Pengelolaan sampah di Jepang
Sejarah

Tidak ada sistem atau undang-undang yang terpusat untuk mengelola sampah pada awal zaman Meiji. Pada tahun 1900, dua tindakan diperkenalkan untuk meningkatkan sanitasi dan menghindari epidemi yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk di lahan terbuka. Undang-Undang Pembuangan Sampah, undang-undang pertama di Jepang tentang sampah, bersama dengan Undang-Undang Pembersihan Sampah mencoba untuk membangun sistem administrasi dalam menangani sampah dan membuat pemerintah kota bertanggung jawab atas pembuangan, melalui pembakaran jika memungkinkan.
Pada periode pascaperang, dari tahun 1945, sampah menumpuk seiring dengan berkembangnya ekonomi dan terkonsentrasinya penduduk di daerah perkotaan. Pengumpulan manual tidak efisien dan administrasi terdesentralisasi dan tidak terorganisir. Undang-undang Kebersihan Umum tahun 1954 mengharuskan pemerintah nasional dan prefektur untuk memberikan dukungan keuangan dan teknologi kepada kota dalam pengumpulan sampah. Setelah itu, pada tahun 1963, Undang-Undang tentang Tindakan Darurat mengenai Pengembangan Fasilitas Lingkungan Hidup menetapkan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk insinerator. Subsidi diberikan untuk insinerator, dan insinerator pertama yang beroperasi sepanjang waktu didirikan pada tahun yang sama.
Pada tahun 1955, ekonomi mulai tumbuh pada tingkat yang signifikan. Perubahan budaya konsumen menyebabkan lebih banyak produksi sampah rumah tangga, meskipun hal tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan peningkatan volume sampah industri, yang seringkali tidak diolah atau dibuang dengan benar. Contohnya termasuk limbah minyak atau zat kimia yang dibuang ke dalam badan air, polusi udara, dan puing-puing konstruksi. Pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian nasional pada tahun 1960-an setelah pengakuan luas dari Empat Penyakit Polusi Besar di Jepang, penyakit yang disebabkan oleh pembuangan bahan kimia dari pabrik.
Sidang Diet Nasional tahun 1970, yang disebut sebagai "Diet Polusi," berusaha untuk mengatasi masalah polusi yang meningkat, dengan mengesahkan empat belas undang-undang sekaligus sebagai titik balik dalam kebijakan lingkungan. Undang-undang ini mencakup kebijakan untuk mencegah pencemaran dan mendirikan Badan Lingkungan pada tahun 1971, yang kemudian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Undang-undang Kebersihan Umum tahun 1952 direvisi secara signifikan menjadi Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Umum, atau Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Hal ini menjadikan pelestarian lingkungan sebagai tujuan pengolahan sampah, bukan hanya sanitasi publik, menetapkan standar untuk pengolahan sampah, dan menawarkan subsidi dalam pengembangan fasilitas untuk memenuhi standar ini. Secara keseluruhan, undang-undang dari sidang ini memindahkan Jepang dari salah satu pemerintahan dengan peraturan lingkungan yang paling tidak ketat menjadi paling ketat di antara negara-negara di OECD.
Pada tahun 1990-an, tujuan pengurangan sampah mulai mendapat perhatian. Pada tahun 1991, Undang-Undang Pengelolaan Sampah direvisi kembali untuk menambahkan pengurangan produksi sampah sebagai tujuan nasional. Undang-undang berikutnya berusaha untuk mengurangi sampah yang dihasilkan selama produksi dan mempromosikan daur ulang. Pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar untuk Pembangunan Masyarakat Daur Ulang atau Undang-Undang Dasar Daur Ulang dibentuk, yang menetapkan kerangka kerja yang menekankan pengurangan produksi sampah dan daur ulang, dan menetapkan target numerik untuk mengukur kemajuan.