Kawasan Schengen
Keanggotaan > Negara anggota Uni Eropa yang memilih opt-out

Republik Irlandia, Inggris Raya, dan Irlandia Utara adalah satu-satunya anggota Uni Eropa. Negara-negara ini tidak menandatangani Perjanjian Schengen, sebelum peluasan pada tahun 2004. Kedua negara besar tersebut mempertahankan Kawasan Perjalanan Umum atau Common Travel Area di mana suatu perjalanan boleh dilakukan tanpa paspor bagi warganya, serta bagi tiga negara Dependensi Kerajaan di Jersey, Guernsey dan Pulau Man, yang berada di luar Uni Eropa. Gibraltar merupakan bagian dari Kerajaan Inggris namun tidak merupakan bagian dari Kawasan Schengen atau Area Perjalanan Umum.
Inggris menolak menandatangani Perjanjian Schengen, di mana argumen tentang negara kepulauan, serta kontrol perbatasan merupakan cara yang lebih baik dalam pencegahan imigrasi ilegal; dibandingkan pengawasan lain pada kartu identitas, izin tinggal, dan pendaftaran dengan polisi, yang lazimnya dilakukan pada suatu negara. Irlandia tidak menandatangani Perjanjian Schengen karena menurutnya, Bukanlah menjadi kepentingan Irlandia dalam memiliki situasi di mana area perjalanan umum Inggris akan berakhir; selain itu, Irlandia memberlakukan pengontrolan, baik masuk ataupun keluar bagi para pelancong yang bepergian antara Irlandia dan Inggris; serta, di perbatasan darat ".
Ketika Schengen dimasukkan dalam bagian Uni Eropa seperti yang tercantum dalam Perjanjian Amsterdam, Irlandia dan Inggris memilih menyisihkan diri (opt-out) dari bagian perjanjian atas penggabungan Peraturan Schengen (atau acquis) ke dalam Undang-Undang Uni Eropa. Di bawah protokol yang relevan, Irlandia dan Inggris juga meminta berpartisipasi dalam aspek acquis Schengen; di mana hal ini sering kali tunduk pada Perjanjian negara-negara Schengen.
Inggris secara formal diminta berpartisipasi dalam ketentuan tertentu dari acquis Schengen; yang tercantum dalam Title III yang terkait dengan Kebijakan Keamanan dan Kerjasama Peradilan pada tahun 1999, di mana permintaan ini disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 29 Mei 2000.
Partisipasi formal Inggris di wilayah kerja yang telah disetujui sebelumnya, mulai diberlakukan pada keputusan Dewan tahun 2004; yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.
Meski Inggris bukan bagian dari wilayah paspor Schengen, tetapi masih menggunakan Sistem Informasi Schengen, yaitu sebuah database pemerintah yang digunakan oleh negara-negara Eropa untuk menyimpan dan menyebarkan informasi tentang individu dan barang-barang. Hal ini memungkinkan Inggris bertukar informasi dengan negara-negara yang merupakan bagian dari kesepakatan Schengen, yang sering kali bertujuan untuk menjalin hubungan dengan penegak hukum.
Sebaliknya, Irlandia awalnya mengajukan permintaan untuk berpartisipasi dalam acquis Schengen pada tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Keputusan tidak diberlakukan hingga bulan Februari 2010. Menteri Peradilan Irlandia, memberi tanggapan atas pertanyaan parlemen, dan mengatakan bahwa: "Langkah-langkah yang memungkinkan Irlandia memenuhi persyaratan Schengen saat ini sedang ditindaklanjuti".
Sebuah laporan Komite Pilihan Uni Eropa pada tahun 1999 bagi Dewan Bangsawan Britania Raya, merekomendasikan "partisipasi penuh Inggris" dalam keempat pasal Konvensi Pelaksanaan Schengen.
Pada tanggal 23 Juni 2016, elektorat Inggris memutuskan supaya Inggris meninggalkan Uni Eropa, di mana pada tanggal 27 Maret 2017 Inggris secara resmi meminta penarikan tersebut. Namun, tidak diputuskan keadaan seperti apa bagi Irlandia di masa depan. Irlandia telah disarankan supaya tetap masuk dalam Area Perjalanan Umum (Common Travel Area) dan tidak tergabung dengan Kawasan Schengen; karena adanya keinginan penghilangan pengontrolan pembatasan  di wilayah perbatasan daratnya.