Penyensoran di Taiwan
Pascademokratisasi > Penyensoran penerbitan di Taiwan

Selama masa darurat militer, KMT, sebagai penguasa negara otoriter, memberlakukan kendali ketat terhadap penerbitan. Distribusi berbagai manifesto dan dokumen politik selain dari KMT, Partai Pemuda Tionghoa, dan Partai Sosialis Demokratik Tiongkok, dilarang dan penerbitan yang mengadvokasi demokrasi atau kemerdekaan Taiwan dilarang. KMT menemukan bahwa salah satu penyebab kegagalan perlawanan terhadap komunis adalah kebijakan mengenai karya sastra dan seni. Kemudian KMT memutuskan untuk mulai melarang buku-buku yang mengendalikan pemikiran rakyat—bukan hanya buku-buku komunisme yang dilarang tapi juga buku-buku yang menggemakan gagasan serupa dan yang penulisnya tinggal di wilayah komunis. Penerbitan dikelola secara ketat oleh Komando Garnisun Taiwan dan diatur oleh Undang-undang Pengendalian Penerbitan (出版物管制辦法) selama orde darurat militer. Buku-buku yang mengandung nama Karl Marx ditekan, demikian juga karya para penulis lain yang namanya dimulai dengan "M," seperti Max Weber dan Mark Twain, karena dalam bahasa Mandarin nama awal mereka terdengar sama dengan Marx. Meskipun sekarang hal ini menjadi bahan gurauan, pada saat itu benar-benar merupakan perwujudan pengendalian pikiran. Universitas menjadi persemaian bagi kelompok-kelompok kajian komunis. KMT mengetahui kampus-kampus universitas merupakan tempat-tempat gagasan dan pemikiran terbuka, sehingga kemudian menyewa informan siswa dalam kelas-kelas untuk memberi tahu Komando Garnisun mengenai siswa manapun yang mendiskusikan isu-isu yang mungkin terlihat sebagai ancaman terhadap KMT. Sebagian penerbitan komunis ilegal tetap di dalam arsip dan rak-rak belakang perpustakaan sebagian universitas, dan buku-buku itu akan memiliki cap yang menyatakan buku dan isinya diperintahkan ditahan. Larangan penerbitan juga mempengaruhi bahan-bahan pengajaran untuk karya sastra Tionghoa modern dan asing. Para penulis Tionghoa modern, seperti Lu Xun, Ba Jin dan Lao She dilarang, dan hukumnya diperluas sampai karya sastra yang mereka terjemahkan, seperti Ivan Turgenev, Emily Brontë atau Émile Zola. Li Ao, seorang aktivis politik terkenal di Taiwan, sekaligus seorang nasionalis dan intelektual, lebih dari 96 bukunya dilarang dari penjualan. Penulis Bo Yang ditahan selama delapan tahun karena karya terjemahannya, kartun Popeye, dianggap sebagai kritik terhadap pimpinan Chiang Kai-shek. Dan di bulan Juni 1952, murid Universitas Nasional Taiwan jurusan Arkeologi Ch'iu Yen-Liang ditangkap oleh komando Garnisun KMT dan ditahan selama 6 tahun untuk dugaan keanggotaan kelompok kajian marxis.
"Hanya mereka yang hidup di orde darurat militer tahu betapa pentingnya kebebasan dan demokrasi," kata Lee Shiao-feng [zh], seorang profesor sejarah di Universitas Shih Hsin.
Lee tahu dari pengalaman sendiri seperti apa kehidupan di orde darurat militer. Salah satu buku Lee, The Confession of a Defector (叛徒的告白), dilarang oleh otoritas dengan alasan bahwa buku itu "menyabotase kredibilitas pemerintah," "menghasut pertikaian antara pemerintah dan rakyat," "melanggar kebijakan nasional dasar," "membingungkan opini publik", dan "merusak sentimen populer."
Lee mengatakan bahwa dia merasa larangan tersebut "konyol" karena buku itu merupakan kumpulan artikel yang sudah dia terbitkan di surat kabar. Buku-bukunya ditarik kembali setelah beberapa bulan ada di rak. Majalah yang dia dirikan bersama di tahun 1979, di dasawarsa 1980an, mengalami takdir serupa. Majalah-majalah disita dan dia diperintahkan untuk menghentikan penerbitan selama satu tahun. Untuk menjaga majalah itu bisa terus terbit, Lee dan pengikutnya memperoleh izin lain untuk majalah yang namanya berbeda, the Asian. Ketika the Asian juga diperintahkan menghentikan penerbitan, mereka memperoleh izin lain untuk majalah, kali ini dengan nama Current. Semua publikasi harus memperoleh izin pemerintah, dan dari tahun 1951 sampai 1988, otoritas membatasi jumlah izin yang tersedia untuk menerbitkan surat kabar harian sampai 31, dengan jumlah halaman di setiap koran juga dibatasi secara hukum (pertama delapan, kemudian 12 halaman). Hal ini dilakukan dengan alasan "keterbatasan kertas". Selama periode ini, banyak koran yang dimiliki langsung oleh pemerintah, militer, atau KMT. Penerbit koran swasta biasanya anggota KMT. Satu-satunya koran yang terkadang menuliskan kritik moderat terhadap pemerintah (bersama dengan laporan berita yang terbaik) adalah Independence Evening Post. Surat kabar ini yang pertama kali mengirim wartawan ke Tiongkok, empat bulan setelah darurat militer dicabut, meskipun mendapat tentangan pemerintah. Otoritas terus menolak koran ini menerbitkan pasar pagi yang lebih menguntungkan sampai tahun 1988.
Sejak darurat militer diangkat, penyensoran menurun tetapi tidak menghilang. Majalah-majalah baru yang bersemangat muncul. Salah satu yang terkenal adalah The Journalist, yang karangan khas mendalamnya meliputi isu-isu politik dan sosial yang dikombinasikan dengan kritik tajuk rencana untuk pemerintah maupun oposisi. Otoritas terus menekan diskusi yang dicetak mengenai kemerdekaan Taiwan, korupsi militer, dan pelibatan militer di dalam politik, dan menundukkan orang-orang yang menulis tentang topik-topik ini dengan memenjarakan mereka. Pada bulan Januari 1988, satu tahun setelah pencabutan darurat militer, otoritas mencabut pelarangan surat kabar baru dan menambah batas halaman menjadi 32. Sejak saat itu, pemerintah menerbitkan lebih dari 200 izin, dan 50 di antaranya sebenarnya penerbitan. Seperti majalah, surat kabar menjadi lebih berani dalam kesukarelaan mereka menerbitkan artikel-artikel penyelidikan dan analitis, demikian juga dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian surat kabar independen termasuk The Common Daily, The Independent Post, dan The Liberty Times menjadi lebih kritis dalam pendirian tajuk rencana mereka. Namun, pro KMT yang kukuh, China Times dan United Daily terus mendominasi pasar, dengan surat kabar lainnya bersaing memberi pelayanan sebagai surat kabar kedua bagi para pembaca. Sirkulasi total seluruh harian hampir mencapai enam juta eksemplar. Otoritas juga melepas larangan mereka di masa lalu terhadap bahan-bahan bacaan yang dicetak ulang dari Tiongkok Daratan, dan penindasan mereka terhadap gaya publikasi digunakan di sana. Di tahun 2007, selama ulang tahun ke-20 akhir darurat militer Taiwan, surat kabar lokal memberikan ruang besar untuk meliput budaya dan masyarakat dalam orde darurat militer, dengan memberi perhatian khusus pada pelarangan buku-buku, lagu-lagu populer, dan penerbitan surat kabar. Buku-buku yang ditekan dari dasawarsa 1950an sampai 1980an dan beberapa lagu yang dilarang menjadi bagian dari pameran, yang diorganisir oleh Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan Pusat Nasional, sebagai salah satu acara mengenang orde darurat militer, yang secara resmi berakhir tanggal 15 Juli 1987. Para pengunjung saat pembukaan termasuk Presiden Chen Shui-bian dan Wakil Presiden Annette Lu, yang buku-bukunya terdapat dalam daftar yang dilarang selama dasawarsa 1970an dan 1980an, Liberty Times berbahasa Mandarin melaporkan pada tanggal 15 Juli. Sekitar 180 buku, 32 majalah dan koleksi cuplikan berita ditayangkan di pameran itu. Hal pertama yang diperlihatkan pada publik adalah bibliografi yang dihimpun oleh TGC, yang terdiri lebih dari 2.400 judul. Namun, buku-buku yang dilarang tanpa kecuali terjual dengan baik di bawah tanah. Salah satu contohnya adalah A Taste of Freedom, sebuah memoar karya Peng Ming-min, seorang pembangkang yang terkemuka. Buku Peng terjual begitu banyak sehingga hasilnya dapat membantu mendanai kampanye pemilihan para kandidat yang menentang KMT pada saat itu, demikian tulis Tsai Sheng-chi, seorang peneliti di Academia Historica, dalam brosur pameran.