stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Papua Nugini
Politik > Hukum

Artikel utama: Hukum Papua Nugini
Parlemen negara ini yang berkamar tunggal menjalankan legislasi dengan cara yang sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki "kabinet," "pemerintah yang bertanggung jawab," dan sistem "demokrasi parlementer." Bila terdapat rancangan undang-undang, maka itu diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui Gubernur Jenderal. Sebagian besar peraturan legislasi sebenarnya telah diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh Parlemen.
Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki yurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka, atau pada permohonan rujukan yang di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Merupakan hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, bahwa cabang yudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan memiliki pengaruh lebih, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu menghormati kekuatan otoritas yudikatif ini.
Hukum Umum Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh konstitusi, yang pada masa-masa berikutnya diharap dapat memberi perhatian lebih terhadap undang-undang konservatif, untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan sering kali diabaikan. Faktanya, penerimaan dan penerapan statuta lebih banyak diambil dari yurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris.
Politik > Pembagian administratif

Artikel utama: Pembagian administratif Papua Nugini, Daftar Region di Papua Nugini, Daftar Provinsi di Papua Nugini, dan Daftar Distrik dan Pemerintah Lokal di Papua Nugini
Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer namun penggunaannya cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olahraga, dan kegiatan lainnya.
Negara ini memiliki 22 pembagian wilayah yang setara provinsi: 20 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.
Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
Provinsi Tengah
Provinsi Chimbu (Simbu)
Provinsi Dataran Tinggi Timur
Provinsi Britania Baru Timur
Provinsi Sepik Timur
Provinsi Enga
Provinsi Teluk
Provinsi Madang
Provinsi Manus
Provinsi Teluk Milne
Provinsi Morobe
Provinsi Irlandia Baru
Provinsi Oro (Utara)
Daerah Otonom Bougainville
Provinsi Dataran Tinggi Selatan
Provinsi Barat (Fly)
Provinsi Dataran Tinggi Barat
Provinsi Britania Baru Barat
Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
Distrik Ibu Kota Nasional
Provinsi Hela
Provinsi Jiwaka
Pada tahun 2009, parlemen menyetujui pemekaran provinsi, yaitu Hela dan Jiwaka.
Ekonomi

Artikel utama: Ekonomi Papua Nugini
Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.
Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.
Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008."
Ekonomi > Pertanahan

Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Banyak pihak disana yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Hal ini menjadi masalah yang mendesak karena rancangan pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antara perusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah sering kali terpicu pada pertanyaan seperti apakah perusahaan-perusahaan itu memiliki hubungan ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik perseorangan — biasanya tanah — tidak dapat ditentukan atas dasar kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara turun-temurun.
Ekonomi > Transportasi

Artikel utama: Transportasi di Papua Nugini
Transportasi di Papua Nugini sangat dibatasi oleh kontur tanahnya yang bergunung-gunung. Port Moresby tidak terhubung dengan kota-kota besar lainnya melalui jalan darat, dan banyak kampung yang berjauhan hanya dapat dicapai melalui pesawat perintis atau bahkan jalan kaki. Hasilnya, perjalanan lewat udara adalah modus transportasi yang paling penting. Papua Nugini punya 578 lapangan terbang perintis, dan sebagian besarnya belum beraspal.
Demografi

Artikel utama: Demografi Papua Nugini
Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar di antaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Suku yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari negara lain yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina, Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Saat ambang kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat (terutama Australia dan Cina) di Papua Nugini.
Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili dua belas persen dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar: bahasa Austronesia dan non-Austronesia (atau bahasa Papua). Terdapat tiga bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tok Pisin (umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesian Pidgin). Satu-satunya region di mana bahasa Tok Pisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan Region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga, Hiri Motu. Meskipun terletak di Region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Tok Pisin sebagai bahasa utama, dan bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit, dengan Motu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil. Dengan rata-rata hanya 7.000 penutur per bahasa, Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih besar daripada bahasa bangsa lain di bumi.
Demografi > Agama

Artikel utama: Agama di Papua Nugini
Walaupun Papua Nugini adalah Negara agama Kristen, tetapi
pengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut, meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua Nugini dan seorang pemeluk Kristen, sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat Islam di negara ini.
Sensus tahun 2020 menunjukkan 99,5% penduduk adalah umat Kristen; Persentase sensus yang dimaksud adalah:
Protestan (68.13%)
Katolik (30.22%)
Tradisional (1.15%)
Lainnya (0.5%)
Agama minoritas meliputi Baha'i (15.000 orang atau 0,3%), sedangkan umat Islam Syiah berjumlah kira-kira 1.000-2.000 orang atau 0,03%, sedangkan Islam Sunni berjumlah kira kira 800-1000 orang atau 0,02%
(Yang beragama Islam baik Sunni maupun Syiah biasanya pengungsi Islam dari Afrika dan Asia Tenggara tetapi bukan orang Papua Nugini yang pindah agama). Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif beribadah di negara ini. Dewan Gereja Papua Nugini telah menyatakan bahwa penyebaran ajaran agama Kristen, Islam maupun Konghucu begitu aktif di negara ini.
Juga terdapat kepercayaan tradisional, seperti Korowai yang menganut animisme (0,05%). Beberapa juga cenderung memiliki unsur penyembahan leluhur, meskipun tata cara peribadatannya menunjukkan keragaman yang ekstrim bagi kalangan penganutnya. Adalah merupakan hal yang lazim di antara penganut kepercayaan tradisional tentang keyakinan mereka terhadap masalai, atau roh jahat, yang kerap dipersalahkan sebagai entitas yang selalu "meracuni dan mendatangkan kesulitan" bagi rakyat, menyebabkan malapetaka dan maut.
Pendidikan

Masih banyak penduduk di negara ini yang belum melek aksara. Ada banyak lembaga pendidikan di negara ini yang dikelola oleh gereja. Ini termasuk 500 sekolah Gereja Luther Injili Papua Nugini. Papua Nugini punya enam universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. Dua universitas yang didirikan adalah Universitas Papua Nugini yang berbasis di Distrik Ibukota Nasional, dan Universitas Teknologi Papua Nugini yang berbasis di Lae, di Provinsi Morobe.
Empat universitas lainnya yang dulunya disebut college, didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah. Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan Timur, Universitas Firman Tuhan (dijalankan oleh Gereja Katolik) di Provinsi Madang, Universitas Pertanian Vudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik (dijalankan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) di Distrik Ibu kota Nasional.
Pendidikan > Kesehatan

Pada tahun 2004, besaran pengeluaran senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB. Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS hingga ke tingkat pandemi. Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk.
Budaya

Penduduk di Papua Nugini merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk pertahun menurut data sejak tahun 2005-2010 sebesar 2.0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan disana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan yakni Inggris, Tok Pisin dan Bahasa Hiri Motu. Dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya. Penduduk asing terdiri dari 1 % populasi. Setengah dari mereka adalah Australia, Tiongkok, dan UK, New Zealand, Filipina, India, dan USA. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua Nugini terbilang cukup besar, diperkirakan sekitar 57,3%.
Papua Nugini memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik disana. Meskipun kebudayaannya bervariasi, struktur sosial di Papua Nugini pada umumnya termasuk karakter dibawah ini:
Pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat,
Hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri,
Cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak mengakui transfer permanen atas kepemilikan ketika tanah dijual,
Tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan pada perempuan. Tapi pada umumnya, perempuan diperlakukan rendah. Kekerasan gender menjadi salah satu masalah sosial disana,
Pola dan frekuensi aktivitas seksual (khususnya di area pedesaan) berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini,
Kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan dipedesaan.
Lihat pula

Daftar tokoh Papua Nugini
Pedesaan di Papua Nugini
Masyarakat pedesaan di Papua Nugini
Pranala luar

Wikiwisata memiliki panduan wisata .
(Inggris) Portal resmi Diarsipkan 2008-10-13 di Wayback Machine.
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Spanyol  Prancis (data)  Amerika Serikat  Jepang  Republik Ceko  Australia  Yunani  Israel  Kroasia  Swedia 
Lembaga penelitian seni:  KulturNav (Norway) 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  MusicBrainz area  National Archives (US)  RERO (Swiss) 1  SUDOC (Prancis) 1  Trove (Australia) 1  UK Parliament 
Pemikul tandu Papua membawa Tentara Darat AS yang terluka dari garis depan Buna, berhenti sejenak untuk beristirahat bersama para prajurit di bawah naungan kebun kelapa, menuju rumah sakit di bagian belakang.
Peta Papua Nugini
Hutan hijau Papua Nugini berhadapan dengan pemandangan yang kontras yaitu gurun pasir di Australia
Gunung Tavurvur di Papua Nugini.
Suku Huli dari Provinsi Dataran Tinggi Selatan
IZArc

IZArc adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi utama sebagai pengompres berkas. Pekerjaan ini sangat membantu ketika ada sejumlah berkas yang berukuran besar akan dikirim ke komputer lain via e-mail atau untuk mengarsipkan sejumlah berkas yang sangat banyak, sehingga dapat menambah tempat kosong pada ruang harddisk. Dengan tingkat kompresi yang dapat mencapai lebih dari 80% (tergantung jenis dan format berkas), aplikasi ini sangat bermanfaat untuk mengecilkan ukuran berkas.
Program ini mampu menangani hingga 47 jenis format yang berbeda, mulai dari standar ZIP hingga berkas berupa image CD atau DVD dalam format NRG atau ISO. Aplikasi ini juga mampu mengekstrak berkas yang kurang lengkap saat diunduh. Disamping itu tampilan menu utamanya telah mendukung antar muka Bahasa Indonesia dan lebih dari 55 bahasa internasional lainnya.
Menu utama IZArc versi 4.1.2 terdiri atas:
Berkas
Tampilan
Alat
Opsi
Bantuan
Selain itu secara default terdapat 7 buah tombol papan alat (icon) pada tampilan utamanya, namun jumlah keseluruhan tombol tersebut sebanyak 18 buah, yaitu:
Baru (ditampilkan secara default)
Buka (ditampilkan secara default)
Kesukaan
Perincian
Cetak
Kirim Arsip
Masukkan (ditampilkan secara default)
Ekstrak (ditampilkan secara default)
Hapus
Lihat
Pindai Virus
Uji Arsip (ditampilkan secara default)
Jadikan .exe
Jalankan
Pasang (ditampilkan secara default)
Potong Arsip
Bantuan
Keluar (ditampilkan secara default)
Kekurangan aplikasi ini diantaranya adalah antar muka isi dari Menu Bantuan (Help) belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan masih tetap menggunakan antar muka Bahasa Inggris.
Lihat pula

WinRAR
WinZip
7-Zip
Pranala luar

www.izarc.org (Inggris)
The Golden Age of Comedy

| The Golden Age of Comedy |
| --- | --- |
Sutradara: Robert Youngson
Produser: Robert Youngson
Ditulis oleh: René Clair, Robert Youngson
Pemeran: Stan Laurel, Oliver Hardy dan Billy Bevan
Penata musik: George Steiner
Penyunting: Albert Helmes
Distributor: Distributors Corporation of America Twentieth Century Fox
Tanggal rilis:  1957 (1957)    
Durasi: 79 menit
Negara: Amerika Serikat
Bahasa: Inggris
The Golden Age of Comedy (1957) adalah sebuah kompilasi film komedi bisu dari studio Mack Sennett dan Hal Roach, yang ditulis dan diproduksi oleh Robert Youngson.
Pemeran

Stan Laurel
Oliver Hardy
Will Rogers
Ben Turpin
Harry Langdon
Carole Lombard
Jean Harlow
Charley Chase
Edgar Kennedy
Billy Bevan
Andy Clyde
Harry Gribbon
Charles Murray
Louise Carver
Kewpie Morgan
Daphne Pollard
Madeline Hurlock
Keystone Cops
Vernon Dent
Mack Sennett
Pranala luar

The Golden Age of Comedy di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Unionisme di Britania Raya

Britania Raya terdiri dari empat negara konstituen: Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.
Union Jack, selain menjadi bendera Britania Raya, juga berfungsi sebagai simbol unionisme Britania Raya yang penting.
Unionisme di Britania Raya, juga disebut unionisme Britania Raya dan unionisme Britania, merupakan sikap politik yang mendukung persatuan antara Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara di bawah satu negara yang berdaulat, yaitu Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Mereka yang mendukung persatuan disebut sebagai "unionis". Meskipun tidak semua unionis merupakan nasionalis, unionisme Britania Raya menegaskan bahwa Britania adalah sebuah bangsa dan mempromosikan persatuan budaya di antara bangsa Britania, yang mencakup Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia, Kernowek, Jersey, Manx dan Guernsey.
Lihat pula

Portal Britania Raya
Britishness
Shinzō Abe
Karier politik

Abe dilahirkan di lingkungan keluarga politik. Kakeknya, Kan Abe dan ayahnya, Shintaro Abe, adalah politikus. Shintaro memimpin fraksi di lingkungan Partai Demokrat Liberal, memegang berbagai jabatan di kabinet dan partai, dan menjadi kandidat utama untuk jabatan Perdana Menteri. tetapi ia terlibat dalam Skandal rekrut dan juga kemudian jatuh sakit; ia meninggal dunia pada 1991. Istri Shintaro adalah Yoko Kishi, anak perempuan PM Nobusuke Kishi, yang juga merupakan saudara lelaki PM Eisaku Sato. Jadi, Shinzō mempunyai hubungan keluarga dengan politikus tingkat tinggi di kedua sisi keluarganya.
Shinzō terpilih mewakili distrik satu dari Prefektur Yamaguchi pada 1993 setelah kematian ayahnya pada 1991, dan memperoleh suara terbanyak dari pemilu manapun dalam sejarah prefektur itu. Pada 1999 ia menjadi Direktur Divisi Urusan Sosial, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Mori dan Koizumi dari 2000–2003, dan sesudah itu ia diangkat menjadi Sekjen Partai Demokrat Liberal.
Abe adalah juru runding utama untuk pemerintah Jepang atas nama keluarga-keluarga Jepang yang diculik dan dibawa ke Korea Utara.
Pada 31 Oktober 2005, ia dicalonkan menjadi Sekretaris Kabinet dari Kabinet kelima Koizumi, menggantikan Hiroyuki Hosoda. Pada 20 September 2006, ia terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal.
Kandidat untuk Perdana Menteri

Shinzō Abe dianggap (pada September 2006) sebagai kandidat utama untuk menggantikan Koizumi setelah masa jabatannya sebagai perdana menteri berakhir. Sadakazu Tanigaki, yang juga telah menyatakan pencalonan dirinya, serta Taro Aso juga merupakan calon-calon yang kuat.
Dalam sebuah pengumpulan pendapat Juni 2006 di antara 403 anggota parlemen LDP, memperoleh dukungan dari 130 orang, diikuti oleh Fukuda dengan 30. Mantan PM Yoshiro Mori, dari fraksi yang sama dengan Abe dan Fukuda, pernah mengatakan bahwa fraksi itu condong kepada Abe.
Abe dianggap konservatif dalam masalah kebijakan luar negeri dan mengambil sikap konfrontatif terhadap negera-negara Asia Timur lainnya seperti Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan dan, khususnya, Korea Utara. Ia menyatakan bahwa ia akan melanjutkan kunjungan yang kontroversial ke kuil Yasukuni bila ia terpilih sebagai Perdana Menteri. Pemimpin LDP dan sekutu lama Koizumi Koichi Kato pernah menyatakan bahwa sikap keras Abe tentang Yasukuni dapat merugikan kesempatannya untuk menggantikan Koizumi, dan bahwa Fukuda, yang menentang kunjungan ke Yasukuni, merupakan "ancaman" bagi Abe dalam hal ini. Ia juga berpandangan konservatif dalam masalah kontroversi suksesi kekuasaan Kekaisaran Jepang, dan mengatakan bahwa ia menentang usaha mengamendemen hukum Jepang untuk memungkinkan perempuan menduduki Takhta Krisantemum sebagai Maharani.
Pada 4 Agustus 2006, media Jepang melaporkan bahwa Shinzō Abe telah mengunjungi kuil itu pada bulan April. Abe mengklaim bahwa kunjungan itu bersifat pribadi dan tidak resmi, seperti yang telah dilakukan Koizumi pada masa lalu. Pemerintah Tiongkok dan Korea Selatan mengungkapkan keprihatinan terhadap kunjungan itu.
Pada 1 September 2006, Abe resmi mengumumkan pencalonannya untuk menjadi perdana menteri.
Sebagai Perdana Menteri

Koizumi mengundurkan diri pada 26 September dan kemudian digantikan Abe. Dukungan publik baginya melorot setelah beberapa skandal yang dimulai sejak akhir tahun yang sama. Empat menteri dalam kabinetnya terpaksa mundur dan satu lagi, menteri pertanian, bunuh diri pada Mei 2007 akibat terlibat skandal keuangan. Pada 12 September 2007, Abe mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri karena menganggap bahwa perdana menteri yang baru diperlukan agar dapat meneruskan dukungan Jepang kepada operasi militer AS di Afganistan. Pada 26 September 2007, Abe secara resmi mengakhiri masa jabatanya, setelah Yasuo Fukuda resmi menjabat sebagai perdana menteri baru Jepang.
Pada 26 Desember 2012, Abe secara resmi terpilih kembali sebagai perdana menteri oleh Diet, dengan dukungan dari 328 dari 480 anggota DPR. Kemudian Abe menjabat sebagai perdana menteri selama 3 periode berturut-turut, juga pada periode berikutnya, 2014-2017 dan periode 2017-2021.
Namun, Abe mengundurkan diri untuk kedua kalinya pada tanggal 28 Agustus 2020 dikarenakan masalah kesehatan, setelah 7 tahun lebih menjabat sebagai perdana menteri.