Kuk Norman
Sejarah

Petawarikh Abad Pertengahan, Orderikus Vitalis, menulis di dalam risalahnya, Sejarah Gerejawi, bahwa orang Norman memikulkan kuk ke atas pundak orang Inggris: "Maka orang Inggris pun menjerit lantaran hilang kemerdekaannya, dan tak jemu-jemu mencari daya upaya untuk menghempaskan kuk yang sedemikian tak tertanggungkan lagi asing bagi mereka." Risalahnya yang ditulis lebih belakangan, tentang masa pemerintahan Raja Henry I dan situasi negeri Inggris lima puluh tahun sesudah ditaklukkan bangsa Norman, bernada lebih positifː "Raja Henry memerintah negeri ... dengan adil dan bijaksana melewati untung maupun malang. ... Baginda berlaku santun dan bermurah hati kepada para pembesar. Baginda menyantuni rakyat jelata dengan mengundangkan hukum-hukum yang adil, serta melindungi mereka dari pemalak dan penyamun." Istilah "kuk Norman" yang bermuatan budaya ini pertama kali muncul di dalam sebuah karya sastra apokrip yang diterbitkan pada tahun 1642 di tengah-tengah kecamuk Perang Saudara Inggris dengan judul Cermin Hakim-Hakim, terjemahan dari Mireur a justices, sekumpulan fabel politik, kehakiman, dan budi pekerti yang ditulis pada abad ke-13 dalam bahasa Prancis Norman-Inggris, kendati diduga baru dikumpulkan dan disunting pada awal abad ke-14 oleh Andrew Horn, seorang sarjana kenamaan di bidang ilmu hukum. Meskipun sudah bukan rahasia lagi bagi orang-orang yang hidup pada abad ke-14 bahwa buku itu adalah sebuah karya fiksi, ketika diterbitkan pada tahun 1642, Cermin Hakim-Hakim disajikan dan diterima sebagai fakta sejarah.
Para kritikus pengusung gagasan kuk Norman sering kali mengedepankan Raja Alfred Agung atau Raja Edward Pengaku Iman sebagai cerminan keadilan. Dalam konteks semacam ini, Magna Carta dipandang sebagai ikhtiar untuk memulihkan hak-hak yang dinikmati bangsa Inggris sebelum ditaklukkan bangsa Norman, sekalipun hanya untuk tuan-tuan tanah. Ketika memperbaiki tatanan kehakiman Inggris, Sir Edward Coke suka mengeluarkan pernyataan bahwa asas-asas hukum adat Inggris melampaui ingatan maupun catatan awal mana pun dan mendahului penaklukan bangsa Norman, sekalipun ia tidak menggunakan frasa "kuk Norman".
Gagasan kuk Norman mencitrakan kaum bangsawan dan tuan-tuan tanah Inggris sebagai keturunan bangsa asing yang datang merenggut dan merusak zaman kegemilangan bangsa Saksen-Inggris. Fikrah semacam ini sangat kuat gaungnya di kalangan masyarakat yang lebih miskin di Ingris. Sekalipun Edward Coke, John Pym, Lucy Hutchinson, dan Sir Henry Vane memandang hak-hak Magna Carta lebih sebagai hak-hak golongan berharta, argumen-argumen tersebut juga dicuatkan dengan nada lebih radikal pada masa krisis konstitusional yang berlarut-larut pada abad ke-17 di Inggris dan Skotlandia. Pihak-pihak yang mengemukakan argumen-argumen yang lebih radikal mencakup tokoh-tokoh seperti Francis Trigge, John Hare, John Lilburne, John Warr, dan Gerrard Winstanley dari Kaum Penggali yang radikal. Gerrard Winstanley bahkan menyerukan supaya hak kesulungan dihapuskan dan tanah digarap bersama-sama. "Sesudah menyaksikan rakyat jelata Inggris atas karsa dan upaya bersama sudah mengusir Charles, yakni orang Norman yang selama ini menindas kita, maka dengan kemenangan ini sudah kita bebaskan diri kita dari kungkungan kuk Norman", demikian tulis Winstanley atas nama Kaum Penggali di dalam risalah The New Law of Righteousness pada bulan Desember 1649. Di dalam selebaran bertajuk The True Levellers Standard Advanced, Winstanley mengemukakan sebagai berikut:
Waham hebat apa yang di dalamnya kamu berkubang, wahai orang-orang yang berkuasa di Inggrisǃ Sampai-sampai kendati kamu berlagak menghempaskan kuk Norman itu, serta kuasa Babel, dan sudah berjanji untuk mengentaskan rakyat Inggris yang meratap tangis menjadi bangsa merdeka; masih saja kamu junjung kuk Norman itu, juga tirani perbudakan, dan mengungkung rakyat dengan belenggu, setakat yang diperbuat si Haram Jadah Penakluk itu sendiri beserta angkatan perangnya.