Referendum Negara Vietnam 1955
Penyelenggaraan referendum

Pada 7 Juli 1955, tepat setahun sejak pengangkatannya sebagai perdana menteri, Diệm mengumumkan bahwa referendum nasional akan diadakan untuk menentukan masa depan negara itu. Pada 16 Juli, Diệm mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk tidak ikut andil dalam pemilihan reunifikasi: "Kami tidak akan terikat oleh perjanjian [Jenewa] yang ditandatangani melawan keinginan masyarakat Vietnam."
Diệm berpendapat bahwa Komunis tidak akan pernah memperkenankan pemilihan yang bebas di daerah utara, jadi Vietnam Selatan harus menciptakan dan mendirikan negara sendiri yang terpisah, negara non-komunis. Hal ini diumumkan oleh pers di Saigon, yang membuat artikel yang menyerang pemilihan komunis sebagai sesuatu yang kacau, dicurangi, dan tak ada artinya; ketika itu, separuh bagian utara Vietnam memiliki populasi yang lebih besar dibanding bagian selatan. Sebulan sebelumnya, Perdana Menteri Vietnam Utara Phạm Văn Đồng menulis ke Saigon menanyakan untuk membuka negosiasi atas rincian spesifik pemilihan itu. Sementara Amerika lebih senang untuk menghindari pemilihan karena takut akan kemenangan komunis, mereka berharap Diệm akan memasuki dialog atas hal perencanaan dan menunggu untuk Vietnam Utara berkeberatan terhadap proposalnya, dan kemudian menggunakannya untuk menyalahkan Ho karena menyalahi Persetujuan Jenewa. Amerika sebelumnya memberi tahu Diệm, yang telah bertindak bertentangan dengan Bảo Đại, bahwa bantuan selanjutnya bergantung pada usaha Diệm menyusun dasar hukum untuk merebut kekuasaan kepala negara.
Pada 6 Oktober 1955, Diệm mengumumkan bahwa referendum akan dilaksanakan pada 23 Oktober. Pemilihan terbuka untuk pria dan wanita di atas umur 18 tahun, dan pemerintah mengatur agar ada satu tempat pemungutan suara untuk setiap 1.000 pemilih terdaftar. Pemungutan suara diperebutkan oleh Bảo Đại, yang telah menghabiskan banyak waktunya di Prancis dan mengajukan bentuk monarki, dan Diệm, yang setuju pada bentuk republik. Menurut sejarawan Jessica Chapman, itu adalah pilihan antara "kaisar usang negara itu dan perdana menterinya yang jauh dari populer, Ngo Dinh Diem". Dalam pengumuman referendum, Diệm menggambarkan keputusannya sebagai hal yang termotivasi oleh cintanya terhadap demokrasi dan ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bảo Đại. Perdana menteri itu mengutip banyak petisi dari berbagai macam kelompok sosial, keagaamaan, dan politik meminta dia untuk menyelenggarakan jajak pendapat untuk menurunkan Bảo Đại, mengklaim dia termotivasi oleh sentimen yang "absah dan demokratis" ini. Lansdale memperingatkan Diệm atas kecurangan pemilu, yakin bahwa Diệm akan memenangkan pemilihan bebas: "Selagi aku pergi aku tidak ingin tiba-tiba membaca bahwa kau telah menang 99,99%. Aku tahu bahwa itu dicurangi." Pejabat Amerika Serikat berpendapat bahwa pemilihan yang jujur membuat Diệm mendapatkan suara antara 60% hingga 70%.
Di bawah Persetujuan Elysee dan undang-undang setelahnya yang membuat Negara Vietnam pada 1949, posisi Bảo Đại sebagai kepala negara tidak permanen dan tidak pasti. Kedaulatan dianggap ada hanya pada rakyatknya, dengan Bảo Đại hanya sebagai terusan. Hasilnya, referendum itu sendiri berada dalam koridor hukum. Diệm ketika itu tidak dipilih untuk posisinya, sehingga dia melihat referendum sebagai peluang untuk menampik lawan-lawannya, yang mengklaim bahwa dia tidak demokratis dan otokratis. Peristiwa ini juga memberikan Diệm peluang untuk meningkatkan martabatnya dengan mengalahkan Bảo Đại dalam kompetisi satu lawan satu. Sebelumnya hal ini disetujui bahwa Majelis Nasional akan dipilih terlebih dahulu, tetapi Diệm langsung melanjutkan pemungutan suara, yang berarti bahwa dia akan mendapatkan kekuasaan total jika dia menyingkirkan Bảo Đại sebelum lembaga legislatif dibentuk.
Diplomat Amerika Serikat khawatir aksi ini akan dilihat sebagai perebutan kekuasaan, sebagaimana Diệm mengatur dan megnarahkan proses pemilihan yang padahal dia adalah salah satu calon. Mereka merasa bahwa lembaga legislatif seharusnya dibentuk terlebih dahulu dan bahwa lembaga itu seharusnya mengawasi referendum, tetapi Diệm mengabaikan saran ini. Duta Besar G. Frederick Reinhardt memberi tahu Washington bahwa Diệm tidak ada niatan untuk membiarkan permainan ini jujur dan adil terhadap oposisinya, dan bahwa media luar negeri telah membuat banyak pernyataan demokratis Diệm menjadi facade. Departemen Luar Negeri setuju dan memilih untuk menghindari menyiarkan referendum ini sebagai sebuah latihan dalam demokrasi karena takut akan memancing reaksi negatif untuk kebijakan luar negeri mereka. Meksipun begitu, pejabat Amerika Serikat di Vietnam senang dengan referendum ini, sebagaimana mereka melihat hal ini sebagai peluang untuk memperkuat Vietnam Selatan dan menghindari kekalahan terhadap komunis karena mereka melihat republik sebagai bentuk yang lebih kuat.
Setelah menyatakan penghinaannya terhadap pemilihan reunifikasi 1956, Diệm melihat referendum inni sebagai langkah awal dalam membuat negara jangka panjang untuk menguasai seluruh Vietnam Selatan. Dia berulang kali berkata bahwa pembuatan lembaga legislatif dan konstitusi untuk negara barunya ini menyusul setelah referendum.
Diệm dilaporkan menganggap pemungutan suara ini sebagai peluang untuk melegitimasi dirinya sebagai simbol demokrasi Vietnam, sehingga dia dapat menyusun dan membenarkan penolakannya untuk terlibat dalam pemilihan nasional sebagai perjuangan antara kebebasan dan otoritarianisme komunis. Diệm menegaskan bahwa Vietnam Selatan pada akhirnya akan menyatukan diri dalam sebuah negara di bawah admisintrasi demokratis dan membebaskan teman sebangsa mereka di utara dari cengkraman komunis, dan memenangkan referendum sebagai langkah awal dalam memelihara demokrasi. Dasar dukungannya adalah untuk menggunakan hal ini sebagai sarana pembenaran atas penyingkiran Bảo Đại, mengutip keputusan yang lalu bahwa menurut mereka, pro-komunis.
Salah satu tema utama Diệm adalah bahwa referendum akan mengantarkan ke dalam era demokrasi yang sebelumnya belum ada: "Hal ini hanyalah langkah awal yang dibuat rakyat kami dalam penggunaan bebas hak-hak politik kami." Sehari sebelum pemungutan suara, Diệm berkata: "Tanggal 23 Oktober ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita, pria dan wanita akan belajar satu dari banyak hak-hak sipil dasar dalam demokrasi, hak untuk memilih." Pernyataan pemerintah empat hari sebelum pemungutan suara berisi: "Rekan-rekan yang terhormat, nyatakan keinginan Anda dengan tegas! Maju dengan sungguh-sungguh di jalan Kebebasan, Kemerdekaan, dan Demokrasi!"