Sejarah demokrasi
Zaman Kuno > Athena > Demokrasi pada zaman Kleistenes dan Perikles

Lihat pula: Kleisthenes, Efialtes, dan Perikles
Meskipun mengentaskan kedudukan ekonomi warga Athena kelas bawah, penataan ulang konstitusi yang dilakukan Solon tidak melenyapkan dominasi kaum bangsawan atas jabatan arkon, jabatan eksekutif utama di Athena. Peisistratos menjadi Tiran Athena sebanyak tiga kali sejak 561 SM dan memerintah sampai wafat pada 527 SM. Sepeninggal Peisistratos, ia digantikan oleh putra-putranya, Hipias dan Hiparkos.
Sesudah tirani runtuh (510 SM) dan sebelum kurun waktu 508–507 SM berakhir, Kleistenes mengajukan usulan perombakan tatanan pemerintahan, dan akhirnya disetujui oleh Eklesia. Kleistenes menata ulang populasi Athena menjadi sepuluh suku, dengan tujuan mengubah dasar organisasi politik dari keberpihakan pada keluarga menjadi keberpihakan politik, serta memperbaiki organisasi ketentaraan. Ia memperkenalkan pula asas kesetaraan hak bagi semua orang, yakni isonomia, dengan cara memperbesar peluang bagi lebih banyak warga untuk meraih kekuasaan. Pada kurun waktu ini, orang-orang Athena untuk pertama kalinya mulai menggunakan kata "demokrasi" (bahasa Yunani: δημοκρατία, demokratia – "pemerintahan rakyat") sebagai sebutan bagi tatanan pemerintahannya yang baru. Pada generasi berikutnya, Athena memasuki zaman keemasannya, menjadi pusat kesusastraan dan seni rupa. Kemenangan bangsa Yunani dalam Perang Persia (499–449 SM) mendorong warga termiskin Athena (yang ikut serta berjuang dalam perang itu) menuntut hak yang lebih besar untuk dilibatkan dalam tata kelola kota mereka. Pada akhir era 460-an, Efialtes dan Perikles memimpin radikalisasi kekuasaan yang menggeser perimbangan kekuasaan secara mutlak ke sisi golongan termiskin dalam masyarakat, dengan cara mengundang-undangkan hukum-hukum yang benar-benar membatasi kekuasaan majelis Areopagus dan mengizinkan golongan tetes (warga Athena yang tidak berharta) untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Perikles tampil menjadi pemimpin demokratis terbesar di Athena, sekalipun didakwa menjalankan sebuah mesin politik. Tukidides meriwayatkan bahwa Perikles membabarkan tatanan pemerintahan Athena dalam pidato upacara pemakaman dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:
Penadbirannya berpihak pada orang banyak, bukan segelintir orang saja; itulah sebabnya disebut demokrasi. Jika mengacu pada undang-undang, maka semuanya menjamin kesetaraan bagi semua orang dalam perbedaannya masing-masing; jika tidak ada pembeda-bedaan golongan dalam masyarakat, maka pengajuan diri menjadi pejabat publik bergantung pada reputasi kemampuan, pertimbangan mengenai latar belakang golongan tidak dibenarkan untuk menjegal jasa-jasa; tidak pula kemiskinan dibenarkan untuk dijadikan rintangan, jika seseorang mampu berbakti bagi negara, ia tidak dipersulit oleh ketidakjelasan keadaannya. Kebebasan yang kita kenyam dalam pemerintahan kita juga merasuk sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demokrasi Athena pada zaman Kleistenes dan Perikles didasarkan pada kebebasan (hasil dari perombakan-perombakan yang dilakukan Solon) dan kesetaraan (isonomia) - yang diperkenalkan oleh Kleistenes dan di kemudian hari diperluas oleh Efialtes dan Perikles. Demi melestarikan asas-asas ini, orang-orang Athena membuang undi untuk memilih pejabat-pejabatnya. Cara ini digunakan guna memastikan bahwa tiap-tiap warga memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk menghindari segala macam kecurangan, digunakan mesin-mesin pengundian. Selain itu, sebagian besar dari jabatan yang diperebutkan melalui pengundian itu hanya boleh diduduki oleh warga Athena selama satu kali masa jabatan. Warga Athena yang sudah pernah menjabat tidak boleh dipilih kembali, sehingga tidak ada yang berkesempatan untuk memperbesar kekuasaan pribadi dengan cara memegang suatu jabatan tertentu dalam waktu yang lama.
Mahkamah merupakan lembaga politik lainnya yang penting di Athena. Lembaga ini beranggotakan sejumlah besar juri dan tanpa hakim. Para juri dipilih melalui pengundian harian atas nama-nama warga yang telah terpilih melalui pengundian tahunan. Mahkamah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengendalikan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya berikut pemimpin-pemimpin politiknya. Warga yang telah terpilih diwajibkan untuk menerima jabatan dan menjalankan tugasnya, dan ada pemberian sedikit dana kompensasi bagi para warga yang mata pencahariannya terganggu akibat terpilih menjadi pejabat. Pejabat-pejabat yang terpilih melalui seleksi langsung, satu orang dari masing-masing suku, hanyalah para "strategoi" (panglima perang) dan para "bendahara". Jabatan srategos memang harus dipegang oleh orang yang memiliki pengetahuan militer, dan jabatan bendahara memang harus dipegang oleh seorang hartawan, karena setiap keping uang dari perbendaharaan negara yang terbukti diselewengkan harus diganti dengan jumlah yang sama dari pundi-pundi pribadi si bendahara. Setiap warga bebas untuk mengemukakan pendapatnya dalam pertemuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan diputuskan dengan suara terbanyak oleh sidang lembaga Eklesia (bdk. demokrasi langsung) yang terbuka bagi semua warga laki-laki (dalam beberapa kasus, keputusan baru dianggap sah jika sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6000 warga laki-laki). Keputusan-keputusan sidang lembaga Eklesia dilaksanakan oleh Boule 500, yakni lembaga yang memilih dan mengajukan rencana kebijakan untuk dibahas dan diputuskan oleh lembaga Eklesia. Anggota Boule Athena dipilih dengan undi setiap tahun, dan tidak seorang pun diperkenankan menjabat lebih dari dua kali.
Secara keseluruhan, demokrasi Athena tidak saja bersifat langsung dalam arti bahwa keputusan-keputusan diambil oleh sidang majelis rakyat, tetapi juga bersifat sangat langsung dalam arti bahwa rakyat melalui sidang majelis, boule, dan mahkamah peradilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar dari rakyat turut terlibat dalam urusan-urusan umum. Dan bahkan sekalipun hak-hak perseorangan (kemungkinan besar) tidak dijamin oleh konstitusi Athena menurut pemahaman modern, warga Athena tetap mengenyam kemerdekaan, bukan merdeka dalam arti leluasa untuk menentang pemerintah, melainkan merdeka karena hidup di sebuah negara kota yang tidak tunduk pada kuasa asing, dan merdeka karena tidak tunduk di bawah kuasa warga lain.