Monarki Juli
Ringkasan

Louis Phillipe was pushed to the throne by an alliance between the people of Paris; the republicans, who had set up barricades in the capital; and the liberal bourgeoisie. However, at the end of his reign, the so-called "Citizen King" was overthrown by similar citizen uprisings and use of barricades during the February Revolution of 1848. This resulted in the proclamation of the Second Republic.
Setelah Louis-Philippe Setelah diusir dan selanjutnya diasingkan ke Inggris, faksi Orleanis liberal (ditentang oleh kaum Legitimis kontra-revolusioner ) terus mendukung kembalinya House of Orléans ke tahta. Tetapi Monarki Juli terbukti menjadi monarki Bourbon-Orleans terakhir di Prancis (meskipun monarki didirikan kembali di bawah keponakan Napoleon Bonaparte, yang memerintah sebagai Napoleon III dari tahun 1852 hingga 1870). Kaum Legitimis menarik diri dari politik ke kastil mereka, membiarkan jalan terbuka bagi perjuangan antara Orleanis dan Republik.
Monarki Juli (1830–1848) secara umum dipandang sebagai periode di mana kaum borjuasi kelas atas menjadi dominan, dan menandai peralihan dari kaum Legitimis kontra-revolusioner ke kaum Orleanis . Mereka bersedia berkompromi dengan perubahan yang dibawa oleh Revolusi 1789 . Misalnya, Louis-Philippe dinobatkan sebagai " Raja Prancis ", bukannya "Raja Prancis": ini menandai penerimaannya atas kedaulatan rakyat.
Louis-Philippe, yang bermain-main dengan liberalisme di masa mudanya, menolak sebagian besar kemegahan dan keadaan keluarga Bourbon dan mengelilingi dirinya dengan para pedagang dan bankir. Monarki Juli, bagaimanapun, memerintah selama masa kekacauan. Sekelompok besar Legitimis di sayap kanan menuntut pemulihan tahta Bourbon. Di kiri, Republikanisme dan, kemudian Sosialisme, tetap menjadi kekuatan yang kuat. Di akhir masa pemerintahannya Louis-Philippe menjadi semakin kaku dan dogmatis dan Presiden Dewannya, François Guizot, menjadi sangat tidak populer, tetapi raja menolak untuk memecatnya. Situasi berangsur-angsur meningkat hingga Revolusi tahun 1848 mengakibatkan jatuhnya monarki dan berdirinya Republik Kedua.
Namun, selama beberapa tahun pertama pemerintahannya, Louis-Philippe mengambil tindakan untuk mengembangkan legitimasi, reformasi berbasis luas. Pemerintah menemukan sumber legitimasinya dalam Piagam 1830, yang ditulis oleh anggota Kamar Deputi yang berpikiran reformasi dan berkomitmen pada platform kesetaraan agama antara Katolik dan Protestan; pemberdayaan warga negara melalui pembentukan kembali Garda Nasional, reformasi elektoral, dan reformasi sistem gelar kebangsawanan ; dan berkurangnya wibawa kerajaan. Louis-Philippe dan para menterinya berpegang pada kebijakan yang tampaknya mempromosikan prinsip utama konstitusi. Namun, sebagian besar kebijakan ini merupakan upaya terselubung untuk menopang kekuasaan dan pengaruh pemerintah dan borjuasi, daripada upaya yang sah untuk mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi konstituen luas penduduk Prancis. Jadi, meskipun Monarki Juli tampaknya bergerak ke arah reformasi, gerakan ini sebagian besar bersifat ilusi.
Selama tahun-tahun Monarki Juli, pemberian hak suara kira-kira berlipat ganda, dari 94.000 di bawah Charles X menjadi lebih dari 200.000 orang pada tahun 1848.  Tapi, jumlah ini masih mewakili hanya kira-kira satu persen dari populasi dan sejumlah kecil dari laki-laki usia yang memenuhi syarat. Karena kualifikasi pemungutan suara terkait dengan pembayaran pajak pada tingkat tertentu, hanya orang terkaya yang mendapatkan hak istimewa ini. Waralaba yang diperluas cenderung lebih menyukai borjuasi pedagang kaya daripada kelompok lain mana pun. Selain menghasilkan pemilihan lebih banyak borjuasi ke Kamar Deputi, perluasan elektoral ini berarti bahwa borjuasi dapat secara politis menantang kaum bangsawan dalam masalah legislatif. Jadi, saat tampil untuk menghormati janjinya untuk meningkatkan hak pilih, Louis-Philippe bertindak terutama untuk memberdayakan para pendukungnya dan meningkatkan cengkeramannya atas Parlemen Prancis. Pemilihan hanya orang-orang terkaya cenderung merusak kemungkinan tumbuhnya faksi radikal di Parlemen, dan secara efektif melayani tujuan konservatif sosial.
Piagam yang direformasi tahun 1830 membatasi kekuasaan raja—melucuti kemampuannya untuk mengusulkan dan mengeluarkan undang-undang, serta membatasi otoritas eksekutifnya. Namun, Louis percaya pada semacam monarki di mana raja lebih dari sekadar boneka untuk Parlemen terpilih, dan karena itu, dia sangat terlibat dalam urusan legislatif. Salah satu tindakan pertamanya dalam membentuk pemerintahannya adalah menunjuk Casimir Perier yang konservatif sebagai perdana menteri kabinetnya. Perier , seorang bankir, berperan penting dalam menutup banyak perkumpulan rahasia Republik dan serikat pekerja yang telah terbentuk selama tahun-tahun awal rezim. Selain itu, dia mengawasi pemotongan Garda Nasional setelah terbukti terlalu mendukung ideologi radikal. Dia melakukan tindakan ini, tentu saja, dengan persetujuan kerajaan. Dia pernah dikutip mengatakan bahwa sumber kesengsaraan Prancis adalah keyakinan bahwa telah terjadi revolusi. "Tidak Monsieur ," katanya kepada menteri lain, "belum ada revolusi: hanya ada pergantian kepala negara.
Perier dan François Guizot, Menteri Dalam Negeri saat itu, menegakkan konservatisme Monarki Juli. Rezim mengakui sejak awal bahwa radikalisme dan republikanisme mengancamnya, karena mereka merusak kebijakan laissez-faire-nya. Pada tahun 1834 Monarki menyatakan istilah "republik" ilegal. Guizot menutup klub republik dan membubarkan publikasi republik. Partai Republik di dalam kabinet, seperti bankir Dupont, semuanya dikecualikan oleh Perier dan klik konservatifnya. Tidak mempercayai Pengawal Nasional, Louis-Philippe meningkatkan jumlah tentara dan mereformasinya untuk memastikan kesetiaannya kepada pemerintah.
Meskipun dua faksi selalu bertahan di kabinet, terpecah antara konservatif liberal seperti Guizot ( le parti de la Résistance , Partai Perlawanan) dan reformis liberal seperti jurnalis Adolphe Thiers ( le parti du Mouvement , Partai Gerakan), yang terakhir tidak pernah menonjol. Perier digantikan sebagai perdana menteri oleh Count Molé, seorang konservatif lainnya. Thiers, seorang pembaharu, menggantikan Molé tetapi kemudian dipecat oleh Louis-Philippe setelah mencoba menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif. Setelah Thiers, Guizot yang konservatif terpilih sebagai perdana menteri.
Secara khusus, Guizot administrasi ditandai dengan tindakan keras yang semakin otoriter terhadap republikanisme dan perbedaan pendapat, dan kebijakan yang semakin pro-bisnis. Kebijakan ini termasuk tarif protektif yang mempertahankan status quo dan memperkaya pengusaha Prancis. Guizot ' pemerintah memberikan kontrak kereta api dan pertambangan kepada pendukung pemerintah borjuis, dan menyumbangkan sebagian dari biaya awal perusahaan-perusahaan ini. Karena pekerja di bawah kebijakan ini tidak memiliki hak hukum untuk berkumpul, berserikat, atau mengajukan petisi kepada pemerintah untuk kenaikan gaji atau pengurangan jam kerja, Monarki Juli di bawah Perier , Molé , dan Guizot umumnya terbukti merugikan kelas bawah. Guizot saran kepada mereka yang dicabut haknya oleh persyaratan pemilu berbasis pajak adalah " enrichissez-vous " (Perkaya Dirimu).