stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Imperium Britania Raya
Perang Dunia (1914–1945)

Pada pergantian abad ke-20, kekhawatiran Britania bahwa mereka tidak lagi mampu mempertahankan kejayaan imperiumnya mulai tumbuh. Jerman meningkat pesat sebagai kekuatan militer dan industri baru di dunia dan tampaknya akan menjadi lawan yang paling mungkin bagi Britania dalam perang berikutnya. Sadar bahwa ia kewalahan di Pasifik dan terancam oleh Angkatan Laut Jerman, Britania membentuk aliansi dengan Jepang pada tahun 1902, dan dengan musuh lamanya, Prancis dan Rusia pada tahun 1904 dan 1907.
Perang Dunia (1914–1945) > Perang Dunia I

Kekhawatiran Britania Raya terhadap peperangan dengan Jerman terbukti dengan pecahnya Perang Dunia I. Keputusan Britania untuk melancarkan perang terhadap Jerman dan sekutunya juga melibatkan wilayah-wilayah koloni dan dominionnya, yang menyediakan tenaga militer, dukungan finansial dan material yang tidak ternilai. Lebih dari 2,5 juta tentara Britania diambil dari wilayah-wilayah dominionnya, serta ribuan sukarelawan yang berasal dari koloni-koloninya. Sebagian besar koloni seberang lautan Jerman dengan cepat berhasil direbut dan diduduki. Sementara di Pasifik, Australia dan Selandia Baru berhasil mengambil alih Nugini Jerman dan Samoa. Kontribusi Australia, Newfoundland dan Selandia Baru selama Kampanye Gallipoli melawan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1915 memiliki dampak besar terhadap semangat kebangsaan dan kecintaan mereka terhadap tanah air serta berperan penting dalam proses transisi Australia dan Selandia Baru dari negara koloni menjadi negara yang merdeka. Negara-negara tersebut terus memperingati peristiwa tewasnya ribuan tentara mereka dalam perang ini setiap tahunnya. Kanada juga mengalami hal yang sama saat ikut serta dalam Pertempuran Vimy Ridge pada tahun 1917. Kontribusi penting dari para dominion Britania diakui oleh Perdana Menteri Britania, David Lloyd George. Pada tahun 1917, ia mengundang semua Perdana Menteri dari wilayah dominion Britania dan kemudian membentuk Kabinet Perang Imperialis untuk mengkoordinasikan kebijakan militer di Imperium Britania.
Menurut ketentuan Perjanjian Versailles 1919, Britania mendapat jatah terbesar dalam pembagian wilayah sengketa perang. Sekitar 1.800.000 mil persegi (4.700.000 km2) dan 13 juta penduduk baru ditambahkan ke kekuasaan Imperium Britania. Koloni-koloni Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah dibagi-bagikan ke Sekutu sebagaimana keputusan dari Liga Bangsa-Bangsa. Britania mendapatkan mandat atas Palestina, Transyordania, Irak, sebagian Kamerun dan Togo, serta Tanganyika. Wilayah dominion Britania juga mendapat bagian tersendiri: Afrika Barat Daya (sekarang Namibia) diserahkan kepada Afrika Selatan, Australia memperoleh Nugini Jerman, sedangkan Selandia Baru memperoleh Samoa Barat. Nauru ditetapkan sebagai milik gabungan antara Britania dan dua dominion Pasifiknya.
Perang Dunia (1914–1945) > Periode antar-perang

Berbagai perubahan yang terjadi pasca Perang Dunia I, khususnya pertumbuhan Amerika Serikat dan Jepang sebagai kekuatan baru angkatan laut dunia dan munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan di India dan Irlandia menyebabkan kebijakan imperial Britania Raya dikaji ulang. Britania harus memilih apakah mau bersekutu dengan Jepang atau Amerika Serikat. Kemudian, Britania memilih tidak memperpanjang aliansi dengan Jepang dan dengan disahkannya Perjanjian Laut Washington 1922, Britania secara resmi menyetujui persekutuan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi sumber perdebatan di Britania Raya sepanjang tahun 1930; pemerintahan militer sudah diberlakukan di Jepang dan Jerman, dan didukung oleh sedang berlangsungnya era Depresi Besar, dikhawatirkan Britania tidak akan bertahan menghadapi serangan dari kedua negara tersebut. Meskipun masalah keamanan imperiumnya menjadi perhatian serius bagi Britania, pada saat yang sama imperium juga sangat penting bagi perekonomian Britania, terutama dalam menghadapi perang.
Perang Dunia (1914–1945) > Periode antar-perang > Perang Kemerdekaan Irlandia

Lihat pula: Perang Kemerdekaan Irlandia
Perang Dunia I menyebabkan pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Irlandia tertunda dan hasilnya, Irlandia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada tahun 1919. Sinn Féin, partai prokemerdekaan Irlandia, berhasil memenangkan mayoritas suara dalam Pemilihan Umum 1918 dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Britania tidak mengakuinya, dan hal ini memicu meletusnya Perang Kemerdekaan Irlandia. Para tentara Republik Irlandia secara bersamaan memulai perang gerilya melawan Pemerintah Britania. Perang ini berakhir pada tahun 1921 dengan jalan buntu dan menghasilkan Traktat Anglo-Irlandia. Dua puluh enam county di Irlandia Selatan kemudian mendirikan Negara Bebas Irlandia, yang selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah dominion dalam Imperium Britania, yang berdiri sebagai negara bebas namun secara konstitusional dan kelembagaan masih merupakan bagian dari Kerajaan Britania Raya. Sedangkan enam county di Irlandia Utara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Pemerintahan Britania Raya.
Perang Dunia (1914–1945) > Periode antar-perang > Status koloni di Asia

Perjuangan kemerdekaan yang sama juga berlangsung di India saat Undang-Undang Pemerintahan India 1919 gagal dalam memenuhi tuntutan kemerdekaan rakyat India. Kekhawatiran terhadap penyebaran komunis dan campur tangan asing dalam Konspirasi Ghadar menyebabkan disahkannya Undang-Undang Rowlatt. Hal ini menyebabkan ketegangan, terutama di daerah Punjab, tempat ketegangan berubah menjadi tragedi berdarah pada tahun 1919 yang dikenal dengan peristiwa Pembantaian Amritsar. Di Britania, peristiwa ini dilihat sebagai tindakan untuk menyelamatkan India dari aksi anarki, tetapi banyak pihak—termasuk Churchill—yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Keadaan terus bergejolak hingga bulan Maret 1922 diikuti oleh insiden Chauri Chaura dan terus berlanjut sampai 25 tahun ke depan. Pada tahun 1922, Mesir, yang dinyatakan sebagai wilayah protektorat Britania setelah Perang Dunia I, diberikan kemerdekaan resmi, tetapi tetap menjadi negara satelit Britania sampai tahun 1954. Tentara Britania tetap ditempatkan di Mesir sampai ditandatanganinya Perjanjian Inggris-Mesir pada tahun 1936, yang menyepakati bahwa Britania akan menarik tentaranya dari Mesir, tetapi Britania tetap berhak menduduki dan memiliki Terusan Suez. Sebagai imbalannya, Mesir dibantu untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Irak, wilayah mandat Britania sejak tahun 1920 yang kaya dengan minyak juga dibantu menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa setelah diberi kemerdekaan pada tahun 1932.
Perang Dunia (1914–1945) > Periode antar-perang > Kemerdekaan domini

Keinginan para dominion untuk memerdekakan diri dari Britania ditanggapi dengan diadakannya Konferensi Imperial 1923. Permintaan Britania atas bantuan militer dalam menghadapi Krisis Chanak pada tahun sebelumnya ditolak oleh Kanada dan Afrika Selatan. Kanada juga menolak isi Perjanjian Lausanne 1923. Setelah adanya tekanan dari Selandia Baru dan Afrika Selatan, Britania menyelenggarakan Konferensi Imperial 1926 dan mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang menyatakan bahwa "semua dominion merupakan komunitas swatantra dalam Britania Raya, sama dalam kedudukan, dengan tiada yang lebih rendah antara satu dengan lainnya dalam tiap aspek urusan dalam maupun luar negerinya, meski dipersatukan oleh kesetiaan umum pada Raja, dan secara bebas terhubung sebagai anggota negara-negara Persemakmuran Britania". Deklarasi ini disahkan secara hukum dalam Undang-Undang Westminster 1931. Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Negara Bebas Irlandia dan Newfoundland akhirnya menjadi negara yang merdeka dan memiliki parlemen yang bebas dari kontrol legislatif Britania. Mereka tidak lagi terikat kepada undang-undang Britania dan Britania tidak boleh mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan negara-negara tersebut tanpa mendapat persetujuan mereka. Newfoundland kembali menjadi koloni Britania pada tahun 1933 akibat kesulitan keuangan selama masa Depresi Besar. Sedangkan Irlandia menjauhkan diri dari Britania dengan mengesahkan konstitusi baru pada tahun 1937 dan berdiri sebagai negara republik serta berusaha melepaskan diri dari semua pengaruh Britania.
Perang Dunia (1914–1945) > Perang Dunia II

Keputusan Britania dalam menyatakan perang terhadap Jerman Nazi pada bulan September 1939 juga mengikutsertakan seluruh koloninya, tetapi tidak secara otomatis menyertakan dominionnya. Australia, Kanada, Selandia Baru dan Afrika Selatan memilih untuk menyatakan perang terhadap Jerman, tetapi Negara Bebas Irlandia memilih untuk tetap netral secara legal selama perang berlangsung. Setelah pendudukan Jerman atas Prancis pada tahun 1940, Britania dan imperiumnya berjuang sendiri dalam melawan Jerman, sampai masuknya Uni Soviet ke dalam kancah peperangan pada tahun 1941. Perdana Menteri Britania, Winston Churchill, berhasil melobi Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt agar mengirimkan bantuan militer bagi Britania, tetapi Roosevelt belum siap melibatkan Amerika Serikat dalam peperangan. Pada Agustus 1941, Churchill dan Roosevelt mengadakan perundingan dan menandatangani Piagam Atlantik, yang menyatakan bahwa "hak bagi semua bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan tempat mereka tinggal harus dihormati" (hak untuk menentukan nasib sendiri). Namun kata-kata ini bermakna ambigu, entah yang dimaksudkan itu mengenai penjajahan Jerman atas Eropa atau penjajahan negara-negara Eropa atas negara-negara lainnya. Pada akhirnya, kata-kata ini diinterpretasikan secara berbeda oleh Britania, Amerika Serikat, dan gerakan nasionalisme negara-negara terjajah.
Pada bulan Desember 1941, Jepang dengan cita-cita Asia Timur Rayanya secara berurutan melancarkan serangan terhadap koloni Britania di Malaya, Hong Kong dan pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Amerika Serikat pun kemudian ikut serta dalam peperangan. Reaksi Churchill atas masuknya Amerika Serikat dalam kancah peperangan adalah bahwa sekarang Britania yakin akan kemenangan dan keberlangsungan imperiumnya pada masa depan, namun cara Britania yang cepat menyerah memberi kesan buruk bagi kedudukan dan statusnya sebagai penguasa imperial. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tahun 1942 adalah kekalahan yang paling memalukan bagi Britania karena Singapura dianggap sebagai benteng pertahanan Britania yang tak tertembus dan setara dengan Gibraltar di Laut Tengah. Sadar akan posisi Britania yang tidak mampu lagi mempertahankan imperiumnya, Australia dan Selandia Baru yang semakin terancam oleh Jepang kemudian menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Hubungan ini selanjutnya diwujudkan dengan disahkannya Pakta ANZUS 1951 antara Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat, tanpa melibatkan Britania Raya.
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997)

Walaupun Britania Raya dan imperiumnya berhasil memenangkan Perang Dunia II, efek dari konflik yang terjadi memengaruhi Britania baik di dalam maupun luar negeri. Hampir keseluruhan kejayaan negara-negara Eropa—benua yang mendominasi dunia selama berabad-abad lamanya—berada di ambang keruntuhan, digantikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tumbuh sebagai kekuatan global baru. Britania sendiri terpuruk dan mengalami kebangkrutan, dan baru bisa diselamatkan setelah mendapat pinjaman sebesar $3,5 miliar dari Amerika Serikat; negara adidaya baru yang dulu pernah menjadi koloninya. Pinjaman itu sendiri baru berhasil dilunasi oleh Britania pada tahun 2006.
Pada saat yang sama, gerakan antikolonial berkembang di negara-negara koloni Eropa. Situasi ini makin diperumit seiring berlangsungnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada prinsipnya, kedua negara tersebut sama-sama menentang kolonialisme Eropa, tetapi pada kenyataannya sentimen antikomunis lebih diutamakan ketimbang antiimperialis sehingga Amerika Serikat tetap mendukung keberlangsungan Imperium Britania.
Istilah "angin perubahan yang berhembus di negara-negara koloni Britania" berarti bahwa kejayaan Imperium Britania sudah berada di ambang keruntuhan. Britania mulai menggunakan cara aman untuk menghadapi keruntuhannya, yaitu dengan memberikan kemerdekaan pada satu-persatu negara koloninya jika mereka sudah stabil serta tidak condong pada paham komunis. Cara ini berbeda dengan negara-negara Eropa lain seperti Prancis, Belanda dan Portugal, yang mengobarkan perang berbiaya mahal untuk tetap mempertahankan koloninya namun pada akhirnya gagal menjaga keutuhan imperium mereka. Antara periode 1945 sampai 1965, jumlah penduduk yang berada di bawah kekuasaan Britania (di luar Britania Raya) merosot dari angka 700 juta ke angka 5 juta, dan 3 juta di antaranya berada di Hong Kong.
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997) > Awal kemunduran > Kemerdekaan India

Lihat pula: Gerakan Kemerdekaan India
Partai Buruh yang prodekolonisasi berhasil memenangkan Pemilihan Umum Britania Raya 1945. Clement Attlee, pemimpin Partai Buruh yang terpilih sebagai Perdana Menteri segera bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah penting negara, yaitu kemerdekaan India. Dua organisasi pergerakan kemerdekaan India; Kongres Nasional India dan Liga Muslim India telah mengampanyekan kemerdekaan India berdekade-dekade lamanya, tetapi tidak menemui kesepakatan soal bagaimana pelaksanaannya. Kongres menginginkan India yang bersatu tetapi Liga menginginkan negara yang terpisah bagi penduduk Muslim karena takut akan adanya dominasi oleh mayoritas Hindu. Meningkatnya kerusuhan sipil dan pemberontakan dari Angkatan Laut India pada tahun 1946 membuat Attlee menjanjikan kemerdekaan bagi India paling lambat tahun 1948. Namun, situasi yang makin mendesak dan ancaman akan adanya perang saudara membuat Louis Mountbatten, Maharaja India yang baru dilantik (sekaligus yang terakhir) memproklamasikan kemerdekaan India lebih awal pada tanggal 15 Agustus 1947. Perbatasan yang dibuat oleh Britania untuk membagi India ke dalam kawasan untuk penduduk Hindu dan Islam tidak menghiraukan nasib berpuluh-puluh juta minoritas di India dan Pakistan. Akibatnya, jutaan Muslim kemudian menyeberang dari India ke Pakistan dan Hindu ke arah sebaliknya, dan bentrokan yang terjadi antar dua komunitas tersebut menyebabkan lebih dari dua ratus ribu nyawa melayang. Sri lanka dan Myanmar, yang merupakan bagian dari Kemaharajaan Britania, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. India, Pakistan dan Sri lanka selanjutnya bergabung menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran, tetapi Myanmar memilih untuk tidak bergabung.
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997) > Awal kemunduran > Status Palestina

Mandat Britania atas Palestina, tempat mayoritas Arab tinggal berdampingan bersama minoritas Yahudi, juga menimbulkan masalah yang sama dengan India. Hal tersebut makin dipersulit dengan sejumlah besar pengungsi Yahudi yang menginginkan tempat tinggal di Palestina setelah peristiwa Holocaust, sementara komunitas Arab menentang pembentukan negara Yahudi. Frustrasi atas kerumitan masalah tersebut dan diserang oleh organisasi paramiliter Yahudi serta meningkatnya biaya untuk mempertahankan militernya di Palestina, Britania mengumumkan pada tahun 1947 menarik diri dari kasus Palestina dan menyerahkan perkara tersebut pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diselesaikan. Majelis Umum PBB kemudian menyikapinya dengan Rencana Pembagian Palestina menjadi dua bagian, yaitu negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel).
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997) > Awal kemunduran > Kemerdekaan Malaysia

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, kemunculan gerakan perlawanan anti-Jepang di Malaya mengalihkan perhatian penduduk Malaya dari Britania, yang dengan cepat merebut kembali kendali atas koloni Malaya, terutama karena menilai wilayah itu sebagai sumber karet dan timah. Fakta bahwa gerakan gerilya yang terjadi di Malaya sebagian besar didukung oleh komunis Melayu-Tionghoa menandakan bahwa upaya Britania untuk memadamkan pemberontakan tersebut didukung oleh mayoritas Melayu-Muslim, dengan artian bahwa setelah pemberontakan itu berhasil dipadamkan, kemerdekaan Malaya akan dikabulkan. Kedaruratan Malaya diberlakukan dari tahun 1948 sampai tahun 1960. Tetapi pada tahun 1957, Britania sudah merasa cukup percaya diri untuk memberikan kemerdekaan pada Federasi Malaya. Pada tahun 1963, 11 negara bagian Federasi Malaya, beserta Singapura, Sarawak dan Borneo Utara, bergabung untuk membentuk Malaysia. Tetapi pada tahun 1965, Singapura yang didominasi oleh komunitas Tionghoa keluar dari federasi menyusul ketegangan antara komunitas Melayu dan Tionghoa. Brunei, yang menjadi protektorat Britania sejak tahun 1888 menolak untuk bergabung dengan federasi dan mempertahankan statusnya sampai memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984.
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997) > Angin perubahan

Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Harold Macmillan, berpidato di Cape Town, Afrika Selatan pada bulan Februari 1960, ketika dia mengatakan tentang "angin perubahan yang bertiup di benua ini." Macmillan ingin menghindari perang kolonial seperti yang dihadapi oleh Prancis di Aljazair, dan menjanjikan bahwa di bawah pemerintahannya, proses dekolonisasi akan berjalan dengan cepat. Banyak koloni Britania yang diberinya kemerdekaan pada tahun 1950-an dan 1960-an, termasuk Sudan, Pantai Emas (sekarang Ghana) dan Malaysia.
Koloni Britania yang tersisa di Afrika, kecuali Rhodesia Selatan, semuanya diberikan kemerdekaan pada tahun 1968. Penarikan pasukan Britania dari bagian selatan dan timur Afrika bukanlah proses yang damai. Kemerdekaan Kenya didahului oleh Pemberontakan Mau Mau selama delapan tahun. Di Rhodesia, deklarasi kemerdekaan sepihak tahun 1965 oleh minoritas kulit putih menyebabkan perang saudara antara penduduk kulit hitam dan kulit putih yang berlangsung hingga disahkannya Perjanjian Lancaster 1979 yang meletakkan Rhodesia di bawah kuasa Britania. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun berikutnya dimenangkan oleh Robert Mugabe, yang kemudian menjadi Perdana Menteri bagi negara merdeka yang kini bernama Zimbabwe.
Di Laut Tengah, perang gerilya oleh penduduk Siprus-Yunani berakhir pada tahun 1960 dengan pembentukan negara merdeka Siprus, tetapi Britania tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Akrotiri dan Dhekelia. Sedangkan Malta dan Gozo diberikan kemerdekaan pada tahun 1964.
Sebagian besar koloni Britania di Hindia Barat memperoleh kemerdekaan setelah keluarnya Jamaika dan Trinidad dari Federasi Hindia Barat pada tahun 1961 dan 1962. Pada awalnya, Federasi Hindia Barat didirikan pada tahun 1958 dalam upaya menyatukan koloni-koloni Britania di Karibia di bawah satu pemerintahan, tetapi federasi ini dibubarkan setelah kehilangan dua anggota terbesarnya. Barbados memperoleh kemerdekaan pada tahun 1966 dan pulau-pulau lain di Karibia menyusul pada tahun 1970-an dan 1980-an. Tetapi, Anguilla dan Kepulauan Turks & Caicos memilih untuk kembali ke pangkuan Britania dalam perjalanan menuju kemerdekaannya. Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman dan Montserrat juga memilih untuk tetap bersama Britania. Guyana memperoleh kemerdekaan pada tahun 1966. Koloni terakhir Britania di daratan Amerika, Honduras Britania, menjadi koloni berpemerintahan sendiri pada tahun 1964 dan dinamai Belize pada tahun 1973, sebelum meraih kemerdekaan penuh pada tahun 1981. Perselisihan antara Belize dengan Guatemala mengenai klaim atas Belize yang tersisa masih belum terselesaikan hingga saat ini.
Teritori Britania di Pasifik memperoleh kemerdekaan pada tahun 1970 (Fiji) dan 1980 (Vanuatu). Proses pemberian kemerdekaan setelah itu mengalami penundaan karena adanya konflik politik antara penduduk yang berbahasa Inggris dengan penduduk yang berbahasa Prancis. Fiji, Tuvalu, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini memilih menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran setelah merdeka.
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997) > Akhir Imperium Britania

Lihat pula: Perang Falkland
Pemberian kemerdekaan kepada Rhodesia (sebagai Zimbabwe), Hebrides Baru (sebagai Vanuatu) pada tahun 1980, dan Belize pada tahun 1981 menandakan bahwa selain pulau-pulau kecil yang bertaburan, proses dekolonisasi koloni-koloni Britania yang dimulai setelah Perang Dunia II sudah selesai. Tetapi pada tahun 1982, tekad Britania untuk mempertahankan wilayah seberang lautannya yang tersisa diuji ketika Argentina menyerang Kepulauan Falkland, yang disebutnya sebagai klaim atas "warisan" dari Imperium Spanyol yang gagal pada tahun 1810. Britania merespon dengan mengerahkan pasukan militernya untuk merebut kembali pulau-pulau tersebut dan kemudian memicu meletusnya Perang Falkland. Britania berhasil mempertahankan Kepulauan Falkland dari Argentina. Kemenangan ini dipandang oleh banyak pihak telah memberikan kontribusi dalam mengembalikan status Britania sebagai kekuatan dunia. Sementara itu pada tahun yang sama, Kanada memutuskan untuk tidak lagi melibatkan Britania dalam urusan konstitusionalnya. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru pada tahun 1986. Pada 1984, Brunei, protektorat Britania terakhir di Asia, diberikan kemerdekaan.
Pada bulan September 1982, Perdana Menteri Margaret Thatcher berkunjung ke Beijing untuk berunding dengan Pemerintah RRT mengenai masa depan Hong Kong yang pada saat itu merupakan koloni seberang laut Britania terakhir yang paling besar dan paling padat penduduknya. Menurut ketentuan Perjanjian Nanking 1842, Pulau Hong Kong diberikan "selama-lamanya" kepada Britania, namun mayoritas koloni itu dibentuk oleh Teritori Baru yang diperoleh dalam sewa selama 99 tahun sejak tahun 1898 dan akan berakhir pada tahun 1997. Thatcher awalnya berniat untuk mempertahankan Hong Kong di bawah Pemerintahan Britania tetapi berada di bawah kedaulatan Tiongkok, tetapi hal ini ditolak oleh Pemerintah Tiongkok. Sebuah kesepakatan akhirnya berhasil dicapai pada tahun 1984 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania; Hong Kong ditetapkan sebagai Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok yang diizinkan untuk mempertahankan gaya hidupnya sekurang-kurangnya 50 tahun. Upacara penyerahan Hong Kong pada tahun 1997 ditandai oleh banyak pihak, termasuk Pangeran Charles, sebagai "akhir Imperium Britania".
Lihat pula

Portal Sejarah
Portal Britania Raya
Kolonialisme
Imperialisme
Daftar imperium terbesar
Zaman Penjelajahan
Kolonisasi Britania di Amerika
Kolonisasi Eropa di Amerika
Ordo Imperium Britania
Daftar Negara Jajahan Kerajaan Britania Raya
Doraemon: Petualangan Nobita di Negeri Sihir (film 2007)

| Doraemon the Movie: Nobita's New Great Adventure into the Underworld ~The 7 Magic Users~ |
| --- | --- |
Berkas:Doraemon2007.pngPoster film
Nama lain: 
Jepang: 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜
Hepburn: Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibōken 7 ~Shichinin no Mahō Tsukai
Arti: Doraemon: Nobita's New Great Adventure into the Underworld - The Seven Magic Users
 
Sutradara: Yukiyo Teramoto
Produser: Takumi Fujimori Kumi Ogura Tatsuji Yamazaki Daisuke Yoshikawa
Ditulis oleh: Yuichi Shinbo (skenario)
Pemeran: Wasabi Mizuta Megumi Ōhara Yumi Kakazu Tomokazu Seki Subaru Kimura  Chiaki Shihoko Hagino Saki Aibu Wataru Takagi Kotono Mitsuishi Yasunori Matsumoto Tamaki Matsumoto Banjou Ginga Sachi Matsumoto Masami Hisamoto
Penata musik: Kan Sawada
Sinematografer: Masahiro Kumagai
Penyunting: Hajime Okayasu
Distributor: Toho
Tanggal rilis:  10 Maret 2007 (2007-03-10) (Jepang)    
Durasi: 112 menit
Negara: Jepang
Bahasa: Jepang
Pendapatan kotor: 3.54 miliar yen (US$33.1 juta)
Doraemon: Nobita's New Great Adventure into the Underworld (映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜code: ja is deprecated , Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibōken 7 ~Shichinin no Mahō Tsukai~), juga diiklankan dengan judul Doraemon the Movie 2007, adalah film ke-27 dari seri Doraemon. Film tersebut mengisahkan kembali film tahun 1984 Doraemon: Nobita's Great Adventure into the Underworld. Film tersebut adalah film anime dengan keuntungan tertinggi ke-2 pada 2007 setelah Pokémon: The Rise of Darkrai.