar pada sistem komunikasi blok antar kedua stasiun. Arus liar inilah yang menyebabkan indikator warna pada blok persinyalan dapat berubah dengan sendirinya. Kabel-kabel persinyalan pada lintas ini memang sudah cukup tua, yaitu berusia lebih dari 25 tahun, dan belum pernah diganti. PPKA Stasiun Depok dan PPKA Stasiun Citayam dinyatakan bersalah. Pengadilan Negeri Kota Bogor memvonis penjaran 3 tahun 4 bulan untuk Achnan Nata Menggala (PPKA Stasiun Depok), serta 2 tahun 4 bulan untuk Subandi Kuswara Amidjaja  PPKA Stasiun Citayam).
Lihat pula

Tragedi Bintaro
Tabrakan kereta api Ratujaya 1993
Pranala luar

(Inggris) https://www.britishpathe.com/video/VLVA844CDEH2CLB6M67FXFC60H9V9-INDONESIA-THIRTY-PEOPLE-KILLED-MANY-INJURED-IN-TRAIN-CRASH-NEAR/query/Indonesia
Ali bin Hammud an-Nashir

Ali bin Hammud al-Nasir (bahasa Arab: علي بن حمود الناصر, translit. al-nāṣir ʿalī ben ḥammūd) (w. 22 Maret 1018) adalah Khalifah keenam Kordoba dari tahun 1016 hingga kematiannya. Dia adalah anggota dinasti Hammudiyah di Al-Andalus.
Ia diangkat menjadi gubernur Ceuta setelah tahun 1013 oleh khalifah Sulaiman bin al-Hakam. Memanfaatkan anarki yang ada pada masa pemerintahannya, ia menaklukkan Tangier, juga di Afrika, kemudian, setelah menduduki pelabuhan Algeciras di Iberia, ia pindah ke Málaga. Setelah juga menaklukkan Kordoba, ia bergerak bersama tentara Afrika Utaranya ke ibu kota, Kordoba, dan merebutnya pada tanggal 1 Juli 1016. Khalifah Suleiman mula-mula dipenjarakan dan kemudian dipenggal, ketika ada berita kematian mantan khalifah, Hisyam II al- Hakam.
Ali terpilih sebagai khalifah, mengambil gelar (laqab) al-Nasir li-din Allah (“Pembela Agama Tuhan”). Awalnya masyarakat menyambutnya karena ketidakberpihakannya; Namun, kemudian, baik kekerasannya maupun penampilan seorang penguasa dari dinasti Umayyah yang berkuasa sebelumnya, Abdurrahman IV, membuatnya tidak populer, di antaranya dengan adanya komplotan yang dilakukan terhadapnya dari sebagian besar penduduk bereber yang dia perhatikan. yang berakhir dengan tindakan kejam dan agresif yang menghancurkan pemerintahannya sendiri dan dia dibunuh pada tanggal 22 Maret 1018. Abdurrahman IV terpilih sebagai khalifah, namun dia kemudian digulingkan oleh saudara laki-laki Ali, al-Qasim al-Ma'mun, gubernur Sevilla.
Kista ovarium

Kista ovarium atau tumor ginekologi adalah suatu pertumbuhan abnormal di ovarium atau Indung telur yang bentuknya bulat, berisi cairan atau setengah cair, biasanya bertangkai, dan terus tumbuh menjadi besar. Cairan kista ovarium ini dibungkus oleh selaput yang terbentuk dari lapisan terluar ovarium. Kista ovarium tersebut membentuk benjolan yang dapat diumpamakan seperti balon berisi cairan. Kista ovarium dapat terjadi di segala usia pada wanita, namun lebih umum di masa reproduksinya jadi jarang terjadi setelah menopause. Kista ovarium masuk ke dalam kasus ginekologi terbanyak dari seluruhan keganasan ginekologi. Kebanyakan kista tak berbahaya. Terjadinya kista ovarium adalah adanya pertumbuhan sel-sel otot polos pada ovarium yang jinak.
Faktor

Faktor terbentuknya kista ovarium dapat dipengaruhi oleh usia reproduktif, pola makan atau kebiasaan makan yang buruk, riwayat keluarga, nullipara, dan terapi hormon.
Jenis Ovarium

Kista ovarium dikelompokkan  menjadi dua yaitu kista non neoplastik atau kista ovarium jinak dan kista ovarium ganas. Kista ovarium yang bersifat jinak akan mengecil dan menghilang sendiri setelah 2 sampai 3 bulan tetapi memiliki resiko untuk berkembang menjadi kanker ovarium sebanyak 2%. Kista tersebut dikenal juga sebagai kista fungsional karena terbentuk selama siklus menstruasi normal atau setelah telur dilepaskan sewaktu ovulasi. Kista ovarium yang bersifat ganas disebut juga kista neoplastik atau hasil perkembangan dari kista ovarium jinak yang menjadi kanker ovarium dan umumnya harus dioperasi. Usia wanita dicurigari sebagai faktor dari perkembangan kista ovarium ke kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan pembunuh diam-diam karena ia merupakan penyebab kematian dari semua kanker ginekologi.
Jenis Kista Ovarium Jinak

Kostadenoma serosum
Kista dermoid
Kista musinosum
Gejala

Gejala kista ovarium yang biasa muncul pada pengidap kista ovarium antara lain, rasa sakit atau nyeri akan muncul pada area perut bagian bawah dan punggung bagian bawah, adapun tingkatannya yang bervariasi, mulai dari ringan, hingga berat. Selain itu rasa nyeri pada perut bagian bawah juga bisa hilang dan dapat muncul kembali, rasa nyeri inipun dapat terjadi baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, serta rasa nyeri juga bisa muncul ketika pengidap melakukan hubungan intim. Adapun gejala lainnya seperti, perubahan menstruasi,dan masalah pencernaan. Jika kista menjadi pecah atau menyebabkan ovarium bergeser, kista tersebut dapat menyebabkan nyeri yang besar. Ini dapat mengakibatkan muntah atau ingin pingsan. dan bahkan menyebabkan sakit kepala.
Dampak

Dampak yang dapat terjadi akibat kista ovarium meliputi fungsi organ reproduksi yang terganggu, berkurangnya kesuburan, kesulitan untuk hamil hingga stres. Kista ovarium dapat mempengaruhi kehamilan wanita tergantung ukuran, jenis, dan indung telur yang terkena. Jika hanya satu indung telur yang terkena, maka selalu ada kemungkinan untuk hamil.
Diagnosa

Kista ovarium membutuhkan penegakkan diagnosis secara menyeluruh meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti USG, CT Scan, dan MRI. Setelah diagnosis, selanjutnya dilakukan penatalaksanaan pada kista ovarium yang terbagi atas observasi dan operasi dengan menyesuaikan kondisi pasien.
IBTE Kampus Mekanik

| IBTE Kampus MekanikIBTE Kampus Mekanikal |
| --- | --- |
    Tampilkan peta yang diperbesarTampilkan peta yang diperkecil Informasi
Nama sebelumnya: Pusat Pelatihan Mekanik (bahasa Melayu: Pusat Latihan Mekanik)
Jenis: Kejuruan
Didirikan: 1986; 39 tahun lalu (1986)
Lembaga induk: Institut Pendidikan Teknik Brunei
Lokasi: Kampung Tungku, Brunei-Muara, Brunei Darussalam 4°56′30″N 114°52′49″E﻿ / ﻿4.941706°N 114.880185°E﻿ / 4.941706; 114.880185
Situs web: ibte.edu.bn
Institut Pendidikan Teknik Brunei Kampus Mekanik (Bahasa Melayu: Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kampus Mekanikal), sebelumnya dikenal sebagai Pusat Latihan Mekanik (Bahasa Melayu: Pusat Latihan Mekanik, disingkat PLM) adalah sekolah kejuruan negeri di Brunei Darussalam dan salah satu kampus di bawah Institut Pendidikan Teknik Brunei (IBTE). Kampus ini terletak di Kampung Tungku, sebuah pemukiman di Daerah Brunei-Muara. Sekolah ini adalah lembaga pasca-sekolah menengah yang menyediakan pelatihan khusus untuk tujuan menjadi mekanik kendaraan.
Sejarah

IBTE Kampus Mekanik didirikan pada 28 Februari 1968 dengan nama Pusat Latihan Mekanik sebagai perguruan tinggi negeri teknik yang independen, namun diawasi oleh Departemen Pendidikan Teknik di bawah Kementerian Pendidikan. Pada tahun 2014, kampus ini diambil alih dan dijadikan kampus IBTE, lembaga induk yang secara efektif menggantikan departemen tersebut. Kampus ini memperoleh nama saat ini dua tahun kemudian.
Pranala luar

Institute of Brunei Technical Education
| l b Institut Pendidikan Teknik Brunei |
| --- | --- |
 Agroteknologi  Bisnis  Jefri Bolkiah  Mekanik  Nakhoda Ragam  Sultan Bolkiah  Sultan Saiful Rijal
Liu, Sabbang Paru, Wajo

Untuk marga Tionghoa, lihat Liu.
Untuk desa di Kecamatan Majauleng, lihat Liu, Majauleng, Wajo.
Liu adalah salah satu desa di Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Sompe  Talotenreng  Walennae 
Desa:  Benteng Lompoe  Bila  Liu  Mallusesalo  Pallimae  Pasaka  Salotengnga  Tadangpalie  Ugi  Ujung Pero  Wage  Worongnge
Bila, Sabbang Paru, Wajo

Untuk pengertian lain, lihat Bila.
Bila adalah salah satu desa di Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Sompe  Talotenreng  Walennae 
Desa:  Benteng Lompoe  Bila  Liu  Mallusesalo  Pallimae  Pasaka  Salotengnga  Tadangpalie  Ugi  Ujung Pero  Wage  Worongnge
Pasaka, Sabbang Paru, Wajo

Untuk pengertian lain, lihat Pasaka.
Pasaka adalah salah satu desa di Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Sompe  Talotenreng  Walennae 
Desa:  Benteng Lompoe  Bila  Liu  Mallusesalo  Pallimae  Pasaka  Salotengnga  Tadangpalie  Ugi  Ujung Pero  Wage  Worongnge
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sejarah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Yuridis Staatblad No. 576.
Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Steablad No. 576. institutional KUHP
P'4 cakrawiyasa negara RI/Nasional
Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.
Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.
Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.
Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Struktur organisasi > Kantor wilayah

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Galeri

Logo Departemen Kehakiman/ Departemen Hukum & HAM (–2011)
Lihat pula

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Indonesia
Kementerian Hukum Indonesia
Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia
Pranala luar

Situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
| l b Kementerian Hukum Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Supratman Andi Agtas • Wakil Menteri: Edward Omar Sharif Hiariej
| Unsur pembantu pimpinan |  Sekretariat Jenderal  |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  |  |
| Unsur pengawas |  Inspektorat Jenderal  |  |
| Unsur pendukung |  Badan Pembinaan Hukum Nasional  Badan Strategi Kebijakan Hukum  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia  |  |
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah |  Kantor wilayah  BHP  |  |
Rancangan_Perundangan_Akademik_(kuhp)
Nepo, Tana Sitolo, Wajo

Untuk pengertian lain, lihat Nepo.
Nepo adalah desa di kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Baru Tancung  Mappadaelo  Pincengpute  Tancung 
Desa:  Assorajang  Inalipue  Lowa  Mannagae  Mario  Nepo  Pajalele  Pakkanna  Palippu  Tonralipue  Ujung Baru  Ujunge  Wae Tuwo  Wajoriaja  Wewangrewu
Ajuraja, Takkalalla, Wajo

Ajuraja adalah desa di kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bocco  Peneki 
Desa:  Ajuraja  Aluppang  Botto  Ceppaga  Lagoari  Lamarua  Leweng  Manyili  Pantai Timur  Parigi  Soro
Akkajeng, Sajoanging, Wajo

| Akkajeng |
| --- | --- |
Kelurahan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Selatan
Kabupaten: Wajo
Kecamatan: Sajoanging
Kode Kemendagri: 73.13.04.1001 
Kode BPS: 7313060010 
Luas: -
Jumlah penduduk: -
Kepadatan: -
Akkajeng adalah kelurahan di kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Akkajeng  Assorajang  Minangae 
Desa:  Akkotengeng  Alewadeng  Barangmamase  Sakkoli  Salobulo  Towalida
Peneki, Takkalalla, Wajo

Peneki adalah kelurahan di kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bocco  Peneki 
Desa:  Ajuraja  Aluppang  Botto  Ceppaga  Lagoari  Lamarua  Leweng  Manyili  Pantai Timur  Parigi  Soro
Mubarak dan Muzaffar

| Mubarak dan Muzaffar |
| --- | --- |
Emir Thaifah Valencia
Berkuasa: Thaifah Valencia: 1010–1018
Penerus: Labib al-Fata as-Saqlabi
Kelahiran: Kemungkinan di Eropa Timur
Kematian: 1018
Dinasti: Bani Amir
Agama: Islam
Mubārak as-Saqlabi dan Muẓaffar as-Saqlabi bersama-sama menjadi emir pertama Thaifah Valencia antara tahun 1010 dan 1018. Mereka adalah saudara laki-laki dan Saqalibah, yang awalnya adalah anak-anak Slavia yang ditangkap, dikebiri, dijual sebagai budak di Spanyol, dan dididik dalam budaya dan agama Islam. Mereka menjadi budak seorang budak lain bernama Mufaris yang merupakan kepala polisi di istana Almanzor di Medina Azahara.
Tidak ada catatan hingga tahun 1010, ketika mereka menjadi administrator irigasi Valencia dan bertanggung jawab atas pasokan air dan pasokan makanan kota. Sebagai akibat dari kudeta militer, yang rinciannya telah hilang, mereka menjadi penguasa bersama Valencia pada tahun 1010. Pemerintahan mereka dikenal karena mengumpulkan 120.000 dinar pajak per bulan, yang merupakan jumlah yang sangat besar pada saat itu. Mubarak meninggal dalam kecelakaan berkuda pada tahun 1018, dan tak lama kemudian Muzaffar terbunuh dalam pemberontakan.
Mereka digantikan oleh Labib as-Saqlabi, juga seorang mantan budak, yang pernah menjadi gubernur Tortosa antara tahun 1015 dan 1016, dan mungkin bertanggung jawab atas pemberontakan terhadap Muzaffar.