stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Muhammad Hargianto
Karier internasional > Tim nasional

| Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
| --- | --- | --- | --- |
| Indonesia | 2017 | 4 | 0 |
| Indonesia | 2018 | 2 | 0 |
| Total | Total | 6 | 0 |
Statistik karier > Gol internasional

| --- | --- |
: Menunjukkan Indonesia menang dalam pertandingan
: Menunjukkan pertandingan berakhir seri
: Menunjukkan Indonesia kalah dalam pertandingan
| No>  | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 Juli 2011 | Stadion Nasional Baru Laos, Vientiane, Laos |  Timor Leste | 1–2 | 3–3 | Kejuaraan Remaja U-16 AFF 2011 |
| 2. | 22 September 2011 | Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand |  Australia | 1–2 | 2–5 | Kualifikasi Kejuaraan U-16 AFC 2012 |
| No>  | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 September 2013 | Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia |  Timor Leste | 2–0 | 2–0 | Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2013 |
| 2. | 10 Oktober 2013 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Filipina | 1–0 | 2–0 | Kualifikasi Kejuaraan U-19 AFC 2014 |
| No>  | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 Agustus 2017 | Stadion Shah Alam, Shah Alam, Malaysia |  Filipina | 2–0 | 3–0 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 |
| 2. | 21 Maret 2018 | Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura |  Singapura | 2–0 | 3–0 | Persahabatan |
| 3. | 12 Agustus 2018 | Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Indonesia |  Tionghoa Taipei | 4–0 | 4–0 | Pesta Olahraga Asia 2018 |
Rujukan

↑  "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 2015-03-12.
↑  bola.com/fakta-dan-biodata-hargianto-pemain-timnas-indonesia-u-19/[pranala nonaktif permanen]
↑  Farabi Firdausy (12 Oktober 2013). "Usai Tekuk Korsel, Indonesia Pastikan Diri Ke Myanmar!". Goal.com. Diakses tanggal 12 Oktober 2013.
Pranala luar

Muhammad Hargianto di Instagram
| l b  Skuad  Bhayangkara FC |
| --- | --- |
  1 Wahyu  2 Putu Gede  3 Dany  4 Suroso  5 Dutra   6 Evan Dimas  7 Justin S.  8 Indra S.  10 R. Widodo  12 Subo  16 Zulfiandi  17 Fitra R.  18 Paulo  20 Ilham  21 Fatchu R.  22 Fandi  27 Kahfi  30 Thomas  31 Chalwa  34 M. Sahrul  36 A. Hari  46 Ardhi  53 Herwin  68 Eldjo Iba  77 Fafa  81 Hargianto  86 Abdelkbir  99 Thiago  Pelatih: Grahan
Three Kilometres to the End of the World

| Three Kilometres to the End of the World |
| --- | --- |
Poster rilis layar lebar
Nama lain: 
Rumania: Trei kilometri până la capătul lumii
 
Sutradara: Emanuel Pârvu
Produser: Miruna Berescu
Ditulis oleh:  Miruna Berescu  Emanuel Pârvu 
Pemeran:  Ciprian Chiujdea  Bogdan Dumitrache  Laura Vasiliu  Valeriu Andriuță  Ingrid Micu-Berescu 
Sinematografer: Silviu Stavilă
Penyunting: Mircea Olteanu
Perusahaan produksi:  FamArt Production  Romanian Film Centre  Publicis Groupe Media Bucharest  MMS Communications  House of Media 
Distributor: Independența Film
Tanggal rilis:  17 Mei 2024 (2024-05-17) (Cannes)  11 Oktober 2024 (2024-10-11) (Romania)    
Durasi: 105 menit
Negara: Romania
Bahasa: Romanian
Anggaran: €1 juta
Three Kilometres to the End of the World (bahasa Rumania: Trei kilometri până la capătul lumii) adalah film drama Romania tahun 2024 yang disutradarai oleh Emanuel Pârvu dari naskah yang ia tulis bersama dengan Miruna Berescu.
Pemeran

Ciprian Chiujdea sebagai Adi
Bogdan Dumitrache sebagai Sang Ayah
Laura Vasiliu sebagai Sang Ibu
Valeriu Andriuță sebagai Kepala Polisi
Ingrid Micu-Berescu sebagai Ilinca
Richard Bovnoczki
Adrian Titieni sebagai Sang Pendeta
Alina Berzunţeanu
Radu Gabriel
Crina Semciuc
Pranala luar

Three Kilometres to the End of the World di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Bandar Udara Internasional Shuofang Sunan

Untuk bandara yang melayani Pyongyang, Korea Utara, lihat Bandar Udara Internasional Sunan Pyongyang.
Bandar Udara Internasional Shuofang Sunan (IATA: WUX, ICAO: ZSWX) adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Kecamatan Shuofang (硕放街道). Lokasi Bandar Udara Internasional Shuofang Sunan berjarak sekitar 12 km dari arah tenggara Kota Wuxi dan 22 km dari arah barat laut Kota Suzhou. Bandar Udara Internasional Shuofang Sunan melayani penerbangan untuk Kota Wuxi dan Kota Suzhou di Provinsi Jiangsu selatan, Republik Rakyat Tiongkok.
Sejarah

Bandar Udara Internasional Shuofang Sunan dibangun pada tahun 1955 untuk penggunaan militer. Awalnya bandar udara ini bernama Bandar Udara Shuofang Wuxi (无锡硕放机场). Kemudian pada tahun 2004, fungsi Bandar Udara Shuofang Wuxi ditambahkan untuk penerbangan komersial. Lalu pada November 2010, nama Bandar Udara Shuofang Wuxi diubah menjadi Bandar Udara Internasional Shuofang Sunan dengan kepemilikan bersama oleh Pemerintah Wuxi, Pemerintah Suzhou, dan Pemerintah Provinsi Jiangsu. Pada tahun 2010, jumlah penumpang di Bandara Sunan sebanyak 2.535.277 orang dan menjadi bandara tersibuk ke-39 di Tiongkok.
Pada tanggal 14 Desember 2024, jumlah penumpang tahunan Bandara Shuofang melebihi 10 juta untuk pertama kalinya, menjadi bandara kedua di Provinsi Jiangsu dengan jumlah penumpang tahunan lebih dari 10 juta. Bandara Wuxi Shuofang juga berencana membangun landasan pacu kedua yang baru dan memperpanjang landasan pacu pertama, terminal T3 baru, pusat transportasi komprehensif, dan konten lainnya telah disetujui oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok.
Lihat pula

Daftar bandar udara di Republik Rakyat Tiongkok
Daftar bandara tersibuk di Republik Rakyat Tiongkok
Pertempuran Gaza (2007)

| l b Konflik Fatah–Hamas |
| --- | --- |
 Pertempuran Gaza (2007)  Kekerasan politik Hamas di Gaza tahun 2009  Protes ekonomi Gaza tahun 2019 
Pertempuran Gaza adalah sebuah konflik militer antara Fatah dan Hamas yang terjadi di Jalur Gaza dari tanggal 10 hingga 15 Juni 2007. Ini adalah peristiwa penting dalam konflik Fatah-Hamas, yang berpusat pada perebutan kekuasaan setelah Fatah kalah dalam pemilihan umum legislatif Palestina 2006. Pertempuran ini mengakibatkan pembubaran Pemerintahan Haniyeh Kedua. dan pembagian de facto wilayah Palestina menjadi dua entitas: Tepi Barat yang diperintah oleh Otoritas Nasional Palestina (PNA), dan Jalur Gaza yang diperintah oleh Hamas. Pejuang Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara para pejabat Fatah ditawan, dieksekusi, atau diusir. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina melaporkan bahwa setidaknya 161 orang terbunuh dan lebih dari 700 orang terluka selama pertempuran.
Latar belakang

Artikel utama: Konflik Fatah–Hamas
Latar belakang > Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang pemilihan umum legislatif Palestina tahun 2006

Pada tahun 2003, Hukum Dasar Palestina dari PNA diamandemen dan bentuk pemerintahan semi-presidensial didirikan, di mana sebuah konstitusi menciptakan seorang presiden dengan masa jabatan tetap yang dipilih secara langsung, ditambah dengan perdana menteri dan kabinet yang secara kolektif bertanggung jawab kepada legislatif.
Dokumen yang diterbitkan dalam Makalah Palestina mengungkapkan bahwa pada tahun 2004, Dinas Intelijen Rahasia MI6 Inggris membantu menyusun rencana keamanan untuk PNA yang dipimpin oleh Fatah. Rencana tersebut mengusulkan sejumlah cara untuk menurunkan kemampuan kelompok-kelompok oposisi seperti Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), dan Brigade Martir al-Aqsa. Strategi ini akan melibatkan gangguan terhadap kemampuan Komando dan kendali, penahanan pejabat-pejabat penting, dan penyitaan senjata dan sumber daya keuangan mereka. Rencana ini diserahkan kepada Jibril Rajoub, seorang pejabat senior Fatah di PNA, dan sebagian besar tujuan yang dinyatakan dicapai oleh aparat keamanan PNA yang berbasis di Tepi Barat.
Yasser Arafat, Presiden Otoritas Nasional Palestina, meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004. Sebuah Pemilihan umum presiden Palestina untuk mengisi posisi tersebut diadakan pada tanggal 9 Januari 2005 di Tepi Barat dan Gaza. Pemilihan ini - yang diboikot oleh Hamas dan PIJ - menghasilkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan ketua Fatah Mahmoud Abbas sebagai presiden untuk masa jabatan empat tahun.
Pada tanggal 8 Februari 2005, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon mengumumkan gencatan senjata, yang disahkan oleh Hamas pada tanggal 17 Maret 2005. Pada tanggal 19 Maret 2005, dua belas faksi Palestina, termasuk Fatah, Hamas, PIJ, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) menandatangani Deklarasi Kairo Palestina, yang menegaskan kembali status PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan mengimplikasikan reformasi PLO dengan mengikutsertakan Hamas dan PIJ.
Israel menyelesaikan pelepasan sepihak dari Jalur Gaza pada tanggal 12 September 2005, memindahkan semua penduduk dan personel keamanan Israel, dan menghancurkan semua bangunan tempat tinggal yang terkait.
Pada tanggal 26 September 2005, pasukan Israel menangkap atau menahan 450 anggota partai Hamas karena melanggar larangan unjuk rasa, rapat umum dan kampanye pemilu di Yerusalem. Sebagian besar dari mereka yang ditahan sedang mencalonkan diri untuk jabatan terpilih atau secara aktif berkampanye untuk para kandidat dalam pemilihan legislatif Palestina 2006.
Latar belakang > Pemilihan legislatif Palestina 2006

Informasi lebih lanjut: Pemilihan legislatif Palestina 2006
Pemilu legislatif Palestina berlangsung pada tanggal 25 Januari 2006 dan dinilai bebas dan adil oleh pemantau internasional. Hasilnya adalah kemenangan Hamas, yang mengejutkan Israel dan Amerika Serikat, yang telah memperkirakan bahwa mitra favorit mereka, Fatah, akan mempertahankan kekuasaan. Pada tanggal 27 Januari, Presiden AS George Bush mengatakan "kemenangan telak kelompok Islam militan Hamas merupakan penolakan terhadap "status quo" dan penolakan terhadap "penguasa lama" yang telah gagal menyediakan pemerintahan dan pelayanan yang jujur".
Pada tanggal 30 Januari 2006, Kuartet Timur Tengah (Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan Uni Eropa) mengeluarkan pernyataan resmi yang mengucapkan selamat kepada rakyat Palestina atas proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan aman. Dalam pernyataan tersebut, Quartet juga menetapkan bahwa "bantuan di masa depan kepada pemerintah baru akan ditinjau oleh para donor terhadap komitmen pemerintah tersebut terhadap prinsip-prinsip non-kekerasan, pengakuan Israel, dan penerimaan perjanjian dan kewajiban sebelumnya, termasuk peta jalan perdamaian." Hamas menolak syarat-syarat tersebut, dengan mengatakan bahwa "kondisi yang tidak adil akan membahayakan kesejahteraan warga Palestina". Pandangan ini juga diamini oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saud al-Faisal, yang mengatakan: "Uni Eropa bersikeras untuk mengadakan pemilu di Palestina, dan ini adalah hasil dari apa yang mereka minta. Sekarang untuk datang dan mengatakan bahwa [mereka] tidak menerima kehendak rakyat yang diekspresikan melalui cara-cara demokratis, tampaknya merupakan posisi yang tidak masuk akal untuk diambil." Koresponden diplomatik BBC, James Robbins, mengatakan bahwa tanggapan Kuartet dipilih dengan hati-hati: "Mereka tidak menuntut penghentian kekerasan atau pengakuan segera terhadap Israel, tetapi komitmen untuk melakukan hal-hal tersebut di masa depan".
Latar belakang > Second Haniyeh Government

Artikel utama: Second Haniyeh Government
President Abbas and the Fatah-dominated PLO developed a plan to replace the Hamas government with one acceptable to Israel and the international community. According to the plan, unveiled in Al Jazeera's Palestine Papers, a national unity government would be formed by mid-2007. If this new government failed to meet the Quartet's conditions, Abbas would dismiss the government and form an emergency government or call early elections.
By October 2006, the United States, Israel, many Arab governments, and most of Abbas's key advisors still held the view that if Hamas did not unambiguously accept the Quartet's conditions, it should be forced out of power. In December 2006, President Abbas called for new parliamentary and presidential elections, which members of both Hamas and Fatah rejected.
The Fatah and Hamas factions finally signed an agreement to stop their military confrontations on 8 February 2007 and agreed to form a national unity government. That government was established in March 2007.
Alleged military coup

Templat:Copy edit section
As a result of the battle, Hamas took complete control of Gaza. The pro-Fatah view is, that it was a plain military coup by Hamas. The pro-Hamas view is, that the US drew up a plan to arm Fatah cadres with the aim of forcefully removing Hamas from power in Gaza. According to the pro-Hamas view, Fatah fighters, led by commander Mohammed Dahlan with logistical support from the US Central Intelligence Agency, were planning to carry out a bloody coup against Hamas. Then, Hamas pre-emptively took control over Gaza.
In an April 2008 article in Vanity Fair magazine, the journalist David Rose published confidential documents, apparently originating from the US State Department, which would prove that the United States collaborated with the PNA and Israel to attempt the violent overthrow of Hamas in the Gaza Strip, and that Hamas pre-empted the coup. The documents suggest that a government with Hamas should meet the demands of the Middle East Quartet, otherwise President Mahmoud Abbas should declare a state of emergency, which effectively would dissolve the current unity government, or the government should collapse by other means.[butuh rujukan]
 Rose quotes former Vice President Dick Cheney's chief Middle East adviser David Wurmser, accusing the Bush administration of "engaging in a dirty war in an effort to provide a corrupt dictatorship [led by Abbas] with victory". He believes that Hamas had no intention of taking Gaza until Fatah forced its hand. "It looks to me that what happened wasn't so much a coup by Hamas but an attempted coup by Fatah that was pre-empted before it could happen"[butuh rujukan]
According to Alastair Crooke, the then British Prime Minister Tony Blair decided in 2003 to tie UK and EU security policy in the West Bank and Gaza to a US-led counterinsurgency against Hamas. This led to an internal policy contradiction that pre-empted the EU from mounting any effective foreign policy on the "peace process" alternative to that of the US. At a political level, the EU "talked the talk" of reconciliation between Fatah and Hamas, Palestinian state-building and democracy. At the practical level, the EU "walked the walk" of disruption, detention, seizing finances, and destroying the capabilities of one [Hamas] of the two factions and prevented the parliament from exercising any function.
According to Crooke, the Quartet conditions for engagement with Hamas were developed precisely in order to prevent Hamas from meeting them, rather than as guidelines intended to open the path for diplomatic solutions. Then, British and American intelligence services were preparing a "soft" coup to remove Hamas from power in Gaza.
Violations of international law

These attacks by both Hamas and Fatah constitute brutal assaults on the most fundamental humanitarian principles. The murder of civilians not engaged in hostilities and the willful killing of captives are war crimes, pure and simple.
Human Rights Watch accused both sides of violating international humanitarian law, in some instances amounting to war crimes. For example, Fatah and Hamas fighters targeted and killed people not involved in hostilities, and engaged in gun battles inside and near hospitals. The accusations also included public executions of captives and political opponents, throwing prisoners off high-rise apartment buildings, and shooting from a jeep marked with press insignia.
During the fighting many incidents of looting took place. A crowd took furniture, wall tiles, and personal belongings from the villa of the deceased Palestinian leader and founder of Fatah Yasser Arafat. The home of former Fatah commander Mohammed Dahlan was also looted, as was Abbas's seafront presidential compound.
More than 1,000 persons, mostly members of Fatah or the PNA, were illegally arrested or detained in the first months of Hamas rule. The Palestinian Centre for Human Rights and Amnesty International documented many instances of people being abducted and tortured by Hamas militants.
Aftermath > Division of government

Templat:Copy edit section
Informasi lebih lanjut: Fatah–Hamas conflict
On June 14, 2007, Palestinian President Mahmoud Abbas reacted to the Hamas takeover by declaring a state of emergency. He dismissed the unity government led by Ismail Haniyeh, and by presidential decree installed Salam Fayyad as Prime Minister. Haniyeh refused to accept his dismissal, accusing Abbas of participating in a US-led plot to overthrow him. Experts in Palestinian law and independent members of the PLC have questioned the legitimacy of the Fayyad government. According to the Palestinian Basic Law, the President can dismiss the prime minister but the dismissed government continues to function as a caretaker government until a new government is formed and receives a vote of confidence from an absolute majority of the Palestinian Legislative Council. The Hamas-majority PLC has never met to confirm the Fayyad government. President Abbas by presidential decree in September 2007 changed the voting system for the PLC into a full proportional representation system, bypassing the dysfunctional PLC.
With the dissolution of the Hamas-led unity government, the territory controlled by the PNA was de facto divided into two entities: the Hamas-controlled government of the Gaza Strip, and the West Bank, governed by the PNA.
The international community recognized the emergency government. Within days, the US recognized the Fayyad government and ended the 15-month economic and political boycott of the PNA in a bid to bolster President Abbas and the new Fatah-led Fayyad government. The European Union similarly announced plans to resume direct aid to the Palestinians, while Israel released to Abbas Palestinian tax revenues that Israel had withheld since Hamas took control of the Palestinian Legislative Council. The Middle East Quartet reiterated their continued support to Abbas and resumed normal relations with the Fatah-led PNA. The secretary-general of the United Nations Ban Ki-moon urged international support for Abbas's efforts "to restore law and order". Israel and Egypt began a blockade of the Gaza Strip.
Aftermath > Religious consequences

Informasi lebih lanjut: Islamism in the Gaza Strip
Islam is the official religion of the Palestinian Authority, and there are no Palestinian laws that specifically protect the religious freedom of non-Muslims. After Hamas took complete control of the Gaza Strip, they declared the "end of secularism and heresy in the Gaza Strip". The PLO and some Palestinian media outlets suggested that Hamas intended to establish an Islamic emirate and that Hamas employed a combination of violence, authoritarian rule, and Islamic ideology to control the residents of Gaza. Hamas political chief Ismael Haniyeh denied these accusations. A Hamas spokesman in Gaza said that Hamas was imposing Islamic law in Gaza but this was denied by exiled Hamas leader Khaled Mashal.
With roughly 35,000 Palestinian Christians in the West Bank, 12,500 in East Jerusalem, and 3,000 in Gaza, Christians represent about 1.3 percent of the Palestinian population. Two days after Hamas took control of the Gaza Strip, a school and convent belonging to the Gaza Strip's tiny Roman Catholic community were ransacked, burned and looted in Gaza were attacked by Hamas militants. An Islamist movement called Jihadia Salafiya began to enforce Islamic law in Gaza, including a ban on alcohol, internet cafes, pool halls, bars, and on women in public places without proper head coverings. Sheik Abu Saqer, the leader of Jihadia Salafiya, said that Christians could only continue to live in the Gaza Strip if they accepted Islamic law and that Christians in Gaza who engage in missionary activity would be dealt with harshly. He further stated: "I expect our Christian neighbors to understand the new Hamas rule means real changes. They must be ready for Islamic rule if they want to live in peace in Gaza." Dozens of attacks against Christian targets, including barbershops, music stores, and schools soon followed. The only Christian bookstore in Gaza was attacked and the owner was murdered on 7 October 2007. In February 2008, gunmen blew up the YMCA library in the Gaza Strip.
Aftermath > Weapons

Templat:Copy edit section
Hamas captured thousands of small arms and eight armored combat vehicles supplied by the United States, Egypt, and Jordan According to Muhammad Abdel-El of the Hamas-allied Popular Resistance Committees, Hamas and its allies have captured quantities of foreign intelligence, including CIA files. Abu Abdullah of Hamas's "military wing", the al-Qassam Brigades, claims Hamas will make portions of the documents public, in an attempt to expose covert relations between the United States and "traitor" Arab countries.[butuh rujukan]
 While Hamas collected most of the 15,000 weapons registered to the former security forces, it failed to collect more than a fraction of the 400,000 weapons that are in the hands of various clans, and said that it would not touch weapons used for fighting Israel, only those that might be used against Hamas.[butuh rujukan]
Pranala luar

In pictures: Hamas takes Gaza (BBC)
Martyrs of the coup in the Gaza Strip (a list of people killed in factional fighting in Gaza, 8 January 2005 - 17 December 2007)
31°31′N 34°27′E﻿ / ﻿31.517°N 34.450°E﻿ / 31.517; 34.450
Prionailurus

| Prionailurus |
| --- | --- |

Kucing hutan "meong congkok" (Prionailurus bengalensis)

Klasifikasi ilmiah 
Domain:: Eukaryota
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Chordata
Kelas:: Mammalia
Ordo:: Carnivora
Subordo:: Feliformia
Famili:: Felidae
Subfamili:: Felinae
Genus:: Prionailurus Severtzov, 1858

Spesies tipe
Felis pardachrous Brian Houghton Hodgson, 1844 (= Felis bengalensis Kerr, 1792)
Species
 Prionailurus planiceps  Prionailurus rubiginosus  Prionailurus viverrinus  Prionailurus bengalensis 

Prionailurus ranges
Prionailurus adalah genus dari empat spesies kecil, kucing liar tutul ditemukan di Asia. Mereka biasanya tinggal di hutan. Kebanyakan mampu berenang dengan baik, beberapa spesies sebenarnya semi-akuatik dan pakan terutama pada ikan dan hewan air lainnya.