Argentina
Ekonomi > Krisis ekonomi

Sejak akhir 1980-an negara ini telah menimbun hutang luar negeri yang tinggi, inflasi sampai 200% sebulan, dan pengeluaran yang merudum. Dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, pemerintahan telah mengambil langkah-langkah seperti liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan swastanisasi. Pada 1991, pemerintahan telah melaksanakan reformasi finansial yang radikal dengan mematok peso kepada dolar AS dan mencanangkan pertumbuhan keuangan untuk perlindungan moneter secara undang-undang.
Awalnya, reformasi sukses. Inflasi turun dan produk nasional bruto naik. Tetapi krisis ekonomi berturut-turut di Meksiko, Asia, Rusia, dan Brasil menyebabkan krisis ekonomi yang lebih besar dibandingkan tahun 1999. Pemerintah melanjutkan dengan pajak dan langkah-langkah penghematan untuk membatasi defisit, yang telah meningkat menjadi 2,5% dari PDB pada tahun 1999. Namun, investor terus meragukan apakah pemerintah dapat membayar utang dan mempertahankan nilai tukar tetap antara peso dan dolar.
Pada tahun 2001, situasi semakin memburuk karena pertumbuhan jumlah obligasi, penarikan besar-besaran dari bank, dan menerusnya penurunan kepercayaan konsumen, produsen, dan para buruh. Upaya pemerintah untuk mencapai anggaran berimbang dalam rangka menstabilkan sistem perbankan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi mengalami kegagalan. Pada tanggal 21 Desember 2001, Presiden Fernando de la Rúa dimakzulkan akibat kerusuhan rakyat kelas menengah, kemudian Kongres mengangkat Eduardo Duhalde sebagai kepala negara sementara. Presiden Eduardo Duhalde menerima pinjaman $20 juta dari IMF, tetapi tindakan lebih lanjut tidak diambil. Pada bulan Januari 2002, peso dilepas-bebaskan dari dolar setelah 11 tahun; dan pada bulan Februari 2002 peso telah diambangkan dari dolar. Ini menciptakan kekacauan besar karena pemberlakuan konversi wajib semua saldo dolar dan kontrak menjadi peso, mayoritas rakyatnya kehilangan semua simpanan hidup mereka sewaktu krisis ekonomi tahun 2001. Pada tahun 2002 pertumbuhan PDB adalah negatif 11%, inflasi mencapai 41%, dan lebih dari 37% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan). Pada 23 Desember 2001, presiden sementara Adolfo Rodriguez Saa memberlakukan moratorium utang.
Menurut pakar agronomi Alberto Lapolla, yang telah banyak menulis tentang transformasi Argentina dari sebuah negara bijian kepada "republik kedelai", 450.000 rakyatnya mati kelaparan di antara 1990 dan 2003. Berdasarkan kajian Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP), ia menambahkan bahwa setiap hari 55 anak-anak, 35 dewasa dan 15 warga tua di negara ini mati akibat penyakit yang berkaitan dengan kelaparan.
Namun pada Januari 2004, keadaan ekonomi telah menunjukkan tanda-tanda membaik disebabkan pertumbuhan dalam yang meriah pada tahun 2003. Pemulihan ekonomi negara diperkirakan berlanjut untuk beberapa tahun yang akan datang dengan kadar pertumbuhan dalam yang konstan. Walaupun begitu, sewaktu perjumpaan tahunan yang dihadiri anggota IMF/Bank Dunia, ketua-ketua IMF, Uni Eropa, G7 negara industri dan Institut Keuangan Internasional (IIF) yang diadakan pada 1-2 Oktober, Presiden Néstor Kirchner telah diberi peringatan untuk segera menstrukturkan kembali hutang negara, menambah belanjawan surplusnya untuk membayar lebih banyak hutangnya serta mengenakan reformasi struktur untuk membuktikan kepada komunitas keuangan sedunia bahwa Argentina layak menerima pinjaman serta investasi dari mereka.
Salah satu kelemahan ekonomi Argentina selama puluhan tahun, inflasi yang tinggi telah menjadi masalah untuk kesekian kalinya, dengan tingkat inflasi tahunan 24,8% pada tahun 2017. Untuk mencegahnya dan mendukung peso, pemerintah memberlakukan kontrol mata uang asing. Sebaran penghasilan, telah meningkat sejak tahun 2002, digolongkan sebagai "sedang", meskipun masih sangat tidak merata.