Undang-Undang Pemberian Kuasa
Pengesahan undang-undang

Suasana di sidang pertama Reichstag di Opera Kroll pukul 14.00 tanggal 23 Maret 1933 sangat berbeda dibandingkan dengan pembukaan sidang di Gereja Garnisun. Dengan mengenakan seragam cokelat SA (seperti anggota perwakilan dari Partai Nazi lainnya), Hitler berpidato di bawah spanduk dengan lambang swastika. Sang kanselir mengusulkan undang-undang pemberian kuasa yang akan memungkinkan pengesahan undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang dasar tanpa memerlukan persetujuan dari Reichstag. Dengan nada berkonsiliasi, Hitler menegaskan bahwa undang-undang pemberian kuasa yang akan ia ajukan kepada Reichstag hanya akan dimanfaatkan untuk segelintir situasi saja dan tetap mempertahankan kekuasaan Reichstag, Reichsrat, dan Presiden, serta keberlangsungan sistem federasi dan hak-hak gereja. Ia kemudian berbicara dengan nada yang mengancam bahwa pemerintahannya “bertekad dan siap untuk mencatat pernyataan penolakan yang berarti pernyataan perlawanan. Tuan-tuan, semuanya bergantung kepada Anda sekalian untuk memutuskan apakah kita akan berperang atau berdamai." Menurut sejarawan Joachim Fest, pidato ini disambut dengan tepuk tangan "dalam sebuah nuansa yang lebih menyerupai keadaan pengepungan, mengingat penjaga-penjaga SA dan SS ditempatkan di sekitar Majelis."
Penerimaan usulan semacam ini, yang akan merombak undang-undang dasar dan mencabut wewenang legislatif parlemen, masih sulit untuk diwujudkan oleh Partai Nazi pada saat itu. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Dasar Republik Weimar, dua per tiga anggota Reichstag (atau 432 anggota Reichstag) harus hadir dalam sidang dan usulan ini juga harus disetujui oleh dua per tiga anggota. Partai Nazi dan sekutunya, Partai Rakyat Nasional Jerman, hanya memiliki 340 kursi pada saat itu, sehingga tidak cukup untuk mengamendemen undang-undang dasar.
Persiapan untuk memperoleh 2/3 suara sudah dilakukan dari sebelumnya. Dalam pertemuan pertama kabinet tanggal 7 Maret 1933, Hitler menjelaskan kepada menteri-menterinya bahwa ia merasa akan memiliki cukup suara untuk mengesahkan undang-undang pemberian kuasa mengingat para anggota parlemen dari Partai Komunis telah dijebloskan ke penjara, sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Sejalan dengan perkataan ini, Presiden Reichstag Hermann Göring memutuskan, tanpa landasan hukum sama sekali, agar 81 anggota parlemen dari Partai Komunis tidak dihitung untuk memenuhi kuorum, sehingga jumlah anggota Reichstag berkurang dari 432 menjadi 378 anggota. Göring mengusulkan, apabila diperlukan, untuk menyingkirkan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat Sosial. Selain itu, berdasarkan usulan Menteri dalam Negeri Wilhelm Frick, anggota parlemen yang tidak hadir tanpa memberikan alasan akan dianggap hadir. Pada 15 Maret, Hitler memberitahukan anggota kabinetnya bahwa pengesahan undang-undang pemberian kuasa dengan 2/3 mayoritas tidak akan menjadi masalah. Kemudian, pada 20 Maret, ia melaporkan kepada kabinet bahwa ia telah memperoleh dukungan dari Partai Tengah, dengan syarat pembentukan sebuah komite kecil untuk mengawasi tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan undang-undang pemberian kuasa. Seperti di Italia ketika Benito Mussolini berhasil membungkam Partai Katolik dengan menandatangani Perjanjian Lateran sebagai gantinya, Hitler berjanji kepada Partai Tengah bahwa dukungan dari mereka akan dihadiahi dengan pengesahan sebuah konkordat dengan Gereja Katolik.
Rancangan undang-undang pemberian kuasa hanya ditolak oleh surat kabar harian berhaluan liberal, Vossische Zeitung. Pada edisi 21 Maret, surat kabar ini menulis bahwa undang-undang tersebut tidak hanya akan menimbulkan keraguan terhadap pasal-pasal penting Undang-Undang Dasar Weimar, tetapi juga "landasan-landasan hukum yang telah menjadi dasar budaya dunia eropa selama satu setengah abad." Walaupun masih memiliki milisi bersenjata, Partai Komunis dan Partai Sosialis tidak melakukan perlawanan sama sekali di luar parlemen, baik itu lewat mogok massal ataupun pemberontakan.
Setelah pembahasan selama beberapa hari, Presiden Partai Tengah Ludwig Kaas bersedia menerima usulan Hitler dengan syarat gereja tidak akan terkena dampak undang-undang pemberian kuasa, negara bagian (terutama negara bagian yang menjadi benteng agama Katolik di Jerman Selatan) akan tetap terjaga keutuhannya, dan sistem peradilan akan tetap independen. Kaas juga meminta Hitler memberikan jaminan tertulis bahwa Presiden akan memiliki hak veto; Hitler menerima permintaan ini, tetapi pada akhirnya tidak menepati janjinya. Pada siang hari tanggal 23 Maret, ketika sidang sedang ditangguhkan seusai pidato Hitler, Partai Tengah baru memberikan persetujuannya, meskipun mantan kanselir dari partai tersebut, Joseph Wirth, masih ragu. Mantan kanselir lainnya dari Partai Tengah, Heinrich Brüning, bahkan berujar, "lebih baik mati dengan agung daripada berakhir dalam kepicikan." Kaas tak kunjung menerima jaminan tertulis dari Hitler, tetapi ketika sang kanselir mengatakan bahwa jaminan tersebut sudah ditandatangani dan akan dikirim saat pemungutan suara, Kaas percaya begitu saja. Menurut pengamatan sejarawan Joachim Fest, "walaupun ia tidak pernah percaya Hitler, kali ini nadanya begitu meyakinkan sehingga ia hanya bisa percaya saja." Kaas akhirnya memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang pemberian kuasa. Kershaw berkomentar bahwa "dengan ini, Partai Tengah telah memainkan peran yang sungguh memalukan; akibat ketakutan akan teror dan penindasan di siang bolong, ia tunduk kepada taktik legalitas semu Hitler."
Selama perdebatan pada 23 Maret, hanya satu orang yang bersuara menentang undang-undang pemberian kuasa. Walaupun menerima ancaman dan menimbulkan amarah di antara anggota SA, Presiden Partai Demokrat Sosial Otto Wels, dengan nada yang tenang, berkata, "Tidak ada undang-undang yang akan memberikan kepada Anda wewenang untuk membinasakan gagasan-gagasan yang abadi dan tidak dapat dihancurkan [...] Kami memberi salam kepada mereka yang dianiaya dan dirundung. Kami memberi salam kepada teman-teman kami di Reich [...] Keberanian keyakinan kalian, kepercayaan diri kalian yang tak terputus menjamin masa depan yang lebih baik." Hitler mendapatkan kemudahan karena naskah pidato Wels sudah dikirim sebelumnya ke surat kabar, sehingga Hitler sudah mempersiapkan jawabannya. Hitler terlihat sangat kesal dan menjawab, "Anda mengira bahwa bintang Anda akan terbit lagi. Tuan-tuan, bintang Jermanlah yang akan terbit, dan bintang Anda akan sirna. [...] Jerman akan terbebas, tetapi bukan karena Anda."
Cara Hitler menjawab dianggap oleh Fest sebagai contoh "bakatnya dalam berbicara secara spontan." Hitler menjelaskan bahwa ia mengajukan rancangan undang-undang ini untuk mendapat persetujuan dari anggota Reichstag demi menghormati legalitas. Setelah pidato Hitler diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah, anggota partai-partai lain menjelaskan alasan mereka mendukung rancangan undang-undang ini. Tiga tingkat pembicaraan untuk rancangan undang-undang tersebut dipercepat menjadi beberapa menit saja, dan kemudian rancangan undang-undang tersebut disetujui dengan 444 anggota mendukung (termasuk dari politikus liberal yang kelak akan menjadi Presiden Jerman Barat, Theodor Heuss) dan 94 menentang; hanya fraksi Demokrat Sosial yang menyatakan penolakannya. Persetujuan yang diperoleh begitu besar, sehingga sebenarnya apabila anggota-anggota parlemen yang dipenjara atau melarikan diri turut hadir, keberadaan mereka tidak cukup untuk menghentikan pengesahan undang-undang ini. Undang-undang pemberian kuasa kemudian diundangkan dan mulai berlaku pada hari berikutnya, yaitu 24 Maret 1933.