Pendudukan Timor Leste oleh Indonesia
Tanggapan internasional > Australia

Pada bulan September 1974, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam bertemu dengan Suharto dan menunjukkan bahwa ia akan mendukung Indonesia jika Indonesia mencaplok Timor Timur. Pada 11 November 1975, pemerintahan Whitlam dibubarkan.
Ini menempatkan pembatasan pada pemerintahan sementara Fraser. Sampai hasil pemilihan umum 13 Desember diketahui, setiap tindakan memerlukan persetujuan dari partai politik dan gubernur jenderal. Pada tanggal 4 Desember 1975 Australia gagal mencari resolusi PBB untuk menentukan kemerdekaan Timor Timur, dan pemerintah Australia mengevakuasi warga Australia dan warga negara asing lainnya dari Dili.
José Ramos Horta tiba di Darwin pada tanggal 5 Desember dengan mengatakan bahwa lembaga bantuan Palang Merah Australia dan Australian Society for Intercountry Aid Timor (ASIAT) telah dilarang masuk ke Timor Timur. Dalam konferensi pers yang sama, Horta mengatakan bahwa pemerintah Fretilin di Timor Timur tidak akan menerima bantuan PBB apapun yang, termasuk bantuan dari Australia.
Setelah memenangkan pemilihan bulan Desember, pemerintah Fraser mengambil pendekatan bahwa perdagangan dengan Asia Tenggara dan hubungan politik dengan Asia Tenggara terlalu penting untuk dipertaruhkan yang dianggap sebagai kerugian besar. Australia abstain dari Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1976 dan 1977, dan pada tahun 1978 menjadi satu-satunya pemerintah yang mengakui Timor Timur secara resmi sebagai provinsi Indonesia.
Setahun kemudian, Australia dan Indonesia mulai menyusun perjanjian untuk berbagi sumber daya di Celah Timor. Perjanjian itu ditandatangani pada bulan Desember 1989, dengan perkiraan mulai dari satu hingga tujuh miliar barel minyak dapat diamankan. Kesepakatan ini, bersama dengan kemitraan ekonomi umum dengan Indonesia, sering disebut sebagai faktor penting bagi posisi pemerintah Australia. Namun, mengingat bahwa hampir 60.000 orang Timor Timur tewas selama pertempuran antara pasukan Australia dan Jepang setelah invasi ke Timor oleh Jepang selama Perang Pasifik, beberapa orang Australia percaya bahwa pemerintah mereka berutang khusus kepada bekas jajahan Portugis tersebut. James Dunn, penasihat senior Urusan Luar Negeri untuk Parlemen Australia sebelum dan selama pendudukan, mengutuk tindakan pemerintah, dengan kemudian mengatakan: "Apa yang menjadi nilai strategis vital pada tahun 1941, tidak relevan dan dapat diabaikan pada tahun 1974." Beberapa orang Australia yang menjadi veteran Perang Dunia II memprotes pendudukan karena alasan yang sama.
Pemerintah Australia berturut-turut melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia (tetangga terbesar Australia) sebagai penyangga keamanan penting di utara Australia, tetapi masalah Timor Timur memperumit kerja sama antara kedua negara. Australia memberikan perlindungan penting bagi para pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti José Ramos Horta, yang bermarkas di Australia selama pengasingannya. Perdagangan Australia dengan Indonesia tumbuh melalui tahun 1980-an, dan pemerintah Keating menandatangani pakta keamanan dengan Indonesia pada tahun 1995 dan memberikan prioritas tinggi kepada hubungan dengan Jakarta. Jatuhnya presiden Suharto dan pergeseran kebijakan Australia oleh pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu mempercepat proposal referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur. Pada akhir tahun 1998, Perdana Menteri John Howard dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer membuat draf surat kepada Indonesia yang berisi tentang perubahan kebijakan Australia, yang menyarankan agar Timor Lorosa'e diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam waktu satu dekade. Surat itu membuat marah Presiden B. J. Habibie, yang menganggapnya menyiratkan bahwa Indonesia adalah "kekuatan kolonial", dan dia memutuskan untuk mengumumkan referendum cepat. Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diadakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk kemerdekaan tetapi diikuti oleh bentrokan kekerasan dan krisis keamanan yang dipicu oleh milisi anti-kemerdekaan. Australia kemudian memimpin Pasukan Internasional untuk Timor Timur yang didukung PBB untuk mengakhiri kekerasan, dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi pada akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia akan memakan waktu beberapa tahun untuk pulih.
Partai Buruh Australia mengubah kebijakan Timor Timur pada tahun 1999 dan mengadopsi kebijakan dukungan untuk kemerdekaan Timor Timur dan menentang kehadiran Indonesia di sana melalui juru bicara Urusan Luar Negeri Laurie Brereton. Kredibilitas Breretons diserang oleh pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer, dan Perdana Menteri Howard. Mereka dibantu dalam kampanye mereka oleh Kevin Rudd yang saat itu menjadi pendukung Buruh (yang kemudian memimpin Partai Buruh menuju kemenangan dalam pemilihan federal Australia 2007).