stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Piagam Jakarta
Pembahasan Piagam Jakarta pada masa penangguhan UUD 1945 > Tuntutan dari partai Islam untuk mengakui Piagam Jakarta

Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pada 27 Desember 1949, UUD 1945 digantikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Tak lama sesudahnya, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia diberlakukan. Abikoesno Tjokrosoejoso, yang pernah menjadi bagian dari Panitia Sembilan, menerbitkan sebuah pamflet pada tahun 1953 dengan judul Ummat Islam Indonesia Menghadapi Pemilihan Umum. Di halaman pertama, tercetak Piagam Jakarta yang dianggap sebagai cita-cita yang akan diperjuangkan.
Pada Desember 1955, Indonesia menggelar pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante, yaitu lembaga yang bertugas merumuskan konstitusi baru. Piagam Jakarta menjadi topik yang penting bagi anggota-anggota lembaga ini. Secara keseluruhan, Konstituante terdiri dari 514 anggota, dengan 230 dari mereka (44,8%) berasal dari blok Islam, sementara kebanyakan anggota lainnya merupakan bagian dari blok kebangsaan. Blok Islam, yang secara keseluruhan terdiri dari delapan partai (yaitu Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan empat partai gurem lainnya), berpendapat bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah suatu kesalahan yang hanya dibiarkan oleh golongan Islam di PPKI akibat situasi genting pada saat itu dan juga karena Soekarno telah berjanji bahwa majelis yang dipilih rakyat akan menyelesaikan masalah ini kelak. Abdoel Kahar Moezakir, yang pada saat itu telah bergabung dengan Partai Masyumi, menganggap penghapusan tujuh kata sebagai suatu "pengkhianatan" yang telah menghancurkan Pancasila itu sendiri karena asas-asas yang dianggap membawa akhlak mulia yang melahirkan Pancasila malah dihilangkan. Partai Masyumi (yang memiliki 112 anggota dan merupakan partai Islam terbesar di Konstituante) juga menuntut pengakuan resmi atas Piagam Jakarta.
Setelah pengembalian UUD 1945 > Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Memorandum 1966

Akibat kegagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan sebuah dekret yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945. Di dalam dekret ini juga terkandung pernyataan "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut." Pernyataan ini muncul salah satunya atas dorongan dari tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Wahib Wahab, yang kemudian diangkat sebagai Menteri Agama. Pada 22 Juni 1959, DPR secara aklamasi menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945.
Pada 22 Juni 1963, hari lahir Piagam Jakarta untuk pertama kalinya dirayakan. Jenderal Abdul Haris Nasution, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, mengumumkan bahwa Piagam Jakarta "banyak mendapat ilham daripada hikmah 52 ribu surat-surat dari alim ulama dan pemimpin-pemimpin Islam" yang dialamatkan kepada Jawa Hokokai. Kemudian, pada 5 Juli 1963 (empat tahun setelah dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959), Soekarno membacakan seluruh naskah Piagam Jakarta dan sesudahnya Pembukaan UUD 1945 untuk menunjukkan keterkaitan di antara kedua dokumen tersebut.
Selanjutnya, pada 5 Juli 1966, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR, salah satu lembaga bentukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin) mengeluarkan sebuah memorandum mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) lalu "menerima baik" isi memorandum tersebut dalam Ketetapan Nomor XX/MPRS/1966. Di dalam memorandum ini terkandung pernyataan mengenai peranan historis Piagam Jakarta dalam proses penyusunan UUD 1945: "Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang kini terkenal sebagai 'Pidato Lahirnya Pancasila'." Pada saat yang sama, memorandum ini juga menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR, karena "merubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara". Menurut cendekiawan Muslim Indonesia Mujiburrahman, bila dibandingkan dengan Pancasila, kedudukan Piagam Jakarta dalam memorandum ini tidak jelas dan lemah, tetapi piagam ini masih disebutkan oleh memorandum tersebut.
Setelah pengembalian UUD 1945 > Tuntutan penerapan Piagam Jakarta oleh kelompok Islam

Pengakuan Piagam Jakarta oleh Dekret 5 Juli 1959 ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kelompok politik. Di satu sisi, kelompok kebangsaan dan partai-partai non-Islam mengamati bahwa Piagam Jakarta hanya disebutkan di bagian pertimbangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Di sisi lain, kelompok Islam berpendapat bahwa Dekret 5 Juli 1959 telah memberikan kekuatan hukum bagi tujuh kata, sehingga dengan ini Muslim akan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Bagi kelompok Islam, dekret ini juga menandakan bahwa hukum Islam khusus untuk Muslim Indonesia dapat diundangkan.
Politikus dari Nahdlatul Ulama Saifuddin Zuhri, yang diangkat menjadi Menteri Agama pada tahun 1962, mengumumkan pada tahun 1963 saat perayaan hari lahir Piagam Jakarta bahwa piagam tersebut telah memicu Revolusi Nasional Indonesia, memiliki status konstitusional, dan berpengaruh terhadap setiap perundang-undangan dan kehidupan ideologis bangsa. Sebagai Menteri Agama, ia juga mencoba mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan Dekret 5 Juli 1959. Pada saat perayaan hari jadi ke-40 Nahdlatul Ulama (31 Januari 1966), diadakan sebuah pawai, dan pesertanya memegang spanduk yang menuntut kembalinya Piagam Jakarta. Pada bulan yang sama, Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh merumuskan sebuah rancangan Pedoman Dasar. Pasal 4 Pedoman Dasar ini menyatakan bahwa tujuan organisasi mereka adalah untuk menyatukan semua ulama dan umat dalam upaya untuk menerapkan Piagam Jakarta dan memberlakukan syariat Islam untuk Muslim di provinsi tersebut.
Politikus Muslim Mohamad Roem mengambil sikap yang lebih moderat. Dalam sebuah pidato yang ia sampaikan di Medan pada Februari 1967, ia menegaskan bahwa umat Islam wajib menerapkan syariat Islam terlepas dari apakah tujuh kata dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945 atau Dekret 5 Juli 1959. Menurutnya, kewajiban ini bukanlah kewajiban hukum, tetapi kewajiban agama, dan pelaksanaan kewajiban ini bergantung kepada masing-masing pribadi. Kemudian, saat sidang MPRS pada Maret 1968, kelompok Islam meminta agar Piagam Jakarta juga dimasukkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi upaya ini gagal akibat penolakan dari kelompok militer, Kristen, dan kebangsaan.
Setelah pengembalian UUD 1945 > Upaya menerapkan Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan

Semenjak akhir tahun 1960-an, para perwakilan dari golongan Islam mulai mencoba menerapkan isi Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan. Namun, mereka masih harus menentukan apa makna dari kewajiban menjalankan syariat Islam. Seorang mantan pegiat Masyumi yang bernama Mohammad Saleh Suaidy menyatakan bahwa pada akhir 1960-an, Piagam Jakarta dapat direalisasikan dengan: (1) menyelesaikan rancangan hukum perkawinan Islam yang masih dibahas DPR; (2) mengatur pengumpulan dan pembagian zakat dan jika sistem ini berhasil, rancangan undang-undang mengenai zakat dapat diusulkan ke DPR; (3) menyatukan kurikulum pesantren di seluruh negeri; (4) meningkatkan keefisienan dan koordinasi dakwah; (5) mengaktifkan kembali Majelis Ilmiah Islam untuk mengembangkan konsep-konsep penting dalam agama Islam.
Pada 22 Mei 1967, Departemen Agama mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Ummat Islam kepada DPRGR. Di bagian penjelasan, tercantum pernyataan bahwa dengan adanya Dekret 5 Juli 1959, Piagam Jakarta dianggap sebagai bagian dari undang-undang dasar. Namun, pada Februari 1969, Fraksi Partai Katolik di DPRGR menyatakan penolakannya terhadap rancangan undang-undang ini. Mereka mengeluarkan sebuah memorandum yang membuat sebuah dikotomi antara negara kebangsaan atau negara Islam. Menurut mereka, jika rancangan undang-undang ini disahkan, berarti landasan negara akan diganti dengan Piagam Jakarta. Pada akhirnya Presiden Indonesia saat itu Soeharto menarik rancangan undang-undang tersebut pada Juli 1973.
Secara keseluruhan, pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menanamkan ideologi Pancasila, sehingga mereka tidak memberi ruang untuk pembahasan mengenai Piagam Jakarta. Pada tahun 1973, semua partai Islam dilebur menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru juga mewajibkan semua partai politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.
Setelah pengembalian UUD 1945 > 1988: pembentukan peradilan agama dan ketakutan akan Piagam Jakarta

Pada 1988, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. Partai Demokrasi Indonesia dan fraksi partai kebangsaan lainnya merasa khawatir bahwa pemerintah melalui rancangan undang-undang ini akan menerapkan syariat Islam. Teolog Yesuit Franz Magnis-Suseno memperingatkan bahwa tujuan penghapusan tujuh kata dari Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dapat memaksakan kehendak mereka kepada kelompok lain. Pada awal Juli 1989, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta agar setiap warga Muslim dapat dengan bebas memilih peradilan sipil atau agama, karena menurut mereka perbedaan antara Pancasila dan Piagam Jakarta adalah Pancasila tidak mewajibkan pelaksanaan syariat Islam.
Soeharto menjawab kritik dengan pernyataan bahwa rancangan undang-undang ini hanya ingin mewujudkan gagasan Pancasila dan UUD 1945, dan menurutnya rancangan undang-undang ini tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta. Para tokoh Muslim juga menampik keterkaitan antara rancangan undang-undang peradilan agama dengan Piagam Jakarta. Mohammad Natsir menyatakan bahwa kelompok Kristen telah bertindak intoleran terhadap aspirasi-aspirasi umat Islam semenjak dikeluarkannya "ultimatum" untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Menurutnya, jika aspirasi umat Islam terus menerus dijegal oleh penolakan kelompok Kristen, umat Islam bisa merasa seperti warga kelas dua.
Di sisi lain, cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid dapat memahami mengapa kelompok Kristen menyatakan penolakan mereka. Menurutnya, kecurigaan bahwa Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan upaya untuk mewujudkan Piagam Jakarta dipicu oleh trauma politik dari masa lalu. Ia lalu mengajak semua untuk melupakan trauma masa lalu dan memandang rancangan undang-undang tersebut sebagai suatu proses nasional. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) juga menyatakan bahwa mereka bisa memahami ketakutan masyarakat terkait rancangan undang-undang tersebut dan Piagam Jakarta, karena mereka mengamati bahwa dalam sejarah telah terjadi beberapa upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan agama.
Tuntutan pengembalian Piagam Jakarta pada awal Reformasi (1999–2002) > Penolakan Piagam Jakarta

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menentang dimasukannya Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menolak usulan PBB dan PDU tahun 2002 terkait amendemen Pasal 29. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyatakan pada September 2001 bahwa penerapan kembali Piagam Jakarta hanya akan membebankan negara yang baru saja terancam bubar. Beberapa cendekiawan Muslim lainnya, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Masdar F. Mas'udi, dan Ulil Abshar Abdalla, juga menolak usulan tersebut. Penolakan dari Muhammadiyah sendiri sangat mengecewakan Laskar Jihad di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Tuntutan pengembalian Piagam Jakarta pada awal Reformasi (1999–2002) > Piagam Madinah: usulan alternatif dari Fraksi Reformasi

Sehubungan dengan amendemen Pasal 29(1) UUD 1945, fraksi-fraksi berhaluan kebangsaan (seperti Fraksi PDIP, Partai Golongan Karya, Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa) dan Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI) ingin mempertahankan pasal tersebut sebagaimana adanya, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.". Sementara itu, Fraksi PPP, PBB, dan PDU menginginkan agar tujuh kata dimasukkan ke dalam tersebut sehingga menjadi berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Di sisi lain, dua partai berhaluan Islam yang tergabung dalam "Fraksi Reformasi", yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK, kini disebut Partai Keadilan Sejahtera), mengajukan alternatif yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Usulan ini mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Usulan Fraksi Reformasi diberi julukan "Piagam Madinah" karena dianggap mencerminkan piagam dengan nama yang sama yang disusun oleh Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan antaragama. Pakar hukum tata negara Indonesia Arskal Salim berkomentar bahwa Piagam Madinah akan menciptakan sistem yang sangat mirip dengan sistem millet (sistem yang mengizinkan masing-masing umat agama untuk menjalankan hukum mereka sendiri) di Kesultanan Utsmaniyah.
Fraksi PK menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan mengapa mereka mendukung Piagam Madinah alih-alih Piagam Jakarta. Pertama, Piagam Jakarta dirasa masih belum final, dan piagam tersebut bukan dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia. Kedua, naskah Piagam Jakarta diyakini hanya berlaku untuk Muslim, dan ini dianggap tidak sejalan dengan Islam yang berupa "rahmatan lil alamin" (rahmat bagi seluruh alam). Ketiga, bila dibandingkan dengan Piagam Jakarta, Piagam Madinah dinilai lebih sesuai dengan Islam, karena Piagam Madinah mengakui kebebasan hukum masing-masing agama, sementara Piagam Jakarta hanya memberi keistimewaan hukum bagi satu agama saja.
Sementara itu, Presiden PK pada saat itu Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa peran Piagam Jakarta sebagai kompromi antara dua golongan sudah selesai. Salah satu tokoh PK, Mutammimul Ula, juga menjelaskan bahwa partainya sebagai partai kecil ingin menghindari sentimen yang terkait dengan Piagam Jakarta. Menurutnya, Piagam Madinah juga menjalankan syariat Islam seperti halnya Piagam Jakarta. Dengan usulan alternatif Piagam Madinah, partainya dapat mempertimbangkan situasi politik nasional saat itu yang tidak mendukung pemberlakuan Piagam Jakarta, sekaligus memenuhi aspirasi pemilih PK yang menginginkan penegakan syariat Islam melalui amendemen Pasal 29 UUD 1945.
Lihat pula

Rumusan-rumusan Pancasila
Teokrasi konstitusional
Piagam Bandung
Piagam Madinah
Keterangan

↑  Nama resmi badan ini sebenarnya adalah "Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan". Nama ini tidak mencakup "Indonesia" karena badan ini pertama kali dibentuk oleh Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya berwenang di Jawa, dan maklumat yang mengumumkan pendirian badan ini juga hanya menyebut wilayah Jawa. Angkatan Darat ke-25 yang berwenang di Sumatra baru mengizinkan pembentukan BPUPK untuk Sumatra pada 25 Juli 1945. Di sisi lain, Angkatan Laut Jepang yang memiliki wewenang di Kalimantan dan Indonesia Timur tidak mengizinkan pembentukan badan persiapan kemerdekaan. Lihat Kusuma & Elson 2011, hlm. 196-197, catatan kaki 3
Daftar pustaka

Abdillah, Masykuri (1997), Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966–1993), Hamburg: Abera
Anshari, Saifuddin (1976), The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman’s Agreement between the Islamic and the Secular Nationalists in Modern Indonesia (Disertasi), Montreal: McGill University
Benda, Harry (1958), The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942–1945, Den Haag dan Bandung: W. Van Hoeve
Boland, B.J. (1971), The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Den Haag: Martinus Nijhoff
Butt, Simon; Lindsey, Tim (2012), The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis, Oxford: Hart Publishing
Elson, R.E. (2009), "Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945", Indonesia, 88: 105–130  Parameter |month= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Elson, R.E. (2013), "Two Failed Attempts to Islamize the Indonesian Constitution", Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 28 (3): 379–437
Fealy, Greg; Hooker, Virginia (2006), Voices of Islam in Southeast Asia. A Contemporary Sourcebook, Singapura: ISEAS
Formichi, Chiara (2012), Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia, Leiden: KITLV Press
Hosen, Nadirsyah (2005), "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate", Journal of Southeast Asian Studies, 36 (3): 419–440
Hosen, Nadirsyah (2007), Shari’a & Constitutional Reform in Indonesia, Singapura: ISEAS
Jahroni, Jajang (2008), Defending the Majesty of Islam: Indonesia’s Front Pembela Islam 1998–2003, Chiang Mai: Silkworm Books
Jegalus, Norbertus (2009), Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion untersucht am Beispiel der Pancasila, München: Herbert Utz Verlag
Kusuma, A.B. (2004), Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011), "A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia" (PDF), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167 (2–3): 196–209
Madinier, Rémy (2012), L’Indonesie, entre démocratie musulmane et Islam intégral: histoire du parti Masjumi (1945–1960), Paris: Karthala
Mujiburrahman (2006), Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order, Leiden/Amsterdam: Amsterdam University Press
Salim, Arskal (2008), Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia, Honolulu: University of Hawaii Press
Schindehütte, Matti (2006), Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft – Religion als politischer Faktor innerhalb der Entwicklung der Pancasila Indonesiens, Hamburg: Abera Verlag
Taniredja, Tukiran; Suyahmo (2020), Pancasila Dasar Negara Paripurna, Jakarta: Kencana
Popsicle

| Popsicle |
| --- | --- |
Lahir: Februari 2021
Asal: Jakarta, Indonesia
Genre: Pop
Instrumen: Vokal
Tahun aktif: 2021–sekarang
Label: Halaman Musik Rieka Roslan (2021–sekarang)
Artis terkait: JD Eleven Byoode Hi Squad Pantura Babes Trio Ngapak Pantura Boys D'Host The Hostage D'Divo D'Brother

Anggota: Martha Victoria Fakdawer Tabita Roselin Anastasia Desti Putri Ivanka Inara Detry Aditya Maria Puspita Dewi Sinaga
Popsicle adalah grup vokal wanita berjenis musik pop asal Indonesia yang beranggotakan lima penyanyi perempuan jebolan kompetisi Pop Academy yang dibentuk pada tahun 2021.
Karier > Februari 2021: Pembentukan

Popsicle terbentuk sejak Februari 2021. Awal terbentuknya Popsicle berawal ketika kompetisi yang para anggota ikuti, Pop Academy selesai tayang di stasiun televisi Indosiar pada awal tahun 2021.
Mereka tampil perdana sebagai satu grup dalam acara Semarak Indosiar 2021: Gong Xi Fa Cai pada 12 Februari 2021. Kemudian, mereka sering tampil di berbagai konser spesial Indosiar lainnya.
Karier > April 2021: Singel perdana

Pada 21 April 2021, tepat pada hari Kartini, Popsicle bersama penyanyi jazz yang juga guru vokal Pop Academy yaitu Rieka Roslan mengeluarkan singel kolaborasi berjudul Pesan Cinta.
Tema singel Pesan Cinta adalah generasi muda yang menghargai perbedaan dan saling tolerasi antar sesama. Kebetulan, para anggota Popsicle berasal dari berbagai daerah seperti Papua, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.
Singel ini diluncurkan pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini, karena semua yang bernyanyi dalam singel ini adalah perempuan dan ingin membawa semangat Kartini dan semua pejuang perempuan dengan semangatnya memberikan pesan positif untuk Indonesia melalui lagu ini.
Seluruh proses produksi pembuatan singel Pesan Cinta dikerjakan oleh tim Halaman Musik Rieka Roslan. Halaman Musik adalah suatu komunitas yang dibentuk oleh Rieka Roslan dan Angga Saleh dan bertujuan mewadahi dan memfasilitasi musisi dan seniman Indonesia agar dapat berkarya di pentas nasional. Selama pandemi COVID-19, Halaman Musik melakukan kegiatan sosial bersama seluruh insan musik dari berbagai usia dan lintas jenis musik.
Peluncuran sekaligus penampilan perdana lagu ini dilakukan dalam program Liga Dangdut Indonesia musim keempat Babak 42 Besar Grup 4 Putih pada tanggal yang sama.
Anggota

| Nama Panggung | Nama Lahir | Asal | Nama Fans Club | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maria POPA | Maria Puspita Dewi Sinaga | Sumatera Utara | Marizers | 12 Besar Pop Academy |
| Martha POPA | Martha Victoria Fakdawer | Papua | Marlov | 12 Besar Pop Academy |
| Tabi POPA | Tabita Roselin | Sulawesi Utara | Tabitang | 15 Besar Pop Academy |
| Tasya POPA | Anastasia Desti Putri Ivanka | Jawa Tengah | Tasyastays | 6 Besar Pop Academy |
| Inara POPA | Inara Detry Aditya | DKI Jakarta | Mynara | 15 Besar Pop Academy |
Diskografi > Singel

Pesan Cinta (2021) ft. Rieka Roslan
Acara TV

Semarak Indosiar 2021: Gong Xi Fa Cai (2021)
Semarak Indosiar 2021: Viral Milenial (2021)
Semarak Indosiar 2021: Party Night (2021)
Semarak Indosiar 2021: Risalah Hati Dewa & Lesti (2021)
Semarak Indosiar 2021: Slank Miss You (2021)
Liga Dangdut Indonesia Musim Keempat Babak 42 Besar Grup 4 Putih (2021)
Semarak Indosiar Lebaran: Bandung Tong Mulih Heula (2021)
Konser Byoode Jangan Coba-Coba (2021)
Solomiya Krushelnytska

| Solomiya Krushelnytska |
| --- | --- |

Nama asal: Соломія Крушельницька
Lahir: (1872-09-23)23 September 1872 Biliavyntsi, Ukraina (sewaktu itu menjadi bagian dari provinsi mandiri Galicia dalam kekaisaran Austria-Hungaria
Meninggal: 16 November 1952(1952-11-16) (umur 80) Lviv, Ukraina (sewaktu itu merupakan R S S Ukraina
Makam: Pemakaman Lychakiv
Kebangsaan: Ukraina
Pendidikan: Valery Wysocki, Fausta Crespi
Almamater: Sekolah Musik Lviv
Dikenal atas: Opera soprano
Suami/istri: Alfredo Cesare Augusto Riccioni
Penghargaan: 1951   Artis Terpuji Ukraina  

Memorial(s): Museum Tanda Peringatan Musikal Solomiya Krushelnytska di kota Lviv, Museum Solomiya Krushelnytska di provinsi Ternopil Oblast, panggung sandiwara opera dan sendratari Lviv, patung perunggu di kota Ternopil dan jalanan-jalanan Solomiya Krushelnytska di kota Kremenchuk, Kyiv, Lviv, dan Ternopil
 
Situs web: salomeamuseum.lviv.ua/en
 (1951) Honored Art Worker of the USSR (en)   
   
Solomiya Krushelnytska dengan sang suami yang bernama Cesare Riccioni.
Solomiya Krushelnytska (bahasa Ukraina: Соломія Крушельницька; 23 September 1872 – 16 November 1952
) adalah seorang bintang opera soprano yang paling gemilang sejak paruh pertama abad ke-20.