stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perusahaan Daerah Air Minum
Sejarah > Kurun 1800-an

Di Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan.  Dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan meminum air masak hangat di Kota Banjarmasin yang airnya keruh, pada kurun waktu tersebut.
Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum.
Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).
Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 - 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang.
Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda di Surabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan. Tiga tahun setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya).
Sejarah > Kurun 1900-1945

Pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 Ditemukan sumber mata air Ciburial di daerah Ciomas Bogor oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan kapasitas 484 l/dt. Dan tahun berdirinya Gementeestaat-waterleidengen van Batavia.
Pada tanggal 23 Desember 1922 untuk pertama kalinya air yang berasal dari Ciburial Bogor dialirkan ke kota Batavia (Jakarta), dan pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi PAM JAYA.
Pada tahun 1923 Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Water Leideng Bedryf berada di Babakan Tangerang mendirikan Perusahaan yang bergerak dibidang Air Minum  adalah salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang saat ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR).
Sejarah > Kurun 1945-1965

Urusan ke-Cipta Karya-an masih sekitar pembanguan, perbaikan dan perluasan Gedung Gedung Negara. Pemerintah Pusat belum menangani air minum dikarenakan keterbatasan keuangan serta tenaga ahli dibidang air minum. Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Provinsi Pulau Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang pertama.
Pada tahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjehatan yang mulai mengurusi air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta, salah satu proyek raksasa yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia khususnya di bidang air minum, yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pejompongan I dan pembangunan Instalasi Air Minum (IPA) Serpong Tangerang (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistem “turn key project” loan dari Pemerintah Prancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang. Pembangunan proyek ini sebagai tonggak sejarah pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia.
Sejarah > Kurun 1965-1969

Melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya.
Tiga waduk yang dibangun di wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektare, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Irigasi Tarum Barat).
Sejarah > Kurun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II)

Pembangunan sistem air minum secara lebih terencana mulai dilaksanakan pada periode pembangunan lima tahunan (Pelita). Dalam Pelita I (1969 - 1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititikberatkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (overseas economic cooperation fund) di kota-kota Jambi, Purwekerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.
Pada Pelita II (1974 - 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (master plan) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.
Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio PDAM yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembangunan ‘unit produksi” dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”.
Sejarah > Kurun 1979-1983 (Pelita III)

Periode berikutnya (Pelita III, 1979 - 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan (IKK), melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” (Water Decade) yang dideklerasikan oleh PBB.
Terjadi penyerahan kewenangan pembangunan air minum perdesaan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum. Program pembangunan dengan menitik beratkan pada pemanfaatan kapasitas terpasang, o/p prasarana yang telah terbangun, pengurangan kebocoran.
Sejarah > Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)

Pada Pelita IV (1984 - 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisir karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.
Pembangunan pada periode berikutnya (Pelita VI, 1994 - 1998) merupakan pinjakan landasan baru bagi pemerintah untuk memulai periode PJP II, akan tetapi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang disertai dengan pergantian pemerintahan beberapa kali, telah mempengaruhi perkembangan air minum di Indonesia, banyak PDAM yang mengalami kesulitan, baik karena beban utang dari program investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maupun akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi.
Sejarah > Kurun Waktu 1998 - sekarang

Pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistem Akuntasi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Community),
Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.
Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.
Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya,Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 triliun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 triliun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 triliun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumag sebesar Rp. 54 triliun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).
Kepemilikan PDAM

PDAM adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bisa dikatakan PDAM adalah perusahaan daerah atau BUMD. Hal ini dikarenakan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, PDAM tidak bisa dikatakan instansi pemerintah. namun pemerintah memegang andil pada kepengurusan dan pengawasan PDAM.
Pemerintah daerah mempunyai peran besar terhadap jalannya operasional maupun kemajuan PDAM. Pemerintah daerah berperan dalam hal menentukan tarif air minum, pengangkatan direksi PDAM, dan kebijakan strategi lainnya. Dengan menentukan tarif air minum di PDAM ini, pemerintah dapat memengaruhi besaran pendapatan PDAM. Sebagian keuntungan perusahaan ini juga akan masuk ke kantong pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Lihat pula

Balai Pengelola Sumber Daya Air
Sistem penyediaan air minum Sepaku IKN
Sistem penyediaan air minum Lampung
Pranala luar

Sejarah Air minum di Indonesia Diarsipkan 2011-12-31 di Wayback Machine.
Sejarah Perumdam TKR Kabupaten Tangerang
Sejarah PDAM Bandung[pranala nonaktif permanen]
↑  Prayoga, Angga (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Bagian Pelayanan PDAM Tirtawening Kota Bandung". repository telkomuniversity. Diakses tanggal 01-08-2023.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
↑  Lararenjana, Edelweis (2021-03-03). "Berikut Kepanjangan PDAM dan Penjelasan Lengkapnya, Patut Diketahui". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-05-30.
↑  Idris, Muhammad (2023-05-28). "Kepanjangan PDAM, Pemilik, dan Layanannya Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-05-30.
Mata air Umbulan pada tahun 1915-1916
Masjid Istiqamah

| Masjid Istiqamah |
| --- | --- |
Masjid Istiqamah
Masjid Istiqamah
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 0°41′15.101″S 100°46′42.607″E﻿ / ﻿0.68752806°S 100.77850194°E﻿ / -0.68752806; 100.77850194Lihat peta diperbesarWikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 0°41′15.101″S 100°46′42.607″E﻿ / ﻿0.68752806°S 100.77850194°E﻿ / -0.68752806; 100.77850194Lihat peta diperkecil
Agama
Afiliasi: Islam
Kepemilikan: Wakaf
Lokasi
Lokasi: Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Koordinat: 0°41′15″S 100°46′42″E﻿ / ﻿0.68743°S 100.778470°E﻿ / -0.68743; 100.778470
Arsitektur
Peletakan batu pertama: Abad ke-19
Spesifikasi
Arah fasad: Tenggara
Menara: 2
Masjid Istiqamah atau Masjid Istiqomah Mudik Air adalah masjid yang terletak di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, persisnya di tepi Batang (sungai) Lunto. Masjid ini adalah yang tertua di Kota Sawahlunto yang telah berdiri sejak akhir abad ke-19, masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kota Sawahlunto yang mulai terbentuknya pemukiman masyarakat setelah penemuan batu bara oleh para penjelajah dari barat. Hingga saat ini Masjid Istiqamah masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat setempat serta tempat belajar mengaji bagi anak-anak.
Bangunan

Masjid ini memiliki gaya bangunan yang cukup unik yang jauh berbeda dengan bangunan masjid pada umumnya di Sumatera Barat.
Rujukan

↑  "Masjid Istiqamah Sawahlunto". Google Maps. Diakses tanggal 2024-02-10.
↑  Palanta, Admin (2021-01-07). "Data Masjid di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto". Langgam.id. Diakses tanggal 2024-02-10.
↑  Suluah.com (2021-01-01). "Masjid Istiqamah, Masjid Tertua di Sawahlunto". Suluah.com. Diakses tanggal 2024-02-09.
↑  Akhyar, Roni. "Tim Ramadhan Kota Sawahlunto Mengunjungi Masjid Taqwa Talawi, Masjid Raya Silungkang dan Masjid Istiqomah Mudik Air". Portal Berita Editor. Diakses tanggal 2024-02-10.
Ihya Ulumuddin

| --- | --- |
Sebuah kitab Ihya Ulumuddin
Pengarang: Imam Al-Ghazali
Bahasa: Bahasa Arab dengan beragam terjemahan
Genre: Tazkiyatun Nafs
Penerbit: Beragam
Tanggal terbit: circa 500-an H (1100-an M)
Diikuti oleh: Minhajul Qashidin, dll 
Ihya Ulumuddin (bahasa Arab: إِحْيَاء عُلُوم ٱلدِّين, har. 'Menghidupkan Ilmu Agama', terkadang disebut sebagai Al-Ihya) merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa (Tazkiyatun Nafs) yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Hanya saja kitab ini memiliki kritikan oleh para pembencinya, yaitu meskipun Imam Ghazali merupakan seorang ulama namun ia dituduh bukanlah seorang yang pakar dalam bidang hadits, sehingga ikut tercantumlah hadits-hadits tidak ditemukan sanadnya, berderajat lemah maupun maudhu. Hal ini menyebabkan banyak ulama dan para ahli hadits yang kemudian berupaya meneliti, memilah dan menyusun ulang terhadap takhrij hadits yang termuat di dalam Ihya Ulumuddin. Di antara ulama ahli hadits yang menyusun ulang kitab hadits berdasarkan Ihya Ulumuddin ini adalah Imam Ibnul Jauzi dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menulis kitab Minhajul Qashidin dan ikhtisarnya (Mukhtasar).
Topik pembahasan

Kitab Ihya Ulumudin (احياء علوم الدين ) memiliki tema utama tentang kaidah dan prinsip dalam penyucian jiwa yakni menyeru kepada kebersihan jiwa dalam beragama, sifat takwa, konsep zuhud, rasa cinta yang hakiki, merawat hati serta jiwa dan sentiasa menanamkan sifat ikhlas di dalam beragama. Kandungan lain dari kitab ini berkenaan tentang wajibnya menuntut ilmu, keutamaan ilmu, bahaya tanpa ilmu, persoalan-persoalan dasar dalam ibadah seperti penjagaan thaharah dan salat, adab-adab terhadap al-Qur'an, dzikir dan doa, penerapan adab akhlak seorang muslim di dalam pelbagai aspek kehidupan, hakikat persaudaraan (ukhuwah), bimbingan memperbaiki akhlak, bagaimana mengendalikan syahwat, bahaya lisan, mencegah sifat dengki dan emosi, zuhud, mendidik rasa bersyukur dan sabar, menjauhi sifat sombong, ajakkan sentiasa bertaubat, pentingnya kedudukan tauhid, pentingnya niat dan kejujuran, konsep mendekatkan diri kepada Allah (muraqabah), tafakur, mengingati mati dan rahmat Allah, dan mencintai Rasulullah ﷺ.
Minhajul Qashidin

Kitab Ihya Ulumuddin kemudian di teliti dan dikerjakan ulang oleh Imam Ibnul Jauzi (597 H) lalu hasil pengerjaannya tersebut diberi nama Minhajul Qashidin wa Mufidush Shadiqin. Usaha Ibnul Jauzi dalam melakukan pengerjaan ulang kitab terhadap Ihya Ulumuddin ini dianggap begitu penting dan kompeten. Karena selain Ibnul Jauzi memiliki kesamaan dengan Imam Al-Ghazali di dalam hal disiplin keilmuan yang dikuasai. Imam Ibnul Jauzi memiliki kelebihan penguasaan yang ahli terhadap ilmu hadits, baik dari sisi riwayah maupun dirayah; sanad maupun matannya. Pengerjaan ulang oleh Ibnul Jauzi berfokus kepada penelitian ulang derajat hadits-hadits yang ada, kemudian melakukan eliminasi terhadap hadits-hadits yang maudhu, dhaif dan mauquf dan kemudian dia gantikan dengan dalil yang shahih dan hasan, sehingga didapatkan sebuah kitab yang kokoh sebagai pegangan.
Berkata Ibnul Jauzi tentang latar belakang dan metode penyusunan kitabnya: "Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali memiliki beberapa kekurangan yang hanya pakar/ahli ilmu (hadits) yang menyadarinya (mengenalinya), seperti pada riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ namun ternyata maudhu atau tidak shahih. Oleh karena itu, aku menyusun sebuah buku yang terbebas dari masalah tersebut tadi, dengan tetap mempertahankan keutamaan (kebaikan) dari kitab aslinya (Al-Ihya). Dalam kitabku ini, aku bersandar hanya pada riwayat yang asli dan terkenal, dan aku hilangkan atau tambahkan dari kitab aslinya (Al-Ihya) apa yang dirasa perlu."
Mukhtasar Minhajul Qashidin

Kitab Minhajul Qashidin merupakan sebuah kitab yang cukup tebal, sehingga mungkin tidak setiap kalangan mau dan mampu memanfaatkannya dengan baik. Kemudian kitab tersebut dibuat ringkasannya oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Bila dahulu Imam Ibnul Jauzi fokus kepada penelitian hadits-haditsnya, kitab mukhtasar ini sesuai dengan namanya, bertujuan kepada peringkasan dan membuat intisari dari kitab sebelumnya agar lebih ringkas, teratur, dan mudah dipahami. Juga ditambahkan penjelasan serta tambahan faedah yang diperlukan. Sehingga menjadi sebuah kitab yang mudah bagi para pelajar maupun masyarakat awam untuk memanfaatkannya.
Ibnu Qudamah berkata tentang latar belakang dan metode penyusunan kitabnya: "Ketika aku membaca kitab Minhajul Qashidin karya Ibnul Jauzi, aku merasa bahwa kitab ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi aku memutuskan untuk membacanya sekali lagi dengan tujuan untuk menyerap makna yang lebih dalam. Setelah membacanya untuk kedua kalinya, kekagumanku atas buku ini semakin bertambah. Aku mendapatinya begitu terstruktur dan aku ingin untuk memfokuskan pada poin-poinnya yang penting dan obyektif. Demi menempuh hal itu, aku tinggalkan beberapa topik, yang sudah banyak terdapat dalam kitab-kitab yang terkenal. Juga aku tidak menyusunnya sesuai urutan kitab aslinya, lalu aku tambahkan pula catatan tambahan yang diperlukan seperti hadits dan komentar".
Catatan kaki

↑  Selain mereka berdua, berikut kitab-kitab yang ditulis berdasarkan kitab Al-Ihya berupa komentar maupun takhrij (hadits); Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengarang sebuah kitab yang berjudul: ‘Al-Istidrak ala takhrijul Ihya” karangan gurunya Al'Iraaqi, yang telah disebut-kan oleh Al Hafizh As Sakhawi dalam kitab Al Jawahir Wad Durar (153 a). Al-Hafizh Al-'Iraaqi telah mengarang tiga buah kitab untuk mentakhrij (hadits-hadits yang ada) dalam Kitab Al Ihya: Ikhbarul ahya bi akhbaril ahya secara panjang lebar Alkasyful mu’min an takhrij Ihya Ulumuddin, yang sedang Al Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi takhrij ma fil Ihya minal akhbar dan yang ini adalah ringkasannya, ketiga Kitab di atas telah disebutkan oleh Ibnu Fahd dalam kitab Lahzhul Al-Haazh (hal. 230-231). Ibnul Munayyir Al Iskandari telah menulis sebuah kitab yang berjudul: “Adh-Dhoyaul mutaka lii fii ta’aqqubi al-Ihya lil ghazali” sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Az-Zabiidi dalam kitab Syahrul Ihya (1/33). Al-Hafizh Al Qasim bin Quthlubughaa pun telah mengarang sebuah kitab yang berjudul: Tuhfatul Ahya fii maa faata min takhrijil Ihya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Haaj Khalifah dalam kitab Kasyfu Az Zunuun (I/24). Tajuddin As-Subki (771 H), Dia berkata dalam (kitab) Thabaqat Asy-Syafi'iyyah jilid 4 hal 145 dalam biografi Al-Ghazali: Di pasal ini aku kumpulkan semua hadits yang ada di kitab Al-Ihya yang belum aku dapatkan sanadnya.
1 2  Mukhtasar Minhajul Qashidin, Ibnu Qudamah; Daar Al-Manarah Mesir, bagian Mukadimah.
↑  Berikutnya kitab inipun juga dikerjakan kembali oleh para ulama kontemporer, di antaranya oleh Ridwan Jami' yang memberikan takhrij bagi setiap hadits yang dibawakan di dalam Mukhtasar Minhajul Qashidin dengan takhrij hadits yang berasal dari kitab-kitab milik Al-Albani (1407 H).
Pranala luar

Mukhtashar Minhajul Qashidin; Ibnu Qudamah.
(Arab) Mukhtashar Minhajul Qashidin
Mukhtasar Minhajul Qashidin, ringkasan kitab Minhajul Qashidin yang merupakan revisi dari Ihya Ulumuddin
Djarot Saiful Hidayat

| Djarot Saiful Hidayat |
| --- | --- |

 
Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 25 November 2019 – 2 Desember 2024
Wakil:  Agun Gunandjar Sudarsa  Benny Kabur Harman  Tifatul Sembiring  Tamsil Linrung 
Ketua MPR: Bambang Soesatyo
Pendahulu Delis Julkarson HehiPengganti Andreas Hugo Pareira
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2019 – 1 Oktober 2024
Daerah pemilihan: Sumatera Utara III
Masa jabatan 1 Oktober 2014 – 17 Desember 2014
Pengganti Arteria Dahlan
Daerah pemilihan: Jawa Barat VI
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke-16
Masa jabatan 15 Juni 2017 – 15 Oktober 2017   (Pelaksana Tugas: 9 Mei 2017 – 15 Juni 2017)
Wakil Gubernur: Lowong
Pendahulu Basuki Tjahaja PurnamaPengganti Saefullah (Plh.)   Anies Baswedan
Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-13
Masa jabatan 17 Desember 2014 – 9 Mei 2017
Gubernur: Basuki Tjahaja Purnama
Pendahulu Basuki Tjahaja PurnamaPengganti Sandiaga Uno
Wali Kota Blitar ke-21
Masa jabatan 3 Mei 2000 – 3 Agustus 2010
Wakil: Zainuddin (2000–2005) Endro Hermono (2005–2010)
Pendahulu Istijono SoenartoPengganti Samanhudi Anwar
 
Informasi pribadi
Lahir: 6 Juli 1962 (umur 62) Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
Partai politik: PDI-P
Suami/istri: Happy Djarot
Anak: 3
Almamater: Universitas Brawijaya Universitas Gadjah Mada
Pekerjaan: Dosen Politikus
  Tatler 500 Indonesia  

Sunting kotak info • L • B
 
Djarot Saiful Hidayat (EYD: Jarot Saiful Hidayat), (lahir 6 Juli 1962
) adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama. Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah. Ia juga menjadi gubernur pertama di Indonesia (mengecualikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikhususkan) yang menjabat tanpa melalui pemilihan baik oleh rakyat maupun anggota DPRD.
Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar antara tahun 2000 dan 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur antara 1999 dan 2000.