Kabinet Kerja IV
Catatan Kaki dan Referensi

↑  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tertanggal 13 November 1963.
↑  Pada masa kabinet ini, jabatan Menteri Pertama dihilangkan dan diganti dengan Presidium, terdiri dari tiga wakil perdana menteri. Presidium ini bertugas untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Pemerintah atas nama Presiden/Perdana Menteri.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 1963 tertanggal 9 Desember 1963, Astrawinata sebagai Menteri Kehakiman menggantikan Wirjono Prodjodikoro sedangkan Oei Tjoe Tat dilantik sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja. Mereka dilantik pada 12 Desember 1963.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soetjipto Danoekoesoemo diangkat sebagai Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 4 Januari 1964.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Soemarno dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan catatan bahwa ia tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan. Sebagai gantinya, Mohammad Hasan diangkat sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan dilantik pada 4 Juni 1964.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Jan Daniel Massie diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menggantikan dr. Soeharto Sastrosoeyoso.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1964 tertanggal 3 Juni 1964, Departemen Pertanian/Agraria dibagi menjadi 5 departemen yang akan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 4 Juni 1964.
↑  Pada 4 Desember 1963, Adam Malik dilantik sebagai Menteri Perdagangan.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 1963 tertanggal 13 Desember 1963, Mohammad Ichsan dan Abdulwahab Surjadiningrat diangkat sebagai Sekretaris Negara, Mohammad Ichsan diberikan tugas memimpin Sekretaris Negara sedangkan Abdulwahab Surjadiningrat diberikan tugas membantu Presidium Kabinet.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 1963 tertanggal 30 Desember 1963, Soekarno Djojonegoro diangkat sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri dan dilantik pada 4 Januari 1964.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 1964 tertanggal 1 Agustus 1964, Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dr. Soeharto dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan ditempatkan langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerja.
1 2 3 4 5  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 1963 tertanggal 22 November 1963, kedudukan Ketua MPRS dipersamakan dengan Wakil Perdana Menteri, sedangkan para Wakil Ketua MPRS dipersamakan dengan Menteri Koordinator.
1 2 3 4 5 6  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1964 tertanggal 9 Maret 1964, kedudukan Ketua DPR-GR dan Wakil Ketua DPA dipersamakan dengan Menteri Koordinator, sedangkan para Wakil Ketua DPR-GR dipersamakan dengan Menteri.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1964 tertanggal 23 Juni 1964, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri / Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan catatan bahwa kedudukannya dipersamakan dengan Menteri Koordinator Kompartimen.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 1964 tertanggal 4 Agustus 1964, Prof. Sujono Hadinoto, S.H. diangkat menjadi Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung dengan diberikan kepadanya kedudukan sebagai Menteri.
|   Kabinet Pemerintahan Indonesia  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Kabinet Kerja III | Kabinet Kerja IV 1963–1964 | Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora I |
| l b  Kabinet pemerintahan Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Era perjuangan kemerdekaan |  Presidensial  Sjahrir I  Sjahrir II  Sjahrir III  Amir Sjarifuddin I  Amir Sjarifuddin II  Hatta I  Darurat  Hatta II  |  |
| Era demokrasi parlementer |   RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir  Sukiman-Suwirjo  Wilopo  Ali Sastroamidjojo I  Burhanuddin Harahap  Ali Sastroamidjojo II  Djuanda  |  |
| Era demokrasi terpimpin |  Kerja I  Kerja II  Kerja III  Kerja IV  Dwikora I  Dwikora II  Dwikora III  Ampera I  Ampera II  |  |
| Era Orde Baru |  Pembangunan I  Pembangunan II  Pembangunan III  Pembangunan IV  Pembangunan V  Pembangunan VI  Pembangunan VII  |  |
| Era reformasi |  Reformasi Pembangunan  Persatuan Nasional  Gotong Royong  Indonesia Bersatu I  Indonesia Bersatu II  Kerja  Indonesia Maju  Merah Putih  |  |
Lihat pula: Kementerian Indonesia