stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (2019-2024)
Pimpinan AKD

DPD RI periode 2019-2024 memiliki alat kelengkapan dewan berupa pimpinan, 4 komite, dan 6 badan. Berikut ini adalah pimpinan alat kelengkapan DPD RI periode 2019-2024.
| Nama AKD | Ketua | Wakil Ketua | Jumlah Anggota |
| --- | --- | --- | --- |
| Pimpinan DPD | La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur) | Nono Sampono (Maluku) Mahyudin (Kalimantan Timur) Sultan Bachtiar Najamudin (Bengkulu) | 4 |
| Komite I Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, serta Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah | Agustin Teras Narang (Kalimantan Tengah) | Fachrul Razi (Aceh) Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara) Abdul Kholik (Jawa Tengah) |  |
| Komite II Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekonomi Daerah | Yorrys Raweyai (Papua) | Abdullah Puteh (Aceh) Bustami Zainuddin (Lampung) Hasan Basri (Kalimantan Utara) |  |
| Komite III Kesejahteraan Rakyat | Bambang Sutrisno (Jawa Tengah) | Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat) Muhammad Gazali (Riau) Muhammad Rakhman (Kalimantan Tengah) |  |
| Komite IV Keuangan Negara dan Daerah | Elviana (Jambi) | Sukiryanto (Kalimantan Barat) Casytha A. Kathmandu (Jawa Tengah) Novita Anakotta (Maluku) |  |
| BKSP Badan Kerja Sama Antar-Parlemen | Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan) | Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau) Ali Ridho Azhari (Banten) Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan (Sulawesi Tenggara) |  |
| BULD Badan Urusan Legislasi Daerah | Marthin Billa (Kalimantan Utara) | Ahmad Kanedi (Bengkulu) Filep Wamafma (Papua Barat) Abdul Hakim (Lampung) |  |
| BAP Badan Akuntansi Publik | Sylviana Murni (DKI Jakarta) | Zainal Arifin (Kalimantan Timur) Zuhri M. Syazali (Kepulauan Bangka Belitung) Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur) |  |
| BK Badan Kehormatan | Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumatera Barat) | Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta) Fernando Sinaga (Kalimantan Utara) Husain Alting Sjah (Maluku Utara) |  |
| PPUU Panitia Perancang Undang-Undang | Alirman Sori (Sumatera Barat) | Ajbar (Sulawesi Barat) Eni Sumarni (Jawa Barat) Asyera Respati A. Wundalero (Nusa Tenggara Timur) |  |
| PURT Panitia Urusan Rumah Tangga | Habib Ali Alwi (Banten) | Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan) Riri Damayanti John Latief (Bengkulu) Stefanus B.A.N. Liow (Sulawesi Utara) |  |
Sidang Paripurna > Masa Sidang I Tahun 2019-2020

| Sidang Ke- | Tanggal Sidang | Pemimpin Sidang | Kehadiran Anggota | Agenda Sidang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 Oktober 2019 | Jialyka Maharani Wakil Ketua Sementara DPD | 136 | Pelantikan Anggota DPD RI Periode 2019-2014 |
| II | 2 Oktober 2019 | Jialyka Maharani Wakil Ketua Sementara DPD | 113 | Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Sidang DPD RI |
| III | 2 Oktober 2019 | La Nyalla Mattalitti Ketua DPD | 107 | Pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD |
| IV | 7 Oktober 2019 | La Nyalla Mattalitti Ketua DPD |  | Pengesahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2019-2024 |
| V | 9 Oktober 2019 | La Nyalla Mattalitti Ketua DPD |  | Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2019-2024 |
Cahaya Rasul 1

Cahaya Rasul Vol. 1 adalah sebuah album religi karya Mayada yang dirilis pada tahun 2001. Album ini merupakan album religi terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia. Album ini memuat 6 lagu pilihan. Lagu utamanya "Sholawat Qur'aniyyah". Lagu tersebut diputar distasiun lokal TVRI.
Daftar lagu

"Sholawat Qur'aniyyah"
"Yaa Badrotim"
"Zhoofir Yabnal Batoul"
"Dauuni"
"Yaa Allah Yaa Azhiim"
"Assulatziyyatul Al Muqoddasah"
Imam Santosa

| Imam Santosa |
| --- | --- |
 
Anggota DPRD Banyumas
Masa jabatan 2019–2024
Perolehan suara: 3.873
Daerah pemilihan: Banyumas 1
 
Informasi pribadi
Lahir: 7 April 1961 (umur 63) Banyumas, Jawa Tengah Indonesia
Partai politik: PKB
Suami/istri: Dwi Asih Lintarti
Almamater: Universitas Jendral Soedirman
Profesi: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Imam Santosa, (lahir 7 April 1961
) adalah seorang politikus partai PKB yang menjabat sebagai anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2019-2024. Ia merupakan suami dari Wakil Bupati Banyumas periode 2025-2030, Dwi Asih Lintarti
Pendidikan

SMEA Purwokerto
Universitas Jenderal Soedirman
Aliran Buddhis awal

Artikel ini bukan mengenai Buddhisme prasektarian.
Peta geografis utama pusat-pusat mazhab-mazhab Buddhis Sektarian di India. Sarvāstivāda (merah), Theravada (jingga), Mahāsāṃghika (kuning), Pudgalavāda (hijau), Dharmaguptaka (abu-abu).
Aliran Buddhis awal, disebut juga Buddhisme sektarian, adalah aliran-aliran yang merupakan perpecahan awal saṅgha monastik Buddhis, awalnya karena perbedaan-perbedaan dalam vinaya dan kemudian juga karena perbedaan-perbedaan doktrin dan pemisahan geografis dari para kelompok biarawan. Saṅgha awalnya terpecah menjadi aliran-aliran awal pertama (umumnya diyakini menjadi Sthavira nikāya dan Mahāsāṃghika) cukup lama setelah wafatnya Buddha Gautama, semasa atau setalah masa pemerintahan Asoka. Aliran Buddhis awal merupakan istilah yang merujuk kepada aliran-aliran Buddhisme setelah terpecahnya Buddhisme prasektarian. Kemudian, aliran-aliran awal pertama ini terbagi menjadi divisi lebih lanjut seperti Sarvāstivāda dan Dharmaguptaka, dan berakhir dengan jumlah, secara tradisional, sekitar 18 atau 20 aliran.
Teks suci yang digunakan bersama oleh aliran-aliran awal ini sering disebut Teks Buddhis Awal (Early Buddhist Text atau EBT), dan kumpulan teks ini merupakan sumber penting untuk memahami persamaan dan perbedaan doktrinal mereka.
Perkembangan dalam sejarah > Sidang Buddhis Pertama

Artikel utama: Sidang Buddhis Pertama
Menurut kitab suci (Cullavagga XI.1 dst), tiga bulan setelah parinibbana Buddha Gautama, sidang pertama diadakan di Rajagaha oleh beberapa siswanya yang telah mencapai tingkat arahat. Pada saat ini, tradisi Theravāda menyatakan bahwa tidak ada pertentangan tentang apa yang diajarkan Buddha; ajarannya dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing ditugaskan kepada seorang sesepuh dan para siswanya untuk mengulangi apa yang pernah dikhotbahkan Buddha.
Catatan-catatan mengenai sidang ini dalam naskah suci berbagai aliran berbeda dengan apa yang sebenarnya dibacakan kembali di sana. Purāṇa tercatat mengatakan: "Yang Mulia, yang dirapal dengan baik oleh para sesepuh adalah Dhamma dan Vinaya, tetapi dengan cara itu saya mendengarnya di hadirat Sang Bhagavā, yang saya terima dalam hadiratnya, dengan cara yang sama saya akan mengingatnya." [Vinaya-pitaka: Cullavagga XI:1:11].
Beberapa sarjana menyangkal bahwa sidang pertama benar-benar pernah berlangsung.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Buddhism.
The Sects of the Buddhists. Rhys Davids. T. W.. The Journal of the Royal Asiatic Society, 1891. pp. 409–422
Sects & Sectarianism - The origins of Buddhist Schools Diarsipkan 2008-08-20 di Wayback Machine.
Kerajaan Sekar

| Kerajaan Sekar Petuanan Sekar |
| --- | --- |
Ibu kota: Sekar
Bahasa yang umum digunakan: Melayu Papua, Sekar
Agama : Islam Sunni
Raja, Rat:  

• 14 Juni 1896 : Kapita
• tidak diketahui–1899 : Pandai Congan
• 1899–1911 : Lakate Heremba (sementara)
• 1911–1915 : Saban Pipi Rumagesan
• 1915–1942, 1946–tidak diketahui : Machmud Singgirei Rumagesan
• tidak diketahui : Amir Syahdan Rumagesan
• 2009–2019 : Rustuty Rumagesan
• 2019–sekarang : Arief Rumagesan
 
Sekarang bagian dari:  Indonesia
 Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini 
Kerajaan Sekar, awalnya disebut Kerajaan Kabituwar, adalah satu di antara sembilan kerajaan Islam yang masih eksis di wilayah Semenanjung Bomberai, Tanah Papua. Delapan kerajaan lainnya adalah Ati-Ati, Patipi, Rumbati, Fatagar, Arguni, Wertuar, Namatota, dan Komisi. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Onin, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Pada awalnya, kerajaan ini merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Rumbati bersama kerajaan Wertu(w)ar, tetapi kemudian diakui menjadi kerajaan sendiri.
Stephen Walt

| Stephen Walt |
| --- | --- |
Stephen Walt (kiri)
Lahir: Stephen Martin Walt 2 Juli 1955 (umur 69)

Aliran: Neorealisme
Minat utama: Teori hubungan internasional
Gagasan penting: Realisme defensif, keseimbangan ancaman
 Dipengaruhi Kenneth Waltz 
 
Stephen Martin Walt (lahir 2 Juli 1955) adalah dosen hubungan internasional di John F. Kennedy School of Government, Universitas Harvard, Amerika Serikat. Karya-karya terpentingnya adalah Origins of Alliances dan Revolution and War. Ia juga menulis The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy bersama John Mearsheimer.
Kehidupan Awal

Walt lahir di Los Alamos, New Mexico pada 2 juli 1655. Ayah dari Stephen m. Walt merupakan seorang fisikawan yang bekerja di Laboratorium Nasional Los Alamos, sedangkan ibu dari walt merupakan seorang guru. Ayah dan ibu Walt pindah ke Bay Area, saat Walt brusia delapan bulan, Walt dibesarkan di Los Altos Hills. Walt mmiliki beberapa kali riwayat belajar, Walt Pertama kali belajar pada jurusan Kimia di Stanford University dengan tujuan awal menjadi seorang ahi Biokimia, namun beliau berubah pikiran dan beralih ke sejarah dan bealih lagi ke hubungan internasional. Setelah Walt menyelesaikan studi nya dan merah gelar BA, walt memulai studi pascasarjana du University California, Berkeley dengan gelar MA pada bidang ilmu politik di tahun 1978, dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1983.
Buku

Dalam bukunya tahun 1987, The Origins of Alliances, Walt menjelaskan cara aliansi terbentuk, dan "mengusulkan perubahan sistem aliansi modern secara menyeluruuh."
Revolution and War (1996) mengekspos "kelemahan teori hubungan antara revolusi dan perang" dengan menjelaskan revolusi Prancis, Rusia, dan Iran secara rinci dan menyisipkan sedikit revolusi Amerika Serikat, Meksiko, Turki, dan Cina.
Taming American Power (2005) memaparkan kritik terhadap strategi Amerika Serikat dari sudut pandang musuhnya. Anatol Lieven menyebut buku ini "kontribusi yang brilian bagi perdebatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."
Buku > The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

Artikel utama: The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy
Pada bulan Maret 2006, John Mearsheimer dan Walt, saat itu masih menjabat dekan akademik Kennedy School of Government, menerbitkan makalah berjudul "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy" dan artikel berjudul "The Israel Lobby" di London Review of Books yang menjelaskan efek negatif "kekuasaan lobi Israel yang tak tertandingi." Mereka mendefinisikan lobi Israel sebagai "koalisi individu dan organisasi yang aktif menyetir kebijakan luar negeri A.S. ke arah pro-Israel." Mearsheimer dan Walt berpendapat bahwa, "Semua yang diinginkan lobi Israel biasanya terwujud."
Artikel-artikel tersebut, ditambah buku yang disusun Walt dan Mearsheimer, mendapat perhatian media di seluruh dunia. Sambil berasalan bahwa Walt dan Mearsheimer adalah bagian dari "aliran ilmu yang pada dasarnya berharap perang melawan jihadisme tidak pernah terjadi," Christopher Hitchens menulis bahwa, "Harapan telah menggiring mereka untuk menjelaskan akar masalahnya secara keliru...." Mantan Duta Besar A.S. Edward Peck menulis bahwa "tsunami" tanggapan yang mengutuk laporan tersebut membuktikan bahwa lobi Israel itu ada dan, "Muncul opini berbeda tentang kerugian dan keuntungan bagi kedua negara, namun kepentingan Israel yang diutamakan para pelobi telah menjadi dasar kebijakan Timur Tengah A.S."
Kehidupan pribadi

Walt menikah dengan Rebecca E. Stone dan dikaruniai dua anak.
Jabatan

1999–sekarang – Dosen Hubungan Internasional Belfer, John F. Kennedy School of Government, Universitas Harvard
2002–2006 – Dekan Akademik, John F. Kennedy School of Government, Universitas Harvard
Januari 2000 – Dosen Tamu Studi Strategis, Institute for Defense and Security Studies, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura
1996–1999 – Universitas Chicago, wakil dekan ilmu sosial
1995–1999 – Universitas Chicago, dosen
1992–2001 – Bulletin of the Atomic Scientists, dewan redaksi
1989–1995 – Universitas Chicago, dosen pembantu
1988 – The Brookings Institution, ilmuwan tamu
1986–1987 – Carnegie Endowment for International Peace, rekan
1985–1989 – World Politics, dewan redaksi
1984–1989 – Universitas Princeton, Woodrow Wilson School, dosen pembantu
1981–1984 – Universitas Harvard University, Center for Science and International Affairs, peneliti
1978–1982 – Center for Naval Analyses, staf
Pranala luar

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: .
Walt's profile at Harvard University Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine.
Walt's current blog at ForeignPolicy.com
Walt's publications - full text Diarsipkan 2011-09-04 di Wayback Machine.
Interview by Theory Talks (August 2009)
Interview by KRLX 88.1 FM Diarsipkan 2015-07-09 di Wayback Machine. (October 2014)
Video of Walt conversing with Anne-Marie Slaughter, Bloggingheads.tv (November 2008)
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Norwegia  Prancis (data)  Catalunya  Amerika Serikat  Jepang  Republik Ceko  Yunani  Korea  Belanda  Polandia 
Basis data ilmiah:  CiNii (Jepang) 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  MusicBrainz artist  SUDOC (Prancis) 1
Partai Golongan Karya

Artikel ini bukan mengenai Partai Berkarya atau Partai Karya Perjuangan.
| Partai Golongan Karya  |
| --- | --- |

Singkatan: Golkar
Ketua umum: Bahlil Lahadalia
Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji
Ketua Fraksi di DPR: Muhammad Sarmuji
Dibentuk: 20 Oktober 1964; 60 tahun lalu (1964-10-20)
Kantor pusat: Jakarta, Indonesia
Surat kabar: Suara Karya (1971–2016)
Sayap pemuda: AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) AMPI (Angkatan Muda Pembaharu Indonesia)
Sayap wanita: KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar)
Sayap buruh: SOKSI KSPSI KORPRI (1971–1999)
Keanggotaan: 832.842 (2024)
Ideologi: Pancasila Konservatisme bangsa Developmentalisme Liberalisme ekonomi Nasionalisme Indonesia Sekularisme Masa Orde Baru: Tenda besar Otoritarianisme sayap-kanan Anti-komunisme Nasionalisme Indonesia Faksi: Ultranasionalisme
Posisi politik: Kanan-tengah Masa Orde Baru: Kanan-jauh
Afiliasi nasional: Koalisi Indonesia Maju
Kursi di DPR: 102 / 580
Kursi di DPRD I: 365 / 2.372
Kursi di DPRD II: 2.521 / 17.510
Situs web
partaigolkar.com
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum
Partai Golongan Karya (Golkar) atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya). Partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik hingga tahun 1999, ketika Golkar diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk mengikuti pemilihan.
Partai Golkar berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.  Ketika Presiden Joko Widodo dari PDI-P terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Presiden Prabowo Subianto, yang pada akhirnya kembali mengalihkan dukungannya kepada Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada tahun 2016.
Dalam perkembangannya, khususnya pasca Orde Baru, Partai Golkar berhasil bertransformasi menjadi partai modern yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi. Pimpinan-pimpinan Partai Golkar juga berhasil menakhodai Golkar sebagai partai politik berpaham sentrisme yang merangkul semua golongan dengan mengedepankan semangat moderat.
Awal mula

Partai Golkar muncul dari kolaborasi gagasan dari tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1940. Saat itu muncul dengan adanya Kelompok Pungsional. Kemudian diubah menjadi Golongan Karya dari tahun 1959. Saat ini Golkar dikenal sebagai partai politik di Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia mendukung pembentukannya karena percaya kelompok pungsional ini akan menyeimbangkan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin besar. Pada tahun 1960, Soekarno menganugerahi kelompok sektoral seperti guru, tentara dan polisi, pekerja dan seniman kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Karena beberapa dari anggota kelompok fungsional ini terkait dengan partai politik, hal ini memberikan pengaruh politik kepada Angkatan Bersenjata Nasional. TNI kemudian membentuk serikat pekerja anti-PKI, SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), dan menggunakan ini sebagai inti dari perlawanan terhadap PKI dan juga inti dari Sekretariat Gabungan Golongan Karya yang dipimpin oleh ABRI, atau Sekber Golkar yang resmi berdiri pada 20 Oktober 1964. Pada tahun 1968 ada hampir 250 organisasi di bawah payung Sekretariat Bersama Golong Karya.
Sejarah > Peraturan Monoloyalitas

Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS), karyawan bersatus pegawai pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, aparatur desa, pejabat pemerintahan non-PNS, dan "anggota dan purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan di instansi pemerintah, ... badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah" untuk menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang pada saat itu telah menjadi salah satu KINO dalam Golkar, dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar; pada tahun 1993, Ketua Umum Pengurus KORPRI Pusat mengatakan bahwa "KORPRI tidak akan mentolerir anggota-anggotanya untuk memilih selain Golkar."
Setelah Jenderal Besar TNI Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya.
Perolehan suara

Partai Golongan Karya selalu menempati peringkat pertama atau kedua dalam perolehan suara. Pada Pemilu pasca reformasi, tahun 1999, Golkar memperoleh 22% suara, menempati peringkat kedua. Selama era Presiden Soeharto, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara. Dalam Pemilu 1997, Golkar memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Partai Golongan Karya dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar, dan saat itu militer juga memiliki jatah kursi.
Perolehan suara > Pencapaian pada Pemilu Legislatif 2009

Partai Golongan Karya mendapat 107 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757 suara (14,5%). Perolehan suara dan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.
Perolehan suara > Pencapaian pada Pemilu Legislatif 2014

Partai Golongan Karya mendapat 91 kursi (16,3%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat sebanyak 18.432.312 (14,75%). Perolehan suara dan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.
Perolehan suara > Pencapaian pada Pemilu Legislatif 2019

Partai Golongan Karya mendapat 85 kursi (14,8%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2019, setelah mendapat sebanyak 17.229.789 (12,31%). Perolehan suara menempatkannya pada posisi ketiga dan perolehan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.
| Pemilu | No urut | Total kursi | Total pemilihan | Persentase | Perubahan kursi | Peringkat | Ketua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 5 | 236 / 360 | 34,348,673 | 62.80% | Partai baru | 1 | Ali Murtopo |
| 1977 | 2 | 232 / 360 | 39,750,096 | 62.11% | 4 kursi | 1 | Amir Murtono |
| 1982 | 2 | 242 / 360 | 48,334,724 | 64.34% | 10 kursi | 1 | Amir Murtono |
| 1987 | 2 | 299 / 400 | 62,783,680 | 73.11% | 57 kursi | 1 | Sudharmono |
| 1992 | 2 | 282 / 400 | 66,599,331 | 68.10% | 17 kursi | 1 | Wahono |
| 1997 | 2 | 325 / 400 | 84,187,907 | 74.51% | 43 kursi | 1 | Harmoko |
| 1999 | 33 | 120 / 500 | 23,741,749 | 22.46% | 205 kursi | 2 | Akbar Tanjung |
| 2004 | 20 | 129 / 550 | 24,480,757 | 21.58% | 8 kursi | 1 | Akbar Tanjung |
| 2009 | 23 | 106 / 560 | 15,037,757 | 14.45% | 22 kursi | 2 | Jusuf Kalla |
| 2014 | 5 | 91 / 560 | 18,432,312 | 14.75% | 15 kursi | 2 | Aburizal Bakrie |
| 2019 | 4 | 85 / 575 | 17,229,789 | 12.31% | 6 kursi | 3 | Airlangga Hartarto |
| 2024 | 4 | 102 / 580 | 23,208,654 | 15.72% | 17 kursi | 2 | Airlangga Hartarto |
| Periode | Status koalisi | Partai koalisi |
| --- | --- | --- |
| 2004–2009 | Oposisi (sampai Des 2004) | PDI-P–Golkar–PBR–PDS |
| 2004–2009 | Pemerintah (sejak Des 2004) | Golkar–PKB–PPP–Demokrat–PKS–PAN–PBB–PKPI |
| 2009–2014 | Oposisi (sampai Okt 2009) | Golkar–Hanura |
| 2009–2014 | Pemerintah (sejak Okt 2009) | Demokrat–Golkar–PKS–PAN–PPP–PKB |
| 2014–2019 | Oposisi (sampai 2016) | Golkar–Gerindra–PAN–PKS–PPP–PBB |
| 2014–2019 | Pemerintah (2016–2018) | PDI-P–Golkar–PAN–PKB–PPP–NasDem–Hanura–PKPI |
| 2014–2019 | Pemerintah (2018–2019) | PDI-P–Golkar–PKB–PPP–NasDem–Hanura–PKPI–PSI–Perindo |
| 2019–2024 | Pemerintah (2019–2024) | PDI-P–Gerindra–Golkar–PKB–NasDem–Demokrat–PAN–PPP–Perindo–PSI–Hanura–PBB–PKPI |
| 2024–2029 | Pemerintah (2024–2029) | Golkar–Gerindra–PKB–NasDem–PKS–PAN–Demokrat–PPP–PSI–Perindo–Gelora–PBB–Garuda |
Kontroversi > Politisasi Sepak bola

Partai Golongan Karya mengklaim penurunan harga tiket pertandingan final Piala AFF 2010 berkat jasa Partai Golongan Karya.
Selain itu, pada deklarasi calon gubernur Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya, Nurdin Halid ketua umum PSSI sekaligus kader Partai Golongan Karya—mengklaim 'sukses' Tim Nasional di kancah Piala AFF adalah karya Partai Golongan Karya.
Kontroversi > Dualisme kepemimpinan

Pada akhir tahun 2014 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Golongan Karya, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono. Pada tanggal 10 Juli 2015, empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Munas Bali Aburizal Bakrie terkait dualisme kepengurusan partai. Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Partai Golongan Karya yang kemudian diakui oleh pengadilan adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainudin Amali sebagai sekjen. Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Partai Golongan Karya hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Dualisme kepemimpinan ini mulai berakhir sejak tercapainya kesepakatan untuk rekonsiliasi yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya juga Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal tahun 2016. Kedua kubu juga sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada pertengahan tahun 2016. Dualisme kepemimpinan ini resmi berakhir pada 17 Mei 2016 dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya yang baru dalam penyelenggaraan Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali.
Ketua Umum

Artikel utama: Daftar Ketua Umum Partai Golongan Karya
Artikel utama: Kepengurusan Partai Golongan Karya
Brigadir Jenderal TNI Djuhartono (1964–1969)
Suprapto Sukowati (1969–1973)
Amir Moertono (1973–1983)
Sudharmono (1983–1988)
Wahono (1988–1993)
Harmoko (1993–1998)
Akbar Tandjung (1998–2004)
Jusuf Kalla (2004–2009)
Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari–Mei 2016)
Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014–2016)
Setya Novanto (2016–2017)
Airlangga Hartarto (2017–2024)
Bahlil Lahadalia (2024–sekarang)