Kanselir Jerman (sejak 1949)
Peran

Konstitusi 1949 Jerman Barat, Undang-Undang Dasar (Grundgesetz), menobatkan Kanselir Federal (Bundeskanzler) dengan otoritas eksekutif pusat. Sejak pemilu 1961, dua partai besar (CDU/CSU dan SPD) menyebut calon terkemuka untuk pemilihan federal sebagai "kandidat kanselir" (Kanzlerkandidat), meskipun ini bukan istilah resmi dan setiap pihak dapat mencalonkan Kanzlerkandidat (bahkan jika tidak ada kesempatan sama sekali untuk memimpin atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi). Pemerintah Federal (Bundesregierung) terdiri dari Kanselir Federal dan kabinet menterinya, yang disebut Bundesminister (Menteri Federal).
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dan dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang kursi mayoritas di Bundestag ("Dewan Federal ", majelis rendah Parlemen Federal Jerman). Dengan pengecualian Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri sebagai pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir pertama, Konrad Adenauer mengatur banyak preseden yang terus berlanjut sampai hari ini. Dia mengambil hampir semua keputusan penting untuk dirinya sendiri dan mendirikan kekanseliran sebagai kekuasaan fokus di Jerman. Ia sering memperlakukan menteri-menterinya hanya sebagai ekstensi dari otoritasnya daripada rekannya, meskupun menurut konstitusi Jerman menteri berperan dalam menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah. Sementara penerusnya cenderung menjadi kurang dominan, kanselir telah memperoleh cukup otoritas ex officio (sebagai tambahan kekuasaan konstitusionalnya) bahwa Jerman lebih sering dijelaskan oleh pakar hukum tata negara sebagai "demokrasi kanselir".
Kanselir menentukan anggota Kabinet Federal. Presiden secara resmi mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinet dengan rekomendasi kanselir sehingga tidak ada persetujuan parlemen yang dibutuhkan. Menurut Undang-Undang Dasar, kansealir dapat menetapkan jumlah menteri kabinet dan mendikte tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan mereka. Kanselir Ludwig Erhard memiliki kabinet terbesar dengan dua puluh dua menteri di pertengahan 1960-an. Helmut Kohl memimpin lebih dari 17 menteri saat mulai menjabat pada periode keempatnya pada tahun 1994. Kabinet 2002, periode kedua dari Kanselir Gerhard Schröder, memiliki 13 menteri dan kabinet Angela Merkel pada 22 November 2005 memiliki 15 menteri.
Pasal 65 Undang-Undang Dasar menetapkan tiga prinsip yang mendefinisikan bagaimana fungsi cabang eksekutif:
"Prinsip kanselir" membuat kanselir bertanggung jawab atas semua kebijakan pemerintah yang juga dikenal sebagai Richtlinienkompetenz (diterjemahkan langsung sebagai "kompetensi pengaturan pedoman"). Setiap pedoman kebijakan formal yang dikeluarkan oleh menteri mengikat secara hukum arahan bahwa menteri kabinet harus melaksanakannya. Menteri-menteri kabinet diharapkan untuk memperkenalkan kebijakan khusus di tingkat menteri yang mencerminkan pedoman kanselir yang lebih luas.
"Prinsip otonomi kementerian" mempercayakan masing-masing menteri dengan kebebasan untuk mengawasi jalannya departemen dan mempersiapkan proposal legislatif tanpa gangguan kabinet begitu lama karena kebijakan menteri yang konsisten dengan pedoman kanselir yang lebih luas.
"Prinsip kabinet" memanggil untuk perbedaan pendapat antara menteri federal atas yurisdiksi atau hal-hal anggaran agar diselesaikan oleh kabinet.