stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah demokrasi
Masyarakat pribumi Amerika

Lihat pula: Hukum Perdamaian Raya
Sejarawan Jack Weatherford pernah mengemukakan bahwa gagasan-gagasan yang bermuara pada Konstitusi Amerika Serikat dan demokrasi bersumber dari berbagai macam suku bangsa pribumi Amerika, antara lain suku Iroquois. Weatherford mengklaim bahwa demokrasi ini terbentuk antara tahun 1000–1450, kemudian berjalan selama beberapa ratus tahun, dan bahwasanya sistem demokrasi Amerika Serikat terus-menerus berubah dan diperbaiki dengan pengaruh dari masyarakat pribumi Amerika di seluruh Amerika Utara.
Elizabeth Tooker, profesor antropologi Temple University yang juga seorang pakar budaya dan sejarah Iroquois Utara, telah meninjau kembali pernyataan-pernyataan ini dan menyimpulkan bahwa semuanya lebih bersifat mitos ketimbang fakta. Gagasan bahwa orang-orang Indian Amerika Utara memiliki budaya demokratis sudah berabad-abad umurnya, tetapi lazimnya diungkapkan dalam lingkup sastra sejarah. Keterkaitan antara Liga Iroquois dan Konstitusi Amerika Serikat didasarkan pada sebagian dari isi sepucuk surat yang ditulis oleh Benjamin Franklin dan isi pidato yang disampaikan oleh kepala suku Iroquois, Canasatego, pada tahun 1744. Elizabeth Tooker menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen ini hanya mengindikasikan bahwa segolongan masyarakat Iroquois dan kaum pendatang kulit putih menyadari manfaat-manfaat konfederasi, dan pada akhirnya hanya ada sedikit saja bukti yang mendukung gagasan bahwa kaum pendatang kulit putih pada abad ke-18 benar-benar paham tentang sistem pemerintahan Iroquois.
Sedikit bukti yang berkaitan dengan sistem ini menunjukkan bahwa para pemimpin dari suku-suku yang berbeda diizinkan mengutus perwakilannya untuk menghadiri sidang Liga Iroquois, dan hak untuk mewakili suku ini diwariskan turun-temurun. Sidang itu sendiri tidak mempraktikkan pemerintahan perwakilan, dan tidak pernah menggelar pemilihan; penganti kepala suku yang sudah wafat dipilih oleh perempuan tertua dari garis nasab pemimpin turun-temurun setelah berunding bersama perempuan-perempuan lain dalam puaknya. Pengambilan keputusan dilakukan sesudah melewati diskusi panjang, dan keputusannya merupakan kesepakatan bersama seluruh hadirin, sementara pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas bersama-sama diajukan oleh satu suku saja. Elizabeth Tooker menyimpulkan bahwa, "...nyaris tidak ada bukti para pendiri bangsa meminjam gagasan ini dari masyarakat Iroquois" dan mitos yang mengatakan demikian hanyalah hasil dari tindakan melebih-lebihkan dan kesalahpaman terhadap sebuah pernyataan yang dicetuskan oleh ahli bahasa dan penulis etnografi Iroquois, J.N.B. Hewitt, sesudah kematiannya pada tahun 1937.
Bangsa Aztek juga mempraktikkan pemilihan umum, namun para pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum ini hanya berwenang memilih seorang juru bicara tertinggi, bukan memilih seorang penguasa.
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Pemungutan suara secara rahasia

Artikel utama: Pemungutan suara rahasia
Pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin hak pemilih untuk merahasiakan pilihannya, dirasakan sebagai hal yang lumrah sekarang ini hanya karena dianggap sudah sepatutnya demikian. Meskipun demikian, praktik pemungutan suara semacam ini sangat kontroversial pada abad ke-19, karena menurut pandangan umum kala itu, orang tidak akan merahasiakan pilihannya kecuali jika merasa malu akan pilihannya itu.
Dua sistem tertua yang pernah digunakan adalah metode Victoria dan metode Australia Selatan. Kedua-duanya diperkenalkan pada tahun 1856 kepada para pemilih di Victoria dan Australia Selatan. Dalam metode Victoria, pemilih menyilang semua calon pada kertas suara selain calon pilihannya. Metode Australia Selatan lebih mirip dengan sistem kini diterapkan oleh sebagaian besar negara demokrasi, yakni pemilih menandai kotak calon pilihannya pada kertas suara. Metode Victoria juga tidak sepenuhnya rahasia, karena masih dapat ditelusuri melalui angka khusus.
Menurut keterangan yang terpahat pada prasasti batu di sebuah kuil, pemilihan dengan cara pemungutan suara pernah diselenggarakan di India Selatan dengan menggunakan sebuah metode yang disebut sistem Kudavolai. Kudavolai berarti lembaran daun yang dimasukkan secara rahasia ke dalam sebuah bejana gerabah yang disebut "kudam". Perincian pelaksanaannya terpahat pada dinding balai musyawarah desa. Balai yang dulunya digunakan sebagai tempat warga desa bermusyawarah ini sekarang telah menjadi bangunan kuil. Perincian pelaksanaan ini menunjukkan bahwa desa yang bersangkutan pernah memiliki sistem pemilihan dengan pemungutan suara secara rahasia dan sebuah konstitusi tertulis yang memuat tata cara pelaksanaannya.
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Gelombang-gelombang demokrasi pada abad ke-20

Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan sementara bagi demokrasi di Eropa, karena demokrasi masih lestari di Prancis dan sempat pula meluas sampai ke Jerman. Pada 1906, hak-hak demokratis modern yang seutuhnya, yakni hak suara universal bagi seluruh warga negara diimplementasikan secara konstitusional di Finlandia, demikian pula perwakilan proporsional dengan sistem daftar terbuka. Revolusi Februari di Rusia pada 1917 juga menjadi awal dari demokrasi liberal yang bertahan selama beberapa bulan di bawah pimpinan Aleksander Kerensky sampai Lenin mengambil alih pemerintahan Rusia pada bulan Oktober. Depresi besar-besaran, yang berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, menghantam keras kekuatan-kekuatan demokrasi di banyak negara. Era 1930-an menjadi kurun waktu merajalelanya para diktator di Eropa dan Amerika Latin.
Undang-Undang Kewarganegaraan Orang Indian tahun 1924 mengatur tentang pemberian hak kewarganegaraan Amerika Serikat yang sepenuhnya kepada masyarakat pribumi Amerika yang disebut "orang Indian" dalam undang-undang ini (Amendemen Keempat Belas menjamin hak kewarganegaraan bagi orang-orang yang lahir di Amerika Serikat, namun hanya jika yang bersangkutan "terikat pada yurisdiksi Amerika Serikat"; klausa ini mengecualikan masyarakat pribumi Amerika). Undang-undang ini disahkan menjadi hukum dengan ditandatangani oleh Presiden Calvin Coolidge, pada 2 Juni 1924. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemberian hak suara kepada orang-orang yang berdiam di dalam lingkup wilayah Amerika Serikat.
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Pasca-Perang Dunia II

Perang Dunia II pada akhirnya menjadi kemenangan bagi demokrasi di kawasan barat Eropa, tempat negara-negara membentuk pemerintahan perwakilan yang mencerminkan kehendak umum dari warganya. Meskipun demikian, banyak negara di kawasan tengah dan kawasan timur Eropa menjadi negara-negara satelit Uni Soviet yang tidak demokratis. Di kawasan selatan Eropa, sejumlah kediktatoran otoriter berhaluan kanan (terutama di Spanyol dan Portugal) terus bertahan.
MaxRange data telah mendefinisikan dan mengategorikan tingkatan jenis demokrasi dan rezim politik untuk seluruh negara setiap bulan mulai tahun 1789 sampai sekarang dan masih terus dimutakhirkan. MaxRange memperlihatkan suatu ekspansi demokrasi yang dramatis, teristimewa sejak 1989. Gelombang demokrasi ketiga telah berlangsung dengan sukses dan melanda sebagian besar kawasan yang dulunya merupakan kawasan otokratis. MaxRange dapat memperlihatkan perincian kolerasi antara keberhasilan demokrasi dan banyak variabel yang relevan, misalnya riwayat demokrasi sebelumnya, tahap peralihan, dan pemilihan sistem politik kelembagaan. Meskipun jumlah negara demokratis terus bertambah semenjak 2006, demokrasi elektoral yang lebih lemah juga telah meningkat secara signifikan. Inilah faktor penyebab utama di balik demokrasi-demokrasi yang rapuh.
Jepang bergerak menuju demokrasi pada Zaman Taishō yang berlangsung pada era 1920-an, namun secara efektif dikendalikan oleh rezim militer pada tahun-tahun menjelang dan selama Perang Dunia II. Jepang mengadopsi sebuah konstitusi baru pada masa pendudukan pascaperang oleh tentara Sekutu, dan pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada 1946.
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Dekolonisasi dan gerakan hak sipil

Perang Dunia II juga menyemai benih-benih demokrasi di luar Eropa dan Jepang, karena perang besar ini telah melemahkan semua kekuatan kolonial lama dan memperkuat sentimen antipenjajahan di seluruh dunia, kecuali di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Banyak koloni/tanah jajahan yang resah dijanjikan kemerdekaan sebagai ganti dukungan mereka dalam perang melawan kekuatan-kekuatan kolonial selama berlangsungnya Perang Dunia II.
Kesudahan Perang Dunia II juga berdampak pada keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memecah wilayah Mandat Inggris menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, negara Israel memaklumkan kemerdekaannya, dan dengan demikian lahirlah negara demokrasi penuh yang pertama di Timur Tengah. Israel adalah negara demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dan hak suara universal.
India menjadi negara republik demokratis pada 1950 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 1947. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya pada 1952, India mencapai status sebagai negara demokrasi liberal terbesar di dunia dengan hak suara universal. Status ini masih dipegang India sampai sekarang. Sejumlah besar wilayah jajahan Britania dan Prancis merdeka pada 1965, dan sekurang-kurangnya pada awal kemerdekaannya bersifat demokratis; negara-negara bekas jajahan Imperium Britania sering kali mengadopsi sistem parlementer Westminster. Proses dekolonisasi menimbulkan banyak pergolakan politik di Afrika dan berbagai negara di Asia. Beberapa negara di antaranya mengalami perubahan-perubahan mendadak menuju maupun meninggalkan bentuk pemerintahan demokratis atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.
Di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Suara 1965 dan Undang-Undang Hak Sipil memperkukuh Amendemen ke-15. Amendemen ke-24 mengakhiri pemungutan pajak per kapita dengan menghapus segala macam pajak yang berkenaan dengan hak suara, yang kala itu merupakan salah satu teknik yang lazim digunakan untuk membatasi hak suara warga Afrika Amerika. Undang-Undang Hak Suara juga memberikan hak suara bagi seluruh warga pribumi Amerika tanpa membedakan negara bagian tempat tinggalnya. Batas umur pemilih terendah diturunkan menjadi 18 tahun melalui Amendemen ke-26 pada 1971.
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Pascaperang Dingin

Gelombang-gelombang baru demokrasi menyapu kawasan selatan Eropa pada era 1970-an, manakala sejumlah rezim diktator nasionalis ditumbangkan. Selanjutnya pada akhir era 1980-an di kawasan tengah dan timur Eropa, negara-negara komunis di dalam mandala pengaruh Uni Soviet juga berubah menjadi negara-negara demokrasi liberal.
Banyak negara Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta sejumlah negara Arab, Asia Tengah, Afrika, dan Otoritas Palestina yang belum bernegara bergerak menuju demokrasi yang lebih liberal pada era 1990-an dan 2000-an.
Salah satu hasil kajian dari lembaga Freedom House yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal, namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Menurut hasil kajian lembaga ini, ada 25 negara, atau 13% negara di dunia dengan "praktik demokrasi terbatas" pada 1900, dan sekarang ini tinggal 16 negara, atau 8% negara di dunia yang masih memberlakukannya. Pada 1900, ada 19 monarki konstitusional, yakni 14% negara di dunia, dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan kepala monarki serta mengalihkan sejumlah kewenangan kepada dewan legislatif terpilih, dan sekarang ini tidak ada lagi negara yang demikian. Di antara negara-negara selebihnya, ada yang pernah dan ada pula yang masih memiliki pemerintahan yang tidak demokratis dalam berbagai bentuknya. Meskipun kajian tentang negara-negara tertentu masih dapat diperdebatkan (misalnya, Selandia Baru memberlakukan hak suara universal pada 1893, namun tidak diperhitungkan sebagai negara yang memberlakukannya karena ketiadaan hak berdaulat penuh dan adanya batasan-batasan tertentu atas hak suara orang Māori), jumlah-jumlah dalam hasil kajian ini menunjukkan perluasan demokrasi pada abad ke-20.
Perkembangan mutakhir

Informasi lebih lanjut: Demokrasi virtual
Di bawah pengaruh teori demokrasi deliberatif, muncul sejumlah eksperimen semenjak awal milenium baru yang disebut fora deliberatif, yakni ruang-ruang (dalam kehidupan nyata atau dunia maya) yang diciptakan bagi rakyat dan wakil-wakil mereka untuk bersidang dan saling bertukar pikiran. Salah satu jenis forum deliberatif ini disebut minpublik, yakni suatu badan beranggotakan warga negara yang dipilih secara acak atau dipilah secara aktif untuk mewakili keseluruhan warga. Penggunaan cara pemilihan secara acak untuk membentuk sebuah badan perwakilan yang deliberatif disebut sortisi, contohnya adalah muktamar warga dan mahkamah warga. Muktamar-muktamar warga telah digunakan di Kanada (2004, 2006) dan Belanda (2006) untuk memperdebatkan reformasi pemilihan umum, dan di Islandia (2009 dan 2010) untuk membicarakan perubahan konstitusi yang lebih luas lagi.
Lihat pula > Dokumen-dokumen dan tonggak-tonggak sejarah penting

Magna Carta 1215
Undang-Undang Hak Asasi Inggris 1689
Konstitusi Korsika 1755 (lihat Pasquale Paoli)
Zaman Kebebasan Swedia
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789
Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 1789
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia 1948
Undang-Undang Dasar India 1950
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1968
Lihat pula > Tokoh-tokoh penting dalam sejarah demokrasi

Aristoteles
B.R. Ambedkar
Edmund Burke
Cornelius Castoriadis
Anders Chydenius
Oliver Cromwell
Samuel P. Huntington
Thomas Jefferson
Martin Luther King, Jr.
Hugo Kołłątaj
Abraham Lincoln
John Locke
Niccolò Machiavelli
James Madison
Nelson Mandela
John Stuart Mill
John Stewart
Karl Marx
Simon de Montfort, Earl Leichester VI
Thomas Paine
Pasquale Paoli
Plato
Cola di Rienzo
Maximilien Robespierre
Jean-Jacques Rousseau
Charles de Secondat, Baron Montesquieu
Amartya Sen
Alexis de Tocqueville
John Wilkes
Woodrow Wilson
Keterangan

^ i:  Khazanah pustaka terkait demokrasi Athena berisi karya-karya tulis yang muncul dalam rentang waktu berabad-abad lamanya. Karya-karya tulis perdana yang dihasilkan adalah Politeia karya Plato dan Politika karya Aristoteles, berlanjut dengan Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio karya Niccolò Machiavelli. Karya-karya tulis termutakhir, tercantum pada bagian Rujukan, meliputi karya-karya tulis yang dihasilkan oleh para pakar seperti J. Dunn, J. Ober, T. Buckley, J. Thorley, dan E. W. Robinson, yang menelaah asal mula dan alasan-alasan mengapa Athena adalah tempat pertama yang mengembangkan suatu sistem pemerintahan canggih yang kini disebut demokrasi. Meskipun memiliki berbagai cacat (perbudakan, ketiadaan hak perempuan), bentuk pemerintahan Athena kerap dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan demokrasi ideal dan disebut sebagai demokrasi klasik. Demokrasi Athena sering kali dibandingkan dengan demokrasi-demokrasi (perwakilan) modern.

^ ii:  Bangsa Yunani kuno tidak memiliki kata untuk "hak".

^ iii:  Amerika Serikat dulu dan kini adalah sebuah republik, bukan sebuah demokrasi langsung. Demokrasi langsung dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memutuskan perkara-perkara secara langsung, contoh terbaik dari demokrasi langsung adalah demokrasi Athena. Republik demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan suatu badan warga negara yang memiliki hak suara dan diselenggarakan oleh pejabat-pejabat dan wakil-wakil terpilih yang bertanggung jawab kepada badan warga negara tersebut dan menyelenggarakan pemerintahan menurut hukum. Para utusan yang menyusun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat merasa khawatir dengan sistem demokrasi langsung; sebagaimana yang diungkapkan oleh James Madison: "Demokrasi senantiasa menjadi pergelaran kericuhan dan perbantahan: senantiasa tidak dapat dirukunkan dengan keamanan pribadi atau hak-hak properti: dan pada umumnya senantiasa berumur pendek dan berakhir dengan kekerasan." Meskipun demikian, para perancang Undang-Undang Dasar Amerika Serikat mengakui bahwa rakyat wajib menerapkan pengawasan terhadap pemerintah; sebagaimana yang diungkapkan oleh James Madison: "yang bergantung pada rakyat, tak dapat dinafikan lagi, adalah kendali utama atas pemerintah".
Akan tetapi dalam makna populernya, kata "demokrasi" diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintah mendapatkan kekuasaannya dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat atas penggunaan kekuasaan tersebut. Dalam lingkup pemahaman ini, Amerika Serikat dapat disebut sebagai sebuah republik demokratis. Banyak negara yang memperbolehkan persoalan-persoalan kebijakan diputuskan secara langsung oleh rakyat dengan cara memberikan suaranya dalam inisiatif-inisiatif pemungutan suara atau referendum-referendum (inisiatif berasal dari atau digagas oleh rakyat, sementara referendum berasal dari atau diajukan kepada rakyat oleh suatu badan legislatif negara).
Pranala luar

Situs Web Resmi Democracy Foundation, Mumbai - India Diarsipkan 2017-04-20 di Wayback Machine.
Freedom House
Sejarah Parlemen Britania Raya, 1216–2005
Atlas Sejarah Abad Kedua Puluh
Gelombang-gelombang demokrasi sering kali berbalik arah, Lipset mengingatkan para ahli sains sosial Diarsipkan 2013-03-08 di Wayback Machine.
Loh bertulis wiracarita Gilgames
Ukiran timbul Likorgos, salah seorang di antara 23 tokoh besar pembuat hukum yang terukir gambarnya di balai sidang Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat
Akropolis Athena karya Leo von Klenze.
Patung dada Solon di Museum Nasional Napoli
Pniks dengan panggung pembicara, sasana pertemuan warga Athena
Patung dada Perikles dengan pelindung kepala khas buatan Korintus. Tulisan pada patung berbunyi "Perikles, putra Ksantipus, orang Athena". Batu pualam, tiruan buatan Romawi dari patung asli buatan Yunani pada ca. 430 SM.
Penggambaran sebuah sidang senat Romawi: Sisero menyerang Katilina, dari sebuah fresko abad ke-19.
Sisa-sisa dari sebuah patung perunggu buatan abad pertama tarikh Masehi yang menampilkan Kaisar Romawi, Agustus, sebagai seorang eques (kesatria).
Þorgnýr lögmaðr mewejangi Raja Swedia, Olof Skötkonung, bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, 1018, Uppsala, karya C. Krogh.
Pemilihan Raja August II di Wola, luar kota Warsawa, negara Persemakmuran Polandia-Lituania, pada 1697. Lukisan karya Bernardo Bellotto.
Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara disetujui oleh Sidang Kebangsaan Prancis, 26 Agustus 1789.
Penetapan Hak pilih universal bagi laki-laki di Prancis pada tahun 1848 adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi.
Lembaran kertas suara yang pernah digunakan di Inggris, 1880
Ketiga gelombang demokrasi abad ke-20, berdasarkan jumlah negara 1800–2003 yang mencapai angka 8 ke atas pada skala Polity IV, salah satu tolok ukur demokrasi yang banyak dipergunakan.
Negara-negara yang ditonjolkan dengan warna biru digolongkan sebagai negara "demokrasi elektoral" dalam laporan survei "Freedom in the World" (kebebasan di dunia) tahun 2017 yang disusun oleh lembaga Freedom House, berisi data tahun 2016.
My Demon

Artikel ini bukan mengenai singel tahun 2013 My Demons.
| My Demon |
| --- | --- |
Poster teaser

Hangul: 마이데몬 
Alih Aksara: Maidemon
 
Genre: Komedi romantis Fantasi
Pengembang: Studio S (perencanaan)
Ditulis oleh: Choi Ah-il
Sutradara: Kim Jang-han Kwon Da-som
Pemeran: Song Kang Kim Yoo-jung Lee Sang-yi
Negara asal: Korea Selatan
Bahasa asli: Korea
Jmlh. episode: 16
Produksi
Produser eksekutif: Lee Gwang-soon (CP)
Produser: Lee Jae-woo Han Jeong-hwan Kim Dong-hyun Jeon Gyu-ah
Rumah produksi:  Studio S  Binge Works 
Rilis asli
Jaringan: SBS TV
Rilis: 24 November 2023 (2023-11-24) – 20 Januari 2024 (2024-01-20)
My Demon (Hangul: 마이데몬) adalah seri televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Song Kang, Kim Yoo-jung, dan Lee Sang-yi. Seri televisi ini tayang perdana di SBS TV untuk Korea Selatan dan Netflix secara global pada 24 November 2023, dan disiarkan setiap Jumat dan Sabtu pada pukul 22:00 (WSK).
Penghargaan dan nominasi

| Penghargaan | Tahun | Kategori | Pemenang | Nominasi/pekerjaan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBS Drama Awards | 2023 | Top Excellent Award: Actor & Actress in miniseries genre Melo / Romcom | Song Kang & Kim Yoo-jung | My Demon | Menang |
| SBS Drama Awards | 2023 | Best Couple Award | Song Kang & Kim Yoo-jung | My Demon | Menang |
| SBS Drama Awards | 2023 | Best Supporting Actor & Actress | Jung Soon Won & Seo Jung Yeon | My Demon | Menang |
Produksi > Pemilihan pemeran

Pada tanggal 18 Januari 2023, dilaporkan bahwa baik Song Kang dan Kim Yoo-jung telah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut.
Pranala luar

Situs web resmi (dalam bahasa Korea)
(Inggris) My Demon di HanCinema
Meulaboh

| Meulaboh   Kota Tauhid Sufi |
| --- | --- |
Ibu kota kabupaten
Pantai Batu Putih di Kota Meulaboh
Negara:  Indonesia
Provinsi: Aceh
Kabupaten: Aceh Barat
Kecamatan: Johan Pahlawan
Peresmian ibu kota: 28 April 2020
Dasar hukum: UU No. 23 Tahun 2014
Luas
 • Total: 44,91 km2 (17,34 sq mi)
Populasi (2023)
 • Total: 67.148 jiwa
Zona waktu: UTC+7 (WIB)
Kode area telepon: +62 655
Meulaboh (Ejaan Aceh: Mèulaboh, Jawoe: مولابوه) adalah ibu kota dari Kabupaten Aceh Barat, provinsi Aceh, Indonesia. Meulaboh terletak sekitar 240 km dari Kota Banda Aceh, di sebelah Barat Laut Pulau Sumatra. Semula bernama Pasir Karam.
Sejarah

Meulaboh diperkirakan sudah berdiri sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah yang berkuasa di Kesultanan Aceh pada tahun 1589-1604. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kawasan ini menjadi tempat penanaman lada. Namun Meulaboh kalah bersaing dengan Singkil yang juga menawarkan lada beserta kemenyan dan kapur barus.
Pada abad ke-18, banyak masyarakat Minangkabau yang bermigrasi ke kota ini. Mereka mengembangkan perdagangan lada dan mengundang orang-orang Inggris untuk berdagang disini. Salah seorang saudagar Minang yang mengembangkan perdagangan lada adalah Datuk Makhudum Sati, yang merupakan kakek dari pahlawan nasional Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien.
Pada tahun 1877, Belanda mendirikan pos militer di Meulaboh. Setelah Belanda menguasai Aceh, Meulaboh menjadi tempat kedudukan asisten residen yang membawahi afdeeling pantai barat Aceh.
Setelah masa kemerdekaan, kota ini menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Di tahun 2004, Meulaboh merupakan salah satu kawasan terparah akibat bencana tsunami yang dipicu oleh gempa bumi di Samudera Hindia.
Sejarah > Silsilah Raja Meulaboh

Raja-raja yang pernah bertahta di Kaway XVI hanya dapat dilacak dari Teuku Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Teuku Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama Teuku Tjik Ali.
Setelah masa jabatan Teuku Tjik Ali selesai, kemudian digantikan oleh anaknya Teuku Tjik Abah dan setelah itu diganti oleh Teuku Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang menjadi Raja Meulaboh bernama Teuku Tjik Raja Nagor.