Nama-nama Tiongkok
Nama-nama yang tercantum di catatan sejarah non-Zhongguo > Cina

Dokumen tertua yang mencatat istilah "cina" di Nusantara adalah inskripsi (tulisan) pada lempeng tembaga Bungur A berangka tahun 860 M. Prasasti ini menyebut tentang juru cina sebagai orang yang bertugas mengurus pedagang/pemukim dari Tiongkok. Dapat diduga, istilah ini dipinjam dari kata bahasa Sanskerta, Cīna (चीन), yang sudah dipakai untuk daerah Tiongkok paling tidak sejak 150 M. Teori Martin Martini menyebutkan bahwa nama Sanskerta ini mengambil dari dinasti Qin (秦, dibaca seperti tchin, IPA: tɕʰǐn) yang berkuasa (221 – 206 SM) atau dari nama salah satu kerajaan Tiongkok pada era dinasti Zhou bernama sama.
Menurut hasil riset Leo Suryadinata, istilah "cina" telah digunakan di Hindia Belanda sejak sejak kedatangan perantau awal abad ke-17. Para perantau yang datang dari Tiongkok ke Nusantara kemudian membentuk perkampungan mereka sendiri. Dalam perbauran dengan budaya lokal dikenal wayang 'Po Te Hi' dimana salah satu tokohnya disebut sebagai 'Puteri Cina'.
Makna kata "Cina" berubah pada akhir tahun 1960-an menyusul diterbitkannya sebuah Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 yang mengklaim bahwa "istilah 'Tionghoa/Tiongkok' "mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia", sedang istilah 'Cina' tidak lain hanya "mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut datang", sedangkan sesungguhnya kata "cina" tersebut berkonotasi dengan kebencian yang ditujukan untuk menghina dan merendahkan orang Tionghoa.
Pada tanggal 12 Maret 2014, Surat Edaran tersebut akhirnya resmi dicabut dengan diterbitkannya Keppres No. 12/2014 yang menyatakan bahwa 'istilah "Tjina" ... telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa;' dan 'sebutan yang tepat bagi Negara People's Republic of China [adalah] Negara Republik Rakyat Tiongkok;', karena sejak awal kemerdekaan Indonesia, 'para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan Cina, melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa'
Pada tahun 1850 terjadi pemberontakan Taiping (1850) dan Bokser (1900) yang merintis revolusi pada tahun 1913. Ini mengakibatkan sikap antipati yang besar kepada bangsa Barat, sehingga dengan meningkatnya harga diri seluruh bangsa, mereka kemudian menolak sebutan China dan kembali pada premordialisme kebangsaan dan menyebut negeri mereka sebagai 'Chung-Kuo' atau 'Negara/Kerajaan Tengah/Pusat'
Setelah Restorasi Meiji 1868, Jepang muncul sebagai salah satu adikuasa. Para pemimpin Jepang menjelang abad ke-20 sadar akan akar kebudayaan mereka yang berasal dari daratan Tiongkok, namun di sisi lain mereka melihat akan kebobrokan masyarakat dan pemerintahan kekaisaran Qing itu yang tengah berada di bawah penjajahan bangsa asing. Salah satu tujuan awal mereka menginvasi Manchuria adalah untuk mengusir bangsa Barat tersebut, namun akhirnya berubah menjadi misi kolonialisme dan imperialisme. Istilah Shina yang dipakai orang Jepang digunakan untuk menghina.
Di Indonesia, pedagang dari selatan daratan Tiongkok yang sudah lebih dahulu menguasai perdagangan di Indonesia selama beberapa ratus tahun pun bentrok dengan pendatang baru bangsa Barat khususnya Belanda sehingga pada tahun 1740 di Batavia, kemudian disusul kota-kota lain, mereka berontak terhadap dominasi VOC, akibatnya VOC dan kemudian pemerintah Belanda memberikan beberapa konsesi kepada bangsa perantau ini berupa pemberian hak-hak istimewa, bahkan kemudian mereka dianggap sebagai penduduk Timur Asing yang dianggap setingkat lebih tinggi dari warga penduduk asli.
Status istimewa ini mengakibatkan pandangan buruk penduduk pribumi terhadap para perantau tersebut. Pertama karena kolaborasi mereka dengan penjajah dan praktik dagang yang bercorak Quanxi (koneksi/kolusi) dan merugikan masyarakat pribumi, serta banyak perilaku negatif mereka.