Hukum Romawi-Belanda
Sejarah

Hukum Romawi semakin ditinggalkan selama awal Abad Pertengahan. Kitab Undang-Undang Theodosianus dan kutipan dari undang-undang kekaisaran zaman akhir (constitutiones) terkenal di negara-negara Jermanik penerus dan penting untuk mempertahankan prinsip umum hak rakyat yang menerapkan hukum Romawi yang sudah ada sebelumnya ke provinsi Romawi dan hukum Jermanik ke negara-negara Jerman. Breviarium Alaricianum dan Lex Gundobada Romana adalah dua dari beberapa undang-undang campuran Romawi-Jermanik yang memasukkan banyak bahan hukum Romawi. Namun, karena keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat mendahului penyusunan Undang-undang Yustinianus, hukum Bizantium awal tidak pernah berpengaruh di Eropa Barat. Juga, banyak dari hukum awal ini kemudian digantikan oleh hukum feodal. Hanya hukum kanonik yang berhasil mempertahankan sejumlah besar hukum Romawi yang berpengaruh.
Ketertarikan pada doktrin para pengacara Bizantium muncul ketika (sekitar 1070 SM) salinan Intisari Kaisar Romawi Timur Yustinianus I menemukan jalannya ke Italia utara. Para cendekiawan di Universitas Bologna yang baru muncul, yang sebelumnya hanya memiliki akses ke sebagian terbatas dari Undang-undang Yustinianus, memicu penemuan kembali intelektual hukum Romawi melalui pengajaran hukum berdasarkan teks-teks hukum Bizantium. Pengadilan secara bertahap menerapkan hukum Bizantium (seperti yang diajarkan di Bologna) pertama sebagai hukum in subsidium yang diterapkan ketika tidak ada undang-undang atau kebiasaan setempat, dan kemudian karena petugas pengadilan (hakim, magistrat, penilai) merasa bahwa konsep hukum yang disempurnakan lebih tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus rumit daripada hukum adat di Eropa Barat dan Tengah. Proses ini, yang disebut sebagai resepsi, terjadi di Kekaisaran Romawi Suci dan negara-negara pesisir Laut Tengah pada abad ke-13 hingga ke-14, tetapi jauh lebih lambat sampai ke Eropa utara (yaitu Sachsen, Prancis utara, Negara-negara Dataran Rendah, dan Skandinavia).
Pada abad ke-15, resepsi in complexu mencapai Belanda saat itu dikaitkan dengan Kekaisaran Romawi Suci. Sementara pengacara-pengacara Italia (mos italicus) adalah yang pertama berkontribusi pada yurisprudensi baru berbasis Bizantium, pada abad ke-16, cendekiawan doktrinal humanistik Prancis (mos gallicus) paling berpengaruh. Pada abad ke-17 dan ke-18, Belanda yang memiliki pengaruh paling besar. Anggota Hollandse Elegante School (“sekolah yurisprudensi elegan”; 1500–1800) termasuk Hugo Grotius, Johannes Voet, Ulrich Huber, Gerard Noodt, J., dan F. van de Sande. Para sarjana ini berhasil menggabungkan hukum Romawi dengan konsep hukum yang diambil dari hukum adat tradisional feodal Belanda, khususnya dari provinsi Holandia. Campuran yang dihasilkan didominasi Romawi, tetapi mengandung beberapa fitur yang khas Belanda: hibrida ini dikenal sebagai hukum Romawi-Belanda. Belanda menerapkan sistem hukum mereka di imperium jajahan mereka. Dengan demikian, cabang hukum sipil (atau ius commune) khas Belanda mulai diterapkan di tempat-tempat yang jauh, misalnya Hindia Belanda, Hindia Barat Belanda, Tanjung Harapan, dan Sailan.:156–157
Di Belanda, hukum Romawi-Belanda tiba-tiba berakhir ketika, pada tahun 1809, ketika negara boneka Kerajaan Hollandia menerapkan undang-undang Napoleon dari Prancis, sistem yang berbeda tetapi tetap merupakan cabang dari hukum sipil. Namun, Britania menghormati hukum Romawi-Belanda yang ada pada saat itu bekas jajahan Belanda yang menjadi kekuasaan Britania, seperti Guyana, Sailan, dan Afrika Selatan. Akibatnya, hukum Romawi-Belanda berhasil bertahan, biasanya dalam bentuk campuran dengan hukum Inggris, atau dikenal sebagai “Hukum Inggris-Romawi”.