stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Politik Amerika Serikat
Budaya politik > Hak suara

Artikel utama: Hak suara di Amerika Serikat
Hak suara hampir bersifat universal bagi warga negara berusia 18 tahun atau lebih tua. Seluruh negara bagian dan Washington, D.C. berkontribusi pada pemilihan presiden. Tetapi, Washington D.C., dan wilayah Amerika Serikat lain yang tidak berstatus negara bagian, seperti Puerto Rico dan Guam, hanya memiliki sedikit perwakilan di Kongres. Wilayah-wilayah konstituen ini tidak memiliki hak untuk memilih tokoh politik manapun di luar wilayah mereka masing-masing. Masing-masing persemakmuran, teritorial, atau distrik hanya dapat memilih wakil yang tak memiliki hak suara untuk bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat.
Hak suara kadang-kadang dilarang sebagai hasil dari kejahatan keyakinan, tetapi undang-undang atau peraturan daerah tersebut beraneka ragam, bergantung kebijakan negara bagian masing-masing. Pemilihan presiden adalah hak suara yang tidak langsung: para pemilik hak suara memberikan suaranya kepada para pemilih, yang pada gilirannya akan memilih presiden. Teorinya, para pemilih ini memberikan suaranya menurut kehendak mereka, tetapi pada pelaksanaan modernnya, mereka biasanya tidak melawan keinginan para pemilik hak suara yang diwakilinya (meskipun mereka abstain pada pemungutan suara protes).
Pemerintahan negara bagian

Pemerintahan negara bagian memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang pada semua subjek yang tidak diberikan kepada pemerintah federal atau yang diserahkan kepada negara bagian menurut konstitusi. Kekuasaan-kekuasaan ini di antaranya pendidikan, hukum keluarga, kontrak, dan sebagian besar hukum pidana. Tidak seperti pemerintah federal, yang hanya memiliki kekuasaan-kekuasaan itu berdasarkan konstitusi, pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan melekat yang memungkinkannya bertindak, kecuali jika dibatasi oleh konstitusi nasional atau ketentuan negara bagian.
Seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala eksekutif negara bagian adalah gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, yang biasanya bertugas untuk masa bakti empat tahun (meskipun di beberapa negara bagian lain hanya dua tahun). Kecuali untuk Nebraska, yang memiliki legislatif satu kamar, semua negara bagian memiliki legislatif dua kamar, di mana biasanya majelis tinggi disebut Senat dan majelis rendah disebut Dewan Perwakilan Rakyat, badan deliberatif atau yang serupa dengannya. Di sebagian besar negara bagian, para senator bekerja untuk masa bakti empat tahun, dan para anggota majelis rendah bekerja untuk masa bakti dua tahun.
Konstitusi negara-negara bagian berbeda dalam beberapa rinciannya, tetapi secara umum mengikuti pola yang sama dengan konstitusi federal, termasuk pernyataan hak-hak rakyat dan rencana perlembagaan pemerintah. Tetapi, konstitusi negara bagian lebih terperinci.
Pemerintahan daerah

Artikel utama: Politik perkotaan di Amerika Serikat
Terdapat 89.500 pemerintah daerah, meliputi 3.033 kabupaten (county), 19.492 munisipalitas, 16.500 kota kecil, 13.000 distrik sekolah, dan 37.000 distrik khusus lainnya yang berkenaan dengan perkara-perkara perlindungan kebakaran. Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyediakan segala hal dari kepolisian dan perlindungan kebakaran sampai kepada kode-kode kebersihan (sanitarium), peraturan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, dan perumahan. Biasanya pemilihan umum daerah bersifat nonpartisan—pegiat daerah melepaskan keterkaitan mereka terhadap partai politik ketika berkampanye dan memerintah.
Kira-kira 28% penduduk menetap di kota-kota dengan 100.000 populasi atau lebih. Pemerintah-pemerintah kota memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh negara bagian, dan dasar hukum masing-masing merinci maksud/tujuan dan kekuasaan pemerintah daerah. Untuk mayoritas kota besar, organisasi-organisasi kerja sama federal dan negara bagian adalah penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis-jenis pemerintah kota berbeda-beda di seluruh wilayah negara. Tetapi, hampir semuanya memiliki dewan pusat (central council), yang dipilih oleh para pemilik suara, dan seroang petugas eksekutif, dibantu oleh beberapa kepala departemen, untuk mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki politik daerah nonpartisan.
Ada tiga jenis umum pemerintah kota: wali kota-dewan, komisi, dan dewan-pengelola. Ketiga-tiga ini adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi dari dua atau tiga pola di atas.
Pemerintahan daerah > Wali kota-Dewan

Ini adalah bentuk tertua pemerintah kota di Amerika Serikat, dan hingga awal abad ke-20, digunakan oleh hampir semua kota di Amerika. Struktur ini seperti pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian, dengan wali kota terpilih sebagai kepala cabang eksekutif dan dewan terpilih yang mewakili berbagai macam perkampungan yang membentuk cabang legislatif. Wali kota menunjuk kepala-kepala departemen kota dan pegawai-pegawai lainnya, kadang-kadang harus memerlukan persetujuan dewan. Dia memiliki kekuasaan veto di atas peraturan (undang-undang kota) dan sering kali bertanggung jawab mempersiapkan anggaran kota. Dewan meloloskan peraturan kota, menetapkan besaran pajak bangunan (propertas), dan membagi-bagi pendanaan berbagai departemen kota. Seiring tumbuhnya kota-kota, sebuah kursi di dewan biasanya mewakili lebih dari satu perkampungan.
Pemerintahan daerah > Komisi

Ini memadukan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif dalam satu kelompok kepegawaian, biasanya sebanyak tiga orang atau lebih, dipilih oleh penduduk kota. Masing-masing anggota komisi mengawasi dan mengendalikan kerja pada satu departemen kota atau lebih. Salah satunya digelari ketua badan dan biasanya disebut wali kota, meskipun kekuasaannya setara dengan anggota komisi lainnya.
Pemerintahan daerah > Dewan-Pengelola

Pengelola kota adalah sebuah jawaban atas meningkatnya kerumitan masalah-masalah perkotaan yang memerlukan kemampuan pengurusan yang jarang dimiliki oleh pegawai-pegawai umum terpilih. Jawaban ini meyakinkan sebagian besar kekuasaan eksekutif, termasuk pemberdayaan hukum dan ketentuan pelayanan, kepada pengelola kota yang terlatih baik, berpengalaman, dan profesional.
Rencana pengelola kota telah diterapkan oleh sejumlah kota. Di bawah rencana ini, sebuah dewan terpilih yang berukuran kecil membuat peraturan-peraturan kota dan menentukan kebijakan, tetapi merekrut tenaga administrasi yang digaji, juga disebut pengelola kota, untuk mengeluarkan keputusan. Pengelola menggambarkan anggaran kota dan mengawasi/mengendalikan sebagian besar departemen. Biasanya, tidak ada istilah himpunan; pengelola bekerja selama dewan merasa puas dengan kerjanya.
Pemerintahan daerah > Pemerintahan county

County atau setara dengan kabupaten adalah pembagian wilayah Amerika Serikat di bawah negara bagian, kadang-kadang (tidak selalu) berisi dua kota kecil atau lebih dan beberapa desa. Kota New York begitu luas, sehingga ia dibagi ke dalam lima kawasan perkotaan (borough), masing-masing setara dengan county dengan hak-hak yang saling bebas. Di pihak lain, Arlington County, Virginia, county terkecil di Amerika Serikat, terletak di seberang Sungai Potomac dari Washington, D.C., kedua-duanya kawasan perkotaan dan pinggiran kota, diperintah oleh sebuah administrasi county kesatuan. Di kota-kota lain, pemerintah kota dan county digabungkan, menghasilkan pemerintah kota-county terpadu.
Di sebagian besar county di Amerika Serikat, sebuah kota atau kota kecil dirancang sebagai ibu kota county, dan di tempat inilah kantor-kantor pemerintahan berada dan para anggota dewan komisi atau pengawas mengadakan rapat bersama. Di county yang lebih kecil, para anggota dewan komisi dipilih oleh county; sedangkan di county yang lebih besar, para pengawas mewakili distrik-distrik atau kota-kota kecil yang terpisah. Dewan komisi mengumpulkan pajak untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah; meminjam dan menyediakan dana; menetapkan gaji pegawai county; mengawasi pemilihan umum; membangun dan memelihara jalan raya dan jembatan; dan mengurus program-program kesejahteraan yang disusun oleh pemerintah nasional, negara bagian, dan county. Di county yang sangat kecil, kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa saja keseluruhannya terletak pada anggota komisi tunggal, yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang mengawasi dan mengatur perpajakan dan pemilihan umum. Di beberapa negara bagian di kawasan New England, county tidak memiliki fungsi pemerintahan manapun, melainkan hanya pembagi-bagian tanah.
Pemerintahan daerah > Pemerintahan kota kecil dan desa

Ribuan wilayah hukum adalah terlalu kecil untuk dinyatakan sebagai pemerintah kota. Wilayah-wilayah hukum ini diresmikan sebagai kota kecil atau desa dan berurusan dengan keperluan setempat, seperti pengaspalan dan penerangan jalan, menjamin persediaan air bersih, menyediakan jasa perlindungan kebakaran dan kepolisian, dan pengelolaan sampah. Di banyak negara bagian di Amerika Serikat, istilah town (kota kecil) tidaklah memiliki arti khusus; melainkan hanya istilah informal yang diterapkan bagi tempat-tempat yang berpenduduk (bisa berupa munisipalitas tergabung ataupun munisipalitas tidak-tergabung). Lebih jauh lagi, di beberapa negara bagian, istilah town (kota kecil) adalah setara dengan sebutan civil township (kawasan permukiman sipil) yang digunakan di negara bagian lainnya.
Pemerintah pada tingkatan ini biasanya dipercayakan kepada sebuah badan atau dewan terpilih, yang dapat dikenali dalam beberapa ragam nama: dewan desa atau town (kota kecil), badan orang terpilih, badan pengawas, badan komisi. Badan ini dapat memiliki seorang ketua atau presiden yang berfungsi sebagai petugas eksekutif tertinggi, atau dapat juga memiliki wali kota yang dipilih. Para pegawai pemerintah dapat berupa juru tulis (clerk), bendahara (treasurer), kepolisian, pemadam kebakaran, dan petugas kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
Satu aspek unik pada pemerintah daerah, yang terutama banyak dijumpai di kawasan New England di Amerika Serikat, adalah sidang kota kecil (town meeting). Setahun sekali, atau lebih sering jika diperlukan, para pemilik suara terdaftar di kota kecil itu bertemu dalam suatu sesi terbuka untuk memilih petugas pemerintahan, memperdebatkan persoalan-persoalan daerah, dan menyepakati peraturan-peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai sebuah badan, mereka menentukan konstruksi jalan dan perbaikan/perawatannya, konstruksi gedung dan fasilitas umum, besaran pajak, dan anggaran kota kecil tersebut. Sidang kota kecil, yang telah terwujud selama lebih dari tiga abad di beberapa tempat, sering dianggap sebagai bentuk paling asli demokrasi langsung, di mana kekuasaan pemerintah tidak didelegasikan, tetapi dijalankan secara langsung dan berkala oleh seluruh rakyat di wilayah yang bersangkutan.
Pendanaan kampanye

Artikel utama: Pendanaan kampanye di Amerika Serikat
Keikutsertaan yang berhasil bagus, khususnya dalam pemilihan umum federal, memerlukan jumlah dana yang banyak, khususnya untuk iklan di televisi. Dana ini sangat sulit diperoleh hanya melalui basis massa secara langsung, meskipun pada pemilihan umum 2008, para calon dari Demokrat maupun Republik berhasil bagus dengan perolehan dana dari warga negara melalui Internet., seperti yang dilakukan Howard Dean dengan daya tariknya yang besar melalui Internet. Kedua-dua partai pada umumnya bergantung kepada organisasi-organisasi atau para penyumbang yang kaya - biasanya Partai Demokrat bergantung kepada sumbangan dari kaum buruh yang terlembagakan, sementara Partai Republik bergantung kepada sumbangan para usahawan. Bagaimanapun, sejak tahun 1984 sumbangan usahawan kepada Partai Demokrat melampaui sumbangan organisasi kaum buruh. Kebergantungan terhadap penyumbang ini cukup kontroversial, dan mengarah pada diberlakukannya undang-undang yang membatasi pembelanjaan dana untuk kampanye politik (lihatlah reformasi pendanaan kampanye di Amerika Serikat). Pihak-pihak yang menolak undang-undang pendanaan kampanye merujuk pada perubahan pertama konstitusi yang menjamin kebebasan bersuara, dan menentang undang-undang pendanaan kampanye karena mereka berupaya memangkas hak-hak rakyat yang telah dijamin konstitusi. Bahkan ketika undang-undang itu diberlakukan, kerumitan penyesuaian dengan perubahan pertama konstitusi memerlukan pembahasan rancangan undang-undang yang saksama dan hati-hati, untuk menghasilkan undang-undang yang cukup terbatas cakupannya, khususnya bila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Britania Raya, Prancis, atau Kanada.
Partai politik dan pemilihan umum

Konstitusi Amerika Serikat tidak pernah secara formal membahas hal-ihwal partai politik, terkhusus karena para pendiri bangsa aslinya tidak menentukan politik Amerika sebagai partisan. Dalam Makalah Federalis No. 9 dan No. 10, Alexander Hamilton dan James Madison, masing-masing menulis secara khusus tentang bahaya faksi politik dalam negeri. Dan lagi, Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, bukanlah seorang anggota partai politik manapun pada masa pemilihannya atau selama dia menjabat sebagai presiden. Lebih jauh lagi, dia berharap bahwa partai-partai politik tidak perlu dibentuk, khawatir akan terjadinya konflik dan kemandekan politik. Meskipun demikian, permulaan sistem dua partai di Amerika mulai muncul dari lingkaran terdekat penasihatnya, termasuk Hamilton dan Madison.
Di dalam pemilihan umum partisan (berpartai), para calon diajukan oleh partai politik atau mencari kantor publik sebagai peserta independen. Tiap-tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal menentukan bagaimana para calon diajukan, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk tampil pada surat suara pemilihan umum. Biasanya, para calon dari partai besar secara resmi ditentukan dalam sebuah konvensi atau rapat primer partai yang bersangkutan, sedangkan para calon dari partai kecil atau independen harus melengkapi proses permohonan.
Partai politik dan pemilihan umum > Partai politik

Lihat pula: Partai politik di Amerika Serikat
Sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem dua partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua-dua partai ini memenangi setiap Pemilihan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai ketiga dari waktu ke waktu menerima perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara bagian.
Di antara dua partai besar, Partai Demokrat secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kiri di dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika, sedangkan Partai Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika.
Partai politik dan pemilihan umum > Pemilihan umum

Lihat pula: Pemilihan umum di Amerika Serikat
Tidak seperti Britania Raya dan sistem parlementer lainnya, rakyat Amerika Serikat menyalurkan suaranya kepada calon tertentu, bukan memilih partai politik tertentu. Dengan sebuah pemerintah federal, para pegawai dipilih di tataran federal (nasional), negara bagian, dan daerah. Pada tataran nasional, presiden, dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, melalui Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Pada masa modern, para anggota lembaga tersebut selalu menyalurkan suaranya berdasarkan suara rakyat di masing-masing negara bagian. Seluruh anggota Kongres, dan kantor-kantor pada tataran negara bagian dan daerah dipilih secara langsung.
Undang-undang federal dan negara bagian sama-sama mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Konstitusi Amerika Serikat mendefinisikan (hingga ke perluasan mendasar) bagaimana pemilihan umum federal dilaksanakan, dalam Artikel Satu dan Artikel Dua dan berbagai amendemen. Undang-undang negara bagian mengatur sebagian besar aspek hukum elektoral, termasuk primary, kelayakan para pemilik suara (melebihi definisi konstitusional dasar), jalannya lembaga pemilihan presiden di masing-masing negara bagian, dan jalannya pemilihan umum di negara bagian daerah.
Kelompok-kelompok tekanan politik

Lihat pula: Kelompok kepentingan
Kelompok kepentingan tertentu memberikan pengarahan atau argumentasi kepada konstituensi mereka. Organisasi-organisasi bisnis akan mendukung pajak perusahaan yang rendah dan pembatasan hak untuk melawan, sedangkan serikat buruh akan mendukung legislasi upah minimum dan perlindungan bagi tawar-menawar kolektif. Kelompok kepentingan swasta lainnya, seperti gereja dan kelompok kesukuan, lebih memperhatikan perkara-perkara yang lebih luas tentang kebijakan yang dapat memengaruhi organisasi atau keyakinan mereka.
Satu jenis kelompok kepentingan swasta yang telah tumbuh dalam hal jumlah dan pengaruh di beberapa tahun terakhir adalah komisi aksi politik atau PAC. Semua ini adalah kelompok-kelompok independen, terorganisasi di sekitaran isu tunggal atau sekumpulan isu, yang menyumbangkan dana ke dalam kampanye politik menuju kursi kongres atau Presiden Amerika Serikat. PAC terbatas dalam hal jumlah yang dapat mereka sumbangkan secara langsung kepada para calon dalam pemilihan umum federal. Tetapi, bagi PAC tidak ada batasan dalam hal jumlah yang dapat dihabiskan secara independen untuk mengadvokasi sudut pandang atau mendesak pemilihan para calon menuju jabatan. Jumlah PAC saat ini mencapai ribuan.
"Jumlah kelompok kepentingan semakin menjamur, semakin banyak dari mereka yang membasiskan kegiatan mereka di Washington, D.C., dan mewakilkan mereka sendiri secara langsung di hadapan Kongres dan agen-agen federal," ujar Michael Schudson dalam bukunya yang berangka tahun 1998 The Good Citizen: A History of American Civic Life. "Ada banyak organisasi yang mengawasi Washington mencari dukungan moral dan material dari masyarakat awam. Karena banyak dari mereka yang berfokus pada sekumpulan perhatian yang sempit atau bahkan satu isu tunggal, dan sering kali satu isu tunggal yang secara emosional sangat berbobot, mereka bersaing dengan partai-partai demi dollar, waktu, dan semangat warga negara."
Jumlah dana yang dihabiskan oleh kepentingan-kepentingan khusus ini semakin bertambah banyak, seiring kampanye yang semakin mahal. Ada banyak orang Amerika yang merasa bahwa kepentingan-kepentingan kaya ini, apakah berupa perusahaan, persekutuan, atau PAC, begitu kuat, sehingga masyarakat biasa hanya bisa melakukan sedikit tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh mereka.
Sebuah survey para anggota Perhimpunan Ekonomi Amerika menemukan adanya kelompok mayoritas yang luas, tanpa memandang keterhubungan politik, yang merasa tidak puas dengan keadaan demokrasi Amerika saat ini. Perhatian utama berhubungan dengan kelaziman dan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan khusus dalam proses politik, yang cenderung mengarah pada konsekuensi politik yang hanya menguntungkan para politisi dan kelompok-kelompok kepentingan khusus tersebut. Beberapa dugaan yang memelihara kebijakan status quo dan keraguan menyimpang darinya mengekalkan lingkungan politik yang gagal menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Reformasi

Lihat pula: Reformasi kesehatan di Amerika Serikat
Lihat pula

Pemerintah federal Amerika Serikat
Hukum Amerika Serikat
Pemilihan umum di Amerika Serikat
Gerakan Tea Party
Pranala luar

Politik Amerika Serikat di Curlie (dari DMOZ)
Partai Demokrat
Partai Republik Diarsipkan 2009-02-07 di Wayback Machine.
Partai Hijau Diarsipkan 2003-03-25 di Wayback Machine.
Partai Libertarian
Gereja Santo Laurensius, Hadakewa

| Gereja Santo Laurensius |
| --- | --- |
Gereja Santo Laurensius, Paroki Hadakewa
Lokasi: Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur
Negara: Indonesia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Gereja paroki
Status fungsional: Aktif
Tipe arsitektur: Gereja
Administrasi
Keuskupan: Larantuka
 
Gereja Santo Laurensius yang bernama resmi Gereja Paroki Santo Laurensius, Hadakewa adalah sebuah gereja paroki Katolik yang terletak di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gereja ini didedikasikan kepada Santo Laurensius. Gereja ini berada di bawah naungan yurisdiksi Keuskupan Larantuka.
Gereja Santo Arnoldus, Lindi

| Gereja Santo Arnoldus |
| --- | --- |
Gereja Santo Arnoldus, Paroki Lindi
Lokasi: Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur
Negara: Indonesia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Gereja paroki
Status fungsional: Aktif
Tipe arsitektur: Gereja
Administrasi
Keuskupan Agung: Ende
 
Gereja Santo Arnoldus yang bernama resmi Gereja Paroki Santo Arnoldus, Lindi adalah sebuah gereja paroki Katolik yang terletak di Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gereja ini didedikasikan kepada Santo Arnoldus. Gereja ini berada di bawah naungan yurisdiksi Keuskupan Agung Ende.
Rasidin

| --- | --- |
  
Biografi


 Wali Kota Padang 


  1949 – 1956          
 
 
Data pribadi
Kelompok etnik: Orang Minangkabau 
Kegiatan
Pekerjaan: politikus 
Keluarga
Pasangan nikah: Johanizoen  
dr. Rasidin atau Rasjidin (lahir 1902, meninggal di Jakarta pada 17 Desember 1979) adalah seorang dokter Indonesia. Ia menjadi Wali Kota Padang pasca-Agresi Militer Belanda II , tepatnya dilantik pada 10 Desember 1949 hingga 1956.
Rasidin semula adalah dokter di Padang Panjang. Ia bersama istrinya pernah ditahan oleh Belanda pada masa revolusi fisik. Mereka dijebloskan ke dalam penjara militer di Simpang Haru, Padang.
Sebagai Wali Kota Padang, ia mengawali jabatannya dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda. Ia pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan becak sebagai sarana transportasi karena menurutnya kurang manusiawi.
Keluarga dan kehidupan pribadi

Rasidin memiliki empat saudara: Arifin St. Saidi, Tiara, Sairah dan Agus Sulaiman.
Ia memiliki seorang istri bernama Johanizoen (adik Mohammad Natsir) atau akrab disapa Umi Cun. Pasangan ini tidak dikarunia anak.
Penghargaan

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Pemerintah Kota Padang mengabadikan namanya pada nama sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah kota Padang yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin.
Rujukan

↑  Asnan, Gusti, (2007), Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 978-979-461-640-6.
↑  Moehamad, Djoeir; Yusra, Abrar (1997). Memoar seorang sosialis. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-273-6.
↑  Silalahi, M. Daud (1992). Sejarah perjuangan kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau, 1945-1950. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau. ISBN 978-979-405-126-9.
↑  Safwan, Mardanas, (1987), Sejarah kota Padang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
↑  Cultureel niews Indonesië (dalam bahasa Belanda). Stichting voor de Culturele Samenwerking te Amsterdam. 1954.
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi kota Padang
| Jabatan politik  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Dr. A. Hakim | Wali kota Padang 1950—1956 | Diteruskan oleh: B. Dt. Pado Panghulu |
| l b Wali Kota Padang |
| --- | --- |
 W.M. Ouwerkerk (1928–1940) · Dirk Kapteijn (1940–1942) · Abdoel Madjid Usman (1942–1943) · Abubakar Jaar (1945–1946) · Bagindo Azizchan (1946–1947) · Said Rasjad (1947) · Abdoel Hakim (1947–1949) · Rasidin (1949–1956) · Bachtiar Datuk Pado Panghulu (1956–1958) ·  Z. A. St. Pangeran (1958–1966) · Azhari (1966–1967) · Akhirul Yahya (1967–1971) · Hasan Basri Durin (1971–1983) · Syahrul Ujud (1983–1993) · Zuiyen Rais (1993–2003) · O.S. Yerli Asir (2003–2004, Pj. Wali Kota) · Fauzi Bahar (2004–2014) · Erizal Agus (2014, Pj. Wali Kota) · Mahyeldi (2014–2021) · Hendri Septa (2021–2024) · Andree Algamar (2024–2025, Pj. Wali Kota) · Fadly Amran (2025–Petahana)