Nilai-nilai Asia
Sejarah

Istilah Nilai-nilai Asia pertama kali muncul pada tahun 1980-an dan 1990an yang seiring dengan suksesnya perekonomian Macan Asia (Hongkong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan). Istilah ini didukung oleh Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri Malaysia yang dipakai untuk membela diri dari kritik yang mengecam rezim autoritarian di Asia. Hal ini lah yang menyebabkan bahwa istilah nilai-nilai Asia ini bersifat defensif. Menurut Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad, tidak hanya mendasari kesuksesan Macan Asia pascaperang, nilai-nilai Asia juga merupakan bukti dari bentuk masyarakat yang lebih unggul (Mallet, 1999). Hal utama yang memberatkan konsep ini adalah mendistorsi wilayah yang terkenal karena kekayaan keberagaman budayanya (Budha, Hindu, Tao, Shinto, Kristen); sistem politiknya yang beragam (demokratis, semidemokratis, sosialis, junta militer, dan sebagainya); variasi perkembangannya (Schwenkter, 1998), dan persaingan antar-etnis.
Di Jepang, konsep "Ideal Timur" dianut di beberapa kalangan nasionalis karena menantang budaya Barat dan juga karena menawarkan kemungkinan kepemimpinan Jepang baru di Asia. Beberapa mengaitkan keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Tenggara pada 1960-an hingga 1980-an dengan "nilai-nilai Asia"; cara ketiga, model politik Asia yang merupakan alternatif dari totalitarianisme dan demokrasi liberal. Keajaiban ekonomi Jepang di bawah Sistem 1955, di mana Partai Demokrat Liberal telah menjadi partai Jepang yang dominan hampir terus menerus sejak 1955, digunakan sebagai contoh keberhasilan model politik ini.
Nilai-nilai Asia juga terlihat dalam usulan penyerahan Hong Kong ke China pada tahun 1997. Popularitas konsep itu tidak bertahan lama. Beberapa orang berspekulasi bahwa konsep tersebut mungkin telah berkontribusi pada perubahan agama, sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di Asia pada waktu itu; misalnya, krisis keuangan Asia dan jatuhnya rezim Soeharto di Indonesia mungkin telah dinetralisir oleh demokrasi liberal.
Pada tahun 2006, Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, mengaitkan nilai-nilai Asia dengan usulan Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Timur dan Komunitas Asia Timur yang muncul dari KTT Asia Timur. Dia sebagian membela nilai-nilai Asia dengan menempatkan penekanan pada kerja sama di atas kompetisi.
Nilai-nilai Asia terus didiskusikan di akademi dengan mengacu pada pertanyaan tentang universalitas hak asasi manusia (sebagai lawan dari posisi relativisme budaya). Diarsipkan 2021-07-31 di Wayback Machine. Penulis sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2015 mengklaim bahwa pertanian padi versus pertanian gandum menjelaskan perbedaan dalam pemikiran analitik, "individualisme implisit" dan inovasi antara berbagai provinsi di Cina. Dibandingkan dengan pertanian gandum, pertanian padi adalah praktik padat karya yang membutuhkan kerja sama banyak orang. Namun, hasil penelitian ini kontroversial karena ukuran sampel yang sangat kecil untuk beberapa unit analisis (beberapa sampel kurang dari sepuluh individu), instrumen pengukuran yang meragukan, dan kesalahan spesifikasi model. Menggunakan ukuran individualisme-kolektivisme yang lebih baik, penulis studi replikasi menemukan bahwa kesimpulan dari artikel tahun 2015 yang mengklaim menunjukkan bukti hubungan antara pertanian gandum versus pertanian padi adalah hasil dari metodologi yang salah.
Di Timor Timur, pengertian “nilai-nilai Asia”, atau “nilai-nilai Timor-Leste”, yang menyimpang dari pengertian demokrasi yang dipahami secara internasional muncul setelah pemilihan presiden Timor Timur tahun 2012. Pemilihan ini melihat petahana José Ramos-Horta, anggota dari apa yang dilihat sebagai generasi tua yang terkait dengan pengenalan demokrasi, tersingkir di babak pertama.