stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penghapusan hukuman mati
Instrumen hak asasi manusia internasional > Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik > Komentar Umum Nomor 6 KIHSP

Adanya keinginan untuk menerapkan penghapusan hukuman mati juga dibahas di dalam Komentar Umum Nomor 6 KIHSP. Dalam komentar ini dinyatakan bahwa kemajuan dalam penghormatan atas hak hidup dapat diamati melalui upaya abolisi dan penghapusan hukuman mati. Adanya komentar ini merupakan pernyataan yang memberikan informasi bahwa KIHSP memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan penghapusan hukuman mati.
Instrumen hak asasi manusia internasional > Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik > Protokol Opsional

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memiliki dua protokol opsional. Protokol Opsional I KIHSP berisi pemberian kewenangan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komite HAM PBB) untuk menerima pengaduan oleh perorangan yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran hak. Penerimaan ini dilakukan jika pelanggaran yang diadukan tercantum dalam kovenan. Sedangkan  Protokol Opsional IIKIHSP dibuat khusus untuk pelaksanaan penghapusan hukuman mati.
Protokol Opsional II KIHSP ditetapkan pada tanggal 15 Desember 1989 oleh Majelis Umum PBB. Pembentukan protokol ini melalui Resolusi PBB 33/148. Isi Protokol Opsional Kedua KIHSP merupakan hasil adopsi dari KIHSP. Adopsi ini dilakukan karena KIHSP masih memiliki beberapa kekurangan dalam pengaturan mengenai praktik hukuman mati. Perubahan utama di dalam protokol opsional ini ialah norma yang digunakan. Protokol ini melarang pemberlakuan hukuman mati dalam keadaan apapun. Protokol Opsional II KIHSP dibuat berdasarkan kesadaran dan kesepakatan bersama dari negara peserta bahwa penghapusan hukuman mati merupakan bentuk peningkatan dan penghormatan atas martabat manusia.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sejak tahun 1997, sidang tahunan Komisi HAM PBB mulai meminta moratorium hukuman mati kepada negara-negara anggota PBB yang masih memberlakukan hukuman mati. Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) juga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai hukuman mati. Rekomendasi dibuat melalui resolusi yang disetujui melalui hasil konsensus mayoritas dalam suatu sidang umum PBB. Tiap resolusi yang dibuat oleh PBB berisi pandangan terhadap isu-isu di dunia. Isi resolusi juga memberikan gambaran mengenai prinsip dan tindakan yang didukung oleh konsensus tersebut. Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB secara umum mengeluarkan resolusi yang memberikan perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Selain itu, isi resolusinya mencakup pelarangan pengggunaan resolusi dalam bentuk delik yang dapat dituntut hukuman mati. Berikut resolusi PBB yang berkaitan dengan penghapusan hukuman mati:
| Nama resolusi | Tanggal terbit |
| --- | --- |
Resolusi Majelis Umum PBB 62/149: 18 Desember 2007
Resolusi Majelis Umum PBB 63/168: 18 Desember 2008
Resolusi Majelis Umum PBB 65/206: 21 Desember 2010
Resolusi Majelis Umum PBB 67/176: 20 Desember 2012
Resolusi Dewan HAM PBB 22/11: 10 April 2013
Resolusi Dewan HAM PBB 26/2: 26 Juni 2014
Resolusi Majelis Umum PBB 69/186: 18 Desember 2014
Resolusi Dewan HAM PBB 30/5: 1 Oktober 2015
Resolusi Majelis Umum PBB 71/187: 19 Desember 2016
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Majelis Umum PBB 62/149

Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 berisi anjuran untuk penangguhan pelaksanaan hukuman mati kepada negara-negara anggota PBB. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2007. Melalui hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara anggota PBB menyetujui resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 104 negara, sedangkan 54 negara menyatakan tidak setuju dan 29 negara memilih tidak memberikan suara. Resolusi ini dihasilkan dengan dilandasi oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), DUHAM, KIHSP, dan Konvensi Hak-hak Anak. Selain itu, Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 juga dibuat dengan mempertimbangkan Resolusi 2005/59. Pandangan utama dalam Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB adalah adanya peningkatan dan kemajuan perkembangan hak asasi manusia melalui  penangguhan terhadap pemberlakuan hukuman mati. Penyebab lain penangguhan pelaksanaan hukuman mati dalam resolusi ini ialah sebagai pencegahan kesalahan penerapan hukuman mati yang tidak dapat dipulihkan. Selain penangguhan, Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB juga menganjurkan kepada negara yang memberlakukan penangguhan untuk segera menghapuskan hukuman mati di dalam tiap tindak pidana. Selain itu, negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dianjurkan untuk tidak kembali memberlakukan hukuman mati.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Majelis Umum PBB 63/168

Setelah penetapan Resolusi Majelis Umum PBB 63/168, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi Majelis Umum PBB 63/168. Penerbitan resolusi ini dijadikan sebagai bentuk penegasan mengenai penangguhan hukuman mati. Setelah resolusi ini diterbitkan, terjadi peningkatan jumlah negara anggota PBB yang telah memutuskan untuk mendukung penangguhan terhadap hukuman mati. Dalam resolusi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekretaris Jenderal PBB) diminta untuk mengeluarkan laporan kemajuan dalam implementasi Resolusi 62/149. Selain itu, negara-negara anggota yang masih memberlakukan hukuman mati diminta untuk menyediakan informasi tentang hukuman mati yang berlaku ke Sekretaris Jenderal PBB. Dari hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara mendukung resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 106 negara dan penolakan sebanyak 46 negara. Sedangkan 34 negara memilih tidak memberikan suara.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Majelis Umum PBB 65/206

Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB berisi permintaan Majelis Umum PBB kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan garansi perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Permintaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap standar-standar internasional khususnya resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB juga berisi mekanisme pelaporan ke sekretari jenderal PBB mengenai hal ini. Majelis Umum PBB juga meminta kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan informasi yang relevan mengenai praktik hukuman mati. Tujuan dari permintaan ini adalah pembangunan kesadaran masyarakat dan membuka peluang diskusi terbuka di tahap nasional mengenai pemberlakuan Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB juga meminta lembaga legislatif di negara-negara yang telah menghapus praktik hukuman mati untuk berbagi pengalaman mengenai penghapusan hukuman mati. Dari hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara mendukung resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 109 negara dan penolakan sebanyak 41 negara. Sedangkan 35 negara memilih tidak memberikan suara.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Majelis Umum PBB 67/176

Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB  berisi perlindungan hukuman mati terhadap anak dan wanita hamil. Dalam resolusi ini, penerapan hukuman mati terhadap anak dan wanita hamil di tingkat nasional dinyatakan sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Pembuatan Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB merupakan rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Isi Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB juga sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Pembuatan Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB  dilandasi oleh kegagalan pemberian perlindungan yang kritis oleh pemerintahan negara anggota PBB. Resolusi ini juga menganjurkan ratifikasi Protokol Opsional II KIHSP yang mengatur mengenai penghapusan penerapan hukuman mati. Sebanyak 111 negara menyetujui resolusi ini, sedangkan 41 negara menolak. Sedangkan 34 negara lainnya memilih tidak memberikan suara.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Dewan HAM PBB 22/11

Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 22/11 pada tanggal 21 Maret 2013 dalam sesi ke-22. Resolusi ini membahas tentang hak asasi manusia dari anak yang orang tuanya dihukum mati. Negara yang menjadi pengusul resolusi ini adalah Belgia dan didukung oleh 60 negara lainnya. Resolusi 22/11 Dewan HAM PBB dilandasi oleh ditambahkannya topik mengenai perlindungan anak terhadap praktik hukuman mati di dalam Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB. Tindak lanjut dari Resolusi 22/11 dimulai dengan pemanggilan perwakilan masyarakat sipil, dan negara-negara anggota PBB oleh Dewan PBB dalam diskusi panel mengenai anak-anak yang orang tuanya mengalami hukuman mati. Resolusi Dewan HAM PBB 22/11 mendesak dan meminta negara-negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak yang orang tuanya mengalami hukuman mati. Permintaan ini dipertimbangkan dengan menggunakan isi Konvensi Hak-Hak Anak. Resolusi ini dibuat dengan pertimbangan kepentingan hidup anak dengan memberikan informasi mengenai orang tuanya dan juga informasi-informasi lain yang terkait dengan itu. Selanjutnya, resolusi ini meminta penyelenggaraan diskusi panel mengenai mengenai topik ini kepada Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM).
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Dewan HAM PBB 26/2

Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 26/2 tentang Pertanyaan tentang Hukuman Mati. Pengadopsian dilakukan selama sidang sesi ke-26 pada tanggal 27 Juni 2014. Hasil perhitungan suara diperoleh mayoritas suara dukungan. Sebanyak 29 negara mendukung, penolakan dinyatakan oleh 10 negara, sedangkan 8 negara memilih tidak memberikan suara. Resolusi Dewan HAM PBB 26/2  berisii mekanisme PBB dalam menetapkan prosedur khusus mengenai pelaksanaan hukuman mati. Mekanisme dikhususkan pada dua jenis pelaporan khusus yang bersifat melanggar hak asasi manusia terkait hukuman mati. Pelaporan pertama berkaitan tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pelaporan khusus kedua berkaitan dengan hukuman mati yang tidak melalui proses hukum, tidak ada catatan hukum atau bersifat sewenang-wenang. Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 juga membahas mengenai pembentukan traktat yang khusus menangani isu-isu HAM yang berkaitan dengan hukuman mati.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Majelis Umum PBB 69/186

Resolusi Majelis Umum PBB 69/186 merupakan penegas terhadap resolusi Majelis Umum PBB sebelumnya yang terkait dengan hukuman mati. Resolusi ini khusus membahas mengenai moratorium praktik hukuman mati. Penerbitan resolusi ini merupakan bentuk persetujuan atas keputusan dan rekomendasi dari Dewan HAM PBB. Isi resolusi ini berkaitan dengan penyelenggataan diskusi mengenai moratorium hukuman mati di tingkat nasional dan regional. Selain itu, dibahas mengenai kesiapan beberapa negara untuk memberikan akses informasi kepada publik mengenai penerapan hukuman mati. Resolusi ini juga menyetujui keputusan Resolusi Dewan HAM PBB  26/2 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2014 untuk mengadakan diskusi panel tingkat tinggi. Diskusi diadakan dengan selang waktu 2 tahun sekali. Diskusi membahas pandangan mengenai hukuman mati dari masing-masing negara anggota PBB. Dari hasil perhitungan suara diperoleh persertujuan sebanyak 117, penolakan oleh 37, dan 34 negara memilih tidak memberikan suara. Jumlah pendukung moratorium hukuman mati meningkat pada perhitungan suara ini. Inti dan unsur tambahan di dalam resolusi ini ialah perlindungan mendasar terhadap anak, wanita hamil, dan orang dengan gangguan jiwa.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Dewan HAM PBB 30/5

Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 30/5 pada tanggal 1 Oktober 2015. Bahan pertimbangan utama yang digunakan ialah DUHAM dan KIHSP. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak serta Konvensi Menolak Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan) juga digunakan sebagai bahan pertimbangan. Isi resolusi ini berupa imbauan kepada negara anggota untuk meratifikasi Protokol Opsional II KIHSP. Dalam resolusi ini juga disampaikan kesimpulan akhir dari Sekretaris Jenderal PBB mengenai pemberlakuan hukuma mati. Hasilnya ialah pandangan bahwa hukuman mati tidaklah sesuai dengan martabat manusia dan hak untuk hidup. Selain itu, disampaikan pula larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Resolusi ini juga meminta agar kondisi penjara diperbaiki sesuai standar internasional dengan tindakan yang manusiawi. Imbauan penyediaan informasi mengenai pidana yang telah atau akan dihukum mati juga disampaikan kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Informasi tersebut meliputi gender dan kriteria individu lainnya, serta amnesti dan grasi yang telah diberikan. Informasi ini akan digunakan untuk keperluan debat di tingkat nasional dan internasional.
Resolusi Dewan HAM PBB 30/5 juga meminta negara-negara anggota PBB untuk memastikan kondisi dari anak-anak yang orang tuanya atau walinya mengalami hukuman mati. Berita hukuman mati harus terlebih dahulu diberitahukan kepada keluarga mereka. Anak juga harus diberikan pendamping hukum serta informasi mengenai  jadwal dan metode hukuman mati yang akan diberikan. Negara anggota PBB juga harus memberikan hak anak untuk melakukan kunjungan terakhir dengan orang tua yang akan dihukum mati. Rancangan awal dari Resolusi Dewan HAM PBB 30/5 melalui proses amandemen sebelum diadopsi. Perubahan yang dilakukan hanya pada penambahan dan pengurangan dari beberapa paragraf pembuka. Sedangkan isi dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ke negara-negara anggota PBB tidak mengalami perubahan sama sekali.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa > Resolusi Majelis Umum PBB 71/187

Resolusi Majelis Umum PBB 71/187 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 2016. Resolusi ini juga membahas moratorium hukuman mati. Unsur tambahan di dalam reesolusi ini ialah penegasan kembali akan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri. Negara anggota PBB berhak menentukan hukuman pidana yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka. Resolusi ini juga meminta setiap negara anggota PBB untuk memberikan kesempatan amnesti dan kesempatan membicarakan penggantian hukuman mati dengan hukuman lain. Proses komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan adil dengan proses pemberian informasi yang cepat. Mayoritas negara anggota PBB menyetujui resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 117 negara dan penolakan sebanyak 40 negara menolak. Sebanyak 31 negara memilih tidak memberikan suara. Beberapa negara mengubah sikapnya dengan kecenderungan kepada penghapusan hukuman mati. Negara ini di antaranya ialah Malawi dan Eswatini. Negara yang awalnya tidak memberikan suara kemudian menyetujuinya ialah Sri Lanka. Sedangkan negara yang dulunya menolak kemudian memilih tidak memberikan suara ialah Zimbabwe. Kondisi ini membuat Resolusi Majelis Umum PBB 71/187 mulai mengalihkan topik penundaan hukuman mati menjadi penghapusan hukuman mati.
Perdebatan > Opini publik

Negara-negara abolisionis umumnya menghapuskan hukuman mati karena adanya tuntutan masyarakat umum maupun dukungan dari pada kaum elit. Sebaliknya, kaum elit di negara-negara retensionis juga dapat menggunakan opini publik untuk menolak penghapusan hukuman mati. Penghapusan hukuman mati dianggap dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam pandangan ini, penghapusan hukuman mati memerlukan konsensus publik terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan ke masyarakat. Para elit di dalam negara abolisionis maupun retensionis meliputi politikus, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sistem peradilan pidana. Selain itu, para wartawan dan media massa yang cukup berpengaruh dalam pembentukan opini di masyarakat juga dapat dimasukkan sebagai kaum elit. Opini publik yang dihasilkan dapat mempengaruhi kondisi politik dan pemerintahan di suatu negara termasuk dalam hal pengambilan sikap terhadap penghapusan hukuman mati.
Perdebatan > Efek jera

Salah satu alasan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati oleh golongan retensionis yaitu anggapan bahwa hukuman mati merupakan satu-satunya hukuman yang tepat dan adil bagi kejahatan-kejahatan yang berat dan yang sukar diampuni. Efek menakutkan dari hukuman mati secara psikologis dianggap dapat digunakan untuk melindungi masyarakat. Hukuman mati juga dapat mencegah penjahat mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lain di masa depan. Hukuman mati dijadikan sebagai pelajaran agar kejahatan tidak terulang sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah kasus kejahatan. Fakta mengenai anggapan ini ialah pada negara Arab Saudi yang menerapkan hukuman mati untuk kasus pembunuhan dan narkoba. Dari data yang dikumpulkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan, tingkat pembunuhan di Arab Saudi hanya 1 per 100 ribu orang pada tahun 2012. Dalam perbandingan yang sama, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan negara maju seperti Finlandia (2,2) dan Belgia (1,7).
Di sisi lain, pemberlakuan hukuman mati juga belum memberikan efek jera terhadap para pelaku pidana bila dibandingkan dengan penjara seumur hidup. Pada tahun 1998 dan 2002, PBB mengadakan survei yang menunjukkan bahwa jumlah narapidana tetap meningkat di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati khususnya pada kasus pembunuhan. Di Amerika Serikat diadakan survei kepada sejumlah ahli kriminologi dengan kesimpulan bahwa  penerapan hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Survei ini dilakukan sebanyak dua kali pada tahun yang berbeda dengan rentang waktu yang berjauhan. Survei pertama pada tahun 1996 dengan jumlah ahli kriminologi yang dijadikan sebagai subjek penelitian sebanyak  84% dari total keseluruhan ahli kriminologi di Amerika Serikat. Survei kedua diadakan pada tahun 2009, dengan persentase peserta sebanyak 88%. Pandangan para ahli kriminologi ini didasarkan pada pengalaman, karya tulis ilmiah, serta penelitian yang pernah mereka lakukan di bidang kriminologi. Selama lima dasawarsa, Amerika Serikat juga tidak mengalami penurunan jumlah narapidana kasus narkoba, meskipun hukuman mati diberlakukan. Kondisi ini membuat pandangan efek jera melalui hukuman mati oleh negara retensionis masih belum dapat dibuktikan dalam kenyataan.
Perdebatan > Rasionalisasi hukum

Hukuman mati merupakan bentuk utama dari rasionalisi hukum dengan sifat pembalasan atas tindak kejahatan. Dalam ilmu hukum, rasionalisasi merupakan bagian dari teori keadilan retributif. Masyarakat memberikan pidana atas suatu kejahatan karena kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan asusila. Perkembangan pemikirannya terbentuk dengan sendirinya di dalam masyarakat. Paham demonologi menjadi landasan perkembangan pemikiran mengenai hukuman mati. Pada abad ke-19 Masehi, muncul aliran rasionalisasi hukum modern yang memusatkan rasionalisasi dari sudut pandang penjahat dan bukan dari kejahatannya. Hukuman pidana ditentukan oleh kondisi pelaku tindak pidana. Pada aliran ini berkembang doktrin determinisme yang cenderung menghendaki penghapusan hukuman mati. Kondisi yang bertentangan masih terdapat pada hukum internasional yang berusaha menghapuskan hukuman mati dari hukum negara yang ada di dunia. Pada beberapa pernyataan masih diberikan peluang pelaksanaan hukuman mati. Kondisi ini merupakan akibat dari penghapusan hukuman mati yang belum menjadi pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional. Hukum-hukum internasional ini diantaranya ialah KIHSP, Statuta Roma, dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam masih banyak yang melaksanakan hukuman mati. Landasan pemikirannya ialah adanya keterkaitan yang kuat antara hukuman mati dalam kasus-kasus hukum khusus dalam syariat Islam. Dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang ditetapkan di Kairo, Mesir pada tanggal 5 Agustus 1990, ditetapkan bahwa hak untuk hidup adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi kecuali oleh keputusan syariat Islam.
Penerapan > Negara abolisionis

Penerapan penghapusan hukuman mati di berbagai negara dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu abolisi de jure, abolisi de facto, dan abolisi hampir sempurna. Abolisi de jure merupakan kelompok negara yang menyatakan penghapusan hukuman mati melalui konstitusi atau undang-undang negara. Beberapa negara yang termasuk dalam kelompok abolisi de jure ialah Argentina, Queensland, Austria, Brasil, Kolombia, dan Uruguay. Abolisi de facto merupakan negara yang mempunyai undang-undang tentang pelaksanaan hukuman mati tetapi tidak pernah diselenggarakan meskipun pengadilan dapat melaksanakan hukuman mati berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan pidana. Beberapa negara dalam kelompok abolisi de facto ialah Belgia, Vatikan, dan Luksemburg. Abolisi yang hampir sempurna adalah kelompok negara yang hanya memberlakukan hukuman mati dalam keadaan tertentu dan hanya untuk kejahatan luar biasa. Negara yang termasuk dalam kelompok ini ialah New South Wales dan Nikaragua. Selain ketiga kelompok tersebut, terdapat kelompok negara yang hanya memberlakukan hukuman mati pada jenis kejahatan tertentu. Kelompok ini disebut kelompok abolisi kejahatan biasa. Beberapa negara yang termasuk di dalamnya ialah Albania, Argentina, Bosnia dan Herzegovina, Meksiko, Peru, dan Turki.
Penerapan > Negara retensionis

Sebagian besar negara-negara Muslim tidak menghapuskan hukuman mati, sehingga termasuk negara-negara retensionis. Sikap ini dilandaskan kepada syariat lslam yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Namun usaha untuk menghindari hukuman mati lebih diutamakan dan dianjurkan dalam sunnah. Sikap yang dipilih oleh negara-negara Muslim ialah tidak memberikan pelarangan secara langsung atas penghapusan hukuman mati. Cara yang dilakukan ialah pemberian keringanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di dalam syariat Islam. Hukuman mati tetap diberlakukan bagi kasus pembunuhan yang telah melalui peradilan agama yang ketat disertai dengan bukti-bukti yang sangat jelas. Pemberlakuan hukuman mati bagi kasus pembunuhan dianggap merupakan bentuk perlindungan hak untuk hidup. Penghapusan hukuman mati hanya dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan petunjuk yang tersedia dalam sumber syariat Islam. Hukuman mati hanya dapat diganti dengan pembayaran denda oleh narapidana kepada ahli waris korban dalam kasus pembunuhan atau pemberlakuan takzir. Penghapusan hukuman mati khusus diberlakukan bagi wanita hamil. wanita menyusui, bayi dan anak yang belum dewasa. Salah satu penentangan penghapusan hukuman mati secara tegas oleh negara Muslim dinyatakan oleh parlemen Sudan. Negara muslim yang menghapuskan hukuman mati hanya Azerbaijan dan Turki. Sedangkan negara muslim lain menjadi negara retensionis yang masih memberlakukan hukuman mati dalam konstitusinya.