Pabrik Gula Djatiroto
Sejarah perkembangan > Periode pasca nasionalisasi

Ketika berlangsung proses nasionalisasi, Indonesia menganut sistem multipartai. Situasi politik tersebut membawa pengaruh bagi pabrik gula. Para anggota dari Direksi BPU-PPN Gula saat itu diwakili oleh unsur agama, nasionalis, dan komunis. Penilaian pekerja tidak lagi berdasarkan kemampuan atau prestasi kerja dalam memajukan perusahaan, tetapi atas dasar dukungan resmi kepada aliran politik tertentu yang mempunyai kekuasaan.
Pemerintah di sisi lain juga mengambil kebijakan politis yang cukup drastis di bidang pengelolaan tebu yang berada di luar pengelolaan pabrik gula dan harus diusahakan sendiri oleh para petani. Gula tidak lagi menjadi mata dagang komersial, tetapi menjadi komoditas politik semata. Hal ini mengakibatkan kemerosotan produksi gula karena pengelolaan dirasa kurang efektif. Berdasarkan pendapat Harnoko, persiapan nasionalisasi industri yang dijalankan oleh pemerintah dirasa kurang matang. Hal ini dikarenakan para manajer dan teknisi ahli berkebangsaan Belanda serasa diusir tiba-tiba tanpa pengganti yang sepandan.
Prabowo mencatat bahwa pembentukan Persatuan Pedagang Gula Indonesia (PPGI) dan Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP) juga tidak banyak membantu. Hal ini disebabkan karena mayoritas anggota PPGI dan PGTP bukanlah pedagang murni, melainkan hanya “pedagang boneka”. Mubyarto turut menambahkan jika mereka memperoleh fasilitas jatah alokasi gula karena memiliki hubungan baik dengan pejabat pemerintah atau elite partai melalui mekanisme kolusi. Pengusaha boneka tersebut memperoleh modal dari pedagang Tiongkok dan jatah pasokan distribusi gula yang diperoleh harus diserahkan sebagai imbalan. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisasi masih terkendala oleh kepentingan kelompok politik dan elite tertentu.
Saat memasuki masa Orde Baru, kebijakan pengelolaan industri gula yang sebelumnya dilakukan secara terpusat dari Jakarta oleh Perhimpunan Industri Gula (PAGI), kemudian diganti karena dirasa kurang tepat. Pengelolaan perlu didesentralisasikan oleh direksi ke daerah-daerah terdekat dengan pabrik gula yang merupakan basis produksinya.
Sebelum dikelola oleh PTPN XI, Djatiroto merupakan perusahaan di bawah pengawasan PTP XXIV-XXV. Namun, kemudian terjadi peleburan perusahaan antara PT Perkebunan XX dan PT Perkebunan XXIV-XXV yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1972 dan No. 15 Tahun 1975. Dengan adanya peleburan tersebut, Djatiroto juga mengadakan inovasi peralatan pabrik untuk meningkatkan kapasitas giling maupun efisiensi perusahaan. Pabrik ini meningkatkan kapasitas giling menjadi 7.000 TTH untuk memenuhi target pemerintah dalam swasembada gula. Soegito, yang saat itu menjabat sebagai administrator, mengambil kebijakan dengan mengadakan penambahan mesin giling satu buah dan perbaikan mesin giling. Selain itu, upaya percepatan lain yang dilakukan adalah pembelian mesin traktor. Hal ini disebabkan karena pengolahan lahan HGU sebelumnya masih tradisional.
Sejak program TRI dicabut karena dianggap tidak mempu memenuhi produksi gula dalam negeri, Indonesia harus mengimpor 976.000 ton gula dari luar negeri. Selain itu, program itu juga dianggap telah merampas hak petani untuk menanam tanaman yang dikehendaki di lahannya – lahan harus ditanam tebu. Pencabutan program ini menyebabkan para petani bebas menolak menanam tebu, sedangkan Djatiroto sendiri kehilangan banyak lahan tebu rakyat dan mengalami penurunan sekitar 5.000 hektare.
PG Djatiroto lantas menggunakan pola kemitraan dengan petani untuk mempertahankan minat tetap menanam tebu. Selain itu, pabrik ini juga mengadakan pengembangan produksi Pabrik Alkohol dan Spiritus (PASA), yaitu proyek pengembangan teknologi produksi enzim dekstranase. Enzim tersebut adalah produk hasil rekayasa bioteknologi melalui hasil fermentasi. Enzim itu digunakan sebagai bahan pembantu atau campuran dalam berbagai industri, yaitu detergen, tekstil, sari buah, dan gula cair. Siagian menengarai jika enzim ini mempunyai nilai ekspor yang tinggi di pasar luar negeri.
Berdasarkan alasan itulah, akhirnya Djatiroto dibagi menjadi PASA I dan PASA II. Pemisahan perusahaan ini bertujuan agar masing-masing perusahaan dapat fokus kepada produksi yang dihasilkan. PASA I fokus kepada produksi gula yang nantinya menghasilkan produk samping berupa tetes yang dikelola oleh PASA II. Setelah dipisah dengan PASA, Djatiroto sempat mengalami permasalahan dalam mesin giling – permasalahan yang terjadi di hampir semua pabrik di Indonesia, baik penurunan efisiensi atau kerusakan. Menurut Mubyarto, permasalahan yang terjadi di Djatiroto adalah rusaknya mesin-mesin yang telah dioperasikan sejak zaman Belanda. Pihak pabrik sendiri dalam publikasinya mencatat bahwa salah satu solusi yang dilakukan adalah mengganti mesin-mesin itu dengan cara tambal sulam. Hal ini dikarenakan pabrik memiliki keterbatasan dana apabila mengganti seluruh mesin dari proses awal sampai akhir.
Secara keorganisasian, Djatiroto dipimpin oleh administrator sebagai pengemban kebijakan direksi dan mempunyai tanggung jawab, baik di dalam maupun di luar aktivitas yang ada dalam perusahaan. Seorang administrator dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh empat orang kepala bagian, yaitu tanaman, instalasi, pabrikasi (pengolahan), dan Administrasi Keuangan dan Umum (AKU).
Karyawan di pabrik tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu staf dan non-staf. Karyawan staf umumnya memegang jabatan dan posisi lebih tinggi. Jabatan ini harus mempunyai kemampuan memimpin dan manajemen yang baik. Seleksi pemilihan karyawan ini disesuaikan dengan rencana perusahaan dan harus melalui masa percobaan terlebih dahulu ketika memulai hubungan kerja. Karyawan non-staf sendiri di sisi lain mempunyai hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu. Secara umum, karyawan ini tidak melalui masa percobaan untuk memulai hubungan kerja.
Ditinjau dari status dan hubungan kerjanya karyawan Pabrik Gula Djatiroto terbagi atas dua kelompok.
Karyawan tetap karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tentu, di mana pada saat dimulainya hubungan kerja didahului dengan masa percobaan tiga bulan. Karyawan tetap bila ditinjau dari segi jenis dan sifat dibedakan menjadi dua yaitu karyawan staf dan karyawan pelaksana. Karyawan staf merupakan karyawan yang mempunyai tugas dan wewenang tanggung jawab menjalankan fungsi dan struktur tugas organisasi perusahaan. Karyawan staf diangkat dan diberhentikan oleh direksi. Karyawan pelaksana sebagai karyawan bawahan yang bekerja di bawah pimpinan karyawan staf.
Karyawan tidak tetap karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di mana pada saat dimulainya kerja tidak didahului dengan masa percobaan. Karyawan tidak tetap terdiri dari:
Karyawan kampanye merupakan karyawan yang menangani pekerjaan-pekerjaan dari permulaan tebu diangkut ke timbangan tebu, pekerjaan gilingan, dan pekerjaan di dalam pabrik sampai tempat pemupukan gula dalam pabrik.
Karyawan musiman tanaman yaitu karyawan yang melakukan pekerjaan dari pembukaan tanah, persiapan tanah, dan pemeliharaan tebu pabrik, sampai tebu siap tebang.
Karyawan musiman tebangan merupakan karyawan yang melaksanakan pekerjaan dari permulaan tebu ditebang sampai diangkut.
Adanya karyawan tidak tetap karena perusahaan di dalam musim giling tiba, perusahaan membutuhkan karyawan yang sangat banyak sekitar 1000 lebih orang untuk melakukan pekerjaan mulai dari pembukaan tanha sampai penggilingan. Di luar musim giling karyawan tidak tetap diistirahatkan. Pada umumnya pekerjaan karyawan tidak tetap mengandalkan pekerjaan fisik lebih banyak dan porsi penggunaan pikiran lebih kecil. Pada musim giling semua karyawan baik karyawan tetap maupun tidak tetap melakukan kerja sesuai tugasnya, tetapi di luar musim giling karyawan tidak tetap tidak dipekerjakan, sehingga karyawan tidak tetap harus mencari pekerjaan lain sebagai sampingan seperti menjadi kuli serabutan.
Fenomena yang sangat menonjol pada masyarakat industri di pedesaan adalah maalah yang selalu berkaitan dengan proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, pengolahan, dan hasil produksi. Pabrik Gula Djatiroto dapat bertahan sampai sekarang dalam melaksanakan produksinya dikarenakan memiliki tanah HGU yang cukup luas. Tanah HGU inilah yang menopang pabrik gula dalam memenuhi kebutuhan bahan baku (tebu) sehingga pengaturan masa gilingnya bisa dilakukan dengan baik. Ditutupnya beberapa pabrik gula di Jawa terutama disebabkan kekurangan bahan baku karena hanya mengandalkan pasokan tebu rakyat yang jumlahnya setiap tahun sangat fluktuatif.
Luas areal produksi Pabrik Gula Djatiroto yaitu terdiri dari areal tebu HGU dan non HGU (Tebu Rakyat/TR). Lahan-lahan HGU terdiri dari lahan sawah, tegal, dan emplasemet (bangunan pabrik gula, perumahan, perkantoran, dan jalan umum). Untuk luas areal produksi adalah luas areal tebu rakyat dan tebu HGU yang ditanami tebu, sehingga menghasilkan bobot tebu. Untuk luas HGU secara rinsi adalah sebagai berikut: untuk tanaman tebu sawah 4.511 Ha, tegal 1.557 Ha, emplasment 1.079 Ha, jika ditotal jumlah keseluruhan adalah 7.147 Ha.
Luas tanah HGU milik Pabrik Gula Djatiroto yang ditanami tebu mengalami perubahan setiap tahunnya dikarenakan tanah tersebut harus diistirahatkan dalam jangka waktu satu tahun tidak ditanami tebu (satu musim tebu). Istilah dalam pertanian, pengistirahatan tanah sawah tidak ditanami apa-apa disebut “tanah bero”. Tujuan dari tanah bero ini adalah mengembalikan unsur hara dalam tanah agar kembali subur saat ditanami tebu lagi. Tanah bero ini berpindah dari lahan yang satu ke lahan yang lain. Pola pergantian giliran kegunaan tanah bero dilakukan setelah mengalami tiga kali kepras setelah tebang atau panen lahan diistirahatkan. Luas tanah yang diistirahatkan antara 200-600 Ha selama setahun sehingga ditumbuhi rumput. Karena begitu luasnya tanah yang diistirahatkan, tanah bero ini dimanfaatkan peternak hewan untuk diambil rumputnya.
Selain tanah HGU terdapat lahan dari rakyat yang ditanami tebu (Tebu Rakyat/TR). Areal tebu rakyat diusahakan untuk mengupayakan peningkatan produksi agar dapat memenuhi kuota produksi yang telah direncanakan dalam tiap perencanaan tahunan mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah tahun 1975 mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tanggal 22 April 1975. Program itu dikenal dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).
Petani peserta TRI wajib mendaftarkan lahannya maksimal 10 Ha melalui KUD (Koperasi Unit Desa) setempat, kemudian petani mendapat kredit garapan yang dikeluarkan oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui KUD dengan bunga rendah yaitu 12% pertahun. Pabrik Gula Djatiroto memberikan penyuluhan tentang tatacara menanam tebu dan paket garapan yang terdiri dari penyediaan pupuk dan bibit. Untuk penyediaan lahan yang ditanami tebu dilakukan dengan bergantian dengan tanaman pangan, dua tahun ditanami dengan tebu dan setahu  ditanami dengan tanaman pangan.
Setiap peserta kemudian tergabung dalam kelompok tani, di mana tiap-tiap kelompok tani terdiri dari 20 orang yang dikoordinasi oleh ketua kelompok tani dan mendapat rekomendasi dari pabrik gula. Untuk hasil panennya dibagi berdasarkan jumlah rendemen yang ada dalam tebu, jika rendemen (kadar gula dalam tebu) mencapai 8% bagi hasilnya bagi petani 62% dan Pabrik Gula Djatiroto 38%. Jika kurang dari 7% pembagian hasilnya 70% untuk petani dan Pabrik Gula Djatiroto 30%. Kebijakan TRI merupakan langkah awal dari perubahan kebijakan usaha di sektor pertanian gula yang berbasis perkebunan besar menjadi inti rakyat. Dengan berjalannya program tersebut, terjadilah perubahan yang mendasar dalam sistem produksi gula Indonesia yang menempatkan petani sebagai pengusaha dan pabrik gula sebagai pengolahnya. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan sistem TRI adalah menjadikan petani tebu sebagai wiraswasta yang mampu berusaha secara mandiri dalam bentuk kelompok-kelompok tani maupun koperasi petani serta memiliki kekuatan ekonomi. Dengan adanya program TRI luas areal tanaman yang ditanami tebu milik rakyat mengalami peningkatan menjadi 8.643 Ha lebih yang sebelumnya hanya 6.059 Ha.
Keadaan di lapangan bahwa kehidupan ekonomi petani dapat meningkat melalui program TRI ternyata tidak terwujud. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yaitu pada pengolahan tanah yang disediakan Pabrik Gula Djatiroto menilai penggarapan lahan belum dilakukan sebagaimana mestinya karena biaya pengolahan tanah yang disediakan Pabrik Gula Djatiroto belum mencukupi. Pabrik Gula Djatiroto selaku penyedia bibit tidak mengindahkan apakah bibit yang ditanamkan ke petani merupakan bibit yang baik atau tidak. Beberapa kasus yag menimbulkan petani tidak mau ikut program TRI adalah keterlambatan datangnya pupuk. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam tebu dibandingkan dengan hasil setoran ke pabrik gula membuat sebagian besar petani menolak TRI. Keberatan petani untuk terlibat secara aktif dalam program TRI terutama didasarkan pada tingkat keuntungan. keuntungan yang diperoleh dari tanaman tebu lebih kecil daripada tanaman lain. Untuk tanaman tebu keuntungan bersih yang diperoleh mencapai Rp 934.000,00/Ha dalam satu tahun sedangkan untuk tanaman pangan (padi-jagung) keuntungan bersih yang diperoleh mencapai Rp 1.213.000,00/HA dalam setahun. Secara psikologis petani benar-benar merasa kehilangan kebebebasan untuk mengolah lahan pertanian sendiri.