Penyatuan kembali Jerman
Latar belakang

Setelah berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, Negara Jerman dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin sebagai pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Meskipun niat awal pendudukan adalah untuk mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan kepada Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sebagai Kaliningrad Oblast) diberikan kepada Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur mengklaim sebagai pengganti sah Kerajaan Jerman yang lama (Deutsches Reich). Tetapi, Jerman Timur mengubah pendapatnya selepas itu dan menyatakan bahwa Negara Jerman telah berhenti ada pada tahun 1945 serta menyatakan bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama untuk menyatukan bagian-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil untuk Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Ia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang disebut sebagai Perbatasan Oder-Neisse dan semua pasukan bersekutu dipindahkan pada tahun yang sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer lebih menyukai integrasi lebih dekat dengan Eropa Barat dan meminta penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau dunia internasional. Syarat ini ditolak oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berkepanjangan bermula pada 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30 tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan meniru gaya ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi negara paling kaya dan maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan antara Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan baik yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.