Norodom Sihanouk
Era Sangkum > Menjadi Perdana Menteri (1955–1960)

Saat menjabat, Sihanouk memperkenalkan beberapa perubahan konstitusional, yang meliputi pemberian hak pilih dalam pemilu terhadap kaum wanita, mengadopsi bahasa Khmer sebagai bahasa resmi tunggal di negara tersebut dan menjadikan Kamboja sebuah monarki konstitusional dengan memberikan kekuasaan eksekutif kepada perdana menteri ketimbang raja. Ia memandang sosialisme sebagai sebuah konsep ideal untuk mendirikan kesetaraan sosial dan memajukan perpaduan nasional pada negara Kamboja yang baru saja merdeka. Pada bulan Maret 1956, ia mengeluarkan program nasional "sosialisme Buddhis", yang mempromosikan prinsip-prinsip sosialis pada satu sisi sementara mempertahankan budaya Buddhis di kerajaan tersebut pada sisi yang lain.
Pada antara tahun 1955 dan 1960, Sihanouk naik-turun jabatan perdana menteri beberapa kali, dikarenakan kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan. Majelis Nasional mencalonkan politikus-politikus berpengalaman seperti Sim Var dan San Yun untuk menjadi perdana menteri saat Sihanouk melepas jabatan, namun mereka sama-sama melepas jabatan mereka beberapa kali dalam beberapa bulan setelah mereka menjabat, karena menteri-menteri kabinet bersikukuh tak menyetujui kebijakan-kebijakan publik yang diajukan oleh mereka.
Pada bulan Mei 1955, Sihanouk menerima bantuan militer dari AS. Pada bulan Januari berikutnya, saat ia berada di Filipina pada sebuah kunjungan kenegaraan, Central Intelligence Agency (CIA) menawarkannya agar Kamboja ditempatkan di bawah perlindungan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) yang membuat Sihanouk mulai menduga bahwa AS berupaya untuk mengatur pemerintahannya dan menggalang dukungan kepada partai Demokrat, yang pada saat itu tak memiliki perwakilan parlementer di Majelis Nasional. Pada sisi lain, Sihanouk membangun hubungan baik dengan Tiongkok, ketika perdana menteri Zhou Enlai, memberikannya sambutan hangat pada kunjungan kenegaraan pertamanya disana pada bulan Februari 1956. Mereka menandatangani sebuah traktat persahabatan, saat Tiongkok menjanjikan bantuan ekonomi sejumlah US$40 juta kepada Kamboja.
Ketika Sihanouk kembali dari Tiongkok, Sarit Thanarat dan Ngo Dinh Diem, yang masing-masing pemimpin Thailand dan Vietnam Selatan namun keduanya sama-sama simpatisan pro-Amerika, menuduhnya pro-Komunis. Vietnam Selatan kemudian melakukan embargo dagang terhadap Kamboja dengan cara mencegah kapal-kapal dagang berlayar dari sungai Mekong menuju Phnom Penh, melalui Saigon. Ketika Sihanouk menyatakan bahwa ia mengambil posisi netral, Sarit dan Diem masih tak mempercayainya, terlebih lagi setelah ia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok pada tahun 1958.
Partai Demokrat masih mengkritik Sangkum dan Sihanouk dalam surat kabar mereka. Pada bulan Agustus 1957, Sihanouk akhirnya hilang kesabaran dan mengajak para pemimpin Partai Demokrat untuk berdebat, yang mana permintaan tersebut direspon dengan hadirnya lima orang pemimpin partai Demokrat. Pada saat acara perdebatan yang diadakan di istana kerajaan, Sihanouk berpidato dengan nada yang lantang, menantang para pemimpin Demokrat untuk menghadirkan bukti kecacatan dalam pemerintahannya dan mengundang mereka untuk bergabung dengan Sangkum. Para pemimpin Partai Demokrat memberikan tanggapan ragu-ragu, dan menurut sejarawan Amerika David P. Chandler, acara tersebut memberikan kesan kepada para pendengarnya bahwa partai tersebut tidak setia dengan monarki. Perdebatan tersebut berujung pada hilangnya pengaruh pada partai Demokrat, karena para pemimpinnya kemudian dilucuti oleh para tentara atas perintah Sihanouk. Dengan hilangnya pengaruh Partai Demokrat, Sihanouk berfokus untuk mempersiapkan pemilihan umum yang diadakan pada bulan Maret 1958. Ia memajukan politikus-politikus sayap kiri, seperti  Hou Yuon, Hu Nim, dan Chau Seng, untuk maju sebagai calon anggota majelis nasional dari Sangkum, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari sayap kiri. Pracheachon menempatkan lima calon mereka pada pemilihan tersebut. Namun empat calonnya mengundurkan diri, karena mereka dicegah oleh polisi nasional untuk mengadakan kampanye. Ketika pemungutan suara diadakan, Sangkum memenangkan seluruh kursi dalam majelis nasional.
Pada bulan Desember 1958, Ngo Dinh Nhu—adik dan penasehat utama Diem—melancarkan gagasan untuk mengadakan sebuah kudeta menggulingkan Sihanouk. Nhu kemudian menghubungi Dap Chhuon, Menteri Dalam Negeri Sihanouk, yang dikenal sebagai simpatisan pro-Amerika, untuk mempersiapkan sebuah kudeta melawan Sihanouk. Chhuon mendapatkan bantuan keuangan dan militer dari Thailand, Vietnam Selatan, dan CIA. Pada bulan Januari 1959, Sihanouk mengetahui rencana kudeta tersebut melalui para perantara yang memiliki kontak dengan Chhuon. Sebulan kemudian, Sihanouk mengirim tentara untuk menangkap Chhuon, yang kemudian dieksekusi mati sesaat setelah ditangkap, yang secara efektif mengakhiri upaya kudeta tersebut. Sihanouk kemudian menuduh Vietnam Selatan dan Amerika Serikat merancang upaya kudeta tersebut. Enam bulan kemudian, pada tanggal 31 Agustus 1959, sebuah paket hadiah kemasan kayu kecil, yang berisi sebuah bom parsel, dikirim ke istana kerajaan. Norodom Vakrivan, kepala protokoler kerajaan, tewas seketika saat ia membuka kemasan tersebut. Orangtua Sihanouk, Suramarit dan Kossamak, yang duduk di ruang lainnya tak jauh dari Vakrivan, berhasil melarikan diri tanpa luka sedikit pun. Sebuah penyelidikan menyatakan bahwa bom parsel tersebut berasal dari sebuah pangkalan militer Amerika di Saigon. Sihanouk secara terbuka menuduh Ngo Dinh Nhu merupakan dalang di balik serangan bom tersebut, meskipun pada saat yang sama ia diam-diam menduga bahwa AS juga terlibat.Peristiwa tersebut makin memperkeruh hubungannya dengan AS.