Konstitusi Singapura
Konstitusi Negara Singapura 1963 dan pendahulunya

Sejak Singapura didirikan sebagai pabrik atau pos perdagangan Perusahaan Hindia Timur pada tahun 1819, sejumlah undang-undang yang berstatus konstitusional telah berlaku di sana. Singapura menjadi bagian dari Straits Settlements pada tahun 1867, yang diberikan konstitusi kolonial melalui surat paten tertanggal 4 Februari 1867 yang membentuk Dewan Legislatif Straits Settlements . Surat paten selanjutnya tertanggal 17 November 1877 membentuk dewan eksekutif dan memberi wewenang kepada Gubernur untuk menunjuk hakim. Setelah itu, sejumlah instrumen hukum lainnya dikeluarkan untuk menyederhanakan struktur konstitusional koloni, tetapi tidak membuat perubahan signifikan terhadap pengaturan yang ditetapkan oleh surat paten tahun 1867 dan 1877. Konstitusi terakhir dari Straits Settlements didasarkan pada surat paten tertanggal 17 Desember 1911 sebagaimana diubah oleh surat paten dan instruksi kerajaan yang keduanya tertanggal 18 Agustus 1924.
Setelah Pendudukan Jepang, Straits Settlements bentukan dari Kolonial Inggris dibubarkan pada tahun 1946 dan Singapura menjadi koloni Mahkota (Crown Colony). Konstitusi yang baru, Singapore Order in Council tahun 1946, membentuk dewan eksekutif dan dewan legislatif yang untuk pertama kalinya, memiliki sejumlah anggota terpilih. Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1948, dan pemilihan umum legislatif pertama di Singapura diadakan pada tanggal 20 Maret 1948. Pada tahun 1953, sebuah komisi konstitusional yang dipimpin oleh Sir George Rendel dibentuk untuk merekomendasikan perubahan lebih lanjut dalam sistem konstitusional, dengan tujuan meningkatkan partisipasi yang luas dalam pemerintahan pusat dan daerah Singapura. Pemerintah Inggris menerima sebagian besar rekomendasi Komisi Rendel dalam laporannya pada bulan Februari 1954  dan menerapkannya melalui Singapore Colony Order di Council 1955, yang dikenal dengan nama Konstitusi Rendel. Meskipun Majelis Legislatif yang baru sebagian besar merupakan badan yang dipilih, administrasi kolonial tetap memiliki kewenangan atas administrasi, keuangan, keamanan dalam negeri dan hukum.
Tahap berikutnya dalam pengembangan konstitusional Singapura adalah transformasinya dari sebuah koloni menjadi negara pemerintahan sendiri di bawah Imperium Britania Raya. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Singapura (Konstitusi) Order in Council 1958, yang menciptakan posisi Yang di-Pertuan Negara sebagai kepala negara, seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan Majelis Legislatif yang dipilih secara keseluruhan dengan 51 anggota. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Malaysia tahun 1963 (Malaysia Agreement 1963), Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia, menjadi salah satu negara bagiannya dan lepas dari status kolonial Inggris. Singapura memiliki konstitusi negara baru berupa Konstitusi Negara Singapura 1963.
Ketentuan yang berkaitan dengan badan legislatif dan eksekutif pemerintah tetap sama seperti yang tercantum dalam Perintah Dewan tahun 1958. Di sisi lain, peradilan dianggap sebagai masalah federal dan tidak menjadi bagian dari Konstitusi Negara Bagian. Pada saat itu, belum ada piagam hak asasi manusia dalam Konstitusi Negara Bagian tahun 1963, karena kebebasan fundamental yang terdapat dalam Bagian II Konstitusi Federal berlaku di Singapura.