Harian Indonesia Raya
Pemberedelan-pemberedelan terhadap Indonesia Raya > Pemberedelan pada masa Orde Lama

Skandal menteri-menteri era Soekarno yang pernah diberitakan habis-habisan oleh harian ini antara lain Ahmad Subardjo (Menteri Luar Negeri dari Masjumi), Iskaq Tjokroadisurjo (Menteri Perekonomian, PNI), dan Roeslan Abdulgani (Menteri Luar Negeri, PNI).
Antara Agustus–Desember 1956, terdapat tiga pemberitaan penting di Indonesia Raya yang membuat harian ini diberedel dan para pemimpinnya mengalami penahanan. Pertama, pemberitaan skandal korupsi Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani dan Wakil Direktur Jenderal Percetakan-percetakan Negara Kementerian Penerangan Lie Hok Thay.
Kedua, pemuatan surat-surat pembelaan diri Letnan Kolonel Zulkifli Lubis. Ia menolak tuduhan pemerintah yang diumumkan pada 28 November 1956 mengenai persiapan dan percobaan kudeta yang akan dilakukannya. Ketiga, pemberitaan mengenai aksi Kolonel Ahmad Husein (Komandan Resimen Angkatan Darat Sumatra Tengah dan Ketua Dewan Banteng) yang mengambil alih pemerintahan sipil dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Peristiwa ini disiarkan sebagai berita besar oleh Indonesia Raya pada 20 Desember 1956.
Keesokan  malam pasca pemberitaan ketiga, 21 Desember 1956, pemimpin redaksi Indonesia Raya Mochtar Lubis ditangkap oleh Korps Polisi Militer (CPM), Detasemen Garnizun III/6 Guntur, atas perintah komandan KMKB-DR. Ia dituduh terlibat dalam gerakan Zulkifli Lubis, memuat tulisan yang menyokong dan membenarkan gerakan Dewan Banteng di Sumatra Tengah, serta mengecam pemerintah dalam persoalan ini.
Mochtar ditahan di Rumah Tahanan Militer di Jl. Budi Utomo dan diperiksa selama dua minggu. Sejak 5 Januari, ia mendapat penjagaan polisi selama empat tahun terus-menerus tanpa pernah diperiksa kembali, dengan alasan demi keamanan. Ia juga dilarang menulis untuk surat kabarnya, memberikan wawancara, mengadakan hubungan telepon dan menerima tamu.
Terkait peristiwa ini, Penguasa Militer Letnan Kolonel E. Dachjar pada 16 Oktober 1957 melarang semua penerbitan di ibukota, termasuk Indonesia Raya, untuk menyiarkan penahanan terhadap Mochtar Lubis. Pengecualian berlaku untuk keterangan resmi dari KMKB-DR atau kantor Penerangan Angkatan Darat (Penad). Anggota parlemen juga bahkan dilarang untuk memberikan wawancara mengenai persoalan Mochtar Lubis.
Sementara ia berada dalam tahanan rumah, empat redaktur lainnya pada 1957 dan 1958 mengalami penahanan yang berbeda-beda. Mereka ditahan dalam waktu yang lebih singkat, selama beberapa hari sampai beberapa minggu.
Redaktur pelaksana Ali Moechtar Hoeta Soehoet dan rekannya Mohamad Noer ditahan selama dua minggu (10–26 Agustus 1957) yang disambung dengak tahanan kota selama tiga minggu. (Tim Penulis 2002, hlm. 244–245). Penyebab penahanan adalah karena membuat berita tentang penolakan rencana kunjungan panglima TT I Kolonel M. Simbolon oleh komandan Resimen III Angkatan Darat Mayor Junus Samosir di daerah Tapanuli.
Karikaturis dan redaktur tata letak Sam Soeharto ditahan hampir satu bulan (Februari 1958) karena satu karikaturnya dianggap menghina kabinet Perdana Menteri Djuanda. Sam menceritakan bahwa ia harus menunggu berjam-jam di kantor KMKB-DR tanpa mengetahui di mana ia akan ditahan.
Pejabat pemimpin redaksi selama Mochtar ditahan, Enggak Bahauddin, mengalami empat kali penahanan sepanjang tahun 1958. Bahkan setelah Indonesia Raya dilarang terbit, ia masih harus menjalani persidangan untuk perkara delik pers yang terjadi setahun sebelumnya.
Pada 10 Februari 1959, Enggak bersama Subanto Taif (PIA), Abdulah Nazir (Abadi) dan Sidi Mohammad Sjaaf (Pemandangan) dijatuhi masing-masing tiga, empat, dua, dan satu bulan dalam masa percobaan satu tahun. Mereka dituduh melanggar pasal 14 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1946.
Cara terakhir yang dilakukan pemerintah Soekarno untuk membungkam Indonesia Raya adalah melalui tangan Menteri Penerangan, yang mengulurkan kesepakatan kepada Hasjim Mahdan. Hasjim merupakan seorang dari tiga pemegang saham Indonesia Raya selain Mochtar dan Sarhindi. Pemerintah mengizinkan harian tetap terbit dengan syarat Mochtar mengundurkan diri. Selain itu, mereka juga berjanji akan mengulurkan modal dana.
Mochtar Lubis berhasil didongkel dari Indonesia Raya pada 21 Agustus 1958, melalui kuasa hukum PT. Badan Penerbit Indonesia Raya, Suprapto Sumono. Ia mengumumkan kepada dewan redaksi bahwa Dewan Komisaris telah memberhentikan Mochtar sebagai direktur mulai 20 Agustus 1958 dan digantikan oleh Suprapto. Pengumuman kedua memutuskan penggantian penanggung jawab harian (Enggak Bahauddin) dan mingguan (K. Sidharta) Indonesia Raya ke tangan Soejono Harjadi. Maka terjadilah dualisme redaksi dan penerbitan Indonesia Raya, yang hanya berumur kurang lebih tiga bulan (sampai Januari 1959).