Sabam Sirait
Karier politik > Partai Kristen Indonesia

Setelah menjadi ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Jakarta, ia diajak oleh ayahnya untuk bergabung dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Dia dengan cepat naik jabatan, dan pada tahun 1961 dia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Parkindo, dan tujuh tahun kemudian dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai.
Pada tahun 1965, sehari setelah upaya kudeta September 1965, ia diundang untuk membahas penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai wakil dari Parkindo. Dalam diskusi itu, ia berpendapat bahwa PKI harus dibubarkan tetapi tidak dengan menyerahkan sepenuhnya prosesnya kepada Angkatan Darat. Dia berpendapat bahwa semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi situasi tersebut. Argumentasi tersebut ditolak oleh semua perwakilan dalam diskusi, dan keputusan akhir adalah mempercayakan penumpasan PKI sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata. Ia termasuk ke dalam dua puluh satu penanda tangan resolusi yang dibuat oleh Anggota DPR GR (Gotong Royong) pada tahun 1967 untuk meminta Soeharto menjadi presiden hingga diadakan pemilu mendatang (Pemilu 1971) bersama dengan Djamaluddin Malik (NU), Soetoko (PNI), Moch. Kasim An. (IPKI), Charirid Widjaja (NU), Palaunsoeka (Katholik), Sabam Sirait (Parkindo), Brigdjen H. Sugandhi (Golkar ABRI) H. Abdurachman (perti), Abdullah Affandi (NU), Njak Yusda (Karya Pemuda), Nj. Sholehah Wahid Hasjim (NU), Sutarno Djatikusumo (Karya Pemuda NU), Pamudji (PNI), Achmad Ghozali (Alim Ulama), M. Saleh (Perti), Budi Dipojuwono (PNI), M. Hartono (Karya NU), Entol Moch. Mansjur (PNI), Iboes Naserie (Karya), Amin Holie (Karya NU), dan Lukman Hakim (NU).(DTS).
Setelah Soeharto menjadi presiden Indonesia pada tahun 1967, ia mengeluarkan perintah untuk menyederhanakan partai politik berdasarkan ideologi. Awalnya, Parkindo dan Partai Katolik digabung menjadi kelompok agama dan membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Setelah mengamati dominasi Islam di Partai Persatuan Pembangunan, Sabam dan tokoh politik lain dari kedua partai menolak penggabungan dan mengusulkan untuk melebur menjadi kelompok baru, tetapi gagasan ini tidak mendapatkan penerimaan luas oleh tokoh politik lainnya.  Akhirnya, kedua belah pihak dilebur ke dalam kelompok nasionalis.
Akibatnya, pada tanggal 7 Maret 1970, Sabam bersama perwakilan dari berbagai partai mengadakan pertemuan untuk membahas pengelompokan partai. Pada pertemuan kedua pada tanggal 9 Maret 1970 diadakan pertemuan kedua untuk memulai penyusunan pernyataan bersama tentang kelompok. Pernyataan bersama itu selesai dan dilaporkan kepada presiden pada 12 Maret 1970, yang menyatakan kesediaan partai-partai politik dalam kelompok nasionalis untuk bekerja sama untuk pembangunan Indonesia.
Selama kampanye pemilihan umum 1971, Sabam ditangkap dua kali. Pertama, dia ditangkap polisi setelah dilaporkan palsu karena mengeluarkan pernyataan bahwa "Tentara Indonesia adalah kelompok fasis". Kedua, ditangkap usai menggelar aksi unjuk rasa bersama sekelompok aktivis mahasiswa di Jakarta menentang pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilai terlalu mahal oleh para demonstran.