Defisit demokrasi
Indonesia

Jika demokrasi hanya dimaknai sebagai kesuksesan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa konflik, maka Indonesia sudah melaksanakannya. Namun, permasalahannya ialah implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari.
Demokrasi yang sehat terjadi bila ada penegakan hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Namun, makna ini nyatanya mengalami defisit karena hukum mengalami peradangan dan baru tegak dan tegas jika mendapat tekanan, dengan begitu hukum bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Terlebih setelah Reformasi, Indonesia dilihat menjadi salah satu negara dengan perkembangan demokrasi yang paling cepat. Pandangan ini terutama muncul setelah banyak orang yang melihat pemilihan-pemilihan umum berjamuran di mana-mana baik dari level kepala desa hingga Presiden. Selain itu, juga muncul perubahan-perubahan lain di struktur pemerintahan, seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diharapkan dapat menghentikan berbagai praktik korupsi yang di berbagai institusi pemerintahan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pernah memuji Indonesia sebagai role-model, khususnya bagi Myanmar dan negara-negara di Timur Tengah, karena telah mengalami transisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi yang tumbuh pesat dengan populasi yang mayoritas Muslim.
Meskipun terdapat perkembangan ini, masih terdapat persoalan kesetaraan. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang ada di Indonesia terutama pengertian DEMOS alias rakyat dalam demokrasi liberal di Indonesia sekarang ini, tidak benar-benar menjadi pemegang tampuk ke­kuasa­an tertinggi, yang dapat menentukan berbagai kepentingannya menjadi sebuah kebijak­an. Rak­yat selalu menyerahkan nasibnya pada wakil rakyat, itulah proses demokrasi perwakilan.
Dengan demikian, suara rakyat telah terfilterisasi menjadi tuntutan kepada wakil rakyat di peme­rintahan untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara me­reka. Ketika para wakil rakyat tak pernah menghiraukan suara rak­yat ini, maka itulah yang dinama­kan fenomena defisit dalam demokrasi.
Defisit demokrasi ini kemudian menjadikan demokrasi perwakilan tak pernah berjalan berkelanjutan. Menurut Daniel Schugu­rensky (2004), demokrasi perwakilan yang diselenggarakan lima tahunan sekali (seperti di Indonesia), hanya benar-benar terjadi ketika rakyat berada dalam kotak suara untuk memberikan hak pilih mereka pada pemilihan umum. Setelah proses pemilu berakhir dengan membawa hasil pemenangnya, rakyat kembali melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Artinya, pemilu dalam konteks demokrasi liberal tidak akan pernah dapat mempersatukan ma­syarakat untuk sadar akan keku­asaan tertinggi mereka dalam sistem demokrasi ini. Proses pemilu bahkan menjadi ajang tercerai-berainya individu-individu serta mencegah kekuasaan kolektif dari masyarakat (Gorzt, 2005: 121). Sehingga pemilu tak lebih dari proses justifikasi terhadap pemerintahan (kratos) yang tak berdasar pada rakyat (demos).
Hal tersebut terjadi lantaran saluran suara rak­yat yang berada di pemerintahan (wakil rakyat) sering kali macet sebagai peranti da­lam memperju­ang­kan kehidup­an rak­yat karena rakyat tak pernah murni berdaulat dalam memberikan hak pilihnya ketika pemilu tiba.