stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Komisi Penyiaran Indonesia

Untuk kegunaan lain, lihat KPI.
| Komisi Penyiaran Indonesia KPI |
| --- | --- |

Gambaran umum
Singkatan: KPI
Didirikan: 2002
Dasar hukum pendirian: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Sifat: Independen
Struktur
Ketua merangkap Anggota: Ubaidillah
Wakil Ketua merangkap Anggota: Mohamad Reza
Anggota:  I Made Sunarsa  Tulus Santoso  Aliyah  Muhammad Hasrul Hasan  Amin Shabana  Mimah Susanti  Evri Rizqi Monarshi 
Sekretaris: Umri
Kantor pusat
Jl. Djuanda No. 36, Gambir, Jakarta Pusat 10120 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
kpi.go.id
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
Struktur kelembagaan

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002, KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. Anggaran untuk program kerja KPI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan KPI Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing provinsi. Masa jabatan setiap periode komisioner adalah 3 (tiga) tahun dengan batasan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada setiap tingkatan komisi dan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil (PNS) serta staf profesional non-PNS.
Daftar komisioner

Dr. Victor W. Menayang, M.A., Ph.D. (Ketua)
Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua)
Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si. (Anggota)
Amelia Hezkasari Day (Anggota)
Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Anggota)
Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, M.Si. (Anggota)
Ade Armando, M.Sc. (Anggota)
Dr. Andrik Purwasito, DEA (Anggota)
Drs. Dedi Iskandar Muda (Anggota)
Prof. Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Ketua)
Fetty Fajriati Miftach, M.A. (Wakil Ketua)
Prof. Dr. S. Sinansari Ecip (Anggota)
Mochamad Riyanto, S.H., M.Si. (Anggota)
Drs. Yazirwan Uyun (Anggota)
M. Izzul Muslimin, S.IP. (Anggota)
Dr. Amar Achmad, M.Si (Anggota)
Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si (Anggota)
Drs. Selamun Yoanes Bosko (Anggota)
Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si. (Ketua)
Dr. Nina Mutmainnah Armando, M.Si. (Wakil Ketua)
Ezki Tri Rejeki Widianti, S.H,, M.A. (Anggota)
Dr. Muchamad Riyanto, S,H, M.Si. (Anggota)
Drs. Iswandi Syahputra, M.Si. (Anggota)
Dr. Judhariksawan, S.H, M.H. (Anggota)
Azimah Subagijo (Anggota)
Idy Muzayyad, M.Si. (Anggota)
Drs. Yazirwan Uyun (Anggota)
Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Ketua)
Idy Muzayyad, M.Si. (Wakil Ketua)
Azimah Subagijo (Anggota)
Agatha Lily, S.Sos, M.Si (Anggota)
Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si (Anggota)
Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si (Anggota)
Bekti Nugroho (Anggota)
Danang Sangga Buwana, M.Si. (Anggota)
Dr. Amirudin, M.A. (Anggota)
Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat)
Sujarwanto Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat)
Prof. H. Obsatar Sinaga (Anggota)
Ubaidillah (Anggota)
Agung Suprio (Anggota)
Hardly Stefano Fenelon Pariela (Anggota)
Nuning Rodiyah (Anggota)
Mayong Suryo Laksono (Anggota)
Dewi Setyarini (Anggota)
Agung Suprio (Ketua KPI Pusat)
Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat)
Yuliandre Darwis (Anggota)
Hardly Stefano Fenelon Pariela (Anggota)
Nuning Rodiyah (Anggota)
Aswar Hasan (Anggota)
Irsal Ambia (Anggota)
Mimah Susanti (Anggota)
Mohamad Reza (Anggota)
Ubaidillah (Ketua KPI Pusat)
Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat)
I Made Sunarsa (Koordinator Bidang Kelembagaan)
Tulus Santoso (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran)
Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran)
Muhammad Hasrul Hasan (Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran)
Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan)
Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan)
Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan)
Kritik dan kontroversi

Selama ini, cukup banyak pihak yang mengkritik KPI, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal dalam pengawasan penyiaran di Indonesia. Menurut Remotivi, terdapat tiga masalah yang menghantui KPI, yaitu kurang berhasil mengawasi konten penyiaran, gagal menyusun Pedoman Perilaku dan Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) yang berpihak kepada publik, dan kurang gesit menanggapi keluhan masyarakat. Pada beberapa kasus, KPI bertindak justru setelah banyak diperbincangkan (viral) atau menjadi polemik di dunia maya. KPI juga dinilai banyak diintervensi kepentingan politik-ekonomi dan banyak anggotanya yang kurang kompeten. Ada yang berpendapat, KPI kini kehilangan arah utamanya yang digariskan undang-undang dengan lebih banyak mengeluarkan kontroversi di masyarakat.
Pada awal kemunculnya, KPI memang dimaksudkan memiliki wewenang yang besar, khususnya dalam kontrol atas industri penyiaran dengan kewenangannya yang kuat di bidang perizinan, kepemilikan, teknik dan persyaratan, dan sebagainya bersama pemerintah. Namun, hasil gugatan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi pada 2004 lalu memangkas kebanyakan klausul mengenai wewenang tersebut, dengan menyerahkannya secara penuh kepada pemerintah. KPI kini dinilai hanya memberikan sanksi administratif  dan  kurang menggigit, khususnya ketika menghadapi penyimpangan yang dilakukan industri penyiaran.
Pemangkasan kewenangan di  beberapa bidang juga membuat posisi KPI seolaha-olah hanya sebagai "pengawas isi siaran" acara-acara di televisi yang tidak efektif. Aspek yang lebih dikedepankan selama ini dalam pengawasan siaran tersebut adalah "moralitas", yang kurang jelas (abstrak) dan cenderung bersifat klise; hal ini membuat publik cendrung memandang KPI dengan kacamata  negatif. Misalnya, ketika fokus menegakkan aspek larangan "pria berpenampilan kewanitaan", di lain pihak  menertibkan 42 lagu yang dinilai berbahasa kasar KPI juga sempat tersandung kasus pelecehan seksual di institusinya dan seolah-olah tutup mata ketika artis pelaku pelecehan seksual  Saiful Jamil ditampilkan di layar televisi. Lembaga ini juga dianggap tebang-pilih ketika melakukan sensor, seperti pernah memberi sanksi pada program SpongeBob SquarePants namun nampak "masa bodoh" akan sinetron di Indonesia yang dinilai kurang mendidik. KPI kemudian juga digunjingkan pada hal yang sebenarnya bukan kewenangannya, seperti dianggap ada di belakang sensor dan blur yang berlebihan (khususnya di acara serial animasi dan beberapa acara seperti lomba renang maupun film asing).
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi
Riak Siabun I, Sukaraja, Seluma

Riak Siabun I adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu |
| --- | --- |
Kelurahan:  Babatan  Sukaraja 
Desa:  Air Kemuning  Air Petai  Bukit Peninjauan I  Bukit Peninjauan II  Cahaya Negeri  Jenggalu  Kayu Arang  Kuti Agung  Lubuk Sahung  Niur  Padang Kuas  Padang Pelawi  Riak Siabun  Riak Siabun I  Sari Mulyo  Sido Luhur  Sido Sari  Sumber Arum  Sumber Makmur 
Baja Putra Fc
Parawixia dehaani

| Parawixia dehaani |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Arachnida
Ordo:: Araneae
Famili:: Araneidae
Spesies:: Parawixia dehaani
Nama binomial
Parawixia dehaani Doleschall, 1859

Parawixia dehaani adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Araneidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1859 oleh Doleschall.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di India hingga Filipina, Nugini.
Daftar pustaka

Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, versi 10.5. American Museum of Natural History.
| --- | --- |
Pengidentifikasi takson:  Wikidata: Q2446835  Wikispecies: Parawixia dehaani  ADW: Parawixia_dehaani  BioLib: 1033456  EoL: 1196075  GBIF: 2159135  iNaturalist: 332654  IRMNG: 10712505  ITIS: 864169  NCBI: 2337571  WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:016893
Movimiento Nacional

Bendera-bendera Movimiento Nacional
(Bendera kebangsaan Spanyol)
Bendera Gerakan Falangis
Bendera Gerakan Traditionalis
Movimiento Nacional (bahasa Indonesia: Gerakan Nasional) adalah sebuah lembaga pemerintahan Spanyol yang didirikan oleh Jenderal Francisco Franco selama Perang Saudara Spanyol pada tahun 1937. Selama pemerintahan Franco di Spanyol, lembaga ini dianggap sebagai satu-satunya saluran partisipasi dalam kehidupan publik Spanyol. Lembaga ini menanggapi doktrin korporatisme yang hanya mengizinkan "entitas alami" untuk mengekspresikan diri mereka: keluarga, kotamadya, dan serikat pekerja. Lembaga ini dihapuskan pada tahun 1977.
Komposisi

Movimiento Nacional terdiri dari:
Satu -satunya partai yang sah yang disebut Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS) yang dibentuk pada awal Perang Saudara Spanyol. Partai-partai lain dilarang (satu-satunya nama "partai" dilarang untuk merancang jenis organisasi apa pun).
Satu-satunya organisasi serikat buruh, yang disebut Organisasi Sindikal Spanyol (OSE, populer dengan sebutan Sindicato Vertical), terdiri dari organisasi korporatis yang menghimpun para pengusaha dan pekerja, sebagai bentuk perlawanan terhadap perang kelas Marxisme.
Semua pegawai negeri sipil dan pejabat publik, diminta untuk bersumpah pada Prinsip-prinsip Gerakan Nasional.
Kepemimpinan

Gerakan Nasional dipimpin oleh Francisco Franco, yang bergelar Jefe del Movimiento (bahasa Indonesia: Kepala Gerakan), dibantu oleh seorang " Menteri-Sekretaris Jenderal Gerakan". Hirarki tersebut meluas ke seluruh negeri, dengan seorang "kepala gerakan setempat" yang ditunjuk di setiap desa.
Ideologi

Orang-orang yang sangat mengidentifikasi diri dengan Movimiento Nacional secara umum dikenal sebagai Falangistas atau Azules ("Biru"), dari warna kemeja yang dikenakan oleh Milisi Falange, organisasi fasis José Antonio Primo de Rivera yang dibentuk selama Republik Spanyol Kedua. Camisas viejas (Kemeja lama) menikmati kehormatan sebagai anggota historis Falange, dibandingkan dengan Camisas nuevas (Kemeja baru), yang dapat dituduh melakukan oportunisme
Ideologi Movimiento Nacional dirangkum dalam slogan ¡Una, Grande y Libre!, yang memperjuangkan keutuhan negara Spanyol dan penolakan terhadap regionalisme atau desentralisasi, karakter kekaisarannya, baik di masa lalu (Imperium Spanyol yang sudah tidak ada di Amerika) maupun yang diperkirakan (di Afrika), dan independensinya terhadap apa yang disebut "konspirasi internasional Yudeo-Masonik-Marxis" (obsesi pribadi Franco), yang diwujudkan oleh Uni Soviet, demokrasi Eropa, Amerika Serikat (hingga Pakta Madrid tahun 1953), atau "musuh eksternal" yang dapat mengancam negara setiap saat; serta terhadap daftar panjang "musuh internal", seperti "anti-Spanyol", "kaum merah", "separatis", "kaum liberal", "Yahudi" dan "Freemason", di antara yang lain, yang menciptakan sebutan seperti "judeomarxistas" .
"Keluarga" Francois

Karena pemerintahan satu partai diberlakukan di Spanyol di bawah Francisco Franco, satu-satunya ekspresi praktis pluralisme terdiri dari campuran "keluarga" internal (bahasa Spanyol: Familias del Regimen) yang bersaing bersama di dalam Gerakan Nasional. Secara garis besar, ada empat "keluarga" dengan silsilah yang menelusuri kembali ke kelompok politik sayap kanan dalam periode antarperang: Falangis (atau azules, awalnya dari Fasis FE de las JONS), dengan keunggulan atas FET y de las JONS, Organisasi Sindikal Spanyol (OSE), dan daerah pemerintahan "sosial"; Carlist (dari Komuni Tradisionalis), yang memegang kendali ketat atas Kementerian Kehakiman; monarkis Alfonsines (dari Renovación Española dan Acción Española), yang terhubung dengan baik dengan elit ekonomi dan komando militer; dan Katolik Nasional, "Katolik" dalam artian yang terkait erat dengan entitas Katolik politis yang melayani kepentingan Gereja (dari CEDA), yang diwujudkan oleh Asociación Católica de Propagandistas (ACNP). Selain itu, muncul keluarga baru pada tahun 1950-an, yaitu teknokrat, kaum konservatif yang terkait dengan Opus Dei yang menganut pendekatan bisnis terhadap administrasi Negara.
Franco mempertahankan kekuasaannya dengan menyeimbangkan persaingan internal ini, berhati-hati untuk tidak menunjukkan pilih kasih kepada siapa pun di antara mereka dan tidak terlalu mengorbankan dirinya kepada siapa pun.
Fraksi-fraksi dari keluarga-keluarga tersebut akhirnya bermigrasi ke posisi-posisi pembangkang. Ini termasuk contoh-contoh seperti pembangkangan berkala dari sebagian kaum monarki Alfonsist yang menjamin penobatan langsung Juan de Borbón sebagai raja, serta sebagian besar keluarga Katolik yang bergabung dengan Francoisme akhir dalam oposisi terhadap kediktatoran yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok demokrasi Kristen.
Menteri-Sekretaris Jenderal Gerakan

| No> .No. | Potret | Nama (Lahir–Meninggal) | Masa jabatan> Mulai menjabat | Masa jabatan> Berhenti menjabat | Masa jabatan> Lama menjabat | Partai politik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |   | Raimundo Fernández-Cuesta (1896–1992) | 4 Desember 1937 | 9 Agustus 1939 | 1 tahun, 248 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 2 |   | Agustín Muñoz Grandes (1896–1970) | 9 Agustus 1939 | 16 Maret 1940 | 220 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
Jabatan lowong (16 Maret 1940 – 19 Mei 1941)

| 3 |   | José Luis de Arrese (1905–1986) | 19 Mei 1941 | 20 Juli 1945 | 4 tahun, 62 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
Jabatan lowng (20 Juli 1945 – 5 November 1948)

| (1) |   | Raimundo Fernández-Cuesta (1896–1992) | 5 November 1948 | 15 Februari 1956 | 7 tahun, 102 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| (3) |   | José Luis de Arrese (1905–1986) | 15 Februari 1956 | 25 Februari 1957 | 1 tahun, 10 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 4 |   | José Solís Ruiz (1913–1990) | 25 Februari 1957 | 29 Oktober 1969 | 12 tahun, 246 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 5 |   | Torcuato Fernández-Miranda (1915–1980) | 29 Oktober 1969 | 3 Januari 1974 | 4 tahun, 66 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 6 |   | José Utrera Molina (1926–2017) | 3 Januari 1974 | 11 Maret 1975 | 1 tahun, 67 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 7 |   | Fernando Herrero Tejedor (1920–1975) | 11 Maret 1975 | 12 Juni 1975 † | 93 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| (4) |   | José Solís Ruiz (1913–1990) | 13 Juni 1975 | 11 Desember 1975 | 181 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 8 |   | Adolfo Suárez (1932–2014) | 12 Desember 1975 | 6 Juli 1976 | 207 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
| 9 |   | Ignacio García López (1924–2017) | 7 Juli 1976 | 13 April 1977 | 280 hari | [[Movimiento Nacional|Templat:Movimiento Nacional/meta/shortname]] |
Riwayat elektoral

| Pemilihan umum | Kandidat utama | Cortes Españolas> Perolehan suara | Cortes Españolas>  % | Cortes Españolas> Kursi | Cortes Españolas> +/– | Pemerintah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | Francisco Franco |  |  | 564 / 564 |  0 | Satu-satunya partai yang sah |
| 1971 | Francisco Franco | 7,294,134 | 100.00 | 561 / 561 |  3 | Satu-satunya partai yang sah |
Riak Siabun, Sukaraja, Seluma

Riak Siabun adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu |
| --- | --- |
Kelurahan:  Babatan  Sukaraja 
Desa:  Air Kemuning  Air Petai  Bukit Peninjauan I  Bukit Peninjauan II  Cahaya Negeri  Jenggalu  Kayu Arang  Kuti Agung  Lubuk Sahung  Niur  Padang Kuas  Padang Pelawi  Riak Siabun  Riak Siabun I  Sari Mulyo  Sido Luhur  Sido Sari  Sumber Arum  Sumber Makmur
Konstitusi Korea Selatan

Konstitusi Republik Korea atau UU Dasar Republik Korea (Hangul: 대한민국 헌법; Hanja: 大韓民國憲法) adalah hukum dasar tertulis negara Korea Selatan. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan amendemen terakhir pada tanggal 29 Oktober 1987.
Suksesi semangat

Kami, rakyat Korea, bangga dengan sejarah yang gemilang dan tradisi-tradisi dari zaman dahulu, menjunjung tinggi penyebab lahirnya Pemerintahan Sementara Republik Korea melalui Gerakan Kemerdekaan 1 Maret 1919 dan cita-cita demokrasi dari Pemberontakan 19 April 1960 yang melawan ketidakadilan, telah mengambil alih misi reformasi demokratis dan unifikasi damai tanah air kita dan telah bertekad untuk mengkonsolidasikan persatuan nasional dengan keadilan.
- Pembukaan Konstitusi Korea Selatan
Suksesi semangat > Semangat Revolusi 19 April

Semangat 19 April dan Gerakan 1 Maret ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan. Tapi butuh waktu lama untuk disusun. Isi dari Revolusi April telah dihapuskan dalam amendemen keempat, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembukaan dalam amendemen kelima, yang diidentifikasi dengan Kudeta 16 Mei. Setelah amendemen kedelapan, semangat Revolusi April dikecualikan dari pembukaan, dan kemudian dimasukkan kembali pada amendemen kesembilan.
Suksesi semangat > Semangat Piagam Sementara Korea

Piagam Sementara Korea merupakan konstitusi pertama Pemerintahan Sementara Shanghai yang diundangkan pada tahun 1919. Kemudian berganti nama menjadi 'Republik Korea', dan terdiri dari pembukaan 10 pasal. Piagam Sementara Korea menjadi semangat utama dari Konstitusi saat ini yang ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan.
Piagam Sementara Korea
Republik Korea adalah sebuah negara republik demokratis.
Republik Korea harus diatur oleh pejabat sementara dari pemerintahan sementara.
Semua warga negara Republik Korea adalah sama tanpa memandang jenis kelamin, kekayaan, dan lapisan masyarakat.
Semua warga negara Republik Korea memiliki hak-hak untuk kebebasan dalam agama, media, menulis, penerbitan, berserikat, berkumpul, muatan alamat, badan dan kepemilikan.
Warga yang memiliki kualifikasi dari warga negara Republik Korea memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
Warga negara Republik Korea memiliki tugas untuk pendidikan, perpajakan, dan militer.
Republik Korea akan bergabung dengan Liga bangsa-Bangsa dalam rangka untuk mengerahkan semangat pendiriannya di dunia dan untuk berkontribusi terhadap budaya manusia dan perdamaian dengan kehendak warga.
Republik Korea memberikan keutamaan kepada keluarga kekaisaran lama.
Republik Korea melarang hukuman seumur hidup, badan, dan prostitusi.
Pemerintahan Sementara mengadakan Majelis Nasional dalam waktu satu tahun setelah pemulihan negara.
Struktur

Terdiri dari pembukaan, 130 pasal, dan ketentuan tambahan, Konstitusi menetapkan sebuah cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan menunjuk perdana menteri, legislatif unikameral yang disebut Majelis Nasional, dan peradilan terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah.
Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Meskipun tidak diwajibkan oleh Konstitusi, Presiden juga menunjuk anggota kabinet.
Majelis Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya 200 (saat ini 300) anggota majelis yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Ketua Mahkamah Agung ditunjuk oleh Presiden dan 13 hakim agung diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung dengan persetujuan Majelis Nasional. Ketua Mahkamah Agung menjabat selaman enam tahun.
Konstitusi menyatakan Korea Selatan adalah sebuah "republik demokratis" (diambil dari Pasal 1 Piagam Konstitusional Pemerintah Sementara Republik Korea 1919), wilayahnya terdiri dari "Semenanjung Korea dan pulau-pulau di sekitarnya," dan bahwa "Republik Korea akan mencari cara dalam hal unifikasi dan akan merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan unifikasi damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi." Terdapat perselisihan mengenai arti dari "kebebasan dan demokrasi" dalam bahasa Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata dalam bahasa Korea yang terdapat dalam Konstitusi (자유민주적 기본질서) adalah demokrasi liberal.
Struktur > Hak Individu

Plakat Hak Korea Selatan (hak dasar) terdapat dalam BAB 2. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (4-687)
Setiap individu tidak dapat dihukum, ditempatkan di bawah pembatasan preventif, atau dikenakan kerja paksa keculi sebagaimana ditentukan oleh hukum. Mereka yang ditahan atau ditangkap harus diberitahukan alasannya dan hak mereka untuk didampingi oleh seorang pengacara, dan anggota keluarga mereka harus diberitahukan. Surat tuntutan harus dikeluarkan oleh hakim "melalui prosedur yang semestinya", dan orang yang dituduh dapat menuntut penangkapan yang salah dalam kasus-kasus tertentu.
Namun, hak individu dikualifikasikan oleh ketentuan konstitusional lainnya dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk UU Keamanan Nasional, yang membatasi hak proses hukum.
Netralitas Politik

Netralitas politik adalah konvensi konstitusional yang menetapkan bahwa pegawai negeri harus menghindari kegiatan yang cenderung merusak atau tampaknya merusak ketidakberpihakan politik mereka atau ketidakberpihakan politik dari pelayanan publik. Netralitas politik di dalam Konstitusi Korea Selatan terjamin di bidang militer, administrasi, dan pendidikan. Dalam bentuk jaminan 'netralitas politik', konstitusi menyediakan sistem hukum obyektif untuk menjamin netralitas politik sebagai elemen penting dari sistem, tidak seperti bentuk jaminan hak-hak dasar.
Netralitas Politik > Militer

Pasal 5 (2) Konstitusi menetapkan bahwa "Angkatan Bersenjata Republik Korea harus memenuhi tugas suci dalam menjaga keamanan nasional dan pertahanan bangsa, dan netralitas politiknya harus ditaati".
Netralitas Politik > Pendidikan

Pendidikan menyelenggarakan potensi individu sehingga setiap individu dapat mengembangkan kepribadian mereka di setiap bidang kehidupan. Mengingat fungsi-fungsi penting pendidikan, Pasal 31(6) Konstitusi menetapkan untuk menetapkan dalam undang-undang mengenai hukum dasar dan peraturan tentang sistem pendidikan dan operasinya, keuangan pendidikan dan status para guru.