Para Martir Tiongkok
Perkembangan sosial dan politik pada Abad ke-19

Selama masa ini, beberapa kejadian politik sangat mempengaruhi kehidupan Kristen di Tiongkok.
Bulan Juni 1840, komisaris kerajaan di Guangdong berkeinginan menghapuskan perdagangan opium yang dilakukan oleh Inggris; ia menyuruh membuang sebanyak 20.000 peti peti candu ke laut. Hal tersebut memicu perang yang dimenangkan oleh Inggris. Setelah perang berakhir, Tiongkok terpaksan menandatangani perjanjian modern pertama mereka pada tahun 1842, diikuti perjanjian oleh Prancis dan Amerika Serikat. Prancis mengambil kesempatan untuk mengambil alih Portugis sebagai kekuatan pelindung para misionaris di Tiongkok. Dua dekret dikeluarkan: dekret pertama pada tahun 1844 menyatakan bahwa masyarakat Tiongkok diizinkan memeluk agama Katolik; dekret kedua pada tahun 1846 yang menghapuskan keputusan kuno tentang Katolik dan mengembalikan properti yang diambil alih pada tahun 1724. Perjanjian tahun 1844 juga menyebutkan bahwa para misionaris diperbolehkan untuk datang ke Tiongkok, tetapi hanya pada beberapa kota pelabuhan yang dibuka untuk bangsa Eropa; ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum untuk mengeksekusi Augustus Chapdelaine (disebutkan di atas).
Pada pertengahan abad ke-19 terjadi perang saudara di Tiongkok yang dikenal sebagai Pemberontakan Taiping, yang dipicu oleh seorang umat Kristen dari Guangdong yang bernama Hong Xiuqian. Ia mengklaim bahwa ia menerima misi khusus dari Tuhan untuk memerangi kejahatan dan menjadi gerbang bagi periode perdamaian. Hong dan para pengikutnya sukses mengambil alih wilayah yang luas, mereka menghancurkan kuil-kuil Buddhis dan Taois, serta melawan agama tradisional masyarakat. Perang tersebut kira-kira menelan 20-30 juta korban jiwa sehingga menjadikannya konflik paling berdarah kedua dalam sejarah manusia (setelah Perang Dunia II). Setelah pemberontakan dihancurkan, kerusakan yang ditinggalkan menyebabkan kekristenan memperoleh nama buruk karena asosiasinya dengan pemberontakan. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu kekerasan terhadap para misionaris.
Hal lain yang memicu adalah meningkatnya hubungan antara aktivitas misionaris dengan imperialisme barat, termasuk aktivitas imperialis Prancis di Tiongkok yang mengatasnamakan perlindungan mereka atas misi para misionaris.
Setelah kemartiran St Augustus Chapedelaine (disebutkan di ataspada tahun 1856, Prancis merespon dengan mengirimkan sebuah ekspedisi militer. Ekspedisi tersebutr berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Tianjin pada tahun 1860 yang memberikan kebebasan kepada para misionaris Katolik untuk mengelilingi Tiongkok serta membeli tanah (hak tersebut juga diberikan kepada Protestan). Setelah itu, Gereja dapat hidup secara terbuka dan melaksanakan aktivitas misionarisnya, bahkan membuka sekolah-sekolah tinggi, universitas, dan penelitian ilmiah. Gereja semakin berakar dalam tradisi budaya Tionghoa serta dalam hubungannya dengan pemerintah, terutama juga karena berbagai aktivitas kemanusiaan mereka yang bernilai tinggi.
Namun, para misionaris memprovokasi masyarakat Tiongkok dengan membangun gereja-gereja atau sekolah di atas bekas kuil-kuil kuno atau di dekat kantor pemerintahan. Mereka juga menghapuskan institusi katolik pribumi yang selamat dari pelarangan pemerintah. Terkadang dalam kotbah juga ditegaskan bahwa mereka akan dilindungi dari masyarakat sekitar (yaitu dari tekanan dan kemarahan keluarga serta teman), dan bagaimana cara mereka melakukan pemisahan menyebabkan timbulnya rumor-rumor buruk di antara masyarakat setempat mengenai apa yang sebenarnya dilakukan umat nasrani. Rumor semacam itu juga menimpa sebuah rumah yatim piatu di Tianjin yang mengakibatkan pembunuhan 60 orang pada tahun 1870. Namun kolonialis Barat justru memanfaatkan tindakan pengrusakan dan pembunuhan tersebut (yang dilakukan oleh gerombolan maupun dinas rahasia) sebagai dalih untuk memeras keuntungan finansial dan ekonomi.
Aliran-aliran Protestan yang lebih tertutup diperlakukan dengan lebih baik oleh pihak-pihak yang berwenang.
Para kaum terpelajar serta keluarga terhormat di Tiongkok, dalam gerakan bahwa tanah, menyebarkan pamflet yang menyerang iman Kristen sebagai pemahaman yang tidak rasional. Surat-surat edaran untuk pembakaran properti juga disebarkan ke kerumunan penduduk dan diperkirakan sebagai pemicu kekerasan terhadap umat Kristen. Bahkan terkadang tidak diperlukan edaran semacam itu untuk memprovokasi masyarakat menyerang umat Kristen. Misalnya peristiwa pada masyarakat Hakka yang tinggal di wilayah tenggara, para misionaris Kristen sering kali mencemooh kebiasaan penduduk yang berhubungan dengan agama setempat, termasuk di antaranya menolak mengambil bagian dalam sembahyang bersama untuk memohon hujan (karena para misonaris juga diuntungkan oleh hujan, mereka dipaksa juga untuk memngambil bagian dalam ritual) serta menolak menyumbangkan dana untuk mengadakan pementasan opera bagi para dewata Tiongkok (para dewa yang dihormati dalam opera tersebut adalah dewa-dewa yang sama dengan yang dipuja para "Petinju" dalam pemberontakan yang terjadi berikutnya).
Misi Katolik menawarkan perlindungan kepada siapapun yang datang kepada mereka, termasuk para kriminal, pelanggar hukum, dan pemberontak terhadap pemerintah; hal tersebut meningkatkan kebencian pemerintah terhadap misi pengembangan agama.