Sejarah demokrasi
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Tonggak-tonggak sejarah pada Awal Zaman Modern

Norman Davies mengemukakan bahwa Kebebasan Kencana, yakni demokrasi kaum ningrat (Rzeczpospolita Szlachecka) yang muncul di Kerajaan Polandia dan Persemakmuran Polandia-Lituania, merupakan cerminan demokrasi dari sekitar sepuluh persen warga negara persemakmuran itu, yakni kaum ningrat yang memiliki hak untuk memilih raja. Kaum ningrat Polandia ini merumuskan undang-undang nihil novi tahun 1505, pacta conventa dan pasal-pasal Raja Henryk (1573). Lihat pula: Sejarah dan hak-hak politik istimewa Szlachta, Sejm Kerajaan Polandia dan Negara Persemakmuran Polandia-Lituania, Organisasi dan politik Negara Persemakmuran Polandia-Lituania.
Sidang Perkara Proklamasi (1610) di Inggris memutuskan bahwa "baik dengan proklamasi maupun dengan cara-cara lain, raja tidak dapat mengganti bagian mana pun dari hukum umum, atau hukum statuta, atau adat-istiadat negeri", dan "raja tidak memiliki prerogatif selain dari yang dibenarkan baginya oleh hukum negeri."
Sidang Perkara Dr. Bonham (1610) memutuskan bahwa "dalam banyak kasus, hukum umum harus mengatasi Undang-Undang dari Parlemen".
Majelis Wakil Kota (Burgess) Virginia, yang didirikan pada 1619, adalah badan legislatif perwakilan pertama di Dunia Baru.
Pakta Bersama Mayflower, ditandatangani pada 1620, adalah kesepakatan Kaum Peziarah untuk membentuk pemerintahan di kalangan sendiri yang berasaskan suara mayoritas.
Pada kurun waktu kemunculan kembali minat orang pada Magna Carta, Petisi Hak (1628) diloloskan oleh Parlemen Inggris. Salah satu hasilnya adalah pengharaman pengenaan pajak tanpa persetujuan parlemen dengan ancaman kurungan.
Gagasan pembentukan partai politik dengan faksi-faksi terwujud di Inggris sekitar kurun waktu Perang Saudara Inggris (1642–1651). Para prajurit New Model Army dari kubu pro parlemen dan salah satu faksi dari kaum Leveller dengan leluasa memperdebatkan hak-hak keterwakilan politik dalam Debat Putney pada tahun 1647. Kaum Leveller menerbitkan surat kabar The Moderate dan memprakarsai pengajuan petisi-petisi politik, pencetakan dan penyebarluasan pamflet-pamflet, serta pembuatan bendera partai. Di kemudian hari setelah perang usai, kubu pro raja (kala itu dijuluki "kaum Cavalier") dan kelompok-kelompok penentang kubu pro parlemen membentuk Partai Tory dan Partai Whig dalam Parlemen Inggris.
Undang-Undang Habeas Corpus di Inggris (1679), yang melindungi kebebasan individu terhadap tindakan pemenjaraan tanpa dasar hukum dengan hak untuk mengajukan banding. Undang-undang ini merupakan salah satu di antara dokumen-dokumen yang tak terpisahkan dari Konstitusi Kerajaan Inggris Raya dan sejarah Parlemen Kerajaan Inggris Raya.
William Penn menulis Kerangka Pemerintahan Pennsylvania pada tahun 1682. Dokumen ini menjadi dasar pembentukan badan perwakilan legislatif bagi koloni Pennsylvania, dan kemerdekaan liberal bagi warga koloni.
Undang-Undang Hak Warga Negara diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689. Undang-Undang Hak Warga Negara 1689 menetapkan syarat-syarat bagi parlemen reguler, pemilihan secara bebas, aturan-aturan kebebasan mengeluarkan pendapat di parlemen, dan membatasi kekuasaan kepala monarki. Undang-undang ini ditetapkan guna memastikan (dengan Revolusi Agung tahun 1688) raja tidak mungkin lagi berkuasa mutlak, tidak seperti sebagian besar negara lain di Eropa kala itu.