stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Era Demokrasi Liberal (1950–1959)
Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer > Kabinet Wilopo

Artikel utama: Kabinet Wilopo
Program kerja kabinet Wilopo:
Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum
Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia
Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu:
Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah
Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan
Kejadian Tangjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para pertani karena bertahun tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskaq Cokroadisuryo selaku menteri dalam negeri memberikan persetujuan agar tanah Deli dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kebinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.
Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer > Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Artikel utama: Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang disebut juga Ali-Wongsonegoro:
Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum
Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
Penyelesaian pertikaian politik
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konfereni Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.
Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.
Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer > Kabinet Burhanuddin Harahap

Artikel utama: Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Djanu Ismadi dari PIR-Hazairin dan Harsono Tjokroaminoto dari PSII. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu
mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah;
melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi; serta
memperjuangkan pengembalian Irian Barat.
Keberhasilan kabinet ini di antaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.
Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 hari sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali–Roem–Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan tanggal 26 Maret 1956.
Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer > Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Artikel utama: Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II disebut pula Kabinet Ali–Roem–Idham karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI beserta dua Wakil Perdana Menteri yakni Mohamad Roem dari Masyumi dan Idham Chalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan Konferensi Meja Bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia–Afrika. Program kerjanya disebut rencana pembangunan lima tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu
menyelesaikan pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar;
menyelesaikan masalah Irian Barat;
membentuk Provinsi Irian Barat;
menjalankan politik luar negeri bebas aktif;
membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD;
mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai;
menyehatkan keseimbangan keuangan negara; dan
mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Djuanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden.
Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer > Kabinet Djuanda

Artikel utama: Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja dari PNI, beserta tiga orang Wakil Perdana Menteri yaitu Hardi dari PNI, Idham Chalid dari NU, serta Johannes Leimena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya yaitu
membentuk Dewan Nasional,
menormalisasi keadaan Republik Indonesia,
melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar,
memperjuangkan Irian Barat, dan
mempercepat pembangunan.
Dekret Presiden 5 Juli 1959

Kata dekrit berasal dari bahasa Latin decemere yang berarti mengakhiri atau memutuskan. Kata dekrit, kemudian digunakan untuk menunjukkan adanya perintah dari kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengakhiri atau memutuskan sesuatu yang terkait dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno berisi:
Pembubaran Konstituante hasil Pemilu 1955;
Pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950;
Pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR  ditambah dengan para utusan daerah dan golongan.
Beberapa alasan mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan dekrit adalah sebagai berikut.
Kegagalan Konstituante untuk membuat UUD baru meskipun sudah berkali-kali bersidang. Padahal, UUD sangat dibutuhkan sebagai pedoman hukum yang penting dalam melaksanakan pemerintahan.
Situasi politik dan ketidakstabilan keamanan dalam negara semakin memburuk.
Konflik antarpartai yang terus-menerus terjadi sangat mengganggu stabilitas nasional.
Para politisi partai yang saling berbeda pendapat sering bersikap membenarkan segala cara agar tujuan kelompok/partai tercapai.
Sejumlah pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia semakin mengarah kepada gerakan separatis.
Sisi positif dari adanya dekrit ini:
Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara melalui perintah untuk kembali ke UUD 1945;
Menyelamatkan negara dari disintegrasi dan krisis politik yang berkepanjangan;
Memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara (MPRS dan DPAS) yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin.
Skadron Udara 400/Anti Kapal Selam

| Skadron Udara 400 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut |
| --- | --- |
Dibentuk: 19 Agustus 1965
Negara: Indonesia
Cabang: TNI Angkatan Laut
Tipe unit: Penerbang TNI Angkatan Laut
Bagian dari: Wing Udara 1/Puspenerbal
Julukan: Skadron 400
Moto: Tatag Titis Tutug
Maskot: Gurita Laut
Ulang tahun: 19 Agustus
Alutsista: NBell-412, NBO-105 Bolkow, dan AS 565 MBe Panther.
Situs web: www.puspenerbal.mil.id
Skadron Udara 400/Anti Kapal Selam adalah Skadron yang berada di bawah Wing Udara 1 Puspenerbal TNI Angkatan Laut. Tugas Pokok Skadron Udara 400 adalah membina kekuatan dan kemampuan pesawat udara helikopter untuk melaksanakan tugas Anti Kapal selam dan Helikopter angkut pasukan pendarat dalam pendaratan Lintas Helikopter. Jenis pesawat yang dimiliki meliputi NBell-412, NBO-105 Bolkow, dan yang terbaru AS 565 MBe Panther.
Skadron Udara 400 Wing Udara 1 adalah unsur pelaksana pimpinan yang bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur sesuai asasi dari unsur-unsur organiknyan dalam bidang pendaratan pasukan pendarat lintas Heli, Anti Kapal Permukaan dan anti Kapal Selam dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur Wing Udara 1.
Komandan

Mayor Laut (P) Edy Gunawan (2009)
Mayor Laut (P) Ludi Muharjo (2009)
Letkol Laut (P) Dani Achnisundani, S.H., M.Tr.Hanla. (2017-2019)
Mayor Laut (P) Sugiran (2019-2020)
Letkol Laut (P) Oscar Johannes Novie, M.Tr.Opsla. (2020-2021)
Mayor Laut (P) Wahyu Budiardi, M.Tr.Opsla. (2021-2022)
Mayor Laut (P) Sutrisno, M.Tr.Opsla. (2022-2023)
Mayor Laut (P) Handra Mildiawan, S. Ak., M.Tr.Opsla. (2023-2023)
Mayor Laut (P) Slamet Hayat Riptanto, M.Tr.Opsla. (2023-2024)
Mayor Laut (P) Dr. Hadi Priyono, S.E., M.M. (2024-Sekarang)
Hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab

Hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab saat ini tak ada. Uni Emirat Arab tak mengakui Israel sebagai negara dan dua negara tersebut tak memiliki hubungan diplomatik atau ekonomi. Pada 2015, Israel membuka sebuah misi diplomatik resmi di Abu Dhabi untuk Badan Energi Terbarukan Internasional. Uni Emirat Arab dan Israel resmi menjalin hubungan diplomatik pada Agustus 2020.
Kabupaten Manggarai

Untuk kegunaan lain, lihat Manggarai.
| Kabupaten Manggarai |
| --- | --- |
Kabupaten
Rumah Adat Niang Todo
  Lambang
Motto: "Muku ca pu'u neka woleng curup teu ca ambo neka woleng lako"
Peta
Kabupaten ManggaraiPetaTampilkan peta Kepulauan Sunda KecilKabupaten ManggaraiKabupaten Manggarai (Indonesia)Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 8°36′46″S 120°27′45″E﻿ / ﻿8.612651°S 120.462584°E﻿ / -8.612651; 120.462584
Negara:  Indonesia
Provinsi: Nusa Tenggara Timur
Ibu kota: Ruteng
Jumlah satuan pemerintahan:  Daftar Kecamatan: 12 Kelurahan: 26 Desa: 145 
Pemerintahan
 • Bupati: Herybertus G.L Nabit
 • Wakil Bupati: Fabianus Abu
 • Sekretaris Daerah: Jahang Fansi Aldus
Luas
 • Total: 1.344,03 km2 (518,93 sq mi)
Populasi (30 Juni 2024)
 • Total: 342.558
 • Kepadatan: 250/km2 (660/sq mi)
Demografi
 • Agama:  96,06% Kristen 95,26% Katolik  0,80% Protestan  3,87% Islam 0,07% Hindu
 • Bahasa: Indonesia (resmi), Manggarai
 • IPM:  68,48 (2023)   sedang 
Zona waktu: UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS: 5313 
Kode area telepon: 0385
Pelat kendaraan: EB xxxx E*
Kode Kemendagri: 53.10 
APBD: Rp 1.299.350.000.000,- (2024)
PAD: Rp 115.580.000.000,- (2024)
DAU: Rp 670.187.420.000,- (2024)
DAK: Rp 319.750.548.000,- (2024)
Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang berada di pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten Manggarai yakni Kota Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong. Luas wilayahnya adalah 2.096,44 km², dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 342.558 jiwa.
Geografis

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di sebelah barat Pulau Flores. Kabupaten Manggarai mempunyai luas wilayah sebesar 2.096,44 km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu Pulau Molas. Secara astronomis, Kabupaten Manggarai terletak di antara 08°14'27,32" hingga 08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34" hingga 120°32'47,22" Bujur Timur.
Geografis > Batas Wilayah

Batas Wilayah dari Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:
| --- | --- |
Utara: Laut Flores
Timur: Kabupaten Manggarai Timur
Selatan: Laut Sawu
Barat: Kabupaten Manggarai Barat
Geografis > Topografi

Secara topografis, Kabupaten Manggarai merupakan daerah dataran tinggi yang didominasi oleh bentuk permukaan daratan yang bergelombang dengan kemiringan lahan ≥40% (pegunungan) yaitu seluas 38,36% dan kemiringan lahan antara 15%-40% yakni seluas 55,41% dari luas wilayah Kabupaten Manggarai. Sedangkan, sisanya yang seluas 6,23%  merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan lahan antara 8%-15%.
Geografis > Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologis di Kabupaten Manggarai terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan, dan curah hujan. Sebagai daerah yang mempunyai permukaan bergunung-gunung, air tanah pada umummya diperoleh dari mata air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi jenis flora dari tumbuhan pepohonan yang cukup rapat. Beberapa sungai besar yang keberadaan airnya mengalir sepanjang tahun di antaranya sungai Wae Pesi, Wae Neuring, Wae Renca yang mengalir dan bermuara ke pantai Utara (kecamatan Reok), dan sungai Wae Naong, Wae Reno yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke pantai Selatan (kecamatan Satar Mese).
Sumber air tanah dan air permukaan (sungai) yang cukup penting keberadaannya di wilayah kabupaten Manggarai ini adalah dengan adanya gunung Golo Lusang, Poco Ranaka dan gunung-gunung lainnya, di mana keberadaan beberapa sungai tersebut berasal dari mata air pada gunung tersebut
Pemerintahan > Kepala daerah

Artikel utama: Daftar Bupati Manggarai
| No>  | Potret | Nama (masa hidup) | Nama (masa hidup) | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Prd>  | Jabatan Sebelumnya | Wakil Bupati | Ket>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
sebelum dilakukan pemilihan dan pengangkatan bupati definitif, Constantinus Ngambut yang sebelumnya menjabat Kepala Daerah Swapraja Manggarai bertugas sebagai Pejabat Sementara
| 1 |  |  | Charolus Hamboer(1922−?) | April 1960 | 24 Agustus 1967 | I |  | Tidak Ada |  |
| 2 |  |  | Frans Sales Lega(1923−?) | 24 Agustus 1967 | 24 November 1978 | II | Ketua DPRD NTT | Tidak Ada |  |
| 2 |  |  | Frans Sales Lega(1923−?) | 24 Agustus 1967 | 24 November 1978 | III | Ketua DPRD NTT | Tidak Ada |  |
| 3 |  |  | Frans Dula Burhan(1937−2011) | 1978 | 1984 | IV |  | Tidak Ada |  |
| 3 |  |  | Frans Dula Burhan(1937−2011) | 1984 | 1989 | V |  | Tidak Ada |  |
selama masa peralihan ini, Daniel Woda Pale bertugas sebagai Penjabat Bupati
| 4 |  |  | Gaspar Parang Ehok(1947−2016) | 8 April 1989 | 8 April 1994 | VI | Sekretaris Wilayah Daerah Kupang | Tidak Ada |  |
| 4 |  |  | Gaspar Parang Ehok(1947−2016) | 8 April 1994 | 5 Agustus 1999 | VII | Sekretaris Wilayah Daerah Kupang | Tidak Ada |  |
selama masa peralihan ini, Piet. A. Tallo bertugas sebagai Penjabat Bupati
| 5 |  |  | Antony Bagul Dagur(l. 1950) | 24 Februari 2000 | 7 Maret 2005 | VIII | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai | Drs. Markus Djadur |  |
| 5 |  |  | Antony Bagul Dagur(l. 1950) | 24 Februari 2000 | 7 Maret 2005 | VIII | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai | Lowong |  |
selama masa peralihan ini, W.F.H. Nope bertugas sebagai Penjabat Bupati
| 6 |  |  | Christian Rotok(l. 1956) | 14 September 2005 | 14 September 2010 | IX | Sekretaris Daerah Manggarai Barat | Dr. Deno Kamelus S.H., M.H. |  |
| 6 |  |  | Christian Rotok(l. 1956) | 14 September 2010 | 14 September 2015 | X | Sekretaris Daerah Manggarai Barat | Dr. Deno Kamelus S.H., M.H. |  |
| 6 |  |  | Christian Rotok(l. 1956) | 14 September 2010 | 14 September 2015 | X | Sekretaris Daerah Manggarai Barat | Dr. Deno Kamelus S.H., M.H. |  |
selama masa peralihan ini, Marius Ardu Jelamu bertugas sebagai Penjabat Bupati
| 7 |  |  | Dr. Deno Kamelus S.H., M.H.(1959−2021) | 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | XI | Wakil Bupati Manggarai | Drs. Victor Madur |   |
selama masa peralihan ini, Jahang Fansi Aldus bertugas sebagai Pelaksana Harian Bupati
| 8 |  |  | Herybertus G. L. Nabit(l. 1976) | 26 Februari 2021 | Petahana | XII | Direktur Destinasi Pariwisata  Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo | Heribertus Ngabut S.H. |  |
Pemerintahan > Legenda

Nonpartisan
Partai Katolik
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Pemerintahan > Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Manggarai dalam dua periode terakhir.
| Partai Politik | Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode> 2014-2019 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2019-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PKB | 2 |  4 |
|  | Gerindra | 5 |  4 |
|  | PDI-P | 5 |  4 |
|  | Golkar | 4 |  5 |
|  | NasDem | 4 |  5 |
|  | PKS | 1 |  1 |
|  | PAN | 4 |  5 |
|  | Hanura | 3 |  4 |
|  | Demokrat | 4 |  3 |
|  | PBB | 1 |  0 |
|  | PKPI | 2 |  0 |
| Jumlah Anggota | Jumlah Anggota | 35 |  35 |
| Jumlah Partai | Jumlah Partai | 11 |  9 |
Pemerintahan > Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manggarai
Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan, 26 Kelurahan, dan 145 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 318.115 jiwa dengan luas wilayah 2.096,44 km² dan sebaran penduduk 152 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manggarai, adalah sebagai berikut:
| Kode  Kemendagri | Kecamatan | Jumlah  Kelurahan | Jumlah  Desa | Status | Daftar  Desa/Kelurahan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.10.01 | Wae Rii |  | 17 | Desa |  Bangka Jong  Bangka Kenda  Benteng Poco  Compang Ndehes  Golo Cador  Golo Mendo  Golo Watu  Golo Wuas  Lalong  Longko  Ndehes  Poco  Ranaka  Ranggi  Satar Ngkeling  Wae Mulu  Wae Rii  |
| 53.10.03 | Ruteng | 1 | 18 | Desa |  Bangka Lao  Belang Turi  Bea Kakor  Benteng Kuwu  Beo Rahong  Bulan  Compang Dalo  Compang Namut  Cumbi  Golo Worok  Kakor  Meler  Pong Lale  Pong Lao  Pong Leko  Poco Likang  Poco Murung  Rai  |
| 53.10.03 | Ruteng | 1 | 18 | Kelurahan |  Wae Belang  |
| 53.10.05 | Satar Mese |  | 23 | Desa |  Gara  Golo Lambo  Golo Muntas  Iteng  Jaong  Koak  Langgo  Legu  Lolang  Lungar  Mocok  Ngkaer  Paka  Papang  Ponggeok  Pongkor  Satar Loung  Tado  Tal  Ulu Belang  Umung  Wae Ajang  Wewo  |
| 53.10.06 | Cibal | 1 | 16 | Desa |  Barang  Bea Mese  Gapong  Golo  Golo Ncuang  Kentol  Ladur  Lando  Langkas  Nenu  Perak  Pinggang  Rado  Riung  Welu  Wudi  |
| 53.10.06 | Cibal | 1 | 16 | Kelurahan |  Pagal  |
| 53.10.11 | Reok | 4 | 6 | Desa |  Bajak  Robek  Ruis  Salama  Watu Baur  Watu Tango  |
| 53.10.11 | Reok | 4 | 6 | Kelurahan |  Baru  Mata Air  Reo  Wangkung  |
| 53.10.12 | Langke Rembong | 20 | - | Kelurahan |  Bangka Leda  Bangka Nekang  Carep  Compang Carep  Compang Tuke  Golo Dukal  Karot  Laci Carep  Lawir  Mbau Muku  Pau  Pitak  Poco Mal  Rowang  Satar Tacik  Tadong  Tenda  Wali  Waso  Watu  |
| 53.10.13 | Satar Mese Barat |  | 12 | Desa |  Bea Kondo  Borik  Cambir Leca  Ceka Luju  Golo Ropong  Hilihintir  Nuca Molas  Satar Lenda  Satar Luju  Satar Ruwuk  Terong  Wongka  |
| 53.10.14 | Rohong Utara |  | 12 | Desa |  Bangka Ajang  Bangka Ruang  Benteng Tubi  Buar  Compang Dari  Dimpong  Golo Langkok  Liang Bua  Manong  Pong Lengor  Tengku Lese  Wae Mantang  |
| 53.10.15 | Lelak |  | 10 | Desa |  Bangka Dese  Bangka Lelak  Bangka Tonggur  Gelong  Ketang  Lentang  Nati  Ndiwar  Pong Umpu  Urang  |
| 53.10.16 | Reok Barat |  | 10 | Desa |  Kajong  Lante  Lemarang  Loce  Nggalak  Para Lando  Rura  Sambi  Toe  Torong Koe  |
| 53.10.17 | Cibal Barat |  | 10 | Desa |  Bangka Ara  Bere  Compang Cibal  Golo Lanak  Golo Woi  Latung  Lenda  Timbu  Wae Codi  Wae Renca  |
| 53.10.18 | Satar Mese Utara |  | 11 | Desa |  Cireng  Gulung  Kole  Lia  Ling  Mata Wae  Nao  Popo  Renda  Ruang  Todo  |
|  | TOTAL | 26 | 145 |  |  |
Demografi > Agama

Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai beragama Kristen sebesar 96,06% dimana mayoritas adalah Katolik 95,26% dan Kristen Protestan 0,80%. Selebihnya adalah menganut agama Islam 3,87% dan Hindu serta kepercayaan dan Buddha 0,07%.