Konflik Irlandia Utara
1912–1922

Pada awal abad ke-20, terjadi gejolak dalam Partai Parlementer Irlandia yang memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia dan berhaluan loyalis-unionis sehingga memberi keleluasaan bagi kaum nasionalis dan republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis dan loyalis yang mayoritas beragama Protestan.[butuh rujukan]
 Mereka khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut akan terancam. Tahun 1912, kaum unionis-loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tidak berselang lama, kaum nasionalis-republik mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas Ulster Volunteers.[butuh rujukan]
Pada 1916 terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis republik menyandera kantor pos di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yang menyimbolkan "Republik Irlandia" sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yang juga dikenal sebagai "Easter Rising" tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh mayoritas rakyat Irlandia, tetapi semuanya berubah ketika ke-16 orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pemerintah Britania Raya. Tindakan eksekusi tersebut diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yang berada dalam angkatan perang Inggris dan menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yang dimotori oleh angkatan bersenjata Pasukan Republik Irlandia (IRA) yang merupakan hasil reorganisasi dari angkatan bersenjata Irish Volunteers.[butuh rujukan]
Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yang menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yang berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, tetapi hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) dan melakukan negosiasi dengan Kerajaan Britania untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.[butuh rujukan]
Pada 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yang disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Britania akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai republik usai Perang Dunia II, tetapi tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yang intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yang dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.[butuh rujukan]
Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis-unionis, tetapi ditolak oleh kaum nasionalis-republik yang menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia keseluruhan. Kaum unionis, loyalis, dan Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara, tetapi merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia. Kebijakan tersebut lalu menimbulkan friksi dalam tubuh IRA sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yang pro-traktat dengan kelompok IRA yang anti-traktat danmenghendaki Irlandia bersatu. Perang yang dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yang saat itu juga dibantu Inggris.[butuh rujukan]
Meskipun kalah, kelompok IRA yang anti-traktat - belakangan hanya dikenal dengan nama IRA setelah IRA yang pro-traktat bergabung dengan tentara nasional Irlandia - tetap menjalankan aksi-aksi bersenjatanya yang mencakup peledakan bom, penyerangan, dansabotase di sejumlah wilayah di Inggris dan Irlandia. Sebagai respon atas tindakan IRA yang merajarela tersebut, pemerintah Irlandia mengeluarkan wewenang bagi kepolisian untuk menangkap mereka yang dianggap terlibat dengan IRA tanpa harus melalui proses peradilan. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi dan tekanan bagi kaum Katolik di Irlandia Utara sehingga menjelang dekade 1960-an, IRA memutuskan untuk menghentikan aktivitas bersenjatanya.[butuh rujukan]
Sebagai bagian dari Kerajaan Britania Raya, Irlandia Utara memiliki hak istimewa untuk mendirikan parlemen sendiri. Di dalam pemerintahannya, Irlandia Utara menerapkan kebijakan yang cenderung mengistimewakan kaum mayoritas Protestan dan mendiskriminasi kaum Katolik dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan hak suara dalam pemilu. Konflik dan intimidasi juga terjadi di daerah-daerah yang didominasi oleh kaum agama tertentu sehingga sebagai akibatnya, masyarakat Irlandia Utara pun kemudian terbagi menjadi wilayah timur yang didominasi kaum Protestan (berpusat di Belfast) dan wilayah barat yang didominasi oleh kaum Katolik (berpusat di Derry).[butuh rujukan]