Serangan lintas perbatasan di Sabah
Langkah penanggulangan > Keamanan sosial

Artikel utama: Imigran ilegal di Malaysia dan Komisi Penyelidikan terhadap imigran ilegal di Sabah
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad telah menyarankan pemerintah Sabah untuk menghapus semua desa air di timur Sabah dan memukimkan kembali masyarakat lokal di sana kerana era desa air telah berlalu dan gaya hidup warga desa di sana yang tinggal di laut tidak cocok untuk cara hidup modern di Malaysia sebagai bangsa yang bertujuan untuk mencapai Visi 2020. Anggota Parlemen Sabah, Rosnah Shirlin mencadangkan penutupan kamp pengungsi Filipina di Kinarut, mengatakan ia adalah ancaman bagi keamanan di daerah Papar. Dia mengutip;
Kamp pengungsi ini telah menjadi masalah bagi penduduk daerah. Kamp ini telah menjadi sarang narkoba dan kegiatan kriminal lainnya. Selama bertahun-tahun, banyak perampokan terjadi di desa-desa terdekat dan pelaku yang ditangkap sebagian besar dari kamp ini. Seharusnya, situasi membaik di Filipina saat ini telah dipertanyakan apakah orang Filipina ini masih bisa dianggap sebagai pengungsi. Kamp ini didirikan di atas lahan seluas 40 hektar dekat Kampung Laut di awal tahun 1980-an oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Namun UNHCR telah lama berhenti memberikan dana ke kamp dan sebagai hasilnya, banyak orang asing ini telah bekerja di luar kamp. Para pengungsi ini bahkan berani memperluas wilayah kamp, melanggar batas tanah desa terdekat dan hari ini, kamp ini telah menjadi sumber terbesar distribusi sabu-sabu di Papar.
Pemimpin Partai Bersatu Rakyat Sabah, Joseph Kurup berbagi pandangan yang sama tentang hal ini, menambahkan pengungsi dan imigran Moro harus kembali dan mengembangkan tanah air mereka di Mindanao, Filipina kerana situasi perdamaian semakin dipulihkan di sana. Mantan Ketua Menteri Sabah, Yong Teck Lee telah menyarankan untuk menangguhkan layanan feri di Sandakan untuk memblokir migrasi warga Moro dari selatan Filipina yang kini telah menjadi masalah utama bagi Sabah apabila mereka tidak mahu pulang dan tinggal secara ilegal. Pada bulan Oktober 2014, Menteri Dalam Negeri, Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahwa semua anak tanpa kewarganegaraan di Sabah akan diberikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah. Usulan itu segera ditentang oleh sejumlah politisi Sabah baik dari pihak oposisi ataupun pemerintah seperti Joseph Pairin Kitingan, Darell Leiking dan Yong Teck Lee, sambil mengutip bahwa tindakan itu hanya akan membawa masalah besar bagi Sabah pada masa depan. Sementara pemimpin partai oposisi lain Sabah, Jeffrey Kitingan telah mencadangkan akta kelahiran berbeda dikeluarkan untuk orang asing. Anggota Legislatif Sabah bagi bagian Kamunting di Sandakan, Charles O Pang percaya sistem pendidikan akan terbebani jika kemungkinan anak-anak tanpa kewarganegaraan diberikan akta kelahiran. Dia memberitahu;
Menurut survei tak bernegara bagian Sabah, diperkirakan bahwa sekitar 36,000 anak tanpa kewarganegaraan asal Indonesia tinggal di negara bagian ini dan sebagian besar majikan tahu mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit. Sementara anak-anak tanpa kewarganegaraan dari Filipina diperkirakan jauh lebih tinggi. Dia tidak menyangkal bahwa kebanyakan mereka datang ke Sabah untuk mencari kehidupan yang lebih baik tetapi masalah yang ditimbulkan oleh gelombang manusia ilegal hanya akan membawa masalah besar. Jelasnya, skenario ini menciptakan situasi yang tidak adil bagi Malaysia dalam arti kata bahwa kita adalah pembayar pajak, dan siapa yang harus membayar biaya tinggi bagi anak-anak ilegal ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga bagi hal pemeliharaan hidup mereka?
Jumlah ongkos besar telah dikeluarkan untuk pemeliharaan kehidupan imigran ilegal Filipina dan jumlah ini belum dibayar sampai saat ini meskipun upaya untuk mendapatkan kembali uang. Departemen Kesehatan Sabah mengatakan bahwa penyakit berbahaya dari imigran ini semakin menular sehingga membutuhkan lebih banyak pengeluaran ongkos, serta keperluan dana lebih bagi mengakomodasi logistik seperti petugas medis dan lain-lain. Anggota Majelis bagi bagian Kiulu, Sabah, Joniston Bangkuai menunjukkan pandangan yang sama mengenai isu imigran ilegal Filipina ini. Dia mengatakan;
Warga ilegal Filipina ini datang ke sini untuk mencari penghidupan. Mereka datang untuk mencari pekerjaan, tetapi sekarang mereka semakin bertambah, dengan beberapa perempuan mereka melahirkan sebanyak 10 orang anak, tetapi mereka tidak mengurus anak mereka dengan baik.
Direktur Departemen Pendaftaran Nasional Sabah (NRD), Ismail Ahmad telah menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat kelahiran tidak membuat anak-anak tanpa kewarganegaraan ini menjadi warga Malaysia atau warga Sabah kerana sertifikat ini akan hanya digunakan untuk merekam dan memantau perkembangan mereka untuk menunjukkan bahwa anak-anak ini lahir di Sabah. Selain itu, tes DNA sekarang antara metode yang digunakan untuk memastikan hanya warga asli dikeluarkan dengan akta kelahiran Malaysia jika mereka terlambat mengajukan pendaftaran kelahiran. Setelah beberapa diskusi, Kabinet Malaysia kemudian memutuskan untuk hanya memberikan dokumen kelahiran khusus bukan akta kelahiran sebagaimana diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.
Organisasi Bersatu Pasokmomogun Kadazandusun Murut (UPKO) akan menyajikan solusi setelah mereka telah memperoleh laporan Komisi Penyelidikan yang penuh, antara usulan utama adalah mengambil kembali kartu identifikasi penduduk Sabah dan mengeluarkan semula kartu identifikasi tersebut cuma pada penduduk asli Sabah. Mantan politisi lainnya telah meminta pemerintah federal untuk menyelidiki aksi beberapa individu mengakui bahwa mereka adalah darah kerajaan Kesultanan Sulu dan telah memberi banyak gelar kepada penduduk lokal Sabah dan orang-orang dari Malaysia Barat hingga saat ini, menambah tindakan itu seharusnya tidak terjadi di sini karena kebuntuan 2013 itu terjadi ketika pasangan dari Filipina datang ke negara ini untuk mengunjung semua warga Suluk di sini. Ketika mereka ditanya untuk apa tujuan kunjungan mereka, mereka hanya mengatakan bahwa di Sabah, ada sekitar 1,5 juta warga Suluk dan mereka ingin berdiskusi dengan otoritas yang relevan untuk mengurus warganya. Tapi setelah mereka kembali ke Filipina, tiba-tiba terjadi insiden 2013. Ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Tanduo milik Kesultanan Sulu. Mantan politisi itu juga menambah bahwa setelah kejadian tersebut, sering kali ada insiden seperti penculikan dan pembunuhan turis dan polisi.
Kebanyakan pemimpin Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Sabah memuji langkah-langkah drastis yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Musa Aman untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh imigran ilegal. Namun, mantan anggota parlemen partai UPKO, Wilfred Bumburing mengingatkan anggota Barisan Nasional (BN) tidak harus mengambil kredit mendirikan Komisi Penyelidikan (RCI) karena ia cuma didirikan setelah banyak tekanan dari penduduk asli Sabah. Sementara Partai Bersatu Sabah (PBS) mengatakan pemerintah Filipina yang harus disalahkan atas penderitaan warganya di Sabah, ini sebagai respon terhadap pernyataan oleh Dubes Filipina ke Malaysia, J. Eduardo Malaya yang menekankan bahwa anak migran Filipina di Malaysia layak pendidikan formal. Sementara ia mendukung saran tersebut, Sekretaris Jenderal partai itu Jenderal Johnny Mositun mengingatkan:
Jumlah orang Filipina di Sabah, legal atau ilegal, sangat besar tetapi apa usaha yang telah dilakukan Manila, atau sedang lakukan, untuk melihat pendidikan mereka? Karena penolakan Manila sendiri untuk membuka Kantor Konsuler di Sabah yang membuat ratusan ribu warga Filipina hidup sulit di negara bagian Sabah dan Malaysia pula harus menanggung biaya. Hampir setengah dari pasien yang menggunakan rumah sakit Sabah sebagian besarnya adalah warga Filipina. Sudah empat dekade, warga Filipina di Sabah - pengungsi, pekerja migran dan imigran ilegal - semuanya tidak pernah dipedulikan atau diberi bantuan dari pemerintah Filipina. Mereka cuma dapat bertahan hanya karena Pemerintah Malaysia berpegang teguh pada norma, standar hukum dan hak asasi manusia internasional. Kami menyediakan pekerjaan bagi mereka, mereka memanfaatkan semua fasilitas sipil kami, dan sekarang kami pula harus mendidik anak-anak mereka. Apa lagi selanjutnya?
Pemimpin Sabah lain seperti Darell Leiking setuju dan mengingatkan pemerintah Filipina untuk meniru rencana Pemerintah Indonesia dengan mendirikan konsulat di Sabah untuk menjaga warga negara mereka dan mendirikan sekolah bagi anak-anak warga mereka. Pada sebuah pernyataan, ia mengatakan:
Pemerintah Filipina harus menerima kenyataan bahwa Sabah adalah negara yang berdaulat dan mereka perlu mendirikan konsulat di negara bagian ini untuk kebaikan rakyatnya. Migran Filipina harus terdaftar untuk memungkinkan mereka untuk memiliki kesempatan yang lebih baik di Sabah, untuk memiliki kehidupan dan pekerjaan tepat karena ia tidak adil untuk memaksakan masalah Filipina kepada Sabah atau pemerintah Malaysia hanya karena pemerintah Filipina gagal untuk bertanggungjawab atas rakyatnya sendiri.
Sebuah pemukiman besar etnis Moro di Pulau Gaya berdekatan Kota Kinabalu.
Polisi Laut Malaysia berpatroli di perairan sekitar Semporna terutama pada desa Bajau Laut untuk mencegah intrusi selanjutnya.