Praswad Nugraha
Karir di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2007 - 2021) > Peran Praswad dalam memberantas korupsi di Indonesia

Beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Praswad selama berkarir di KPK antara lain:
Menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang diduga menerima suap terkait kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,4 triliun (Jakarta, 2020).
Melaksanakan Penyelidikan dugaan korupsi akuisisi ladang minyak oleh PT. Pertamina di Aljazair (Aljazair, Afrika Utara, 2019).
Menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Timur (Surabaya, 2019).
Melaksanakan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (Lampung Utara, 2019)
Tergabung dalam tim penangkapan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto yang diduga menerima suap dari oknum Penasihat Hukum (2019)
Operasi Tangkap Tangan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan berhasil mengembalikan uang negara lebih dari Rp 70 miliar (2019).
Operasi Tangkap Tangan Bupati Mohammad Yahya Fuad dan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo atas dugaan suap (2018).
Operasi Tangkap Tangan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat atas dugaan suap (2018).
Operasi Tangkap Tangan Bupati Kepulauan Sula Sula Ahmad Hidayat Mus (2018).
Menahan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap pada tahun 2016. Taufik ditengarai meminta biaya 5% dari sekitar Rp 100 miliar dana alokasi khusus (DAK) Kebumen (2018).
Mengungkap kasus suap korporasi Sinar Mas Agro Resources & Technology (SMART) yang melibatkan Wakil Direktur Utama SMART Edy Saputra Suradja dan beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan sawit dan pengolahan limbah (2018).
Menyelesaikan kasus korporasi pertama di KPK dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka PT Tradha (2018).
Menangkap Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi e-KTP. Ini salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani KPK dan mengakibatkan kerugian negara hampir Rp 2,3 triliun (2017).
Tim Penangkapan Miryam S. Haryani terkait kasus korupsi e-KTP (2017).
Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan PT Brantas Abipraya (2016).
Menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ibadah haji (Jeddah, Mekkah, 2015).
Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Jero Wacik, Menteri Energi Sumber Daya Alam (ESDM) Republik Indonesia (Jakarta, 2014).
Melaksanakan penyidikan dan penahanan terhadap mantan gubernur Papua, Barnabas Suebu (Jakarta, 2014).
Memecahkan beberapa skandal suap yang melibatkan penyidik Departemen Pajak (Jakarta, 2013).
Menyelesaikan kasus korupsi pengadaan tanah (40 ha) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh yang merugikan negara Rp 120 miliar (Sabang, Banda Aceh, 2013).
Menyelesaikan kasus korupsi pembangunan jalan antara Tanjung Api Api dan Palembang (Sumatera Selatan) yang merugikan negara sekitar Rp 60 miliar (2009-2010).
Melakukan penyelidikan dugaan korupsi impor minyak mentah Zatapi pada PT. Pertamina (Singapore, Kilang Minyak Cilacap, Jawa Tengah, 2009).
Melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur, 2007-2008).Foto lengkap seluruh anggota Satgas 19 Penyidikan KPK, Hari terakhir menjalankan tugasnya di Gedung KPK sebelum disingkirkan melalui mekanisme TWK, 30 September 2021.