Konvensi mengenai Kerja Paksa
Protokol dan Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Paksa, 1930 > Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930

Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930  memperbarui Konvensi Kerja Paksa 1930 yang telah diratifikasi secara luas oleh 179 negara. Protokol ini bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan Konvensi Kerja Paksa 1930 melalui penegasan kembali kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya. Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930  menegaskan kembali definisi kerja paksa yang terkandung dalam Konvensi Kerja Paksa 1930 dan memberikan panduan konkret bagi negara-negara yang meratifikasi tentang langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus semua bentuk kerja paksa.
Protokol tersebut juga melengkapi instrumen internasional lainnya seperti Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional Tahun 2000 (Bahasa Inggris: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).
Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930 menghapus beberapa pasal dan ayat yang termaktub dalam Konvensi Kerja Paksa 1930, pasal dan ayat yang dihapus antara lain:
Pasal 1 ayat 2;
Pasal 1 ayat 3; dan
Pasal 3 sampai dengan Pasal 24.
Kewajiban berdasarkan Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930 meliputi:
Mengembangkan kebijakan dan rencana aksi nasional yang komprehensif untuk menghapuskan segala praktik kerja paksa yang efektif dan berkelanjutan, berkolaborasi dengan serikat pekerja maupun dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang relevan;
Mengedukasi atau melakukan diseminasi informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban dari praktik perbudakan modern, termasuk kepada asosiasi pengusaha atau pemberi kerja untuk mencegah terjadinya praktik eksploitasi yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan kepada pekerja;
Memberikan perlindungan kepada korban, terutama kepada para pekerja migran dari praktik penipuan dan eksploitasi selama proses rekrutmen dan penempatan kerja
Menjamin adanya akses yang efektif  kepada korban praktik kerja paksa terhadap pemulihan, seperti kompensasi, terlepas dari keberadaan atau status hukum mereka di wilayah tersebut;
Memberi sanksi kepada pelaku;
Memperkuat dan menerapkan undang-undang dan kebijakan ketenagakerjaan di semua sektor;
Meningkatkan upaya pengawasan dan evaluasi terkait dengan implementasi regulasi yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan;
Memastikan bahwa otoritas setempat memiliki diskresi atau kebijaksanaan untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menjadi sasaran kerja paksa karena berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari situasi kerja paksa mereka;
Mendukung uji tuntas oleh sektor publik dan swasta untuk mencegah dan menanggapi risiko kerja paksa; dan
Kerja sama internasional antar Negara untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk kerja paksa.
Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930  mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota ILO yang meratifikasinya. Protokol Kerja Paksa 2014 terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara yang sebelumnya telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 1930 dan akan mulai berlaku satu tahun setelah diratifikasi oleh dua Negara Anggota ILO.
Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930  telah berlaku efektif pada 9 November 2016 setelah terdapat 2 negara anggota ILO yang meratifikasinya yaitu Niger dan Norwegia. Per Juli 2021, terdapat 54 negara yang telah meratifikasi Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930 .