Hukum Uni Eropa
Hukum konstitusional > Lembaga legislatif

Artikel utama: Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa
Parlemen Eropa yang sebelumnya dikenal sebagai Majelis Komunitas Eropa, berganti nama pada tahun 1962, dengan menekankan peran yang harus dimainkan dalam proses pembuatan kebijakan Komunitas. Parlemen Eropa adalah satu-satunya badan Uni Eropa yang dipilih secara langsung, dengan perwakilan yang proporsional oleh populasi setiap negara anggota. Berbeda halnya dengan lembaga legislatif tradisional, lembaga ini tidak mengusulkan undang-undang, tetapi hukum harus tetap berada di dalam persetujuannya. Parlemen Eropa juga menegosiasikan dan menyetujui anggaran Uni Eropa dan mengawasi Komisi Eropa. Parlemen Eropa saat ini dipimpin oleh politisi Italia, David Sassoli. Perubahan peran pada Parlemen Eropa, yang diakibatkan setiap revisi dari Perjanjian asli, dapat meningkatkan kekuatan legislatif secara substansial. Perubahan tersebut diantaranya: kekuatan Parlemen yang pada mulanya murni bersifat konsultatif; UU Eropa Tunggal mengakui nama baru dan memperkenalkan dua prosedur legislatif, yaitu persetujuan dan prosedur kerja sama dengan memperkenalkan Perjanjian Uni Eropa, yang memungkinkan Parlemen Eropa supaya meminta Komisi menyiapkan proposal legislatif, serta penambahan prosedur baru, yaitu prosedur pengambilan keputusan; Perjanjian Amsterdam yang memperluas cakupan penerapan prosedur keputusan bersama (co-decision); dan cakupan prosedur keputusan bersama (co-decision) yang kemudian diperluas oleh Perjanjian Nice yang menyetujui prosedur tersebut. Setelah berlakunya Perjanjian Uni Eropa (TEU), 'Dewan Menteri' pada Perjanjian tersebut mengadopsi Keputusan 93/591 pada 8 November 1993. Sejak saat itu, nama resminya diganti menjadi “Dewan Uni Eropa”, yang kini umumnya disebut sebagai "Dewan" saja.
Dewan adalah lembaga legislatif utama Komunitas dan satu-satunya pembuat hukum yang terkait dengan pengadopsian perundang-undangan di bawah Pilar Kedua dan Ketiga. Dewan mewakili kepentingan nasional setiap negara anggota, yang merupakan badan antarpemerintah murni; yang pertemuan-pertemuannya berpotensi berubah menjadi konferensi diplomatik. Namun, Dewan merupakan lembaga Uni Eropa, dan karenanya diperlukan dalam mempromosikan kepentingan Uni Eropa. Fungsi ganda ini menjadikan Dewan memiliki tugas yang tidak mungkin bersamaan, baik itu dalam mempromosikan Uni Eropa, maupun melaksanakan serangkaian kepentingan nasional, yang hingga taraf tertentu difasilitasi dengan tingkat konvergensi di antara keduanya. Dewan tidak memiliki komposisi tetap dan keanggotaannya bervariasi sesuai dengan hal-hal yang dibahas. Pada pertemuan masing-masing menteri, Dewan didampingi oleh seorang pegawai negeri, sebagai bagian dari tim negosiasi. Komisi juga diwakili, meski pengaruhnya bergantung pada materi dan kompetensi Komisi di bidang yang dibahas. Dewan Uni Eropa memiliki sembilan konfigurasi berbeda, diantaranya: Hubungan Umum dan Hubungan Eksternal; Urusan Ekonomi dan Keuangan; Peradilan dan Urusan dalam Negeri; Pekerjaan, Kebijakan Sosial, Kesehatan dan Urusan Konsumen; Daya Saing (Pasar Bersama, Industri dan Penelitian); Transportasi, Telekomunikasi dan Energi; Pertanian dan Perikanan; Lingkungan; Pendidikan, Pemuda dan Budaya. Dengan kata lain, Dewan Uni Eropa merupakan salah satu lembaga legislatif kedua, yang persetujuannya dibutuhkan dalam mengesahkan undang-undang, yang terdiri dari menteri-menteri pemerintah dari semua negara anggota Uni Eropa, yang diorganisir oleh bidang-bidang kebijakan.