Sejarah Myanmar
Birma merdeka > 1990–2006

Artikel utama: Dewan Perdamaian dan Perkembangan Negara
Pemerintah militer memaklumkan perubahan nama negara dari Birma menjadi Myanmar pada 1989. Pemerintah militer juga melanjutkan reformasi ekonomi yang dirintis oleh rezim lama, dan mengimbau dibentuknya sebuah Dewan Konstituante untuk merevisi Konstitusi 1974. Kebijakan ini menghasilkan pemilihan umum multipartai pada bulan Mei 1990 yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), mengalahkan Partai Persatuan Nasional (PPN, pengganti BSPP) dan sekitar selusin partai kecil.
Militer kembali menetapkan status tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi pada bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2002, ketika larangan baginya untuk bepergian ke luar kota Rangoon juga dicabut. Pembicaraan-pembicaraan seputar rekonsiliasi dilakukan dengan pemerintah, namun semuanya menemui jalan buntu dan Suu Kyi sekali lagi ditahan pada bulan Mei May 2003 setelah iring-iringan kendaraan yang mengikutinya dilaporkan diserbu oleh massa pro militer. Pemerintah juga melaksanakan penangkapan besar-besaran atas para pemimpin LND dan menutup sebagian besar dari kantor-kantornya. Situasi di Myanmar masih diwarnai ketegangan sampai hari ini.
Pada bulan Agustus 2003, Kyin Nyunt mengumumkan tujuh langkah "petunjuk jalan menuju demokrasi", yang dikalim pemerintah sedang dalam proses implementasi. Tidak ada jadwal dan target waktu sehubungan dengan rencana pemerintah ini, ataupun mekanisme kondisional atau independen untuk mebuktikan bahwa program ini benar-benar berjalan. Karena alasan inilah sebagian besar pemerintah negara-negara barat dan negara-negara tetangga Myanmar bersikap skeptis dan kritis sehubungan dengan petunjuk jalan ini.
Pada 17 Februari 2005, pemerintah menyelenggarakan kembali Konvensi Nasional, untuk pertama kalinya sejak 1993, dalam upaya untuk menulis ulang Konstitusi. Meskipun demikian, organisasi-organisasi dan partai-partai besar yang pro demokrasi, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi, dilarang berpartisipasi, militer hanya memberi iin kepada partai-partai kecil yang dipilih. Konvensi kembali diistirahatkan pada bulan Januari 2006.
Pada bulan November 2005, junta militer mulai memindahkan pemerintahan dari Yangon ke sebuah lokasi yang tidak disebutkan namanya di dekat Kyatpyay tepat di luar Pyinmana, yakni lokasi ibu kota Myanmar yang baru. Aksi publik ini diikuti sebuah kebijakan jangka panjang tidak resmi untuk memindahkan prasarana militer dan pemerintah yang penting keluar dari Yangon guna menghindari berulangnya peristiwa-peristiwa semacam Pemberontakan 8888. Pada Hari Angkatan Bersenjata (27 Maret 2006), ibu kota Myanmar secara resmi diberi nama Naypyidaw Myodaw (secara harfiah berarti Kota Takhta Raja-Raja).
Pada 2005, ibu kota negara dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw.
Pada bulan November 2006, Organisasi Buruh Internasional mengumumkan akan berupaya – di Mahkamah Internasional – "untuk menuntut anggota-anggota junta militer Myanmar yang sementara berkuasa atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan" karena mewajibkan berkesinambungan untuk melakukan kerja paksa. Menurut Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 800.000 orang yang diwajibkan menjalani kerja paksa di Myanmar.