Rokok filter
Peraturan Pemerintah Indonesia tentang produk tembakau

Di Indonesia sendiri produk tembakau diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP 19/2003) dan Undang-Undang Kesehatan Indonesia No. 36/2009. PP nomo 19 tahun 2003 ini berisi mengenai Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan pemerintah mengenai aturan produk tembakau ini didasarkan pada tiga aspek berikut yang dikutip langsung dari press release peraturan pemerintah:
bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan;
bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan;
bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan dengan Peraturan Pemerintah;
Ini berarti isu kesehatan merupakan permasalahan utama yang menjadi landasan pemerintah mengeluarkan regulasi ini, terlebih dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia wajib melindungi semua komponen bangsa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, pengamanan terhadap produk tembakau perlu diupayakan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dalam bidang keseharan. Apalagi dalam PP nomor 19 tahun 2003 ini dijelaskan lebih jauh mengenai aturan kandungan tar dan nikotin dalam setiap produk tembakau yang diperjualbelikan. Khususnya pencantuman mengenai informasi untuk pengamanan rokok bagi kesehatan yang dilaksanakan dengan pengaturan yang meliputi:
kandungan kadar nikotin dan tar;
persyaratan produksi dan penjualan rokok;
persyaratan iklan dan promosi rokok;d. penetapan kawasan tanpa rokok.
Selanjutnya, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memperkenalkan ''Roadmap'' Industri Tembakau. Roadmap ini mempertimbangkan tiga prioritas utama bagi sektor tembakau di Indonesia - ketenagakerjaan, pendapatan negara dan kesehatan masyarakat - dan menetapkan batas-batas waktu regulasi dari tahun 2007-2020. Roadmap ini berhubungan langsung dengan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang mempunyai peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda yang lain. Pengembangan IHT juga memperhatikan kesehatan masyarakat selain tetap mengusahakan agar industri dapat tumbuh dengan baik. Hal inilah yang menjadi paradoks atau kendala paling besar adalah adnya ketentuan global yang mewajibkan IHT mengikuti batasan-batasan yang terkait dengan isu kesehatan. Beberapa persyaratan industri tembakau telah ditetapkan antara lain menyangkut pengadaan bahan baku khususnya tembakau, proses produksi rokok, dan spesifikasi teknis rokok yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah melindungi konsumen seminimal mungkin dari bahaya merokok. Bahan-bahan berbahaya seperti residu pestisida, bahan berbahaya pada tembakau seperti nitrosamin, benzo(a)py-tene, dan lain-lain harus dibatasi, demikian juga bahan berbahaya pada asap rokok, khususnya tar dan nikotin harus dikendalikan dengan baik.
Sedangkan pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan itu disahkan SBY pada 24 Desember 2012.
Berdasarkan informasi di setneg, terdapat delapan bab dan 65 pasal dalam peraturan tersebut. Peraturan ini antara lain mengatur masalah produksi yang meliputi uji kandungan kadar nikotin dan tar, penggunaan bahan tambahan, pengemasan produk tembakau, dan pencantuman peringatan kesehatan di bungkus rokok. Selain itu, PP ini juga mengatur peredaran produk tembakau, mulai dari penjualan, pelarangan iklan dan promosi, serta sponsor produk tembakau. Dimana pada pasa 25 berbunyi "Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: a) menggunakan mesin layan diri; b) kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan c) kepada perempuan hamil." Serta adanya pengaturan mengenai Kawasan tanpa rokok yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.