Ari Juliano Gema
Tugas Pemerintahan > Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Setelah Presiden Joko Widodo terpilih kembali untuk periode kedua, Bekraf digabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Presiden Joko Widodo kemudian mengangkat Ari sebagai Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020, dan dilantik oleh Menparekraf Wishnutama pada tanggal 5 Februari 2020.
Ari pernah ditunjuk sebagai Wakil Koordinator Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebelum organisasinya dibubarkan Presiden Joko Widodo dan diganti dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ari juga pernah ditunjuk sebagai Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di Kemenparekraf dengan tugas menyampaikan kepada publik mengenai kebijakan dan program Kemenparekraf dalam menangani dampak COVID-19 terhadap usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pada tahun 2020, Ari menginisiasi serial diskusi Regulasi Ekonomi Digital (RED) yang secara resmi diluncurkan Menparekraf Wishnutama pada tanggal 30 Juni 2020. Serial diskusi RED ini bertujuan untuk menjadi forum diskusi bagi para pemangku kepentingan guna mempersiapkan pembentukan regulasi yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital ke depan.
Pada tahun 2021, Ari ditunjuk oleh Menparekraf sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif, atau disingkat Satgas. Sebagai Ketua Satgas saat itu, Ari fokus untuk menangani pelanggaran kekayaan intelektual di industri musik, film, dan penerbitan. Untuk industri musik, Ari bekerjasama dengan Aliansi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO) untuk merintis pengembangan platform digital yang berisi informasi lagu dan musik Indonesia sebagai single point of contact yang memudahkan pengguna lagu/musik menghubungi pemegang hak ciptanya sehingga meminimalisir pelanggaran hak cipta dan mengoptimalkan pengelolaan hak-hak mekanikal (mechanical rights). Untuk industri penerbitan, Ari bekerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan para pengelola lokapasar digital (marketplace) untuk membuat sistem penapisan bagi pihak-pihak yang akan berjualan buku di lokapasar digital, sehingga dapat meminimalisir penjualan buku-buku bajakan.
Pada tahun 2022, Ari pernah mendapat tugas untuk menyusun Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi. Pemohon uji materi tersebut menganggap bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat itu, Ari memperjelas posisi Presiden dan pemerintah bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pasal-pasal tersebut merupakan wujud perlindungan negara terhadap pencipta lagu yang pada masa lalu berada pada posisi tawar yang lemah terhadap produser rekaman, sehingga perlu diatur ketentuan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi pencipta dengan pihak yang mengelola hak cipta milik pihak lain. Pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Presiden tersebut dan menolak seluruh permohonan pemohon tersebut.