Komune di Prancis
Sejarah Komune Prancis > Revolusi Prancis

Tanggal 14 Juli 1789, pada senja hari, setelah penyerangan Bastille, wali kota para pedagang Paris, Jacques de Flesselles, ditembak oleh kerumunan di anak tangga Balai Kota Paris. Meskipun di Era Pertengahan wali kota pedagang menandai kemerdekaan Paris dan membuka pemberontakan terhadap Raja Charles V, kantornya telah ditutup oleh raja, kemudian dibuka kembali tetapi dengan kontrol ketat dari raja, sehingga mereka telah mengakhiri pandangan publok sebagai perwakilan lokal raja lainnya, dan sebagai perwujudan kotamadya merdeka.
Setelah peristiwa itu, sebuah "komune" di Paris langsung didirikan untuk menggantikan kota perjanjian Paris yang lama, dan penjaga kotamadya dibentuk untuk menjaga Paris dari segala usaha Raja Louis XVI untuk mengakhiri revolusi yang sedang terjadi. Beberapa kota lain di Prancis mengikuti cara yang sama, dan komune berdiri di mana-mana, dengan penjaga kotamadya masing-masing. Tanggal 14 Desember 1789, Majelis Nasional (Assemblée Nationale) mengesahkan hukum pembentukan komune, sebagai tingkat terendah pembagian administratif Prancis, yang menguasai komune independen ini, tetapi juga membentuk komune-nya sendiri. Di daerah ini dan lainnya, tugas Majelis Nasional adalah, berbicara seperlunya, secara revolusioner: tidak merujuk pengubahan seluruh kota perjanjian menjadi komune, Majelis Nasional juga memutuskan mengubah semua paroki desa menjadi komune berstatus penuh. Para Revolusioner terinspirasi oleh ide Descartes juga filosofi Pencerahan (les Lumières). Mereka ingin melanjutkan cara masa lalu dan membentuk masyarakat yang sejahtera, di mana semuanya sama dan tetap menurut alasan, daripada tradisi atau konservasi.
Mereka kemudian menetapkan pembagian administratif yang seragam untuk keseluruhan negara: seluruh Prancis akan dibagi menjadi départements, kemudian arondisemen, kanton, dan komune, tanpa pengecualian. Semua komune memiliki status yang sama, memiliki seorang wali kota (maire) sebagai pemimpin, dan dewan kotamadya (conseil municipal) yang dipilih penduduk komune. Ini merupakan revolusi nyata bagi puluhan ribu desa yang tidak pernah merasakan kehidupan kotamadya teratur sebelumnya. Sebuah rumah komunal (mairie) dibangun di setiap desa, di mana diselenggarakan pertemuan dewan kotamadya juga administrasi komune. Beberapa di Majelis Nasional menentang pembagian Prancis menjadi puluhan ribu komune, tetapi Mirabeau dan idenya mengenai satu komune untuk setiap paroki telah berlaku.
Tanggal 20 September 1792, pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian juga dihapus dari pendeta paroki dan menjadi tanggungjawab wali kota. Perkawinan sipil ditetapkan dan dilakukan di mairie dengan upacara tidak seperti cara gereja tradisional, dengan wali kota menggantikan pendeta, dan nama hukum menggantikan nama Tuhan ("Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du marriage." – "Dengan nama hukum, saya menetapkan kalian bersatu dengan perkawinan ini."). Pendeta dipaksa menghentikan pembaptisan, perkawinan, dan buku pemakaman lamanya, yang disimpan di mairie. Pengubahan mendadak ini sangat merendahkan umat Katolik, dan Prancis akan memasuki perang sipil, dengan region yang memiliki keagamaan kuat di barat Prancis sebagai pusatnya. Hal ini akan melibatkan Napoleon I untuk membuat perdamaian di Prancis, menyeimbangkan sistem adminsitratif baru, dan menjadikannya diterima oleh seluruh rakyat. Napoleon juga menghapus pemilihan dewan kotamadya, yang sekarang dipilih oleh prefek, perwakilan lokal pemerintah pusat.