Kekuasaan Presiden Singapura

| Presiden  Republik Singapura |
| --- | --- |
Bendera Kepresidenan Singapura
Kepala Negara
Kediaman: The Istana
Ditunjuk oleh: Parlemen   (1965–1991) Pemilihan Langsung   (1991-present)
Masa jabatan: 6 Tahun; (bisa Periode ke-2)
Dasar hukum: Konstitusi Singapura, Pasal 17
Situs web: istana.gov.sg
Kekuasaan Presiden Singapura bersifat ke arah seremonial dalam menjalankan diskresi kebijakan dan dalam menjalankan kekuasaanya, Presiden harus berkolaborasi atas masukan dan perbantuan dari Kabinet Menteri atau Menteri yang bertindak dibawah wewenang umum Kabinet. Selain itu, Presiden membutuhkan konsultasi dari Dewan Penasihat President (Council of Presidential Advisers/CPA) dalam menjalankan tugas dan wewenang yang bersifat fungsional. Dalam lain hal, Presiden dapat berkonsultasi dengan Dewan Penasihat President jika President menginginkan namun tidak terikat keharusan untuk melakukan hal tersebut.
Pada tahun 1991, konstitusi Singapura diamandemen untuk perubahan di lingkungan kerja Presiden, yang mana sebelumnya di pilih oleh parlemen, dan diubah adanya pemilihan Presiden sebagai Kepala Negara melalui suara pemilu oleh rakyat. Amandemen tersebut memberikan Presiden suatu fungsi eksekutif tertentu untuk memblokir upaya pemerintah yang saat itu menarik cadangan masa lalu yang tidak terakumulasi. Dengan demikian, jaminan hanya dapat diberikan atau pinjaman yang diajukan oleh Pemerintah jika Presiden memberikan persetujuan, dan persetujuannya juga diperlukan atas anggaran badan hukum tertentu dan perusahaan negara yang menggunakan cadangan tahun lalu. Presiden juga memiliki keleluasaan untuk menahan atas setiap rancangan undang-undang di Parlemen yang secara langsung atau tidak langsung memberikan perubahan atau peningkatan kekuasaan Dewan Dana Penyelenggara Pusat (the Central Provident Fund Board) secara langsung atau tidak langsung untuk menginvestasikan dana negara; dan peminjaman uang, pemberian jaminan atau peningkatan pinjaman apa pun oleh Pemerintah jika menurut pendapat Presiden RUU tersebut kemungkinan akan menarik cadangan yang tidak diakumulasikan oleh Pemerintah selama masa jabatannya Presiden. Selain itu, Presiden dapat menahan persetujuan untuk setiap UU Pasokan (Supply Bill), UU Pasokan Tambahan (Supplementary Supply Bill), atau UU Pasokan Akhir (Final Supply Bill) untuk tahun keuangan mana pun jika menurut pendapatnya estimasi pendapatan dan pengeluaran, estimasi tambahan, atau pernyataan kelebihan cenderung mengarah pada penarikan anggaran cadangan anggaran tahun sebelumnya.
Presiden juga memiliki kuasa atas penunjukkan posisi pejabat sipil seperti Ketua Mahkamah Peradilan, Jaksa Agung, Komisaris dan anggota dari Komisi Pelayanan Publik, Kepala Angkatan Bersenjata, Komisioner Kepolisian. Presiden juga berwenang menunjuk seorang Perdana Menteri, berdasarkan pertimbangan dari Presiden sendiri, yang menjaga mosi kepercayaan di Parlemen. Presiden juga memiliki kekuasaan atas pengawasan terhadap Biro Investigasi Praktik Korupsi dan Keputusan Eksekutif dibawah jaminan UU Keamanan Internal (Internal Security Act) dan UU Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Maintenance of Religious Harmony Act).
Dalam hal presiden dapat berbicara di publik terkait isu-isu tanpa dari persetujuan Pemerintah menjadi perbincangan pada Pemilu Pemilihan Presiden di Tahun 2011. Beberapa kandidat menyatakan Presiden berhak melakukan hal tersebut. K. Shanmugam, Menteri Hukum Singapura menyatakan bahwa Presiden memiliki batas-batas dalam menyampaikan pendapat sebagaimana di atur di dalam Konstitusi Singapura, yang menyatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atas kebijakan yang disampai di publik. Presiden tidak dapat bertindak sendiri berpisah entitas dari  Pemerintah.