Kekaisaran Romawi
Masyarakat > Status hukum > Budak dan hukum

Artikel utama: Perbudakan di Romawi kuno
Pada saat Augustus berkuasa, sebanyak 35 persen warga Italia adalah budak, sehingga menjadikan Roma sebagai salah satu dari lima "kota budak" bersejarah, yang mana budak berjumlah sekurang-kurangnya seperlima dari total penduduk dan memainkan peran penting dalam perekonomian. Perbudakan adalah lembaga kompleks yang turut mendukung struktur sosial tradisional Romawi serta memberikan kontribusi terhadap utilitas ekonomi. Di wilayah perkotaan, budak mungkin sama profesionalnya dengan seorang guru, dokter, koki, dan akuntan, selain kebanyakan budak tidak terlatih dan terampil yang bekerja di rumah tangga atau pabrik. Pertanian dan industri, seperti penggilingan dan pertambangan, sangat mengandalkan eksploitasi budak. Di luar Italia, jumlah budak diperkirakan 10 sampai 20 persen dari jumlah penduduk, lebih jarang di Mesir Romawi tetapi lebih terkonsentrasi di beberapa wilayah Yunani. Perluasan lahan pertanian dan industri oleh Kekaisaran turut memengaruhi praktik-praktik perbudakan yang sudah ada di provinsi-provinsi Romawi. Meskipun lembaga-lembaga perbudakan dianggap sudah memudar pada abad ke-3 dan ke-4, perbudakan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat Romawi hingga abad ke-5. Perbudakan berhenti secara bertahap pada abad ke-6 dan ke-7 bersamaan dengan kemunduran pusat-pusat perkotaan di Barat dan disintegrasi perekonomian Kekaisaran yang menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap tenaga budak.
Hukum yang mengatur perbudakan di Kekaisaran Romawi "sangat rumit". Di bawah hukum Romawi, budak dianggap properti dan tidak memiliki hukum perorangan. Mereka bisa dikenakan hukuman fisik yang tidak biasa dikenakan pada warga negara, eksploitasi seksual, penyiksaan, dan eksekusi kilat. Seorang budak secara hukum tidak bisa diperkosa, karena pemerkosaan hanya bisa dilakukan terhadap orang-orang merdeka; pemerkosa budak dapat dituntut oleh pemiliknya karena telah merusak "propertinya", sesuai dengan Hukum Aquilia. Budak tidak memiliki hak untuk menikah secara sah (conubium), tetapi hubungan antara sepasang budak terkadang diakui, dan jika kedua budak tersebut dibebaskan, maka mereka bisa menikah secara sah. Setelah Perang Budak pada zaman Republik, undang-undang pada masa pemerintahan Augustus dan penerusnya semakin menekan dan membatasi jumlah serikat budak, dan perintah untuk memburu budak buronan.
Secara teknis, budak tidak diperkenankan untuk memiliki properti, tetapi seorang budak yang bekerja menjalankan bisnis memiliki akses terhadap harta atau dana seseorang (peculium) yang keuntungannya bisa ia gunakan seolah-olah hartanya sendiri. Istilah "harta" ini beragam, tergantung pada tingkat kepercayaan dan kerja sama antara pemilik dan budak: seorang budak yang memiliki kecakapan bisnis bisa dengan lebih mudah menghasilkan keuntungan, dan mungkin diperbolehkan untuk memiliki peculium yang bisa ia gunakan untuk membayar budak lainnya. Budak juga memiliki hierarki di rumah atau di tempat kerjanya, yakni ketika seorang budak juga bertindak sebagai tuan bagi budak lainnya.
Seiring waktu, perlindungan hukum yang diperoleh budak semakin meningkat, termasuk hak untuk mengajukan keluhan terhadap tuan mereka. Dalam nota pembelian, terdapat klausul yang menjelaskan bahwa budak tidak boleh dipekerjakan sebagai pelacur, karena kebanyakan pelacur di Romawi kuno adalah budak. Berkembangnya perdagangan budak kasim pada akhir abad ke-1 menyebabkan dikeluarkannya undang-undang yang melarang pengebirian budak jika bertentangan dengan keinginannya."
Perbudakan di Romawi tidak didasarkan pada "ras" dalam pengertian modern. Ketika perbudakan sedang meluas pada masa Republik, tawanan perang merupakan sumber utama yang dijadikan budak. Di antara para tawanan perang yang dijadikan budak, penaklukkan Yunani telah membawa sejumlah budak yang sangat terampil dan berpendidikan ke Roma. Budak juga diperjualbelikan di pasar-pasar, dan terkadang dijual oleh bajak laut Sisilia. Penelantaran bayi dan menjual diri sendiri sebagai budak yang umum terjadi di kalangan warga miskin adalah sumber perbudakan lainnya. Vernae, sebaliknya, adalah budak "asli Romawi" yang lahir dari budak wanita di rumah tangga perkotaan, di perkebunan, atau wilayah pertanian. Meskipun mereka tidak memiliki status hukum khusus, pemilik yang menganiaya atau gagal menjaga para vernae ini akan mendapat cibiran sosial, karena para vernae sudah dianggap sebagai bagian dari familia, rumah tangga keluarga, atau dalam beberapa kasus mungkin sebenarnya anak dari pria merdeka dalam keluarga tersebut.
Budak yang berbakat dan memiliki kecakapan bisnis mungkin mampu mengumpulkan peculium yang cukup besar untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan (manumisi). Manumisi ini cukup sering terjadi sehingga pada abad ke-2 SM, hukum (Lex Fufia Caninia) disahkan untuk membatasi jumlah budak yang boleh dibebaskan oleh si pemilik atas keinginannya sendiri.