Dinasti Tang
Sejarah > Administrasi dan politik > Reformasi awal

Taizong mencoba menyelesaikan masalah pemerintahan yang menghantui dinasti-dinasti sebelumnya. Ia mengeluarkan undang-undang baru yang didasarkan pada undang-undang pada masa Sui. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar bagi undang-undang dinasti-dinasti Tiongkok berikutnya, dan juga negara-negara tetangga seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Hukum paling awal yang berhasil ditemukan dikeluarkan pada tahun 653, yang terbagi menjadi 500 pasal yang merincikan kejahatan-kejahatan dan hukumannya yang bervariasi dari dipukul sepuluh kali dengan tongkat ringan, seratus kali dengan tongkat berat, pembuangan, perhambaan, hingga hukuman mati.
Undang-undang Tang membedakan tingkatan hukuman berdasarkan kelompok sosial dan politik, walaupun kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang sama. Misalnya, tingkatan hukuman untuk seorang pelayan yang membunuh tuannya berbeda dengan hukuman untuk tuan yang membunuh pelayannya.
Sebagian besar isi undang-undang Tang masih dapat ditemui dalam undang-undang pada masa setelahnya, seperti undang-undang Dinasti Ming pada tahun 1397. Namun, terdapat pula perbaikan, seperti peningkatan hak properti perempuan pada masa Dinasti Song (960–1279).
Dinasti Tang memiliki tiga departemen (Hanzi: 省; Pinyin: shěng), yang bertugas untuk membuat, meninjau, dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Terdapat pula enam kementerian (Hanzi: 部; Pinyin: bù) di bawah pemerintahan yang menerapkan kebijakan, dan masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Kementerian-kementerian ini meliputi kementerian pegawai administrasi, keuangan, ritus, militer, peradilan, dan pekerjaan umum. Model Tiga Departemen dan Enam Kementerian ini tetap diterapkan hingga jatuhnya Dinasti Qing (1644–1912).
Meskipun pendiri Dinasti Tang merasa terkait dengan kejayaan Dinasti Han (abad ke-3 SM–abad ke-3 M), dasar organisasi administrasi Tang sangat mirip dengan Dinasti Selatan dan Utara sebelumnya. Sistem fubing dari Dinasti Zhou Utara (abad ke-6) masih dilanjutkan oleh Tang, dan dalam sistem ini para milisi diberi tanah dan ditugaskan untuk menggarap tanah tersebut untuk waktu tertentu. Sistem juntian dari masa Wei Utara (abad ke-4-abad ke-6) juga dipertahankan, walaupun terdapat beberapa perubahan.
Walaupun pemerintah pusat dan lokal menyimpan banyak sekali catatan mengenai tanah untuk menentukan pajak, di Tang banyak orang melek huruf dan kaya yang membuat dokumen pribadi mereka sendiri dan menandatangani kontrak. Mereka memiliki tanda tangan mereka sendiri, dan dalam proses pembuatan kontrak terdapat saksi dan juru tulis untuk pembuktian di pengadilan bahwa klaim kepemilikan mereka sah (apabila perlu). Pendahulu sistem ini sebenarnya sudah ada semenjak masa Dinasti Han kuno, tetapi bahasa perjanjian menjadi semakin umum dan tertanam dalam budaya literer Tiongkok pada masa dinasti-dinasti berikutnya.
Pusat kekuatan politik Tang terletak di ibu kotanya di Chang'an (kini Xi'an). Di kota tersebut, kaisar memiliki kompleks istana yang besar. Di tempat tersebut, ia dapat menghibur pada perwakilan politik dengan musik, olahraga, pertunjukan ketangkasan akrobatik, puisi, lukisan, dan pertunjukan teater. Di Chang'an juga terdapat banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Saat pejabat pemerintah tingkatan prefektur di Tiongkok mendatangi ibu kota pada tahun 643 untuk memberikan laporan tahunan wilayah mereka, Kaisar Taizong mendapati bahwa banyak dari antara mereka yang tidak punya tempat beristirahat yang layak sehingga harus menyewa kamar dari pedagang. Oleh sebab itu, Kaisar Taizong memerintahkan badan pemerintah yang bertugas dalam pembangunan kota untuk membangun rumah pribadi khusus untuk setiap pejabat yang mengunjungi ibu kota.