Wilhelm Frick
Karir > Era Nazi

Pada tanggal 30 Januari 1933, Presiden Jerman Paul von Hindenburg mengangkat Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman. Dalam pemerintahan Hitler, Frick kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Bersama dengan Presiden Reichstag Hermann Göring, ia menjadi satu dari dua orang Menteri Reich yang berada dalam Kabinet asli Hitler dan satu-satunya Menteri yang memegang portofolio. Meskipun Frick memegang posisi penting di pemerintahan Jerman, terlebih Frick mempunyai kuasa dalam menyelenggarakan pemilu di bulan Maret 1933, kewenangan yang dipegang Frick tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan Menteri Dalam Negeri di negara-negara Eropa lainnya pada saat itu. Frick juga tidak punya kewenangan atas kepolisian Jerman (karena urusan penegakan hukum berdasarkan tradisi berada di bawah kendali Negara Bagian dan Pemerintahan Daerah). Dan hal ini dipandang sebagai alasan  Presiden Hindenburg dan Franz von Papen setuju untuk menyerahkan portofolio dalam negeri kepada Partai NSDAP karena pada saat itu portofolio ini memang tidak terlalu kuat kewenangannya. Persaingan sengit kemudian muncul pada saat dibentuknya Kementerian Propaganda dibawah kendali Joseph Goebbels pada 13 Maret 1933.
Kewenangan Frick secara dramatis meningkat sebagai hasil dari diberlakukannya Maklumat Kebakaran Reichstag dan Undang-Undang Pemberian Kuasa 1933 yang memberikan kewenangan kepada kabinet untuk mengambil alih pemerintahan Negara Bagian atas otoritasnya sendiri yang sebenarnya merupakan ide Frick (Frick melihat kejadian terbakarnya gedung Reichstag sebagai kesempatan untuk meningkatkan kuasanya dan memulai proses Nazifikasi Jerman). Frick diduga bertanggung jawab karena mengeluarkan banyak aturan Gleichschaltung  yang mengonsolidasikan rezim Jerman. Dua minggu setelah pemberlakuan Undang-Undang Pemberian Kuasa, Frick membuat draf aturan "Hukum Kedua Koordinasi Negara-Negara Bagian dengan Reich" dengan mengangkat Reichsstatthalter untuk mengambil alih pemerintahan disetiap negara bagian. Frick juga memulai dan melakukan draf UU Hukum Melawan Formasi Partai-Partai yang secara resmi menjadikan Partai Buruh Nasionalis-Sosialis Jerman (NSDAP) sebagai satu-satunya partai yang sah di Jerman. Dibawah Aturan Rekonstruksi Reich, yang mengubah Jerman menjadi negara sentralistik, Parlemen di negara-negara bagian dibubarkan dan membuat Reichsstatthalter bertanggung jawab langsung kepada Frick. Frick juga membuat Aturan Penghapusan Reichsrat yang menghapus majelis tinggi di Parlemen Reich. Atas dasar kebijakannya ini, maka pada tanggal 10 Oktober 1933, Hitler  mempromosikan Frick menjadi seorang Reichsleiter, yang merupakan jabatan politik tertinggi kedua dalam Partai NSDAP. Pada 1 Mei 1934, ia menggantikan Menteri-Presiden Göring sebagai Menteri Dalam Negeri Prusia, yang memberinya kendali atas polisi di Prusia. Sebagai anggota kabinet Prusia, ia juga menjadi anggota ex officio Dewan Negara Prusia. Di tahun 1935, Frick juga hampir menguasai seluruh pemerintahan daerah. Frick mempunyai kekuasaan tunggal untuk mengangkat para walikota kota praja (kecuali Berlin dan Hamburg). Frick juga mempunyai pertimbangan pengaruh atas kota-kota kecil (meskipun para walikotanya dipilih dan diangkat oleh Reichsstatthalter dan para Reichsstatthalter juga bertanggung jawab langsung kepada Frick.
Frick juga berperan penting dalam Kebijakan Rasial Jerman Nazi dengan membuat aturan dan undang-undang terhadap para penduduk Yahudi seperti Aturan Restorasi Pegawai Negeri Sipil Profesional dan Hukum Nürnberg pada bulan September 1935.
Pada musim panas 1938, Frick diangkat menjadi Pelindung (Schirmherr) Deutsches Turn- und Sportfest, yang merupakan sebuah festival patriot yang dihadiri oleh Hitler dan banyak petinggi Nazi. Dalam event ini, ia mengetuai upacara penyerahan bendera Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen kepada Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, yang membuat nazifikasi dalam bidang olahraga di Jerman. Pada 11 November 1938, Frick memberlakukan Regulasi Melawan Kepemilikan Senjata Api Oleh Orang Yahudi.
Dari pertengahan hingga akhir 1930-an, Frick kehilangan dukungan yang tidak dapat diubah secara permanen di dalam Partai Nazi setelah perebutan kekuasaan yang melibatkan upaya untuk menyelesaikan kurangnya koordinasi dalam pemerintahan Reich. Sebagai contoh, di tahun 1933 ketika ia mencoba membatasi penyebaran penggunaan kata hak asuh protektif yang digunakan unutk mengirim orang-orang ke kamp konsentrasi, hanya untuk dimohon kepada Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Kewenangan Frick berkurang di Bulan Juni 1936 ketika Hitler mengangkat Himmler menjadi Kepala Kepolisian Jerman, yang secara efektif menyatukan polisi dengan Schutzstaffel. Berdasarkan aturan Frick merupakan atasan langsung Himmler, namun faktanya Kepolisian Jerman berdiri independen dan terlepas dari kekuasaan Frick, karena Schutzstaffel bertanggung jawab langsung kepada Hitler. Perebutan kekuasaan yang berlangsung lama antara Frick yang digantikan oleh Himmler sebagai Menteri Dalam Negeri Reich pada bulan Agustus 1943, meskipun Frick tetap menjadi Menteri Tanpa Portofolio Reich. Selain Hitler, Frick dan Lutz Graf Schwerin von Krosigk adalah para anggota Kabinet Reich Ketiga yang tetap terus menjabat sejak pengangkatan Hitler sebagai Kanselir sampai kematian Hitler.
Digantinya Frick sebagai Menteri Dalam Negeri Reich tidak mengurangi kekacauan administratif yang tumbuh antara partai dan para kepala badan pemerintah. Frick kemudian juga diangkat menjadi Protektor Bohemia dan Moravia, menjadi Perwakilan Pribadi Hitler di Wilayah Ceko. Ibu kota Praha, tempat Frick menggunakan metode kejam untuk melawan perbedaan pendapat, adalah salah satu kota terakhir yang dikuasai Poros yang jatuh di Praha pada penghujung Perang Dunia II di Eropa.