stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kasus suap daging sapi impor

Kasus suap daging sapi impor adalah kasus suap di Indonesia yang terjadi pada awal 2013 terkait pengaturan kuota sapi impor menjadi 8000 ton. Tercatat uang sebesar 1,3 miliar digunakan untuk penyuapan yang akhirnya berujung pada hukuman penjara. Kasus ini melibatkan saksi yang berasal dari individu, pihak swasta dan pemerintah, mulai dari Elda Devianne Adiningrat, Thomas Sembiring, menteri pertanian Suswono bahkan hingga aktris Ayu Azhari dan model Vitalia Sesha. Atas kasus tersebut KPK melakukan penyitaan sejumlah barang terkait kasus suap daging sapi impor.
Setelah melalui berbagai rangkaian proses penyidikan, KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang saat itu menjabat sebagai presiden Partai Keadilan Sejahtera dan anggota DPR periode 2009-2014, Ahmad Fathanah serta pihak Indoguna Utama yang terdiri dari Arya Abdi Effendi, Juard Effendi serta Maria Elizabeth Liman. Latar belakang sebagai presiden PKS dan perannya untuk mempengaruhi menteri pertanian Suswono plus kasus pencucian uang menjadikan Luthfi sebagai aktor utama dari kasus ini. Pun dengan Fathanah yang tersandung kasus pencucian uang. Alhasil keduanya menerima hukuman paling berat di antara semua tersangka, yakni hukuman penjara selama 16 tahun.
Pemeriksaan saksi

Untuk mengusut lebih jelas kasus suap daging sapi, KPK melakukan pemeriksaan kepada Elda Devianne Adiningrat pada Kamis, 14 Februari 2013. Pemeriksaan berlangsung selama 11 jam di gedung KPK. Elda yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia dan Komisaris PT Radina Bio Adicita ini dianggap mengetahui seluk-beluk masalah ini sehingga dicegah untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Elda memiliki peran sebagai perantara antara PT Indoguna Utama dengan pengimpor daging dan Luthfi Hasan Ishaaq. Keterkaitan Elda dalam kasus ini juga tak terlepas dari pertemuan yang berlangsung pada Januari 2013 yang mempertemukan antara dirinya dengan Menteri Pertanian Suswono dan Maria Elizabeth Liman dan membahas tentang rencana penambahan jumlah kuota daging sapi impor. Selepas pemeriksaan, Elda memilih diam saat diwawancarai oleh awak media.
KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq pada 18 Februari 2013. Selain Elda Devianne Adiningrat, saksi lain yang diperiksa adalah Menteri Pertanian Suswono, Maria Elizabeth Liman, Jerry Rogers dan Soewarso Martowihardjo. Pemeriksaan untuk Suswono sendiri berlangsung selama hampir 7 jam. Seusai melakukan pemeriksaan, ia menyampaikan kepada awak media bahwa ia tak terkait kasus 4 tersangka.
Pada Kamis, 21 Februari 2013 Elda menjalani pemeriksaan kembali oleh KPK di gedung KPK. Namun Elda tidak sendiri. Pada hari yang sama juga diperiksa saksi lainnya terkait kasus suap daging sapi impor, yakni Ahmad Zaky, Sahrudin, Agung Suganda, Maria Elizabeth Liman serta Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Ahmad Junaedi. Pada pemeriksaan tersebut Elda menjadi saksi untuk Ahmad Fathanah. John Pieter Nazar, pengacaranya menjelaskan bahwa Elda telah mengenal Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq sejak September 2012 karena keduanya adalah kader PKS.
Keesokkan harinya, yakni pada Jumat, 22 Februari 2013 KPK mengadakan pemeriksaan saksi lanjutan. Ada beberapa orang yang diperiksa, di antaranya adalah Elda dan Denni P Adhiningrat yang tak lain adalah suami Elda sendiri. Menurut pengacara Elda, John Pieter, keterkaitan antara suami Elda dengan kasus ini adalah karena Elda pernah menggunakan ponsel genggam saat menghubungi Ahmad Fathanah untuk membahas pertemuan dengan Luthfi Hasan di Medan. John juga menjelaskan bahwa Denni tidak bergabung dalam pertemuan di Medan. Selain Denni, tiga orang yang diperiksa oleh penyidik KPK adalah Soewarso, Mansyur, dan Paulina Theresia Sululing.
Pemeriksaan kedua atas menteri pertanian saat itu, Suswono dilakukan lagi pada Kamis, 14 Maret 2013 di Gedung KPK. Berlangsung selama 9 jam, saat itu Suswono menjadi saksi untuk Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam pemeriksaan tersebut KPK kembali mempertegas soal seperti apa dan bagaimana pertemuan yang dilakukan olehnya dan Luthfi di Medan beberapa waktu lalu.
Penyitaan barang

Salah satu langkah KPK dalam mengatasi kasus ini adalah melakukan penyitaan barang-barang yang dimiliki oleh tersangka dan orang-orang yang berkaitan dengannya. Demi mempelancar jalannya penyitaan, KPK kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan yang ditandantangani oleh ketua KPK, Abraham Samad per 25 Maret 2013. Setelah sempat mengalami kesulitan, KPK akhirnya berhasil melakukan penyitaan tak hanya Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah saja, melainkan juga barang-barang milik Ayu Azhari, Vitalia Shesya dan Tri Kurnia Puspita. Ketiga nama terakhir tersebut tercatat pernah menerima barang dan uang dari Ahmad Fathanah. Berikut adalah daftar barang-barang yang berhasil disita oleh KPK dalam kurun waktu 20 Maret hingga 10 Mei 2013. Dalam melakukan penyitaan, Ayu Azhari mengembalikannya sendiri dan Tri Kurnia Puspita mengembalikan uang sebesar Rp 400 juta:
| No>  | Nama pemilik | Barang sitaan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luthfi Hasan Ishaaq |  Toyota FJ Cruiser (B 1340 THE)  Mitsubishi Pajero Sport (B 1074 RFW)  Mazda CX9 (B 2 MDF)  VW Caravelle (B 948 RFS)  Toyota Fortuner (B 544 RFS)  Nissan Navara (B 9051 QI)  Mitsubishi Grandis (B 7467 UE) |
| 2. | Ahmad Fathanah |  Uang Rp 1 miliar (disita saat penangkapan)  Toyota FJ Cruiser (B 1330 SZZ)  Toyota Alphard (B 53 FTI)  Toyota Land Cruiser Prado (B 1739 WFN)  Mercedez Benz C200 (B 8749 BS) |
| 3. | Ayu Azhari (artis) |  Uang Rp 20 juta dan 1.800 dollar AS |
| 4. | Vitalia Shesya (model) |  Honda Jazz (B 15 VTA)  Jam tangan merek Chopard seharga Rp 70 juta |
| 5. | Tri Kurnia Puspita (teman Fathanah) |  Honda Freed  Gelang Hermes  Jam tangan Rolex |
Peran pihak swasta

Kasus suap daging sapi impor 2013 tak terlepas dari peran pihak swasta, yakni PT Indoguna Utama. Ada tiga aktor yang 'bermain' dalam kasus ini demi terpenuhinya permintaan kuota daging sapi impor menjadi 8000 ton. Mereka adalah Arya Abdi Effendi selaku direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Maria Elizabeth Liman selaku direktur utama PT Indoguna Utama. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat dengan menjalani berbagai sidang dan akhirnya harus menjalani vonis dari majelis hakim.
Perkembangan kasus Fathanah > Bilik asmara

Di tengah-tengah jalannya proses persidangan, Sefti Sanustika menyatakan keinginannya untuk disediakannya bilik asmara di Rumah Tahanan KPK, Jakarta untuk memenuhi rasa kangennya terhadap suaminya, Fathanah. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung KPK pada Kamis, 11 Juli 2013 saat menjenguk Fathanah. Keinginan itu ternyata disepakati oleh Fathanah. Ia juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh istrinya. Juru bicara KPK menjelaskan bahwa KPK memang tidak menyediakan ruangan untuk hubungan suami-istri. Namun jika memang diinginkan, juru bicara KPK kemudian menyarankan kepada Sefti untuk mengajukan surat permintaan terkait bilik asmara kepada KPK.
Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Sefti lantas membuat surat permintaan terkait bilik asmara. Namun belum sempat surat itu disampaikan, pada 22 Juli 2013 KPK menegaskan bahwa mereka menolak permintaan Sefti dan menyarankan Sefti untuk lebih bersabar. Sefti pun menyesalkan keputusan KPK. Sementara itu Fathanah memilih untuk pasrah.
Pranala luar

Komisi Pemberantasan Korupsi
Anti-Corruption Clearing House Diarsipkan 2017-06-26 di Wayback Machine.
Elda Devianne Adiningrat saat menjadi saksi dalam sidang kasus suap daging sapi impor
Ulak Pandan, Nasal, Kaur

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Ulak Pandan.
Ulak Pandan adalah desa di kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu, Indonesia. Kepala Desa A Razied
Nama-nama perangat desa Ulak Pandan
Heliyan Safari (Sekretaris Desa)
Arief Muhammad (Kaur Umum & Perencanaan)
Adiwiyata

Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata merupakan nama program pendidikan lingkungan hidup. Di dunia internasional juga dikenal dengan nama Green School.
Adiwiyata sendiri memiliki makna, tempat id
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLKH/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, berikut pengertian Adiwiyata: "Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah." Pada dasarnya, Adiwiyata merupakan program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah terkait pencemaran lingkungan. Adiwiyata adalah program pemerintah yang ditujukan untuk mendidik anak-anak agar mencintai lingkungan hidup.
Sejarah

Mengingat sejarah dan manfaatnya yang sangat besar, Adiwiyata diharapkan bukan sebatas nama program untuk tujuan lomba saja, tetapi bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang peduli lingkungan hidup, karena program ini terbukti mampu membangun karakter generasi bangsa.
Sebelum Adiwiyata menjadi Program Nasional yang ditetapkan melalui peraturan bersama dua menteri, berikut catatan sejarahnya.
Sejarah > Tahun 1975

Tahun ini adalah Sejarah awal tercetusnya pendidikan lingkungan hidup di Indonesia yang diselenggarakan pertama kali oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta
Sejarah > Tahun 1977

Pada tahun 1979 di bawah koordinasi Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, di mana pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga mulai dikembangkan. Pada tahun ini rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta.
Sejarah > Tahun 1984

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas), menetapkan bahwa penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum tahun 1984 dengan memasukan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan.
Sejarah > Tahun 1989

Pada tahun ini sampai tahun 2007, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.Sampai dengan berakhirnya tahun 2007, proyek PKLH berhasil mengembangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan di 470 sekolah, 4 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan 2 Pusat Pengembangan Penataran Guru (P3G).
Sejarah > Tahun 1996

Pada tahun ini Pengembangan Lingkungan Hidup juga dilakukan dan dipacu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Bersama kepedulian itu terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup.
Pada tahun 1996 ini juga disepakati kerja sama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang selanjutnya diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Hingga tahun 2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.
Sejarah > Tahun 1998

Tahun 1998 – 2000 Proyek Swiss Contact berpusat di VEDC (Vocational Education Development Center) Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup Kejuruan dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.
Sejarah > Tahun 2003

Pada tahun 2003 Pendidikan Lingkungan Hidup di dikembangkan di 120 sekolah sampai tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL.
Sejarah > Tahun 2005

Tahun 2005 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pendidikan Nasional mengukir kesepakatan dalam kerja sama pemrograman Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tahun 2006 di programkan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program ini pada awalnya menetapkan 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai model dengan mengedepankan prinsip partisipatif yang melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang peduli terhadap lingkungan hidup, dan pihak sekolah terkait.
Sejarah > Tahun 2006

Tahun ini adalah tahun bersejarah untuk pengembangan Sekolah Adiwiyata, dengan peminat dan inisiator pemrogramannya bertambah drastis. Sejak tahun 2006 sampai 2011 yang ikut partisipasi dalam program Adiwiyata mencapai 1.351 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) se-Indonesia, di antaranya yang mendapat Adiwiyata Mandiri: 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata 103 sekolah, atau total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) se-Indonesia.
Keadaan tersebut tidak langsung membuat KLH Puas karena dari data tersebut, sebarannya masih hanya di sebagian besar pulau Jawa, Bali dan ibu kota provinsi lainnya. Peningkatan jumlah sekolah yang telah mencapai peringkat Sekolah Calon Adiwiyata hingga Sekolah Adiwiyata Mandiri terus berubah.
Sejarah > Tahun 2009

Tahun ini dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Namun belum dapat menjawab kendala yang dihadapi daerah, khususnya bagi sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata, terutama kendala dalam penyiapan dokumentasi terkait kebijakan dan pengembangan kurikulum serta sistem evaluasi dokumen dan penilaian fisik .
Dari kendala tersebut, maka dilakukan penyempurnaan Buku Panduan Pelaksanaan Program Adiwiyata 2012 dan sistem pemberian penghargaan yang tetap merujuk pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud. Oleh karenanya diharapkan sekolah yang berminat mengikuti program Adiwiyata tidak merasa terbebani, karena sudah menjadi kewajiban pihak sekolah memenuhi Standar Pendidikan Nasional sebagaimana dilengkapi dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 tahun 2005, yang dijabarkan dalam 8 standar pengelolaan pendidikan.
Istilah dan Manfaat Adiwiyata

Adiwiyata terdiri dari dua kata yaitu Adi dan Wiyata yang berasal dari Bahasa Sanskerta. Beberapa istilah yang terdapat dalam Adiwiyata di antaranya:
Sekolah Adiwiyata.
Adiwiyata Mandiri.
Piala Adiwiyata.
Indikator Adiwiyata.
Jurnalisme Adiwiyata Bermitra (Juwiter)
Program Adiwiyata terbukti menciptakan sekolah yang nyaman, aman dan harmonis, khususnya untuk kebutuhan belajar peserta didik. Secara otodidak peserta didik perlahan menjadi generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya disekitar sekolah terdidik melek terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dilansir dari buku Manajemen Sekolah: Madrasah Adiwiyata (2020) oleh Saeful Uyun dkk, manfaat Adiwiyata adalah:
Mengubah perilaku warga sekolah untuk menerapkan budaya pelestarian lingkungan.
Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi.
Menghindari sejumlah risiko dampak lingkungan di wilayah sekolah.
Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah.
Menciptakan kondisi kebersamaan bagi seluruh warga sekolah.
Memberi pelajaran kepada generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.
Meningkatkan kualitas serta kondisi belajar yang lebih nyaman dan kondusif.
Meningkatkan kedisiplinan, kepuasan kerja, dan memunculkan keinginan untuk berprestasi serta belajar.
Inovasi dan Harapan Pembangunan

Karena manfaatnya yang sudah terbukti, maka Adiwiyata diharapkan bukan sebatas program sebagaimana yang dikutip dalam berbagai informasi responden dalam pemberitaan.
Sebelumya, Aten juga meneliti dua sekolah di Kabupaten Bandung yang dijadikan contoh dalam menata lingkungan yakni SMPN 1 Katapang dan SMAN 1 Cina. Disampaikannya, apabila pihak manajer sekolah atau kepala sekolah memiliki kepedulian kepada lingkungan, maka akan menular dan menyebar kepada karyawan, guru, dan para siswa. Manfaatnya suasana belajar dan mengajar kondusif sehingga prestasi anak meningkat.
Harapan itu menjadi salah satu inspirasi program Yayasan Jurnalisme Adiwiyata Harusalim (Yuwita Harusalim) dalam membangun sebuah program bernama Jurnalisme Adiwiyata Bermitra yang disingkat JUWITER yang dirancang sejak tahun 2011. Pada tahun 2011 untuk program Lingkungan Hidup, pihaknya menamakannya dengan Laskar Adiwiyata yang bekerja sama dengan SDN 10 Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Lombok Timur. Karena Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat mendukung program ini untuk mewujudkan prinsip Partisipatif.
Jurnalisme Adiwiyata Bermitra juga merupakan konversi dari Program Ekstrakurikuler Jurnalistik Pelajar yang berdiri tahun 2005 di MAN Selong dengan pendirinya bernama Muhammad Hamzanw als Emzet Juwiter. Salah satu tujuan program Juwiter ini adalah untuk mendorong dan memacu ditetapkannya kebijakan Program Adiwiyata di setiap sekolah, yang tidak sebatas berharap penghargaan lomba. Pelan dan berharap dukungan semua pihak dengan prinsip sederhana tetapi ada, Pendiri Lembaga ini memulai membangun inspirasi tersebut melalui kegiatan Ekstrakurikuler yang juga melahirkan karya Jurnalistik Siswa yang di tampung di Majalah Dinding dan Buletin Komunitas Sekolah dan program lainnya terkait Jurnalistik, Adiwiyata dan Bermitra.
Prinsip Dasar Program Adiwiyata

Jika Program Adiwiyata ingin berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya, maka harus berpondasi pada tiga hal di bawah ini yang juga menjadi prinsip Adiwiyata sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yaitu ;
Edukatif ; Prinsip ini mendidik programer Adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik lingkungan dalam sekolah, di rumah dan di masyarakat luas
Partisipatif ; Komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran. Partisipatif ini juga merupakan sebuah sikap yang harus ditunjukkan kepada lingkungan sekitar sekolah dari komite sampai pemerintahan setempat, harus dilibatkan, agar pelestarian lingkungan hidup dari sekolah bisa berdampak ke lingkungan sekitar
Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif/berkesinambungan
Kriteria Adiwiyata

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat) kriteria penilaian yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat kriteria tersebut adalah:
Kebijakan Berwawasan Lingkungan.
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan.
Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif.
Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.
Daftar Pustaka

Adiwiyata. Komunikasi Lingkungan-Informasi mengenai Adiwiyata. www.menlh.go.id. Diarsipkan 2019-07-15 di Wayback Machine. 2012
Adiwiyata. Jangan Sekadar Lomba Antar Sekolah. www.pikiranrakyat.com[pranala nonaktif permanen]
Buku Panduan Program Adiwiyata. Kebijakan Kepala SDN 10 Selebung Ketangga. Juwiter. 2011
Pedoman Pelaksanan Program Adiwiyata. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 Diarsipkan 2017-02-20 di Wayback Machine.
Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dengan Mendiknas No. 03/MELH/02/2010[pranala nonaktif permanen] serta No. 01/11/KB/2010 Tanggal 1 Februari 2010
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Andreas Eddy Susetyo

| Andreas Eddy Susetyo |
| --- | --- |

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat  1 Oktober 2014
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono   Joko Widodo
Ketua DPR: Setya Novanto   Ade Komarudin   Setya Novanto   Bambang Soesatyo   Puan Maharani
Daerah pemilihan: Jawa Timur V
Mayoritas: 52.641 (2019)
 
Informasi pribadi
Lahir: 22 Maret 1960 (umur 64) Kepanjen, Malang
Partai politik: PDI-P
Suami/istri: Lidwina Ariwin S.
Anak: 1
Almamater: Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya
Pekerjaan: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. (lahir 22 Maret 1960
) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 1 Oktober 2014. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur V, yang meliputi Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Andreas merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia duduk di Komisi XI.
Riwayat Pendidikan

SMA Negeri 3 Malang (1976-1979)
S-1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1980-1984)
S-2 Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (1992-1994)
Organisasi

Anggota SOKSI (1984-1986)
Anggota Crisis Center KWI (2001-2004)
Anggota ASEAN Banker (2003-sekarang)
Anggota PDI Perjuangan (2003-sekarang)
Anggota Credit Union Sawiran (2008-sekarang)
Karier

Direktur PT Mitra Infokonsultasi / JV IBM (1987-1994)
Direktur PT Bank Niaga Tbk. (1995-2000)
Direktur / SVP PT Bank Mandiri Tbk. (2000-2006)
Penasehat Senior Beberapa Lembaga Keuangan (2006-2014)
Board of Advisors IBM New York (2006-2010)
Komite Pemantau Resiko PT Bank Central Asia Tbk. (2008-2014)
Anggota Komisi XI DPR-RI (2014-2019, 2019-sekarang)
Pranala luar

Daftar Anggota DPR-RI 2019-2024 Diarsipkan 2021-02-17 di Wayback Machine., diakses 8 Februari 2021.
Jefry Romdonny

| Dr>  H.Jefry RomdonnyS.E., S.Sos., M.Si., M.M. |
| --- | --- |

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat  1 Oktober 2019
Presiden: Joko Widodo
Daerah pemilihan: Jawa Barat IX
 
Informasi pribadi
Lahir: 8 Agustus 1980 (umur 44) Majalengka, Jawa Barat
Kebangsaan: Indonesian
Partai politik: Gerindra
Suami/istri: Dinar Tisnawati
Anak: 3
Almamater: Universitas Majalengka   STIA Bandung   STIE Pasundan   Universitas Pasundan
Pekerjaan: Dosen, Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Dr. H. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (lahir 8 Agustus 1980
) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat IV, yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Jefry merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya. Saat ini, ia bertugas di Komisi VIII.
Riwayat Pendidikan

SDN Kadipaten 4 (1987–1993)
SMP Negeri 1 Majalengka (1993–1996)
Pondok Modern Darussalam Gontor (1996–2000)
S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Majalengka (2009–2012)
S-1 Ilmu Administrasi Negara, STIA Bandung (2015–2017)
S-2 Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Majalengka (2013–2015)
S-2 Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran, STIE Pasundan (2015–2017)
S-3 Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran Kontemporer, Universitas Pasundan (2015–2018)
Riwayat Organisasi

Wakil Ketua Kadin Kabupaten Majalengka (2010–2015)
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
Karier

Direktur Produksi PT Sinjaraga Santika Sport (2003–2007)
Direktur Ekspor Impor PT Sinjaraga Santika Sport (2007–sekarang)
Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (2016–sekarang)
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY Majalengka (2015–2018)
Dosen Tetap Universitas Swadaya Gunung Jati (2018–sekarang)
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019–sekarang)