Membuat pernyataan palsu
Sejarah

Pendahulu undang-undang pertama §1001 adalah Undang-Undang Klaim Palsu yang diadopsi sebagai Undang-Undang tanggal 2 Maret 1863, 12 Stat. 696. Undang-undang tersebut menjadikannya sebagai tindak pidana bagi setiap orang, baik warga sipil maupun anggota angkatan bersenjata, yang:
… mengajukan atau menyebabkan diajukannya untuk pembayaran atau persetujuan kepada atau oleh seseorang atau pejabat dalam dinas sipil atau militer Amerika Serikat, setiap klaim terhadap atau terhadap Pemerintah Amerika Serikat, atau departemen atau pejabatnya, dengan mengetahui bahwa klaim tersebut salah, fiktif, atau curang …
Undang-undang ini diubah sepenuhnya oleh Pub.L. 65-228, 40 Stat. 1015, diberlakukan Oktober 23, 1918, yang mengubah undang-undang tersebut menjadi:
… atau siapa pun, untuk tujuan memperoleh atau membantu memperoleh pembayaran atau persetujuan klaim tersebut, atau untuk tujuan dan dengan maksud menipu dan menipu atau menipu Pemerintah Amerika Serikat, atau departemen mana pun di dalamnya, atau perusahaan mana pun di mana Amerika Serikat menjadi pemegang saham, dengan sengaja dan sadar memalsukan atau menyembunyikan atau menutupi dengan trik, skema, atau tipu daya apa pun fakta material, atau membuat atau menyebabkan dibuatnya pernyataan atau representasi palsu atau curang, atau membuat atau menggunakan atau menyebabkan dibuatnya atau digunakannya tagihan, tanda terima, voucher, gulungan, akun, klaim, sertifikat, pernyataan tertulis, atau deposisi palsu, dengan mengetahui bahwa hal yang sama berisi pernyataan atau entri yang curang atau fiktif …
Pada tahun 1934, persyaratan niat untuk melakukan penipuan dihapuskan atas permintaan Sekretaris Dalam Negeri Harold Ickes, yang ingin menggunakan undang-undang tersebut untuk menegakkan Bagian 9(c) dari Undang-Undang Pemulihan Industri Nasional tahun 1933 (NIRA) terhadap produsen "minyak panas", minyak yang diproduksi dengan melanggar pembatasan produksi yang ditetapkan berdasarkan NIRA, ketika Pub.L. 73-394, 48 Stat. 996, diberlakukan Juni 18, 1934, mengubahnya menjadi:
… atau siapa pun, untuk tujuan memperoleh atau membantu memperoleh pembayaran atau persetujuan klaim tersebut, atau untuk tujuan dan dengan maksud menipu dan menipu atau menipu Pemerintah Amerika Serikat, atau departemen mana pun di dalamnya, atau perusahaan mana pun di mana Amerika Serikat menjadi pemegang saham, dengan sengaja dan sadar memalsukan atau menyembunyikan atau menutupi dengan tipu daya, skema, atau tipu muslihat fakta material, atau membuat atau menyebabkan dibuatnya pernyataan atau representasi palsu atau curang, atau membuat atau menggunakan atau menyebabkan dibuatnya atau digunakannya tagihan, tanda terima, voucher, daftar, akun, klaim, sertifikat, pernyataan tertulis, atau deposisi palsu, dengan mengetahui bahwa hal tersebut berisi pernyataan atau entri yang curang atau fiktif, dalam hal apa pun dalam yurisdiksi departemen atau lembaga mana pun di Amerika Serikat atau perusahaan mana pun yang pemegang sahamnya adalah Amerika Serikat …
Ketika Judul 18 dari Kode Amerika Serikat diadopsi pada tahun 1948, kata-katanya disederhanakan lebih lanjut dan diganti dengan:
Siapa pun, dalam hal apa pun dalam yurisdiksi departemen atau lembaga mana pun di Amerika Serikat dengan sengaja dan sadar memalsukan, menyembunyikan, atau menutupi dengan tipu muslihat, skema, atau perangkat apa pun fakta material, atau membuat pernyataan atau representasi palsu, fiktif, atau curang, atau membuat atau menggunakan tulisan atau dokumen palsu yang diketahuinya berisi pernyataan atau entri palsu, fiktif, atau curang …