Perdana Menteri Denmark
Peran dan Kewenangan

Konstitusi Denmark menyatakan bahwa raja, yang merupakan kepala negara, memiliki otoritas tertinggi dan bertindak atas kekuasaan ini melalui menteri mereka. Namun, peran modern Raja hanya bersifat simbolis. Raja secara resmi menunjuk dan memberhentikan menteri, termasuk perdana menteri. Namun, setiap tindakan raja membutuhkan tanda tangan  dari seorang menteri.
Juga menjadi sebuah prinsip dalam Konstitusi Denmark bahwa kekuasaan diikuti dengan tanggungjawab (magten følger ansvaret), dan raja/ratu akan terbebas dari tanggung jawab yang bermakna raja/ratu tidak ada kekuasaan seutuhnya. Dalam kasus mengangkat menteri-menteri, harus dibutuhkan tanda tangan perdana menteri. Ini berarti bahwa kekuasaan mengangkat menteri secara pelaksanaannya ada pada perdana menteri bukan pada raja/ratu.
Walaupun Perdana menteri adalah pemimpin politik negara, tetapi kekuasaan perdana menteri Denmark tidak sama dengan perdana menteri lainnya di negara-negara Eropa. Ini dikarenakan hampir mustahil untuk satu partai memenangkan kursi mayoritas di Folketing, yang bermakna pemerintahan dapat dibentuk melalui koalisi partai. Tidak ada partai yang memenangkan kursi mayoritas tunggal sejak tahun 1901. Karena kekuasaan mereka yang terbatas, perdana menteri menjadi seorang primus inter pares (yang paling pertama diantara yang sederajat). Tambahan, tidak seperti negara lain, Perdana Menteri Denmark tidak pernah bisa memastikan bahwa agenda mereka akan berlalu, dan harus mengumpulkan mayoritas untuk setiap bagian dari undang-undang.
Walaupun sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa raja/ratu mengangkat seluruh menteri kabinet berdasarkan konstitusi, dalam pelaksanaannya raja/ratu secara konvensi memilihi perdana menteri setelah seorang pemimpin parti/koalisi memperoleh dukungan mayoritas anggota Folketing. Ini telah menjadi suatu kebiasaan setelah Krisis Paskah tahun 1920. Bab Parlementer ditambahkan ke dalam konstitusi pada tahun 1953 di pasal 15. Hari ini berarti bahwa tanggung jawab raja/ratu pada saat pengunduran diri perdana menteri adalah tidak boleh mengangkat perdana menteri baru sampai perdana menteri tersebut telah mendapatkan mosi tidak percaya yang berhasil. Dengan tidak adanya partai yang memegang mayoritas selama lebih dari satu abad, partai-partai membentuk aliansi. Biasanya, Sosial Demokrat bergabung dengan partai kiri tengah, dan Venstre dengan partai kanan tengah. Setelah pemilihan ketika tidak ada pemimpin yang jelas, raja/ratu akan mengadakan "pertemuan kerajaan" di mana, setelah serangkaian diskusi dan kesepakatan, pemimpin koalisi sekaligu pemimpin partai terbesar di koalisi akan diangkat menjadi perdana menteri terpilih selanjutnya. Perdana menteri terpilih kemudiannya bersama dengan pemimpin partai koalisinya memilih para menteri kabinet untuk diserahkan kepada raja/ratu. Pemerintahan dapat berjalan jika tidak ada mosi tidak percaya  atau lolos dari mosi tidak percaya.
Perdana menteri mengetuai rapat kabinet mingguan dan mempunyai kewenangan untuk mengatur agenda rapatnya. Perdana menteri biasanya berkumpul bersama sebuah kementerian di pemerintahan yang dikenal dengan Kementerian Negara Denmark. Sebuah kementerian Denmark tidak memiliki dewan, dewan atau komite yang terkait dengannya dan tanggung jawab dekat adalah untuk bertindak sebagai sekretariat perdana menteri. Ada departemen kecil di bawah kementerian yang menangani masalah hukum khusus yang tidak tercakup di bawah kementerian lain, antara lain hubungan Greenland dan Kepulauan Faroe dengan monarki, kontak media massa dengan negara, jumlah menteri dalam pemerintahan, atau status hukum Ratu Margrethe II sebagai warga sipil.
Perdana menteri memiliki kekuatan untuk memilih untuk membubarkan Folketing dan mengadakan pemilihan baru (meskipun ini secara resmi dilakukan oleh raja), yang wajib dilakukan oleh perdana menteri dalam waktu empat tahun dari pemilihan sebelumnya. Meskipun demikian, perdana menteri tidak memiliki suara sehubungan dengan daerah otonomi Denmark, Kepulauan Faroe dan Greenland, sementara Folketing di sisi lain melakukannya, karena semua undang-undang yang disahkan oleh parlemen Faroe dan Greenland harus diratifikasi oleh Folketing.