Imperium Britania Raya
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997) > Krisis Suez dan dampaknya

Informasi lebih lanjut: Krisis Suez
Pada tahun 1951, Partai Konservatif kembali berkuasa di Britania di bawah kepemimpinan Winston Churchill. Churchill dan Konservatif percaya bahwa posisi Britania sebagai kekuatan dunia bergantung pada keberlangsungan imperiumnya, dan hal ini ditentukan oleh Terusan Suez yang memungkinkan Britania untuk mempertahankan posisi unggulnya di Timur Tengah, meskipun sudah kehilangan India. Namun, Churchill tidak bisa meremehkan Pemerintahan Revolusioner baru bentukan Gamal Abdul Nasser di Mesir yang meraih kekuasaan pada tahun 1952 dan berusaha mengusir Britania dari Mesir. Pada tahun berikutnya, disepakati bahwa pasukan Britania akan menarik diri dari Terusan Suez dan nasib Sudan akan ditentukan pada tahun 1955. Sudan kemudian diberi kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956.
Bulan Juli 1956, Nasser secara sepihak menasionalisasi Terusan Suez. Perdana Menteri Britania yang baru, Anthony Eden, menanggapinya dengan membuat kesepakatan bersama Prancis untuk mengatur serangan dari Israel ke Mesir yang selanjutnya akan memberi alasan bagi Britania dan Prancis untuk campur tangan dan merebut kembali Terusan Suez. Tindakan Eden yang tidak meminta nasihat dari sekutunya, Amerika Serikat, menyebabkan Presiden AS, Dwight D. Eisenhower marah dan menolak mendukung invasi tersebut. Eisenhower juga mencemaskan kemungkinan perang dengan Uni Soviet setelah Nikita Khrushchev menyatakan dukungannya pada Mesir. Eisenhower menerapkan opsi keuangan dengan mengancam akan menjual cadangan AS dalam poundsterling dan dengan demikian akan memicu kejatuhan mata uang Britania. Walaupun invasi militer tersebut berhasil merebut kembali Terusan Suez, adanya campur tangan PBB dan tekanan dari Amerika Serikat memaksa Britania untuk menarik pasukannya dengan memalukan dari Terusan Suez dan diikuti dengan pengunduran diri Eden pada tahun 1957.
Krisis Suez ini sangat terpublikasi dan dengan sendirinya memperlihatkan kelemahan Britania kepada dunia, dan menandakan kemerosotan kekuasaannya di pentas dunia. Krisis Suez juga menunjukkan bahwa Britania tidak boleh bertindak tanpa persetujuan atau dukungan dari Amerika Serikat. Peristiwa Suez ini membuat Britania "terluka" secara nasional. Seorang anggota Parlemen Britania menggambarkannya sebagai peristiwa "Waterloo Britania", dan menyatakan kalau Britania sudah menjadi "satelit Amerika Serikat". Margaret Thatcher kemudian mendeskripsikan pola pikir yang menimpa pendirian politik Britania sebagai "sindrom Suez", sejak Britania yang terpuruk sampai berhasil merebut kembali Kepulauan Falkland dari Argentina pada tahun 1982.
Krisis Suez memang menyebabkan kekuatan Britania di Timur Tengah melemah, tetapi imperiumnya tidak runtuh. Britania mengatur kembali pengiriman pasukannya ke Timur Tengah dengan intervensi di Oman (1957), Yordania (1958) dan Kuwait (1961), dan tentunya dengan persetujuan dari Amerika Serikat, yang menjadi kebijakan luar negeri Perdana Menteri Britania yang baru, Harold Macmillan, untuk tetap kuat bersekutu dengan Amerika Serikat. Britania mempertahankan kehadirannya di Timur Tengah selama satu dekade berikutnya dan baru menarik diri dari Aden pada tahun 1967 dan dari Bahrain tahun 1971.