Nasionalisme Taiwan
Sejarah dan perkembangan

Tak seorang pun dapat mengonfirmasi kapan konsep lokalisme dimulai. Sebagian mengatakan ketika gelombang besar pertama orang-orang Han beremigrasi dari Tiongkok daratan ke Taiwan di pertengahan abad ke-16, mereka pasti ingin menjaga sebagian kemerdekaan dari pengendalian kelas penguasa di kampung halaman mereka. Yang lainnya mengatakan bahwa hanya ketika Kerajaan Tungning, dengan ibukotanya di Tainan, dibangun oleh keluarga Zheng di tahun 1662, barulah konsep ini muncul.
Sebagian besar akademisi kontemporer Tionghoa dari Tiongkok daratan percaya akar gerakan lokalis dimulai selama pemerintahan Jepang (1895 sampai 1945), ketika kelompok-kelompok diorganisir untuk melobi pemerintah Kekaisaran Jepang demi otonomi dan pemerintahan Taiwan. Setelah Kuomintang (KMT) mengambil alih Taiwan, kelompok-kelompok pro pemerintahan Taiwan ditiadakan setelah Peristiwa 228 di tahun 1947. KMT memandang Taiwan terutama sebagai basis untuk mengambil kembali Tiongkok daratan dan dengan cepat berusaha menundukkan oposisi politik yang potensial di pulau ini. KMT tidak banyak mempromosikan identitas unik Taiwan; seringkali Tionghoa yang baru berimigrasi atau yang mereka sebut "Tionghoa daratan", bekerja dalam posisi pemerintahan, hidup di lingkungan-lingkungan yang terpisah dari orang-orang Taiwan. Yang lainnya, terutama para pengungsi yang lebih miskin, dihindari oleh orang Taiwan Hoklo dan hidup di antara para penduduk asli. Para Tionghoa daratan sering mempelajari Hokkien. Namun, karena Mandarin dipaksa sebagai bahasa resmi Republik Tiongkok dan bahasa Taiwan tidak diperkenankan digunakan di sekolah-sekolah, para Tionghoa daratan yang mempelajari bahasa Taiwan menemukan keterampilan bahasa mereka yang baru jadi melemah. Karena bahasa Taiwan, atau bahasa apapun selain Mandarin, dilarang dalam pos-pos militer, banyak Tionghoa dataran yang keluarganya hidup di desa-desa militer hanya berbicara Mandarin dan mungkin bahasa ibu mereka (seperti bahasa Kanton, dialek Shanghai, dsb.). Promosi nasionalisme Tionghoa di dalam Taiwan dan fakta bahwa kelompok penguasa di Taiwan dianggap orang luar oleh sebagian orang merupakan alasan yang dikutip oleh gerakan kemerdekaan Taiwan dan lokalisme.
Di akhir dasawarsa 1950an dan awal 1960an, KMT memulai periode reformasi pendidikan, termasuk pencabutan pembatasan bahasa Hokkien di sekolah-sekolah dan pemulihan sekolah-sekolah swasta yang sebelumnya ditekan. Namun, sekolah-sekolah swasta ini memiliki staff loyalis rezim dan mengandalkan pendanaan pemerintah, artinya mereka sering memberikan program politik dan indoktrinasi budaya yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Lebih jauh lagi, meskipun berbicara bahasa Hokkien di sekolah-sekolah atau basis-basis militer tidak lagi ilegal, hanya sedikit kesempatan untuk menggunakannya, karena Mandarin terus menjadi basantara yang disetujui negara.
Dalam dasawarsa 1970an dan 1980an terdapat pergeseran kekuasaan dari KMT ke orang-orang yang merupakan penduduk asli Taiwan. Pergeseran kekuasaan ini, dikombinasikan dengan liberalisasi budaya dan semakin menjauhnya kemungkinan mengambil alih kembali Tiongkok daratan, mengarah pada gerakan budaya dan politik yang menekankan pandangan sejarah dan budaya berpusat pada Taiwan dan bukan yang berpusat pada Tiongkok atau bahkan, seperti sebelum 1946, berpusat pada Jepang. Lokalisme sangat didukung oleh Presiden Lee Teng-hui.
Gerakan Bentuhua mulai menyala di pertengahan dasawarsa 1970an dengan semakin tumbuhnya ekspresi ketidakpuasan etnik karena ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik dan budaya antara Tionghoa daratan dan orang Taiwan. Mulai dasawarsa 1960an, Taiwan diselimuti masalah pembangunan industri yang pesat, pengabaian pedesaan, perselisihan tenaga kerja, dan ketidakseimbangan distribusi akses pada kekayaan dan kekuasaan sosial. Semua perubahan ini, dikombinasikan dengan hilangnya beberapa sekutu kunci, memaksa rezim KMT untuk melembagakan reformasi yang terbatas. Reformasi yang diperkenankan di bawah Chiang Ching-kuo dapat membuat pribumisasi meningkat saat para pimpinan pembangkang menimbulkan respon pada kegagalan-kegagalan pemerintah. Rubenstein (2007) memberi penghargaan pada Chiang untuk memulai Taiwanisasin sebagai yang terpenting. Kelompok-kelompok pembangkang, yang bersatu di bawah Tangwai, atau panji "di luar partai", memanggil pemerintah untuk menerima kenyataan hanya ada pemerintah Taiwan dan bukan Tiongkok. Tuntutan kunci Tangwai meliputi melembagakan demokrasi dan mengusahakan pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Rakyat Taiwan menuntut hak-hak sipil penuh seperti yang dijamin di bawah konstitusi Republik Tiongkok dan hak-hak politik setara seperti yang dialami oleh para elit Tionghoa daratan.
Elit budaya Taiwan sepenuhnya mempromosikan perkembangan karya sastra Xiang tu dan berbagai aktivitas budaya, termasuk menemukan kembali karya sastra penduduk asli Taiwan yang ditulis di zaman pemerintahan kolonial Jepang. Gerakan tangwai menghidupkan kembali simbol-simbol perlawanan Taiwan terhadap pemerintahan Jepang sebagai upaya untuk memobilisasi etnik Taiwan. Oposisi kebijakan-kebijakan budaya Tiongkok-sentris KMT mengakibatkan para pembangkang menghasilkan narasi-narasi historis nasional baru yang menmepatkan pulau Taiwan sendiri di tengah-tengah sejarah pulau ini. Rakyat Taiwan muncul sebagai rakyat yang selalu dikolonisasi dan seringkali ditindas. Konsep bentuhua akhirnya diekspresikan dalam wilayah budaya dengan dasar pikiran Taiwan sebagai tempat dengan masyarakat, budaya, dan sejarah yang unik. Prinsip ini telah diadopsi untuk memahami perwakilan budaya Taiwan dan diekspresikan dalam berbagai aktivitas budaya, termasuk musik, film, dan karya sastra serta seni pertunjukan.
Berbagai tekanan pribumisasi dan pertumbuhan penerimaan identitas budaya Taiwan menghadapi oposisi dari elemen-elemen masyarakat Taiwan yang lebih konservatif. Para kritikus berpendapat bahwa perspektif baru menciptakan identitas "palsu", yang berakar dalam nasionalisme etnik, bertentangan dengan identitas Tionghoa "autentik", yang purbakala dan sudah melekat. Banyak Tionghoa daratan yang hidup di Taiwan mengeluh budaya mereka sendiri dimarjinalisasi oleh bentuhua, dan semula mengekspresikan ketakutan menghadapi pengasingan yang semakin mendalam. Dalam dekade sebelumnya keluhan-keluhan ini telah berkurang saat Taiwan semakin memandang dirinya sendiri sebagai masyarakat pluralistik yang merangkul banyak budaya dan mengakui hak-hak semua warganya.
Dalam pertengahan hingga akhir dasawarsa 1990an, sikap-sikap terhadap lokalisme semakin diadopsi oleh tokoh-tokoh pro penyatuan yang, sambil mendukung nasionalisme Tionghoa Chiang Kai-shek, melihat sudah selayaknya atau sebaiknya memperlihatkan penghargaan yang lebih tinggi pada budaya-budaya Taiwan. Para politisi pro penyatuan seperti James Soong, mantan kepala Kantor Informasi Pemerintah, yang pernah mengawasi pembatasan dialek-dialek Taiwan, mulai berbicara dengan bahasa Hoklo pada acara-acara semiformal.