Tentara Kemerdekaan Burma
Latar belakang

Pemerintahan Inggris di Burma dimulai pada 1824 dan setelah itu Inggris terus memperketat cengkeramannya di negara itu dan menerapkan perubahan signifikan pada pemerintah dan ekonomi Burma dibandingkan dengan Burma di bawah dinasti Konbaung. Inggris menyingkirkan dan mengasingkan Raja Thibaw Min dan memisahkan pemerintah dari Sangha Buddha, dengan konsekuensi besar dalam dinamika masyarakat Burma dan khususnya berdampak parah bagi para biksu Buddha yang bergantung pada sponsor dari monarki. Kontrol Inggris meningkat dari waktu ke waktu, misalnya, pada tahun 1885 di bawah Undang-Undang Desa Kolonial, semua orang Burma, kecuali para biksu Buddha, harus menghadiri Shikko (sapaan yang hanya digunakan untuk para penatua, biksu dan Buddha) kepada perwira Inggris. Salam ini akan menunjukkan ketundukan Burma dan menghormati pemerintahan Inggris. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa akan menyediakan penginapan dan makanan pada saat kedatangan pejabat militer atau sipil kolonial. Terakhir, melawan pemberontakan yang meningkat, Inggris mengadopsi strategi "dusun strategis", di mana desa dibakar dan mencabut keluarga yang memasok desa dengan Kepala desa, mengirim mereka ke Burma yang lebih rendah dan menggantikannya dengan orang-orang Inggris yang disetujui.
Perubahan di masa depan ke Burma termasuk penetapan sertifikat tanah, pembayaran pajak ke Inggris, catatan kelahiran dan kematian dan pengenalan sensus yang mencakup informasi pribadi, termasuk informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan agama. Sensus ini sangat sulit pada identitas Burma karena variasi nama dan kebiasaan penduduk desa untuk berpindah di antara berbagai keluarga. Tradisi-tradisi ini sangat berbeda dari budaya Barat dan tidak sesuai dengan sensus yang dipaksakan Inggris. Desakan Inggris terhadap pengobatan barat dan inokulasi sangat tidak disukai penduduk asli Burma. Perubahan-perubahan ini menyebabkan ketidakpercayaan yang lebih besar pada Inggris dan mengakibatkan perintah-perintah yang lebih keras ketika Inggris menjadi sadar akan perlawanan Burma.
Masalah utama pada awal 1900-an adalah alienasi tanah oleh rentenir Chettiar India yang mengambil keuntungan dari situasi ekonomi di desa-desa. Pada saat yang sama, ribuan buruh India bermigrasi ke Burma dan karena kesediaan mereka untuk bekerja dengan lebih sedikit uang, dengan cepat menggusur para petani Burma, yang sebaliknya mulai terjerumus dalam kejahatan. Semua ini, dikombinasikan dengan dikeluarkannya Burma dari proposal Inggris untuk pemerintahan otonom terbatas di provinsi-provinsi India (di mana Burma menjadi bagiannya saat itu), menyebabkan salah satu kelompok nasionalis politik paling awal, Dewan Umum Asosiasi Burma, yang telah berpisah dari dari Asosiasi Buddhis Pria Muda yang apolitis. Barang-barang asing diboikot dan asosiasi membentuk pengadilan desa dan menolak pengadilan Inggris yang mengklaim bahwa pengadilan yang adil memiliki peluang yang lebih baik di bawah kendali rakyat Burma. Protes siswa, yang didukung oleh pendeta Buddha, juga menyebabkan "sekolah-sekolah nasional" diciptakan sebagai protes terhadap sistem pendidikan kolonial. Alhasil Inggris memberlakukan pembatasan kebebasan berbicara dan peningkatan kekuatan kepolisian.