Kesultanan Bima
Keagamaan

Sebelum kedatangan Hindu, Budha dan Islam, masyarakat Bima telah memiliki agama lokalnya sendiri bernama Marapu, lokasi tempat ibadahnya disebut Parafu, tokoh-tokoh agamanya disebut Pamboro / Sando (orang yang mampu berbicara dengan roh leluhur, dimana roh leluhur tersebut menjadi perantara bagi dunia manusia dengan roh alam yang menguasai langit dan bumi), dan upacara hari besarnya disebut Toho Dore yang dilakukan satu tahun sekali secara besar-besaran dengan mempersembahkan hasil bumi dan hewan ternak. Kepercayaan ini mempercayai adanya kekuatan alam dan roh leluhur yang melindungi dan bersemayam di gunung, mata air, pohon dan bebatuan besar. Marapu berasal dari bahasa Bima, yaitu:  Ma dan Rapu,di mana Ma artinya Yang, dan Rapu artinya Dekat, sehingga dapat diartikan sebagai Yang Dekat.
Agama Hindu bercampur dengan Budha (Siwa-Budha) masuk ke Bima bersamaan dengan kedatangan tokoh Sang Bhima, namun dalam implementasinya, kepercayaan ini dicampur dengan kepercayaan lokal, dan menjadi Siwa-Budha khas Bima. Namun sayangnya, menurut Dewi Ratna Muchlisa (Kepala Museum Samparaja Bima), mengatakan bahwa saat Kerajaan Bima bertransformasi menjadi berbentuk Kesultanan Bima, Sultan memerintahkan penghapusan seluruh hal yang berkaitan dengan agama lama beserta simbol-simbolnya, karena dianggap sebagai berhala, sehingga oleh bawahannya sebagian dibuang ke laut, sebagiannya yang kecil-kecil dikubur.
Pada tahun 1938, Arca Siwa dalam tiga wajah dan Mahakala di temukan di pinggir sawah 3 derajat arah timur laut dari pusat Kesultanan Bima. Kemudian tahun 2014, ditemukan arca nandi dan sebuah yoni yang saat ini disimpan di Museum Asi Mbojo. Tahun 2019, pengrajin batu bata di Kecamatan Bolo berhasil menemukan beberapa perhiasan emas dan arca perunggu.
Islam pertama kali diperkenalkan ke Bima oleh Sayyid Ali Murtadlo atau Sunan Gisik yang berasal dari Gresik. Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi dan kakak dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir.
Islamisasi di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1605 hingga 1611 membuat Kesultanan Gowa memperluas penyebaran Islam ke Kepulauan Nusa Tenggara. Kesultanan Gowa memusatkan penyebaran Islam di Pulau Sumbawa setelah hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan diislamkan. Penyebaran Islam dilanjutkan oleh para pedagang dari Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, Kesultanan Luwu, Kesultanan Bone, dan Kesultanan Ternate.  Hubungan politik, budaya dan ekonomi antara Kerajaan Gowa dan Kesultanan Bima akhirnya membuat raja Kerajaan Bima yang bernama La Kai menjadi muslim. Islam yang berkembang di Kesultanan Bima juga dipengaruhi oleh Kesultanan Gowa.
Sebanyak empat kali Kesultanan Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, tahun 1618, 1619, 1626, dan 1632. Tahun 1618 dan 1619 berhasil ditahan oleh Kerajaan Bima, namun di internal Bima terjadi kudeta yang dilakukan oleh La Salisi sepeninggal Sangaji atau Raja Bima yang merupakan kakaknya pada 1619, dengan membunuh putra mahkota. Sementara adik bungsu putra mahkota bernama La Kai lari ke Sape bersama pengikutnya dan di sana bertemu ulama dari Sulawesi, kemudian tahun 1621 La Kai resmi memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Kahir, kemudian oleh para ulama yang saat itu menjadi gurunya, disarankan untuk pergi ke Gowa untuk memperdalam ilmu agama dan meminta bantuan perlindungan ke Kesultanan Gowa.
Abdul Kahir berangkat ke Gowa bersama beberapa pengawal dan pengikut terdekatnya. Tahun 1625, Abdul Kahir menikah dengan Daeng Sikontu yang merupakan ipar dari Sultan Alauddin Kesultanan Gowa saat itu. Tahun 1626 La Kai bersama pengikut dekatnya bersama bantuan pasukan dari Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, di Bima ekspedisi Abdul Kahir telah ditunggu oleh pengikutnya yang sudah banyak memeluk Islam. Kemudian melakukan penyerangan merebut Kerajaan Bima dari Sangaji Salisi.
Abdul Kahir berhasil mengambil alih Bima dan menjadi Sultan Bima pertama dan mengganti sistem pemerintahan Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima. Namun La Salisi kembali melakukan pemberontakan, pada 13 November 1632 berhasil menduduki Istana Bima. Tanggal 25 November Kesultanan Gowa kembali mengirim pasukan untuk membantu Sultan Abdul Kahir yang saat itu mulai terdesak, akhirnya setelah melakukan perlawanan selama sekitar satu tahun, tepatnya 23 Mei 1633, Sultan Abdul Kahir berhasil mengambil alih kembali Istana Bima, sementara La Salisi dan pengikutnya yang tersisa dikerja habis-habisan dan dikabarkan terbunuh.
Kesultanan Bima kemudian menerapkan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Pemerintahan Kesultanan Bima kemudian membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif. Sejak tanggal 14 Agustus 1788, Kesultanan Bima memiliki lembaga peradilan Islam yang bernama Mahkamah Syar'iyyah. Tugas utamanya adalah mengadili dalam urusan syariat Islam. Setelah Belanda memerintah di Kerajaan Bima, Mahkamah Syar’iyyah digantikan oleh sistem peradilan Hindia Belanda pada tahun 1908.