Masa pemerintahan Ali
Keadilan

Sejarawan asal Italia, Laura Veccia Vaglieri, menggambarkan Ali sebagai orang yang sangat setia pada tujuan Islam, dan pandangannya diterima oleh banyak kalangan. Dengan demikian, kekhalifahan singkat Ali dicirikan oleh keadilannya yang ketat, seperti yang dicatat oleh Reza Shah-Kazemi, Wilferd Madelung, Moojan Momen, Mahmoud M. Ayoub, John Esposito, Hassan Abbas, dan banyak sejarawan modern lainnya. Dalam pidato pengukuhannya, Ali menegur umat Islam karena menyimpang dari jalan yang lurus setelah kematian Muhammad, dan menambahkan bahwa mereka harus memprioritaskan kebajikan dibanding harta dan dunia. Dia berjanji bahwa tanah publik yang diberikan oleh Utsman kepada para kerabatya akan diambil kembali dan dikembalikan kepada rakyat.
Dengan maksud memulihkan visi pemerintahan kenabian, Ali memberlakukan sejumlah kebijakan kontroversial yang digambarkan sebagai "pemerintahan revolusioner" oleh sejarawan Syiah Muhammad H. Thabathaba'i. Ali segera memberhentikan hampir semua gubernur yang pernah mengabdi pada Utsman, mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak boleh diangkat ke jabatan mana pun. Dia mengganti mereka dengan orang-orang yang dianggapnya saleh, sebagian besar dari Anshar dan Bani Hasyim. Ali juga membagikan dana perbendaharaan secara merata di antara umat Islam, mengikuti praktik Muhammad. Dia dikatakan tidak mentolerir korupsi, seperti yang terlihat dari instruksi untuk komandannya, Malik al-Asytar, dan juga dari surat peringatannya kepada pejabatnya Ziyad bin Abihi dan sepupunya Ibnu Abbas. Beberapa dari mereka yang terkena dampak kebijakan ini segera memberontak melawan Ali dengan dalih balas dendam untuk Utsman. Di antara mereka adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan, gubernur petahana Suriah.
Veccia Vaglieri mengkritik Ali karena "kekakuan yang berlebihan", dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki fleksibilitas politik. Wilferd Madelung juga memandang kebijakan Ali di atas sebagai indikasi kenaifan politiknya dan keengganannya untuk mengkompromikan prinsip-prinsipnya demi kepentingan politik. Mahmoud M. Ayoub mengatakan bahwa Ali tidak naif secara politik tetapi idealis, menambahkan bahwa kejujuran Ali yang tanpa kompromi dan kebijakannya yang sangat egaliter mengesampingkan orang Arab dan suku Quraisy yang kuat. Namun, para sejarawan mengakui bahwa sifat-sifat Ali ini juga mengubahnya menjadi teladan kebajikan Islam bagi para pengikutnya. Thabathaba'i dan Ayoub mengemukakan bahwa Ali memerintah dengan kebenaran daripada fleksibilitas politik. Namun menurut Ayoub, fleksibilitas politik tetap menjadi kualitas kepemimpinan Muhammad. Pandangannya ditolak oleh Thabathaba'i yang menegaskan bahwa Islam tidak pernah mengizinkan kompromi atas alasan keadilan.
Untuk mendukung pandangannya, Thabathaba'i mencatat bahwa Muhammad berulang kali menolak seruan perdamaian dari musuh-musuhnya dengan imbalan membiarkan dewa-dewa mereka dan meninggalkan dakwah. Shah-Kazemi juga mengatakan bahwa Muhammad mengangkat beberapa mantan musuhnya ke posisi kepemimpinan untuk memberi mereka kesempatan membuktikan pengabdian mereka untuk Islam, tanpa mengkompromikan prinsip-prinsipnya. Sebaliknya, membenarkan orang-orang yang diberhentikan Ali sama saja dengan mengabaikan korupsi mereka dan merusak landasan moral kekhalifahannya. Ali Bahramian menyatakan bahwa mengganti gubernur adalah satu-satunya tindakan yang tersedia bagi Ali, baik secara prinsip maupun dalam praktik. Dia juga mencatat bahwa ketidakadilan adalah keluhan utama para pemberontak provinsi dan mereka akan berbalik melawan Ali seandainya dia mengukuhkan gubernur Utsman. Hal ini disetujui oleh Shah-Kazemi, yang menambahkan bahwa pemerataan kekayaan negara oleh Ali merupakan perubahan yang diperlukan untuk mengatasi dampak sosial yang tak terelakkan dari ketidaksetaraan besar yang tercipta di bawah pemerintahan Umar dan Utsman.