Martinus Putuhena
Karier > Membujuk Negara Indonesia Timur Bergabung dengan Republik Indonesia

Martinus Putuhena memulai tugasnya sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada 10 Mei 1950. Seperti disebutkan di depan, tugas Martinus Putuhena sangat jelas, yakni membubarkan Negara Indonesia Timur dan menggabungkannya dengan Republik Indonesia. Selintas tugas itu terlihat mudah, mengingat dorongan untuk membubarkan Negara Indonesia Timur pun semakin besar. Namun, dalam kenyataannya tugas itu tidak semudah seperti yang diperkirakan. Masih cukup banyak orang di Indonesia Timur yang tidak ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Belum lagi, di Makassar masih banyak terdapat tentara KNIL yang mengganggap Republik Indonesia dan TNI sebagai musuh yang harus diperangi, terutama karena sentimen anti Jawa.
Itu sebabnya, Martinus Putuhena memilih untuk tidak terburu-buru. Ia menyesuaikan langkahnya dengan langkah-langkah yang diambil di Jakarta. Sejak Maret 1950, di Jakarta mulai dilakukan persiapan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyusun Undang-Undang Dasar Sementara. Kabinet Republik Indonesia Serikat sangat aktif mengupayakan terwujudnya hal itu.
Pada saat yang sama, negara bagian/daerah otonom yang lain pun mulau menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950 melalui pasal 43 dan pasal 44 memungkinkan hal itu dilakukan.
Pada intinya, kedua pasal itu menetapkan, keinginan suatu negara bagian/daerah otonom untuk menggabungkan diri dengan negara/daerah lain, asalkan didasarkan atas keinginan rakyat di negara bagian/daerah otonom yang bersangkutan dan dinyatakan secara merdeka (tanpa tekanan) menurut jalan demokrasi, serta diatur oleh Undang-Undang Federal Indonesia.
Dalam kaitan itulah, pada 8 Maret 1950, Pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya undang-undang itu, satu per satu negara bagian/daerah otonom yang ada bergabung dengan Negara Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Dengan demikian, Republik Indonesia Serikat praktis hanya terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.
Baru pada 9 April 1950 di Jakarta diselenggarakan Konferensi Segi Tiga antara Republik Indonesia Serikat, Negara Republik Indonesia, dan Negara Indonesia Timur, yang menghasilkan tiga kesepakatan, seperti yang tertulis di depan.
Mohammad Hatta tidak berhenti di sana. Sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, pada 19 Mei 1950, ia mengadakan pertemuan dengan Soekawati dari Negara Indonesia Timur dan Mansur dari Negara Sumatra Timur. Dari pertemuan itu dihasilkan piagam kesepakatan yang intinya berisi :
Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Republik Indonesia Serikat yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
Penyempurnaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan memasukkan bagian penting dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Negara Kesatuan.
Jika diperhatikan, piagam kesepakatan yang pertama, menyebutkan negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Republik Indonesia Serikat yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Sengaja digunakan kata "Republik Indonesia Serikat" dan bukan "Republik Indonesia". Itu untuk mengakomoasi permintaan dari Parlemen Negara Sumatra Timur, yang menginginkan, proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melalui penggabungan dengan Republik Indonesia melainkan penggabungan dengan Republik Indonesia Serikat. Secara politik kata-kata itu sangat penting. Oleh karena dengan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat maka Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia berada dalam posisi yang setara, sedangkan jika disebutkan bergabung dengan "Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945" maka seakan-akan posisi Republik Indonesia lebih tinggi.
Di Negara Indonesia Timur, di satu sisi, Martinus Putuhena membujuk pihak-pihak yang sudah tidak sabar lagi ingin segera membubarkan Negara Indonesia Timur untuk menahan diri agar tidak muncul komplikasi yang tidak perlu. Di sisi lain, ia juga harus melakukan perjalanan dinas ke berbagai wilayah di Negara Indonesia Timur guna bertemu dengan para Raja untuk menjelaskan tentang proses pembubaran Negara Indonesia Timur.
Tugas Martinus Putuhena sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur itu diperberat oleh situasi keamanan di Makassar yang belum sepenuhnya terkendali, mengingat sesekali masih terjadi aksi tembak-menembak antara kelompok bersenjata pro Republik Indonesia dan tentara KNIL. Namun, pembawaan Martinus Putuhena yang tenang dan sikapnya yang sabar sangat membantu menjaga proses bergabungnya Negara Indonesia Timur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan dengan mulus.
Dengan diselesaikannya penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara pada 25 Juli 1950, bisa dikatakan pembubaran Negara Indonesia Timur hanya tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 itu pada intinya mengesahkan perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia, dan menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia mencakup seluruh daerah Indonesia, atau mencakup semua wilayah Hindia Belanda, minus Papua.
Pada prinsipnya, memasuki Agustus 1950, bisa dikatakan Negara Indonesia Timur sudah siap bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Dalam kaitan itulah, pada 1 Agustus 1950, Kabinet Putuhena diubah menjadi Panitia Penyelenggara Tatanegara. Putuhena pun kemudian berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri RIS Anak Agung Gde Agung.
Pada 5 Agustus 1950, pada saat Martinus Putuhena berada di Jakarta, di Makassar terjadi bentrokan senjata yang cukup besar antara pasukan KNIL dengan kelompok bersenjata pro Republik Indonesia. Sesungguhnya, KNIL secara resmi sudah dibubarkan pada 26 Juli 1950, dan bagi anggota KNIL yang belum bergabung dengan APRIS, atau belum pensiun, akan mendapat status Koninklijke Leger, atau tentara Belanda, dan akan diberangkatkan ke Belanda.
Oleh karena, bentrokan itu terus berlanjut, Kolonel A.E. Kawilarang, kemudian berangkat ke Jakarta untuk menemui pimpinan tentara Belanda Mayor Jenderal J. Scheffelaar. Bersama Mayor Jenderal Scheffelaar, pada 7 Agustus 1950, ia kembali ke Makassar. Oleh karena tidak dapat memasuki Kota Makassar, keduanya berunding di Maros, 35 kilometer dari Makassar. Bentrokan itu dapat diatasi setelah Mayor Jenderal Scheffelaar mengancam anggota KNIL yang tidak kembali ke markas, akan kehilangan statusnya sebagai tentara Belanda.
Saat Martinus Putuhena tiba kembali di Makassar bentrokan itu sudah berakhir. Dengan demikian, ia dapat dengan leluasa melanjutkan tugas pembubaran Negara Indonesia Timur yang dibebankan kepadanya, termasuk mempersiapkan pemerintahan provinsi.
Pada 12 Agustus 1950, KNIP Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950. Dua hari kemudian, 14 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 itu diajukan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat.
Keesokan harinya, 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat. Dalam rapat gabungan itu, Presiden RIS Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara resmi mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Pada 15 Agustus 1950 itu pula, Soekarno berangkat ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Penjabat Presiden Republik Indonesia Assaat Datuk Mudo.
Pada 17 Agustus 1950, secara resmi Republik Indonesia Serikat berakhir, dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga, untuk pertama kalinya, cita-cita yang diperjuangkan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda akhirnya terwujud. Tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.