stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Gerakan Jogja Independent
Awal Mula

Joint awal mula didirikan oleh tujuh orang yang hampir seluruhnya adalah seniman. Ke-7 orang tersebut adalah Edi Purjanto dan Ong Hariwahyu yang merupakan seniman dan penggerak masyarakat kebudayaan, Grek Wuryanto yang merupakan pengajar di Universitas Kristen Duta Wacana, Rifki Fauzi dan Arif Budiman yang merupakan aktivis di bidang advertising, Herman Dody yang merupakan seorang motivator dan konsultan di bidang komunikasi, serta Yustina Neni yang juga merupakan seorang seniman. Persoalan strategis yang menjadi awal mula munculnya Gerakan Joint adalah mulai menjamurnya bangunan-bangunan hotel baru di Yogyakarta yang diirngi oleh dampak lanjutan seperti macet akibat semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang. Selain itu, munculnya Gerakan Joint juga dilatarbelakangi oleh makin menjamurnya bangunan pasar-pasar modern seperti mall dan pusat perbelanjaan lain di Yogyakarta. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Para penguasa dan pemangku kepentingan dianggap banyak melayani partai politik pengusung dan pendukungnya, ketimbang melayani masyarakat. Hal itu membuat Gerakan Joint lahir sebagai bentuk “perlawanan” dalam pemilihan kepala daerah. Secara khusus, Gerakan Joint muncul bersamaan dengan Pemilihan Wali Kota Yogyakarta pada tahun 2012. Sebagaimana namanya “Jogja Independent”, gerakan ini adalah non-partisan dan tidak mengenal istilah kontrak politik sebagaimana “percaturan” politik yang umum dikenal oleh masyarakat.
Gerakan Joint mengandalkan nilai-nilai seperti moral, edukasi, dan politik yang mertabat. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Gerakan Joint berupaya untuk mengusung calon kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota) melalui jalur independen. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kontrak politik antara calon kepala daerah. Mereka berusaha untuk mengurangi dominasi elit yang banyak berpihak pada partai politik pengusung akibat adanya kontrak politik itu. Tanpa ada kontrak politik alias independen, keberpihakan kepala daerah yang terpilih akan lebih banyak berpihak pada masyarakat umum.
Dalam perkembangannya, ke-7 insiator Gerakan Joint berupaya untuk mengajak sebanyak mungkin pihak untuk ikut bergabung dalam Joint. Mereka bersama-sama ingin mengusung calon wali kota tanpa melalui jalur partai politik. Setelah beberapa waktu, terdapat 30 orang pertama yang dinyakatan sebagai punggawa Gerakan Joint. Mereka mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari gerakan itu di Code, Jetis, Yogyakarta. Meskipun demikian, terdapat pihak-pihak lain yang turut mendukung Gerakan Joint, namun tidak mendaftarkan dirinya secara formal sebagaimana ke-30 orang tersebut. Mereka yang berada di luar gerakan berkontribusi dengan memberikan dukungan finansial kepada Gerakan Joint.
Karakteristik Politik di Kota Yogyakarta

Masyarakat Yogyakarta secara umum dapat dikatakan melek politik. Hal itu dapat dilihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Yogyakarta menunjukan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2014, partisipasi pemilih pada pemilihan presiden mencapai angka 77,15 persen yang notabene naik dibandingkan pemilu legislatif tahun 2014 yang hanya sekitar 75 persen. Di samping tingginya angka partisipasi politik, masyarakat Yogyakarta juga masih sangat terikat dengan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta dominannya kekuatan Muhammadiyah dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat. Berbagai macam partai politik dan kandidat politiknya tentu, memiliki strategi tertentu dalam rangka memenangkan hati masyarakat.
Sebagai misal, data penelitian Daliyoto (2013) menyebutkan bahwa setiap partai politik di Yogyakarta telah memiliki basis masa di setiap kecamatan. Dalam artian, partai politik itu sudah memetakan akan mendominasi wilayah mana di Yogyakarta. Sebagai contoh, Kecamatan Mantrijeron, Pakualaman, Tegalrejo, Gondokusuman didominasi oleh Partai Demokrat; Kecamatan Kraton, Gondomanan, dan Kotagede didominasi oleh Partai Amanat Nasional; kecamatan Mergangsan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; sementara Kecamatan Ngampilan, Danurejan didominasi oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut menunjukan bahwa pengaruh partai politik masih sangat kuat di dalamnya. Meskipun masyarakat juga menyadari bahwa keberadaan partai politik di sana tidak mampu menunjukan fungsinya setelah pemilukada atau pemilu berakhir. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gerakan Joint yang memiliki idealism non-partisan dan menolak adanya kontrak politik. Sementara itu, hampir seluruh kecamatan yang ada di Yogyakarta telah dikuasai oleh partai politik yang dapat dipastikan di dalamnya terdapat kontrak politik antara kandidat yang akan diusung dengan tim sukses dan partai politik pendukungnya. Sebagai contoh adalah calon Wali Kota Yogyakarta 2017. Calon nomor urut satu yaitu Imam Priyono dan Achmad Fadli memperoleh dukungan dari partai koalisi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem. Sementara itu, calon nomor urut dua, yaitu Hariyadi Suyuti dan Heroe Poerwadi memperoleh dukungan dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.
Persepsi Pemuda

Sebagaimana penjelasan di awal, Gerakan Joint membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung, baik mencalonkan dirinya sebagai calon Wali kota maupun relawan. Tak terkecuali pemuda, beberapa diantara mereka juga banyak yang bergabung dan mendukung gerakan ini pada awalnya. Menurut beberapa penelitian, para pemuda meyakini bahwa Gerakan Joint adalah sesuatu yang unik dalam rangka merespon situasi pembangunan wilayah di Kota Yogyakarta. Joint juga mereka anggap menawarkan suatu alternatif baru dalam berpolitik dan dianggap mampu menawarkan sistem kaderisasi yang lebih baik daripada partai politik.
Beberapa anak-anak muda juga beranggapan bahwa Gerakan Joint merupakan saran untuk memperbaiki perpolitikan lokal di Yogyakarta yang juga didasari oleh keinginannya memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Anaak muda dianggap sebagai masa yang dapat dididik tanpa menggunakan atau berorientasi pada uang, melainkan mengedepankan loyalitas.
Beberapa anak muda yang bergabung ke dalam Gerakan Joint sebagai misal adalah teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan alumni Asia Pacific Urban Youth Forum, Yogyakarta Youth Meeting, dan Actual Smile English Club, dan lain-lain. Namun demikian, beberapa anak muda tersebut juga mengalami sedikit kekecewaan mengingat tidak koherennya konsep awal Gerakan Joint dengan impmentasi program yang mereka lakukan. Geraan Joint bertekad menjadi gerakan yang menggalang partisipasi publik secara demokratis. Segala lapisan masyarakat diperkenankan untuk berpartisipasi, baik menjadi calon kandidiat maupun menjadi relawan. Namun demikian, mereka menilai bahwa pemilihan calon Gerakan Joint untuk melaju menjadi calon Wali kota dan Wali kota Yogyakarta terkesan tidak terlalu Demokrasi. Panitia seleksi tetap memiliki kekuatan dominan untuk menentukan calonnya. Dalam arti kata, keputusan yang mereka ambil tidak sepenuhnya berada di bawah keputusan peserta konvensi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| --- | --- |
Periode 2024-2029

Jenis
Jenis: Unikameral 
Sejarah
Sesi baru dimulai: 26 Agustus 2024
Pimpinan
Ketua: Khoirudin (PKS)  sejak 4 Oktober 2024 
Wakil Ketua I: Ima Mahdiah (PDI-P)  sejak 4 Oktober 2024 
Wakil Ketua II: Rani Mauliani (Gerindra)  sejak 4 Oktober 2024 
Wakil Ketua III: Wibi Andrino (NasDem)  sejak 4 Oktober 2024 
Wakil Ketua IV: Basri Baco (Golkar)  sejak 4 Oktober 2024 
Komposisi
Anggota: 106

Partai & kursi: (Pro-Pemerintah) (15)   PDI-P (15) (Oposisi) (91)   PKS (18)    Gerindra (14)    NasDem (11)    Golkar (10)    PKB (10)    PAN (10)    PSI (8)    Demokrat (8)    Perindo (1)    PPP (1) 
Pemilihan
Sistem pemilihan: Proporsional-Terbuka
Pemilihan terakhir: 14 Februari 2024
Pemilihan berikutnya: 2029
Tempat bersidang

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih No. 18 Kode Pos 10110 Gambir, Kota Jakarta Pusat Jakarta, Indonesia
Situs web
dprd-dkijakartaprov.go.id
 L • BBantuan penggunaan templat ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (disingkat DPRD DKI Jakarta atau DPRD Jakarta) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota/bupati yang diajukan oleh Gubernur. Berbeda dengan DPRD Provinsi lainnya, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Saat ini anggota DPRD DKI Jakarta terdiri dari 106 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan dilakukan setiap lima tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 17 April 2019. Dewan ini berkantor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pimpinan DPRD DKI Jakarta terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD DKI Jakarta yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 Agustus 2019 oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Komposisi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 25 kursi.
Hasil Pemilihan Umum > Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024

Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut.
Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD DKI Jakarta.
| Partai Politik | Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode> 1971-1977 | Jumlah Kursi dalam Periode> 1977-1982 | Jumlah Kursi dalam Periode> 1982-1987 | Jumlah Kursi dalam Periode> 1997-1999 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2004-2009 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2009-2014 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2014-2019 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2019-2024 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PKS  |  |  |  |  | 18 |  18 |  11 |  16 |  18 |
|  | PDI-P  |  |  |  |  | 11 |  11 |  28 |  25 |  15 |
|  | Gerindra  |  |  |  |  |  | (baru) 6 |  15 |  19 |  14 |
|  | NasDem  |  |  |  |  |  |  | (baru) 5 |  7 |  11 |
|  | Golkar  | 17 |  13 |  16 | 39 | 7 |  7 |  9 |  6 |  10 |
|  | PKB  |  |  |  |  | 4 |  1 |  6 |  5 |  10 |
|  | PAN  |  |  |  |  | 6 |  4 |  2 |  9 |  10 |
|  | PSI  |  |  |  |  |  |  |  | (baru) 8 |  8 |
|  | Demokrat  |  |  |  |  | 16 |  32 |  10 |  10 |  8 |
|  | Perindo  |  |  |  |  |  |  |  | (baru) 0 |  1 |
|  | PPP  | 11 |  14 |  12 | 20 | 7 |  7 |  10 |  1 |  1 |
|  | Hanura  |  |  |  |  |  | (baru) 4 |  10 |  0 |  0 |
|  | PDS  |  |  |  |  | 4 |  4 |  |  |  |
|  | PBR  |  |  |  |  | 2 |  0 |  |  |  |
|  | PDI  | 6 |  6 |  5 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ABRI  | 6 |  7 |  6 | 15 |  |  |  |  |  |
| Jumlah Anggota | Jumlah Anggota | 40 |  40 |  39 | 75 |  75 |  94 |  106 |  106 |  106 |
| Jumlah Fraksi | Jumlah Fraksi | 4 |  4 |  4 |  4 | 9 |  10 |  10 |  10 |  11 |
Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Satu fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta setidaknya beranggotakan 5 orang.
Fraksi > Fraksi periode 2024-2029

DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 terdiri dari 9 fraksi sebagai berikut:
| Nama Fraksi | Partai Politik | Ketua | Jumlah Anggota |
| --- | --- | --- | --- |
| Partai Keadilan Sejahtera | PKS | H. Ismail, S.Pd., M.H. | 18 |
| PDI Perjuangan | PDI-P | Pantas Nainggolan, S.H., M.M. | 15 |
| Partai Gerindra | Gerindra | Setyoko | 14 |
| Partai NasDem - PPP | NasDem PPP | Jupiter, S.E., M.M. | 11 |
| Partai Golkar | Golkar | Judistira Hermawan, B.Buss. | 10 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | M. Fu'adi Luthfi | 11 |
| Partai Amanat Nasional | PAN | Husen, S.H. | 10 |
| Partai Demokrat - Perindo | Demokrat Perindo | Desie Christhyana Sari, S.E., M.I.Kom. | 9 |
| Partai Solidaritas Indonesia | PSI | William Aditya Sarana, S.H. | 8 |
Fraksi > Fraksi periode 2019-2024

DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 terdiri dari 9 fraksi sebagai berikut:
| Nama Fraksi | Partai Politik | Ketua | Jumlah Anggota |
| --- | --- | --- | --- |
| PDI Perjuangan | PDI-P | Gembong Warsono | 25 |
| Partai Gerindra | Gerindra | Nurhasan | 19 |
| Partai Keadilan Sejahtera | PKS | H. Achmad Yani | 16 |
| Partai Demokrat | Demokrat | Desie Christhyana Sari | 10 |
| Partai Amanat Nasional | PAN | H. Bambang Kusumanto | 9 |
| Partai Solidaritas Indonesia | PSI | Anggara Wicitra Sastroamidjojo | 8 |
| Partai NasDem | NasDem | Wibi Andrino | 7 |
| Partai Golkar | Golkar | Basri Baco | 6 |
| PKB – PPP | PKB PPP | H. Hasbiallah Ilyas | 6 |
Fraksi > Fraksi Periode 2014-2019

DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 terdiri dari 10 fraksi sebagai berikut:
| DPRD DKI Jakarta  2014-2019> Partai | DPRD DKI Jakarta  2014-2019> Kursi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDI-P | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerindra | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKS | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPP | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demokrat | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanura | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Golkar | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKB | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NasDem | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAN | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sumber: Situs web DPRD DKI Jakarta
Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:
Pimpinan
Badan Musyawarah (Bamus)
Komisi
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Badan Anggaran (Banggar)
Badan Kehormatan (BK)
Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Alat Kelengkapan DPRD > Pimpinan DPRD

Artikel utama: Daftar Ketua DPRD DKI Jakarta
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD DKI Jakarta terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan.
Alat Kelengkapan DPRD > Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 komisi sebagai berikut:
KOMISI A Bidang Pemerintahan
KOMISI B Bidang Perekonomian
KOMISI C Bidang Keuangan
KOMISI D Bidang Pembangunan
KOMISI E Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berikut ini adalah daftar pimpinan Komisi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029:
| Nama Komisi | Nama Ketua | Nama Wakil Ketua | Nama Sekretaris | Jumlah Anggota | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisi A Bidang Pemerintahan | Inggard Joshua (Gerindra) | Alia Noorayu Laksono (Golkar) | Mujiyono (Demokrat) | 17 |  |
| Komisi B Bidang Perekonomian | Nova Harian Paloh (NasDem) | Wahyu Dewanto (Gerindra) | Muhammad Lefy  (PKB) | 18 |  |
| Komisi C Bidang Keuangan | Dimaz Raditya Soesatyo (Golkar) | Sutikno (PKB) | Suhud Alynudin  (PKS) | 13 |  |
| Komisi D Bidang Pembangunan | Yuke Yurike (PDI-P) | Muhammad Idris (NasDem) | Habib Muhammad Bin Salim Alatas (PAN) | 15 |  |
| Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat | Muhammad Thamrin (PKS) | Agustina Hermanto (PDI-P) | Justin Adrian Untayana (PSI) | 19 |  |
Alat Kelengkapan DPRD > Badan-Badan

Badan- badan di DPRD DKI Jakarta terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembenetukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan. Badan Musyawarah dan Badan Anggaran dipimpin oleh ex-officio pimpinan DPRD. Berikut adalah nama Pimpinan Badan-badan.
| Nama Badan | Nama Ketua | Nama Wakil Ketua | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Badan Musyawarah | Ketua ex-officio | Wakil Ketua ex-officio |  |
| Badan Anggaran | Ketua ex-officio | Wakil Ketua ex-officio |  |
| Badan Pembentukan Peraturan Daerah | Abdul Aziz  (PKS) | Jhonny Simanjuntak (PDI-P) |  |
| Badan Kehormatan | Yudha Permana (Gerindra) | Bambang Kusumanto (PAN) |  |
Daerah Pemilihan

Artikel utama: Daftar daerah pemilihan provinsi Indonesia
Pada Pileg 2019 dan Pileg 2024, pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta dibagi kedalam 7 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
| --- | --- | --- |
| DKI JAKARTA 1 | Jakarta Pusat | 12 |
| DKI JAKARTA 2 | Kepulauan Seribu Jakarta Utara A (Koja, Cilincing, Kelapa Gading) | 9 |
| DKI JAKARTA 3 | Jakarta Utara B (Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok) | 9 |
| DKI JAKARTA 4 | Jakarta Timur A (Cakung, Pulo Gadung, Matraman) | 10 |
| DKI JAKARTA 5 | Jakarta Timur B (Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati) | 10 |
| DKI JAKARTA 6 | Jakarta Timur C (Makasar, Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo) | 10 |
| DKI JAKARTA 7 | Jakarta Selatan A (Setiabudi, Kebayoran Baru, Cilandak, Kebayoran Lama, Pesanggrahan) | 10 |
| DKI JAKARTA 8 | Jakarta Selatan B (Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa) | 12 |
| DKI JAKARTA 9 | Jakarta Barat A (Tambora, Cengkareng, Kalideres) | 12 |
| DKI JAKARTA 10 | Jakarta Barat B (Taman Sari, Grogol Petamburan, Palmerah, Kebon Jeruk, Kembangan) | 12 |
| TOTAL | TOTAL | 106 |
Lihat pula

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Pranala luar

DPRD Provinsi DKI Jakarta
Dailami Firdaus

| Dailami Firdaus |
| --- | --- |
Dr. Dailami Firdaus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024–2029
 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Petahana
Mulai menjabat  16 Desember 2021
Presiden: Joko Widodo
Pendahulu Sabam SiraitPengganti Petahana
Daerah pemilihan: DKI Jakarta
Masa jabatan 1 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019
Presiden: Joko Widodo
Daerah pemilihan: DKI Jakarta
 
Informasi pribadi
Lahir: (1964-12-12)12 Desember 1964 Jakarta
Hubungan: Abdullah Syafi'i (kakek)
Orang tua: Tuty Alawiyah (ibu)
Pekerjaan: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Dailami Firdaus atau lebih akrab disapa Dailami (lahir 12 Desember 1964
) adalah seorang pengusaha dan politikus berkebangsaan Indonesia. Dailami  adalah cucu ulama besar Betawi yang juga Ketua MUI DKI Jakarta pada tahun 1977-1984, KH Abdullah Syafi'i. Dailami adalah putra dari putri sulung KH Abdullah Syafi'i, yakni Tuty Alawiyah AS.  Dailami merupakan Wakil Rektor II Universitas Islam As – Syafi’iyah Jakarta  dan merupakan Senator DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang terpilih dengan perolehan suara sebesar 416.929 suara.
Pendidikan

Dailami menyelesaikan pendidikan S2 di The American University, Washington, DC, USA dengan gelar Master of Law tahun 1989 dan tahun 1993 melanjutkan studi S2 di IBM dengan gelar Master in Business Administration, gelar S3 diperolehnya di Universitas Negeri Jakarta tahun 1999. [butuh rujukan]
Organisasi

Selain aktif sebagai pengajar, Dailami juga aktif dalam bidang organisasi sebagai Anggota Dewan Pembina Yayasan Dakwah Indah Malaysia (YADIMI), Pengurus BAMUS Betawi, Dewan Pertimbangan , Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta  tahun 2012 – 2015, Ketua Bidang Pendidikan, DPP Indonesia China Business Council (ICBC) tahun 2011 – 2015, Ketua II, IKAT (Ikatan Alumni Lemhanas TOT) tahun 2012 – 2016. [butuh rujukan]
Sejarah elektoral

| Pemilu | Lembaga legislatif | Daerah pemilihan | Perolehan suara | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia | DKI Jakarta | Tidak diketahui | Y Terpilih |
| 2019 | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia | DKI Jakarta | Tidak diketahui | Y Terpilih |
| 2024 | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia | DKI Jakarta | Tidak diketahui | Y Terpilih |
Banaran, Malo, Bojonegoro

Banaran adalah sebuah desa di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur |
| --- | --- |
Desa:  Banaran  Dukohlor  Kacangan  Kedungrejo  Kemiri  Ketileng  Kliteh  Petak  Malo  Ngujung  Rendeng  Semlaran  Sudah  Sukorejo  Sumberejo  Tambakromo  Tanggir  Tinawun  Trembes  Tulungagung
Marga Mandalasakti

| --- | --- |
Jenis: Swasta
Industri: Infrastruktur
Didirikan: 4 Oktober 1989 (1989-10-04)
Kantor pusat: Serang, Banten, Indonesia
Tokoh kunci: Kris Ade Sudiyono (Presiden Direktur)
Produk: Jalan tol
Pendapatan: Rp9,17 triliun (2014)
Pemilik: PT Astra Tol Nusantara
Situs web: margamandala.co.id
PT Marga Mandalasakti adalah anak usaha dari Astra Infra Toll Road yang mengoperasikan Jalan Tol Tangerang–Merak. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 setelah Jalan Tol Jakarta–Tangerang yang dioperasikan oleh Jasa Marga selesai dibangun.
Pengelolaan jalan tol

Jalan Tol Tangerang–Merak
Rencana Pengelolaan jalan tol

Jalan Tol Sentul Selatan–Jonggol–Karawang Barat
Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban
Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta
Jalan Tol Lombok-Bima
Jalan Tol Kediri–Tulungagung
Jalan Tol Kertosono–Kediri
Jalan Tol Pontianak-Singkawang
Jalan Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing
Jembatan Selat Bali
Jalan Tol Labuha-Dolit-Litofa
Jalan Tol Sukabumi–Ciranjang–Padalarang
Jalan Tol Makassar-Bulukumba-Jenenponto-Selayar-Taka Borante-Maurole
Jalan Tol Penajam-Banjarbaru
Jalan Tol Banjarbaru-Masalembo-Sumenep