Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia
Pelaksanaan > PPKM Darurat

PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 25 Juli 2021, yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10 ribu kasus per hari. Program ini diberlakukan pada 136 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan membedakan tingkat penanganan berdasarkan nilai asesmen melalui menggunakan pendekatan antara indikator tingkat penularan dan kapasitas respons, termasuk pula tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
Pengetatan aktivitas yang dilakukan meliputi:
100% kerja dari rumah untuk sektor nonesensial;
Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf kerja dari kantor (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum WFO dengan protokol kesehatan. (Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor; cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari; untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%;
Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan daring) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
Resepsi pernikahan tidak boleh dilaksanakan;
Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimum vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3;
Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan. Pengujian perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, dan perlu terus ditingkatkan sampai tingkat positivitas kurang dari 5%, serta perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat; penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi dan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi, kontak erat harus segera diperiksa dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina. Perawatan perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021
Mulai 3 Juli 2021, 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali memberlakukan PPKM Darurat yang terdiri atas 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 (zona merah), serta 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 (zona oranye). Sementara itu, sejak tanggal 12 Juli terdapat tambahan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang turut menerapkan PPKM Darurat hingga batas waktu yang sama dengan pemberlakuan di Jawa-Bali.
| Provinsi | Nilai Asesmen Level 4 | Nilai Asesmen Level 3 |
| --- | --- | --- |
| Banten |  Kota Serang  Kota Tangerang  Kota Tangerang Selatan |  Lebak  Serang  Tangerang  Kota Cilegon |
| DKI Jakarta |  Kepulauan Seribu  Kota Jakarta Barat  Kota Jakarta Pusat  Kota Jakarta Selatan  Kota Jakarta Timur  Kota Jakarta Utara | — |
| Jawa Barat |  Bekasi  Karawang  Purwakarta  Kota Bandung  Kota Banjar  Kota Bekasi  Kota Bogor  Kota Cimahi  Kota Cirebon  Kota Depok  Kota Sukabumi  Kota Tasikmalaya |  Bandung  Bandung Barat  Bogor  Ciamis  Cianjur  Cirebon  Garut  Indramayu  Kuningan  Majalengka  Pangandaran  Subang  Sukabumi  Sumedang |
| Jawa Tengah |  Banyumas  Grobogan  Kebumen  Klaten  Kudus  Pati  Rembang  Sukoharjo  Kota Magelang  Kota Salatiga  Kota Semarang  Kota Surakarta  Kota Tegal |  Banjarnegara  Batang  Blora  Boyolali  Brebes  Cilacap  Demak  Jepara  Karanganyar  Kendal  Magelang  Pekalongan  Pemalang  Purbalingga  Purwrejo  Semarang  Sragen  Tegal  Temanggung  Wonogiri  Wonosobo  Kota Pekalongan |
| DI Yogyakarta |  Bantul  Sleman  Kota Yogyakarta |  Gunungkidul  Kulonprogo |
| Jawa Timur |  Lamongan  Madiun  Sidoarjo  Tulungagung  Kota Batu  Kota Blitar  Kota Kediri  Kota Madiun  Kota Malang  Kota Mojokerto  Kota Surabaya |  Bangkalan  Banyuwangi  Blitar  Bojonegoro  Bondowoso  Gresik  Jember  Jombang  Kediri  Lumajang  Magetan  Malang  Mojokerto  Nganjuk  Ngawi  Pacitan  Pamekasan  Pasuruan  Ponorogo  Sampang  Situbondo  Trenggalek  Tuban  Kota Pasuruan  Kota Probolinggo |
| Bali | — |  Badung  Bangli  Buleleng  Gianyar  Klungkung  Jembrana  Kota Denpasar |
| Sumatera Utara |  Kota Medan | — |
| Sumatera Barat |  Kota Bukittinggi  Kota Padang  Kota Padang Panjang | — |
| Kepulauan Riau |  Kota Batam  Kota Tanjungpinang | — |
| Lampung |  Kota Bandar Lampung | — |
| Kalimantan Barat |  Kota Pontianak  Kota Singkawang | — |
| Kalimantan Timur |  Berau  Kota Balikpapan  Kota Bontang | — |
| Nusa Tenggara Barat |  Kota Mataram | — |
| Papua Barat |  Manokwari  Kota Sorong | — |