Majelis Raja-Raja
Peran dan prosedur > Mengamendemen konstitusi

Peran Majelis Raja-Raja dalam mengamendemen konstitusi pertama kali diatur melalui Undang-Undang (Amendemen) Konstitusi 1971, salah satu undang-undang yang ditetapkan pertama kali setelah peristiwa Insiden 13 Mei, insiden yang menelan sedikitnya 200 korban jiwa setelah kerusuhan rasial terjadi di Kuala Lumpur.
Terdapat beberapa peraturan hukum yang dilindungi secara khusus meliputi Pasal 152, 153, 181, serta Bagian III Konstitusi Malaysia. Masyarakat yang mempermasalahkan peraturan-peraturan hukum tersebut saat ini dapat dipidanakan oleh Parlemen. Hal ini diatur secara terpisah namun bersamaan dengan ditetapkannya Amendemen Undang-Undang Penghasutan. Ketentuan yang dimaksud juga meliputi adanya kontrak sosial, yaitu perjanjian quid pro quo antara orang Bumiputera dan orang non-Bumiputera. Sebagai imbalan atas pemberian kewarganegaraan kepada orang non-Bumiputera, maka orang Bumiputera berhak atas beberapa hak khusus (Ketuanan Melayu). Amendemen ini secara efektif "menguatkan" kontrak sosial, sehingga membuat kontrak tersebut hanya dapat diubah dengan persetujuan Majelis Raja-Raja. Setelahnya, sebagian orang mendeskripsikan Majelis Raja-Raja sebagai "dominasi Melayu".
Ketentuan yang dibatasi secara umum adalah yang mencakup bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, hak khusus bagi orang Melayu dan orang pribumi lainnya (Bumiputera, yang berjumlah lebih dari setengah penduduk Malaysia), kedudukan Penguasa Melayu, dan ketentuan kewarganegaraan Malaysia. Pembatasan ini berlaku bagi keseluruhan rakyat Malaysia, termasuk bagi para anggota Parlemen, mengesampingkan imunitas Parlemen. Sebagai tambahan, Pasal 159 Konstitusi Malaysia yang mengatur tentang pengamendemennya, juga diubah untuk memberlakukan bahwa ketentuan dalam Konstitusi yang menyangkut "isu sensitif" hanya dapat diubah melalui kesepakatan Majelis Raja-Raja. Ketentuan-ketentuan yang dibatasi tersebut juga disebut keseluruhannya pada Pasal 159 Ayat (5).
Perubahan-perubahan tersebut mendapat perlawanan hebat dari Parti Tindakan Demokratik (Democratic Action Party – DAP) dan Partai Progresif Rakyat (People's Progressive Party – PPP), yang keduanya menyerukan pengubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan "isu sensitif" tersebut dan diserukan selama kampanye mereka pada pemilihan umum 1969. Perubahan tersebut dinilai telah merusak hak imunitas Parlemen. Beberapa orang menganggap bahwa undang-undang tersebut belum cukup untuk memperjelas larangan diskusi, yang juga secara khusus mempertanyakan apakah pelarangan tersebut juga berlaku untuk Pasal 159 Ayat (5) Konstitusi.
Lainnya, seperti koran The Times London di Britania Raya, mencerca amendemen konstitusi tersebut. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan ingin "melestarikan feodalisme secara abadi mendominasi masyarakat Malaysia" dengan "memberi lembaga monarki konstitusional kecil yang kuno sebuah kekuatan pemblokiran yang luar biasa". Mereka menunjukkan bahwa ini adalah langkah munafik mengingat deklarasi "realisasi penuh hal-hal penting yang tidak boleh lagi tersapu lagi di bawah karpet..." oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Bagaimanapun, meski ditentang keras oleh berbagai pihak, pemerintahan koalisi persekutuan tetap meloloskan amendemen konstitusi di Parlemen tanpa suara oposisi karena mereka mengisi dua per tiga dari Parlemen.