Jenjang kehormatan dalam Gereja Katolik
Prinsip dan kebiasaan

Seperti disebutkan di atas, pertimbangan pertama untuk didahulukan selalu hierarki urutan: pertama Uskup, kemudian presbiter, berikutnya diakon. Pada masa-masa awal dalam sejarah Gereja, peringkat diaken di atas presbiter, atau dua ordo dianggap setara, tetapi uskup selalu didahulukan. Awam (termasuk pelayan gerejawi awam, keagamaan, seminaris, dkk.) bukan bagian dari hierarki tatanan.
Prinsip selanjutnya adalah hierarki yurisdiksi: orang yang memiliki otoritas atas orang lain memiliki hak untuk didahulukan atas mereka. Ini mempertimbangkan jabatan seseorang, dan karenanya dapat mencakup kaum awam, khususnya pelayan gerejawi awam dan keagamaan.
Sehubungan dengan itu, mereka yang memiliki yurisdiksi lebih diutamakan daripada mereka yang memiliki gelar titular, ad personam, atau emeritus, sehingga seseorang yang melayani di jabatan tertentu (mis., uskup diosesan) lebih diutamakan daripada seseorang dengan jabatan tituler mengklaim pangkat yang sama (mis., uskup tituler) atau seseorang yang pernah melayani di jabatan yang setara (mis., pensiunan uskup).
Secara umum, fungsi, atau pelaksanaan jabatan, lebih diutamakan daripada gelar kehormatan murni. Prioritas "de facto" harus diterapkan di mana, seorang religius atau pelayan gereja awam yang tidak ditahbiskan melayani dalam jabatan yang setara yang tercantum di bawah ini (misalnya, direktur Pendidikan Katolik keuskupan adalah seorang jabatan yang setara dengan vikaris episkopal, direktur kehidupan pastoral, jabatan yang setara dengan pastor, meskipun sehubungan dengan prinsip hierarki tatanan yang disebutkan di atas).
Di antara gelar kehormatan, cakupan geografis dianggap (misalnya, primata nasional lebih diutamakan daripada patriark tituler, karena yang pertama memiliki gelar kehormatan yang mencakup seluruh negara, tetapi yang terakhir hanya mencakup satu keuskupan).
Jika dua orang memegang jabatan yang sama, didahulukan salah satu dari ordo yang lebih tinggi (misalnya, dari dua vikaris episkopal, satu sebagai penatua dan yang lainnya uskup pembantu, uskup didahulukan).
Jika dua orang dari urutan dan jabatan yang sama, orang yang dipromosikan lebih awal akan didahulukan (misalnya, dari dua uskup agung metropolitan, siapa pun yang dipromosikan menjadi tahta metropolitan terlebih dahulu akan diutamakan).
Jika dua orang dengan urutan dan jabatan yang sama ditahbiskan pada saat yang sama, didahulukan oleh orang yang ditahbiskan terlebih dahulu (menurut urutan itu) (misalnya, dari dua imam yang diangkat sebagai pastor pada saat yang sama, siapa pun yang ditahbiskan menjadi presbiter terlebih dahulu akan didahulukan).
Dalam kasus kardinal dengan peringkat yang sama yang diangkat di konsistori yang sama, prioritas diberikan sesuai dengan urutan penerbitan nama mereka.
Di keuskupan mereka sendiri, para uskup didahulukan sebelum uskup dan uskup agung lainnya, tetapi tidak di hadapan metropolitan mereka sendiri. Seorang uskup agung metropolitan didahulukan sebelum semua uskup lainnya dan uskup agung (kecuali Paus, Patriarknya, atau Primatnya) di dalam provinsinya sendiri, dan seorang patriark memiliki kedudukan lebih tinggi daripada patriark lain dalam yurisdiksinya sendiri.
Demikian pula, di paroki mereka sendiri, para astorndeta didahulukan sebelum para presbiter dan diaken lain, bahkan para monsinyur, tetapi tidak di hadapan dekan atau diakon agung mereka sendiri.
Prioritas diplomatik dalam korps diplomatik Takhta Suci menggabungkan Kongres Wina (1815) dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik yang diperbarui (1961). Jabatan nunsius (duta besar kepausan) terutama merupakan pangkat diplomatik dan bukan bersifat gerejawi. Sebagian besar nuncio ditahbiskan sebagai uskup agung tituler, dan akan diberi peringkat yang sesuai. Namun, jika nunsius hadir di keuskupan atau pada acara yang bertindak sebagai wakil pribadi paus, seperti misalnya pada pentahbisan uskup, dia diberikan hak untuk didahulukan, bahkan lebih diutamakan daripada para kardinal yang hadir.
Para patriark dari gereja-gereja otonom ("sui iuris") memiliki preseden di atas semua uskup lain dari tingkatan apa pun, termasuk para kardinal. Ini telah ditetapkan dalam undang-undang sejak tahun 1990. Dari tahun 1965 hingga 1990, mereka disamakan dengan Kardinal-uskup. Tetap demikian, jika seorang patriark juga diangkat menjadi kardinal di Gereja Latin, ia diangkat dengan pangkat kardinal-uskup, tanpa gelar tahta, tetapi tetap mempertahankan kedudukannya yang diutamakan. Dari Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 sampai motu proprio Paulus VI tahun 1965, para kardinal dari semua tingkatan lebih diutamakan daripada para patriark.