Jalur kereta api Jakarta–Bogor
Sejarah > Perkembangan pascakemerdekaan

KRL tetap beroperasi pada 1950-an. Namun memasuki dekade 1960-an, KRL mengalami kemunduran, terutama pasca G30S. Pada tahun 1966, seluruh pengangkutan kereta api jurusan Manggarai–Jakarta Kota dibatasi. Hal ini berkaitan dengan menurunnya jumlah penumpang dan suasana kota Jakarta yang tidak kondusif. Bahkan, meski lokomotif listrik masih bisa berjalan, dijalankan kereta api yang ditarik lokomotif diesel, utamanya BB200. Tercatat, keberadaan kereta api yang ditarik lokomotif diesel ditunjukkan saat insiden tabrakan kereta api Ratujaya 1968.
Pada Juli 1971, muncul proposal yang dikemukakan oleh Pantiarso, yang saat itu menjadi Kepala PNKA Eksploitasi Barat, kepada Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ali Sadikin, untuk membangun jalur kereta api lintas Jakarta sebagai jalur bawah tanah atau layang (asal tidak sebidang dengan jalan raya, sehingga dapat mengurai kemacetan dan beban jalan raya). Menurut Pantiarso, biaya pembangunan jalur layang diperkirakan empat kali lebih murah bila dibandingkan dengan bawah tanah, sehingga opsi jalur layang dipilih.
Pada tahun 1972, kereta rel listrik mulai mencuat kembali untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi kemacetan yang mulai terasa saat itu. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) mengimpor KRL dan kereta rel diesel (KRD) dari Jepang tiba di Jakarta empat tahun kemudian, 1976, untuk menggantikan peran lokomotif listrik lama peninggalan Belanda yang sudah dianggap tidak layak. Tiap rangkaian KRL terdiri atas empat kereta dengan kapasitas angkut 134 penumpang per kereta. Untuk mendukung pengoperasian KRL dan KRD tersebut, juga ditambahkan halte/perhentian yang jaraknya berdekatan agar dapat menjaring penumpang dari kawasan yang berpotensi padat di masa mendatang: Tebet dan Cawang.[butuh rujukan]
Pada 1980-an, PJKA dan pemerintah menginisiasi jalur ganda Manggarai–Depok guna mengurangi keterlambatan serta menambah kapasitas lintas menyosong pengoperasian KRL Jabotabek. Peletakan batu pertamanya dilakukan 19 Februari 1983 oleh Menteri Perhubungan, Roesmin Noerjadin. Pada masa itu, terdapat unit KRL Bogor dan KRD Sukabumi yang jalan bersama-sama di rute Jakarta–Bogor. Untuk mengurangi keterlambatan yang terjadi akibat jalur yang masih tunggal, proyek ini menjadi prioritas, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp774 miliar. Selain jalur ganda, juga muncul rencana pembangunan jalur layang untuk rute Jakarta–Manggarai dan Jakarta–Jatinegara. Pada masa ini, proyek ini juga mencakup pembangunan stasiun baru: Depok Baru, Universitas Pancasila, dan Universitas Indonesia.[butuh rujukan]
 Dalam mendukung pengoperasian jalur ini, pada tanggal 15 Februari 1984, PJKA mengumumkan bahwa setiap proyek yang berhubungan dengan peningkatan fasilitas perkeretaapian akan otomatis juga mengganti bantalan yang semula menggunakan kayu dan besi menjadi bantalan beton dengan penambat elastis.
Pada Mei 1988, diumumkan bahwa pengelola Proyek KA Jabotabek membagi jalur layang Jakarta Kota–Manggarai menjadi tiga seksi: Seksi A dimulai dari Gedung Pola hingga dekat Stasiun Pintu Air (kelak menjadi Juanda), seksi B mulai dari Stasiun Manggarai hingga Gedung Pola, dan Seksi C mulai dari Stasiun Pintu Air hingga Stasiun Jakarta Kota. Switch-over jalur layang dimulai pada 3 Juni 1992, kemudian dua hari berikutnya, Presiden Soeharto beserta ibu negara Siti Hartinah dan jajaran pemerintahan meresmikan Stasiun Gambir baru dengan menaiki KRL dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Jakarta Kota. Proyek ini telah menghabiskan dana sebesar Rp432,5 miliar rupiah dan belum sepenuhnya selesai pada saat diresmikan, hingga akhirnya bisa beroperasi penuh setahun kemudian. Pembongkaran stasiun lama dimulai setelah proses switch-over dilaksanakan. Sebelum jalur ganda dan jalur layang ini resmi dibuka penuh, pada 21 Juli 1992, Wakil Presiden Soedharmono melakukan inspeksi jalur ganda Jakarta–Depok menggunakan KRL sekaligus menyapa pengguna jasa rutin yang ikut naik KRL Jabotabek. Ia berharap, bahwa prasarana dan sarana kereta api yang sudah dibangun selama hampir sembilan tahun ini perlu dijaga sebaik-baiknya. Pada 3 September 1992, Kepala Proyek KA Jabotabek, Zulfiar Sani, mengatakan bahwa KRL Jabotabek Lin Bogor membutuhkan suntikan modal sebesar Rp1,3 triliun, untuk pengembangan lintas. Di samping itu, ia memaparkan bahwa pembangunan ulang Stasiun Tebet, Cawang, Pasar Minggu Baru, Tanjung Barat, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, dan Depok, masih belum rampung.
Menanggapi tabrakan KRL Ratujaya 1993, dilakukan percepatan pembangunan jalur ganda untuk segmen Depok–Bogor pada tahun tersebut kemudian jalur tersebut baru diresmikan pada tanggal 17 September 1996.
Bagian dari proyek jalur dwiganda Manggarai–Cikarang, Direktorat Jenderal Perkeretaapian merenovasi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral di Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan beroperasi pada tahun 2025.