Nelson Mandela
Kepemimpinan di Afrika Selatan: 1994–1999 > Program dalam negeri

Pemerintahan Mandela mewarisi negara dengan kesenjangan kekayaan dan jasa yang sangat besar di kalangan masyarakat kulit putih dan hitam. Dengan populasi 40 juta orang, kurang lebih 23 juta di antaranya tidak terhubung dengan listrik atau sanitasi memadai, 12 juta orang tidak punya suplai air bersih, dan 2 juta anak tidak bersekolah dan sepertiga penduduknya buta huruf. 33% rakyat menganggur dan nyaris separuh populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Cadangan keuangan pemerintah hampir habis dan seperlima anggaran nasional dihabiskan untuk bayar utang, artinya cakupan Program Rekonstruksi dan Pembangunan (RDP) yang dijanjikan harus disusutkan dan tidak ada nasionalisasi atau penciptaan lapangan kerja. Pemerintah malahan mengadopsi kebijakan ekonomi liberal untuk mempromosikan investasi asing, mengikuti "konsensus Washington" yang dikeluarkan Bank Dunia dan International Monetary Fund.
Di bawah pemerintahan Mandela, anggaran kesejahteraan naik 13% tahun 1996/97, 13% tahun 1997/98, dan 7% tahun 1998/99. Pemerintah memperkenalkan kesetaraan bantuan untuk masyarakat, termasuk bantuan orang cacat, bantuan perawatan anak, serta dana pensiun lansia, yang sebelumnya diberi tingkatan-tingkatan untuk berbagai kelompok ras Afrika Selatan. Tahun 1994, layanan kesehatan gratis diberikan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun dan ibu hamil, suatu peraturan yang cakupannya diperluas sampai semua pengguna layanan kesehatan sektor publik tingkat dasar pada tahun 1996. Pada pemilu 1999, ANC mengatakan bahwa karena kebijakan mereka, 3 juta orang terhubung ke telepon, 1,5 juta anak mengenyam pendidikan, 500 klinik diperbarui atau dibangun, 2 juta orang terhubung ke listrik, akses air bersih diperluas samapai 3 juta orang, dan 750.000 rumah dibangun dengan total penghuni nyaris 3 juta orang.
Undang-Undang Pengembalian Lahan 1994 memungkinkan masyarakat yang kehilangan propertinya akibat Undang-Undang Tanah Prbumi 1913 mengklaim balik tanah mereka. Puluhan ribu orang berhasil menyelesaikan klaim tanah mereka. UU Reformasi Lahan 3 tahun 1996 melindungi hak-hak penyewa pekerja yang tinggal dan menanam hasil bumi atau beternak di peternakan. Undang-undang ini menjamin penyewa tidak dapat diusir tanpa perintah pengadilan atau usianya melebihi 65 tahun. UU Pengembangan Kemampuan 1998 menetapkan serangkaian mekanisme untuk mendanai dan mempromosikan pengembangan kemampuan di tempat kerja. UU Hubungan Tenaga Kerja 1995 mempromosikan demokrasi di tempat kerja, perundingan bersama secara tertib, serta penyelesaian efektif sengketa tenaga kerja. UU Persyaratan Dasar Pekerjaan 1997 memperbaiki mekanisme kerja serta memperluas "cakupan" hak ke semua pekerja, sedangkan UU Kesetaraan Pekerjaan 1998 disahkan untuk mengakhiri diskriminasi tidak adil dan menjamin implementasi tindakan yang disetujui di tempat kerja.
Sayangnya banyak masalah di dalam negeri. Sejumlah kritikus seperti Edwin Cameron menuduh pemerintah Mandela berbuat sedikit untuk meredam wabah HIV/AIDS di negara itu; tahun 1999, 10% penduduk Afrika Selatan dinyatakan positif mengidap HIV. Mandela kelak mengakui bahwa ia secara pribadi mengabaikan masalah ini dan menyutuh Mbeki menanganinya. Mandela juga mendapat kritik karena gagal memberantas kejahatan, karena itu pula Afrika Selatan memiliki salah satu tingkat kejahatan tertinggi di dunia; ini juga alasan utama yang dikatakan 750.000 orang kulit putih yang beremigrasi pada akhir 1990-an. Pemerintahan Mandela dibanjiri skandal korupsi dan Mandela sendiri dianggap "lembek" terhadap korupsi dan kerakusan.