Undang-Undang Nürnberg

Untuk pedoman dalam menentukan kejahatan perang, lihat prinsip-prinsip Nürnberg. Untuk seperangkat kode etik eksperimen manusia, lihat Kode Nürnberg.
Halaman depan lembaran negara Jerman Reichsgesetzblatt yang mengumumkan Undang-Undang Nürnberg, diterbitkan pada 16 September 1935 (RGBl. I No. 100)
Undang-Undang Nürnberg  (bahasa Jerman: Nürnberger Gesetze, pelafalan [ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛtsə] Berkas:De-Nürnberger Gesetze.ogg) adalah serangkaian undang-undang antisemit dan rasis yang disahkan oleh Jerman Nazi pada tanggal 15 September 1935 dalam rapat khusus Reichstag sewaktu pertemuan akbar Partai Nazi di Nürnberg. Dua aturan yang disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Darah dan Kehormatan Jerman, yang melarang orang Jerman menikah atau berhubungan intim dengan orang Yahudi dan melarang orang Yahudi mempekerjakan perempuan Jerman yang berusia di bawah 45 tahun; serta Undang-Undang Kewarganegaraan Reich, yang menetapkan bahwa hanya orang-orang berdarah Jerman atau terkait yang memenuhi syarat menjadi warga negara Reich, selebihnya akan dianggap sebagai penduduk tanpa hak kewarganegaraan. Ketetapan tambahan yang mengatur mengenai penggolongan orang Yahudi disahkan pada tanggal 14 November, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Reich secara resmi diberlakukan sejak saat itu. Undang-undang tersebut diperluas pada tanggal 26 November untuk juga mencakup bangsa Romani dan orang kulit hitam. Ketetapan tambahan tersebut menyatakan bangsa Romani adalah "musuh dari negara berbasis ras", golongan yang setara dengan orang Yahudi.
Karena pertimbangan kebijakan luar negeri, penegakan hukum tersebut baru dimulai seusai penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 1936 di Berlin. Setelah Hitler mulai berkuasa pada tahun 1933, rezim Nazi mulai menerapkan kebijakan antisemit, termasuk membentuk Volksgemeinschaft (paguyuban rakyat) berdasarkan ras. Kanselir dan Führer (pemimpin) Partai Nazi, Adolf Hitler, memerintahkan pemboikotan nasional terhadap tempat usaha Yahudi pada tanggal 1 April 1933, dan mengesahkan Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional pada tanggal 7 April. Undang-undang tersebut melarang ras non-Arya bekerja di sektor hukum dan sektor pegawai negeri, serta melarang mereka mengajar di sekolah menengah dan universitas. Buku-buku yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Jerman, termasuk karangan penulis Yahudi, dimusnahkan dalam aksi pembakaran buku nasional pada tanggal 10 Mei 1933. Warga Yahudi dianiaya dan menjadi sasaran serangan kekerasan. Mereka terus-terusan ditindas, dilucuti kewarganegaraannya dan haknya sebagai warga sipil dan akhirnya disingkirkan sepenuhnya dari masyarakat Jerman.
Penegakan Undang-Undang Nürnberg menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang melumpuhkan komunitas Yahudi. Orang Yahudi yang melanggar undang-undang pernikahan dipenjarakan, dan setelah menyelesaikan masa pidana, mereka ditangkap kembali oleh Gestapo dan dikirim ke kamp konsentrasi Nazi. Warga non-Yahudi secara bertahap berhenti bersosialisasi dengan orang Yahudi atau berbelanja di toko-toko milik Yahudi, sehingga banyak toko yang akhirnya tutup karena tidak memiliki pelanggan. Lantaran orang Yahudi tidak lagi diizinkan bekerja di sektor pemerintahan atau pelayanan publik seperti tenaga kesehatan dan pendidikan, banyak pemilik usaha kelas menengah dan kalangan profesional yang terpaksa menjadi pekerja kasar. Emigrasi juga bermasalah, sebab orang Yahudi diharuskan menyerahkan hingga 90% kekayaannya sebagai pajak jika hendak keluar dari Jerman. Pada tahun 1938, hampir mustahil bagi calon emigran orang Yahudi untuk menemukan negara yang bersedia menerima mereka. Usulan deportasi massal seperti Rencana Madagaskar juga mustahil dilaksanakan oleh Nazi, dan sejak pertengahan 1941, pemerintah Jerman mulai melakukan pemusnahan massal Yahudi Eropa.