Darah dan Doa
Warisan

Ismail beranggapan bahwa Darah dan Doa mencerminkan "kepribadian bangsa". Pada tahun 1962, ia menulis bahwa film ini merupakan film perdananya karena ia memiliki kontrol kreatif yang sedikit dalam produksi-produksi sebelumnya. Usai menyutradarai film tersebut, ia membuat dua puluh lima film lainnya sebagai sutradara, termasuk dua film (Enam Djam di Jogja [1951] dan Pedjuang [1959]) yang berkisah tentang Revolusi Nasional Indonesia; perusahaan-perusahaan yang menyaingi Perfini juga merilis film tersebut dengan tema serupa, meski Biran berpendapat bahwa film-film tersebut tak menyentuh pada esensi revolusi. Untuk perannya sebagai sutradara Darah dan Doa dan karya berikutnya, Ismail dijuluki "bapak film Indonesia", walaupun cendekiawan Thomas Barker berujar bahwa perannya dalam perkembangan industri film Indonesia dilebih-lebihkan oleh Orde Baru karena keperluan anti-komunis dan pro-nasionalistik mereka.
Darah dan Doa seringkali dianggap sebagai film Indonesia "nasional" pertama, meskipun film pertama yang diproduksi di Nusantara, Loetoeng Kasaroeng karya L. Heuveldorp, telah dirilis 24 tahun sebelumnya. Menurut sejarawan film Indonesia Misbach Yusa Biran, film-film yang dirilis antara 1926 dan 1949 tak dapat disebut film Indonesia, karena film-film tersebut memiliki kekurangan esensi identitas nasional. Kritikus film Nova Chairil menyatakan hal serupa, karena film Darah dan Doa merupakan film yang "disutradarai oleh orang Indonesia asli, diproduksi oleh perusahaan film Indonesia, dan diambil gambarnya di Indonesia." Namun, Barker dan rekan cendekiawan film Charlotte Setijadi-Dunn berpendapat bahwa film-film karya para produser beretnis Tionghoa – yang pada umum diabaikan karena dianggap terlalu berorientasi kepada laba – sudah mengandung sebuah identitas Indonesia; sebagai contoh, mereka mengutip Kris Mataram (1940) karya Njoo Cheong Seng. Tak seperti identitas nasional homogen yang ditawarkan dalam Darah dan Doa, mereka menyatakan bahwa film-film yang diproduksi orang Tionghoa tersebut menawarkan kemungkinan identitas heterogen.
Komunitas film Indonesia mulai merayakan hari pertama syuting Darah dan Doa, 30 Maret, sebagai Hari Film Nasional pada 1950. Dalam konferensi Badan Film Nasional Indonesia tahun 1962, tanggal ini mulai diberi pengakuan yang lebih formal sebagai Hari Film Nasional, dan Darah dan Doa diakui sebagai "film nasional" pertama. Hari Film Nasional resmi dinyatakan pada 1999, kala Presiden B. J. Habibie mengesahkan Keputusan Presiden no. 25/1999. Menurut pemeran yang beralih menjadi sutradara Slamet Rahardjo, peringatan tersebut menandakan bahwa "bangsa Indonesia mengakui industri film lokal mereka dan berkehendak untuk mengembangkannya".
Kirab panjang Kodam Siliwangi menjadi tema dari film lainnya, Mereka Kembali pada 1972. Disutradarai oleh Nawi Ismail, film tersebut dibintangi Sandy Suwardi Hassan, Rahayu Effendi, Rina Hasyim, dan Aedy Moward. Mereka Kembali memenangkan penghargaan tunggal, Runner-Up untuk Pemeran Laki-laki Terbaik (Arman Effendy), di Festival Film Indonesia 1972. Dalam membandingkan dua film tersebut, Heider menyatakan bahwa Darah dan Doa menggambarkan komunis dalam sorotan lebih simpatetik dan "mengabaikan" Darul Islam, sementara Mereka Kembali tak menggambarkan tragedi di Madiun dan menyudutkan Darul Islam. Ia menyatakan bahwa film sebelumnya dirilis dalam "waktu untuk penyembuhan, waktu untuk mengkonsolidasikan republik baru, bahkan menonjolkan orang-orang yang ... berjuang melawannya." Ia kemudian menyatakan bahwa Darah dan Doa lebih ter-Eropanisasi dan individualistik, dengan fokus pada Sudarto, sementara Mereka Kembali memusatkan pentingnya kelompok dan mewakilkan "Indonesianisasi sinema nasional".
Arsip video Indonesia Sinematek Indonesia menyimpan salinan 35 mm dan VHS dari Darah dan Doa. Film tersebut juga disimpan di Cinémathèque Française. Film ini masih ditayangkan dalam festival-festival.