Kedaulatan Parlemen
Inggris Raya > Sejarah

Parliament means, in the mouth of a lawyer (though the word has often a different sense in conversation) The King, the House of Lords, and the House of Commons: these three bodies acting together may be aptly described as the "King in Parliament", and constitute Parliament. The principle of Parliamentary sovereignty means neither more nor less than this, namely that Parliament thus defined has, under the English constitution, the right to make or unmake any law whatever: and, further, that no person or body is recognised by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament.
Selama abad ke-17 di Inggris, sebuah gagasan yang dikembangkan Parlemen (terdiri dari House of Lords dan House of Commons) yang dibagi dalam kedaulatan Raja, didasarkan pada yang pengertian yang salah mengenai sejarah parlemen. Hal itu tidak diubah sampai Penobatan Sumpah dalam Coronation Oath Act 1688 sebagai bagian dari Revolusi Agung. Di mana Parlemen yang diakui sebagai bagian dari struktur konstitusional, dengan undang-undang yang dianggap berasal dari Parlemen dan bukan hanya dari Raja. The Bill of Rights 1689 dan Claim of RIght Act 1689 yang diloloskan tahun berikutnya yang menegaskan hak-hak tertentu dari Parlemen Inggris (yang pada waktu itu termasuk Wales) dan Skotlandia dan membatasi kekuasaan raja. Selain itu, pada tahun 1698 parlemen menciptakan Daftar Sipil, sebuah pengaturan keuangan yang membuat raja bergantung pada parlemen untuk pemasukkan.
Setelah 1689 supermasi parlemen Inggris menjadi jelas dalam hubungan Parlemen Inggris untuk orang-orang Skotlandia dan Irlandia. The Act of Settlement 1701 membuat praduga atas Skotlandia: Skotlandia membalas dengan Tindakan Keamanan 1704, yang dilawan oleh Alien Act 1705: masalah itu diselesaikan oleh Uni parlemen Inggris dan Skotlandia pada tahun 1707 yang dibuat adalah sebuah parlemen Inggris yang baru, meskipun "pada dasarnya itu hanya perpanjangan dari Parlemen Inggris". Hal ini diperdebatkan apakah konsep supremasi parlemen muncul dari Acts of Union 1707 atau doktrin yang berkembang sesudahnya. Otonomi Parlemen Irlandia juga mendapat serangan dan Deklaratoir Bertindak 1720 membuat Parlemen Irlandia dikuasai oleh Parlemen Inggris. Yang disebut Konstitusi 1782 menghapus Supremasi Parlemen Inggris atas Irlandia untuk waktu yang singkat tapi kemudian parlemen Irlandia bergabung dengan Inggris dalam Acts of Union 1800.
Doktrin supremasi parlemen dapat diringkas dalam tiga poin:
Parlemen dapat membuat undang-undang mengenai apa saja.
Parlemen tidak dapat mengikat parlemen ke depan (di mana tidak dapat meloloskan undang-undang yang diubah atau dikembalikan oleh parlemen ke depan).
Undang-Undang Parlemen tidak dapat dipertanyakan oleh pengadilan. Parlemen adalah penyusun hukum tertinggi.
Beberapa sarjana dan hakim mempertanyakan pandangan tradisional bahwa Parlemen tidak dapat mengikat dirinya sendiri, dengan alasan bahwa hal itu dapat memaksakan prosedural (atau "cara dan bentuk") pembatasan pada dirinya sendiri, karena legislatif harus dibentuk dan diatur oleh aturan hukum.
Gagasan kedaulatan parlemen mulai ditantang dengan Undang - Undang Parlemen 1911 yang mengubah sifat dari apa yang dimaksudkan oleh parlemen, seperti Dicey menyesalkan dalam Pengantar untuk edisi ke-8 nya Pengantar Studi Hukum Konstitusi (1915), tetapi yang dala, kenyataannya sekarang Kabinet dan partai politik yang berkuasa (pp lxxii–lxxiv), dalam undang-undang parlemen masih berdaulat meskipun bahwa "berbagi kedaulatan" dari Commons memiliki peningkatan (p xlii).
Hukum Eropa tidak mengakui konsep supremasi parlemen Inggris. pengadilan Inggris saat ini mengakui supremasi hukum Uni eropa pada bidang di mana Uni Eropa dapat membuat undang-undang. Namun, konsep supremasi ini berasal dari Masyarakat Eropa Act tahun 1972 dan penerusnya, yang secara teori dapat dicabut oleh parlemen mendatang. Tidak ada negara berdaulat yang pernah menarik diri dari Uni Eropa (kecuali untuk penarikan dari Départments Afrika Utara dari Prancis pada Kemerdekaan untuk menjadi Aljazair, dan juga dari Greenland oleh Plebisit), tapi karena bagian dari Perjanjian Lisboa pada tahun 2009, sekarang ada proses untuk menarik diri. 23 Juni 2016, mayoritas rakyat Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa.