Muhammad Nazaruddin
Pengungkapan Nazaruddin

Pengungkapan Kasus Hambalang menyeret banyak nama mulai dari elit Partai Demokrat sebagai Partai Penguasa saat itu, membuka konflik internal Partai Demokrat ke publik, hingga Nazaruddin mulai mengungkapkan aliran dana / orang yang terlibat hingga kasus-kasus korupsi lain (seperti Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Korupsi Pengadaan e-KTP, dsb) yang terjadi semasa dia menjadi anggota DPR dan melibatkan kolega-kolega bahkan dari Partai lain.
Nazaruddin menyeret banyak nama dalam berbagai kasus di muka publik, baik dalam wawancara media ataupun kesaksian di pengadilan, beberapa terbukti, lainnya belum terbukti atau kurang kuat. Beberapa tuduhannya diantaranya yaitu:
Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2010-2015). Nazaruddin membenarkan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerima uang US$ 200 ribu (sekitar Rp 2,3 miliar) pada 2010. Pernyataan itu selaras dengan penjelasan saksi lainnya pada sidang kasus korupsi Hambalang, yaitu Yulianis, bekas anak buah Nazaruddin di perusahaan Permai Group. "Soal Mas Ibas yang dibilang Yulianis itu benar," kata Nazar ketika memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 21 Agustus 2014. Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengatakan hal serupa ketika diperiksa KPK akhir tahun 2013. Pun, uang tersebut dikaitkan dengan proyek Hambalang dan kongres Partai Demokrat.
Setya Novanto, (Bendahara Umum Partai Golkar & Ketua Fraksi Golkar 2009-2014) Nazaruddin juga mengatakan aliran dananya yang disebut mengalir ke sejumlah anggota DPR seperti Setya Novanto yang menerima RP 300 miliar. Nazar mengatakan bahwa Setya Novanto terlibat dalam kasus korupsi E-KTP. Novanto disebut Nazaruddin sebagai orang yang memberi perintah untuk mengatur proyek e-KTP dan pembagian fee ke sejumlah pihak. "Khusus untuk Novanto, ini kan orang kebal hukum. Karena apa? Karena Sinterklas. Dimana-dimana kan (bagi-bagi duit)," ujar Nazaruddin usai diperiksa KPK, Jumat (15/11/2013)
Marwan Jafar (Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2009-2014). Nazaruddin mengatakan Marwan Ja'far saat menjadi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR menerima duit dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Duit itu, menurut Nazar, milik Grup Permai, perusahaannya. "Yang ngasih duitnya Ibas, ke ketua-ketua fraksi, salah satunya Ketua Fraksi PKB waktu itu, yang sekarang menjadi menteri," kata Nazar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 17 Maret 2015. Menurut Nazar, uang perusahaannya disawer kepada fraksi yang mendukung hak angket pajak. Uang tersebut didapat Grup Permai dari fee beberapa proyek yang didapat sebelumnya.
Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP yang juga Pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Disebut Nazarudin menerima uang US$ 1 juta dalam proyek e-KTP. Disisi lain, Eks bos PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, telah dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan penjara. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebut jelas bahwa Teuku Bagus juga terbukti telah menyuap anggota Banggar DPR, Olly Dondokambey, sebesar Rp 2,5 miliar. Hakim menyebut Olly menerima suap dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar DPR. Seperti diketahui, Banggar DPR yang menentukan peningkatan anggaran proyek Hambalang yang semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah rumah Olly Dondokambey di Manado dan menyita sejumlah mebel yang diyakini berasal dari PT Adhi Karya. Namun, majelis hakim memutuskan agar mebel yang telah disita itu dikembalikan ke Olly karena dinilai uang pembelian tidak berasal dari kas PT Adhi Karya.
Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP) disebut menerima uang US$ 500 ribu dalam proyek e-KTP
Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB. Disebut menjadi kaki tangan Nazaruddin dalam mencari proyek-proyek Kementerian Agama “Di Komisi VIII saya dikenalkan ke Pak Karding (Abdul Kadir Karding) dan pak Nurul Iman, lalu dikenalan ke politikus partai Golkar. Mereka ini yang mengamankan di DPR mengenai anggaran di Kementerian Agama,” ungkap mantan Manajer Marketing PT Permai Group, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, Rabu (16/12/2015) di sidang Nazaruddin.
Aziz Syamsudin, anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar. Disebut menjadi kaki tangan Nazaruddin dalam mencari proyek-proyek di Kejaksaan Agung
I Wayan Koster, anggota DPR Fraksi PDIP. Nazaruddin melemparkan keheranannya tentang status Wayan Koster yang tak kunjung dijadikan tersangka. "Terus yang sampai sekarang belum tersangka juga kan Wayan Koster. Ada jin apa yang melindungi kan," tandasnya. Dalam persidangan, Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup) menyebut ada aliran dana ke politikus PDI-Perjuangan I Wayan Koster dari Permai Grup, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin. Wayan juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi bagi beberapa tersangka Hambalang.
Mirwan Amir. Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat. Nazaruddin menudingnya bersama-sama dengan Wafid Muharram (Sesemenpora) pantas menjadi tersangka "Terus yang di DPR seperti Mirwan Amir (pantas jadi tersangka), dan beberapa nama lain yang sebenarnya terlibat menikmati, bukan membangun programnya tapi menikmati dari program yang bagus dari pemerintah," ungkap Nazar saat ditemui di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2016).
Suaidi Yahya, Walikota Lhokseumawe dalam aliran dana suap ke Istri Muda
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam proyek e-KTP dan seragam hansip.
Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi dalam proyek e-KTP dan Hambalang.
Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK). Nazaruddin menyebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pertemuan untuk 'nego' kasus yang menyeret Nazaruddin. "KPK sudah ada deal khusus antara Anas dan Chandra Hamzah. Deal-nya, Chandra terpilih kembali menjadi pimpinan KPK, begitu juga Ade Raharja terpilih kembali. Ini deal untuk KPK ke depan," kata Nazaruddin dalam wawancara live dengan stasiun Metro TV, Selasa 19 Juli 2011. "Anas dan Ade Rahardja mengadakan pertemuan. Deal-nya, Anas tidak boleh dipanggil. Angelina Sondakh tidak boleh dipanggil, kasus ditutup hanya sampai Nazaruddin," kata Nazaruddin. Selain itu Nazaruddin menyatakan Chandra menerima dana dari seorang pengusaha yang terbelit kasus pengadaan seragam Hansip untuk Pemilu. Nazaruddin juga menyebut ada Benny K. Harman pada pertemuan itu. "Pada November 2010, Chandra terima uang. Ada CCTV-nya. Chandra menerima uang dari proyek pengadaan baju Hansip," kata Nazaruddin dalam wawancara dengan stasiun Metro TV, Selasam 19 Juli 2011. Baik Chandra dan Ade Rahardja, Anas dan Benny K Harman membantah tudingan tersebut. Selain itu, Chandra dituding membocorkan info pencekalan dirinya Muhammad Nazaruddin menyatakan telah mengetahui informasi pencekalan dirinya pada 24 Mei 2011 dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Pada hari Selasa (24 Mei 2011), saya memang mau berangkat ke luar negeri ke Singapura untuk berobat. Namun, Senin (23 Mei 2011) saya disuruh Anas harus berangkat. Info dari Chandra Hamzah bahwa saya akan dikenai cekal," kata Nazaruddin sebelum memulai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (7/3/2012). Dikatakan Nazaruddin, dia pernah lima kali menggelar pertemuan dengan Chandra Hamzah, sebelum akhirnya kabur ke Singapura. "Saya ketemu Chandra di restoran Jepang dekat Sahid, restoran Jepang di Casablanca. Ketiga di kantor KPK di ruangan Chandra, saya masuk dari belakang. Keempat di rumah saya juga termasuk kelima," kata Nazar. Nazar mengaku mengenal Chandra setelah diperkenalkan oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. "Waktu itu yang kenalkan Chandra ke saya, Anas," kata Nazar.
M Jasin (Wakil Ketua KPK). Nazaruddin menyebut nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan M Jasin salah satu orang yang merekayasa kasusnya. M Jasin langsung membantah keras tudingan itu. "Yang merekayasa itu ada Chandra (Chandra M Hamzah), ada Jasin," kata Nazaruddin dalam wawancara live dengan stasiun Metro TV, Selasa 19 Juli 2011. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Moqoddas, mengatakan pihaknya melakukan pengawasan internal kepada dua anggotanya, Chandra Hamzah dan M Yasin, terkait kasus Nazarudin. "Sebenarnya kalau tidak ada indikasi kan tidak ada nilainya tetapi kami tetap membentuk tim untuk melakukan pengawasan secara internal apalagi yang disebut kan bukan hanya Chandra tetapi juga M Yasin, jadi keduanya diawasi tim,"
Sandiaga Uno (Wakil Gubernur Jakarta). Nazaruddin menyebut Sandiaga sebagai pemilik PT. DG (Duta Graha Indah), pemenang tender Wisma Atlet.
Beberapa diantaranya sudah terbukti menjadi tersangka atau terpidana baik karena "Nyanyian" atau pengembangan kasusnya oleh KPK
Neneng Sri Wahyuni, sang istri, juga menjadi tersangka pada 23 Mei 2011. Neneng yang kabur bersama Nazaruddin ke Singapura, sempat menjadi buronan Interpol. Saat suami tertangkap di Columbia, Neneng sempat terdeteksi di Vietnam, Malaysia, dll. Akan tetapi justru Neneng ditangkap di rumahnya kawasan Pejaten secara mendadak. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara ini telah divonis 6 tahun penjara pada tahun 2013. Selain hukuman badan, Neneng juga didenda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Bahkan, majelis hakim juga mewajibkan Neneng membayar uang pengganti kepada negara Rp 800 juta, paling lambat satu bulan setelah inkracht. Hakim menilai Neneng terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan korupsi pada proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008 dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,72 miliar. Neneng bukanlah seorang penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dia merupakan pihak umum yang turut melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Pengadilan Tinggi menambah hukuman uang pengganti Neneng dari Rp 800 juta menjadi Rp 2,604 miliar. Kasasinya pun ditolak oleh MA pada Desember 2013 karena baik KPK maupun Neneng saling mencabut kasasinya tersebut. KPK merasa sudah puas dengan hasil Pengadilan Tinggi tersebut.
Angelina Sondakh, Anggota Komisi X Fraksi Demokrat. Pengadilan tingkat pertama pada 10 Januari 2013 memutuskan Angie terbukti menerima suap sebesar Rp2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun putusan yang dijatuhkan hanyalah penjara 4,5 tahun dengan denda Rp250 juta. Sempat mendapat vonis 12 tahun dalam kasasi di Mahkamah Agung, Angie mendapat vonis 10 tahun dan membayar Uang pengganti Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS, subsider 1 tahun penjara pasca Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada tahun 2015.
Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga (2009-2012). Tersangka pada tahun 2012. Terbukti menerima suap melalui adiknya Choel Mallarangeng dan memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013). Tersangka tahun 2013. Telah divonis 18 tahun pada Kasasi di Mahkamah Agung dalam kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang.
Andi Zulkarnain "Choel" Mallarangeng. Adik dari Andi Alifian Mallarangeng. Tersangka pada tahun 2015. Diduga merupakan perantara Kasus Suap kepada kakaknya.
Fasichul Lisan Rektor Unversitas Airlangga (Unair) Surabaya (2006-2015). Tersangka pada Maret 2016 dalam kasus korupsi pengadaan. Pertama, kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dana DIPA tahun 2007-2010. Kedua, kasus peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya dengan sumber dana DIPA tahun 2009. Akibatnya, dari total nilai proyek lebih dari Rp300 miliar, negara ditaksir merugi sekitar Rp85 miliar. Kasus ini juga menyeret Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Giatno Raharjo dan anak buah Nazaruddin, Manager Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsih. Dalam proyek senilai sekitar Rp87 miliar ini, negara dirugikan Rp17 miliar.
Made Meregawa, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Bali sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Tersangka pada Juli 2015 untuk dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana 2009-2011. Divonis pidana empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/1/2016) siang. Pejabat Unud ini dinilai merugikan negara sebesar Rp 7 miliar dari total proyek Rp 16 Miliar.