Muammar Khadafi
Jamahiriyah Arab Libya > Pan-Afrikanisme, perukunan kembali, dan privatisasi: 1999–2011

Pada akhir abad ke-20, Khadafi merasa putus asa dengan kegagalan gagasan Pan-Arabisme, dan ia pun mulai berbalik menjadi pendukung Pan-Afrikanisme. Dari tahun 1997 hingga 2000, Libya memprakarsai perjanjian-perjanjian kerja sama atau pemberian bantuan bilateral kepada 10 negara Afrika, dan pada tahun 1999, Libya bergabung dengan Komunitas Negara-Negara Sahel-Sahara. Pada Juni 1999, Khadafi mengunjungi Mandela di Afrika Selatan. Satu bulan sesudahnya, ia menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kesatuan Afrika di Aljir, dan di situ ia menyerukan peningkatan integrasi ekonomi dan politik di Afrika dan menganjurkan pendirian Perserikatan Negara-Negara Afrika. Ia menjadi salah satu pendiri Uni Afrika yang diprakarsai pada Juli 2002 untuk menggantikan Organisasi Kesatuan Afrika; pada upacara pembukaannya, ia mengajak negara-negara Afrika untuk menolak bantuan bersyarat yang diberikan oleh negara-negara maju, walaupun pesan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki.
Pada pertemuan puncak ketiga Uni Afrika yang diadakan di Libya pada Juli 2005, Khadafi tidak hanya menyerukan peningkatan integrasi, tetapi juga menganjurkan pembuatan paspor Uni Afrika, pembentukan sistem pertahanan bersama, serta pengeluaran mata uang tunggal, dan ia menggunakan slogan "Perserikatan Negara-Negara Afrika adalah harapan." Namun, usulannya untuk membentuk Perserikatan Negara-Negara Afrika (proyek yang awalnya dicetuskan oleh Kwame Nkrumah dari Ghana pada dasawarsa 1960-an) ditolak di pertemuan puncak Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan di Lusaka (2001) oleh pemimpin-pemimpin Afrika yang merasa bahwa hal tersebut "tidak realistis" dan "utopis". Pada Juni 2005, Libya bergabung dengan kawasan perdagangan bebas COMESA, dan pada Agustus 2008, Khadafi dinyatakan sebagai "Raja Diraja" oleh sebuah komite yang terdiri dari pemimpin-pemimpin tradisional Afrika. Mereka memahkotainya dalam sebuah upacara di Addis Ababa, Etiopia, pada Februari 2009; pada tahun yang sama, Khadafi juga terpilih sebagai ketua Uni Afrika untuk masa jabatan selama setahun.
Pada masa ini pula Libya kembali ke kancah internasional. Pada tahun 1999, Libya mulai melakukan perundingan rahasia dengan pemerintahan Britania Raya untuk menormalisasi hubungan. Pada tahun 2001, Khadafi mengutuk serangan 11 September yang dilancarkan oleh al-Qaeda terhadap Amerika Serikat, dan ia mengungkapkan rasa simpatinya kepada para korban dan menyerukan agar Libya turut terlibat dalam Perang melawan Teror untuk memberantas Islamisme militan. Pemerintahannya juga terus berupaya meredam Islamisme di dalam negeri, dan pada saat yang sama Khadafi menyerukan agar hukum syariah semakin ditegakkan di negaranya. Libya juga memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Korea Utara, dan Presiden Tiongkok Jiang Zemin mengunjungi Khadafi pada April 2002. Kemudian, akibat meletusnya Perang Irak, pada Desember 2003, Libya melucuti senjata pemusnah massalnya dan menghentikan program senjata nuklir dan kimianya. Berkat tindakan ini, hubungan Libya dengan Amerika Serikat membaik, sementara Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair mengunjungi Khadafi pada Maret 2004; mereka berdua membina hubungan yang erat. Satu bulan sesudahnya, Khadafi mendatangi markas besar Uni Eropa di Brussel, dan Uni Eropa mengakhiri sanksinya terhadap Libya pada bulan Oktober.
Libya memiliki peranan strategis dalam upaya Eropa untuk membendung imigrasi ilegal dari Afrika. Pada Oktober 2010, Uni Eropa memberikan €50 juta kepada Libya untuk menghentikan upaya para pendatang dari Afrika untuk melakukan perjalanan ke Eropa; Khadafi mendukung tindakan ini, karena ia merasa hal tersebut diperlukan agar Eropa tidak kehilangan jati dirinya menjadi "Eropa Hitam". Khadafi juga membuat perjanjian dengan pemerintah Italia yang menyatakan bahwa Italia akan menanamkan modal dalam berbagai proyek infrastruktur di Libya sebagai ganti rugi atas penjajahan yang pernah dilakukan Italia di Libya. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Libya pada tahun 2006. Selain itu, pada tanggal 30 Agustus 2008, Khadafi dan Berlusconi menandatangani perjanjian kerja sama di Benghazi; berdasarkan isi perjanjian tersebut, Italia akan membayar $5 miliar kepada Libya sebagai ganti rugi atas pendudukan militer yang pernah dilakukan Italia. Sebagai gantinya, Libya akan mengambil tindakan untuk menghentikan imigrasi ilegal dari pesisir Libya dan juga mereka akan menambah investasi di perusahaan-perusahaan Italia. Pada masa jabatan mereka, Berlusconi dan Khadafi membina hubungan yang erat.
Setelah Libya dikeluarkan dari daftar negara pendukung terorisme oleh Amerika Serikat pada tahun 2006, Khadafi masih meneruskan retorika anti-Baratnya, dan pada Pertemuan Puncak Afrika-Amerika Selatan Kedua yang digelar di Venezuela pada September 2009, ia menyerukan pembentukan persekutuan militer di Afrika dan Amerika Latin untuk menyaingi NATO. Pada bulan yang sama, ia menyampaikan pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk pertama kalinya, dan ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengutuk "agresi Barat". Pada musim semi tahun 2010, Khadafi mengumandangkan jihad melawan Swiss setelah polisi Swiss menuduh dua anggota keluarganya terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga hubungan di antara kedua negara tersebut pun rusak.
Pada masa ini pula ekonomi Libya terus mengalami privatisasi; walaupun tokoh-tokoh pemerintahan menolak kebijakan-kebijakan sosialis yang menasionalisasi industri seperti yang dianjurkan dalam Buku Hijau, mereka menegaskan bahwa mereka sedang menciptakan "sosialisme rakyat" dan bukan kapitalisme. Khadafi menyambut reformasi ini, dan menyerukan privatisasi besar-besaran dalam pidatonya pada Maret 2003. Pada tahun 2003, banyak industri minyak yang dijual kepada perusahaan swasta, dan pada tahun 2004, jumlah investasi asing langsung di Libya tercatat sebesar $40 miliar, peningkatan sebesar enam kali lipat dari tahun 2003. Terdapat beberapa golongan yang menentang reformasi ini dan melakukan unjuk rasa, dan pada Maret 2006, kelompok revolusioner garis keras menguasai kabinet Muktamar; walaupun mereka memperlambat laju perubahan, mereka tidak menghentikannya. Pada tahun 2010, mulai digodok rencana yang hendak melakukan privatisasi terhadap setengah ekonomi Libya dalam kurun waktu satu dasawarsa.
Meskipun Khadafi tidak mengiringi perubahan ini dengan liberalisasi politik dan ia masih mengendalikan pemerintahan Libya, pada Maret 2010, pemerintah mulai memberikan kekuasaan kepada dewan-dewan munisipal. Semakin banyak tenaga ahli berhaluan reformis yang mendapatkan jabatan di pemerintahan; salah satunya adalah anak Khadafi sendiri dan calon penerusnya, Saif al-Islam Khadafi, yang kritis terhadap rekam jejak hak asasi manusia di Libya. Ia memimpin kelompok yang mengusulkan perumusan konstitusi baru, tetapi hal ini tidak pernah terwujud. Saif ingin menggalakkan industri pariwisata, sehingga ia mendirikan beberapa media yang dikelola swasta pada tahun 2008, tetapi media-media tersebut dinasionalisasi pada tahun 2009 setelah berani mengkritik pemerintah. Pada Oktober 2010, Khadafi meminta maaf kepada para pemimpin Afrika atas perbudakan yang pernah dilakukan oleh puak Arab terhadap orang-orang Afrika.