Abdullah dari Pahang
Yang di-Pertuan Agong > Ketidakstabilan politik

Sepanjang masa jabatannya sebagai Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah menghadapi gejolak politik antara tiga koalisi politik di Malaysia, yakni Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Untuk menjaga stabilitas politik, Abdullah mengangkat Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri interim sebelum secara resmi mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri baru setelah mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota Dewan Rakyat Malaysia satu per satu.
Pada 25 Oktober 2020, Sultan Abdullah sempat menolak permintaan Muhyiddin untuk mendeklarasikan keadaan darurat untuk menghadapi peningkatan kasus COVID-19 di Malaysia. Namun karena pertikaian politik, Sultan Abdullah mendeklarasikan keadaan darurat untuk menghadapi dua masalah, yakni pandemi Covid-19 dan krisis politik yang dihadapi pemerintahan Muhyiddin pada 12 Januari 2021. Deklarasi darurat ini memperbolehkan pemerintah Malaysia untuk membuat peraturan perundang-undangan tanpa konsultasi parlemen, serta menangguhkan parlemen dan pemilu. Sultan Abdullah sempat menyatakan bahwa ia akan memperbolehkan parlemen untuk kembali bersidang setelah bertemu dengan Ketua Dewan Negara Malaysia Rais Yatim dan Ketua Dewan Rakyat Malaysia Azhar Azizan Harun pada 24 Februari 2021, namun ia menyerahkannya kepada perdana menteri untuk menentukan tanggalnya.
Keputusan tentang penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 dan penangguhan parlemen memicu berbagai reaksi publik, termasuk protes dan seruan untuk perubahan politik.
Setelah pemilihan umum Malaysia 2022 yang menghasilkan parlemen gantung, Sultan Abdullah memberikan batas waktu sampai jam 2 siang waktu setempat, 21 November 2022 untuk membentuk pemerintahan. Batas waktu tersebut diperpanjang sampai 22 November 2022. Setelah batas waktu itu, Yang di-Pertuan Agong mengumumkan bahwa tidak ada pihak yang berhasil membentuk pemerintahan dan kemudian memanggil Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin menuju Istana Negara. Setelah pertemuan tersebut, Muhyiddin mengumumkan bahwa Sultan Abdullah meminta keduanya untuk membentuk pemerintahan persatuan, namun ia menolak usulan dari Yang di-Pertuan Agong, menyatakan bahwa Perikatan Nasional (PN) tidak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan.
Pada 23 November, Yang di-Pertuan Agong memanggil Barisan Nasional dan Gabungan Partai Sarawak (GPS) ke Istana Negara. Setelah gejolak di GPS bahwa sebagian anggotanya keberatan dengan usulan berkoalisi dengan PN, GPS menyerahkan keputusan pembentukan pemerintahan kepada Agong, dan berbagai partai lain juga menyatakan bahwa keputusan pembentukan pemerintahan ada di tangan Agong. Barisan Nasional kemudian mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan harapan Agong dengan membentuk pemerintah persatuan yang bukan dibentuk oleh PN. Sultan Abdullah kemudian melantik Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri Malaysia, membuatnya menjadi perdana menteri keempat yang dilantik selama masa jabatannya, dan menjadikan Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong dengan jumlah perdana menteri terbanyak sejak kemerdekaan Malaysia. Sultan Abdullah juga menjadi Yang di-Pertuan Agong yang menunjuk perdana menteri terbanyak sejak kemerdekaan Malaysia, dengan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ketiga yang ia tunjuk. Sultan Abdullah berharap bahwa Anwar Ibrahim bisa menjadi perdana menteri terakhirnya sebelum ia pulang ke Pahang.