Kritik terhadap Google
Sensor > YouTube

Artikel utama : Sensor oleh Google § YouTube
Lihat juga : YouTube § Konten moderasi dan menyinggung, serta masalah hak cipta YouTube
YouTube adalah situs berbagi video yang diakuisisi oleh Google di tahun 2006. Persyaratan Layanan YouTube melarang pengeposan video yang melanggar hak cipta atau menggambarkan pornografi, tindakan ilegal, kekerasan yang tidak beralasan, atau perkataan yang mendorong kebencian. Video yang diposting pengguna yang melanggar ketentuan tersebut bisa dihapus dan diganti dengan pesan yang menyatakan: "Video ini tidak lagi tersedia karena kontennya melanggar Ketentuan Layanan YouTube".
YouTube telah dikritik oleh pemerintah nasional karena gagal mengawasi konten. Misalnya, video telah dituduh secara kritis karena "dibiarkan", antara lain video yang menampilkan kekerasan yang tidak beralasan atau niat buruk yang kuat terhadap orang-orang yang mungkin tidak ingin video tersebut dipublikasikan. Di tahun 2006, Thailand memblokir akses ke YouTube untuk pengguna dengan alamat IP Thailand. Pihak berwenang Thailand mengidentifikasi 20 video yang menyinggung dan meminta YouTube menghapusnya sebelum membuka blokir konten YouTube apapun. Di tahun 2007 seorang hakim Turki memerintahkan pemblokiran akses ke YouTube karena konten yang menghina Mustafa Kemal Atatürk, yang merupakan kejahatan menurut hukum Turki. Di tanggal 22 Februari 2008, Otoritas Telekomunikasi Pakistan ( PTA ) berusaha memblokir akses regional ke YouTube mengikuti perintah pemerintah. Upaya tersebut secara tidak sengaja menyebabkan pemadaman YouTube di seluruh dunia yang membutuhkan waktu 2 jam untuk memperbaikinya. Empat hari kemudian, PTA mencabut larangan tersebut setelah YouTube menghapus komentar keagamaan kontroversial yang dibuat oleh Anggota Parlemen Belanda mengenai Islam.
YouTube juga dikritik oleh penggunanya karena berupaya menyensor konten. Di bulan November 2007, akun Wael Abbas, seorang aktivis Mesir terkenal yang memposting video kebrutalan polisi, ketidakberesan dalam pemungutan suara, dan demonstrasi anti-pemerintah, diblokir selama tiga hari.
Di bulan Februari 2008, sebuah video yang diproduksi oleh American Life League yang menuduh iklan televisi Planned Parenthood mempromosikan seks rekreasional telah dihapus, kemudian diaktifkan kembali dua hari kemudian. Di bulan Oktober, sebuah video yang dibuat oleh pembicara politik Pat Condell yang mengkritik pemerintah Inggris karena secara resmi memberikan sanksi kepada pengadilan hukum syariah di Inggris telah dihapus, kemudian diaktifkan kembali dua hari kemudian. YouTube juga menarik video kolumnis Michelle Malkin yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Muslim. Siva Vaidhyanathan, seorang profesor Studi Media di Universitas Virginia, berkomentar bahwa meskipun, menurut pendapatnya, Michelle Malkin menyebarkan kefanatikan di blognya, "hal ini tidak berarti bahwa video tersebut fanatik ; sebenarnya tidak. Namun karena video tersebut dibuat oleh Malkin, itu adalah sebuah target."
Di tahun 2019, YouTube membayar ganti rugi sebesar $170 juta kepada FTC dan Jaksa Agung New York atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak ( COPPA ) AS, yang melarang perusahaan internet mengumpulkan data dari anak-anak dibawah usia 13 tahun. Pemberlakuan penyelesaian ini oleh YouTube dimulai di tahun Januari 2020 ; hal ini mengharuskan pembuat konten untuk menunjukkan apakah video mereka ditujukan untuk anak-anak, dengan denda hingga $42.530 per pelanggaran COPPA. Beberapa fitur yang bergantung pada data pengguna dinonaktifkan pada video yang ditujukan untuk anak-anak, termasuk komentar dan tanda air pencitraan merek saluran ; tombol 'donasi'; kartu dan layar akhir ; obrolan langsung dan donasi obrolan langsung ; pemberitahuan; dan fitur 'simpan ke playlist' atau 'tonton nanti'. Saluran seperti itu juga akan menjadi "tidak bisa diakses oleh Google".
Di bulan Oktober 2021, YouTube, bersama dengan Snapchat dan TikTok, berpartisipasi dalam sidang Senat tentang perlindungan anak-anak secara online. Sesi ini dipicu oleh sidang whistle blower Facebook Frances Haugen sebelumnya. Dalam sidang tersebut, perusahaan-perusahaan media sosial berusaha menjauhkan diri dari Facebook, yang ditanggapi oleh Ketua Perlindungan Konsumen Senat Perdagangan Richard Blumenthal dengan mengatakan, “Berbeda dari Facebook bukanlah sebuah pembelaan”, “Barang tersebut sudah tidak ada lagi.”