stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Radar SCR-268
ECM dan ECCM

Mengingat konfrontasi antara unit SCR-268 dengan pasukan Jerman baru terjadi pada awal tahun 1944 ditambah dengan minimnya dokumen serta data mengenai upaya Jerman mengacaukan sistem SCR-268, sulit untuk menganalisis serangan Jerman terhadap sistem ini. Namun dalam beberapa referensi, setidaknya tercatat satu kasus pengacauan terhadap unit SCR-268.
Pada Februari 1944 Sekutu meluncurkan pendaratan di Anzio, Italia. Pendaratan ini menghadapi perlawanan yang sangat sengit, tak hanya dari pasukan pertahanan pantai, tetapi juga unit artileri Jerman serta serangan udara dari Luftwaffe. Beberapa unit SCR-268 diterjunkan di Anzio untuk membentuk paying udara dari serangan Luftwaffe. Namun para operator radar ini sempat mengalami kesulitan saat menghadapi pengebom Jerman dalam hal penjejakan pesawat. Ada penjelasan yang sesuai dengan kondisi ini.
Pada pertengahan 1943, Jerman mengembangkan serangkaian perangkat jammer untuk menghadapi serangan udara Inggris. Dalam serangannya, Inggris menggunakan jaringan radar navigasi Oboe yang berfrekuensi sekitar 200 MHz, serta radar ASV Mk.IV yang dipasang pada pesawat Inggris. Hasilnya adalah unit pemancar berbasis darat “Karl I”, berfrekuensi 170 – 220 MHz dengan kekuatan 450 W, dan “Karl II” dengan kekuatan 2 kW, serta pemancar berbasis udara “Kobold II”, 170 – 250 MHz dengan kekuatan 60 W. Selain noise jammer, Jerman juga mengembangkan Düppel (chaff / Window) untuk membutakan radar Inggris.
Secara kebetulan, SCR-268 juga menggunaan frekuensi yang serupa dengan radar Inggris. SIGINT Jerman yang mendeteksi peningkatan sinyal dengan kisaran 200 MHz di Anzio memancing Jerman untuk mengeluarkan triknya. Tercatat ada beberapa lokasi pemancar “Karl I” di dekat pendaratan Sekutu. Hal ini mengakibatkan kekacauan pada SCR-268 sehingga mengalami kesulitan dalam menjejak pesawat Jerman. Pesawat Jerman yang menebar Düppel berukuran 75 cm menambah masalah yang ada. Masalah yang begitu pelik ditunjukkan dengan seorang jenderal Sekutu menyatakan sistem radar mereka tak berharga dan meminta dnegan segera pengiriman unit radar SCR-584 yang lebih tahan terhadap jamming.
Usaha Amerika mengatasi pengacauan yang dilakukan Jerman adalah dengan memodifikasi SCR-268. Para ilmuwan di Radiation Lab sendiri sebelumnya telah memeriksa kelemahan pada SCR-268, sehingga modifikasi seperti video-frequency filter dapat diproduksi dengan cepat. Modifikasi ini berjalan sukses sehingga SCR-268 mampu menjejak target menembus pengacauan, tetapi sebelum modifikasi ini dipasang pada semua unit, sistem SCR-584 telah diterjunkan di lapangan.
Pranala luar

The SCR-268 RADAR Diarsipkan 2012-12-17 di Wayback Machine.
http://www.mobileradar.org/radar_descptn_2.html
http://www.antiaircraft.org/SCR268.htm
http://www.monmouth.army.mil/historian/photolist.php?fname=Radar%2FSCR-268%5B%5D
http://www.history.navy.mil/library/online/radar-5.htm
Bandenbekämpfung

Dalam sejarah militer Jerman , Bandenbekämpfung ( Jerman: '"melawan bandit" atau "memerangi bandit"; setara dengan operasi anti-partisan dalam bahasa Inggris'), juga disebut sebagai perang keamanan Nazi selama Perang Dunia II , mengacu pada konsep tersebut dan doktrin militer untuk melawan perlawanan atau pemberontakan di daerah belakang selama masa perang melalui kebrutalan yang ekstrim. Doktrin ini memberikan alasan untuk mengabaikan hukum perang yang berlaku dan menjadikan sejumlah kelompok, mulai dari gerilyawan bersenjata hingga penduduk sipil, sebagai "bandit" atau "anggota geng". Seperti yang diterapkan oleh Kekaisaran Jerman dan kemudian oleh Nazi Jerman , hal ini menjadi instrumen dalam kejahatan massal terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua rezim tersebut, termasuk genosida Herero dan Namaqua serta Holocaust .
Sejarawan Alex J. Kay memperkirakan bahwa sekitar 1 juta warga sipil mungkin tewas akibat perang anti-partisan Jerman—tidak termasuk partisan sebenarnya—di antara 13 hingga 14 juta orang yang dibunuh oleh Nazi selama Perang Dunia II.
Latar Belakang

Menurut sejarawan dan produser dokumenter televisi, Christopher Hale, ada indikasi bahwa istilah Bandenbekämpfung mungkin sudah ada sejak Perang Tiga Puluh Tahun.  Di bawah Kekaisaran Jerman yang didirikan oleh Bismarck pada tahun 1871 setelah Perang Perancis-Prusia — dibentuk sebagai persatuan dua puluh lima negara bagian Jerman di bawah raja Prusia Hohenzollern — militerisme Prusia berkembang; tradisi bela diri yang mencakup doktrin militer risalah Antoine-Henri Jomini tahun 1837, Ringkasan Seni Perang , diberlakukan.  Beberapa teori yang dikemukakan oleh Jomini berisi instruksi untuk operasi ofensif yang intens dan perlunya mengamankan "jalur operasi" seseorang.  Perwira militer Jerman menganggap hal ini berarti bahwa operasi logistik yang digunakan untuk berperang di garis belakang harus mendapat perhatian yang sama besarnya dengan operasi di garis depan, dan tentu saja memerlukan operasi keamanan.  Mengikuti arahan Jomini, Oberstleutnant Albrecht von Boguslawski menerbitkan ceramah berjudul Der Kleine Krieg ("Perang Kecil", terjemahan literal dari gerilya ), yang menguraikan secara rinci prosedur taktis yang berkaitan dengan perang partisan dan anti-partisan—kemungkinan besar sengaja ditulis tanpa perbedaan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan.  Sejauh mana hal ini berkontribusi terhadap intensifikasi peperangan tak terkendali tidak dapat diketahui, namun perwira Prusia seperti Alfred von Schlieffen mendorong tentara profesional mereka untuk menganut diktum yang menganjurkan bahwa "untuk setiap masalah, ada solusi militer".  Helmuth von Moltke the Elder , Kepala Staf Umum Prusia, menambahkan penyanderaan sebagai cara pencegahan terhadap kegiatan sabotase dan penerapan tindakan kolektif terhadap seluruh komunitas, yang menjadi dasar kebijakan anti-partisan Jerman sejak tahun 1870 dan tetap seperti itu sampai tahun 1945.
Ceolred dari Mercia

Kerajaan Britania pada akhir abad ke-VII
Ceolred adalah raja Mercia dari 709 hingga kematiannya pada 716.
Latar belakang

Pada awal abad ke-VIII, Inggris hampir seluruhnya terbagi antara beberapa kerajaan Anglo-Saxon. Di antaranya, Mercia menempati Midland saat ini. Dikelilingi oleh Northumbria di utara, di selatan oleh Wessex dan Sussex dan di timur oleh Anglia Timur, Essex dan Kent. Asal-usul Kerajaan Mercia tidak diketahui dengan jelas, karena kurangnya sumber yang dapat dipercaya, dan baru pada kuartal kedua abad ke-VII, di bawah pemerintahan Penda, kakek paternal ayahanda Ceolred, elemen faktual pertama yang solid muncul.
Biografi

Ceolred adalah putra Æthelred, yang bertakhta di Mercia dari 675 hingga 704, tetapi ibundanya diduga bukan Osthryth († 697), satu-satunya istri Æthelred yang diketahui. Jika dia adalah buah dari pernikahan kedua dengan raja, dia tidak mungkin lebih dari sepuluh atau sebelas tahun ketika sepupu pertamanya, Coenred, turun takhta untuknya, pada 709.
Cengkeraman Ceolred pada Mercia dan orang-orang yang tunduk padanya tetap kuat. Dia mengkonfirmasi sumbangan yang diberikan oleh raja-raja Hwicce, Magonsæte dan Saxon Timur, yang menyiratkan bahwa yang terakhir mengakui suzerenitasnya. Ceolred juga mampu memproyeksikan kekuatannya di luar perbatasannya. Sejarah Anglo-Saxon menyatakan bahwa pada 715 pasukannya menghadapi pasukan Ine dari Wessex di Woden's Barrow (saat ini Adam's Grave), sebuah gundukan Neolitikum yang terletak di Wiltshire. Taruhan dalam pertempuran ini tampaknya menjadi dominasi Pewsey Vale, tetapi hasilnya tidak diketahui.
Ceolred meninggal pada 716 dan sejarah Anglo-Saxon menyatakan bahwa ia dimakamkan di Lichfield. Penggantinya adalah Æthelbald, seorang pangeran dari cabang lain dari keluarga kerajaan Mercia. Menurut hagiografi Guthlac dari Crowland, Æthelbald dibuang ke pengasingan, dan berlindung di Fens di mana dia bersahabat dengan pertapa Guthlac yang meramalkan masa depan yang gemilang baginya.
Pranala luar

Ceolred 1 di Prosopography of Anglo-Saxon England
| l b Monarki Mercia |
| --- | --- | --- |
| Kerajaan Mercia 527–918 |  Icel  Cnebba  Cynewald  Creoda  Pybba  Cearl  Penda  Eowa  Peada  Oswiu  Wulfar  Æthelred I  Cœnred  Ceolred  Ceolwald  Æthelbald  Beornred  Offa1  Ecgfrith  Coenwulf1  Cynehelm  Ceolwulf I1  Beornwulf2  Ludeca  Wiglaf  Ecgberht  Wigmund  Wigstan  Beorhtwulf  Burghred  Ceolwulf II  Æthelred II3  Æthelflæd3  Ælfwynn3  | Offa (757–796). |
| Monarki kemudian |  Æthelstan4  Ēadgār4  | Offa (757–796). |
 1Juga Raja Kent dan Anglia Timur  2Juga Raja Anglia Timur  3Mengakui kekuasaan Saxon Barat  4Raja Mercia selama pemisahan sementara Mercia dan Wessex
Coptic (blok Unicode)

| Coptic |
| --- | --- |
Jangkauan: U+2C80..U+2CFF (128 titik kode)
Bidang: BMP
Aksara: Koptik
Aksara utama: Coptic
Terpakai: 123  titik kode
Tak terpakai: 5 titik kode kosong
Riwayat versi Unicode

4.1: 114 (+114)
5.2: 121 (+7)
6.1: 123 (+2)
 
Catatan: 
Coptic adalah blok Unicode yang digunakan dalam blok Greek and Coptic untuk penulisan bahasa Koptik. Sebelum Unicode Standard versi 4.1, Greek and Coptic dipakai untuk menulis teks Koptik, tetapi bentuk hurufnya berbeda dengan berbagai artikel ilmiah sehingga perlu dipisah. Huruf Koptik tertentu dalam blok Greek and Coptic tidak dimasukkan ke blok Coptic.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Coptic Official Unicode Consortium code chart (PDF)
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| U+2C8x | Ⲁ | ⲁ | Ⲃ | ⲃ | Ⲅ | ⲅ | Ⲇ | ⲇ | Ⲉ | ⲉ | Ⲋ | ⲋ | Ⲍ | ⲍ | Ⲏ | ⲏ |
| U+2C9x | Ⲑ | ⲑ | Ⲓ | ⲓ | Ⲕ | ⲕ | Ⲗ | ⲗ | Ⲙ | ⲙ | Ⲛ | ⲛ | Ⲝ | ⲝ | Ⲟ | ⲟ |
| U+2CAx | Ⲡ | ⲡ | Ⲣ | ⲣ | Ⲥ | ⲥ | Ⲧ | ⲧ | Ⲩ | ⲩ | Ⲫ | ⲫ | Ⲭ | ⲭ | Ⲯ | ⲯ |
| U+2CBx | Ⲱ | ⲱ | Ⲳ | ⲳ | Ⲵ | ⲵ | Ⲷ | ⲷ | Ⲹ | ⲹ | Ⲻ | ⲻ | Ⲽ | ⲽ | Ⲿ | ⲿ |
| U+2CCx | Ⳁ | ⳁ | Ⳃ | ⳃ | Ⳅ | ⳅ | Ⳇ | ⳇ | Ⳉ | ⳉ | Ⳋ | ⳋ | Ⳍ | ⳍ | Ⳏ | ⳏ |
| U+2CDx | Ⳑ | ⳑ | Ⳓ | ⳓ | Ⳕ | ⳕ | Ⳗ | ⳗ | Ⳙ | ⳙ | Ⳛ | ⳛ | Ⳝ | ⳝ | Ⳟ | ⳟ |
| U+2CEx | Ⳡ | ⳡ | Ⳣ | ⳣ | ⳤ | ⳥ | ⳦ | ⳧ | ⳨ | ⳩ | ⳪ | Ⳬ | ⳬ | Ⳮ | ⳮ | ⳯ |
| U+2CFx | ⳰ | ⳱ | Ⳳ | ⳳ |  |  |  |  |  | ⳹ | ⳺ | ⳻ | ⳼ | ⳽ | ⳾ | ⳿ |
Catatan 1. ^ Per Unicode versi 8.0 2.^Abu-abu berarti titik kode kosong
Lihat pula

Abjad Koptik dalam Unicode
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Untuk undang-undang hukum pidana yang ditunjang pelaksanaannya oleh KUHAP, lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
| --- | --- |

Nama panjang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Akronim: KUHAP
Disahkan oleh: Soeharto
Tanggal mulai berlaku: 31 Desember 1981
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP (bahasa Belanda: Herziene Inlandsche Reglement atau HIR)) adalah peraturan perundang-undangan Indonesia Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana.
KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Agama untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Herziene Inlandsche Reglement, produk hukum warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlaku lewat Staatsblad No. 44 Tahun 1941. HIR tetap berlaku sampai tiga dekade pertama kemerdekaan Republik Indonesia sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum yang mengamanatkan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum, salah satunya pada hukum pidana.
Selepas Sejarah Indonesia (1998–sekarang) dan munculnya institusi Mahkamah Konstitusi, KUHAP menjadi salah satu undang-undang yang terbanyak dimohonkan Permohonan Pengujian Perundang-undangan (PPU) dengan 63 kali permohonan; sebanyak 12 permohonan dikabulkan atau dikabulkan sebagian. KUHAP pada masa Reformasi juga telah dilengkapi pelaksanaannya dengan undang-undang lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Oleh karena itu, beberapa pihak telah menggesa agar KUHAP tidak dapat diubah.
Hakekat laporan polisi tentang tindak pidana

Mengenai “laporan”, pada butir 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 , yang isinya sama dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan Umum butir 2, dan yang sama juga dengan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), dinyatakan : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
Dengan demikian, maka hakekat laporan adalah merupakan suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, yang dalam hal ini segera memasuki proses penyelidikan dan penyidikan.
Di samping pengertian tentang laporan tersebut, juga terdapat istilah “laporan polisi” sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan Umum butir 3 yang menyatakan bahwa laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang bahwa akan, sedang, atau telah teradi peristiwa pidana.
Selain daripada pengertian laporan dan laporan polisi tersebut, pada butir 4 Ketentuan Umum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana juga dimuat pengertian “pengaduan”, yakni suatu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
Tentang pejabat yang berwenang menerima laporan disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP adalah penyelidik. Untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan penyelidikan kita kembali ke Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan. Menurut KUHAP sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Tegasnya : penyelidik adalah setiap pejabat polri. Jaksa atau pejabat yang lain, tidak berwenang melakukan penyelidikan. Hal ini berarti bahwa penyelidikan adalah merupakan monopoli tunggal bagi Polri.
Laporan polisi dan pengaduan

Sehubungan dengan laporan, laporan polisi dan pengaduan, pada pasal 108 KUHAP diatur tentang siapa yang disebut dan yang berhak bertindak sebagai pelapor atau pengadu, sebagai berikut :
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik
Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut Pasal 108 KUHAP, maka untuk melaporkan adanya tindak pidana dimaksud menurut Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyelidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.
Laporan polisi dan pengaduan > Bentuk laporan, Pasal 103 KUHAP

Mengenai bentuk laporan, Pasal 103 KUHAP mengatur sebagai berikut:
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
Laporan polisi dan pengaduan > Proses laporan polisi

Untuk menindaklanjuti setiap laporan polisi tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut :
Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
Pasal 102 ayat (3) KUHAP, Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum
Pasal 111 ayat (3) KUHAP, Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
Pasal 111 ayat (4) KUHAP, Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
Laporan polisi dan pengaduan > Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, lebih spesifik diatur tentang laporan polisi, sebagai berikut:
Laporan polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari laporan polisi model A, laporan polisi model B dan laporan polisi model C.
Laporan polisi model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.
Laporan polisi model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
Laporan polisi model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam laporan polisi yang sedang diproses.
Laporan polisi dan pengaduan > Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur mengenai :
Laporan polisi model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
Laporan polisi model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
Laporan polisi model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam laporan polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.
Laporan polisi model A dan model B dan model C yang telah ditandatangani oleh pembuat laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.
Laporan polisi dan pengaduan > Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selanjutnya pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur tentang penerimaan Laporan Pidana, sebagai berikut:
Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.
Dalam hsal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya (locus delicti) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.
Laporan polisi dan pengaduan > Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 9 diatur perihal :
SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya laporan polisi.
Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bahwa dalam proses penerimaan laporan polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan. Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam laporan polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.
Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.