stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Midnight Museum

| Midnight Museum |
| --- | --- |
Poster resmi

Genre:  Supernatural  Fantasi  Misteri  Cerita seru 
Pembuat: GMMTV
Ditulis oleh:  Chalermpong Udomsilp  Folk Sornpanath Patpho  Game Kirati Kumsat  Three Supawith Utama  Tatum Thanaphan Tangsittiprasert 
Sutradara: Noom Attaporn Teemarkorn
Pemeran:  Thanapob Leeratanakachorn  Atthaphan Phunsawat 
Negara asal: Thailand
Bahasa asli: Thai
Jmlh. musim: 1
Jmlh. episode: 10
Produksi
Produser: GMMTV X Nuttapong Mongkolsawas
Sinematografi: Ruay Samruay Kruth-arj
Penyunting: Pangpond Pitchayut Promsuwan
Durasi: 45 menit
Rumah produksi: GMMTV
Rilis asli
Jaringan: GMM 25 Viu
Rilis: 06 Maret (2023-03-06) – 04 April 2023 (2023-04-04)
Midnight Museum (Thai: พิพิธภัณฑ์รัตติกาล), adalah seri supernatural fantasi-thriller, dibintangi oleh Thanapob Leeratanakachorn (Tor) dan Atthaphan Phunsawat (Gun) sebagai pemeran utama. Pada November 2022, trailer dirilis pada saat acara GMMTV "Diversely Yours" di Union Hall, Bangkok. Pada tanggal 6 Maret 2023, seri ini tayang perdana di GMM 25 dan VIU.
Pemeran > Utama

Thanapob Leeratanakachorn (Tor) sebagai Khatha
Atthaphan Phunsawat (Gun) sebagai Dome
Pemeran > Pendukung

Apinya Sakuljaroensuk (Saiparn) sebagai Anthika
Tipnaree Weerawatnodom (Namtan) sebagai June
Phatchatorn Thanawat (Ployphach) sebagai Bam
Patara Eksangkul (Foei) sebagai Triphop
Tawan Vihokratana (Tay) sebagai Boon
Pemeran > Tamu

Thanaboon Kiatniran (Aou) sebagai Jib (rekan kerja Dome) (ep. 1-4)
Chayapol Jutamas (AJ) sebagai Petch (teman Jib) (ep. 1-2)
Chayakorn Jutamas (Jeep) sebagai Boss (teman Jib) (ep. 1-2)
Thanat Lowkhunsombat (Lee) sebagai hantu (ep. 1)
Thanawin Pholcharoenrat (Winny) sebagai pencuri (ep. 2)
Chinnarat Siriphongchawalit (Mike) sebagai pencuri (ep. 2)
Vachirawit Chivaaree (Bright) sebagai Moth (ep. 3)
Chayanit Chansangavej (Pat) sebagai Rin (ep. 3)
Way-Ar Sangngern (Joss) sebagai Zen (ep. 3)
Thanathat Tanjararak (Indy) sebagai Jay (ep. 4)
Bhobdhama Hansa (Java) sebagai Auto (ep. 4)
Thanik Kamontharanon (Pawin) sebagai Game (ep. 4)
Tharatorn Jantharaworakarn (Boom) sebagai Dome (ep. 4)
Korapat Kirdpan (Nanon) sebagai Ton (ep. 5-7, 10)
Tontawan Tantivejakul (Tu) sebagai Bee (ep. 5, 9)
Yongwaree Anilbol (Fah) sebagai Ing (ep. 5)
Worranit Thawornwong (Mook) sebagai Ratchanee (ep. 5)
Pimthong Washirakom (Dao) sebagai Nisa (ep. 5)
Nophand Boonyai (On) sebagai Kong (ep. 5)
Benyapa Jeenprasom (View) sebagai Anne (ep. 6)
Sivakorn Lertchuchot (Guy) sebagai tentara (ep. 7)
Panachai Sriariyarungruang (Junior) sebagai Tum (ep. 8-10)
Jiruntanin Trairattanayon (Mark) sebagai Phone (ep. 8)
Pranala luar

Midnight Museum at GMMTV official website
Midnight Museum di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Official Trailer
Sejarah demokrasi

Demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan masyarakat/rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama masyarakat, masyarakat berkuasa, pemerintah masyarakat dan oleh masyarakat.
Demokrasi sistem politik atau sistem pengambilan keputusan ialah di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Ciri khas demokrasi-demokrasi modern adalah dua keistimewaan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan yang lahir sebelumnya, yakni kapasitasnya untuk mengintervensi di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan pengakuan terhadap kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik internasional dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintahan demokratis lazimnya ditandingkan dengan pemerintahan oligarkis (pemerintahan yang dikendalikan segelintir warga negara), dan pemerintahan monarkis (pemerintahan yang dikendalikan seorang penguasa tunggal).
Pada umumnya demokrasi dihubung-hubungkan dengan ikhtiar-ikhtiar bangsa Yunani Kuno, yang dipandang sebagai pendiri peradaban Dunia Barat, oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memberdayakan eksperimen-eksperimen demokrasi perdana tersebut menjadi suatu pola dasar baru bagi organisasi politik pascamonarki. Taraf keberhasilan para cendekiawan pembangkit demokrasi abad ke-18 ini dalam mengubah cita-cita demokrasi bangsa Yunani dan Romawi kuno menjadi pranata politik yang paling banyak diterapkan di dunia selama 300 tahun selanjutnya memang sukar untuk dinafikan, meskipun alasan-alasan moral yang kerap mereka gunakan untuk membenarkan upaya tersebut mungkin saja masih dapat diperdebatkan. Meskipun demikian, titik peralihan kritis dalam sejarah, yang dikatalisasi oleh kebangkitan kembali cita-cita dan pranata-pranata demokratis, secara hakiki mentransformasi abad-abad selanjutnya dan telah mendominasi bentang dunia internasional semenjak runtuhnya kekaisaran-kekaisaran yang tersisa seusai Perang Dunia kedua.
Demokrasi perwakilan di zaman modern mencoba menjembatani kesenjangan antara 'fitrah' manusia menurut Thomas Hobbes, dan cengkeraman otoriterianisme, melalui 'kontrak-kontrak sosial' yang melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan negara, dan menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara.
Zaman Kuno > Asal usul

Para antropolog telah mengidentifikasi bentuk-bentuk protodemokrasi yang diprakarsai oleh sekelompok kecil pemburu dan peramu, jauh sebelum terbentuknya masyarakat-masyarakat yang bertani dan menetap, dan yang masih lestari nyaris tanpa perubahan di dalam kelompok-kelompok masyarakat bumiputra sekarang ini. Dalam kelompok-kelompok yang umumnya terdiri atas 50-100 orang dan lazimnya dipersatukan erat-erat oleh ikatan kekeluargaan ini, pengambilan keputusan dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak, dan sering kali dilakukan tanpa pemimpin khusus. Mengingat bahwa dinamika-dinamika semacam ini masih lestari sampai sekarang, kiranya tidaklah keliru untuk berasumsi bahwa demokrasi dalam satu atau lain bentuk muncul secara alamiah dalam setiap kelompok atau suku yang erat bersatu.
Demokrasi-demokrasi semacam ini umumnya diidentifikasi sebagai tribalisme, atau demokrasi primitif. Dalam lingkup pemahaman ini, demokrasi primitif lazimnya mengejawantah dalam paguyuban-paguyuban atau desa-desa kecil bilamana ada pembahasan-pembahasan dalam bentuk tatap muka secara langsung dalam suatu majelis permusyawaratan desa atau bilamana ada pemimpin yang didukung oleh para tetua desa atau bentuk-bentuk pemerintahan kooperatif lainnya. Kenyataan ini menjadi lebih rumit pada skala yang lebih besar, misalnya bilamana desa atau kota yang bersangkutan ditelaah secara lebih luas sebagai paguyuban-paguyuban politik. Semua bentuk pemerintahan lain – termasuk monarki, tirani, aristokrasi, dan oligarki – telah berkembang di pusat-pusat permukiman yang lebih bersifat perkotaan, sering kali di pusat-pusat permukiman perkotaan dengan populasi-populasi yang terkonsentrasi.
Konsep-konsep (dan nama) demokrasi dan konstitusi sebagai suatu bentuk pemerintahan bermula di Athena kuno sekitar 508 SM. Di Yunani kuno, tempat berdirinya banyak negara kota dengan berbagai macam bentuk pemerintahan, demokrasi ditanding dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang terkemuka (aristokrasi), oleh satu orang (monarki), oleh para tiran (tirani), dan lain sebagainya.
Zaman Kuno > Masyarakat-masyarakat protodemokratis

Pada beberapa dasawarsa terakhir, para pengkaji telah menelaah kemungkinan-kemungkinan bahwasanya langkah maju menuju bentuk pemerintahan yang demokratis lebih dahulu terjadi di tempat-tempat lain (di luar Yunani), karena pranata-pranata sosial dan politik yang rumit baru dikembangkan di Yunani lama sesudah kemunculan peradaban-peradaban perdana di Mesir dan Timur Dekat.
Zaman Kuno > Masyarakat-masyarakat protodemokratis > Mesopotamia

Dalam kajiannya tentang Mesopotamia pra-Babilonia, pengkaji terkenal, Thorkild Jacobsen, menggunakan wiracarita, mitos, dan catatan-catatan sejarah Sumeria untuk mengidentifikasi apa yang ia sebut sebagai demokrasi primitif. Jacobsen memaknainya sebagai suatu pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sekumpulan besar warga negara laki-laki yang merdeka, sekalipun "berbagai fungsi pemerintahan sampai dengan saat itu masih kurang terspesialisasi, dan struktur kekuasaan masih renggang". Di Sumer, raja-raja perdana seperti Gilgames tidak memiliki kekuasaan otokratis sebagaimana yang disandang oleh para penguasa Mesopotamia di kemudian hari. Malah negara-negara kota besar dikendalikan oleh majelis-majelis permusyawaratan yang beranggotakan para tetua dan "para pemuda" (mungkin kaum lelaki merdeka yang bersenjata) yang memiliki wewenang politik paripurna, dan wajib dimintai pendapatnya dalam semua perkara besar semisal perang.
Meskipun masih bersifat rintisan, kajian ini telah memancing beberapa pembahasan serius dan menuai segelintir penerimaan yang dilakukan secara terbuka. Para pengkaji mengkritik penggunaan kata "demokrasi" dalam konteks tersebut karena bukti-bukti yang sama dapat pula ditafsirkan secara meyakinkan sebagai bukti-bukti dari adanya gejolak persaingan kekuasaan antara monarki primitif dan kaum bangsawan, suatu persaingan yang hanya melibatkan rakyat jelata sebagai bidak belaka, bukan sebagai pemegang kedaulatan dalam bentuk apa pun. Jacobsen telah mengakui bahwa ketaksaan bukti-bukti tersebut memustahilkan pembedaan demokrasi Mesopotamia dari suatu bentuk oligarki primitif.
Zaman Kuno > Athena

Informasi lebih lanjut: Demokrasi Athena
Sekalipun bukan salah satu dari demokrasi Yunani perdana, Athena sering kali dianggap sebagai tempat lahirnya demokrasi dan tetap dijadikan titik rujukan bagi demokrasi.
Sebagaimana banyak polis lain, Athena muncul pada abad ke-7 SM dengan pemerintahan yang didominasi oleh kaum bangsawan. Akan tetapi dominasi kaum bangsawan mengakibatkan terjadinya eksploitasi, menciptakan masalah-masalah besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Masalah-masalah ini menjadi kian parah pada awal abad ke-6; dan, karena "orang banyak diperbudak oleh segelintir orang, rakyat pun bangkit menentang para pemuka". Pada saat yang sama, berkobar sejumlah revolusi rakyat yang berhasil menumbangkan kekuasaan turun-temurun kaum bangsawan. Salah satu revolusi rakyat ini terjadi di Sparta pada paruh kedua abad ke-7 SM. Perombakan-perombakan konstitusi yang diperjuangkan oleh Likorgos di Sparta menghasilkan sebuah negara hoplites yang memperlihatkan bahwa pemerintahan-pemerintahan turun-temurun dapat diubah dan menuntun kepada kejayaan militer. Selepas kurun waktu pertentangan antara orang kaya dan orang miskin, warga Athena dari seluruh lapisan masyarakat meminta Solon untuk bertindak selaku penengah di antara golongan-golongan yang saling berseteru, dan mendapatkan solusi bagi masalah-masalah mereka yang memuaskan semua pihak.
Zaman Kuno > Athena > Solon dan dasar-dasar demokrasi

Informasi lebih lanjut: Solon
Solon (ca. 638 – ca. 558 SM), keturunan bangsawan Athena yang tidak begitu kaya ini adalah seorang penyajak lira dan dikemudian hari menjadi seorang pembuat hukum; Plutarkos menyanjungnya sebagai salah seorang dari tujuh begawan dunia kuno. Solon berusaha memuaskan semua pihak dengan cara meringankan penderitaan golongan mayoritas yang miskin tanpa meniadakan hak-hak istimewa golongan minoritas yang kaya. Solon membagi warga Athena menjadi empat golongan masyarakat berdasarkan besar kecilnya penghasilan mereka, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda bagi tiap-tiap golongan. Sebagaimana yang dilakukan Retra di Sparta pada zaman Likorgos, Solon mengesahkan susunan dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah. Seluruh warga mendapatkan hak untuk menghadiri sidang Eklesia (majelis) dan untuk memberi suara. Pada prinsipnya, Eklesia menjadi lembaga berdaulat yang berwenang meloloskan hukum dan ketetapan, memilih pejabat negara, dan menerima banding dari putusan-putusan terpenting mahkamah. Semua orang kecuali dari golongan termiskin boleh satu kali menjalani masa bakti selama setahun dalam dewan 400 Boule, untuk menyiapkan agenda bagi Eklesia. Jabatan-jabatan pemerintahan tertinggi, yakni jabatan para arkon (magistrat), diperuntukkan bagi para warga dari kedua golongan berpenghasilan tertinggi. Para mantan arkon menjadi anggota Areopagus (Majelis Bukit Ares) yang, sebagaimana Gerousia di Sparta, berwenang memeriksa tindakan-tindakan menyeleweng yang dilakukan oleh lembaga Eklesia yang baru terbentuk dan adikuasa itu. Solon menciptakan suatu sebuah tatanan kelembagaan yang merupakan campuran timokrasi dan demokrasi.
Secara keseluruhan, Solon mereka cipta perombakan-perombakan pada 594 SM untuk mencegah terjadinya kemerosotan politik, ekonomi, dan budi pekerti di Athena kuno, serta mempersembahkan kitab hukum komprehensif yang pertama bagi kota itu. Perombakan-perombakan konstitusi menghasilkan penghapusan perbudakan atas warga Athena oleh warga Athena, menetapkan aturan-aturan untuk menanggulangi secara sah tindakan-tindakan para arkon aristokratis yang melampaui kewenangan mereka, dan menetapkan hak-hak istimewa atas dasar kekayaan produktif bukannya warisan status kebangsawanan yang diperoleh sejak lahir. Beberapa perombakan yang dilakukan Solon mengalami kegagalan dalam jangka pendek, akan tetapi ia sering kali dihargai sebagai peletak dasar-dasar demokrasi Athena.
Zaman Kuno > Athena > Lahirnya filsafat politik

Lihat pula: Sokrates, Plato, dan Aristoteles
Di lingkungan Athena yang demokratis, banyak filsuf dari seluruh alam Yunani berhimpun guna mengembangkan teori-teori mereka. Sokrates (470-399 SM) adalah filsuf pertama yang mencetuskan pertanyaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh muridnya, Plato (wafat 348/347 SM), tentang hubungan/posisi seorang individu dalam komunitas. Aristoteles (384–322 SM) melanjutkan kajian gurunya, Plato, dan menetapkan asas-asas filsafat politik. Filsafat politik, menurut Peter Hall, berkembang di Athena "dalam suatu bentuk yang sangat paripurna sampai-sampai orang sukar sekali menambahkan apa-apa padanya selama lebih dari satu milenium". Aristoteles secara sistematis menelaah berbagai macam tatanan pemerintahan dari berbagai negara kota Yunani dan menggolong-golongkannya menjadi tiga kategori berdasarkan seberapa banyak orang yang memerintah, yakni banyak orang (demokrasi/politeia), segelintir orang (oligarki/aristokrasi), dan satu orang (tirani, atau sekarang ini: autokrasi/monarki). Bagi Aristoteles, asas-asas yang melandasi demokrasi adalah sebagaimana yang tampak dalam karya tulisnya, Politiká:
Jadi salah satu asas dari konstitusi demokratis adalah kemerdekaan—sebagaimana lazimnya dikemukakan orang, yang menyiratkan bahwa hanya di bawah konstitusi semacam inilah orang boleh ikut serta mengenyam kemerdekaan, karena kemerdekaan mereka kemukakan sebagai sasaran dari setiap demokrasi. Akan tetapi salah satu faktor dari kemerdekaan adalah memerintah dan sebaliknya juga diperintah; karena asas umum dari keadilan adalah memiliki kesetaraan berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan kelayakan, dan jika asas keadilan semacam ini yang berlaku, maka orang banyak perlu berdaulat dan keputusan orang banyak haruslah paripurna dan harus merupakan keadilan, karena mereka katakan bahwa tiap-tiap warga harus mendapat jatah yang sama besarnya; sehingga hasilnya adalah dalam demokrasi-demokrasi orang-orang miskin lebih berkuasa daripada orang-orang kaya, karena jumlah mereka lebih banyak dan apa saja yang diputuskan oleh orang banyak itulah keputusan yang berdaulat. Maka inilah salah satu tanda dari kemerdekaan yang oleh semua demokrat dijadikan asas konstitusi. Dan tanda itu adalah orang hidup seturut kehendaknya; karena mereka katakan bahwa inilah gunanya kemerdekaan, selama orang hidup tidak seturut kehendaknya maka itulah hidup seorang budak belian. Inilah asas kedua dari demokrasi, dan dari asas inilah datangnya tuntutan untuk tidak diperintah, lebih baik lagi jika tidak diperintah oleh siapa-siapa, atau jika tidak mungkin demikian, maka untuk memerintah dan sebaliknya juga diperintah; dan dengan cara inilah asas kedua bersumbangsih bagi kemerdekaan orang-orang yang setara derajatnya.
Zaman Kuno > Athena > Kemerosotan, kebangkitan, dan kritik

Demokrasi Athena, sepanjang dua abad riwayatnya, pernah dua kali memutuskan melalui pemungutan suara untuk menentang konstitusi demokratisnya sendiri (kedua-duanya terjadi semasa krisis pada akhir Perang Poloponesos 431–404 SM). Pemungutan suara kali pertama pembentukan rezim Empat Ratus Pemimpin (pada 411 SM), dan pemungutan suara kali kedua menghasilkan pembentukan rezim boneka Sparta, yakni kepemimpinan Tiga Puluh Tiran (pada 404 SM). Kedua pemungutan suara ini berlangsung di bawah manipulasi dan tekanan, namun demokrasi akhirnya dipulihkan kurang dari setahun setelah penyelenggaraan pemungutan suara, baik kali pertama maupun kali kedua. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan seiring pemulihan demokrasi selepas tumbangnya rezim Tiga Puluh Tiran merenggut sebagian besar wewenang pembuatan hukum dari majelis rakyat, dan membebankan wewenang ini kepada para juri yang dipilih secara acak yang disebut para "nomotetai". Athena memulihkan konstitusi demokratisnya seperti sediakala setelah Yunani berhasil dipersatukan oleh Raja Makedonia, Filipos II (memerintah 359-336 BCE), dan di kemudian hari oleh Aleksander Agung (memerintah 336–323 SM), namun pamor demokrasi Athena tak tampak menonjol di bawah bayang-bayang kejayaan kekaisaran-kekaisaran Yunani Makedonia itu. Demokrasi Athena akhirnya dibatasi ruang lingkupnya menjadi sistem pemerintahan daerah Athena sendiri sesudah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada 146 SM.
Kemerosotan demokrasi Athena tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan dari pihak luar, tetapi juga oleh ulah warganya sendiri, misalnya Plato dan muridnya, Aristoteles. Akibat dari karya-karya tulis mereka yang begitu berpengaruh, sesudah minat untuk mengkaji karya-karya tulis Abad Kuno kembali marak pada Abad Pembaharuan, stabilitas politik Sparta justru dipuji-puji orang, sementara demokrasi ala Perikles digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang tidak dirancang secara matang, pemerintahan yang digerakkan oleh sekumpulan orang banyak (selaku sekumpulan besar tiran), atau pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan masyarakat miskin. Berabad-abad kemudian, sesudah A History of Greece (Sebuah Sejarah Negeri Yunani) karya George Grote diterbitkan sejak 1846, barulah para pemikir politik modern mulai memandang demokrasi Athena ala Perikles secara positif. Menjelang akhir abad ke-20, para ahli mengkaji kembali sistem pemerintahan Athena sebagai sebuah contoh pemberdayaan warga negara dan suatu keteladanan bagi komunitas-komunitas maupun organisasi-organisasi.
Zaman Kuno > Roma

Lihat pula: Republik Roma
Meskipun Roma digolongkan sebagai republik, bukannya demokrasi, sejarahnya telah membantu melestarikan konsep demokrasi selama berabad-abad. Orang Romawi mencetuskan konsep kajian karya-karya tulis klasik dan melestarikan banyak karya-karya tulis peninggalan Yunani Kuno. Selain itu, tata pemerintahan Romawi telah mengilhami banyak pemikir politik selama berabad-abad, dan demokrasi-demokrasi (perwakilan) modern yang ada saat ini lebih banyak meniru pola pemerintahan Romawi daripada pola pemerintahan Yunani.
Zaman Kuno > Roma > Peralihan menuju kekaisaran

Lihat pula: Sejarah Kekaisaran Romawi
Selama beberapa ratus tahun kemudian, panglima demi panglima bangkit menggulingkan senat dengan berbagai alasan, kebanyakan mengaku demi menghentikan ketidakadilan, baik ketidakadilan terhadap pribadi mereka maupun ketidakadilan terhadap rakyat termiskin atau para prajurit. Salah seorang di antara panglima-panglima semacam ini adalah Yulius Kaisar, yang mengerahkan bala tentaranya ke Roma untuk merebut kekuasaan tertinggi di negara kota republik itu. Karier politik Yulius Kaisar berakhir dengan pembunuhan atas dirinya di Roma pada 44 SM oleh sekelompok senator, termasuk Markus Yunius Brutus. Dalam situasi kekosongan pemerintahan akibat terbunuhnya Yulius Kaisar, sahabat sekaligus wakil utamanya, Markus Antonius, dan kemenakan sekaligus anak angkatnya, Oktavianus, kian menonjol di tengah masyarakat Roma. Gabungan kekuatan keduanya menjadikan triwira berkuasa mutlak. Meskipun demikian, kedua tokoh ini akhirnya saling memerangi pada 31 SM. Pertarungan akhir di antara kedua belah pihak berlangsung pada 2 September 31 SM dalam Pertempuran Actium. Dalam pertempuran laut ini, armada Oktavianus di bawah pimpinan Agripa berhasil mengepung armada Markus Antonius. Pada akhirnya, tak seorang pun di seluruh negara kota Republik Roma yang berani maupun mampu bertahan menentang Oktavianus, dan anak angkat Yulius Kaisar ini pun berkuasa mutlak. Oktavianus membiarkan sebagian besar lembaga negara peninggalan Republik Roma tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun segala kegiatan lembaga-lembaga itu ia kendalikan dengan memanfaatkan pengaruh pribadi, dan keputusan akhir tetap berada di tangannya berkat dukungan kekuatan militer yang siap sedia dikerahkan demi mempertahankan pemerintahannya. Pada 27 SM, peralihan dari bentuk republik menjadi kekaisaran, yang dilakukan dengan diam-diam dan sangat cerdik, dengan mengandalkan kekuasaan pribadi Oktavianus atas lembaga-lembaga negara, akhirnya rampung. Pada tahun itu, Oktavianus menawarkan untuk menyerahkan kembali seluruh kekuasaan yang dipegangnya kepada senat, dan dengan lagak yang sudah dirancang dengan cermat terlebih dahulu, senat menolak tawaran itu dan memberi gelar "augustus" (yang patut dijunjung) kepada Oktavianus. Ia senantiasa berhati-hati untuk tidak menggunakan gelar "rex" (raja), dan hanya menggunakan gelar "princeps" (penghulu, pemuka, warga nomor satu) serta gelar "imperator" (pemberi perintah), yakni gelar yang diberikan oleh bala tentara Romawi kepada panglima-panglima mereka yang berjaya memenangkan pertempuran.
Zaman Kuno > Roma > Kekaisaran Romawi dan Akhir Abad Kuno

Kekaisaran Romawi telah lahir. Begitu Oktavianus menetapkan Tiberius menjadi ahli warisnya, semua orang langsung paham bahwa pemerintahan republik tidak mungkin lagi dapat ditegakkan kembali seperti sediakala. Kemungkinan besar sewaktu Kaisar Agustus mangkat, sudah tidak ada lagi orang yang pernah hidup pada kurun waktu ketika Roma belum diperintah oleh kaisar (imperator). Republik Roma telah berubah menjadi sebuah rezim despotis, yang bilamana dipimpin oleh kaisar yang cakap dan kuat dapat saja mencapai supremasi militer, kemakmuran ekonomi, dan keadaan damai yang sesungguhnya, namun jika dipimpin oleh kaisar yang lemah dan tidak cakap, maka mungkin saja kemuliaannya akan ternoda oleh kekejaman, kekalahan militer, pemberontakan, dan perang saudara.
Kekaisaran Romawi pada akhirnya terbagi menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 M, sementara Kekaisaran Romawi Timur, yang juga disebut Kekaisaran Bizantin, bertahan sampai dengan jatuhnya Konstantinopel pada 1453 SM.
Sidang-sidang suku bangsa Jermanik yang disebut ding atau alþing digambarkan oleh Tacitus dalam karya tulisnya, Germania.
Sampai memasuki abad ke-6 M, umat Kristen memilih uskup-uskupnya melalui mufakat khalayak ramai.
Collegia pada zaman Romawi, yakni perhimpunan-perhimpunan dalam berbagai bidang seperti kemasyarakatan, ekonomi, agama, upacara pemakaman, dan bahkan di bidang olahraga, menyelenggarakan pemilihan dewan pengurusnya pada setiap tahun, sering kali meniru tatanan senat Roma.