stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
.id
Nama domain

.id - diperuntukkan bagi Warga Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha/entitas/sejenisnya.
co.id - diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma.
net.id - diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Seluler/Mobil atau sejenis).
go.id - institusi pemerintah dan sejenisnya. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain go.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
mil.id - instansi militer. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain mil.id diatur dalam Peraturan Panglima TNI.
ac.id - diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
sch.id - diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah).
or.id - diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan, dan sejenis.
web.id - diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.
my.id - diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.
biz.id - diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
ponpes.id - diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama atau Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah).
desa.id - Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain desa.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
Pranala luar

(Indonesia) Pendaftaran domain .id
(Indonesia) Peruntukan Penggunaan Domain, Ketentuan dan Kebijakan Diarsipkan 2016-08-08 di Wayback Machine.
(Indonesia) Whois Domain .id, Free Whois Lookup, Domain .id Available
(Indonesia) Berita mengenai peralihan pengelola Diarsipkan 2009-10-17 di Wayback Machine.
(Inggris) Informasi whois untuk .id
Lihat pula

Top Level Domain Ranah tingkat teratas kode negara (ccTLD) ISO 3166-1 A .ac .ad .ae .af .ag .ai .al .am .ao .aq .ar .as .at .au .aw .ax .az B .ba .bb .bd .be .bf .bg .bh .bi .bj .bm .bn .bo .br .bs .bt .bw .by .bz C .ca .cc .cd .cf .cg .ch .ci .ck .cl .cm .cn .co .cr .cu .cv .cw .cx .cy .cz D .de .dj .dk .dm .do .dz E .ec .ee .eg .er .es .et .eu F .fi .fj .fk .fm .fo .fr G .ga .gd .ge .gf .gg .gh .gi .gl .gm .gn .gp .gq .gr .gs .gt .gu .gw .gy H .hk .hm .hn .hr .ht .hu I .id .ie .il .im .in .io .iq .ir .is .it J .je .jm .jo .jp K .ke .kg .kh .ki .km .kn .kp .kr .kw .ky .kz L .la .lb .lc .li .lk .lr .ls .lt .lu .lv .ly M .ma .mc .md .me .mg .mh .mk .ml .mm .mn .mo .mp .mq .mr .ms .mt .mu .mv .mw .mx .my .mz N .na .nc .ne .nf .ng .ni .nl .no .np .nr .nu .nz O .om P .pa .pe .pf .pg .ph .pk .pl .pm .pn .pr .ps .pt .pw .py Q .qa R .re .ro .rs .ru .rw S .sa .sb .sc .sd .se .sg .sh .si .sk .sl .sm .sn .so .sr .ss .st .su .sv .sx .sy .sz T .tc .td .tf .tg .th .tj .tk .tl .tm .tn .to .tr .tt .tv .tw .tz U .ua .ug .uk .us .uy .uz V .va .vc .ve .vg .vi .vn .vu W .wf .ws Y .ye .yt Z .za .zm .zw Ranah tingkat teratas kode negara internasional Alfabet Kiril Abjad Arab Rumpun Aksara Brahmi Aksara Han Aksara lainnya ccTLD yang diajukan .κπ (kp , Siprus) - .日本 (Nippon , Jepang) - .ꦆꦤ (Ina , Indonesia) Lainnya Dicadangkan / belum ditetapkan Dialokasikan / tidak digunakan Dipensiunkan / dihapus .bl .bq .eh .mf .xk .bv .gb .sj .an .bu .cs .dd .tp .um .yu .zr Lihat juga: Ranah tingkat teratas umum
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

| --- | --- |
Operational Command for the Restoration of Security and Order
Informasi lembaga
Dibentuk: 10 Oktober 1965 (1965-10-10)
Dibubarkan: 5 September 1988 (1988-09-5)
Lembaga pengganti: Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
Wilayah hukum: Indonesia
Status: Dibubarkan
Pangkopkamtib: Soeharto (pertama) Benny Moerdani (terakhir)
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau umumnya disingkat menjadi Kopkamtib adalah lembaga keamanan internal Pemerintah Indonesia selama era Orde Baru. Kopkamtib didirikan oleh Soeharto pada tanggal 10 Oktober 1965. Lembaga ini berada langsung di bawah komando Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Kopkamtib membawahi beberapa lembaga militer atau non-militer yang melaksanakan tugas dan program mereka.
Awalnya dibentuk untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pascaperistiwa Gerakan 30 September (G30S) dan menghadapi ideologi komunisme selama masa darurat militer usai peristiwa tersebut, peran Kopkamtib diperluas untuk mengamankan kewenangan pemerintah dan organnya dari tingkat pusat sampai tingkat terendah "guna menjamin kelestarian Pancasila dan UUD 1945". Kopkamtib memiliki wewenang untuk melarang unjuk rasa, melakukan penangkapan terhadap figur politik yang "bermasalah", melarang diskusi publik terkait topik sensitif, dan penyensoran media massa. Media dan para pengamat menyebut Kopkamtib sebagai "lembaga super" dan "jantung kekuasaan Orde Baru", merujuk pada kewenangannya yang begitu besar.
Kopkamtib dibubarkan pada tanggal 5 September 1988, dan tugasnya digantikan oleh  Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang langsung melapor kepada presiden.
Sejarah > Pendirian

Kopkamtib dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Oktober 1965 untuk meredakan kemarahan Soeharto karena bukan dia yang ditunjuk sebagai caretaker Menpangad (Menteri/Panglima Angkatan Darat) menggantikan almarhum Ahmad Yani, melainkan yang diangkat sebagai caretaker Menpangad 
Pranoto Reksosamodra sebagai sarana pemerintah Indonesia yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban akibat adanya konflik horizontal antara golongan agama dan nasionalis di satu pihak, melawan golongan komunis yang dituduh melakukan pemberontakan pasca G30S.
Dalam perkembangan sejarahnya, Kopkamtib dijadikan lembaga di bawah Menhankam/Pangab dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita pada khususnya dan pembangunan jangka panjang pada umumnya.
Didirikan segera setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September. Bisa dikatakan lembaga ini merupakan alat kekuasaan Suharto Orde Baru yang mengkoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari Bakin sampai dengan intelejen dalam setiap bagian ABRI. Malahan pada kasus-kasus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang ABRI sekalipun. Dengan memperkerjakan personel militer tepercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa, maka Kopkamtib merupakan inti pemerintah Indonesia pada masa hukum darurat perang yang permanen.
Sejarah > Tanpa kontrol

Pada tahun 1974 presiden mengambil alih Kopkamtib sebagai organisasi yang berada di bawah pemerintah dengan mengeluarkan Keppres No 9/1974. Bahkan pada tahun 1982, Kopkamtib telah menjadi lembaga militer yang benar-benar tidak bisa dikontrol masyarakat dengan tidak disebutnya lembaga tersebut dalam UU Hankam yang digodok DPR.
Sejarah > Bakorstanas

Tahun 1988, Presiden Soeharto membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang langsung melapor kepada presiden sedangkan di daerah didirikan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) yang diketuai oleh Pangdam.
Sejarah > 23 tahun berkuasa

Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelijen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dasar Hukum > Supersemar

Berdasarkan hukum, Kopkamtib tercatat memiliki dasar hukum pertama kali lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) berupa perintah presiden Soekarno untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menjamin stabilitas kemananan nasional kepada Mayjend Soeharto yang hingga kini Supersemar tersebut juga masih menjadi misteri.
Dasar Hukum > TAP MPR

Pada Maret 1973, MPR mengeluarkan TAP MPR No.X/MPR/1973 tentang Peraturan dan Fungsi Kopkamtib dalam Sistem Keamanan Nasional yang memberikan kekuasaan kepada presiden sebagai mandataris MPR untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk suksesnya mengawal pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 dengan:
Menjaga keamanan nasional,
Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,
Mencegah bangkitnya gerakan G30S/PKI dan ancaman subversi lainnya.
Fungsi dan Wewenang > Fungsi

Sebelum dibubarkan, Kopkamtib sesuai Keppres No.47/1978 mempunyai 4 fungsi utama:
Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan dalam pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
Mencegah kegiatan dan menumpas sisa-sisa G30S/PKI, subversi dan golongan ekstrem lainnya yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat yang membahayakan keselamatan dan keutuhan negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Mencegah pengaruh moral dan mental yang di timbulkan oleh peristiwa G 30 S PKI dan aliran kebudayaan lainnya yang bertentangan dengan moral, mental dan kebudayaan berdasarkan Pancasila.
Membimbing masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan ikut bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
Fungsi dan Wewenang > Badan keamanan darurat

Dalam wacana hukum dan organisasi, Kopkamtib diarahkan menjadi badan keamanan militer secara darurat yang dimulai dengan dideklarasikannya undang-undang subversi tahun 1957. Struktur yang ada dalam undang-undang inilah yang kemudiaan memberi inspirasi untuk melahirkan Keppress No.47/1978 tentang organisasi Kopkamtib yang memiliki Laksusda di tingkat Kodam dan Laksuswil ditingkat Kowilhan hingga September 1988 diganti dengan Bakorstanas.
Fungsi dan Wewenang > Kekuasaan

Sebagai koordinator kebijakan keamanan pemerintah, Kopkamtib telah menjadi bagian dari peraturan yang ada dalam negara. Fakta ini ditunjukan dengan adanya penggunaan seluruh instrumen negara dan elemen aparat negara sama halnya dengan membuat seluruh ukuran dengan merujuk pada keputusan hukum yang tercermin dalam undang-undang keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Kopkamtib seperti yang pernah diakui mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, memiliki kekuasaan untuk memberi perintah kepada polisi dalam melakukan proses interogasi, penangkapan, penahanan yang tidak diatur dalam peraturan nasional yang ada.
Panglima

Dalam sejarah pendiriannya, Kopkamtib hanya dipimpin oleh 6 orang jenderal yang disebut Panglima Kopkamtib dengan dinamika staf dan personalia yang hampir berubah setiap periode pimpinan,
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)
| No | Foto | Nama | Dari | Sampai | Angkatan | Angkatan | Keterangan |
| 1 |  | Jenderal TNI Soeharto | 5 Oktober 1965 | 19 November 1969 |  |  TNI Angkatan Darat |  |
| 2 |  | Jenderal TNI Maraden Panggabean | 19 November 1969 | 9 September 1971 |  |  TNI Angkatan Darat |  |
| 3 |  | Jenderal TNI Soemitro | 9 September 1971 | 2 Maret 1974 |  |  TNI Angkatan Darat |  |
| 4 |  | Jenderal TNI (Purn.) Soeharto | 2 Maret 1974 | 5 April 1978 |  |  TNI Angkatan Darat | Pelaksana tugas sehari-hari oleh Kaskopkamtib, Laksamana Soedomo |
| 5 |  | Laksamana TNI Sudomo | 5 April 1978 | 29 Maret 1983 |  |  TNI Angkatan Laut |  |
| 6 |  | Jenderal TNI L.B. Moerdani | 29 Maret 1983 | 5 September 1988 |  |  TNI Angkatan Darat |  |
Hierarki

Pangkopkamtib dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada presiden. Tapi selain itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pangkopkamtib bertanggungjawab pada Menhankam/Pangab. Antara tahun 1974 –1983, Struktur Pangkopkamtib didampingi oleh Kepala Staf (Kaskopkamtib) dan sekretaris pribadinya (Spri Kaskopkamtib) yang garis staff nya berada pada eselon pembantu pimpinan.
Secara Hirarkis ada 6 kerangka besar pelaksana kebijakan Kopkamtib, mereka adalah:
Presiden sebagai penanggungjawab seluruh pelaksanaan tugas dan dalam keadaan khusus memberi perintah langsung kepada Laksusda lewat Pangkopkamtib atau Menhankam/Pangab.
Menhankam/Pangab sebagai pengendali sehari-hari dan mengawasi tugas pelaksanaan kerja Kopkamtib.
Pangkopkamtib bertugas Menentukan kebijakan umum, mengendalikan dan mengambil keputusan operasi pemulihan keamanan Kopkamtib.
Kaskopkamtib melakukan koordinasi dan supervisi kegiatan operasi pemulihan keamanan.
Laksuswil melaksanakan kebijakan ditingkat wilayah yang pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Pangab dan Pangkopkamtib.
Laksusda melaksanakan kebijakan ditingkat daerah yang pelaksanaan tugasnya secara umum bertanggungjawab kepada Pangkowilhan dan secara khusus kepada Pangkopkamtib, Pangab dan Presiden.
Organisasi

Dalam susunan organisasi Kopkamtib, Presiden bersama dengan Pangkopkamtib, 5 Eselon pelaksana pusat (Dansatgas Intel, Kadispen Humas, Dan sathub, Kateperpu dan Katodsapu Kopkamtib) Laksuswil dan Laksusda dirajut dengan garis Komando. Sedangkan Menhankam bersama Pangkopkamtib, Laksuswil dan Laksusda disatukan dengan garis pengendalian dan pengawasan.
Adapun selain itu, tetapi termasuk 5 eselon pelaksana di koordinasi oleh Pangkopkamtib langsung.
Kopkamtib menurut Keppres No.47/1978 memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:
Eselon Pengendali (Menhankam/Pangab),
Eselon Pimpinan (Pangkopkamtib),
Eselon Pembantu Pimpinan yang terdiri dari:
Unsur pembantu utama (Menhankam/Pangab dan Kaskopkamtib),
Unsur Staf (staf umum: Assospol, Assintel, Asops, Aster dan Askamtibmas Kopkamtib dan Staf Khusus: Dansatgas Intel, Kadispen Humas, Dan sathub, Kateperpu, Katodsapu, Spri Pangkopkamtib dan Spri Kaskopkamtib) dan
Unsur Pelayanan (Setkopkamtib dan Paku Kopkamtib) dan eselon pelaksana yang terbagi dalam dua unsur: Pelaksana Pusat (Satgas Intel, Dispen Humas, sathub, Teperpu, Todsapu Kopkamtib) dan Pelaksana Daerah (Laksuswil dan Laksusda).
Biara Val-Dieu

Basilika di Biara Val-Dieu
Biara Val-Dieu
Biara Val-Dieu adalah sebuah kompleks biara dan basilika Katolik yang dikelola oleh ordo Sistersien di Wallonia di lembah Berwinne dekat Aubel di Pays de Herve,provinsi Liège, Belgia.
Sejarah

Pada tahun 1216 sejumlah kecil biarawan dari Biara Hocht di Lanaken, dekat Maastricht, menetap di lembah tak berpenghuni yang menjadi perbatasan antara Kadipaten Limburg dan wilayah Dalhem; mereka menyebut pemukiman mereka Vallis Dei (bahasa Prancis: Val-Dieu; Lembah Tuhan).
Gereja asli biara tersebut dihancurkan pada tahun 1287 selama Perang Suksesi Limburg. Gereja ini dibangun kembali, namun dihancurkan lagi pada tahun 1574 selama Perang Delapan Puluh Tahun, dan pada tahun 1683 oleh tentara Louis XIV. Di bawah yurisdiksi Kepala Biara Jean Dubois, dari tahun 1711 hingga 1749, biara ini berkembang pesat. Gereja ini dibubarkan selama Revolusi Perancis, ketika gereja dihancurkan untuk keempat kalinya.
Bangunan-bangunan yang tersisa dibiarkan kosong hingga tahun 1844, ketika bangunan-bangunan tersebut dimukimkan kembali oleh biarawan terakhir Val-Dieu yang masih hidup sejak sebelum Revolusi, bersama dengan empat biarawan dari Biara Bornem.
Biara ditutup kembali pada tahun 2001, ketika tiga biarawan terakhir pergi. Sejak 1 Januari 2002, sebuah komunitas awam kecil telah tinggal di sana, di bawah kepemimpinan rektor Jean-Pierre Schenkelaars, diawasi oleh otoritas gerejawi regional, bekerja sama dengan Ordo Cistercian.
Tempat pembuatan bir

Pada tahun 1997 Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu didirikan di peternakan biara, dan memproduksi berbagai bir biara sesuai tradisi mantan biarawan Val-Dieu. Kisaran mereka termasuk pirang Belgia (6%), brune (8%), triple (9%), serta grand cru (10,5%).
Bacaan lanjutan

Jean-Simon Renier: Histoire de l'abbaye de Val-Dieu, Verviers, 1865
Joseph-Marie Canivez: L'ordre de Citeaux en Belgique, Abbaye de Scourmont, Forges-lez-Chimay, 1926
Dom Antoine Vandekerckhove: Histoire de l'abbaye du Val-Dieu: à travers les siècles, 1215-1954. Dison (Belgique), Editions J.-J. Jespers-Grégoire, 1955
Jérôme Eeckhout: L’église de l’abbaye cistercienne Notre-Dame du Val-Dieu. Mémoire en Histoire de l’Art et Archéologie, Faculté de Philosophie & Lettre, ULg 1998-1999
50°41′53″N 5°48′18″E﻿ / ﻿50.69792°N 5.805°E﻿ / 50.69792; 5.805
Pranala luar

Abbaye du Val Dieu website
Karacatepe

| Karacatepe |
| --- | --- |
Desa
KaracatepeLokasi di Turki
Koordinat: 41°13′18″N 32°53′04″E﻿ / ﻿41.22167°N 32.88444°E﻿ / 41.22167; 32.88444
Negara: Turki
Provinsi: Karabük
Distrik: Safranbolu
Ketinggian: 608 m (1,995 ft)
Populasi (2022): 36
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 78602
Kode area telepon: 0370
Kode pelat: 78
Karacatepe adalah sebuah desa di Safranbolu, Provinsi Karabük, Turki. Desa ini berpenduduk 36 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2022. Desa ini berjarak 24 km dari pusat kota Karabük dan 16 km dari pusat kota Safranbolu.
Gua Batu Tunggal

Gua Batu Tunggal atau Gua Lowo adalah sebuah gua yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara administratif, gua ini berlokasi di desa Tegalrejo, kecamatan Kelumpang Hilir. Gua ini diresmikan sebagai objek wisata di Kabupaten Kotabaru pada 23 Agustus 2020 oleh bupati Kotabaru saat itu, Sayed Jafar Al-Idrus. Sebagai objek wisata, gua ini dikelola secara swamandiri oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegalrejo.
Perang Johor–Jambi (1673)

Perang Johor–Jambi terjadi lagi pada tahun 1673
Pertempuran

Pada awal tahun 1673 ada usaha Johor untuk berdamai dengan Jambi melalui Belanda sebagai perantara, namun mengalami kegagalan. Karena kegagalan perdamaian ini maka Jambi dan Johor telah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan pecah perang Jambi­ Johor ke II. Tidak menunggu lama dalam bulan April tahun 1673 perang Jambi-Johor memang terulang kembali dengan skala lebih besar. Belanda dan Palembang serta petualang Bugis pimpinan Daeng Mangika mendukung Jambi. Perang Jambi-Johor ke II ini, diawali dengan serangan Jambi ke pusat/jantung ibu negeri Johor di Johor Lama, yang terletak di pinggiran sungai Johor. Angkatan perang Jambi menduduki ibu negeri di Johor Lama, sultan Abdul Jalil Riayat Syah bersama pembantunya melarikan diri ke Pahang dan Datuk Bendahara Johor ditawan Jambi. Dalam perang tahun 1673 ini, Johor Lama dapat dihancurkan. Dan Kuala Tungkal dapat direbut kembali oleh Jambi.
Daftar Pustaka

Andaya, Barbara Watson. “Laporan Tiga Penduduk Jambi Tentang Ancaman Dari Sejumlah Kapal Perang Johor Di Sungai Batanghari, 11 September 1714.” Arsip Nasional Republik Indonesia (2013). https://sejarah-nusantara.anri.go.id.
Kristiani, Eva. “Pengaruh Perang Jambi-Johor (1667-1679) Terhadap Konstelasi Politik Kesultanan Jambi.” Jakarta : Universitas Indonesia (2018). https://www.researchgate.net/publication/345733069_Pengaruh_Perang_Jambi_Johor_terhadap_Konstelasi_Politik_Kesultanan_Jambi_1667_1679.
Leiden Library. “Salinan Naskah “Silsilah (Raja-Raja) Djambi.” KTLV Or. 2304 d (n.d.).
Rahim, Arif. “Kesultanan Jambi Dalam Jaringan Perdagangan Antar Bangsa (1480-1834).” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 3 (2021): 1444.
“Perang Jambi-Johor (1667-1679) Sebagai Sejarah Sosial.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 15, no. 3 (2015): 57.
Tasman, Aulia. Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi Dan Perkembangannya. Jakarta: REFERENSI, 2016.
Wiwindari. Voc Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Di Kesultanan Jambi Tahun 1615-1768 Masehi, 2021. http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10318%0A.
Hidayat

| Hidayat |
| --- | --- |

 
Wali Kota Palu ke-5
Masa jabatan 17 Februari 2016 – 17 Februari 2021
Wakil: Sigit Purnomo Said
Pendahulu Rusdi MasturaPengganti Hadianto Rasyid
 
Informasi pribadi
Lahir: 16 Januari 1963 (umur 62) Kota Palu, Sulawesi Tengah
Kebangsaan:  Indonesia
Partai politik: PKB (2015–2020) PDIP (2020–)
Suami/istri: Irmawati
Almamater: Universitas Tadulako


Sunting kotak info • L • B
 
Hidayat (lahir 16 Januari 1963
) adalah birokrat berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi wali kota Palu, Sulawesi Tengah untuk periode 2016–2021, ia bersama wakilnya Pasha Ungu berhasil memenangkan pilkada Palu 9 Desember 2015 dengan menggaet suara sebesar 54.893 suara (36,81%), dan diusung oleh 2 parpol yakni PAN & PKB.
Riwayat pendidikan

Hidayat memulai pendidikannya di SDN Tatura I Palu, ia lulus pada tahun 1975. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP di STN Palu pada tahun 1979. Selanjutnya, ia bersekolah di SMA Negeri 2 Palu dengan tahun kelulusan 1982.
Hidayat melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Tadulako dan lulus pada tahun 1988. Kemudian ia melanjutkan pendidkan strata 2 di perguruan tinggi yang sama dan lulus pada tahun 2009.
Riwayat pekerjaan

Ketika menjadi birokrat, ia sempat menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Mutasi Pegawai Daerah Wil. III pada Biro Kepegawaian (1992–1995). Kemudian, ia dipindahkan sebagai Kepala Sub. Bagian Mutasi Jabatan pada Biro Kepegawaian selama dua tahun (1995–1997). Di tahun 1997, ia menjabat sebagai Penjabat Pj. Kepala bagian Penyusunan Program pada Biro BIPRAM. Tiga tahun kemudian ia menjadi Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian (2000–2001). Baru menjabat kurang-lebih selamat setahun, ia menjabat Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Bapedalda.
Pj. Kepala bagian Penyusunan Program pada Biro BIPRAM, Tahun 1997 – 2000
Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian, Tahun 2000 – 2001
Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Bapedalda, Tahun 2001 – 2002
Kepala Wilayah Kecamatan Palu Selatan, Tahun 2002 – 2005
Pj. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu, Tahun 2005 – 2006
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulteng, Tahun 2006 – 2008
Kepala Badan Kepeg. Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tahun 2008 – 2009
Pj. Bupati  Sigi, Tahun 2009 – 2010
Kepala Badan Pelatihan dan Pembangunan Daerah, Tahun 2010 – 2015
Wali Kota Palu, Periode 2016–2021
Riwayat Organisasi

Sekretaris Pac Pemuda Pancasila Kecamatan Palu Timur
Sekretaris Forum Karang Taruna Kota Palu
Ketua Umum Pengurus Ikatan Sepeda Sport Indonesia Propinsi Sulawesi Tengah
Ketua Umum Margaluyu 151 Kota Palu
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Padi Mas Tatura Palu
Wakil Ketua Dewan Tani Indonesia Propinsi Sulawesi Tengah
Ketua Umum Alumni SMA Negeri 2 Palu
Sungai Pinang, Samarinda

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Sungai Pinang.
Sungai Pinang adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sungai Pinang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Samarinda Utara pada tanggal 28 Desember 2010.
Kelurahan

Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 5 kelurahan. Nama-nama kelurahannya ialah:
Bandara
Gunung Lingai
Mugirejo
Sungai Pinang Dalam
Temindung Permai