Hukuman mati di Tiongkok
Sejarah > Dinasti Qing

Hukuman mati di Tiongkok telah ada sejak Dinasti Qing. Hukum substantif dari kode Qing yang komprehensif berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan norma-norma sosial berbasis Konfusianisme dan untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pemerintah otoriter. Dinasti Qing memandang sistem hukum, bersama dengan moralitas, adat, dan pendidikan, yang diperlukan untuk pelestarian tatanan sosial. Oleh karena itu, hukuman terberat diberikan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Hal-hal yang menjadi perhatian terbesar negara meliputi urusan keluarga, kejahatan kekerasan, dan kejahatan terhadap negara. Beratnya hukuman, yang sering dilakukan di depan umum, berusaha memastikan bahwa penduduk akan memberikan kepatuhan dan kesetiaan mutlak kepada kaisar. Modus hukuman selama Dinasti Qing untuk kasus ketidaksetiaan termasuk pencekikan, pemenggalan kepala, dan kematian dengan membunuh perlahan. Dua yang terakhir diyakini menghilangkan para pelanggar dari setiap kesempatan keselamatan di dunia berikutnya. Hukuman untuk pelanggaran terhadap kekuasaan negara - desersi, pemberontakan, dan subversi - tidak hanya jauh lebih berat daripada kejahatan lain di China, tetapi juga jauh lebih serius daripada pelanggaran serupa di sistem hukum lainnya.
Proses peradilan pidana juga melayani kebutuhan negara dengan memperkuat nilai-nilai moral yang dominan. Penekanan pidana dalam hukum yang dikodifikasi dan kepentingan simbolis yang dikaitkan dengan hukuman keras mencerminkan pandangan Tiongkok bahwa setiap penyimpangan dari kesempurnaan moral merupakan ancaman bagi masyarakat. Undang-undang ini didasarkan pada kepercayaan yang dibagikan secara luas tentang apa yang adil dan dapat diterima oleh penduduk Tiongkok. Ketegangan paternalistik ini, dengan penekanannya pada kaisar, dan konsep populernya mengenai tatanan politik, keadilan, moralitas, dan tempat individu dalam masyarakat, meresapi praktik hukum tradisional Tiongkok. Hakim, sebagai perwira kekaisaran yang paling dekat dengan rakyat, disebut fumu guan, "pejabat ayah dan ibu." Hakim, pada gilirannya, diharapkan untuk berperilaku baik sesuai dengan standar yang berlaku dan kewajibannya.
Persepsi bahwa proses pidana berfungsi sebagai alat negara semakin diperkuat oleh posisi hakim distrik, yang sebagai wakil pemerintah kekaisaran melakukan berbagai fungsi administrasi mulai dari pengumpulan pajak dan pemeliharaan ketertiban umum hingga penyelidikan. penuntutan, dan peradilan perkara pidana. Agregasi otoritas dalam satu orang ini membawa implikasi besar bagi potensi penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Kantor hakim distrik, atau yamen, mewakili tingkat administrasi terendah di mana hukum pemerintah berhadapan langsung dengan penduduk kekaisaran. Yamen berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk mendengarkan tuntutan hukum, titik di mana hukum resmi diterapkan secara vertikal dari negara ke individu, bukan pada bidang horizontal langsung antara individu. Terlepas dari tampilan kekuasaan negara yang mengesankan ini di tangan satu orang, beberapa pemeriksaan administratif serta pertimbangan praktis membatasi pelaksanaan diskresi magisterial.
Penggunaan proses pidana sebagai instrumen kontrol negara juga tecermin dalam prosedur peradilan yang sangat sentralistik. Para hakim dipandu oleh seperangkat aturan dan undang-undang terperinci yang menetapkan mode ajudikasi inkuisitorial yang tidak memiliki konsep "hak" yang dikembangkan untuk terdakwa sebagai pembatasan kekuasaan negara. Bentuk prosedur persidangan memberikan kesan bahwa terdakwa telah dianggap bersalah bahkan sebelum kasus itu disidangkan. Para hakim sering kali menggunakan sepenuhnya ketentuan hukum yang mengizinkan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Terdakwa ditolak penasihat hukumnya dan dilarang menghadirkan saksi-saksinya sendiri.