Joko Widodo
Kepresidenan > Hubungan luar negeri

Lihat pula: Daftar kunjungan kenegaraan Joko Widodo
Sebelum terpilihnya Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan presiden SBY dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu kawan dan nol musuh". Jokowi kemudian mengamanatkan kebijakan tiga arah, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan WNI, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.
Jokowi mencita-citakan Indonesia menjadi kekuatan maritim global (poros maritim dunia atau poros maritim global). Ia memandang laut mempunyai peranan yang semakin penting bagi masa depan Indonesia dan sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai kekuatan antara dua samudra: Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lima pilar doktrin poros maritim ini adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta mengembangkan industri pelayaran dan pariwisata maritim, mengajak negara lain untuk bekerja sama di bidang kelautan dan menghilangkan sumber daya kelautan. konflik di laut, serta pengembangan kekuatan pertahanan maritim. Sebagai bagian dari visi ini, Jokowi telah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Ia menyatakan bahwa Jakarta tidak dapat lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, sehingga mempermalukan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan sebesar lebih dari $20 miliar.
Mengenai perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, khususnya di Kepulauan Natuna di mana sembilan garis putus-putus Tiongkok memotong klaim ZEE Indonesia, Jokowi menyatakan bahwa "tidak akan ada kompromi mengenai kedaulatan", dan mengganti nama bagian perairan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan menjadi "Laut Natuna Utara". Pada bulan Juni 2016, ia mengadakan rapat kabinet di lepas pantai dengan menggunakan korvet Angkatan Laut Indonesia KRI Imam Bonjol, menyerukan untuk meningkatkan patroli maritim di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahannya, Indonesia telah merilis "Visi Indo-Pasifik" untuk negara-negara ASEAN, yang menyerukan arsitektur regional dan mempertimbangkan Hindia dan Pasifik sebagai satu kawasan geostrategis yang saling berhubungan. Indonesia juga menandatangani perjanjian kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina, yang memungkinkan patroli terkoordinasi di Laut Sulu yang dipenuhi bajak laut.
Pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juni 2022
Di dunia Islam, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina. Di bawah pemerintahan Jokowi, Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel. Sebuah konsul kehormatan didirikan di Ramallah di Tepi Barat meskipun harus diresmikan di Amman, Yordania. Jokowi juga mengutuk penganiayaan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar dan mengawasi pemberangkatan empat pesawat angkut Angkatan Udara Indonesia yang membawa 34 ton pasokan bantuan untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pada bulan Oktober 2021, Jokowi menganjurkan keadilan vaksin COVID-19, mendesak negara-negara kaya untuk berbagi vaksin mereka dengan negara-negara miskin.
Menanggapi Invasi Rusia ke Ukraina 2022, Jokowi mengunjungi kedua negara pada bulan Juli 2022, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan menekankan dalam pernyataan perlunya perdamaian dan untuk pemulihan rantai pasokan pangan global. Saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 2022 pada tahun itu, Jokowi juga mengundang Zelenskyy untuk hadir, namun tetap menolak seruan Ukraina untuk mencabut undangan Rusia ke KTT tersebut.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada 14 November 2023, Jokowi menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel–Hamas, "demi kemanusiaan", dan mendesak Presiden AS, Joe Biden untuk berbuat lebih banyak untuk mengakhiri "kekejaman" di Jalur Gaza.