Politik Lebanon
Perkembangan politik sejak 1943

Sejak munculnya negara setelah kehancuran Kesultanan Utsmaniyah, kebijakan nasional sebagian besar ditentukan oleh kelompok tradisional daerah dan pemimpin sektarian. Pakta Nasional 1943, kesepakatan tidak tertulis yang berisi dasar politik Lebanon modern, mengatur kekuasaan politik dengan sistem konfesional berdasarkan sensus tahun 1932. Kursi di parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim dengan rasio 6:5, sampai tahun 1990 ketika rasio berubah menjadi 1:1. Pakta ini juga membagi jabatan di pemerintahan sesuai dengan agama, dengan tiga pejabat tertinggi sebagai berikut:
Presiden, Kristen Maronit.
Ketua Parlemen, Islam Syi'ah.
Perdana Menteri, Islam Sunni.
Usaha untuk menggantikan atau menghapuskan sistem konfesional mengenai pembagian kekuasaan telah menjadi perdebatan di Lebanon selama beberapa dekade. Beberapa kelompok agama yang diuntungkan dengan formula tahun 1943 memilih untuk mempertahankannya, sementara yang dirugikan menginginkan untuk diubah sesuai dengan data demografi terbaru atau dihapuskan sepenuhnya. Walau demikian, poin-poin yang terdapat pada Pakta Nasional dikodifikasikan pada Perjanjian Ta'if 1989, meneguhkan sektarianisme sebagai elemen penting dalam politik Lebanon.
Meskipun kekuasaan presiden telah berkurang pada Perjanjian Ta'if, Konstitusi tetap memberikan Presiden kewenangan yang kuat. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen, untuk mengeluarkan pertaturan tambahan mengenai pelaksanaan undang-undang, dan untuk meratifikasi perjanjian.
Anggota parlemen dipilih oleh seluruh warga berusia tidak kurang dari 21 tahun berdasarkan sistem mayoritas untuk berbagai kelompok konfesional. Terdapat upaya untuk mengubah sistem menjadi perwakilan proporsional yang lebih dapat akurat untuk memberikan perwakilan kelompok politik dan lebih memungkinkan untuk kelompok minoritas didengar. Sebagian besar anggota parlemen tidak mewakilkan partai politik eperti di negara Barat, dan jarang membentuk blok politik ala Barat di Parlemen. Blok politik biasanya didasarkan pada kepentingan agama dan daerah dan bukan pada ideologi politik.
Parlemen memainkan peran penting dalam urusan keuangan, karena memiliki tanggung jawab untuk menetapkan pajak dan mengesahkan anggaran. Parlemen juga memiliki kontrol politik atas kabinet melalui pertanyaan formal kepada menteri mengenai masalah kebijakan.
Sistem peradilan Lebanon didasarkan pada Undang-undang Napoleon. Sistem peradilan Lebanon memiliki tiga tingkat—pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan kasasi. Ada juga sistem pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas status pribadi, misalnya, aturan tentang hal-hal seperti pernikahan, perceraian dan warisan.
Lembaga politik Lebanon sering memainkan peran sekunder yang didasarkan kepentingan golongan tertentu terutama agama. Keluarga berpengaruh juga memainkan peran dalam memobilisasi suara bagi pemilihan parlemen. Meskipun demikian, sejumlah partai politik, ada di Lebanon, bahkan lahir sebelum kemerdekaan. Partai terbesar umumnya berideologi agama. Gerakan Patriotik Kebebasan, Partai Kataeb, juga dikenal sebagai Partai Falangis, Blok Nasional, Partai Liberal Nasional, Pasukan Lebanon, dan Pengawal Cedar (sekarang dilarang) merupakan partai dengan basis massa Kristen. Amal dan Hizbullah adalah partai dengan agama Syi'ah, dan PSP (Partai Sosialis Progresif) adalah partai Druze utama. Ketika Partai Syiah dan Druze sama-sama mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya, partai Kristen mengalami perpecahan di antara faksi. Partai Sunni belum dapat menjadi kendaraan politik bagi calon, dan cenderung untuk fokus untuk masalah di Lebanon mengenai Sunni pada umumnya. Partai Sunni di Lebanon antara lain Hizbut Tahrir, Gerakan Masa Depan, Organisasi Nasseris Independen, Al-Tauhid, dan Ahbash. Selain partai domestik, ada cabang partai sekuler pan-Arab (Partai Ba'ath, sosialis, dan komunis) yang aktif pada tahun 1960-an dan selama perang saudara.
Ada perbedaan di antara masing-masing Partai Muslim dan Kristen mengenai peran agama dalam negara. Terdapat pula aktivisme politik yang sangat tinggi di antara para pemimpin agama di seluruh spektrum sektarian. Aksi saling mempengaruhi untuk jabatan dan kekuasaan di antara agama, partai politik, dan pemimpiin partai dan kelompok membuat politik di Lebanon sangat rumit.
Di masa lalu, sistem ini mampu menghasilkan demokrasi yang baik. Namun, dengan perubahan keseimbangan demografi Muslim-Kristen-Druze mengakibatkan segregasi yang lebih menyeluruh pada seluruh spektrum sosial. Interaksi antarsektarian sangat kurang baik itu partai politik, tempat tinggal, sekolah, media, bahkan tempat kerja. Semua faksi telah menyerukan reformasi sistem politik.
Beberapa orang Kristen mendukung desentralisasi politik dan administratif dari pemerintah, dengan bagian Muslim dan Kristen bekerja secara berpisah di dalam kerangka sebuah konfederasi. Sebagian besar umat Islam lebih memilih pemerintahan pusat yang bersatu dengan pembagian kekuasaan yang sesuai dengan populasi. Dinamika reformasi Perjanjian Ta'if telah sampai pada usulan ini, tetapi belum sepenuhnya terwujud.
Pengungsi Palestina, yang umumnya beragama Islam Sunni dan berjumlah antara 160.000-225.000, tidak terlalu aktif dalam panggung politik Lebanon.
Pada 3 September 2004, Parlemen Lebanon memutuskan untuk mengamendemen konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan Presiden Émile Lahoud yang seharusnya enam tahun (dan akan berakhir) ditambah tiga tahun lagi. Langkah itu didukung oleh Suriah, yang mempunyai banyak personel militer di Lebanon.
Setelah penarikan pasukan Suriah pada April 2005, Lebanon menggelar pemilihan parlemen dalam empat putaran, dari 29 Mei-19 Juni. Pemilu ini adalah pertama kalinya dalam 33 tahun yang diadakan tanpa adanya militer Suriah. Pemilu ini dimenangkan oleh Aliansi Empat Partai, koalisi dari beberapa partai dan organisasi-organisasi baru yang menentang dominasi Suriah di politik Lebanon.
Pada Januari 2015, Economist Intelligence Unit merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa Lebanon menempati peringkat ke-2 di Timur Tengah dan ke-98 dari 167 negara di seluruh dunia pada Indeks Demokrasi 2014.