stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Busisingo, Sangkub, Bolaang Mongondow Utara

Busisingo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.
Kon-Katedral Prabuty

| Kon-Katedral Prabuty |
| --- | --- |
Kon-Katedral Santo Adalbertus, Prabuty
bahasa Polandia: Konkatedra św. Wojciecha w Prabutach
Kon-Katedral Prabuty
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 53°45′29.146″N 19°11′48.937″E﻿ / ﻿53.75809611°N 19.19692694°E﻿ / 53.75809611; 19.19692694
Lokasi: Prabuty
Negara: Polandia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Kon-katedral
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Elbląg
 
Kon-Katedral Prabuty atau yang bernama resmi Kon-Katedral Santo Adalbertus (bahasa Polandia: Konkatedra św. Wojciecha w Prabutach) adalah sebuah gereja kon-katedral Katolik yang terletak di Prabuty, Polandia. Katedral ini merupakan pusat kedudukan dan takhta bagi Keuskupan Drohiczyn.
Justin Sihombing

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah .
| Ompu i   Pdt>  Dr. (H.C.) Justin Sihombing |
| --- | --- |
Ephorus HKBP
Gereja: Huria Kristen Batak Protestan
Masa jabatan: 1942—1962
Pendahulu: Kasianus Sirait
Penerus: Tunggul Sumuntul Sihombing
Jabatan tandingan: Jaulung Wismar Saragih Sumbayak (sebagai Penjabat Ephorus HKBP Simalungun 1952—1960)
Informasi pribadi
Lahir: 1890 (1890) Pangaribuan, Bataklanden, Keresidenan Tapanuli, Hindia Belanda
Meninggal: 17 Juli 1979(1979-07-17) (umur 88–89) Pematang Siantar, Sumatera Utara
Orang tua: Ompu Mallata Sihombing (ayah) boru Pakpahan (ibu)
Pasangan hidup: Rena br. Gultom   (1913—1957) Lamian br. Saragih Sidauruk   (1957—1979)
Anak: 10 orang  (7 orang dari boru Gultom; 3 orang dari boru Saragih Sidauruk)
Pdt. Dr. (H.C.) Justin Sihombing Hutasoit (disingkat sebagai J. Sihombing) adalah seorang pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan kemudian Ephorus HKBP ke-7. Ia merupakan pengarang utama Konfessi HKBP, yaitu pengakuan iman HKBP yang mengombinasikan pokok-pokok Konfesi Augsburg dengan warisan Reformed dari RMG. Berdasarkan konfesi ini, HKBP diterima sebagai anggota Lutheran World Federation (LWF) pada tahun 1952.
Karier dan Pendidikan > Pendidikan

1908-1912 : Sekolah Tinggi
1923-1925 : Sekolah Pendeta lembaga zending Jerman.
Karier dan Pendidikan > Karier

1907-1908 : guru bantu di Sekolah Dasar (Sikola Metmet) zending, di Sibingke, Pangaribuan
1912-1923 : guru kepala Sekolah Dasar dan guru jemaat di Pakpahan, Pangaribuan
1925-1928 : pendeta evangelis
21 Oktober 1928-1935 : pendeta jemaat di Medan (F.H. Sianipar, 1978: 51-54).
Oktober 1935 : pendeta ressort di HKBP Resort Medan sekaligus pendeta Batak pertama bergelar pendeta ressort.
Kehidupan

Pada sinode Juli 1940 banyak pendeta yang menominasikan Justin Sihombing menjadi ephorus. Ia meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara. Tetapi ia mengalah sebagai wujud rasa hormatnya kepada seniornya, Pdt. K. Sirait, dan demi keutuhan bersama.
Pdt. Justin Sihombing merupakan pemrakarsa nama Nommensen untuk dijadikan sebagai nama Universitas milik HKBP saat ini, yang kemudian disetujui oleh Sinode Agung HKBP, walau pun pada awalnya banyak nama yang diusulkan. Kiprah Justin Sihombing mendapat perhatian dari Fakultas Teologi Universitas Fredrich Wilhelm, Jerman. Ia dianggap dapat memimpin dengan ikhtiar menata dan merawat keutuhan gereja Batak. Ia  juga berkomitmen mempertahankan eksistensi gereja agar tidak menjadi instrumen politik kekuasaan. Karenanya pada tahun 1951, Universitas Fredrich Wilhelm menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada Justin Sihombing.
Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara dan kota Pematangsiantar juga menunjukkan apresiasi. Nama Justin Sihombing ditetapkan sebagai nama ruas jalan di Tarutung dan Pematangsiantar. Namun di gereja Batak, pikiran dan gagasan Justin Sihombing nyaris terlupakan, kecuali sekadar dikenang pernah menjadi ephorus.
Pandangan

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Justin Sihombing menjadi salah satu dari antara pimpinan HKBP yang menolak untuk melakukan seikerei. Ia menganggap bahwa ritual tersebut menyamakan Kaisar Jepang dengan Tuhan.
Karya tulis

Beberapa tulisan yang dikarang oleh Justin Sihombing, di antaranya adalah:
Barita ni Tuan Markus (1955)
Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestan (1960)
Unang Hamu Dipaotooto (1977)
Banua Ginjang Do Sambulo Ni Tondinta
Insiden Li Hongyuan

Insiden Li Hongyuan atau yang secara umum disebut di dunia internet Tiongkok dengan sebutan "Huawei 251", merujuk pada penangkapan dan penahanan tanpa dakwaan terhadap mantan karyawan Huawei, Li Hongyuan selama 251 hari. Ia terlibat perselisihan perburuhan dengan Huawei dan ditahan sejak 16 Desember 2018 hingga 23 Agustus 2019 atas penyelidikan penggelapan, pelanggaran kerahasiaan dan pemaksaan atas tuduhan yang dilayangkan Huawei. Akibat peristiwa ini, sejumlah kritik ditujukan kepada Huawei dan otoritas penegak hukum Tiongkok, sementara Liga Pemuda Komunis Tiongkok dan kaum nasionalis sayap kiri Tiongkok menyalahkan Amerika Serikat atas terjadinya insiden tersebut.
Insiden > Latar belakang

Sebelum bergabung di Huawei, Li Hongyuan bekerja di Zhejiang Juhua Co., Ltd., sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri kimia, berlokasi di Quzhou, Tiongkok. Ia  bergabung dengan Huawei cabang Hangzhou sejak Oktober 2005. Li bekerja di departemen inverter tenaga surya dan ia sebagai pemimpinnya. Suatu masa, Li meminta bertemu dengan pendiri dan CEO Huawei, Ren Zhengfei, bermaksud untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan aktivitas penipuan di departemennya yang ia temukan pada bulan November 2016. Kemudian setelahnya pada 2017, Li dipecat dari Huawei yang tidak memperpanjang masa kontrak kerjanya, setelah melalui masa kerja 12 tahun.
Hukum Kontrak Kerja Tiongkok mewajibkan pemberi kerja untuk menandatangani kontrak kerja permanen terhadap karyawan, bila karyawan tersebut telah dipekerjakan selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Namun, Huawei berupaya menghindari hukum dengan melihat celah hukum dalam hal pemecatan karyawan, kemudian direkrut kembali untuk memutus kontinuitas masa kerja.
Di sisi lain, prosedur Hukum Acara Pidana Tiongkok, condong kepada penegakan hukum dengan batas waktu penuntutan. Yakni setelah penahanan awal, pihak kepolisian memiliki waktu tiga hari sebelum meminta surat perintah penangkapan kepada jaksa penuntut umum, sedangkan jaksa, mempunyai waktu tujuh hari untuk menentukan keputusan penangkapan. Pihak kepolisian memiliki waktu dua bulan untuk melakukan penyelidikan setelah penangkapan, sebelum kasusnya diserahkan kepada jaksa. Jaksa memiliki waktu satu bulan lagi untuk memutuskan apakah pihaknya akan mendakwa tersangka atau tidak. Semua batas waktu tersebut dapat diperpanjang.
Insiden > Perselisihan kerja

Setelah pemecatan terhadap dirinya, Li mengajukan klaim kepada Huawei untuk mendapatkan kompensasi finansial atas pemutusan hubungan kerja (PHK), seolah-olah ia menandatangani kontrak karyawan tetap dengan Huawei. Selisih kompensasi yang ia klaim untuk masa kerja 12 tahun antara karyawan kontrak dengan karyawan tetap adalah sejumlah 304.742,98 yuan.
Huawei akhirnya setuju dengan klaim yang diajukan Li. Kemudian pada 31 Januari 2018, Li dengan Huawei menandatangani perjanjian kesepakatan melalui He, sebagai manajer sumber daya manusia (SDM). Setelahnya, Li mengambil pembayaran sesuai perjanjian yang ditransfer ke rekening bank pribadi sekretaris He yang bernama Zhou di kantor pusat Huawei di Shenzhen. Beberapa kekhawatiran  muncul tentang masalah transfer dana ke rekening pribadi dan isu lain terkait pajak penghasilan. Huawei meyakinkan Li, bahwa departemen SDM akan menangani segala sesuatunya dengan baik.
Li belakangan mengetahui bahwa pihak Huawei tidak membayarkan bonus tahunan tahun 2017, yang berjumlah sekitar 200 ribu yuan. Huawei mengatakan bahwa bonus tersebut tidak dibayarkan dengan alasan perilaku Li yang tidak efisien. Kemudian pada 7 November 2018, Li menggugat Huawei atas bonus tahunan tersebut.
Insiden > Penahanan

Pada 16 Desember 2018, pihak kepolisian setempat di Shenzhen, secara wajib memanggil Li untuk melakukan penyelidikan atas penggelapan sebagai akibat dari laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Huawei. Li diciduk saat tengah tertidur dan rumahnya digeledah pada malam hari. Li menyatakan bahwa ketika ia ditahan, petugas kepolisian kemudian menanyainya tentang beberapa masalah pelanggaran kerahasiaan dalam rangka investigasi kriminal. Kejaksaan Umum Longgang, Shenzhen menyetujui surat perintah penangkapan atas Li pada 22 Januari 2019.
Pada akhirnya, Biro Keamanan Publik (PSB) Shenzhen menuduh Li telah melakukan tindakan pemaksaan terhadap manajer He, untuk membayar sejumlah 300 ribu yuan. Pada 21 Maret, PSB Shenzhen melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Umum Longgang, Shenzhen, untuk ditinjau dan mengajukan dakwaan. Li mengatakan ia dan enam mantan karyawan Huawei lainnya, tidak diberitahu tentang kasus pemaksaan tersebut hingga 16 April. Keesokan harinya, Li meminta pengacaranya menghubungi istri Li dan mengambil rekaman percakapannya dengan manajer He, untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Pada 19 April, jaksa penuntut umum mengembalikan kasus tersebut ke PSB Shenzhen untuk dilakukan investigasi tambahan.
Pada 17 Mei, kepolisian setempat mengajukan kembali kasus tersebut dengan laporan penyelidikan tambahan. Namun, jaksa penuntut umum mengembalikan lagi berkasnya pada 19 Juni. Kemudian, kasus tersebut diajukan kembali untuk ketiga kalinya pada 12 Juli. Dikatakan bahwa manajer He mencabut kesaksiannya tentang "pemaksaan" pada bulan Juli. Kejaksaan Umum memperpanjang batas waktu peninjauan ketiga selama 15 hari pada tanggal 13 Agustus. Terakhir, diambil keputusan untuk tidak melakukan penuntutan yang diterbitkan pada  23 Agustus karena kurangnya bukti. Li Hongyuan akhirnya dibebaskan setelah ditangkap dan ditahan selama 251 hari.
Insiden > Kesudahan

Pada 25 November 2019, Kejaksaan Umum Longgang, Shenzhen, menawarkan kompensasi negara sejumlah CN¥107,055.94 kepada Li. Kejaksaan juga mengirimkan surat kepada Huawei dan perusahaan tempat Li bekerja sebelumnnya, Zhejiang Juhua Co. Ltd., untuk meminta klarifikasi. Li membagikan surat tersebut kepada para mantan karyawan Huawei lainnya yang juga memiliki perselisihan kerja dengan Huawei. Kemudian, muncul sebuah postingan berjudul "surat terbuka untuk Ren Zhengfei dari Li Hongyuan" yang diunggah ke forum internal Huawei. Surat tersebut kemudian menjadi viral di internet dan menimbulkan perhatian serta kritik yang besar.
Li mengatakan dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada 2 Desember, bahwa ia bukanlah bertujuan untuk menciptakan keributan di masyarakat, tetapi untuk berdialog dengan Huawei, yang telah menolak untuk berbicara dengannya sejak ia dibebaskan. Ia meminta Huawei untuk memberikan permintaan maaf secara resmi. Namun, wawancara tersebut dihapus setelah pihak Huawei memberikan pernyataan.
Firma Hukum Guangdong Yiben, yang mewakili Li, kemudian merilis pernyataan yang menyatakan bahwa “surat terbuka” tersebut tidak ditulis oleh Li sendiri, karena ia tidak memiliki akses untuk memposting di forum internal Huawei. Li berkomentar bahwa insiden yang dia alami beserta dampaknya sudah tidak terkendali, sehingga ia memutuskan meninggalkan Shenzhen.
Belakangan, Li menyatakan keengganannya untuk menuntut Huawei, karena masih dalam kondisi yang emosional. Li menyatakan bahwa Huawei adalah sebuah perusahaan besar dan merupakan harapan masa depan bagi Tiongkok. Meskipun demikian, Li meyakini bahwa Huawei tidak dapat berkembang secara sehat dengan kondisi seperti ini, sehingga ia ingin berdiskusi dengan Ren Zhengfei.
Pada 5 Desember, Kepala Penasihat Hukum Huawei, Song Liuping mengucapkan terima kasih atas perhatian publik terhadap Huawei, tetapi ia menyatakan bahwa insiden tersebut bukanlah perselisihan kerja, melainkan laporan terkait dugaan aktivitas ilegal. Pada tanggal 9 Desember, Li Hongyuan menyatakan di Weibo bahwa Kejaksaan Umum Munisipalitas Shenzhen, sedang membangun kasus terhadap tuduhan palsu, sumpah palsu, pengabaian tugas dan kejahatan dalam insiden tersebut. Namun Jaksa Penuntut Umum menolak pernyataan tersebut.
Enam bulan kemudian, pada 3 Juni 2020, Li Hongyuan mengajukan permintaan arbitrase kepada Komisi Arbitrase Sengketa Perburuhan di Longgang, Shenzhen, untuk melanjutkan kontrak kerja antara dirinya dan Huawei. Ia meminta upah, bonus dan tunjangan sosial seakan ia tidak diberhentikan. Komisi Arbitrase menolak permintaan tersebut pada bulan Agustus. Li kemudian menggugat Huawei karena menyesatkannya dalam perjanjian pemutusan hubungan kerja. Namun gugatan ini ditolak pengadilan, dengan alasan tidak adanya bukti lanjutan dan perjanjian pemutusan hubungan kerja antara Li dan He, yang menyepakati untuk membayar uang kompensasi Li, dianggap sebagai pelanggaran pedoman Huawei dan tidak mewakili tujuan sebenarnya.
Kritik > Terhadap Huawei dan pihak berwenang

Media berita digital yang berbasis di Shanghai, The Paper, berkomentar dalam editorialnya bahwa "Huawei Wolf" dan jam kerja "996" melambangkan budaya efisiensi yang tidak lagi cocok untuk era tersebut. Perlakuan Huawei yang tidak manusiawi dan kejam terhadap para mantan karyawannya, melanggar kepercayaan mitra dan pelanggannya. Kemudian, kepala komentator Shen Bin, mengatakan bahwa penolakan Huawei untuk meminta maaf, telah membuat takut masyarakat. Perkembangan suatu perusahaan harus menghormati martabat pihak lain.
Media Qianjiang Evening News di Hangzhou memuat artikel yang mengkritik pernyataan Huawei bahwa Huawei tidak menghormati hukum sama sekali. Huawei telah menindas dan menekan para penentangnya dengan kekuatan. Masyarakat lebih menginginkan penegakan hukum dibandingkan perkembangan teknologi. Artikel tersebut kemudian dihapus pada 4 Desember.
Pada 5 Desember, media The New York Times melihat bahwa Huawei telah kehilangan dukungan masyarakat selama berlangsungnya insiden tersebut. Masyarakat kelas menengah di Tiongkok daratan, mengemukakan kemarahan mereka, karena takut kejadian serupa akan menimpa diri mereka.
Financial Times di London mengutip penyataan seorang pengacara ketenagakerjaan Pang Kun, bahwa karena pengaruh dan kekuatannya yang besar, pihak berwenang lebih memedulikan Huawei daripada karyawannya. Ia mengatakan hal ini cukup umum di Shenzhen, ketika kepolisian setempat menahan puluhan orang yang berselisih dengan Huawei setiap tahunnya. Dalam sebuah editorial di media Southern Metropolis Daily di Guangzhou, aparat penegak hukum dikritik bahwa jika tuduhan palsu Huawei tidak diselidiki dengan benar, maka kekuatan publik akan kehilangan kredibilitasnya hari demi hari.
Kritik > Kompetitor Huawei dan Amerika Serikat

Pemimpin redaksi media nasionalis Global Times, Hu Xijin yang mendukung pernyataan Huawei. Ia menyatakan meskipun insiden ini mengungkap masalah manajemen internal di Huawei, Huawei mampu mempertahankan sikap awalnya terhadap dugaan aktivitas ilegal. Ia meyakini bahwa setelah adanya laporan kriminal, Huawei tidak memiliki kekuatan untuk mencampuri atau mengendalikan proses hukum. Ia menyarankan agar Huawei tidak menyelesaikan insiden ini dengan Li Hongyuan secara pribadi, tetapi harus melalui Pengadilan. Xu Zhouyang, seorang penyiar di media pemerintah CCTV, menyindir Hu dengan mengatakan jika pembaca hanya membaca komentar Hu, tetapi tidak memahami rincian insidennya, publik mungkin mengira bahwa Huawei-lah yang dijebak selama 251 hari di penjara.
Pada 4 Desember, pelanggan Huawei, seorang wakil pemimpin senior perusahaan bernama Yu Chengdong, memposting ulang artikel yang dibuat oleh Zhidao Xuegong yang berjudul "Karnaval Humas Hitam menargetkan Huawei". Artikel tersebut meyakini bahwa insiden ini merupakan hasil serangan siber berbayar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan para pesaing Huawei termasuk Zhihu. Biayanya diperkirakan mencapai puluhan miliar. Wakil pemimpin senior Huawei, Chen Lifang membela Yu. Dalam pidatonya di Universitas Tsinghua, Chen menyatakan bahwa laporan kriminal oleh Huawei benar-benar mengikuti hukum. Yu  memposting ulang artikelnya karena ia tidak tahan lagi dengan keluhan Li. Dia meminta hadirin untuk bersabar dan kebenaran atas kejahatan Li Hongyuan akan segera terungkap.
Pada 6 Desember, Liga Pemuda Komunis Tiongkok juga memposting ulang artikel yang dibuat oleh Housha yang berjudul "VOICE: Huawei telah dihujani oleh ribuan senjata dalam semalam, tetapi ekor rubah penyerang segera terekspos". Artikel tersebut menghimbau orang-orang yang peduli terhadap “Li X-yuan” untuk bersabar dan tidak tertipu oleh mata-mata dan media-media berita Amerika.
Kasus serupa

Pada 2002, mantan karyawan Huawei Wang Zhijun, Liu Ning dan Qin Xuejun dilaporkan oleh Huawei dan ditahan selama 2 tahun karena dicurigai melanggar kerahasiaan.
Pada 2018, Zeng Meng, seorang mantan karyawan Huawei di departemen Nirkabel juga ditahan selama 90 hari.
Selain Li dan Zeng, pada bulan Desember 2018 setidaknya tiga mantan karyawan Huawei lainnya yang memiliki perselisihan kerja, ditahan karena melanggar kerahasiaan. Satu orang mengaku bersalah, satu orang masih ditahan dan satu orang lagi dibebaskan setelah ditahan selama 30 hari.
Dean Phillips

| Dean Phillips |
| --- | --- |
Potret resmi Dean Phillips, 2021
 
Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat A.S. dari dapil ke-3 Minnesota
Masa jabatan 3 Januari 2019 – 3 Januari 2025
Pendahulu Erik PaulsenPengganti Kelly Morrison
 
Informasi pribadi
Lahir: Dean Benson Pfefer 20 Januari 1969 (umur 55) Saint Paul, Minnesota, U.S.
Partai politik: Partai Demokrat
Suami/istri: Karin Einisman ​ ​(m. 1995; c. 2015)​  Annalise Glick ​(m. 2019)​
Anak: 2
Kerabat: Pauline Phillips (nenek) Jeanne Phillip
Pendidikan: Universitas Brown (BA) Universitas Minnesota (MBA)
Situs web: House website
   Suara Dean Phillips  Dean Phillips mendukung pengurangan Pajak SALT  Recorded December 19, 2019 
   

Sunting kotak info • L • B
 
Dean Benson Phillips (lahir 20 Januari 1969) adalah seorang pengusaha Amerika, politisi, dan mantan kandidat pemilu 2024 Partai Demokrat dan nominasi presiden yang pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari distrik kongres ke-3 Minnesota sejak 2019. Distrik Phillips meliputi pinggiran barat Twin Cities, seperti Bloomington, Minnetonka, Edina, Maple Grove, Plymouth, dan Eden Prairie. Seorang anggota Partai Demokrat, Phillips telah memiliki dan memulai beberapa perusahaan selain menjabat sebagai presiden dan CEO bisnis minuman keras keluarganya, Phillips Distilling Company. Dia adalah mantan salah satu pemilik gelato Talenti dan salah satu pemilik Penny's Coffee. Pada 24 November 2023, Phillips mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali.
Pertama kali terpilih pada pemilihan Dewan Perwakilan Amerika Serikat tahun 2018 di Minnesota, Phillips mengalahkan petahana Partai Republik selama enam periode, Erik Paulsen. Dengan membalikkan distrik yang sebelumnya merupakan Partai Republik, ia menjadi orang Demokrat pertama yang memenangkan kursi tersebut sejak pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 1958. Sejak itu dia telah terpilih kembali dua kali. Phillips adalah seorang Demokrat yang secara konsisten memberikan suaranya untuk mendukung posisi Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dengan kekayaan bersih $77 juta pada tahun 2018, Phillips adalah salah satu anggota kongres terkaya. Dia gagal dalam menantang Biden untuk nominasi partai demokrat dalam pemilihan presiden 2024.
Kampanye presiden 2024

Pada Juli 2023, Phillips mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk menantang Presiden Joe Biden dalam pemilihan nominasi presiden dari Partai Demokrat tahun 2024. Pada bulan Oktober 2023, ia mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai salah satu ketua Komite Kebijakan dan Komunikasi Demokratik DPR karena pandangannya mengenai pilpres 2024 tidak sesuai dengan mayoritas kaukusnya. Pada tanggal 27 Oktober, di Concord, New Hampshire, dia mengumumkan pencalonan diri sebagai presiden setelah dia secara resmi mengajukan dokumennya ke Komisi Pemilihan Umum Federal pada hari sebelumnya. Phillips mengatakan dia akan menantang untuk mendapatkan akses terhadap pemungutan suara utama di beberapa negara bagian di mana Partai Demokrat mengecualikannya.
Phillips kalah dalam nominasi Partai Demokrat daerah New Hampshire dari Biden, menerima 19,7% suara. Biden adalah kandidat yang ikut serta.
Pada tanggal 6 Maret 2024, Phillips menangguhkan kampanyenya setelah Super Tuesday.
Jawa Tengah IV (daerah pemilihan)

| Jawa Tengah IV |
| --- | --- |
Daerah pemilihan Daerah Pemilihan / untuk Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia

Wilayah:  Daftar  Kabupaten :   Karanganyar   Sragen   Wonogiri 
Provinsi: Jawa Tengah
Populasi: 3.013.632 (2023)
Pemilih terdaftar: 2.313.625 (2024)
Daerah pemilihan saat ini
Dibentuk: 2004
Kursi: 7
Anggota:   Sriyanto Saputro (Gerindra)   Bambang Wuryanto (PDI-P)   Dolfie Othniel Frederic Palit (PDI-P)   Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari (PDI-P)   Juliyatmono (Golkar)   Hamid Noor Yasin (PKS)   Rinto Subekti (Demokrat)
Dibentuk dari: Jawa Tengah
Jawa Tengah IV adalah sebuah daerah pemilihan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Daerah pemilihan ini meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah. Sejak pembentukannya pada 2004, daerah pemilihan ini diwakili oleh tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Wilayah

2004–sekarang: Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri
Daftar Calon Anggota > Pemilihan umum 2014

Lihat detail pada laman daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014–2019 untuk Jawa Tengah.
Daftar Calon Anggota > Pemilihan umum 2019

Lihat detail pada laman daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019–2024 untuk Jawa Tengah.
Daftar Calon Anggota > Pemilihan umum 2024

Lihat detail pada laman daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024–2029 untuk Jawa Tengah.