Hukuman mati di Tiongkok
Penerapan hukuman mati sebelum RRC > Komunis awal

Komunis, berjuang untuk kekuatan militer dari basis pedesaan mereka, sebelum tahun 1949 mencoba untuk merancang strategi untuk membangun negara pusat yang kuat. Kebutuhan untuk mengontrol suaka teritorial sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap hukum dan penggunaan hukuman mati. Kelangsungan hidup Partai sebagai gerakan revolusioner yang bertahan bergantung pada kontrolnya atas wilayah-wilayah ini. Selama tahun-tahun yang didominasi perang di era Republik ketika kedua belah pihak dengan gigih memperebutkan kekuasaan, Komunis, seperti Guomindang, juga menggunakan cara-cara paksaan dan kekerasan untuk menekan oposisi. Pada awal pemberontakan petani tahun 1927 di Hailufeng Soviet di Guangdong provinsi, Komunis mengizinkan petani untuk secara bebas mengeksekusi kontrarevolusioner. Di bawah sistem Soviet Cina, pemerintah di tingkat kabupaten, distrik, dan kotapraja semuanya memiliki komite atau pejabat yudisial untuk menangani litigasi dan mengadili kontrarevolusi.  Satu sumber Komunis melaporkan bahwa 1.822 tuan tanah dieksekusi hanya dalam beberapa bulan. Dalam banyak kasus, terdakwa dibunuh di tempat sebelum bersorak-sorai di pertemuan anti-kontrarevolusioner.
Antara tahun 1927 dan 1933, Partai Komunis terpecah-pecah oleh pertikaian internal, diburu oleh Guomindang, dan dialihkan dari tugas menetapkan kebijakan hukum terpadu. Oleh karena itu, pendekatan partai terhadap hukuman mati terutama dibentuk oleh persaingannya dengan Guomindang dan perhatian utamanya dalam merebut dan mempertahankan wilayah. Dengan demikian, ia mendefinisikan istilah "kontrarevolusioner" cukup luas untuk mencakup berbagai musuh berdasarkan kelas ekonomi, partai politik, atau tindakan nyata terhadap Partai Komunis. Orang yang dijatuhi hukuman mati biasanya ditembak, meskipun dalam beberapa kasus praktik tradisional memutilasi tubuh dengan pemenggalan kepala digunakan.
Undang-undang pidana Republik Soviet Cina hampir tidak ada sebelum tahun 1933. Pada tahun 1933, ancaman Guomindang yang lebih kuat mengharuskan prosedur yang lebih cepat untuk menangani kontra-revolusioner dan penjahat lainnya. Cara sebelumnya yang memerlukan persetujuan atasan sebelum melaksanakan hukuman mati dinyatakan tidak tepat. Kader tingkat bawah dengan tersangka atau pelatihan peradilan terbatas, oleh karena itu, didelegasikan diskresi untuk mengeksekusi penjahat tanpa sarana pemeriksaan ulang terhadap fakta. Selain itu, hak banding dipersingkat dari empat belas hari menjadi tujuh hari. Selanjutnya, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh organ-organ peradilan semakin digantikan oleh Biro Keamanan Politik yang diberi hak untuk menangkap dan menahan tersangka, melakukan persidangan massal, dan bahkan mengeksekusi pelanggar tanpa persetujuan pengadilan. Komunis membenarkan perubahan ini dengan menjelaskan bahwa ketika mereka berada dalam bahaya tertentu, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan oposisi politik.
Sejak tahun 1934 dan seterusnya, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menunjukkan penghinaan yang kuat terhadap undang-undang dan peraturan, memperingatkan kader-kader lokal untuk tidak membiarkan perjuangan melawan kontra-revolusioner dibatasi oleh pertimbangan hukum. Semakin, emosi massa daripada prosedur hukum memicu pengadilan publik, yang secara seragam menetapkan hukuman mati sebagai hukuman. Begitu para pemimpin telah menundukkan hukum pada tuntutan revolusi, teror dilepaskan di zona perang dan daerah perbatasan yang dipegang dengan lemah. Komunis mulai menahan ekses-ekses revolusioner ini ketika kemenangan sudah dekat pada akhir tahun 1948. Arahan kebijakan dan proklamasi berbicara tentang memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia dan kebebasan demokratis. Para pemimpin komunis mulai meresmikan dan mengatur prosedur pengadilan dan melarang hukuman fisik dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Namun, di daerah-daerah yang terlibat dalam gerakan fanshen land reform, kantor komisaris masih dapat memberikan wewenang kepada kader tingkat yang lebih rendah untuk melakukan eksekusi segera atas persetujuan hakim kotapraja.