Globalisasi
Aspek > Tenaga kerja global

Artikel utama: Tenaga kerja global dan Pembagian tenaga kerja internasional baru
Tenaga kerja global mengacu pada kelompok pekerja internasional, termasuk mereka yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional dan terhubung melalui sistem jaringan dan produksi global, pekerja imigran, pekerja migran transien, pekerja telekomuter, dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan berorientasi ekspor atau pekerjaan kontingen serta pekerjaan keras. Per 2012, kelompok tenaga kerja global mencakup kira-kira 3 miliar orang, dan 200 juta di antaranya menganggur.
Tenaga kerja global atau tenaga kerja internasional mencerminkan pembagian tenaga kerja internasional baru yang sudah muncul sejak akhir 1970-an pasca gelombang globalisasi yang lain. aktor ekonomi global yang mendorong bangkitnya perusahaan multinasional, yaitu perpindahan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan, terus mengubah cara pandang kita tentang tenaga kerja dan strukturnya saat ini. Berangkat dari proses sosial yang mendorong standardisasi dan industrialisasi, masyarakat pasca-industri di dunia Barat ditopang oleh industrialisasi di belahan dunia lain, terutama di Asia. Ketika industrialisasi berlangsung di seluruh dunia dan banyak kebudayaan beralih dari praktik kerja tradisional, cara majikan (employer) memandang dan memanfaatkan tenaga kerja ikut berubah.
Tenaga kerja global bersifat kompetitif dan disebut-sebut sebagai "perang pencarian bakat." Persaingan ini sebagian disebabkan oleh teknologi komunikasi yang membantu berbagai perusahaan mendapatkan status multinasional. Teknologi komunikasi juga memungkinkan perusahaan mencari pekerja tanpa perlu membatasi pencariannya secara lokal; proses seperti ini disebut arbitrase tenaga kerja global. Salah satu contoh perang pencarian bakat adalah pengangkatan kepala eksekutif asing di markas perusahaan loka.
Meski begitu, pekerja produksi dan jasa di negara-negara maju gagal bersaing secara langsung dengan pekerja berupah rendah di negara-negara berkembang. Negara yang menerapkan upah rendah mendapatkan elemen kerja bernilai tambah rendah yang sebelumnya ada di negara maju, sedangkan pekerjaan bernilai tingginya masih bertahan. Misalnya, jumlah total orang yang bekerja di pabrik di Amerika Serikat berkurang, namun nilai tambah per pekerjanya meningkat.
Ada banyak contoh perpindahan tenaga kerja ke negara berkembang. Dua contoh di antaranya bisa ditemukan di Tiongkok dan Afrika Selatan. Kesuksesan Tiongkok membuat jumlah lapangan pekerjaan di negara berkembang lainnya dan negara-negara Barat berkurang drastis. Sejak 2000 hingga 2007, Amerika Serikat kehilangan 3,2 juta lapangan pekerjaan manufaktur (pabrik). Pada tanggal 26 April 2005, Asia Times Online menulis bahwa, "Di raksasa regional Afrika Selatan, sekitar 300.000 pekerja tekstil kehilangan pekerjaannya dalam dua tahun terakhir karena masuknya barang-barang buatan Tiongkok [ke Afrika Selatan]."
Pada tahun 2012, menurut Eurostat, tingkat pengangguran Eropa mencetak rekor tertinggi sebesar 11,8%, artinya 18,8 juta orang tidak memiliki pekerjaan dan jumlah pengangguran muda mencapai tingkat tertinggi. Tingkat pengangguran muda pada awal 2013 di Spanyol naik 56%, sedangkan di Yunani naik 62,5%. Penelitian menunjukkan bahwa kaum pemuda di Eropa khawatir dengan masa depan mereka.
Ekonom pemenang Hadiah Nobel, Michael Spence, menulis bahwa, "Perubahan ekonomi global besar-besaran sejak Perang Dunia II memberi efek yang sangat positif. Ratusan juta orang di negara berkembang keluar dari jeratan kemiskinan, dan jutaan lainnya akan menyusul pada masa depan. Ekonomi global akan terus tumbuh, sedikitnya tiga kali lipat dalam kurun 30 tahun selanjutnya. Keuntungan seseorang bukanlah kerugian orang lain; pertumbuhan global itu sama sekali bukan masalah menang atau kalah. Namun, globalisasi masih merugikan sejumlah kelompok masyarakat di berbagai negara, termasuk negara maju.”
Tidak semua orang bersikap optimis mengenai kelanjutan pertumbuhan ekonomi pada masa depan. Agustinus Karlo Lumban Raja, kepala Departemen Inisiatif Lingkungan dan Kebijakan Sawit Watch, mengatakan bahwa, "Penyebaran dan intensifikasi konflik sosial horizontal atas batas tanah adat membuktikan bahwa suku Malind terancam. Tanah adat mereka menjadi target pembangunan oleh sektor swasta tanpa adanya musyawarah dengan berbagai klan dan suku yang mengklaim tanah tersebut.”"