Kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie
Kebijakan Timor Timur > Referendum kemerdekaan Timor Timur

Artikel utama: Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999
Tanggal 30 Agustus 1999 merupakan hari yang bersejarah bagi rakyat Timor Timur. Pada hari itu, dalam suasana damai dan tertib, mereka memberikan suara dalam jajak pendapat untuk menentukan kepastian status wilayah mereka apakah akan berpisah atau tetap bergabung dengan Indonesia. Menyongsong proses jajak pendapat itu, B. J. Habibie menyampaikan pidato yang mengajak seluruh rakyat Timtim untuk menjatuhkan pilihan dengan tepat, sadar, dan bijaksana sesuai dengan hati nurani masing-masing. B. J. Habibie mengajak rakyat Timtim menengok sejarah perjalanannya secara jernih, seperti ketika rakyat Timtim mengeluarkan Deklarasi Balibo pada 30 November 1975 untuk bergabung dengan RI, dan rakyat serta Pemerintah RI menyambut baik pernyataan itu.
Sekjen PBB Kofi Annan pun menyampaikan salam hangat kepada rakyat Timtim atas pelaksanaan jajak pendapat ini. Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Timtim, Jamsheed Marker, menilai jajak pendapat yang diikuti 450 ribu rakyat Timtim itu berlangsung dengan baik dan dilakukan secara bebas, jujur, dan rahasia. "Hasil jajak pendapat ini akan diserahkan kepada PBB, Indonesia, dan Portugal." katanya.
Ternyata dari jajak pendapat tersebut diketahui bahwa rakyat Timtim menjatuhkan pilihan untuk menolak usulan otonomi luas dengan status khusus yang ditawarkan Pemerintah Indonesia. Hal itu tercermin dari hasil jajak pendapat dengan 344.580 suara (78,2%) memilih merdeka dan 94.388 suara (21,8%) memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Hasil jajak pendapat ini disiarkan secara serentak di Dili dan New York.
Kendati demikian, disinyalir kemenangan pihak pro-kemerdekaan ini disebabkan UNAMET sebagai wasit dalam pelaksanaan jajak pendapat tersebut ikut bermain, berpihak kepada kelompok pro-kemerdekaan. Direktur Penerangan Luar Negeri Deplu, Sulaiman Abdulrahman, mengatakan bahwa sebagian besar staf lokal yang terlibat dalam UNAMET tidak netral. Ketidaknetralan ini antara lain, terlihat dari kegiatan mereka dalam memasyarakatkan pengertian otonomi serta upaya mereka untuk mendorong warga menolak otonomi. Front Bersama untuk Timor Timur (UNIF) mengatakan memiliki 37 bukti kecurangan dalam pelaksanaan jajak pendapat.
Dengan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET, Pemerintah Indonesia telah mengajukan keberatan, baik melalui Satgas P3T2 di Dili maupun oleh Menteri Luar Negeri, serta secara langsung kepada Sekjen PBB untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Timtim. Laporan-laporan kejanggalan tersebut diperiksa dan diteliti oleh suatu Komisi Elektoral Internasional yang independen dengan anggota dari tiga komisioner terkemuka yang dipilih oleh Sekjen PBB, yakni dari Korea Selatan, Irlandia, dan Afrika Selatan. Komisi ini telah mengesahkan hasil jajak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa kecurangan dan kejanggalan yang diterima baik secara individu maupun secara kolektif setelah diteliti disimpulkan bahwa kecurangan dan kejanggalan yang ada tidak memengaruhi hasil jajak pendapat.
Berdasarkan pengesahan Komisi Elektoral Internasional, pemerintah telah menyatakan menghormati dan dapat menerima hasil jajak pendapat tersebut. Karena itu, pemerintah tidak lagi mempersoalkan hasil jajak pendapat, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya untuk menempuh langkah-langkah lebih lanjut sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian New York, yaitu menempuh langkah konstitusional untuk melaporkan hasil jajak pendapat pada Sidang Umum MPR.
Hasil jajak pendapat itu dapat membawa bangsa Indonesia pada suatu posisi yang jelas dalam melihat dan memahami suatu realitas. "Sekian lama kita secara sadar atau tidak telah menawarkan kepada bangsa kita sebuah kenyataan yang belum teruji validitasnya. Bahwa hasil jajak pendapat akhirnya mengukuhkan posisi mereka yang tidak ingin melanjutkan integrasi. Paling tidak dengan hasil itu kita memperoleh peluang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara final dengan cara yang terhormat." kata B. J. Habibie ketika memberikan penjelasan mengenai masalah Timor Timur pada Sidang Paripurna DPR tanggal 21 September 1999.
Sehubungan dengan hasil jajak pendapat yang menghendaki Timtim merdeka, Pemerintah Indonesia menghormati pilihan rakyat Timtim tersebut. Seusai pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, B. J. Habibie menyampaikan pidato yang disiarkan oleh seluruh stasiun televisi di Indonesia. B. J. Habibie menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menghormati pilihan rakyat Timtim untuk merdeka meski pilihan itu pahit rasanya. Akan tetapi, seluruh rakyat Indonesia diminta dapat menerima kenyataan ini dengan hati yang ikhlas, sabar, dan lapang. Rakyat Timtim juga diminta agar tetap tenang serta menjaga kedamaian.
Dengan lepasnya Timtim dari Indonesia, Indonesia akan terbebas dari beban nasional dan internasional yang sudah berkepanjangan dan telah menguras banyak energi, pemikiran, dan bahkan pengorbanan jiwa dan raga. "Untuk selanjutnya, kita bisa berkonsentrasi menghadapi abad ke-21 tanpa gangguan masalah internasional yang selama lebih dari dua dekade telah memojokkan posisi kita di mata dunia internasional." kata B. J. Habibie ketika memberikan penjelasan mengenai masalah Timor Timur pada Sidang Paripurna DPR tanggal 21 September 1999.
Kebijakan pemerintah menyelenggarakan jajak pendapat tersebut merupakan pencerminan sikap politik internasional Indonesia yang menunjukkan kesungguhan dalam menegakkan demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lebih dari itu, sikap politik ini sesuai dengan amanat UUD 1945, utamanya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaannya, yaitu menegakkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kedua nilai inilah yang menjadi dasar para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dua nilai dasar inilah yang menjadi semangat bangsa Indonesia dalam memelopori gerakan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, serta telah menjadi acuan dan pegangan dalam membantu rakyat Timtim untuk merdeka dari penjajahan Portugal.
"Karena rakyat Timtim sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat untuk hidup dengan menolak tawaran otonomi luas dengan status khusus, maka kita sebagai bangsa harus menghormati dan menerima pilihan mereka. Hal itu sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Atas dasar itu, maka diharapkan MPR yang akan melakukan Sidang Umum dapat kiranya menampung aspirasi rakyat Timor Timur tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi kita." harap B. J. Habibie di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 21 September 1999.
Menanggapi hasil jajak pendapat tersebut, Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan bahwa tidak ada yang menang dan tak ada yang kalah dalam jajak pendapat ini. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi seluruh rakyat Timtim untuk bersama-sama membangun masa depan dan menjadi Timtim yang merdeka. Sementara itu, Perdana Menteri Portugal Antonio Guterres, menilai bahwa hasil jajak pendapat ini adalah kemenangan demokrasi bagi seluruh rakyat Timtim. Diharapkan semua proses dapat berlangsung damai atas jaminan PBB.
Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari lepasnya Timor Timur, antara lain, beban anggaran pemerintah akan berkurang. Sebelumnya pemerintah harus menyediakan dana sebesar 97% dari seluruh biaya pembangunan Timor Timur. Sisanya yang 3% berasal dari pendapatan asli daerah Timor Timur untuk melaksanakan pembangunan Timtim. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk agenda diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.
Memasuki tahap kedua setelah jajak pendapat ini, sesuai Kesepakatan New York, masalah keamanan di Timtim merupakan tanggung jawab Indonesia. Namun, tampaknya keamanan pasca jajak pendapat menjadi masalah tersendiri. Bentrokan senjata antara kelompok pro dan kontra kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menetapkan darurat militer dengan tujuan untuk menghentikan aksi kekerasan dan permusuhan kedua kelompok tersebut. Langkah Pemerintah Indonesia ini mendapat dukungan dari PBB dan beberapa negara besar, tetapi Sekjen PBB Kofi Annan mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima kehadiran pasukan internasional dengan pimpinan Amerika Serikat di Timor Timur, meskipun kehadiran pasukan penjaga perdamaian Timtim itu sebenarnya tidak disyaratkan oleh Perjanjian New York.
Setelah B. J. Habibie berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, para pimpinan tersebut dapat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintahan B. J. Habibie. Akhirnya kehadiran pasukan multinasional dapat diterima dengan kondisi yang disyaratkan Indonesia. Meskipun demikian, kehadiran pasukan tersebut tetap dalam kerangka kerja sama keamanan untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Timtim guna menciptakan kedamaian, melindungi rakyat yang terkena musibah, dan melaksanakan hasil-hasil jajak pendapat. Sebelum melakukan konsultasi ini, B. J. Habibie sebelumnya telah memperhatikan laporan dari Sekjen PBB dan utusan DK PBB yang telah berkunjung ke Timtim serta laporan dari Menlu Ali Alatas dan Dubes RI di PBB.
"Sejak terjadinya gangguan keamanan dan kerusuhan di Timtim, telah banyak jatuh korban dan kerugian karena kehilangan tempat tinggal, yang apabila dibiarkan lebih lama akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu, penderitaan dan kesedihan rakyat Timtim harus segera dihentikan. Untuk itu, saya memutuskan untuk segera memanfaatkan tawaran bantuan Pasukan Pemelihara Perdamaian dari negara-negara sahabat melalui PBB." ujar B. J. Habibie saat mengumumkan keputusan menerima pasukan PBB di Istana Merdeka. Pengumuman ini disiarkan langsung oleh TVRI dan RRI, diliput sekitar 100 wartawan dari dalam dan luar negeri. B. J. Habibie membacakan keputusannya dalam dua bahasa: pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris.
Mengenai pengiriman pasukan perdamaian PBB yang dipimpin Australia, pemerintah sebelumnya telah berkonsultasi dengan berbagai pihak dan mendengarkan laporan Menhankam/Panglima TNI bersama Kapolri yang telah mengunjungi Timtim pada 11 September 1999. Pemerintah berkesimpulan bahwa walaupun telah diberlakukan keadaan darurat militer untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Timtim terdapat kendala psikologis aparat keamanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lapangan. Atas dasar itu, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 September 1999 memutuskan menerima tawaran PBB mengenai pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB untuk berpartisipasi dalam memulihkan keamanan dan ketertiban sampai keluarnya keputusan MPR tentang hasil jajak pendapat di Timtim pada masa Sidang Umum MPR Oktober 1999.
Berkaitan dengan itu, B. J. Habibie telah pula mengutus Menteri Luar Negeri pada 12 September 1999 untuk menghadiri Sidang DK PBB. Dari pembicaraan dalam Sidang DK PBB, ternyata pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB memerlukan persiapan sekitar tiga bulan. Mengingat keadaan mendesak, maka untuk sementara dikirim Pasukan Multinasional PBB ke Timtim yang dapat dipersiapkan sekitar satu minggu. Hal itu dilakukan sambil menunggu proses persiapan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Negara yang paling siap dalam pengiriman Pasukan Multinasional adalah Australia, yang ternyata juga merupakan negara penyumbang kontingen terbesar. Karena lazimnya Komandan Pasukan Keamanan diberikan kepada negara pengirim kontingen pasukan terbesar, maka PBB menunjuk Australia sebagai pemimpin Pasukan Multinasional.
Begitulah adanya fakta nyata yang ditunjukkan melalui jajak pendapat. "Betapapun menyakitkan kenyataan yang dihadapi baik bagi bangsa Indonesia maupun warga Timtim yang telah memilih untuk tetap berintegrasi dengan Republik Indonesia, serta bagi keluarga prajurit TNI, Polri, dan pegawai negeri yang dengan penuh dedikasi telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam membangun Timtim, saya berharap agar kita menerima kenyataan itu apa adanya, dengan sikap realistis dan ikhlas. Harapan ini saya kemukakan agar kita dapat menutup halaman sejarah masa lampau pada detik-detik akhir milenium ini, dan membuka lembaran baru sejarah memasuki abad pertama milenium ketiga, yang akan kita isi dengan kerja keras demi tercapainya masa depan yang lebih cerah." kata B. J. Habibie.
"Niat saya hanya satu, yaitu agar penyelesaian masalah Timor Timur tidak menjadi berlarut-larut sehingga dalam menyelesaikan krisis dan memasuki milenium ketiga bangsa Indonesia sudah berada dalam keadaan bebas dari tekanan internasional. Seperti kebijakan-kebijakan saya dalam penyelesaian konflik lainnya, pegangan yang selalu saya gunakan adalah nilai-nilai dasar yang menjiwai Pembukaan UUD 1945, yaitu dalam kerangka menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia secara bertahap di Tanah Air tercinta." Demikian B. J. Habibie mengakhiri penjelasannya mengenai masalah Timor Timur pada Sidang Paripurna DPR.
Masalah Timor Timur dalam waktu singkat telah menguji kenegarawanan B. J. Habibie di mata dunia. Masalah ini telah menjadi perhatian dan opini dunia. Timor Timur telah menjadi bahan perdebatan yang tak henti-hentinya di PBB selama 24 tahun, dan akhirnya kini berakhir oleh sebuah ofensif diplomasi seorang negarawan.