Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat
Dampak > Kebijakan dan administrasi

Di istana Ming, pejabat sipil adalah faksi yang menentang pelayaran. Mereka mengutuk ekspedisi sebagai pemborosan dan berlebih-lebihan, tetapi Kaisar Yongle tidak peduli dengan biaya perjalanan dan bertekad untuk melakukannya. Sebaliknya, kasim berdiri di kepala armada khazanah dan ekspedisi. Secara tradisional, pejabat sipil adalah lawan politik faksi kasim dan militer yang mengawaki armada. Kerugian politik dan institusional dalam sistem negara ini berkontribusi pada oposisi yang melekat pada para birokrat ini terhadap pelayaran. Selain itu, pejabat sipil mengkritik pengeluaran negara yang disebabkan oleh pembangunan armada, tetapi kaisar bertekad untuk mewujudkan pembentukannya. Proyek-proyek konstruksi pada kenyataannya biasanya menjadi domain para kasim. Kasim ditugaskan untuk mengawasi pembangunan armada, sementara militer ditugaskan untuk melaksanakannya. Atas dasar budaya, para pejabat sipil memusuhi pelayaran, karena perdagangan dan perolehan barang asing asing bertentangan dengan Ideologi Konfusianisme mereka. Pelaksanaan ekspedisi-ekspedisi ini hanya dapat dilakukan selama para kasim mempertahankan dukungan kekaisaran.
Kaisar Hongwu memprakarsai haijin, larangan perdagangan maritim swasta, pada tahun 1371. Ia mewaspadai konsekuensi politik dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh perdagangan maritim, jadi dia berusaha menahannya dengan melarang perdagangan maritim swasta. Kebijakan ini berlanjut hingga pemerintahan Yongle. Selain itu, Kaisar Yongle bertujuan untuk mengkonsolidasikan kontrol kekaisaran atas perdagangan maritim, menghentikan kriminalitas dan kekacauan pesisir, menyediakan lapangan kerja bagi pelaut dan pengusaha, mengekspor produk Tiongkok ke pasar luar negeri, mengimpor barang yang diinginkan untuk konsumen Tiongkok, memperluas sistem upeti, dan menampilkan keagungan kekaisaran ke laut. Dia secara terbatas mereformasi sistem anak sungai dan mendorong pembukaan perdagangan luar negeri yang dikelola negara, yang mengakibatkan pemulihan pengawasan maritim di Guangzhou, Quanzhou, dan Ningbo, perluasan anak sungai hubungan melalui langkah-langkah seperti pembebasan pajak untuk kegiatan perdagangan swasta oleh utusan asing, dan pelayaran harta karun yang dipimpin oleh Cheng Ho. Pelayaran berfungsi sebagai komisi perdagangan dalam upaya pemerintah untuk mengatur perdagangan maritim dengan membangun monopoli kekaisaran di atasnya dan memasukkannya ke dalam sistem upeti. Dreyer (2007) menyatakan bahwa tampaknya ada gagasan tentang kebijakan luar negeri yang terdiri dari perdagangan luar negeri yang diperluas yang didukung oleh kehadiran angkatan laut militer yang besar dan penanaman kepentingan bersama dengan sekutu lokal.
Minat kaisar dalam pelayaran adalah yang tertinggi selama periode yang mencakup tiga pelayaran pertama, tetapi ia menjadi lebih sibuk dengan kampanye militer ofensif melawan Mongol setelah mendirikan ibu kota di Beijing. Pada pelayaran keempat, ia menunjukkan minat pada perluasan perdagangan dan aktivitas diplomatik ke Asia Barat. Oleh karena itu, Tiongkok mencari dan mempekerjakan penerjemah bahasa Persia atau Arab, seperti Ma Huan (馬歡) dan Guo Chongli (郭崇礼), untuk menemani armada. Setelah ibu kota dipindahkan dari Nanjing ke Beijing, bagian selatan dan laut kurang mendapat perhatian dari kaisar dan pejabat. Kaisar Hongxi ingin mengembalikan relokasi ibu kota pendahulunya, tetapi dia meninggal pada 29 Mei 1425 sebelum dia dapat melakukannya. Ia digantikan oleh Kaisar Xuande yang tetap tinggal di Beijing. Dreyer (2007) menyatakan bahwa prospek pelayaran akan lebih baik jika ibu kota dipindahkan kembali ke Nanjing, karena istana akan berada di dekat lokasi pelayaran dimulai dan galangan kapal Longjiang tempat sebagian besar kapal dibangun.
Kaisar Hongxi memerintahkan penghentian pelayaran pada tanggal 7 September 1424, hari kenaikan takhtanya. Dia secara pribadi menentang perusahaan maritim. Dia memiliki hubungan baik dengan pejabat sipil senior, karena dia telah bekerja dengan baik dengan mereka ketika dia menjabat sebagai bupati ketika ayahnya pergi untuk kampanye militer melawan bangsa Mongol atau untuk transformasi Beijing. Dia sering memihak para pejabat ketika mereka menentang inisiatif ayahnya. Secara khusus, Menteri Keuangan Xia Yuanji (夏原吉) sangat menentang pelayaran tersebut. Sebaliknya, Kaisar Xuande menentang jenderal pendapat pengadilan ketika dia memerintahkan pelayaran ketujuh. Dia mengandalkan kasim pada masa pemerintahannya.