Jepang pascapendudukan
Politik

Pendudukan Sekutu berakhir pada tanggal 28 April 1952, ketika ketentuan Perjanjian San Francisco mulai berlaku. Menurut ketentuan perjanjian, Jepang mendapatkan kembali kedaulatan, tetapi kehilangan banyak harta miliknya dari sebelum Perang Dunia II, termasuk Korea, Taiwan dan Sakhalin. Itu juga kehilangan kendali atas sejumlah pulau kecil di Pasifik yang dikelola sebagai Mandat Liga Bangsa-Bangsa, seperti Mariana dan Marshall. Perjanjian baru itu juga memberi Jepang kebebasan untuk terlibat dalam blok pertahanan internasional. Jepang melakukan ini pada hari yang sama ketika menandatangani Perjanjian San Francisco: AS bersikeras, dan Perdana Menteri Shigeru Yoshida setuju, pada perjanjian yang memungkinkan militer Amerika untuk melanjutkan penggunaan pangkalan mereka di Jepang.
Bahkan sebelum Jepang mendapatkan kembali kedaulatan penuh, pemerintah telah merehabilitasi hampir 80.000 orang yang telah dibersihkan, banyak dari mereka kembali ke posisi politik dan pemerintahan sebelumnya. Perdebatan mengenai pembatasan pengeluaran militer dan kedaulatan kaisar terjadi, berkontribusi pada pengurangan besar dalam mayoritas Partai Liberal di pemilu pasca-pendudukan (Oktober 1952). Setelah beberapa reorganisasi angkatan bersenjata, pada tahun 1954 Pasukan Bela Diri didirikan di bawah direktur sipil. Realitas Perang Dingin dan perang di dekat Korea yang panas juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan kembali ekonomi yang dipengaruhi Amerika Serikat, penahanan Uni Soviet dan Komunis Tiongkok, dan dukungan untuk buruh terorganisir di Jepang.
Fragmentasi partai yang terus-menerus dan suksesi pemerintahan minoritas menyebabkan kekuatan konservatif untuk menggabungkan Partai Liberal (Jiyuto) dengan Partai Demokrat Jepang (Nihon Minshuto), sebuah cabang dari Partai Demokrat sebelumnya, untuk membentuk Partai Demokrat Liberal (Jiyu-Minshuto; LDP) pada bulan November 1955. Partai ini terus memegang kekuasaan dari tahun 1955 hingga 1993, ketika digantikan oleh pemerintahan minoritas baru. Kepemimpinan LDP diambil dari elit yang telah melihat Jepang melalui kekalahan dan pendudukan; itu menarik mantan birokrat, politisi lokal, pengusaha, jurnalis, profesional lainnya, petani, dan lulusan universitas. Pada Oktober 1955, kelompok sosialis bersatu kembali di bawah Partai Sosialis Jepang, yang muncul sebagai kekuatan politik paling kuat kedua. Popularitasnya diikuti oleh Kōmeitō, yang didirikan pada tahun 1964 sebagai cabang politik dari Soka Gakkai (Masyarakat Penciptaan Nilai), sebuah mantan organisasi awam sekte Buddha Nichiren Shoshu. Komeito menekankan kepercayaan tradisional Jepang dan menarik pekerja perkotaan, mantan penduduk pedesaan, dan banyak wanita. Seperti Partai Sosialis Jepang, ia menyukai modifikasi bertahap dan pembubaran Pakta Bantuan Keamanan Bersama Jepang-Amerika Serikat.
Pada akhir 1970-an, Komeito dan Partai Sosialis Demokrat telah menerima Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Bersama, dan Partai Sosialis Demokrat bahkan datang untuk mendukung pembangunan pertahanan kecil. Amerika Serikat terus menekan Jepang untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya di atas 1% dari GNP-nya, menimbulkan banyak perdebatan di Diet, dengan sebagian besar oposisi datang bukan dari partai minoritas atau opini publik tetapi dari pejabat yang sadar anggaran di Kementerian Keuangan.
Perdana Menteri Kakuei Tanaka terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1974 karena dugaan hubungannya dengan skandal keuangan dan, dalam menghadapi tuduhan keterlibatan dalam skandal penyuapan Lockheed, dia ditangkap dan dipenjara sebentar pada tahun 1976.
Perpecahan politik LDP menghalangi konsensus dalam Diet pada akhir 1970-an. Kematian mendadak Perdana Menteri Masayoshi Ohira tepat sebelum pemilihan Juni 1980, bagaimanapun, menimbulkan suara simpati untuk partai dan memberi perdana menteri baru, Zenko Suzuki, sebuah mayoritas bekerja. Suzuki segera tersapu dalam kontroversi atas penerbitan buku teks yang bagi banyak orang tampak sebagai penutup agresi Jepang dalam Perang Dunia II. Insiden ini, dan masalah fiskal yang serius, menyebabkan kabinet Suzuki, yang terdiri dari banyak faksi LDP, jatuh.
Yasuhiro Nakasone, seorang konservatif yang didukung oleh faksi Tanaka dan Suzuki yang masih kuat yang pernah menjabat sebagai direktur jenderal Badan Pertahanan, menjadi perdana menteri pada November 1982. Pada November 1984, Nakasone dipilih untuk masa jabatan kedua sebagai presiden LDP. Kabinetnya menerima peringkat yang luar biasa tinggi, respons positif 50% dalam jajak pendapat selama masa jabatan pertamanya, sementara partai-partai oposisi mencapai titik terendah baru dalam dukungan rakyat. Saat ia pindah ke masa jabatan keduanya, Nakasone dengan demikian memegang posisi yang kuat di Diet dan bangsa.
Meskipun dinyatakan bersalah atas penyuapan pada tahun 1983, Tanaka pada awal hingga pertengahan 1980-an tetap menjadi kekuatan di belakang layar melalui kendalinya atas aparat informal partai, dan ia melanjutkan sebagai penasihat berpengaruh bagi Nakasone yang lebih berpikiran internasional. Berakhirnya masa jabatan Nakasone sebagai perdana menteri pada Oktober 1987 (masa jabatan dua tahun keduanya telah diperpanjang selama satu tahun) merupakan titik penting dalam sejarah Jepang modern. Hanya lima belas bulan sebelum pensiunnya Nakasone, LDP secara tak terduga telah memenangkan mayoritas terbesarnya di DPR dengan mengamankan 304 dari 512 kursi. Pemerintah dihadapkan pada krisis yang semakin meningkat. Harga tanah meningkat pesat karena penggelembungan harga aset di Jepang, inflasi meningkat pada tingkat tertinggi sejak 1975, pengangguran mencapai rekor tertinggi 3,2%, kebangkrutan merajalela, dan ada dendam politik atas reformasi pajak yang diusulkan LDP. Pada musim panas 1987, indikator ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tetapi pada 20 Oktober 1987, pada hari yang sama Nakasone secara resmi menunjuk penggantinya, Noboru Takeshita, Pasar Saham Tokyo jatuh. Ekonomi Jepang dan sistem politiknya telah mencapai titik balik dalam perkembangan pascaperang mereka yang akan terus berlanjut hingga tahun 1990-an.