Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPKP terdiri dari:
Kepala;
Sekretariat Utama;
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Keuangan
Biro Hukum dan Komunikasi
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam
Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan
Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
Direktorat Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum. Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana
Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
Deputi Bidang Akuntan Negara;
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa
Deputi Bidang Investigasi;
Direktorat Investigasi I
Direktorat Investigasi II
Direktorat Investigasi III
Direktorat Investigasi IV
Inspektorat;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan;
Pusat Informasi Pengawasan;
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Di samping itu BPKP juga memiliki kantor perwakilan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia yaitu:
|  |
| --- | --- |
1.  Perwakilan BPKP Prov. Aceh: 18. Perwakilan BPKP Prov. Jawa Timur
2.  Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara: 19. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Barat
3.  Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Barat: 20. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur
4.  Perwakilan BPKP Prov. Riau: 21. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan
5.  Perwakilan BPKP Prov. Jambi: 22. Perwakilan BPKP Prov. Bali
6.  Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Selatan: 23. Perwakilan BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur
7.  Perwakilan BPKP Prov. Bengkulu: 24. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan
8.  Perwakilan BPKP Prov. Lampung: 25. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tengah
9.  Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta: 26. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Utara
10. Perwakilan BPKP Prov. Banten: 27. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara
11. Perwakilan BPKP Prov. Jawa Barat: 28. Perwakilan BPKP Prov. Maluku
12. Perwakilan BPKP Prov. Jawa Tengah: 29. Perwakilan BPKP Prov. Papua
13. Perwakilan BPKP Prov. DI Yogyakarta: 30. Perwakilan BPKP Prov. Kepulauan Riau
14. Perwakilan BPKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung: 31. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah
15. Perwakilan BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat: 32. Perwakilan BPKP Prov. Gorontalo
16. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Barat: 33. Perwakilan BPKP Prov. Maluku Utara
17. Perwakilan BPKP Prov. Papua Barat: 34. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Utara