Tata tempat (Malaysia)
Tata tempat di Malaysia

| Nomor | Jabatan |
| --- | --- |
1: Yang di-Pertuan Agong (Raja)
2: Raja Permaisuri Agong (Ratu)
3: Raja dan Pemangku Raja (penguasa provinsi kerajaan)
4: Yang di-Pertua Negeri (penguasa provinsi non-kerajaan)
5: Mantan Ratu yang menerima pensiun kerajaan daripada Pemerintah Pusat
6: Perdana Menteri
7: Wakil Perdana Menteri
7A: Putra Mahkota (wakil penguasa provinsi kerajaan)
8: Pemilik tanda kehormatan – Darjah Utama Seri Mahkota Negara
9: Pemilik tanda kehormatan – Seri Maharaja Mangku Negara
10: Mantan Perdana Menteri
11: Mantan Wakil Perdana Menteri
12: Pemilik tanda kehormatan – Seri Setia Mahkota Malaysia
12A: Undang Luak (deputi penguasa provinsi kerajaan Negeri Sembilan)
13: Ketua Mahkamah Federal
14: Ketua Dewan Negara (setingkat DPD)
15: Ketua Dewan Rakyat (setingkat DPR)
16: Menteri Negara
17: Kepala Sekretaris Negara
17A: Menteri Besar dan Kepala Menteri (gubernur provinsi)
18: Ketua Pengadilan Banding
19: Ketua Pengadilan Tinggi Malaya
20: Ketua Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak
21: Jaksa Agung
22: Panglima Angkatan Tentara
23: Inspektur Jenderal Polisi
24: Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Publik pada Departemen Perdana Menteri
25: Auditor Jenderal
26: Ketua Mahkamah Syariah
27: Wakil Ketua Dewan Negara
28: Wakil Ketua Dewan Rakyat
29: Pemimpin Oposisi pada Dewan Rakyat
30: Wakil Menteri Negara
31: Duta Besar, Komisioner Tinggi dan Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional
32: Hakim Mahkamah Federal
33: Hakim Pengadilan Banding
34: Sekretaris Parlemen
35: Pemilik tanda kehormatan – Panglima Mangku Negara
36: Pejabat Turus I dan II (setingkat Eselon I/a dan I/b)
37: Ketua Upacara Resmi Pemerintah
38: Sekretaris Jenderal Kementerian
38: Dirjen Perencanaan Ekonomi pada Departemen Perdana Menteri
38: Dirjen Perencanaan Modernisasi dan Manajemen Administrasi pada Departemen Perdana Menteri
38: Dirjen Koordinasi Pelaksanaan pada Departemen Perdana Menteri
39: Pejabat Turus III (setingkat Eselon II/a)
40: Ketua komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Federal  Ketua Komisi Pemilihan Umum  Ketua Komisi Pelayanan Publik  Ketua Komisi Pelayanan Pendidikan
41: Hakim Pengadilan Tinggi
41: Komisaris Yudisial
42: Pemilik tanda kehormatan – Panglima Setia Mahkota
43: Gubernur Bank Negara
44: Penyimpan Mohor Besar Raja-raja (Sekretaris Majelis Raja-raja)
45: Dato' Paduka Maharaja Lela (Kepala Upacara pada Istana Negara)
46: Profesor Kerajaan
46A: Wakil Menteri Besar dan Wakil Kepala Menteri (wakil gubernur provinsi)
46B: Ketua Dewan Undangan Negeri (setingkat DPRD Provinsi)
47: Anggota Dewan Negara
48: Anggota Dewan Rakyat
49: Hakim Pengadilan Banding Syariah
50: Panglima Angkatan Darat
51: Panglima Angkatan Laut
52: Panglima Angkatan Udara
53: Wakil Inspektur Jenderal Polisi
54: Pemilik tanda kehormatan – Panglima Jasa Negara
55: Pemilik tanda kehormatan – Panglima Setia Diraja
56: Pejabat JUSA A (setingkat PNS golongan IV/e)
57: Wakil Canselir/Rektor Universitas Negeri Badan Hukum
57A: Menteri Provinsi (Sabah dan Sarawak)
57A: Anggota Majelis Eksekutif Provinsi (negara bagian lainnya)
58: Pejabat JUSA B (setingkat PNS golongan IV/d)
58A: Penerima National Fellowship Award
59: Wakil Residen Perserikatan Bangsa-bangsa
60: Pejabat JUSA C (setingkat PNS golongan IV/c)
60A: Anggota Dewan Undangan Negeri
61: Pemilik tanda kehormatan – Johan Mangku Negara
62: Pemilik tanda kehormatan – Johan Setia Mahkota
63: Pemilik tanda kehormatan – Johan Setia Diraja
64: Pejabat Gred 54 (setingkat PNS golongan IV/b)
65: Sekretaris Politik
66: Pejabat Gred 52 (setingkat PNS golongan IV/a)
67: Konsul jenderal negara-negara tanpa perwakilan diplomatik di Malaysia