Zimbabwe
Sejarah > Era Kolonial dan Rhodesia (1888–1964)

Pada tahun 1880-an kolonis Eropa tiba dengan Persekutuan Afrika Selatan Inggris, Cecil Rhodes, (disewa pada tahun 1889). Pada tahun 1888 Rhodes memperoleh konsesi untuk hak penambangan dari Raja Lobengula dari suku Ndebele. Dia memberikan konsesi ini guna membujuk pemerintah Inggris untuk memberikan piagam kerajaan kepada persekutuan atas Matabeleland dan negara-negara jajahannya seperti Mashonaland. Rhodes menggunakan dokumen ini pada tahun 1890 untuk membenarkan pengiriman Pioneer Column, sekelompok orang Eropa yang dilindungi oleh Polisi Afrika Selatan Inggris (BSAP) yang bersenjata lengkap melalui Matabeleland dan ke wilayah Shona untuk mendirikan Fort Salisbury (sekarang Harare), dan dengan demikian persekutuan menguasai daerah tersebut. Pada tahun 1893 dan 1894, dengan bantuan senjata Maxim baru mereka, BSAP mengalahkan Ndebele dalam Perang Matabele Pertama. Rhodes juga meminta izin untuk merundingkan konsesi serupa yang mencakup semua wilayah antara Sungai Limpopo dan Danau Tanganyika, yang kemudian dikenal sebagai "Zambesia". Sesuai dengan ketentuan konsesi dan perjanjian tersebut, pemukiman massal dipesatkan, dengan Inggris memegang kontrol atas tenaga kerja serta logam mulia dan sumber daya mineral lainnya.
Pada tahun 1895 BSAC mengadopsi nama "Rhodesia" untuk wilayah tersebut, untuk menghormati Rhodes. Pada tahun 1898 "Rhodesia Selatan" menjadi nama resmi untuk wilayah selatan Zambezi, yang kemudian mengadopsi nama "Zimbabwe". Wilayah di utara, yang dikelola secara terpisah, kemudian disebut Rhodesia Utara (Zambia sekarang). Tak lama setelah Serangan Jameson yang disponsori Rhodes (Desember 1895 - Januari 1896) di Republik Afrika Selatan, Ndebele memberontak melawan pemerintahan kulit putih, yang dipimpin oleh pemimpin agama karismatik mereka, Mlimo. Perang Matabele Kedua tahun 1896-1897 berlangsung di Matabeleland sampai tahun 1896, ketika Mlimo dibunuh oleh penyuluh Amerika Frederick Russell Burnham. Setelah pemberontakan yang gagal, pemerintahan Rhodes menaklukkan kelompok Ndebele dan Shona dan membagi tanah mereka dengan pembagian yang tidak seimbang dimana menguntungkan orang Eropa, sehingga menggusur banyak masyarakat adat.
Britania Raya menganeksasi Rhodesia Selatan pada 12 September 1923. Tak lama setelah aneksasi, pada 1 Oktober 1923, konstitusi pertama untuk Koloni baru Rhodesia Selatan mulai berlaku. Di bawah konstitusi baru, Rhodesia Selatan menjadi koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri, setelah referendum 1922. Orang Rhodesia dari semua ras melayani atas nama Inggris selama dua Perang Dunia di awal abad ke-20. Proporsional dengan populasi kulit putih, Rhodesia Selatan memberikan kontribusi lebih baik per kapita untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua daripada bagian lain dari kerajaan, termasuk Inggris.
Undang-Undang Pembagian Tanah tahun 1930 membatasi kepemilikan tanah hitam dengan pembagian tertentu dari negara, menyisihkan area yang luas hanya untuk pembeli minoritas kulit putih. Tindakan ini menyebabkan meningkatnya ketimpangan dengan cepat, sering menjadi persoalan yang digunakan untuk mendorong reformasi tanah. Pada tahun 1953, dalam menghadapi perlawanan Afrika, Inggris menggabungkan dua Rhodesia dengan Nyasaland (Malawi) di Federasi Afrika Tengah, yang pada dasarnya didominasi Rhodesia Selatan. Meningkatnya nasionalisme Afrika dan perbedaan pendapat umum, khususnya di Nyasaland, mendesak Inggris untuk membubarkan serikat pada tahun 1963 dan membentuk tiga divisi terpisah. Sementara demokrasi multiras akhirnya diperkenalkan ke Rhodesia Utara dan Nyasaland, sedangkan keturunan Eropa di Rhodesia Selatan terus menikmati kekuasaan minoritas.
Setelah kemerdekaan Zambia (berlaku dari Oktober 1964), pemerintah Front Rhodesia Ian Smith di Salisbury menghapus kata "Selatan" pada nama negara tahun 1964 (setelah Rhodesia Utara berubah namanya menjadi Zambia, memiliki kata Selatan sebelum nama Rhodesia menjadi tidak perlu dan negara kemudian dikenal sebagai Rhodesia). Berniat untuk menolak kebijakan Inggris yang baru-baru ini diadopsi tentang "tidak ada kemerdekaan sebelum kekuasaan mayoritas", Smith mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) dari Inggris pada 11 November 1965. Ini menandai langkah pertama yang diambil oleh koloni pemberontak Inggris sejak deklarasi Amerika tahun 1776, yang memang diklaim Smith dan yang lainnya memberikan preseden yang baik untuk tindakan mereka sendiri.