stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Richard Kruspe
Peralatan

Dia memiliki gitar yang bertanda tangan dirinya, terinspirasi oleh tanda tangan pada gitar Kirk Hammett tapi menggunakan elektronik dalam bentuk yang lebih sederhana. Fitur gitar neck through construction, yang 25,5 inci skala leher, alder body wings, sebuah maple neck, Floyd Rose tremolo dengan locking nut, 24 frets, Dual EMG 81 pickups, sebuah master kontrol volume dan pickup selecter, dengan sentuhan akhir Titanium. Kruspe memiliki gitar dengan tanda tangan ESP yang disebut RZK-1. Tersedia versi yang lebih murah yang disebut PT RZK-600. Gitar yang pernah dia mainkan sebelumnya, gitar dengan tanda tangan Kirk Hammett yang disebut KH-2 serta kustom ESP Guitar gitar berdasarkan tanda tangan Kirk Hammett KH-2 . Dia adalah gitaris Jerman pertama yang memiliki seri bertanda tangan dari perusahaan ESP. Richard menggunakan ESP Eclipse hitam I CTM saat Rammstein konser di Nimes, Prancis pada 23 Juli 2005. Dia juga berencana memiliki gitar ESP terbaru dengan logo The Emigrate seperti yang terlihat dalam videoklip My World.
Kehidupan pribadi

Pada tanggal 10 Oktober 1989, sebelum jatuhnya Tembok Berlin, dia menumpang kereta bawah tanah. Ketika keluar dari stasiun kereta subway, ia terjebak di tengah para demonstran politik. Dia menerima pukulan di kepala dan ditangkap hanya karena berada di tempat itu, dan di penjara selama enam hari. Setelah keluar dari penjara, ia memutuskan untuk meninggalkan Jerman Timur. Pada masa itu, orang-orang tidak begitu saja meninggalkan Jerman Timur, sehingga ia memasuki Jerman Barat melalui Cekoslovakia. Bila tembok runtuh, dia pindah kembali ke Jerman Timur.
Kruspe menikahi aktris Afrika Selatan (Amerika) Caron Bernstein pada tahun 1999. Prosesi pernikahannya berlangsung secara yahudi dan Richard merancang sendiri musiknya. Richard menggunakan nama Richard Kruspe-Bernstein selama perkawinan mereka. Mereka bercerai pada tahun 2004. Richard sekarang kembali menggunakan nama aslinya "Kruspe" sebagai penjelas perceraiannya.
Dia fasih berbahasa Inggris dan bernyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris di Emigrate.
Kehidupan pribadi > Khira Li Lindemann

Lahir 28/02/1991, Khira Li Lindemann adalah putri Richard Kruspe. Nama belakangnya "Lindemann" karena ibunya sebelumnya menikah Till Lindemann. Ibu Khira tetap menggunakan nama "Lindemann" ketika bercerai dengan Till Lindemann, dia dan Richard Kruspe hidup bersama dan mengurus Khira tetapi tidak pernah menikah dan kemudian pisah. Inilah alasan, mengapa Khira mempunyai nama belakang "Lindemann." Pada tahun 2001,Richard Kruspe pindah dari Berlin ke New York hanya karena ingin tinggal di dekat mantan istrinya Caron.
Kehidupan pribadi > Keikutsertaan Khira dalam Rammstein

Pada tahun 1997, Khira Li muncul dalam sebuah penampilan Rammstein's Tier di Live Aus Berlin.
Pada tahun 2001, Khira Li menjadi backing vocal Spieluhr dalam album Rammstein Mutter tahun 2001.
Pranala luar

Richard Kruspe di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Emigrate @ RammImages.com Diarsipkan 2006-07-21 di Wayback Machine.
Rammstein Official Website (English)
Rammstein Official Website (German)
Emigrate Official Website (English) Diarsipkan 2011-10-02 di Wayback Machine.
Emigrate Official Website (German) Diarsipkan 2013-04-06 di Wayback Machine.
Stasiun Telagasari

Stasiun Telagasari (TLS) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Telagasari, Lelea, Indramayu yang terletak di sebelah barat stasiun Jatibarang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +7 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi III Cirebon.
Awalnya stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dan sepur badug menyambung di jalur 1. Sejak beroperasinya jalur ganda segmen Haurgeulis–Telagasari per 8 Januari 1997, jalur 1 baru stasiun dibangun tepat di depan pintu masuk asli stasiun sehingga saat ini Stasiun Telagasari dapat dipandang sebagai stasiun pulau. Sehingga, bangunan stasiun berada di antara jalur 1 dan 2. Namun sayangnya, kelanjutan jalur gandanya tidak dilanjutkan pembangunannya sampai Cirebon karena krisis ekonomi. Semenjak tahun 2007, jalur ganda tersebut sudah dapat dioperasikan, sehingga stasiun ini kini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus.
Saat ini tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi penyusulan antarkereta api.
Insiden

Pada tanggal 30 April 1951 dan 4 Juni 1952, Stasiun Telagasari dibakar dua kali oleh gerombolan pengacau. Alat-alat kantor, pesawat telepon, dan telegraf ikut habis terbakar. Gerombolan tersebut diyakini terafiliasi dengan DI/TII.
Pada 12 Oktober 2007, kereta api Senja Utama Solo jurusan Solo Balapan anjlok saat mencapai 150 meter mendekati Stasiun Telagasari pada pukul 23.20 WIB. Tidak ada korban jiwa, tetapi 900 penumpang yang naik kereta api tersebut harus berpindah dengan kereta api lain.
Pada 27 Agustus 2011, kereta api Gajayana Lebaran dibajak di Stasiun Telagasari. Salah satu orang di antara mereka masuk lokomotif dan menyandera masinis. Kereta sempat berhenti di Stasiun Haurgeulis untuk menurunkan penumpang gelap tersebut di lokomotif. Dalam keadaan terluka, masinis terus menghubungi pusat kendali Cirebon agar Gajayana terus melaju tanpa henti. Ketika sampai di wilayah kerja Daop I, masinis KA Gajayana berusaha mengontak PK agar kereta diberhentikan luar biasa, tetapi gagal berhenti di Bekasi maupun di Jatinegara, dan diarahkan ke stasiun Pasar Senen. Pada pukul 09.35 Gajayana masuk jalur 4 dan berhenti dengan rem darurat oleh petugas teknisi, dan dihadang aparat Brimob yang sudah siaga di bibir peron.
Galeri

Stasiun Telagasari tampak dari barat.
Stasiun Telagasari tampak dari barat 2.
Stasiun Telagasari tampak dari barat 3.
Stasiun Telagasari tampak peron.
Stasiun Telagasari tampak peron 2.
Papan nama stasiun Telagasari tahun 2023
Presiden Indonesia

| Presiden Republik Indonesia |
| --- | --- |
Lambang Negara Indonesia
Lambang Presiden
Petahana Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024
Pemerintah Indonesia
Gelar:  Bapak Presiden (informal)  Yang Terhormat (formal)  Paduka Yang Mulia (jarang digunakan) 
Kediaman:  Istana Garuda  Istana Negara  Istana Merdeka  Istana Bogor  Istana Cipanas  Gedung Agung  Istana Tampaksiring 
Ditunjuk oleh: Pemilihan umum langsung
Masa jabatan: 5 tahun, dapat diperpanjang sekali
Pejabat perdana: Soekarno
Dibentuk: 18 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-18)
Wakil: Wakil Presiden Indonesia
Situs web: presidenri.go.id
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Panglima Tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan lima tahun, dapat diperpanjang sekali dengan masa jabatan maksimal 10 tahun. Sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam periode waktu 5 tahun dan setelahnya dapat terpilih lagi tanpa batas.
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagai suatu lembaga kepresidenan Indonesia disusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia.
Daftar

Artikel utama: Daftar presiden Indonesia
Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini, terdapat delapan orang yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Prabowo Subianto.
Wewenang, kewajiban, dan kedudukan

Wewenang, kewajiban, dan kedudukan Presiden berdasarkan UUD 1945 antara lain:
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara.
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR, DPD, dan MPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang () dalam hal terjadi keadaan darurat yang memaksa.
Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP).
Mengangkat dan memberhentikan menteri.
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI.
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI.
Menyatakan keadaan bahaya.
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI.
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI.
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR-RI, DPD-RI, dan MPR-RI.
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur oleh UU.
Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR-RI, DPD-RI, dan MPR-RI dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR, DPD-RI, MPR-RI.
Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, DPD-RI, MPR-RI, dan Mahkamah Agung.
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI.
Syarat pencalonan

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Terdaftar sebagai Pemilih.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
Berpendidikan paling rendah tamat setara 1 (S1) Akreditasi, atau bentuk lain yang sederajat sebagai jaminan kualitas kepemimpinan yang berkualitas.
Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Memiliki pengalaman kerja pada posisi strategis di tingkat Nasional atau Provinsi.
Pemilihan

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
Pemilihan > Pemilihan Wakil Presiden yang lowong

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres.
Pemilihan > Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Paling lambat 30 setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pelantikan

Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
Pemberhentian

Artikel utama: Pemakzulan
Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.
Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan pemakzulan (impeachment) tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.
Tanda kehormatan

Tanda jabatan presiden Indonesia
Seorang Presiden Indonesia sebagai pemberi tanda kehormatan dan pemilik utama Tanda Kehormatan Bintang akan secara otomatis menerima semua Tanda Kehormatan Bintang (sipil maupun militer) dengan kelas tertinggi, yaitu:
Bintang Republik Indonesia Adipurna
Bintang Mahaputera Adipurna
Bintang Jasa Utama
Bintang Kemanusiaan
Bintang Penegak Demokrasi Utama
Bintang Budaya Parama Dharma
Bintang Bhayangkara Utama
Bintang Gerilya
Bintang Sakti
Bintang Dharma
Bintang Yudha Dharma Utama
Bintang Kartika Eka Paksi Utama
Bintang Jalasena Utama
Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
Kediaman resmi

Artikel utama: Istana Presiden Indonesia
Kediaman resmi Presiden Indonesia, yang berupa istana kepresidenan, berjumlah sebanyak enam buah, yang terdiri dari dua istana di Jakarta, satu di Bogor, satu di Cipanas (Cianjur), satu di Tampaksiring (Gianyar, Bali), dan satu di Yogyakarta.
Hak keuangan dan administratif

Gaji pokok dan tunjangan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yakni:
Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden;
Tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
Selain gaji dan tunjangan, Presiden juga diberikan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Saat ini gaji pokok Presiden sebesar Rp30,24 juta. Tunjangan jabatan Rp32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar Rp62,74 juta.
Perubahan fungsional berdasarkan konstitusi

Lembaga kepresidenan Indonesia telah mengalami perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang seturut dengan pergantian dsn perubahan konstitusi yang terjadi beberapa kali di Indonesia.
Perubahan fungsional berdasarkan konstitusi > UUD 1945 sebelum perubahan

Lihat pula: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, lembaga kepresidenan Indonesia terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan syarat-syarat tertentu menurut UUD 1945 dan undang-undang yang mengaturnya, serta memiliki masa jabatan selama 5 tahun (dan setelahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama tanpa batas). Dalam pelantikannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tugas, wewenang, dan kedudukan lembaga kepresidenan, terutama Presiden, menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dengan dibantu oleh Wakil Presiden. [Pasal 4 Ayat (1) dan (2)]
Wakil Presiden menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. [Pasal 8]
Presiden menetapkan peraturan pemerintah. [Pasal 5 Ayat (2)]
Presiden dibantu oleh menteri-menteri. [Pasal 17 Ayat (1)]
Presiden dapat meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA). [Pasal 16 Ayat (2)]
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). [Pasal 10]
Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. [Pasal 11]
Presiden menyatakan keadaan bahaya.[Pasal 12]
Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik. [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)]
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. [Pasal 14]
Presiden memberi gelar dan tanda kehormatan. [Pasal 15]
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. [Pasal 5]
Presiden berhak memveto rancangan undang-undang (RUU) dari DPR [Pasal 21 Ayat (2)]
Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam keadaan mendesak. [Pasal 22 Ayat (1)]
Lihat pula

Wakil Presiden Indonesia
Paspampres
Kementerian Indonesia
Daftar kabinet Indonesia
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Daftar Presiden Indonesia
Daftar Wakil Presiden Indonesia
Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia
Tim Dokter Kepresidenan RI
Perbandingan antar Presiden Indonesia
Pranala luar

(Indonesia) Situs Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia Diarsipkan 2012-02-11 di Wayback Machine.
| l b  Presiden Indonesia |
| --- | --- | --- |
|  Soekarno  Soeharto  Bacharuddin Jusuf Habibie  Abdurrahman Wahid  Megawati Soekarnoputri  Susilo Bambang Yudhoyono  Joko Widodo  Prabowo Subianto  |  Soekarno  Soeharto  Bacharuddin Jusuf Habibie  Abdurrahman Wahid  Megawati Soekarnoputri  Susilo Bambang Yudhoyono  Joko Widodo  Prabowo Subianto  |  |
Lainnya: Syafruddin Prawiranegara (Ketua Pemerintahan Darurat RI) · Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI pada masa RIS)
| l b Topik Indonesia |
| --- | --- |
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia):  Garis waktu  Prasejarah  Kerajaan Hindu-Buddha  Kerajaan Islam  Kerajaan Kristen  Era kolonial Portugis  Era VOC  Era Hindia Belanda  Era pendudukan Jepang 
Sejarah Indonesia:  Sejarah nama  Proklamasi  Era transisi Revolusi nasional  KMB  Pengakuan Belanda  Era RIS  Era demokrasi liberal Dekret presiden  Era demokrasi terpimpin Trikora  Konfrontasi ke Malaysia  G30S  Era orde baru Supersemar  Pendudukan di Timor Timur  Gerakan 1998  Era reformasi Referendum Timor Timur 
Geografi:  Air terjun  Bendungan dan waduk  Danau  Pegunungan Gunung berapi  Pulau dan kepulauan menurut provinsi  abjad A-L  M-Z  Perairan Laut  Pantai  Selat  Sungai  Teluk  Tanjung  Tempat  Titik-titik garis pangkal  Wilayah 
Politik dan  pemerintahan:  Ibu kota negara  Lembaga negara  Pemerintah  Presiden Kementerian  MPR DPR  DPD  Kekuasaan kehakiman MA  MK  KY  BPK  Perwakilan di luar negeri  Kepolisian  Militer  Administratif (Provinsi  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan/desa)  Hubungan luar negeri  Hukum  Undang-undang  Pemilu  Partai politik  Kewarganegaraan 
Ekonomi:  APBN  APBD  Bank  Pasar modal IDX  JFX  Pariwisata  Pertanian dan perkebunan  Perusahaan BUMN  Sains dan teknologi  Transportasi Penerbangan  Perkeretaapian 
Demografi:  Suku bangsa  Bahasa nasional  Bahasa daerah  Agama  Nama orang  Tokoh  Kesehatan Kesehatan hewan  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Olahraga 
Budaya:  Seni Film  Tari  Sastra  Musik  Lagu  Teater  Bela diri  Masakan  Mitologi  Permainan tradisional  Busana daerah  Arsitektur Bandar udara  Pelabuhan  Stasiun kereta api  Terminal  Pembangkit listrik  Warisan Budaya UNESCO  Wayang  Batik  Keris  Angklung  Tari Saman  Noken 
Simbol:  Sang Saka Merah Putih  Garuda Pancasila  Ibu Pertiwi  Nusantara 
Flora dan fauna:  Fauna Indonesia Binatang endemik  Flora Indonesia Tumbuhan endemik  Bunga  Burung endemik  Ikan  Cagar alam  Suaka margasatwa  Taman nasional  Terumbu karang 
Lainnya:  Media  Telekomunikasi Internet  Permainan video  Penyiaran Televisi Terestrial  Berlangganan  Radio  Tanda kehormatan  Kode pos  Kode telepon  Kode kendaraan  Hari penting 
 Garis besar •   Portal
Prangko Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Bendera Presiden Indonesia pada masa Soekarno