stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejarah

Komite Hak Asasi Manusia PBB bukanlah badan perjanjian hak asasi manusia tertua di PBB. Namun, seiring berjalannya waktu, Komite Hak Asasi Manusia telah muncul sebagai lembaga yang paling aktif dan inovatif di antara lembaga-lembaga hak asasi manusia PBB lainnya. Terdapat sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadapnya. Salah satunya berkaitan dengan fakta bahwa Komite memiliki yurisdiksi terluas dari salah satu badan perjanjian ini. Faktor lain dapat dikaitkan dengan Perang Dingin dan persepsi saat itu bahwa CERD, menawarkan kepada Uni Soviet dan sekutunya serta negara dunia ketiga non-blok alat propaganda untuk digunakan melawan Barat.
Sebaliknya, Komite Hak Asasi Manusia, memberikan pengelompokan negara-negara ini tanpa keuntungan propaganda yang sebanding. Oleh karena itu, muncul kompromi yang tercermin dalam keputusan Komite untuk bekerja dengan konsensus. Fakta bahwa Komite dianggap bukan sebagai medan perang Perang Dingin memungkinkannya selama tahun-tahun untuk merekrut sekelompok anggota yang terkemuka — pengacara internasional terkenal, sarjana hak asasi manusia dan hakim nasional — turut bekerja keras untuk memperkuat mandat Komite. Selama dekade pertama keberadaannya telah meletakkan dasar bagi kemajuan institusional yang dibuat Komite selama bertahun-tahun.
Agenda Pertemuan dan Aktivitas

Komite Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam setahun (biasanya diadakan pada bulan Maret di Markas Besar di New York, dan pada bulan Juli dan November di Kantor PBB di Jenewa). Setiap pertemuannya dapat berlangsung selama tiga sampai empat minggu. Pada setiap sesi Komite didahului oleh pertemuan Kelompok Kerja Komite selama satu minggu.
Fungsi Kelompok Kerja telah berkembang selama bertahun-tahun dan saat ini dikhususkan sebagai awal ruang hanya untuk menangani keputusan tentang diterimanya Komunikasi Individu di bawah Protokol Opsional Pertama. Komite Hak Asasi Manusia memiliki dua ruang lingkup, meliputi:
Pertama, fokus geografis, yaitu negara anggota pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Kedua, fokus tematik yang meliputi Hak Sipil dan Politik.
Pengaduan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kemampuan individu untuk mengadukan pelanggaran haknya di kancah internasional membawa makna nyata pada hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Ada tiga prosedur utama untuk membawa pengaduan pelanggaran ketentuan perjanjian hak asasi manusia ke badan perjanjian hak asasi manusia:
Komunikasi individu;
Keluhan negara-ke-negara; dan
Permintaan keterangan
Ada juga prosedur pengaduan yang berada di luar sistem badan perjanjian - melalui Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan Prosedur Pengaduan Dewan Hak Asasi Manusia.
Metode Kerja > Pelaporan Negara

Satu tahun setelah ICCPR mulai berlaku, setiap negara pihak harus menyerahkan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia yang merinci status pelaksanaan ketentuan ICCPR. Pada tahun 2020, Komite akan memperkenalkan prosedur pelaporan yang disederhanakan untuk laporan awal. Setelah laporan awal, suatu negara akan menyampaikan laporan berkala setiap kali Biro Komite Hak Asasi Manusia memintanya. Secara historis, langkah pertama dalam tinjauan Komite Hak Asasi Manusia atas laporan berkala negara adalah penyerahan laporan negara yang membahas kemajuan yang dibuat sejak siklus pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, komite akan mengadopsi daftar masalah  untuk mengidentifikasi topik yang paling diinginkan untuk berdiskusi selama dialog konstruktif dengan negara. Berdasarkan laporan dan jawaban atas daftar masalah yang diajukan oleh negara dan masyarakat sipil, Komite kemudian akan menyiapkan kesimpulan kesimpulannya.
Pada Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia menerapkan perubahan untuk menghasilkan prosedur pelaporan yang disederhanakan disebut dengan "List of Issues Prior to Reporting" (LOIPR) atau "Simplified Reporting Procedure". Berdasarkan pada Pasal 40 ICCPR , CCPR/C/2009/1, laporan berkala negara bagian hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komite dalam daftar masalah-masalahnya, daripada membahas implementasi negara dari setiap pasal ICCPR. Pada sesi ke-123 pada Juli 2018, Komite mengadopsi prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai fitur permanen, dan mendorong semua negara pihak untuk beralih ke prosedur pelaporan yang disederhanakan. Komite juga memutuskan untuk berusaha membatasi jumlah pertanyaan dalam setiap daftar masalah menjadi 25 pertanyaan. Pada tahun 2019, Komite memutuskan untuk menjadikan prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai default, mengubah pilihan negara bagian dari model opt-in menjadi opt-out.
Pada Juli 2019, Komite memutuskan untuk memindahkannya ke "Siklus Tinjauan Terprediksi" (Predictable Review Cycle) dimulai tahun 2020. Komite akan menjadwalkan satu tinjauan untuk setiap negara pihak (termasuk negara bagian yang gagal melaporkan). Siklus ini melibatkan proses peninjauan lima tahun dengan interval tiga tahun sebelum proses peninjauan berikutnya dimulai. Semua negara pihak dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 21-22 negara bagian, dengan proses pelaporan dimulai untuk setiap kelompok pada tahun yang berbeda.
Metode Kerja > Pelaporan NGO

Non-governmental organization (NGO) atau LSM beserta organisasi atau komunitas masyarakat sipil lainnya dapat memainkan peran penting dalam proses pelaporan. Setiap LSM – terlepas dari akreditasinya – dapat menyerahkan laporannya sendiri kepada Komite, mengomentari laporan negara, dan menghadiri semua sesi Komite sebagai pengamat. Selain itu, Komite sering mengadakan pertemuan tertutup dengan LSM yang berkepentingan sebagai bagian dari peninjauan laporan negara.
Metode Kerja > Pengaduan Individu

Komite Hak Asasi Manusia dapat mempertimbangkan pengaduan individu yang menuduh terjadinya pelanggaran hak individu berdasarkan ICCPR apabila negara adalah pihak pada Protokol Opsional Pertama ICCPR yang menetapkan mekanisme pengaduan. Kemudian, pada Pasal 1 sampai 5 Protokol Opsional mengidentifikasi persyaratan untuk pertimbangan Komite atas pengaduan individu. Pada Januari 2020, telah ada 116 Negara yang menjadi pihak pada Protokol Opsional.
Untuk mengajukan pengaduan individu, formulir model keluhan dapat digunakan untuk memberikan: (1) Informasi dasar, (2) Negara yang menjadi sasaran pengaduan dan hak-hak yang ditetapkan dalam ICCPR yang dituduhkan terbukti telah dilanggar, (3) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan pemulihan domestik, (4) Daftar kronologis fakta yang menjadi dasar pengaduan, dan (5) Daftar dokumen pendukung, termasuk salinan pengaduan atau keputusan di depan pengadilan domestik dan bukti yang menguatkan.
Intervensi Mendesak

Langkah-langkah intervensi mendesak digunakan pada 1990-an ketika Komite Hak Asasi Manusia meminta beberapa negara (Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Republik Federal Yugoslavia, Burundi, Angola, Haiti, Rwanda, dan Nigeria) untuk menyajikan laporan mereka yang terlambat tanpa penundaan atau untuk mempersiapkan laporan ad hoc tentang isu-isu tertentu. Kemudian, Komite Hak Asasi Manusia membahas adanya kemungkinan menghidupkan kembali mekanisme intervensi mendesak pada Maret 2004, tetapi belum dilaksanakan pada 2013.
Komentar Umum

Komite Hak Asasi Manusia mengeluarkan komentar umum untuk memperjelas ruang lingkup dan makna dari artikel ICCPR. Komentar umum diperlukan dalam membantu menjelaskan kepada negara-negara anggota apa pandangan Komite tentang kewajiban yang telah diemban oleh masing-masing negara dengan mengaksesi ICCPR. Setiap komentar umum secara khusus menargetkan artikel tertentu dari ICCPR dan termasuk daftar komentar umum Komite Hak Asasi Manusia yang telah disusun atau diadopsi.
Komentar-komentar ini akan membantu memandu negara-negara dalam penerapan hak asasi manusia, tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum lebih lanjut. Pasal 40 menetapkan kemungkinan untuk menghasilkan Komentar Umum. Pada pertengahan tahun 2020, Komite telah mengeluarkan sebanyak 37 Komentar Umum. Hal ini bertujuan memperjelas ruang lingkup dan arti berbagai pasal dan kewajiban negara-negara anggota. Semua komentar umum dapat ditemukan di situs website OHCHR.
Surat Terbuka dan Pernyataan

Komite Hak Asasi Manusia juga akan membuat pernyataan substantif yang mirip dengan pernyataan atau siaran pers mengenai praktik negara atau kondisi hak asasi manusia yang menjadi perhatian, atau mengomentari perkembangan dalam sistem hak asasi manusia PBB. Sebagai contoh, Pernyataan Awal Komite Hak Asasi Manusia tentang Penguatan Badan-badan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2012 oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia berjudul "Memperkuat sistem badan perjanjian hak asasi manusia PBB”."
Komite Hak Asasi Manusia mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan Pernyataan Pendahuluan atas laporan Komisaris Tinggi. Komite mengingatkan bahwa proses antar-pemerintah harus menghormati integritas masing-masing perjanjian, wewenang badan-badan perjanjian untuk memutuskan metode kerja dan aturan prosedur mereka sendiri, dan menjamin independensi mereka. Pandangan lebih rinci dari Komite akan tersedia pada waktunya.
Diskusi dan Konferensi Tematik

Komite Hak Asasi Manusia mungkin juga dapat menjadi tuan rumah diskusi umum untuk meminta masukan dari badan-badan PBB lainnya, lembaga HAM nasional, LSM, dan para pemangku kepentingan masyarakat sipil yang tertarik pada topik yang menarik. Hingga Januari 2020, Komite Hak Asasi Manusia telah menyelenggarakan tiga diskusi umum. Diskusi umum pertama berlangsung pada bulan Oktober 2012 untuk mempersiapkan penyusunan Komentar Umum Komite Pasal 9 (Kebebasan dan Keamanan Pribadi) dari ICCPR. Diskusi umum kedua yang berlangsung pada bulan Juli 2015 untuk meningkatkan proses penyusunan dari Komentar Umum Komite Pasal 6 (Hak Hidup) ICCPR. Selama diskusi umum ketiga yang berlangsung pada Maret 2019, Komite menyiapkan rancangan Komentar Umum atas Pasal 21 (Hak untuk Majelis Damai) ICCPR.
Rapat Negara Anggota

Komite Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan negara anggota yang terdiri dari pertemuan rutin, luar biasa, atau pemilihan umum ketua baru.
Rapat Negara Anggota ke-38 - Pemilihan Umum 15 Juni 2020 (pertemuan rutin & luar biasa)
Pertemuan Negara Anggota ke-37 – Pemilihan Umum 28 Agustus 2018 (pertemuan luar biasa)
Pertemuan Negara Anggota ke-36 - Pemilu 14 Juni 2018
Pertemuan Negara Anggota ke-35 - Pemilu 23 Juni 2016
Pertemuan Negara Anggota ke-34 - Pemilu 24 Juni 2014 (pertemuan rutin & luar biasa)
Pertemuan Negara Anggota ke-33 - Pemilu 18 Februari 2014 (pertemuan luar biasa)
Pertemuan ke-32 Negara Anggota - Pemilu 6 September 2012
Pertemuan Negara Anggota ke-31 - Pemilu 1 Mei 2012 (pertemuan luar biasa)
Pertemuan Negara Anggota ke-30 - Pemilu 17 Januari 2012 (pertemuan luar biasa)
Pertemuan Negara Anggota ke-29 - Pemilu 2 September 2010
Pertemuan Negara Anggota ke-28 - Pemilu 9 November 2009 (pertemuan luar biasa)
Pertemuan Negara Anggota ke-27 - Pemilu 4 September 2008
Pertemuan Negara-Negara Anggota ke-23 - Pemilu 9 September 2004
Kasus yang Ditangani oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB > Komite Hak Asasi Manusia PBB Tanggapi Laporan ISHR menyerukan Thailand untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Para Penyintas Penghilangan Paksa

Dalam pengajuan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB, International Service for Human Rights (ISHR) menyoroti kegagalan Thailand dalam menangani kasus lebih dari 82 orang dari daftar hilang, termasuk pengacara HAM terkemuka yang menghilang selama 12 tahun bernama Somchai Neelapaijit. ISHR meminta pemerintah Thailand untuk mematuhi rekomendasi Komite tentang penghilangan paksa dan lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk melindungi kerabat dan pasangan yang selamat dari orang hilang.
Pemenuhan kewajiban negara-negara pihak berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dievaluasi secara berkala oleh Komite Hak Asasi Manusia (HRCtee). HRCtee diharapkan untuk menilai kepatuhan Thailand terhadap rekomendasi yang diprioritaskan HRCtee selama tinjauan terbarunya tentang Thailand pada tahun 2017. Untuk melengkapi tinjauan tersebut, ISHR mengajukan penilaian atas tindakan yang diambil oleh Thailand untuk menerapkan rekomendasi HRCtee tentang penghilangan paksa . Pengajuan tersebut berfokus pada pelanggaran Thailand terhadap hak Angkhana Neelapaijit terkait hilangnya suaminya Somchai Neelapaijit pada tahun 2004, seorang pengacara dan pembela hak asasi manusia yang secara terbuka menentang perlakuan Negara terhadap Muslim Melayu di Provinsi Selatan.
Dalam pengamatan penutupnya pada 25 April 2017, Komite Hak Asasi Manusia PBB secara eksplisit menyatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan laporan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, eksekusi di luar proses hukum dan penghilangan paksa terhadap para pembela hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa Somchai Neelapaijit.  Komite meminta pihak berwenang Thailand untuk segera melakukan penyelidikan yang tidak memihak dan menyeluruh atas kasus-kasus ini.
Kasus yang Ditangani oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB > Pengajuan Kasus Penyiksaan terhadap Yefri Peña oleh Beberapa Organisasi ke Komite Hak Asasi Manusia PBB

Bertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), dan Synergía mengajukan kasus Yefri Peña ke hadapan Komite Hak Asasi Manusia PBB.
Kasus ini bermula pada bulan Oktober 2007, Yefri Peña Tunama, seorang transgender dari Lima, Peru, diserang oleh lima orang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya sebagai pendidik kesehatan seksual di distrik Ate-Vitarte. Yefri mencari bantuan di kantor polisi, tetapi petugas polisi menolak membantunya karena identitas gendernya. Yefri diserahkan kembali kepada lima penyerangnya yang secara brutal menyerangnya lagi dan pergi hanya ketika mereka mengira dia sudah mati. Akibat cedera tersebut, Yefri menghabiskan satu bulan di rumah sakit dalam kondisi setengah koma.
Pada 2015, Yefri pun mengajukan pengaduan terhadap dua petugas polisi tersebut, dan mengklaim mereka bertanggung jawab atas tuduhan penyiksaan yang dialaminya. Namun, jaksa menyangkal fakta tersebut merupakan penyiksaan, dan kasus itu diarsipkan atau ditunda sementara. Oleh karena itu, organisasi pembela hak asasi manusia percaya bahwa Komite Hak Asasi Manusia PBB akan meminta pertanggungjawaban Peru di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik karena kurangnya penyelidikan yang memadai, kurangnya hukuman terhadap pelaku, dan kurangnya reparasi.
Dampak dari Keterlibatan Komite Hak Asasi Manusia PBB

Hingga saat ini belum ada catatan atau laporan negara yang berhasil melindungi dan mempromosikan hak-hak sipil dan politik yang sempurna dan bebas dari kritik. Oleh karenanya, kehadiran dari Komite Hak Asasi Manusia adalah untuk mendorong setiap negara anggota:
Mempertahankan undang-undang, kebijakan dan praktik yang meningkatkan penikmatan hak-hak ini;
Menarik kembali atau mengamandemen tindakan-tindakan yang merusak atau merusak hak-hak Kovenan;
Mengambil tindakan positif yang tepat ketika suatu negara anggota gagal bertindak untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak ini; dan
Mempertimbangkan secara tepat dampak-dampak yang terkait dengan Kovenan dari undang-undang, kebijakan dan praktik baru yang diusulkan oleh suatu Negara Pihak untuk memastikan bahwa negara tersebut tidak mengalami kemunduran dalam memberikan dampak praktis terhadap hak-hak Kovenan.
Hasil dari pekerjaan Komite Hak Asasi Manusia telah memberikan efek nyata dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak sipil dan politik di banyak negara, meskipun hubungan sebab dan akibat terkadang sulit untuk dibedakan dengan jelas. Seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi banyak contoh pengaduan individu yang mengarah pada hasil positif bagi individu yang bersangkutan, baik itu dalam bentuk pembayaran kompensasi, pengurangan hukuman mati, pengadilan ulang, penyelidikan atas peristiwa tertentu, atau sejumlah kasus di negara anggota yang bersangkutan.
Kasus-kasus tersebut juga telah menyebabkan perubahan undang-undang yang memunculkan temuan pelanggaran terhadap Kovenan. Setiap tahun, hasil komunikasi individu yang dipertimbangkan selama tahun tersebut dapat dikonsultasikan dalam laporan tahunan Komite kepada Majelis Umum, yang diterbitkan sebagai Tambahan No. 40 dari Catatan Resmi Sesi Majelis.
Pranala luar

Human Rights Committee
Okupasi oleh Israel terhadap warga Palestina
Kasus Penghilangan Paksa
Alexander (pemeran)

| Alexander |
| --- | --- |
Nama asal: アレクサンダー
Lahir: 3 Desember 1982 (umur 41) Trujillo, Peru
Kebangsaan: Jepang-Peru
Nama lain: Enrique Enrique Sakamoto Alec
Pekerjaan: Aktor, model
Tahun aktif: 1999–sekarang
Agen: Watanabe Entertainment
Tinggi: 1.875 m (6.151 ft 7 in) (2013)
Suami/istri: Nozomi Kawasaki

  
Alexander (アレクサンダーcode: ja is deprecated , Arekusandā, terkadang ditulis menjadi ALEXANDER, lahir 3 Desember 1982
) adalah seorang aktor dan model Jepang-Peru yang berada di bawah kontrak agen bakat Watanabe Entertainment. Nama-nama panggung lamanya adalah Enrique (エンリケcode: ja is deprecated , Enrike) dan Enrique Sakamoto (坂本 エンリケcode: ja is deprecated , Sakamoto Enrike). Ia berjuluk Alec (アレクcode: ja is deprecated , Areku). Istrinya adalah mantan anggota AKB48 Nozomi Kawasaki. Oshimennya dari AKB48 adalah Iriyama Anna, Annin.
Pranala luar

Official profile Diarsipkan 2019-04-19 di Wayback Machine. (Jepang)
Al-Mu'tadhid II

| Al-Mu'tadhid II |
| --- | --- |
Khalifah Abbasiyah
Berkuasa: 1352 – 1362
Pendahulu: Al-Hakim II
Penerus: Al-Mutawakkil II
Wangsa: Abbasiyah
Dinasti: Abbasiyah
Ayah: Al-Mustakfi II
Abu Bakar al-Mu'tadhid Billah bin al-Mustakfi Billah (bahasa Arab: أبو بكر المعتضد بالله بن المستكفي بالله) atau lebih dikenal dengan Abu Bakar atau Abu Fatah dan memiliki gelar Al-Mu'tadhid II adalah seorang Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1352-1362.
Tokoh yang wafat pada masa pemerintahan al-Mu'tadhid II

Berikut ini beberapa tokoh yang wafat pada masa pemerintahan al-Mu'tadhid:
Taqiyuddin as-Subki
As-Samin, pengarang kitab al-I'rab
Baha bin 'Aqil
Shalah al-'Ala`i
Jamal bin Hisyam
Mughlathai
Abu Umamah bin an-Naqaasy
Anguliphantes tripartitus

| Anguliphantes tripartitus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Arachnida
Ordo:: Araneae
Famili:: Linyphiidae
Genus:: Anguliphantes
Spesies:: Anguliphantes tripartitus
Nama binomial
Anguliphantes tripartitus Miller & Svaton, 1978

Anguliphantes tripartitus adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Linyphiidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978 oleh Miller & Svaton.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Eropa Tengah.
Alioramini

| Alioramini  Periode Kapur Akhir,  ~70–66 jtyl  PreЄ Є O S D C P T J K Pg N  ↓    |
| --- | --- |
Alioramini 
 Tengkorak holotipe Alioramus altai
Taksonomi

Filum: Chordata
Kelas: Reptilia
Ordo: Saurischia
Superfamili: Tyrannosauroidea
Famili: Tyrannosauridae
Tribus: Alioramini  
 
 
Genera
 †Alioramus  †Qianzhousaurus 
Perbandingan ukuran tiga spesies Alioramini dengan manusia
Alioramini adalah sebuah tribus dinosaurus tyrannosaurid tyrannosaurinae bermoncong panjang yang berasal dari periode Kapur Akhir. Tribus ini mencakup genera Alioramus dan Qianzhousaurus. Meski tyrannosaurid telah diketahui dari berbagai tempat di seluruh dunia, anggota-anggota Alioramini sejauh ini hanya dapat ditemukan di Asia, kebanyakan pada strata Maastrichtium.
Aline MacMahon

| Aline MacMahon |
| --- | --- |
MacMahon sekitar tahun 1940-an
Lahir: Aline Laveen MacMahon (1899-05-03)3 Mei 1899 McKeesport, Pennsylvania, A.S.
Meninggal: 12 Oktober 1991(1991-10-12) (umur 92) New York City, A.S.
Tahun aktif: 1921–1975
Suami/istri: Clarence Stein ​ ​(m. 1928; meninggal 1975)​

        
Aline Laveen MacMahon (3 Mei 1899 – 12 Oktober 1991
) adalah seorang aktris Amerika. Karirnya dimulai di atas panggung pada tahun 1921. Dia bekerja secara ekstensif di film dan televisi sampai dia pensiun pada tahun 1975. Dia dinominasikan Academy Awards untuk penampilannya di film Dragon Seed (1944).
Pranala luar

Portal Biografi
Portal Film
Aline MacMahon di IMDb (dalam bahasa Inggris)
(Inggris) Aline MacMahon di AllMovie
Aline MacMahon di TCM Movie Database
Diskografi Aline MacMahon di Discogs
Aline MacMahon di Internet Broadway Database
(Inggris) Aline MacMahon di Find a Grave
Literature on Aline MacMahon
Aline MacMahon papers, 1899-1989, held by the Billy Rose Theatre Division, New York Public Library for the Performing Arts
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  Amerika Serikat  Republik Ceko  Korea 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  Social Networks and Archival Context  SUDOC (Prancis) 1
Anarkisme Tiongkok

Anarkisme Tiongkok merupakan kekuatan intelektual yang kuat dalam gerakan reformasi dan revolusioner di awal abad ke-20. Pada tahun-tahun sebelum dan setelah penggulingan dinasti Qing, kaum anarkis Tiongkok bersikeras bahwa revolusi sejati tidak bisa hanya bersifat politik, dengan mengganti satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, tetapi harus menggulingkan budaya tradisional dan menciptakan praktik sosial baru, terutama dalam keluarga. Kata "anarkisme" diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin menjadi 無政府主義 (wúzhèngfǔ zhǔyì) yang secara harfiah: "doktrin tidak ada pemerintahan".
Para pelajar Tiongkok di Jepang dan Prancis dengan penuh semangat mencari doktrin anarkis guna memahami tentang negara asal mereka dan kemudian berusaha mengubahnya. Kelompok-kelompok ini mengandalkan pendidikan untuk menciptakan budaya dan pemahaman bahwa pemerintahan yang kuat tidak diperlukan karena laki-laki dan perempuan adalah manusiawi dalam hubungan mereka satu sama lain di dalam keluarga dan masyarakat. Kelompok-kelompok di Paris dan Tokyo menerbitkan jurnal berikut terjemahannya yang dibaca dengan penuh semangat di Tiongkok. Kelompok Paris bahkan mengorganisir "Program Bekerja sambil Belajar" untuk membawa siswa Tiongkok ke Prancis, yang kala itu dianggap sebagai pusat peradaban Barat oleh orang Tiongkok pada umumnya. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan nihilisme dan komunisme anarkis di Uni Soviet berpengaruh besar, sehingga aksi pembunuhan dijadikan sebagai alat yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok seperti Korps Pembunuhan Tiongkok, mirip dengan serangan teror bunuh diri oleh kelompok anti-tsar Soviet. Namun, pada tahun 1920-an, Partai Nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok menawarkan kekuatan organisasi dan perubahan politik yang menguras dukungan dari kaum anarkis.
AlsaceExcel

AlsaceExcel merupakan sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Strasbourg, Prancis. Merupakan bagian dari ExelAviation Group dan mengoperasikan penerbangan dari Strasbourg menuju kota-kota regional di Eropa. masa depan maskapai ini memburuk karena penghentian penerbangan oleh perusahaan induk tanggal 31 Januari 2005.
Sejarah

Maskapai penerbangan ini didirikan bulan Maret 2004 dan memulai operasinya tanggal 28 Maret 2004. Sahamnya dimiliki seluruhnya oleh ExelAviation Group.