stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12 adalah salah satu dari 17 tujuan yang dirumuskan oleh berbagai negara PBB yang berbunyi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah guna mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan dan efektif.
United Nations Department of Economic and Social Affairs (2015) menyebutkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mempunyai arti penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, memberantas kemiskinan ekstrem, dan menjaga kesejahteraan manusia. Dibutuhkan upaya gabungan dari sektor publik dan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menghasilkan perubahan revolusioner di semua aspek pembangunan berkelanjutan guna mencapai SDGs.
Untuk mencapai tujuan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, pada Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) ditetapkan 11 target yang diukur dengan 19 indikator. Target-target itu mencakup pengendalian bahan kimia dan limbah B3, penerapan praktik perusahaan yang berkelanjutan, dan penyelesaian penerapan kerangka konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab selama 10 tahun. Kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dan organisasi non-pemerintah menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
Target dan Indikator

Sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12, memiliki 12 target diantaranya adala sebagai berikut:
Target dan Indikator > Target 12. 1

Terget 12.1 bertujuan melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Target ini memiliki 1 indikator.
12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.
Target dan Indikator > Target 12. 2

Target 12. 2  bertujuan di 2030 mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
Target dan Indikator > Target 12.3

Target 12.3 bertujuan di 2030 mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen. Target ini memiliki 1 indikator.
12.3.1.(a) Persentase sisa makanan.
Target dan Indikator > Target 12.4

Target 12.4 bertujuan di 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Target ini memiliki 4 indikator.
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.
12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.
Target dan Indikator > Target 12.5

Target 12.5 bertujuan di 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Target ini memiliki 1 indikator.
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Diperkirakan 190.000 ton sampah, sebagian besar sampah organik, dihasilkan setiap hari di Indonesia. 20% dari 25.000 ton sampah plastik yang dihasilkan setiap hari berakhir di sungai dan lautan. Saat ini, Indonesia merupakan negara yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut, setelah Tiongkok. Pada tahun 2025, pemerintah ingin mengurangi sampah sebesar 70%. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang masif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kunci untuk menurunkan keluaran sampah di Indonesia adalah dengan mengubah sikap masyarakat terhadap pengelolaan dan pengumpulan sampah. Selain itu, penentuan langkah-langkah yang lebih radikal, seperti pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, juga dapat menjadi pilihan; di awal tahun 2019 Bali mengambil tindakan dalam upaya menurunkan produksi sampah di Indonesia.
Target dan Indikator > Target 12.6

Target 12.6 bertujuan mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. Target ini memiliki 2 indikator.
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Target dan Indikator > Target 12.7

Target 12.7 bertujuan mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. Target ini memiliki 3 indikator.
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi.
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
12.7.1.(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Target dan Indikator > Target 12.8

Target 12.8 bertujuan di 2030 menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Target ini memiliki 2 indikator.
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Target dan Indikator > Target 12.a

Target 12.a bertujuan mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Target ini memiliki 1 indikator.
12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)
Target dan Indikator > Target 12.b

Target 12.b bertujuan mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Target ini memiliki 1 indikator.
12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development
Target dan Indikator > Target 12.c

Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak. Target ini memiliki 1 indikator.
12.c.1* (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.
Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Untuk mengatur upaya pencapaian TPB di Indonesia Presiden Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Presiden Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB/SDGsTahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024.
Selain itu juga ada Peraturan Menteri dalam upaya pencapaian TPB diantaranya sebagai berikut:
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Selanjutnya Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan TPB diantaranya sebagai berikut:
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.37/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Tahun 2021.
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.124/M.PPN/HK/09/2023  tentang Pembentukan Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024.
Indonesia juga telah menyusun Peta Jalan Nasional TPB/SDGs. Peta jalan TPB/SDGs merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 - 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia juga menyusun Rencana Aksi di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung membantu pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran nasional.
Di tingkat daerah, disusun juga Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau program yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
Lamawalang, Larantuka, Flores Timur

| Lamawalang |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Nusa Tenggara Timur
Kabupaten: Flores Timur
Kecamatan: Larantuka
Kode Kemendagri: 53.06.03.2020 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Lamawalang adalah desa di kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur |
| --- | --- |
Kelurahan:  Amagarapati  Balela  Ekasapta  Larantuka  Lewolere  Lohayong  Lokea  Pantai Besar  Pohon Bao  Pohon Sirih  Postoh  Puken Tobi Wangi Bao  Sarotari  Sarotari Tengah  Sarotari Timur  Waibalun  Waihali  Weri 
Desa:  Lamawalang  Mokantarak
Lexi Romel Wagiu

Lexi Romel Wagiu
Lexi Romel Wagiu adalah seorang politikus Indonesia yang maju dalam pemilihan umum Bupati Boven Digoel 2020 dan diangkat menjadi Wakil Bupati Boven Digoel pada 13 Oktober 2021. Ia sebelumnya menjabat sebagai Quality Control Produksi PT Korindo Group Kab. Merauke (1997-1998), Operator Alat Produksi PT Intraco Penta Kab. Merauke (1998-2000), Operator – Mandor PT Purnama Raya Kab. Merauke (2000-2003), Wakil Direktur CV Romando Sport Digoel (2006-2019), dan terakhir Direktur Utama PT Expa Mandiri Kab. Boven Digul (2009-2019). Ia juga diangkat menjadi Ketua Bidang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Boven Digoel.
Leang Biring Ere 2

Leang Biring Ere 2 (Makassar: ᨒᨙᨕ ᨅᨗᨑᨗ ᨕᨙᨑᨙ, translit. Léang Biring Éré 2, har. 'Gua Pinggir Sungai 2') atau Gua Biring Ere 2 adalah situs arkeologi berupa gua prasejarah yang terletak di kawasan Karst Maros-Pangkep, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Secara administratif, gua ini terletak di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Perjalanan (aliran kepercayaan)

Perjalanan adalah sebuah organisasi aliran kepercayaan Kebatinan sejumlah masyarakat yang berpusat di daerah Cimerta, Subang, Jawa Barat.
Sejarah

Organisasi aliran kepercayaan Perjalanan diawali dengan ilham yang diterima oleh tiga pionir dan penggerak awal organisasi tersebut, yaitu Mei Kartawinata, M. Rasid, dan Sumitra. Ilham tersebut diakui diterima pada sekitar pukul 12.00 siang tanggal 17 September 1927 yang disebut Dasa Wasita dalam bentuk suara dan gestur yang dilakukan dan dialami oleh ketiga pionir tersebut.
Ajaran

Aliran kepercayaan Perjalanan memiliki ajaran basis dan tujuan yaitu mencapai kerukunan hidup dalam lingkungan bersama yang bersatu dalam wujud tuhan monistik. Tujuan hidup dipahami sebagai sebuah perjalanan untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi ajaran Perjalanan memahami bahwa jalan untuk mencapai kebahagiaan memiliki ruang lingkup dan tata cara yang berbeda-beda. Selain itu, Perjalanan mendasarkan ajarannya pada spirit kekeluargaan dan gotong royong. Perjalanan pula berasaskan Pancasila.
Perjalanan memahami bahwa wujud tuhan yang dianut bersifat tunggal, maha karsa, maha tahu, dan maha pengucap. Keberserahan diri kepada wujud ilahi dipahami sebagai bentuk kedekatan pada wujud ilahi dan sebagai medium bagi kemurahan hati tuhan untuk memberikan petunjuk bagi penganutnya.
Lihat pula

Aji Dipa
Budi Daya
Liriomyza subartemisicola

| Liriomyza subartemisicola |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Agromyzidae
Genus:: Liriomyza
Spesies:: Liriomyza subartemisicola

Liriomyza subartemisicola adalah spesies lalat yang berasal dari genus Liriomyza dan famili Agromyzidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva

Larva lalat ini herbivora dan biasanya memakan daun.
Undang-Undang Reformasi 1832

Sebuah lukisan karya Sir George Hayter untuk memperingati pengesahan Undang-Undang tersebut. Lukisan tersebut menggambarkan sesi pertama House of Commons yang baru direformasikan pada 5 Februari 1833 yang diadakan di Kapel Santo Stefanus.
Representasi Undang-Undang Rakyat 1832 (secara tak resmi dikenal sebagai Undang-Undang Reformasi 1832, Undang-Undang Reformasi Besar atau Undang-Undang Reformasi Pertama untuk membedakannya dari Undang-Undang Reformasi berikutnya) adalah sebuah Undang-undang Parlemen (diindeks sebagai 2 & 3 Will. IV c. 45) yang memperkenalkan perubahan sistem pemilihan Inggris dan Wales dalam skala besar.
Judul lengkapnya adalah An Act to amend the representation of the people in England and Wales. Judul pendek resminya dan kutipannya adalah "Representasi Undang-Undang Rakyat 1832 (2 & 3 Wm. IV, c. 45)". Undang-Undang tersebut hanya diterapkan di Inggris dan Wales; Undang-Undang Reformasi Skotlandia 1832 dan Undang-Undang Reformasi Irlandia 1832 yang terpisah menerapkan legislasi yang sama di dua negara tersebut.
Bacaan tambahan

Aidt, Toke S., and Raphaël Franck. "How to get the snowball rolling and extend the franchise: voting on the Great Reform Act of 1832." Public Choice 155.3-4 (2013): 229-250. online
Brock, Michael. (1973). The Great Reform Act. London: Hutchinson Press. online Diarsipkan 2016-04-22 di Wayback Machine.
Butler, J. R. M. (1914). The Passing of the Great Reform Bill. London: Longmans, Green, and Co.
Cannon, John. (1973). Parliamentary Reform 1640–1832. New York: Cambridge University Press.
Christie, Ian R. (1962). Wilkes, Wyvill and Reform: The Parliamentary Reform Movement in British Politics, 1760–1785. New York: St. Martin's Press.
Doull, James (2000). "Hegel on the English Reform Bill" (PDF). Animus. 5. ISSN 1209-0689.
Ertman, Thomas. "The Great Reform Act of 1832 and British Democratization." Comparative Political Studies 43.8-9 (2010): 1000-1022. online
Evans, Eric J. (1983). The Great Reform Act of 1832. London: Methuen and Co.
Foot, Paul (2005). The Vote: How It Was Won and How It Was Undermined. London: Viking.
Fraser, Antonia (2013). Perilous question: the drama of the Great Reform Bill 1832 London: Weidenfeld & Nicolson.
Mandler, Peter. (1990). Aristocratic Government in the Age of Reform: Whigs and Liberals, 1830–1852. Oxford: Clarendon Press.
Morrison, Bruce. (2011) "Channeling the “Restless Spirit of Innovation”: Elite Concessions and Institutional Change in the British Reform Act of 1832." World Politics 63.04 (2011): 678-710. online
Newbould, Ian. (1990). Whiggery and Reform, 1830–1841: The Politics of Government. London: Macmillan.
O'Gorman, Frank. (1989). Voters, Patrons, and Parties: The Unreformed Electoral System of Hanoverian England, 1734–1832. Oxford: Clarendon Press.
Phillips, John A. (1982). Electoral Behaviour in Unreformed England: Plumpers, Splitters, and Straights. Princeton: Princeton University Press.
Pearce, Edward. Reform!: the fight for the 1832 Reform Act (Random House, 2010)
Trevelyan, G. M. (1920). Lord Grey of the Reform Bill: Being the Life of Charles, Second Earl Grey. London: Longmans, Green, and Co.
Vanden Bossche, Chris R. Reform Acts: Chartism, Social Agency, and the Victorian Novel, 1832-1867 (2014) excerpt and text search
Veitch, George Stead. (1913). The Genesis of Parliamentary Reform. London: Constable and Co.
Warham, Dror. (1995). Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, c. 1780–1840. Cambridge: Cambridge University Press.
Whitfield, Bob. The Extension of the Franchise: 1832-1931 (Heinemann Advanced History, 2001), textbook
Wicks, Elizabeth (2006). The Evolution of a Constitution: Eight Key Moments in British Constitutional History. Oxford: Hart Pub., pp. 65–82.
Woodward, Sir E. Llewellyn. (1962). The Age of Reform, 1815–1870. Oxford: Clarendon Press.
Pranala luar

Full original text of the Act as passed: "Cap. XLV: An Act to amend the Representation of the People in England and Wales.". The statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. 2 & 3 William IV. London: His Majesty's statute and law printers. 1832. hlm. 154–206. Diakses tanggal 2 December 2010.
Bloy, Marjie. The Reform Act Crisis
Spartacus. 1832 Reform Act
The National Archives. "The Struggle for Democracy"
BBC Radio 4, In Our Time, The Great Reform Act
Liga Italia

Liga Italia dapat merujuk kepada:
Berbagai liga olahraga di Italia
Serie A, liga sepakbola tertinggi Italia, maupun liga-liga di bawahnya
Liga Bola Basket Italia
Liga Bola Voli Italia
Liga Bisbol Italia
Majalah:
Liga Italia (majalah sepak bola)
Sejarah
Persekutuan Liga Italik atau "Liga Paling Suci" yang dibentuk pada tahun 1494.
Let It Go!

Untuk kegunaan lain, lihat Let It Go (disambiguation).
| "Let It Go!" |
| --- | --- |
Sampul hanya CD
Lagu oleh F.T. Island
dari album 20 [Twenty]
Dirilis: July 27, 2011
Format: CD single, unduhan digital
Direkam: 2011
Genre: Rock
Durasi: 3:42
Label: Warner Music Japan
Pencipta: Kaji Katsura, Choi Minhwan, Lee Hongki
"Let It Go!" adalah lagu dari band rock asal Korea Selatan F.T. Island. Lagu ini merupakan singel kelima mereka di bawah Warner Music Japan dan kedelapan secara keseluruhan di Jepang. Lagu ini ditulis oleh Kaji Katsura, Choi Minhwan dan Lee Hongki, dan disusun oleh Corin dan Choi Jong-hoon. Album ini dirilis pada tanggal 27 Juli 2011, dalam tiga edisi: CD dan DVD Tipe A, CD dan DVD Tipe B dan hanya CD. Singel ini memulai debut pada peringkat keempat pada tangga lagu mingguan Oricon dan nomor enam pada Billboard Japan Hot 100. "Let It Go!" dan terjual lebih dari 41,500 eksemplar di Jepang.
Performa tangga lagu

"Let It Go!" memulai debut pada peringkat keempat pada tangga lagu mingguan Oricon, terjual lebih dari 33,418 kopi pada minggu pertama.
Pendudukan Vidin oleh Hungaria

Pendudukan Vidin oleh Hungaria adalah sebuah periode dalam sejarah Vidin (kini di Bulgaria barat laut) ketika wilayah tersebut dikuasai oleh Kerajaan Hungaria dan dinamai Banat Bulgaria dari tahun 1365 hingga 1369.
Perang singkat

Sebelum tahun 1359–1360, mantan penerus Kekaisaran Bulgaria, Ivan Sratsimir, telah menjadi penguasa wilayah Vidin di Kekaisaran Bulgaria Kedua dan menjadikannya sebuah entitas yang semi-independen. Pada tahun 1365, Raja Louis I dari Hungaria (yang bergelar "Raja Bulgaria" atau rex Bulgariae seperti pendahulu-pendahulunya) meminta kepada Ivan Sratsimir agar ia mengakui kekuasaan Hungaria dan menjadi vassalnya. Sratsimir menolak hal tersebut, sehingga Kerajaan Hungaria mulai melancarkan serangan untuk menaklukkan Ketsaran Vidin. Pada 1 Mei 1365, ia berangkat dari Hungaria; ia mencapai Vidin pada tanggal 30 Mei dan merebut kota tersebut pada tanggal 2 Juni setelah terjadinya pengepungan singkat.
Hungaria menawan Ivan Sratsimir dan keluarganya dan memenjarakan mereka di Benteng Humnik (di Bosiljevo). Hungaria kemudian mengambilalih seluruh wilayah Ketsaran Vidin (dikenal dengan nama Bodony dalam bahasa Hungaria) dan menjadikannya provinsi Hungaria yang diperintah oleh seseorang yang bergelar ban. Pada awalnya, wilayah ini diperintah oleh Peter Himfi, Penguasa Pozsony, dan kemudian oleh Denis Lackfi yang bergelar "Voivode Transilvania, gubernur Vidin dan penguasa vármegye Temes dan Szolnok".
Kekuasaan Hungaria

Setelah mendirikan pemerintahan lokal, Hungaria mencoba mengkatolikkan orang-orang Ortodoks Bulgaria dengan bantuan dari biarawan-biarawan Fransiskan. Walaupun tidak berlangsung lama, upaya ini melahirkan salah satu keuskupan misionaris Hungaria pertama. Menurut data Hungaria, terdapat 200.000 orang atau sepertiga warga Vidin yang berhasil dijadikan Katolik, walaupun angka ini sangat dilebih-lebihkan dan tidak realistis. Beberapa orang yang juga dijadikan Katolik adalah Ivan Sratsimir dan keluarganya. Intoleransi agama ini memicu sentimen negatif rakyat terhadap kekuasaan Hungaria, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah buku Ortodoks dari masa tersebut: "Buku ini ditulis oleh Dragan yang berdosa dan bodoh bersama dengan saudaranya Rayko pada hari-hari ketika Hungaria menguasai Vidin dan itu merupakan rasa sakit yang amat besar bagi rakyat pada masa itu."
Ayah Ivan Sratsimir, Tsar Ivan Alexander, penguasa Bulgaria di Tarnovo, tidak dapat menghentikan serangan Hungaria. Namun, beberapa tahun kemudian, ia memanfaatkan peristiwa penahanan Kaisar Romawi Timur Ioannis V Palaiologos di Vidin dan kampanye militer Conte di Savoia Amadeus VI di Pesisir Laut Hitam Bulgaria untuk mendirikan sebuah koalisi Ortodoks dan membebaskan Vidin. Ivan Alexander menawarkan kepada Romawi Timur pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam di sebelah selatan Nesebar (Messembria), dan sebagai gantinya Kaisar Ioannis V harus membayar 180.000 florins kepada Vladislav I Vlaicu, Voivode Wallachia. Sementara itu, Voivode Vlach akan merebut Vidin dan kemudian menyerahkannya kepada Ivan Alexander.
Akhir

Pada tahun 1369, pendudukan Vidin oleh Hungaria berakhir. Walaupun kampanye militer yang dilancarkan pada awalnya kurang berhasil karena Hungaria dapat merebut Vidin kembali, sekutu Ivan Alexander bernegosiasi dengan Kerajaan Hungaria dan pada akhirnya kota tersebut dikembalikan kepada Bulgaria. Kemungkinan Ivan Sratsimir kembali menjadi penguasa Vidin pada musim gugur tahun 1369.