Kabupaten dan kota di Indonesia
Sejarah > Periode kemerdekaan Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Untuk memudahkan administrasi, ndonesia untuk sementara waktu mengadopsi susunan pembagian wilayah yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda, termasuk daerah kabupaten dan kota yang berada di antara keresidenan dan kewedanaan. Kedudukan kabupaten dan kota sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan UU No. 1 Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa daerah keresidenan, kabupaten, dan kota (berotonomi) diberikan kekuasaan otonomi berupa adanya "Komite Nasional Daerah", yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara.
UU No. 22 Tahun 1948 diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948. Undang-undang tersebut merampingkan tingkatan pembagian wilayah menjadi tiga, yang jika diurutkan dari terbesar: provinsi, kabupaten/Kota Besar, dan Desa/Kota Kecil/negeri/marga, serta sekali lagi mengukuhkan kedudukan kabupaten dan kota (besar) dalam administrasi wilayah Indonesia. Dalam undang-undang ini juga, daerah kabupaten/kota besar dipimpin oleh masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) serta masing-masing Dewan Pemerintah Daerah (eksekutif) yang diketuai oleh "Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar".
Melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, yang berubah menjadi negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949. Pembagian administratif di bawah negara bagian RIS diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Dengan demikian, daerah kabupaten dan kota menurut UU No. 22 Tahun 1948 masih digunakan di negara bagian Republik Indonesia. Setelah kembali ke negara kesatuan, UU No. 22 Tahun 1948 berlaku efektif di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah bekas Negara Indonesia Timur (NIT) yang mempertahankan pembagian berdasarkan UU NIT No. 44 Tahun 1950, yaitu dari tingkat tertinggi: Daerah, Daerah Bagian, dan Daerah Anak Bagian.
Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah kabupaten/kota diubah menjadi "Daerah Swatantra/Istimewa Tingkat II", yang dipimpin oleh "Kepala Daerah (Istimewa) Tingkat II". Lalu dalam UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "Daerah Tingkat II", yang dipimpin oleh "Kepala Daerah Tingkat II" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "Kabupaten" dan "Kota (madya)" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.
UU No. 5 Tahun 1974 yang kemudian menggantikan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya tersebut menggunakan kedua istilah "Daerah Tingkat II" dan "Kabupaten/Kota (madya)" untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "Daerah Tingkat II" dengan kepala yang bergelar "Kepala Daerah Tingkat II" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "Kabupaten/Kotamadya" dengan kepala yang bergelar "Bupati/Wali Kotamadya" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.
Memasuki Era Reformasi, istilah "Daerah Tingkat II" dihapuskan dan istilah "Kabupaten" dan "Kota" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci dan mengokohkan pembagian tingkat kedua atas wilayah Indonesia sebagai "kabupaten" dan "kota".
Daerah-daerah kabupaten dan kota di Indonesia mengalami sangat banyak perubahan, baik pemekaran, penggabungan, penambahan, maupun penghapusan, hingga akhirnya terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia saat ini. Kabupaten/kota yang terbaru adalah Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tanggal 23 Juli 2014.