Perampasan harta benda Armenia oleh Turki
Sejarah > Perampasan selama pemerintahan Republik Turki

Setelah Perang Kemerdekaan Turki dan pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, perampasan dilanjutkan dengan sebagian besar orang Armenia telah dideportasi atau dibunuh. Selama era awal Republik, terminologi hukum dari mereka yang dideportasi diubah dari "orang yang dipindahkan" menjadi "orang yang hilang atau melarikan diri dari negara itu."
Pada tanggal 15 April 1923, tepat sebelum penandatanganan Perjanjian Lausanne, pemerintah Turki memberlakukan "Hukum Properti Yang Ditelantarkan" yang menyita properti setiap orang Armenia yang tidak hadir pada properti mereka, terlepas dari apapun alasannya. Sementara pengadilan setempat diberi wewenang untuk menaksir nilai properti mana pun dan memberikan jalan bagi pemilik properti untuk mengajukan klaim, undang-undang tersebut melarang penggunaan surat kuasa apa pun oleh pemegang properti yang tidak hadir, mencegah mereka mengajukan gugatan tanpa kembali ke negara tersebut. Selain itu, tergugat dalam kasus ini adalah pemerintah Turki sendiri yang telah membentuk komite yang ditugaskan secara khusus untuk menangani setiap kasus.
Sebagai tambahan dari undang-undang ini, pemerintah Turki melanjutkan dengan mencabut kewarganegaraan banyak orang dengan undang-undang pada tanggal 23 Mei 1927 yang menyatakan bahwa "subyek Utsmaniyah yang selama Perang Kemerdekaan tidak ikut serta dalam gerakan Nasional, terus keluar dari Turki dan tidak kembali dari tanggal 24 Juli 1923 sampai tanggal penerbitan undang-undang ini, telah kehilangan kewarganegaraan Turki." Selain itu, undang-undang lebih lanjut yang disahkan pada tanggal 28 Mei 1928 menetapkan bahwa mereka yang kehilangan kewarganegaraan mereka akan diusir dari Turki, tidak diizinkan untuk kembali, dan bahwa properti mereka akan disita oleh pemerintah Turki, dan para migran Turki akan dimukimkan kembali di properti tersebut.
Dalam persiapan untuk kemungkinan masuk ke dalam Perang Dunia II, pemerintah Turki memperkenalkan pajak, Varlık Vergisi, yang secara tidak proporsional menargetkan penduduk non-Muslim Turki. Banyak orang Armenia, dan populasi non-Muslim lainnya, dipaksa untuk menjual properti mereka dengan harga yang jauh lebih rendah melalui lelang publik untuk membayar kenaikan pajak yang mendadak atau properti mereka akan dirampas oleh negara. Selain itu, undang-undang mengizinkan pihak berwenang untuk merampas properti kerabat dari orang yang dikenakan pajak untuk membayar pajaknya. Dari pajak ini, pemerintah Turki mengumpulkan 314.900.000 lira atau sekitar US$270 juta (80% dari anggaran negara) dari penyitaan aset non-Muslim.
Periode ini bertepatan dengan penyitaan lebih lanjut atas properti pribadi milik orang Armenia. Komisi khusus dibentuk untuk memisahkan penggusuran non-Muslim dari yang Muslim. Para penyelidik komisi ini biasanya mempercepat evakuasi dan pada akhirnya penyitaan terhadap properti non-Muslim yang bersangkutan.
Varlık Vergisi diikuti oleh pogrom Istanbul beberapa tahun kemudian, di mana massa yang terorganisir menyerang orang-orang Yunani dan Armenia pada 6-7 September 1955. Kerusakan material yang ditimbulkan cukup besar, dengan kerusakan pada 5317 properti (termasuk 4214 rumah, 1004 bisnis, 73 gereja, 2 biara, 1 sinagoga, dan 26 sekolah). Perkiraan kerugian ekonomi akibat kerusakan tersebut berkisar dari estimasi pemerintah Turki sebesar 69,5 juta lira Turki (setara dengan 24,8 juta dolar AS), estimasi Inggris sebesar 100 juta GBP (sekitar 200 juta dolar AS), estimasi Dewan Gereja-Gereja Sedunia sebesar 150 juta dolar AS, dan estimasi pemerintah Yunani sebesar 500 juta dolar AS. Pogrom ini akhirnya menyebabkan eksodus non-Muslim dari negara itu, yang mengakibatkan sejumlah besar properti "ditelantarkan". Properti yang ditinggalkan oleh mereka yang melarikan diri dirampas oleh pemerintah Turki setelah sepuluh tahun.
Pada tahun 1960-an, undang-undang baru disahkan, yang membuat orang Armenia tidak mungkin mendirikan yayasan baru atau membeli atau mewariskan properti tambahan. Salah satu kode hukum seperti itu (UU no. 903) yang diadopsi pada tahun 1967, bersama dengan paragraf kedua yang diubah menjadi Kode Sipil Turki (no. 743) menyatakan bahwa, "Pendaftaran yayasan yang melanggar hukum, moralitas, tradisi atau kepentingan nasional, atau yang didirikan untuk mendukung keyakinan politik, ras tertentu atau anggota minoritas tidak akan disetujui." Undang-undang semacam itu dianggap oleh para ahli hukum sebagai pelanggaran pasal-pasal mengenai hak-hak minoritas yang terdapat dalam Perjanjian Laussane, konstitusi Turki, dan Pasal 11 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan "kebebasan untuk mendirikan yayasan dan mengadakan pertemuan." Amandemen baru dan kode hukum menjadi dasar untuk serangkaian perampasan baru yang secara signifikan menghalangi kehidupan sehari-hari orang Armenia di Turki.
Pada tahun 1974, undang-undang baru disahkan yang menyatakan bahwa perwalian non-Muslim tidak diizinkan untuk memiliki lebih banyak properti daripada yang telah didaftarkan atas nama mereka pada tahun 1936. Akibatnya, lebih dari 1.400 aset (termasuk gereja, sekolah, bangunan tempat tinggal, rumah sakit, kamp musim panas, kuburan, dan panti asuhan) dari komunitas Armenia Istanbul sejak tahun 1936 secara retrospektif diklasifikasikan sebagai akuisisi ilegal dan dirampas oleh negara. Di bawah undang-undang tersebut, pengadilan Turki menjadikan warga negara Turki yang bukan keturunan Turki sebagai "orang asing", sehingga menempatkan mereka di bawah peraturan hukum yang sama dengan perusahaan asing atau pemegang properti yang tinggal di luar Turki yang bukan warga negara Turki. Ketentuan lebih lanjut menyatakan bahwa yayasan milik non-Muslim merupakan "ancaman" potensial bagi keamanan nasional. Prosesnya meliputi pengembalian properti apa pun yang diperoleh setelah tahun 1936, baik melalui lotere, wasiat, sumbangan, atau pembelian, kepada pemilik sebelumnya atau ahli warisnya. Jika pemilik sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris, properti tersebut harus ditransfer ke lembaga pemerintah tertentu seperti Departemen Keuangan atau Direktorat Jenderal Yayasan.
Pada tanggal 11 Juni 1986, undang-undang tentang properti yang "ditelantarkan" selama genosida Armenia dibatalkan, yang mengakhiri 73 tahun penerapannya. Sepanjang periode Republik, undang-undang tersebut terus memberikan dasar hukum untuk perampasan properti tambahan milik orang-orang yang dideportasi. Meskipun undang-undang tersebut dihapuskan pada tahun 1986, Direktorat Jenderal Pendaftaran Tanah dan Kadaster (bahasa Turki: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) mengeluarkan perintah pada tanggal 29 Juni 2001 yang secara efektif mengalihkan semua sisa properti yang "ditinggalkan" kepada pemerintah. Keputusan tersebut juga melarang pengungkapan informasi apa pun mengenai hak milik atau dokumentasi properti. Akibatnya, para pemilik atau ahli waris mereka tidak dapat mengajukan klaim atas properti tersebut karena sekarang properti tersebut telah diamankan berdasarkan hukum Turki dan telah menjadi milik negara.