Perubahan iklim dan gender
Dampak gender perubahan iklim pada masyarakat adat

Penduduk asli merupakan penjaga kawasan, teritorial, dan sumber daya di tanah tradisional mereka. Menurut data FAO pada 2019, ada sekitar 476.6 juta warga pribumi di seluruh dunia yang terdiri atas 238.4 juta perempuan dan 238.2 juta laki-laki. Berdasarkan studi, 80% keanekaragaman hayati di seluruh dunia ada dalam penjagaan mereka. Warga pribumi memiliki pengetahuan dan kearifan turun menurun tentang cuaca dan iklim yang dapat berkontribusi untuk ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan hidup.
Masyarakat asli merupakan salah satu korban pertama dan merasakan langsung dampak perubahan iklim. Ada dua alasan mengapa komunitas asli menjadi kelompok yang paling terpengaruh krisis iklim. Pertama, mereka memiliki hubungan yang erat dan unik dengan alam dan seringkali menggantungkan hidup mereka sepenuhnya ke alam. Hutan merupakan sumber makanan, obat-obatan, dan pengetahuan bagi mereka. Masyarakat adat juga menganggap alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kultur dan spiritualitas mereka. Alasan kedua, komunitas asli pada umumnya sudah hidup dalam kemiskinan di lingkungan yang terpinggirkan dan di beberapa wilayah, mereka terdiskriminasi. Mereka telah terpinggirkan secara sosial, politik, dan rentan kehilangan tanah dan sumber daya, menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan pengangguran. Krisis iklim turut memperparah situasi warga asli. Ilmuwan juga menambahkan faktor geografis sebagai penentu kerentanan warga asli terhadap perubahan iklim. Beberapa suku asli yang hidup di bagian utara Kanada, seperti Inuit, terdampak penghangatan suhu di wilayah Arktika. Suku-suku asli yang keluar dari tanah tradisional mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa, rentan mengalami diskriminasi ganda akibat status mereka sebagai imigran sekaligus orang asli. Perpindahan tempat yang dilakukan secara mendadak membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan dan penyelundupan orang. Warga suku-suku asli di negara berkembang yang terpaksa pindah karena deforestasi banyak yang berakhir di permukiman kumuh di kota-kota besar.
Seperti halnya wanita di komunitas-komunitas lain, perempuan pribumi belum terwakili secara memadai dan belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang iklim. Akibatnya, mereka kesulitan untuk memaksimalkan potensi, ikut berperan dalam merespon krisis iklim, serta menghapus kesenjangan gender dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Perempuan penduduk asli juga memikul beban ganda dengan statusnya sebagai perempuan dan warga adat. Dalam konteks perubahan iklim, wanita adat sering menghadapi pelanggaran HAM sistemik dan mengalami praktik eksklusivitas dan diskriminatif yang mendalam, baik di dalam komunitas mereka sendiri maupun masyarakat secara umum. Hak-hak mereka sebagai perempuan penduduk asli masih terabaikan meski telah ada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
Christiana Saiti Louwa, perempuan dari suku El Molo, Kenya, menyatakan para perempuan di sukunya terdampak secara fisik, mental, dan emosional akibat kerusakan lingkungan dan kekeringan yang melanda wilayah mereka. Selama bertahun-tahun, suku El Molo hidup dengan mencari ikan dan memelihara ternak. Namun, akibat penyusutan air di danau Turkana, mereka harus berpindah ke dataran tinggi dan terpaksa belajar bercocok tanam. Di Indonesia, suku-suku asli di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan hutan warisan akibat deforestasi yang dipicu oleh perluasan industri kelapa sawit. Mereka dipaksa menjual tanah dan berpindah ke tempat lain. Studi terhadap Orang Rimba di Sarolangun, Jambi dan suku Dayak Iban di Bengkayang, Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa perempuan terdampak langsung secara ekonomi akibat deforestasi. Di kedua komunitas tersebut, perempuan tidak lagi dapat mewariskan pengetahuan dan keterampilan antargenerasi, seperti menganyam tikar dan keranjang yang terbuat dari hasil hutan. Mereka juga kehilangan sumber pendapatan tambahan.
Untuk memengaruhi kebijakan iklim yang berdampak pada kehidupan mereka, suku-suku asli di dunia berhimpun dan memulai gerakan keadilan iklim untuk masyarakat adat. Mereka berasal dari berbagai wilayah di dunia, seperti Amerika Utara dan Amerika Selatan. Suku-suku yang hidup di hutan Amazon wilayah Ekuador timur, seperti Huaorani, Sápara dan Sarayaku Kichwa telah lama terlibat dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Mereka memiliki peran ganda. Pertama, dengan menentang pendudukan dan deforestasi atas hutan yang telah lama mereka tinggali, dan kedua, mereka bergerak di lobi-lobi dan forum internasional. Sejak 1990-an, suku-suku tersebut telah menyadari peran mereka dalam melindungi kawasan hutan dari efek perubahan iklim. Kesadaran bahwa masyarakat adat memiliki potensi memengaruhi pengambilan keputusan mendorong mereka terlibat lebih jauh dalam kegiatan aktivisme. Mereka aktif bersuara di lobi-lobi negosiasi perubahan iklim antar negara dan di forum-forum PBB.
Kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan lingkungan hidup mendorong sejumlah perempuan adat untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mereka berjuang melindungi hak mereka atas tanah, memimpin proyek konservasi sumber air bersih, dan membuka jalan bagi generasi selanjutnya untuk merencanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di Ekuador, Nemonte Nenquimo diangkat sebagai pemimpin perempuan pertama suku Waorani. Ia bersama masyarakat adat Waorani menuntut pemerintah Ekuador ke pengadilan karena rencana penjualan hutan ke perusahaan minyak. Mereka memenangkan kasus pada 2009 dan berhasil menyelamatkan 500.000 hektar hutan hujan Amazon. Kemenangan ini menjadi preseden hukum yang penting untuk hak-hak masyarakat adat. Sebelum masuknya peradaban dan pendudukan, perempuan Waorani adalah pengambil keputusan di sukunya. Nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendidikan luar menjauhkan perempuan adat dari peran itu. Menurut Nemonte, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dan harus bekerja sama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.