Nama Tionghoa
Nama Tionghoa di Indonesia

Artikel utama: Marga Tionghoa-Indonesia
Suku Tionghoa-Indonesia sebelum zaman Orde Baru rata-rata masih memiliki nama Tionghoa dengan 3 suku kata. Walaupun seseorang Tionghoa di Indonesia tidak mengenal aksara Han, tetapi biasanya nama Tionghoa di Indonesia tetap diberikan dengan cara romanisasi. Karena mayoritas orang Tionghoa di Indonesia adalah pendatang dari Hokkien, maka nama-nama Tionghoa berdialek Hokkien lebih lazim daripada dialek-dialek lainnya.
Banyak nama yang diindonesiakan adalah suku kata nama belakang Hokkien dengan imbuhan Barat atau Indonesia yang menghasilkan banyak nama yang terdengar eksotis. Meskipun dua orang Tionghoa memiliki nama keluarga Tionghoa yang sama, mereka bisa memiliki nama Indonesia yang berbeda. Misalnya, seseorang dengan nama belakang "林" (Mandarin: Lín, Kanton: Lam atau Lum, Hokkien: Liem atau Lim = hutan) dapat mengadopsi "Limanto", dan yang lainnya dapat menggunakan "Halim" sebagai nama yang terdengar Indonesia. Aktivis politik dan pengusaha terkenal Sofjan Wanandi (Liem Bian Koen) menerjemahkan Lin ke dalam bahasa Jawa kuno "wana" dan menambahkan imbuhan laki-laki "ndi", menghasilkan nama marga baru Wanandi.
Di zaman Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dianjurkan untuk mengindonesiakan nama Tionghoa mereka dalam arti mengambil sebuah nama Indonesia secara resmi. Misalnya Liem Sioe Liong diubah menjadi Soedono Salim. Walaupun demikian, di dalam acara kekeluargaan, nama Tionghoa masih sering digunakan; sedangkan nama Indonesia digunakan untuk keperluan surat-menyurat resmi.
Namun sebenarnya, ini tidak diharuskan karena tidak pernah ditetapkan sebagai undang-undang dan peraturan yang mengikat. Hanya tarik-menarik antara pendukung teori asimilasi dan teori integrasi wajar di kalangan Tionghoa sendiri yang menjadikan anjuran ini dipolitisir sedemikian rupa. Anjuran ganti nama tersebut muncul karena ketegangan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dengan Indonesia setelah peristiwa G30S. Tahun 1966, Ketua Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), Kristoforus Sindhunata menyerukan penggantian nama orang-orang Tionghoa demi pembangunan karakter dan nasionalisme bangsa. Anjuran ganti nama paling keras disuarakan di Jawa, sehingga mereka yang paling merasakan perubahan identitas.
Seruan ini mendapat kecaman dari kalangan orang Tionghoa sendiri dan cemoohan dari kalangan anti-Tionghoa. Yap Thiam Hien secara terbuka menyatakan bahwa nama tidak dapat menjadi ukuran nasionalisme seseorang dan ini juga yang menyebabkan nasionalis terkemuka Indonesia itu tidak mengubah namanya sampai akhir hayatnya. Cemoohan datang dari KAMI dan KAPPI yang pada waktu itu mengumandangkan nada-nada anti-Tionghoa yang menyatakan bahwa ganti nama tidak akan mengganti otak orang Tionghoa serta menyerukan pemulangan seluruh orang Tionghoa berkewarganegaraan RRT di Indonesia ke negara leluhurnya.
Ganti nama ini memang merupakan satu kontroversi karena tidak ada kaitan antara pembangunan karakter dan nasionalisme bangsa dengan nama seseorang, juga karena tidak ada sebuah nama yang merupakan nama Indonesia asli.[oleh siapa?]
Hingga saat ini, beberapa orang Tionghoa enggan menggunakan nama Tionghoanya karena khawatir dengan isu SARA dan kebiasaan masa Orde Baru. Masih sedikit sekali nama-nama asli Tionghoa yang tertera di KTP.