Jumhur Hidayat
Latar Belakang

MOHAMMAD Jumhur Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat pada Minggu 18 Februari 1968, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata (almarhum) dan Ati Amiyati. Pria yang sehari-hari gemar berbatik serta hobi bermain musik ini, mempersunting Finalis “Puteri Indonesia 2001”, Alia Febyani Prabandari. Jumhur menikah di Jakarta pada 19 Januari 2007. Dari pernikahannya Jumhur dikaruniai empat orang anak yaitu Moqtav, Naeva, Ezga dan Vaniaz.
Masa kecil Jumhur dilalui di lingkungan perumahan perusahaan perbankan nasional kawasan Saharjo dan Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan. Semasa hidup, ayahnya seorang pejabat di Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia). Namun Jumhur lebih senang bermain dengan anak-anak di luar anak-anak kompleks perumahannya, berikut kesukaannya bermain catur di pos ronda milik warga yang berbeda dari tempat tinggalnya. Saat kecil kulitnya hitam terbakar matahari dan bau karena sering bermain-main di got dengan teman sebaya luar kompleks. Ini sangat berbeda dengan kakaknya sendiri atau orang kompleks yang bersih dan wangi. Ia juga dikenal dikenal sebagai anak pemberani, penuh perhatian pada orang lain, sekaligus dididik secara sederhana yang tetap melekat dalam kesederhaan hidupnya hingga saat ini. Mengomentari sosok Jumhur yang penuh nilai-nilai kepedulian sosial dan bersikap sederhana, seorang sahabatnya, Mochammad Fadjroel Rachman berkomentar, “Jumhur Hidayat merupakan pribadi yang menarik. Ia berangkat dengan latar belakang sosial berkecukupan, pintar dan berprestasi, tapi justru hidupnya banyak sekali membantu orang lain,” ujarnya. “Tak ada secuil pun pakaian mahal pada diri Jumhur yang selalu berbatik itu,” tambah Fadjroel. Boleh jadi kesederhanaan begitu mengakar dalam jiwa Jumhur. Saat celana atau bajunya robek ia juga spontan menjahitnya sendiri. Memang, ke mana pun Jumhur pergi, kopernya tak pernah luput dari peralatan alat jahit seperti benang dan jarum
Jumhur masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mengambil jurusan Teknik Fisika pada 1986. Sejak tercatat mahasiswa tingkat pertama di ITB, Jumhur telah berkali-kali ambil bagian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus maupun aksi lain bersama mahasiswa di kota Bandung dan Jakarta, utamanya terkait pembelaan hak-hak petani ataupun menentang penggusuran tanah rakyat seperti dalam kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo yang isunya menonjol pada 1988. Akibat berkali-kali menyelenggarakan aksi turun ke jalan, Jumhur merasa dirinya acap menjadi target aparat keamanan. Penangkapan terhadap Jumhur terjadi dalam momentum peristiwa 5 Agustus 1989, yang juga melibatkan kawan-kawannya di antaranya Mochammad Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Supriyanto alias Enin, Amarsyah, dan Bambang Sugiyanto Lasijanto. Salah satu alasan mengapa ia ditangkap setelah menyelenggarakan aksi mahasiswa menentang kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini pada hari Sabtu pukul 13.00 WIB tanggal 5 Agustus 1989 di depan kampus ITB, karena memang telah berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa. Tentu saja, peristiwa 5 Agustus 1989 yang membuatnya dijebloskan ke penjara merupakan pemicu utama atas penangkapannya. Pada sisi lain, Rektor ITB saat itu juga memecat dirinya dan lima orang rekannya sesama mahasiswa ITB akibat peristiwa 5 Agustus 1989 dan pemecatan itu telah menjadi sejarah baru dalam pergerakan mahasiswa melawan penguasa, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Jumhur di bawa ke tahanan militer di kantor Bakorstanasda Jawa Barat Jalan Sumatera 37 Bandung. Jumhur pun langsung diinterogasi oleh sejumlah aparat keamanan berwajah garang. Jumhur sempat dipukul di bagian belakang dekat leher oleh petugas. Interogasinya yang penuh dengan ancaman yang berlangsung secara keras dan mencekam bahkan sempat disodori surat pernyataan untuk bersedia tidak bertemu lagi dengan orang tua bila terjadi apa-apa. Saat itu Jumhur sendirian dan dikelilingi oleh sekitar 6 orang tentara berbadan kekar dan bertampang angker. Rupanya, Jumhur tetap bergeming karena semakin diancam semakin keras sikapnya untuk melawan ketika itu.
Jumhur mulai diadili di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu 29 November 1989. Ia orang pertama yang diadili. Pada Kamis 8 Februari 1990, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Jumhur Hidayat, Amarsyah, dan Bambang masing-masing tiga tahun penjara dipotong masa tahanan sementara. Majelis hakim menolak pledoi Jumhur yang diberi judul “Menggugat Rezim Anti-Demokrasi”. Dalam pledoi yang tebal itu, Jumhur menyampaikan pembelaan yang disiapkan bersama pengacara dan teman-teman seperjuangan. Nggak ada lagi yang disensor. Vonis terhadap Jumhur, Amarsyah, dan Bambang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut hukuman atas para terdakwa itu dua tahun tiga bulan. Ketua majelis hakim Soegianto dalam amar putusan bagi Jumhur antara lain menyatakan, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak menunjukkan penyesalan dan perbuatannya bisa membahayakan stabilitas nasional. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, masih muda, serta berlaku sopan dalam persidangan. Dalam masa menjalani hukuman itu, Jumhur dan kelima temannya sempat juga dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun tidak berapa lama kemudian, atas perintah Menteri Kehakiman, dikembalikan lagi ke Bandung karena dianggap terlalu berlebihan memenjarakan mahasiswa hingga ke Nusakambangan.
Pada 25 Februari 1992, Jumhur cs menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Untuk beberapa lama Jumhur tak beraktivitas ”tetap” sampai akhirnya diajak Adi Sasono aktif di CIDES (Center for Information and Development Studies) pada awal 1993, sebuah lembaga pusat kajian pembangunan yang dibidani tokoh-tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Jumhur dipercaya menggerakkan CIDES sebagai direktur eksekutifnya dengan Adi Sasono sebagai Ketua Dewan Direktur CIDES. Dan saat di CIDES Jumhur kembali kuliah di Teknik Fisika Universitas Nasional (Unas) Jakarta serta menamatkannya pada 1996. Jumhur berada di CIDES sejak 1993-1999. Sebagai direktur pelaksana CIDES, Jumhur berupaya menjadikan lembaga itu bukan hanya eksklusif ‘milik’ ICMI, melainkan dengan mengembangkan terobosan kepada agenda lintas agama, aliran politik, maupun dimensi penguatan hak-hak rakyat (pro rakyat) sehingga CIDES bisa diterima khalayak luas. Keberhasilan CIDES yang dipimpinnya juga ditandai dengan melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kecil, sebagai bagian upaya menjalankan konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini tak lepas dari prinsip Jumhur bahwa CIDES harus menjadi jembatan masyarakat dan pemerintah. Artinya, CIDES berdiri di antara keduanya sehingga lembaga itu tampil lebih jernih dalam melihat persoalan yang berkembang di masyarakat. Kala itu CIDES telah berhasil sebagai lembaga kajian kebijakan publik yang memiliki gagasan-gagasan alternatif.