Aji Muhammad Parikesit
Masa Pemerintahan

Awal pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan perwalian Kesultanan yang dipimpin oleh Aji Pangeran Mangkunegara pada tanggal 14 November 1920. Sultan Aji Muhammad Parikesit pun berkuasa secara penuh dan menjalankan roda pemerintahan yang telah diwariskan oleh para pendahulu beliau.
Sultan Aji Muhammad Parikesit dibantu oleh tiga orang menteri yang memegang Pemerintahan Kesultanan. Adapun seluruh daerah Kesultanan Kutai itu terbagi atas tiga onderafdeling, yaitu Kutai Barat, Kutai Timur dan Balikpapan. Ibu negeri yang pertama ialah Tenggarong, yang kedua Samarinda dan yang ketiga Balikpapan. Lalu ketiga onderafdeling itu terbagi lagi atas 17 buah district. Menurut cacah jiwa tahun 1934, banyaknya penduduk kesultanan Kutai sekitar 106.559 jiwa, kecuali orang yang bekerja pada Maatschappij.
Selama Sultan Aji Muhammad Parikesit memerintah, banyak sekali perubahan susunan Pemerintahan, sehingga pemerintahan pada zamannya hampir tidak ada bedanya lagi dengan susunan Pemerintahan Daerah Goebernemen.
Pada tahun 1931 telah diadakan sebuah persidangan yang bernama Hoofdenvergadering. Sekalian para kepala onderafdeling, district dan onderdistrict yang diundang untuk menghadiri rapat itu akan membicarakan soal-soal yang penting. Yang memimpin rapat itu adalah Sultan Kutai dengan Asisten-Residen. Rapat itu diadakan setiap 4 bulan sekali. Untuk mengadakan rapat itu telah didirikan sebuah gedung yang besar dengan perabotan yang modern dan disana jugalah tempat Sultan bekerja.
Lalu, mulai pada tahun 1926 diadakan dua macam pengadilan, yaitu: Kerapatan Besar dan Kerapatan Kecil. Kerapatan Besar terdapat di Tenggarong dan Kerapatan Kecil terdapat di tiap-tiap district dan onderdistrict.
Sultan Aji Muhammad Parikesit sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah di wilayah Kesultanan saat itu untuk mengetahui keluhan masyarakat terutama permasalahan yang dihadapi masyarakat utamanya.
Sultan Aji Muhammad Parikesit memberikan perhatian lebih mengenai pelestarian alam dan lingkungan hal ini ditunjukkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Kerajaan Kutai tanggal 1 Oktober No. 70/22.ZB.1934 tentang Penunjukan Cagar Alam (Natuurmonument) Padang Loewai dengan luas 1.080 hektare. Keinginan Sultan Aji Muhammad Parikesit agar pelestarian alam lebih terjaga, satwa endemik maupun flora khas kalimantan dapat tetap lestari dan dapat dirasakan oleh semua kalangan hingga lintas generasi maka diterbitkan Surat Keputusan Sultan Kutai Tanggal 10 Juli 1936 No. 80-22. ZB.1936 tentang penunjukan Suaka Marga Satwa Kutai Timur dengan luas luas 306.000 hektare yang ditandatangani di Tenggarong.  Peninggalan Sultan Aji Muhammad Parikesit yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur khususnya Rakyat Kutai yang sekarang menjadi Taman Nasional yakni Taman Nasional Kutai.
Pemerintahan Jepang saat itu sedang gencar-gencarnya menghadapi perang Asia Timur Raya melawan negara Sekutu. Untuk memudahkan mengamankan wilayah Jepang dibagian selatan Kalimantan saat itu maka pemerintah Jepang diwakili oleh Laksamana Madya Sueto Hirose (Komandan Pangkalan Angkatan Laut Khusus Jepang Ke 22) dan rombongan tiba di Istana Kutai pada 19 April 1942 untuk meminta izin kepada Sultan Aji Muhammad Parikesit agar kendaraan militer mereka dapat melewati wilayah Jembayan. Maka Sultan Aji Muhammad Parikesit mengizinkan tentara Jepang untuk melewati Jembayan dan pada saat itu kendaraan militer Jepang tidak dapat melewati Jembayan maka dari itu Sultan bersama rakyat serta Panglima Djaya yaitu Panglima Kesultanan Kutai saat itu membangun jembatan agar kendaraan militer Jepang dapat melewati Jembayan. Untuk mengenang jasa Sultan Aji Muhammad Parikesit maka Kaisar Jepang saat itu memberikan hadiah bendera kekaisaran Jepang dan gelar Koo Kutai kepada Sultan sebagai pengingat persahabatan antara Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kekaisaran Jepang.
Untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di timur Kalimantan yang memanas saat itu, maka Kesultanan yang ada di Kalimantan Timur saat itu menyatakan berdirinya Dewan Federasi Kalimantan Timur yang terdiri dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Bulungan.
Pada tanggal 12 Mei 1947 Dewan Federasi Kalimantan Timur saat itu menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat memakai sistem negara federal. Maka pada saat itu berdiri Negara Kalimantan Timur yang beribukota di Samarinda. Negara Kalimantan Timur menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat sebagai Daerah Otonom serta wilayah yang menjadi Negara Kalimantan Timur diantaranya Federasi Kalimantan Timur, Paser, Tidung, Tanah Bumbu. Bentuk pemerintahan Negara Kalimantan Timur dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit yang pada saat itu sebagai Ketua Dewan Federasi Kalimantan Timur dan beliau ditunjuk menjadi Presiden Negara Kalimantan Timur atau Ketua Dewan Eksekutif Negara Kalimantan Timur dan sebagai Perdana Menteri Negara Kalimantan Timur ialah Aji Pangeran Sosronegoro I. Wilayah Negara Kalimantan Timur saat itu sebesar 200.000 km2. Setelah dilakukan konferensi meja bundar maka disepakati pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 karena dinilai mewarisi kolonialisme Belanda. Setelah dilakukan pembubaran Republik Indonesia Serikat maka Negara Kalimantan Timur pun dibubarkan pada tanggal 24 Maret 1950. Kesultanan Kutai pun turut ambil bagian dalam konferensi meja bundar dengan mengirim wakilnya yakni Aji Pangeran Kertanegara.
Setelah itu Negara Kalimantan Timur terpecah menjadi Daerah Istimewa yakni terbentuknya Daerah Istimewa Kutai, Daerah Istimewa Berau, Daerah Istimewa Bulungan dan lainnya. Daerah Istimewa Kutai pun didirikan dengan bentuk sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 1950 Setelah Negara Kalimantan Timur dibubarkan maka Sultan Aji Muhammad Parikesit memegang tampuk sebagai Kepala Daerah Istimewa Kutai sekaligus sebagai Bupati Kutai Kartanegara yang pertama yang memiliki otoritas penuh untuk menjalankan pemerintahan dibawah kendali Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian status Daerah Istimewa Kutai dihapuskan pada tahun 1960.