stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Charu Majumdar

| Charu Majumdar |
| --- | --- |
Lahir: (1919-05-15)15 Mei 1919 Siliguri, Kepresidenan Bengal, India Britania
Meninggal: 28 Juli 1972(1972-07-28) (umur 53) Kalkuta, Bengal Barat, India
Almamater: Universitas Bengal Utara Siliguri College Pabna Edward College
Jabatan: Sekretaris Jenderal Partai Komunis India (Marxis-Leninis)
Masa jabatan: 1969–1972
Partai politik: Partai Komunis India (Marxis-Leninis) Partai Komunis India (Marxis) Partai Komunis India
Suami/istri: Lila Mazumdar Sengupta

Charu Majumdar (15 Mei 1919 – 28 Juli 1972
), adalah seorang revolusioner komunis asal India. Lahir dalam keluarga tuan tanah progresif di Siliguri pada 1918, ia kemudian membentuk kelompok militan Naxalite. Ia juga mengarang catatan sejarah pemberontakan Naxalbari 1967 dan tulisan-tulisannya menjadi ideologi yang memandu gerakan Naxal.
Pranala luar

Charu Majumdar Archives
Is there a Charu Mazumdar Thought?
| l b Maoisme |
| --- | --- |
Konsep dasar:  Marxisme-Leninisme  Marxisme-Leninisme-Maoisme  Kontradiksi antagonistik  Garis massa  Perang rakyat  Demokrasi Baru  Revolusi Kebudayaan  Teori Tiga Dunia  Anti-Revisionisme 
Tokoh penting:  Akram Yari  Chen Boda  Abimael Guzmán  İbrahim Kaypakkaya  Lin Biao  Charu Majumdar  Siraj Sikder  Pierre Mulele  Huey P. Newton  Prachanda  Jiang Qing  Jose Maria Sison  Yao Wenyuan  Zhang Chunqiao  Samir Amin  Li Minqi  Charles Bettelheim  Faiz Ahmad 
Internasional:  Konferensi Organisasi dan Partai Marxis-Leninis Internasional  Gerakan Internasionalis Revolusioner 
Buku penting:  Quotations from Chairman Mao  On Contradiction  On Practice  On Guerrilla Warfare  On Protracted War 
Topik terkait:  Komunisme  Maoisme (Dunia Ketiga)  Partai Komunis China  Reformasi di Republik Rakyat China  Naxalisme  Insurgensi Naxalis-Maois  Guevarisme  Insurgensi komunis di Filipina  Perang Saudara Nepal  Konflik internal di Peru  Insurgensi Maois di Turki 
Portal Politik
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  SUDOC (Prancis) 1
Monarki Britania Raya
Peran konstitusional

Dalam Konstitusi Britania Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut sebagai Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (bahasa Inggris: "His/Her Majesty", disingkat H.M.)) adalah Kepala Negara. Sumpah kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu" (bahasa Inggris: "God Save the Queen") atau "Tuhan Lindungi Raja" (bahasa Inggris: "God Save the King") adalah lagu kebangsaan Inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin-koin dan uang-uang kertas.
Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:
Kekuasaan legislatif ditangani oleh Raja dalam Parlemen, oleh dan dengan nasihat dan perhatian dari Parlemen, Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat.
Kekuasaan eksekutif ditangani oleh Pemerintah Yang Mulia, yang terdiri dari para Menteri, terutama Perdana Menteri dan Kabinet, yang secara teknis menjadi komite Dewan Penasihat. Mereka memegang pengarahan terhadap Angkatan Bersenjata Mahkota, Layanan Sipil, dan Layanan Mahkota lainnya seperti Diplomatik dan Layanan Rahasia (Penguasa Monarki menerima laporan intelijensi luar negeri tertentu sebelum Perdana Menteri juga menerimanya).
Kekuasaan yudisial dipegang oleh Yudisier, yang menurut konstitusi dan statuta memiliki kemerdekaan yudisial dari Pemerintah.
Gereja Inggris, dimana Penguasa Monarki merupakan kepalanya, memiliki struktur legislatif, yudisial dan eksekutifnya sendiri.
Kekuasaan independen pemerintah secara sah diberikan kepada badan-badan masyarakat lainnya menurut statua atau Statutory Instrument seperti Order in Council, Royal Commission dan lain-lain.
Peran penguasa berdaulat sebagai penguasa monarki konstitusional kebanyakan terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan, seperti memberikan penghargaan. Peran tersebut telah diakui sejak abad ke-19. Pada 1867, penulis konstitusional Walter Bagehot mengidentifikasikan monarki tersebut sebagai "bagian terdignifikasi" ketimbang "bagian efisien" dari pemerintah.
Peran konstitusional > Melantik Perdana Menteri

Saat dibutuhkan, Penguasa Monarki bertugas untuk melantik seorang Perdana Menteri baru (yang menurut konvensi memilih dan menentukan setiap Menteri Mahkota lainnya, dan bahkan memegang dan mengendalikan pemerintahan). Menurut konvensi konstitusional tak tertulis, Penguasa Berdaulat harus melantik seseorang yang memimpin dukungan Dewan Rakyat, biasanya pemimpin partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas kursi dalam Dewan tersebut. Perdana Menteri mengambil jabatan dengan menghadiri penguasa Monarki secara pribadi, dan setelah mencium tangan, pelantikan tersebut menjadi sah tanpa peresmian atau instrumen lainnya.
Dalam sebuah parlemen gantung dimana tak ada partai atau koalisi yang menjadi mayoritas, penguasa monarki memiliki derajat tinggi dalam memilih orang untuk memimpin sebagian besar dukungan, meskipun biasanya adalah pemimpin partai terbesar. Sejak 1945, hanya ada dua parlemen gantung. Yang pertama setelah pemilihan umum Februari 1974 saat Harold Wilson diangkat menjadi Perdana Menteri setelah Edward Heath mundur pasca kegagalannya membentuk koalisi. Meskipun Partai Buruh pimpinan Wilson tidak meraih suara mayoritas, mereka merupakan partai terbesar. Yang kedua setelah pemilihan umum Mei 2010, dimana Partai Konservatif (partai terbesar) dan Partai Liberal Demokrat (partai terbesar ketiga) sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak Perang Dunia II.
Peran konstitusional > Membubarkan Parlemen

Pada 1950, Sekretaris Pribadi Raja Sir Alan Lascelles, menulis menggunakan pseudonim pada surat kabar The Times tentang konvensi konstitusional: menurut Prinsip-Prinsip Lascelles, jika pemerintahan minoritas meminta untuk membubarkan Parlemen untuk seruan sebuah pemilihan awal untuk memperkuat posisinya, penguasa monarki akan menolak, dan akan melakukannya di bawah tiga kondisi. Saat Harold Wilson meminta pembubaran pada akhir 1974, Ratu Elizabeth II meraih permintaannya saat Heath gagal membentuk koalisi. Pemilihan yang dihasilkan membuat Wilson meraih suara mayoritas kecil. Penguasa monarki secara teori dapat melengserkan Perdana Menteri, tetapi belakangan ini, masa jabatan Perdana Menteri baru berakhir saat ia kalah dalam pemilihan, wafat atau mengundurkan diri. Penguasa monarki terakhir yang melengserkan seorang Perdana Menteri adalah William IV, yang melengserkan Lord Melbourne pada 1834. Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011 menghapuskan otoritas penguasa monarki untuk membubarkan Parlemen; UU tersebut secara khusus mempertahankan kekuasaan prorogasi penguasa monarki, tetapi, yang merupakan sebauh fitur reguler dari kalender parlementer.
Sejarah > Monarki terbagi

Pada abad kedua puluh, Persemakmuran Bangsa-Bangsa terlepas dari Kekaisaran Inggris. Sebelum 1926, Mahkota Inggris memerintah atas Kekaisaran Britania secara kolektif; Dominion-Dominion dan Koloni-Koloni Mahkota menjadi subordinat dari Britania Raya. Deklarasi Balfour 1926 memberikan kemerdekaan penuh kepada Dominion-Dominion tersebut, yang secara efektif menciptakan sebuah sistem dimana seorang penguasa monarki tunggal beroperasi secara independen di setiap Dominion terpisah. Konsep tersebut disolidifikasikan oleh Statuta Westminster 1931, yang dijadikan "sebuah traktat bagi negara-negara Persemakmuran".
Monarki dijadikan lembaga eksklusif Inggris, meskipun sering kali masih disebut sebagai "Britania" untuk alasan hukum dan sejarah dan untuk konveniesi. Penguasa monarki menjadi penguasa monarki terpisah di monarki Britania Raya, monarki Kanada, monarki Australia, dan lainnya. Negara-negara independen dalam Persemakmuran tersebut berbagi penguasa monarki yang sama dalam hubungan mirip uni personal.
Kematian George V pada 1936 disusul oleh pengangkatan Edward VIII, yang menyebabkan skandal publik saat mengumumkan keputusannya untuk menikahi janda Amerika Wallis Simpson, karena Gereja Inggris menentang pernikahan ulang terhadap orang yang dulunya bercerai. Sehingga, Edward mengumumkan keputusannya untuk abdikasi; Parlemen Britania Raya dan negara-negara Persemakmuran lainnya menerima permintaannya. Edward VIII dan anak-anak dari istri barunya dikeluarkan dari garis suksesi, dan Mahkota berpindah ke tangan saudaranya, George VI. George menjabat sebagai figur penggerak bangsa Inggris pada Perang Dunia II, membuat kunjungan-kunjungan penanaman moral kepada para pasukan serta pabrik-pabrik munisi dan kawasan-kawasan yang dibom oleh Jerman Nazi. Pada Juni 1948, George VI mencairkan kembali gelar Kaisar India, meskipun masih menjadi kepala negara Dominion India.
Mula-mula, setiap anggota Persemakmuran memiliki penguasa monarki yang sama dengan Britania Raya, tetapi saat Dominion India menjadi republik pada 1950, mereka tidak lagi berbagi penguasa monarki umum. Sebagai gantinya, penguasa monarki Inggris disebut sebagai "Kepala Persemakmuran" di seluruh negara anggota Persemakmuran, entah mereka kerajaan atau republik. Jabatan tersebut murni seremonial, dan tidak diwariskan oleh penguasa monarki Inggris sebagai hak namun ditentukan oleh orang-orang yang dipilih para kepala pemerintahan Persemakmuran. Negara-negara anggota Persemakmuran yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Persemakmuran.
Sejarah > Status modern

Pada 1990-an, Republikanisme di Britania Raya bertumbuh, terutama terhadap catatan publisitas negatif yang dikaitkan dengan Keluarga Kerajaan (apalagi setelah kematian Diana, Putri Wales). Namun, jajak pendapat dari 2002 sampai 2007 menunjukkan bahwa sekitar 70–80% masyarakat Inggris mendukung keberkelanjutan monarki.
Peran agama

Penguasa berdaulat merupakan Gubernur Tertinggi Gereja Inggris. Uskup-uskup agung dan uskup-uskup dilantik oleh penguasa monarki, atas nasihat Perdana Menteri, yang memilih orang terpilih dari daftar nominasi yang disiapkan oleh Komisi Gereja. Peran Mahkota dalam Gereja Inggris bersifat utama; rohaniwan paling senior, Uskup Agung Canterbury, merupakan pemimpin spiritual Gereja tersebut dan Komuni Anglikan seluruh dunia. Penguasa monarki mengambil sumpah pada Gereja Skotlandia dan ia memegang kuasa untuk memilih Kepala Komisioner Tinggi untuk Sidang Umum Gereja tersebut, tetapi tidak mengambil bagian dalam kepemimpinannya, dan tidak menikmati kuasa terhadapnya. Penguasa Berdaulat tak memainkan peran resmi dalam Gereja Wales atau Gereja Irlandia.
Suksesi

Artikel utama: Suksesi tahta Britania Raya dan Koronasi penguasa monarki Inggris
Hubungan antara kerajaan-kerajaan Persemakmuran memegang hukum suksesi pemerintahan untuk membagi tahta terhadap seluruh kerajaan tersebut. Suksesi diatur oleh statuta-statuta seperti Undang-Undang Hak Asasi 1689, Undang-Undang Pemukiman 1701 dan Undang-Undang Uni 1707. Aturan-aturan suksesi hanya dapat diubah oleh sebuah Undang-Undang Parlemen; hal ini tidak memungkinkan seseorang untuk menarik hak suksesinya. Undang-Undang Pemukiman menolak suksesi terhadap para keturunan Protestan sah dari Sophia dari Hanover (1630–1714), seorang cucu dari James I.
Setelah kematian seorang penguasa berdaulat, pewarisnya secara otomatis menggantikannya (dengan frase "Raja telah mati, panjang umur raja!"/"The king is dead, long live the king!"), dan pelantikan penguasa berdaulat baru secara terbuka diproklamasikan oleh Dewan Aksesi yang bertemu di Istana St James. Setelah pengangkatan, seorang penguasa berdaulat baru diminta oleh hukum untuk membuat dan menuliskan beberapa sumpah Deklarasi Aksesi mula-mula diminta oleh Undang-Undang Hak Asasi, dan sebuah sumpah yang akan mereka "utamakan dan tujukan" kepada Gereja Skotlandia diminta oleh Undang-Undang Uni. Penguasa monarki biasanya dimahkotai di Biara Westminster, biasanya oleh Uskup Agung Canterbury. Koronasi tak menandakan bahwa penguasa berdaulat tersebut berkuasa; upacara tersebut biasanya dilakukan beberapa bulan setelah pengangkatan untuk memberikan waktu persiapan dan masa berkabung.
Setelah seseorang naik tahta, ia berkuasa sampai mati. Satu-satunya abdikasi sukarela, yang dilakukan oleh Edward VIII, telah diatur oleh sebuah Undang-Undang Parlemen Khusus, Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936/His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936. Penguasa monarki terakhir yang tidak secara sukarela dilengserkan dari kekuasaannya adalah James VII dan II, yang kabur ke pengasingan pada tahun 1688 saat Revolusi Glorious.
Suksesi > Penolakan menurut gender dan agama

Lihat pula: Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013
Suksesi kebanyakan diatur menurut primogenitur kognatik preferensi laki-laki, dimana para putra yang lebih dulu mewarisi ketimbang para putri, dan anak sulung mewarisi ketimbang adik-adiknya walau gendernya sama. Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron, mengumumkan di Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran 2011 bahwa seluruh 16 kerajaan Persemakmuran, termasuk Britania Raya, telah sepakat untuk meniadakan aturan pengutamaan gender bagi siapapun yang lahir setelah tanggal pertemuan tersebut, 28 Oktober 2011. Mereka juga sepakat bahwa penguasa monarki mendatang tak dilarang untuk menikahi orang Katolik Roma – sebuah hukum yang bermula dari Undang-Undang Pemukiman 1701. Namun, semenjak penguasa monarki juga menjadi Gubernur Tertinggi Gereja Inggris, hukum tersebut melarang orang Katolik Roma naik tahta. Bujukan legislasi Inggris membuat perubahan yang memberikan kelonggaran pada 25 April 2013 dan direstui pada Maret 2015 setelah legislasi setara disetujui di seluruh kerajaan Persemakmuran lainnya.
Hanya orang yang beragama Protestan yang bisa mewarisi Mahkota. Orang Katolik Roma dilarang naik tahta. Orang yang kurang mampu mewarisi Mahkota dianggap "mati alamiah" untuk keperluan suksesi, dan diskualifikasi tidak dapat diberikan kepada para keturunan sah orang tersebut.
Suksesi > Kekuasaan pemangku raja

Artikel utama: Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja dan Konselor Negara
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja membolehkan kekuasaan para pemangku raja pada saat penguasa monarki masih kecil atau yang tidak mampu melakukan tugasnya secara fisik dan mental. Saat pemangku raja dibutuhkan, orang terkualifikasi berikutnya dalam garis suksesi secara otomatis menjadi pemangku raja, meskipun mereka sendiri juga masih kecil atau tidak mampu melakukan tugasnya. Tujuan-tujuan khusus dibuat oleh Ratu Elizabeth II oleh Undang-Undang Pemangku Raja 1953, yang menyatakan bahwa Adipati Edinburgh (suami Ratu) dapat bertindak sebagai pemangku pada saat-saat yang dibutuhkan.
Saat selama beberapa waktu sedang sakit atau absen dari kerajaan, penguasa berdaulat secara sementara menyerahkan fungsi-fungsinya ke para Konselor Negara, yang terdiri dari pasangan penguasa monarki dan empat anggota dewasa pertama dalam garis suksesi. Para Konselor Negara saat ini adalah: Adipati Edinburgh, Pangeran Wales, Adipati Cambridge, Pangeran Harry dan Adipati York.
Kediaman

Artikel utama: Daftar kediaman kerajaan Inggris
Kediaman resmi Penguasa Berdaulat di London adalah Istana Buckingham. Itu adalah tempat sebagian besar banquet negara, penobatan, pembaptisan anggota kerajaan dan upacara-upacara lainnya. Kediaman resmi lainnya adalah Kastel Windsor, istana terbesar yang masih diduduki di dunia, yang biasanya dipakai pada akhir pekan, Paskah dan saat Royal Ascot, sebuah pertemuan ras tahunan yang merupakan bagian dari kalender sosial. Kediaman resmi Penguasa Berdaulat di Skotlandia adalah Istana Holyroodhouse di Edinburgh. Penguasa monarki singgah di Holyrood selama sekitar seminggu pada setiap tahun, dan saat mengunjungi Skotlandia berkenaan dengan kunjungan negara.
Dulunya, Istana Westminster dan Menara London adalah kediaman utama Penguasa Monarki Inggris sampai Henry VIII mengakuisisi Istana Whitehall. Whitehall hangus terbakar pada 1698, sehingga dialihkan ke Istana St James. Meskipun digantikan sebagai kediaman London utama penguasa monarki oleh Istana Buckingham pada 1837, St James masih menjadi istana senior dan masih menjadi kediaman Kerajaan seremonial. Contohnya, para duta besar asing diakreditasikan ke Court of St James's, dan Istana-nya adalah tempat pertemuan Dewan Aksesi. Itu juga digunakan oleh para anggota Keluarga Kerajaan lainnya.
Kediaman lainnya meliputi Clarence House dan Istana Kensington. Istana-istana tersebut dimasukkan ke Mahkota; mereka dipercayakan bagi para penguasa masa mendatang, dan tak dapat dijual oleh penguasa monarki. Sandringham House di Norfolk dan Istana Balmoral di Aberdeenshire secara pribadi dimiliki poleh Penguasa Monarki.
Lambang

Artikel utama: Lambang kerajaan Britania Raya
Lambang kerajaan Britania Raya adalah "Quarterly, I and IV Gules three lions passant guardant in pale Or [untuk Inggris]; II Or a lion rampant within a double tressure flory-counter-flory Gules [untuk Skotlandia]; III Azure a harp Or stringed Argent [untuk Irlandia]". Pendukungnya adalah Singa dan Unicorn; slogannya adalah "Dieu et mon droit" (Prancis: "Tuhan dan Hakku"). Sekitaran lambang tersebut merupakan sebuah perwakilan dari Garter yang mencantumkan slogan ordo Kekesatriaan dengan nama yang sama; "Honi soit qui mal y pense". (Bahasa Prancis Lama: "Malulah siapa yang berpikir jahat kepadanya"). Di Skotlandia, penguasa monarki menggunakan bentuk lambang alternatif dimana seperempat bagian kiri atas dan kanan bawah mewakili Skotlandia, bagian kanan atas mewakili Inggris, dan bagian kiri bawah mewakili Irlandia. Slogannya adalah "In Defens"/"Dalam Pertahanan" (sebuah bentuk singkatan dari bahasa Skotlandia "In My Defens God Me Defend"/"Dalam Pertahananku Tuhan Membelaku") dan slogan Order of the Thistle; "Nemo me impune lacessit". (Latin: "Tidak ada yang memprovokasi saya dengan impunitas"); para pendukungnya adalah unicorn dan singa, yang mendukung escutcheon dan lance, yang mengibarkan bendera Skotlandia dan bendera Inggris.
Bendera resmi penguasa monarki di Britania Raya adalah Royal Standard/Standar Kerajaan, yang menggambarkan Lambang Kerajaan dalam bentuk spanduk. Bendera tersebut hanya dikibarkan di gedung-gedung, kapal-kapal dan kendaraan-kendaraan yang dimasukki Penguasa Berdaulat. Standar Kerajaan tak pernah dikibarkan setengah tiang karena selalu ada penguasa berdaulat; saat seorang penguasa wafat, penerusnya otomatis menjadi penguasa berdaulat.
Standar Kerajaan Britania Raya: Bendera resmi Penguasa Monarki
Standar Kerajaan Britania Raya yang digunakan di Skotlandia
Saat penguasa monarki tidak sedang tidak ada di kediamannya, Bendera Uni dikibarkan di Istana Buckingham, Kastel Windsor dan Sandringham House, sementara di Skotlandia, Standar Kerajaan Skotlandia dikibarkan di Istana Holyrood dan Istana Balmoral.
Bendera Uni Britania Raya
Standar Kerajaan Skotlandia
Pranala luar

Situs web resmi Monarki Inggris
Saluran YouTube resmi
Undang-Undang Hak Asasi 1689 menjelaskan kekuasaan pemerintahan penguasa monarki.
Tapestri Bayeux menggambarkan Penaklukan Norman 1066.
Pada 1603, James VI dan I menjadi penguasa pertama yang memerintah atas Inggris, Skotlandia, dan Irlandia sekaligus.
Inggris dan Skotlandia disatukan sebagai Britania Raya di bawah kepemimpinan Ratu Anne pada 1707.
Uni Britania Raya dan Irlandia dimasukkan ke Kerajaan Bersatu terjadi pada 1801 pada masa pemerintahan Raja George III.
Peta Kekaisaran Inggris pada 1921
Peta kerajaan-kerajaan Persemakmuran pada masa sekarang
Istana Buckingham, kediaman utama penguasa monarki
Istana Holyrood, kediaman Skotlandia resmi penguasa monarki
Lambang Elizabeth II di Britania Raya. Rancangannya, yang digunakan semenjak pengangkatan Ratu Victoria pada 1837, menampilkan lambang Inggris di bagian kiri atas dan kanan bawah, Skotlandia di kanan atas, dan Irlandia di kiri bawah. Di Skotlandia, sebuah versi terpisah digunakan (ditampilkan di bagian kanan) dimana diutamakan.
1-Up Studio

| --- | --- |

Nama asli: 1-UPスタジオ株式会社
Nama latin: 1-Up Sutajio Kabushikigaisha
Sebelumnya: Brownie Brown (2000–2013)
Jenis: Anak perusahaan dari Nintendo
Industri: Video games
Didirikan: 30 Juni 2000; 24 tahun lalu (2000-06-30)
Pendiri: Kameoka Shinichi Kouji Tsuda
Kantor pusat: Tokyo, Japan
Tokoh kunci: President Gen Kadoi
Produk: Mother 3 Mana series Super Mario series
Karyawan: 52 (2019)
Induk: Nintendo
Situs web: 1-up-studio.jp
1-Up Studio Inc. (１‐UPスタジオ株式会社 Wan-Appu Sutajio Kabushiki Gaisha) (１ ‐ UP ス タ ジ オ 株式会社 Wan-Appu Sutajio Kabushiki Gaisha), sebelumnya Brownie Brown Inc. (ブラウニーブラウン Buraunī Buraun) (ブ ラ ウ ニ ー ブ ラ ウ ン Buraunī Buraun), adalah pengembang video game Nintendo yang didanai dan dimiliki oleh Jepang yang didirikan pada 30 Juni 2000 di Tokyo, Jepang. Pada tanggal 1 Februari 2013, perusahaan mengumumkan bahwa karena upaya pengembangan bersama mereka baru-baru ini dengan Nintendo, maka perusahaan mereka mengalami perubahan dalam struktur internal, yang termasuk mengubah nama perusahaan mereka menjadi 1-Up Studio.
Sejarah

Perusahaan ini terdiri dari banyak mantan ahli 2D dari Square, Ltd. Setidaknya dua pendirinya (Kameoka Shinichi dan Kouji Tsuda) sebelumnya bekerja pada seri Mana yang memenangkan penghargaan pada platform Game Boy dan Super NES. Para pendiri meninggalkan Square, Ltd. karena "cita-cita yang berbeda."
Amora Lubis

Ini adalah nama Mandailing, marganya adalah .
| Amora Lubis |
| --- | --- |

 
Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PPP
Masa jabatan 2004–2019
 
Informasi pribadi
Lahir: 8 Mei 1960 (umur 64) Sigantang, Batahan, Ranah Batahan, Pasaman Barat, Sumatera Barat
Partai politik: Partai Persatuan Pembangunan
Pekerjaan: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
H. Amora Lubis, S.Sos.I. (lahir 8 Mei 1960
) adalah Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PPP 3 periode yakni 2004–2009, 2009–2014 dan 2014–2019. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Tanah Datar periode 1999–2004.
Riwayat Pendidikan

SD Sawahlunto Mudik Pasaman Barat (1973)
MTS Muhammadiyah Silaping, Pasaman Barat (1975)
PGAN 4 Tahun Ujung Gading, Pasaman Barat (1977)
MA Muhammadiyah Silaping, Pasaman Barat (1977)
PGAN 6 Tahun Ujung Gading, Pasaman Barat (1979)
SM Fakultas Syari’ah UMSB, Padang (1982)
S1 Jurusan Dakwah STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar
Pasca Sarjana UMSB Padang (1982)
Riwayat Pekerjaan

Karyawan Sekretaris Kantor PW Muhammadiyah Sumbar (1979–1984)
Guru STM Muhammadiyah (1994–1996)
Mubaligh/Da’i (1980—sekarang)
Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar (1997–1999)
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar (1999–2004)
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (2004–2009)