Zaman Sengoku
Ringkasan

Selama zaman Sengoku, walaupun Kaisar Jepang secara resmi merupakan penguasa negeri dan seluruh bangsawan telah bersumpah setia kepadanya, Kaisar seringkali hanyalah dianggap sebagai tokoh seremonial, marginal, dan keagamaan yang mendelegasikan kekuasaannya kepada Syogun, seorang bangsawan yang kurang lebih setara dengan seorang general. Beberapa tahun sebelum zaman Sengoku, keshogunan secara perlahan kehilangan pengaruh dan kendalinya terhadap para daimyōs (bangsawan lokal). Walaupun keshogunan Ashikaga telah mengembalikan struktur dari keshogunan Kamakura dan melembagakan sistem pemerintahan prajurit berdasarkan hak dan kewajiban sosial dan ekonomi yang sama yang dibangun oleh Klan Hōjō dengan Goseibai Shikimoku di tahun 1232,[butuh klarifikasi] keshogunan gagal mendapatkan kesetiaan sebagian besar daimyō, terutama para daimyō yang letak wilayahnya cukup jauh dari ibu kota Kyoto. Sebagian besar daimyō tersebut mulai berperang dengan daimyō lain untuk merebut kendali wilayah dan pengaruh dari keshogunan. Bersamaan dengan meningkatnya perdagangan dengan Dinasti Ming, perekonomian pun berkembang, dan penggunaan uang meluas dengan semakin banyaknya pasar dan kota perdagangan. Digabungkan dengan perkembangan di bidang agrikultural dan perdagangan skala kecil, seluruh aspek-aspek tersebut berujung pada keinginan otonomi daerah yang lebih besar dari setiap tingkat sosial masyarakat. Pada awal abad ke-15, penderitaan yang disebabkan oleh gempa bumi dan kelaparan sering kali memicu pemberontakan bersenjata oleh para petani yang bosan dengan utang dan pajak.[butuh rujukan]
Sejarahwan seringkali menganggap zaman Sengoku berawal pada Perang Ōnin (1467–1477), konflik sepuluh tahun yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya memicu masa yang kemudian disebut zaman Sengoku. Perang saudara ini jelas merupakan contoh melemahnya otoritas keshogunan Ashikaga atas pemerintahan keshogunannya, daimyō provinsinya, dan Jepang secara keseluruhan; dengan demikian gelombang konflik yang tak terkendali akan menyebar ke seluruh Jepang dan menghancurkan negara-negara bagian di era perang. Para pakar dan penulis berpendapat bahwa “perselisihan penerus ini mungkin tidak akan berujung pada perang jika bukan karena kurangnya kepemimpinan shogun.”
Perang Ōnin, yang menghancurkan dua per tiga Kyoto, adalah peristiwa yang menimbulkan kekacauan di seluruh Jepang. Selain konfrontasi militer antar negara, juga terjadi dampak domestik. Karena menghina keshogunan, daimyo yang terpaksa tetap tinggal di Kyoto malah kembali ke provinsinya. Akibatnya, beberapa daimyo menyadari bahwa pengikut atau shugodai yang mereka tunjuk, sebagai perwakilan daimyō ketika berhalangan, naik kekuasaan untuk menguasai wilayah tersebut atau memproklamirkan kemerdekaan sebagai wilayah terpisah.
Selain itu, kelelahan akibat perang, kerusuhan sosio-ekonomi, dan perlakuan buruk aristokrat memicu kemarahan kelas petani. Petani, pengrajin, pedagang, dan bahkan penduduk desa mengorganisir pemberontakan (dikenal sebagai “ikki”) melawan kelas penguasa. Contoh luar biasa dari hal ini dapat diamati dalam Pemberontakan Kaga, di mana ikki setempat melancarkan pemberontakan besar-besaran dengan dukungan Jōdo Shinshū (sehingga membentuk istilah ikkō ikki) dan mengambil kendali atas seluruh provinsi Kaga.
Zaman Sengoku mencapai puncaknya dengan serangkaian tiga panglima perang – Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu – yang secara bertahap menyatukan Jepang. Setelah kemenangan terakhir Tokugawa Ieyasu dalam pengepungan Osaka pada tahun 1615, Jepang berada dalam masa damai selama lebih dari 200 tahun di bawah Keshogunan Tokugawa.