stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Formula Satu musim 1964
Hasil dan klasemen > Klasemen Kejuaraan Pembalap Dunia

Poin kejuaraan diberikan berdasarkan 9-6-4-3-2-1 untuk enam posisi pertama di setiap balapan. Hanya 6 hasil terbaik yang diperhitungkan dalam kejuaraan. Hill mencetak 41 poin sepanjang tahun, tetapi hanya 39 poin yang dihitung untuk kejuaraan. Surtees mencetak 40 poin, yang semuanya dihitung untuk kejuaraan. Dengan demikian, Surtees menjadi Juara Dunia, meskipun ia tidak mencetak poin terbanyak sepanjang tahun.
Hasil dan klasemen > Klasemen Piala Internasional untuk Konstruktor F1

Poin diberikan berdasarkan 9-6-4-3-2-1 untuk enam posisi pertama di setiap putaran dengan hanya enam hasil putaran terbaik yang dipertahankan. Hanya mobil dengan posisi terbaik dari setiap pabrikan di setiap putaran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan poin.
| Pos>  | Konstruktor | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | MEX | Pts>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Ferrari | 10 | 2 | Ret | 9 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 (49) |
| 2 |  BRM | 1 | (4) | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 1 | 8 | 42 (51) |
| 3 |  Lotus-Climax | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | Ret | (6) | (5) | 4 | 37 (40) |
| 4 |  Brabham-Climax | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | Ret | 1 | 30 |
| 5 |  Cooper-Climax | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | Ret | 7 | 16 |
| 6 |  Brabham-BRM |  | 9 |  | Ret | 11 | 4 | Ret | 7 | 3 | 13 | 7 |
| 7 |  BRP-BRM | Ret |  | 7 | Ret | 10 |  | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 8 |  Lotus-BRM | 6 | 5 | Ret | 8 | Ret | 11 | 8 | 13 | 8 | Ret | 3 |
| — |  Honda |  |  |  |  |  | 13 |  | Ret | Ret |  | 0 |
| — |  Cooper-Ford |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 0 |
| — |  Scirocco-Climax | WD |  | Ret |  |  | DNQ |  |  |  |  | 0 |
| — |  Porsche |  | Ret |  |  |  | DNS |  |  |  |  | 0 |
| — |  Brabham-Ford |  |  |  |  | Ret |  |  |  |  |  | 0 |
| — |  Derrington-Francis-ATS |  |  |  |  |  |  |  | Ret |  |  | 0 |
| Pos. | Konstruktor | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | MEX | Pts. |
Pranala luar

Kejuaraan musim 1964: laporan dan foto dari f1-facts.com Diarsipkan 2022-06-10 di Wayback Machine.
| l b Musim Formula Satu |
| --- | --- |
1950–1969:  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969 
1970–1989:  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 
1990–2009:  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
2010–2029:  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 
Ferrari memenangkan Piala Internasional untuk Konstruktor F1 dengan model 158 (foto) dan 156 F1
Partai Persatuan Pembangunan

Untuk singkatan "PPP" yang lain, lihat PPP.
| Partai Persatuan Pembangunan  |
| --- | --- |

Singkatan: PPP
Ketua Majelis Syuro: Syukron Ma'mun
Ketua umum: Muhamad Mardiono
Sekretaris Jenderal: Arwani Thomafi
Dibentuk: 5 Januari 1973; 52 tahun lalu (1973-01-05)
Digabungkan dari: Partai Nahdlatul Ulama Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah Partai Syarikat Islam Indonesia Partai Muslimin Indonesia
Kantor pusat: Jalan Diponegoro 60, Jakarta, Indonesia
Sayap pemuda:  Generasi Muda Pembangunan Indonesia  Gerakan Pemuda Ka'bah  Angkatan Muda Ka'bah 
Sayap wanita: WPP (Wanita Persatuan Pembangunan)
Keanggotaan: 443.197 (2023)
Ideologi: Pancasila Islamisme Islam tradisionalis
Posisi politik: Kanan-tengah ke sayap-kanan
Afiliasi nasional: Koalisi Indonesia Hebat (2014–2018) Koalisi Indonesia Maju (2019) (2019–2024) Aliansi Kerja Sama (2023–2024) Koalisi Indonesia Maju (2024) (2024–)
Himne:  Mars PPP 
Kursi di DPR: 0 / 580
Kursi di DPRD I: 83 / 2.372
Kursi di DPRD II: 850 / 17.510
Situs web
ppp.or.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atau P3 adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. Karena logo partai yang khas melekat terhadap politik agama Islam, PPP secara populer dikenal sebagai Partai Ka'bah.
Sejarah > Pembentukan Partai

Sepuluh partai politik berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 1971, jumlah yang dianggap terlalu banyak oleh Presiden Soeharto. Soeharto ingin agar partai politik dikurangi menjadi dua atau tiga saja dan partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan programnya.
Dasar penggabungan yang kemudian melahirkan PPP adalah koalisi empat Partai Islam di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut Fraksi Persatuan Pembangunan. Fraksi ini terdiri dari Nahdatul Ulama (NU), Partai Islam Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Dengan dorongan dari Pemerintah, para pejabat dari keempat partai mengadakan pertemuan satu sama lain dan setelah menemukan titik temu, mereka menggabungkan keempat partai Islam di Indonesia ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973. Meskipun demikian, partai-partai tersebut secara resmi bergabung, tetapi internal Politik PPP di bawah pemerintahan Suharto didominasi oleh perbedaan prioritas kelompok-kelompok awal yang membentuk partai tersebut.
Sejarah > Oposisi Orde Baru

Pada pertengahan tahun 1970-an, dukungan masyarakat terhadap rezim Soeharto dengan cepat berkurang. Ketika Soeharto merebut kekuasaan melalui kudeta militer berdarah pada tahun 1965 dan menggulingkan Presiden Soekarno, kelompok-kelompok Islam mendukung Soeharto dan membantu menganiaya lawan-lawan politiknya. Namun ketika rezim menjadi korup dan semakin otoriter, aliansi ini mulai runtuh. Pada tahun 1974, Zakaria bin Muhammad Amin diangkat sebagai anggota dewan dan menjabat hingga tahun 1986. Menjelang pemilu legislatif tahun 1977, banyak orang mulai mencari pilihan lain selain Golkar yang didukung pemerintah.
Khawatir PPP akan memenangkan pemilu, Soeharto mempermainkan ketakutan masyarakat dengan meminta militer menangkap sekelompok orang yang mengaku terkait dengan Komando Jihad. Oleh karena itu, beberapa orang menjadi khawatir bahwa memilih PPP dan partainya yang berhaluan Islam berarti menyatakan dukungannya terhadap Komando Jihad. Dan dalam pemerintahan yang semakin otoriter, banyak yang menolak untuk dikaitkan dengan pihak yang salah. Golkar kemudian memenangkan pemilihan legislatif dengan 62% dan PPP berada di urutan kedua dengan 27% suara.
Namun PPP tidak tinggal diam dan menerima kekalahan. Pada Sidang Umum MPR tahun 1978, anggota PPP Chalid Mawardi melontarkan kritik pedas terhadap rezim Soeharto. Mawardi menuduh Pemerintah anti-Muslim, mengeluhkan tindakan keras yang dilakukan pemerintah terhadap perbedaan pendapat, dan menuduh bahwa Pemilu Legislatif tahun 1977 dimenangkan karena adanya kecurangan dalam pemilu. Anggota PPP juga melakukan aksi mogok massal ketika Soeharto menyebut agama sebagai “aliran kepercayaan”.
PPP tampaknya semakin mengukuhkan statusnya sebagai partai oposisi terkuat. Namun hal itu tidak akan bertahan lama. Pada tahun 1984, NU, di bawah pimpinannya, Abdurrahman Wahid, menarik diri dari PPP, sehingga melemahkan partai. Perolehan suara PPP turun dari hampir 28% pada pemilu legislatif tahun 1982 menjadi 16% pada pemilu legislatif tahun 1987, PPP juga dipaksa oleh pemerintah untuk mengganti ideologi Islamnya dengan ideologi nasional Pancasila dan berhenti menggunakan simbol-simbol Islam. Akibatnya, partai tersebut mengganti logonya yang menunjukkan tempat suci Kabah di Makkah dengan bintang. Elemen Nahdatul Ulama demikian kembali ke kancah politik nasional pada tahun 1999 sebagai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Suni (Solidaritas Umat Nahdliyin Indonesia), dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU).
Sejarah > Sidang Umum MPR 1988

Pada Sidang Umum MPR 1988, Ketua PPP Djaelani Naro dicalonkan sebagai wakil presiden. Soeharto, yang terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan kelima pada Sidang Umum tersebut, melakukan intervensi. Ia mencontohkan keputusan MPR tahun 1973 yang salah satu kriteria seorang wakil presiden adalah bisa bekerja sama dengan presiden. Soeharto pun melakukan diskusi dengan Naro dan meyakinkannya untuk menarik pencalonan Naro.
Apa yang dilakukan Naro belum pernah terjadi sebelumnya karena baik Soeharto maupun wakil presidennya selalu terpilih tanpa lawan. Permasalahannya kali ini adalah pilihan Soeharto terhadap wakil presiden, Soedharmono. Pilihan Suharto telah menyebabkan perpecahan antara dirinya dan sekutu paling setianya, ABRI. Banyak anggota ABRI yang tidak menyukai Soedharmono karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya di belakang meja (Soedharmono adalah seorang pengacara militer) dibandingkan sebagai petugas lapangan. Melihat adanya celah yang bisa dieksploitasi, Naro mencalonkan dirinya mungkin dengan dukungan pribadi dari ABRI yang di depan umum telah menunjukkan dukungannya kepada Soedharmono.
Sejarah > Pemilihan Umum 2004 dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

PPP memperoleh 8,1% suara pada pemilu legislatif tahun 2004, turun dari 10,7% perolehan suara pada tahun 1999, namun cukup untuk mempertahankan posisinya sebagai partai dengan perwakilan terbaik ketiga di legislatif, di belakang PDI-P dan Golkar. Dalam pemilihan presiden, PPP semula tidak memikirkan calon presiden pada pemilu presiden 2004. Mereka berharap Hamzah terpilih menjadi cawapres Megawati dan melanjutkan kemitraan Presiden/Wakil Presiden Megawati/Hamzah. Namun Megawati memilih Ketua NU Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya.
PPP kemudian terus menunggu, masih berharap Hamzah Haz terpilih sebagai calon wakil presiden. Akhirnya, sehari sebelum pendaftaran calon presiden/wakil presiden ditutup, Hamzah maju dan menjadi calon presiden dari PPP. Pasangannya adalah Agum Gumelar, yang menjabat Menteri Perhubungan pada Kabinet Megawati. Pencalonan Hamzah sebagai presiden tidak berhasil karena ia hanya memperoleh 3,1% suara dan berada di urutan kelima.
Pada bulan Agustus 2004, PPP mengumumkan bahwa mereka membentuk Koalisi Kebangsaan bersama dengan PDI-P, Golkar, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk mendukung Megawati memenangkan pemilihan presiden melawan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Yudhoyono akan muncul sebagai pemenang dan PPP akan membelot dari koalisi nasional ke kubu Yudhoyono. Mereka dihargai dengan diberi jabatan di kabinet.
PPP menyelenggarakan Muktamar Nasional ke-6 di Jakarta pada tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 2007. Pada hari terakhir Muktamar, Suryadharma Ali muncul sebagai Ketua PPP baru menggantikan Hamzah. Suryadharma menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Negara pada Kabinet Presiden Yudhoyono. Ia mengumumkan akan tetap menjabat menteri sekaligus merangkap jabatan Ketua Umum PPP. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).
Sejarah > Pemilihan Umum 2009

Pada pemilihan legislatif tahun 2009, partai ini menempati posisi keenam dengan perolehan 5,3 persen suara, dan meraih 37 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sepanjang pemilu, partai ini memperoleh suara dari para lelaki Muslim lansia di seluruh pedesaan dan perkotaan, di dalam dan di luar Pulau Jawa.
Dalam pemilihan presiden, terjadi perbedaan dalam menentukan capres yang akan didukung. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bachtiar Chamsyah, yang juga berasal dari Parmusi, mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Padahal, pada saat yang sama, Ketua DPP PPP Suryadharma Ali tengah melakukan penjajakan dengan calon presiden lain dalam program PPP mendengar. Kondisi ini cukup menggambarkan keterbelahan dalam internal PPP. Menurut Hasto Kristiyanto, PPP sempat menyatakan dukungan untuk bergabung dengan PDI-P dengan melakukan kerja sama politik, tetapi upaya tersebut dijegalkan oleh SBY. Pada akhirnya, PPP mendukung pasangan SBY-Boediono pada 10 Mei 2009. Suryadharma Ali kemudian dilantik sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai perwakilan dari PPP.
Sejarah > Pemilihan Umum 2014 & Keretakan Partai

Pada pemilihan legislatif tahun 2014, PPP menargetkan mendapatkan 12% suara nasional atau 13-15% suara di DPR. Namun, PPP hanya bisa meraih 6.53% suara nasional dan sebanyak 39 kursi di DPR. Konflik internal dalam menentukan calon presiden kembali terjadi menjelang pemilihan presiden 2014. Saat itu, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23 Maret 2014. Suryadharma Ali memberikan orasi dan dukungan kepada Prabowo Subianto. Kehadiran Suryadharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra dituding sebagai penyebab gagalnya PPP meraih target 12 persen suara dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014. Pada 13 April 2014, sebanyak 26 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP meminta Dewan Pimpinan Pusat PPP melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pertanggungjawaban Suryadharma Ali.
Tidak lama setelah permintaan pertanggungjawaban disuarakan, Suryadharma Ali pada 16 April 2014 menandatangani surat pemecatan untuk Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan lima unsur pimpinan DPW PPP. Suharso dipecat dengan alasan mengurus proses percalonan istrinya sebagai caleg, sementara lima unsur pimpinan DPP PPP tersebut dipecat karena mengurus pemilihan capres pada saat kader sedang memperjuangkan suara di pemilu legislatif. Setelah pemecatan, Suryadharma mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo di kantor DPP PPP dan ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi yang menegaskan bahwa koalisi partainya dengan Gerindra adalah ilegal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PPP menggelar rapat pimpinan nasional pada 19-20 April 2014 yang melahirkan keputusan pemberhentian sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Namun pada akhirnya, konflik internal berakhir dengan damai setelah Suryadharma meminta maaf dan PPP secara resmi mendukung Prabowo Subianto pada 12 Mei 2014. PPP sempat mengusulkan Suryadharma Ali sebagai calon wakil presiden Prabowo namun Prabowo memilih Hatta Rajasa sebagai wakilnya.
Sejarah > Pemilihan Umum 2019 dan Berakhirnya Dualisme

Pada Pemilu 2019, PPP kembali mengalami penurunan suara. PPP hanya dapat meraih 4,5 persen suara atau sebanyak 19 kursi di DPR. Secara persentase, raihan suara ini adalah yang terendah sepanjang sejarah keikutsertaan PPP dalam pemilu. Arah dukungan PPP terhadap calon presiden pilihan juga terpecah. Ketua Umum hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden sementara Ketua Umum versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy mendukung Joko Widodo. Secara resmi, PPP mendukung percalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.
Menjelang Pemilu 2019, Ketua PPP versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy terjerat kasus dugaan suap jabatan di Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai langkah untuk menyelamatkan partai, Romy resmi diberhentikan sebagai ketua umum PPP versi Muktamar Surabaya dan digantikan oleh Suharso Monoarfa. Penetapan tersangka terhadap Romy menjadi peringatan keras proses alih generasi politik di Indonesia. Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya membuka pintu untuk bersatu atau islah dengan kubu PPP pimpinan Humphrey Djemat. Suharso pun mengaku telah bertemu Humphrey untuk membahas persoalan islah.
Pada Desember 2019, DPP PPP menegaskan tidak ada muktamar islah karena kepengurusan PPP sudah resmi diakui negara. Ketua Panitia Pengarah Mukernas V PPP Achmad Baidowi menyatakan jika kubu Humphrey Djemat ingin bergabung, mereka harus mengikuti hasil Mukernas V PPP dan ketentuan AD/RT yang ada. Dualisme partai PPP pun berakhir dengan penyelenggaraan Muktamar IX PPP 2020 dengan Suharso Monoarfa ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP dan Djan Faridz kembali bergabung dengan kepengurusan PPP sebagai anggota Majelis Kehormatan Partai.
Sejarah > Konflik Singkat & Pemilu 2024

Pasca konflik kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy, konflik internal partai kembali terjadi. Hal ini berawal dari 15 Agustus 2022, dimana Suharso Monoarfa memberikan pernyataan kontroversial mengenai 'amplop' kiai. Walaupun Suharso Monoarfa sudah meminta maaf, pernyataan ini dinilai kontroversial karena dianggap menghina kalangan pesantren dan para kiai hingga terjadi aksi protes yang meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari ketua umum PPP. Pernyataan kontroversial ini juga ditentang oleh kader PPP karena dianggap bisa mengancam eksistensi partai untuk kontestasi pemilu 2024 dan kader PPP menuntut agar Suharso Monoarfa untuk mundur kalau tidak mau dipecat secara tidak terhormat. Pada 3-5 September 2022, PPP menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang menetapkan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dan pengangkatan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum untuk sisa masa bakti 2020-2025. Suharso Monoarfa justru melawan balik keputusan tersebut dan mengerahkan kader loyalis untuk membatalkan keputusan tersebut. Pakar politik menilai konflik kali ini justru berbeda karena konflik sebelumnya berkaitan dengan arah politik sementara konflik diantara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono terjadi karena 'keseleo lidah' (slip of tongue) dan menilai konflik ini hanya berlangsung singkat.
Menjelang pemilu 2024, PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Golkar dan PAN pada 12 Mei 2022. Kata "Bersatu" memiliki filosofi, yakni Beringin (Golkar), Surya (PAN), dan Baitullah (PPP), manakala ketiganya merupakan simbol dari masing-masing partai politik pendiri koalisi. PPP juga diperkuat oleh bergabungnya Sandiaga Uno sebagai anggota partai. Namun pada tanggal 26 April 2023, PPP mengusung Ganjar Pranowo, bergabung dengan koalisi pengusung PDI-P. Pada awalnya, PPP mengusung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar dan berusaha mengajak Koalisi Indonesia Bersatu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kendati demikian, Golkar dan PAN mengusung Prabowo Subianto dan membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra.
Sejarah > Tidak lolosnya PPP ke DPR-RI di pemilu 2024

Pada pemilu legislatif 2024, untuk pertama kalinya suara partai PPP menurun secara signifikan dan akhirnya partai PPP tidak dapat lolos di DPR-RI.
Identitas politik > Ideologi

Partai ini meyakini agama Islam mempunyai peran penting sebagai pedoman moral dan inspirasi dalam kehidupan berbangsa. Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mendukung konsep sistem ekonomi kerakyatan, keadilan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap sektor-sektor perekonomian yang mempunyai pengaruh pengontrolan terhadap hajat hidup orang banyak, peranan besar negara. perusahaan yang dimiliki, dan kemandirian ekonomi.
Pimpinan > Ketua Umum

Artikel utama: Daftar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mohammad Syafa'at Mintaredja, Thayeb Mohammad Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.
Perolehan suara dan kursi > Riwayat hasil Pemilihan Umum Legislatif

| Pemilu | Nomor Urut | Kursi DPR yang dimenangkan | Jumlah suara | Persentase suara | Hasil Pemilu | Ketua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | N/A | 94 / 360 | 14,833,942 | 27.11% | Oposisi | Muhammad Syafa'at Mintaredja |
| 1977 | 1 | 99 / 360 | 18,743,491 | 29.29% | 5 kursi, Oposisi | Muhammad Syafa'at Mintaredja |
| 1982 | 1 | 94 / 360 | 20,871,880 | 27.78% | 5 kursi, Oposisi | Djaelani Naro |
| 1987 | 1 | 61 / 400 | 13,701,428 | 15.97% | 33 kursi, Oposisi | Djaelani Naro |
| 1992 | 1 | 62 / 400 | 16,624,647 | 17.01% | 1 kursi, Oposisi | Ismail Hasan Metareum |
| 1997 | 1 | 89 / 400 | 25,340,028 | 22.43% | 27 kursi, Oposisi | Ismail Hasan Metareum |
| 1999 | 9 | 58 / 500 | 11,329,905 | 10.71% | 31 kursi, Pemerintah | Hamzah Haz |
| 2004 | 5 | 58 / 550 | 9,248,764 | 8.15% | , Pemerintah | Hamzah Haz |
| 2009 | 24 | 38 / 560 | 5,544,332 | 5.32% | 20 kursi, Pemerintah | Suryadharma Ali |
| 2014 | 9 | 39 / 560 | 8,157,488 | 6.53% | 1 kursi, Oposisi (sampai 2014) Pemerintah (setelah 2014) | Suryadharma Ali |
| 2019 | 10 | 19 / 575 | 6,323,147 | 4.52% | 20 kursi, Pemerintah | Suharso Monoarfa |
| 2024 | 17 | 0 / 580 | 5,878,777 | 3.87% | 19 kursi, Pemerintah | Muhamad Mardiono |
↑  Jumlah suara NU, Perti, PSII and Parmusi, yang kemudian digabung menjadi PPP pada 1973
Perolehan suara dan kursi > Hasil Pemilihan Presiden

| Pemilu | Nomor urut | Calon presiden yang diusung | Calon wakil presiden yang diusung | Putaran 1 (Jumlah suara) | Persentase | Hasil | Putaran 2 (Jumlah suara) | Persentase | Hasil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 5 | Hamzah Haz | Agum Gumelar | 3,569,861 | 3.01% | Tidak lolos T | Putaran kedua | Putaran kedua | Putaran kedua |  |
| 2009 | 2 | Susilo Bambang Yudhoyono | Boediono | 73,874,562 | 60.80% | Terpilih Y |  |  |  |  |
| 2014 | 1 | Prabowo Subianto | Hatta Rajasa | 62,576,444 | 46.85% | Kalah T |  |  |  |  |
| 2019 | 01 | Joko Widodo | Ma'ruf Amin | 85,607,362 | 55.50% | Terpilih Y |  |  |  |  |
| 2024 | 03 | Ganjar Pranowo | Mahfud MD | 27,040,878 | 16.47% | Kalah T |  |  |  |  |
Cetak tebal: kader PPP
Perolehan suara dan kursi > DPRD Provinsi

| Pemilu | Perolehan Kursi | Jumlah Provinsi | Provinsi Juara | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 132 | 32 | tidak ada | Tidak memiliki perwakilan di DPRD Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. |
| 2019 | 92 | 30 | tidak ada | Tidak memiliki perwakilan di DPRD Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. |
| 2024 |  |  | tidak ada |  |
Tokoh terkenal

Artikel utama: Tokoh Partai Persatuan Pembangunan
Kepengurusan

Berikut merupakan kepengurusan DPP PPP periode 2020–2025.
Kepengurusan > Dewan Pengurus

Plt Ketum PPP: Muhamad Mardiono
Waketum I: Arsul Sani
Waketum II: Ermalena
Waketum III: Amir Uskara
Waketum IV: Musyaffa Noer
Waketum V: Rusli Effendi
Sekjen: Arwani Thomafi
Wasekjen I: Chairunnisa Yusuf
Wasekjen II: Norman Zein Nahdi
Wasekjen III: Rapih Herdiansyah
Bendahara Umum: R. Arya Permana Graha
Wakil Bendahara: Nadia Hasna Humaira
Kepengurusan > Bidang Politik Hukum dan Kelembagaan Publik

Ketua Pertahanan dan Keamanan: Mayjen Purn Neno Hamriono
Ketua Politik dan Pemerintahan: Audy Joinaldy
Ketua Hukum HAM dan Advokasi: Andi Surya Wijaya
Ketua Hubungan Kelembagaan Publik: Dahlia Umar
Kepengurusan > Bidang Organisasi

Ketua OKK Wilayah I: Achmad Baidowi
Ketua OKK Wilayah II: M Qoyyum Abdul Jabbar
Ketua OKK Wilayah III: Idy Muzayyad
Ketua Data dan Digital: Rendhika D Harsono
Ketua Informasi dan Komunikasi: Dony Ahmad Munir
Ketua Pengelolaan Aset: Lukman Yani