Parlemen Malaysia
Struktur dan Kewenangan

Sebagai sebuah lembaga legislatif di Malaysia, Parlemen bertanggung jawab untuk meloloskan, mengamanden dan mencabut undang-undang. Setiap proses legislasi berada dibawah pengawasan dan persetujuan Yang di-Pertuan Agong di bawah aturan pasal 39 Konstitusi.
Dewan Negara terdiri dari 70 Senator; 26 Senator dipilih oleh Majelis Legislatif Negara Bagian (2 Senator per negara bagian), 4 Senator yang dipilih untuk mewakili Daerah Persekutuan (2 dari Kuala Lumpur, 1 Senator dari Putrajaya dan 1 Senator dari Labuan) ditambah dengan 40 Senator yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat dari Perdana Menteri. Masa jabatan untuk setiap senator adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Pembubaran Parlemen tidak memiliki pengaruh apa-apa pada Dewan Negara, artinya struktur keanggotaan para senator tidak akan terganggu meskipun Dewan Rakyat telah dibubarkan untuk dipilih kembali melalui pemilu.
Dewan Rakyat terdiri dari 222 Anggota Parlemen (AP) yang dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal yang dibentuk berdasarkan populasi dalam sebuah pemilihan umum menggunakan sistem pilih salah satu. Sebuah pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, atau pada ketika parlemen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Hak pilih diberikan kepada pemilih terdaftar berusia 18 tahun ke atas, namun pemungutan suara tidak wajib. Persyaratan usia untuk mencalonkan diri adalah 18 tahun ke atas. Ketika seorang anggota Parlemen meninggal, mengundurkan diri atau didiskualifikasi dari keanggotaanya sebagai anggota parlemen, pemilihan sela diadakan di daerah pemilihannya kecuali masa jabatan Parlemen saat ini kurang dari dua tahun, di mana kursi tersebut dibiarkan kosong sampai pemilihan umum berikutnya. .
Para anggota parlemen diizinkan untuk membahas subjek apapun tanpa adanya rasa kekhawatiran akan ditindak atas apa yang diucapkan diluar dewan. Hanya ada satu badan yang dapat menindak seorang anggota parlemen yaitu Komite Hak-Hak Istimewa. Hak imunitas para anggota parlemen berlaku pada saat ia membacakan sumpah dan dapat digunakan ketika para anggota dewan diberi kesempatan berbicara di dewan. Pengecualian terhadap aturan ini adalah bagian-bagian dari konstitusi yang terkait dengan kontrak sosial, seperti Pasal-pasal yang mengatur kewarganegaraan, prioritas Bumiputera (Melayu dan pribumi), bahasa Melayu, dll. — semua pertanyaan publik tentang ketentuan ini adalah ilegal berdasarkan UUD 1971 amandemen Undang-Undang Penghasutan, yang disahkan Parlemen setelah kerusuhan ras 13 Mei 1969. Anggota DPR juga dilarang mengkritik Yang di-Pertuan Agong dan para hakim. Kekebalan parlementer dan hak istimewa lainnya diatur oleh Pasal 63 Konstitusi; dengan demikian, pengecualian khusus untuk kekebalan semacam itu harus dimasukkan dalam Konstitusi melalui amandemen setelah insiden 13 Mei.
Kekuasaan Eksekutif, terdiri dari Perdana Menteri dan Kabinetnya. Perdana Menteri dan para menteri kabinet berasal dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara, akan tetapi khusus untuk Perdana Menteri harus merupakan seorang anggota Dewan Rakyat sedangkan para menteri boleh berasal dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Perdana Menteri dan Kabinetnya bertanggung jawab kepada Parlemen. Selain itu Perdana Menteri juga bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Malaysia dan secara konstitusional berada di bawah Yang di-Pertuan Agong selaku Kepala Negara Malaysia. Dalam pelaksanaannya, Perdana Menteri harus memegang kepercayaan dan mayoritas dalam Parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan. Setelahnya perdana menteri dapat mengajukan daftar nama-nama menteri kabinet untuk dapat dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana menteri bersama dengan kabinetnya dapat memutuskan segala kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, seluruh menteri kabinet harus menerima "tanggung jawab bersama" atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kabinet, sehingga apabila ada menteri yang tidak sehaluan dengan keputusan yang telah diambil maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu ada jabatan Wakil Perdana Menteri meskipun tidak secara gamblang diatur oleh Konstitusi, ia secara de facto dapat menjadi penerus dari perdana menteri sebelumnya apabila perdana menteri sebelumnya sakit, meninggal dunia atau berhalangan dan tidak mampu lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perdana menteri.
Jika perdana menteri gagal mempertahankan mayoritas di Dewan Rakyat atau terkena mosi tidak percaya atau gagal dalam meloloskan rancangan anggaran belanja Malaysia, ia harus menyampaikan pengunduran dirinya kepada Yang di-Pertuan Agong atau meminta kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlemen. Apabila Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan tersebut, maka seluruh kabinet harus mengundurkan diri dan Yang di-Pertuan Agong akan melantik perdana menteri yang baru.
Meskipun kekuasaan yudikatif secara konstitusional merupakan cabang kekuasaan yang independen, setelah krisis konstitusional tahun 1988,  kekuasaan yudikatif dibuat tunduk pada Parlemen; kekuasaan kehakiman dipegang oleh Parlemen, dan dipegang olehnya di pengadilan, bukan langsung dipegang oleh peradilan seperti sebelumnya. Jaksa Agung juga diberikan kekuasaan untuk menginstruksikan pengadilan tentang kasus apa yang akan disidangkan, di mana mereka akan disidangkan, dan apakah akan menghentikan kasus tertentu.