Kim Il Sung
Pemimpin Korea Utara > Konsolidasi Kekuatan

Dengan berakhirnya Perang Korea, meskipun gagal menyatukan Korea di bawah pemerintahannya, Kim Il Sung menyatakan perang tersebut sebagai kemenangan dalam arti bahwa ia tetap berkuasa di utara. Namun, perang tiga tahun tersebut membuat Korea Utara hancur, dan Kim segera memulai upaya rekonstruksi besar-besaran. Dia meluncurkan rencana ekonomi nasional lima tahun (mirip dengan rencana lima tahun Uni Soviet) untuk membangun ekonomi komando, dengan semua industri dimiliki oleh negara dan semua pertanian dikolektivisasi. Perekonomian difokuskan pada industri berat dan produksi senjata. Pada tahun 1960-an, Korea Utara menikmati standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan, yang penuh dengan ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi.
Pada tahun-tahun berikutnya, Kim mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin komunisme internasional yang independen. Pada tahun 1956, ia bergabung dengan Mao Zedong di kubu "anti-revisionis", yang tidak menerima program de-Stalinisasi Nikita Khrushchev, namun ia sendiri tidak menjadi seorang Maois. Pada saat yang sama, ia mengkonsolidasikan kekuasaannya atas gerakan komunis Korea. Para pemimpin saingannya tersingkir. Pak Hon-yong, pemimpin Partai Komunis Korea, disingkirkan dan dieksekusi pada tahun 1955. Choe Chang-ik tampaknya juga telah disingkirkan. Yi Sang-Cho, duta besar Korea Utara untuk Uni Soviet dan pengkritik Kim yang membelot ke Uni Soviet pada tahun 1956, dinyatakan sebagai faksionalis dan pengkhianat. Pidato Juche tahun 1955 yang menekankan kemerdekaan Korea, pertama kali muncul dalam konteks perebutan kekuasaan Kim melawan para pemimpin seperti Pak, yang mendapat dukungan Soviet. Hal ini tidak begitu diperhatikan pada saat itu hingga media pemerintah mulai membicarakannya pada tahun 1963. Kim mengembangkan kebijakan dan ideologi Juche yang bertentangan dengan gagasan Korea Utara sebagai negara satelit Tiongkok atau Uni Soviet.
Kim mengubah Korea Utara menjadi apa yang Wonjun Song dan Joseph Wright anggap sebagai kediktatoran personalis, di mana kekuasaan dipusatkan pada Kim secara pribadi. Kultus terhadap kepribadian Kim Il Sung awalnya dikritik oleh beberapa anggota pemerintah. Duta Besar Korea Utara untuk Uni Soviet, Li Sangjo, seorang anggota faksi Yan'an, melaporkan bahwa mennampilkan foto Kim di surat kabar merupakan pelanggaran pidana dan Li Sangjo juga mengatakan bahwa Kim Il Sung telah diangkat ke status Marx, Lenin, Mao, dan Stalin dalam jajaran komunis. Dia juga menuduh Kim menulis ulang sejarah sehingga tampak seolah-olah faksi gerilyanya telah sendirian membebaskan Korea dari Jepang, dan sama sekali mengabaikan bantuan dari Relawan Rakyat Tiongkok. Selain itu, Li menyatakan bahwa dalam proses kolektivisasi pertanian, gandum disita secara paksa dari para petani sehingga menyebabkan "setidaknya 300 kasus bunuh diri" dan dia juga menyatakan bahwa Kim sendiri yang membuat hampir semua keputusan dan penunjukan kebijakan penting. Li melaporkan bahwa lebih dari 30.000 orang dipenjara karena alasan yang sangat tidak adil dan sewenang-wenang, termasuk tidak mencetak potret Kim Il Sung pada kertas berkualitas memadai atau menggunakan koran yang memuat fotonya untuk membungkus makanan. Penyitaan gabah dan pemungutan pajak juga dilakukan secara paksa, berupa kekerasan, pemukulan, dan ancaman penjara.
Selama Insiden Fraksi Agustus 1956, Kim Il Sung berhasil melawan upaya Soviet dan Tiongkok untuk menggulingkannya demi mendukung warga Korea yang pro-Soviet atau warga Korea yang tergabung dalam faksi Yan'an yang pro-Tiongkok. Pasukan Tiongkok terakhir menarik diri dari negara tersebut pada bulan Oktober 1958, yang merupakan konsensus sebagai tanggal terakhir ketika Korea Utara secara efektif merdeka, meskipun beberapa pakar percaya bahwa insiden bulan Agustus 1956 menunjukkan kemerdekaan Korea Utara.
Selama kebangkitan dan konsolidasi kekuasaannya, Kim menciptakan sistem kasta songbun, yang membagi masyarakat Korea Utara menjadi tiga kelompok. Setiap orang diklasifikasikan menjadi kelas "inti", "bimbang", atau "musuh", berdasarkan latar belakang politik, sosial, dan ekonominya – sebuah sistem yang masih bertahan hingga saat ini. Songbun digunakan untuk menentukan semua aspek keberadaan seseorang dalam masyarakat Korea Utara, termasuk akses terhadap pendidikan, perumahan, pekerjaan, penjatahan makanan, kemampuan untuk bergabung dengan partai yang berkuasa, dan bahkan di mana seseorang diperbolehkan untuk tinggal. Sejumlah besar orang dari kelompok yang disebut "musuh", termasuk kaum intelektual, pemilik tanah dan mantan pendukung pemerintah pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, dipindahkan secara paksa ke provinsi utara negara yang terisolasi dan miskin. Ketika kelaparan melanda negara ini pada tahun 1990-an, masyarakat yang tinggal di komunitas marginal dan terpencil ini adalah kelompok yang paling terkena dampaknya.
Selama pemerintahannya, Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Kim Il Sung menghukum perbedaan pendapat yang nyata dan yang dirasakan melalui pembersihan yang mencakup eksekusi di depan umum dan penghilangan paksa. Bukan hanya para pembangkang namun seluruh keluarga besar mereka diturunkan ke peringkat songbun paling rendah, dan banyak dari mereka dipindahkan ke sistem rahasia kamp penjara politik. Kamp-kamp ini atau yang disebut kwanliso, merupakan bagian dari jaringan luas lembaga pemasyarakatan dan kerja paksa milik Kim. Kamp ini merupakan koloni yang dipagari dan dijaga ketat di daerah pegunungan di negara tersebut, tempat para tahanan dipaksa melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti penebangan kayu, penambangan, dan pemetikan tanaman-tanaman. Sebagian besar tahanan ditahan di kamp-kamp ini seumur hidup, dan kondisi kehidupan serta pekerjaan mereka seringkali sangat mematikan. Misalnya, para tahanan hampir mati kelaparan, tidak mendapatkan perawatan medis, tidak mendapat tempat tinggal dan pakaian yang layak, menjadi sasaran kekerasan seksual, sering dianiaya, disiksa dan dieksekusi oleh penjaga.