Organisasi Bangsa Melayu Bersatu
Sejarah

Setelah Inggris kembali ke Malaya setelah Perang Dunia II, Malayan Union dibentuk. Namun, Persatuan ini mendapat banyak tentangan karena kerangka konstitusionalnya, yang dikatakan mengancam kedaulatan Melayu atas Malaya. Serangkaian kongres Melayu diadakan, yang berpuncak pada pembentukan partai nasionalis, UMNO pada 10 Mei 1946 di Kongres Melayu Ketiga di Johor Bahru, dengan Datuk Onn Jaafar sebagai pemimpinnya. UMNO sangat menentang Persatuan Malaya, tetapi awalnya tidak mencari kekuatan politik. UMNO tidak punya pilihan selain terus memainkan peran pendukungnya kepada penguasa Inggris. Inggris bekerja sama dengan para pemimpin UMNO dan membantu mengalahkan pemberontakan komunis.
Pada tahun 1949, setelah Persatuan Malaya digantikan oleh Persekutuan Tanah Melayu, UMNO mengalihkan fokusnya ke politik dan pemerintahan. Orang Melayu mencari hak kelahirannya karena pemerintah Melayu tidak mengumumkannya secara terbuka sehingga menimbulkan situasi yang membingungkan. Namun, pentingnya perjuangan UMNO tampaknya tidak didasarkan pada ras. Karena mereka juga memperebutkan ras lain saat berada di puncak negara.
Pada tahun 1951, Onn Jaafar keluar dari UMNO setelah gagal membuka keanggotaannya bagi non-Melayu untuk membentuk Partai Kemerdekaan Melayu (PKM). Tunku Abdul Rahman menggantikan Dato' Onn sebagai Presiden UMNO. Pada tahun yang sama, Partai Radikal memenangkan pemilihan dewan kota Malaya-George Town dengan mengklaim enam dari sembilan kursi yang tersedia. Tahun berikutnya, UMNO cabang Kuala Lumpur membentuk aliansi pemilu ad-hoc dan sementara dengan Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA) Selangor cabang Selangor untuk menghindari persaingan memperebutkan kursi yang sama dalam pemilihan kotamadya Kuala Lumpur. UMNO dan MCA akhirnya merebut sembilan dari dua belas kursi, memberikan pukulan telak bagi IMP. Setelah beberapa keberhasilan lain dalam pemilihan dewan lokal, koalisi tersebut diresmikan sebagai "Aliansi" pada tahun 1954.
Pada tahun 1954, pemilihan negara bagian diadakan. Dalam pemilihan ini, Aliansi memenangkan 226 dari 268 kursi di seluruh negeri. Pada tahun yang sama dibentuk Dewan Legislatif Federal yang terdiri dari 100 kursi. 52 akan dipilih, dan sisanya akan ditunjuk oleh Komisaris Tinggi Inggris. Aliansi menuntut agar 60 kursi dipilih, tetapi meskipun Tunku terbang ke London untuk bernegosiasi, perusahaan Inggris bertahan. Pemilihan dewan diadakan pada tahun 1955, dan Aliansi, sekarang diperluas untuk memasukkan Malayan Indian Congress (MIC), mengeluarkan manifesto yang menyatakan tujuan mencapai kemerdekaan pada tahun 1959, membutuhkan pendidikan sekolah dasar untuk semua anak, melindungi hak-hak masyarakat. hak raja-raja Melayu sebagai raja konstitusional, mengakhiri krisis Komunis, dan mereformasi pelayanan publik melalui perekrutan lebih banyak orang Melayu daripada orang asing.
Ketika hasilnya dirilis, ternyata Aliansi telah memenangkan 51 dari 52 kursi yang diperebutkan, dan sisanya jatuh ke tangan PAS (Partai Islam Se-Malaya, sebuah kelompok sempalan Islam dari UMNO). Tunku menjadi Ketua Menteri Malaya yang pertama.
Sepanjang periode ini, Darurat Malaya terus berlanjut. Tentara Pembebasan Rakyat Malaya (MRLA), didukung oleh Partai Komunis Melayu (MCP), melakukan tindakan kekerasan seperti menghancurkan pertanian, mengganggu jaringan transportasi dan komunikasi, menyerang kantor polisi, dll. Tujuan mereka adalah akhir dari kolonialisme di Malaya. Inggris menyatakan MCP, bersama dengan beberapa kelompok politik sayap kiri, ilegal pada tahun 1948. Pada tahun 1955, pemerintah Sekutu bersama dengan Komisaris Tinggi Inggris mengumumkan amnesti bagi pemberontak komunis yang menyerah. Perwakilan dari pemerintah Aliansi juga bertemu dengan para pemimpin MCP dalam upaya menyelesaikan konflik secara damai, seperti yang dinyatakan dalam manifesto pemilihan mereka. Chin Peng, Sekretaris Jenderal MCP, mendesak agar MCP diizinkan mengikuti pemilu dan dinyatakan sebagai partai politik yang sah sebagai prasyarat untuk meletakkan senjata. Namun, Tunku menolaknya sehingga menyebabkan kebuntuan.
Pada tahun 1956, Tunku memimpin sekelompok negosiator, yang terdiri dari politisi Aliansi dan perwakilan pemerintah Melayu, ke London. Di sana, mereka mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk kemerdekaan. Tanggal kemerdekaan ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan syarat dibentuknya komisi independen untuk menyusun konstitusi negara. Pemerintah Aliansi juga diharuskan untuk tidak menyita properti Inggris dan asing lainnya di Malaya. Perjanjian pertahanan juga akan ditandatangani.
Suruhanjaya Reid, yang diketuai oleh Lord William Reid, dibentuk untuk merangka perlembagaan. Walaupun konsep seperti federalisme dan monarki berperlembagaan, perlembagaan yang dicadangkan juga mengandungi peruntukan yang melindungi hak-hak istimewa bagi orang Melayu, seperti kuota kemasukan ke pendidikan tinggi dan perkhidmatan awam, dan menjadikan Islam agama rasmi persekutuan. Ia juga menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, walaupun hak untuk pendidikan vernakular dalam bahasa Cina dan Tamil akan dilindungi. Walaupun Tunku dan raja-raja Melayu telah meminta Suruhanjaya Reid untuk memastikan bahawa "dalam Malaya bebas semua warganegara harus diberi hak, keistimewaan dan peluang yang sama dan tidak boleh diskriminasi atas alasan kaum dan kepercayaan," keistimewaan Melayu, yang ramai di dalam UMNO disokong, sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Reid sebagai satu bentuk tindakan afirmatif yang akhirnya akan dihentikan. Langkah-langkah ini dimasukkan sebagai Perkara 3, 152 dan 153 Perlembagaan
Komisi Reid, dipimpin oleh Lord William Reid, dibentuk untuk menyusun konstitusi. Meskipun konsep seperti federalisme dan monarki konstitusional, konstitusi yang diusulkan juga memuat ketentuan yang melindungi hak-hak khusus bagi orang Melayu, seperti kuota untuk masuk ke pendidikan tinggi dan pegawai negeri, dan menjadikan Islam sebagai agama resmi federasi. Itu juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara, meskipun hak atas pendidikan vernakular dalam bahasa Cina dan Tamil akan dilindungi. Meskipun Tunku dan penguasa Melayu telah meminta Komisi Reid untuk memastikan bahwa "di Malaya bebas semua warga negara harus diberi hak, hak istimewa dan kesempatan yang sama dan tidak boleh didiskriminasi atas dasar ras dan kepercayaan," hak istimewa Melayu, yang banyak didukung oleh UMNO, seperti yang diminta oleh Komisi Reid sebagai bentuk tindakan afirmatif yang pada akhirnya akan dihentikan. Langkah-langkah ini termasuk dalam Pasal 3, 152 dan 153 Konstitusi. Seperti yang diharapkan, kemerdekaan dideklarasikan oleh Stadion Tunku di Merdeka pada 31 Agustus 1957, menandai transisi ke era baru politik Melayu dan Malaysia.