Ismail Sabri Yaakob
Perjalanan karier

Ismail Sabri memulai kariernya sebagai pengacara pada 1985, kemudian Ia diangkat sebagai anggota Dewan Distrik Temerloh pada 1987 dan anggota Dewan Kota Temerloh pada tahun 1996. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Sekretaris Politik Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata, Sabbaruddin Chik. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Lembaga Pengarah Lembaga Pahang Tenggara (DARA) pada 1995 serta Lembaga Penggalakan Pariwisata Malaysia di tahun yang sama. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai Ketua Kompleks Olahraga Nasional Malaysia.
Pada 1987, Ismail Sabri mulai terjun ke dunia politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota UMNO Cabang Distrik Temerloh. Setelah itu pada 1988 ia diangkat sebagai Kepala Informasi UMNO Cabang Distrik Temerloh. Pada 1993, terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO Cabang Distrik Temerloh, Wakil Ketua UMNO Cabang Distrik Temerloh pada 2001. Ia dikukuhkan menjadi Ketua UMNO Cabang Distrik Bera pada tahun 2004 setelah proses penataan ulang perbatasan wilayah untuk daerah pemilihan parlemen. Pada saat Pemilu Malaysia 2004, ia memperebutkan kursi legislatif dan maju sebagai calon dari Barisan Nasional. Ia bertarung di daerah pemilihan Bera, negara bagian Pahang. Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 16,714 suara. Kandidat lawannya adalah Abd Wahab Ismail dari Partai Islam Se-Malaysia yang hanya mendapatkan 12.244 suara.[butuh rujukan]
Ismail Sabri terpilih kembali sebagai anggota parlemen daerah pemilihan Bera pada 2008, dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Abdullah Badawi. Pada April 2009, ia menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Konsumerisme Malaysia di bawah kepemimpinan Najib Razak. Setelah pemilihan umum 2013, ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro Malaysia (2013–2015). Ismail Sabri kembali bertanding sebagai Ketua UMNO Cabang Distrik Bera pada tanggal 19 Oktober 2013 dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 278 suara, mengalahkan Mohd Azizan Che Omar. Selain itu, ia juga bertanding dalam kepemimpinan UMNO tingkat pusat untuk menjadi anggota Dewan Tertinggi dan berhasil merebut kursi sejak Maret 2009 sampai 16 Oktober 2016.[butuh rujukan]
Sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro, ia telah memperkenalkan frasa "Jihad Melawan Perantara" (bahasa Melayu: Jihad Memerangi Orang Tengah) yang bertujuan untuk menghilangkan peran tengkulak di sektor pertanian. Hasil dari tiga sub sektor pertanian, yaitu padi, perikanan, serta sayuran dan buah-buahan dipasarkan langsung ke konsumen melalui berbagai tempat antara lain Pusat Pembelian Padi, Pasar Nelayan, Pasar Tani, dan Agrobazaar Toko Rakyat. Departemen Pelayanan Publik mengklaim bahwa pendapatan petani tanaman, nelayan, dan produsen ternak telah meningkat sebagai hasil dari inisiatif ini, sementara konsumen dapat memperoleh produk segar dengan harga lebih rendah daripada yang ditawarkan di pasar umum. Hingga selanjutnya ketika perombakan kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wilayah Malaysia (2015–2018).
Sebagai Menteri Pembangunan Pedesaan dan Wilayah Malaysia, Ismail Sabri mencetuskan konsep "Mara Digital Malls" pada 2015,  yang pada dasarnya adalah pusat perbelanjaan yang menjual produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun hanya dari vendor Bumiputera. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memungkinkan lebih banyak pedagang Bumiputera menjual barang digital dan gadget IPTEK, dengan harga sewa yang lebih rendah daripada pusat IPTEK yang ada. Pedagang diberi subsidi sewa selama enam bulan untuk membangun usaha mereka sendiri. Selain itu, ia juga berupaya dalam transformasi untuk pelaksanaan kebutuhan dan keinginan masyarakat sekaligus memastikan proses pembangunan pedesaan tepat sasaran. Kebijakan tersebut dinamakan dengan "Membandarkan Luar Bandar" yang bermaksud melakukan kemajuan dan pembaruan terhadap daerah pedesaan. Pelaksanaan yang dirancang untuk lima tahun ini memberi penumpuan kepada enam tujuan utama, yaitu sistem prasarana, pembangunan pemuda, ekonomi, kewirausahaan, sumber daya manusia, dan sistem pengiriman. Penyediaan infrastruktur dasar daerah tertinggal juga diintensifkan, terutamanya di daerah pedalaman yang kurang terjangkau di seluruh Malaysia untuk mendorong para generasi muda agar dapat membangun masa depan.[butuh rujukan]
Ketika Pemilu Malaysia 2018, pertama kali dalam sejarah bahwa koalisi Barisan Nasional (BN) mengalami kekalahan atas koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH). Setelah itu, Ismail memperebutkan jabatan Wakil Presiden dalam pemilihan kepemimpinan UMNO 2018 dan berhasil menang dengan suara tertinggi di atas Mahdzir Khalid dan Mohamed Khaled Nordin. Ismail Sabri menjabat portofolio Departemen Perdana Menteri sebagai wakil ketua dalam Kabinet Bayangan Ahmad Zahid Hamidi. Pada 20 Desember 2018, sebagai Wakil Presiden UMNO, ia ditugasi untuk mengemban tugas Deputi Presiden menggantikan petahananya, yaitu Mohamad Hasan yang bertindak sebagai Penjabat Presiden UMNO selama lebih dari enam bulan "cuti kebun" oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ia diangkat sebagai Ketua Oposisi Malaysia di Dewan Rakyat pada 2019 ketika Ahmad Zahid Hamidi mengundurkan diri. Ia banyak bersuara terkait kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti dividen Tabung Haji, Lembaga Tabung Angkatan Tentara (LTAT), dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) yang menurun juga ikut disuarakan.
Pada Februari 2020, politik di Malaysia mulai memanas setelah Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) menyatakan keluar dari koalisi PH, diikuti beberapa anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang keluar dari partai tersebut hingga membuat Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia mundur. Lalu, PPBM bersama Barisan Nasional, Partai Islam Se-Malaysia, Gabungan Partai Sarawak, Gabungan Bersatu Sabah, dan anggota parlemen Independen membentuk pemerintahan baru yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional (PN). Pada Maret 2020, di bawah kepemimpinan perdana menteri yang baru, yaitu Muhyiddin Yassin. Ismail diangkat dalam Kabinet Muhyiddin sebagai Menteri Pertahanan Malaysia sekaligus memimpin sebagai Menteri Senior (Keamanan dan Persatuan) yang merupakan jabatan pengganti fungsi Wakil Perdana Menteri Malaysia yang tidak difungsikan sejak pengumuman kabinet hingga Juli 2021. Sebagai menteri senior, ia selalu mengumumkan kebijakan pemerintah terkait prosedur operasi standar dan pemberlakuan Perintah Kendali Pergerakan (PKP). Ia mengkritik Al Jazeera untuk sebuah dokumentasi tentang perlakuan Pemerintah Malaysia terhadap imigran selama PKP berlangsung, sehingga ia menuntut pihak Al Jazeera meminta maaf atas apa yang diduganya sebagai "pelaporan palsu". Ketika Pemilu Sabah 2020, Ismail Sabri mengatakan kepada pers bahwa pemilih yang telah melakukan perjalanan ke negara bagian Sabah, lalu pulang ke negara bagian asal tidak perlu dikarantina setelah mereka kembali. Ismail dikenali oleh warganet Malaysia dengan sebutan "Pak Long Mail" dan "Tok Mail".
Jabatan Wakil Perdana Menteri yang kosong setelah Wan Azizah Wan Ismail mengundurkan diri pada Februari 2020, akhirnya difungsikan kembali di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menunjuk Ismail sebagai wakilnya dalam pemerintahan untuk menangani masalah di masa pandemi COVID-19. Pada 7 Juli 2021, ia resmi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Ia dilantik bersama Hishammuddin Hussein yang menjadi menteri senior menggantikannya. Sehari setelah pelantikannya pula, partainya UMNO secara serta merta menarik kembali dukungan yang diberikan kepada Muhyiddin. Akan tetapi, ia tetap mempelopori fraksi UMNO untuk bersikukuh mendukung Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri pada Juli 2021. Hal ini membuat partai menjadi pecah dan menyebabkan ketidakpastian apakah Muhyiddin terus mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Jabatan yang diembannya hanya bertahan 40 hari diakibatkan krisis politik dan membuatnya menjadi wakil perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat di Malaysia.[butuh rujukan]