Norodom Sihanouk
Kehidupan awal dan naik takhta untuk pertama kali > Masa sebelum kemerdekaan dan pemerintahan sendiri

Sebagai perdana menteri, Sihanouk mencabut dekrit yang dikeluarkan oleh residen tertinggi terakhir Kamboja, Georges Gautier, untuk melatinkan abjad Khmer. Setelah menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945, pasukan nasionalis yang dipimpin oleh Son Ngoc Thanh meluncurkan sebuah kudeta, yang berujung pada diangkatnya Son Ngoc Thanh menjadi perdana menteri. Ketika Prancis kembali menduduki Kamboja pada bulan Oktober 1945, Thanh dilengserkan dari jabatannya dan digantikan oleh paman Sihanouk Sisowath Monireth. Monireth bernegosiasi untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam hal mengurusi urusan dalam negeri Kamboja yang akhirnya menghasilkan perjanjian Modus Vivendi yang ditandatangani pada bulan Januari 1946 yang memberikan otonomi penuh kepada Kamboja di dalam Uni Prancis. Sebuah komisi Prancis-Kamboja bersama dibentuk setelah itu dengan tujuan untuk merancang konstitusi Kamboja, dan pada bulan April 1946, Sihanouk memperkenalkan klausul untuk membentuk sebuah parlemen terpilih atas dasar hak pilih universal laki-laki serta kebebasan pers. Konstitusi pertama tersebut ditandatangani  oleh Sihanouk pada bulan Mei 1947. Selama masa tersebut, Sihanouk melakukan dua kali perjalanan ke Saumur, Prancis untuk mengikuti pelatihan militer di Sekolah Pelatihan Cabang Kavaleri Bersenjata pada tahun 1946 dan 1948. Setelahnya ia diangkat menjadi seorang kapten pasukan cadangan untuk angkatan bersenjata Prancis.
Pada awal tahun 1949, Sihanouk bertolak ke Paris dengan orangtuanya untuk berunding dengan pemerintah Prancis supaya meningkatkan otonomi Kamboja. Perjanjian Modus Vivendi digantikan oleh sebuah traktat Prancis-Khmer baru, yang mengakui kemerdekaan Kamboja dari Uni Prancis. Pada pelaksanaannya, traktat tersebut hanya memberikan pemerintahan sendiri yang terbatas kepada Kamboja. Kamboja diberi kebebasan untuk mengurusi kementerian luar negerinya dan sebagian kecil urusan pertahanannya, namun sebagian besar kementerian-kementerian lainnya masih berada di bawah kendali Prancis. Akibatnya, para legislator dari majelis nasional mulai menyerang pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri Penn Nouth atas kegagalannya dalam menyelesaikan persoalan keuangan dan masalah-masalah korupsi yang melanda negara tersebut. Para legislator oposisi, yang dipimpin oleh Yem Sambaur, yang keluar dari Partai Demokrat pada bulan November 1948, melengserkan Penn Nouth. dan diangkat menjadi penggantinya, namun pelantikannya tidak sejalan dengan para anggota Partai Demokrat, yang meminta Sihanouk untuk membubarkan majelis nasional dan mengadakan pemilu.
Pada Sepetember 1949, Sihanouk membubarkan parlemen tersebut karena ia sudah bosan dengan keadaan politik saat itu, dan mengambil alih pemerintahan sampai diadakannya pemilu dua tahun kemudian dengan dasar dekrit yang ia keluarkan. Pada pemilu tersebut Partai Demokrat keluar sebagai pemenang. Pada bulan Oktober 1951, Son Ngoch Thanh kembali ke Kamboja dan disambut oleh 100.000 pendukung, sebuah sambutan yang Sihanouk pandang sebagai hinaan atas kekuasannya sebagai raja. Thanh menghilang enam bulan kemudian, diyakini bergabung dengan gerakan Khmer Issarak. Sihanouk memerintahkan pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat untuk menangkap Thanh namun tidak dihiraukan. Kemudian, unjuk rasa sipil yang dilakukan untuk menentang monarki dan Prancis pecah di negara tersebut membuat gelisah Sihanouk, yang mulai menuduh bahwa Partai Demokrat terlibat dalam hal tersebut. Pada bulan Juni 1952, Sihanouk menyingkirkan calon perdana menteri dari Partai Demokrat Huy Kanthoul dan menjadikan dirinya sebagai perdana menteri. Beberapa hari kemudian, Sihanouk secara pribadi mengungkapkan kekesalannya kepada kuasa usaha AS, Thomas Gardiner Corcoran, bahwa demokrasi parlementer tidak cocok untuk Kamboja.
Pada bulan Januari 1952, Sihanouk menunjuk kembali Penn Nouth sebagai perdana menteri sebelum pergi ke Prancis. Di sana, Sihanouk menulis surat permintaan kepada Presiden Prancis Vincent Auriol untuk memberikan Kamboja kemerdekaan penuh dengan alasan merebaknya sentimen anti-Prancis yang terjadi pada masyarakat Kamboja. Auriol meneruskan permintaan Sihanouk kepada komisioner Prancis untuk Wilyah Teritorial Seberang Laut, Jean Letourneau, yang langsung menolak usulan tersebut. Kemudian, Sihanouk pergi ke Kanada dan Amerika Serikat untuk melakukan wawancara radio untuk menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi di negaranya. Ia mengambil keuntungan dari sikap sentimen anti-komunis yang sedang terjadi di negara-negara tersebut, dengan menyatakan bahwa Kamboja menghadapi ancaman Komunis yang mirip dengan Viet Minh di Vietnam, dan solusinya adalah dengan memberi kemerdekaan penuh kepada Kamboja. Sihanouk kembali ke Kamboja pada bulan Juni 1953 dan tinggal di Siem Reap. Ia mengadakan kampanye-kampanye untuk menyerukan masyarakat Kamboja agar berjuang demi kemerdekaan, dan membentuk sebuah pasukan militer sipil yang diikuti oleh sekitar 130.000 orang yang berhasil direkrut.
Pada bulan Agustus 1953, Prancis setuju untuk memberikan kuasa atas urusan dalam negeri dan yudisial kepada Kamboja, dan diikuti dengan urusan pertahanan pada bulan Oktober 1953. Pada akhir bulan, Sihanouk bertolak ke Phnom Penh, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja dari Prancis pada 9 November 1953. Pada Mei 1954, Sihanouk mengirim dua menteri kabinetnya, Nhiek Tioulong dan Tep Phan, untuk mewakili Kamboja di Konferensi Jenewa yang kemudiannya menghasilkan sebuah perjanjian yang berisi tentang pengakuan kemerdekaan Kamboja dan mengijinkan bantuan militer dari negara manapun tanpa batasan.
Pada masa yang sama, hubungan Sihanouk dengan partai Demokrat yang memerintah masih berada dalam ketegangan, karena mereka berusaha menghalang-halangi pengaruhnya dalam politik. Untuk menangkis perlawanan dari Partai Demokrat, Sihanouk mengadakan sebuah referendum nasional untuk memperlihatkan persetujuan masyarakat terhadap upayanya dalam mewujudkan kemerdekaan nasional. Meskipun hasilnya 99.8 persen setuju, sejarawan Australia Milton Osborne menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan secara terbuka dan para pemilih ditakut-takuti untuk memberikan suara setuju di bawah pengawasan polisi.