stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Mike Shinoda
Fort Minor

Ketika Linkin Park sedang vakum, Mike memutuskan untuk membuat solo projek hip-hopnya bernama Fort Minor. Fort bermakna kuat, sedangkan minor bermakna lemah, mengutip dari Mike, “Minor dalam musik biasanya lebih ‘gelap’ daripada kunci mayor". Di solo projek ini, Mike tidak sendirian. Dia ditemani Styles of Beyond, yaitu Ryu, Tak, dan DJ Cheapshot. Fort Minor lalu merilis album pertama mereka yaitu The Rising Tied. Banyak artis yang mereka undang dalam album ini, seperti Holly Brook dan Jonah Matranga dalam singel “Where’d You Go?”, Black Thought dalam “Right Now”, Common dalam “Back Home”, dan dengan John Legend dalam “High Road”. Album ini diproduseri oleh Jay Z.
“Believe Me” menceritakan sebuah persahabatan yang hancur dengan bebunyian perkusi Latin oleh Bobo. Mike menyimpulkan kesuksesan ala formulanya sendiri dalam “Remember The Name” dengan ungkapan ‘10 persen keberuntungan, 20 persen keahlian, 15 persen konsentrasi dan kekuatan dari keinginan, 5 persen kesenangan, 50 persen beban, dan 100 persen alasan untuk mengingat namanya.’ Lagu “Right Now” diadaptasi dari film Short Cuts oleh Robert Altman. Mike menulis lagu “Where’d You Go?” yang terinspirasi dari istrinya yang sering ia tinggalkan karena pekerjaannya. Mike berkata, setiap kali istrinya mendengar lagu itu, ia selalu menangis. Setelah mengunjungi Museum Nasional Jepang-Amerika Serikat, Mike lalu menulis lagu ‘Kenji’ yang bercerita tentang keluarganya ketika Perang Dunia II, yang diasingkan ke sebuah tempat karena mereka adalah orang Jepang.
Jiwa sosial

Mike juga sering mengikuti bakti sosial atau amal. Dia memberikan beasiswa bagi murid di sekolahnya terdahulu. Mike juga mengikuti organisasi sosial, seperti United Way, AIDS Project L.A., Densho, Japanese American National Museum, Arthritis Foundation, dan Make-A-Wish Foundation. Tahun 2004, Mike mendirikan organisasi untuk membangun kembali Asia Tenggara karena tsunami, bernama Music For Relief, Linkin Park mengadakan konser di Los Angeles yang langsung terjual habis untuk korban tsunami, dan menghasilkan lebih dari 2 juta dolar Amerika.
Pranala luar

(Inggris) Situs resmi Mike Shinoda
| l b Linkin Park |
| --- | --- |
 Mike Shinoda  Brad Delson  Joe Hahn  Dave Farrell  Emily Armstrong  Colin Brittain Mark Wakefield  Chester Bennington  Rob Bourdon 
Album studio:  Hybrid Theory  Meteora  Minutes to Midnight  A Thousand Suns  Living Things  The Hunting Party  One More Light  From Zero 
Album remix:  Reanimation  Recharged 
Album rekaman langsung:  Live in Texas  Road to Revolution: Live at Milton Keynes  One More Light Live 
Kompilasi:  A Decade Underground  Studio Collection 2000–2012 
EP:  Collision Course  Songs from the Underground 
Album video:  Frat Party at the Pankake Festival 
Jalur suara:  8-Bit Rebellion!  Mall 
Tur konser:  Hybrid Theory World Tour  Projekt Revolution  LP Underground Tour  Minutes to Midnight World Tour  International Tour  A Thousand Suns World Tour  11th Annual Honda Civic Tour  Living Things World Tour  Carnivores Tour  The Hunting Party Tour  One More Light World Tour 
Artikel terkait:  Diskografi  Daftar lagu  Penghargaan dan nominasi  Machine Shop Records  Machine Shop co.  Download to Donate  Music for Relief  8-Bit Rebellion!  LP Recharge  The Seed  Fuse Present: Linkin Park Live at MSG  Inside Living Things  Mall  Dead by Sunrise  Fort Minor  Stone Temple Pilots  In the Chamber with Linkin Park  Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington 
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Spanyol  Prancis (data)  Amerika Serikat  Republik Ceko 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  MusicBrainz artist  SUDOC (Prancis) 1
Senecio mohinorensis

| Senecio mohinorensis |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Asterid
Ordo:: Asterales
Famili:: Asteraceae
Genus:: Senecio
Spesies:: Senecio mohinorensis
Nama binomial
Senecio mohinorensis Greenm.

Senecio mohinorensis adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Asteraceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asterales. Spesies Senecio mohinorensis sendiri merupakan bagian dari genus Senecio. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Greenm..
Ibul, Belida Darat, Muara Enim

| Ibul |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sumatera Selatan
Kabupaten: Muara Enim
Kecamatan: Belida Darat
Kode pos: 31171
Kode Kemendagri: 16.03.24.2009 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: 1.341 jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Ibul adalah sebuah desa di Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan |
| --- | --- |
Desa:  Babat  Gaung Asam  Ibul  Lubuk Getam  Lubuk Semantung  Sialingan  Talang Balai  Talang Beliung  Tanjung Bunut  Tanjung Tiga
Undang-Undang Hak Asasi Manusia

| --- | --- |

Nama panjang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Julukan: UU HAM
Disahkan oleh: Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan DPR RI
Tanggal mulai berlaku: 23 September 1999
Penerbitan
Lembaran Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Perubahan
Amandemen: -
Undang-undang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. Undang-undang ini menjelaskan mulai dari definisi HAM, cakupan atau ruang lingkup HAM, kewajiban, batasan, lembaga HAM hingga pengadilan HAM.
Pengertian

Secara umum undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan–peraturan yang dibuat (oleh badan yang kelengkapan negara yang berwenang) itu sifatnya tertulis dan mengikat setiap orang selaku warga negara dalam waktu tertentu dan dalam wilayah hukum tertentu pula.
Sementara, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM merupakan hak sebagai anugerah tuhan yang maha esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Tuhan Yang Maha Pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat HAM itu adalah karunia tuhan, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorang pun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya.
Sehingga, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bisa dikatakan sebagai penghormatan kepada manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
Asas-asas Dasar

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Dasar pemikiran

Tuhan yang maha esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya.
Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).
Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.
Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Sejarah

Sejarah lahirnya UU HAM di Indonesia tidak terlepas dari runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap masalah HAM di akhir masa penguasaan Orde Baru dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 1993. Kemudian pemerintah Orde Reformasi mempunyai perhatian yang besar dan serius terhadap masalah HAM dan diwujudkan melalui dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 khususnya hasil dari Amandemen II, merupakan kemajuan dalam membangun pondasai hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa rakyat dengan semangat konstitusionalisme Indonesia.
Sejarah > Lahirnya UU HAM

UU HAM lahir pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-undang HAM ke DPR untuk dibahas. Pembahasan di DPR juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Latar Belakang

Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang masa esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.
Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Istilah dalam Undang-undang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Konten > Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.
Konten > Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia > Hak untuk hidup

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.
Menurut UU HAM, hak untuk hidup diartikan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Konten > Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia > Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konten > Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia > Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konten > Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia > Hak memperoleh keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.