stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kuil Bhuteshwar

| Bhuteshwar Temple |
| --- | --- |
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 29°18′50.76000″N 76°19′6.60000″E﻿ / ﻿29.3141000000°N 76.3185000000°E﻿ / 29.3141000000; 76.3185000000Lihat peta diperbesarWikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 29°18′50.76000″N 76°19′6.60000″E﻿ / ﻿29.3141000000°N 76.3185000000°E﻿ / 29.3141000000; 76.3185000000Lihat peta diperkecil
Agama
Afiliasi: Hindu
Distrik: Jind
Dewa: Lord Shiva
Lokasi
Lokasi: Jind
Negara bagian: Haryana
Negara: India
Kuil Bhuteshwar
Kuil Bhuteshwar adalah sebuah kuil Hindu di Jind, Haryana, dalam rangkaian 48 kos parikrama Kurukshetra, yang didedikasikan untuk Bhuteshwar, sebuah manifestasi dari Siwa.[1][2] Kuil ini dibangun oleh Raghbir Singh.[3] Karena kuil ini memiliki sebuah tangki air yang besar di sekelilingnya, kuil ini disebut juga Rani Talab (yang berarti Kolam Ratu)[4].
Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang sejarah dan penerapan peraturan hukum yang pernah mengikat orang Tionghoa di Indonesia. Untuk pembahasan yang lebih luas tentang orang Tionghoa di Indonesia, lihat Tionghoa-Indonesia.
Contoh surat permohonan penukaran nama Tionghoa, Januari 1968
Pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru), pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masyarakat Tionghoa. Selepas Reformasi, sebagian besar peraturan ini telah dihapuskan, seiring dipulihkannya hak-hak orang Tionghoa oleh hukum Indonesia.
Masa Hindia Belanda

Peraturan hukum pertama yang mengatur tentang orang Tionghoa dikeluarkan pada tahun 1854 yang memberikan kewarganegaraan Hindia Belanda bagi seluruh orang Tionghoa yang lahir di wilayah Hindia. Namun, ketentuan tersebut berubah pada tahun 1892, ketika orang-orang Tionghoa digolongkan kembali menjadi "bangsa Timur Asing" (Vreemde Oosterlingen). Hukum perdata Hindia, yang mengambil asas-asas hukum perdata di Belanda sesuai asas konkordansi, menganggap semua orang yang lahir di Belanda atau wilayah jajahannya sebagai warga negara Dalam ketentuan hukum perdata yang diatur oleh Burgerlijk Wetboek, orang Tionghoa diakui sebagai golongan yang terpisah.
Pada tahun 1910, Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda yang telah diubah menetapkan status seluruh orang non-Eropa sebagai "kawula Belanda" (Nederlandsch onderdonen), yang berarti hak atas kewarganegaraan Belanda di luar negeri dan hak untuk diadili oleh pengadilan Eropa di Hindia. Salah satu penyebab perubahan ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Tiongkok 1909 yang mengakui seluruh orang yang berketurunan Tionghoa sebagai warga negara Republik Tiongkok sesuai asas jus sanguinis.
Masa kepemimpinan Soekarno

Pada Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tahun 1945, warga negara Indonesia didefinisikan sebagai "orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Ketentuan ini menimbulkan "keadaan kewarganegaraan pasif" bagi orang-orang Tionghoa, yang menimbulkan ketakutan bahwa Tionghoa akan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di Republik Indonesia.
Masa kepemimpinan Soekarno > Undang-Undang Kewarganegaraan 1946

Artikel utama: Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok
Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan (kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948), orang-orang "bangsa Indonesia asli" dan orang di atas usia 21 tahun yang telah tinggal lebih dari lima tahun di bekas wilayah jajahan Hindia Belanda ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan ini menjamin hak kewarganegaraan Indonesia atas orang-orang Tionghoa yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda.
Namun, peraturan ini menimbulkan kondisi kewarganegaraan ganda bagi banyak orang Tionghoa di Indonesia, karena banyak yang juga masih berstatus warga negara Republik Tiongkok (atau Republik Rakyat Tiongkok setelah tahun 1949). Pada bulan April 1955, Indonesia dan RRT menandatangani Perjanjian Mengenai Kewarganegaraan Ganda (Agreement on the Issue of Dual Nationality between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China) yang mengakui situasi kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Tiongkok. Perjanjian ini kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958.
Meskipun telah terikat oleh perjanjian internasional, pandangan resmi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah orang-orang Tionghoa perlu menentukan sendiri kewarganegaraannya; yang diberikan kewarganegaraan Indonesia hanyalah mereka yang mau melepaskan kewarganegaraan Tiongkok, karena secara resmi Indonesia tidak mengakui konsep kewarganegaraan ganda.
Masa kepemimpinan Soekarno > Program Benteng

Artikel utama: Program Benteng
Pada bulan Maret 1950, pemerintah Indonesia melancarkan serangkaian program ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan orang-orang Indonesia asli di dunia usaha. Kebijakan yang dikenal sebagai Program Benteng ini menjadi kebijakan resmi Kabinet Natsir, yang mendasarkan kebijakan ini pada ketentuan hasil Konferensi Meja Bundar bahwa pemerintah Indonesia berhak untuk melindungi kepentingan nasional dan "golongan ekonomi lemah".
Pada awalnya, yang menjadi target program ini adalah perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai oleh pengusaha Belanda. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo jatuh karena perdebatan yang memanas tentang kuota impor untuk perusahaan asing, di mana pemerintah dituduh mendiskriminasi para importir Tionghoa. Pada era tersebut, orang-orang Tionghoa mendominasi perekonomian di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, seperti yang dicatat oleh sejarawan Betawi Alwi Sahab.
Elemen rasial pada penerapan Program Benteng memanas pada bulan Maret 1956 setelah Mr. Assaat Datuk Mudo, bekas Pejabat Presiden, menuduh bahwa orang-orang Tionghoa telah melakukan kegiatan monopolistik dalam perekonomian dan tidak membuka jalan bagi kaum pribumi untuk ikut serta. Dalam pidatonya di hadapan Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya, Assaat menyerukan agar adanya perlindungan khusus di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia asli. Retorika Assaat ini dipandang tidak jauh berbeda dengan gagasan keadilan ekonomi berdasarkan ras yang mengutamakan bangsa Melayu di Malaysia dengan Kebijakan Ekonomi Baru pada tahun 1971.
Program Benteng akhirnya diakhiri pada tahun 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja.
Masa kepemimpinan Soekarno > Undang-Undang Kewarganegaraan 1958

Pemerintah mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang baru pada tahun 1958. Pada Pasal 4, ketentuan harus memilih satu kewarganegaraan diperkuat, sehingga orang-orang Tionghoa yang otomatis memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan RRT dipaksa untuk memilih salah satu sebelum bulan Januari 1962. Ketidakjelasan hukum ini berlanjut sampai undang-undang ini dicabut.
Masa kepemimpinan Soekarno > Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959

Pada tanggal 16 November 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang "larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran jang bersifat asing diluar ibukota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan". Peraturan ini pada intinya melarang orang Tionghoa untuk melakukan perdagangan eceran di bawah tingkat kabupaten, kecuali di luar ibu kota daerah.
"Orang asing" yang dimaksud dalam Perpres 10/1959 ditafsirkan sebagai orang-orang Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan RRT, tanpa memedulikan apakah mereka juga memiliki kewarganegaraan Indonesia karena kondisi yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1958. Dari sekitar 86,690 perdagang kecil bangsa asing yang terdaftar pada pemerintah, hampir 90 persennya adalah orang Tionghoa. Harian Waspada yang terbit di Medan memperkirakan bahwa 25,000 warung dan kios milik orang Tionghoa akan terkena imbas PP No. 10/1959; sedangkan majalah Tempo memperkirakan lebiih dari setengah juta pedagang Tionghoa terdampak.
Di beberapa daerah, Perpres 10/1959 diterapkan dengan kekuatan militer, mengingat Indonesia pada saat itu sedang berada di bawah darurat militer (staat van oorlog en beleg) yang diatur oleh Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957. Di Cibadak, Sukabumi, terjadi pengusiran paksa yang menyebabkan bentrokan berdarah antara warga Tionghoa dan pasukan Teritorium Siliwangi. Di Sumatera Utara, penegakan PP 10/1959 dibarengi dengan operasi penstabilan harga dan penyitaan bahan-bahan sandang dan pangan dari gudang-gudang yang dilakukan oleh Tim Operasi Pengawasan Ekonomi di bawah perintah Kejaksaan Agung.
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memprotes keras penerapan Perpres 10/1959. Duta Besar RRT di Jakarta Huang Chen mendesak Menteri Luar Negeri Soebandrio untuk meninjau kembali penerapan peraturan tersebut, namun permintaan tersebut ditolak. Soebandrio menegaskan di hadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bahwa Perpres 10/1959 "sama sekali tidak diperdapat anasir-anasir anti-Tiongkok", melainkan hanya sebagai penerus dari usaha-usaha nasionalisasi terhadap perusahaan yang dimiliki oleh bangsa asing di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, radio resmi RRT dari Beijing mulai menyerukan agar orang Tionghoa di Indonesia untuk berhijrah ke Tiongkok. Sekitar 199,000 orang Tionghoa mendaftar untuk pindah, namun pada akhirnya hanya sekitar 102,000 orang yang dapat diangkut oleh kapal yang dikirimkan oleh pemerintah RRT.
Orde Baru

| --- | --- |
Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 Tahun 1966
via The Internet Archive
Orde Baru > Ketetapan MPRS Nomor 32 Tahun 1966 Tentang Pembinaan Pers

Ketetapan ini melarang penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa untuk media massa dan nama toko/perusahaan, kecuali surat kabar Harian Indonesia.
Orde Baru > Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 127 Tahun 1966

Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang proses penggantian "nama-nama perseorangan dan nama keluarga Tjina" bagi orang-orang Tionghoa. Penggantian nama dilakukan sampai tanggal 31 Maret 1968, sebelum diperpanjang oleh Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1968 sampai bulan Desember 1968.
Kebijakan penggantian nama ini diikuti sebagian orang-orang Tionghoa (seperti keluarga Wanandi, Salim, dan Soerjadjaja), namun ditolak beberapa tokoh lain (seperti Yap Thiam Hien dan Kwik Kian Gie).
Orde Baru > Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 6 Tahun 1967

Surat edaran ini dikeluarkan pada bulan Juni 1967 dan menetapkan penggunaan istilah "Cina" sebagai pengganti "Tionghoa" dan "Tiongkok", dengan alasan "mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia". Pramoedya Ananta Toer mengajukan bahwa hal ini disebabkan istilah "Tionghoa" dan "Tiongkok" sudah mulai digunakan oleh Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1948, sehingga pemerintah Soeharto merasa perlu untuk menggantikannya.
Orde Baru > Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 37/U/IN/6/1967

Instruksi tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina ini dirumuskan dari laporan Ketua Panitia Negara Perumus Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah Cina. Peraturan ini melarang "warga negara asing Cina pendatang baru" untuk tinggal di Indonesia dengan tujuan bekerja dan berusaha, dengan perkecualian bagi anggota-anggota Korps Diplomatik dan Konsuler beserta keluarganya selama masa penugasannya di Indonesia, dan tenaga-tenaga ahli beserta istri dan anak sah di bawah umur, yang masih menjadi tanggungannya. Pasal 5 pada instruksi ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih aset milik warga negara Indonesia yang berhijrah ke RRT sebagai "modal domestic asing" yang dianggap sebagai "kekayaan nasional yang berada di tangan penduduk asing; dan oleh karena itu harus dikerahkan, dibina dan dimanfaatkan untuk kepentingan rehabilitasi dan pembangunan."
Soeharto sebelumnya telah memutuskan hubungan diplomatik Indonesia dengan RRT. Instruksi ini menegaskan bahwa hubungan dengan RRT dapat dipertimbangkan lagi dengan "pertimbangan pantas tidaknya negara itu diperlakukan sebagai negara yang berdaulat dan bersahabat".
Orde Baru > Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967

Pada bulan Desember 1967, Soeharto (kini Pejabat Presiden) menetapkan Keputusan tentang "Kebidjaksanaan Pokok jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing". Keputusan ini menetapkan bahwa mereka adalah "Bangsa Indonesia jang tidak berbeda dalam hak dan kewadjiban dengan Bangsa Indonesia lainnja" dan menjamin "adalah sama kedudukannja di dalam Hukum Pemerintahan dengan Bangsa Indonesia lainnja".
Keputusan Presiden ini menegaskan bahwa orang-orang Tionghoa yang telah berkewarganegaraan Indonesia harus "melalui proses asimilasi terutama untuk mentjegah terdjadinya kehidupan seksklusif rasial" dan menganjurkan agar "nama-nama Cina" diganti sesuai peraturan sebelumnya.
Orde Baru > Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967

Pada bulan yang sama, Pejabat Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi pada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri agar "tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan." Instruksi ini melarang perayaan Imlek di muka umum dan membatasi kegiatan adat istiadat orang-orang Tionghoa yang dianggap "dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar."
Orde Baru > Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969

Pada bulan April 1969, Perjanjian Mengenai Kewarganegaraan Ganda dengan RRT dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga orang-orang Tionghoa yang memiliki surat kewargenegaraan ganda sesuai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 dinyatakan tidak berkewarganegaraan jika tidak menyatakan keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia.
Orde Baru > Instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta Nomor K.898/I/A Tahun 1975

Artikel utama: Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 1975
Instruksi ini dikeluarkan oleh Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam VIII pada bulan Maret 1975, yang isinya melarang orang-orang non-pribumi Eropa dan Vreemde Oosterlingen (Tionghoa, Arab, India) untuk memiliki hak milik tanah di Yogyakarta.
Orde Baru > Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 Tahun 1977

Instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud ini memerintahkan agar Kartu Tanda Penduduk orang-orang Tionghoa diberikan tanda khusus sebagai warga negara Indonesia berketurunan asing. Tanda ini adalah "A01".
Orde Baru > Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB 3/4/12 Tahun 1978

Pada bulan Maret 1978, Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja mengeluarkan peraturan yang mewajibkan "setiap warganegara yang perlu membuktikan kewarganegaraannya" untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pada prakteknya, hampir seluruh orang Tionghoa di Indonesia diwajibkan untuk mengajukan permohonan SBKRI.
Orde Baru > Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 455.2-360 Tahun 1988

Peraturan ini melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui kelenteng.
Orde Baru > Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996

Keputusan tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ini menghapuskan kewajiban untuk memiliki SBKRI.
Reformasi > Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998

Instruksi yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie ini menghentikan penggunaan istilah "pribumi" dan "non pribumi" dalam semua perumusan dan
penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Reformasi > Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999

Instruksi yang dikeluarkan Presiden Habibie ini mempertegas pencabutan ketentuan tentang SBKRI dan memerintahan peninjauan kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus bahasa Mandarin.
Reformasi > Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000

Keputusan yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid ini mencabut Instruksi Presiden No. 14/1967, sehingga penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus.
Reformasi > Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002

Keputusan yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.
Reformasi > Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014

Keputusan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 6 Tahun 1967 dan mengembalikan penggunaan istilah "Tionghoa" dan "Republik Rakyat Tiongkok".
Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RRT Zhou Enlai berunding dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario Sastrowardoyo di Bandung, 1955.
Laurel Clark

| Laurel Blair Salton Clark |
| --- | --- |
Laurel Clark
Lahir: (1961-03-10)10 Maret 1961 Ames, Iowa, Amerika Serikat
Meninggal: 1 Februari 2003(2003-02-01) (umur 41) Texas
Kebangsaan: Amerika Serikat
Penghargaan: 
Karier luar angkasa
Antariksawati NASA
Pekerjaan sebelumnya: Dokter bedah penerbangan
Pangkat: Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat
Misi: STS-107
Lambang misi: 
 
Laurel Blair Salton Clark (10 Maret 1961 – 1 Februari 2003
) adalah seorang dokter Amerika Serikat, kapten Angkatan Laut Amerika Serikat, antariksawati NASA, dan spesialis misi pesawat ulang alik. Clark tewas bersama dengan enam anggota kru lainnya dalam kecelakaan pesawat ulang alik Columbia. Secara anumerta, ia dianugerahi Congressional Space Medal of Honor. Asteroid 51827 Laurelclark diambil dari nama Clark.
Kößlarn

Kößlarn adalah kota yang terletak di distrik Passau di Bavaria, Jerman.
Kota Kößlarn memiliki luas sebesar 25.48 km².[butuh rujukan]
Kößlarn pada tahun 2006, memiliki penduduk sebanyak 1.944 jiwa.[butuh rujukan]
| l b Kota dan kotamadya di Passau |
| --- | --- | --- |
| Aicha vorm Wald | Aidenbach | Aldersbach | Bad Füssing | Bad Griesbach im Rottal | Beutelsbach | Breitenberg | Büchlberg | Eging am See | Fürstenstein | Fürstenzell | Haarbach | Hauzenberg | Hofkirchen | Hutthurm | Kirchham | Kößlarn | Malching | Neuburg am Inn | Neuhaus am Inn | Neukirchen vorm Wald | Obernzell | Ortenburg | Pocking | Rotthalmünster | Ruderting | Ruhstorf an der Rott | Salzweg | Sonnen | Tettenweis | Thyrnau | Tiefenbach | Tittling | Untergriesbach | Vilshofen an der Donau | Wegscheid | Windorf | Witzmannsberg  | Aicha vorm Wald | Aidenbach | Aldersbach | Bad Füssing | Bad Griesbach im Rottal | Beutelsbach | Breitenberg | Büchlberg | Eging am See | Fürstenstein | Fürstenzell | Haarbach | Hauzenberg | Hofkirchen | Hutthurm | Kirchham | Kößlarn | Malching | Neuburg am Inn | Neuhaus am Inn | Neukirchen vorm Wald | Obernzell | Ortenburg | Pocking | Rotthalmünster | Ruderting | Ruhstorf an der Rott | Salzweg | Sonnen | Tettenweis | Thyrnau | Tiefenbach | Tittling | Untergriesbach | Vilshofen an der Donau | Wegscheid | Windorf | Witzmannsberg  | Coat of Arms of Passau district |
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat 
Lain-lain:  MusicBrainz area
McCafé

| --- | --- |

Jenis: Anak syarikat
Industri: Restoran
Didirikan: Melbourne, Victoria, Australia, pada tahun 1993
Pendiri: Konsep restoran Dick and Mac McDonald McDonald's; Chupa el pico;
Kantor pusat: Oak Brook, Illinois, Amerika Syarikat
Wilayah operasi: Di seluruh dunia
Tokoh kunci: James A. Skinner (pengerusi-CEO)
Produk: Kopi dan makanan
Induk: McDonald's
Situs web: McDonald's McCafé
'McCafé'  adalah rantai makanan dan minuman bergaya kedai kopi, yang dimiliki oleh McDonald's. Berkonsep dan diluncurkan di Melbourne, Australia, pada tahun 1993, dan diperkenalkan kepada umum dengan bantuan CEO McDonald Charlie Bell dan kemudian ketua dan CEO masa depan James Skinner, rantai ini mencerminkan tren konsumen terhadap kopi espresso.
Laporan menunjukkan bahwa toko McCafé menghasilkan pendapatan 15% lebih banyak daripada McDonald's biasa, dan pada tahun 2003 adalah merek kedai kopi terbesar di Australia dan New Zealand. Setelah McDonald's Australia bereksperimen dengan mesin espresso-pronto otomatis pada dekade yang lalu dan ia gagal ditangkap, semua toko Australia kemudian diubah dan direnovasi menjadi toko McCafé.
Sejarah

Konsep McCafé dirancang untuk membantu menciptakan suasana dan lalu lintas di pintu masuk toko McDonald's di Swanston Street, Melbourne. Ide tersebut dikembangkan antara Charlie Bell dan tim Perusahaan Korporat lokal (David Bayes, Mike Tregurtha dan Jim Vasiliadis).[butuh rujukan]
Rujukan

↑  "McDonald's Opens First McCafe in U.S." Entrepreneur.com. 2001-05-14. Diakses tanggal 2008-04-23.
1 2  Danielle Veldre (2002-07-01). "McDonald's Brews Strong Push into Cafe Market". B&T. Diarsipkan dari versi asli tanggal Ogos 11, 2005. Diakses tanggal 2008-04-23.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Periksa nilai tanggal di: |archive-date= (bantuan)
↑  Bruce Horovitz (2003-05-20). "It's Back to Basics for McDonald's". USA Today. Diakses tanggal 2008-04-23.
↑  Chris Rugaber (2001-04-30). "McDonald's Opens McCafe". The Motley Fool. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-05-12. Diakses tanggal 2008-04-23.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Kanako Takahara (2007-08-30). "McCafe Aims for Slice of Coffee Shop Pie". Japan Times. Diakses tanggal 2008-04-23.
↑  "McDonald's Q1 2008 Earnings Call Transcript". Seeking Alpha. 2008-04-22. Diakses tanggal 2008-04-23.
↑  "McDonald's".
↑  "McDonald's® Canada accelerates beverage growth strategy with national launch of McCafé® brand".
↑  "McCafé® Canada Product Page".
↑  "McDonald's brews up anti-coffee snob ad blitz". Reuters. 2008-09-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-20.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  "We're Lovin' McCafe: McDonald's to Sell Coffee in Supermarkets". nbcnews.com.
↑  "McCafé at Home :: McDonalds.com". www.mcdonalds.com.
↑  "McDonalds opens Canada's first standalone McCafe at Toronto's Union Station | Metro News". metronews.ca. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-31. Diakses tanggal 2015-12-11.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Pranala luar

McDonald's McCafé USA
McCafé Australia
McDonald's McCafé  - U.S Hispanic Market Website
McDonald's of Western Washington, USA McCafe Website
Sebuah kapucino dijual di sebuah McCafé di Budapest, Hungaria
McCafé di San Juan, Metro Manila, Filipina
Leptostylus fernandezi

| Leptostylus fernandezi |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Genus:: Leptostylus
Spesies:: Leptostylus fernandezi

Leptostylus fernandezi adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Leptostylus, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.