Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia
Mantan BUMN

| 2005-06-13 | Perjan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang | PP No. 23 Tahun 2005 | Menjadi BLU | PP Nomor 23 Tahun 2015 menginstruksikan agar BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menyebabkan 13 BUMN rumah sakit berbentuk Perjan harus menyelesaikan proses perubahan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2005. |
| 2005-06-13 | Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | PP No. 23 Tahun 2005 | Menjadi BLU | PP Nomor 23 Tahun 2015 menginstruksikan agar BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menyebabkan 13 BUMN rumah sakit berbentuk Perjan harus menyelesaikan proses perubahan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2005. |
| 2008-11-04 | PT Industri Soda Indonesia (Persero) | PP No. 70 Tahun 2008 | Pembubaran Usaha | Semula, pemerintah mencoba menggabungkan perusahaan ke dalam PT Garam. Namun, proses ini gagal sehingga dipilih alternatif pembubaran usaha. Proses pembubaran dimulai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2007 yang menyepakati proses pembubaran dan likuidasi perusahaan. |
| 2009-09-01 | PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) | UU No. 2 Tahun 2009 Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 | Menjadi LPEI | Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan bahwa terhitung 9 bulan sejak UU disahkan, LPEI mulai beroperasi dan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Seluruh aktiva, pasiva, serta hak dan kewajiban hukum perusahaan dialihkan ke LPEI. Tanggal mulai operasional LPEI pun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. |
| 2011-03-04 | PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) | PP No. 20 Tahun 2011 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
| 2011-11-25 | PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) | UU No. 24 Tahun 2011 | Menjadi BPJS | Pasal 60 dan pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, layanan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dialihkan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pembubaran tanpa likuidasi. Seluruh aset, liabilitas, hak dan kewajiban hukum, serta pegawai dari kedua perusahaan dialihkan ke masing-masing BPJS. |
| 2011-11-25 | PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) | UU No. 24 Tahun 2011 | Menjadi BPJS | Pasal 60 dan pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, layanan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dialihkan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pembubaran tanpa likuidasi. Seluruh aset, liabilitas, hak dan kewajiban hukum, serta pegawai dari kedua perusahaan dialihkan ke masing-masing BPJS. |
| 2013-05-08 | PT Kertas Padalarang (Persero) | PP No. 34 Tahun 2013 PP No. 35 Tahun 2013 PP No. 36 Tahun 2013 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia melalui pengeluaran saham baru sebagai konversi atas dana talangan yang sebelumnya diberikan Perum kepada PT Kertas Blabak (Persero). Hal ini menyebabkan kepemilikan saham negara terdilusi, dari yang semula sebesar 40,77% menjadi sebesar 7,75%. Sisa 7,75% saham tersebut, di saat yang sama, dijual oleh pemerintah, sehingga sejak itu pemerintah tidak lagi memiliki kepemilikan atas PT Kertas Blabak. Hal ini sekaligus membatalkan kebijakan yang sebelumnya pemerintah ambil pada tahun 2000 namun gagal terlaksana, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2000, di mana pemerintah kala itu bermaksud mendorong pengambilalihan PT Kertas Blabak (Persero) oleh PT Kertas Leces (Persero). |
| 2013-05-08 | PT Primissima (Persero) | PP No. 37 Tahun 2013 | Divestasi | Pemerintah bermaksud menjual keseluruhan saham negara pada PT Primissima (Persero) kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Meski demikian, walau peraturan pemerintah penjualan saham telah terbit, hingga kini belum tercapai kesepakatan penjualan antara Pemerintah Indonesia dengan GKBI. |
| 2013-06-05 | PT Pengerukan Indonesia (Persero) | PP No. 44 Tahun 2013 PP No. 71 Tahun 2013 | Pengambilalihan oleh BUMN | Mnjadi anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) |
| 2013-12-24 | PT Sarana Karya (Persero) | PP No. 91 Tahun 2013 | De jure divestasi, de facto pengambilalihan oleh BUMN | Pihak yang melakukan pembelian atas seluruh saham negara tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pada tahun selanjutnya, 2014, PT Wijaya Karya (Persero) mengubah nama PT Sarana Karya menjadi PT Wijaya Karya Bitumen. |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara I (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara II (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara V (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara X (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) | PP No. 72 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 2014-09-17 | PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (Persero) | PP No. 73 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara |
| 2014-09-17 | PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (Persero) | PP No. 73 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara |
| 2014-09-17 | PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (Persero) | PP No. 73 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara |
| 2014-09-17 | PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (Persero) | PP No. 73 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara |
| 2014-09-17 | PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Persero) | PP No. 73 Tahun 2014 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara |
| 2015-10-07 | PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) | PP No. 77 Tahun 2015 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) |
| 2017-11-13 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | PP No. 47 Tahun 2017 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) |
| 2017-11-13 | PT Timah (Persero) Tbk | PP No. 47 Tahun 2017 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) |
| 2017-11-13 | PT Bukit Asam (Persero) Tbk | PP No. 47 Tahun 2017 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) |
| 2018-02-28 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | PP No. 6 Tahun 2018 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) |
| 2019-10-17 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | PP No. 76 Tahun 2019 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) |
| 2019-10-17 | PT Indonesia Farma (Persero) Tbk | PP No. 76 Tahun 2019 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) |
| 2020-03-17 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | PP No. 20 Tahun 2020 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) |
| 2020-03-17 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | PP No. 20 Tahun 2020 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) |
| 2020-03-17 | PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) | PP No. 20 Tahun 2020 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) |
| 2020-03-17 | PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) | PP No. 20 Tahun 2020 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) |
| 2021-05-04 | PT Energy Management Indonesia (Persero) | PP No. 65 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
| 2021-05-05 | PT Superintending Company of Indonesia (Persero) | PP No. 66 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) |
| 2021-05-05 | PT Surveyor Indonesia (Persero) | PP No. 66 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) |
| 2021-07-02 | PT Pegadaian (Persero) | PP No. 73 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 2021-07-02 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | PP No. 73 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 2021-09-15 | PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) | PP No. 97 Tahun 2021 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), yang kemudian mengubah salah satu anak perusahaannya menjadi PT BGR Logistik Indonesia dalam rangka meneruskan operasi. |
| 2021-09-15 | PT Pertani (Persero) | PP No. 98 Tahun 2021 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero) |
| 2021-09-15 | PT Perikanan Nusantara (Persero) | PP No. 99 Tahun 2021 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) |
| 2021-10-01 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | PP No. 101 Tahun 2021 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan  Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021. |
| 2021-10-01 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) | PP No. 101 Tahun 2021 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan  Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021. |
| 2021-10-01 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | PP No. 101 Tahun 2021 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan  Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021. |
| 2021-10-06 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | PP No. 104 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) |
| 2021-10-06 | PT Sarinah (Persero) | PP No. 104 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) |
| 2021-10-06 | PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) | PP No. 104 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) |
| 2021-10-06 | PT Angkasa Pura I (Persero) | PP No. 104 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) |
| 2021-10-06 | PT Angkasa Pura II (Persero) | PP No. 104 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) |
| 2021-12-27 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) | PP No. 118 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
| 2021-12-27 | PT Sang Hyang Seri (Persero) | PP No. 118 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
| 2021-12-27 | PT Perikanan Indonesia (Persero) | PP No. 118 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
| 2021-12-27 | PT Berdikari (Persero) | PP No. 118 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
| 2021-12-27 | PT Garam (Persero) | PP No. 118 Tahun 2021 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
| 2022-01-12 | PT Dirgantara Indonesia (Persero) | PP No. 5 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero) |
| 2022-01-12 | PT PAL Indonesia (Persero) | PP No. 5 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero) |
| 2022-01-12 | PT Pindad (Persero) | PP No. 5 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero) |
| 2022-01-12 | PT Dahana (Persero) | PP No. 5 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Nindya Karya (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-01-24 | PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | PP No. 7 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) |
| 2022-02-22 | PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) | PP No. 10 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) |
| 2022-09-21 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | PP No. 33 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 2022-12-08 | PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | PP No. 45 Tahun 2022 PP No. 46 Tahun 2022 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Melalui PP Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 66 Tahun 2022, MIND ID yang semula merupakan jenama dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dipisahkan dari Inalum melalui pembentukan perusahaan BUMN baru, PT Mineral Industri Indonesia (Persero), dengan mekanisme split-off, yang diikuti oleh akuisisi Inalum oleh perusahaan baru tersebut. Dengan pemisahan ini, Inalum kini berfokus pada operasional, produksi, dan pengembangan aluminium; sementara PT Mining Industry Indonesia berfokus pada pelaksanaan fungsi Strategic Holding Company. Proses split-off dan penamaan BUMN baru ini difinalisasi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2023. |
| 2023-01-18 | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | PP No. 3 Tahun 2023 | Pengambilalihan oleh BUMN | Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) |
| 2023-02-20 | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) | PP No. 8 Tahun 2023 | Pembubaran Usaha | Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby. jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby. pada 2 Juni 2022 |
| 2023-02-20 | PT Kertas Leces (Persero) | PP No. 9 Tahun 2023 | Pembubaran Usaha | Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. jo. Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. pada 25 September 2018 |
| 2023-03-17 | PT Istaka Karya (Persero) | PP No. 13 Tahun 2023 | Pembubaran Usaha | Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada 12 Juli 2022 |
| 2023-03-17 | PT Industri Sandang Nusantara (Persero) | PP No. 14 Tahun 2023 | Pembubaran Usaha | Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor S-90/MBU/02/2022 tanggal 2 Februari 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 6 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan, sejak 2018, hanya bergantung pada jasa maklon produksi kain dan tidak mampu menutupi biaya operasioanl perusahaan. |
| 2023-04-03 | PT Kertas Kraft Aceh (Persero) | PP No. 17 Tahun 2023 | Pembubaran Usaha | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan tanggal 11 Maret 2022 sebelumnya telah menyepakati bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2008. |
| 2023-04-03 | PT Industri Gelas (Persero) | PP No. 18 Tahun 2023 | Pembubaran Usaha | Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana dituangkan melalui Surat Menteri BUMN dan Surat Direksi pada bulan Maret 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2015. |
| 2023-06-06 | Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta | PP No. 30 Tahun 2023 | Penggabungan BUMN | Digabungkan ke dalam Perum DAMRI. |
| 2024-10-17 | PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) | PP No. 43 Tahun 2024 | Pembubaran Usaha | Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2023 sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada Oktober 2024 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Keputusan pembubaran usaha diambil karena perusahaan terus merugi, jumlah karyawan tersisa yang hanya 7 orang, dan tidak memiliki fokus usaha yang jelas. |