stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Jurnalisme advokasi
Hubungan Masyarakat dan Advokasi Jurnalis

Isu dan berita yang dibingkai ulang telah menjadi kunci bagi pergerakan yang berada dalam bidang kekerasan yang berbasis gender.
Ketika terjadi suatu peristiwa, jurnalisme advokasi harus ditempatkan kepada konteks yang spesifik agar dapat menjalankan jurnalisme advokasi secara seutuhnya.
Negara-negara yang menganggap bahwa objektivitas yang ideal merupakan suatu hal yang umum, dapat memberikan tanggapan yang tidak bisa dipungkiri bahwa argumen normatif dapat terbentuk mengenai peran jurnalisme di lingkungan masyarakatnya. Masyarakat dapat membela objektivitas dan akan tidak setuju dengan pelaporan secara advokasi.
Oleh sebab itu, jurnalistik harus tetap dipertahankan dari segi keadilan maupun integritasnya sebagai prioritas yang paling utama.
Beragam kumpulan argumen serta reaksi sangat dipungkiri di negara-negara yang baik objektivitas maupun prinsip-prinsip lainnya yang berhubungan dengan norma profesional jurnalisme yang umum.
Norma jurnalistik sendiri merupakan subjek yang diperdebatkan di dalam demokrasi dan transisi rezim yang baru.
Di negara berkembang, banyak organisasi wartawan secara aktif mencoba untuk meningkatkan kegiatan dalam memberitakan serta memperluas perspektif dalam sebuah berita mengenai isu sosial. Organisasi-organisasi ini memberikan informasi kepada ruang berita, menyediakan bantuan logistik untuk memfasilitasi liputan, membawa para wartawan bersama-sama melalui jaringan virtual, membentuk aliansi dengan organisasi berita, mengorganisir pelatihan loka karya, memproduksi artikel dan serial untuk kepentingan produksi, dan lain sebagainya.
Jaringan advokasi jurnalisme menargetkan untuk membujuk para editor berita untuk memberikan ruang bagi isu-isu sosial, serta mempresentasikan bingkai berita yang alternatif. Mereka seringkali berkolaborasi dengan institusi secara lokal maupun global di saat mengerjakan isu sosial yang mirip, dan bermitra dengan kolega di negara lain.  Mereka telah bergerak secara cepat dengan organisasi global, termasuk kelompok yang sudah ahli serta aktivis, yang mendedikasikan segelintir sumber daya dan waktu untuk mendukung berita lokal melalui program pelatihan yang disponsori, beasiswa jurnalisme, dan penghargaan.
Jurnalisme Advokasi

Jurnalisme advokasi adalah salah satu bentuk praktek jurnalisme yang memberikan ruang kepada jurnalis sebagai penafsir aktif dan mewakili kelompok tertentu di media. Salah satu bentuk jurnalisme advokasi adalah jurnalisme advokasi sipil. Bentuk ini mengacu kepada kelompok terorganisir yang menggunakan berita untuk mempengaruhi kebijakan publik. Organisasi sipil melalui jurnalisme advokasi bertujuan untuk menghasilkan debat publik, mempengaruhi opini publik, meningkatkan kesadaran, dan mempromosikan perubahan kebijakan dan program pada isu tertentu
Jurnalisme advokasi mengacu pada bentuk jurnalisme yang menggabungkan sudut pandang dengan pelaporan yang dapat ditemukan di semua jenis outlet media di seluruh dunia
“Produk” jurnalistik yang dari jurnalisme advokasi dapat berupa rubrik opini surat kabar, halaman surat kabar, majalah politik partisan, dan pers aktivis dan radikal.
Beberapa unsur yang membedakan antara jurnalisme advokasi dengan jurnalisme pada umumnya antara lain:
Titik berat berita: Mengungkapkan permasalahan serius terhadap kelompok minoritas dengan titik berat pada unsur kebenaran berdasarkan hasil investigasi
Isu yang diangkat: Mengangkat permasalahan, perlawanan, dan keberanian masyarakat kecil
Narasumber utama: Melibatkan masyarakat kecil, saksi mata, dan kelompok minoritas
Prioritas kerja: Memunculkan masalah pelanggaran negara terhadap masyarakat yang tidak mampu bersuara
Asas legalitas: Jurnalis menyembunyikan identitas dirinya dan narasumber untuk menghindari ancaman
Harapan pasca pemuatan berita: Muncul polemik di masyarakat dengan tujuan penguatan hak masyarakat dan perbaikan kebijakan
Jurnalisme advokasi menempatkan wartawan sebagai interpreter dan partisipan aktif yang mewakili kelompok tertentu, khususnya yang terabaikan oleh media. Pada saat melaksanakan tugas jurnalisme, para jurnalis dilandasi oleh dorongan melakukan reformasi untuk menampilkan perspektif yang seringkali salah ditampilkan pada media massa.
Jurnalisme advokasi masih patuh pada prinsip jurnalisme, yaitu berdasar pada fakta (factuality), kebenaran (truth), dan kejujuran (fairness). Indikator jurnalisme oleh Westerthall yaitu imparsial dan faktual juga dipatuhi oleh jurnalisme advokasi, dalam rangka menegakkan keadilan dan keberimbangan yang terjadi dalam masyarakat.
Sejarah[sunting sumber]

Jurnalisme advokasi populer di Amerika Serikat pada 1960-an dengan cara melibatkan opini jurnalis dengan tujuan menyuarakan dan bertindak atas nama kelompok tertentu yang tidak berdaya untuk bersuara di media. Jurnalisme advokasi ingin memberikan inovasi dan perspektif lain yang tidak terwakili oleh media.
Jurnalisme advokasi di negara demokrasi Eropa dapat ditemui di surat kabar dan publikasi dalam sistem media pluralis dan korporatis. Jurnalis biasanya mendekati pelaporan berita agar terlibat secara politik dan untuk mempromosikan sudut pandang yang diasosiasikan pada partai politik. Di Amerika Serikat, praktik jurnalisme advokasi dapat dilihat pada pertengahan 1800-1900an seperti promosi atas pemungutan suara, hak-hak pekerja, abolisionisme, feminisme, lingkungan, LGBTQ, anti-perang, dan hak etnis.
Perkembangan di Negara Berkembang[sunting sumber]

Negara-negara yang memiliki sejarah demokrasi yang minim, mengartikan bahwa pers harus memperjuangkan sudut pandang politik. Perkembangan jurnalisme advokasi di bagian selatan mencerminkan pandangan dari penerbit atau penulis yang bersekutu dengan pemerintah tertentu serta kepentingan politik. Selama pemerintah dan politisi menggunakan kekuatan dalam ekonomi pers, maka organisasi berita cenderung akan bertindak untuk mempromosikan kepentingan politik mereka. Dana pemerintah dan pribadi menjadi sumber kehidupan keuangan media di banyak negara seluruh dunia, akses uang pemerintah, pundi partai dan keuangan individu menjadi hal yang penting untuk membuat organisasi tetap berjalan.
Fakta bahwa pemerintah dan pemodal politik terus menggunakan kekuasaan dalam ekonomi pers, dikarenakan pemerintah mengesampingkan prinsip-prinsip penting dalam kemerdekaan pers. Sedangkan, landasan cita-cita jurnalisme profesional adalah kelayakan berita, keadilan, minat penonton, dan layanan publik harus mengalahkan politik pribadi, nilai informasi berita, metode pengumpulan berita, bingkai berita, pemilihan sumber, dan sebagainya. Namun, di belahan dunia Selatan, mengamati prinsip-prinsip semacam itu dalam praktik nyata pada umumnya sulit dilakukan.
Jurnalisme Advokasi Masyarakat di Ruang Lingkup Global[sunting sumber]

Dalam ruang lingkup global, pertumbuhan model jurnalisme advokasi sipil naik signifikan. Wartawan merepresentasikan upaya advokasi kelompok sipil sebagai kelompok yang mendorong perubahan sosial. Jurnalisme advokasi akan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, dan mempengaruhi opini publik serta debat kebijakan kepada kelompok yang secara tradisional memiliki akses terbatas ke media berita. Jurnalisme advokasi sipil didorong oleh gagasan bahwa media berita harus menjadi alat perubahan sosial, karena pers berkontribusi baik untuk meningkatkan kesadaran di kalangan publik maupun menetapkan prioritas dan agenda kebijakan, dan aktor sipil bertujuan untuk membentuk liputan berita.
Jurnalisme advokasi sipil dikaitkan dengan beberapa taktik media baru yang bersinggungan dengan ke-profesionalisasian. Demokrasi liberal di bagian Utara menciptakan berbagai gerakan sosial dan kelompok kepentingan yang mencoba mempengaruhi liputan berita seperti kesehatan, pengendalian tembakau, kebijakan lingkungan, dan kebijakan melawan kekerasan dalam rumah tangga. Namun ternyata organisasi dan gerakan sosial ini tidak memanfaatkan jurnalisme advokasi untuk mempromosikan tujuan mereka.
Perubahan media baru-baru ini juga memfasilitasi jurnalisme advokasi sipil. Karena ekonomi dan sistem media berbeda di setiap negara, proses ini terjadi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Seperti, perluasan radio, televisi kabel, satelit, berita dalam bentuk cetak dan siaran, munculnya situs berita tanpa henti, hal ini akan membuka peluang baru bagi advokasi sipil. Perubahan ini dihasilkan dari kombinasi perubahan hukum, inovasi teknologi, dan perhitungan ekonomi.
Pertama, kombinasi privatisasi, deregulasi, dan perubahan teknologi telah memperbesar jumlah outlet berita. Di sebagian besar belahan dunia Selatan, media berita sangat berbeda, di mana pemerintah secara historis mengontrol berita terutama melalui kepemilikan media langsung atau penyensoran langsung. Kedua, berbagai macam inovasi dalam teknologi informasi juga telah berkontribusi pada media yang diwakili oleh stasiun televisi kabel dan satelit serta situs Web Internet. Ketiga, proses segmentasi berita mengakibatkan terbukanya “niche” berita yang ditujukan kepada khalayak tertentu.
Dampak[sunting sumber]

Dampak yang ditimbulkan oleh jurnalisme advokasi terhadap liputan berita adalah berkontribusi terhadap memperdalam berita dengan mengidentifikasi isu dan suara-suara yang seringkali tidak terdengar.
Suara dari masyarakat yang seringkali tidak terdengar dikarenakan dikucilkan atau disalahartikan oleh masyarakat, menantang para penguasa, dan menawarkan berita dari sudut pandang yang berbeda.
Konten dari jurnalisme advokasi dari satu negara dengan negara lainnya berbeda. Akan tetapi, masyarakat lokal yang lemah dalam upaya memobilisasi konten tersebut, tentunya mengurangi kesempatan bagi jurnalisme advokasi untuk menyuarakan suara yang seringkali tidak terdengar.
Di seluruh dunia, kelompok-kelompok aktivis seringkali telah mencapai tujuan yang mereka inginkan melalui advokasi jurnalisme. Isu dan berita yang telah dikemas ulang biasanya menjadi kunci masalah untuk topik berbasis kekerasan gender.
Hubungan Masyarakat dan Advokasi Jurnalis[sunting sumber]

Isu dan berita yang dibingkai ulang telah menjadi kunci bagi pergerakan yang berada dalam bidang kekerasan yang berbasis gender.
Ketika terjadi suatu peristiwa, jurnalisme advokasi harus ditempatkan kepada konteks yang spesifik agar dapat menjalankan jurnalisme advokasi secara seutuhnya.
Negara-negara yang menganggap bahwa objektivitas yang ideal merupakan suatu hal yang umum, dapat memberikan tanggapan yang tidak bisa dipungkiri bahwa argumen normatif dapat terbentuk mengenai peran jurnalisme di lingkungan masyarakatnya. Masyarakat dapat membela objektivitas dan akan tidak setuju dengan pelaporan secara advokasi.
Oleh sebab itu, jurnalistik harus tetap dipertahankan dari segi keadilan maupun integritasnya sebagai prioritas yang paling utama.
Beragam kumpulan argumen serta reaksi sangat dipungkiri di negara-negara yang baik objektivitas maupun prinsip-prinsip lainnya yang berhubungan dengan norma profesional jurnalisme yang umum.
Norma jurnalistik sendiri merupakan subjek yang diperdebatkan di dalam demokrasi dan transisi rezim yang baru.
Di negara berkembang, banyak organisasi wartawan secara aktif mencoba untuk meningkatkan kegiatan dalam memberitakan serta memperluas perspektif dalam sebuah berita mengenai isu sosial. Organisasi-organisasi ini memberikan informasi kepada ruang berita, menyediakan bantuan logistik untuk memfasilitasi liputan, membawa para wartawan bersama-sama melalui jaringan virtual, membentuk aliansi dengan organisasi berita, mengorganisir pelatihan loka karya, memproduksi artikel dan serial untuk kepentingan produksi, dan lain sebagainya.
Jaringan advokasi jurnalisme menargetkan untuk membujuk para editor berita untuk memberikan ruang bagi isu-isu sosial, serta mempresentasikan bingkai berita yang alternatif. Mereka seringkali berkolaborasi dengan institusi secara lokal maupun global di saat mengerjakan isu sosial yang mirip, dan bermitra dengan kolega di negara lain. Mereka telah bergerak secara cepat dengan organisasi global, termasuk kelompok yang sudah ahli serta aktivis, yang mendedikasikan segelintir sumber daya dan waktu untuk mendukung berita lokal melalui program pelatihan yang disponsori, beasiswa jurnalisme, dan penghargaan.
Referensi[sunting sumber]

^ Lompat ke:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y
^
^
^ Lompat ke:a b  line feed character di |title= pada posisi 25 (bantuan);
^
^ Lompat ke:a b
^ Lompat ke:a b c d e Media, Kompas Cyber (2016-10-27). "Membongkar Kubur Jurnalisme Advokasi". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-05-23.
Imansadewarukka (bicara) 4 Mei 2024 03.56 (UTC)
Syamsuddin Arif

Dr. Syamsuddin Arif dalam kegiatan Forum Sabtu INSISTS
Dr. Syamsuddin 'Arif (lahir 19 Agustus 1971) adalah akademisi dan peneliti bidang filsafat, teologi dan peradaban Islam dari Indonesia. Ia merupakan pendiri dan peneliti di Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS).
Riwayat hidup

Syamsuddin 'Arif lahir di kota Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1971. Ia menamatkan pendidikan menengahnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo pada tahun 1989. Kemudian, ia memperdalam studinya dalam bidang ilmu Al-Qur'an sekaligus mengabdi di Majlis Qurra' wal Huffaz, Tuju-tuju Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan. Syamsuddin meraih gelar sarjana pada tahun 1996 di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, dan kemudian melanjutkan pendidikan magister di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
Di ISTAC, Syamsuddin memperdalam kajian dalam bidang filsafat dan teologi, dan menyelesaikan tesis dengan judul "Ibn Sina's Theory of Intuition" di bawah bimbingan pemikir dan pengkaji kebudayaan Islam asal Turki, Alparslan Açıkgenç. Pada tahun 2004, Syamsuddin 'Arif menyelesaikan studi doktoralnya di institusi yang sama, dengan judul disertasi "Ibn Sina's Cosmology: A Study of the Appropriation of Greek Philosophical Ideas in 11th Century Islam" di bawah bimbingan pakar sains fisika dan bahasa Semitik asal Belanda, Paul Lettinck. Syamsuddin 'Arif melanjutkan aktivitas menjadi visiting student di Orientalisches Seminar, Universitas Goethe, Frankfurt, Jerman, dan belajar di bawah bimbingan pakar filologi Jerman, Hans Daiber.
Karier

Setelah menyelesaikan studinya, Syamsuddin mengajar di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, mulai tahun 2007 hingga 2012. Pada tahun 2012, Ia menerima undangan untuk mengajar dan menjadi staf di Raja Zarith Sofiah Centre for Advanced Studies on Islam, Science, and Civilization (RZS CASIS), Universitas Teknologi Malaysia (UTM) hingga tahun 2015.
Pada tahun 2003, Syamsuddin 'Arif bersama dengan Hamid Fahmy Zarkasyi dan rekan-rekan pelajar Indonesia di ISTAC, mendirikan INSISTS, lembaga kajian dan penerbit swadaya masyarakat yang fokus dalam kajian pemikiran dan kebudayaan Islam. Bersama para rekan pendiri INSISTS juga, Ia menjadi dewan redaksi periodikal ISLAMIA.
Saat ini, Syamsuddin 'Arif merupakan lektor kepala (associate professor) dalam bidang Filsafat Islam di Universitas Darussalam Gontor.
Pemikiran dan karya

Syamsuddin 'Arif ialah salah satu dari barisan pemikir muslim konservatif yang melihat Islam dari kacamata yang lebih filosofis, optimistis dan kritis. Sebuah cakrawala ideologi yang dibangun oleh tokoh intelektual Muslim seperti Mohammad Natsir dan Mohammad Rasjidi. Mengikuti pola pemikiran tokoh pemikir Islam di ISTAC, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Syamsuddin 'Arif juga dikenal sebagai penyeru Islamisasi Ilmu dan Islamic Worldview.
Pemikiran Syamsuddin Arif tentang hal itu bisa dijumpai dalam karya-karyanya, di antaranya ialah Islamic Science: Paradigma, Fakta dan Agenda (2016), dan Islam dan Diabolisme Intelektual (2017), yang dengan jelas menggambarkan intelektualitas keislaman.
Ia aktif meneliti, menulis dan menerbitkan karya dalam bidang pemikiran di INSISTS dan harian Republika.
Tidak berimbang

Tidak berimbang dalam konteks pemberitaan di media massa, adalah suatu keadaan di mana berita dibuat dengan narasi yang berat sebelah terhadap suatu pihak (tendensius), hanya mengangkat sudut pandang dari sebagian pihak dan cenderung membela kepentingan salah satu pihak yang terkait dengan peristiwa yang diberitakan, alih-alih berpihak pada fakta dan kepentingan publik.
Faktor

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberimbangan media massa dalam memberitakan suatu peristiwa, antara lain yang pertama seperti kepemilikan perusahaan media. Kekuatan pemilik modal yang menguasai media begitu besar pengaruhnya terhadap netralitas dan independensi suatu media. Kedua adalah afiliasi pemilik perusahaan media dengan partai politik. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan media sampai kepada proses pembuatan konten yang ada didalamnya. Intervensinya akan jauh hingga pada memasukkan agenda politik mereka dalam produk media seperti berita atau siaran televisi. Yang terakhir atau ketiga, yaitu lemahnya pengawasan yang bisa menyebabkan penyiaran tidak netral dan tidak berimbang.
Pelanggaran KEJ

Konten berita yang isinya tidak berimbang merupakan pelanggaran bagi kode etik jurnalistik. Apalagi jika diperparah dengan menambahkan bumbu-bumbu opini serta asumsi dari penulis yang menyudutkan dan menghakimi (prasangka) sebelum adanya fakta yang terkonfirmasi dari suatu kasus atau peristiwa. Dengan memberitakan suatu peristiwa atau kasus dengan cara tidak berimbang, itu berarti pihak media telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi "wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk" dan "wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah".
Contoh kasus > Ketidakberimbangan Media Massa dalam Pilkada Jakarta 2012

Pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang digelar pada Rabu, 11 Juli 2012 AJI (Aliansi Jurnalis Independen) melakukan riset mengenai independensi media dalam peliputan Pemilukada DKI Jakarta 2012. Terdapat tiga kali periode dilakukannya riset, dengan riset yang pertama dilakukan dari tanggal 1-15 Juni 2024. Selama periode kedua riset, dilakukan analisis terhadap 1.322 berita yang berlangsung dari tanggal 16-30 Juni 2012. Riset tersebut merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik analisis isi sederhana dalam menganalisis data yang berasal dari 16 sampel media. Ke-16 media itu, meliputi empat media online (Detik.com, Kompas.com, Vivanews, dan Okezone), empat media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Republika, dan Suara Pembaruan), empat media cetak lokal (Pos Kota, Warta Kota, Indopos, dan Koran Jakarta), dan empat televisi (RCTI, MetroTV, TvOne, dan JakTV). Hasil riset kedua  ini menunjukkan penulisan berita yang hanya menggunakan angle/sudut pandang penulisan satu sisi menjelang Pilkada DKI meningkat, dibandingkan periode pertama.
Daftar referensi

1 2  DEDY (2 November 2017). "Media Sering Membuat Berita Tak Berimbang dan Menghakimi". Dewan Pers. Diakses tanggal 10 Desember 2024.
1 2 3 4  RG (2023-05-19). "Media Penyiaran Harus Berimbang, Proposional dan Relevan". Komisi Penyiaran Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-10.
↑  "Apa itu Kode Etik Jurnalistik, Berikut 11 Pasal yang Wajib Digunakan Jurnalis". Tempo. 2023-11-05. Diakses tanggal 2024-12-10.
↑  "11 Juli 2012, Pemilu DKI Jakarta   - Metro Tempo.co". web.archive.org. 2024-09-03. Diakses tanggal 2024-12-10.
↑  Khoirunisa, Siti (27 Juni 2012). "Berita Pilkada DKI di Media Banyak Yang Tak Berimbang". Kompas. Diakses tanggal 10 Desember 2024.
↑  Budiman, Budisantoso, ed. (2012-07-11). "Gejala Ketidakberimbangan Media Massa dalam Pilkada Jakarta". Antara News Lampung. Diakses tanggal 2025-01-13.
↑  "11 Juli 2012, Pemilu DKI Jakarta   - Metro Tempo.co". web.archive.org. 2024-09-03. Diakses tanggal 2024-12-10.
Diana Berg

| Diana Berg |
| --- | --- |
Diana in 2019
Nama asal: Діана Берг
Lahir: 07 Desember 1979 (umur 45) Donetsk, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet (sekarang Ukraina)
Kebangsaan: Ukraina
Almamater: Donetsk National Technical University
Pekerjaan: Aktivis dan desainer
Organisasi: Pendiri platform Tu, dan organisasi Gerakan "Donetsk adalah Ukraina"

  
Diana Olegivna Berg (bahasa Ukraina: Диа́на Оле́гивна Берг; lahir 7 Desember 1979) adalah aktivis dari Donetsk yang mengadvokasi  hak asasi manusia. Dia memulai gerakan pro-Ukraina Donetsk pada tahun 2014 setelah Euromaidan. Grup seni Platform Tu Space dan Tu, yang berpusat pada pusat perubahan sosial dan promosi hak asasi manusia dan kebebasan melalui seni dan budaya .
Kehidupan awal

Diana Berg lahir dan besar di Donetsk, Ukraina. Dia belajar dan bekerja di sana sebagai desainer grafis dan guru Ia menggambarkan dirinya sebagai tipikal anak muda kreatif yang tidak memikirkan apa pun. Dia tidak tertarik pada politik atau berpartisipasi dalam kelompok atau gerakan sosial mana pun. Pada tanggal 1 Maret 2014, segalanya berubah ketika demonstran pro-Rusia berkumpul di Lapangan Lenin di kota tersebut. Diana dan temannya Katya memimpin pengorganisasian unjuk rasa besar-besaran pertama di Donetsk, dengan menghadirkan para ahli dalam perencanaan protes. Ia memperoleh gelar dalam bidang kegiatan ekonomi luar negeri dari Universitas Teknik Nasional Donetsk pada tahun 2001.
Dia melarikan diri dari Donetsk ketika pemberontak pro-Rusia mengambil alih, melakukan perjalanan ke Odesa sebelum melanjutkan ke Lviv dan Kyiv. Diana kemudian pindah ke garis depan Mariupol setelah memutuskan dia ingin lebih dekat dengan kampung halamannya dan membantu pertarungan pro-Ukraina di Donbas pada tahun 2014. Dia kembali terpaksa meninggalkan rumahnya untuk kedua kalinya delapan tahun kemudian ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Pada musim semi tahun 2014, ia menjadi seorang aktivis dan memulai kampanye pro-Ukraina di kampung halamannya. Dia harus meninggalkan desanya yang direbut dan menetap di Mariupol.