Perdagangan anak
Jenis perdagangan anak > Eksploitasi seksual komersial anak > Pornografi anak

Undang-Undang Federal AS mendefinisikan pornografi anak sebagai penggambaran visual perilaku seksual eksplisit yang melibatkan anak di bawah umur atau orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Pornografi anak dalam bentuk gambar juga dikategorikan sebagai pelecehan seksual anak. Anak-anak yang terlibat dalam pornografi adalah korban perdagangan meskipun tidak ada bukti kekerasan, ancaman, paksaan atau penipuan. Para ahli hukum berpendapat bahwa pornografi yang melibatkan anak-anak memenuhi kriteria hukum perdagangan seks. Aspek komersial dari pornografi anak terletak pada bisnis video porno yang diedarkan melalui internet. Pelaku kejahatan memperdagangkan sesuatu yang dipandang bernilai secara komersial. Selain video dan gambar, pornografi anak dapat berupa telepon dan panggilan video seks  dan teks. Di era digital saat ini, pornografi anak merupakan salah satu bentuk praktik kekerasan dan penyalahgunaan yang difasilitasi teknologi.
Selama masa pandemi Covid-19, konten seks komersial anak dilaporkan mengalami peningkatan cukup signifikan. Permintaan pornografi anak di beberapa negara anggota Uni Eropa meningkat sebesar 30%. Upaya perusahaan-perusahaan teknologi untuk memoderasi konten juga terhambat oleh kebijakan kerja yang berubah akibat pandemi. Saat ini, pembuat dan distributor video dan gambar seks anak menyebarkan iklan melalui sejumlah platform besar, seperti YouTube, Facebook, Twitter dan Instagram. Mereka menggunakan bahasa kode yang mampu mengelabui alat pendeteksi milik perusahaan-perusahaan media sosial tersebut. Akibatnya, perusahaan media sosial kini sangat bergantung pada laporan masyarakat. Jika sudah bertemu dengan konsumen yang tepat, pelaku menggiring konsumen ke kanal yang lebih privat yang telah diamankan oleh enkripsi atau layanan berbagi data tanpa pengawasan. Menurut pakar, selama pandemi, laporan aktivitas eksploitasi seksual anak meningkat rata-rata 30% secara global. Selama pandemi, orang dewasa dan anak-anak sama-sama tinggal di rumah dan menghabiskan banyak waktu di internet. Orang dewasa bisa menjadi predator, sementara anak-anak rentan menjadi korban, baik oleh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan teman, maupun predator asing yang ditemui di dunia maya. Pelaku kejahatan seksual anak bisa mengeksploitasi status sosial ekonomi anak-anak dengan mengiming-imingi mereka uang.
Meski dampaknya merusak, beberapa negara tidak memiliki undang-undang tentang pornografi anak. Berdasarkan hasil studi pada 2006, sebanyak 95 negara dari 184 negara anggota Interpol dilaporkan belum mengatur masalah ini dalam hukum positif mereka. Di beberapa negara yang lain, undang-undang yang ada dipandang belum memadai. Di 138 negara, kepemilikan pornografi anak tidak dianggap sebagai kejahatan, sedangkan 122 negara tidak mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur distribusi pornografi anak melalui komputer dan internet. Hanya lima negara yang dipandang memiliki peraturan yang cukup komprehensif dan berdampak untuk upaya penghapusan pornografi anak yaitu Australia, Belgia, Prancis, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.
Status hukum pornografi anak di berbagai negara dan teritorial