stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Zhou Enlai
Kegiatan selama Perang Dunia II > Hubungan dengan Mao Zedong

Pada tahun 1943, hubungan Zhou dengan Chiang Kai-shek memburuk, dan ia kembali secara permanen ke Yan'an. Pada saat itu, Mao Zedong telah muncul sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok, dan sedang berusaha supaya teori politiknya (secara harfiah berarti "Pemikiran Mao Zedong") bisa diterima sebagai dogma Partai. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Mao mengorganisir kampanye Gerakan Pelurusan Yan'an (atau disebut juga Zhengfeng) untuk mengindoktrinasi para anggota PKT. Kampanye ini menjadi dasar dari kultus kepribadian Maois yang kemudian mendominasi politik Tiongkok hingga akhir masa Revolusi Kebudayaan.
Setelah kembali ke Yan'an, Zhou Enlai dikritik keras secara berlebihan dalam kampanye ini. Zhou dicap, bersama dengan para jenderal Peng Dehuai, Liu Bocheng, Ye Jianying, dan Nie Rongzhen, sebagai "empiris" karena ia memiliki rekam jejak bekerja sama dengan Komintern dan dengan musuh Mao, Wang Ming. Mao secara terbuka menyerang Zhou sebagai "kolaborator dan asisten dogma ... yang meremehkan studi Marxisme-Leninisme". Mao dan sekutunya kemudian mengklaim bahwa organisasi PKT yang didirikan Zhou di Tiongkok selatan sebenarnya dipimpin oleh agen rahasia KMT, tuduhan yang ditolak Zhou dengan tegas, dan tuduhan itu baru ditarik setelah Mao yakin akan pengabdian Zhou dalam periode terakhir dari kampanye tersebut.
Zhou membela diri dengan melakukan serangkaian refleksi publik dan kritik diri yang panjang, ia memberikan sejumlah pidato memuji Mao dan Pemikiran Mao serta menerima tanpa syarat kepemimpinan Mao. Dia juga bergabung dengan sekutu Mao dalam menyerang Peng Shuzhi, Chen Duxiu, dan Wang Ming, yang dipandang Mao sebagai musuh. Penganiayaan terhadap Zhou Enlai membuat Moskwa tertekan, dan Georgi Dimitrov menulis surat pribadi kepada Mao yang mengatakan bahwa "Zhou Enlai ... tidak boleh dipisahkan dari Partai." Pada akhirnya, pengakuan Zhou yang antusias atas kesalahannya sendiri, pujiannya untuk kepemimpinan Mao, dan serangannya terhadap musuh-musuh Mao akhirnya meyakinkan Mao bahwa konversi Zhou ke Maoisme adalah tulus, suatu prasyarat untuk keberlangsungan karier politik Zhou. Pada kongres ketujuh PKT pada tahun 1945, Mao diakui sebagai pemimpin PKT secara keseluruhan, dan dogma Pemikiran Mao Zedong telah tertanam kuat di antara kepemimpinan Partai.
Upaya diplomatik dengan Amerika Serikat > Misi Dixie

Artikel utama: Misi Dixie
Setelah Amerika Serikat bergabung melawan Jepang pada tahun 1941, politisi dan penasihat militer Amerika menjadi semakin tertarik untuk berhubungan dengan Komunis guna mengkoordinasikan serangan terhadap Jepang. Pada Juni 1944, Chiang Kai-shek setuju untuk mengizinkan kelompok pengamat militer Amerika, yang dikenal sebagai "misi Dixie", untuk melakukan perjalanan ke Yan'an. Mao dan Zhou menyambut misi ini dan mengadakan banyak pembicaraan untuk mendapatkan akses bantuan dari Amerika. Mereka menjanjikan dukungan untuk setiap tindakan militer Amerika di masa depan di tanah Tiongkok, dan berusaha meyakinkan Amerika bahwa PKT berkomitmen pada pemerintahan KMT-PKT yang bersatu. Sebagai bukti itikad baik, gerilyawan dari Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) diperintahkan untuk membebaskan tentara Sekutu (yang sebagian besar adalah penerbang Amerika) yang ditahan di Tiongkok. Pada saat orang-orang Amerika meninggalkan Yan'an, banyak orang yakin bahwa PKT adalah "sebuah partai yang sedang bertumbuh secara demokratis dengan tertib menuju sosialisme", dan misi tersebut secara formal menyarankan kerja sama yang lebih besar antara PKT dan militer Amerika.
Upaya diplomatik dengan Amerika Serikat > 1944–1945

Pada tahun 1944, Zhou menulis surat kepada Jenderal Joseph Stilwell seorang komandan Amerika Serikat dalam Palagan Tiongkok Burma India, berusaha meyakinkan Stilwell tentang perlunya orang Amerika memasok persenjataan kepada Komunis, dan keinginan Komunis untuk membentuk pemerintahan Tiongkok yang bersatu setelah perang. Kekecewaan terbuka Stilwell kepada pemerintahan Nasionalis secara umum, dan terhadap Chiang Kai-shek secara khusus, memotivasi Presiden Franklin D. Roosevelt untuk menyingkirkannya pada tahun yang sama, sebelum diplomasi Zhou bisa efektif. Pengganti Stilwell, Patrick J. Hurley, menerima permohonan Zhou, tetapi akhirnya menolak untuk menyelaraskan militer Amerika dengan PKT kecuali PKT membuat konsesi untuk KMT, yang menurut Mao dan Zhou hal itu tidak dapat diterima. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Chiang segera mengundang Mao dan Zhou ke Chongqing untuk hadir dalam konferensi perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat.
Upaya diplomatik dengan Amerika Serikat > Negosiasi Chongqing

Ada kekhawatiran besar di Yan'an bahwa undangan dari Chiang adalah sebuah jebakan, dan bahwa kaum Nasionalis berencana untuk membunuh atau memenjarakan Zhou dan Mao . Zhou mengambil kendali atas detail keamanan Mao, mulai dari pemeriksaan pesawat hingga ke penginapan mereka, namun tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Sepanjang perjalanan ke Chongqing, Mao menolak untuk memasuki penginapan sampai mereka secara pribadi diperiksa oleh Zhou. Mao dan Zhou melakukan perjalanan bersama ke resepsi jamuan makan, dan pertemuan publik lainnya. Zhou memperkenalkan Mao kepada banyak selebritas dan para negarawan yang telah berteman dengannya selama dia tinggal sebelumnya di Chongqing.
Selama empat puluh tiga hari perundingan, Mao dan Chiang bertemu sebelas kali untuk membahas kondisi pasca-perang Tiongkok, sementara Zhou berupaya untuk mengkonfirmasi perincian perundingan. Pada akhirnya, negosiasi tidak menyelesaikan apa pun. Tawaran Zhou untuk menarik Tentara Merah dari Tiongkok selatan diabaikan, dan ultimatum P.J. Hurley untuk memasukkan PKT ke dalam KMT dianggap menghina Mao. Setelah Mao kembali ke Yan'an pada 10 Oktober 1945, Zhou tetap tinggal untuk memilah-milah rincian resolusi konferensi. Zhou kembali ke Yan'an pada tanggal 27 November 1945, ketika terjadi pertempuran besar antara Komunis dan Nasionalis yang membuat negosiasi di masa depan menjadi sia-sia. Hurley sendiri kemudian mengumumkan pengunduran dirinya, menuduh anggota kedutaan AS telah merusak perundingan tersebut dan memihak Komunis.
Upaya diplomatik dengan Amerika Serikat > Negosiasi Marshall

Artikel utama: Misi Marshall
Setelah Harry S. Truman menjadi Presiden Amerika Serikat, ia mencalonkan Jenderal George C. Marshall sebagai utusan khususnya ke Tiongkok pada 15 Desember 1945. Marshall ditugaskan untuk menjadi perantara gencatan senjata antara PKT dan KMT, serta mempengaruhi Mao dan Chiang untuk mematuhi perjanjian Chongqing, yang telah ditandatangani oleh keduanya. Para pucuk pimpinan PKT, termasuk Zhou, memandang pencalonan Marshall sebagai perkembangan yang positif, dan berharap bahwa Marshall akan menjadi negosiator yang lebih fleksibel daripada Hurley. Zhou tiba di Chongqing untuk bernegosiasi dengan Marshall pada 22 Desember.
Fase pertama pembicaraan berjalan lancar. Zhou mewakili Komunis, Marshall mewakili Amerika, dan Zhang Qun (kemudian digantikan oleh Zhang Zhizhong) mewakili KMT. Pada Januari 1946 kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan, dan mengatur kembali pasukan mereka berdasarkan prinsip memisahkan tentara dari partai politik. Zhou menandatangani perjanjian walaupun dia tahu bahwa kedua belah pihak tidak akan dapat menjalankan perubahan ini. Chiang menyampaikan pidato yang menjanjikan kebebasan politik, otonomi daerah, pemilihan umum yang bebas, dan pembebasan tahanan politik. Zhou menyambut pernyataan Chiang dan menyatakan penentangannya terhadap perang saudara.
Pimpinan PKT memandang perjanjian ini dengan optimis. Pada tanggal 27 Januari 1946, Sekretariat PKT mengangkat Zhou sebagai salah satu dari delapan pemimpin untuk berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi di masa depan (pemimpin lain termasuk Mao, Liu Shaoqi, dan Zhu De). Disarankan agar Zhou dicalonkan sebagai wakil presiden Tiongkok. Mao menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Amerika Serikat, dan Zhou menerima perintah untuk memanipulasi Marshall guna memajukan proses perdamaian.
Negosiasi Marshall segera memburuk, karena baik KMT maupun PKC tidak mau mengorbankan keuntungan apa pun yang telah mereka peroleh, untuk tidak mempolitisasi tentara mereka, atau mengorbankan tingkat otonomi apa pun di wilayah yang dikuasai oleh masing-masing pihak. Bentrokan militer di Manchuria menjadi semakin sering terjadi pada musim semi dan musim panas 1946, akhirnya memaksa pasukan Komunis untuk mundur setelah beberapa pertempuran besar. Tentara pemerintah meningkatkan serangan mereka di bagian lain Tiongkok.
Pada 3 Mei 1946, Zhou dan istrinya meninggalkan Chongqing ke Nanking, tempat ibu kota Nasionalis dikembalikan. Negosiasi memburuk, dan pada 9 Oktober Zhou memberi tahu Marshall bahwa dia sudah tidak yakin terhadap PKT. Pada 11 Oktober, pasukan Nasionalis berhasil merebut kota Zhangjiakou dari tangan Komunis di Tiongkok utara. Chiang, yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan Komunis, ia memanggil Majelis Nasional selama sesi perundingan berlangsung tanpa partisipasi PKT dan memerintahkan Majelis Nasional untuk merancang konstitusi pada 15 November. Pada 16 November Zhou mengadakan konferensi pers, di mana ia mengutuk KMT karena "merobek perjanjian dari konferensi konsultatif politik". Pada 19 November Zhou dan seluruh delegasi PKT meninggalkan Nanking ke Yan'an.
Dimulainya kembali Perang Saudara > Kepala strategi militer dan intelijen

Menyusul kegagalan negosiasi, Perang Saudara Tiongkok dilanjutkan dengan sungguh-sungguh. Zhou mengalihkan fokusnya dari urusan diplomatik ke urusan militer, sambil tetap mempertahankan minat utamanya yaitu pekerjaan intelijen. Zhou bekerja secara langsung di bawah Mao sebagai asisten utamanya, sebagai wakil ketua Komisi Militer Komite Pusat, dan sebagai kepala staf umum. Sebagai kepala Komite Pekerjaan Perkotaan Komite Pusat, sebuah lembaga yang didirikan untuk mengoordinasikan pekerjaan di dalam wilayah yang dikendalikan KMT, Zhou terus mengarahkan kegiatan bawah tanah.
Pasukan khusus Nasionalis menguasai Yan'an pada bulan Maret 1947, tetapi agen intelijen Zhou (terutama Xiong Xianghui) dapat memberikan rincian kekuatan pasukan tentara KMT termasuk data pendistribusian, posisi, tutup udara, dan tanggal penempatan kepada komandan jenderal Yan'an, Peng Dehuai. Informasi intelijen ini memungkinkan pasukan Komunis untuk menghindari pertempuran besar dan mengajak pasukan Nasionalis melakukan perang gerilya, yang akhirnya menyebabkan Peng mencapai serangkaian kemenangan besar. Pada Februari 1948 lebih dari setengah pasukan KMT di barat laut berhasil dikalahkan atau kelelahan. Pada 4 Mei 1948, Peng mendapat 40.000 seragam tentara dan lebih dari satu juta keping artileri. Pada Januari 1949 pasukan Komunis merebut Beijing dan Tianjin, serta berhasil mengendalikan wilayah Tiongkok utara.
Dimulainya kembali Perang Saudara > Diplomasi

Pada 21 Januari 1949 Chiang mengundurkan diri sebagai presiden pemerintahan Nasionalis dan digantikan oleh Jenderal Li Zongren. Pada 1 April 1949, Li memulai serangkaian negosiasi damai dengan delegasi PKT yang beranggotakan enam orang. Delegasi PKT dipimpin oleh Zhou Enlai, dan delegasi KMT dipimpin oleh Zhang Zhizhong.
Zhou memulai negosiasi dengan bertanya: "Mengapa Anda pergi ke Xikou (tempat Chiang setelah pensiun) bertemu Chiang Kai-shek sebelum meninggalkan Nanking?" Zhang menjawab bahwa Chiang masih memiliki kekuatan, meskipun secara teknis dia sudah pensiun, dan persetujuannya akan diperlukan untuk menyelesaikan perjanjian apa pun. Zhou menjawab bahwa PKT tidak akan menerima perdamaian palsu yang didiktekan oleh Chiang, dan bertanya apakah Zhang datang dengan mandat yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan yang diinginkan oleh PKT. Negosiasi berlanjut hingga 15 April, ketika Zhou menghasilkan "versi final" dari "draft perjanjian perdamaian internal", yang pada dasarnya adalah ultimatum untuk menerima tuntutan PKT. Pemerintah KMT tidak menanggapi setelah lima hari, menandakan bahwa mereka tidak siap untuk menerima tuntutan Zhou.
Pada 21 April Mao dan Zhou mengeluarkan "perintah kepada tentara untuk kemajuan negara". Pasukan TPR menguasai Nanking pada 23 April, dan merebut benteng pertahanan Li di Guangdong pada Oktober, memaksa Li pergi ke pengasingan di Amerika. Pada bulan Desember 1949, pasukan TPR menguasai Chengdu, kota KMT terakhir di daratan Tiongkok, dan memaksa Chiang untuk mengungsi ke Taiwan.
Diplomat dan negarawan RRT > Situasi diplomatik RRT pada tahun 1949

Pada awal 1950-an, pengaruh Tiongkok di kancah internasional sangat rendah. Pada akhir 1911, citra Dinasti Qing yang seolah-olah menguasai dunia telah hancur oleh serangkaian kekalahan militer dan serangan dari orang-orang Eropa dan Jepang. Pada akhir pemerintahan Yuan Shikai dan Era Panglima Perang, harga diri Tiongkok di mata internasional telah menurun secara drastis menjadi "hampir tidak ada". Dalam Perang Dunia II, peran efektif Tiongkok terkadang dipertanyakan oleh para pemimpin Sekutu lainnya. Pada 1950-1953 terjadi Perang Korea yang semakin memperburuk posisi Tiongkok di dunia internasional dengan mengambil sikap permusuhan terhadap Amerika Serikat, karena AS memastikan bahwa Taiwan akan tetap berada di luar kendali Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan bahwa RRT akan tetap berada di luar PBB untuk masa mendatang.
Setelah pendirian RRT pada tanggal 1 Oktober 1949, Zhou diangkat menjadi Perdana Menteri Dewan Administrasi Pemerintah (kemudian diganti menjadi Dewan Negara) dan Menteri Luar Negeri. Melalui koordinasi dua kantor ini dan posisinya sebagai salah satu dari hanya lima orang yang menjadi anggota komite Politbiro, Zhou menjadi arsitek kebijakan luar negeri RRT pada masa awal, menghadirkan Tiongkok sebagai anggota baru, namun bertanggung jawab terhadap komunitas internasional. Pada awal 1950-an, Zhou adalah negosiator berpengalaman dan dihormati sebagai revolusioner senior di Tiongkok.
Usaha awal Zhou untuk meningkatkan citra RRT di mata internasional dengan melibatkan perekrutan politisi, kapitalis, cendekiawan, dan pemimpin militer Tiongkok terkemuka yang tidak secara teknis berafiliasi dengan PKT. Zhou berhasil meyakinkan Zhang Zhizhong untuk menerima posisi di dalam RRT pada tahun 1949, setelah jaringan bawah tanah Zhou berhasil mengantar keluarga Zhang ke Beijing. Semua anggota delegasi KMT lain yang telah dinegosiasikan Zhou pada tahun 1949 menerima persyaratan yang sama.
Janda Sun Yat-sen, Soong Ching-ling, yang terasing dari keluarganya dan yang telah menentang KMT selama bertahun-tahun, siap bergabung dengan RRT pada tahun 1949. Huang Yanpei , seorang industrialis terkemuka yang selama bertahun-tahun selalu menolak tawaran jabatan di pemerintahan, dibujuk untuk menerima posisi sebagai wakil perdana menteri di pemerintahan baru. Fu Zuoyi, komandan KMT yang telah menyerahkan garnisun Beijing pada tahun 1948, dibujuk untuk bergabung dengan TPR, dan menerima posisi sebagai menteri konservasi air.
Diplomat dan negarawan RRT > Diplomasi dengan India

Keberhasilan diplomatik pertama Zhou disebabkan oleh hubungan yang hangat, berdasarkan saling menghormati, dengan perdana menteri pertama India pasca-kemerdekaan, Jawaharlal Nehru. Melalui diplomasi, Zhou berhasil membujuk India untuk menerima pendudukan Tiongkok atas Tibet pada tahun 1950 dan 1951. India kemudian dibujuk untuk bertindak sebagai mediator netral dalam perundingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama fase-fase sulit negosiasi penyelesaian Perang Korea.
Diplomat dan negarawan RRT > Diplomasi dengan tetangga komunis Tiongkok

Setelah Joseph Stalin meninggal pada 5 Maret 1953, Zhou pergi ke Moskwa dan menghadiri pemakaman Stalin empat hari kemudian. Anehnya, Mao memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Moskwa, mungkin karena belum ada politisi senior Soviet yang melakukan perjalanan ke Beijing, atau karena Stalin menolak tawaran untuk bertemu dengan Mao pada tahun 1948 (namun demikian, upacara peringatan besar untuk menghormati Stalin diadakan di Lapangan Tiananmen, Beijing dihadiri oleh Mao dan ratusan ribu orang lainnya). Ketika berada di Moskwa, Zhou secara khusus diterima dengan terhormat oleh para pejabat Soviet, diizinkan untuk berdiri dengan para pemimpin baru USSR - Vyacheslav Molotov, Nikita Khrushchev, Georgy Malenkov, dan Lavrentiy Beria - bukannya dengan para pejabat dari negara asing dan orang-orang terkemuka lainnya yang hadir saat itu. Dengan keempat pemimpin ini, Zhou berjalan tepat di belakang kereta meriam yang membawa peti jenazah Stalin. Upaya diplomasi Zhou dalam perjalanannya ke Moskwa dihargai tidak lama setelahnya yaitu ketika pada tahun 1954, di mana Nikita Khrushchev sendiri yang datang mengunjungi Beijing untuk mengambil bagian dalam ulang tahun kelima berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.
Sepanjang tahun 1950-an, Zhou bekerja untuk mempererat hubungan ekonomi dan politik antara Tiongkok dan negara-negara Komunis lainnya, mengoordinasikan kebijakan luar negeri Tiongkok dengan kebijakan Soviet yang mendorong solidaritas di antara sekutu politik mereka. Pada tahun 1952, Zhou menandatangani perjanjian ekonomi dan budaya dengan Republik Rakyat Mongolia, memberikan pengakuan kemerdekaan secara de facto dari apa yang dikenal sebagai "Mongolia Luar" di zaman dinasti Qing. Zhou juga membuat perjanjian dengan Kim Il-sung untuk membantu rekonstruksi ekonomi Korea Utara pasca perang. Mengejar tujuan diplomasi damai dengan tetangga Tiongkok, Zhou mengadakan pembicaraan damai dengan perdana menteri Burma, U Nu, dan mempromosikan upaya Tiongkok untuk mengirim pasokan ke Ho Chi Minh seorang pemberontak Vietnam yang dikenal sebagai Vietminh.
Diplomat dan negarawan RRT > Konferensi Jenewa

Artikel utama: Konferensi Jenewa (1954)
Pada April 1954, Zhou pergi ke Swiss untuk menghadiri Konferensi Jenewa, bersidang untuk menyelesaikan Perang Prancis-Vietnam yang sedang berlangsung. Kesabaran dan kelihaiannya dipuji karena membantu negara-negara besar yang terlibat (Soviet, Prancis, Amerika, dan Vietnam Utara) untuk membereskan perjanjian guna mengakhiri perang. Menurut perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan, Indochina Prancis harus dibagi menjadi Laos, Kamboja, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan. Pemilihan umum disetujui akan diadakan dalam waktu dua tahun ke depan untuk membentuk pemerintahan koalisi di Vietnam yang bersatu, dan kelompok Vietminh sepakat untuk mengakhiri kegiatan gerilya mereka di Vietnam Selatan, Laos, dan Kamboja.
Dalam satu pertemuan awal di Jenewa, Zhou berada di ruangan yang sama dengan sekretaris negara Amerika yang merupakan seorang anti-Komunis yang radikal, John Foster Dulles. Setelah Zhou dengan sopan menawarkan untuk berjabat tangan, Dulles dengan kasar membalikkan punggungnya dan berjalan keluar ruangan, mengatakan "Aku tidak bisa". Zhou dinilai oleh mereka yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut telah berhasil mengubah insiden penghinaan ini menjadi suatu kemenangan kecil ketika Zhou membalas dengan mengangkat bahu "gaya Gallic" atas perlakuan Dulles tadi. Zhou efektif dalam melawan desakan Dulles agar Tiongkok tidak diberi kursi di sesi pertemuan itu. Melanjutkan kesan sopan santun ala Tiongkok, Zhou makan siang dengan aktor Inggris Charlie Chaplin, yang telah tinggal di Swiss sejak masuk daftar hitam di Amerika Serikat karena politik radikalnya.
Diplomat dan negarawan RRT > Posisi di Taiwan

Lihat pula: Kebijakan Satu Tiongkok
Ketika RRT didirikan pada 1 Oktober 1949, Zhou memberi tahu semua pemerintahan bahwa negara mana pun yang ingin melakukan hubungan diplomatik dengan RRT harus mengakhiri hubungan mereka dengan para pemimpin rezim lama di Taiwan, dan mendukung RRT untuk mendapat kursi di PBB. Ini adalah dokumen kebijakan luar negeri pertama yang dikeluarkan oleh pemerintahan baru. Pada tahun 1950 RRT mampu memperoleh hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis lainnya dan dengan tiga belas negara non-komunis, tetapi pembicaraan dengan sebagian besar pemerintah Barat tidak berhasil.
Zhou tampil setelah menghadiri Konferensi Bandung (Konferensi Asia-Afrika) dengan reputasi sebagai negosiator yang fleksibel dan berpikiran terbuka. Menyadari bahwa Amerika Serikat akan mendukung kemerdekaan Taiwan secara de facto yang dikendalikan oleh ROC dengan kekuatan militer, Zhou membujuk pemerintahnya untuk berhenti membombardir Quemoy dan Matsu, dan menyelesaikan masalah melalui jalur diplomatik. Dalam pengumuman resmi pada bulan Mei 1955, Zhou menyatakan bahwa RRT akan "berjuang untuk pembebasan Taiwan dengan cara damai sejauh mungkin." Setiap kali pertanyaan tentang Taiwan diajukan oleh negarawan asing, Zhou menjawab bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan penyelesaian konflik dengan pihak berwenang Taiwan merupakan masalah internal.
Pada tahun 1958, jabatan Menteri Luar Negeri dipegang oleh Chen Yi, seorang jenderal dengan sedikit pengalaman diplomatik sebelumnya. Setelah Zhou mengundurkan diri dari kantornya di Luar Negeri, korps diplomatik RRT berkurang secara drastis. Beberapa dipindahkan ke berbagai departemen budaya dan pendidikan untuk menggantikan kader-kader terkemuka yang telah diberi label "kanan" dan dikirim untuk bekerja di kamp-kamp kerja paksa.
Diplomat dan negarawan RRT > Komunike Shanghai

Artikel utama: Kunjungan Nixon ke Tiongkok 1972
Pada awal 1970-an, hubungan diplomatik Tiongkok-Amerika Serikat mulai membaik. Para pekerja Mao di industri perminyakan, salah satu dari sedikit sektor ekonomi Tiongkok yang tumbuh pesat pada saat itu, memberi tahu Ketua Mao bahwa untuk mencapai pertumbuhan pada tingkat yang diinginkan oleh kepemimpinan Partai, impor besar-besaran teknologi Amerika dan keahlian teknis sangat penting. Pada Januari 1970, Tiongkok mengundang tim tenis meja Amerika Serikat untuk melakukan tur keliling Tiongkok, yang menandai dimulainya era "diplomasi ping-pong".
Pada tahun 1971, Zhou Enlai bertemu secara diam-diam dengan penasihat keamanan Presiden Nixon, Henry Kissinger, yang terbang ke Tiongkok untuk mempersiapkan pertemuan antara Richard Nixon dan Mao Zedong. Selama pertemuan ini, Amerika Serikat setuju untuk mengizinkan transfer uang Amerika ke Tiongkok (kelihatannya dari para kerabat yang ada di Amerika Serikat), sehingga memungkinkan kapal-kapal milik Amerika melakukan perdagangan dengan Tiongkok (di bawah bendera asing), dan Tiongkok bisa ekspor ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak Perang Korea. Pada waktu itu, negosiasi ini dianggap sangat sensitif sehingga disembunyikan dari publik Amerika, Departemen Luar Negeri, menteri luar negeri Amerika, dan semua pemerintah asing.
Pada pagi hari 21 Februari 1972, Richard Nixon tiba di Beijing, di mana ia disambut oleh Zhou, dan kemudian bertemu dengan Mao Zedong. Substansi diplomatik dari kunjungan Nixon diselesaikan pada 28 Februari dalam Komunike (pernyataan resmi) Shanghai, yang merangkum posisi kedua belah pihak tanpa berusaha menyelesaikannya. "Pihak AS" menegaskan kembali posisi Amerika bahwa keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam yang berkelanjutan bukan merupakan "intervensi luar" dalam urusan Vietnam, serta menyatakan kembali komitmennya pada "kebebasan individu", dan berjanji akan terus mendukung Korea Selatan. "Pihak Tiongkok" menyatakan bahwa "di mana pun ada penindasan, pasti ada perlawanan", bahwa "semua pasukan asing harus ditarik ke negara asalnya masing-masing", dan bahwa Korea harus dipersatukan sesuai dengan tuntutan Korea Utara. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak setuju tentang status Taiwan. Bagian penutup Komunike Shanghai mendorong pertukaran diplomatik, budaya, ekonomi, jurnalistik, dan ilmiah, serta mendukung niat kedua belah pihak untuk bekerja menuju "relaksasi ketegangan di Asia dan dunia." Resolusi Komunike Shanghai mewakili perubahan kebijakan utama bagi Amerika Serikat dan Tiongkok.