Muammar Khadafi
Republik Arab Libya > Mengukuhkan kekuasaan: 1969–1973 > Reformasi ekonomi dan sosial

Kebijakan ekonomi DKR pada awalnya berhaluan kapitalisme negara. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu para wirausahawan Libya. Mereka juga mencoba menambah jumlah lahan yang dapat digarap di Libya, sehingga pada September 1969, pemerintah melancarkan "Revolusi Hijau" yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi impor makanan. Lahan tidur dan lahan-lahan yang telah disita dari para pemukim Italia dibagi-bagikan kepada rakyat. Selain itu, pemerintah membangun irigasi di sepanjang pesisir utara dan di sekitaran oasis-oasis di pedalaman. Namun, biaya produksi masih melebihi nilai jual hasil panen, sehingga sektor pertanian Libya sangat membutuhkan subsidi dari negara.
Minyak bumi merupakan komoditas ekspor utama Libya, sehingga Khadafi mencoba meningkatkan kinerja sektor tersebut. Pada Oktober 1969, Khadafi mengancam akan mengurangi produksi minyak karena menurutnya nilai tukar perdagangannya tidak adil dan lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan asing. Pada bulan Desember, Jalloud berhasil meningkatkan harga minyak Libya. Pada tahun 1970, negara-negara OPEC lainnya mengambil langkah yang sama, sehingga harga minyak dunia pun naik. DKR juga melakukan perundingan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, dan hasilnya adalah Kesepakatan Tripoli tanggal 20 Maret 1971 yang memberikan kepada pemerintah Libya pajak pendapatan, harga yang lebih baik, serta pembayaran tambahan dari perusahaan minyak untuk setiap barel yang diekspor. Berkat kesepakatan ini, Libya berhasil mendapatkan pemasukan tambahan sebesar $1 miliar pada tahun pertamanya.
DKR mencoba memperkuat kendali negara atas sektor minyak dengan melancarkan program nasionalisasi, yang dimulai dengan penyitaan saham British Petroleum di British Petroleum-N.B. Hunt Sahir Field pada Desember 1971. Pada September 1973, pemerintah Libya mengumumkan bahwa mereka akan menasionalisasi 51% dari kegiatan semua produsen minyak asing di Libya. Bagi Khadafi, tindakan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sosialisme. Tindakan ini membuahkan hasil. Produk domestik bruto Libya pada tahun 1969 tercatat sebesar $3,8 miliar, dan angka ini kemudian melejit menjadi $13,7 miliar pada tahun 1974 dan $24,5 miliar pada tahun 1979. Taraf hidup orang Libya juga naik drastis pada dasawarsa pertama pemerintahan Khadafi. Pada tahun 1951, pendapatan per kapita negara tersebut hanya $40, tetapi pada tahun 1979 jumlahnya telah melejit menjadi $8.170, dan angka ini berada di atas rata-rata negara-negara maju seperti Italia dan Britania Raya.
DKR juga melancarkan reformasi sosial dengan hukum syariah sebagai landasannya. Konsumsi minuman keras dilarang, klub-klub malam dan gereja-gereja Kristen ditutup, pakaian tradisional Libya digalakkan, dan bahasa Arab dinyatakan sebagai satu-satunya bahasa yang boleh digunakan dalam komunikasi resmi dan di rambu-rambu jalan. DKR melipatgandakan upah minimum, melakukan pengendalian harga lewat peraturan, dan menurunkan harga sewa sebesar 30 hingga 40%. Khadafi juga ingin menghapuskan batasan-batasan sosial terhadap perempuan yang diberlakukan oleh rezim sebelumnya, sehingga pemerintah Libya mendirikan Pelatihan Perempuan Revolusioner untuk menggalakkan reformasi. Pada tahun 1970, diberlakukan sebuah undang-undang yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menuntut kesetaraan gaji. Pada tahun 1971, Khadafi mendukung pendirian Federasi Perempuan Libya. Pada tahun 1972, diberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi pernikahan perempuan dengan usia di bawah enam belas tahun, dan undang-undang tersebut juga memastikan bahwa perempuan hanya dapat menikah setelah ia menyatakan kesetujuannya. Pemerintahan Khadafi juga menyediakan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, walaupun hal ini lebih menguntungkan segelintir orang dari kelas menengah di perkotaan.
Dari tahun 1969 hingga 1973, pemerintah Libya menggunakan pendapatan dari minyak bumi untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Pembangunan rumah menjadi program sosial yang diutamakan dengan tujuan untuk mengatasi tuna wisma dan menyulap kawasan-kawasan kumuh yang sebelumnya muncul akibat urbanisasi di Libya. Penyediaan layanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Pada tahun 1978, jumlah rumah sakit di Libya meningkat 50% sejak tahun 1968, sementara jumlah dokter melesat dari 700 hingga 3000 pada dasawarsa tersebut. Malaria diberantas, sementara penyakit trakoma dan tuberkulosis berhasil diredam. Wajib belajar 6 tahun digantikan dengan 9 tahun, dan pemerintah juga memperkenalkan program untuk meningkatkan tingkat melek huruf pada orang dewasa dan menyediakan pendidikan gratis di universitas. Universitas Bayda didirikan, sementara Universitas Tripoli dan Universitas Benghazi diperbesar. Dengan ini, pemerintah membantu membuka jalan bagi orang miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dengan tindakan-tindakan ini pula DKR berhasil memperluas sektor publik dan menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Program-program sosial ini disukai oleh rakyat Libya. Salah satu faktor yang mendorong popularitas ini adalah daya tarik pribadi Khadafi, mengingat ia masih muda dan memiliki status rendahan sebagai seorang Badawi, ditambah dengan retorikanya yang berusaha menggambarkannya sebagai penerus pejuang anti-Italia Omar Mukhtar.
Untuk mengatasi perpecahan kesukuan dan kedaerahan di Libya, DKR menyebarluaskan gagasan persatuan Libya. Mereka mencoba menjatuhkan nama baik para pemimpin suku dengan menggambarkan mereka sebagai kaki tangan rezim lama, dan pada Agustus 1971, pengadilan militer di Sabha mengadili banyak pemimpin suku tersebut atas tuduhan kegiatan anti-revolusi. Batas-batas administratif yang sudah ada sedari dulu dirombak hingga melampaui batas-batas kesukuan, sementara tokoh-tokoh modern yang pro-revolusi menggantikan pemimpin-pemimpin tradisional, tetapi masyarakat di daerah mereka sering kali menolak mereka. Setelah sadar bahwa tokoh-tokoh modern ini telah gagal, Khadafi mendirikan Persatuan Sosialis Arab pada Juni 1971, yang merupakan sebuah partai pelopor untuk mobilisasi massal dengan Khadafi sebagai ketuanya. Partai ini mengakui DKR sebagai "wewenang tertinggi", dan dirancang untuk memperkuat antusiasme terhadap revolusi di Libya. Namun, partai ini bersifat sangat birokratis dan gagal mengerahkan dukungan seperti yang diharapkan oleh Khadafi.