Kekhawatiran terhadap keterlibatan Tiongkok dalam jaringan 5G
Tanggapan Tiongkok

Pendiri Ren Zhengfei menggambarkan klaim Huawei melakukan spionase bermotivasi politik karena AS ingin tetap menjadi pemimpin global dalam teknologi dan berpendapat bahwa Barat dapat menghadapi "Perang Dingin II" jika tidak menerima pendatang baru seperti Tiongkok. Ren juga menyatakan bahwa Huawei tidak pernah memberikan data kepada pemerintah Tiongkok, tidak akan mengizinkan pemerintah Tiongkok mengakses data (mengingat bahwa keanggotaannya dalam Partai Komunis Tiongkok tidak akan memengaruhi kemampuan ini), juga tidak akan membantu dalam spionase terhadap Amerika Serikat, bahkan jika diharuskan oleh hukum.
Dalam pidatonya di Mobile World Congress 2019, ketua bergilir Huawei Guo Ping juga menanggapi tuduhan tersebut, menyatakan bahwa inovasi "bukan apa-apa tanpa keamanan", dan berjanji bahwa Huawei tidak pernah menempatkan pintu belakang di dalam peralatannya, tidak akan pernah menempatkan pintu belakang, dan tidak akan memungkinkan pihak lain untuk melakukannya. Ping juga menyerukan pemerintah AS untuk terlibat dalam kegiatan pengawasannya sendiri, termasuk PRISM, dan Badan Keamanan Nasional yang meretas Huawei di masa lalu, dengan alasan bahwa "jika Badan Keamanan Nasional ingin memodifikasi router atau switch untuk menguping, perusahaan Tiongkok tidak akan bekerja sama". Dalam editorial Financial Times, Ping menyatakan bahwa Huawei "menghambat upaya AS untuk memata-matai siapa pun yang diinginkannya," dan menyatakan kembali bahwa "belum dan tidak akan pernah menanam pintu belakang."
Pada 14 Mei 2019, ketua Liang Hua menyatakan pada sebuah konferensi di London bahwa Huawei bersedia menerima pakta "tanpa mata-mata" dengan pemerintah Inggris untuk meredakan kekhawatiran atas keterlibatannya dalam penyebaran jaringan 5G lokal. Dewan Keamanan Nasional membuat keputusan dengan hanya mengizinkan Huawei menyediakan komponen "non-inti" karena masalah keamanan.
Houlin Zhao, sekretaris jenderal Persatuan Telekomunikasi Internasional, juga menyatakan bahwa tuduhan AS bermotif politik.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh tabloid milik Partai Komunis Tiongkok Global Times sebagai tanggapan atas perintah eksekutif Trump pada Mei 2019, Huawei menyatakan bahwa langkah tersebut "hanya memaksa AS untuk menggunakan peralatan alternatif yang lebih rendah dan mahal, tertinggal dari negara lain", dan bahwa mereka bersedia "berkomunikasi dengan AS untuk memastikan keamanan produk".
Pada September 2019, Ren memberi tahu The Economist dan The New York Times bahwa Huawei terbuka terhadap kemungkinan untuk menjual blanket license dari kekayaan intelektual 5G milik mereka kepada perusahaan AS. Ia melihatnya sebagai upaya untuk memacu persaingan domestik, dan memadamkan ketakutan atas tuduhan spionase dengan memungkinkan pemegang lisensi untuk menganalisis dan beralih pada teknologi yang diinginkan.
Dalam op-ed untuk South China Morning Post, Chandran Nair, pendiri wadah pemikir pan-Asian[butuh sumber nonprimer] yang berbasis di Hong Kong The Global Institute for Tomorrow, menggambarkan perselisihan tersebut sebagai "sekuel dari Bahaya Kuning", dan membandingkannya dengan sentimen anti-Jepang di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Nair dalam opini lain mempertanyakan legitimasi penangkapan Meng dan mendukung model pembangunan Tiongkok.
Sebuah opini yang diterbitkan dalam Majalah Wired yang ditulis oleh Wakil Presiden institut Hukum di lembaga yang didukung negara Chinese Academy of Social Sciences menyimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok tidak dapat memaksa Huawei untuk membuat pintu belakang dan mengutip dua ulasan yang keduanya diprakarsai oleh Huawei dari dua undang-undang intelijen yang disebutkan di atas oleh pengacara dari Zhong Lun dan Clifford Chance yang juga menyimpulkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengharuskan perusahaan menempatkan pintu belakang pada perangkat keras mereka. Pendapat tersebut dikritik oleh tiga profesor hukum Amerika saat ini dan terdahulu.