Gerakan Minahasa Merdeka
Sejarah > 1945

Sepanjang dekade 1930-an, Alex Maramis dikenal masyarakat sebagai pengacara ulung pembela rakyat kecil. Ia bahkan lebih sering bekerja tanpa bayaran. Saat bekerja di Palembang, ia bertemu perempuan bernama Elizabeth Marie Diena Velhoed yang kelak menjadi istrinya. Di masa pendudukan Jepang, reputasinya kian melejit. Saat bertugas di Jakarta, ia menjadi pegiat di Majelis Pertimbangan Poesat Tenaga Ra'jat (Poetera). Usai Poetera bubar pada 1944, ia direkrut sebagai penasihat di Kaigun Bukanfu, kantor penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Indonesia. Masuk 1945, pada pengujung Perang Dunia II, Dai Nippon yang kian terdesak oleh Sekutu di medan tempur Pasifik mulai menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Sebagai bukti bahwa ini tak sekadar "mulut manis", mereka membentuk BPUPK pada 1 Maret 1945. Sekitar dua bulan berselang, ke-67 orang anggotanya diumumkan. Ada nama Alex Maramis tertera dalam daftar Terpilihnya Alex Maramis didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, ia adalah praktisi hukum, yang dijamin sangat membantu perumusan konstitusi. Kedua, ia berasal dari golongan Kristen minoritas sekaligus wakil dari Sulawesi dan Indonesia bagian timur (bersama Johannes Latuharhary asal Ambon). Sebagai tindak lanjut sidang pertama BPUPK pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Panitia Sembilan dibentuk untuk menyusun prinsip dasar sebuah negara. Hari Jumat 22 Juni 1945, setelah berembuk selama tiga pekan, terbitlah Piagam Jakarta yang kelak jadi cikal bakal Pancasila. Tetapi, masih ada yang mengganjal di benak Alex Maramis, satu-satunya pemeluk Kristen di Panitia Sembilan. IDN Times menulis, peran Alex Maramis dalam merumuskan lima sila sangat penting. Di antaranya poin pertama ("Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya") dianggap oleh Alex Maramis bisa berujung pada diskriminasi. Keresahannya dituturkan langsung kepada sang kolega di Panitia Sembilan, Mohammad Hatta. Sang Wapres Pertama menceritakannya kembali dalam buku Mohammad Hatta: Memoir (Tintamas Indonesia, 1979). Penolakan datang dari orang-orang Kristen di Sulawesi Utara, tempat asal Alex Maramis. Rasa cemas juga terasa di Kepulauan Maluku. Tetapi, upaya mengusulkan perubahan terhalang oleh beberapa hal. Mulai dari situasi genting Jepang di medio Juli-Agustus 1945, hingga sengitnya debat antara Golongan Tua dan Muda perihal kapan mengumumkan kemerdekaan. Rasa lega dirasakan pada Jumat 17 Agustus 1945, setelah Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, keresahan tetap muncul. Negara baru sudah lahir, maka nasibnya ke depan bisa langsung dibahas. Jumat sore, selepas acara bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Hatta melihat seorang anggota Kaigun sedang memasuki halaman rumahnya. Rupanya seorang anggota Kaigun Bukanfu (namanya tidak diketahui hingga sekarang) bertamu. Ia menyampaikan resahnya orang-orang Indonesia timur atas poin pertama Piagam Jakarta. Bung Hatta sadar perkara ini memang krusial. Ia pun sadar negeri baru ini terdiri dari banyak suku, budaya dan agama. Kemajemukan sudah menjadi fakta, bahkan di saat masa VOC bercokol di Nusantara sekalipun. Apa yang dikemukakan Alex Maramis padanya selepas Piagam Jakarta diteken memang benar. Tepat sebelum sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada Sabtu 18 Agustus 1945 pagi, Hatta mengumpulkan beberapa tokoh untuk membahas hal ini. Singkat cerita, disepakati bahwa beberapa kata di poin pertama Piagam Jakarta dihilangkan hingga menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa." Hasil kompromi ini dibawa ke majelis, dan diterima oleh peserta sidang. Alex Maramis sendiri tak menjadi anggota PPKI. Hadir sebagai wakil dari Sulawesi Utara adalah Dr. Sam Ratulangi. Tetapi, sebagai masyarakat, perubahan ini ia sambut baik. Keresahannya pun hilang.