Konstitusi Ukraina
Amendemen > Amendemen tahun 2004 dan 2010; kembali ke amendemen tahun 2004

Pada tanggal 8 Desember 2004, Verkhovna Rada mengesahkan Undang-Undang No. 2222-IV untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar Ukaina. Undang-Undang tersebut disetujui dengan 90 persen suara (402 suara mendukung, 21 suara menolak, dan 19 suara abstain; minimal 300 suara diperlukan untuk dapat disetujui) secara bersamaan dengan keputusan legislatif lainnya untuk menyelesaikan krisis pemilihan umum presiden 2004. Undang-Undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Leonid Kuchma dan diundangkan pada hari yang sama. Perubahan tersebut melemahkan wewenang dari Presiden Ukraina untuk mencalonkan Perdana Menteri Ukraina dan hanya menjadi wewenang dari parlemen saja (Verkhovna Rada). Presiden hanya dapat menunjuk Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Presiden juga kehilangan hak untuk memberhentikan anggota Kabinet, tapi mendapatkan hak untuk membubarkan parlemen. Jika tidak ada koalisi yang terbentuk di parlemen untuk dapat menunjuk Perdana Menteri, Presiden akan tidak memiliki pilihan selain untuk mengadakan pemilihan umum ulang. Amendemen pada tahun 2004 disetujui oleh Verkhovna Rada hanya dengan konsultasi dan diskusi terbatas antara pemegang kekuatan politik, dalam konteks Revolusi Oranye. Oleh karena itu, Verkhovna Rada mendapat kritik dari beberapa lembaga internal (seperti partai politik) dan eksternal (Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Venesia).
Amendemen tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Amendemen lainnya mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2006, ketika parlemen yang baru terbentuk setelah diselenggarakannya pemilihan umum 2006. Pada tanggal 1 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi Ukraina membatalkan amendemen tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa amendemen tersebut bersifat inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi mulai mempertimbangkan kasus pada reformasi politik tahun 2004 di bawah gerakan dari koalisi 252 anggota parlemen yang mempertanyakan konstitusionalitas dari reformasi tersebut pada tanggal 14 Juli 2010. Putusan pembatalan tersebut sangat kontroversial pada masa tersebut. Komisioner Hak Asasi Manusia Dewan Eropa menerima sejumlah laporan yang mencurigai bahwa pengunduran diri empat hakim saat penentuan putusan terjadi karena adanya tekanan politik dari pihak eksekutif. Pada tanggal 18 November 2010, Komisi Venesia menerbitkan laporan berjudul Opini Mengenai Situasi Konstitusional di Ukraina Tentang Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Ukraina, yang menyatakan "Sangat tidak biasa untuk suatu amendemen Undang-Undang Dasar yang menyeluruh, termasuk perubahan sistem politik negara - dari sistem parlementer menjadi semi-presidensial - dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setelah 6 tahun berjalan. ... Karena Mahkamah Konstitusi terikat oleh Undang-Undang Dasar dan tidak berada di atasnya, putusan seperti ini menjadi pertanyaan dari legitimasi demokrasi dan rule of law."
Pada tanggal 21 Februari 2014, Verkhovna Rada mengesahkan Undang-Undang yang memberlakukan kembali Amendemen Undang-Undang Dasar 2004. Undang-Undang tersebut disahkan melalui prosedur yang disederhanakan tanpa keputusan dari komite terkait dan disetujui oleh 386 anggota parlemen. Undang-Undang tersebut disetujui oleh 140 anggota parlemen dari Partai Wilayah Ukraina, 89 anggota parlemen dari Batkivshchyna, 40 anggota parlemen dari UDAR, 32 anggota parlemen dari Partai Komunis Ukraina, dan 50 anggota parlemen independen. Namun menurut Radio Free Europe, Undang-Undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden yang menjabat saat itu, Viktor Yanukovych, yang kemudian dimakzulkan sebagai presiden. Pemberlakuan kembali amendemen tersebut diterima sesuai dengan Perjanjian tentang penyelesaian krisis politik di Ukraina dan selama pencaplokan Krimea yang sudah berlangsung secara diam-diam oleh Federasi Rusia dan intervensi militer Rusia 2014 di Ukraina.