Ibu kota Indonesia
Usulan pemindahan ibu kota > Usulan ibu kota baru dalam Pulau Jawa

Jika Jakarta tetap dipertahankan sebagai ibu kota resmi negara, sementara pusat administrasi dipindahkan ke lokasi lain yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, maka lokasi yang diusulkan antara lain:
Jonggol, Jawa Barat. Digadang-gadang sebagai pilihan yang paling realistis dan rasional untuk memindahkan ibu kota, Jonggol terletak hanya 40 kilometer di sebelah tenggara Jakarta. Rencana ini sudah disiapkan pada tahun-tahun akhir pemerintahan presiden Soeharto. Jonggol terletak di provinsi Jawa Barat, tetangga DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota negara ke Jonggol telah dipersiapkan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No 1 tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, rencananya 24 desa di Kawasan Jonggol dengan luas 35.000  hektare (wilayah inti) dan 115.000 hektare (wilayah pendukung) seperti Cibubur, Sentul, Babakan Madang, Setu, Cibarusah, Serangbaru, Bojongmangu, Loji, Tegalwaru, Cikalong Kulon dan Ciranjang. Wilayah tersebut dipersiapkan terlebih dahulu sebagai Kota Mandiri yang terkoneksi, mandiri ekonomi, canggih, futuristik dan ramah lingkungan, sebelum ditetapkan sebagai ibu kota. Selain pusat pemerintahan, pusat-pusat bisnis pun akan ikut dipindahkan secara bertahap ke wilayah ini. Bandara Internasional baru dengan dua kali lebih luas dari Bandara Internasional Soekarno Hatta yaitu seluas 3.500 hektare akan berdiri di timur Cibarusah hingga Cariu bagian utara. Kota ini dirancang untuk menampung dua setengah juta jiwa, dengan 30% wilayahnya akan dibuatkan hutan kota. Menurut Bappenas kala itu, pemindahan ibu kota ke Jonggol akan menggabungkan dua konsep, yaitu konsep Canberra dan konsep Putrajaya, yang akan memisahkan antara wilayah pusat pemerintahan, wilayah pusat bisnis, dan wilayah permukiman dengan batas-batasnya ialah hutan kota yang juga akan berfungsi sebagai tadah hujan serta pemasok oksigen. Pemindahan ibu kota negara ke Jonggol juga diklaim dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, tantangan, dan ancaman yang dihadapi oleh Jakarta. Salah satu targetnya ialah, pada 2010 ditargetkan aktivitas di Jakarta akan berkurang 40%, sehingga sebagian bangunan-bangunan yang ditinggalkan akan di fungsikan sebagai lahan terbuka hijau baru di Jakarta. Jonggol dianggap sebagai pilihan lokasi ibu kota baru yang paling rasional, karena selain jarak dengan Jakarta dan merupakan daerah yang bebas dari banjir serta ketersedian lahan yang masih besar, Jonggol juga secara letak geografis berada di wilayah yang sangat strategis karena dikelilingi oleh kota-kota yang telah hidup seperti Jakarta, Depok, Bogor di barat; Bekasi, Cikarang, Karawang di utara; Purwakarta, Bandung di timur; dan Cianjur, Puncak, Sukabumi di selatan, sehingga usaha untuk menghidupkan Jonggol sebagai kota yang baru bukanlah perkara yang sulit. Dari segi pertahanan dan keamanan Jonggol memiliki banyak keunggulan. Pertama, Jonggol dibentengi oleh beberapa pegunungan seperti Pegunungan Jonggol atau Puncak di selatan, Pegunungan Sanggabuana di timur, Pegunungan Hambalang di barat dan Pegunungan Kapur di utara, benteng-benteng alami ini memudahkan TNI-POLRI dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah ini. Kedua, kondisi geografis Jonggol yang berbukit-bukit sedikit diklaim akan memudahkan aparat keamanan dalam mencegah dan mengatasi timbulnya berbagai ancaman kerusuhan, kekacauan bahkan pemberontakan, dimana kondisi geografis akan menyulitkan para perusuh, pengacau yang berupaya memantik kerusuhan atau Kekacauan sehingga aparat keamanan yang terlatih serta lebih menguasai medan, akan  mudah dalam upaya pencegahan atau mengagalkan serta mengatasi kerusuhan atau  kekacauan di wilayah tersebut. Pasca Reformasi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sempat melirik kembali kawasan Jonggol untuk dijadikan lokasi ibu kota negara baru, namun beliau bersikap hati-hati dan terukur dengan meminta para akademisi, teknokrat mengkaji ulang Jonggol terlebih dahulu serta tidak langsung menggulirkan wacana itu ke publik. Sedangkan, Presiden Joko Widodo melalui Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Jonggol tidak akan menyelesaikan permasalahan pemerataan, hingga Jonggol yang dianggap sangat kental sebagai legacy (peninggalan) dari Rezim Orde Baru. Sebagai solusi agar potensi Jonggol tidak terabaikan begitu saja, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya menawarkan Jonggol kepada BUMN asal China yaitu China Railways Construction (CRC) bersama Sentul City dengan investasi senilai Rp. 22 triliun untuk membangun Kota Mandiri yang futuristik. Terlepas dari berbagai wacana yang digulirkan oleh pemerintah, kondisi Jonggol kini sangat memprihatinkan, seperti infrastruktur yang buruk, penataan kota/guna lahan yang buruk, penguasaan tanah oleh biong-biong (makelar atau calo jual tanah) ilegal, banyaknya kavling tanah ilegal diatas lahan yang telah dimiliki warga atau dikuasai korporasi besar, hingga berbagai persoalan lingkungan.
Karawang, Jawa Barat, terletak hanya 60 kilometer di sebelah timur Jakarta. Pemindahan ibu kota negara ke Karawang tidak akan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Jakarta, sepeti masalah banjir yang juga telah menghantui sebagian besar wilayah Karawang. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ke wilayah Karawang akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih besar lagi, seperti ancaman terhadap ketahanan pangan dikemudian hari, karena sekitar ratusan ribu hektare sawah sudah pasti dikorbankan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai dampak pemindahan ibu kota negara tersebut.
Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Berjarak sekitar 200 kilometer di sebelah timur Jakarta, dan 40 kilometer sebelah barat kota Cirebon. Ibu kota baru ini akan terhubung dengan Bandar Udara Internasional Kertajati, jejaring kereta api pulau Jawa, dan Jalan Tol Trans Jawa. Namun, pemerintah pusat menilai Kertajati sebagai wilayah yang belum hidup secara ekonomi dan wilayahnya dikelilingi oleh hamparan persawahan dan perkebunan yang luas dan produktif, sehingga Presiden Joko Widodo enggan untuk melirik Kertajati sebagai kandidat lokasi ibu kota negara baru .
Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Berjarak sekitar 60 kilometer di sebelah barat Jakarta. Sekitar 3.500-5.000 hektare tanah di kecamatan Maja dimiliki oleh pemerintah, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga pembebasan lahan dipermudah.
Pulau reklamasi baru di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Rencana ini sebenarnya tidak memindahkan ibu kota negara dari Jakarta, tetapi hanya menambahkan lahan di utara Jakarta dengan cara mereklamasi laut di Teluk Jakarta dan menciptakan pulau baru. Pada 2013, Joko Widodo, kala itu menjabat sebagai gubernur Jakarta, pernah mengusulkan untuk memindahkan pusat pemerintahan negara ke pulau baru hasil reklamasi yang direncanakan akan dibangun di teluk Jakarta. Rencana ini sejalan dengan wacana National Capital Integrated Coastal Development (Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara); pusat pemerintahan akan ditempatkan di pulau reklamasi berbentuk seperti burung Garuda.