Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Makassar > B. Sejarah Pembentukan

Masa Sebelum Penjajahan  Pada pemerintahan Raja Gowa III (1637-1653) yang bernama Sultan Malikus Saleh dibentuk semacam Pengadilan Tinggi Agama, dimana kepalanya diberi gelar Parewa Syara’ (Pejabat Syari’at) dan bawahannya disebut IMAM dan dibantu oleh seorang Khatib dan seorang Bilal.  Pada tahun 1611 Kerajaan Bone menerima agama Islam sebagai agama resmi dan Raja adalah penghulu tertinggi (Syaikhul Islam). Parewa Syara’ bertugas sebagai aparat pelayanan bagi masyarakat Islam, seperti pelaksanaan ibadat, upacara keagamaan , pembinaan dan perawatan bangunan keagamaan, melayani upacara pernikahan, kematian dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.  Parewa Syara’ mendapat nafkah dari zakat fitrah, zakat harta , sedekah Iedul Fitri dan Iedul Adha, penyelenggaraan mayat, kenduri kerajaan dan pernikahan.
Masa Penjajahan Belanda dan Jepang  Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang Parewa Syara’ tidak mengalami perubahan sekalipun Kerajaan Bone dan Gowa telah ditaklukkan oleh Belanda dan Jepang, penyelesaian masalah perceraian dan kewarisan tetap ditangani oleh Parewa Syara’.
Masa Kemerdekaan  Pada tahun 1957 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 Lembaran Negara No. 99 tentang Pembentukan Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura, Kalimantan serta sebagian Kalimantan Timur. Pada tahun 1958 Menteri Agama menetapkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1958 tentang pembentukan beberapa Mahkamah Syari’ah antara lain Mahkamah Syari’ah Propinsi di Makassar yang wilayah hukumnya meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya.
Masa berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974  Setelah Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka Mahkamah Syari’ah Propinsi di Makassar berangsur-angsur dikurangi wilayah hukumnya hanya meliputi Sulawesi-Selatan dan Tenggara saja, dan namanya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang.
Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989  Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang dikembangkan lagi menjadi dua Pengadilan Tinggi Agama , yakni Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 1995, jadi Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang hanya mewilayahi Sulawesi Selatan saja dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mewilayahi Sulawesi Tenggara.
Masa Sekarang  Dengan berubahnya nama Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar pada tahun 2000, maka secara otomatis Pengadilan Tinggi Agama Ujungpandang berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dan pada tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Tinggi Agama Makassar berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2004 yang sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Agama RI.  Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2004 telah terbentuk propinsi baru di Sulawesi yakni Sulawesi Barat yang memiliki 5 wilyah kabupaten. Dengan terbentuknya propinsi baru tersebut, maka Pengadilan Agama yakni : PA Polewali, PA Mamuju, dan PA Majene masuk menjadi wilayah Sulawesi Barat. Dengan belum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat maka hingga sekarang ke-3 Pengadilan Agama tersebut masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dari masa ke masa
| No | Nama Ketua | Tahun Mengabdi |
| --- | --- | --- |
| 1 | K.H. S. AHMAD BONE | 1958 - 1962 |
| 2 | K.H MUHAMMAD JUNAID | 1962 - 1963 |
| 3 | K.H S. ALWI AL-AHDAL | 1964 - 1970 |
| 4 | Drs. H. MUH. YA'LA THAHIR | 1971 - 1976 |
| 5 | K.H. MUH SALEH THAHA | 1976 - 1984 |
| 6 | K.H. CHALID HUSAIN | 1984 - 1986 |
| 7 | Drs. MUH. ERSJAD, S.H | 1987 - 1991 |
| 8 | Drs. H. ZULKIFLI RAHMAN | 1991 - 1992 |
| 9 | Drs. H. ABDUL KADIR | 1992 - 1996 |
| 10 | Drs. H. A. SYAMSU ALAM, S.H | 1996 - 2000 |
| 11 | Drs. H. A. NAWAWI ALI, S.H | 2001 - 2002 |
| 12 | Drs. H. M. JUZMI HAKIM, S.H. | 2002 - 2005 |
| 13 | Drs. H.M THAHIR HASAN | 2006 - 2010 |
| 14 | Drs. H.M.HASAN H. MUHAMMAD, S.H, M.H | 2010 - 2012 |
| 15 | Drs. H.ALIMIN PATAWARI, S.H,M.H | 2012 - 2014 |
| 16 | Drs. H.M.HASAN BISRI, S.H, M.HUM | 2014 - 2016 |
| 17 | H. HELMY BAKRI, S.H, M.H | 2016 - 2017 |
| 18 | Drs. H. Anwar R, M.H. | 2017 - 2018 |
| 19 | Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. | 2018 - 2020 |
| 20 | Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. | 2021 - Sekarang |
| l b Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah |
| --- | --- |
Mahkamah Syar'iyah Provinsi: Aceh
Pengadilan Tinggi Agama: Ambon · Bandar Lampung · Bandung · Banjarmasin · Banten · Bengkulu · Gorontalo · Jakarta · Jambi · Jayapura · Kendari · Kepulauan Bangka Belitung · Kupang · Makassar · Maluku Utara · Manado · Mataram · Medan · Padang · Palangkaraya · Palembang · Palu · Pekanbaru · Pontianak · Samarinda · Semarang · Surabaya · Yogyakarta