Anschluss
Latar belakang > Dari abad ke-19 hingga akhir 1920-an

Upaya untuk menyatukan semua orang Jerman di bawah satu panji telah menjadi subjek perdebatan tanpa akhir sejak pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806. Pada 1848, Parlemen Frankfurt mengemukakan cita-citanya untuk menyatukan semua orang Jerman di bawah satu negara, termasuk orang Jerman Austria. Parlemen Frankfurt juga menolak konsep monarki multinasional Wangsa Habsburg. Pada 1850, Austria bergabung dengan Konfederasi Jerman, tetapi setelah kemenangan Prusia dalam perang melawan Austria, Austria dikeluarkan dari konfederasi tersebut oleh Kanselir Prusia Otto von Bismarck pada tahun 1866.
Pada tahun-tahun sesudahnya, penggabungan Austria dengan Kekaisaran Jerman didukung oleh Gerakan Nasional Jerman (Deutschnationale Bewegung) yang merupakan gerakan minoritas di Austria. Jerman pada saat itu tidak mendukung gerakan semacam ini, dan malah takut bahwa Austria-Hungaria akan mendirikan koalisi anti-Jerman, sehingga Bismarck sejak tahun 1870 mengambil kebijakan yang berusaha menenangkan Austria. Ia menyatakan pada 7 Februari 1871 bahwa aspirasi sebagian fraksi yang menginginkan penggabungan Austria dengan Jerman tidak sejalan dengan kebijakan Jerman. Austria kembali membina hubungan dekat dengan Jerman pada Oktober 1879 setelah Austria menandatangani perjanjian persekutuan militer dengan Jerman. Persekutuan ini memicu keraguan di Austria-Hungaria, terutama akibat peran Jerman yang lebih mendominasi.
Di sisi lain, dari sudut pandang ideologi, anggota gerakan völkisch menentang solusi Jerman Kecil yang diterapkan oleh Bismarck dan menyerukan agar Austria disatukan dengan Jerman. Teoretikus politik Jerman Paul de Lagarde bahkan menganggap penggabungan Austria dengan Jerman sebagai langkah pertama dalam mewujudkan konsep Mitteleuropa. Ia mengusulkan rencana penyatuan Kekaisaran Jerman dengan Dwimonarki Austria-Hungaria, dan langkah pertamanya adalah perumusan perjanjian persekutuan yang tidak bisa dibatalkan. Setelah itu, Lagarde menginginkan pengusiran penduduk yang tidak berbahasa Jerman dan mereka akan dibatasi di wilayah baru mereka. Selain itu, Lagarde mengusulkan pendirian lembaga-lembaga bersama yang terilhami oleh pandangan konservatif serta suatu serikat pabean. Rencana Lagarde juga memberi ruang untuk pembentukan sebuah uni personal.
Setelah runtuhnya Austria-Hungaria akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I, wilayah Eropa mengalami reorganisasi sesuai dengan Empat Belas Pasal yang dicetuskan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Pada saat itu, banyak orang Austria berbahasa Jerman yang menginginkan penyatuan Jerman dengan Austria. Namun, Pasal 80 Perjanjian Versailles, begitu pula dengan Perjanjian Saint-Germain-en-Laye, melarang penyatuan Jerman dengan Austria kecuali jika sudah mendapatkan izin dari Liga Bangsa-Bangsa.  Akibat tekanan Sekutu Perang Dunia I, nama negara baru Austria, yaitu Republik Jerman-Austria, harus diganti menjadi Republik Austria. Dunia politik Austria sendiri pada saat itu terbelah ketika berhadapan dengan isu penyatuan: walaupun beberapa anggota kelompok demokrat sosial (yang dipimpin oleh Otto Bauer) menginginkan penyatuan, kaum demokrat Kristen menentangnya karena mereka takut akan dominasi agama Protestan di Jerman.
Sejak tahun 1920, Partai Nazi di Jerman menyerukan penyatuan semua orang berbahasa Jerman di bawah satu negara. Pada tahun 1925, pemimpin Nazi Adolf Hitler mengemukakan pernyataan yang lebih eksplisit dalam bukunya, Mein Kampf:
Jerman-Austria harus kembali ke tanah air Jerman Raya, dan ini bukan karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Bukan, bukan: sekalipun penyatuan macam itu tidak penting secara ekonomi, sekalipun berdampak buruk, itu harus dilakukan. Satu darah menuntut satu Reich.
Di sisi lain, Austria juga menginginkan penyatuan dengan Jerman. Plebisit tidak resmi yang diselenggarakan di negara bagian Salzburg dan Tirol pada musim semi tahun 1921 menunjukkan bahwa mayoritas absolut ingin menjadi bagian dari Jerman.