stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah provinsi di Indonesia
Regio I Sumatra > Pembentukan awal 1 provinsi (1945–1948)

Sumatra (administratif) (1945–1947)
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Gouvernement Sumatra (Residentie Atjeh en Onderhoorigheden, Residentie Tapanoeli, Residentie Sumatra's Westkust, Residentie Benkoelen, Residentie Lampoengsche Districten, Residentie Palembang, Residentie Djambi, Residentie Riouw en Onderhoorigheden, Residentie Oostkust van Sumatra, dan Residentie Bangka en Billiton) atau Daerah Rikugun Tomi Shudan Sumatra Pemerintahan Militer Jepang
Kedudukan Pemerintahan: Medan / Bukittinggi (?) .
Lain-lain:
Pembentukan pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945).
Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom (1947).
Sumatra (1947–1948)
Peraturan: PP No. 8 Tahun 1947 (disahkan dan diundangkan 28-14-1947).
Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sumatra.
Kedudukan Pemerintahan: Medan.
Lain-lain:
Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1947).
Berdasar Perjanjian Renville wilayahnya berkurang karena didirikan/menjadi Negara Sumatra Timur, Negara Sumatera Selatan, serta Satuan Kenegaraan Riau, Satuan Kenegaraan Belitung, dan Satuan Kenegaraan Bangka (1948).
Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Utara [I], Provinsi Sumatra Tengah [I], dan Provinsi Sumatera Selatan [I] (1948).
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 3 provinsi (1948–1949)

Sumatera Utara [I] (1948–1949)
Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan 15 April 1948)
Wilayah asal: 1. Karesidenan Aceh, 2. Karesidenan Tapanuli, dan 3. Karesidenan Sumatra Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Medan.
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Sumatra.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).
Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Negara Sumatra Timur (1948).
Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai akhir 1949 pemerintahannya bersifat militer.
Dibubarkan dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM dan No. 9/Des/WKPM; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli-Sumatra Timur (1949).
Sumatra Tengah [I] (1948–1950)
Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan 15 April 1948).
Wilayah asal: 1. Karesidenan Sumatera Barat, 2. Karesidenan Riau, dan 3. Karesidenan Jambi.
Kedudukan Pemerintahan: Bukittinggi.
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Sumatra.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).
Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Satuan kenegaraan Riau (1948).
Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai sekitar pertengahan 1950 pemerintahannya bersifat militer.
Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatra Tengah [II] tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 (1950).
Sumatera Selatan [I] (1948–1950)
Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan 15 April 1948)
Wilayah asal: 1. Karesidenan Palembang, 2. Karesidenan Bengkulu, 3. Karesidenan Lampung, dan 4. Karesidenan Bangka-Biliton.
Kedudukan Pemerintahan: Palembang/Curup (sementara, masa periode Pemerintahan Darurat).
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Sumatra.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).
Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Negara Sumatera Selatan, Satuan kenegaraan Belitung, dan Satuan kenegaraan Bangka (1948).
Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai sekitar pertengahan 1950 pemerintahannya bersifat militer.
Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatera Selatan [II]  tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 (1950).
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 5 provinsi (1949–1950)

Aceh [I] (1949–1950)
Peraturan: Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM (disahkan 17 Desember 1949; berlaku 1 Januari 1950).
Wilayah asal: Keresidenan Aceh (dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539) dan Kabupaten Langkat yang tidak termasuk wilayah Negara Sumatra Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Kutaraja.
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I].
Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan Provinsi Tapanuli-Sumatra Timur menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] (1950).
Tapanuli-Sumatra Timur (1949–1950)
Peraturan: Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 9/Des/WKPM (disahkan 17 Desember 1949; berlaku 1 Januari 1950).
Wilayah asal: Karesidenan Tapanuli dan Karesidenan Sumatra Timur yang tidak termasuk wilayah Negara Sumatra Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Sibolga.
Lain-lain:
Merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I].
Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan Provinsi Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] (1950).
Regio I Sumatra > Penggabungan kembali menjadi 3 provinsi (1950–1956)

Sumatra Tengah [II] (1950–1957/58)
Peraturan:
Perppu No. 4 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: 1. Karesidenan Sumatera Barat, 2. Karesidenan Riau, dan 3. Karesidenan Jambi.
Kedudukan Pemerintahan: Bukittinggi.
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Dibubarkan dengan UU Drt No. 19 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958). Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Sumatera Barat (1957/8), Provinsi Riau (1957/8), dan Provinsi Jambi (1957/8).
Sumatera Utara [II] (1950–1956)
Peraturan:
Perppu No. 5 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950jj; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: 1. Karesidenan Aceh, 2. Karesidenan Tapanuli, dan 3. Karesidenan Sumatra Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Medan.
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Perppu No. 5 Tahun 1950 dicabut dan diganti dengan UU No 24 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Aceh [II]  (1956) dan Provinsi Sumatera Utara [III]  (1956).
Sumatera Selatan [II] (1950–sekarang)
Peraturan:
Perppu No. 3 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950), jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955 (keduanya ditetapkan menjadi UU No. 25 Tahun 1959 [disahkan 26 Juni 1959; diundangkan 4 Juli 1959 ]); jo. Perppu No. 3 Tahun 1964 (ditetapkan menjadi UU No. 14 tahun 1964); jo. UU No. 9 Tahun 1967; jo. UU No. 27 Tahun 2000.
PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950)
Wilayah asal: 1. Karesidenan Palembang, 2. Karesidenan Bengkulu, 3. Karesidenan Lampung, dan 4. Karesidenan Bangka-Biliton.
Kedudukan Pemerintahan: Palembang.
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi: 1. Provinsi Lampung (1964), 2. Provinsi Bengkulu (1967), dan 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2000).
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 4 provinsi (1956–1957)

Sumatera Utara [III] (1956–sekarang)
Peraturan: UU No 24 Tahun 1956 (disahkan 29 November 1956; diundangkan 7 Desember 1956)
Wilayah asal: 1. Karesidenan Tapanuli dan 2. Karesidenan Sumatra Timur [meliputi wilayah: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli-Serdang, Kabupaten Simelungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu (dimaksud dalam UU Drt No. 7 Tahun 1956); Kota Besar Medan, Kota Besar Pematang Siantar, Kota Besar Sibolga (dimaksud dalam UU Drt No. 8 Tahun 1956); Kota Kecil Tanjung Balai, Kota Kecil Binjai, dan Kota Kecil Tebing Tinggi (termaksud dalam UU Drt No. 9 Tahun 1956).
Kedudukan Pemerintahan: Medan.
Lain-lain: Pemekaran dan pembentukan ulang dari Provinsi Sumatera Utara [II].
Aceh [II] (1956–sekarang)
Peraturan:
Undang-Undang No 24 Tahun 1956 (disahkan 29 November 1956; diundangkan 7 Desember 1956).
jo. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959.
jo. UU No 44 Tahun 1999.
UU No 18 Tahun 2001 (dicabut dan digantikan dengan nomor 5).
jo. UU No 11 Tahun 2006.
Nomenklatur yang digunakan:
Provinsi Aceh Darussalam (1956–1959).
Daerah Istimewa Aceh/Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1959–2001).
Provinsi Istimewa Aceh (1999 — belum pernah digunakan).
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009).
Provinsi Aceh (2009–sekarang).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Aceh Besar, 2. Kabupaten Pidie, 3. Kabupaten Aceh Utara, 4. Kabupaten Aceh Timur, 5. Kabupaten Aceh Tengah, 6. Kabupaten Aceh Barat, 7. Kabupaten Aceh Selatan (dimaksud dalam UU Drt No. 7 Tahun 1956); dan 8. Kota Besar Kutaraja (dimaksud dalam UU Drt No. 8 Tahun 1956).
Kedudukan Pemerintahan: Kutaraja (berganti nama menjadi Kota Banda Aceh).
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [II].
Diberi status Daerah Istimewa dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh; Nomenklaturnya diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959).
Status Daerah Istimewa diperkuat dengan UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1999).
Diberi Otonomi Khusus dengan UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Nomenklaturnya diubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2001).
Status Keistimewaan dan Otonomi Khusus diatur kembali dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (2006).
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 7 provinsi (1957–1964)

Jambi (1957/58–sekarang)
Peraturan: UU Drt No. 19 Tahun 1957 [disahkan 9 Agustus 1957; diundangkan 10 Agustus 1957 ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan 25 Juli 1958; diundangkan 31 Juli 1958 ])
Wilayah asal: 1. Daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, 2. Daerah Swatantra Tingkat II Merangin; 3. Sebagian Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir/Kerinci yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan: 1. Kerinci Hulu 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir (termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956); dan Kotapraja Jambi (termaksud dalam UU No. 9 tahun 1956).
Kedudukan Pemerintahan: Jambi.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah [II].
Riau (1957/58–sekarang)
Peraturan: UU Drt No. 19 Tahun 1957 [disahkan 9 Agustus 1957; diundangkan 10 Agustus 1957 ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan 25 Juli 1958; diundangkan 31 Juli 1958]).
Wilayah asal: 1. Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis, 2. Daerah Swatantra Tingkat II Kampar, 3. Daerah Swatantra Tingkat II Inderagiri, dan 4. Daerah Swatantra Tingkat II Kepulauan Riau (termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956), 5. Kotapraja Pakanbaru (termaksud dalam UU No. 8 tahun 1956).
Kedudukan Pemerintahan (asal): Tanjung Pinang.
Kedudukan Pemerintahan (sekarang): Kota Pekanbaru.
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah [II].
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Riau (2002).
Sumatera Barat (1957/58–sekarang)
Peraturan: UU Drt No. 19 Tahun 1957 [disahkan 9 Agustus 1957; diundangkan 10 Agustus 1957 ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan 25 Juli 1958; diundangkan 31 Juli 1958 ]), jo. UU No. 17 Tahun 2022 (disahkan dan diundangkan pada 25 Juli 2022)
Wilayah asal: 1. Daerah Swatantra Tingkat II Agam; 2. Daerah Swatantra Tingkat II Padang/Pariaman; 3. Daerah Swatantra Tingkat II Solok; 4. Daerah Swatantra Tingkat II Pasaman; 5. Daerah Swatantra Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung; 6. Daerah Swatantra Tingkat II Limapuluh Kota; 7. Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan; 1.Kerinci Hulu, 2.Kerinci Tengah dan, 3.Kerinci Hilir; dan 8. Daerah Swatantra Tingkat II Tanah Datar, (termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956); 9. Kotapraja Bukit Tinggi dan 10. Kotapraja Padang (termaksud dalam UU No. 9 tahun 1956); 11. Kotapraja Sawahlunto; 12. Kotapraja Padang panjang; 13. Kotapraja Solok dan 14. Kotapraja Payakumbuh (termaksud dalam UU No. 8 tahun 1956).
Kedudukan Pemerintahan (asal): Bukittinggi.
Kedudukan Pemerintahan (sekarang): Kota Padang.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah [II].
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 8 provinsi (1964–1967)

Lampung (1964–sekarang)
Peraturan: Perppu No. 3 Tahun 1964 [disahkan dan diundangkan 13 Februari 1964; berlaku surut 1 Januari 1964 ] (ditetapkan menjadi UU No. 14 tahun 1964 [disahkan dan diundangkan 23 September 1964; berlaku surut 1 Januari 1964 ])
Wilayah asal: 1. Daerah Tingkat II Lampung Utara, 2. Daerah Tingkat II Lampung Tengah, 3. Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung (termaksud dalam UU 28 Tahun 1959).
Kedudukan Pemerintahan: Tanjungkarang-Telukbetung (berganti nama menjadi Kota Bandar Lampung).
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan [II] .
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 9 provinsi (1967–2000)

Bengkulu (1967–sekarang)
Peraturan: UU No. 9 Tahun 1967 (disahkan dan diundangkan 12 September 1967).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Bengkulu Utara, 2. Kabupaten Bengkulu Selatan, 3. Kabupaten Rejang Lebong; dan 4. Kotamadya Bengkulu (termaksud dalam UU 28 Tahun 1959).
Kedudukan Pemerintahan: Bengkulu.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan [II] .
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 11 provinsi (2000–2002)

Kepulauan Bangka Belitung (2000–sekarang)
Peraturan: UU No. 27 Tahun 2000 (disahkan dan diundangkan 4 Desember 2000)
Wilayah asal: 1. Kabupaten Bangka, 2. Kabupaten Belitung; dan 3. Kota Pangkal Pinang (termaksud dalam UU 28 Tahun 1959).
Kedudukan Pemerintahan: Kota Pangkal Pinang.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan [II] .
Regio I Sumatra > Pemekaran menjadi 10 provinsi (2002–sekarang)

Kepulauan Riau (2002–sekarang)
Peraturan: UU No. 25 Tahun 2002 (disahkan dan diundangkan 25 Oktober 2002).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Kepulauan Riau (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1956), 2. Kabupaten Karimun, 3. Kabupaten Natuna, 4. Kota Batam (dimaksud dalam UU No. 53 Tahun 1999 jo. UU No. 13 Tahun 2000), dan 5. Kota Tanjung Pinang (dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2001).
Kedudukan Pemerintahan: Tanjung Pinang.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Riau.
Regio II Kalimantan > Pembentukan awal (1945–1950)

Kalimantan (Administratif) [I] (1945–1946)
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Gouvernement Borneo yang meliputi Residentie Westerafdeeling van Borneo dan Residentie Zuider en Oostafdeeling van Borneo, yang juga bagian dari Daerah Kaigun Armada Selatan Kedua Pemerintahan Militer Jepang.
Kedudukan Pemerintahan: Bandjarmasin (?).
Lain-lain:
Pembentukan Pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945)
Berdasar Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Kalimantan tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).
Di wilayahnya didirikan Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Satuan Kenegaraan Dayak Besar, Satuan Kenegaraan Daerah Banjar, Satuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, dan Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur (1946).
Kalimantan (Administratif) [II] (1950–1953)
Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: Wilayah Karesidenan Kalimantan Barat, Karesidenan Kalimantan Selatan, dan Karesidenan Kalimantan Timur (meliputi wilayah bekas: Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Satuan Kenegaraan Dayak Besar, Satuan Kenegaraan Daerah Banjar, Satuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, dan Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur).
Kedudukan Pemerintahan: Bandjarmasin (?).
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI)/Pembentukan ulang.
Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom (1953).
Kalimantan (1953–1956)
Peraturan: UU Drt No. 2 Tahun 1953 (disahkan 7 Januari 1953; diundangkan 13 Januari 1953; berlaku 7 Januari 1953).
Wilayah asal: Wilayah Provinsi [Administratif] Kalimantan (meliputi wilayah: 1. Karesidenan Kalimantan Barat, 2. Karesidenan Kalimantan Selatan, dan 3. Karesidenan Kalimantan Timur).
Kedudukan Pemerintahan: Bandjarmasin.
Lain-lain:
Pembentukan Pertama/Alih status dari administratif.
Dibubarkan dengan UU No. 25 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Kalimantan Barat (1956), Kalimantan Selatan (dan Provinsi Kalimantan Tengah) (1956 (7/8)), dan Provinsi Kalimantan Timur (1956).
Regio II Kalimantan > Pemekaran menjadi 3 provinsi (1956–1957)

Kalimantan Barat (1956–sekarang)
Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan 19 November 1956; diundangkan 7 Desember 1956) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Sambas, 2. Kabupaten Pontianak, 3. Kabupaten Ketapang, 4. Kabupaten Sanggau, 5. Kabupaten Sintang, 6. Kabupaten Kapuas-Hulu; dan 7. Kota Besar Pontianak (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
Kedudukan Pemerintahan: Pontianak.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
Kalimantan Selatan (1956–sekarang)
Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan 19 November 1956; diundangkan 7 Desember 1956) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958) jo. UU No. 27 Tahun 1959.
Wilayah asal: 1. Kabupaten Banjar, 2. Kabupaten Hulusungai-Selatan, 3. Kabupaten Hulusungai-Utara, 4. Kabupaten Barito, 5. Kabupaten Kapuas, 6. Kabupaten Kotawaringin, 7. Kabupaten Kotabaru, dan 8. Kota Besar Banjarmasin (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
Kedudukan Pemerintahan: Banjarmasin.
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah (1957/8).
Mengalami pengurangan wilayah yaitu Daerah Swatantra Tingkat II Pasir (hasil pemekaran Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru) diserahkan kepada Provinsi Kalimantan Timur (1959).
Regio II Kalimantan > Pemekaran menjadi 4 provinsi (1957–2012)

Kalimantan Tengah (1957/8–sekarang)
Peraturan: UU Drt No. 10 Tahun 1957 [disahkan 7 Mei 1957; diundangkan 23 Mei 1957 ] (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958 [disahkan 17 Juni 1958; diundangkan 2 Juli 1958 ]) jo. UU No. 25 Tahun 1956.
Wilayah asal: 1. Daerah Swatantra Tingkat II Barito, 2. Daerah Swatantra Tingkat II Kapuas, dan 3. Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
Kedudukan Pemerintahan (sementara): Banjarmasin.
Kedudukan Pemerintahan: Pahandut (1956)/Palangkaraya (1957).
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan (atau Provinsi Kalimantan [?]).
Kalimantan Timur (1956–sekarang)
Peraturan: UU No. 25 Tahun 1956 (disahkan 17 Juni 1958; diundangkan 2 Juli 1958) jo. UU Drt No. 10 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 21 Tahun 1958) jo. UU No. 27 Tahun 1959 jo. UU No. 20 Tahun 2012 (disahkan 16 November 2012; diundangkan 17 Juli 2012).
Wilayah asal: 1. Daerah Istimewa Kutai, 2. Daerah Istimewa Berau, dan 3. Daerah Istimewa Bulongan (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953).
Kedudukan Pemerintahan: Samarinda.
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
Mengalami penambahan wilayah yaitu Daerah Swatantra Tingkat II Pasir (hasil pemekaran Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru) dari Provinsi Kalimantan Selatan (1959).
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara.
Regio II Kalimantan > Pemekaran menjadi 5 provinsi (2012–sekarang)

Kalimantan Utara (2012–sekarang)
Peraturan: UU No. 20 Tahun 2012 (disahkan 16 November 2012; diundangkan 17 Juli 2012).
Wilayah asal: (1) Kabupaten Bulungan (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959); (2) Kota Tarakan (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997); (3) Kabupaten Nunukan; (4) Kabupaten Malinau (keduanya tersebut dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999); dan (5) Kabupaten Tana Tidung (tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007)
Kedudukan Pemerintahan: Tanjung Selor
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
Wilayahnya merupakan wilayah tradisional Daerah Istimewa Bulongan (tersebut dalam UU Drt No. 3 tahun 1953) (?).
Regio II Kalimantan > Pemekaran menjadi 6 Provinsi (2024)

Ibu Kota Nusantara (2024)
Regio III Jawa > Pembentukan awal 3 provinsi (1945–1950)

Jawa Barat (Administratif) (1945–[1947(?)])
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Wilayah Provinsi Jawa Barat Hindia Belanda (1. Karesidenan Bantam (Banten), 2. Karesidenan Batavia (Jakarta), 3. Karesidenan Buitenzorg (Bogor), 4. Karesidenan Priangan (Bandung), dan 5. Karesidenan Cheribon (Cirebon)[?])
Kedudukan Pemerintahan: Jakarta/Bandung (?).
Lain-lain:
Pembentukan pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945).
Setelah agresi militer I sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda (1947).
Berdasarkan Perjanjian Renville wilayahnya berkurang dan hanya tinggal sebagian dari wilayah karesidenan Banten (1948).
Sebagian wilayahnya didirikan Negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta (1948).
Jawa Tengah (Administratif) (1945–[1947(?)])
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Wilayah Provinsi Jawa Tengah Hindia Belanda (1. Karesidenan Semarang, 2. Karesidenan Rembang, 3. Karesidenan Pekalongan, 4. Karesidenan Banyumas, dan 5. Karesidenan Kedu).
Kedudukan Pemerintahan: Semarang (?).
Lain-lain:
Pembentukan pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945).
Setelah agresi militer I sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda (1947).
Berdasarkan Perjanjian Renville wilayahnya berkurang dan hanya tinggal sebagian dari wilayah karesidenan Kedu, Rembang, dan Semarang (1948).
Di wilayahnya didirikan Satuan Kenegaraan Jawa Tengah (1948).
Jawa Timur (Administratif) (1945–[1947(?)])
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Wilayah Provinsi Jawa Timur Hindia Belanda (1. Karesidenan Surabaya, 2. Karesidenan Madura, 3. Karesidenan Besuki, 4. Karesidenan Malang, 5. Karesidenan Kediri, 6. Karesidenan Madiun, dan 7. Karesidenan Bojonegoro.).
Kedudukan Pemerintahan: Surabaya (?).
Lain-lain:
Pembentukan pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945).
Setelah agresi militer I sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda (1947).
Berdasarkan Perjanjian Renville wilayahnya berkurang dan hanya tinggal Karesidenan Madiun, Karesidenan Kediri, dan sebagian dari wilayah karesidenan Bojonegoro (1948).
Di wilayahnya didirikan Negara Jawa Timur dan Negara Madura (1948).