Kehutanan internasional
Perkembangan Prinsip Pengelolaan Hutan pada Tingkat Internasional > Era Prinsip Kelestarian Hasil (Suistaned Yield Principle)

Dalam era ini hutan dianggap hanya untuk menghasilkan satu tujuan utama yaitu untuk menghasilkan kayu secara terus menerus. Fungsi lain yang dapat diberikan oleh hutan dianggap sebagai hasil ikutan dan karenanya bukan merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan rencana pengaturan hasil dalam kegiatan pengelolaan hutan. Prinsip yang digunakan dinamakan prinsip kelestarian hasil. Inti prinsip ini mengatur agar banyaknya hasil kayu yang dapat diperoleh dari setiap satu kesatuan pengelolaan hutan sama banyaknya setiap tahun. Helms mendefinisikan kelestarian hasil sebagai banyaknya hasil yang didapat dan diperoleh dari hutan secara terus-menerus pada tingkat intensitas pengelolaan tertentu atau memepertahankan pencapaian beraneka ragam hasil yang tinggi dari sumber daya alam yang dapat dipulihkan secara periodik, tanpa mengurangi produktivitas lahannya. Akan tetapi dalam praktiknya prinsip ini biasanya dijabarkan dalam ukuran besarnya volume kayu yang sama setiap tahun (m3/tahun), sehingga luas tebangan harus menyesuaikan dengan jumlah volume kayu yang harus diharapkan. Ukuran lain adalah mengusahakan agar luas penebangan yang diusahakan sama setiap tahun (hektar/tahun), sehingga banyaknya volume kayu yang diperoleh berbeda dari tahun ke tahu. Prinsip pertama berlandaskan kepada pengaturan volume hasil yang diharapkan, sedangkan prinsip kedua berlandaskan pada pengaturan luas tebangan yang dib uat sama setiap tahun. Apabila dalam proses pengelolaan hutan itu diberikan masukan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas lahan hutannya, maka hasil yang bersifat lestari itu akan makin bertambah dari tahun ketahun. Prinsip demikian dinamakan prinsip kelestarian hasil yang bersifat meningkat (progressive sustained yield principle).
Dalam era ini tidak ada kesepakatan (konvensi) yang bersifat internasional. Namun yang ada adalah pengaturan dalam pengelolaan hutan pada masing-masing negara. Menurut Osmaton, prinsip kelestarian hasil untuk pertama kalinya dimasukkan dan diuraikan secara tegas dalam hasil untuk pertama kalinya dimasukkan dan diuraikan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan suatu negara adalah dalam Ordonansi Hutan tahun 1669 di Perancis. Dalam Ordanance of Melun tahun 1376 sebenarnya telah pula dicantumkan prinsip ini secara garis besar, tetapi tidak terinci dan tegas sebagaimana dimuat dalam Ordonansi Hutan tahun 1669 tersebut.
Prinsip ini secara ilmiah mulai dipublikasikan pada tahun 1823 oleh Emil Andre dalam sebuah buku yang antara lain memuat rumus untuk pengaturan hasil pada hutan sejenis (homogen) dan seumur (event aged) yang diberinya nama rumus (Austrian Formula). Nama Austrian diberikan sebagai penghargaan kepada salah seorang petugas penilai dan pengumpul pajak Bangsa Austria yang sangat terkenal tetapi tidak diketahui Namanya. Pada tahun 1788 petugas pajak berkebangsaan Austria ini memperkenalkan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan haruslah berlandaskan pada kemampuan hutan dalam memberikan hasil secara teratur dan berkelanjutan.
Berdasarkan prinsi tersebut, CC. Andre, yaitu ayah Emil Andre memuat empat artikel ilmiah yang berhubuungan dengan pengaturan hasil berlandaskan prinsip kelestarian hasil dan diterbitkan dalam jurnal Economic News atau Kabar Ekonomi antara tahun 1811 dan 1812. Berdasarkan artikel-artikel itulah Emil Andre merumuskan Rumus Austrian. Akan Tetapi, jauh sebelum Rumus Austrian dipublikasikan, seorang ahli kehutanan berkebangsaan Jerman, G.I Hartig, pada tahun 1791 telah merumuskan konsep tentang hutan normal, konsep ini kemudian diadopsi, antara lain oleh cotta dan hundeshagen dalam membangun perasaan matematika untuk metode pengaturan hasil dalam pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan kayu secara terus-menerus.
Pada tahun 1849, Dr. Martin Faustmann merumuskan rumus matematika untuk menghitung nilai lahan yang akan digunakan untuk ditanami pohon sebagai sebuah kegiatan usaha. Menurut rumus tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dimuat kembali dalam Journal of Economics dengan judul Kalkulasi Nilai Konversi Lahan Untuk Hutan. Adapun rumus matematika yang dibuat oleh Fautsmann tersebut ditujukan untuk menjawab pertanyaan: “berapa nilai lahan untuk suatu hamparan lahan yang akan digunakan untuk menanam pohon sebagai kegiatan usaha?”. Jawaban untuk pertanyaan tersebut menurut Fautsmann akan dapat diperooleh apabila kita merumuskan model untuk usaha penanaman pohon tersaebut sebagai berikut: Anggaplah dalam sebuah hamparan  lahan direncanakan untuk ditanam pohon. Apabila pohon sudah mencapai umur tertentu, yaitu umur daur (umur pada saat pohon setiap dipanen), maka pohon-pohon tersebut dipanen. Selanjutnya lahan yang kosong setelah dipanen itu ditanami pohon kembali segera setelah pemanenan dilakukan. Seluruh tahapan penanaman kembali, yumbuh dan pemanenan pohon pada lahan tersebut terus diulangi pada setiap satu daur pohon dalam setiap periode penanamannya dengan tahapan kegiatan yang identic dengan pola piker seperti ini, dalam pandangan Fautsmann nilai lahan akan sama dengan nilai bersih sekarang dari pendapatan usaha menanam pohon pada lahan tersebut sebanyak tidak berhingga kali.
Prinsip banyaknya pengulangan proses (produksi yang lengkap dari penanaman sampai pemanenan untuk selanjutnya ditanami kembali) yang bersifat tidak berhingga ini merupakan ciri utama dan bersifat unik dalam konsep pengelolaan hutan. Ciri inilah yang membedakan konsep awal pengelolaan hutan menurut ilmu kehutanan dengan konsep dalam pengelolaan sumber daya alam lainnnya, termasuk dengan pengelolaan sumber daya alam hayati selain hutan.
Dalam perkembangannya, terhadap rumus untuk mencari nilai lahan untuk tujuan usaha menghasilkan kayu secara lestari yang dibuat oleh fatsmann mendapatkan berbagai kritik dari beberapa pakar ilmu kehutanan, terutama dalam hal penyederhanaan permasalahan yang dibuat sehingga untuk berlakunya memerlukan asumsi-asumsi yang dalam praktik di lapangan sulit dipenuhi. Sungguhpun demikian, prinsip dasar yang dibuat oleh Fautsmann yaitu dengan membuat anggapan adanya jumlah pengulangan proses yang bersifat tidak berhingga sampai saat ini masih dianggap relevan dalam menjelaskan falsafah prinsip kelastarian dalam pengelolaan hutan.
Di Indonesia, konsep hutan normal untuk hutan homogen dan seumur diterapkan dalam pengelolaan hutan tanaman untuk tujuan menghasilkan kayu, terutama pada hutan tanaman jati di Pulau Jawa. Prinsip ini dibawa oleh belanda dan pertama kali dipraktikkan oleh pemerintah hindia belanda dalam pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa yang dilakukan oleh perusahaan Jati yang didirikan pada tahun 1890. Beberapa publikasi hasil penelitian yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa adalah sistem penjarangan Hutan Jati, table tegakan normal jati dan disempurnakan oleh ferguson, serta sifat-sifat silvikultur jati. Metode pengaturan hasil dengan prinsip seperti ini sampai saat ini masih digunakan dalam pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman selain jati di Indonesia.
Pengaturan hasil hutan untuk kayu pada hutan yang tidak seumur, tidak berkembang seperti pada hutan seumur. Metode ini diprakarsai oleh ahli kehutanan berkebangsaan perancis, yaitu F.L de Liocourt yang merumuskan bentuk struktur kegiatan tegakan normal untuk tegakan hutan tidak seumur yang menyerupai bentuk huruf J terbalik. Akan tetapi metode ini tidak berkembang mengingat penerapan konsep pengaturan hasil pada hutan tidak seumur dianggap sulit dan kompleks.
Penerapan metode pengaturan hasil untuk hutan tidak seumur pertama dilakukan oleh Dr. Dietrich Brandis, seorang ahli botani kelahiran Jerman dalam pengelolaan hutan jati di Burma atau sekarang disebut Myanmar pada tahun 1850 sampai 1900. Metode yang dikembangkan oleh brandis ini dinamakan metode pengaturan hasil berdasrkan jumlah pohon dan lebih dikenal dengan sebutan Metode Brandis atau disebut  The Method Brandis.
Metode pengaturan hasil pada hutan alam di luar Pulau Jawa yang memiliki banyak jenis atau disebut heterogen dan tidak seumur telah dirumuskan antara lain oleh Suhendang. Metode ini merupakan modifikasi Metode Brandis untuk hutan bersifat heterogen. Metode yang dikembangkan oleh Suhendang dikenal dengan nama Metode Pengaturan Hasil berdasarkan Intensitas Penerbangan Berimbang atau MPH-IPB. Beberapa penelitian hasil pada hutan alam di Indonesia telah pula dikembangkan dan diteruskan hingga saat ini.