John Curtin
Sebagai Perdana Menteri

Pada bulan September 1939, Perang Dunia II dimulai ketika Nazi Jerman menyerang Polandia. Mengikuti jejak dari Inggris, Perdana Menteri Robert Menzies menyatakan perang terhadap Jerman dan mengumumkan dukungan Australia untuk upaya perang Inggris. Pada tahun 1941, Menzies melakukan perjalanan ke Inggris untuk mendiskusikan peran Australia dalam strategi perang, dan untuk mengekspresikan keprihatinan atas keandalan pertahanan Singapura. Sementara ia berada di Inggris, Menzies kehilangan dukungan dari partainya sendiri dan dipaksa untuk mengundurkan diri. Pengunduran dirinya mengungkapkan UAP menjadi kehilangan kepemimpinan meskipun telah berkuasa sejak 1931. Partai memilih mantan Perdana Menteri Billy Hughes sebagai pemimpin baru. Namun, Hughes hanya sebulan pada usia 78, dan itu dianggap terlalu tua dan lemah untuk memimpin negara pada masa perang. Meskipun UAP adalah partner senior di Pemerintah Koalisi, Hughes dibujuk untuk mundur sebagai pemimpin Koalisi-dan karenanya Perdana Menteri-mendukung Arthur Fadden dari Partai Negara.[butuh rujukan]
Curtin menolak Menzies pada tawaran awal untuk membentuk masa perang "Pemerintah nasional", sebagian karena ia takut bahwa hal itu akan membagi Partai Buruh, meskipun ia setuju untuk bergabung dengan Dewan Penasihat Perang. Pada bulan Oktober 1941, Arthur Coles dan Alexander Wilson, dua anggota parlemen independen yang telah menjaga Koalisi di kantor sejak tahun 1940 (pertama di bawah Menzies, kemudian di bawah Fadden), bergabung kekuatan dengan Buruh dalam mengalahkan anggaran Fadden dan membawa pemerintah ke bawah. Gubernur Jenderal Tuhan Gowrie enggan untuk mengadakan pemilihan untuk DPR hampir satu tahun, terutama mengingat situasi internasional. Dia memanggil Coles dan Wilson dan membuat mereka berjanji bahwa jika ia beri nama Perdana Menteri Curtin, mereka akan mendukung dia untuk sisa Parlemen untuk mengakhiri ketidakstabilan dalam pemerintahan. Tokoh independen setuju, dan Curtin dilantik sebagai Perdana Menteri Australia pada 7 Oktober, berusia 56.[butuh rujukan]
Pada tanggal 7 Desember 1941, Perang Pasifik pecah ketika Jepang membom Pearl Harbour. Curtin ditujukan bangsa di radio, mengatakan, "Pria dan wanita dari Australia ... kita berperang dengan Jepang. Ini adalah waktu yang paling parah dalam sejarah kami. Kami Australia memiliki tradisi binasa. Kami harus menjaga mereka. Kami akan membela mereka . Kita akan terus negara ini dan menyimpannya sebagai benteng untuk bertahan dan sebagai tempat di mana peradaban akan bertahan. " pada tanggal 10 Desember HMS Prince of Wales dan HMS Repulse keduanya ditenggelamkan oleh pengebom Jepang di lepas pantai Malaya . Ini telah menjadi perang besar terakhir yang berdiri antara Jepang dan negara Asia lainnya, Australia dan Pasifik, kecuali beberapa yang selamat dari Pearl Harbor serangan. Curtin kabel Presiden Roosevelt dan Winston Churchill pada tanggal 23 Desember, mengatakan, "Jatuhnya Singapura berarti isolasi Filipina, jatuhnya Hindia Belanda dan upaya meredakan semua basis lainnya. Hal ini dalam kekuasaan Anda untuk memenuhi situasi ... kami dengan senang hati akan menerima Amerika Serikat komandan di wilayah Pasifik. Silakan mempertimbangkan ini sebagai hal yang mendesak."[butuh rujukan]
Bahkan memungkinkan untuk keuntungan bahwa pemerintah yang telah berkuasa pada masa perang, Curtin mengikuti ke pemilihan federal Australia, 1943 dalam posisi yang sangat kuat. Koalisi telah menjadi hampir sekarat saat itu, dan Fadden dan Hughes tidak mampu mendapatkan lebih baik dari Curtin. Dalam pemilu, Curtin dipimpin Buruh dengan perolehan terbesar yang pernah ia raih dan memenangkan dua pertiga kursi di Parlemen Australia pada pilihan suara dua partai 58,2% dan 17 kursi . Koalisi dikurangi menjadi hanya 19 kursi nasional, termasuk hanya tujuh untuk Partai Country oleh Fadden itu. Buruh juga memenangkan suara utama di semua negara di Senat, dan dengan demikian semua 19 kursi, memegang mayoritas 22 dari 36 kursi. Didukung oleh keberhasilan ini, Curtin disebut referendum yang akan memberikan kontrol pemerintah ekonomi dan sumber daya selama lima tahun setelah perang usai. Referendum Australia 1944 berisi satu pertanyaan referendum: "Apakah Anda menyetujui undang-undang yang diusulkan untuk perubahan konstitusi yang berjudul 'Konstitusi Perubahan (Post-Perang Rekonstruksi dan Demokrasi Hak) 1944'?" Konstitusi Perubahan (Post-Perang Rekonstruksi dan Hak Demokrat) 1944 dikenal sebagai 14 kekuatan, atau 14 poin referendum. Ini berusaha untuk memberikan kekuasaan pemerintah, selama lima tahun, untuk mengatur pada monopoli, perusahaan, kepercayaan, kesehatan nasional, tunjangan keluarga, kebebasan berbicara, agama, rehabilitasi mantan prajurit, kemampuan untuk mengatur untuk Pribumi Australia, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Referendum dikalahkan, menerima mayoritas hanya di Australia Barat dan Australia Selatan. Nasional secara keseluruhan, 54 persen menentang pertanyaan dalam referendum.[butuh rujukan]