Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Karier

Kristiadi sudah diterima menjadi pegawai Departemen Keuangan sebelum lulus dari Universitas Indonesia. Ia mulai bekerja di departemen itu setahun setelah lulus. Sekembalinya ke Indonesia dari Prancis, ia diangkat menjadi direktur pengelolaan kekayaan negara. Ia meninggalkan posisinya pada tahun 1987 dan menjadi direktur penganggaran.
Pada tanggal 27 Juni 1990, Kristiadi dilantik sebagai Ketua Badan Administrasi Negara (LAN, Lembaga Administrasi Negara), menggantikan Bintoro Tjokroamidjojo yang menjadi duta besar untuk Belanda. Di bawah kepemimpinannya, LAN mulai menerapkan perubahan pada sistem pendidikan pegawai negeri di Indonesia serta lembaga lembaga tersebut. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan keputusan pada tahun 1994 yang memberlakukan peran LAN dalam sistem pendidikan pegawai negeri di Indonesia. Menanggapi keputusan ini, LAN mulai menjalin kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional, seperti British Council dan Universitas Hasanuddin.
Beberapa tahun sebelum jatuhnya Presiden Soeharto, Kristiadi mulai menerapkan otonomi daerah secara bertahap di berbagai kabupaten. Lima belas kabupaten dipilih sebagai bagian dari uji coba proyek otonomi daerah. Ia juga mengusulkan privatisasi sektor publik di Indonesia, yang didasarkan pada program privatisasi ekstensif Margaret Thatcher.
Kristiadi digantikan oleh Mustopadidjaja pada Juli 1998 dan menjadi asisten Menteri Koordinator Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Jabatan tersebut kemudian berganti nama menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kristiadi menjadi Wakil Menteri Bidang Organisasi dan Pelayanan Publik. Sekitar periode tersebut, Kristiadi diangkat menjadi wakil ketua gugus tugas Y2K, gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi masalah tahun 2000.
Kristiadi menjadi sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informatika—orang kedua yang menjabat sebagai menteri—pada tahun 2002. Kristiadi ditugaskan oleh menteri untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan telematika dan pengembangan sistem informasi digital di Indonesia. Ia bertanggung jawab atas pengembangan protokol voice over internet di Indonesia dan mengusulkan amandemen undang-undang TI di Indonesia. Ia juga sempat menjadi Ketua Tim Koordinasi Telematika Indonesia setelah kewenangan tim tersebut diserahkan dari presiden kepada menteri negara komunikasi dan informasi.
Pada awal tahun 2005, pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur ulang struktur kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi sebuah departemen. Oleh karena itu, jabatan Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informatika direstrukturisasi menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan perubahan tersebut, Kristiadi kembali ke Departemen Keuangan dan menjadi Sekretaris Jenderal Departemen tersebut pada tanggal 29 Maret 2005. Namun, ia tetap mempertahankan jabatan lamanya hingga menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika yang baru pada tanggal 2 Juni tahun yang sama.
Kristiadi menjabat Sekjen selama satu setengah tahun, sejak 1 November 2006 digantikan oleh Mulia Panusunan Nasution.  Meski masa jabatannya sangat singkat, ia menjabat di bawah dua menteri keuangan berbeda, Jusuf Anwar dan Sri Mulyani. Pada masa Sri Mulyani, Kristiadi dipercaya memimpin proses reorganisasi departemen yang berujung pada terbentuknya empat direktorat baru.  Ia juga memimpin proses investigasi kesalahan pengelolaan dana Dukungan Likuiditas Bank Indonesia.