stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
KIPP IKN
Sistem Transportasi di KIPP

Sebagai kota cerdas dan hijau yang rendah emisi-karbon akibat kendaraan berbahan bakar fosil, KIPP ini hanya akan menggunakan kendaraan listrik di semua kawasannya. Untuk maksud ini telah di-uji coba trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) dan taksi Bluebird listrik yang telah diimplementasikan di IKN sejak HUT RI 17 Agustus 2024. Presiden Jokowi ingin  menjadikan trem otonom ini sebagai moda transportasi utama di IKN. Adapun skema operasional pada masa uji coba ini dengan menerapkan tiket gratis kepada penumpang, selama bulan Agustus hingga Desember 2024. Kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara  dengan perusahaan ART Cina akan memberikan layanan gratis, yang mana OIKN akan menyediakan jalan yang sudah dikonstruksi oleh Kementerian PUPR dan Otorita IKN, serta menyiapkan marka jalan. Selama masa uji coba gratis, terdapat dua unit rangkaian kereta (trainset) dengan masing-masing tiga gerbong. Kereta ini akan berputar mengikuti arah jarum jam, melalui dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, jalan titik Nol Ibu Kota Nusantara, jalan sisi barat, sampai di depan Istana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan waktu tunggu (headway) 5 menit.
Sistem transportasi cerdas atau en:Intelligent Transportation System (ITS) akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara (terutama di wilayah KIPP IKN) yang akan mengadopsi tiga hal. Pertama, integrasi ITS dengan rencana induk transportasi berkelanjutan di Nusantara. Kedua, sistem yang dikembangkan ITS harus mampu menjawab tantangan ke depan secara dinamis untuk mengantisipasi masa depan teknologi transportasi. Ketiga, teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan kapasitas institusi yang akan menjalankannya. Rencana Induk sistem transportasi cerdas di IKN ini akan mengiplementasikan kombinasi dari delapan sistem ITS, yakni:
en:Advanced Traffic Management Systems (ATMS),
Advanced Public Transportation System (APTS),
Incident Management System (IMS),
en:Electronic Payment Services (APS),
en:Advanced traveller information system (ATIS),
Advanced Parking Management System (APMS),
en:Commercial Vehicle Operation System (CVOS), dan
Autonomous Driving System (ADS).
Secara keseluruhan, sistem transportasi di KIPP ini akan mengutamakan moda transportasi publik yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, jalur sepeda, dan jalan pedestrian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga udara yang bersih. Kawasan KIPP ini akan menggunakan energi terbarukan via PLN Hub IKN, yakni sistem transportasi yang ramah lingkungan, serta berfokus pada kelestarian alam.
KIPP dengan konsep smart dan green

Pembangunan kantor dan gedung di KIPP dan Otorita Ibu Kota Nusantara ini merupakan salah satu langkah konkret dalam penyiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Kantor di wilayah KIPP ini akan mencerminkan pendekatan yang menggabungkan teknologi cerdas dengan keberlanjutan lingkungan hijau yang dilengkapi dengan pusat data, perangkat teknologi IoT (Internet of Things) serta sistem yang saling terhubung untuk mengotomatisasi fungsi kantor, seperti pencahayaan, pengaturan suhu, keamanan, dan manajemen gedung. Sistem berbasis teknologi cerdas semacam ini dirancang untuk melindungi data dan informasi penting dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi untuk proses administrasi secara real-time dan pengelolaan gedung-gedung secara efisien di wilayah KIPP.
Terdapat 14 elemen Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang diimplementasikan pada gedung Kantor dan Pusat Data KIPP di OIKN dengan rincian:
Sistem Alarm Kebencanaan dan Pemberitahuan Massal,
Sistem Kontrol Akses,
Sistem Kamera Pengawas,
Sistem Penyediaan Air Minum,
Sistem Pengelolaan Air Limbah,
Sistem Pencahayaan,
Sistem Kelistrikan,
Sistem Pengondisian Udara,
Sistem Pengelolaan Sampah,
Sistem Transportasi dalam Gedung,
Sistem Distribusi Video dan Papan Informasi Digital,
Sistem Ventilasi,
Sistem Jaringan Akses Kabel dan Antena Terdistribusi, dan
Sistem en:Digital Twin.
Kombinasi konsep smart dan green ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional tetapi juga mendorong gaya hidup berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi jejak karbon. Konsep ini selaras dengan visi Kota Nusantara sebagai smart forest city yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi tinggi. Melalui PLN Hub IKN sistem ini menggunakan panel surya, energi angin, atau sumber energi terbarukan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dari segi sistem pengelolaan sampah, penanganan limbah akan terintegrasi, mulai dari daur ulang hingga penggunaan plastik sekali pakai di dalam gedung dan kantor. Sebagai ruang yang hijau, integrasi taman atap (green roof), area hijau dalam gedung, dan taman vertikal akan berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara dengan zero-carbon-emission serta kenyamanan bagi para pegawai dan pekerja di IKN.
Tata Ruang yang Terencana

Secara keseluruhan, tata ruang KIPP akan terencana dan mencakup area perkantoran, area hijau yang luas, kawasan permukiman, serta fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat hiburan. Perencanaan ini memperhatikan keseimbangan antara kehidupan perkotaan dan kelestarian alam. Kawasan KIPP ini dirancang dengan infrastruktur modern, seperti jaringan internet cepat, teknologi sensor untuk pemantauan lingkungan, serta sistem tata kota yang pintar. Pengelolaan limbah dan energi akan menggunakan teknologi canggih untuk meminimalkan dampak lingkungan. Penyelenggaraan pembangunan IKN yang merupakan kota terencana (city by plan) harus konsisten dan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan, tidak hanya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga di Kawasan IKN (KIKN), dan kawasan pengembangan IKN (KPIKN).
Ketahanan Terhadap Bencana

Kawasan KIPP ini dibangun dengan memperhitungkan potensi risiko bencana, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan, dengan sistem mitigasi yang kuat dan desain yang tahan bencana. Layanan manajemen kota dan perencanaan yang terdigitalisasi membuat semua layanan dapat dimanfaatkan secara terpadu. Nantinya, akan dibangun sebuah Integrated Command Control Center 
(ICCC) yang terintegrasi dengan layanan-layanan lainnya. ICCC dapat mempermudah Otorita IKN dan KIPP untuk menanggapi seluruh aduan dari masyarakat maupun mengelola informasi bencana atau lainnya yang terjadi di IKN untuk diproses. Salah satu contoh penggunaan Centralized Citizen Reporting System, ataupun informasi yang diteruskan ke masyarakat IKN, seperti informasi bencana alam yang dapat menjadi pesan darurat kepada masyarakat IKN.
Simbol Identitas Nasional

KIPP menampilkan arsitektur dan desain yang mencerminkan kebudayaan dan identitas Indonesia. Selain itu, monumen atau landmark ikonik direncanakan untuk menjadi simbol dari Ibu Kota Nusantara yang baru. Istana Garuda dan gedung-gedung di Ibu Kota Nusantara bukan hanya sebagai simbol keindahan arsitektur, tetapi juga merupakan lambang kewibawaan dan kemandirian bangsa Indonesia. Desain yang modern dan monumental hasil karya seniman terkenal I Nyoman Nuarta ini menggambarkan semangat baru Indonesia sebagai negara yang siap memimpin di era global dan Indonesia Emas 2045. Lokasi Kompleks Istana Kepresidenan berada di titik tertinggi IKN yakni di sebuah bukit, sekitar 88 meter di atas permukaan laut. Bangunan utama Istana Garuda ini berciri khas patung burung garuda raksasa tengah membentangkan sayap yang bermakna dan mengandung filosofi untuk melindungi bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Bobot patung garuda ini seberat total 1.398,3 ton dengan material kuningan, tembaga, galvalum yang meliputi 4.650 bilah baja antikorosi buatan PT Krakatau Steel. Bentang sayap burung mencapai 177 meter dan tinggi sayap 77 meter. Secara keseluruhan, Istana Garuda menggambarkan keindahan, kemandirian, dan kewibawaan pemimpin bangsa. Tepat di bagian tengah patung terdapat bagian kepala garuda dengan tatapan mata ke depan yang berarti IKN akan menjadi dan menuju Indonesia sentris & bukan lagi Jawa sentris.
Istana Negara IKN yang berada di depan bawah dari kompleks Istana Garuda tak tampak lagi kesan desain ala kolonial pada Istana Negara ini. Sebaliknya, muncul desain baru yang lebih megah dan gagah karena ada 34 pilar raksasa yang melambangkan jumlah provinsi di Indonesia pada saat istana ini dibangun, dan ini bersentuhan akhir dengan menggunakan marmer white tassos yang menopang bagian depan istana. Jika Istana Garuda merupakan tempat presiden berkantor dan mengadakan rapat kabinet, maka Istana Negara adalah tempat resmi presiden untuk menerima tamu negara dan para wakil daerah. Istana dengan tampilan monumental simetris dominan putih ini memiliki luas 56.000 m2 dan terdiri dari 11 ruang termasuk Ruang Jamuan, Ruang Kegiatan Resmi, Ruang Kredensial, dan Ruang Bendera Pusaka yang telah difungsikan ketika Peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2024 di IKN. Tujuh ruang lainnya adalah Plaza Tamu Agung, Teras atau Lobi Depan, Prefunction, Ruang Audiensi, Ruang Jamuan Ibu Negara, Ruang Tunggu VVIP, dan Ruang rapat.
Galeri

Gedung Kemenko 1
Plaza Seremoni
Rujukan

↑  "BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA" (PDF). ikn.go.id. 2024. Diakses tanggal 24 Agustus  2024.
↑  "Pemerintah Targetkan KIPP IKN Jadi Kota Layak Huni pada 2024, Ada Sarana Pendidikan hingga Wisata". kompas.com. 2024. Diakses tanggal 24 Agustus  2024.
↑  "Menhub Paparkan Perkembangan Transportasi di IKN". dephub.go.id. 2024. Diakses tanggal 24 Agustus  2024.
↑  "IBU KOTA NUSANTARA AKAN TERAPKAN SISTEM TRANSPORTASI CERDAS" (PDF). ikn.go.id. 2024. Diakses tanggal 24 Agustus  2024.
↑  "Progres Balai Kota dan Pusat Data IKN 28,98 Persen". kompas.com. Diakses tanggal 17 Agustus 2024.
↑  "Terkait Penertiban Bangunan, Otorita Jamin Tidak Ada "Rempang Kedua" di IKN". ikn.kompas.com. 2024. Diakses tanggal 17 Agustus 2024.
↑  "Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara" (PDF). ikn.go.id. 2024. Diakses tanggal 17 Agustus 2024.
↑  "Istana Garuda di IKN Simbol Kewibawaan dan Keindahan Nusantara". indonesia.go.id. 2024. Diakses tanggal 17 Agustus 2024.
Lihat pula

Kawasan IKN
Kawasan Pengembangan IKN
Istana Garuda
PLN Hub IKN
Pranala luar

OIKN, ikn.go.id
Cetak biru kota cerdas IKN, ikn.go.id
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA tentang Wilayah KIPP
Buku saku IKN, ikn.go.id
uu-no-3-tahun-2022, bpk.go.id
uu-no-21-tahun-2023, bpk.go.id
APBN Dukung Pendanaan Pembangunan KIPP IKN, kemenkeu.go.id
Trem Otonom Terpadu (ART) listrik di IKN.
Plaza Seremoni yang cerdas dan hijau sebagai bagian dari Sumbu Kebangsaan Nusantara.
Kontroversi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama

Basuki Tjahaja Purnama sebagai presiden komisioner Pertamina.
Selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah menuai berbagai kontroversi besar. Sejumlah Aksi Bela Islam seperti Aksi 2 Desember dan Aksi 4 November, didedikasikan untuk menentang kegubernurannya, yang dikatakan telah menghina agama. Namun, Ahok sendiri mengeklaim bahwa ia telah difitnah.
Kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya dicopot dan dipindah menjadi staf fungsional di BPK Pusat  Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.
Penertiban Kalijodo

Pada tanggal 29 Februari 2016, area Kalijodo ditertibkan dengan alasan melanggar jalur hijau. Kalijodo sendiri adalah area yang terkenal sebagai tempat prostitusi, penjualan alkohol, hiburan malam, dan perjudian. Penertiban ini sebenarnya berjalan lancar dan penduduk bersedia dipindah ke rusunawa atau dipulangkan. Namun perlawanan secara hukum terjadi oleh penguasa daerah tersebut, Daeng Azis, dan beberapa anggota masyarakat, yang diwakili oleh pengacara Razman Arif Nasution. Daeng Aziz sendiri menjadi tersangka untuk beberapa kasus.
Kasus proyek dermaga

Pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Basuki oleh polisi setelah Pemilu untuk kasus proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa. Basuki mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007, setelah ia tak lagi menjabat. Basuki menyatakan bahwa ia hanya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka.
Pelarangan pemotongan hewan kurban

Menjelang hari raya Idul Adha 1435 H, muncul isu bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban yang merebak saat aksi demonstrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam di depan Gedung DPRD DKI, Jumat, 26 September 2014. Basuki sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta membantah tuduhan ini dan menyatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Isu lain yang berkembang dari demonstrasi yang sama adalah isu pelarangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah. Basis dari isu ini  adalah Ingub Nomor 67 tahun 2014, yang berisi:
Mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi:
Melarang kegiatan pemotongan hewan korban di lokasi sekolah pendidikan dasar.
Membuat instruksi kepada-kepala bidang sekolah dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur, dan;
Menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.
Organisasi massa Islam seperti FPI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Majelis Ulama Indonesia menentang instruksi ini dengan alasan kurban dapat menjadi bahan pelajaran untuk anak-anak. Menanggapi isu ini, pemerintah DKI Jakarta membantah dan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan bahwa instruksi hanya berlaku untuk Sekolah Dasar, tidak untuk semua sekolah (SMP dan SMA dipersilakan). Instruksi ini dikeluarkan karena ada masukan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang khawatir kurban dapat mengganggu psikologis siswa. Pemerintah DKI Jakarta juga menambahkan tidak akan memberikan hukuman apa pun bila ada Sekolah Dasar yang menyelenggarakan kurban di sekolahnya, tetapi mengharuskan hewan kurban tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya baik saat di penampungan maupun di tempat pemotongan.
Tuduhan mencap warga sebagai "komunis"

Pada saat dimulainya relokasi warga bantaran Waduk Pluit pada tahun 2013, Basuk Tjahaja Purnama dituduh telah mencap warga dengan sebutan komunis. Hal ini menimbulkan keresahan dan akibatnya dia dipanggil oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), selain juga karena proses penertiban yang dilakukan. Basuki menolak pemanggilan Komnas HAM dan membantah telah mencap warga sebagai komunis. Menurutnya, banyak pihak memelintir ucapannya di depan LSM yang membawa proposal menuntut tanah negara dibagikan. Pembagian tanah negara secara serampangan inilah yang disebutnya sebagai tuntutan komunis.
Ungkapan "tai" dalam wawancara

Artikel utama: Wawancara Aiman Witjaksono dengan Basuki Tjahaja Purnama
Basuki kembali menciptakan kontroversi dengan menyebutkan umpatan "tai" dalam wawancara bersama KompasTV pada tanggal 18 Maret 2015, setelah perseteruan dengan DPRD dalam acara mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri sehubungan kisruh RAPBD DKI Jakarta. Dalam perseteruan itu, sebelumnya Ahok diumpat dengan kata "Anjing". Berikut kutipan wawancara tersebut:
Aiman: Ada anggaran siluman Rp12,7 triliun yang mau dimasukan dalam APBD? Bagaimana menurut Anda?
Ahok: (DPRD mau) Mau beli tanah, mau beli alat berat, mau beli truk sampah, itu dimasukkan
Aiman: Itu yang anda dibilang suap?
Ahok: Ya, gua bilang itu nggak guna. Ganti sama UPS-UPS.., itu nggak guna bos.
Ahok: Kita sudah punya nih (peralatan yang dianggarkan). Lu jangan buat ini dong, eh dibalikin ini yang buat suap, sialan gak tuh.
Ahok: Makanya gua bilang, panggil gua ke angket. Biar gua jelasin semua. Biar gua bukain tai-tai semua dia seperti apa.
Aiman: Pak Ahok, kita sedang live nih pak.
Ahok: Gak apa-apa, biar orang tau emang tai. Gua bilang tai itu apa, kotoran, ya silahkan.
Aiman: Mungkin bisa lebih diperhalus Pak Gubernur DKI Jakarta, dengan segala hormat.
Ahok: Kalau gua mau ngomong tai, terus mau apa. Wawancara live gua, ya risikonya gitu. KompasTV jangan pernah wawancara gua live kalau gak suka kata gua tai segala macam. Itu bodohnya anda mau live, lain kali rekaman aja biar bisa anda potong.
Setelah menuai banyak protes, Basuki Tjahaja Purnama akhirnya meminta maaf secara terbuka pada tanggal 20 Maret 2015. Ia mengungkapkan:
“Kalau ada yang merasa tersinggung, atau merasa tak suka perkataan saya membawa bahasa toilet, saya minta maaf,”
Ia juga mengungkapkan dirinya lepas kendali karena dia jengah dengan kondisi masyarakat yang begitu miskin, tapi pejabatnya tak peduli. Bahkan, di tengah kondisi itu masih saja ada pejabat yang korupsi. Perilaku koruptif ini dibalut dengan kalimat sopan santun. Itulah yang dia ungkapkan sebagai bentuk kemuakan dan keprihatinan.
Pencopotan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2015, Retno Listyarti, Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, dicopot dari jabatannya. Namun ia masih diperbolehkan menjalani tugas sebagai guru PNS. Alasan pencopotannya adalah karena meninggalkan SMA yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengawasi saat pelaksaan UN dan memilih sesi wawancara di televisi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Retno dianggap melalaikan kewajibannya. Retno kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan, tetapi Basuki Tjahaja Purnama berkeras tidak bisa mengembalikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Retno kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai guru PNS untuk kemudian pindah ke luar jakarta dan menjadi Dosen PNS di Universitas.
Pelarangan sepeda motor di Jalan Thamrin

Pada bulan November 2014, Basuki mengeluarkan aturan larangan sepeda motor memasuki Jalan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Sebagai gantinya, warga DKI Jakarta bisa menikmati layanan bus tingkat gratis, dan disediakan lahan parkir di Carrefour Duta Merlin, IRTI Monas serta lapangan parkir gedung Sarinah. Namun kebijakan ini dikecam. Indonesia Traffic Watch memutuskan menggugat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor karena dianggap bertentangan dengan Pasal 133 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini juga dianggap mengenyampingkan kepentingan para pengguna sepeda motor, terutama mereka yang menyandang disabilitas. Pasalnya fasilitas dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas ini belum memadai.
Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa NJOP yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya Dicopot dan Dipindah menjadi Staf Fungsional di BPK Pusat  Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.
Bentakan "maling" kepada ibu yang mencairkan KJP

Pada tanggal 10 Desember 2015, seusai mengikuti rapat Badan Anggaran, seorang ibu bernama Yusri Isnaeni bersama rekannya melaporkan masalah yang dihadapinya dalam menggunakan KJP. Awalnya kasus yang dilaporkan adalah dipersulit dan dimintai biaya tambahan dalam menggesek KJP untuk keperluan anaknya. Basuki yang tidak yakin kemudian meminta bukti-bukti pembayaran dan menemukan bahwa Yusri menggunakan KJP anaknya untuk menarik tunai di toko sebelah. Yusri mengaku terpaksa melakukan itu karena merchant resmi terus-terusan menolak penggunaan KJP anaknya dengan alasan mesin EDC offline.Basuki kemudian menolak diskusi dan membalas "Ibu kenapa cairin duit KJP di toko? Ini bukan tokonya yang salah, melainkan Ibu yang salah," lalu menutup pembicaraan dengan mengatakan
"Bukan cuma toko yang maling. Ibu juga maling. Catat namanya, periksa, penjarain aja dia,".
Yusri kemudian memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama dengan tuduhan dampak psikologis akibat disebut 'maling' oleh pria yang akrab disapa Ahok itu begitu besar dengan diwakili pengacara Alexandara dari Posko Advokasi Pendidikan Jakarta Utara. Ganti rugi yang dituntut sebesar Rp 100 Miliar atau meminta maaf atas ucapannya. Ahok mengancam akan balik memperkarakan Yusri dengan alasan menyalahgunakan KJP anaknya untuk mengambil dana tunai yang menyalahi ketentuan penggunaan kartu tersebut.
Menegur PNS yang ikut dalam peresmian RPTRA

Pada tanggal 8 Maret 2016, saat dalam proses peresmian RPTRA Saharjo, Menteng Atas, Basuki Tjahaja Purnama menyelingi pidato sambutannya dengan kelakar sekaligus menegur PNS yang mencuri-curi kesempatan peresmian sebagai alasan untuk bolos kerja. Ia mengungkapkan lebih senang kepada PNS yang minta izin tidak ikut serta karena masih banyak pekerjaan lain.
"Nanti ada peresmian RPTRA lagi awas lu ya, gue liatin. Karena suka jadi aji mumpung, enggak kerja bilangnya karena nemenin Gubernur resmiin RPTRA. Ngapain gue ditemenin? Orang ada istri gue," Ujarnya setengah bercanda.