Pendudukan Timor Leste oleh Indonesia
Tanggapan internasional > Amerika Serikat

Pada tahun 1975, Amerika Serikat sedang menyelesaikan kemundurannya dari Vietnam. Indonesia yang sangat anti-komunis dianggap oleh Amerika Serikat sebagai penyeimbang yang penting, dan hubungan persahabatan dengan pemerintah Indonesia dianggap lebih penting daripada proses dekolonisasi di Timor Timur. Amerika Serikat juga ingin mempertahankan aksesnya ke selat perairan dalam yang melintasi Indonesia untuk jalur bawah laut yang tidak terdeteksi antara Samudra Hindia dan Pasifik.
Sehari sebelum invasi, presiden AS Gerald R. Ford dan menteri luar negeri AS Henry A. Kissinger bertemu dengan presiden Indonesia Suharto dan dilaporkan memberikan persetujuan mereka untuk invasi tersebut. Menanggapi Suharto yang mengatakan "Kami ingin pengertian Anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau drastis [di Timor Timur]." Ford menjawab, "Kami akan memahami dan tidak akan menekan Anda tentang masalah ini. Kami memahami masalah dan niat yang Anda miliki." Kissinger juga setuju, meskipun dia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam invasi akan diekspos ke pengawasan publik, memberitahukan keinginan mereka untuk "mempengaruhi reaksi di Amerika" sehingga "akan ada lebih sedikit kemungkinan orang berbicara di cara yang tidak sah." AS juga berharap invasi akan berlangsung cepat dan tidak melibatkan perlawanan yang berkepanjangan. "Yang penting apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat," kata Kissinger kepada Suharto.
AS memasok senjata ke Indonesia selama invasi dan pendudukan berikutnya. Seminggu setelah invasi ke Timor Timur Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis yang menemukan penggunaan peralatan militer yang dipasok AS secara luas. Meskipun pemerintah AS mengatakan mereka akan menunda penjualan senjata baru dari Desember 1975 hingga Juni 1976 sambil menunggu tinjauan oleh Departemen Luar Negeri untuk menentukan apakah Indonesia telah melanggar perjanjian bilateral yang menetapkan bahwa Indonesia hanya dapat menggunakan senjata yang dipasok AS untuk tujuan pertahanan, bantuan militer terus mengalir, dan Kissinger menghukum anggota staf Departemen Luar Negerinya karena menyarankan agar penjualan senjata dihentikan. Kissinger khawatir tentang reaksi terhadap kebijakannya dari publik AS, termasuk saat Kongres, menyesalkan bahwa "Segala sesuatu di atas kertas akan digunakan untuk melawan saya". Antara tahun 1975 dan 1980, ketika kekerasan di Timor Timur mencapai klimaksnya, Amerika Serikat memberikan sekitar $340 juta persenjataan kepada pemerintah Indonesia. Bantuan militer dan penjualan senjata AS ke Indonesia meningkat dari tahun 1974 dan berlanjut hingga tahun-tahun Bush dan Clinton sampai dihentikan pada tahun 1999. Persediaan senjata AS ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1995 berjumlah sekitar $1,1 miliar. Pemerintahan Clinton, di bawah program JCET Pentagon, melatih pasukan khusus Kopassus Indonesia dalam perang gerilya perkotaan, pengawasan, kontra-intelijen, taktik penembak jitu dan 'operasi psikologis'.
Komisi PBB untuk Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR) menyatakan dalam bab "Tanggung Jawab" dari laporan akhirnya bahwa "dukungan politik dan militer AS sangat penting bagi invasi dan pendudukan Indonesia" di Timor Lorosa'e antara tahun 1975 dan 1999. Laporan (hal. 92) juga menyatakan bahwa "Persenjataan yang dipasok AS sangat penting bagi kapasitas Indonesia untuk mengintensifkan operasi militer dari tahun 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan Perlawanan di mana pesawat yang dipasok oleh Amerika Serikat memainkan peran yang penting."
Fretilin telah mengklaim bahwa tingkat dukungan AS untuk upaya pemerintah Indonesia di Timor Timur mungkin telah melampaui dukungan diplomatik dan bantuan material. Sebuah laporan UPI dari Sydney tertanggal 19 Juni 1978, mengutip siaran pers Fretilin, yang menyatakan: "Penasihat militer Amerika dan tentara bayaran bertempur bersama tentara Indonesia melawan FRETILIN dalam dua pertempuran ... Sementara itu, pilot Amerika menerbangkan pesawat OV-10 Bronco untuk Angkatan Udara Indonesia dalam serangan bom terhadap daerah-daerah yang dibebaskan di bawah kendali FRETILIN."
Amerika Serikat abstain dari sebagian besar resolusi PBB yang mengecam invasi Indonesia. Daniel Patrick Moynihan, Duta Besar AS untuk PBB pada saat itu, kemudian menulis dalam memoarnya: "Departemen Luar Negeri menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti sama sekali tidak efektif dalam tindakan apa pun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melaksanakannya tanpa keberhasilan yang berarti."