Selandia Baru
Sejarah

Artikel utama: Sejarah Selandia Baru
Selandia Baru adalah salah satu daratan utama terakhir yang dimukimi manusia. Penanggalan radiokarbon, bukti dari penggundulan hutan dan keanekaragaman DNA mitokondria di dalam populasi Māori menduga Selandia Baru pertama didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 sampai 1300, menyimpulkan sederetan perjalanan panjang melalui kepulauan Pasifik selatan. Selama berabad-abad kemudian para pemukim ini mengembangkan budaya yang berbeda yang dikenal sebagai Māori. Populasi terbagi dua menjadi iwi (suku) dan hapū (sub-suku) yang akan bekerja sama, bersaing, dan kadang-kadang saling berperang. Pada beberapa periode, sekelompok Māori bermigrasi ke Kepulauan Chatham (yang mereka sebut Rēkohu), di mana mereka mengembangkan budaya Moriori yang berbeda. Populasi Moriori berkurang drastis antara tahun 1835 sampai 1862, terutama disebabkan oleh penyerangan, dan perbudakan oleh Māori, meskipun penyakit-penyakit yang dibawaserta orang Eropa juga ikut berperan. Pada tahun 1862 hanya 101 jiwa yang selamat, dan yang terakhir dikenal berdarah Moriori sepenuhnya meninggal pada tahun 1933.
Orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda, Abel Tasman dan para awak kapalnya pada tahun 1642. Dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, empat awak kapal terbunuh, dan paling sedikit seorang Māori terpukul oleh canister shot. Orang Eropa tidak mengunjungi lagi Selandia Baru sampai tahun 1769 ketika penjelajah Britania, James Cook, memetakan hampir semua pesisirnya. Setelah Cook, Selandia Baru dikunjungi oleh beberapa kapal pemburu paus, pemburu anjing laut, dan kapal dagang Eropa, dan Amerika Utara. Mereka menjual makanan, peralatan logam, persenjataan, dan barang-barang lain untuk memperoleh damar, artefak, air, dan jasa seks. Kentang dan senapan lontak yang diperkenalkan telah mengubah pertanian, dan peperangan Māori. Kentang menyediakan surplus makanan yang andal, yang memungkinkan kampanye militer lebih panjang, dan berkelanjutan. Perang senapan antar-suku telah mencapai 600 pertempuran antara tahun 1801 sampai 1840, dan telah menewaskan 30.000–40.000 Māori. Sejak awal abad ke-19, misionaris Kristen mulai menetap di Selandia Baru, dan berjaya mengubah keyakinan sebagian besar populasi Māori. Populasi Māori berkurang hingga menjadi 40 persen dari keadaan sebelum pertemuan dengan orang Eropa pada abad ke-19; penyakit-penyakit yang dibawaserta oleh orang Eropa telah menjadi faktor utama.
Pemerintah Britania mengangkat James Busby sebagai Residen Britania untuk Selandia Baru pada tahun 1832 dan pada tahun 1835, setelah pengumuman rencana permukiman orang Prancis oleh Charles de Thierry, Persekutuan Suku-Suku di Selandia Baru secara samar-samar mengirimkan Deklarasi Kemerdekaan Selandia Baru kepada Raja William IV dari United Kingdom untuk meminta perlindungan. Kerusuhan yang tengah terjadi, dan kedudukan hukum Deklarasi Kemerdekaan yang diragukan telah mendorong Kementerian Kolonial mengirimkan Kapten William Hobson untuk mendaku kedaulatan bagi Mahkota Britania, dan merundingkan sebuah perjanjian dengan Māori. Perjanjian Waitangi kali pertama ditandatangani di Bay of Islands pada tanggal 6 Februari 1840. Sebagai respons terhadap upaya Perusahaan Selandia Baru yang berjalan komersial untuk mendirikan permukiman mandiri di Wellington dan para pemukim Prancis yang "membeli" tanah di Akaroa, Hobson mendeklarasikan kedaulatan Britania ke atas semua wilayah Selandia Baru pada tanggal 21 Mei 1840, meskipun salinan-salinan Perjanjian masih beredar. Dengan ditandatanganinya Perjanjian, dan deklatasi kedaulatan, banyaknya imigran, khususnya dari United Kingdom, mulai bertambah.
Selandia Baru, mulanya bagian dari koloni New South Wales, menjadi koloni mahkota terpisah pada tahun 1841. Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan Parlemen Pertama pada tahun 1854. Pada tahun 1856 koloni ini secara efektif memerintah-sendiri, memikul tanggung jawab terhadap semua urusan domestik selain dari kebijakan asli. (Kendali atas kebijakan asli diberikan pada pertengahan dasawarsa 1860-an.) Setelah memperhatikan bahwa Pulau Selatan boleh jadi membentuk koloni terpisah, perdana menteri Alfred Domett mengeluarkan resolusi untuk memindahkan ibu kota dari Auckland ke sebuah lokalitas di dekat Selat Cook. Wellington dipilih atas pertimbangan pelabuhannya, dan lokasinya yang berada di tengah, dengan parlemen yang secara resmi berkedudukan di sana untuk kali pertama pada tahun 1865. Karena jumlah imigran bertambah, konflik atas lahan telah memicu Perang Selandia Baru pada dasawarsa 1860-an, dan 1870-an, yang berujung pada bergantinya sebagian besar kepemilikan tanah Māori. Pada tahun 1893 negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan semua hak perempuan untuk memilih dan pada tahun 1894 merintis adopsi sengketa wajib antara buruh dan uni.
Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah-secara-mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia, berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan ikut menderita sepanjang Depresi Besar. Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh, dan ekonomi proteksionis. Selandia Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II dan Māori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka, dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah gerakan protes Māori merebak, yang mengkritisi Erosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Māori dan Perjanjian Waitangi. Pada tahun 1975, sebuah Tribunal Waitangi dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985. Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi, dan keberatan ini dengan banyak iwi, meskipun pendakuan Māori atas tepi pantai, dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an.