Teori Internasional Ketiga
Doktrin > "Kekuatan Rakyat"

Bagian pertama dari "Buku Hijau" adalah "Memecahkan masalah demokrasi: Kewenangan Rakyat". Aspek politik Teori Internasional Ketiga ini, yang diterbitkan pada bulan Januari 1976, menolak bentuk-bentuk demokrasi tradisional seperti parlemen, partai politik, dan referendum, dan menguraikan prinsip-prinsip dasar demokrasi rakyat langsung yang didasarkan pada Muktamar rakyat dan komite-komite rakyat. Buku ini berpendapat bahwa demokrasi perwakilan sebenarnya tidak lain hanyalah semacam kediktatoran.
Menurut "Buku Hijau", pemenang dalam perebutan kekuasaan selalu merupakan instrumen pemerintah — individu, partai, kelas; dan yang selalu kalah adalah rakyat, dan dengan demikian, demokrasi sejati tidak terwujud. Perjuangan politik sering kali berujung pada munculnya instrumen pemerintah yang mewakili minoritas, dan itu pun melalui cara-cara demokrasi yang sah. Dengan demikian, semua rezim politik yang ada memalsukan demokrasi sejati dan merupakan kediktatoran.
Sistem parlementer, menurut Khadafi, adalah solusi yang menyimpang dari masalah demokrasi. Parlemen tidak dapat berbicara atas nama rakyat, karena demokrasi berarti pemerintahan rakyat, bukan mereka yang bertindak atas nama mereka. Metode pemilihan parlemen tidak dapat dianggap demokratis, karena rakyat menjadi sepenuhnya terputus dari anggota parlemen. Para anggota parlemen memonopoli kekuatan rakyat dan hak untuk memutuskan urusan rakyat untuk mereka. Parlemen, pada kenyataannya, tidak mewakili rakyat, tetapi partai yang memenangkan pemilihan. Bahkan, rakyat digunakan oleh kekuatan politik dalam perebutan kekuasaan. Sistem parlemen yang dipilih adalah sistem demagogis karena suara dapat dibeli dan dimanipulasi, yaitu, perwakilan parlemen adalah penipuan. Secara umum, teori pemerintahan perwakilan, menurut Khadafi, adalah praktik kuno yang diciptakan oleh para filsuf dan pemikir pada saat rakyat biasa diperintah seperti ternak oleh para penguasa mereka.
Partai, menurut "Buku Hijau", adalah alat modern pemerintahan diktator — yaitu kekuasaan sebagian orang atas keseluruhan rakyat. Partai didirikan oleh sekelompok orang untuk bertindak sesuai kepentingan mereka, atau untuk memaksakan pandangan mereka kepada publik dan untuk membangun ideologi mereka di atasnya. Jumlah partai dalam suatu sistem tidak mengubah substansi masalah. Selain itu, semakin banyak partai, semakin intensif perebutan kekuasaan di antara mereka, yang pada gilirannya merusak program-program yang diarahkan untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Kepentingan masyarakat dan perkembangannya dikorbankan demi perebutan kekuasaan partisan.
Selain itu, partai politik bisa saja korup dan bisa disuap dari dalam maupun luar. 'Oposisi' bukanlah organ yang mengendalikan aktivitas dari partai yang berkuasa, mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menggantikan partai yang berkuasa di pusat kekuasaan. Kendali berada di tangan partai yang berkuasa (melalui Parlemen), dan kekuasaan berada di tangan partai yang mengendalikan.
Khadafi membandingkan partai dan klan. Menurutnya, dalam perebutan kekuasaan, partai tidak berbeda dengan perebutan kekuasaan antara suku dan klan. Kedua jenis perebutan kekuasaan tersebut digambarkan memiliki dampak negatif dan memecah belah masyarakat.
Referendum juga digambarkan sebagai pemalsuan demokrasi. Para pemilih hanya dapat mengatakan "ya" atau "tidak." Teori tersebut menyatakan bahwa setiap orang harus dapat membenarkan keinginan mereka dan alasan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Oleh karena itu, untuk menjadi sepenuhnya demokratis, perlu untuk menciptakan instrumen pemerintahan semacam itu, yang akan identik dengan seluruh bangsa secara keseluruhan, bukan badan perwakilan yang bertindak atas nama bangsa.