Reformasi negara di Belgia
Latar belakang > Masalah bahasa

Ketegangan antarkomunitas di Belgia muncul berupa konflik antara dua bahasa utama komunitas di negara itu, yaitu bahasa Belanda dan Prancis. Hal ini mengakibatkan legislasi bahasa yang berkepanjangan, tetapi tidak memecahkan konflik antara Flandria dan Walonia, dua daerah utama di Belgia. Karena itulah diskriminasi kemudian meluas terhadap orang-orang Vlamingen, yang disimbolkan dengan perlakuan buruk terhadap tentara Vlamingen selama Perang Dunia I, orang-orang Vlamingen mengorganisasi perjuangan mereka sendiri tanpa pemerintah yang sebagian besar berbahasa Prancis. Setelah Perang Dunia II, perbedaan antara orang Belgia berbahasa Belanda dan orang Belgia berbahasa Prancis Belgia menjadi jelas dalam sejumlah konflik.
Pada tahun 1950, sebuah referendum mengenai posisi Raja Leopold III diadakan. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah ia seharusnya diizinkan kembali ke takhta, dilihat dari posisinya dalam Perang Dunia II. Secara nasional, 58% pemilih mendukung pemulihan Leopold III. Tetapi, ada perbedaan regional yang kuat. Mereka yang memilih, 72% persen adalah orang-orang di Flandria yang mendukung pengembalian takhtanya, sementara mayoritas pemilih di Walonia dan Brussel menentang kembalinya sang raja. Dengan dukungan lebih dari setengah penduduk Belgia, Leopold III kembali ke takhta. Setelah restorasi takhta raja, kemarahan di kalangan lawan Leopold di Walonia dan Brussel tumbuh menjadi kerusuhan yang harus diatasi oleh pemerintah. Tekanan dari pemerintah memaksa Leopold III turun takhta.
Pada tahun 1960, pemerintah Katolik–Liberal di bawah Perdana Menteri Gaston Eyskens memperkenalkan sejumlah pemotongan anggaran. Serikat-serikat dagang berbahasa Prancis mogok menentang pemotongan itu dan melawan pemerintah. Mereka merasa bahwa sistem yang lebih regionalisasi diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan oleh Walonia. Mereka merasa bahwa kepentingan suku Walloon disakiti oleh mayoritas Vlamingen di Belgia. Mereka berbicara tentang un état belgo-flamand, suatu negara Vlamingen Belgia. Dalam menanggapi serangan itu, pemerintah mengumumkan suatu kebijakan sosial-ekonomi regionalisasi.
Ketegangan lain antara komunitas bahasa melibatkan Universitas Katolik Leuven. Universitas itu telah lama berbahasa Prancis, tapi bahasa Belanda memainkan peran yang semakin penting di abad kedua puluh. Ketegangan disebabkan oleh bagian universitas berbahasa Prancis yang selalu ada berkembang hingga tahun 1960-an dan berujung pada kerusuhan mahasiswa-mahasiswa Vlamingen, yang didukung oleh penduduk Vlamingen di kota Leuven. Sebuah komentar dari seorang ahli geografi sosial berbahasa Prancis di universitas itu yang menyarankan agar Leuven dimasukkan dalam area Brussel resmi dengan dua bahasa, telah menyebabkan penduduk dan politisi Vlamingen berdemonstrasi. Mereka mengeluarkan slogan "Leuven Vlaams – Walen Buiten!" (Leuven Vlamingen, Walloon Keluar!) Ketegangan itu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Paul Vanden Boeynants. Universitas terpecah menjadi Katholieke Universiteit Leuven berbahasa Belanda dan Université catholique de Louvain berbahasa Prancis, bersatu dalam badan pengatur bersama.