Traktat
Pensyaratan

Menurut Pasal 2(1)(d) Konvensi Wina 1969, "pensyaratan" atau "reservasi" (reservation) adalah "pernyataan sepihak, apapun istilah atau sebutan yang dapat diberikan, yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui, atau melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian yang bertujuan untuk meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu yang terkandung dalam perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara tersebut." Pensyaratan pada dasarnya hanya bisa dilakukan terhadap perjanjian multilateral, karena melakukan pensyaratan terhadap perjanjian bilateral sama saja dengan meminta pihak lain untuk mengubah isi perjanjian. Tujuan pensyaratan adalah agar semakin banyak negara yang mau menandatangani dan mengesahkan suatu perjanjian multilateral.
Pensyaratan tidak sama dengan deklarasi penafsiran (interpretative declarations) yang dikeluarkan oleh suatu negara dengan tujuan agar penafsiran terhadap suatu perjanjian sejalan dengan hukum nasional mereka. Pada dasarnya deklarasi penafsiran tidak memiliki dampak hukum terhadap perjanjian terkait. Sebagai contoh, Britania Raya mengajukan deklarasi penafsiran terhadap Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa istilah "orang tua" dalam perjanjian tersebut mengacu kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang tua dalam hukum nasional, termasuk orang tua tunggal. Deklarasi penafsiran dapat dipertimbangkan dalam upaya untuk menafsirkan isi dari suatu perjanjian, dan jika deklarasi penafsiran tersebut tidak ditolak, negara lain dapat dianggap telah menerima penafsiran tersebut. Pada praktiknya, terdapat berbagai deklarasi penafsiran yang memiliki dampak hukum layaknya pensyaratan (disebut "pensyaratan tersembunyi" atau disguised reservation). Deklarasi semacam ini akan tetap dianggap sebagai pensyaratan.
Pasal 19 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa pensyaratan itu diperbolehkan kecuali jika pensyaratan dilarang oleh perjanjian yang bersangkutan, jika perjanjian tersebut menyatakan bahwa hanya pensyaratan tertentu yang boleh diajukan, dan apabila pensyaratan tersebut bertentangan dengan tujuan dan maksud dari suatu perjanjian. Kemudian, Pasal 20(2) Konvensi Wina menyatakan bahwa pensyaratan terhadap perjanjian plurilateral tidak diperbolehkan apabila maksud dan tujuan dari perjanjian ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memerlukan persetujuan dari semua negara yang terlibat. Sementara itu, Pasal 20(3) Konvensi Wina mengatur pensyaratan untuk perjanjian konstituen. Menurut pasal ini, pensyaratan untuk perjanjian semacam itu memerlukan persetujuan dari semua lembaga yang berwenang di organisasi internasional yang bersangkutan, kecuali jika perjanjiannya memiliki peraturan yang lain.
Konvensi Wina 1969 tidak menjelaskan dampak dari pensyaratan yang tidak diperbolehkan. Hakim Hersch Lauterpacht di Mahkamah Internasional dalam pendapat terpisahnya dalam perkara Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway) (Preliminary Objections) dan Interhandel (Switzerland v. United States of America) (Preliminary Objections) menyatakan bahwa pensyaratan yang tidak memenuhi syarat dapat dipisahkan (severable) dari piagam ratifikasi perjanjiannya. Selain itu, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam perkara Belilos v. Switzerland (1988) menyatakan bahwa deklarasi penafsiran yang dibuat Swiss saat mengesahkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia merupakan pensyaratan yang tidak sah dan dapat diabaikan, sehingga Swiss tetap terikat dengan konvensi tersebut secara utuh. Hal yang sama juga disampaikan dalam perkara Loizidou v. Turkey (1995), walaupun para hakim dalam perkara tersebut tidak menjelaskan mengapa Mahkamah dapat memisahkan pensyaratan tersebut dari piagam ratifikasinya. Sementara itu, pada tahun 1951, Mahkamah Internasional menyatakan dalam opini nasihat Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide bahwa negara yang mengajukan pensyaratan hanya dapat dianggap sebagai negara pihak dalam suatu perjanjian jika pensyaratan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari suatu perjanjian (dalam perkara ini Konvensi Genosida).
Apabila pensyaratan yang diajukan suatu negara tidak dilarang oleh perjanjian yang bersangkutan, negara lain masih bisa menolak pensyaratan tersebut atas dasar apapun. Pasal 20(4) Konvensi Wina 1969 kemudian menjelaskan bahwa penolakan pensyaratan oleh satu pihak tidak akan membatalkan perjanjian terkait, dan pensyaratan akan langsung berlaku begitu satu negara lain menerima pensyaratan tersebut. Untuk negara yang menolak, Pasal 21(3) Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa pasal yang menjadi subjek pensyaratan tersebut tidak akan berlaku di antara negara pengaju pensyaratan dan negara penolak pensyaratan tersebut. Sementara itu, menurut Pasal 22 Konvensi Wina 1969, negara pengaju pensyaratan bisa mencabut pensyaratan tersebut kapanpun mereka mau kecuali jika perjanjian yang bersangkutan memiliki ketentuan yang lain.