Nasionalisme Taiwan
Pembetulan nama > Kampanye perubahan nama

Antara tahun 2002 dan 2007, pemerintahan Republik Tiongkok di bawah Chen Shui-bian mengambil langkah untuk merevisi istilah "Tiongkok", "Republik Tiongkok", "Taipei", dan yang lainnya yang memberi hubungan dengan budaya Tionghoa.
Di tahun 2002, "Kampanye Pembetulan Nama" membuat kemajuan signifikan dalam menggantikan istilah-istilah "Tiongkok", "Republik Tiongkok", atau "Taipei" dengan istilah "Taiwan" pada dokumen-dokumen resmi, dalam nama organisasi-organisasi yang terdaftar di Taiwan, perusahaan, dan perusahaan publik di pulau ini, dan dalam nama-nama bisnis yang berkantor di luar negeri. Pada tahun 2003, Kementerian Luar Negeri Republik Taiwan menerbitkan paspor baru dengan kata "Taiwan" tercetak dalam bahasa Inggris di jilidnya. Lebih jauh lagi, di bulan Januari 2005, Taiwan mengadopsi format penulis barat untuk dokumen-dokumen negara, menyangkalnya merupakan upaya desinifikasi, dan mempromosikan tindakan itu sebagai "upaya bersama birokrasi globalisasi Taiwan yang sudah mengeras dan meningkatkan sisi persaingan bangsa."
Berkampanye dalam bidang ini terus berlanjut pada bulan Maret 2006, saat Partai Progresif Demokratik berusaha mengubah rancangan tahun Republik Tiongkok yang digunakan di Taiwan menjadi kalender Gregorius. Tahun 2006 tidak diacu sebagai "tahun ke-95 Republik Tiongkok"—dengan tahun 1912 pendirian Republik Tiongkok diacu sebagai "tahun pertama Republik Tiongkok"—malah tahun 2006 akan diidentifikasi sebagai tahun 2006 dalam penggunaan resmi, seperti pada uang kertas, kartu identitas, kartu asuransi kesehatan, surat izin mengemudi, ijazah, dan sertifikat pernikahan. Hal ini dilihat sebagai pemerintah sedang mencoba sudut lain desinifikasi dengan menghilangkan jejak-jejak Tiongkok apapun dari Taiwan.
Pada bulan Februari 2007, istilah "Tiongkok" digantikan dengan istilah "Taiwan" di perangko-perangko Taiwan bertepatan dengan ulang tahun ke-60 Peristiwa 228 yang sejak 28 Februari 1947 ditekan keras oleh Kuomintang (KMT). Pada bulan yang sama, nama layanan pos resmi Taiwan berubah dari Perusahaan Pos Chunghwa menjadi Perusahaan Pos Taiwan. Nama perusahaan ini diubah lagi pada tanggal 1 Agustus 2008, dan nama-nama perangko diganti kembali pada akhir tahun 2008, segera setelah kandidat Kuomintang (KMT), Ma Ying-Jeou kembali memenangkan kepresidenan dan mengakhiri 8 tahun kekuasaan Partai Progresif Demokratik (PPD).
Pada bulan Maret 2007, plat nama Kedutaan Besar Tiongkok di Panama direvisi keduanya untuk memasukkan nama "Taiwan" dalam kurung di antara kata-kata "Republik Tiongkok" dan "Kedutaan Besar" baik dalam bahasa Tionghoa maupun Spanyol, dan menghilangkan lambang nasional Republik Tiongkok.
Para pendukung[perinci lagi] gerakan perubahan nama berargumen bahwa Republik Tiongkok tidak ada lagi, karena tidak memasukkan Taiwan ketika didirikan pada tahun 1912 dan Tiongkok daratan sekarang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai Republik Rakyat Tiongkok. Lebih jauh lagi, ambiguitas yang mengelilingi status sah Taiwan sebagai hasil dari Perjanjian damai dengan Jepang dan Perjanjian San Francisco setelah Perang Dunia II, berarti Republik Tiongkok hanyalah penguasa militer yang menduduki Taiwan. Saat Jepang melepas kedaulatannya atas Taiwan tanpa memberikannya pada negara tertentu, diargumentasikan bahwa Taiwan seharusnya diperlakukan sebagai tanah yang tidak dimiliki negara manapun, yang status internasionalnya masih belum didefinisikan.