Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020
Latar belakang

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 (CAA) adalah UU parlemen India yang mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 untuk memberikan jalan menuju kewarganegaraan India bagi para imigran ilegal yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014. UU tersebut tidak menyebutkan Muslim dan tidak menawarkan manfaat kelayakan yang sama kepada para imigran Muslim. UU tersebut juga berupaya untuk melonggarkan persyaratan tempat tinggal di India untuk mendapat kewarganegaraan dengan naturalisasi dari 11 tahun menjadi 5 tahun bagi para imigran tersebut.
Oposisi parlemen mengklaim bahwa CAA membungkam identitas kelompok Muslim dengan menyatakan India sebagai tempat perlindungan yang disambut baik oleh semua komunitas agama lain, dan bahwa CAA berupaya menetapkan kelompok Muslim secara hukum sebagai warga negara kelas dua India dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok lain dan karenanya melanggar Pasal 14 Konstitusi India yang menjamin hak fundamental untuk kesetaraan bagi semua orang.
Para pengkritik Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa karena Daftar Nasional Warga Negara India (NRC), umat Islam dapat menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan sementara CAA akan dapat melindungi orang-orang dengan identitas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi atau Kristen sebagai sarana untuk menyediakan kewarganegaraan India jika mereka gagal membuktikan bahwa mereka adalah warga negara India di bawah persyaratan ketat NRC. Beberapa kritikus menuduh bahwa itu adalah upaya yang disengaja untuk mencabut hak pilih warga Muslim yang sejalan dengan ideologi Hindutva dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa. Menteri Urusan Dalam Negeri Amit Shah sebelumnya telah menetapkan batas waktu untuk implementasi NRC di seluruh negeri dengan menyatakan bahwa latihan tersebut akan diluncurkan sebelum pemilihan Lok Sabha 2024.
Pengesahan UU tersebut menyebabkan unjuk rasa di India. Baik kelompok Muslim dan sekuler telah memprotes, menuduh adanya pendiskriminasian agama melalui UU tersebut. Orang-orang Assam dan negara-negara timur laut lainnya terus memprotes karena khawatir bahwa imigran ilegal dari Bangladesh di wilayah mereka akan diizinkan tinggal, karena banyak migran dari Bangladesh adalah orang Hindu Bengali.
Undang-undang tersebut secara langsung berlawanan dengan pasal 5 dari Persetujuan Assam tahun 1985. Undang-undang tersebut dikritik oleh organisasi-organisasi liberal di seluruh India, dimana Kongres Nasional India dan partai-partai politik besar lainnya menentangnya. Negara bagian Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Benggala Barat, Punjab, dan Kerala menolak untuk menerapkannya. Liga Muslim India kemudian mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung India untuk menyatakan RUU itu ilegal.
Ada juga kekhawatiran yang muncul tentang kurang dimasukkannya beberapa negara non-muslim di negara tetangga India, seperti Sri Lanka, dimana Shiv Sena dan beberapa tokoh agama khawatir tentang status kewarganegaraan dari warga Hindu berbahasa Tamil yang diizinkan menetap secara hukum di Tamil Nadu karena diskriminasi di negara kepulauan itu., serta Nepal dan Bhutan, yang pada negara kedua dituduh mendiskriminasi umat Hindu melalui masyarakat yang hanya beragama Buddha. Pengungsi Tibet dari Tiongkok juga dikecualikan dari rancangan undang-undang tersebut meskipun ada kekhawatiran yang terus menerus.