Reformasi Protestan
Latar Belakang > Kepausan

Lihat pula: Negara Gereja
Kepausan adalah "kekuatan internasional besar pertama di Eropa" (Chris Wickham) meskipun otoritasnya didasarkan pada sistem komunikasi dan birokrasi yang terorganisasi dengan baik, bukan pada angkatan bersenjata. Menganggap diri mereka sebagai penerus Rasul Petrus (meninggal ca. 66), para paus mengklaim kuasa untuk mengikat dan melepaskan yang konon diberikan Kristus kepada Petrus, dan menawarkan indulgensi—pengampunan dosa baik di dunia maupun di api penyucian—kepada para pendosa. Untuk memperkuat dasar konsepsional dari praktik ini, para teolog skolastik menguraikan konsep perbendaharaan jasa yang tidak pernah habis yang tersedia bagi kepausan untuk dibagikan kepada umat beriman. Para paus dapat memberikan dispensasi kepada lembaga-lembaga atau individu-individu, membebaskan mereka dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum kanonik.
Proklamasi bulla kepausan Unam sanctam pada tahun 1302 menandai "puncak ambisi gerejawi kepausan abad pertengahan" (Alister McGrath). Dalam bulla tersebut, Paus Bonifasius VIII (memerintah 1294-1303) menyatakan bahwa hanya mereka yang taat kepada kepausan yang dapat memperoleh keselamatan. Setahun kemudian, pasukan Prancis menangkap Paus di Anagni, dan pada tahun 1309, takhta kepausan dipindahkan dari Roma yang kacau ke Avignon. Selama periode Kepausan Avignon, para paus mengambil alih kendali atas pengangkatan semua rohaniwan Katolik senior. Hal ini meningkatkan pendapatan kepausan karena para uskup, kepala biara, dan klerus tingkat tinggi lainnya yang baru membayar biaya untuk surat pengangkatan mereka dan menyerahkan kepada kepausan sepertiga dari pendapatan yang mereka peroleh pada tahun pertama dalam jabatan baru mereka. Praktik jual-beli jabatan ini dikenal sebagai praktik simoni.
Gagasan bahwa Roma adalah pusat agama Katolik yang sah tidak pernah pudar, dan Paus Gregorius XI (memerintah 1370-1378) mengembalikan takhtanya ke Roma pada tahun 1377. Konflik antara penerusnya Urbanus VII (memerintah 1378-1389) dan Dewan Kardinal berkembang menjadi Skisma Barat ketika para penentangnya menyatakan bahwa pemilihannya tidak sah dan menyatakan Klemens VII dari Prancis (memerintah 1378-1394) sebagai paus. Klemens kembali ke Avignon, membangun lini paus saingan. Di setiap negara, para pemimpin gereja harus memihak salah satu dari dua paus. Mereka umumnya menerima keputusan penguasa setempat, yang melemahkan karakter supranasional Gereja Katolik. Untuk mengakhiri skisma ini, para kardinal dari kedua belah pihak berkumpul di Pisa pada tahun 1409. Mereka memilih seorang paus baru, namun keputusan mereka hanya memperburuk masalah karena kedua paus rival menolak untuk mengundurkan diri. Persiapan yang lebih matang membuka jalan bagi Konsili Konstanz di bawah naungan raja Jerman Sigismund dari Luxemburg (memerintah 1410-1437). Di Konstanz, salah satu dari tiga paus mengundurkan diri, dua rivalnya digulingkan, dan legitimasi paus yang baru terpilih, Martinus V (memerintah 1417-1431), diakui di seluruh Eropa Katolik.
Konsili Konstanz menantang supremasi kepausan dengan menyatakan bahwa para paus harus tunduk pada konsili-konsili ekumenis. Meskipun gagasan yang dikenal sebagai konsiliarisme ini dikutuk oleh Paus Pius II (memerintah 1458-1467) dalam sebuah bulla kepausan, para pemimpin gerejawi dan sekuler sering mengutipnya saat mereka berkonflik dengan kepausan. Charles VII dari Prancis (memerintah 1422-1461) bahkan sampai memberlakukan prinsip-prinsip dasarnya dalam Sanksi Pragmatis Bourges pada tahun 1438. Di Jerman, sebuah dokumen anti kepausan yang dikenal sebagai Keluhan Bangsa Jerman beredar sekitar tahun 1450, yang menuntut pemutusan hubungan antara gereja lokal dan Tahta Suci. Hubungan antara kepausan dan para penguasa Katolik yang paling kuat diatur melalui perjanjian khusus yang dikenal sebagai konkordat. Perjanjian-perjanjian ini membatasi otoritas kepausan atas gereja-gereja nasional demi kepentingan para penguasa lokal.
Sebagai pangeran dari Negara Gereja di Italia, para paus sangat terlibat dalam perebutan kekuasaan di semenanjung tersebut. Dalam hal ini, para paus Renaisans tidak berbeda dengan para penguasa sekuler. Paus Aleksander VI mengangkat kerabatnya, di antaranya anak-anak haramnya sendiri untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi. Paus Yulius II (berkuasa 1503-1513) mengangkat senjata untuk memulihkan wilayah kepausan yang hilang selama masa pemerintahan para pendahulunya. Para paus juga merupakan patron seni dan arsitektur yang dermawan, dan Julius II memerintahkan pembongkaran Basilika Santo Petrus dari abad ke-4 untuk persiapan pembangunan basilika Renaisans yang baru pada tahun 1509.