Selandia Baru
Politik > Pemerintahan

Artikel utama: Pemerintah Selandia Baru
Selandia Baru adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer, meskipun konstitusinya tidaklah tertulis. Charles adalah kepala negara yang diberi gelar Raja Selandia Baru. Raja diwakili oleh gubernur jenderal, yang ditunjuk oleh raja atau ratu atas nasihat perdana menteri. Gubernur jenderal dapat menjalankan hak prerogatif mahkota (seperti meninjau kasus-kasus ketidakadilan, dan mengangkat Dewan Menteri (kabinet), duta besar, dan pejabat publik penting lainnya) dan dalam situasi yang langka, kekuasaan cadangan (kekuasaan untuk memberhentikan perdana menteri, membubarkan parlemen, atau menolak Persetujuan Kerajaan atas sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang). Kekuasaan ratu dan gubernur jenderal dibatasi oleh kekakuan konstitusional, dan mereka biasanya tidak dapat dijalankan tanpa nasihat dari Kabinet.
Charles III
Dame Cindy Kiro
Raja dan perwakilannya, Gubernur Jenderal
Parlemen Selandia Baru memegang kekuasaan legislatif dan terdiri dari Yang Berdaulat (diwakili oleh Gubernur Jenderal) dan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen juga pernah meliputi sebuah majelis tinggi, Dewan Legislatif, hingga dewan ini dihapuskan pada tahun 1950. Kedudukan tertinggi Parlemen berada pada Yang Berdaulat, dan berada di Inggris menurut Bill of Rights 1689 dan telah diratifikasi sebagai undang-undang di Selandia Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara demokratis, dan Pemerintah dibentuk dari partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di dewan. Jika tidak ada mayoritas yang terbentuk, maka sebuah pemerintahan minoritas dapat dibentuk jika dukungan dari partai-partai lain pada saat pemungutan suara kepercayaan dan kesediaan terjamin. Gubernur Jenderal menunjuk menteri-menteri di bawah saran dari Perdana Menteri, yang berdasarkan konvensi merupakan pemimpin parlemen koalisi atau partai yang memerintah. Kabinet, yang terdiri dari para menteri, dan dipimpin oleh Perdana Menteri, adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di dalam pemerintahan, dan bertanggung jawab untuk menentukan tindakan-tindakan pemerintah yang signifikan. Berdasarkan konvensi, para anggota kabinet terikat oleh tanggung jawab kolektif atas semua keputusan yang dibuat oleh kabinet.
Para hakim, dan pejabat peradilan diangkat secara non-politis, dan di bawah aturan yang ketat menyangkut masa jabatan untuk membantu memelihara independensi-konstitusionalnya dari pemerintah. Secara teoretis, keadaan ini memungkinkan peradilan menafsirkan undang-undang hanya berdasarkan legislasi yang diberlakukan Parlemen tanpa pengaruh-pengaruh lain pada saat membuat keputusan. Dewan Penasihat di London merupakan pengadilan banding puncak negara ini sampai tahun 2004, ketika ia digantikan oleh Mahkamah Agung Selandia Baru. Peradilan, dikepalai oleh Hakim Agung, meliputi Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan-pengadilan bawahannya.
Hampir semua pemilihan umum parlemen antara tahun 1853 sampai tahun 1996 diselenggarakan di bawah sistem pemungutan suara first past the post (pemegang suara terbanyak adalah yang menjadi pemenang). Pemilihan umum sejak tahun 1930 telah didominasi oleh dua partai politik, Partai Nasional dan Partai Buruh. Sejak tahun 1996, sebuah bentuk representasi proporsional yang disebut representasi proporsional campuran (MMP) telah digunakan. Di bawah sistem MMP setiap orang memiliki dua suara; satu untuk 70 kursi daerah pemilihan (termasuk 7 yang dicadangkan untuk Māori), dan satu lagi untuk partai. Lima puluh kursi sisanya ditetapkan sehingga perwakilan di parlemen mencerminkan suara partai, meskipun sebuah partai harus memenangi satu kursi daerah pemilihan atau 5 persen dari keseluruhan suara partai sebelum partai itu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi ini. Antara bulan Maret 2005, dan bulan Agustus 2006 Selandia Baru menjadi satu-satunya negara di dunia di mana semua jabatan tertingginya (Kepala Negara, Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, Ketua DPR dan Ketua Mahkamah Agung) semuanya dipegang oleh perempuan.
Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara paling stabil, dan diperintah dengan sangat baik di dunia. Pada tahun 2011, negara ini menempati peringkat ke-5 dalam hal kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya dan peringkat pertama dalam hal transparansi pemerintahan, dan paling tidak korup. Selandia Baru memiliki angka partisipasi warga negara yang tinggi, dengan 79% pemilik suara ikut serta dalam pemilihan umum terkini, dibanding rata-rata OECD sebesar 72%. Lebih jauh lagi, 67% warga Selandia Baru berkata bahwa mereka percaya akan lembaga-lembaga politiknya, jauh lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 56%.