Perbandingan bahasa Bosnia, Kroasia, Montenegro, dengan Serbia baku
Sejarah

Pada era Republik Federal Sosialis Yugoslavia, bahasa tersebut dikategorikan sebagai bahasa polisentris dengan dua ragam normatif kedaerahan: Ragam Timur (digunakan di Serbia, Montenegro, dan Bosnia dan Herzegovina oleh semua etnis, baik dengan aksen Ekavian atau Ijekavia) dan Barat (digunakan di Kroasia oleh semua etnis, hanya aksen Ijekavian). Namun, karena ketidakpuasan di kalangan intelektual Kroasia, mulai akhir 1960-an pekerja budaya Kroasia mulai menyebut bahasa tersebut secara eksklusif sebagai 'bahasa sastra Kroasia', atau kadang-kadang 'bahasa Kroasia atau Serbia' (kedua istilah tersebut juga ditentukan oleh undang-undang Kroasia tahun 1974), seperti yang biasa terjadi sebelum Yugoslavia. Bahasa tersebut dianggap sebagai satu bahasa umum dengan ragam dan dialek yang berbeda. Kesatuan bahasa mulau digaungkan, menjadikan perbedaan bukan indikator perpecahan bahasa, melainkan faktor yang memperkaya keragaman 'bahasa umum'. Selain itu, Yugoslavia memiliki dua bahasa resmi lainnya di tingkat federal, Slovenia dan Makedonia, yang dianggap mencerminkan toleransi Yugoslavia terhadap keragaman dalam penggunaan bahasa. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengasimilasi penutur bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Serbo-Kroasia.
Dengan bubarnya federasi tersebut, untuk mencari indikator tambahan identitas nasional yang bebas dan terpisah, keempat bahasa itu menjadi instrumen politik di hampir semua republik baru. Dengan meningkatnya kepopuleran neologisme di Kroasia, penekanan tambahan pada Turkisme di bagian Muslim Bosnia dan posisi istimewa alfabet Kiril di bagian negara bagian baru yang dihuni Serbia, setiap negara bagian dan kesatuan politik menunjukkan 'nasionalisasi' bahasa tersebut. Bahasa di Bosnia mulai berkembang secara mandiri setelah Bosnia dan Herzegovina menyatakan kemerdekaan pada tahun 1992. Perkembangan bahasa secara mandiri di Montenegro menjadi topik di kalangan beberapa akademisi Montenegro pada 1990-an.
Ragam baku Serbia dan Bosnia cenderung lebih moderat, yaitu menyerap kosakata dan ungkapan yang lebih banyak diserap dari berbagai bahasa (terutama dari bahasa Jerman dan Turki), sedangkan kebijakan bahasa Kroasia cenderung lebih memurnikan bahasa yang menyerap kosakata Slavia asli lainnya yang serumpun dan lebih menekankan neologisme serta penggunaan kembali kata-kata lama yang dianggap usang. Namun ada kritik terhadap kebijakan bahasa yang murni bahkan di Kroasia, seperti yang dinyatakan oleh ahli bahasa bernama Snježana Kordić. Pada tahun 2017, banyak penulis, ilmuwan, jurnalis, aktivis, dan tokoh masyarakat terkemuka lainnya dari Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Montenegro, dan Serbia menandatangani Deklarasi tentang Bahasa Umum, dihadapkan pada "konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi negatif dari manipulasi politik bahasa. dalam kebijakan bahasa saat ini dari empat negara", yang "termasuk menggunakan bahasa sebagai argumen yang membenarkan pemisahan anak sekolah di beberapa lingkungan multietnis, "terjemahan" yang tidak perlu dalam administrasi atau media, menciptakan perbedaan di mana mereka tidak ada, pemaksaan birokrasi, serta penyensoran (dan tentu juga penyensoran diri), di mana ekspresi linguistik diberlakukan sebagai kriteria afiliasi etnonasional dan sarana untuk menegaskan loyalitas politik".
Meskipun 'nasionalisasi' bahasa di empat negara, "perbedaan leksikal antara ragam etnis sangat terbatas, bahkan jika dibandingkan dengan bahasa Slavia lainnya yang serumpun dekat (seperti bahasa Ceko dan Slokavia baku, serta bahasa Bulgaria dan Makedonia), dan perbedaan tata bahasa bahkan kurang diucapkan. Lebih penting lagi, pemahaman yang lengkap antara ragam etnis dari bahasa baku membuat terjemahan dan pengajaran bahasa kedua tidak mungkin", yang semuanya berarti bahwa bahasa itu masih merupakan bahasa yang polisentris. "Pemeriksaan semua 'tingkat' utama bahasa menunjukkan bahwa bahasa Bosnia-Kroasia-Montenegro-Serbia jelas merupakan satu bahasa dengan sistem tata bahasa tunggal."