stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Stasiun Funagata
Pranala luar

Situs web resmi JR East - Stasiun Funagata
| l b Stasiun-stasiun Jalur Utama Ōu |
| --- | --- |
Fukushima sampai Shinjō (Jalur Yamagata):  Fukushima  Sasakino  Niwasaka  Akaiwa  Itaya  Tōge  Ōsawa  Sekine  Yonezawa  Oitama  Takahata  Akayu  Nakagawa  Uzen-Nakayama  Kaminoyama-Onsen  Mokichi Kinenkan-mae  Zaō  Yamagata  Kita-Yamagata  Uzen-Chitose  Minami-Dewa  Urushiyama  Takatama  Tendō-Minami  Tendō  Midaregawa  Jimmachi  Sakurambo-Higashine  Higashine  Murayama  Sodesaki  Ōishida  Kita-Ōishida  Ashisawa  Funagata  Shinjō 
Shinjō sampai Ōmagari:  Shinjō  Izumita  Uzen-Toyosato  Mamurogawa  Kamabuchi  Ōtaki  Nozoki  Innai  Yokobori  Mitsuseki  Kami-Yuzawa  Yuzawa  Shimo-Yuzawa  Jūmonji  Daigo  Yanagita  Yokote  Gosannen  Iizume  Ōmagari 
Ōmagari sampai Aomori (sebelumnya Jalur Ōu Utara):  Ōmagari  Jingūji  Kariwano  Mineyoshikawa  Ugo-Sakai  Ōbarino  Wada  Yotsugoya  Akita  Tsuchizaki  Kami-Iijima  Oiwake  Ōkubo  Ugo-Iizuka  Ikawa-Sakura  Hachirōgata  Koikawa  Kado  Moritake  Kita-Kanaoka  Higashi-Noshiro  Tsurugata  Tomine  Futatsui  Maeyama  Takanosu  Nukazawa  Hayaguchi  Shimokawazoi  Ōdate  Shirasawa  Jimba  Tsugaru-Yunosawa  Ikarigaseki  Nagamine  Ōwani-Onsen  Ishikawa  Hirosaki  Naijōshi  Kawabe  Kita-Tokiwa  Namioka  Daishaka  Tsurugasaka  Tsugaru-Shinjō  Shin-Aomori  Aomori
Rancangan Malaysia Kedua

Diversifikasi tanaman diperkenalkan selama Rencana Malaysia Kedua, menggantikan karet dengan kelapa sawit.
Rancangan Malaysia Kedua (dalam bahasa Indonesia dapat pula disebut sebagai Rencana Malaysia Tahap Kedua) adalah rencana pengembangan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia dengan tujuan menjalankan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia. Rencana ini diterapkan tahun 1971 hingga 1975, bertujuan "merestrukturisasi" masyarakat Malaysia dan mengurangi dominasi orang Tionghoa-Malaysia dan asing dalam ekonomi Malaysia sehingga dapat meningkatkan posisi ekonomi orang Melayu. Rencana ini merupakan kelanjutan rencana pertama yang bertujuan mengatasi masalah kemiskinan di antara orang Melayu namun kemudian kurang berhasil, yang merupakan faktor penyebab meletusnya kerusuhan rasial pada tahun 1969 di Kuala Lumpur. Rancangan Malaysia Kedua dianggap berlebihan dalam usaha meningkatkan partisipasi orang Melayu dalam ekonomi. Pemerintah kemudian menurunkan penekanan terhadap restrukturisasi ekonomi ketika rencana ini berakhir.
Latar belakang

Mayoritas penduduk Malaysia merupakan orang Melayu, namun kekuatan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. Pada tahun 1970, Bumiputra hanya memegang 1,9% ekonomi Malaysia, sementara non-Melayu (terutama Tionghoa) memegang 37,4%, dan sisanya berada di tangan orang asing. Akibat dari jurang lebar ini, Pasal 153 dalam Konstitusi Malaysia mengharuskan pemerintah mengatur batasan dalam beasiswa, pekerjaan sebagai pegawai negeri, dll, yang bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu.
Rancangan Malaysia Pertama diterapkan, namun gagal menyeimbangkan ekonomi. Kebijakan dalam rencana tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan di antara orang non-Melayu. Dalam pemilihan umum tahun 1969, mereka lebih mendukung partai oposisi yang menolak aksi afirmatif terhadap Bumiputra. Parade kemenangan diadakan pada 12 Mei oleh pendukung oposisi, yang mengakibatkan dikobarkannya reli balasan pada 13 Mei oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (partai yang sedang berkuasa dalam koalisi Barisan Nasional). Reli tersebut berubah menjadi kerusuhan yang berlangsung selama dua hari. Sekitar 200 orang tewas, dan ribuan orang menjadi tuna wisma. Keadaan darurat dinyatakan, dan sidang Parlemen ditunda. Majelis Gerakan Negara (Mageran) memerintah hingga tahun 1971, ketika Parlemen bersidang kembali.
Ketika memegang kekuasaan, Mageran menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru yang bertujuan menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan "identifikasi ras pada fungsi ekonomi" melalui "ekonomi yang berkembang pesat"; Kebijakan Ekonomi Baru menargetkan Bumiputra memegang 30% ekonomi dalam 20 tahun ke depan. Outline Perspective Plan juga diterima, yang memiliki tujuan yang mirip dengan Kebijakan Ekonomi Baru. Baik NEP dan Outline Perspective Plan berakhir pada 1990, dan Rencana Malaysia Kedua disetujui oleh Parlemen untuk mencapai tujuan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.
Restrukturisasi ekonomi

Pada masa rancangan diumumkan, menurut seorang komentator, orang non-Melayu memegang "monopoli terhadap sektor industri dan komersial", dan bertumpu di kawasan perkotaan. Investasi asing memegang kebanyakan industri modern, seperti manufaktur, perbankan, karet, dan timah. Orang Melayu terlibat dalam pekerjaan seperti pertanian dan perikanan. Mereka jarang terlihat sebagai pekerja kerah putih, dan hanya terlihat sebagai pegawai negeri (80% dari kepegawaian negeri telah disediakan untuk orang Melayu). Profesi seperti dokter dan pengacara kebanyakan dipegang oleh orang non-Melayu. Kebijakan pemerintah seperti dalam Pasal 153 terlihat menghalangi keterlibatan orang Melayu dalam sektor swasta dengan memberikan mereka pekerjaan di sektor publik. Pengangguran juga merajalela, terutama diakibatkan oleh kurangnya pendidikan. Sekitar 70% dari 275.000 pengangguran pada tahun 1970 berusia 15 hingga 25 tahun. Hal-hal inilah yang berusaha diubah oleh Kebijakan Ekonomi Baru dan Rancangan Malaysia Kedua.
Tujuan utama Rancangan Malaysia Kedua adalah meningkatkan kepentingan ekonomi Melayu, terutama dalam bidang manufaktur dan penambangan. Agar tidak melukai kepentingan ekonomi orang Tionghoa secara langsung, rancangan ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang besar. Dana sebesar M$7,25 miliar dialokasikan untuk Rancangan Malaysia Kedua. Meskipun dana yang dialokasikan lebih sedikit dibanding dana Rancangan Malaysia Pertama (M$10,5 miliar), rancangan ini diharapkan mencapai tujuannya.
Badan-badan pemerintahan berikut telah didirikan untuk mencapai tujuan Rancangan Malaysia Kedua:
Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) - berfungsi untuk menentukan harga padi yang wajar agar petani dapat menambah hasil produksi mereka
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) - berperan memajukan perikanan dan mendorong nelayan menggunakan teknologi modern
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) - ditugaskan memberi bantuan keuangan dan sarana kepada petani-petani kecil perusahaan getah.
Badan pemerintah lain seperti FELDA meneruskan usaha pembukaan tanah dan permukiman baru di Kedah, Terengganu, Johor, dan Sabah. Proyek-proyek pengairan juga dilaksanakan seperti di Sungai Muda (Kedah), Sungai Kemubu (Kelantan), dan Sungai Kinabatangan (Sabah).
Pertambangan

Hingga akhir tahun 1970-an, Malaysia merupakan produsen utama timah, dan memasok sekitar 40% timah negara-negara non-komunis di dunia. Akan tetapi, persediaan timah semakin berkurang. Kontribusi sektor pertambangan ke PDB negara ini pula diramalkan jatuh hingga 13% sepanjang Rancangan Malaysia Kedua karena berkurangnya persediaan timah dan besi. Akan tetapi, bauksit dan tembaga terus memberikan sumbangannya ke sektor ini pada awal tahun 1970-an. Keterlibatan orang Melayu dalam aktivitas pertambangan sangat kurang, dan sekitar 70% dari sektor ini masih dikendalikan oleh orang-orang asing. Fakta tersebut merupakan warisan dari penjajahan Britania; Banyak perusahaan Britania, yang datang pada abad ke-19 untuk mengeksploitasi sumber dan hasil tambang, belum pergi dari Malaysia. Keterlibatan masyarakat Melayu di sektor ini terhambat dengan kecenderungan orang Inggris pada abad ke-19 membawa masuk buruh Tionghoa yang murah dan hampir semua karyawan di tambang hingga akhir tahun 1970-an adalah orang-orang Tionghoa.
Minyak bumi mulai memberikan kontribusi nyata dalam ekonomi Malaysia pada dasawarsa 1970 ketika platform dan penyulingan minyak yang baru mulai dibangun. Menjelang tahun 1975, jumlah produksi minyak mentah tercatat sebesar 90.000 barrel sehari (14.000 m³/d), dan kebanyakan diproduksi oleh perusahaan minyak Shell. Pada tahun 1974, hak eksklusif untuk memiliki, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi minyak bumi di Malaysia diberikan pada perusahaan milik pemerintah yaitu Petronas. Tahun berikutnya, Petronas diberi hak tunggal atas pemasaran dan distribusi semua produk minyak, dan ketentuan untuk mengontrol perusahaan-perusahaan lain tanpa memiliki kepemilikan di dalamnya, melalui pengeluaran saham-saham manajemen kepada Petronas.
Jumlah orang-orang Melayu yang terlibat di dalam sektor pertambangan meningkat dimulai pada tahun 1970 ketika pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan perombakan sistem ekonomi negara. Saat Rancangan Malaysia Kedua dimulai, kurang dari 200.000 orang-orang Melayu bekerja dalam industri pertambangan. Menjelang tahun 1990, jumlah itu mencapai hingga sejuta orang, melebihi jumlah yang ditargetkan pada awalnya. Lisensi-lisensi menambang diberikan khusus kepada orang-orang Melayu sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam industri ini. emerintah tampak berusaha keras meningkatkan kepemilikan Bumiputera dengan menasionalisasikan beberapa perusahaan pertambangan yang pernah dimiliki orang-orang asing. Menjelang tahun 1989, perusahaan milik pemerintah mengontrol sekitar 60% industri pertambangan. Pemerintah juga dibantu oleh faktor produksi minyak yang kemudian melebihi tambang lainnya. Karena Petronas merupakan perusahaan milik pemerintah, perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan Bumiputera. Namun, praktik pemerintah ini telah dikritik dengan argumen bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah adalah milik semua orang dan bukan hanya Bumiputera.
Kesehatan

Rancangan Malaysia Kedua melanjutkan sebelumnya dalam meningkatkan gizi dalam beberapa program. Program tersebut meliputi dorongan mengembangkan makanan bernutrisi, panduan makanan dan perencanaan hidangan, serta penyediaan makanan untuk kelompok-kelompok yang kekurangan gizi. Akan tetapi, rencana ini terhambat oleh kurangnya petugas medis.
Meskipun keluarga berencana ditetapkan sebagai sasaran negara pada tahun 1964, usaha-usaha menggalakkannya dihambat oleh pengabaian pemerintah. Kebanyakan berita keberhasilan yang dicapai oleh Lembaga Perancang Keluarga Negara terjadi sewaktu Rencana Malaysia Pertama (RMP) dari tahun 1966 hingga 1970. Rancangan Malaysia Kedua ingin menambahkan 600.000 pengguna baru metode keluarga berencana, tetapi fasilitas dan petugas tidak cukup. Ironisnya, pada tahun 1984, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad secara efektif meninggalkan kebijakan keluarga berencana dengan meluncurkan Kebijakan Kependudukan Negara yang menargetkan jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2100 mencapai 70 juta orang.
Pendidikan

Meskipun pendidikan di Malaysia hampir dipinggirkan pada masa Rancangan Malaysia Kedua, beberapa usaha penting dilakukan selama ini. Pada tahun 1970, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dijadikan bahasa perantara dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, menggantikan bahasa Inggris. Ujian nasional yang sebelumnya berstandar Inggris diganti dengan ujian lokal, dan banyak buku teks dalam bahasa Melayu diterbitkan. Menjelang berakhirnya periode rencana ini, hampir semua sekolah yang berbahasa Inggris telah dimodifikasi untuk mengajar kurikulum berbasis bahasa Melayu.
Pada tahun 1973, Pusat Perkembangan Kurikulum didirikan. Misi utamanya adalah mengkoordinasikan proyek perombakan kurikulum yang sebelumnya dikelola oleh beberapa departemen pemerintah. Pusat ini juga bertindak merombak kurikulum sains dan matematika selain memulai usaha baru meneliti kurikulum sains-sains kemasyarakatan.
Rancangan Malaysia Kedua juga diharapkan mampu meningkatkan peluang pendidikan dan pelatihan dalam bidang kejuruan dan teknik. Meskipun dilakukan beberapa percobaan, kemajuan dalam usaha memperbaiki kurikulum hanyalah sedikit saja. Hal ini terjadi karena konsentrasi lebih diberikan terhadap usaha memberikan peluang pendidikan umum. Akan tetapi, beberapa sekolah teknik dan kejuruan telah didirikan selama Rancangan Malaysia Kedua. Diharapkan usaha ini dapat mengurangi masalah pengangguran, terutama di kalangan remaja.
Transportasi

Rancangan Malaysia Kedua bercita-cita modernisasi jaringan kereta api di Malaysia yang dianggap oleh pemerintah penting bagi pembangunan dan industri. Semua kereta api dimodifikasi untuk menggunakan bahan bakar yang lebih efisien, yaitu diesel, dan pemerintah menaikan ketentuan untuk perawatan dan modernisasi prasarana kereta api ini. Penekanan diberikan khususnya terhadap usaha-usaha meningkatkan kereta api penumpang, kereta api barang, penambat rel, bantalan rel, dan fasilitas perbaikan.
Layanan udara juga dikembangkan. Di bawah Rancangan Malaysia Kedua, pembelian semua peralatan cuaca dan lalu lintas malam dibayarkan. Selain itu, pelatihan petugas untuk menggunakan peralatan tersebut juga dilakukan. Pada masa RMK2 pula, Malaysia-Singapore Airlines dipisah menjadi Malaysia Airline System (MAS) dan Singapore Airlines (SIA).
Pada masa RMK2 pula, kontainerisasi diperkenalkan di Malaysia untuk meningkatkan layanan transportasi. Rancangan ini menyerukan pendirian perusahaan pengangkutan nasional untuk menangani transportasi darat. Maka, pada Agustus 1971, Kontena Nasional Berhad didirikan oleh pemerintah. Pada bulan Desember, M. V. Benavon menjadi kapal kontainer pertama yang berlabuh di Malaysia, yaitu di Terminal Utara Port Klang di Selangor.
Pada masa Rancangan Malaysia Kedua, terdapat dua pelabuhan di Malaysia: satu di Penang, dan satu lagi di Klang. Rancangan ini menggariskan usaha mendirikan dua buah pelabuhan baru di Semenanjung Malaysia. Tempat yang dipilih adalah Johor Bahru di Johor dan Kuantan di Pahang. Dua tujuan utama proyek pembangunan ini adalah untuk memenuhi peningkatan permintaan terhadap transportasi laut dan membawa pembangunan ke negeri-negeri yang kurang berkembang. Pelabuhan Johor selesai dibangun pada tahun 1977, sedangkan Pelabuhan Kuantan mulai beroperasi pada tahun 1984.
Warisan

Pada akhir Rancangan Malaysia Kedua, tingkat kemiskinan berkurang dari 49% ke 43%. Tingkat pengangguran juga berkurang dari 7,5% ke 7,4%. Partisipasi kaum Bumiputera ke dalam sektor swasta juga meningkat. Persentase Bumiputera yang dipekerjakan dalam sektor produksi bertambah dari 29% hingga 33%. Pada sektor perdagangan, tercatat peningkatan dari 24% ke 34%. Kepemilikan modal Bumiputera meningkat dari 3% hingga 7,8%. Akan tetapi, rekor ini masih belum dianggap membanggakan oleh banyak pihak, terlebih lagi kemajuan itu terjadi karena perusahaan-perusahaan pemerintah memegang kepemilikan. Meskipun rancangan ini pada awalnya menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 12,5% setahun, hanya rata-rata 11% yang berhasil dicatat. Pertumbuhan itu sangat tidak merata. Pada tahun 1973, PDB tumbuh sebesar 27%, sedangkan pada tahun 1975 PDB hanya tumbuh 3% akibat resesi ekonomi dunia pada masa itu. Meskipun pemerintah berusaha menangani pengangguran dengan menciptakan 600.000 pekerjaan baru sewaktu RMK2, jumlah penganggur sebenarnya semakin meningkat antara tahun 1970 dan 1975. Pada tahun 1970, terdapat 275.000 penganggur, sedangkan pada tahun 1975 tercatat sebesar 324.000 orang.
Rancangan Malaysia Kedua juga harus menghadapi masalah yang tidak diperkirakan, yaitu inflasi. Antara tahun 1972 hingga 1975, indeks harga konsumen (IHP) meningkat di luar perkiraan sebesar 40%. Tingkat inflasi tercatat sekitar 18% pada tahun 1974, tetapi turun hingga 7% pada tahun 1975. Permasalahan baru seperti ini dipikirkan oleh pemerintah saat merencanakan Rancangan Malaysia Ketiga (RMK3).
Satu lagi efek RMK2 adalah usaha-usaha meragamkan tanaman. Di balik kegagalan RISDA memenuhi sasarannya, industri kelapa sawit di Malaysia terus berkembang. Menjelang tahun 1998, kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar PDB Malaysia setelah produk elektronik.
Secara keseluruhan, Rancangan Malaysia Kedua lebih berhasil dibandingkan dengan program sebelumya dalam menangani ketidakadilan ekonomi. Akan tetapi, penekanan untuk meningkatkan posisi orang-orang Melayu telah mengkhawatirkan kaum non-Melayu. Ketika Rancangan Malaysia Ketiga ditetapkan, pemerintah telah mengurangi penekanan ini dan sebaliknya memusatkan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan memberi manfaat kepada semua pihak.
Lihat pula

Rancangan Malaysia Pertama
Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia
Saiful Rahmat Dasuki

| Saiful Rahmat Dasuki |
| --- | --- |

 
Wakil Menteri Agama Indonesia ke-3
Masa jabatan 17 Juli 2023 – 20 Oktober 2024
Presiden: Joko Widodo
Menteri: Yaqut Cholil Qoumas
Pendahulu Zainut Tauhid Sa'adiPengganti Muhammad Syafi'i
 
Informasi pribadi
Lahir: 7 Desember 1971 (umur 52) Kebayoran, Jakarta, Indonesia
Suami/istri: Tanti Kristiani
Anak: 1
Alma mater: Universitas Nasional Universitas Satyagama
Pekerjaan: Politikus
Situs web: saifulrahmatdasuki.id


Sunting kotak info • L • B
 
K. H. Saiful Rahmat Dasuki, S.IP., M.Si. atau Gus Saiful (lahir 7 Desember 1971
) adalah seorang aktivis dan politikus Indonesia kelahiran Jakarta. Ia menjabat dalam Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor DKI Jakarta periode 2012-2016 dan 2020-2022. Ia juga tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.
Pada 17 Juli 2023, ia diangkat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Agama. Ia menjadi tokoh Betawi pertama yang menjadi anggota kabinet sejak awal masa pemerintahan Joko Widodo pada 2014.
Agus Condro Prayitno

Agus Condro Prayitno (29 September 1960 – 21 Juni 2019
)  adalah mantan Anggota DPR RI dua periode (1999 – 2004 dan 2004 – 2009) dari PDI Perjuangan kelahiran Batang yang mewakili Kabupaten Batang (periode pertama) dan Jawa Tengah VIII (Kabupaten Banyumas dan Cilacap) (periode kedua). Namanya lebih dikenal ketika dirinya berkenan menjadi justice collaborator KPK untuk kasus korupsi pemilihan Gubernur BI Miranda Goeltom pada tahun 2003.
Stasiun RRI (Trans Semarang)

Halaman ini berisi artikel tentang halte Trans Semarang. Untuk stasiun siaran yang dijalankan Radio Republik Indonesia (RRI), lihat Radio Republik Indonesia § Layanan.
Halte Stasiun Radio RRI atau Halte Ahmad Yani merupakan halte Trans Semarang di Karangkidul, Semarang Tengah, Semarang. Halte ini terletak di depan RRI Semarang. Halte ini hanya melayani Koridor I Trans Semarang. Bangunan halte memiliki gaya khas halte koridor 1 dengan atap seperempat lingkaran dan bangunan yang luas.
Tempat terdekat

RRI Semarang
Pranala luar

Trans Semarang di Instagram
Peta Rute Trans Semarang[pranala nonaktif permanen]
Medy van der Laan

Nama ini merupakan sebuah nama Belanda; nama keluarganya adalah , bukan .
Medy van der Laan pada 2015
Medy Catharina van der Laan (lahir 14 Agustus 1968
) adalah seorang pensiunan politikus Belanda yang menjabat sebagai sekretaris negara di Kementerian Pendidikan, Budaya dan Sains dalam penugasan Budaya dan Media dalam kabinet Balkenende kedua (2003–2006). Ia sebelumnya menjadi asisten Sekretaris Negara Jacob Kohnstamm di Kementerian Urusan Luar Negeri.
Memong, Pulau-Pulau Batu Utara, Nias Selatan

| Memong |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sumatera Utara
Kabupaten: Nias Selatan
Kecamatan: Pulau-Pulau Batu Utara
Kode pos: 22883
Kode Kemendagri: 12.14.30.2005 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Memong merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pulau-Pulau Batu Batu Utara, kabupaten Nias Selatan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| --- | --- |
Desa:  Afore Gobo  Bale-bale  Bale-bale Sibohou  Limo Biang  Majino Lorang  Marit Baru  Memong  Silima Banua Marit  Siofa Banua Lorang  Teluk Limo  Wawa  Zia Biang
Agus Rohman

| Agus Rohman |
| --- | --- |

 
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III ke-2
Masa jabatan 23 Februari 2021 – 2 Agustus 2021
Pendahulu Ganip WarsitoPengganti Jeffry Apoly Rahawarin
Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura
Masa jabatan 24 Juli 2020 – 23 Februari 2021
Pendahulu Marga TaufiqPengganti Jeffry Apoly Rahawarin
Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad
Masa jabatan 23 Maret 2018 – 27 Juli 2020
Pendahulu AinurrahmanPengganti Dedy Kusmayadi
 
Informasi pribadi
Lahir: 15 Agustus 1963 (umur 61) Bandung, Jawa Barat
Kebangsaan: Indonesia
Suami/istri: Ny. Ati Herati
Hubungan: Elkines Villando Dewangga Kusumawide (besan)
Orang tua: Ahmad Mustafa (ayah) Siti Rohmah Latifah (ibu)
Almamater: Akademi Militer (1988)
Karier militer
Pihak:  Indonesia
Dinas/cabang:  TNI Angkatan Darat
Masa dinas: 1988–2021
Pangkat:  Letnan Jenderal TNI
NRP: 31571
Satuan: Infanteri
Pertempuran/perang:  Operasi Seroja  Pemberontakan di Aceh  Pemberontakan di Papua Operasi Nemangkawi 


Sunting kotak info • L • B
 
Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Agus Rohman, S.I.P., M.I.P. (lahir 15 Agustus 1963
) merupakan seorang purnawirawan TNI-AD yang terakhir kali menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.
Agus Rohman, merupakan lulusan Akademi Militer (1988A) ini berasal dari kecabangan Infanteri dan cukup lama bertugas di kesatuan Kostrad. Beliau tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting, antara lain pernah menjadi Ajudan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia kemudian menjabat Danrem 061/Surya Kencana, Kasdivif 1/Kostrad, Kadisjasad dan Pangdivif 1/Kostrad. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura.
Riwayat Pendidikan

Akademi Militer (1988)
Sesarcabif
Dik PARA
Airborne
Dik Free Fall
Diklapa I
Diklapa II
Dik Taipur
Seskoad (2002)
Susdanyon
Susdandim
Sesko TNI
Lemhannas RI
Riwayat Jabatan

Danton II/A Yonif Linud 330/Tri Dharma (1988–1993)
Kasi 4/Log Yonif Linud 330/Tri Dharma (1993–1995)
Dankipan C Yonif Linud 330/Tri Dharma (1995–1996)
Kasi 5/Ter Brigif Linud 17/Kujang (1996–1997)
Gumil Golongan VI Deptik Pussenif (1997)
Wadanyonif Linud 328/Dirgahayu (1997–2002)
Pabandyaren Sren Kostrad (2002)
Danyonif Linud 305/Tengkorak (2002–2005)
Dandim 0504/Jakarta Selatan (2005–2007)
Dandim 0501/Jakarta Pusat (2007–2008)
Kasbrigif (2008–2009)
Asops Danpaspampres (2009)
Ajudan Presiden RI (2009–2012)
Staf Khusus Kasad (2012)
Danrem 061/Surya Kencana (2012–2013)
Kasdivif 1/Kostrad (2013–2015)
Kadisjasad (2015–2018)
Pangdivif 1/Kostrad (2018–2020)
Pangdam XVI/Pattimura (2020–2021)
Pangkogabwilhan III (2021)
Pati Mabes TNI AD (2021)
Sistem persamaan polinomial

Banyaknya titik tunggal dari sekstik Barth adalah solusi dari sistem polinomial
Sistem persamaan polinomial (terkadang hanya sistem polinomial) adalah himpunan persamaan simultan f1 = 0, ..., fh = 0 dimana fi adalah polinomial dalam beberapa variabel, misalnya x1, ..., xn, atas beberapa bidang k.
Solusi dari sistem polinomial adalah sekumpulan nilai untuk xi yang termasuk dalam beberapa aljabar tertutup ekstensi bidang   K  dari   k , dan membuat semua persamaan menjadi benar. Jika   k  adalah bidang bilangan rasional,   K  umumnya diasumsikan sebagai bidang bilangan kompleks, karena setiap solusi milik ekstensi bidang dari   k , yang isomorfik ke subkolom dari bilangan kompleks.
Artikel ini adalah tentang metode untuk memecahkan, yaitu menemukan semua solusi atau menjelaskannya. Karena metode ini dirancang untuk diimplementasikan di komputer, Penekanan diberikan pada bidang   k  yang komputasi (termasuk pengujian persamaan) mudah dan efisien, yaitu bidang bilangan rasional s dan bidang berhingga.
Mencari solusi yang termasuk dalam rangkaian tertentu merupakan masalah yang umumnya jauh lebih sulit, dan berada di luar cakupan artikel ini, kecuali untuk kasus solusi di medan hingga tertentu. Untuk kasus solusi yang semua komponennya adalah bilangan bulat atau bilangan rasional, lihat persamaan Diofantin.