Genosida Rwanda
Pendahuluan > Persiapan genosida

Sejauh mana genosida di Rwanda direncanakan sebelum pembunuhan Habyarimana terus diperdebatkan oleh para sejarawan. Jaksa di ICTR berpendapat, namun tidak dapat membuktikan, bahwa para terdakwa merencanakan genosida sebelum pembunuhan Habyarimana.
Pada tahun 1990, tentara mulai mempersenjatai warga sipil dengan senjata seperti parang, dan mulai melatih pemuda Hutu dalam pertempuran, yang secara resmi merupakan program "pertahanan sipil" terhadap ancaman FPR, namun senjata-senjata ini kemudian digunakan untuk melaksanakan genosida. Secara khusus, para pemimpin Hutu Power mengorganisir kekuatan paramiliter atau milisi yang dikenal sebagai Interahamwe ("mereka yang berdiri bersama") dan Impuzamugambi ("mereka yang memiliki tujuan yang sama"). Kelompok-kelompok ini bertugas memberikan dukungan tambahan terhadap penjagalan kepada polisi, gendarmerie, dan tentara reguler. Milisi-milisi ini sebagian besar direkrut dari sejumlah besar pengungsi internal Hutu yang diusir dari rumah mereka di Utara, dan mengklaim memiliki total anggota sebanyak 50.000 orang pada malam sebelum terjadinya genosida. Rwanda juga membeli granat dan amunisi dalam jumlah besar dari akhir tahun 1990; dalam satu perjanjian, calon Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali, dalam perannya sebagai menteri luar negeri Mesir, memfasilitasi penjualan senjata dalam jumlah besar dari Mesir. Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) berkembang pesat saat itu, berkembang dari kurang 10.000 tentara menjadi hampir 30.000 dalam satu tahun. Para anggota baru sering kali memiliki disiplin yang buruk; kesenjangan semakin besar antara unit elit Pengawal Presiden dan Gendarmerie yang masing-masing terlatih dengan baik dan siap bertempur, dengan prajurit biasa.
Pada bulan Maret 1993, Hutu Power mulai menyusun daftar "pengkhianat" yang mereka rencanakan untuk dibunuh, dan ada kemungkinan bahwa nama Habyarimana ada dalam daftar ini; KPR secara terbuka menuduh presiden melakukan pengkhianatan.
Kelompok Power percaya bahwa stasiun radio nasional, Radio Rwanda, telah menjadi terlalu liberal dan mendukung oposisi; mereka mendirikan stasiun radio baru, Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM). RTLM dirancang untuk menarik generasi muda di Rwanda dan memiliki jangkauan yang luas. Tidak seperti surat kabar yang hanya dapat ditemukan di kota-kota, siaran radio dapat diakses oleh sebagian besar penduduk pedesaan di Rwanda yang merupakan petani. Format siarannya mencerminkan acara bincang-bincang radio gaya Barat yang memutar musik populer, mengadakan wawancara, dan mendorong partisipasi penonton. Para penyiar menyampaikan lelucon kasar dan menggunakan bahasa ofensif yang sangat kontras dengan laporan berita Radio Rwanda yang lebih formal. Hanya 1,52% jam tayang RTLM didedikasikan untuk berita, sementara 66,29% jam tayang menampilkan para jurnalis mendiskusikan pemikiran mereka tentang topik yang berbeda. Menjelang dimulainya genosida, siaran RTLM berfokus pada propaganda anti-Tutsi. Mereka mencirikan Tutsi sebagai musuh berbahaya yang ingin merebut kekuasaan politik dengan mengorbankan Hutu. Dengan menghubungkan Tentara Patriotik Rwanda dengan partai politik Tutsi dan warga Tutsi biasa, mereka mengklasifikasikan seluruh kelompok etnis sebagai satu ancaman homogen terhadap warga Rwanda. RTLM melangkah lebih jauh dari sekedar memperkuat perpecahan etnis dan politik; mereka juga menjuluki Tutsi sebagai inyenzi, yang berarti hama atau kecoak yang bukan manusia, yang harus dimusnahkan.
Menjelang genosida, ada 294 kejadian RTLM yang menuduh Tentara Patriotik Rwanda melakukan kekejaman terhadap Hutu, bersama dengan 252 siaran yang menyerukan Hutu untuk membunuh Tutsi. Salah satu siaran menyatakan, "Seseorang harus... membuat mereka menghilang selamanya... menghapus mereka dari ingatan manusia... untuk memusnahkan Tutsi dari permukaan bumi". Pada saat kekerasan dimulai, populasi muda Hutu telah menyerap propaganda rasis selama berbulan-bulan yang mencirikan semua orang Tutsi sebagai musuh berbahaya yang harus dibunuh sebelum mereka menguasai negara tersebut. Peran RTLM dalam genosida membuatnya mendapat julukan "Parang Radio" karena terkait dengan hasutan mereka untuk melakukan genosida. Sebuah studi tahun 2014 yang dilakukan oleh peneliti Harvard Kennedy School David Yanagizawa-Drott menemukan bahwa sekitar 10% dari keseluruhan kekerasan selama genosida Rwanda dapat dikaitkan dengan stasiun radio baru ini. Gordon Danning, peneliti dari kelompok advokasi kebebasan berpendapat Foundation for Individual Rights in Education mempertanyakan asumsi makalah tersebut bahwa ketersediaan media berkorelasi dengan konsumsi media.
Pada tahun 1993, kelompok garis keras mengimpor parang dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk pertanian, serta peralatan lain yang dapat digunakan sebagai senjata, seperti silet, gergaji dan gunting. Alat-alat ini didistribusikan ke seluruh negeri, seolah-olah sebagai bagian dari jaringan pertahanan sipil.
Pada bulan Oktober 1993, Presiden Burundi, Melchior Ndadaye, yang terpilih pada bulan Juni sebagai presiden Hutu pertama di negara itu, dibunuh oleh perwira militer ekstremis Tutsi. Pembunuhan tersebut memicu Perang Saudara Burundi antara Hutu dan Tutsi di Burundi serta genosida di Burundi, dengan 50.000 hingga 100.000 orang tewas pada tahun pertama perang tersebut. Pembunuhan tersebut menimbulkan gelombang kejutan, memperkuat anggapan di kalangan Hutu bahwa Tutsi adalah musuh mereka dan tidak dapat dipercaya. KPR dan sayap Power dari partai lain menyadari bahwa mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Gagasan mengenai genosida yang disengaja dan sistematis, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1992 namun tetap menjadi pandangan pinggiran, kini menjadi agenda utama mereka, dan mereka mulai secara aktif merencanakannya. Mereka yakin bisa membujuk penduduk Hutu untuk melakukan pembunuhan, mengingat kemarahan masyarakat atas pembunuhan Ndadaye, serta propaganda RTLM dan ketaatan tradisional masyarakat Rwanda terhadap otoritas. Para pemimpin Power mulai mempersenjatai interahamwe dan kelompok milisi lainnya dengan AK-47 dan senjata lainnya; sebelumnya, mereka hanya memiliki parang dan senjata tradisional.
Pada tanggal 11 Januari 1994, Jenderal Roméo Dallaire, komandan UNAMIR, mengirimkan "Faks Genosida" ke Markas Besar PBB. Faks tersebut menyatakan bahwa Dallaire melakukan kontak dengan "seorang pelatih tingkat atas dalam kader milisi MRND bersenjata Interhamwe." Informan—yang kini dikenal sebagai sopir Mathieu Ngirumpatse, Kassim Turatsinze, alias "Jean-Pierre"—mengaku diperintahkan untuk membuat daftar semua orang Tutsi di Kigali. Menurut memo tersebut, Turatsinze menduga genosida terhadap suku Tutsi sedang direncanakan, dan dia mengatakan bahwa "dalam 20 menit personelnya dapat membunuh hingga 1000 orang Tutsi". Permintaan Dallaire untuk melindungi informan dan keluarganya serta menggerebek gudang senjata yang dia ungkapkan ditolak.
Penuntut ICTR tidak dapat membuktikan adanya konspirasi untuk melakukan genosida sebelum tanggal 7 April 1994. Dalang yang diduga, Théoneste Bagosora, dibebaskan dari tuduhan tersebut pada tahun 2008, meskipun ia dihukum karena genosida.