Konflik Chad-Libya
Peristiwa-peristiwa > Pendudukan Jalur Aozou

Libya mulai ikut campur dalam urusan dalam negeri Chad pada tahun 1968 selama periode Perang Saudara Chad ketika para pemberontak Muslim FROLINAT melancarkan perang gerilya Prefektur BET di daerah utara Chad melawan Presiden Chad, François Tombalbaye yang beragama Kristen. Raja Libya Idris I merasa perlu untuk memberikan bantuan kepada FROLINAT karena hubungan yang erat di antara kedua sisi perbatasan Chad-Libya. Untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara yang pernah menjajah Chad, yaitu Prancis, Idris membatasi bantuannya dengan hanya memberikan tempat perlindungan untuk pemberontak FROLINAT dan bantuan logistik, dan juga Idris tidak memberi bantuan berupa senjata.
Namun, semua hal ini berubah setelah terjadinya kudeta pada tanggal 1 September 1969 di Libya. Kudeta ini menjatuhkan Idris, sehingga Muammar al-Gaddafi mulai berkuasa. Gaddafi pun mengklaim Jalur Aouzou di daerah Chad Utara dengan merujuk kepada perjanjian yang belum disahkan dari tahun 1935 oleh Italia dan Prancis (kala itu merupakan penjajah Libya dan Chad). Klaim semacam ini sudah dilayangkan pada tahun 1954, ketika Raja Idris mencoba untuk menduduki Aouzou, tetapi pasukannya dapat dikalahkan oleh tentara Prancis.
Meski mula-mula waspada akan FROLINAT, Gaddafi pada tahun 1970 merasa bahwa organisasi ini berguna untuk kepentingannya. Dengan bantuan negara-negara blok Uni Soviet (terutama Jerman Timur), Gaddafi melatih dan mempersenjatai para pemberontak, dan memberi mereka senjata dan uang. Pada tanggal 27 Agustus 1971, Gaddafi berani untuk melakukan kudeta terhadap Tombalbaye, yang hampir saja berhasil. Kudeta ini dilaksanakan akibat kegelisahan Libya, karena pada tanggal 24 Juli, terjadi upaya rekonsiliasi Muslim-Kristen dengan penyerahan separuh kursi kabinet Chad kepada para politikus Muslim. Walaupun ditolak oleh FROLINAT, hal ini dianggap Gaddafi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya di Chad.
Pada hari yang sama, Tombalbaye memutuskan hubungan diplomatik dengan Libya, dan mengundang semua kelompok oposisi Libya untuk pergi ke Chad, dan mulai mengklaim wilayah Fezzan berdasarkan "hak-hak historis". Tanggapan Gaddafi secara resmi pada 17 September mengakui FROLINAT sebagai satu-satunya Pemerintahan Chad yang sah, dan pada bulan Oktober, menteri luar negeri Chad, Baba Hassan, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam "rencana ekspansi" Libya.
Dengan adanya tekanan Prancis terhadap Libya, dan dengan Hamani Diori, Presiden Niger memainkan peran sebagai pelerai, kedua negara melanjutkan hubungan diplomatik pada tanggal 17 April 1972. Tidak lama kemudian, Tombalbaye memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan konon ia telah menyatakan kesediaannya secara rahasia pada 28 November untuk menyerahkan Jalur Aouzou kepada Libya. Sebagai gantinya, Gaddafi akan memberikan 40 juta pound kepada Presiden Chad dan kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan pada bulan Desember. Gaddafi menarik bantuan kepada FROLINAT dan memaksa pemimpinnya, Abba Siddick, untuk memindahkan bentengnya dari Tripoli ke kota Aljir. Hubungan baik dibina untuk tahun-tahun selanjutnya, dan hubungan baik ini ditandai dengan kunjungan Gaddafi ke ibu kota negara Chad, N'Djamena pada Maret 1974, dan pada bulan yang sama, sebuah bank didirikan untuk memberikan kepada Chad dana investasi.
Enam bulan setelah perjanjian pada tahun 1972, pasukan Libya dipindah ke Jalur Aouzou dan mendirikan sebuah lapangan udara yang dilindungi dengan senjata anti-rudal tepat di sebelah utara Aouzou. Pemerintahan sipil yang terikat dengan Kufra didirikan, dan sekitar ribuan penduduk di daerah Aouzou memperoleh kewarganegaraan Libya. Selain itu, juga dibuat peta negara Libya yang baru dan Jalur Aouzou dimasukan ke dalam Libya.
Syarat penyerahan Aouzou secara pasti masih misterius dan diperdebatkan. Keberadaan persetujuan rahasia antara Tombalbaye dan Gaddafi terungkap hanya pada tahun 1988, saat Presiden Libya menunjukkan salinan dari surat yang berisi tentang pengakuan Tombalbaye atas klaim Libya. Namun, beberapa ahli seperti Bernard Lanne membantah dan menyatakan bahwa tidak pernah ada persetujuan resmi apapun, dan Tombalbaye merasa dimudahkan dengan tidak menyebutkan pendudukan sebagian wilayah negaranya. Selain itu, Libya tidak dapat menunjukan salinan asli dari persetujuan pada saat kasus Aouzou dibawa pada tahun 1993 ke Mahkamah Internasional.