Dhammayuttika Nikāya
Peran politik

Sementara Dhammayuttika Nikāya awalnya dimulai sebagai gerakan reformasi Buddhis di Thailand, yang kemudian mengarah pada pengembangan Tradisi Hutan Thailand, ordo ini juga telah memainkan peran politik yang signifikan di Thailand.
Sejak awal mulanya, Dhammayuttika Nikāya secara historis telah menjadi pilihan utama pemerintah dan monarki Thailand. Didirikan oleh seorang pangeran Thailand, ordo ini selalu memiliki hubungan dekat dengan kerajaan dan secara historis memainkan peran penting dalam memastikan dukungan publik terhadap istana. Jurnalis Paul Handley menulis bahwa:
Meskipun perbedaan doktrinal antara ordo-ordo tersebut sudah tidak terlalu signifikan, menempatkan Thammayut  [sic] di atas memastikan bahwa sangha tetap bersekutu erat dengan istana.
Favoritisme elit Thailand terhadap ordo Dhammayuttika ini paling jelas terlihat dalam proporsi gelar monastik yang diberikan kepada para biksu senior. Meskipun hanya menaungi sekitar enam persen dari keseluruhan biksu di Thailand, lebih dari setengah gelar dan hak istimewa monastik Thailand diberikan kepada biksu-biksu dari ordo Dhammayuttika, dan sembilan dari tiga belas Patriark Tertinggi Thailand di masa lalu merupakan anggota ordo Dhammayuttika.
Preferensi pemerintah dan istana Thailand untuk Dhammayuttika bahkan telah menyebabkan penindasan terhadap beberapa biksu Mahā Nikāya berperingkat tinggi yang dianggap sebagai ancaman terhadap hierarki Dhammayuttika atau pemerintah Thailand. Kasus yang paling terkenal adalah kasus Phra Phimontham, seorang biksu Maha Nikāya berperingkat tinggi yang dikenal karena pandangan pro-demokrasi dan penentangannya terhadap elitisme Dhammayuttika, yang kemungkinan akan menjadi Patriark Tertinggi Thailand berikutnya pada saat itu. Pada tahun 1962, Phra Phimontham dipenjara dan dicopot dari jabatannya oleh junta militer Thailand saat itu dan dicemarkan nama baiknya secara luas di media Thailand atas beberapa tuduhan pidana. Skandal tersebut memungkinkan junta militer untuk meloloskan undang-undang reformasi Sangha yang selanjutnya memusatkan administrasi Sangha Thailand di bawah kendali Dhammayuttika. Menyusul perubahan pemerintahan, berbagai tuduhan pidana terhadap Phra Phimontham kemudian ditetapkan sebagai tuduhan palsu selama ini. Kenyataannya, junta militer menindas Phra Phimontham karena pandangan politiknya dan menyebarkan tuduhan palsu di media untuk menangkapnya dan membatasi pengaruhnya, serta untuk mengonsolidasikan kekuasaannya atas Sangha.
Seiring berjalannya waktu, analis berita juga menggambarkan tindakan penolakan junta militer 2014 terhadap Wat Phra Dhammakaya dan Wat Paknam Bhasichareon sebagai tindakan politis kedua Nikāya ini. Dari tahun 2013-2017, biksu yang menjadi calon Patriark Tertinggi berikutnya adalah seorang biksu Maha Nikāya, Somdet Chuang Varapuñño, dari Wat Paknam Bhasicheroen. Namun, tuntutan hukum yang melibatkan Somdet Chuang dan Wat Phra Dhammakaya yang berafiliasi menyebabkan pengangkatannya ditunda dan akhirnya ditarik, dengan kandidat lain dari persaudaraan Dhammayuttika ditunjuk sebagai gantinya. Tuntutan hukum terhadap Wat Phra Dhammakaya dan Somdet Chuang, pada kenyataannya, akhirnya digunakan sebagai alasan oleh junta untuk menarik pencalonannya. Dua hari setelah pencalonan Somdet Chuang secara resmi ditarik, Wat Paknam kemudian dibebaskan dari semua tuduhan.
Pada tanggal 7 Februari 2017, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengonfirmasi pengangkatan Somdet Phra Maha Muniwong sebagai Patriark Tertinggi Thailand ke-20 dalam pidato yang disiarkan di televisi. Ia adalah kepala wihara Wat Ratchabophit dan anggota terkemuka dari ordo Dhammayuttika Nikāya Perdana menteri menyatakan: "Saya menyerahkan nama lima biksu yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia. Pada Senin malam, saya diberitahu bahwa Yang Mulia memilih Somdet Phra Maha Muniwong."
Selama investigasi kasus penipuan kuil Thailand tahun 2017–18, antropolog Jim Taylor menggambarkan penangkapan yang dilakukan selama investigasi sebagai "rezim istana yang berkuasa" yang mencoba mengonsolidasikan kekuasaan kerajaan pusat tradisional dengan menyingkirkan beberapa biksu Maha Nikāya berperingkat tinggi dan anggota Dewan Tertinggi Sangha. Taylor berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa patriark tertinggi berikutnya juga berasal dari Dhammayuttika Nikāya, dengan menunjuk pada campur tangan junta sebelumnya terhadap posisi tersebut pada tahun 2017 dan bahwa semua tersangka adalah biksu non-kerajaan berperingkat tinggi. Faktanya, pada bulan Juli 2018, junta mengesahkan undang-undang yang memberikan Raja Thailand hak untuk memilih anggota Dewan Tertinggi Sangha alih-alih para biksu. Dugaan korupsi dalam Sangha dari investigasi ini dikutip sebagai alasan perubahan tersebut.