Creative Commons
Sejarah

Creative Commons didirikan oleh profesor hukum dari Universitas Stanford, Lawrence Lessig, bersama dengan rekan-rekannya dari Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Harvard, Universitas Duke, dan Universitas Villanova pada tahun 2001. Dengan Creative Commons, Profesor Lessig menyediakan seperangkat lisensi hak cipta terbuka untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons (CC) dapat mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang diinginkan. Pemilihan lisensi CC atribusi (CC BY), misalnya, pencipta mempertahankan hak cipta, tetapi memungkinkan publik untuk menggunakan karya tanpa izin secara langsung dan tanpa pembayaran, selama mencantumkan kredit pencipta, sumber, dan lisensi CC yang digunakan.
Lisensi CC tersedia dalam bentuk piktogram, teks ringkas, dan teks lengkap (legal code). Untuk mengakomodasi kebutuhan di ranah digital, ketiga bentuk tersebut sengaja dirancang untuk dapat terbaca oleh mesin (machine readable). Penerapan lisensi CC dapat dilaksanakan secara mandiri langsung oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagai pemberi lisensi (licensor). Pemberi lisensi dapat langsung menempelkan ketentuan lisensi yang dikehendaki dengan memanfaatkan kemampuan terbaca mesin lisensi CC, atau menempelkannya secara manual dengan mengunduh piktogram-piktogram tersebut. Sementara itu, pengguna yang sedang mencari konten untuk dapat dimanfaatkan secara bebas dan legal dapat mengunjungi situs Creative Commons dan menemukan karya berlisensi CC dengan menggunakan mesin pencari atau direktori di sana.
Creative Commons telah menarik beberapa respon positif dan semakin populer. 145 juta karya per Juni 2006 (Rohter, 2006). Banyak berita telah ditulis tentang keberhasilan penggunaan lisensi CC (misalnya, Chmielewski, 2004; "Gerakan Berusaha," 2004; Rohter, 2006). Sejumlah peneliti juga mencatat potensi Creative Commons untuk melayani kepentingan publik (Gasaway, 2003; Jones, 2004; Merges, 2004, O'Hara, 2003; Reichman & Uhlir, 2003; Stoeltje, 2004, Wagner, 2003) .
Creative Commons berusaha menyelesaikan konflik seputar hukum hak cipta pada era digital. Ada dua visi bersaing dari dasar-dasar hukum hak cipta: visi kepemilikan pribadi dan visi kebijakan publik. Visi kepemilikan pribadi begitu disebut karena mereka yang mendukung itu percaya bahwa hak cipta berasal sebagai hak milik yang timbul secara alamiah. Pencipta yang membuat karya asli berhak untuk memiliki hak milik atas pekerjaan mereka. Penekanan visi milik pribadi adalah pada kepentingan pribadi pencipta dalam mengendalikan penggunaan karya cipta sebagai milik mereka. Visi kebijakan publik, sebaliknya, menekankan hak cipta secara historis berkembang sebagai insentif dalam bentuk monopoli terbatas yang bertujuan menstimulus para pencipta agar semakin termotivasi untuk berkarya. Monopoli terbatas ditandai dengan adanya jangka waktu perlindungan karya karena pencipta dan pemegang hak cipta juga harus mempertimbangkan kebebasan orang lain untuk menggunakan karya berhak cipta demi mendapatkan manfaat atas ilmu pengetahuan dan seni budaya. Visi kebijakan publik menggarisbawahi pentingnya kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya berhak cipta. Dalam hal ini, hak cipta berperan sebagai suatu kebijakan publik yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
Kedua visi ini telah bersaing selama pengembangan 300 tahun hukum hak cipta, namun friksi antar visi ini telah meningkat pada era digital. Pendukung dari visi milik pribadi berharap bahwa teknologi digital akan memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengumpulkan royalti untuk setiap penggunaan hak cipta karya-karya mereka (misalnya, Goldstein, 2003). Sebaliknya, suka tidak suka mereka harus mengakui pelanggaran hak cipta besar-besaran yang terjadi dengan datangnya era digital. Penyedia konten, termasuk industri kreatif berusaha melembagakan mekanisme penegakan hak cipta yang kuat untuk melindungi kepemilikan mereka.
Pendukung visi kebijakan publik berharap bahwa teknologi digital akan meningkatkan proses produksi, berbagi, dan berkolaborasi terhadap produk budaya (misalnya, Benkler, 2000; Kranich, 2004). Hukum hak cipta kontemporer telah menjadi begitu ketat sehingga berisiko menghambat pengembangan kreativitas dan inovasi. Sebagai contoh, Samuelson (nd) menyatakan bahwa industri besar berbasis hak cipta hari ini, takut kehilangan kontrol atas materi berhak cipta karena perkembangan teknologi. Mereka melobi pembuat Undang-Undang untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas konsumen dibandingkan mereka yang pernah miliki sebelumnya.
Kelahiran Creative Commons erat kaitannya dengan kekhawatiran bahwa upaya pemegang hak cipta untuk melindungi kepemilikan hak cipta mereka mengancam kebebasan berekspresi publik. Lessig, mencatat perubahan bahwa hukum hak cipta telah mendorong (2004b), pergeseran dari "budaya bebas" ke arah budaya yang membatasi dengan izin (2004a). Ketika berkata budaya bebas, maksudnya bebas dalam arti "kebebasan" bukan dalam arti "gratis". Kebebasan yang dimaksud adalah publik dapat memiliki kebebasan untuk membuat, membagikan, menggunakan karya untuk berkontribusi dan menghasilkan lebih banyak sumber daya pengetahuan bersama. Salah satu respon Lessig dan pendukung visi kebijakan publik telah menyarankan dibentuknya Creative Commons, untuk membangun ketentuan hak cipta yang fleksibel dalam menghadapi aturan baru yang semakin hari semakin ketat.
Meskipun Creative Commons disarankan oleh pendukung visi kebijakan publik, tampaknya Crrative Commons belum sepenuhnya berpotensi untuk menyelesaikan konflik mendidih antara dua visi hukum hak cipta. Retrieved October 20, 2004
Untuk menjadi solusi, Creative Commons harus memenuhi tiga kondisi: Pertama, harus secara akurat mencerminkan cara orang menghasilkan karya kreatif, kedua, harus melayani kepentingan pribadi pencipta, dan ketiga, harus melayani kepentingan umum pengguna.