Hubungan India dengan Pakistan

| --- | --- |


 Pakistan:  India
Misi diplomatik
Komisi Tinggi Pakistan, New Delhi: Komisi Tinggi India, Islamabad
Utusan
Komisioner Tinggi Pakistan   Abdul Basit: Komisioner Tinggi India  Gautam Bambawale
Hubungan India dengan Pakistan memang rumit karena sejumlah peristiwa sejarah dan politik. Hubungan antara kedua negara telah ditetapkan oleh pemisahan India Britania yang penuh kekerasan pada tahun 1947, Konflik Kashmir, dan berbagai konflik militer yang terjadi antara kedua negara. Akibatnya, hubungan mereka diliputi oleh permusuhan dan kecurigaan. India Utara dan Pakistan tumpang tindih sampai batas tertentu di bidang linguistik, demografi, geografi, dan ekonomi.
Setelah pembubaran Kemaharajaan Britania pada tahun 1947, dua negara baru yang berdaulat terbentuk - Dominion India dan Dominion Pakistan. Pemisahan berikutnya dari bekas India Britania menyebabkan hingga 12,5 juta orang mengungsi, dengan perkiraan korban jiwa yang bervariasi dari beberapa ratus ribu sampai 1 juta. India muncul sebagai sebuah negara sekuler dengan penduduk mayoritas Hindu dan minoritas Muslim yang besar, sementara Pakistan juga muncul sebagai sebuah negara sekuler dengan penduduk mayoritas Muslim yang sangat besar; kemudian menjadi sebuah republik Islam meskipun konstitusinya menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya dari semua keyakinan.
Segera setelah kemerdekaan mereka, India dan Pakistan menjalin hubungan diplomatik namun pemisahan yang penuh kekerasan dan banyaknya klaim teritorial terus membayangi hubungan mereka. Sejak kemerdekaan mereka, kedua negara telah bertempur dalam tiga perang besar, satu perang yang tidak dideklarasikan, dan telah terlibat dalam banyak pertempuran bersenjata dan kebuntuan militer. Konflik Kashmir adalah titik pusat utama dari semua konflik ini dengan pengecualian Perang India-Pakistan 1971 dan Perang Pembebasan Bangladesh, yang mengakibatkan pemisahan diri Pakistan Timur (kini Bangladesh).
Banyak upaya untuk memperbaiki hubungan–terutama KTT Simla, KTT Agra, dan KTT Lahore. Sejak awal 1980-an, hubungan kedua negara memburuk terutama setelah Konflik Siachen, menghebatnya pemberontakan Kashmir pada tahun 1989, uji coba nuklir India dan Pakistan pada tahun 1998 dan Perang Kargil tahun 1999. Beberapa langkah membangun kepercayaan–seperti perjanjian gencatan senjata 2003 dan layanan Bus Delhi-Lahore–berhasil menurunkan ketegangan. Namun, upaya-upaya ini terhambat oleh serangan teroris berkala. Serangan Parlemen India 2001 hampir membawa kedua negara ke jurang perang nuklir. Pengeboman Samjhauta Ekspres 2007, yang menewaskan 68 warga sipil (sebagian besar adalah orang Pakistan), juga merupakan titik krusial dalam hubungan kedua negara. Selain itu, Serangan Mumbai 2008 yang dilakukan oleh militan Pakistan, mengakibatkan tamparan keras terhadap perundingan damai India-Pakistan yang sedang berlangsung.
Setelah hubungan mencair singkat menyusul pemilihan pemerintah baru di kedua negara, diskusi bilateral kembali terhenti setelah Serangan Pathankot 2016. Pada September 2016, sebuah serangan teroris di sebuah pangkalan militer India di Kashmir yang dikuasai India, serangan serupa yang paling mematikan dalam tahun-tahun terakhir, menewaskan 19 tentara Angkatan Darat India. Klaim India bahwa serangan tersebut telah diatur oleh kelompok jihad yang didukung Pakistan dibantah oleh Pakistan, yang mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan reaksi lokal terhadap kerusuhan di daerah tersebut karena kekuatan yang berlebihan oleh personel keamanan India. Serangan tersebut memicu sebuah konfrontasi militer di sepanjang Garis Kontrol, dengan eskalasi pelanggaran gencatan senjata dan serangan militan terhadap pasukan keamanan India lebih lanjut. Sampai dengan Desember 2016, konfrontasi yang sedang berlangsung dan peningkatan retorika nasionalis di kedua belah pihak telah mengakibatkan gagalnya hubungan bilateral, dengan sedikit harapan akan pulih.
Sejak pemilihan pemerintah baru di India dan Pakistan pada awal tahun 2010, beberapa langkah telah diambil untuk memperbaiki hubungan, khususnya mengembangkan sebuah konsensus mengenai kesepakatan status Non-Discriminatory Market Access on Reciprocal Basis (NDMARB) satu sama lain, yang akan meliberalisasi perdagangan. Pada akhir 2015, pertemuan diadakan antara menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional kedua negara, di mana kedua belah pihak sepakat untuk membahas secara menyeluruh rintangan yang tersisa dalam hubungan tersebut. Pada November 2015, Perdana Menteri India yang baru, Narendra Modi dan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menyetujui dibukanya kembali perundingan bilateral; pada bulan berikutnya, Perdana Menteri Modi melakukan kunjungan singkat dan tidak terjadwal ke Pakistan saat sedang dalam perjalanan ke India, menjadi Perdana Menteri India pertama yang mengunjungi Pakistan sejak 2004. Terlepas dari upaya-upaya tersebut, hubungan antara kedua negara tetap dingin, menyusul terulangnya aksi terorisme lintas batas. Menurut sebuah World Service Poll BBC 2014, 17% warga India memandang pengaruh Pakistan secara positif, dengan 49% menyatakan pandangan negatif, sementara 21% orang Pakistan memandang pengaruh India secara positif, dengan 58% menyatakan pandangan negatif.