Hak ketenagakerjaan kaum buruh indonesia
Kondisi Buruh indonesia pada zaman kolonial belanda hingga Orde Baru

melihat sejarah silam Indonesia  masalah perburuan/tenaga kerja sebelum di prokelamirnya Kemerdekaan Indonesia oleh bapak Soekarno pada tahun 1945 dan setelah setelah  berakhirnya perang dunia ke 2 dimana pada massa tersebut dikenal dengan yang namanya sistem Kerja rodi dan Romusha yang diterapkan  oleh pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang.
1.Pemerintahan Hindia belanda (1600-1942)
pada abad 17  pemerinatahan Belanda tidak menguasai secara sepenuhnya hak  di Sector Ekonomi melainkan diambil alih dan  dikuasai oleh perusahaan dagang terbesar pada periode pemerintahan hindia belanda yang bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)  yang bermarkas di Batavia atau sekarang di sebut bernama ibu kota  Jakarta.
pada tahun 1602 parlemen Belanda memberikan Hak monopoli perdagangan Diarsipkan 2021-07-29 di Wayback Machine. dan segala aktivitas apapun di wilayah kolonial Hindia belanda sepenuhnya pada VOC, yang waktu itu para pekerja ataupun buruh di sebut koeli (kuli) dan majikan di sebut mandor  untuk bekerja dengan sistem Kerja Rodi (sistem tanam paksa ) pada tahun 1830 hingga 1870 sebagai puncak kurun culturstelsel dan pada abad 18  munculah  Agrarische wet. Yang mendorong  pertumbuhan di komoditi Pertanian dan Perkebunan Yang mana pada abad 19 tersebut buruh industrial kapitalis di paksa memproduksi barang secara massal. Dan membuat peraturan koeli ordonante atau sebuah bentuk yang memuat beberapa peraturan hubungan pemilik perusahaan dengan kuli kontrak outsourcing yang mana implementasinya mengikat di antar kedua belah pihak, seperti memberikan jaminan-jaminan tertentu apabila pekerja melarikan diri dan berhenti bekerja tanpa kesepakatan majikan dan munculah poenale sanctie  sebuah sanksi yang diterapkan oleh kolonialisme belanda yang berlaku di hindia belanda dan suriname seperti hukuman pukulan dan kurungan.
pada  waktu itu membuat  rakyat Indonesia menelan banyaknya  korban jiwa yang berjatuhan dan mengakibatkan berbagai kejadian tragis jangka panjang  akibat perbudakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Hindia belanda yang bertujuan mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia,  metode yang dilakukan dengan cara kekerasan baik itu tidak di berikan upah yang layak dan tidak menuntut upah tanam, menghilangkan sistem kerja morgan  yang tidak lazim dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum buruh.
disitulah  berbondong-bondong para  buruh menggelar aksi mogok massal terutama di daerah jawa tengah dan sekitarnya, untuk para pribumi  yang mana Hak-hak para pekerja tidak diberlakukan kebebasan dan Kesewenangan yang telah dilakukan menimbulkan sistem perbudakan secara garis besar sistem kerja di kembangkan oleh VOC melakukan perampasan penghasilan dan kekayaan hasil bumi dengan cara eksploitasi terhadap para buruh dan petani waktu itu.  Dan pada saat itu kerajaan inggris membentuk sebuah lembaga yang menghapus segala diskriminasi perbudakan yang bernama  The java Benevolent Institution  oleh gubernur Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun ( 1811-1816) menghapus segala masalah-masalah yang terjadi pada periode penjajahan Hindia belanda antara lain perbudakan, peruluran, pandelingschap /perhamban Diarsipkan 2021-07-29 di Wayback Machine., poenali sanksi dan kerja rodi.
2.Pemerintahan Jepang (1942-1945)
pada tanggal  28 februari 1942  pemerintahan belanda mengalami kekalahan secara besar-besaran. kedatangan tentara jepang  yang di pimpin oleh dai Nippon yang mana tujuan awal kedatangan mereka di  Indonesia disambut baik karena telah membebaskan dari belenggu sistem  pemerintahan Hindia Belanda namun fakta yang di lapangan justru berbalik yang mana mereka datang untuk meraup seluruh sumber daya alam dan manusia untuk menyokong ekonomi pertahan militer untuk perang Asia timur raya mereka, dengan diterapka-nya  kerja Romussa (sistem kerja tanam paksa ) oleh tentara jepang dai nippon.
dimana banyak sekali persoalan yang telah ditimbulkan oleh sistem tersebut yang mana para buruh tidak diberi upah dan para pekerja dari kalangan anak-anak perempuan dan lelaki yang Relatif rentan belum siap ditempa pekerjaan keras serta  pemberlakuan jam kerja tanpa istirahat dan makan, yang mana awal dari kedatangan mereka hanya menjadikan para pribumi untuk bekerja  mengelolah hasil bumi seperti hasil perkebunan dan pertanian dan lambat laun pemerintahan jepang membuat pekerjaan tersebut membuat sistem pertahanan infrastruktur  pembangunan sarana dan prasaran kemiliteran  mulai dari rel kereta api, gorong-gorong jembatan dll.
3.Gerakan buruh Orde lama (1945-1965)
istilah orde lama yang terbentuk  dan bertahan selama  20 tahun dari tahun 1945 hingga 1965 tengah mengalami stabilitas  politik dan ekonomi dimana saat itu tingkat  ekonomi dan sosial   mengalami kemerosotan, dan  Indonesia telah memusatkan secara intens dan berkelanjutan dalam mengembangkan perusahaan milik Negara (state enterprise) dengan menasionalisasikan perusahaan bersekala besar  yang didirikan oleh bangsa asing dan menitikberatkan  pengembangan industry skala kecil bagi pengusaha pribumi, namun di sektor industry manufactur mengalami kemandekan di tengah jalan akibat dari krisis ekonomi, selama periode orde lama pemerintah mempercepat pembangunan dengan mengundang investasi asing untuk memacu akselerasi perkembangan ekonomi Indonesia hasilnya berdampak positif yang menunjukan peningkatan. Dimana saat itu di pemerintahan negara sedang mengalami inflasi ekonomi dan panasanya situasi politik, tapi keadaan buruh lebih baik dari sebelumnya yang dimana soekarno menekankan perjuangan system anti kolonialisme dan anti kapitalis terhadap amerika serikat dan Negara eropa barat lainya. dimana situasi politik sedang memanas dan menyebabkan upah buruh mengalami penurunan di industry kecil di  pabrik rokok dan cengkeh  seperti di kudus jawa tengah pada periode 1950-1955 an. Dan para buruh dan serikat buruh membentuk sebuah organisasi besar yang berhaluan kiri di bawah underbouwed PKI pada tanggal 15 september 1945 yang bernama barisan buruh Indonesia (BBI) yang mengiatakan mobilisasi oleh serikat kerja dan partai. Yang mana BBI di lebur menjadi GASBI (gabungan serikat buruh Indonesia ) dan timbul lagi perpecahan dengan membentuk yang strukturalnya berhaluan membentuk gabungan serikat buruh vertikal (GASBV) dan pada bulan November gasbi dan gasbv di lebur menjadi satu yaitu sentral organisasi buruh seluruh Indonesia (SOBSI) system yang di gunakan menitik pusatkan demokratis sentralisme
dengan eksistensi organisasi buruh semakin memuncak mampu mengkritik penyalahgunaan  undang-undang tenaga kerja :
1. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945,  yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat upah yang layak dan perlakuan yang adil dan layak tanpa diskriminasi  dalam hubungan kedua belah pihak”
2.UUD 1945 Amandemen pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak dan bagi penghidupan kemanusiaan,
3. pasal 34 ayat (2)Negara harus mengembangkan system jaminan sosial  bagi seluruh rakyat  dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
4.Ordonansi tahun 1949 no 9  tentang  pembatasan kerja Anak-anak (staatsblad no 8 tahun 1949).
5.Undang-undang no 1 tahun 1951 tentang berlakunya uu kerja tahun 1948 no 12 dari republic Indonesia. 6.Undang-undang no 21 tahun 1954 tentang perjajnjian majikan dan perburuhan dan serikat buruh.
7.UU nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan posisi tenaga kerja asing.
8.undang-undang no 8 tahun 1961 mewajibkan kerja sarana. UU no. 7 pnps tahun 1963 tentang penutupan dan pemogokan di perusahaan.
4.Orde baru  (1965-1998)
dimassa periode kepempinan orde baru pak Soeharto yang mana perlawananan para buruh sering dimaknai sebagai tindakan subversive yang  menentang pemerintah dan menganggu keamanan Negara, disisi lain   pergerakan mereka melainkan  memperjuangkan realitas politik demokrasi sesuai dengan fondasi Negara yaitu Pancasila.
posisi kaum Pemodal atau Investor sebagai sentral penunjang ekonomi di barengi sebagai mitra kerja sama dengan pemerintahan  orde baru  dalam pembangunan infrastruktur dan manufaktur  sebagai ancaman bagi nasib bagi kaum buruh Oligarki dan kapitalisme ekonomi yang menjadi tameng   kekuatan militer, dimana para buruh  lebih menyuarakan dan menuntut ikut berpartisipasi dalam  Hak Politik dan sipil,
kelenturan pasar kerja dasarnya di atur melalui system neoliberal  dalam gagasan labour market flexibility ( LMF ) pekerja bebas mengaloaksikan jasanya dengan pergantian kesempatan upah relatif, sedangkan perusahaan bebas menyesuaikan pekerja dalam respon pergantian keuntungan relative,  eksistensi dan indepedensi kaum serikat organisasi kaum buruh Indonesia selalu mengalami jalan terjal yang diakibatkan pasar kerja fleksibel, yang mana pasar kerja fleksibiltas memiliki empat dimensi
5.Reformasi (1998-Hingga sekarang)
pergantian pemerintahan pada masa orde baru dan lama telah membedakan kaum serikat  buruh sejati (worker unions genuine) dan buruh kontemporer reses ekonomi yang menyebabkan Pemerintah pada orde baru menjadi runtuh dan saat itu masuklah Agen-agen International dengan membentuk sistem Neoliberalisme di bawah naungan Bank Dunia  (word bank) dan dana Moneter International (Iinternational Monetary Fund) dimana saat itu Bj habibie mendatangani letter of intent  untuk pemulihan krisis ekonomi penyebab munculnya Sistem neoliberalisme di indonesia adanya kebijakan ppara pendukung Ekonomi-politik menduduki jabatan struktural penting Negara baik di Dunia pendidikan, Media,lembaga-lembaga dewan dan gedung birokrasi sentral, setelah hilangnya kapitalisme dan imperialisme oleh pergerakan Mahasiswa dan kaum buruh yang membuka jalan untuk kebebasan berserikat untuk kaum buruh pada pada tahun 1998 dengan di keluarka  peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1998 tentang pendaftaran buruh (ford,2006:135) massa Serikat Buruh Tunggal secara tegas dan jelas telah Hilang pada tahun 2000 dengan keluarnya Undang-undang Serikat pekerja Nomor 21 Tahun 2000 saat itu memunculkan banyak serikat dan Organisasi Buruh di rezim pemerintahan BJ.Habibie namun tren dan eksistensi pergerakan buruh semakin berkurang dan melamban pada tahun 2012 di akibatkan oleh kebijakan PKWT, Outsourcing, tenaga kontrak  dan magang yang berasal dari pasar kerja fleksibel yang membuat buruh Enggan berserikat.