stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Katup
Klasifikasi katup

Berikut ini adalah beberapa klasifikasi katup yang umum digunakan, berdasarkan gerakan mekanis:
Linear Motion Valves. Katup di mana anggota penutupan, seperti di Gate, Globe, Diaphragm, Pinch, dan Lift Check Valve, bergerak dalam garis lurus untuk memungkinkan, menghentikan, atau mencekik aliran.
Rotary Motion Valves. Ketika anggota penutupan katup melakukan perjalanan di sepanjang jalur sudut atau melingkar, seperti pada Butterfly, Ball, Plug, Eccentric dan Swing Check Valves.
Quarter Turn Valves. Beberapa katup gerakan putar membutuhkan sekitar seperempat belokan, 0 hingga 90°, gerakan stem untuk terbuka sepenuhnya dari posisi yang sepenuhnya tertutup atau sebaliknya.
Pranala luar

ISO-15926-4 Diarsipkan 2019-08-20 di Wayback Machine. - Nearly 500 valve base classifications and definitions from the ISO 15926 standard.
Animations showing Internal Function of Various Types of Valve, tlv.com
Flow in known Design Types of Shut-off Valves Diarsipkan 2009-11-22 di Wayback Machine., home.arcor.de
Valves: Piping and Instrumentation Diagram Standard Notation, controls.engin.umich.edu
Department of Energy Fundamentals Handbook, Mechanical Science, Module 4 Valves
Hak LGBT di Indonesia
Hukum terhadap homoseksualitas

Sejauh ini, hukum nasional Indonesia tidak/belum mengkriminalisasikan homoseksualitas.
RUU KUHP untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinaan, dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003. Pada tahun 2019, diajukan RUU KUHP yang sama, akan tetapi batal disahkan menjadi undang-undang karena banyaknya pertentangan di kalangan masyarakat. Namun, diketahui bahwa UU nomor 1 tahun 2023 yang disetujui DPR pada Desember 2022 tidak memidanakan LGBT atau hubungan seksual sesama jenis, tetapi memidanakan perzinaan dan Kumpul Kebo yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual jika dilaporkan oleh keluarga terdekat.
Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada Aceh untuk memberlakukan hukum syariat Islam pada tingkat daerah atau provinsi. Maka berdasarkan hukum syariat, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Walaupun pada awalnya hukum syariat hanya berlaku bagi orang muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh jika hubungannya dilakukan dengan seorang Muslim yang berlandas kepada hukum Islam. Di bawah hukum syariat, homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan 'prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan umum, agama, dan norma hukum dan aturan sosial yang berlaku'. Tindakan yang didefinisikan sebagai tindakan prostitusi adalah seks homoseksual, lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan tindakan pornografi lainnya. Sejak saat itu, sebanyak 32 negara ikut memberlakukan hukum berbasis interpretasi syariah yang konservatif, yang mengkriminalisasikan homoseksualitas.
Di Jakarta, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, secara hukum diberi label sebagai "cacat" atau "cacat mental" dan karenanya tidak dilindungi oleh hukum..
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara jelas membahas orientasi seksual atau identitas gender. Konstitusi menjamin semua warga negara dalam berbagai hak hukum, termasuk persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat.
Identitas gender atau ekspresi

Lihat pula: Aspek legal dari transseksualisme
Orang transgender yang tidak menyembunyikan identitas gender sulit untuk mempertahankan pekerjaan yang sah dan sering dipaksa menjadi pelacur dan melakukan kegiatan ilegal lainnya untuk bertahan hidup.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa kaum transgender harus tetap pada jenis kelamin pada saat mereka dilahirkan.
Pada tahun 2012, Yuli Retoblaut, seorang transgender berusia lima puluh tahun, secara terbuka mencalonkan diri untuk menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mewakili komunitas waria.
Sejak Juni 2021, Kementerian Dalam Negeri RI memperbolehkan pelayanan untuk transgender agar dapat memiliki KTP Elektronik (KTP-EL). Pelayanan ini sah dilakukan di sembilan provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua. Pelayanan ini dilakukan Pemerintah karena banyak kaum transgender di Indonesia yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Adanya pelecehan sosial dari publik dan rasa malu terhadap publik yang dirasakan oleh transgender menyebabkan mereka mengurungkan niat untuk mengurus dokumen kependudukan mereka. Namun, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa isu gender ketiga tidak diakui di Indonesia. Negara Indonesia hanya mengakui laki-laki dan perempuan di dalam KTP. Untuk transgender yang ingin mengganti status gender mereka secara legal, mereka harus meminta kepada pengadilan tinggi negeri.
Adopsi dan perencanaan keluarga

Pasangan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk mengadopsi anak di Indonesia. Pasangan sah yang terdiri dari suami dan istri sajalah yang dapat mengadopsi seorang anak.
Pelindungan dari diskriminasi

Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan khusus untuk melindungi warga negaranya dari diskriminasi dan pelecehan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Pemerintah secara perlahan-lahan memberlakukan hukuman antidiskriminasi. Kantor Kejaksaan Indonesia, baru-baru ini, membatalkan hukum diskriminatif dalam penawaran pekerjaan publik yang menyatakan "orang LGBT tidak boleh melamar karena penyakit mental" setelah dinasihati oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pada Maret 2019, seorang polisi berumur 30 tahun berperingkat brigadir berinisial TT melaporkan kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jawa Tengah menuduh pelanggaran hukum tentang diskriminasi yang mengklaim bahwa dia dipecat karena orientasi seksualnya sebagai seorang gay, setelah rekan kerja dengan paksa memberitahukan ke publik tentang dia dan pasangannya. TT juga mengajukan keluhan kepada Komnas HAM. Pada Mei 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatannya.
Meskipun Indonesia tidak secara khusus mempunyai peraturan mengenai pelindungan dari diskriminasi terhadap orientasi seksual atau identitas gender di dalam Konstitusi Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan edaran sejak 2015 yang menyatakan bahwa polisi akan memproses semua ujaran kebencian yang berhubungan dengan (1) suku; (2) agama; (3) aliran keagamaan; (4) keyakinan atau kepercayaan; (5) ras; (6) antargolongan; (7) warna kulit; (8) etnis; (9) gender; (10) kaum difabel atau cacat;  dan (11) orientasi seksual.
Sama halnya, peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 mencantumkan tugas polisi untuk melindungi hak khusus kelompok minoritas, termasuk dalam hal orientasi seksual. Meskipun hal ini tidak selalu dijalankan oleh Polisi Indonesia.
LGBT dalam media

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang "... setiap tulisan atau presentasi audio visual -termasuk lagu, puisi, film, lukisan, dan foto-foto yang menunjukkan atau menyarankan hubungan seksual antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama." Mereka yang melanggar hukum bisa didenda atau dihukum penjara hingga tujuh tahun. Namun, media sekarang memberikan homoseksualitas cakupan yang lebih pada media di Indonesia.
Sebuah akun Instagram bernama Alpantuni sempat menjadi pembicaraan terkait konten yang terkait dengan LGBT. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa komik tersebut adalah bentuk pornografi, dan menyatakan bahwa mereka telah menulis surat pemilik akun Instagram tersebut dan akun Alpantuni untuk dihapus. Akun komik tersebut kemudian menghilang. Alpantuni kembali online setelah beberapa hari menghilang dari Instagram.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, mengatakan, buku-buku yang pro dengan propaganda lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang sudah mendapat International Standard Book Number (ISBN) akan ditarik. Syarif Bando menyatakan, pihaknya tidak menghadapi dilema terkait dengan kebebasan berpendapat dan kampanye LGBT dalam menyikapi peredaran buku tersebut. Dia mengaku sudah menegur penanggung jawab pemberian ISBN di Perpusnas dan sudah memintanya untuk menarik buku tersebut karena LGBT bertentangan dengan Pancasila
Pendapat partai politik

Sebagian besar partai politik dan politisi tetap diam dalam pembahasan masalah hak-hak LGBT. Partai Hijau Indonesia adalah satu-satunya partai politik Indonesia yang secara terbuka mendukung hak-hak LGBT. Namun, beberapa politisi progresif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Solidaritas Indonesia juga mendukung hak-hak LGBT.
Kondisi kehidupan

Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut agama Islam paling banyak di dunia dengan 86% dari warganya menyebut dirinya sebagai muslim. Kebijakan untuk membentuk keluarga di Indonesia, tekanan sosial untuk menikah, adat istiadat, dan agama menunjukkan bahwa homoseksualitas  tidak didukung. Pada umumnya, muslim dan juga kelompok agama lainnya seperti Kristen, dan Katolik Roma, menentang homoseksualitas. Sementara, agama non-Abrahamik seperti agama Hindu, Buddha dan Konghucu berpandangan netral terhadap LGBT, dan tidak menganggap perilaku sesama jenis sebagai kejahatan. Kelompok Islam fundamentalis seperti FPI (Front Pembela Islam) dan FBR (Forum Betawi Rempuk) secara terbuka memusuhi orang-orang LGBT dengan menyerang rumah atau tempat mereka bekerja dari orang-orang yang mereka yakini merupakan ancaman bagi nilai-nilai Islam.
Diskriminasi eksplisit, homofobia, dan kekerasan dilakukan terutama oleh para ekstremis religius, sementara diskriminasi halus dan marginalisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara teman-teman, keluarga; di tempat kerja atau sekolah. Orang-orang LGBT sering mengalami pelecehan yang dilakukan oleh para polisi, tetapi sulit untuk mendokumentasikannya karena korban menolak untuk memberikan pernyataan disebabkan seksualitas mereka. Orang-orang LGBT sering ditangkap atau dituduh karena orientasi seksual mereka. Gay yang dipenjara mengalami pelecehan seksual karena orientasi seksual mereka, dan sering tidak melaporkannya karena menjadi trauma dan takut jika dikirim kembali ke penjara dan mengalami kekerasan lebih lanjut.
Terdapat beberapa orang LGBT di media dan Pemerintah telah memungkinkan komunitas LGBT bahkan mengatur acara-acara publik. Namun, adat istiadat sosial Islam konservatif, cenderung mendominasi dalam masyarakat yang lebih luas. Homoseksualitas dan cross-dressing tetap bernilai tabu dan orang-orang LGBT secara berkala menjadi sasaran kelompok main hakim sendiri oleh para organisasi fanatik.
Komunitas agama lain seperti Kristen dan Katolik Roma juga menyatakan penolakannya terhadap perilaku LGBT. Otoritas Katolik Indonesia menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Akan tetapi, meskipun demikian, Gereja Katolik menyatakan bahwa orang-orang LGBT harus dilindungi negara dan tidak boleh disakiti dan tidak boleh pula dikucilkan.
Pergerakan LGBT di Indonesia

Lihat pula: Pergerakan sosial LGBT
Pada tahun 1982, kelompok hak asasi gay didirikan di Indonesia. Lambda Indonesia dan organisasi sejenis lainnya bermunculan pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an. Kini, asosiasi LGBT utama di Indonesia adalah "Gaya Nusantara", "Arus Pelangi", Ardhanary Institute, dan GWL INA.
Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan Lambda Indonesia termasuk mengorganisasikan pertemuan sosial, peningkatan kesadaran dan menciptakan buletin, tetapi kelompok ini dibubarkan pada tahun 1990-an. Gaya Nusantara adalah sebuah kelompok hak asasi gay yang berfokus pada isu-isu homoseksual seperti AIDS. Kelompok lain adalah Yayasan Srikandi Sejati, yang didirikan pada tahun 1998, fokus utama mereka adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan orang-orang transgender dan pekerjaan mereka termasuk memberikan konseling HIV/AIDS dan kondom gratis untuk transgender pekerja seks di sebuah klinik kesehatan gratis. Sekarang ada lebih dari 30 kelompok organisasi LGBT di Indonesia.
Yogyakarta, Indonesia, merupakan tempat diadakannya pertemuan puncak hak LGBT pada tahun 2006 yang menghasilkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Namun, pertemuan pada Maret 2010 di Surabaya diganggu oleh Front Pembela Islam dan demonstran konservatif. Meskipun mendapat pandangan konservatif, hak LGBT di Indonesia sebagian didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Pergerakan LGBT di Indonesia > HIV/AIDS

Pemahaman mengenai HIV/AIDS kurang, meskipun menjadi masalah di sebagian besar provinsi di Indonesia. Mereka yang bepergian dapat ditolak masuk atau diancam dengan karantina. Karena kurangnya pendidikan seks di sekolah-sekolah, ada sedikit pengetahuan tentang penyakit di antara masyarakat umum. Beberapa organisasi, menawarkan pendidikan seks—meskipun mereka menghadapi penolakan terbuka dari pihak sekolah. Pada awal gerakan hak-hak gay di Indonesia, organisasi LGBT berfokus pada masalah kesehatan yang menyebabkan masyarakat percaya bahwa HIV/AIDS adalah 'penyakit gay' dan menyebabkan orang LGBT dicap dengan penyakit ini.
Opini publik

Menurut jajak pendapat tahun 2017 yang dilakukan oleh ILGA, 32% orang Indonesia setuju bahwa Komunitas Lesbian, Gay, dan Bisekual harus menikmati hak yang sama sebagaimana hak yang dirasakan orang heteroseksual, sementara 47% tidak setuju. Sebagai tambahan, 37% setuju bahwa mereka harus dilindungi dari diskriminasi di tempat kerja. Namun, 38% orang Indonesia mengatakan bahwa orang yang berada dalam hubungan sesama jenis harus didakwa sebagai kriminal, sementara 36% tidak setuju. Adapun untuk orang-orang transgender, 49% setuju bahwa mereka harus memiliki hak yang sama, 55% orang Indonesia percaya bahwa mereka harus dilindungi dari diskriminasi pekerjaan, dan 41% setuju mereka boleh diizinkan untuk mengubah jenis kelamin yang sah.
Menurut Survei Nasional SMRC menunjukan bahwa mayoritas orang Indonesia yang beragama muslim beranggap bahwa LGBT bertentangan dengan agama mereka. Kendati begitu, 57,7% berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup untuk tinggal di negara Indonesia, 50% berpendapat bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi kelompok tersebut, sementara 46% mengatakan bahwa mereka akan bersedia menerima anggota keluarga mereka yang berorientasi seksual LGBT.
Tabel rangkuman

| --- | --- |
Aktivitas sesama jenis:  ilegal di tempat umum,  tidak mengkriminalisasi di tempat privat  ke-asusilaan dipenjara, fasilitator pesta seks dipenjara  
Batas umur dewasa untuk konsensual (18?):  ilegal di tempat umum,  tidak mengkriminalisasi di tempat privat   ke-asusilaan dipenjara, fasilitator pesta seks dipenjara  
Hak untuk mengubah gender:  dengan kondisi tertentu atau intersex
Gay dan lesbian boleh menjadi bagian dari militer: 
Hukum anti diskriminasi (termasuk dari bentuk ucapan kebencian):  Terbatas, tidak secara konstitusional, namun terdapat perlindungan minim melalui Surat Edaran Kapolri sejak tahun 2015  Buku pro LGBT bertentangan dengan Pancasila 
Pernikahan: 
Pernikahan sesama jenis: 
Pengakuan pasangan sesama jenis: 
Adopsi anak oleh pasangan sesama jenis: 
Akses terhadap fertilisasi in vitro untuk lesbian: 
Surogasi untuk pasangan gay: 
Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki boleh menyumbang darah:  
Perempuan yang berhubungan seks dengan laki-laki sesama jenis boleh menyumbang darah:  
Psikologi: 
Terapi konversi untuk LGBT:   secara moral dan pembiasaan
LGBT termasuk gangguan jiwa:
Catatan kaki

↑  Sodomi anak dihukum dengan pasal 292 KUHP. Pada KUHP 2023, Pasal 414 Ayat (1) mengatur tentang pidana perbuatan cabul atau pemaksaan perbuatan cabul di depan umum, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau tujuan dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Ayat (2) menentukan:

Setiap orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  Pasal 479 UU Nomor 1 tahun 2023 mengkriminalisasi pemerkosaan sodomi mulai 2026.
Pranala luar

Arus Pelangi Diarsipkan 2010-07-13 di Wayback Machine.
| l b Hak LGBT di Asia |
| --- | --- |
Negaraberdaulat:  Afganistan  Arab Saudi  Armenia1  Azerbaijan1  Bahrain  Bangladesh  Bhutan  Brunei  Filipina  Georgia1  India  Indonesia  Irak  Iran  Israel  Jepang  Kamboja  Kazakhstan3  Kirgizstan  Korea Selatan  Korea Utara  Kuwait  Laos  Lebanon  Maladewa  Malaysia  Mesir3  Mongolia  Myanmar  Nepal  Oman  Pakistan  Qatar  Rusia3  Singapura  Siprus1  Sri Lanka  Suriah  Tajikistan  Thailand  Timor Leste2  Tiongkok  Turki3  Turkmenistan  Uni Emirat Arab  Uzbekistan  Vietnam  Yaman  Yordania 
Negara denganpengakuan terbatas:  Abkhazia1  Republik Artsakh1  Ossetia Selatan1  Palestina  Siprus Utara1  Republik Tiongkok 
Dependensi dan wilayah lain:  Kepulauan Cocos (Keeling)  Hong Kong  Makau  Pulau Natal  Wilayah Samudra Hindia Britania 
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.
Pusat Kesehatan Angkatan Darat

| Pusat Kesehatan Angkatan Darat |
| --- | --- |
Lambang Puskesad
Aktif: 26 Oktober 1945; 79 tahun lalu (1945-10-26)
Negara:  Indonesia
Cabang: TNI Angkatan Darat
Tipe unit: Kesehatan
Bagian dari: Pusat Kesehatan TNI
Markas: Kramat Jati, Jakarta Raya
Moto: Hesti Wira Sakti
Baret:  HIJAU 
Situs web: kesad.mil.id
Tokoh
Kepala:  Mayor Jenderal TNI dr. Bima Wisnu Nugroho
Wakil Kepala:  Brigadir Jenderal TNI dr. Hadi Juanda, Sp.PD.
Inspektur:  Brigadir Jenderal TNI dr. Kartika Agung
Direktur Kecabangan:  Brigadir Jenderal TNI dr. Djanuar Fitriadi
Direktur Umum:  Brigadir Jenderal TNI dr. Bidik Catur Prasetya
Pusat Kesehatan Angkatan Darat (atau Puskesad) yang sebelumnya bernama Direktorat Kesehatan Angkatan Darat atau (Ditkesad) merupakan salah satu cabang teknis TNI AD yang bertugas membina kesehatan prajurit, PNS TNI AD, beserta keluarganya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat dicapai kondisi sehat fisik, jiwa, dan sosial yang berpengaruh terhadap kesiapan prajurit. Di tingkat Pusat dan Daerah terdapat Satuan Kesehatan yang operasionalnya dikendalikan oleh masing-masing pimpinannya seperti Kesehatan Kostrad, Kesehatan Kopassus, Kesehatan Akmil, Kesehatan Kodam, di masing-masing Kesdam dan Denkesyah terdapat rumkit sesuai tingkatan mulai dari rumah sakit Tingkat II, III, dan IV serta berbagai rumah sakit bantuan, poliklinik induk, poliklinik pembantu, dan pelayanan kesehatan.
Untuk satuan kesehatan lapangan di tiap Batalyon terdapat satu Peleton Kesehatan dilengkapi seorang dokter batalyon sebagai Perwira Staf Dan Komandan Peleton Kesehatan sebagai Perwira pelaksana kesehatan harian batalyon. Khusus untuk Kostrad telah dilengkapi tiga Batalyon Kesehatan untuk Divisi 1 yaitu Yon Kes 1/Yudha Krida Husada (Yonkes) Divisi Infanteri 1/Kostrad di Ciluar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Divisi 2 yaitu Yon Kes 2/Yudha Bhakti Husada (Yonkes) Divisi Infanteri 2/Kostrad di Karangploso, Malang, sedangkan pada Divisi 3 yaitu Yon Kes 3 Divisi Infanteri 3/Kostrad masih di proses terbentuk. Batalyon Kesehatan (Yonkes) mempunyai kemampuan untuk menggelar Rumah Sakit Lapangan yang mampu memberikan pelayanan medis Spesialistik dengan kamar operasi dan fasilitas perawatan untuk 50 tempat tidur. Lembaga Pendidikan untuk membentuk personel Kesad adalah Pusat Pendidikan Kesehatan yang berada di bawah kendali Kodiklatad, sebagai tempat untuk menghasilkan personalia pangan dengan berbagai kemampuan khususnya di bidang kesehatan lapangan, sedangkan di beberapa lemdik, sudah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan/poliklinik.
Sejarah

Kesehatan TNI Angkatan Darat berdiri, tumbuh dan berkembang bersama dengan perjuangan kemerdekaan RI. Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) secara resmi dibentuk 5 Oktober 1945 maka pada tanggal 26 Oktober 1945 diangkatlah Jenderal Mayor Dr Suhardo Kerto Husodo sebagai Kepala Bagian Kesehatan TKR. Tanggal 26 Oktober 1945 ini secara resmi dinyatakan sebagai "Hari Jadi Kesehatan TNI-AD" dengan keputusan Men/Pangad no Kep/716/VI/1967 tanggal 17 Juni 1967. Bagian Kesehatan TKR ini kemudian menjadi Dinas Kesehatan Tentara atau lazim disebut DKT.
Awal tahun 1946 Badan Kesehatan Tingkat Pusat dinamakan Inspektorat Kesehatan Tentara dengan inspekturnya dijabat oleh Dr Wirasmo Partaningrat di tingkat daerah dinamakan Dinas Kesehatan Divisi
Sejak pemulihan kedaulatan RI sampai sekitar tahun 1954 sesuai perkembangan organisasi TNI-AD maka dikenallah sebutan DKT-AD, sedang Dinas Kesehatan Divisi menjadi DKT Teritorium.
Tahun 1954 DKT-AD mengalami peningkatan dan penyempurnaan menjadi Direktorat Kesehatan AD yang disingkat DK-AD, sebutan kepala berubah jadi direktur. Pada tahun 70-an terjadi pemisahan organisasi kesehatan AD berdasarkan fungsi pembinaan: (a). Unsur pembinaan kecabangan kesehatan AD dinamakan Pusat Kesehatan TNI-AD disingkat Puskesad (sesuai keputusan KASAD no Kep/753/XII/1970 tanggal 26 Desember 1970. (b). Unsur pembinaan kemampuan perawatan kesehatan dinamakan Jawatan Kesehatan TNI-AD disingkat Jankesad Kasad No Kep/268/V/1971 tanggal 12 Mei 1971.
Berdasarkan SK Kasad No kep/4/I/1979 tanggal 10 Januari 1979 Puskesad dan Jankesad dilebur menjadi Jawatan Kesehatan TNI-AD (Jankesad). Berdasarkan keputusan Kasad No SKEP/5 Januari 1985 tanggal 20 Januari 1985 ditetapkan penggunaan Mono Corp CKM (Corp Kesehatan Militer) sebagai pengganti CDM, CDG, CDH dan CDK. Dalam rangka reorganisasi berdasarkan keputusan Kasad no Kep/30/V1985 tanggal 27 Mei 1985 Jankesad berubah menjadi Ditkesad.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 39/TNI/2015 tanggal 4 Juni 2015 Ditkesad berubah menjadi Puskesad, Seiring dengan 31 perwira tinggi di lingkungan TNI mendapatkan kenaikan pangkat.
Lembaga Militer

Lembaga Kesehatan Militer Angkatan Darat
Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut
Lembaga Peralatan Kesehatan Militer
Laboratorium Bio Medikal Militer
Lembaga Farmasi Militer
Lembaga Biologi Vaksinasi Militer
Gugus Pusat 1 Puskesad
Gugus Pusat 2 Puskesad
Satuan > Satuan Kotama dan Pembinaan

Kesehatan Kostrad
Yonkes 1/Yudha Krida Husada
Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada
Yonkes 3/Kostrad (tahap pembangunan)
Kesehatan Kopassus
Kesehatan Kodam
Batalyon Kesehatan Kodam (segera)
Kesehatan Akmil
Kesehatan Secapaad
Pusdikkesad
Satuan > Rumah Sakit di lingkungan TNI-AD

Rumkit Tk. II dr. Soedjono, Magelang
Rumkit Tk. II dr. AK Gani, Palembang
Rumkit Tk. II Dustira, Cimahi
Rumkit Tk. II dr. Soepraoen, Malang
Rumkit Tk. II Marten Indey, Jayapura
Rumkit Tk. II dr. R. Hardjanto, Balikpapan
Rumkit Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa, Jakarta
Rumkit Tk. II Putri Hijau, Medan
Rumkit Tk. II Kartika Husada, Pontianak
Rumkit Tk. II Iskandar Muda, Banda Aceh
Rumkit Tk. II Pelamonia, Makassar
Rumkit Tk. II dr. J. A. Latumeten, Ambon
Rumkit Tk. II Udayana, Denpasar
Rumkit Tk. II R. W. Mongisidi, Manado