Njoto
Biografi > Menjadi Petinggi PKI

Selama Revolusi Nasional Indonesia, sebagai wakil dari PKI cabang Banyuwangi, Njoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah badan yang ditunjuk untuk membantu presiden Indonesia yang baru merdeka. Saat itu Njoto tinggal di Hotel Merdeka, Malioboro, Yogyakarta. Pada bulan Maret 1947, setelah KNIP mengadakan rapat di Malang, Aidit terpilih sebagai ketua fraksi PKI, sedangkan Njoto terpilih sebagai ketua Badan Pekerja KNIP. Pada awal 1948, Njoto, Aidit, dan Lukman diperintahkan partai untuk menerjemahkan Manifesto Komunis. Pada bulan Agustus 1948, Komite Pusat PKI terdiri dari Aidit dalam urusan pertanahan, Lukman dalam agitasi dan propaganda, dan Njoto dalam hubungannya dengan organisasi lain. Sekitar waktu itu, pertengahan tahun 1948, Njoto juga menjadi anggota Politbiro. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Njoto bersama Aidit, MS Ashar, dan A.S. Dharta mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah gerakan sastra dan sosial, sedangkan menurut Tempo Zulkifli dan Hidayat, keempatnya mendirikan Lekra pada tahun 1951.
Pada tanggal 7 Januari 1951, Njoto, bersama Aidit, Sudisman, Alimin, dan Lukman dipilih menjadi anggota Politbiro oleh Komite Sentral. Juga pada Januari 1951, Njoto, Pardede, Lukman, dan Aidit diangkat menjadi staf redaksi Bintang Merah (Bintang Merah), sebuah makalah yang diterbitkan pertama kali pada 15 Agustus 1950. Pada bulan Juli 1951, PKI menunjuk Njoto untuk mengawasi isi surat kabar PKI Harian Rakjat (Harian Rakyat). Pada bulan Agustus 1951, pemerintah melakukan penggeledahan dan menangkap para pemimpin PKI karena khawatir akan terulangnya Peristiwa Madiun tahun 1948. Namun, Njoto, Lukman, dan Aidit berhasil menghindari penangkapan dan bersembunyi, tidak muncul di depan umum selama beberapa bulan. Setelah pertemuan Komite Sentral pada Oktober 1953, ketiganya menjadi pemimpin partai: Aidit sebagai sekretaris jenderal, dengan Lukman dan Njoto masing-masing sebagai wakil pertama dan kedua Aidit. Njoto bertanggung jawab atas agitasi dan propaganda. Pada tahun 1953, Njoto mengambil alih kepemimpinan Harian Rakjat, menggantikan sang pendiri Siauw Giok Tjhan. Dalam Harian Rakjat dia menulis dengan nama pena Iramani, dan menggunakan lebih lembut dan lebih puitis daripada tulisannya yang lebih tajam di Bintang Merah. Njoto juga diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada tahun 1954, menggantikan ayah Aidit yang mengundurkan diri Abdullah Aidit.
Pada tanggal 1 Agustus 1956, Njoto berbicara kepada anggota Komite Sentral, mengatakan kepada mereka bahwa partai harus mendidik kadernya tentang ideologinya karena peningkatan keanggotaan partai sangat signifikan. Dalam Oktober 1958, Njoto mengklaim bahwa yang terpenting adalah persatuan antara borjuis dan proletar, tetapi Oloan Hutapea dalam sebuah artikel pada Agustus 1959 menolak pandangan bahwa aliansi ini penting bagi partai. Setelah kritik keras PKI terhadap kinerja pemerintah pada Juli 1960, Njoto dan Aidit diperiksa oleh Kolonel Achmad Sukendro dari intelijen Angkatan Darat. Pada Agustus 1960, bersama Aidit, Njoto ditunjuk sebagai wakil PKI di Front Nasional.
Pada bulan Maret 1962, Njoto dan Aidit diangkat menjadi menteri tanpa tanggung jawab khusus, hanya peran koordinasi atau penasehat. Menurut PKI laporan terbitan 14 April 1964, Njoto menghadiri rapat akbar petani di Klaten. Ia menyatakan bahwa hukum land reform hanya dapat dicapai dengan tindakan rakyat dan pemerintahan yang patriotik dan demokratis. Setelah Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), pada bulan September 1964, Njoto diangkat sebagai menteri negara di Kabinet Dwikora yang bertanggung jawab untuk pengawasan reformasi tanah.
Antara tahun 1963 dan 1964, Njoto melakukan perjalanan ke Uni Soviet beberapa kali untuk menjalin hubungan antara PKI dan Partai Komunis Uni Soviet. Ia didampingi Rita, mahasiswa sastra Indonesia di Moskow. Menurut Soetarni, istri Njoto, Rita adalah penerjemah antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Rusia. Pada akhir tahun 1964, Soetarni tertekan dengan rumor bahwa Njoto akan menikahi Rita. Soetarni sedang mengandung anak keenamnya ketika rumor itu muncul. Dia mengatakan akan menceraikan Njoto jika rumor itu terbukti benar. Menurut Joesoef Isak, Njoto pernah jatuh cinta pada Rita. Isak mengklaim bahwa Soetarni lebih cantik, tapi Njoto mengaku Rita lebih intelektual.  Menurut sumber dari Tempo, Rita adalah seorang agen KGB. Sumber tersebut mengklaim bahwa siapa pun yang mengunjungi Uni Soviet akan ditemani oleh agen KGB. Setelah perselingkuhan antara Njoto dan Rita diketahui partai, Njoto diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partai. Namun, Njoto masih menghadiri rapat partai kecuali yang diadakan oleh Politbiro.
Pada April 1964, Njoto menggunakan istilah "Soekarnoisme" dalam pidatonya di Palembang. PKI, khususnya Aidit, menganggap Njoto mengkhianati komunisme dengan menggunakan istilah ini. Njoto kemudian digantikan sebagai Ketua Agitasi dan Propaganda oleh Oloan Hutapea, meskipun alasan sebenarnya adalah perselingkuhan antara Njoto dan Rita.
Menurut sumber majalah Tempo, setelah dicopot, Soekarno ingin Njoto membentuk sebuah partai baru yang disebut Partai Rakyat Indonesia (Partai Rakyat Indonesia) dengan prinsip Sukarnoisme, tetapi ide itu tidak pernah terwujud.
Awal Juni 1965, Njoto dan Subandrio membahas implementasi Perjanjian Sino-Indonesia dengan Chou En Lai di Canton. Njoto menulis pidato yang diberikan oleh Sukarno pada Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965, tentang korupsi dan kontra-revolusioner.