Henry III dari Inggris
Henry sebagai raja > Kerajaan, pemerintahan, dan hukum

Pemerintahan kerajaan Inggris secara tradisional berpusat pada beberapa kantor besar negara bagian, dipenuhi oleh anggota baron yang kuat dan independen. Henry meninggalkan kebijakan ini, mengosongkan jabatan pengadilan dan mengubah posisi kanselir menjadi peran yang lebih junior. Sebuah dewan kecil kerajaan terbentuk namun perannya tidak jelas, pelantikan-pelantikan, patronase dan kebijakan diputuskan secara pribadi oleh Henry dan penasihat langsungnya, dan bukan melalui dewan yang lebih besar yang telah menandai tahun-tahun awalnya. Perubahan tersebut membuat lebih sulit bagi orang-orang di luar lingkaran dalam Henry untuk mempengaruhi kebijakan atau untuk mengajukan keluhan yang sah, terutama terhadap sahabat-sahabat Raja.
Henry percaya bahwa raja harus memerintah Inggris dengan cara yang bermartabat, dikelilingi upacara dan ritual gerejawi. Ia berpikir bahwa pendahulunya telah membiarkan status Mahkota menurun, dan berusaha untuk memperbaiki ini selama masa pemerintahannya. Peristiwa perang sipil di masa muda Henry sangat mempengaruhi Raja, dan ia mengadopsi Edward sang Pengaku sebagai santo pelindungnya, dengan harapan bisa menandingi cara Raja Anglo-Saxon membawa perdamaian ke Inggris dan menyatukan kembali umatnya secara berurutan dan harmoni. Henry mencoba menggunakan otoritas kerajaannya dengan lunak, dengan harapan bisa menenangkan par baron yang lebih bermusuhan dan mempertahankan kedamaian di Inggris.
Akibatnya, meski mendapat penekanan simbolis pada kekuasaan kerajaan, pemerintahan Henry relatif terbatas dan konstitusional. Ia umumnya bertindak dalam persyaratan carter, yang mencegah Mahkota mengambil tindakan di luar hukum melawan para baron, termasuk denda dan pengambilalihan yang umum dilakukan di bawah John. Namun carter tersebut tidak membahas masalah sensitif penunjukan penasihat kerajaan dan distribusi patronase, dan mereka tidak memiliki penegakan hukum jika Raja memilih untuk mengabaikannya. Pemerintahan Henry menjadi lemah dan ceroboh, mengakibatkan pengurangan otoritas kerajaan di provinsi-provinsi dan, akhirnya, jatuhnya kewenangannya di istana. Ketidakkonsistenan yang diterapkannya di dalam carter-carter selama masa pemerintahannya mengasingkan banyak baron, bahkan di dalam faksinya sendiri.
Istilah "parlemen" pertama kali muncul pada tahun 1230-an dan 1240-an untuk menggambarkan pertemuan besar di istana kerajaan, dan pertemuan parlemen diadakan secara berkala selama pemerintahan Henry. Mereka terbiasa menyetujui kenaikan pajak yang, pada abad ke-13, merupakan pungutan tunggal, yang biasanya bersifat bergerak, dimaksudkan untuk mendukung pendapatan normal raja untuk proyek-proyek tertentu. Selama pemerintahan Henry, provinsi-provinsi mulai mengirim delegasi reguler ke parlemen-parlemen ini, dan kemudian mewakili bagian masyarakat yang lebih luas daripada sekadar baron-baron utama.
Terlepas dari berbagai carter, pemberian keadilan kerajaan tidak konsisten dan didorong oleh kebutuhan politik langsung: terkadang tindakan akan diambil untuk mengatasi keluhan baron yang sah, pada kesempatan lain masalahnya hanya akan diabaikan. Eyre kerajaan, pengadilan yang mengunjungi negara tersebut untuk memberikan keadilan di tingkat lokal, biasanya untuk orang-orang baron yang lebih rendah dan orang-orang yang mengaku bertanggung jawab terhadap lord-lord besar, memiliki sedikit kekuatan, membiarkan para baron utama mendominasi sistem peradilan setempat. Kekuatan sheriff kerajaan juga menurun selama masa pemerintahan Henry. Mereka sekarang sering kali adalah orang-orang yang lebih rendah yang ditunjuk oleh kejaksaan, daripada berasal dari keluarga lokal yang penting, dan mereka berfokus untuk menghasilkan pendapatan bagi Raja. Usaha keras mereka untuk menerapkan denda dan mengumpulkan hutang menghasilkan banyak ketidakpopuleran di kalangan kelas bawah. Tidak seperti ayahandanya, Henry tidak mengeksploitasi hutang besar yang sering dimiliki para baron kepada Mahkota, dan lamban mengumpulkan sejumlah uang karena dia.