Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Sejarah

Keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dimulai dengan dibentuknya Jurusan Publisistik (saat ini Departemen Ilmu Komunikasi) yang tergabung dalam Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (FH‐IPK) pada 12 Desember 1959. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan mutu pers dengan memberi kesempatan kepada para wartawan untuk mengikuti pendidikan universitas di bidang jurnalistik.
Seiring dengan perkembang ilmu publisistik dan jurnalistik, kemudian dirasakan pula kebutuhan untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang lain, seperti Sosiologi, Ilmu Politik, dan Imu Administrasi. Sebab, dari segi keilmuan maupun pemanfaatan dalam kehidupan praktis, keberadaan ilmu-ilmu sosial tersebut memang telah berkembang pesat.
Setelah menyelenggarakan sejumlah lokakarya untuk mematangkan gagasan tersebut, maka pada tanggal 1 September 1962—semasa Dekan FH‐IPK, Prof. Sujono Hadinoto, S.H. bidang ilmu yang tercakup dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan secara resmi diperluas. Bidang ilmu tersebut meliputi enam jurusan, yaitu Ilmu Publisistik, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Sosiologi, Kriminologi, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42 tahun 1968, secara resmi Bagian Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan dipisahkan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (FH-IPK). Mulai 1 Februari 1968, statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (FIPK UI) yang berdiri sendiri. Sebagai Dekan pertama diangkat Prof. Dr. Selo Soemardjan untuk masa jabatan dua tahun.
Pada tahun 1970 muncul kebutuhan penyeragaman nama fakultas‐fakultas yang bergerak dalam bidang ilmu‐ilmu sosial. Sehubungan dengan hal itu, dalam rapat sub konsorsium ilmu‐ilmu sosial yang diselenggarakan pada 4 dan 5 Agustus 1970, diusulkan perubahan nama menjadi Fakultas Ilmu‐ilmu Sosial. Rapat ini dihadiri para wakil dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Padjadjaran. Sesuai dengan keputusan rapat, nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu‐ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI), melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.002/SK/R/BR/72. Status FIS UI sebagai salah satu fakultas yang berdiri sendiri diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31/C/1972.
Pada tahun 1982 nama FIS UI diganti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI)— berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 tahun 1982. Pada saat yang sama, Sistem Kredit Semester (SKS) mulai diterapkan dalam kurikulum fakultas. Sementara itu, tiga program studi di jurusan Sosiologi direstrukturisasi menjadi jurusan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, pada tahun 1982 FISIP UI resmi memiliki enam jurusan, yaitu Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Sosiologi, Kriminologi, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Setahun kemudian, yakni pada tahun 1983, jumlah jurusan di FISIP UI bertambah dengan berpindahnya Jurusan Antropologi yang semula menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada tahun 1985, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dibuka sebagai pengembangan Program Studi Hubungan Internasional dan Kawasan dari jurusan Ilmu Politik.
Sejak tahun 2003, istilah “Jurusan” di FISIP UI diubah menjadi “Departemen”. Dengan demikian, FISIP UI memiliki delapan departemen, yaitu Departemen Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Departemen Sosiologi, Departemen Kriminologi, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Departemen Antropologi, dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
Pada tahun akademik 2015, Departemen Ilmu Administrasi telah berkembang menjadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), berpisah dari FISIP UI.