Wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia
Pandangan Islam terhadap pemimpin wanita > Pandangan yang membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan seorang Mufti dari Mesir, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Dr. Muhammad Sayid Thanthawi menyatakan:
'ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة )، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم.: فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.)'
Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan Syariat karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan Syariat, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam salat yang secara Syariat tidak boleh bagi wanita.
Fatwa Dr. Muhammad Sayid Thanthawi ini disepakati oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa wanita berhak memegang jabatan sebagai kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (tamam al ahliyah). Menurut Yusuf Qardhawi tidak ada satupun dalil dalam Alquran dan hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus menaati aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti:
Tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis yang bukan mahram.
Tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya.
Harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.
Mufti lain asal Mesir, Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, juga berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi kepala negara dan menduduki jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota parlemen, dan lain-lain. Namun, ia juga bersepakat dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwa posisi seorang Al-Imamah Al-Udzma yang menaungi seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugas Al-Imamah Al-Udzma adalah menjadi imam salat yang hanya diperbolehkan bagi laki-laki.
Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab menyatakan bahwa dalam sejarah Islam telah banyak pemimpin perempuan. Tercatat lebih dari 90 orang muslimah yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di zaman Kesultanan Utsmaniyah. Menurut Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, keputusan seorang perempuan untuk memegang jabatan politik adalah keputusan pribadi antara suaminya dan dirinya sendiri.
Lihat pula: Tokoh wanita dalam Alquran