Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pengamat dan nonanggota

Artikel utama: Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Lihat pula: Takhta Suci dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palestine 194, dan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selain negara-negara anggota, terdapat pula dua negara pengamat tetap nonanggota: Takhta Suci dan Negara Palestina.
Takhta Suci memegang kedaulatan atas negara Kota Vatikan dan menjalin hubungan diplomatik dengan 180 negara lainnya. Negara tersebut telah menjadi negara pengamat sejak tanggal 6 April 1964, dan memperoleh semua hak keanggotaan penuh kecuali memberikan suara (voting) pada tanggal 1 Juli 2004.
Organisasi Pembebasan Palestina mendapat status pengamat sebagai "entitas nonanggota" pada tanggal 22 November 1974. Sebagai bentuk pengakuan terhadap peristiwa proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada tanggal 15 November 1988, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa, secara sah pada tanggal 15 Desember 1988, sebutan "Palestina" harus digunakan sebagai ganti "Organisasi Pembebasan Palestina" dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 23 September 2011, Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas mengajukan permohonan keanggotaan PBB untuk Negara Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, numun permohonan tersebut tidak pernah disepakati melalui pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 31 Oktober 2011, Konferensi Umum UNESCO memutuskan melalui pemungutan suara untuk mengakui Palestina sebagai anggota, yang menjadikannya badan PBB pertama yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh. Negara Palestina diakui sebagai "negara nonanggota" pada tanggal 29 November 2012, ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19 dengan jumlah suara 138 berbanding 9, dengan 41 abstain. Perubahan status tersebut digambarkan oleh The Independent sebagai "pengakuan de facto atas negara berdaulat Palestina". Pada tanggal 17 Desember 2012, Kepala Protokol PBB Yeocheol Yoon memutuskan bahwa "nama resmi 'Negara Palestina' akan digunakan oleh Sekretariat dalam seluruh dokumen PBB resmi".
Ordo Militer Berdaulat Malta, meskipun bukan merupakan sebuah negara (melainkan merupakan subjek hukum internasional, mirip Takhta Suci minus wilayah berdaulat seperti Kota Vatikan), tetapi memiliki status pengamat di PBB dan memiliki hubungan diplomatik dengan 107 negara.
Sejumlah negara juga diberi status pengamat sebelum bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh (lihat Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk daftar selengkapnya). Kasus terkini dari sebuah negara pengamat yang menjadi negara anggota adalah Swiss, yang masuk pada tahun 2002.
Lembaga dari Uni Eropa, yaitu Komisi Eropa, mendapat status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada tahun 1974. Perjanjian Lisboa pada tahun 2009 membuat delegasi tersebut mewakili Uni Eropa secara langsung di PBB, bukan lagi melalui Komisi Eropa. Delegasi Uni Eropa tersebut juga memperoleh hak penuh dalam Majelis Umum, kecuali hak suara dan hak mengajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011. Uni Eropa merupakan satu-satunya pihak nonanggota yang memiliki lebih dari 50 konvensi multilateral dengan PBB, dan dapat ikut serta sebagai anggota penuh dalam segala hal kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.
Status kedaulatan Sahara Barat dipersengketakan antara Maroko dan Front Polisario. Sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh Maroko, sedangkan sisanya (yaitu Zona Bebas) dikuasai oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi, yang merupakan negara yang diproklamasikan oleh Front Polisario. Sahara Barat terdaftar di PBB sebagai "wilayah nonpemerintahan sendiri".
Kepulauan Cook dan Niue, yang keduanya merupakan negara asosiasi Selandia Baru, tidak termasuk ke dalam anggota PBB, namun menjadi anggota dari badan-badan khusus PBB seperti WHO dan UNESCO, dan memiliki "kapasitas membuat perjanjian penuh" yang diakui oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa masing-masing pada tahun 1992 dan 1994. Sejak saat itu, mereka menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian internasional di mana Sekretariat PBB bertindak sebagai depositori, seperti dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dan mereka diperlakukan sebagai negara nonanggota. Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah menyatakan keinginan untuk menjadi negara anggota PBB, tetapi Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung permohonan tersebut jika tidak ada perubahan dalam hubungan konstitusional mereka, terutama hak penduduk kedua wilayah tersebut atas kewarganegaraan Selandia Baru.
Dengan alasan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244 dan dialog yang tengah berlangsung mengenai status politik Kosovo, Republik Kosovo belum menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan mayoritas negara anggota. Negara tersebut merupakan anggota dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dan telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota UNESCO pada tahun 2015 namun ditolak (dalam pemungutan suara).