stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Austria-Hungaria
Politik > Parlemen > Cisleithania

Dewan Kekaisaran adalah badan bikameral : majelis tinggi adalah Dewan Bangsawan ( Bahasa Jerman : Herrenhaus ), dan majelis rendah adalah Dewan Deputi (Bahasa Jerman: Abgeordnetenhaus ). Anggota Dewan Deputi dipilih melalui sistem " curiae " yang mengutamakan representasi yang berpihak pada orang kaya tetapi secara bertahap direformasi hingga hak pilih laki-laki universal diperkenalkan pada tahun 1906. Untuk menjadi undang-undang, undang-undang harus dibuat melewati kedua rumah, ditandatangani oleh menteri pemerintah yang bertanggung jawab dan kemudian diberikan persetujuan kerajaan oleh Kaisar.
Politik > Parlemen > Transleithania

Dewan Hungaria juga bikameral: majelis tinggi adalah Dewan Tokoh Terkemuka ( Hungaria : Főrendiház ), dan majelis rendah adalah Dewan Perwakilan Rakyat ( Hungaria : Képviselőház ). Sistem "kuria" juga digunakan untuk memilih anggota DPR. Waralaba sangat terbatas, dengan sekitar 5% pria berhak memilih pada tahun 1874, naik menjadi 8% pada awal Perang Dunia I. Parlemen Hungaria memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang tentang semua hal mengenai Hungaria, tetapi untuk Kroasia- Slavonia hanya pada hal-hal yang dibagikan dengan Hungaria. Hal-hal yang menyangkut Kroasia-Slavonia saja jatuh ke Dewan Kroasia-Slavonia(biasanya disebut sebagai Parlemen Kroasia). Raja memiliki hak untuk memveto RUU apa pun sebelum diajukan ke Majelis Nasional, hak untuk memveto semua undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional, dan kekuasaan untuk memprakarsai atau membubarkan Majelis dan menyerukan pemilihan baru. Dalam praktiknya, kekuatan ini jarang digunakan.
Politik > Parlemen > Kondominium Bosnia dan Herzegovina

Dewan (Sabor) Bosnia-Herzegovinadibentuk pada tahun 1910. Pengaturannya terdiri dari satu Kamar, dipilih berdasarkan prinsip representasi kepentingan. Itu berjumlah 92 anggota. Dari 20 orang ini terdiri dari perwakilan dari semua pengakuan agama, presiden Mahkamah Agung, presiden Kamar Advokat, presiden Kamar Dagang, dan walikota Sarajevo. Selain itu ada 72 deputi, dipilih oleh tiga curiae atau kelompok elektoral. Kuria pertama termasuk pemilik tanah besar, pembayar pajak tertinggi, dan orang-orang yang telah mencapai standar pendidikan tertentu tanpa memperhatikan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Ke kuria kedua adalah milik penduduk kota yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di kuria pertama; ke yang ketiga, penduduk pedesaan didiskualifikasi dengan cara yang sama. Dengan sistem kuria ini digabungkan pengelompokan mandat dan pemilih menurut tiga keyakinan dominan (Kristen Katolik, Kristen Ortodoks Serbia, Islam). Kepada para penganut kepercayaan lain, hak diberikan untuk memilih dengan salah satu badan pemilihan agama di dalam kuria tempat mereka berada.
Dewan memiliki kekuasaan legislatif yang sangat terbatas. Kekuasaan legislatif utama ada di tangan kaisar, parlemen di Wina dan Budapest, dan menteri keuangan bersama. Dewan Bosnia dapat mengajukan proposal, tetapi proposal tersebut harus disetujui oleh kedua parlemen di Wina dan Budapest. Dewan hanya dapat membahas hal-hal yang mempengaruhi Bosnia dan Herzegovina secara eksklusif; keputusan tentang angkatan bersenjata, koneksi komersial dan lalu lintas, bea cukai, dan hal-hal serupa, dibuat oleh parlemen di Wina dan Budapest. Dewan juga tidak memiliki kendali atas Dewan Nasional atau Dewan kota.
Politik > Pemerintah Cisleithania

Kaisar dari monarki ganda di sebelah kanannya Kaisar Austria dan Raja Bohemia, penguasa bagian kerajaan Austria, secara resmi bernama Kerajaan dan Tanah yang Diwakili di Parlemen Kerajaan ( Die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ), disederhanakan pada tahun 1915 menjadi hanya Tanah Austria ( Österreichische Länder ) yang diangkat menjadi Pemerintah Austria. Kementerian Austria membawa penunjukan Imperial-Royal Ministry (sing. kk Ministerium ), di mana Imperial adalah gelar Kaisar dari Kaiser dan Austria dan Royal adalah gelar Raja Bohemia. Otoritas pusat dikenal sebagai "Kementerian" ( Menteri). Pada tahun 1867 Ministerium terdiri dari tujuh kementerian ( Pertanian , Agama dan Pendidikan , Keuangan , Dalam Negeri , Kehakiman , Perdagangan dan Pekerjaan Umum , Pertahanan ). Kementerian Perkeretaapian dibentuk pada tahun 1896, dan Kementerian Pekerjaan Umum dipisahkan dari Perdagangan pada tahun 1908. Kementerian Kesehatan Masyarakat  [ de ] dan Kesejahteraan Sosial didirikan pada tahun 1917 untuk menangani masalah yang timbul dari Perang Dunia I. Semua kementerian memiliki judul kk("Imperial-Royal"), mengacu pada Mahkota Kekaisaran Austria dan Mahkota Kerajaan Bohemia.
Pemerintah antara lain:
Perdana Menteri Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerpräsident );
Kementerian Pertanian Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Ackerbau );
Kementerian Ibadah dan Pendidikan Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Cultus und Unterricht );
Kementerian Perkeretaapian Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Eisenbahn ), dibentuk pada tahun 1896;
Kementerian Keuangan Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Finanzen );
Kementerian Perdagangan Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Handel );
Kementerian Dalam Negeri Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium des Inneres );
Kementerian Kehakiman Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium der Justiz );
Kementerian Pertahanan Wilayah Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Landesverteidigung );
Kementerian Pekerjaan Umum Kekaisaran-Kerajaan [Pengeluaran] ( kk Ministerium für öffentliche Arbeiten ), dibentuk pada tahun 1908;
Kementerian Perawatan Sosial Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Soziale Fürsorge ), dibentuk pada tahun 1917; Dan
Kementerian Kesehatan Rakyat Kekaisaran-Kerajaan ( kk Ministerium für Volksgesundheit ), juga dibentuk pada tahun 1917.
Politik > Pemerintah Cisleithania > Administrasi lokal dan pemerintah Cisleithania

Sistem administrasi di Kekaisaran Austria terdiri dari tiga tingkat: administrasi Negara pusat, teritori ( Länder ), dan administrasi komunal lokal. Administrasi negara meliputi semua urusan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan kepentingan "yang berlaku umum di semua wilayah"; semua tugas administrasi lainnya diserahkan ke wilayah. Akhirnya, komune memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan mereka sendiri.
Politik > Pemerintah Cisleithania > Administrasi lokal dan pemerintah Cisleithania > Pemerintah lokal

Di bawah wilayah itu adalah distrik ( Bezirk ) di bawah seorang bupati ( Bezirkshauptmann ), yang ditunjuk oleh pemerintah Negara Bagian. Para bupati ini menyatukan hampir semua fungsi administrasi yang dibagi di antara berbagai kementerian. Setiap distrik dibagi menjadi beberapa kotamadya ( Ortsgemeinden ), masing-masing dengan walikota terpilihnya sendiri ( Bürgermeister ). Sembilan kota wajib adalah unit otonom di tingkat kabupaten.
Kompleksitas sistem ini, khususnya tumpang tindih antara administrasi Negara dan teritorial, menyebabkan gerakan reformasi administrasi. Sejak tahun 1904, perdana menteri Ernest von Koerber telah menyatakan bahwa perubahan menyeluruh dalam prinsip-prinsip administrasi akan sangat penting jika mesin Negara terus bekerja. Richard von BinerthTindakan terakhir sebagai perdana menteri Austria pada Mei 1911 adalah pengangkatan komisi yang dinominasikan oleh Kaisar untuk menyusun skema reformasi administrasi. Reskrip kekaisaran tidak menampilkan reformasi sebagai hal yang mendesak atau menguraikan filosofi keseluruhan untuk mereka. Kemajuan masyarakat yang terus menerus, katanya, telah membuat tuntutan yang meningkat pada administrasi, artinya, reformasi dianggap diperlukan karena perubahan zaman, bukan masalah mendasar pada struktur administrasi. Komisi reformasi pertama-tama menyibukkan diri dengan reformasi yang tidak ada kontroversi. Pada tahun 1912 diterbitkan "Proposal untuk pelatihan pejabat Negara". Komisi menghasilkan beberapa laporan lebih lanjut sebelum pekerjaannya terhenti oleh pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914.Pemerintah memutuskan program otonomi nasional sebagai dasar reformasi administrasi, namun tidak pernah dilaksanakan.
Politik > Pemerintah Transleithania

Lihat pula: [[:Daftar pembagian administratif Kerajaan Hungaria § 1867–1920]]
Kaisar monarki ganda di sebelah kanannya Raja Apostolik Hungaria dan Raja Kroasia dan Slavonia, penguasa bagian kerajaan Hungaria, secara resmi bernama Tanah Mahkota Hungaria Suci ( A Magyar Szent Korona országai ) menunjuk Pemerintah Hungaria Hungaria. Kementerian Hungaria membawa sebutan Kerajaan Hungaria ... Kementerian (sing. Magyar Királyi ... minisztérium ), di mana Royal adalah singkatan dari gelar Kaiser Raja Apostolik Hungaria. Kekuasaan eksekutif di Transleithania dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, yang terdiri dari sepuluh menteri:
Perdana Menteri ( Magyar Királyság miniszterelnök )
Menteri Keuangan ( Magyar Királyság Pénzügyminiszterium );
Menteri Dalam Negeri
Menteri Pertanian, Industri, dan Perdagangan , dipecah menjadi kementerian Pertanian ( Magyar Királyság Földművelésügyi Minisztérium ) dan Perdagangan ( Magyar Királyság kereskedelemügyi Miniszterium ) pada tahun 1889;
Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi , dilipat menjadi kementerian perdagangan pada tahun 1889;
Menteri Kehakiman ( Magyar Királyság Igazságügy Miniszterium );
Menteri Pertahanan Nasional ( Magyar Királyság Honvédelmi Miniszterium );
Menteri Agama dan Pendidikan Umum ( Magyar Királyság Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterium );
Menteri selain Raja ( A Király Személye Körüli Minisztérium ), kantor penghubung di Wina antara Kaisar di sebelah kanannya Raja Apostolik Hungaria dan pemerintah Hungaria dan
Menteri tanpa Portofolio Urusan Kroasia, Slavia dan Dalmatian (Hungaria: Horvát-Szlavón-Dalmát Tárca Nélküli Miniszter atau bahasa Kroasia: Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski Ministar bez Lisnice ). Karena Kerajaan Hungaria berada dalam persatuan pribadi dengan Kerajaan Kroasia dan Slavonia, ada seorang menteri di Pemerintah Hungaria yang bertanggung jawab atas otonomi terbatas daerah tersebut.
Dari tahun 1867 pembagian administratif dan politik tanah milik mahkota Hungaria direnovasi karena beberapa restorasi dan perubahan lainnya. Pada tahun 1868 Transylvania benar-benar dipersatukan kembali dengan Hungaria, dan kota serta distrik Fiume mempertahankan statusnya sebagai Corpus separatum ("badan terpisah"). " Perbatasan Militer " dihapus secara bertahap antara tahun 1871 dan 1881, dengan Banat dan Šajkaška dimasukkan ke dalam Hungaria dan Perbatasan Militer Kroasia dan Slavonia bergabung dengan Kroasia-Slavonia.
Politik > Pemerintah Transleithania > Pemerintah Otonomi Kroasia-Slavonia

Pemerintah Otonom, secara resmi Pemerintah Tanah Kerajaan Kroasia–Slavonian–Dalmatian ( Bahasa Kroasia : Zemaljska vlada atau Kraljevska hrvatsko–slavonsko–dalmatinska zemaljska vlada ) didirikan pada tahun 1869 dengan kedudukannya di Zagreb . Pemerintah Otonomi meliputi:
Larangan ( Larangan Hrvatski ) - kepala Pemerintahan Otonomi;
Departemen Dalam Negeri ( Odjel za unutarnje poslove );
Departemen Agama dan Pendidikan ( Odjel za bogoštovlje i nastavu );
Departemen Kehakiman ( Odjel za pravosuđe );
Departemen Ekonomi Nasional ( Odjel za narodno gospodarstvo ) (sejak 1914).
Politik > Pemerintah Transleithania > Administrasi lokal dan pemerintah Transleithania

Berkenaan dengan pemerintahan lokal, Hungaria secara tradisional dibagi menjadi sekitar tujuh puluh kabupaten ( Bahasa Hungaria : megyék , megye tunggal ; Kroasia: Bahasa Kroasia : županija) dan deretan kabupaten dan kota dengan status khusus. Sistem ini direformasi dalam dua tahap. Pada tahun 1870, sebagian besar hak istimewa historis dari pembagian teritorial dihapuskan, tetapi nama dan wilayah yang ada tetap dipertahankan. Pada titik ini, ada total 175 subdivisi teritorial: 65 kabupaten (49 di Hungaria, 8 di Transilvania, dan 8 di Kroasia), 89 kota dengan hak munisipal, dan 21 jenis munisipalitas lainnya (3 di Hungaria dan 18 di Transylvania). Dalam reformasi lebih lanjut pada tahun 1876, sebagian besar kota dan jenis munisipalitas lainnya dimasukkan ke dalam kabupaten. Kabupaten di Hungaria dikelompokkan menjadi tujuh sirkuit, yang tidak memiliki fungsi administratif. Subdivisi tingkat terendah adalah distrik atau processus ( Bahasa Hungaria: szolgabírói járás ).
Setelah tahun 1876, beberapa kotamadya perkotaan tetap independen dari kabupaten tempat mereka berada. Terdapat 26 munisipalitas perkotaan berikut di Hungaria: Arad, Baja, Debreczen, Győr, Hódmezővásárhely, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Pancsova, Pécs, Pozsony, Selmecz- és Bélabanya, Sopron, Szabadka, Szatmárnémeti, Szeged , Székesfehervár, Temesvár, Újvidék, Versecz, Zombor, dan Budapest, ibu kota negara. Di Kroasia-Slavonia, ada empat: Osijek, Varaždin dan Zagreb dan Zemun. Fiume terus membentuk divisi terpisah.
Administrasi kota dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh raja. Kotamadya ini masing-masing memiliki dewan yang terdiri dari dua puluh anggota. Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala daerah ( Bahasa Hungaria : Ispán atau Bahasa Kroasia : župan ) yang ditunjuk oleh raja dan di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Setiap kabupaten memiliki komite kota dari 20 anggota, yang terdiri dari 50% virilist (orang yang membayar pajak langsung tertinggi) dan 50% orang terpilih yang memenuhi sensus dan ex officio yang ditentukan.anggota (wakil kepala daerah, notaris utama, dan lain-lain). Kekuasaan dan tanggung jawab kabupaten terus dikurangi dan dialihkan ke badan-badan regional kementerian kerajaan.
Politik > Pemerintah kondominium Bosnia dan Herzegovina

Artikel utama: Kekuasaan Austria-Hungaria di Bosnia dan Herzegovina
Pemerintahan Bosnia dan Herzegovina dipimpin oleh seorang gubernur jenderal ( Bahasa Jerman : Landsschef ), yang merupakan kepala pemerintahan sipil dan komandan pasukan militer yang berbasis di Bosnia dan Herzegovina. Karena fungsi militer dari posisinya, kesembilan gubernur jenderal adalah perwira militer. Cabang eksekutif dipimpin oleh Dewan Nasional, yang diketuai oleh gubernur dan terdiri dari wakil gubernur dan kepala departemen. Pada awalnya, pemerintah hanya memiliki tiga departemen, administrasi, keuangan, dan legislatif. Belakangan, departemen lain, termasuk konstruksi, ekonomi, pendidikan, agama, dan teknik, juga didirikan. Administrasi negara, bersama dengan pelaksanaan undang-undang, diserahkan kepada Pemerintah Teritorial di Sarajevo, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan Umum. Otoritas administratif Territory yang ada mempertahankan organisasi dan fungsi mereka sebelumnya.
Otoritas Austria-Hungaria membiarkan divisi Utsmaniyah di Bosnia dan Herzegovina tidak tersentuh, dan hanya mengubah nama unit divisi. Jadi Vilayet Bosnia diganti namanya menjadi Reichsland , sanjak diganti namanya menjadi Kreise (Sirkuit), kaza diganti namanya menjadi Bezirke (Distrik), dan nahiyah diubah namanya menjadi Exposituren . Ada enam Kreise dan 54 Bezirke . Kepala suku Kreise adalah Kreiseleiter, dan kepala suku Bezirke adalahBezirkesleiter .
Politik > Sistem peradilan > Cisleithania

Artikel utama: [[:Kehakiman Austria § Konstitusi Desember]]
Konstitusi Desember 1867 memulihkan supremasi hukum , independensi peradilan , dan pengadilan juri publik di Austria. Sistem pengadilan umum memiliki empat anak tangga yang sama seperti yang masih ada sampai sekarang:
Pengadilan distrik ( Bezirksgerichte );
Pengadilan daerah ( Kreisgerichte );
Pengadilan tinggi daerah ( Oberlandesgerichte );
Mahkamah Agung ( Oberster Gerichts- und Kassationshof ).
Warga Habsburg mulai sekarang dapat membawa Negara ke pengadilan jika hal itu melanggar hak-hak dasar mereka. Karena pengadilan reguler masih belum mampu mengesampingkan birokrasi, apalagi legislatif, jaminan ini mengharuskan pembentukan pengadilan spesialis yang dapat: Templat:Sfnaut
Pengadilan Tata Usaha Negara ( Verwaltungsgerichtshof ), ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman tahun 1867 ( Staatsgrundgesetz über die richterliche Gewalt ) dan diterapkan pada tahun 1876, memiliki kekuasaan untuk meninjau legalitas tindakan administratif, memastikan bahwa cabang eksekutif tetap setia pada prinsip peraturan hukum.
Pengadilan Kekaisaran ( Reichsgericht ), ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tentang Penciptaan Pengadilan Kekaisaran ( Staatsgrundgesetz über die Einrichtung eines Reichsgerichtes ) pada tahun 1867 dan diterapkan pada tahun 1869, memutuskan konflik demarkasi antara pengadilan dan birokrasi, antara wilayah konstituennya, dan antara wilayah individu dan Kekaisaran. Pengadilan Kekaisaran juga mendengar pengaduan warga negara yang mengaku telah dilanggar hak konstitusionalnya, meskipun kekuasaannya tidak kasasi: pengadilan hanya dapat membela pengadu dengan menyatakan pemerintah salah, bukan dengan benar-benar membatalkan keputusannya yang salah. Templat:Sfnaut
Pengadilan Negeri ( Staatsgerichtshof ) meminta pertanggungjawaban menteri Kaisar atas kesalahan politik yang dilakukan saat menjabat. Meskipun Kaisar tidak dapat dibawa ke pengadilan, banyak dari keputusannya sekarang bergantung pada menteri terkait untuk menandatanganinya kembali. Pendekatan ganda untuk membuat Kaisar bergantung pada menterinya dan juga membuat menteri bertanggung jawab secara pidana atas hasil yang buruk pertama-tama akan memungkinkan, kedua memotivasi para menteri untuk menekan raja.
Politik > Sistem peradilan > Transleithania

Kekuasaan kehakiman juga independen dari eksekutif di Hungaria. Setelah Penyelesaian Kroasia–Hungaria tahun 1868, Kroasia-Slavonia memiliki sistem peradilan independennya sendiri (Tabel Tujuh adalah pengadilan tingkat terakhir untuk Kroasia-Slavonia dengan yurisdiksi perdata dan pidana terakhir). Otoritas peradilan di Hungaria adalah:
pengadilan distrik dengan hakim tunggal (458 tahun 1905);
pengadilan daerah dengan hakim perguruan tinggi (76 jumlahnya); untuk ini dilampirkan 15 pengadilan juri untuk pelanggaran pers. Ini adalah pengadilan tingkat pertama. Di Kroasia-Slavonia ini dikenal sebagai meja pengadilan setelah tahun 1874;
Meja Kerajaan (berjumlah 12), yang merupakan pengadilan tingkat kedua, didirikan di Budapest, Debrecen, Győr, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Pécs, Pressburg, Szeged, Temesvár dan Meja Ban di Zagreb.
Mahkamah Agung Kerajaan di Budapest, dan Mahkamah Agung, atau Tabel Tujuh, di Zagreb, yang merupakan otoritas kehakiman tertinggi. Ada juga pengadilan niaga khusus di Budapest, pengadilan angkatan laut di Fiume, dan pengadilan tentara khusus.
Politik > Sistem peradilan > Kondominium Bosnia dan Herzegovina

Statuta Teritorial memperkenalkan hak dan hukum modern di Bosnia-Herzegovina, dan secara umum menjamin hak-hak sipil penduduk Wilayah, yaitu kewarganegaraan, kebebasan pribadi, perlindungan oleh otoritas yudisial yang kompeten, kebebasan keyakinan dan hati nurani, pelestarian individualitas dan bahasa nasional, kebebasan berbicara, kebebasan belajar dan pendidikan, domisili yang tidak dapat diganggu gugat, kerahasiaan pos dan telegraf, properti yang tidak dapat diganggu gugat, hak petisi, dan akhirnya hak mengadakan pertemuan.
Otoritas yudisial yang ada di Territory mempertahankan organisasi dan fungsi mereka sebelumnya.
Politik > Anggaran

Meskipun Austria dan Hungaria berbagi mata uang yang sama, mereka adalah entitas yang berdaulat dan mandiri secara fiskal.  Sejak dimulainya persatuan pribadi (sejak 1527), pemerintah Kerajaan Hungaria dapat mempertahankan anggarannya yang terpisah dan mandiri. Setelah revolusi tahun 1848–1849, anggaran Hungaria digabungkan dengan anggaran Austria, dan baru setelah Kompromi tahun 1867 Hungaria memperoleh anggaran terpisah.
Politik > Hak suara

Menjelang akhir abad ke-19, paruh Austria dari monarki ganda mulai bergerak ke arah konstitusionalisme . Sistem konstitusional dengan parlemen, Reichsrat dibentuk, dan undang-undang hak diberlakukan juga pada tahun 1867. Hak pilih untuk majelis rendah Reichstag secara bertahap diperluas hingga tahun 1907, ketika hak pilih yang sama untuk semua warga negara laki-laki diperkenalkan.
Pemilihan legislatif Cisleithania tahun 1907 adalah pemilihan umum pertama yang diadakan di bawah hak pilih laki-laki universal , setelah reformasi pemilihan yang menghapus persyaratan pembayaran pajak untuk pemilih telah diadopsi oleh dewan dan disahkan oleh Kaisar Franz Joseph pada awal tahun. Namun, alokasi kursi didasarkan pada pendapatan pajak dari Negara bagian-Negara bagian.
Politik > Urusan luar negeri

Informasi lebih lanjut: [[:Kementerian Luar Negeri Austria-Hungaria]], [[:Daftar misi diplomatik Austria-Hungaria]] dan [[:masuknya Austro-Hungaria ke dalam Perang Dunia I]]
Kaisar secara resmi bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Menteri luar negerinya melakukan diplomasi. Lihat Menteri Kekaisaran dan Rumah Kerajaan dan Urusan Luar Negeri Austria-Hungaria (1867–1918) .
Struktur Pemerintahan

3 unsur nyata yang dikuasai Austria-Hungaria:
Pemerintahan Hungaria atau Transleithania
Pemerintahan Austria atau Cisleithania
Administrasi persatuan di bawah penguasa
Hungaria dan Austria menegakkan parlemen terpisah, masing-masing dengan perdana menterinya sendiri. Hubungan/koordinasi keduanya mulai pada pemerintahan di bawah monarki, memegang kekuatan absolut dalam teori namun terbatas dalam praktiknya. Pemerintahan umum monarki bertanggung jawab pada tentara, untuk AL, untuk kebijakan luar negeri, dan untuk persatuan cukai.
Di daerah tertentu Cisleithania dan Hungaria, seperti Galisia dan Kroasia, menikmati kedudukan khusus dengan susunan pemerintahan mereka yang unik.
Dewan Kementrian Umum menguasai pemerintahan umum: terdiri atas 3 menteri untuk pertanggungjawaban bersama (keuangan, militer, dan kebijakan asing bersama), 2 PM, beberapa adipati dan monarki. 2 delegasi perwakilan, masing-masing dari Austria dan dari Hungaria, bertemu secara terpisah dan memilih pada ekspeditur Dewan Kementrian Umum, memberi 2 pengaruh pemerintahan dalam administrasi umum. Bagaimanapun, akhirnya kementrian hanya menjawab pada monarki, dan ia memiliki keputusan akhir pada masalah kebijakan asing dan militer.
Tanggung jawab yang saling melengkapi antara kementrian bersama dan kementrian dua paruhan menimbulkan perselisihan dan ketakefisienan. Angkatan bersenjata menderita terutama dari yang saling melengkapi itu. Walau pemerintahan bersatu menetapkan hubungan militer menyeluruh, pemerintahan Austria dan Hungaria masing-masing tetap mengepalai "kuota rekrut, legislasi mengenai wajib militer, transfer dan ketetapan angkatan bersenjata, dan peraturan urusan kewarganegaraan, non-militer anggota angkatan bersenjata". Tak usah dikatakan, masing-masing pemerintahan bisa memiliki pengaruh kuat atas tanggung jawab pemerintahan umum. Tiap paruh Kerajaan Ganda membuktikan yang disediakan untuk mengganggu operasi umum untuk melanjutkan perhatiannya sendiri.
Hubungan selama lebih dari setengah abad setelah tahun 1867 antara dua setengah kekaisaran (nyatanya bagian Cisleithan memuat hampir 57% penduduk kerajaan yang digabungkan dan penerimaan agak besar dari sumber ekonominya) menonjolkan perselisihan ulang atas susunan pajak eksternal yang diterima dan atas sumbangan keuangan dari tiap pemerintahan untuk kesejahteraan umum. Di bawah istilah Ausgleich, sebuah persetujuan, dirundingkan kembali tiap 10 tahun, menetapkan persoalan ini. Masing-masing penambahan kekuatan pada pembaharuan susunan melihat huru-hara politik. Pertentangan antara paruhan kekaisaran berpuncak di pertengahan 1900-an dalam krisis konstitusi berkepanjangan – yang digerakkan oleh ketaksetujuan atas bahasa kekuasaan dalam unit pasukan Hungaria, dan diperdalam oleh kedatangan kekuasaan di Budapest (April 1906) dari gabungan orang-orang nasionalis Hungaria. Pembaharuan sementara susunan umum terjadi pada bulan Oktober 1907 dan November 1917 atas dasar status quo.
Demografi

Artikel utama: [[:Komposisi etnis dan agama Austria-Hungaria]]
Data berikut ini berdasarkan sensus Austro-Hungaria resmi yang dilakukan pada tahun 1910.