Televisi Republik Indonesia
Sejarah > 1975–1998: Perubahan status, pelebaran sayap dan penurunan

Pada tahun 1975, melalui SK Menpen No. 55B/Kep/Menpen/1975 (yang kemudian diubah oleh SK Menpen No. 230A/Kep/Menpen/1984), TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan RI dengan status direktorat (sebelumnya Unit Pelaksana Teknis hingga 1984) yang langsung bertanggungjawab pada Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film (Dirjen RTF). Aturan-aturan tersebut mengisyaratkan TVRI memiliki status ganda: selain sebagai Yayasan Televisi RI, juga sebagai Direktorat Televisi (yang sebenarnya sudah terbentuk sejak 1966 melalui SK Menpen No. 107/1966) bawahan Dirjen RTF, sedang manajemen yang diterapkan yaitu manajemen birokrasi. Hal ini kemudian juga cukup memengaruhi gaya manajemen TVRI yang kurang efisien. Selain menempatkan statusnya sebagai bagian Deppen, kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 37/1980, pemerintah Orde Baru secara resmi mengubah status seluruh karyawan TVRI menjadi Pegawai Negeri Sipil (dari sebelumnya karyawan Yayasan TVRI); sesuatu yang masih berlangsung hingga kini.
Mulai tahun 1977, Stasiun Produksi Keliling (SPK) dibentuk secara bertahap di beberapa ibu kota provinsi, yang berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah. Di tahun 1982, tercatat TVRI memiliki 10 SPK berarmada Mobil Unit Produksi, ditambah 9 stasiun, 193 menara pemancar dan 30 stasiun relai. SPK kemudian diperluas hingga 12 kota, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura. Karyawan TVRI juga terus bertambah, dari 898 orang pada 1972, menjadi 6.000 orang pada 1991. Untuk mengembangkan para karyawan tersebut, TVRI dan pemerintah membentuk sarana pelatihan (diklat) mulai tahun 1969-1970 (awalnya bekerjasama dengan tenaga ahli dari Jerman Barat) dan adanya Multi Media Training Centre di Yogyakarta yang mendapat bantuan dari Jepang.
Pada tahun 1981, setelah menikmati pemasukan dominan dari iklan selama bertahun-tahun, Presiden Soeharto dalam pidatonya di DPR pada 5 Januari 1981 memutuskan untuk meniadakan iklan di TVRI.
"Untuk lebih memusatkan siaran televisi bagi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan dan untuk menghindarkan akibat-akibat samping yang tidak menguntungkan bagi semangat pembangunan, maka saya telah memberi petunjuk agar 1 April 1981 nanti siaran iklan di TVRI ditiadakan."
Kebijakan yang mulai berlaku dengan penerapan SK Menpen No. 30/Kep/Menpen/1981 pada 1 April 1981 ini sempat menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini jelas memukul TVRI secara keuangan, karena pada 1975/1976 saja pendapatan iklan tampak jauh lebih besar dibanding anggaran dari negara maupun iuran. Beberapa ahli mengaitkan larangan ini dengan protes dari kelompok Islam dan anti-konsumerisme; ada juga yang berpendapat hal tersebut merupakan hasil persaingan dalam internal pemerintah Orba; namun ada juga yang menafsirkan karena pemerintah ingin menguatkan kendalinya atas siaran TVRI, terutama menjelang Pemilu 1982 dan akan lebih mudah setelah banyaknya keuntungan dari boom minyak. Sedangkan dari pemerintah kemudian menjustifikasi pelarangan iklan ini dengan alasan mencegah kecemburuan sosial dan efek negatif perilaku konsumtif, terutama di daerah yang dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan yang dicanangkan saat itu. Namun, kemudian demi menyiasati kebutuhan anggaran yang terus membengkak, maka sejak pertengahan 1980-an, model "iklan terselubung" berupa acara bersponsor juga mulai muncul di layar TVRI. Pemerintah pada tahun 1987 sempat berniat untuk mengizinkan lagi iklan di TVRI, tetapi hal ini tidak terwujud hingga 2002.
Pada tanggal 1 Januari 1983, TVRI membuka sebuah kanal baru Programa 2 TVRI (kini TVRI Jakarta). Acara tunggalnya adalah siaran berita bahasa Inggris dengan nama English News Service selama setengah jam yang dimulai pada pukul 18.30 WIB, di bawah tanggung jawab bagian pemberitaan. Saluran ini, yang awalnya hanya memiliki cakupan pemirsa kecil (ekspatriat), kemudian sejak 1989 mulai dikembangkan menjadi siaran televisi yang menyesuaikan selera penduduk ibukota. Perluasan siaran juga terus dilakukan, hingga pada 1991, TVRI sudah dinikmati oleh 65% penduduk Indonesia dan telah memiliki 10 stasiun penyiaran daerah, delapan stasiun pemancar, 273 stasiun transmisi, 12 studio, serta dua studio alam di Bogor dan Depok. Dua tahun kemudian (1993), stasiun transmisi TVRI bertambah menjadi 350 lokasi, sedangkan stasiun penyiarannya menjadi 12 buah, ditambah 6 SPK dan 1 stasiun produksi di Balikpapan; dan 5 tahun kemudian (1998), angka-angka tersebut naik lagi dengan adanya 402 stasiun transmisi, 14 stasiun penyiaran serta 8 stasiun produksi.
Mulai tahun 1989, monopoli TVRI di televisi dihapus saat pemerintah mengizinkan berdirinya RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah saat itu sesungguhnya tidak ingin melepas status TVRI sebagai pemain utama di pertelevisian nasional walaupun adanya pendatang baru swasta pada tahun 1989-1995. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan adanya larangan televisi swasta memproduksi acara beritanya sendiri, karena TVRI-lah yang hanya diizinkan membuat acara berita. Sebagai gantinya, mereka diharuskan merelai sejumlah acara seperti siaran berita TVRI sebanyak tiga kali per hari (Berita Nasional, Dunia Dalam Berita dan Berita Terakhir; 19.00, 21.00 WIB dan sebelum tutup siaran), acara-acara kenegaraan seperti Proklamasi 17 Agustus, serta Laporan Khusus. Tidak lupa juga, pemerintah juga mewajibkan televisi swasta membayar 12,5% (awalnya 15% sebelum 1990) pendapatannya ke TVRI sebagai ganti TVRI tidak beriklan. Pemerintah beralasan bahwa landasan pembentukan TVRI, sebagai penyedia siaran tunggal televisi dalam Keputusan Presiden No. 215/1963 membuat TV swasta harus "berada di bawah pengendalian dan pengawasan TVRI". Televisi swasta pada saat itu dikonsepkan bukan sebagai pesaing, melainkan "pihak (bawahan)/pelaksana yang ditunjuk", "mitra" atau "pelengkap" dari posisi dominan TVRI pada saat itu (walaupun dalam faktanya sering kali tidak sesuai, misalnya dengan adanya beberapa program sejenis berita di televisi swasta dan seringnya mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran ke TVRI). Konsep seperti ini baru akan berakhir pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998.
Sebenarnya, dengan kehadiran televisi swasta, sempat muncul ide beberapa kali untuk mengubah status TVRI yang berupa yayasan non-komersial menjadi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero atau Perum demi meningkatkan profesionalitasnya dan agar mampu berkompetisi. Bahkan, suatu sumber menyatakan bahwa transisi TVRI menjadi BUMN tersebut akan dilakukan di tahun 1995. Dalam penyusunan UU Penyiaran pertama pada 1997 pun, sempat muncul usulan klausul bahwa TVRI boleh beriklan "secara selektif". Meskipun sempat dipertimbangkan oleh DPR, Deppen, dan beberapa departemen lainnya, namun wacana-wacana tersebut kemudian menghilang begitu saja. Pada Undang-Undang Penyiaran No. 24/1997, status TVRI juga sempat direncanakan berubah menjadi Lembaga Penyiaran Pemerintah, suatu klausul yang tercatat tidak pernah berhasil diterapkan sampai undang-undang penggantinya disahkan. Walaupun saat itu TVRI masih belum menerima iklan, upaya meningkatkan pendapatannya sudah berusaha dilakukan seperti dengan menghadirkan layanan teleteks TVRI-Text, teleteks kedua di Indonesia setelah RCTI di tahun 1994. TVRI menggandeng PT Pilar Kumalajaya untuk mewujudkan layanan tersebut, yang saat itu diperkirakan akan berlangsung selama 30 tahun dalam skema bagi hasil (15%-85%).
Sebagai alat komunikasi pemerintah, tugas TVRI saat itu adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan two-way traffic (lalu lintas dua arah) dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha pemerintah. Semua kebijakan pemerintah Orde Baru beserta programnya, yang bertujuan untuk "membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertib dan sejahtera, di mana tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual" harus dapat diterjemahkan melalui siaran-siaran dari studio-studio TVRI yang berkedudukan di ibu kota maupun daerah dengan cepat, tepat dan baik. Semua pelaksanaan siaran TVRI harus meletakkan tekanan kerjanya kepada integrasi, supaya TVRI menjadi suatu well-integrated mass media (media massa yang terintegrasikan dengan baik) dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan TVRI terpuruk dengan layanan seadanya dengan kekentalan pesan ideologis. TVRI disebut "tidak memiliki independensi dalam kebijakan editorial". Kondisi itu menyebabkan menurunnya semangat kerja, kreativitas dan produktivitas karyawan.
Akibatnya, TVRI pasca 1980-an tampak terlihat tidak menarik di mata publik. Acara lokal yang ada, lebih terkesan menonjolkan "suara pemerintah" dibanding memberikan hiburan menarik, begitu juga dengan acara beritanya. Ini diperparah dengan ketiadaan pendanaan yang mencukupi di luar pemerintah (selain iuran), sehingga acara yang dihasilkan sering kali seadanya di tengah kebutuhan lain (seperti membangun transmisi di berbagai daerah) yang terus meningkat. Misalnya, pada tahun 1987-1988, pengeluaran TVRI mencapai Rp 67,4 miliar, sedangkan pemasukannya hanya Rp 53 miliar (iuran Rp 43 miliar dan subsidi pemerintah Rp 10 miliar). TVRI pun memulai era penurunannya sejak itu, dan hal tersebut bahkan terjadi sebelum era televisi swasta. Dengan kehadiran open-sky policy (kebijakan langit terbuka) pasca peluncuran Satelit Palapa sejak 20 Agustus 1986, penduduk yang bisa menggunakannya pun lebih memilih menonton siaran asing menggunakan parabola. Di daerah perbatasan, penduduk di sana lebih memilih menonton luberan siaran luar negeri; sedangkan di daerah perkotaan, beberapa penduduk kelas atas banyak yang menyewa kaset-kaset VHS/Betamax film-film impor sebagai tontonannya. Lahirnya televisi swasta pun makin memukul TVRI: diperkirakan pada 1990-an, penontonnya tidak lebih dari 6% penonton siaran televisi di Indonesia.