stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Plantungan, Kendal
Ekonomi > Pertanian

Untuk Kecamatan Plantungan sektor pertanian ini menjadi penopang utama dalam perekonomian. Dari tanaman pangan proporsinya hampir berimbang, namun yang memberikan andil terbesar adalah tanaman padi sawah dengan proporsi sebesar 49,6 persen dari total produksi. Kemudian disusul tanaman jagung sebesar 47,7 persen. Produksi tanaman padi di Kecamatan Plantungan tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 61 persen dibanding tahun 2014. Hanya satu desa di Kecamatan Plantungan yang tidak menanam padi, yaitu desa Kediten. Luas panen paling luas ada di desa Mojoagung sebesar 382,00 Ha dan luas panen paling kecil ada di desa Blumah sebesar 58,00 Ha. Produksi tanaman jagung di Kecamatan Plantungan tahun 2015 mengalami peningkatan sekitar 8,06 persen dibanding tahun 2014, Produksi jagung paling tinggi ada di desa Tlogopayung sebesar 1.478,31 ton dan produksi Jagung terendah ada di desa Mojoagung sebesar 292,09 ton.
Ekonomi > Peternakan

Populasi ternak besar dan kecil yang banyak diusahakan di Kec. Plantungan sepanjang tahun 2015 terdiri dari sapi potong 3.511 ekor, kambing 1.828 ekor, domba 6.265 ekor, dan kerbau 26 ekor . Sedangkan populasi unggas antara lain ayam ras petelor 26.500 ekor, ayam buras 28.884 ekor, itik 1.878 ekor, dan ayam pedaging 35.000 ekor. Hewan ternak di Kecamatan Plantungan mengalami kenaikan dibanding tahun 2014, seperti Sapi mengalami kenaikan 0,2 persen, Kerbau mengalami Kenaikan 4 persen, Kambing mengalami penurunan 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya. Domba juga mengalami penurunan yaitu jumlah ternak sebesar 0,54 persen dibanding tahun 2014.
Liliep, Simpang Tiga, Pidie

| Liliep Bungie |
| --- | --- |
Gampong
Negara:  Indonesia
Provinsi: Aceh
Kabupaten: Pidie
Kecamatan: Simpang Tiga
Kodepos: 24181
Kode Kemendagri: 11.07.18.2003 
Luas: -
Jumlah penduduk: 293 (2000)
Kepadatan: -
Liliep Bungie adalah gampong di kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh |
| --- | --- |
Gampong:  Blang Leuen  Bunien  Cebrek  Cot Ara  Cot Jaja  Cot Paleue  Curucok Barat  Curucok Sagoe  Curucok Timur  Dayah Blang  Dayah Blang Cut  Dayah Lampong Awe  Jaja Baroh  Jaja Tunong  Kampung Blang  Kulam Baro  Kupula  Lambideng  Lheue  Liliep Bungie  Linggong Sagoe  Madika  Mamplam  Mantak Raya  Mesjid Bungie  Mesjid Gigieng  Mesjid Tungue  Meunasah Blang  Meunasah Empeh  Meunasah Gong  Meunasah Jurong  Meunasah Lhee  Meunasah Raya Paya  Nien  Padang  Paloh Tok Dhue  Pante  Peukan Sot  Peukan Tuha  Pulo Blang  Pulo Gajah Mate  Pulo Raya  Pulo Tu  Raya Paleue  Sagoe  Seuk Cukok  Seukee  Sukon  Teungoh Mangki  Ujong Baroh  Ujong Gampong  Ulee Barat
Lebang, Wara Barat, Palopo

Untuk desa di Kabupaten Enrekang, lihat Lebang, Cendana, Enrekang.
Lebang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Battang  Battang Barat  Lebang  Padang Lambe  Tomarundung
Perluasan, Manduamas, Tapanuli Tengah

Perluasan adalah sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Manduamas, kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Demografi > Suku

Penduduk kecamatan Manduamas memiliki beragam suku, agama dan adat istiadat, termasuk juga di kelurahan ini. Masyarakat dari suku Batak, umumnya Batak Toba yang bermarga Pasaribu, Limbong, Matondang, Sihombing, Simamora, Marbun, Situmeang, dan juga suku Pesisir merupakan penduduk asli di daerah ini. Ada juga pendatang seperti suku Aceh, yang juga berbatasan ke provinsi Aceh, Jawa, Minangkau, Nias, dan lainnya.
Demografi > Agama

Mayoritas penduduk Kelurahan Perluasan memeluk agama Kristen.
| Agama di Kelurahan Perluasan (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agama |  |  | Persen |  |
| Islam | Islam |    | 12,65% | 12,65% |
| Kristen Protestan | Kristen Protestan |    | 72,94% | 72,94% |
| Kristen Katolik | Kristen Katolik |    | 14,40% | 14,40% |
| Hindu | Hindu |    | 0,00% | 0,00% |
| Buddha | Buddha |    | 0,00% | 0,00% |
| Konghucu | Konghucu |    | 0,00% | 0,00% |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | Kepercayaan terhadap Tuhan YME |    | 0,00% | 0,00% |
Perekonomian

Kecamatan Manduamas yang berbatasan langsung dengan samudera Hindia, sehingga sebagian penduduknya bekerja sebagai pelaut walaupun sebagian lagi jadi petani, dan umumnya penduduknya punya lahan sawah dan sebagian jadi penyadap karet (panders).
Pranala luar

(Indonesia) Tapanuli Tengah Dalam Angka 2013
| l b Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara |
| --- | --- |
Kelurahan:  Binjohara  Pasar Onan Manduamas  Perluasan 
Desa:  Binjohara Baru  Binjohara Uruk  Lae Monong  Manduamas Baru  Manduamas Lama  Muara Tapus  Pagaran Baru  Pagaran Nauli  Parsihotangan  Saragih  Saragih Barat  Saragih Timur  Sarma Nauli  Tambahan Nanjur  Tumba  Tumba Jae  Tumba Nauli
Stasiun Bangun Purba

Stasiun Bangun Purba adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Bangun Purba Tengah, Bangun Purba, Deli Serdang. Stasiun ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.
Stasiun ini dinonaktifkan pada masa pendudukan Jepang, yaitu 1942. Sewaktu DSM kembali, perusahaan tersebut membangun ulang jalur ini namun hanya diaktifkan sampai Petumbukan, sehingga stasiun ini tidak ikut direaktivasi. Tulisan stasiun ini juga masih ejaan lama. Bangunan stasiun masih ada dan kini dijadikan rumah tinggal.
Sejarah

Jalur kereta api dari Lubuk Pakam - Bangunpurba merupakan jalur yang dibangun oleh DSM untuk mendekati sentra perkebunan penghasil kopi dan karet. Jalur sepanjang 27.9 km ini dibangun DSM berdasarkan Besluit No. 25 tanggal 13 Juli 1901 dan diresmikan penggunaannya pada 10 April 1904.
Jalur ini sempat dibongkar Jepang tahun 1942 dan relnya dibawa ke Sumatera Tengah untuk pembangunan jalur KA maut Pekanbaru - Muaro. Pasca perang berakhir, jalur ini dibangun ulang oleh DSM namun hanya mencapai Petumbukan saja, yang kemudian diresmikan pada tahun 1949.
Setelah nasionalisasi DSM oleh Indonesia di tahun 1958 dan pengelolaan beralih, jalur ini masih sempat aktif digunakan. Namun karena terkendala oleh keterbatasan sarana perkeretaapian, kurangnya pengelolaan, juga kurangnya pendanaan, akhirnya jalur tersebut kembali non aktif hingga kini.
Terdapat 6 perhentian pada jalur ini yang dimulai dari percabangan di Lubuk Pakam yakni Pagar Merbau, Tanah Abang, Galang, Petumbukan, Sialang, dan Bangun Purba. Perhentian yang masih menyisakan bangunannya adalah Galang, Petumbukan, dan Bangun Purba, yang kini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat.
Galeri

Stasiun Bangun Purba tahun 1920an
Bekas tandon air (?)
Tandon air sekarang
Di belakang gereja setempat
Lemur kerdil besar

| Lemur kerdil besar |
| --- | --- |

Status konservasi
 Rentan  (IUCN 3.1)
CITES Apendiks I (CITES)
Klasifikasi ilmiah 
Domain:: Eukaryota
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Chordata
Kelas:: Mammalia
Ordo:: Primata
Subordo:: Strepsirrhini
Genus:: Cheirogaleus
Spesies:: C. major
Nama binomial
Cheirogaleus major É. Geoffroy, 1812


Peta sebaran spesies
Sinonim
 commersonii Wolf, 1822  griseus Lesson, 1840  milii É. Geoffroy, 1828  typicus A. Smith, 1833  typus F. Cuvier, 1842
Lemur kerdil besar (Cheirogaleus major), atau yang juga dikenal sebagai lemur kerdil geoffroy, adalah sebuah spesies lemur yang tersebar luas di sleuruh hutan-hutan primer dan sekunder di dekat pesisir timur Madagaskar. Mereka juga ditemukan di bagian-bagian utara Madagaskar. Spesies ini hidup di hutan dan sesemakan kering. Kepala dan tubuh dari lemur kerdil besar berkisar panjangnya dari 167 sampai 264 mm, dengan bobot 164 hingga 600 gram. Ekor mereka dapat berkisar panjangnya dari 195 hingga 310 mm.
Presiden Amerika Serikat
Latar Belakang > Kritikan-kritikan Akibat Evolusi Jabatan Presiden

Para Pendiri Bangsa mengharapkan Kongres untuk menjadi cabang pemerintah federal yang lebih dominan; mereka tidak mengharapkan bidang eksekutif yang dominan. Bagaimanapun kekuasaan presiden bergant-ganti seiring waktu yang menghasilkan klaim bahwa kepresidenan di era modern telah menjadi terlalu kuat, tidak terkendali, tidak seimbang, dan sifatnya "monarkis". Pada tahun 2008 Profesor Dana D. Nelson menyatakan keyakinannya bahwa presiden selama tiga puluh tahun sebelumnya bekerja menuju "kontrol presiden yang tidak terbagi atas cabang eksekutif dan badan-badannya". Ia mengkritik para pendukung teori eksekutif Kesatuan karena memperluas "banyak kekuasaan eksekutif yang tidak dapat dikendalikan—seperti perintah eksekutif, dekrit, memorandum, proklamasi, arahan keamanan nasional, dan pernyataan penandatanganan legislatif—yang telah memungkinkan presiden untuk memberlakukan banyak kebijakan asing dan domestik. kebijakan tanpa perlu bantuan, campur tangan atau persetujuan dari Kongres". Bill Wilson, anggota dewan American for Limited Government, berpendapat bahwa perluasan kewenangan kepresidenan adalah "ancaman terbesar yang pernah ada terhadap kebebasan individu dan pemerintahan demokratis".
Kewenangan Eksekutif

Presiden merupakan kepala cabang eksekutif pemerintahan federal dan secara hukum telah diikat untuk memperhatikan dan mengawasi bagaimana undang-undang yang telah ada secara implementasi telah dilaksanakan. Cabang eksekutif mempunyai lebih dari empat juta pegawai termasuk para tentara angkatan bersenjata amerika serikat.
Kewenangan Eksekutif > Urusan Administratif Dalam Negeri

Presiden bisa membuat aturan-aturan tingkat federal. Para duta besar, menteri-menteri dan pejabat-pejabat federal lainnya semuanya diangkat oleh presiden dengan persetujuan dari Senat. Ketika pada saat akan dilakukan pengangkatan pejabat federal ternyata Senat sedang dalam masa reses, maka presiden akan melakukan "pengangkatan reses". Pengangkatan reses seorang pejabat bersifat sementara dan akan berakhir pada saat masa sidang Senat yang akan datang.
Kekuasaan presiden untuk memberhentikan para pejabat telah lama menjadi isu kontroversial. Pada umumnya seorang presiden mungkin dapat memberhentikan para pejabatnya atas keinginannya sendiri. Tetapi Kongres dapat membatasi hal tersebut dan membatasi kewenangan presiden dalam memberhentikan para pejabat tinggi maupun pejabat eksekutif rendah tertentu melalui undang-undang.
Untuk mengatur pertumbuhan biro federal, presiden secara bertahap akan mengelilingi dirinya dengan berbagai lapisan staf yang ada dalam Kantor Staf Kepresidenan Amerika Serikat.
Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengatur proses berjalannya pemerintahan federal dengan mengeluarkan berbagai proklamasi presiden dan perintah eksekutif. Ketika presiden secara sah menjalankan salah satu tanggung jawab presiden yang diberikan secara konstitusional, ruang lingkup kewenangan ini bersifat luas. Meski begitu, arahan ini tunduk pada tinjauan yudisial oleh pengadilan federal AS, yang dapat menemukan bahwa mereka tidak konstitusional. Selain itu, Kongres dapat membatalkan perintah eksekutif melalui undang-undang (misalnya, Undang-Undang Tinjauan Kongres).
Kewenangan Eksekutif > Urusan Luar Negeri

Bab II Pasal 3 Ayat 4 Konstitusi menyatakan bahwa presiden menerima duta-duta besar negara sahabat. Hal ini dikenal dengan nama Klause Resepsi telah diinterpretasikan sebagai sebuah makna tersirat bahwa presiden memiliki kekuasaan yang luas atas masalah kebijakan luar negeri Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat para duta besar dan mengajukan atau bernegosiasi untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain. Perjanjian tersebut, setelah menerima saran dan persetujuan dari Senat AS (dengan suara mayoritas dua pertiga), menjadi mengikat dengan kekuatan hukum federal.
Urusan luar negeri selalu menjadi elemen penting dalam tanggung jawab presiden terlebih dengan adanya kemajuan teknologi sejak adopsi Konstitusi telah meningkatkan kekuasaan presiden. Di mana sebelumnya para duta besar diberi kekuasaan yang signifikan untuk bernegosiasi secara independen atas nama Amerika Serikat, presiden sekarang secara rutin bertemu langsung dengan para pemimpin negara asing.
Kewenangan Eksekutif > Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata

Kewenangan eksekutif yang paling penting adalah sebagai Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Kewenangan mendeklarasikan perang secara konstitusi berada pada Kongres, tetapi presiden memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur dan menempatkan para tentaranya. Tingkat kewenangan yang tepat bahwa Konstitusi memberikan kekuasaan tertinggi kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi telah menjadi subjek perdebatan sepanjang sejarah dengan Kongres beberapa kali memberikan presiden kewenangan yang besar atas hal tersebut, dan banyak terjadi upaya untuk membatasi kewenangan tersebut.
Dalam Era Modern sesuai dengan Resolusi Kewenangan Perang, Kongres harus mengesahkan penempatan tentara yang jangka waktunya lebih dari 60 hari, meskipun proses itu bergantung pada mekanisme pemicu yang belum pernah digunakan, menjadikannya tidak efektif Sebagai tambahan Kongres akan mengecek penggunaan kewenangan militer presiden melalui kontrol atas pengeluaran belanja militer dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu. Dalam sejarah Amerika Serikat, Kebanyakan Presiden AS yang memulai proses perang,  tetapi banyak kritikan yang bahwa telah terjadi beberapa konflik di mana presiden tidak mendapatkan deklarasi resmi, termasuk ketika Theodore Roosevelt memindahkan tentara ke Panama pada tahun 1903, Perang Korea, Perang Vietnam, invasi ke Grenada pada tahun 1983 dan Panama pada tahun 1989.
Jumlah detail tentara yang dipegang presiden pada waktu perang bervariasi. George Washington Presiden AS pertama membentuk subordinasi militer yang mapan di bawah otoritas sipil. Pada tahun 1794 Washington menggunakan kewenangannya untuk mengumpul 12.000 milisi untuk memadamkan Pemberontakan Whiskey. Sejarawan mencatat bahwa pada masa itu pertama kalinya seorang presiden memimpin pasukan langsung dalam perang, meskipun James Madison pernah mengambil alih unit artileri dalam mempertahankan Ibukota Washington D.C. pada perang tahun 1812. Abraham Lincoln juga terlibat dalam seluruh strategi dan pelaksanaan sehari-hari selama Perang Sipil Amerika (Sejarawan memberikan pujian atas insting strategi dan kemampuan Lincoln dalam memilih perwira perang seperti Ulysses S. Grant). Komando operasional Angkatan Bersenjata saat ini didelegasikan kepada Departemen Pertahanan dan biasanya dilaksanakan melalui menteri pertahanan. Ketua Kepala Staf Gabungan dan Komando Tempur membantu operasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Komando Terpadu (UCP) yang disetujui presiden.
Kewenangan Legislatif

Bab I Pasal I Konstitusi menetapkan segala urusan yang terkait dengan pembuatan undang-undang dan legislasi lainnya berada dibawah kewenangan Kongres. Sedangkan dalam Bab I Pasal 6 Ayat 2 mengatur tentang bagaimana mencegah presiden dan para pejabat-pejabat eksekutif lainnya (menteri-menteri dan kepala-kepala badan) pada saat yang bersamaan menjadi anggota Kongres. Namun demikian kepresidenan di era modern ini memberikan kekuasaan yang signifikan atas undang-undang, baik karena ketentuan konstitusional dan perkembangan sejarah dari waktu ke waktu.
Kewenangan Legislatif > Menandatangani dan Memveto RUU

Kewenangan legislasi presiden diturunkan dari Klausa Presentment yang memberikan presiden kewenangan untuk memveto RUU yang telah diloloskan oleh Kongres. Namun Kongres juga dapat membatalkan keputusan presiden yang memveto RUU tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan setidak-tidaknya dari dukungan suara dua per tiga anggota Kongres yang biasanya sangat sulit dicapai kecuali untuk legislasi bipartisan yang didukung secara luas. Para perancang konstitusi khawatir jika Kongres akan meningkatkan kewenangannya dan mencoba menghidupkan "tirani mayoritas" sehingga memberikan hak veto kepada presiden dipandang sebagai pemeriksaan penting terhadap kekuasaan legislatif. George Washington percaya bahwa hak memveto ini hanya dapat digunakan dalam kasus dimana RUU tersebut bersifat inkonstitusionil, dimasa sekarang hak memveto ini sering dipakai jika presiden merasa jika RUU yang diloloskan itu bertentangan dengan kebijakan-kebijakannya. Hak memveto – atau ancaman veto – telah berkembang untuk menjadikan kepresidenan modern sebagai bagian pusat dari proses legislatif Amerika.
Lebih khusus, dibawah Klausa Presentment pada saat RUU telah diloloskan oleh Kongres maka presiden dapat :
Menandatangani RUU tersebut dalam jangka waktu 10 hari (hari minggu tidak dihitung) dan RUU tersebut menjadi UU.
Memveto RUU dalam jangka waktu 10 hari dan mengembalikan RUU tersebut kepada Kongres dan menyatakan keberatan— RUU itu tidak menjadi undang-undang, kecuali jika kedua majelis Kongres memberikan suara setidaknya dua pertiga anggota Kongres untuk membatalkan veto presiden tersebut.
Tidak mengambil tindakan terhadap RUU dalam jangka waktu di atas—RUU menjadi undang-undang, seolah-olah presiden telah menandatanganinya, kecuali Kongres ditunda pada saat itu, dalam hal ini RUU tersebut tidak menjadi undang-undang.
Kewenangan Legislatif > Mengatur Agenda

Dalam sejarah amerika, para calon presiden menyampaikan janjinya untuk sebuah agenda legislatif. Secara resmi dalam Bab II Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa presiden merekomendasikan tindakan dan kebijakan yang ia akan lakukan kepada Kongres. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya yang dikenal dengan istilah State of the Union yang biasanya akan menjadi tolok ukur kebijakan legislatif presiden dalam tahun yang sama dan tolok ukur itu didapat dengan melakukan komunikasi resmi maupun tidak resmi bersama Kongres.
Presiden juga bisa terlibat dalam pembuatan legislasi dengan merekomendasikan, meminta atau bahkan bersikeras dengan Kongres berkaitan dengan RUU yang ia rasa diperlukan. Sebagai tambahan Presiden dapat mencoba untuk membentuk legislasi selama proses legislasi melalui pengaruhnya terhadap para anggota Kongres. Presiden memiliki kewenangan ini karena Konstitusi tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat menulis RUU, tetapi kekuasaan itu terbatas karena hanya anggota Kongres yang dapat memulai proses legislasi rancangan undang-undang.
Presiden maupun para pejabat pemerintah lainnya dapat membuat draf legislasi dan kemudian meminta para senator atau anggota DPR untuk dapat mengenalkan draf legislasi tersebut kepada Kongres. Selain itu presiden juga dapat meminta Kongres untuk dapat mengubah isi RUU yang diusulkan dengan mengancam akan memveto RUU tersebut jika perubahan yang diminta presiden tidak diindahkan.
Kewenangan Legislatif > Mengumumkan Peraturan

banyak peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Kongres tidak disampaikan kemungkinannya secara detail, baik secara eksplisit atau implisit mendelegasikan kekuasaan implementasi ke lembaga federal yang sesuai. Sebagai pejabat tertinggi eksekutif presiden mengontrol susunan yang luas dari badan-badan eksekutif yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan dengan sedikit pengawasan oleh Kongres.
Pada abad ke 20, banyak kritik yang berkaitan dengan kewenangan legislatif dan pengadaan anggaran belanja negara yang seharusnya berada dibawah kewenangan Kongres namun kenyataannya malah berada ditangan presiden. Satu kritik yang ditujukan kepada kewenangan presiden yang dapat mengangkat sebuah "tentara maya tsar—masing-masing sepenuhnya tidak bertanggung jawab kepada Kongres namun ditugasi mempelopori upaya kebijakan utama untuk Gedung Putih. Presiden banyak dikritik berkaitan dengan bolehnya presiden untuk menandatangani pernyataan ketika menandatangani legislasi kongres tentang bagaimana mereka (para anggota Kongres) memahami sebuah ruu atau rencana kebijakan yang akan diberlakukan. Praktik ini telah dikritik oleh Asosiasi Pengacara Amerika sebagai tindakan yang inkonstitusional.
Kewenangan Legislatif > Persidangan dan Penundaan Kongres

Untuk mengizinkan pemerintah supaya cepat bertindak jika terjadi krisis dalam negeri maupun luar negeri ketika Kongres tidak dalam masa sidang. Presiden diberikan kewenangan oleh Bab II Pasal 3 Konstitusi AS untuk memanggil sebuah sesi sidang istimewa di salah satu dari dua majelis yang ada di Kongres. Sejak hal ini pertama kali dilakukan oleh John Adams menggunakan hak ini pada tahun 1797, Presiden memanggil Kongres untuk melaksanakan sidang istimewa untuk 27 hal. Terakhir kali hak ini digunakan oleh Harry S. Truman pada bulan Juli 1948 (dikenal dengan Sesi Hari Turnip). Sebelum amandemen ke 25 pada tahun 1933 yang memajukan tanggal di mana Kongres bersidang dari Desember hingga Januari, presiden yang baru dilantik akan secara rutin memanggil Senat untuk bertemu guna mengonfirmasi pencalonan atau meratifikasi perjanjian. Dalam praktiknya, kekuasaan telah tidak digunakan lagi di era modern karena Kongres sekarang secara resmi tetap bersidang sepanjang tahun, mengadakan sesi pro forma setiap tiga hari bahkan ketika seolah-olah sedang istirahat. Sejalan dengan itu, presiden berwenang untuk menunda Kongres jika DPR dan Senat tidak dapat menyepakati waktu penundaan; tidak ada presiden yang pernah menggunakan kewenangan ini.
Peran Kepemimpinan > Pemimpin Partai

Presiden yang sedang menjabat sering dipandang sebagai pemimpin partainya. Sejak pemilihan anggota DPR dan sepertiga senator dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden, calon-calon senator atau anggota DPR mau tidak mau bergantung pada kesuksesan pemilihan mereka yang berkaitan dengan kinerja calon presiden dari partai tersebut. Efek coattail, atau kekurangannya, juga akan sering berdampak pada kandidat partai di tingkat pemerintahan negara bagian dan lokal. Namun, sering ada ketegangan antara presiden dan orang lain di partai, dengan presiden yang kehilangan dukungan signifikan dari kaukus partai mereka di Kongres umumnya dipandang lebih lemah dan kurang efektif.