Siprus Utara
Sejarah > 1960–1974

Siprus yang bersatu memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Inggris pada bulan Agustus 1960, setelah Siprus Yunani dan Turki sepakat untuk membatalkan rencana enosis (persatuan dengan Yunani) dan taksim (gerakan membagi Siprus). Bagian dari perjanjian tersebut ialah Siprus diperintah berdasarkan konstitusi yang membagi jabatan kabinet, kursi parlemen, dan pekerjaan pegawai negeri berdasarkan rasio yang disepakati antara kedua komunitas. Dalam waktu tiga tahun, ketegangan mulai terlihat antara Siprus Yunani dan Turki dalam urusan pemerintahan, khususnya perselisihan mengenai kotamadya dan perpajakan yang terpisah menciptakan kebuntuan dalam pemerintahan. Pada tahun 1963 Presiden Makarios mengusulkan perubahan sepihak terhadap konstitusi, melalui 13 amandemen. Turki dan Siprus Turki menolak usulan amandemen tersebut, dan mengklaim bahwa hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan konstitusional yang menguntungkan Siprus Yunani dan menurunkan status Siprus Turki dari salah satu pendiri negara menjadi status minoritas, menghapus perlindungan konstitusional mereka dalam proses tersebut. Warga Siprus Turki mengajukan gugatan terhadap 13 amandemen tersebut ke Mahkamah Konstitusi Agung Siprus (SCCC). Makarios mengumumkan bahwa ia tidak akan mematuhi keputusan SCCC, apa pun keputusannya, dan membela amandemennya sebagai hal yang diperlukan "untuk menyelesaikan kebuntuan konstitusional" dan bertentangan dengan pendapat SCCC.
Pada tanggal 25 April 1963, SCCC memutuskan bahwa 13 amandemen Makarios adalah ilegal. Putusan Mahkamah Agung Siprus menyatakan bahwa Makarios telah melanggar konstitusi karena gagal menerapkan sepenuhnya tindakan-tindakannya dan bahwa warga Siprus Turki tidak diizinkan untuk kembali ke posisi mereka di pemerintahan tanpa terlebih dahulu menerima usulan amandemen konstitusi. Pada tanggal 21 Mei, presiden SCCC mengundurkan diri karena sikap Makarios. Pada tanggal 15 Juli, Makarios mengabaikan keputusan SCCC. Setelah presiden SCCC mengundurkan diri, SCCC tidak ada lagi. Mahkamah Agung Siprus (SCC) dibentuk dengan menggabungkan SCCC dan Pengadilan Tinggi Siprus, dan menjalankan yurisdiksi dan wewenang SCCC dan HCC. Pada tanggal 30 November, Makarios mengesahkan 13 amandemen tersebut. Pada tahun 1963, sayap pemerintah Siprus Yunani membuat rencana Akritas yang menguraikan kebijakan yang akan menyingkirkan warga Siprus Turki dari pemerintahan dan pada akhirnya mengarah pada persatuan dengan Yunani. Rencana tersebut menyatakan bahwa jika Siprus Turki keberatan maka mereka harus "ditundukkan dengan kekerasan sebelum kekuatan asing dapat melakukan intervensi".
Pada tanggal 21 Desember 1963, tembakan dilepaskan ke arah kerumunan warga Siprus Turki yang berkumpul saat patroli polisi Yunani menghentikan dua warga Siprus Turki, yang mengaku meminta identifikasi; dua warga Siprus Turki terbunuh pada kejadian itu. Tidak lama kemudian, kekerasan antar komunitas pecah dengan serangan besar-besaran paramiliter Siprus Yunani terhadap warga Siprus Turki di Nicosia dan Larnaca. Meskipun TMT—sebuah kelompok perlawanan Turki yang dibentuk pada tahun 1959 untuk mempromosikan kebijakan taksim, sebagai oposisi terhadap kelompok nasionalis Siprus Yunani EOKA dan advokasi enosis —melakukan sejumlah tindakan pembalasan; sejarawan konflik Siprus Keith Kyle mencatat bahwa "tidak ada keraguan bahwa korban utama dari berbagai insiden yang terjadi selama beberapa bulan berikutnya adalah orang Turki". Tujuh ratus orang Turki, termasuk anak-anak, disandera dari pinggiran utara Nicosia. Nikos Sampson, seorang nasionalis dan calon pemimpin kudeta, memimpin sekelompok laskar Siprus Yunani ke pinggiran kota campuran Omorphita/Küçük Kaymaklı dan menyerang penduduk Siprus Turki. Pada akhir tahun 1964, 364 warga Siprus Turki dan 174 warga Siprus Yunani telah terbunuh.
Pada bulan September 1964, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu, U Thant melaporkan bahwa "UNFICYP melakukan survei terperinci terhadap semua kerusakan properti di seluruh pulau selama kerusuhan; hal ini menunjukkan bahwa di 109 desa, sebagian besar merupakan desa Turki-Siprus atau desa campuran, 527 rumah telah hancur sementara 2.000 lainnya rusak akibat penjarahan". Penjarahan yang meluas di desa-desa Siprus Turki mendorong 20.000 pengungsi mundur ke daerah bersenjata, di mana mereka tinggal selama 11 tahun berikutnya, mengandalkan makanan dan pasokan medis dari Turki untuk bertahan hidup. Warga Siprus Turki membentuk kelompok paramiliter untuk mempertahankan daerah tersebut, yang menyebabkan perpecahan bertahap komunitas di pulau itu menjadi dua kubu yang bermusuhan. Kekerasan tersebut juga menyebabkan ribuan warga Siprus Turki berupaya melarikan diri dari kekerasan dengan beremigrasi ke Inggris, Australia, dan Turki. Pada tanggal 28 Desember 1967, Pemerintahan Sementara Siprus Turki didirikan.