Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia
Keterangan

↑  Seluruh penyertaan modal pada saat pendirian perusahaan berasal dari kekayaan negara hasil pengalihan saham negara pada BUMN yang kini menjadi anggota holding. Selama belum terjadi perubahan pada komposisi modal perusahaan, kepemilikan pemerintah dalam perusahaan tetap 100%.
↑  Merupakan singkatan dari Badan Usaha Logistik, nama lama ketika badan tersebut masih berupa Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/U/KEP/1967
↑  1,16% Saham Seri B + 58,84% Saham Seri C sama dengan 60,00%
↑  0,39% Saham Seri B + 8,44% Saham Seri C sama dengan 8,83%
↑  ASDP sendiri merupakan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, nama resmi perusahaan hingga 2004.
↑  Nama DAMRI merupakan singkatan dari Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang mana merupakan institusi leluhur Perum DAMRI
↑  Pembentukan holding BUMN merupakan kebijakan Kementerian BUMN dalam rangka menyusutkan jumlah BUMN menjadi sekitar 40 BUMN saja.[butuh rujukan]
 Dalam sistem holding BUMN, pemerintah dapat mengendalikan BUMN anggota holding dengan saham dwiwarna yang dapat mengganti peran induk holding BUMN sebagai pemegang saham pengendali.
↑  Contoh: perubahaan BUMN berbentuk Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan, dan perubahan BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Perseroan
↑  Contoh: pengambilalihan (akuisisi) perusahaan kompetitor bukan BUMN oleh BUMN, serta penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) oleh BUMN ke perusahaan bukan BUMN di luar negeri
↑  Tujuan dari hal ini adalah karena pada praktiknya dalam satu peristiwa hilangnya status BUMN, dapat terdapat beragam tanggal yang dapat digunakan untuk menentukan kapan sebenarnya suatu BUMN mulai kehilangan status BUMN-nya. Tanggal-tanggal ini antara lain adalah:
(1). Tanggal BUMN pertama kali menerima gugatan pailit,
(2). Tanggal keluarnya keputusan pengadilan niaga yang menyatakan BUMN pailit dan insolven,
(3). Tanggal keluarnya keputusan kasasi atas keputusan kepailitan yang dikeluarkan pengadilan niaga,
(4). Tanggal keluarnya konfirmasi dari Kementerian BUMN atau pejabat lain bahwa perusahaan akan segera dibubarkan,
(5). Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pembubaran perusahaan,
(6). Tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam RUPS-LB,
(7). Tanggal terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembubaran BUMN,
(8). Tanggal diputuskannya pembeli/pemenang lelang pembeliaan saham BUMN hasil divestasi pemerintah,
(9). dsbg.
Atas dasar itu, agar informasi tanggal yang ditampilkan bersifat konsisten dan seragam, dipilih tanggal terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai tanggal yang digunakan pada tabel.
↑  Kini bernama PT Timah Tbk
↑  Disingkat PN Pertamina. Pada tahun 1972, PN Pertamina menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan Undang-Undang khusus, menjadikannya satu-satunya BUMN yang dasar hukum pendiriannya merupakan Undang-Undang alih-alih Peraturan Pemerintah. Undang-Undang tentang Pertamina tersebut dicabut pada tahun 2001 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, yang mengamanatkan Pertamina agar diubah bentuk badan hukumnya menjadi Persero dalam jangka dua tahun setelah Undang-Undang tersebut berlaku. Perubahan bentuk badan hukum ini terjadi pada tahun 2003.
↑  Disingkat sebagai PN Bhinneka Kimia Farma, kini bernama PT Kimia Farma
↑  Disebut juga BPU MEKATANI
↑  Perpu Nomor 19 Tahun 1960 adalah aturan pendahulu dari pengaturan BUMN yang berlaku saat ini. Perpu ini menjadi landasan pembentukan suatu entitas yang dinamakan Badan Pimpinan Umum (BPU). Merujuk pada Bab XII Perpu tersebut, tugas BPU ditentukan berdasarkan apakah BPU tersebut merupakan BPU Berbadan Hukum atau BPU Tidak Berbadan Hukum. BPU Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tertentu serta menjalankan tugas direksi Perusahaan Negara tertentu; sementara BPU Tidak Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas mengawasi kepenguasaan dan kepengurusan Perusahan Negara tertentu serta mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan Negara. BPU Berbadan Hukum adalah Perusahaan Negara, dan Perusahaan Negara yang dikuasai oleh BPU Berbadan Hukum akan kehilangan status badan hukumnya (yang juga berarti kehilangan status Perusahaan Negara-nya). Hal tersebut tidak berlaku bagi BPU Tidak Berbadan Hukum.
↑  Juga disingkat PT Kodja (Persero) dan nantinya akan berubah menjadi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero); lihat peristiwa 1990-12-13 pada tabel
↑  Disebut juga PERIKANI Riau
↑  Disebut juga PERIKANI Jawa Timur
↑  Disebut juga PERIKANI Sulawesi Selatan/Tenggara
↑  Disebut juga PERIKANI Jawa Tengah
↑  Sebagai contoh adalah pada peristiwa 1993-11-30 dan 1996-02-14 pada tabel
↑  Disebut juga PT Jatraco
↑  Kini bernama PT Bukit Asam (Persero) Tbk
↑  Nantinya berubah nama menjadi PT Kertas Blabak
↑  Kini bernama PT Semen Indonesia (Persero)
1 2  PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sejak April 2012 berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan dikenal dengan jenama Pupuk Indonesia Holding Company
↑  Disingkat Mega Eltra; kini bernama PT Pupuk Indonesia Niaga
↑  Kini bernama PT Dirgantara Indonesia
↑  Disebut juga Natour Ltd
↑  Lihat peristiwa tanggal 1998-03-05 pada tabel
↑  disebut juga PT Askes
↑  disebut juga PT Jamsostek
↑  Meski UU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa BUMN yang termasuk dalam pengertian Perusahaan Perseroan memiliki paling sedikit 51% saham atas nama negara, hal ini tidak diatur dalam regulasi sebelumnya, UU Nomor 9 Tahun 1969; sehingga perusahaan berkepemilikan negara kurang dari 51% tetap diakui sebagai Perusahaan Persero selama tetap memenuhi ketentuan lain yang berlaku.
↑  Meskipun pembeli saham PT Sarana Karya (Persero) yang dijual tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) yang merupakan sesama BUMN, transaksi tersebut tetap digolongkan sebagai divestasi mengingat PP Nomor 91 Tahun 2013 mendeskripsikan hal ini sebagai transaksi "penjualan saham milik negara."
↑  disebut juga PT Inhutani I
↑  disebut juga PT Inhutani II
↑  disebut juga PT Inhutani III
↑  disebut juga PT Inhutani IV
↑  disebut juga PT Inhutani V
↑  Kini bernama PT Pertamina Gas Negara Tbk
↑  Disebut juga PT Sucofindo
↑  Yaitu surat nomor S-149/MBU/03/2022 tertanggal 2 Maret 2022 dan surat nomor DIR/196 tertanggal 10 Maret 2022