stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
The Patriot Yue Fei
Produksi

Proses syuting drama ini dimulai pada tahun 2011 dan berakhir sekitar bulan Mei 2012. Anggaran yang digunakan dalam pembuatan drama ini dilaporkan mencapai angka 200 juta yuan (sekitar 400 miliar rupiah).
Produksi > Kaitan dengan sejarah

Drama ini diambil dari kisah nyata Jendral Dinasti Song, Yue Fei, yang bertarung untuk negaranya namun berakhir gugur di tangan negaranya sendiri. Sebagian besar tokoh dalam drama ini diambil dari tokoh sejarah asli.
Judul drama ini "精忠岳飞 / Jing Zhong Yue Fei" yang memiliki arti "Pengabdian Yue Fei" atau "Kesetiaan Yue Fei", diambil dari tato permanen yang diberikan ibu Yue Fei (Nyonya Yao) di punggung Yue Fei yaitu "精忠报国 / Jing Zhong Bao Guo" (mengabdi pada negara / setia kepada negara).
Aksi sosial

Sebagai penghormatan untuk para pahlawan yang gugur dalam pertarungan melawan Jepang sekaligus membantu para mantan tentara yang dahulu bertarung melawan Jepang namun sekarang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, anggota kru The Patriot Yue Fei mengadakan sebuah acara amal. Mereka menjual berbagai properti dari drama ini kemudian seluruh penghasilannya akan diberikan sebagai amal kepada para pensiunan tentara tersebut.
Soundtrack

| No>  | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Xiao Xiao Yu Wei Xie (潇潇雨未歇, 'Hujan yang Dingin Belum Berakhir')" (Lagu tema pembuka) | Zhan Demao, Jonathan Lee | Wakin Chau, Stanley Tong | Wakin Chau & Tarsy Su | 02:31 |
| 2. | "Jing Zhong Chuan Qi (精忠传奇, 'Legenda Suatu Pengabdian')" (Lagu tema penutup) | He Qiling | Roc Chen, Stanley Tong | Huang Xiaoming, Tan Jing | 04:41 |
| 3. | "Yin Jia Qing Yi (银甲青衣, 'Armor Perak dan Pakaian Hijau')" | Chen Yizhi, Wang Ziqi | Nathan Wang, Stanley Tong, Chen Yizhi | Han Hong | 01:58 |
| 4. | "Yu Jun Tong Xing (与君同行, 'Mengambil Jalan yang Sama Dengan Pria Itu')" | He Qiling | Roc Chen, Stanley Tong | Yi Hong |   |
| 5. | "Fei Yue De Xin (飞跃的心, 'Hati yang Melompat')" | Francis Lee | Kubert Leung | Huang Xiaoming | 05:03 |
| 6. | "Zui Mei De Shi Guang (最美的时光, 'Waktu Terindah')" | Lu Mina | Dean Ting | Bibi Zhou | 03:50 |
Pranala luar

The Patriot Yue Fei di Baidu
The Patriot Yue Fei di Douban
Di Mana Kan Ku Cari Ganti

Di Mana Kan Ku Cari Ganti adalah album studio kedua Liza Hanim. Album ini dirilis pada tahun 1998. Album ini direkamkan khusus untuk menghargai Seniman Negara, P. Ramlee dan Biduanita Negara Saloma.
Daftar lagu

Di Mana Kan Ku Cari Ganti
Istana Cinta
Rindu Hatiku Tidak Terkira
Jangan Tinggal Daku
Malam Ini Kita Berpisah
Senyum Tak Berbalas
Hujan Di Tengah Hari
Airmata di Kuala Lumpur
Barang Yang Lepas Jangan Di Kenang
Biarlah Aku Pergi
Hilang Terang Timbul Gelap
Putus Sudah Kasih Sayang
Halim Ambiya

| Halim Ambiya |
| --- | --- |

Lahir: Abdul Halim Ambiya 12 Juli 1974 (umur 50) Indramayu, Jawa Barat
Kebangsaan:  Indonesia
Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyyah Tarbiyah wa Ta'lim, Bugis, Anjatan, Indramayu Madrasah Tsanawiyah GUPPI, Bugis, Anjatan, Indramayu Pondok Pesantren Modern Gading Kroya, Cilacap SMA Muhammadiyah Haurgeulis, Indramayu
Almamater: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta International Institute of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia
Dikenal atas: Pengasuh Pondok Tasawuf Underground, Direktur Salima Publika
Suami/istri: Herlina Kamba
Anak: Mutiara Timur Baginda Saka Lintang Pangeran Fatih Bumi Paduka
Orang tua: Abdul Wahid Muslihah
Penghargaan: People and Inspiration Awards 2022

  
Abdul Halim Ambiya atau biasa dikenal Halim Ambiya (lahir di Indramayu, Jawa Barat, 12 Juli 1974) adalah pendakwah, pendiri dan pengasuh Pondok Tasawuf Underground di Indonesia. Melalui gerakan dakwah yang merangkul dan membina kaum marjinal dari kalangan punk dan jalanan ini, namanya mulai dikenal luas. Ustadz Halim Ambiya menjadikan ilmu tasawuf dan psikoterapi sebagai pendekatan untuk mendidik anak-anak punk dan jalanan di sekitar Jabodetabek agar terbebas dari bahaya narkoba dan psikotropika. Dia masuk ke kolong-kolong jembatan, stasiun, terminal, dan lokasi tempat mereka berhimpun untuk diajak mengaji dan meninggalkan sisi gelap jalanan.
Sebagai pengamal dan juru dakwah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah (TQN) Pondok Pesantren Suryalaya, Kyai Halim Ambiya mengaku menggunakan "Konsep Inabah" yang diajarkan Guru Mursyid Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom) dalam melakukan terapi rohani terhadap santrinya. Dia menggunakan metode dzikir, shalat, dan hidroterapi untuk menyadarkan anak-anak binaannya dan melepas ketergantungan mereka pada narkoba dan psikotropika.
Halim Ambiya menamakan program dakwahnya dengan istilah Pengenalan Peta Jalan Pulang. Melalui program ini, santri binaannya tak hanya diajarkan pendidikan rohani melalui shalat, dzikir, pembacaan Al-Quran, dan kitab-kitab, tetapi juga dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Anak-anak punk dan jalanan binaannya diberi pembekalan dan pelatihan, serta praktik kewirausahaan. Kini, Pondok Tasawuf Underground telah memiliki lini usaha kafe, laundry, sablon, bengkel motor, cucian mobil, penjualan buah-buahan, dan penjualan motor custom.
Tokoh agama yang inspiratif ini mengawali kariernya sebagai wartawan dan dosen, bahkan dia pun dikenal dikenal sebagai penulis dan editor buku-buku keislaman. Di tengah kesibukannya berdakwah dan membina santri-santri punk, Halim Ambiya hingga sekarang masih menggeluti dunia penerbitan buku.
Kehidupan Pribadi

Halim Ambiya, pendakwah yang mendedikasikan ilmu dan amalnya untuk merangkul, mendidik, dan mengajar anak-anak punk dan jalanan ini terlahir dari keluarga santri. Sejak belia, putra kedua pasangan Abdul Wahid dan Muslihah ini mendapat pendidikan agama langsung dari kakek dan paman-pamannya, K.H. Abdul Muin ZA, K.H. Zaenal Arifin Said, Kyai Hasan Basyari, dan Kyai Tarmidzi.
Selain mengikuti pendidikan Sekolah Dasar (SD) di pagi hari di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Indramayu, Halim kecil juga menempuh pendidikan agama di lembaga yang didirikan oleh sang kakek (K.H. Abdul Muin)—sebuah lembaga yang dikenal dengan "Yayasan Dewi Sartika." Di sore hari, dia pun mengikuti pelajaran agama di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyah wa Ta'lim yang didirikan keluarganya tersebut. Setelah menamatkan SD dan MI sekaligus, Halim melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI Bugis pada yayasan serupa.
Saat ditanya mengenai keberaniannya untuk berdakwah di kalangan preman bertato, Halim menyebut bahwa keberaniannya sudah didapat dari kakek dan pamannya. "Dulu di zaman operasi Petrus, di sungai desa saya menjadi tempat pembuangan mayat para korban operasi itu, Hampir tiap minggu saya melihat mayat. Kebanyakan penjahat yang mati itu bertato. Maka, banyak preman bertato yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan berat merasa ketakutan. Nah, akhirnya ada saja preman bertato yang menjadi santri kakek saya. Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan preman sejak kecil," aku Halim.
Kecintaannya terhadap ilmu agama pun kian berlanjut. Halim Ambiya melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Gading, Kroya, Cilacap di bawah asuhan K.H. Amin Ma'mun Basya. Pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan salaf (tradisional) dan khalaf (modern) ditempuh dari tahun 1989-1993. Halim tidak hanya mendapatkan pelajaran berbasis kurikulum ala Kulliatul Mua'limin Al-Islamiyah (KMI) Gontor, tetapi juga mendapat pengayaan pengajaran kitab-kitab thuras ala pesantren Nahdliyyin.
Di tahun 1994, Halim Ambiya mengikuti pendidikan formal di SMA Muhammadiyah, Haurgeulis, Indramayu. Bukan tanpa alasan dirinya menamatkan SMA di lembaga tersebut, sebab dirinya lahir di tengah keluarga aktivis Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Halim Ambiya sering memberi ceramah di masjid-masjid Muhammadiyah dan NU di Indramayu. "Jadi, nenek saya ketua Muslimat NU di desa, kakek pengurus NU, ada paman yang jadi Ketua Ranting Muhammadiyah, ada juga yang menjadi Kepala Sekolah Muhammadiyah, Kita asyik saja. Bisa dikatakan saya ini Muhammad NU," kata Halim.
Karier > Perjalanan Karier

Wartawan Jawa Pos Group (1998-2000)
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2007-2012)
Redaktur Pelaksana Majalah Rakyat Merdeka (2009-2010)
Freelance Editor di Mizan, Penerbit Buku Kompas, Rakyat Merdeka Books, Serambi, Ufuk Publishing House dan Republika  (2007-2012)
Direktur Salima Publika (2012-sekarang)
Admin Tasawuf Underground (2012-sekarang)
Pengasuh Pondok Tasawuf Underground (2018-sekarang)
Penghargaan

Juli 2022, Halim Ambiya meraih penghargaan People and Inspiration Awards 2022 dalam kategori pendidikan oleh BeritaSatu Media Holdings (BSMH). Para pemenang yang dipilih dalam ajang People and Inspiration Awards 2022 telah melalui proses penilaian yang ketat dari lima orang juri yang berkompeten, yakni Ketua Dewan Juri People and Inspiration Awards 2022, Prof. Komaruddin Hidayat selaku akademisi dan budayawan, dengan jajaran anggota Primus Dorimulu (Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings), Dr. Alexander Sonny Keraf (Menteri Lingkungan Hidup RI periode 1999-2001), Triawan Munaf (Kepala Bekraf periode 2015-2019), dan Sha Ine Febriyanti (Penggiat Seni).
Pranala luar

Facebook Tasawuf Underground Diarsipkan 2023-08-13 di Wayback Machine.
Instagram Tasawuf Underground
Fidus

Foto Fidus pada 1902
Fidus adalah psedonim yang dipakai oleh ilustrator, pelukis dan penerbit Jerman Hugo Reinhold Karl Johann Höppener (8 Oktober 1868 – 23 Februari 1948
). Ia adalah seniman simbolis, karyanya secara langsung mempengaruhi gaya psikedelik dari rancangan grafis pada akhir 1960an.
Pranala luar

Fidus-Museum Diarsipkan 2023-05-28 di Wayback Machine., scanned historic publications about and by Fidus.
Article with several images of Fidus' work
Fidushaus is a Jugendstil, Art Nouveau website featuring works by Fidus.
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  2  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  The ICCU id IEIV089651 is not valid.  Amerika Serikat  Israel  Belanda  Polandia 
Lembaga penelitian seni:  RKD Artists (Belanda)  Artist Names (Getty) 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  SUDOC (Prancis) 1
Francesco Bonelli

| Francesco Bonelli |
| --- | --- |
 
Wali Kapten San Marino
Masa jabatan 1 Oktober 1603 – 1 April 1604 Menjabat bersama Lattanzio Valli
 
Informasi pribadi
Kebangsaan: San Marino


Sunting kotak info • L • B
 
Francesco Bonelli adalah seorang politikus San Marino yang pernah menjabat sebagai Wali Kapten, yaitu salah satu dari dua kepala negara Republik San Marino yang dipilih setiap enam bulan. Ia menjabat dari tanggal 1 Oktober 1603 hingga 1 April 1604 bersama dengan Lattanzio Valli.
Pandrosos phtisicus

| Pandrosos phtisicus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Genus:: Pandrosos
Spesies:: Pandrosos phtisicus

Pandrosos phtisicus adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Pandrosos, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Hak digital

Hak digital (bahasa Inggris: digital rights) merupakan bagian dari hak asasi manusia (human rights). Setiap orang dimanapun ia berada dijamin untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan hal yang berbau digital atau media digital. Setiap orang berhak untuk menikmati dan menggunakan sebebas-bebasnya terkait media digital selama tidak melanggar aturan yang ada. Hak digital juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia di dunia digital, yaitu mengekspresikan diri secara aman, pribadi atau privat, terjamin dan itu berkelanjutan. Sehingga setiap orang tak dapat diganggu atau dibatasi aksesnya dalam penggunaan media digital.
Definisi

Hak digital adalah hak asasi manusia bagi setiap orang yang memungkinkan ia menggunakan, membuat, dan mempublikasikan media digital atau untuk mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya serta jaringan telekomunikasi. Hak digital ini juga berarti hak hukum. Beberapa negara mengakui hak tersebut dan diimplementasikannya dalam hukum positif. Hak ini idealnya melekat pada diri setiap orang yaitu ia sebagai pelaku digital. Dalam menggunakan haknya, mereka harus dijamin dari rasa takut, direpresi, dipersekusi atau dilarang-larang oleh siapa saja. Hak digital ini tidak memandang jenis kelamin, usia, ras, gender, dan lain sebagainya. Hakikatnya, hak digital meliputi kegiatan dalam jaringan atau online seperi hak untuk mengakses informasi (right to access), hak untuk berekspresi (right to express), dan hak atas rasa aman (right to be safe).
Jaminan

Pada 2012, Dewan Hak Asasi Manusia PBB sepakat jika “hak yang dipunyai orang secara luring pula wajib dilindungi secara daring”. Perihal ini menampilkan jika PBB merekomendasikan guna memperluas HAM ke dunia maya tanpa wajib mendefinisikannya selaku hak-hak baru.
88 rekomendasi yang dibuat oleh Pelaporan Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam laporan Mei 2011 kepada Dewan Hak Asasi Manusia dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk beberapa yang berkaitan dengan masalah akses Internet. Rekomendasi ini telah mengarah pada saran bahwa akses Internet itu sendiri adalah atau seharusnya menjadi hak asasi manusia yang mendasar.
Jaminan > Di luar negeri

Kosta Rika melalui Putusan Mahkamah Agung 30 Juli 2010 menyatakan, "Tanpa takut akan keraguan, dapat dikatakan bahwa teknologi ini [teknologi informasi dan komunikasi] telah mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, memfasilitasi hubungan antara orang dan institusi di seluruh dunia dan menghilangkan hambatan ruang dan waktu. Saat ini, akses ke teknologi tersebut menjadi alat dasar untuk memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar dan partisipasi demokrasi (e-demokrasi) dan kontrol warga, pendidikan, kebebasan berpikir dan berekspresi, akses informasi dan publik layanan daring, hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara elektronik dan transparansi administratif, antara lain. Ini termasuk hak dasar untuk mengakses teknologi ini, khususnya, hak akses ke Internet atau World Wide Web".
Pada 2000, Parlemen Estonia meluncurkan program besar-besaran untuk memperluas akses ke pedesaan. Menurut pendapat pemerintah, internet sangat penting bagi kehidupan di abad ke-21.
Menurut Kementerian Transportasi dan Komunikasi Finlandia pada Juli 2010, setiap orang di Finlandia harus memiliki akses ke koneksi broadband satu megabit per detik, dan pada tahun 2015, akses ke koneksi 100 Mbit/s.
Dewan Konstitusi Prancis selaku pengadilan tertinggi negara tersebut menyatakan pada bulan Juni 2009, bahwa akses ke Internet sebagai hak asasi manusia dalam keputusan tegas yang melanggar bagian dari hukum HADOPI. Hukum HADOPI adalah kewenangan pemerintah melalui undang-undang yang akan melacak pelaku dan tanpa peninjauan kembali dan secara otomatis memutus akses jaringan bagi mereka yang terus mengunduh materi terlarang setelah dua kali peringatan.
Pasal 5A dari Konstitusi Yunani menyatakan bahwa semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam Masyarakat Informasi dan bahwa negara berkewajiban untuk memfasilitasi produksi, pertukaran, penyebaran, dan akses ke informasi yang dikirimkan secara elektronik.
Mulai tahun 2011, Telefónica, perusahaan telekomunikasi bekas monopoli negara yang memegang kontrak "universal service", harus menjamin untuk menawarkan koneksi internet dengan harga "cukup" setidaknya satu megabyte per detik di seluruh Spanyol.
Jaminan > Di Indonesia

Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pun menyatakan, "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia; berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi juga sedang berada di Prolegnas.
Pelanggaran hak digital

Pemahaman mengenai sumber dan hak cipta digital menjadi komponen penting dalam segi teknologi berkaitan dengan pembuatan model konten digital. Teknologi digital di sisi lain mengubah hak dasar setiap orang seperti kebebasan berekspresi dan akses informasi. Akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi digital melahirkan masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas sosial. Melek teknologi di sinilah menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh masyarakat. Dengan teknologi digital, segala hal lebih mudah diakses dan masyarakat juga lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi produsen, distributor, sekaligus konsumen dan penerima manfaat dari kegiatan ekonomi digital. Hal inilah yang menyebabkan hak dan perlindungan digital perlu diatur sesuai dengan perkembangan digital agar memudahkan praktik perlindungan ciptaan itu sendiri.
Pelanggaran terhadap hak digital semakin rentan terjadi jika tidak diatur berdasarkan ketentuan hukum yang tetap, misalnya aksi doksing yang dilakukan terhadap oknum pengguna digital. Pelanggaran hak digital merupakan bentuk dari perenggutan kebebasan digital. Setiap orang yang melanggar hak digital orang lainnya dapat dituntut secara hukum. Namun tak semuanya pula, karena keterbatasan peratutan. Hukum digital mengatur tentang ini. Hukum digital merupakan aturan etika dalam penggunaan teknologi digital. Misalnya orang yang melakukan perbuatan doksing dapat dijerat dengan hukum tersebut. Misalnya di Indonesia pelaku doksing dapat di penjara maksimal dua tahun berdasarkan Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pelanggaran hak digital > Aturan digital di Indonesia

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjerat para pelanggar hak digital. Itupun digolongkan berdasarkan kriterianya. Setiap kriterian akan dilihat apakah akan memenuhi unsur pada setiap pasal dalam peranturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut. Di Indonesia sendiri hukum digital itu dikategorikan menjadi lima, yaitu:
Aspek hak cipta
Aspek merek dagang
Aspek fitnah dan pencemaran nama baik
Aspek privasi
Aspek yurisdiksi dalam ruang siber.
Perlindungan terhadap hal digital terbagi menjadi dua, hal itu terkait perbedan pengertian, yaitu hukum digital dan keamanan Digital. Hukum digital atau aturan yang mengatur etika setiap orang dalam penggunaan tekhnologi digital ditengah-tengah masyarakat. Setiap warga digital harus menyadari bahwa melanggar hak digital orang lain seperti mencuri data dan penyebarluasan data pribadi, maupun perusakan properti digital orang lain dapat dijerat hukum. Sedangkan keamanan digital atau biasa disebut cyber security merupakan aktivitas pengamanan terhadap sumber daya telematik seperti pengamanan data pribadi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan digital.
Beberapa cara menguatkan keaman digital agar hal digital tak dilanggar sebagai barikut:
Langganan layanan audit digital
Sediakan tools untuk membuat password yang kuat dan aman
Kelola password pribadi
Gunakan layanan cloud
Phishing bersifat pribadi.
Aturan PBB terkait hak digital

Perserikatan Bangsa-Bangsa (disingkat: PBB) atau United Nations menyatakan bahwa hak digital merupakan perpanjangan dari hak. Hal itu ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat: Duham). Tujuan utamanya untuk menjamin akses ke internet, menghindari digital dan penggunaan jaringan yang tepat. Karena kurangnya konsensus internasional menyebabkan setiap negara mengembangkan piagam hak digitalnya masing-masing.
Walau tidak ada penyelarasan aturan yang berakibat setiap negara memiliki aturannya sendiri terkait hak digital ini, PBB memberikan beberapa pedoman umum yang dapat menjadi patokan bagi semua negara:
Akses universal dan setara, bahwa setiap yang harus dapat mengakses internet terlepas dari pendapatan mereka, lokasi geografis atau kecacatan mereka. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui dalam sebuah laporan bahwa hak akses sangat penting untuk kebebasan berpendapat.
Kebebasan berekspresi, informasi dan komunikasi, bahwa hak asasi manusia dasar ini terancam di internet ketika pemerintah memblokir situs web atau jejaring sosial yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk berkomunikasi dan berserikat bebas, atau menyensor konten, yang bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan informasi.
Privasi dan perlindungan data, barga negara harus memiliki kendali atas siapa yang menyimpan data pribadi mereka dan dapat menghapusnya kapan saja. Hak privasi terancam di Internet oleh pencurian kredensial, perampasan data pribadi dan penggunaannya untuk keuntungan finansial, dan lain sebagainya.
Hak atas anonimitas, bahwa hak atas anonimitas dan enkripsi komunikasi sangat terancam di negara-negara yang melarang pengiriman pesan dan komunikasi terenkripsi, yang diperlukan untuk transaksi yang andal dan aman di Internet.
Hak untuk dilupakan, bahwa hak untuk menghapus informasi pribadi seseorang dari pencarian, basis data, dan direktori Internet. Saat ini diakui oleh UE dalam GDPR sebagai 'hak untuk menghapus' dan telah diterapkan di negara lain seperti Argentina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India.
Perlindungan anak di bawah umur, bahwa pemerintah tidak hanya harus memastikan perlindungan anak-anak di Internet, seperti dalam kasus pornografi anak, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan menyediakan sarana untuk menjamin akses yang aman tanpa melanggar hak-hak anak.
Hak milik intelektual, bahwa penulis harus dijamin pengakuan atas karya seni atau sastra mereka dan hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaannya, sambil menjamin akses gratis ke karya-karya yang sudah ada dalam domain publik.
Aturan UE terkait hak digital

Uni Eropa (UE) mengusulkan kerangka kerja bersama hak atas perlindungan data pribadi tersebut terhadap negara yang berada dibawah naungannya. Misalnya, Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) yang mulai berlaku pada tahun 2018. Aturan itu mewajibkan negara-negara anggota untuk menjaga data pribadi warga negara dan mengizinkan pergerakan data secara bebas.
Kondisi

Laporan Freedom House on the Net 2018 merumuskan jika ada indikasi otoritarianisme digital yang tidak hanya terjalin di Indonesia, tetapi pula di seluruh dunia. Keadaan ini dibuktikan dengan upaya bermacam Pemerintah di seluruh dunia dalam memperketat kontrol atas informasi publik serta memakai klaim “kabar palsu” guna menekan perbandingan komentar menyusut dalam tahun kedelapan berturut- turut semenjak 2010.
SAFEnet menyatakan bahwa situasi hak digital Indonesia waspada pada 2018, dan pemenuhan hak digital kian memburuk serta mendekati otorianisme di tahun 2020.
Tomoplagia tripunctata

| Tomoplagia tripunctata |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Tephritidae
Spesies:: Tomoplagia tripunctata

Tomoplagia tripunctata adalah spesies lalat yang tergolong famili Tephritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kebanyakan anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tumbuhan, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Lalat dewasa biasanya berumur sangat pendek. Beberapa hidup selama kurang dari seminggu.