stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kurikulum Merdeka
Dasar hukum dan regulasi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Keputusan Mendikbudristek No. 262/M/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran
Keputusan Mendikbudristek No. 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka
Dasar hukum dan regulasi > Tujuan

Kemendikbudristek ini  melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5 persen sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen (literasi) dan 86 persen (numerasi).
Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam dan menyenangkan. Sehingga, peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan.
Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia, dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.
Dasar hukum dan regulasi > Karakteristik utama

Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila; fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi; dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
Dasar hukum dan regulasi > Strategi implementasi

Implementasi Kurikulum Merdeka sudah dimulai pada 2021 dengan kurikulum yang diterapkan pada Sekolah Penggerak. Pada tahun 2022, Kemendikburistek akan mencoba untuk melakukan pendataan yang nantinya akan menjadi dasar pada penerapan Kurikulum Merdeka ini kedepannya. Terdapat beberapa strategi implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri ini.
Rute Adopsi Kurikulum Merdeka Secara Bertahap, pendekatan strategi ini adalah bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan mengenali kesiapannya sebagai dasar menentukan pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka serta memberikan umpan balik berkala (3 bulanan) untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Menyediakan Asesmen dan Perangkat Ajar (High Tech), pendekatan strategi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar (buku teks, modul ajar, contoh projek, contoh kurikulum) dalam bentuk digital yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka.
Menyediakan Pelatihan Mandiri dan Sumber Belajar Guru (High Tech), pendekatan strategi yang juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast, atau ebook yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (flashdisk).
Menyediakan Narasumber Kurikulum Merdeka (High Touch), pendekatan strategi yang digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pengimbasan bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Pertemuan luring bisa dilakukan dalam bentuk seminar tatap muka, lokakarya, maupun pertemuan lainnya yang dilakukan di daerah maupun di satuan pendidikan.
Memfasilitasi Pengembangan Komunitas Belajar (High Touch), komunitas belajar dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi Kurikulum Merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan.
Tahapan implementasi

Kemendikbudristek membuat Kurikulum Merdeka dengan tujuan adanya pembelajaran yang sesuai dengan kapasitas peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka disarankan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Ada beberapa tahapan yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek agar satuan pendidikan dapat menentukan target capaian dari implementasi Kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing, namun tahapan ini bukan suatu peraturan yang wajib diikuti oleh satuan pendidikan. Terdapat 4 tahap implementasi kurikulum yang dilihat dari 10 aspek.
Tahapan implementasi > Tahap awal

Berikut ciri satuan pendidikan yang berada pada tahap awal:
Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP): menggunakan dan menyesuaikan sedikit dokumen KOSP yang dibuat oleh Kemendikbudristek sebagai contoh;
Perancangan alur tujuan pembelajaran: menerapkan alur tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Kemendikbudristek sebagai contoh;
Perencanaan pembelajaran dan asesmen: menerapkan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dibuat oleh Kemendikbudristek sebagai contoh;
Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar: buku teks dan modul ajar yang digunakan sebagai sumber utama dalam melakukan pengajaran;
Perencanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila: menerapkan modul projek yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Dianjurkan tidak melakukan penyesuaian pada modul projek atau dapat dilakukan hanya sedikit saja;
Implementasi projek penguatan profil pelajar Pancasila: mempraktikkan lebih sedikit atau lebih banyak projek penguatan profil pelajar Pancasila dari yang disarankan Kemendikbudristek. Orientasi projek ini ada pada menciptakan suatu produk seperti minuman dan makanan (artifak), sehingga belum menitikberatkan pada penafsiran penyelesaian masalah;
Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik: guru menerapkan teknik pengajaran yang beragam tetapi tetap memerankan instruktur dalam pengarahan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran;
Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran: asesmen awal dilakukan bukan untuk merumuskan pembelajaran, tetapi digunakan untuk melakukan penilaian peserta didik. Asesmen ini dilakukan beberapa kali menggunakan asesmen yang tersedia pada modul ajar/buku teks.
Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik (pendidikan dasar dan menengah): guru melakukan pengajaran kepada semua peserta didik di kelasnya sesuai dengan fase capaian pembelajaran mayoritas siswa di kelasnya didasarkan pada asesmen awal.
Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran: guru hanya berkolaborasi pada projek penguatan profil pelajar Pancasila, bukan pada askep pembelajaran instrakulikuler.
Tahapan implementasi > Tahap berkembang

Berikut ciri satuan pendidikan yang berada pada tahap berkembang:
Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP): KOSP dikembangkan dan dimodifikasi dengan tetap mencontoh dokumen KOSP yang tersedia terutama pada aspek perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran. Pengembangan disesuaikan dengan kondisi sekolah tanpa melihat hasil analisis karakteristik sekolah;
Perancangan alur tujuan pembelajaran: menyesuaikan alur tujuan pembelajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
Perencanaan pembelajaran dan asesmen: menyesuaikan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang tersedia sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar: bahan ajar seperti modul ajar dan buku teks dapat dipilih oleh pendidik agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal;
Perencanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila: menyesuaikan modul projek yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal;
Implementasi projek penguatan profil pelajar Pancasila: Mempraktikkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak yang disarankan oleh Kemendikbudristek. Orientasi aktivitas projek ada pada pemahaman mengenai penyelesaian masalah pada tema yang diangkat setelah diawali dengan mengidentifikasi masalah. Praktik projek banyak diarahkan oleh pendidik;
Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik: metode pembelajaran yang digunakan oleh guru beragam dan berpusat pada peserta didik, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran;
Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran: Asesmen awal dilakukan untuk melihat peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus. Perancangan asesmen mulai diperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran.
Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik (pendidikan dasar dan menengah): Pengajaran dilakukan kepada semua peserta didik sesuai dengan fase capaian belajar kebanyakan siswa di kelasnya. Melakukan metode dan materi pengajaran yang berbeda pada peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus.
Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran: kolaborasi dilakukan pada saat melakukan perencanaan pembelajaran baik di awal semester maupun di akhir semester. Guru bertukar informasi mengenai progress belajar, praktik baik, perangkat ajar, projek penguatan profil Pancasila, dan sebagainya.
Tahapan implementasi > Tahap siap

Berikut ciri satuan pendidikan yang berada pada tahap siap:
Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP): pengembangan dan mofidikasi KOSP dilakukan dengan melibatkan siswa, orangtua, dan masyarakat sebagai perwakilan berdasarkan analisis kondisi tenaga pendidik, sarana prasarana, dan kependidikan di satuan pendidikan;
Perancangan alur tujuan pembelajaran: merombak tujuan pembelajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
Perencanaan pembelajaran dan asesmen: merombak perencanaan pembelajaran dan asesmen yang tersedia sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar: perangkat ajar yang tersedia dapat dikombinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Modul ajar juga dapat dimodifikasi beberapa bagiannya untuk digunakan sebagai materi.
Perencanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila: menyesuaikan modul proyek yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik serta konteks lokal dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik;
Implementasi projek penguatan profil pelajar Pancasila: mempraktikkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak yang disarankan Kemendikbudristek. Guru memfasilitasi identifikasi masalah sehingga orientasi proyek dimulai dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru sehingga aktivitas projek ada pada pemahaman mengenai penyelesaian masalah pada tema yang diangkat;
Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik: metode pembelajaran yang digunakan oleh guru beragam dan berpusat pada peserta didik, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajar masing-masing, dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator;
Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran: asesmen awal dilakukan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya (belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensiasi). Asesmen juga digunakan untuk memperoleh umpan balik mengenai kebutuhan belajar peserta didik, sehingga guru dapat menetapkan tindak lanjutnya.
Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik (pendidikan dasar dan menengah): Peserta didik dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan capaian belajar mereka pada asesmen awal atau asesmen formatif. Satuan pendidikan juga dapat menyelenggarakan program yang mendukung peserta didik yang belum siap untuk belajar di kelas yang seharusnya;
Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran: kolaborasi dilakukan pada saat melakukan perencanaan pembelajaran baik di awal semester maupun di akhir semester. Guru bertukar informasi mengenai progress belajar, praktik baik, perangkat ajar, projek penguatan profil Pancasila, dan sebagainya, serta terlibat dalam evaluasi kurikulum di satuan pendidikan.
Capaian Pembelajaran

Tujuan pembelajaran umum dalam kurikulum merdeka disebut dengan istilah capaian pembelajaran, yaitu deskripsi tentang kompetensi dan ruang lingkup materi yang harus dikuasai oleh siswa pada akhir fase.
Lihat pula

Kurikulum 1994
Kurikulum 2004
Kurikulum 2006
Kurikulum 2013
Daum

| --- | --- |

Jenis: Publik (KRX: 035720)
Industri: Internet
Didirikan: 12 Februari 1995
Kantor pusat: Seoul, Korea Selatan
Tokoh kunci: Lee, Jae Woong, (Penemu) Choi, Se Hoon (CEO)
Produk: Daum Cafe, Hanmail.net, Daum Search, Tistory
Pendapatan:  453.388 miliar won (2012)
Karyawan: 2.276 (2012)
Situs web: www.daum.net
 
| --- | --- |
Daum
Hangul: 다음 
Hanja: 多音 
Alih Aksara: Da-eum
McCune–Reischauer: Taŭm
Daum (bahasa Korea: 다음; KRX: 035720) adalah web portal di Korea Selatan, seperti Naver dan Nate. Daum menawarkan banyak layanan Internet untuk pengguna web, termasuk gratis berbasis web e-mail, pesan singkat, layanan populer, forum, belanja dan berita. Kata "Daum" adalah "多 音", berarti "banyak suara" dalam bahasa Korea.
Popularitas Daum berasal dari berbagai layanan yang ditawarkan, tetapi juga dari fakta bahwa itu adalah portal web Korea pertama dengan ukuran yang signifikan. Popularitasnya dimulai ketika bergabung dengan layanan e-mail yang paling populer, daum.net atau hanmail.net. Setelah penggabungan, Daum memulai layanan forum Daum Cafe yang membawa statusnya perusahaan di pasar. Istilah cafe dan bahkan warnet (Berbeda dari apa yang seharusnya merujuk dalam penggunaan Barat) sekarang digunakan sebagai sinonim untuk "forum internet" dalam bahasa Korea.
Dari 2003, Daum memulai asuransi mobil on-line langsung dengan meluncurkan anak perusahaan Daum Direct Insurance Auto dan dari tahun 2008, menjadi perusahaan kemitraan dengan ERGO Insurance Group.
Pada 2 Agustus 2004, Daum mengumumkan pembelian Lycos untuk $95.400.000, dan menutup transaksi pada tanggal 6 Oktober. Sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan untuk fokus pada ponsel, jaringan sosial dan layanan berbasis lokasi, Daum menjual Lycos sebesar $36 juta pada bulan Agustus 2010 menjadi Ybrant Digital, sebuah perusahaan internet marketing yang berbasis di Hyderabad, India.
Pada 2006, mereka memulai pelayanan blogging Tistory dengan 'Tatter and Company', sebuah platform blogging mengembangkan perusahaan dan pada bulan Juli 2007,
Daum mengambil alih semua hak untuk mengelola layanan.
Perusahaan ini juga mengembangkan dan mendistribusikan media player freeware PotPlayer.
Selain freeware media player (Daum tvPot), Daum Communications Corp menyediakan berbagai layanan seperti layanan (Daum Cloud), Daum Dictionary (berlaku pada perangkat mobile), Daum Comik, dan layanan peta (Daum Maps).
Daum memiliki sekitar 874 karyawan per Maret 2009 dan merupakan penyedia layanan web portal terbesar kedua dalam hal kunjungan harian.
Lihat pula

Tistory
PotPlayer
Pranala luar > Pelayanan

Daum (Portal web)
Daum Blog (Pelayanan blog)
Daum Cafe (Komunitas/Forum)
Daum Calendar Diarsipkan 2008-07-05 di Wayback Machine. (Kalender)
Daum Mail/Hanmail (Pelayanan e-mail)
Daum Maps (Pemetaan web dengan memperlihatkan jalan)
Media Daum (Berita)
Daum Search Diarsipkan 2005-05-21 di Library of Congress Web Archives (Mesin pencari)
tvPot Diarsipkan 2015-10-18 di Wayback Machine. (PelayananUCC)
Tistory (Pelayanan Blog)
Daum View Diarsipkan 2010-03-01 di Wayback Machine. (Pendaftaran Meta-blog)
Pranala luar > Korporasi

About Daum - Official English Corp. Introduction[pranala nonaktif permanen]
pix korea Diarsipkan 2001-02-01 di Wayback Machine. (Multimedia GIS)
intoMos[pranala nonaktif permanen] (QR code)
Ergo Daum Direct
Pembubaran Yugoslavia
Awal bencana

Pada masa kepemimpinan Tito, Republik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup populer di forum internasional berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena di samping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya, sebagai keturunan dari etnis Kroasia, Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi, keadaan kemudian berubah ketika pada bulan Mei 1980 Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya.
Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan Presidensi berjumlah delapan orang dan partai juga dipimpin Presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan federal (partai maupun negara) menjadi semakin berkurang, dan di lain pihak pengaruh kekuasaan republik bagian menjadi bertambah kuat.
Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia ke arah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektif tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri.
Setelah itu Republik Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan diri sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serb di Bosnia Herzegovina (karena etnis Serb di Bosnia Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 April 1992 kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama "Republik Federasi Yugoslavia" pada tanggal 27 April 1992 namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan dari Masyarakat Eropa.
Korban mulai berjatuhan

Proses disintegrasi Yugoslavia secara riil dimulai dengan aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991. Pemisahan diri tersebut sedikitnya didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional padahal pemerintah Yugoslavia bersikeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.
Konflik yang kemudian terjadi di Bosnia Herzegovina tidak terlepas dari proses disintegrasi Yugoslavia. Masyarakat Eropa yang berperan aktif dalam peristiwa pemisahan diri Kroasia dan Slovenia ternyata ikut campur tangan di Bosnia Herzegovina melalui Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang menyimpulkan bahwa republik tersebut layak mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan internasional terhadap Republik Bosnia Herzegovina yang merupakan "mini" Yugoslavia yang juga berpenduduk multi nasional, multi agama dan komposisi penduduk yang heterogen ini dinilai terlalu dini oleh banyak pihak, mengingat masih banyaknya masalah yang belum terselesaikan sehingga timbullah pertikaian antar etnis di antara penduduk Republik Bosnia Herzegovina.
Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia, khususnya di Bosnia-Herzegovina, telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh faktor-faktor internasional menjadi sangat sulit. Kegagalan-kegagalan perundingan semakin memperburuk situasi dan semakin mengobarkan pertempuran di antara pihak-pihak yang bertikai yang mengakibatkan timbulnya banyak sekali korban. Guna mencegah berlanjutnya jatuh korban di Bosnia Herzegovina maupun bertambah buruknya situasi di wilayah Yugoslavia maka PBB terpaksa mengirimkan misi damai ke wilayah eks Yugoslavia dengan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Namun, banyaknya faktor luar yang memengaruhi serta sikap tidak kompromis pihak-pihak yang bertikai dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya membuat kehadiran pasukan PBB belum berhasil mengakhiri konflik di wilayah eks Yugoslavia.