Menyerahnya Jepang
Campur tangan istana, reaksi Sekutu, dan jawaban Jepang

Rapat kabinet lengkap dilangsungkan mulai pukul 14.30 tanggal 9 Agustus 1945. Sebagian besar waktu rapat dihabiskan untuk memperdebatkan soal kapitulasi. Seperti halnya Dewan Penasihat Militer, pendapat kabinet terpecah dua. Sikap Tōgō ataupun sikap Anami masing-masing tidak mendapat dukungan mayoritas. Anami mengatakan kepada menteri kabinet yang lain bahwa, sewaktu disiksa, seorang pilot B-29 Amerika Serikat yang tertangkap mengatakan kepada para interogator bahwa Amerika Serikat memiliki 100 bom atom dan Tokyo serta Kyoto akan dijatuhi bom "dalam beberapa hari berikut". Pilot Marcus McDilda memang berbohong. Ia sama sekali tidak tahu tentang Proyek Manhattan, dan hanya mengatakan hal tersebut kepada para interogator karena itulah yang dia pikir mereka ingin dengar agar penyiksaan segera berakhir. Kebohongan McDilda yang menyebabkan dirinya diklasifikasikan sebagai tawanan perang prioritas tinggi, kemungkinan telah menyelamatkan dirinya dari hukuman penggal. Pada kenyataannya, bom atom ketiga Amerika Serikat akan siap untuk dipakai sekitar 19 Agustus, dan bom atom keempat pada bulan September 1945. Bom atom ketiga kemungkinan akan dijatuhkan di Tokyo.
Rapat kabinet ditunda pada pukul 17.30 tanpa ada konsensus. Rapat kedua berlangsung dari pukul 18.00 hingga 22.00 juga berakhir tanpa konsensus. Setelah rapat kedua selesai, Suzuki dan Tōgō bertemu Kaisar, dan Suzuki mengusulkan rapat kekaisaran darurat yang dimulai sesaat sebelum tengah malam pada malam 9-10 Agustus. Suzuki mengajukan proposal empat syarat Anami sebagai konsensus yang diambil Dewan Penasihat Militer. Anggota dewan yang lainnya ikut bersuara, seperti halnya Hiranuma Kiichirō, ketua Penasihat Kaisar yang menjelaskan ketidakmampuan Jepang untuk mempertahankan diri sendiri dan juga menceritakan masalah dalam negeri seperti kekurangan bahan makanan. Kabinet berdebat, namun tidak menghasilkan konsensus. Pada akhirnya, sekitar pukul 02.00 (10 Agustus 1945), Suzuki lalu bertanya kepada Kaisar Hirohito memintanya untuk memilih di antara dua sikap. Walaupun pernyataan Kaisar tidak direkam, berdasarkan ingatan para peserta rapat, berikut ini adalah pernyataan Kaisar Hirohito:
Saya telah berpikir serius tentang situasi sekarang di tanah air dan luar negeri, serta telah berkesimpulan bahwa meneruskan perang hanya akan menjadi sebuah penghancuran bangsa dan perpanjangan pertumpahan darah dan kekejaman di dunia. Saya tidak tahan melihat rakyat tak berdosa menderita lebih lama lagi. ...

Saya sebelumnya diberi tahu oleh pihak-pihak yang mendukung perpanjangan peperangan bahwa pada bulan Juni divisi baru akan ditempatkan di posisi-posisi perbentengan [timur Tokyo] siap menanti penyerbu ketika mereka tiba. Sekarang sudah bulan Agustus dan perbentengan tersebut masih belum selesai. ...

Ada pihak yang mengatakan kunci keberlangsungan negara terletak pada pertempuran yang menentukan di tanah air. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan selalu ada ketidaksesuaian antara rencana dan hasilnya. Saya tidak percaya bahwa ketidaksesuaian dalam kasus Kujukuri dapat dikoreksi. Mengingat ini adalah kecenderungan yang akan terus terjadi, bagaimana kita dapat mengusir para penyerbu?[Ia lalu memberikan beberapa contoh spesifik tentang meningkatnya kekuatan destruktif bom atom]

Sudah barang tentu tak tertahankan bagi saya untuk melihat dilucutinya prajurit Jepang yang setia dan berani. Begitu pula sama tak tertahankannya membiarkan prajurit yang telah mengabdi kepada saya dihukum sebagai provokator perang. Meskipun begitu, waktunya telah tiba untuk menanggung derita yang tak tertahankan. ...

Saya menelan air mata dan memberikan persetujuan untuk usulan tersebut dan menerima proklamasi Sekutu berdasarkan garis besar yang dikemukakan Menteri Luar Negeri.
Menurut Jenderal Sumihisa Ikeda dan Laksamana Zenshirō Hoshina, Ketua Dewan Penasihat Kaisar Hiranuma Kiichirō kemudian menghadap ke arah kaisar dan bertanya: "Yang Mulia, Yang Mulia juga bertanggung jawab (sekinin) atas kekalahan ini. Permintaan maaf seperti apa yang akan diajukan kepada pendiri kekaisaran dan para leluhur kekaisaran lainnya?"
Setelah Kaisar meninggalkan ruangan, Suzuki mendesak kabinet untuk menerima keinginan Kaisar dan berhasil. Dini hari 10 Agustus 1945, Kementerian Luar Negeri mengirimkan telegram ke Sekutu (melalui Departemen Politik Federal Swiss dan khususnya Max Grässli) mengumumkan bahwa Jepang menerima Deklarasi Potsdam tetapi tidak akan menerima syarat-syarat apa pun yang akan "merugikan hak prerogatif" Kaisar. Hal tersebut berarti tidak adanya perubahan dalam bentuk pemerintahan di Jepang, bahwa Kaisar Jepang tetap dalam posisinya memegang kekuasaan sebenarnya di dalam pemerintahan.