Hukum kewarganegaraan Israel
Sejarah > Status nasional di bawah mandat Inggris

Palestina ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1516. Dengan demikian, hukum kewarganegaraan Utsmani berlaku di wilayah tersebut. Palestina diperintah oleh Turki Utsmani selama empat abad hingga pendudukan Inggris pada tahun 1917 setelah Perang Dunia Pertama. Wilayah tersebut secara nominal tetap menjadi wilayah Utsmaniyah setelah berakhirnya perang hingga Inggris memperoleh mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengurus wilayah tersebut pada tahun 1922. Dengan demikian, penduduk setempat masih memiliki status kewarganegaraan Utsmani, meskipun pemerintah Inggris mulai mengeluarkan sertifikat kewarganegaraan sementara setelah dimulainya pendudukan. Ketentuan mandat tersebut memungkinkan Inggris untuk mengecualikan penerapannya di bagian tertentu di kawasan, yakni di tepi timur Sungai Yordan, di mana Keamiran Transyordania berdiri.
Perjanjian Lausanne menetapkan dasar bagi kewarganegaraan yang terpisah di Mandat Palestina dan semua wilayah lain yang diserahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1925, pemerintahan Mandat Palestina tahun 1925 mengesahkan peralihan dari kewarganegaraan Utsmani ke kewarganegaraan Palestina; seluruh rakyat Utsmani yang tinggal tetap di Palestina pada tanggal 1 Agustus 1925 secara otomatis menjadi warga negara Palestina pada tanggal tersebut. Warga negara Utsmani yang berasal dari wilayah Mandat tetapi tinggal tetap di wilayah lain pada tanggal 6 Agustus 1924 mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan Palestina, di mana tenggat waktu dua tahun ditetapkan sejak ketentuan tersebut diberlakukan dan melalui persetujuan pemerintah Mandat. Hak untuk memilih ini kemudian diperpanjang hingga 24 Juli 1945. Amandemen tahun 1931 secara otomatis memberikan kewarganegaraan Palestina kepada warga negara Utsmani yang menetap di Palestina pada tanggal 6 Agustus 1924 tetapi tinggal tetap di luar negeri sejak sebelum tanggal 1 Agustus 1925, kecuali mereka secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain sebelum tanggal 23 Juli 1931.
Anak-anak sah dari seorang ayah Palestina secara otomatis memiliki kewarganegaraan Palestina. Siapa pun yang lahir di luar kondisi ini dan tidak memiliki kewarganegaraan lain saat lahir juga secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan. Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Palestina melalui naturalisasi setelah tinggal di wilayah tersebut setidaknya selama dua dari tiga tahun sebelum permohonan, memenuhi persyaratan bahasa (fasih berbahasa Inggris, Ibrani, atau Arab), menegaskan niat mereka untuk tinggal secara permanen di wilayah Mandat, dan berperilaku baik.
Meskipun Inggris memiliki kedaulatan atas Palestina, hukum dalam negeri Inggris memperlakukan Palestina sebagai wilayah asing. Penduduknya diperlakukan sebagai orang yang sebatas dilindungi, tetapi bukan WN Inggris, yang berarti bahwa mereka adalah orang asing di Inggris yang diberikan paspor Mandat Palestina oleh otoritas Inggris. Mereka tidak dapat berkunjung ke Inggris tanpa terlebih dahulu meminta izin, tetapi diberikan perlindungan konsuler yang sama seperti WN Inggris lainnya ketika bepergian ke luar teritori Inggris Raya. Peraturan ini berlanjut hingga berakhirnya mandat pada tanggal 14 Mei 1948, tanggal yang sama ketika Negara Israel berdiri.