Andorra
Politik

Artikel utama: Pangeran bersama Andorra
Keuskupan Urgell sejak 12 Mei 2003
Presiden Perancis sejak 14 Mei 2017
Andorra adalah negara bersistem parlementer yang bercorak diarki.[butuh rujukan]
Kepala negara Andorra ada dua, yaitu Presiden Prancis dan Uskup Urgell dengan status sebagai pangeran bersama. Keuskupan Urgell sendiri berada di Katalonia, Spanyol. Sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum.
Kedua pangeran ini sama-sama berkuasa dengan kekuasaan yang terbatas, yakni tanpa hak veto terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Mereka hadir di Andorra melalui perwakilannya masing-masing, dengan demikian peran mereka hampir sepenuhnya seremonial belaka. Keunikan ini membuat Presiden Prancis, dalam kapasitasnya sebagai Pangeran Andorra, yakni penguasa monarki yang dipilih, kendati dia tidaklah dipilih oleh suara rakyat Andorra. Politik Andorra berlangsung dalam kerangka kerja parlementer, demokrasi perwakilan, di mana kepala pemerintahan merupakan kepala eksekutif, dan menganut sistem multipartai yang beraneka bentuk. Sedangkan kekuasaan yudikatifnya mandiri dari eksekutif dan legislatif.
Kepala pemerintahan sekarang ini adalah Xavier Espot Zamora dari partai Demokrat untuk Andorra (DA). Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif diselenggarakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan parlemen.
Parlemen Andorra dikenal sebagai Dewan Umum Kepangeranan Andorra, dalam bahasa Katala: Consell General del Principat d'Andorra (IPA: [kunˈsɛʎ ʒənəˈɾal dənˈdorə]); singkatnya Dewan Umum. Dewan Umum terdiri dari 28 sampai 42 anggota dewan, dalam bahasa Katala: Conseller. Para anggota dewan bekerja selama empat tahun, dan pemilihan umum diselenggarakan antara hari ke-30 sampai hari ke-40 setelah pembubaran dewan sebelumnya.
Setengah dari para anggota dewan dipilih dalam jumlah yang sama dari masing-masing tujuh paroki administratif, dan setengah lainnya dipilih dalam konstituensi (daerah pemilihan) nasional yang tunggal. Lima belas hari setelah pemilihan, para anggota dewan langsung dilantik. Selama sesi ini, diselenggarakan pula pemilihan Wali Umum atau Síndic General, yang merupakan ketua Dewan Umum, dan Wakil Wali Umum (Subsíndica General), yaitu pembantunya. Delapan hari kemudian, Dewan Umum melakukan sidang sekali lagi. Selama sidang ini kepala pemerintahan dipilih dari kalangan anggota dewan.
Para calon kepala pemerintahan dapat diajukan oleh sedikitnya seperlima bagian anggota dewan. Setelah itu Dewan memilih para calon, di mana peraih suara terbanyak mutlaklah yang kelak menjadi kepala pemerintahan. Wali Umum (Síndic General) kemudian melapor kepada pangeran bersama, yang pada gilirannya akan melantik calon terpilih sebagai kepala pemerintahan Andorra. Dewan Umum juga bertanggung jawab dalam hal pengajuan dan pengesahan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat diajukan kepada Dewan Umum sebagai Rancangan Undang-Undang Anggota Pribadi oleh tiga Dewan Paroki lokal secara bersama-sama atau oleh sedikitnya sepersepuluh bagian dari semua warga negara Andorra.
Dewan Umum juga menyetujui anggaran tahunan negara. Pemerintah harus mengajukan rencana anggaran untuk disetujui oleh parlemen, selekas-lekasnya dua bulan sebelum anggaran sebelumnya kedaluwarsa/jatuh tempo. Jika rencana anggaran tidak disetujui pada hari pertama pada tahun berikutnya, maka anggaran sebelumnya akan diperpanjang sampai anggaran penggantinya disetujui. Manakala rancangan undang-undang disetujui, Wali Umum (Síndic General) bertanggung jawab untuk menyampaikannya ke hadapan Pangeran Bersama, dengan demikian mereka dapat menandatangani dan memberlakukannya.
Jika kepala pemerintahan tidak merasa puas akan kinerja Dewan Umum, dia bisa memohon kepada pangeran bersama untuk membubarkan Dewan Umum dan kemudian memerintahkan pemilihan umum berikutnya. Sebaliknya, para anggota dewan memiliki kekuasaan untuk menyingkirkan kepala pemerintahan dari kedudukannya. Setelah gerakan kecaman (atau mosi tidak percaya) disetujui oleh sedikit-dikitnya seperlima bagian dari seluruh anggota dewan, maka Dewan Umum akan melaksanakan pemungutan suara dan jika suara terbanyak mutlak persetujuan diperoleh, maka kepala pemerintahan dapat segera disingkirkan.
Pertahanan negara ini menjadi tanggung jawab Prancis dan Spanyol.