Perang Saudara Sudan (2023–sekarang)
Upaya perdamaian

Pada 16 April, perwakilan dari SAF dan RSF menyetujui proposal PBB untuk menghentikan pertempuran antara pukul 16:00 dan 19:00 waktu setempat (CAT). SAF mengumumkan bahwa mereka menyetujui proposal PBB untuk membuka jalur aman untuk kasus kemanusiaan yang mendesak selama 3 jam setiap hari mulai dari pukul 16:00 waktu setempat, dan menyatakan bahwa mereka berhak untuk bereaksi jika RSF "melakukan pelanggaran apa pun". Tembakan dan letusan terus terdengar selama gencatan senjata, mengundang kecaman dari Perwakilan Khusus Volker Perthes.
Pada 17 April, pemerintah Kenya, Sudan Selatan, dan Jibuti menyatakan kesediaan mereka mengirim presiden mereka ke Sudan untuk bertindak sebagai mediator. Bandara Khartoum ditutup karena pertempuran.
Pada 18 April, Hemedti mengatakan RSF menyetujui gencatan senjata selama satu hari untuk memungkinkan perjalanan yang aman bagi warga sipil, termasuk mereka yang terluka. Dalam sebuah tweet, dia mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah percakapan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken "dan desakan oleh negara-negara sahabat lainnya". Seorang jenderal angkatan darat kemudian mengonfirmasi bahwa SAF telah menyetujui gencatan senjata 24 jam yang dimulai pukul 18:00 waktu setempat (16:00 UTC). Setelah dimulainya gencatan senjata yang dijanjikan, tembakan dan letusan tetap terus terdengar di pusat Khartoum. SAF dan RSF mengeluarkan pernyataan yang menuduh satu sama lain gagal menghormati gencatan senjata. Komando tinggi SAF mengatakan akan melanjutkan operasi untuk mengamankan ibu kota dan wilayah lainnya.
Pada 19 April, SAF dan RSF mengatakan bahwa mereka telah menyetujui gencatan senjata 24 jam mulai pukul 18:00 waktu setempat (16:00 GMT). Pertempuran berlanjut antara kedua belah pihak setelah gencatan senjata seharusnya dimulai.
Pada 21 April, RSF mengatakan akan melakukan gencatan senjata selama 72 jam yang akan mulai berlaku pada pukul 6:00 (4:00 GMT) hari itu, awal hari raya Idul Fitri. Meskipun SAF menyetujui gencatan senjata sore itu, pertempuran berlanjut sepanjang hari di Khartoum dan zona konflik lainnya. Kesepakatan gencatan senjata 72 jam diumumkan pada 24 April, namun pertempuran tetap berlanjut.
Pada 26 April, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD) mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama 72 jam, sementara Sudan Selatan menawarkan untuk menjadi tuan rumah upaya mediasi. SAF mengatakan pihaknya mendukung rencana tersebut dan akan mengirimkan utusan ke ibu kota Sudan Selatan, Juba, untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. RSF mengumumkan dukungannya untuk perpanjangan gencatan senjata pada 27 April. Pertempuran berlanjut setelah dimulainya perpanjangan gencatan senjata.
Pada tanggal 30 April, RSF mengumumkan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang selama 72 jam, yang kemudian disetujui oleh SAF. Pertempuran berlanjut selama gencatan senjata ini.
Pada tanggal 1 Mei, Utusan Khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes mengumumkan bahwa SAF dan RSF telah setuju untuk mengirim perwakilan untuk negosiasi yang ditengahi oleh PBB, namun tidak memberikan tanggal atau tempat untuk pembicaraan.
Pada tanggal 2 Mei, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan mengatakan bahwa SAF dan RSF telah menyetujui "pada prinsipnya" gencatan senjata selama seminggu mulai dari tanggal 4 Mei, hanya untuk dilanggar lagi. Komite perlawanan Sudan menyatakan bahwa negosiasi yang diusulkan antara SAF dan RSF mengabaikan "satu-satunya yang terkena dampak perang ini, rakyat Sudan", dan bahwa negosiasi ditujukan untuk SAF dan RSF "mendapatkan popularitas dan dukungan politik".
Pada tanggal 6 Mei, delegasi dari SAF dan RSF bertemu langsung untuk pertama kalinya di Jeddah, Arab Saudi untuk apa yang digambarkan oleh Saudi dan Amerika Serikat sebagai "pembicaraan pra-negosiasi". Jonathan Hutson dari Proyek Sentinel Satelit menyatakan bahwa berbagai masyarakat sipil Sudan, "partai politik, komite perlawanan, organisasi wanita, serikat pekerja dan pembela hak asasi manusia", keberatan dengan Burhan dan Hemedti, melihat mereka sebagai pemimpin tidak sah dan bersikeras berpartisipasi dalam negosiasi damai. Para aktivis masyarakat sipil menyerukan agar pasukan paramiliter digabungkan ke dalam SAF di bawah otoritas sipil.
Pada 12 Mei, SAF dan RSF menandatangani perjanjian untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi orang-orang yang meninggalkan zona pertempuran, melindungi pekerja bantuan, dan tidak menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia; tidak ada kesepakatan gencatan senjata.
Pada 20 Mei, SAF dan RSF menyetujui gencatan senjata selama seminggu mulai pukul 21:45 waktu setempat (19:45 GMT) pada 22 Mei, menyusul pembicaraan di Jeddah. Kemudian diperpanjang hingga 3 Juni. Namun pada tanggal 31 Mei, SAF menangguhkan negosiasi, menuduh RSF kurang berkomitmen dalam mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata yang ada dan melanggar ketentuannya.
Gencatan senjata 24 jam diumumkan dan dilaksanakan pada 10–11 Juni. Gencatan senjata 72 jam juga diumumkan dan dilaksanakan pada 18 Juni.
Pada 27 Juni, RSF mengumumkan gencatan senjata dua hari sepihak untuk liburan Idul Adha. Belakangan pada hari yang sama, SAF mengumumkan gencatan senjata sepihaknya sendiri untuk hari raya tersebut.
Pada 10 Juli, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD), sebuah blok regional yang terdiri dari delapan negara Afrika Timur, membuka pertemuan puncak di Addis Ababa, Etiopia untuk menjajaki pilihan guna mengakhiri konflik. Dalam sebuah pernyataan, blok tersebut mengatakan telah setuju untuk meminta pertemuan puncak dengan badan regional lain, Pasukan Siaga Afrika Timur, untuk mempertimbangkan kemungkinan penempatan yang terakhir "untuk melindungi warga sipil dan menjamin akses kemanusiaan". Namun, SAF memboikot pertemuan tersebut setelah menolak Presiden Kenya William Ruto sebagai kepala komite yang memfasilitasi pembicaraan dan menuduh Kenya menyembunyikan RSF. Kementerian Luar Negeri Sudan menolak usulan intervensi asing dan tersinggung dengan klaim Etiopia dan Kenya bahwa Sudan menderita kekosongan kekuasaan.
Pada 13 Juli, Mesir menjadi tuan rumah pertemuan puncak di Kairo, di mana SAF, RSF, dan para pemimpin negara tetangga Sudan menyetujui inisiatif baru untuk menyelesaikan konflik. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan prakarsa itu akan mencakup pembentukan gencatan senjata yang langgeng, menciptakan koridor kemanusiaan yang aman untuk pengiriman bantuan, dan membangun kerangka kerja dialog yang akan mencakup semua partai politik dan tokoh di negara itu. Dia juga mendesak pihak yang bertikai untuk berkomitmen pada negosiasi damai yang dipimpin oleh Uni Afrika.
Pada 15 Juli, SAF kembali bernegosiasi dengan RSF di Jeddah.
Dalam pengumuman video pertamanya sejak konflik dimulai, Hemedti mengatakan dia bersedia mencapai kesepakatan damai dalam waktu 72 jam jika seluruh kepemimpinan SAF, yang disebutnya "korup", disingkirkan.