stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah teh di Indonesia

Tradisi patekoan, membagikan minuman teh secara gratis di kawasan Glodok, Batavia.
Tanaman penghasil teh (Camellia sinensis) pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684, berupa biji teh (diduga teh sinensis) dari Jepang yang dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Andreas Cleyer, dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. F. Valentijn, seorang rahib, juga melaporkan tahun 1694, bahwa dia melihat tanaman teh sinensis di halaman rumah gubernur jenderal VOC, Camphuys, di Batavia.
Pada abad ke-18 mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan (pengemasan) teh dan didukung VOC.
Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor sebagai kebun botani (1817). Pada tahun 1826 tanaman teh melengkapi koleksi Kebun Raya, diikuti pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Dari sini dicoba penanaman teh dalam skala luas di Wanayasa (Purwakarta) dan lereng Gunung Raung (Banyuwangi).
Karena percobaan ini dianggap berhasil, mulailah dibangun perkebunan skala besar yang dipelopori oleh Jacobus Isidorus Loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli teh, pada tahun 1828 di Jawa. Ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van den Bosch. Teh pun menjadi salah satu tanaman yang terlibat dalam Cultuurstelsel.
Teh kering olahan dari Jawa tercatat pertama kali diterima di Amsterdam tahun 1835. Setahun berikutnya, dilakukan swastanisasi perkebunan teh.
Teh jenis assamica mulai masuk ke Indonesia (Jawa) didatangkan dari Sri Lanka (Ceylon) pada tahun 1877, dan ditanam oleh R.E. Kerkhoven di kebun Gambung, Jawa Barat (sekarang menjadi lokasi Pusat Penelitian Teh dan Kina. Karena sangat cocok dan produksinya lebih tinggi, secara berangsur pertanaman teh sinensis diganti dengan teh assamica, dan sejak itu pula perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh pertama di luar Jawa, yaitu di daerah Simalungun, Sumatera Utara.
1830 –1870

1830 Dimulainya Sistem tanam paksa.
1833 Terdapat 1.700.000 batang pohon teh dengan hasil 16.833 pon.
1835 Hasil teh dari Nusantara mulai diangkut ke negeri Belanda sebanyak 200 peti, pertama kalinya diikutkan pelelangan teh Amsterdam.
1841 Kebun teh di seluruh Jawa baru ada kira-kira 3.000 bau (2.129 hektar).
1843 Robert Fortune, menemukan hitam dan hijau teh karena proses bukan tanamannya .
1846 Kebun teh di seluruh Jawa kira-kira 4.500 bau (3.193 hektar).
1858 450 orang dikerahkan untuk penanaman kopi, 300.000 orang untuk menanam tebu, 110.000 orang menanam nila.
1832-1867 Saldo Untung (Batig slot) pemerintah Belanda mencapai 967 juta Gulden.
1870 -1910

1870 Awal peraturan hak Erfpacht (75 tahun), ada 15 perusahaan.
Periode Politik Kolonial Modern.
Undang-undang Gula (suikerwet), (Para petani selain harus mengerjakan penanaman juga, mengerjakan tanpa upah untuk pengangkutan, pengolahan gula di pabrik, pembuatan jalan, pembuatan saluran air dan jembatan).
1872 Import benih teh Assam, sebelumnya dari Tiongkok dan Jepang.
1875 Kebun teh rakyat terdapat di Sinagar dan Parakan; A.B.B. Crone; Biji teh cuma-cuma kepada rakyat di Cicurug dan Cibadak; Bapak perkebunan teh rakyat.
1878 Datangnya varitas thea assamica di Nusantara.
1880 Kebun Rakyat (Cibadak dan Cicurug).
1893 Luas Kebun Rakyat 300 ha.
1870-1900 Zaman Liberalisme (masuknya Modal Barat).
1900-1914 Pemerintah Hindia Belanda mencari bentuk pemerintahan yang mensejajarkan Barat dan Timur dan mendudukkan keduanya dalam satu kesatuan politik. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh keinginan merdeka dari rakyat.
1901 Terjadi bencana hama pada tumbuhan tebu dan kopi.
1902 Thee Proefstation (balai penelitian) yang pertama di Bogor, kemudian bernaung di bawah Centrale Proefstationsvereniging (CPV).
1909 Luas Kebun Rakyat 8000 ha.
1910-1942

1910-1914 dan 1920-1928 Periode puncak laju pertumbuhan teh per tahun per hektar menjadi rata-rata 6.3 % dengan laju pertumbuhan penanaman yang jauh lebih tinggi.
1910-1940 Perluasan perkebunan di Selatan Priangan.
1918-1921 Depresi ekonomi, hanya pabrik-pabrik dekat Sukabumi yang disewa pemerintah bertahan melakukan pengolahan teh rakyat.
1918 Krisis perusahaan gula tahun di Hindia Belanda.
1920 Ekspor menurun sehingga perusahaan-perusahaan di Eropa mengalami kerugian dan bahkan ada yang bangkrut.
1921 Dibawah pemerintahan Gubernur Jenderal Fock mengalami krisis ekonomi; Pergantian pemerintahan ke tangan Gubernur Jenderal Fock
1922 Terjadi pemogokan pegawai pegadaian.
1923 Terjadi pemogokan pegawai kereta api.
1925 Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah yang mencakup:
desentralisasi,
perubahan pemerintahan,
perbaikan kesehatan rakyat dan emigrasi,
perbaikan pertanian dan peternakan, serta
pembangunan irigasi dan lalu lintas
Menjelang PD II - Perdagangan teh memberikan keuntungan besar bagi kas negeri pemerintah kolonial (berkantor di Amsterdam dan Roterdam).-Terdapat 324 perusahaan (259 perusahaan di Jawa Barat atau 78%)
Pranala luar

Sejarah Teh Indonesia Diarsipkan 2011-01-02 di Wayback Machine.
Sejarah teh di Indonesia dan Manfaatnya Diarsipkan 2013-02-20 di Wayback Machine.
Merigi Kelindang, Bengkulu Tengah

| Merigi Kelindang |
| --- | --- |
Kecamatan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Bengkulu
Kabupaten: Bengkulu Tengah
Pemerintahan
 • Camat: -
Populasi
 • Total: - jiwa
Kode pos: 38386
Kode Kemendagri: 17.09.07 
Kode BPS: 1709031 
Desa/kelurahan: -
Merigi Kelindang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Indonesia.
Etimologi

Nama Merigi merujuk pada sekelompok masyarakat Rejang yang hijrah meninggalkan tanah airnya di Lebong dan bermukim secara permanen di tempat yang baru. Merigi merupakan versi Melayu dari istilah asli dalam bahasa Rejang, migai atau migêi. Ki Geto yang saat itu memimpin keluarnya sebagian orang dari Lebong konon berujar kepada adiknya yang akan naik tahta,"uyo itê sa'ok, keme ami igai belek", yang artinya "sekarang kita berpisah, kami tak akan kembali". Sejak saat itu, kelompok Migai keluar dan bermukim pernah di luar Lebong, berkembang menjadi masyarakat hukum adat Merigi, yang tersebar di Bengkulu Tengah dan Kepahiang.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu |
| --- | --- |
Desa:  Bajak II  Jambu  Kelindang  Kelindang Atas  Lubuk Unen  Lubuk Unen Baru  Padang Kedeper  Penembang  Pungguk Beringin  Pungguk Ketupak  Taba Durian Sebakul  Talang Ambung  Ulak Lebar 
| l b Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Heriyandi Roni (Pj.)  Wakil Bupati: Tidak ada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bang Haji  Karang Tinggi  Merigi Kelindang  Merigi Sakti  Pagar Jati  Pematang Tiga  Pondok Kelapa  Pondok Kubang  Semidang Lagan  Taba Penanjung  Talang Empat  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah
Titoisme

Josip Broz Tito bertemu dengan Bolesław Bierut dan Michał Żymierski dari Republik Rakyat Polandia pada tahun 1946.
Titoisme adalah sebuah filsafat politik sosialis yang erat dikaitkan dengan Josip Broz Tito dan mengacu pada ideologi dan kebijakan Liga Komunis Yugoslavia selama Perang Dingin. Hal ini ditandai dengan identitas Yugoslavia yang luas, manajemen mandiri pekerja sosialis, pemisahan politik dari Uni Soviet, dan kepemimpinan dalam Gerakan Non-Blok.
Tito memimpin Partisan Yugoslavia yang berhaluan komunis selama Perang Dunia II di Yugoslavia. Setelah perang, ketegangan muncul antara Yugoslavia dan Uni Soviet. Meskipun masalah-masalah ini mereda seiring berjalannya waktu, Yugoslavia masih tetap independen dalam ideologi dan kebijakan karena kepemimpinan Tito,  yang memimpin Yugoslavia hingga kematiannya pada tahun 1980.
Tito sendiri mengklaim bahwa dirinya bukanlah seorang Titois; "Titoisme sebagai garis ideologis yang terpisah tidak ada. [...] Jika Titoisme menjadi garis ideologis, kita akan menjadi revisionis; kita akan meninggalkan Marxisme. Kita adalah kaum Marxis; saya seorang Marxis, dan karena itu saya tidak bisa menjadi seorang Titois." Saat ini, istilah "Titoisme" terkadang digunakan untuk merujuk pada nostalgia Yugoslavia di seluruh spektrum politik, kerinduan untuk membangun kembali Yugoslavia atau menghidupkan kembali Yugoslaviaisme oleh warga negara-negara penerus Yugoslavia.[butuh rujukan]
Latar belakang

Awalnya menjadi favorit pribadi Uni Soviet, Tito memimpin perang pembebasan nasional ke pendudukan Nazi selama Perang Dunia II, di mana Partisan Yugoslavia membebaskan Yugoslavia dengan hanya bantuan terbatas dari Tentara Merah. Tito bertemu dengan pimpinan Soviet beberapa kali segera setelah perang untuk menegosiasikan masa depan Yugoslavia. Awalnya selaras dengan kebijakan Soviet, seiring waktu, negosiasi ini menjadi kurang ramah karena Tito tidak memiliki niat untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif atau menerima intervensi atau pengaruh asing (posisi yang kemudian dilanjutkan Tito dalam Gerakan Non-Blok).
Rezim Yugoslavia pertama kali berjanji setia kepada Stalinisme dari tahun 1945 hingga 1948. Namun menurut sejarawan Trotskyis (dan karenanya anti-Stalinis) Jean-Jacques Marie, Stalin telah berencana untuk melikuidasi Tito pada akhir tahun 1930-an, dan sekali lagi setelah Perang Saudara Spanyol, di mana Tito berpartisipasi dalam perekrutan dan pengorganisasian Batalyon Dimitrov, sebuah unit Balkan dari Brigade Internasional, yang beberapa mantan kombatannya akan dibunuh oleh Soviet.
Perjanjian Tito dengan pemimpin Bulgaria Georgi Dimitrov mengenai proyek-proyek Yugoslavia Raya, yang dimaksudkan untuk menggabungkan kedua negara Balkan menjadi Federasi Balkan, membuat Stalin cemas. Hal ini menyebabkan perjanjian kerja sama tahun 1947 ditandatangani di Bled (Dimitrov juga menekan Rumania untuk bergabung dengan federasi tersebut, dengan mengungkapkan keyakinannya selama kunjungan ke Bukares pada awal tahun 1948). Perjanjian Bled, yang juga disebut sebagai "perjanjian Tito–Dimitrov", ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1947 di Bled, Slovenia. Perjanjian ini juga meramalkan penyatuan antara Makedonia Vardar dan Makedonia Pirin dan pengembalian Wilayah Luar Barat ke Bulgaria. Kebijakan integrasionis yang dihasilkan dari perjanjian tersebut dihentikan setelah perpecahan Tito–Stalin pada bulan Juni 1948, ketika Bulgaria ditundukkan untuk kepentingan Uni Soviet dan mengambil sikap menentang Yugoslavia.
Kebijakan blok regional telah menjadi norma dalam kebijakan Komintern, yang menunjukkan kebencian Soviet terhadap negara-negara bangsa di Eropa Timur dan konsekuensi Konferensi Perdamaian Paris. Dengan pembubaran Komintern pada tahun 1943 dan munculnya Kominform, Stalin mengabaikan ideologi sebelumnya, dan beradaptasi dengan kondisi yang diciptakan untuk hegemoni Soviet selama Perang Dingin.
Perpecahan Tito–Stalin

Artikel utama: Perpecahan Tito-Stalin
Selain itu, Stalin tidak memiliki kebebasan penuh di Yugoslavia seperti yang ia miliki di negara-negara lain dalam Konferensi Moskow Keempat mengenai pembagian Eropa; Uni Soviet tidak memperoleh pengaruh yang lebih besar di sana, karena dalam perjanjian Persentase disepakati bahwa ia hanya akan mempertahankan pengaruh sebesar 50% atas Yugoslavia. Oleh karena itu Tito diuntungkan oleh margin manuver yang jauh lebih besar daripada para pemimpin Eropa Tenggara lainnya.
Ketika negara-negara Eropa Timur lainnya menjadi negara satelit Uni Soviet, Yugoslavia menolak menerima Resolusi Kominform tahun 1948 yang mengutuk para pemimpin Liga Komunis Yugoslavia karena diduga meninggalkan Marxisme-Leninisme, dan komunis mana pun yang bersimpati dengan Yugoslavia. Periode dari tahun 1948 hingga 1955, yang dikenal sebagai Informbiro, ditandai dengan penindasan yang parah terhadap para penentang dan banyak lainnya yang dituduh memiliki sikap pro-Stalin yang dikirim ke kamp hukuman di Goli Otok di Yugoslavia. Demikian pula, para Titois yang asli dan yang dituduh mendapat dengan perlakuan serupa di negara-negara Blok Timur, yang selanjutnya berfungsi untuk mempublikasikan bahaya menantang ketundukan kepada Moskow, serta untuk membersihkan individu-individu yang 'tidak diinginkan' dari partai Komunis mereka.
Penerimaan

Korban persidangan tontonan atas tuduhan Titoisme
Rudolf Slánský
László Rajk
Titoisme telah dipersepsikan sangat berbeda oleh tokoh-tokoh internasional. Selama masa hidup Stalin, Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur bereaksi terhadap Titoisme dengan permusuhan yang agresif. Beberapa orang yang diduga terlibat konspirasi Titois, seperti sejarawan Jerman Timur Walter Markov, menjadi sasaran pembalasan, dan beberapa diadili melalui sidang tontonan yang berakhir dengan hukuman mati, seperti pengadilan Rajk di Budapest pada tahun 1949 atau pengadilan Slánský di Praha pada tahun 1952. Sekitar empat puluh pengadilan penting terhadap "Titois" terjadi selama periode Informbiro, selain penganiayaan, penangkapan dan deportasi ribuan individu yang kurang menonjol yang dianggap memiliki simpati pro-Yugoslavia. Di Prancis, Kominform memerintahkan komite pusat Partai Komunis Prancis untuk mengutuk "Titoisme" pada tahun 1948 dengan anggota terkemuka seperti Marcel Servin menulis tentang perlunya memburu "mata-mata Titoist" di dalam partai. Setelah kematian Stalin, teori konspirasi Soviet seputar Titoisme mereda tetapi terus berlanjut. Pada pertengahan 1950-an, Yugoslavia dan Uni Soviet untuk sementara berdamai. Meskipun demikian, Titoisme secara umum dikutuk sebagai revisionisme di blok Timur.
Dalam lingkaran Marxis di Barat, Titoisme dianggap sebagai bentuk sosialisme Barat bersama Eurokomunisme, yang dihargai oleh intelektual sayap kiri yang melepaskan diri dari garis Soviet pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, ilmuwan politik memahami narasi negara Titois sebagai bentuk patriotisme sosialis. Sejarawan Adam Ulam lebih kritis terhadap Titoisme dan menulis bahwa Titoisme selalu "mempertahankan karakter satu partai totaliter (meskipun ringan)".
Teori Internasional Ketiga Muammar Gaddafi, yang dituangkan dalam Buku Hijau yang menjadi dasar kebijakan nasional Libya sejak pembentukannya pada tahun 1975 hingga kejatuhan Gaddafi pada tahun 2011, sangat terinspirasi oleh dan memiliki banyak kesamaan dengan Titoisme dan manajemen mandiri pekerja Yugoslavia.
Titoisme memperoleh pengaruh di partai-partai komunis pada tahun 1940-an, termasuk Polandia (Władysław Gomułka), Hungaria (László Rajk, Imre Nagy), Bulgaria (Traicho Kostov), Cekoslowakia (Vladimír Clementis) , dan Rumania (Lucrețiu Pătrășcanu).
Penerimaan > Komunisme nasional atau internasionalisme proletar

Titoisme kadang-kadang disebut sebagai suatu bentuk "komunisme nasional", suatu upaya untuk mendamaikan nasionalisme dengan komunisme, yang secara tradisional dianggap tidak sesuai oleh para filsuf sosial Marxis. Walker Connor berpendapat bahwa Titoisme lebih mirip dengan "komunisme negara", dan bahwa Tito menganjurkan patriotisme daripada nasionalisme, karena kesetiaan adalah kepada suatu negara yang terdiri dari banyak bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan ancaman bagi Titoisme. Tito dan para pemimpin Yugoslavia dengan tegas menolak keberadaan 'komunisme nasional', menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "upaya untuk menstigmatisasi pengakuan atas keragaman bentuk dalam proses sosialis" dan menegaskan bahwa komunis Yugoslavia juga adalah kaum internasionalis proletar, dengan menyatakan bahwa:
... internasionalisme tidak dimulai di mana otonomi dan kemerdekaan berakhir. Persatuan revolusioner sejati dan solidaritas sosialis harus didasarkan pada komunitas kepentingan dan pandangan yang muncul dari kemerdekaan penuh dan tanggung jawab masing-masing pihak. Saat ini, lebih dari sebelumnya, gerakan buruh internasional membutuhkan persatuan yang tidak menyembunyikan perbedaan; tetapi, sebaliknya, mengakuinya. Bagaimanapun, persatuan total dalam gerakan buruh internasional tidak pernah ada.
Penafsiran Yugoslavia tentang internasionalisme proletar diuraikan dalam "Program Liga Komunis Yugoslavia": "Internasionalisme proletar menuntut hubungan yang benar, dan dukungan serta solidaritas dengan setiap negara sosialis dan setiap gerakan sosialis yang sungguh-sungguh berjuang untuk sosialisme, perdamaian, dan koeksistensi damai yang aktif antara masyarakat." Sikap ini kontras dengan konsepsi Stalin tentang internasionalisme proletar "yang mengharuskan persatuan dalam Kubu Komunis di bawah kepemimpinan satu partai yang berkomitmen pada kepentingan satu negara, Uni Soviet."
Tito, Nehru dan Nasser pada tahun 1961, tiga dari lima pendiri Gerakan Non-Blok.
Energi ramah lingkungan

Revolusi industri dimulai sejak dua abad yang lalu, yakni saat ditemukan cara meningkatkan efisiensi kerja menggunakan sumber energi fosil. Energi murah ini telah menjadi bagian dari kemajuan yang terjadi dalam beberapa abad terakhir. Industri berkembang pesat menjadikan kehidupan semakin baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, akses energi merupakan salah satu dasar kekuatan yang mendorong pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa “Energi sangat penting untuk hampir setiap tantangan dan peluang besar yang dihadapi dunia saat ini.” Namun, meskipun sumber energi fosil membawa banyak manfaat, sayangnya juga membawa dampak negatif yang signifikan. Hal ini membuat sumber energi fosil dikategorikan sebagai energi yang tidak ramah lingkungan.
Istilah energi ramah lingkungan hingga saat ini dikenal luas sebagai energi yang bersumber dari alam dan bukan energi fosil, seperti energi terbarukan yang didefinisikan sebagai energi yang dapat diperbarui dan tidak pernah habis. Energi ramah lingkungan kerap pula didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak mencemari lingkungan. Hal ini dikaitkan dengan emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya yang diyakini sebagai penyebab utama dari efek yang dikenal sebagai pemanasan global yang mendorong terjadinya perubahan iklim.
Terdapat sebuah kajian akademik berjudul “Nuklir Sebagai Solusi dari Energi Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan untuk Mengejar Indonesia Sejahtera dan Rendah Karbon pada Tahun 2050” yang disusun oleh tim dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kajian akademik ini telah menghasilkan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai seberapa ramah lingkungan sebuah sumber energi.
Kriteria energi ramah lingkugan tersebut adalah:
Rendah emisi gas rumah kaca
Minim penggunaan lahan
Tidak membahayakan ekosistem
Penanganan limbah yang tepat
Berkelanjutan secara sumber daya alam (bahan baku dan bahan bakar)
Berkelanjutan secara ekonomi
Rendah emisi gas rumah kaca

Gas rumah kaca merupakan pendorong utama perubahan iklim. Komponen terbesar dalam gas rumah kaca adalah karbon dioksida (CO2). Pada tahun 2018, 87% emisi CO2 global berasal dari bahan bakar fosil dan industri. Selain itu, komponen terbesar kedua adalah metana (CH4). Metana memiliki kemampuan mengikat panas 30 kali lebih tinggi dari pada CO2. Energi ramah lingkungan seharusnya mengemisikan CO2 maupun gas rumah kaca lainnya dalam jumlah yang rendah, bahkan hampir tidak ada. Baik pada proses pra-pembangunan pembangkit, saat beroperasi, hingga dekomisioning. Sumber energi yang mengemisikan gas rumah kaca paling rendah antara lain: tenaga hidro, tenaga surya, tenaga angin, tenaga geothermal, dan tenaga nuklir.
| Sumber energi | Siklus hidup emisi gas rumah kaca (gram CO2 equivalen per kWh) |
| --- | --- |
Surya: 48
Geothermal: 38
Hidro: 24
Nuklir: 12
Angin: 11
Minim penggunaan lahan

Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan akan memengaruhi kebutuhan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali mengorbankan fungsi lahan sebagai ekosistem, hutan, dan habitat biologis. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi membutuhkan teknologi pembangkit listrik yang menggunakan lahan semininal mungkin. Namun harus menghasilkan output dalam skala besar agar fungsi lahan untuk kebutuhan lain tetap dapat terpenuhi. Energi yang ramah lingkungan seharusnya memiliki densitas energi yang tinggi sehingga penggunaan lahan menjadi minimal.
| Sumber energi | Densitas energi (Joule per meter kubik) |
| --- | --- |
Surya: 0,0000015
Geothermal: 0,05
Hidro: 0,5 – 50
Nuklir: 1.500.000.000.000.000
Angin: 7
Penanganan limbah yang tepat

Salah satu penyumbang limbah utama dunia adalah kegiatan industri. Semua kegiatan industri termasuk pembangkit listrik menghasilkan limbah, baik limbah berbahaya maupun tidak berbahaya. Energi yang ramah lingkungan seharusnya memiliki limbah dengan volume yang sedikit, terkungkung atau tidak terbuka bebas ke lingkungan, dikelola dengan tepat oleh pihak yang bertanggung jawab, serta diawasi dengan ketat oleh pihak berwenang. Makin kecil volume limbah yang dihasilkan tentu akan makin mudah untuk ditangani, makin ekonomis, dan makin kecil pula dampak negatifnya terhadap lingkungan. Limbah menjadi isu karena pada konsentrasi dan kuantitas tertentu, limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia. Seperti limbah abu batu bara yang lepas ke lingkungan diketahui berdampak pada kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. Limbah yang dihasilkan sumber energi nuklir adalah satu-satunya yang dikungkung dan dikelola dengan aturan yang sangat ketat. Pengelolaan limbah nuklir dilakukan dengan prinsip “from cradle to grave”.
Berkelanjutan secara sumber daya alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) untuk energi berkelanjutan harus menjamin untuk pemakaian jangka panjang. Pemanfaatan SDA sangat erat kaitannya dengan kegiatan penambangan. Sementara kegiatan ini memiliki dampak tersendiri terhadap lingkungan dan masyarakat. Mulai dari menipisnya sumber daya yang tidak terbarukan, rusaknya ekosistem, pencemaran, berbagai gangguan kesehatan, dan sebagainya. Hal ini tentu saja mengurangi atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam pemenuhan energi untuk pembangkit listrik, SDA digunakan sebagai bahan bakar dan material bakan baku. Penggunaan SDA untuk keduanya sangat dipengaruhi oleh densitas energi dari sumber energi yang digunakan. Semakin tinggi densitas energinya maka semakin sedikit pula kebutuhan SDA sebagai bahan bakar maupun material bahan baku. Artinya, akan semakin sedikit pula kegiatan penambangan yang dilakukan untuk memperoleh SDA tersebut. Serta akan menjamin ketersediaan SDA untuk pemakaian jangka panjang.
Berkelanjutan secara ekonomi

Energi merupakan penggerak utama roda perekonomian sebuah negara, yakni sebagai aspek penting dalam kegiatan industri. Pertumbuhan sektor industri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Agar hal tersebut terjadi, dibutuhkan akses terhadap penyediaan energi yang terjangkau alias murah. Namun dalam praktiknya, energi yang murah diperoleh dengan bantuan subsidi. Dan subsidi tersebut diperoleh dari pajak yang dibebankan kepada rakyat. Terlebih melakukan subsidi pada dua sisi, yakni subsidi terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan subsidi terhadap harga jual. Hal ini tidak akan menciptakan keberlanjutan.
Kesimpulan

Telah dilakukan kajian yang mencoba menjabarkan definisi baru dari energi ramah lingkungan, yaitu energi yang mengemisikan sedikit gas rumah kaca, menggunakan lahan yang minimal, tidak mengancam keseimbangan ekosistem pada saat beroperasi, dan memiliki penanganan limbah yang terstandar dan diawasi. Serta memenuhi aspek berkelanjutan baik secara sumber daya alam (mencakup bahan baku maupun bahan bakar) maupun ekonomi yang tidak membebani lingkungan, negara maupun masyarakat.