Gereja Protestan di Indonesia
Kemandirian Gereja-Gereja

Indische Kerk menghadapi tantangan dengan melemahnya kepercayaan jemaat terhadap pemerintah. Di Minahasa, beberapa kelompok warga jemaat mendesak untuk pendirian gereja mandiri tanpa intervensi pemerintah kolonial. Sehingga pada 29 Oktober 1933, mereka mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang kemudian dianggap tidak taat pada gereja dan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan para pendeta tahun 1927 dan pendirian KGPM yang tidak disetujui, maka diadakan Rapat Besar pada tahun 1933 di mana jemaat-jemaat di Minahasa, Maluku dan Timor diberi kebebasan untuk menjadi Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam persekutuan penuh dengan Indische Kerk.
Secara bertahap Jemaat-jemaat tersebut dimandirikan,
Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) berdiri 30 September 1934, dengan wilayah pelayanan mencakup kawasan Keresidenan Manado.
Gereja Protestan Maluku (GPM) berdiri 6 September 1935, dengan wilayah pelayanan mencakup kawasan Keresidenan Molukken.
Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) berdiri 31 Oktober 1947, dengan wilayah pelayanan mencakup kawasan Keresidenan Timor en Onderhoorigheden.
Pada Sidang Sinode Am De Protestantsche Kerk in Nederlandche-Indie 30 Mei – 10 Juni 1948 di Bogor menetapkan bahwa jemaat-jemaat yang berada di Bagian Barat dari ketiga GBM tersebut akan dimandirikan,
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) berdiri 31 Oktober 1948, dengan wilayah pelayanan mencakup kawasan Barat, di luar wilayah GMIM, GPM dan GMIT.
Dalam sidang besar tersebut juga diputuskan, bahwa nama de Protestantsche Kerk in Nederlandche-Indie di Indonesiakan dengan nama Gereja Protestan di Indonesia (GPI).
Sejak 1 Januari 1937 seluruh wilayah pelayanan Sulawesi Tengah (Donggala, Buol dan Tolitoli) dan Gorontalo telah menjadi tanggung jawab pekabaran Injil dari Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dari pekabaran Injil GMIM ini, maka pada 18 Desember 1964 di Gereja Sentrum Manado diresmikanlah wilayah pelayanan tersebut menjadi GBM GPI.
Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) mandiri secara resmi pada 4 April 1965, dimekarkan dari Sinode GMIM.
Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli (GPIBT) mandiri secara resmi pada 18 April 1965, dimekarkan dari Sinode GMIM.
Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) mandiri secara resmi pada 18 Juli 1965, dimekarkan dari Sinode GMIM.
Pada saat itu Ketua Sinode Am GPI adalah Ds. Rein M. Luntungan, yang juga sekaligus sebagai Ketua Sinode GMIM.
Pada tahun 1947 GMIM menyerahkan wilayah pelayanan Tanah Banggai menjadi tanggung jawab Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1966 Sinode Wilayah Banggai GKST dimandirikan menjadi GBM GPI.
Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) berdiri 27 Januari 1966, dimekarkan dari Sinode GKST.
Kebutuhan kemandirian pelayanan juga di alami GPM di wilayah pelayanan Irian Barat. Sehingga pada tahun 1985 Sinode Wilayah Irian Barat GPM dimandirikan menjadi GBM GPI.
Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) berdiri 25 Mei 1985, dimekarkan dari Sinode GPM.
Pemekaran wilayah pelayanan kemudian terjadi di lingkup pelayanan Sinode GKLB. Pada tahun 2000, wilayah pelayanan Banggai Kepulauan GKLB dimandirikan menjadi GBM GPI.
Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK) berdiri 3 Februari 2000, dimekarkan dari Sinode GKLB.
Karena didorong oleh rasa seazas, rasa persaudaraan dan keesaan, maka beberapa Sinode Gereja menyatakan diri bergabung menjadi bagian dari GBM dalam persekutuan GPI.
Indonesian Evangelical Christian Church (IECC) menjadi bagian dari GBM GPI pada tahun 1998.
Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) berdiri 23 Oktober 1997, dimekarkan dari Sinode GMIST. Menjadi bagian dari GBM GPI pada tahun 2002.