stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Labuhan Ratu Pasar, Sungkai Selatan, Lampung Utara
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung |
| --- | --- |
Desa:  Banjar Ketapang  Bumi Ratu  Gedung Ketapang  Gunung Labuhan  Karang Rejo I  Ketapang  Kota Agung  Labuhan Ratu Kampung  Labuhan Ratu Pasar  Sinar Galih  Sidodadi
Labuhan Ratu Danau, Way Jepara, Lampung Timur

| Labuhan Ratu Danau, Way Jepara, Lampung Timur |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Lampung
Kabupaten: Lampung Timur
Kecamatan: Way Jepara
Kode pos: 34396
Kode Kemendagri: 18.07.07.2015 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Labuhan Ratu Danau, Way Jepara, Lampung Timur adalah sebuah desa di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung |
| --- | --- |
Desa:  Braja Asri  Braja Caka  Braja Dewa  Braja Emas  Braja Fajar  Braja Sakti  Jepara  Labuhan Ratu I  Labuhan Ratu II  Labuhan Ratu Baru  Labuhan Ratu Danau  Sri Rejosari  Sri Wangi  Sumberejo  Sumber Marga  Sumur Bandung
Leif Ericsson (perenang)

| Informasi pribadi |
| --- | --- |
Lahir: 20 September 1955 (umur 69) Uppsala, Swedia
 
Olahraga
Olahraga: Renang
Leif Ericsson (lahir 20 September 1955
) adalah seorang perenang asal Swedia. Ia berkompetisi dalam lomba gaya punggung 200 meter putra pada Olimpiade Musim Panas 1976.
Lembayung (disambiguasi)

Lembayung dapat mengacu pada beberapa hal berikut:
Tanaman merambat dari keluarga Basellaceae
Genus tanaman basella, Lembayung
Lembayung malabar (basella rubra)
Sayur lembayung, lihat daun kacang
Warna lembayung, lihat violet
Shosei Koda

| Shosei Koda |
| --- | --- |
Shosei Koda tak lama sebelum pemenggalannya
Lahir: (1979-11-29)29 November 1979 Nōgata, Fukuoka, Jepang
Meninggal: 29 Oktober 2004(2004-10-29) (umur 24) Irak
Sebab meninggal: Pemenggalan
Orang tua: Setsuko Koda Masumi Koda

Shosei Koda (香田 証生code: ja is deprecated , Kōda Shōsei, 29 November 1979 – 29 Oktober 2004) adalah seorang warga sipil Jepang yang diculik dan kemudian dipenggal di Irak pada 29 Oktober 2004, oleh kelompok Zarqawi, ketika berkunjung ke negara tersebut. Ia menjadi orang Jepang pertama yang dipenggal di Irak.
Kehidupan awal dan pendidikan

Orangtua Koda, Setsuko Koda dan Masumi Koda, adalah anggota Gereja Serikat Kristus. Karena afiliasi keluarga Koda dengan Gereja Serikat Kristus, sebuah tato salib terdapat pada lengannya. Keluarganya berasal dari Nōgata, Fukuoka, sebuah kota selatan kecil di Jepang, dan ibunya adalah seorang perawat. Koda keluar dari sekolah tinggi sebelum ia mulai bekerja sebagai pelukis dalam ruangan sampai 2002.
Pranala luar

Shosei Koda's Grave
The Mystery of Shosei Koda Diarsipkan 2014-09-26 di Wayback Machine.
Leif Sevón

| Leif Sevón |
| --- | --- |
 
Hakim  Mahkamah Eropa
Masa jabatan 1995–2002
 
Informasi pribadi
Kebangsaan: Finlandia
 Penghargaan Honoris Causa  Order of the Cross of Terra Mariana, 3rd Class (en)   Order of the Polar Star - Commander's Grand Cross (en)   Grand Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria (en)   Grand Cross of the Order of the White Rose of Finland (en)   Commander of the Order of the White Rose of Finland (en)   

Sunting kotak info • L • B
 
Leif Sevón adalah seorang yuris (ahli hukum) asal Finlandia yang dikenal akan kiprahnya sebagai  hakim di Mahkamah Eropa (European Court of Justice atau disingkat ECJ). Ia mulai menjabat sebagai hakim di mahkamah tersebut pada 1995. Masa jabatannya sebagai hakim berakhir pada 2002.
Lampria mexicana

| Lampria mexicana |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Tipulidae
Genus:: Lampria
Spesies:: Lampria mexicana

Lampria mexicana adalah spesies lalat yang tergolong famili Asilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari genus Lampria, ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini mempunyai insting predator yang agresif dan makanannya utamanya adalah serangga lain.
Dana perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
Klasifikasi

Dana Perimbangan terdiri atas:
Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari:
a. DBH Pajak:
     i.   Pajak Bumi dan Bangunan
     ii.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
     iii. Pajak Penghasilan:
          i.  Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
          ii. Pajak Penghasilan Pasal 21
  b. DBH Sumber Daya Alam:
     i.  Kehutanan:
         * Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
         * Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
         * Dana Reboisasi (DR)
     ii. Pertambangan Umum:
         * Iuran Tetap (Land-rent)
         * Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)
     iii. Perikanan:
         * Pungutan Pengusahaan Perikanan
         * Pungutan Hasil Perikanan
     iv. Pertambangan Minyak Bumi
         * Setoran Bagian Pemerintah; atau
         * Iuran Tetap dan Iuran Produksi
     v.  Pertambangan Gas Bumi
     vi. Pertambangan Panas Bumi
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Bagi Hasil

Artikel utama: Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
Dana Bagi Hasil > DBH Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
Dana Bagi Hasil > DBH Pajak > DBH PBB

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah.
DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;
64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
9% untuk biaya pemungutan.
Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:
6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
Dana Bagi Hasil > DBH Pajak > DBH BPHTB

Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah.
DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Dana Bagi Hasil > DBH Pajak > DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:
8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut:
8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.
Dana Bagi Hasil > DBH Pajak > Penetapan Alokasi DBH Pajak

Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21:
Alokasi untuk masing-masing daerah terdiri atas:
Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan
Alokasi Definitif (pembagian definitif) yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
Alokasi didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
Alokasi didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
Dana Bagi Hasil > DBH Pajak > Penyaluran DBH Pajak

DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. Untuk DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan. Sedangkan untuk PBB dan BPHTB bagian Pemerintah, penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan.
Pengecualian untuk PBB bagian Pemerintah yang dialokasikan sebesar 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, penyalurannya hanya dilaksanakan dalam bulan Nopember tahun anggaran berjalan.
Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian sebagai berikut:
penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara; dan
penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga.
Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari:
Kehutanan;
Pertambangan Umum;
Perikanan;
Pertambangan Minyak Bumi;
Pertambangan Gas Bumi; dan
Pertambangan Panas Bumi.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

DBH Kehutanan berasal dari:
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
Dana Reboisasi (DR).
DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
64% untuk kabupaten/kota penghasil.
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
16% untuk provinsi yang bersangkutan;
32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

DBH Pertambangan Umum berasal dari:
1. Iuran Tetap (Land-rent); dan
2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty).
Dari Wilayah Kabupaten/Kota
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
64% untuk kabupaten/kota penghasil.
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
16% untuk provinsi yang bersangkutan;
32% untuk kabupaten/kota penghasil, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan
32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dari Wilayah Provinsi
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:
26% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi > Dari Wilayah Kabupaten/Kota

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:
3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi > Dari Wilayah Provinsi

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:
5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi

Dari Wilayah Kabupaten/Kota
DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian:
6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian:
0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dari Wilayah Provinsi
DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian:
10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian:
0,17% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi

DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari:
1. Setoran Bagian Pemerintah; atau
2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:
16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
32% untuk kabupaten/kota penghasil;
32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam

Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.
Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis.
Ketetapan menteri teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA

Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari kementerian teknis.
Dana Bagi Hasil > DBH Sumber Daya Alam > Penyaluran DBH Sumber Daya Alam

Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, maka selisihpenerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU).
Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Bagi Hasil > Pemantauan dan Evaluasi

Pembagian tugas Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil adalah sebagai berikut:
Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi.
Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Dana Reboisasi (DR).
Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR.
Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan pendanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penambahan anggaran pendidikan dasar, maka Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH bagian 0,5% yang disediakan untuk anggaran pendidikan dasar untuk tahun anggaran berikutnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam, tata cara penyaluran,pedoman umum, [petunjuk teknis] pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan danRAPBN tahun anggaran berikutnya.
Dana Alokasi Umum

Artikel utama: Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum > Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.
Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.