Penyangkalan Nakba
Negasionisme sejarah > Dalam narasi Zionis dan kenegaraan Israel

Menurut pakar Nur Masalha, di Israel ada politik penyangkalan seputar Nakba, yang diwujudkan dalam pernyataan tokoh-tokoh Israel seperti Golda Meir, dengan contoh narasi "Tidak ada yang namanya orang Palestina" (There was no such things as Palestinians). Masalha menegaskan bahwa “penyangkalan merupakan komponen utama narasi Zionis mengenai apa yang terjadi pada tahun 1948.”
Mariko Mori melakukan studi analisis mengenai arus utama historiografi Israel mengenai pembentukan kewarganegaraan Israel. Dari hasil kajiannya, ia tidak menemukan pembahasan yang memadai mengenai "kemunculan masalah pengungsi Palestina dan pemusnahan lebih dari 400 desa Palestina pada tahun 1948, sehingga dengan sengaja menyangkal ingatan orang Palestina tentang Nakba." Ia menemukan bahwa narasi yang membenarkan pengusiran dan pelarian warga Palestina pada tahun 1948 didasarkan pada sejumlah asumsi seperti: Palestina adalah sebuah "tanah yang tidak digarap", "tandus, tidak berpenghuni"; bahwa orang-orang Arab Palestina adalah bagian dari "bangsa Arab yang lebih besar" dan bukan sebuah bangsa, sehingga membantah nasionalisme Arab Palestina; bahwa orang-orang Arab Palestina adalah “perusuh dan pogrom ”; bahwa orang-orang Yahudi pulang ke negeri asal mereka (negasi dari Diaspora); dan bahwa perpindahan penduduk adalah "solusi universal yang dapat dibenarkan terhadap pertanyaan-pertanyaan minoritas".
Sejarawan Michael R. Fischbach mendefinisikan penyangkalan Nakba sebagai "kontra narasi Nakba" dengan peran tertentu dalam kehidupan publik Israel dan kebijakan negara—dengan fungsi utama sebagai alat untuk menolak seruan kebijakan reparasi—yang terdiri dari hal-hal berikut:
tema "perang adalah perang" yang mana pengusiran dan eksodus merupakan sebuah hal yang disesalkan namun merupakan efek samping tidak bisa dihindari dari upaya pertahanan diri Israel dari serangan pasukan Arab, dan bahwa Pemerintahan Sementara Israel tidak bersalah sepanjang tidak memiliki "rencana induk" pengusiran, namun tidak mempertimbangkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan berikutnya yang menghalangi kembalinya pengungsi dalam mempertimbangkan tanggung jawab negara.
tema "pertukaran populasi" di mana orang-orang Yahudi dan Arab, yang dipandang sebagai bagian dari dunia Arab yang lebih luas, melakukan perpindahan penduduk dan properti bersama yang tidak dapat dibatalkan (misalnya orang-orang Yahudi yang meninggalkan Irak juga meninggalkan properti mereka), dan bahwa pemukiman kembali orang-orang Yahudi di Israel juga terjadi pada sebuah biaya besar.
klaim bahwa Israel pada umumnya bersedia memberikan kompensasi, namun hal ini menunggu mekanisme internasional, yang akan membagi dana tersebut, namun tidak memasukkan kemungkinan ganti rugi individual, misalnya melalui restitusi, sehubungan dengan Israel yang meloloskan Hukum Properti yang Ditinggalkan dan negosiator Palestina tidak menentang gagasan dana internasional selama KTT Camp David tahun 2000 (yang berakhir tanpa kesepakatan); jika "penyelesaian massal" tersebut dilaksanakan, Israel akan membayar sejumlah uang, dan dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut yang merupakan klausul "berakhirnya klaim", menutup semua jalur hukum bagi warga Palestina yang masih memiliki klaim atau tidak. ingin menjadi bagian dari skema tersebut.
keyakinan bahwa satu-satunya utang Israel kepada para pengungsi adalah kompensasi harta benda, dan bukan reparasi moral apa pun selain pernyataan penyesalan.
Pada tahun 2003, Ilan Gur-Ze'ev dan Ilan Pappé menulis bahwa baik orang Israel maupun Palestina menganggap diri mereka sendiri " sebagai korban tunggal dan sama sekali tidak mengakui adanya viktimisasi " dari kelompok lain. Di pihak Palestina, diskursus beralih dari “penyangkalan total” ke arah meremehkan “makna moral” Holocaust. Pihak Israel sendiri, berdiskursus bahwa “Zionisme bersikeras menyangkal Nakba dan menolak mengakui peran Israel dalam konflik Palestina, dan bersikeras bahwa Israel tidak membuat Palestina sebagai korban.", dan bahwa "tidak ada yang membenarkan...penolakan Israel terhadap tanggung jawab besar".
Nadim N. Rouhana dan Areej Sabbagh-Khoury pada tahun 2017 menulis "sampai pertengahan 1990-an, (pembicaraan Nakba) dibungkam dalam 'bidang politik resmi' masyarakat Palestina di Israel...oleh negara Israel dan institusi pemerintahannya". Mereka berpendapat bahwa "sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya penyangkalan Nakba di Israel", yang mana "kekhawatiran Israel terhadap legitimasinya sendiri merupakan faktor utama" dalam menekankan penyangkalan Nakba, yang mengarah pada "ingatan resmi negara Israel di mana ingatan Palestina dihilangkan dari geografi dan sejarah negaranya" demi meneguhkan kepentingan narasi Yahudi atau Zionis. Rouhana dan Sabbagh-Khoury mengutip Undang-Undang Nakba tahun 2011 sebagai “contoh paling menjelaskan” dari pemerintah Israel yang menafsirkan meningkatnya “kesadaran” warga Palestina terhadap Nakba sebagai “ancaman” dan mengambil langkah untuk memeranginya. Bashir Bashir dan Amos Goldberg sepakat bahwa UU Nakba tahun 2011 merupakan bentuk penyangkalan Nakba.