stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sistem navigasi satelit
Sistem satelit navigasi regional (RNSS) > Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS)

Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS), juga dikenal sebagai Michibiki (みちびき, "panduan"), adalah sistem navigasi satelit regional empat satelit dan sistem augmentasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan Sistem Pemosisian Global (GPS) yang dioperasikan Amerika Serikat di wilayah Asia-Oseania, dengan fokus pada Jepang. Tujuan QZSS adalah untuk menyediakan layanan penentuan posisi yang sangat tepat dan stabil di wilayah Asia-Oseania, kompatibel dengan GPS. Layanan QZSS empat satelit tersedia dalam uji coba pada 12 Januari 2018, dan secara resmi dimulai pada 1 November 2018. Sistem navigasi satelit independen dari GPS direncanakan untuk tahun 2023 dengan tujuh satelit. Pada bulan Mei 2023 diumumkan bahwa sistem tersebut akan diperluas menjadi sebelas satelit.
Animation of QZSS
Around the Earth - Oblique view
Around the Earth - Polar view
Earth fixed frame - Equatorial view, front
Earth fixed frame - Equatorial view, side
Lihat pula

Sistem Pemosisi Global
GLONASS
Sistem Satelit Quasi-Zenith
Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) adalah teknologi pengawasan penerbangan dan bentuk kewaspadaan elektronik di mana sebuah pesawat menentukan posisinya melalui navigasi satelit atau sensor lain dan secara berkala menyiarkan posisinya dan data terkait lainnya, yang memungkinkannya dilacak.
Automatic Identification System, sistem yang secara konseptual serupa untuk kapal laut
Advanced Train Control System, sistem yang secara konseptual serupa untuk rel kereta api
Automatic Packet Reporting System (APRS), sistem pelacakan berbasis GPS yang secara konseptual serupa dalam layanan radio amatir
Galileo , sistem navigasi satelit
FC 1212, AHRS and GPS Modules
Chip GNSS BCM4750, 90nm. Chip GPS pertama yang terjual sebanyak 1 miliar unit. Ditemukan di sebagian besar model telepon pintar kelas atas pada awal tahun 2010-an.
Modul GPS dengan antena untuk pencatat data seluler
Satelit GNSS digunakan untuk navigasi pada telepon pintar pada tahun 2025
Mujakkir Zuhri

Mujakkir Zuhri
Mujakkir Zuhri (lahir 20 Maret 1966
) adalah seorang politikus Indonesia. Ia tergabung dalam Partai Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, ia maju pada daerah pemilihan Banten III, meraih 41.707 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029, menggantikan Airin Rachmi Diany yang mengundurkan diri sebelum dilantik, karena menjadi kandidat pada Pemilihan umum Gubernur Banten 2024.
Riwayat Hidup > Pendidikan

SDN Pakuhaji 2 (1973 - 1979)
SMP Islam Al Husna (1979 - 1982)
MAN Cipasung Tasikmalaya (1982 - 1985)
IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1986 - 1992)
Riwayat Hidup > Pekerjaan

Anggota DPRD Prov. Banten 2014 - 2024
Anggota DPRD Kab. Tangerang 2009 - 2014
Pengusaha Tambak. Tahun: 1998 - 2014
Tenaga Honorer Pemda Kab. Tangerang 1994 - 1998
Megawati Soekarnoputri

"Megawati" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Megawati (disambiguasi).
Ini adalah sebuah nama Indonesia yang tidak menggunakan nama keluarga. Nama "Soekarnoputri" adalah sebuah patronimik.
| Megawati Soekarnoputri |
| --- | --- |
Potret resmi, 2001
 
Presiden Indonesia ke-5
Masa jabatan 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004
Wakil Presiden: Hamzah Haz
Pendahulu Abdurrahman WahidPengganti Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden Indonesia ke-8
Masa jabatan 21 Oktober 1999 – 23 Juli 2001
Presiden: Abdurrahman Wahid
Pendahulu Bacharuddin Jusuf HabibiePengganti Hamzah Haz
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Petahana
Mulai menjabat  24 Maret 1999
Pengganti Petahana
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Masa jabatan 22 Januari 1993 – 27 Juli 1996
Pendahulu SoerjadiPengganti Soerjadi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 21 Oktober 1999
Pengganti Dwi Ria Latifa
Grup parlemen: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Daerah pemilihan: Jawa Barat (Bandung)
Masa jabatan 1 Oktober 1987 – 30 September 1997
Grup parlemen: Partai Demokrasi Indonesia
Daerah pemilihan: Jawa Tengah
 
Informasi pribadi
Lahir: Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri 23 Januari 1947 (umur 78) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Partai politik:  PDI (1986–1996)  PDI-P (sejak 1999) 
Suami/istri:   Surindro Supjarso ​ ​(m. 1968; meninggal 1970)​ Hassan Gamal A. Hasan  Taufiq Kiemas ​ ​(m. 1973; meninggal 2013)​ 
Anak:  Dari Surindro Supjarso Mohammad Rizki Pratama  Mohammad Prananda Prabowo Dari Taufiq Kiemas Puan Maharani 
Orang tua:  Soekarno (ayah)  Fatmawati (ibu) 
Profesi: Politikus
Tanda tangan: 
 Penghargaan(2021) Asia's Most Influential Indonesia (2018) honorary doctor of the Fujian Normal University (en)   Order of the National Flag (en)   Order of Friendship (en)   Bintang Mahaputera  honorary doctor of the Moscow State Institute of International Relations (en)   Tatler 500 Indonesia  Bintang Republik Indonesia  

Sunting kotak info • L • B
 
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947
) adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid yang dicopot dari jabatannya. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Ia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2004, tetapi dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2009, tetapi dikalahkan SBY untuk kedua kalinya.
Megawati Soekarnoputri berperan penting dalam menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang bertugas untuk melawan korupsi di Indonesia. Ia juga menetapkan sistem pemilihan umum untuk pertama kalinya di mana rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, selain memilih calon anggota legislatif. Akibatnya, ia diberi julukan "Ibu Penegak Konstitusi".
Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Ia adalah putri sulung presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Nama

Namanya, Soekarnoputri (berarti 'putri Soekarno'), adalah patronimik, bukan nama keluarga. Orang Jawa sering kali tidak memiliki nama keluarga. Ia sering disebut hanya sebagai Megawati atau Mega, yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti 'dewi awan'. Dalam pidatonya di hadapan para siswa SD Sri Sathya Sai, ia menyebutkan bahwa politisi India, Biju Patnaik, menamainya atas permintaan Soekarno.
Kehidupan awal dan pendidikan > Masa muda

Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno, yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda 2 tahun sebelumnya pada tahun 1945, dan Fatmawati, seorang keturunan bangsawan Inderapura, salah satu dari sembilan istri Soekarno. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya melepaskan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Kehidupan awal dan pendidikan > Pendidikan

Megawati kuliah di Universitas Padjajaran di Bandung untuk belajar pertanian tetapi keluar pada tahun 1967 untuk bersama ayahnya setelah kejatuhannya. Pada tahun 1970, tahun ayahnya meninggal, Megawati pergi ke Universitas Indonesia untuk belajar psikologi tetapi keluar setelah dua tahun.
Karier politik > Anggota parlemen

Pada tahun 1986, Soeharto memberikan status Pahlawan Proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebuah partai yang didukung pemerintah, untuk mengkampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif 1987. Selama ini Megawati melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada tahun 1987 ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PDI menerima Megawati untuk mendongkrak citranya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer, statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya keterampilan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti semua anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karier politik > Ketua Partai Demokrasi Indonesia

Megawati tidak terpilih kembali, tetapi tetap menjadi anggota PDI. Pada bulan Desember 1993, PDI mengadakan kongres nasional. Seperti yang selalu terjadi ketika partai-partai oposisi Orde Baru mengadakan kongres, pemerintah aktif ikut campur. Menjelang Kongres, tiga orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Petahana, Soerjadi, menjadi kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Harjono sosok ramah pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati. Pencalonannya mendapat dukungan luar biasa sehingga pemilihannya di Kongres menjadi formalitas.
Ketika kongres berkumpul, pemerintah terhenti dan menunda upaya untuk mengadakan pemilihan. Kongres menghadapi tenggat waktu ketika izin mereka untuk berkumpul akan habis. Saat jam-jam berlalu hingga akhir kongres, pasukan mulai berkumpul. Dengan waktu tinggal dua jam lagi, Megawati mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa karena dia menikmati dukungan mayoritas anggota PDI, dia sekarang menjadi ketua de facto. Meskipun relatif kurang pengalaman politik, dia populer sebagian karena statusnya sebagai putri Soekarno dan karena dia dipandang bebas dari korupsi dengan kualitas pribadi yang mengagumkan. Di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan kaum miskin perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan pedesaan.
Karier politik > Perpecahan partai

Pemerintah marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati meskipun pengangkatannya sendiri disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan kongres nasional khusus di Medan yang memilih kembali Soerjadi sebagai ketua. Megawati dan kubunya menolak untuk mengakui hasil dan PDI dibagi menjadi kubu pro-Megawati dan anti-Megawati.
Karier politik > Perpecahan partai > Peristiwa 27 Juli 1996

Soerjadi mulai mengancam akan merebut kembali Markas Besar PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada pagi hari 27 Juli 1996. Pendukung Soerjadi (dilaporkan dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, pendukung Megawati bertahan di markas. Kerusuhan terjadi, diikuti oleh tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan kerusuhan itu pada Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan tetap mengakui fraksi Soerjadi sebagai partai resmi.
Karier politik > Perpecahan partai > Pemilu legislatif 1997

Terlepas dari apa yang tampak sebagai kekalahan politik, Megawati mencetak kemenangan moral dan popularitasnya meningkat. Ketika tiba saatnya untuk pemilihan legislatif 1997, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan mereka di belakang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai oposisi lain yang disetujui.
Karier politik > Era Reformasi > Pemilu Legislatif 1999

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai terkena dampak Krisis Keuangan Asia dan menunjukkan kesulitan ekonomi yang parah. Pada akhir Januari 1998 rupiah jatuh ke hampir 15.000 terhadap dolar AS, dibandingkan dengan hanya 4.000 pada awal Desember. Meningkatnya kemarahan publik terhadap korupsi yang merajalela memuncak dengan pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan presiden oleh Wakil Presiden B. J. Habibie pada Mei 1998, memulai era Reformasi. Pembatasan terhadap Megawati telah dihapus dan dia mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya. Pada Oktober 1998, para pendukungnya mengadakan Kongres Nasional di mana faksi PDI Megawati sekarang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Megawati terpilih sebagai Ketua dan dicalonkan sebagai calon presiden PDI-P.
PDI-P, bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid dan Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amien Rais, menjadi kekuatan reformasi terkemuka. Terlepas dari popularitas mereka, Megawati, Wahid dan Rais mengambil sikap moderat, lebih memilih untuk menunggu sampai pemilihan legislatif 1999 untuk memulai perubahan besar. Pada November 1998, Megawati bersama Wahid, Rais dan Hamengkubuwono X menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan reformasi melalui Pernyataan Ciganjur.
Menjelang pemilu, Megawati, Wahid dan Amien mempertimbangkan untuk membentuk koalisi politik melawan Presiden Habibie dan Golkar. Pada bulan Mei, Alwi Shihab mengadakan konferensi pers di rumahnya di mana Megawati, Wahid dan Amien akan mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama. Di menit-menit terakhir, Megawati memilih untuk tidak hadir, karena dia memutuskan tidak bisa mempercayai Amien. Pada bulan Juni, pemilihan diadakan dan PDI-P menjadi pemenang dengan 33% suara.
Dengan kemenangan tersebut, prospek kepresidenan Megawati semakin kokoh. Dia ditentang oleh PPP yang tidak menginginkan presiden perempuan. Untuk persiapan Sidang Umum MPR 1999, PDI-P membentuk koalisi longgar dengan PKB. Menjelang Sidang Umum MPR, sepertinya pemilihan presiden akan diperebutkan antara Megawati dan Habibie, tetapi pada akhir Juni, Amien telah menarik partai-partai Islam ke dalam koalisi yang disebut Poros Tengah. Pemilihan presiden menjadi perlombaan tiga arah ketika Amien melontarkan gagasan untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden; namun Wahid tidak memberikan tanggapan yang jelas atas usulan tersebut.
Karier politik > Pemilihan presiden tidak langsung 1999

Lihat pula: Pemilihan Presiden Indonesia 1999
Karier politik > Pemilihan presiden tidak langsung 1999 > Pemilihan Wahid sebagai presiden

Koalisi PDI-P Megawati dan PKB  menghadapi ujian pertamanya ketika MPR berkumpul untuk memilih Ketuanya. Megawati memberikan dukungannya di belakang Matori Abdul Djalil, Ketua PKB. Ia dikalahkan habis-habisan oleh Amien, yang selain mendapat dukungan Poros Tengah juga didukung Golkar. Koalisi Golkar dan Poros Tengah kembali menggebrak saat mengamankan pemilihan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Pada tahap ini, masyarakat menjadi khawatir bahwa Megawati, yang paling mewakili reformasi, akan dihalangi oleh proses politik dan status quo akan dipertahankan. Pendukung PDI-P mulai berkumpul di Jakarta.
Habibie membuat pidato yang kurang diterima tentang akuntabilitas politik yang membuatnya mundur. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 berpihak pada Megawati dan Wahid. Megawati memimpin lebih dulu, tetapi disusul dan kalah dengan 313 suara dibandingkan dengan 373 suara Wahid. Kekalahan Megawati memicu para pendukungnya untuk memberontak. Kerusuhan berkecamuk di Jawa dan Bali. Di kota Solo, massa PDIP menyerang rumah Amien.
Karier politik > Pemilihan presiden tidak langsung 1999 > Pemilihan wakil presiden

Keesokan harinya, MPR berkumpul untuk memilih wakil presiden. PDI-P sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, tetapi khawatir koalisi Poros Tengah dan Golkar akan kembali menggagalkannya. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Dia menghadapi persaingan ketat dari Hamzah Haz, Akbar Tanjung dan Jenderal Wiranto. Sadar akan kerusuhan itu, Akbar dan Wiranto mundur. Hamzah tetap bertahan, tapi Megawati mengalahkannya 396 berbanding 284. Dalam pidato pelantikannya, dia menyerukan ketenangan.
Wakil presiden (1999–2001) > Masa jabatan

Sebagai wakil presiden, Megawati memiliki kewenangan yang cukup besar karena menguasai banyak kursi di DPR. Wahid mendelegasikan kepadanya masalah di Ambon, meskipun dia tidak berhasil. Pada saat Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pada Agustus 2000, banyak yang menilai Wahid tidak efektif sebagai presiden atau sebagai administrator. Wahid menanggapi hal ini dengan mengeluarkan keputusan presiden, yang memberi Megawati kendali sehari-hari atas pemerintahan.
Wakil presiden (1999–2001) > Kongres Nasional PDI-P tahun 2000

Kongres Pertama PDI-P diadakan di Semarang, Jawa Tengah, pada bulan April 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai Ketua untuk masa jabatan kedua. Megawati mengkonsolidasikan posisinya dalam PDI-P dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaing. Dalam pemilihan Ketua, muncul dua calon lain; Eros Djarot dan Dimyati Hartono. Mereka mencalonkan diri karena tidak ingin Megawati merangkap sebagai ketua dan wakil presiden. Pencalonan Eros dari cabang Jakarta Selatan batal karena masalah keanggotaan. Eros tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam Kongres. Kecewa dengan apa yang dia anggap sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDI-P. Pada Juli 2002, ia membentuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. Meski pencalonan Dimyati tidak ditentang sekeras Eros, ia dicopot sebagai Kepala Cabang Pusat PDI-P. Dia mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi meninggalkan partai untuk menjadi dosen universitas. Pada April 2002, Dimyati membentuk Partai Indonesia Tanah Air Kita.
Wakil presiden (1999–2001) > Hubungan dengan Wahid dan naik ke kursi kepresidenan

Megawati memiliki hubungan ambivalen dengan Wahid. Pada reshuffle Kabinet Agustus 2000 misalnya, Megawati tidak hadir untuk mengumumkan susunan baru. Pada kesempatan lain, ketika gelombang politik mulai berbalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengecam para kritikus. Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid ketika Sidang Istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat. Meski menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum Sidang Istimewa dimulai.
Kepresidenan (2001–2004)

Artikel utama: Reformasi Indonesia (1998–sekarang) § Kepresidenan Megawati (2001–2004)
Lihat pula: Pelantikan Megawati Soekarnoputri
Kepresidenan (2001–2004) > Masa jabatan

Pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencopot Wahid dari jabatannya dan kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden baru. Dengan demikian, dia menjadi wanita keenam yang memimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pada 9 Agustus 2001, dia mengumumkan Kabinet Gotong Royong.
Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepresidenannya ditandai dengan keragu-raguan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan "reputasi untuk tidak bertindak dalam isu-isu kebijakan penting". Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah dia menstabilkan keseluruhan proses demokratisasi dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer.
Kepresidenan (2001–2004) > Politik

Reformasi yang dilakukan sejak masa kepresidenan Abdurrahman Wahid menjadi agenda penting Megawati dalam memulihkan stabilitas politik dan demokrasi. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintahannya mengesahkan 2 amandemen undang-undang dasar dengan amandemen ketiga pada 10 November 2001 dan amandemen keempat pada 1-11 Agustus 2002. Amandemen-amandemen ini berkontribusi dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pembubaran Dewan Pertimbangan Agung. Sebagai kontribusi terhadap amandemen ini, pemerintahannya telah merancang sejumlah undang-undang yang akan memenuhi amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terutama di bidang pemerintahan daerah, partai politik, dan pemilihan umum.
Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menguraikan fokus pemerintahannya pada desentralisasi, di mana pelaksanaan otonomi daerah dilakukan secara adil untuk memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam menjalankan otonomi tersebut dan untuk menjaga persatuan bangsa, pemerintahannya menerapkan kebijakan otonomi daerah yang proporsional dan konsisten, menerapkan perimbangan keuangan yang berkeadilan, meningkatkan pemerataan pelayanan publik yang mudah diakses, memperbaiki kesenjangan pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghargai nilai-nilai budaya daerah sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Dalam memerangi korupsi yang merajalela yang diwariskan oleh Orde Baru, ia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK didasari oleh Megawati yang melihat bahwa banyak lembaga pada saat itu yang terlalu kotor, sehingga dibentuklah KPK. Jauh sebelum itu, gagasan awal pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi muncul di era Presiden B.J. Habibie yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Kepresidenan (2001–2004) > Ekonomi

Sejak pelantikannya, pemerintahan Megawati berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi yang telah hancur sejak krisis finansial Asia 1997 dan krisis politik sejak kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 hingga 2001. Pada masa awal pemerintahannya, Indonesia memiliki utang sebesar US$105,8 miliar yang merupakan warisan dari rezim rezim Soeharto. Sebagai presiden, ia menghadiri pertemuan Paris Club dan London Club dalam upaya untuk menegosiasikan kembali utang Indonesia yang belum dilunasi, yang berujung pada penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club pada 12 April 2002 dan menyiapkan pembayaran utang sebesar Rp116,3 miliar pada tahun 2003.
Megawati memulihkan hubungan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sempat tertunda pada masa kepresidenan Wahid dengan menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan Boediono dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah untuk memenuhi 20 letter of intent dari IMF dan Bank Dunia yang berdampak pada pencairan pinjaman IMF sekitar SDR 400 juta untuk memperkuat posisi cadangan devisa untuk setiap LOI yang diterima. Kemitraan ini sendiri berakhir pada tahun 2003 karena kritiknya terhadap saran-saran "membingungkan" dari IMF dan Bank Dunia dalam memulihkan ekonomi Indonesia.
Pemerintahannya dikenal luas karena privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Megawati, privatisasi BUMN dilakukan untuk mempertahankan BUMN dari intervensi dan pembayaran utang publik, meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta. Sejumlah BUMN seperti Semen Gresik, Bank Negara Indonesia, Kimia Farma, dan yang paling kontroversial, Indosat diprivatisasi. Dalam jurnalnya sendiri, upaya privatisasi yang dilakukan Megawati telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,1% dan menekan inflasi sebesar 5,06%. Namun, privatisasi yang dilakukannya terhadap BUMN, terutama pada Indosat, menuai kritik dan Megawati dituduh sebagai seorang neolib.
Salah satu fokus pembangunan nasional dan sektor unggulannya adalah ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2003, Megawati di dalam KRI Tanjung Dalpele mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan (GERBANG MINA BAHARI). Intinya, gerakan ini menetapkan sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Bahari, Industri dan Jasa Maritim, serta Transportasi Laut sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Secara bersamaan, sektor-sektor pembangunan dan kebijakan ekonomi-politik lainnya mendukung sektor-sektor penggerak utama ini. Sementara itu, dasar pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menyelaraskan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan.