stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pembelandaan
Sejarah > Belanda

Di Belanda, Pembelandaan berfokus pada perubahan bahasa. Ada juga upaya untuk mengubah konvensi budaya dalam skala yang lebih kecil. Sebagian besar upaya ini difokuskan pada wilayah Frisia. Selama Perang Frisia-Holland (1256-1422), County of Holland (tempat bahasa Franka Hilir dan kemudian bahasa Belanda Tengah digunakan) berhasil menaklukkan Friesland Barat; wilayah ini secara perlahan-lahan di-Belanda-kan. Sementara itu, kota dagang Groningen secara bertahap menyebarkan bahasa Sachsen Hilir Belanda ke seluruh Ommelanden yang berbahasa Frisia Timur pada Akhir Abad Pertengahan.  Pada tahun 1492, Groningen telah memperluas wilayah kekuasaannya ke sebagian besar provinsi Friesland saat ini dengan bantuan para bangsawan Vetkoper Frisia, di mana pada saat itu para bangsawan Schieringer Frisia meminta bantuan Albert III, Adipati Sachsen, yang berhasil mengusir orang-orang Groninger dan ditunjuk sebagai 'Gubernator Frisia' oleh Kaisar Habsburg Maximilian I pada tahun 1498. Dalam Perang Guelders berikutnya, jenderal Habsburg Georg Schenck van Toutenburg menaklukkan Friesland pada tahun 1524 dan menjadi gubernur pertamanya. Bahasa Belanda secara bertahap menjadi semakin penting secara administratif dalam beberapa dekade berikutnya, dan pada saat Friesland bergabung dengan Republik Belanda pada tahun 1580-an, bahasa Belanda telah menggantikan bahasa Frisia sebagai bahasa hukum dan pemerintahan. Kehadiran pejabat berbahasa Belanda yang terus meningkat di daerah perkotaan Frisia sangat memengaruhi komunikasi sehari-hari, dan mendorong munculnya dialek Stadsfries. Akibatnya, bahasa Frisia Barat mengasimilasi berbagai kata bahasa Belanda, banyak di antaranya adalah kata serapan atau pinjam terjemah dari bahasa Belanda. [butuh rujukan]
Antara tahun 1950-an dan awal 1980-an, persentase penduduk Friesland yang menggunakan bahasa Frisia Barat sebagai bahasa ibu mereka turun dari 71% menjadi 59%, terutama karena migrasi penutur bahasa Frisia Barat di pedesaan ke daerah perkotaan di luar Frisia Barat dan menetapnya penutur bahasa Belanda dari luar provinsi di pedesaan Frisia. Bahasa Frisia Barat itu sendiri secara bertahap juga mengalami proses pembelandaan.
Sebuah penelitian dari Universitas Radboud Nijmegen tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli bahasa Geert Driessen menunjukkan bahwa persentase penutur bahasa Frisia Barat terus menurun antara tahun 1994 dan 2014, dan beralih ke bahasa Belanda. Selama dua puluh tahun tersebut, jumlah anak-anak yang berbicara bahasa Frisia Barat di dalam keluarga menurun dari 48% menjadi 32%, dan di luar keluarga (di antara teman-teman mereka) dari 44% menjadi 22%. Persentase orang tua yang berbicara bahasa Frisia Barat di antara mereka sendiri turun dari 58% menjadi 35%. Menurut Driessen, 'dalam dua generasi, tidak akan banyak yang tersisa', karena orang-orang tidak akan lagi dapat membaca dan menulis dalam bahasa Frisian Barat. Bahasa Belanda mungkin akan bertahan beberapa generasi lebih lama daripada bahasa Frisia Barat, tetapi Driessen memperkirakan bahwa 'semuanya akan beralih ke bahasa Inggris'.
Sejarah > Belgia

Di Belgia, pembelandaan pendidikan di Flandria merupakan bagian penting dari tujuan politik Gerakan Flandria, sebuah gerakan sosial yang menuntut pengakuan terhadap bahasa dan budaya Belanda. Ketika Belgia didirikan pada tahun 1830, pemerintah Prancis menindas penduduk Belanda. Bahasa Belanda dilarang digunakan dalam pendidikan tinggi, politik, dan peradilan demi mendukung bahasa Prancis. Oleh karena itu, pembelandaan di Belgia sebagian besar mengacu pada proses penggantian bahasa Prancis sebagai bahasa pendidikan di universitas dan sebagai bahasa budaya di kalangan elit.[butuh rujukan]
Belanda Baru

Dalam toponimi Belanda Baru, sebuah provinsi abad ke-17 di Amerika Utara, pembelandaan terlihat pada banyak nama tempat yang didasarkan pada rumpun bahasa Delaware.[butuh rujukan]
Untuk konsep pembelandaan di Amerika Utara pada masa kolonial, lihat:
John M. Murrin, "English Rights as Ethnic Aggression: The English Conquest, the Charter of Liberties of 1683, ... suggests that "Batavianization" played as significant a role as "Anglicization" in early New York.[butuh rujukan]
Juga:
Richard C. Simmons - 1976: The American colonies: from settlement to independence
Joyce D. Goodfriend: Before the Melting Pot: Society and Culture in Colonial New York City, 1664-1730
Jeremy Adelman, Stephen Aron (2001): Trading cultures: the worlds of Western merchants: essays on authority
Ned C. Landsman: Crossroads of Empire: The Middle Colonies in British North America[butuh rujukan]
Amy Turner Bushnell - 1995: Establishing exceptionalism: historiography and the colonial Americas -[butuh rujukan]
Belanda Baru > Indonesia

Untuk konsep pembelandaan pada masa kolonial Hindia Belanda, lihat:
Gerald H. Krausse - 1988: Urban Society in Southeast Asia: Political and cultural issues -[butuh rujukan]
Rujukan

↑  Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) s.v. "taalwetgeving. §2. Taalwetten 1893–1921 ". Microsoft Corporation/Het Spectrum.
1 2  Fase, Willem; Koen Jaspaert; Sjaak Kroon (2013). The State of Minority Languages. International Perspectives on Survival and Decline. Routledge. hlm. 293. ISBN 9781134379422. Diakses tanggal 21 March 2017.
↑  Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) s.v. "Friese taal. §2. Oost-Fries". Microsoft Corporation/Het Spectrum.
↑  Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) s.v. "Friesland. §2.1 Friesland in the Duitse rijk; "Friese taal. §4. Ontwikkeling".
↑  "Frisian languages, alphabets and pronunciation".
↑  Menno de Galan & Willem Lust (9 July 2016). "Friese taal met uitsterven bedreigd?". Nieuwsuur. NOS. Diakses tanggal 21 March 2017.
↑  "Frisian languages, alphabets and pronunciation".
↑  Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) s.v. "taalwetgeving. §2. Taalwetten 1893–1921; Vlaamse Beweging. §4. Vernieuwing door democratisering (1893–1914) and §5. De Eerste Wereldoorlog en de gevolgen ervan (1914–1933)". Microsoft Corporation/Het Spectrum.
↑  Simmons, Richard C. (1981). The American Colonies: From Settlement to Independence. New York: Norton. ISBN 0-393-00999-8. OCLC 6422601.
↑  Goodfriend, Joyce D. (9 October 1994). Before the Melting Pot: Society and Culture in Colonial New York City, 1664-1730. Princeton, N.J. ISBN 978-0-691-22298-1. OCLC 1231562801.
↑  Bakken, Gordon Morris (4 October 2010). The World of the American West. London: Routledge. ISBN 978-1-136-93159-8. OCLC 1100437281.
Situasi bahasa tahun 2007 di Belanda Utara
Honor of Kings

Honor of Kings (Hanzi sederhana: 王者荣耀; Hanzi tradisional: 王者榮耀; Pinyin: Wángzhě Róngyào, secara tidak resmi diterjemahkan sebagai "King of Glory," atau ditransliterasikan sebagai Wangzhe Rongyao) adalah sebuah permainan arena pertarungan daring multipemain yang dikembangkan oleh TiMi Studio Group dan diterbitkan oleh Tencent Games untuk platform seluler iOS dan Android.
Pertama kali dirilis di Tiongkok Daratan pada tanggal 26 November 2015, game ini telah menjadi salah satu game MOBA paling relevan di negara tersebut. Adaptasi internasional berjudul Arena of Valor, dirilis pada 12 Oktober 2016 di Taiwan; ia menggunakan mesin permainan yang sama tetapi desain antarmuka pengguna dan pahlawannya banyak diubah untuk mengakomodasi pasar Barat.
Pada bulan Juni 2022, Level Infinite, penerbit Arena of Valor, mengumumkan bahwa Honor of Kings akan dirilis secara global pada akhir tahun 2022. Pada bulan Mei 2024, peluncuran di seluruh dunia diumumkan pada tanggal 20 Juni 2024, setelah pra-rilis di Brasil dan Turki serta negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (negara-negara bekas Uni Soviet).
Pranala luar

Situs web resmi (dalam bahasa Tionghoa)
Situs web resmi (dalam bahasa Inggris)
| l b Tencent |
| --- | --- | --- |
| Layanan |  Foxmail  JOOX  QQ  QQLive  Qzone  Soso  Tencent Maps  Tencent Video  Tencent Weibo  WeBank  WeChat (Red envelope)  |  |
| Permainan video |  Tencent Games  Epic Games  Grinding Gear Games  TiMi Studios  QQ Games  Riot Games Radiant Entertainment  Supercell  Miniclip  |  |
| Musik |  Tencent Music  Warner Music Group (1.6%, saham utama yang dimiliki oleh Access Industries)  Universal Music Group (20%)  KuGou Ku Music Asian Music Awards  QQ Music QQ Music Awards  |  |
| Terkait |  360 v. Tencent  Tencent Pictures  New Classics Media  |  |
| Tokoh penting |  Ma Huateng  Allen Zhang  Tony Zhang  Chen Yidan  Chen Xiaonan  |  |
Pasca-Islamisme

Pasca-Islamisme (bahasa Inggris: Post-Islamism) adalah neologisme dalam ilmu politik. Definisi dan penerapannya memancing perdebatan intelektual. Asef Bayat dan Olivier Roy adalah salah satu penggagas utama konsep ini.
Istilah dan definisi

Istilah ini diciptakan oleh sosiolog politik asal Iran, Asef Bayat, lektor kepala sosiologi di The American University in Cairo, dalam sebuah esai di jurnal Middle East Critique tahun 1996.
Menurut definisi Bayat, pasca-Islamisme adalah "kondisi lenyapnya daya tarik, semangat, simbol, dan sumber legitimasi Islamisme, bahkan di kalangan pendukung utamanya, setelah melewati satu tahap uji coba. Karena itu, pasca-Islamisme bukan anti-Islam, tetapi justru mencerminkan keinginan agar agama disekulerkan kembali." Istilah pasca-Islamisme awalnya digunakan untuk menyebut Iran. Di sana, "pasca-Islamisme tercerminkan dalam gagasan penggabungan Islam (sebagai keyakinan pribadi) dengan kebebasan dan pilihan individu; dan pasca-Islamisme berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan aspek modernitas". Dalam konteks ini, awalan pasca- tidak memiliki makna historis, tetapi mengacu pada peralihan kritis dari diskursus Islamis. Bayat mengatakan pada tahun 2007 bahwa pasca-Islamisme adalah "kondisi" sekaligus "proyek".
Istilah "Islamisme Pascamodern" dan "Islamisme Zaman Baru" juga sering dipakai.
Politikus Prancis, Olivier Carré, mengangkat istilah ini pada tahun 1991 dengan sudut pandang yang berbeda. Istilah ini digunakan Carré untuk menyebut periode antara abad ke-10 dan abad ke-19, ketika aliran Syiah dan Sunni "memisahkan politik-militer dari ranah agama, baik secara teori maupun secara praktik".
Sejarah perkembangan

Pasca-Islamisme merupakan wacana yang muncul sebagai reaksi terhadap Islamisme. Menurut Asef Bayat, pasca-Islamisme merepresentasikan suatu kondisi sekaligus suatu proyek yang merujuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan yang bertempat di mana para penganut Islam mulai menganggap Islamisme tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan memobilisasi keinginan mereka untuk lebih maju. Islamisme mulai mengalami kemunduran pada 1980-an akibat kegagalan ide revolusioner terhadap perubahan arus politik Islam khas dunia ketiga, terutama di Timur Tengah, sehingga ia tidak lagi dianggap relevan terhadap struktur kehidupan akibat sikapnya yang anti-Barat dan anti-pemikiran Barat, tetapi pada praktiknya kebutuhan kelompok-kelompok penganut Islamisme banyak disokong oleh Barat dan mengusung pola pemikiran Barat.
Sejarah perkembangan > Pasca-Islamisme di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan pasca-Islamisme bisa ditelusuri sejak perjuangan melawan penjajahan. Pada saat itu, semangat perjuangan Islam bercampur baur dengan nasionalisme, seperti yang tampak pada rancangan pertama Jakarta Charter tentang sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sila ini kemudian direvisi menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” untuk menghilangkan bias agama sebagai bentuk dari perwujudan intisari Eka Sila, yakni gotong royong. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjuangan masyarakat Islam di Nusantara saat itu juga membawa semangat-semangat perjuangan memerdekakan diri dan membentuk bangsa yang berdaulat untuk menaungi mereka sebagai umat beragama.
“…the ‘bitter history’ of Islamist politics in Indonesia, the belief that, among others, the former colonial power, more recent secularists, Western-educated intellectuals, and all those under the power of an American–Christian–Zionist international conspiracy have stood in the way of Indonesians accepting their fundamentally Muslim identity and wish for an Islamic state. ‘A recurrent pattern of Masyumi legatees was thus the exaggerated depiction of their potency and support in society, with the claim that the aspiration of the majority of Muslims was for the state to become active in enforcing shari‘ah’.” (Platzdasch, 2009:116)
Dalam bukunya, Platzdasch mengemukakan bahwa dalam sejarahnya, politik Islamisme di Indonesia cenderung percaya bahwa intelektual lulusan Barat dan konspirasi global tentang Kristen–Zionis–Amerika adalah penyebab gagalnya pembentukan identitas muslim bagi masyarakat Indonesia yang secara langsung berefek negatif pada upaya mereka membentuk negara Islam. Hal ini terejawantahkan dalam pola politik di mana pengikut Masyumi berpendapat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang aktif mendukung berdirinya hukum syariat. Dengan demikian, pergerakan rakyat terpolarisasi melalui berbagai ekspresi sosial politiknya; terbentuknya partai dan mahzab.
Hal ini menunjukkan gelora untuk berserikat dan berdemokrasi sehingga panggung politik tidak dapat dihindari. Polarisasi ini terlihat dalam aspek agama yang dilapisi berbagai isu sosial masyarakat di Indonesia. Seperti di antaranya adalah Aksi 212 dengan agenda 'bersama-sama menghancurkan musuh Islam'. Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang ekstremis agama yang akibat meningkatnya radikalisme Islam. Pada titik ini, pasca-Islamisme hadir sebagai representasi suatu kondisi sekaligus suatu proyek (Bayat, 2013:8) yang merujuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan ketika para penganut Islam mulai menganggap Islamisme tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan memobilisasi keinginan mereka untuk lebih maju.
Contoh

Di Iran, kelompok Reformis Melli-Mazhabi (yang ideolognya lebih dekat dengan Gerakan Kebebasan Iran) disebut sebagai kaum pasca-Islamis.
Berdirinya partai moderat Partai Al-Wasat di Mesir serta Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko menyerupai bangkitnya pasca-Islamisme. Namun, beberapa ilmuwan politik mengatakan bahwa kedua partai ini tidak pasca-Islamis. Istilah ini juga disematkan untuk Partai Islam Se-Malaysia.
Penelitian Lowy Institute for International Policy tahun 2008 menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki tergolong pasca-Islamis. Menurut Ahmet T. Kuru dan Alfred Stepan (2012), berbagai analis mempertimbangkan AKP Turki sebagai contoh pasca-Islamis, sama seperti partai-partai demokrasi Kristen, tetapi berhaluan Islam. Namun, sejumlah ilmuwan politik seperti Bassam Tibi masih ragu. İhsan Yılmaz berpendapat bahwa ideologi AKP setelah tahun 2011 berbeda dengan tahun 2001 sampai 2011.
Sejumlah pihak menggunakan "pasca-Islamisme" untuk menyebut perubahan ideologi dalam Gerakan Ennahda di Tunisia.
Lihat pula

Demokrasi Islam
Islamisme
Liberalisme dan progresivisme di dunia Muslim
Aspek politik Islam
Politik Islam
Salm bin Qutaibah al-Bahili

| Salm bin Qutaibah al-Bahili |
| --- | --- |
 
Gubernur Umayyah di Bashrah
Masa jabatan 745 – September/Oktober 749
Penguasa monarki: Marwan bin Muhammad
Wakil: dari Yazid bin Umar bin Hubairah
Gubernur Abbasiyah di Ray
Masa jabatan 750-an – 763
Penguasa monarki: Al-Mansur
Gubernur Abbasiyah di Bashrah
Masa jabatan 763–763/4
Penguasa monarki: Al-Mansur
Pengganti Muhammad bin Sulaiman
 
Informasi pribadi
Meninggal: 766 Ray
Hubungan: Bahilah (suku)
Anak: Amr Al-Mutsanna Sa'id Ibrahim Katsir
Orang tua: Qutaibah bin Muslim
Julukan: Abu Abdullah Abu Qutaibah


Sunting kotak info • L • B
 
Salm bin Qutaibah bin Muslim al-Bahili (bahasa Arab: سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي) adalah seorang gubernur dan jenderal untuk kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah.
Asal-usul

Salm adalah putra dari Qutaibah bin Muslim, seorang jenderal terkemuka dari suku Bahilah yang menaklukan wilayah Transoxiana ketika menjadi gubernur Khurasan untuk Kekhalifahan Umayyah. Ibu Salm adalah budak-selir (أم ولد). Kunyahnya adalah Abu Abdullah dan Abu Qutaibah.
Biografi

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan, ketika Yusuf bin Umar menjadi gubernur Irak pada tahun 738, ia mempertimbangkan untuk mengangkat Salm menjadi gubernur Khurasan, tetapi Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (berkuasa 724–743) menolak pilihannya, dan Nashr bin Sayyar ditunjuk sebagai gantinya. Selama Fitnah Ketiga, ia menjabat sebagai gubernur Bashrah di bawah Yazid bin Umar bin Hubairah. Pada bulan September/Oktober 749, saat pasukan Revolusi Abbasiyah memasuki Irak, jenderal Abbasiyah Hasan bin Qahthabah menunjuk Sufyan bin Muawiyah bin Yazid bin Al-Muhallab sebagai gubernur atas Bashrah dan mengirimnya untuk merebut kota tersebut. Pasukan Bashrah yang berasal dari Qais dan Mudhar siap membantu Salm dalam menghadapi pasukan barisan depan yang dipimpin putra Sufyan, Muawiyah. Muawiyah kemudian terbunuh selama pertempuran dan Sufyan meninggalkan posisinya di Bashrah. Salm tetap menguasai Bashrah sampai ia menerima berita kematian Yazid bin Umar, lalu meninggalkannya.
Setelah berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750, Salm menjabat sebagai gubernur Ray dan Bashrah di bawah Khalifah Al-Mansur (berkuasa 754–775). Selama Pemberontakan Alawiyyun (762-763) ia menjabat sebagai gubernur Ray, dan Al-Mansur memintanya untuk datang membantu memadamkan pemberontakan. Pada 763, ia diangkat menjadi gubernur Bashrah, dan tetap menjabat sampai digantikan oleh Muhammad bin Sulaiman bin Ali pada tahun berikutnya 146 H (763/4 M).
Salm meninggal di Ray pada tahun 766. Anak-anaknya, Amr, Al-Mutsanna, Sa'id, Ibrahim, dan Katsir, dan keturunan mereka, terus menduduki beberapa jabatan tinggi sebagai gubernur dan jenderal di awal pemerintahan Abbasiyah.
Daftar pustaka

Blankinship, Khalid Yahya, ed. (1989). The History of al-Ṭabarī, Volume XXV: The End of Expansion: The Caliphate of Hishām, A.D. 724–738/A.H. 105–120. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-569-9.
Bosworth, C. E. (1986). "Ḳutayba b. Muslim".  Dalam Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Lewis, B.; Pellat, Ch. Encyclopaedia of Islam. Volume V: Khe–Mahi (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 541–542. ISBN 978-90-04-07819-2.  Parameter |name-list-style= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Crone, Patricia (1980). Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-52940-9.
Kennedy, Hugh, ed. (1990). The History of al-Ṭabarī, Volume XXIX: Al-Mansūr and al-Mahdī, A.D. 763–786/A.H. 146–169. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-0142-2.
McAuliffe, Jane Dammen, ed. (1995). The History of al-Ṭabarī, Volume XXVIII: The ʿAbbāsid Authority Affirmed: The Early Years of al-Mansūr, A.D. 753–763/A.H. 136–145. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-1895-6.
Williams, John Alden, ed. (1985). The History of al-Ṭabarī, Volume XXVII: The ʿAbbāsid Revolution, A.D. 743–750/A.H. 126–132. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-87395-884-4.
Katedral Leavenworth

| Katedral Leavenworth |
| --- | --- |
Katedral Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda
Cathedral of the Immaculate Conception
Katedral Leavenworth
Lokasi: Leavenworth
Negara: Amerika Serikat
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Leavenworth
 
Katedral Leavenworth atau yang bernama resmi Katedral Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda adalah sebuah bekas gereja katedral Katolik yang terletak di Leavenworth, Amerika Serikat. Dahulunya, katedral ini merupakan pusat kedudukan dan takhta bagi Keuskupan Leavenworth.
Operasi Weserübung

Operasi Weserübung adalah sebuah nama kode untuk serangan Jerman di Denmark dan Norwegia pada Perang Dunia Kedua dan operasi pembukaan dari Kampanye Norwegia. Namanya berasal dari bahasa Jerman untuk Operasi Weser-Exercise (Unternehmen Weserübung), Weser merupakan sebuah sungai Jerman.
Pada pagi hari 9 April 1940 (Wesertag; "Hari Weser"), Jerman menyerbu Denmark dan Norwegia, seolah-olah sebagai manuver pencegahan terhadap pendudukan yang direncanakan secara terbuka oleh Prancis dan Inggris. Setelah invasi, utusan Jerman memberi tahu pemerintah Denmark dan Norwegia bahwa Wehrmacht telah datang untuk melindungi netralitas negara-negara itu terhadap agresi Prancis-Inggris. Perbedaan yang signifikan dalam geografi, lokasi dan iklim antara kedua negara membuat operasi militer yang sebenarnya sangat berbeda.
Waktu pendaratan armada invasi invasion-Weserzeit ("Weser Time") - diatur ke 05:15.
Latar Belakang Politik dan Militer

Dimulai pada musim semi 1939, Angkatan Laut Inggris mulai melihat Skandinavia sebagai wilayah perang yang potensial dalam konflik dengan Jerman dimasa yang akan datang. Pemerintah Inggris enggan untuk terlibat dalam konflik didaratan yang mereka yakini akan menjadi pengulangan Perang Dunia Pertama. Jadi mereka mulai mempertimbangkan strategi blokade dalam upaya untuk melemahkan Jerman secara tidak langsung. Industri Jerman sangat bergantung pada impor bijih besi dari distrik penambangan Swedia utara, dan banyak dari bijih ini dikirim melalui pelabuhan Narvik di Norwegia bagian utara selama musim dingin.  Kontrol atas pantai Norwegia juga akan berfungsi untuk mengencangkan blokade terhadap Jerman.
Pada bulan Oktober 1939, kepala Kriegsmarine Jerman — Grand Admiral Erich Raeder — berdiskusi dengan Adolf Hitler tentang bahaya yang ditimbulkan jika Inggris memiliki pangkalan-pangkalan potensial di Norwegia dan kemungkinan Jerman merebut pangkalan-pangkalan ini sebelum Kerajaan Inggris bisa. Angkatan Laut berpendapat bahwa dengan menguasai Norwegia akan memungkinkan penguasaan laut di dekatnya dan berfungsi sebagai pangkalan untuk operasi kapal selam masa depan melawan Kerajaan Inggris.   Tetapi pada saat ini, Wehrmacht yang lain tidak tertarik, dan Hitler baru saja mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa aksi utama adalah serangan darat ke Negara-Negara Dataran Rendah.
Menjelang akhir November, Winston Churchill — sebagai anggota baru Kabinet Perang Inggris — mengusulkan peranjauan  perairan Norwegia pada Operasi Wilfred. Ini akan memaksa transportasi bijih besi diharuskan melalui perairan terbuka di Laut Utara, di mana Angkatan Laut Kerajaan dapat mencegat mereka. Churchill berasumsi bahwa Operasi Wilfred akan, memprovokasi Jerman di Norwegia. Ketika itu terjadi, Sekutu akan menerapkan Rencana R 4 dan menduduki Norwegia. Meskipun pada akhirnya diimplementasikan, Operasi Wilfred awalnya ditolak oleh Neville Chamberlain dan Lord Halifax, karena takut akan reaksi yang merugikan dari negara-negara netral seperti Amerika Serikat. Setelah dimulainya Perang Musim Dingin antara Uni Soviet dan Finlandia pada bulan November telah mengubah situasi diplomatik, Churchill sekali lagi mengusulkan skema peranjauannya, tetapi sekali lagi ditolak.
Pada bulan Desember, Inggris dan Prancis mulai merencanakan dengan serius untuk mengirim bantuan ke Finlandia. Rencana mereka untuk menguasai Narvik di Norwegia utara, pelabuhan utama untuk ekspor bijih besi Swedia, dan untuk mengendalikan jalur kereta api Malmbanan dari Narvik ke Luleå di Swedia di pantai Teluk Bothnia. Dengan mudah, rencana ini juga akan memungkinkan pasukan Sekutu untuk menduduki distrik penambangan bijih besi Swedia. Rencana akhirnya mendapatkan dukungan dari Chamberlain dan Halifax. Mereka mengandalkan kerjasama Norwegia, yang akan meringankan beberapa permasalahan hukum, tetapi peringatan keras dikeluarkan oleh Norwegia dan Swedia. Pada akhirnya rencana ini gagal disebabkan Finlandia yang telah mengadakan perdamaian dengan Uni Soviet pada Maret 1940.