stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Silat Pelintau
Penyajian

Silat Pelintau memiliki empat pola gerak, yaitu gerak salam sembah, titi batang, langkah tiga dan empat, serta salam akhir. Gerak salam sembah berupa penghormatan kepada para guru dan penonton sebagai perlambang manusia biasa. Gerak titi batang, yaitu gerak menyiapkan kuda-kuda. Gerak langkah tiga dan langkah empat gerakan dasar dan gerakan lanjutan. Gerak salam terakhir melambangkan permohonan maaf kepada guru dan hadirin serta sesama pemain. Silat Pelintau diiringi oleh Tari Piring.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

| Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia BRTI |
| --- | --- |

Gambaran umum
Singkatan: BRTI
Didirikan: 8 September 2000
Dasar hukum pendirian: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
Dibubarkan: 26 November 2020
Dasar hukum pembubaran: Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Kantor pusat
Menara Ravindo, Kav.75 Lantai 11, Jl. Kebon Sirih, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Situs web
https://www.setneg.go.id/
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Logo BRTI
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi sebagai unsur masyarakat. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo sekaligus menjabat sebagai Ketua BRTI.
Latar Belakang

Telekomunikasi mempunyai sifat yang berubah terus menerus, nyaris tidak bertepi dan mampu mengubah tatanan wajah dunia, mengubah pola pikir manusia, memengaruhi perilaku dan kehidupan umat manusia. Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup yang disejajarkan dengan hak asasi manusia.
Tujuh tahun lalu telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru. Lewat Undang-undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, sektor ini resmi menanggalkan privilege monopolinya untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Banyak kalangan berlega hati menyambut lahirnya undang-undang telekomunikasi tersebut. Apalagi tahun itu lahir juga Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun ternyata kompetisi telekomunikasi jauh panggang dari api. Muncul banyak pihak meminta dibentuknya badan regulasi independen. Sebuah Badan Regulasi Mandiri (IRB-Independent Regulatory Body) yang diharapkan dapat melindungi kepentingan publik (pengguna telekomunikasi) dan mendukung serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, efisien dan menarik para investor.
Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). BRTI adalah terjemahan IRB versi pemerintah yang diharapkan pada akhirnya menjadi suatu Badan Regulasi yang ideal.
Komentar yang banyak muncul kemudian adalah pemerintah dianggap setengah hati karena salah satu personel BRTI sekaligus menjadi Ketua adalah Dirjen Postel. Kepmenhub No. 31/2003 tersebut [telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia] juga tidak memberi wewenang eksekutor kepada BRTI. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sehingga dipertanyakan efektivitas BRTI dalam mengawal kompetisi telekomunikasi.
Namun terlepas dari polemik di atas, menjadi tugas bersama untuk mendorong agar BRTI yang sudah terbentuk ini dapat bekerja maksimal sehingga dapat memacu perkembangan industri telekomunikasi lewat iklim kompetisi, meningkatkan efisiensi dan memproteksi kepentingan publik secara de facto dan de jure.
Fungsi dan Wewenang

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia mempunyai beberapa wewenang, sesuai yang diatur oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi KM. 31/2003:
Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diantaranya (a) Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi; (b) Standar kinerja operasi; (c) Standar kualitas layanan; (d) Biaya interkoneksi; (d) Standar alat dan perangkat telekomunikasi.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diantaranya (a) Kinerja operasi; (b) Persaingan usaha; (c) Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diantaranya (a) Penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi; (b) Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;dan (c) Penerapan standar kualitas layanan.
Selain wewenang, BRTI juga mempunyai 2 fungsi sesuai yang diatur oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi KM. 67/2003.
Fungsi Pengaturan, meliputi
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikompetisikan sesuai Kebijakan Menteri Perhubungan.
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi.
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi.
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi.
Fungsi Pengawasan
Mengawasi kinerja operasi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.
Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.
Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.
Fungsi Pengendalian
Memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
Memantau penerapan standar kualitas layanan.
melaporkan setiap permasalahan sesuai kualitas layanan.
Anggota > Periode 2003–2005

Djamhari Sirat (Dirjen Postel) sebagai ketua
Koesmarihati
Soetjipto
Hery Nugroho
Suryadi Azis
Anggota > Periode 2006–2009

Anggota BRTI periode 2006-2009 dilantik oleh Menkominfo Sofyan Djalil tanggal 16 Januari 2006.
| Jabatan | Nama | Ket>  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Basuki Yusuf Iskandar | Dirjen Postel |
| Anggota | Ahmad M. Ramli (2006–2007)Abdullah Alkaff (2007–2009) |  |
| Anggota | Bambang P. Adiwiyoto |  |
| Anggota | Koesmarihati |  |
| Anggota | Heru Sutadi |  |
| Anggota | Kamilov Sagala |  |
| Anggota | Hery Nugroho |  |

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 433/KPE/M. Kominfo/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, Anggota BRTI mewakili pemerintah Prof. Dr. Ahmad Ramli yang saat ini menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo, digantikan Prof Abdullah Alkaff , M. Sc., Ph.D. Saat ini Prof. Alkaff menjabat sebagai staf Khusus Menkominfo.
Anggota > Periode 2009–2012

Anggota BRTI periode 2009-2012 dilantik oleh Menkominfo Mohammad Nuh tanggal 2 Maret 2009.
| Jabatan | Nama | Ket>  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Basuki Yusuf Iskandar (2009–2010)M. Budi Setiawan (2010–2011)Syukri Batubara (2010–2011) | Dirjen Pos dan TelekomunikasiPlt. Dirjen Pos dan TelekomunikasiDirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika |
| Wakil Ketua | M. Budi Setiawan (2011–2012) |  |
| Anggota | Abdullah Alkaff (2009–2010) Adiseno (2010–2012) |  |
| Anggota | Heru Sutadi |  |
| Anggota | Danrivanto Budhiyanto |  |
| Anggota | M. Ridwan Effendi |  |
| Anggota | Iwan Krisnadi |  |
| Anggota | Nonot Harsono |  |
| Anggota | Iwan Krisnadi (2011–2012) | Anggota tambahan |
| Anggota | Nurul Yakin Setyabudi (2011–2012) | Anggota tambahan |

Kemudian pada 2010, seiring dengan pergantian Dirjen Postel, maka dilakukan pergantian wakil pemerintah, sehingga komposisi Anggota BRTI.
Pada tahun 2011, seiring dengan perubahan/restruturisasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, maka BRTI pun berubah. Selain Anggota KRT, tadinya yang Ditjen Postel menjadi Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Syukri Batubara, Dirjen PPI menjadi Ketua, serta M. Budi Setiawan, Dirjen SDPPI menjadi Wakil Ketua. Anggota KRT pun berubah dari 7 menjadi 9. Dua anggota yang ditambahkan, yakni Iwan Krisnadi dan Nurul Yakin Setyabudi.
Anggota > Periode 2012–2015

Anggota BRTI periode 2012-2015 dilantik oleh Menkominfo Tifatul Sembiring tanggal 2 Mei 2012.
| Jabatan | Nama | Ket>  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Muhammad Budi Setiawan | Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos |
| Wakil Ketua | Syukri Batubara | Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika |
| Anggota | Adiseno |  |
| Anggota | Didik Akhmadi |  |
| Anggota | Riant Nugroho |  |
| Anggota | M. Ridwan Effendi |  |
| Anggota | Sigit Puspito Wigati Jarot |  |
| Anggota | Nonot Harsono |  |
| Anggota | Fetty Fajriati Miftach |  |
Anggota:
Anggota > Periode 2015–2018

Anggota BRTI periode 2015–2018 unsur KRT dilantik oleh Menkominfo Rudiantara tanggal 22 Mei 2015, sedangkan seiring terjadinya pergantian pejabat Eselon I dan pelantikan tanggal 7 Oktober 2016, BRTI Unsur Pemerintah berganti.
| Jabatan | Nama | Ket>  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Kalamullah Ramli (2015–2016)Ahmad M. Ramli (2016–2018) | Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika |
| Wakil Ketua | Muhammad Budi Setiawan  (2015–2016)Ismail (2016–2018) | Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos |
| Anggota IT Law | Danrivanto Budhijanto | staf khusus Menkominfo |
| Anggota Bidang Teknologi | Agung Harsoyo | dosen ITB |
| Anggota Bidang Hukum | I Ketut Pribadi Kresna | praktisi hukum dan regulasi telekomunikasi |
| Anggota Bidang Ekonomi Mikro/Bisnis | Muhammad Imam Nashiruddin | PT Indosat |
| Anggota Bidang Kebijakan Publik | Rolly Rochmad Purnomo | KPPU dan Bappenas |
| Anggota Bidang Ekonomi Makro | Rony Mamur Bishry | BPPT |
| Anggota Bidang kebijakan Publik | Taufik Hasan | dosen universitas Telkom dan praktisi |
Anggota > Periode 2018–2022

Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT BRTI) periode 2018–2022 dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melantik pada 19 Desember 2018.
| Jabatan | Nama | Ket>  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Ismail | Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos |
| Wakil Ketua | Semuel A. Pangerapan | Dirjen Aplikasi Informatika |
| Anggota | Agung Harsoyo |  |
| Anggota | Bambang Priantono |  |
| Anggota | Danrivanto Budhijanto |  |
| Anggota | I Ketut Prihadi Kresna Murti |  |
| Anggota | Johny Siswadi |  |
| Anggota | Rolly Rochmad Purnomo |  |
| Anggota | Setyardi Widodo |  |

Meski periodenya sampai 2022, BRTI dibubarkan pada tahun 2020.
Pembubaran

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, BRTI telah dibubarkan.
Perpres ini ditandatangani pada tanggal 26 November 2020.
Lihat pula

Daftar Badan dan Komisi di Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi BRTI Diarsipkan 2016-10-13 di Wayback Machine.
Suku Kimmeri

Invasi Kimmeri terhadap Kolkhis, Urartu dan Assyria 715-713 SM
Suku Kimmeri (bahasa Yunani: Κιμμέριοι, Kimmerioi) adalah suku India-Eropa kuno yang tinggal di sebelah utara Kaukasus dan Laut Azov hingga mereka terusir ke selatan oleh bangsa Skythia menuju Anatolia pada abad ke-8 SM. Secara linguistik, mereka biasanya dianggap lebih sebagai suku bangsa Thrakia atau sebagai orang Iran, atau setidaknya memiliki kelas penguasa Iran.
Setelah eksodus mereka dari stepa Pontus, suku Kimmeri kemungkinan menggempur Urartu (Armenia) sekitar 714 SM, tetapi setelah dihalau oleh Sargon II dari Assyria, mereka berbalik menuju Anatolia dan pada 696-695 SM menaklukan Phrygia. Pada 652 SM, setelah merebut Sardis, ibu kota Lydia, mereka mencapai puncak kejayaannya. Kemunduran mereka terjadi dengan cepat, dan kekalahan terakhir mereka terjadi antara 637 atau 626 SM, ketika mereka dikalahkan oleh Alyattes dari Lydia. Setelah itu, mereka tak disebutkan lagi dalam sumber-sumber sejarah namun kemungkinan menetap di Kappadokia.
Sejarah > Asal usul

Asal usul suku Kimmeri tidak jelas. Mereka biasanya diduga memiliki kaitan entah dengan kelompok penutur bahasa Iran atau bahasa Thrakia, atau setidaknya pernah dipimpin oleh elite Iran.
Menurut sejarawan Yunani, Herodotos, dari abad ke-5 SM, suku Kimmeri menempati daerah di sebelah utara Kaukasus dan Laut Hitam pada abad ke-8 dan ke-7 SM, di tempat yang kini menjadi Ukraina dan Rusia. Sementara arkeolog Renate Rolle dan beberapa arkeolog lainnya berpendapat bahwa tidak ada bukti arkeologis mengenai keberadaan suku Kimmeri di bagian selatan Rusia.
Sejarah > Kekerabatan

Herodotus menganggap bahwa suku Kimmeri dan suku Thrakia amat berkerabat. Ia menulis bahwa kedua suku ini pada awalnya menghuni pesisir utara Laut Hitam, dan keduanya terusir pada 700 SM, oleh para penyerbu dari timur. Suku Kimmeri pergi dari tanah air mereka menuju barat dan utara melintasi Kaukasus, sedangkan suku Thrakia bermigrasi ke barat daya menuju Balkan, di mana mereka kemudian mendirikan kebudayaan yang maju dan panjang. Suku Tauri, penghuni awal di Crimea, terkadang dianggap berkerabat dengan suku Kimmeri dan kemudian dengan suku Taurisci.
Para sejarawan pramodern menyebut bahwa beberapa keturunan suku Kimmeri adalah suku Kelt dan suku Jermanik, berdasarkan kemiripan antara nama Kimmerii dengan nama suku Kimbri atau Cymry. Meskipun demikian, kemungkinannya kecil bahwa bahasa Proto-Kelt atau bahasa Proto-Jermanik memasuki Eropa barat hingga akhir abad ke-7 SM: kemunculannya biasanya dikaitkan dengan kebudayaan Urnfield dan kebudayaan Zaman Perunggu Nordik. Akan tetapi, adalah mungkin jika sejumlah kecil populasi "Thrakia-Kimmeri" bermigrasi pada abad ke-8 SM dan memicu transformasi yang menyebabkan perubahan kebudayaan Urnfield menjadi kebudayaan Hallstatt, yang ikut menyebabkan Zaman Besi Eropa. Sisa-sia kelompok Kimmeri di kemudian hari kemungkinan menyebar hingga sejauh Negara-Negara Nordik dan Sungai Rhine. Salah satu contohnya adalah suku Kimbri, yang dianggap sebagai suku Jermanik yang berasal dari wilayah Himmerland (bahasa Denmark Lama Himber sysæl) di Denmark utara.
Pranala luar

Wiki Classical Dictionary: Cimmerians Diarsipkan 2006-02-15 di Wayback Machine.
Cimmerians on Stevequayle.com Diarsipkan 2002-09-25 di Wayback Machine.
Cimmerians on Regnal Chronologies Diarsipkan 2007-01-27 di Wayback Machine.
Sidang isbat

Sidang isbat (secara harfiah isbat berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan) adalah sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Sidang isbat juga bisa dilakukan dengan kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut. Jika tuntutannya dipenuhi oleh hakim sesuai dengan ketetapan syar'i, maka hakim mencegah penolakan terhadap haknya dan mengabulkan tuntutannya. Dalam kondisi ini, seorang penuntut diwajibkan memberikan bukti tuntutannya, sementara tergugat harus mengucapkan sumpah jika ingin menolak tuntutan.
Namun di Indonesia secara populer, sidang isbat sering dikaitkan dengan penetapan datangnya bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, selain juga isbat nikah.
Sidang isbat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha

Sidang isbat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1950 dengan tujuan menetapkan hari pertama Bulan Ramadan, Syawal, dan tanggal 10 Dzulhijjah. Pada awal penyelenggaraannya, sidang ini hanya sederhana dengan didasarkan fatwa para ulama bahwa negara punya hak untuk menentukan datangnya hari-hari tersebut. Kemudian mulai tahun 1972, Badan Hisab Rukyat (BHR) mulai dibentuk di bawah Kementerian Agama. Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang ini diadakan satu hari sebelum hari yang diperkirakan sebagai awal bulan yang dimaksud. Dalam sidang ini, dihadirkan berbagai ulama, tokoh, dan organisasi masyarakat di Indonesia. Dan pada tahun 2013, juga direncanakan hadirnya perwakilan negara lain yang akan menjadi saksi dan memberi pandangan mengenai penentuan tanggal penting ini. Sidang akan diawali dengan pemaparan mengenai posisi hilal atau bulan pada petang hari di sejumlah daerah oleh anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari Planetarium. Kemudian berbagai perwakilan Ormas dan Ulama yang menggunakan berbagai metode dalam menentukan datangnya hari suci akan bermusyawarah untuk menentukan dengan kesepakatan bersama. Setelahnya pemerintah mengumumkannya sebagai sebuah keputusan yang disahkan negara. Namun Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sendiri mengakui bahwa keputusan ini tidaklah mengikat, sehingga setelahnya bisa saja pihak tertentu tetap meyakini tanggal yang berbeda.
Sidang isbat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha > Kontroversi

Berbagai organisasi massa dan aliran tertentu biasanya memiliki cara penghitungan atau penetapan yang berbeda-beda, sehingga tetap saja meyakini hari suci yang berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam sidang isbat. Perbedaan ini telah sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan perbedaan pelaksanaan hari pertama puasa, Salat Idul Fitri, dan Salat Idul Adha. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi massa yang sering disorot karena perbedaan ini. Akhirnya sejak tahun 2012, Muhammadiyah tidak lagi bersedia menghadiri sidang ini walaupun mendapat undangan. Biasanya, Muhammadiyah, Satariyah di Medan, Naqsyabandiyah, dan An Nasir dari Sulawesi Selatan adalah pihak yang sering mengambil sikap berbeda dari pemerintah.
Sidang isbat nikah

Sidang isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974. Pemohon diminta mengisi formulir pengajuan sidang isbat, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, menghadirkan bukti dan saksi, dan akhirnya menerima keputusan pengadilan.
Lihat pula

Hisab dan rukyat
Ijtimak
Kalender Hijriyah
Ucapan puasa ramadhan Diarsipkan 2014-05-16 di Wayback Machine.
Perancangan Obat

Perancangan obat atau desain obat (Drug Design) adalah proses inventif untuk menemukan obat baru berdasarkan pengetahuan tentang obat yang sudah ada atau target biologisnya. Obat umumnya berupa molekul kecil organik yang mengaktifkan atau menghambat fungsi suatu biomolekul seperti protein, yang menghasilkan efek terapeutik. Obat umumnya berupa molekul organik kecil yang mengaktifkan atau menghambat fungsi biomolekul, seperti protein, untuk menghasilkan efek terapeutik. Sederhananya, desain obat adalah proses merancang molekul agar dapat berinteraksi dengan target biomolekuler. Desain obat sering menggunakan teknik pemodelan komputer (disebut juga desain obat berbantuan komputer). Desain obat yang didasarkan pada struktur tiga dimensi target dikenal sebagai desain obat berbasis struktur. Selain molekul kecil, biofarmasi termasuk peptida   dan  antibodi terapeutik merupakan kelas obat terapi berbasis protein ini juga telah dikembangkan. 
Templat:AI4
Definisi > Target obat

Target obat, yang umumnya berupa protein, merupakan molekul sentral yang berperan dalam jalur metabolisme atau pensinyalan seluler yang berkaitan dengan kondisi penyakit atau patologi tertentu, atau dengan kemampuan infeksi atau viabilitas patogen mikroba. Kriteria target obat potensial tidak mengharuskan molekul tersebut menjadi penyebab penyakit, melainkan mampu memengaruhi perkembangan penyakit. Dalam beberapa kasus, molekul kecil akan dirancang untuk meningkatkan atau menghambat fungsi target dalam jalur modifikasi penyakit tertentu. Molekul kecil (seperti agonis, antagonis, agonis terbalik, atau modulator reseptor; aktivator atau inhibitor enzim; atau pembuka atau penghambat saluran ion) akan dirancang agar komplementer dengan sisi pengikatan. Obat dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berikatan dengan molekul  selain target, "off-target", untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan.
Pada umumnya, obat-obatan adalah molekul organik kecil yang dihasilkan melalui sintesis kimia. Namun, obat berbasis biopolimer (juga dikenal sebagai biofarmasi) yang diproduksi melalui proses biologis semakin umum dikembangkan. Selain itu, teknologi pembungkaman gen berbasis mRNA mungkin memiliki aplikasi terapeutik. Sebagai contoh, nanomedicine berbasis mRNA berpotensi memperlancar dan mempercepat proses pengembangan obat, sehingga memungkinkan produksi obat secara cepat dalam menghadapi wabah.Sistem nanomedicine mRNA memfasilitasi penghantaran obat ke beragam jenis sel yang dapat dijangkau melalui sirkulasi darah. Fungsi utama penggunaan mRNA adalah untuk mengantarkan informasi genetik tertentu ke dalam sel, dengan tujuan mencegah atau menghambat perkembangan penyakit tertentu.
Definisi > Penemuan obat (Drug Discovery) > Penemuan obat fenotipik

Penemuan obat fenotipik, yang juga dikenal sebagai farmakologi maju atau farmakologi klasik, merupakan pendekatan tradisional dalam penemuan obat. Metode ini memanfaatkan proses skrining fenotipik terhadap koleksi molekul kecil sintetis, produk alami, atau ekstrak dalam perpustakaan kimia untuk mengidentifikasi zat-zat yang menunjukkan efek terapeutik yang bermanfaat. Karakteristik utama metode ini adalah penentuan awal aktivitas fungsional obat secara in vivo atau in vitro (misalnya, melalui pengujian ekstrak obat atau produk alami), yang kemudian diikuti dengan identifikasi target molekulernya. Penemuan fenotipik mengadopsi pendekatan praktis dan independen terhadap target untuk menghasilkan petunjuk awal pengembangan obat, dengan tujuan akhir menemukan senyawa dan terapi yang aktif secara farmakologis dan bekerja melalui mekanisme aksi obat yang baru. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi fenotipe penyakit untuk menemukan pengobatan potensial bagi kondisi-kondisi dengan asal-usul yang belum diketahui, kompleks, atau multifaktorial, di mana pemahaman tentang target molekuler saja tidak memadai untuk intervensi yang efektif.