stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Suku Sikumbang
Sub-klan

Sikumbang 4 Ibu
Sikumbang Gadang
Sikumbang Bukik
Sikumbang Lurah
Kerabat

Tanjung
Koto
Piliang
Guci
Penyebaran

Suku Sikumbang termasuk salah satu suku terbesar dan cukup merata penyebarannya di seluruh alam Minangkabau sebagaimana beberapa suku besar lainnya yaitu suku Piliang, Koto, Caniago, Tanjung, Guci, Jambak dan suku-suku lainnya.
Gelar Datuk

Di antara gelar datuk suku ini adalah:
Datuak Sati (Piladang, Lima Puluh Kota)
Datuak Rajo Pangulu (Piladang, Lima Puluh Kota)
Datuak Pamuncak Alam Sati
Datuak Rangkayo Basa
Datuak Kayo
Datuak Basa Batuah
Datuak Batuah
Datuak Bandaro
Datuak Rajo Api
Datuak Rajo Agam
Datuak Mangiang
Datuak Nan Sati
Datuak Bandaro Sati
Datuak Paduko Tuan
Datuak Tunaro
Datuak Palimo Basa
Datuak Palindih
Datuak Muncak
Datuak Sinaro nan Kuniang
Datuak Majo Marajo
Datuak Tambijo
Datuak Marajo
Datuak Samiak
Datuak Panjang
Datuak Pangeran
Datuak bagindo sati
Datuak Rangkai Tungga
Datuak Mangkuto Majo (Baso, Padang Tarok)
Datuak Sipado *(?) Di gunakan dinagari Salo - Kec Baso Kab Agam, sedangkan di Kamang Magek Gelar Datuak Sipado untuk Suku Jambak ?
Datuak Basa (nagari Cupak, Solok)
datuok indo marajo dinagari matuo hilie
datuok rajo angek dinagari matuo hilie
datuok rida ameh dinagari matuo hilie
Tokoh

Berikut merupakan tokoh yang berasal dari suku Sikumbang, antara lain:
Sidi Aldi Taher Sikumbang
Rizky Billar
Fabriel Buyung Sikumbang, perwira tinggi TNI-AD
Riki Yanuarfi Sikumbang, perwira tinggi Polri yang sejak 2 April 2024 menjabat sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat.
Jalaluddin Thaib, ulama, tokoh pendidikan dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Delmeria Sikumbang, politikus Indonesia dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024.
M.Yusuf Sikumbang, anggota DPRD Riau fraksi PKB
Herman Sikumbang
Vasko Ruseimy - Politisi - Youtuber Macan Idealis
Ratu Sikumbang
Andri Warman, dosen, pengusaha, dan politikus yang menjabat Bupati Agam periode 2021–2024.
Suhatri Bur, politikus yang menjabat Bupati Padang Pariaman periode 2021-2024 sejak 26 Februari 2021.
Taufiq Kiemas, kelahiran Jakarta dan merupakan suami dari Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Republik Indonesia. Dia diberi gelar oleh warga Suku Sikumbang di Istana Pagaruyung dengan gelar Datuk Basa Batuah Datuk Maliputi
Leily Sagita
Zulhevi Sikumbang
Zahra Zafira Sikumbang istri Kim Min Gyu Pitopang
Oyong Hairudin Sikumbang, Jurnalis dan Tokoh Pemuda Kota Palembang
Lihat pula

Etnis Minangkabau
Gelar Datuk
Pranala luar

www.warsi.or.id[pranala nonaktif permanen]
Tambo Kurai Limo Jorong - Bukittinggi Diarsipkan 2012-01-12 di Wayback Machine.
| l b  Daftar suku Minangkabau |
| --- | --- |
Suku dalam Kalarasan:  Koto  Piliang  Bodi  Caniago 
Suku-suku Umum: Payobada • Pitopang • Tanjuang • Sikumbang • Guci • Panai • Jambak • Panyalai • Kampai • Bendang •  Malayu • Kutianyie • Mandailiang • Sipisang • Mandaliko • Sumagek • Dalimo •Singkuan • Singkuang • Domo • Supanjang • Sumpadang • Sambilan • Simabua
Suku-suku Minang di Negeri Sembilan: Biduanda (Dondo) • Batu Hampar (Tompar) • Paya Kumbuh (Payo Kumboh) • Mungkal • Tiga Nenek • Seri Melenggang (Somolenggang) • Seri Lemak (Solomak) • Batu Belang • Tanah Datar • Anak Acheh • Anak Melaka • Tiga Batu
Suku-suku Minang di Rokan: Melayu • Ampu • Kuti • Kandang Kopuh • Soborang • Pungkuik • Maih • Bonuo • Muniliang
Suku-suku Minang di Rao: Kandang Kopuh • Pungkuik • Bonuo • Moneiliang
Suku-suku Minang di Kuantan dan Indragiri: Koto Tuo • Kampung Tonga • Koto Baru • Moneiliang • Caniago • Melayu • Patopang • Piliang • Nan Tigo • Nan Ompek • Nan Limo • Nan Onam • Piliang Lowe • Piliang Soni • Caromin • Mandahiliang • Kampung Salapan • Tigo Kampuang • Limo Kampuang • Piliang Atas • Piliang Bawah • Piabadar • Bendang • Kampai • Koto Piliang • Piliang Godang • Piliang Kociak • Piliang Tonga
Suku-suku Minang di Kampar: Domo • Bendang • Piliong (Piliang) • Caniago • Melayu • Datuk Singo • Datuk Pandak • Melayu Bendang • Patopang (Putopang) • Melayu Tuo • Kampai
Suku-suku Pemekaran: Lubuk Batang • Sungai Napa • Tujuh Rumah • Korong Gadang • Bicu • Cubadak• Balai Mansiang
Paus Kornelius

| Santo Paus Kornelius |
| --- | --- |
Uskup Roma

Gereja: Gereja Katolik
Awal masa kepausan: 6 atau 13 Maret 251
Akhir masa kepausan: Juni 253
Pendahulu: Fabianus
Penerus: Lusius I
Informasi pribadi
Lahir: Roma, Kekaisaran Romawi
Meninggal: Juni 253 Civitavecchia, Kekaisaran Romawi
Orang kudus
Hari heringatan: 16 September
Paus Kornelius adalah uskup Roma ke-21 dan pemimpin Gereja Katolik dari tahun 251 hingga kematiannya pada tahun 253. Ia menggantikan Paus Fabianus, yang wafat sebagai martir selama penganiayaan oleh Kaisar Decius. Kornelius dikenal atas kepemimpinannya yang tegas namun penuh belas kasih dalam menghadapi perpecahan di dalam Gereja yang disebabkan oleh skisma Novatianus. Masa kepausannya ditandai dengan tantangan-tantangan besar yang menguji kesetiaan umat Kristiani di tengah ancaman penganiayaan dan perpecahan internal.
Latar Belakang Kehidupan

Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Kornelius sebelum ia diangkat menjadi Paus. Ia diperkirakan lahir di Roma pada awal abad ke-3. Ia berasal dari keluarga Kristen yang taat dan sejak muda menunjukkan panggilan kuat untuk melayani Tuhan. Sebagai imam, Kornelius dikenal karena kerendahan hati dan kasihnya kepada umat Tuhan.
Ketika Paus Fabianus wafat pada tahun 250, Gereja Roma mengalami kekosongan kepemimpinan selama lebih dari satu tahun akibat tekanan dari penganiayaan Decius. Kornelius akhirnya terpilih sebagai Paus pada tahun 251 melalui pemilihan yang diadakan secara rahasia di tengah bahaya penganiayaan.
Skisma Novatianus

Masa kepausan Kornelius diwarnai oleh skisma yang dipimpin oleh Novatianus, seorang imam Roma yang menolak kebijakan rekonsiliasi Kornelius terhadap orang-orang yang telah murtad (lapsi) selama penganiayaan Decius. Novatianus menuduh Kornelius terlalu lunak dan mengangkat dirinya sebagai Paus tandingan, sehingga menciptakan perpecahan di dalam Gereja.
Kornelius, dengan dukungan Santo Siprianus dari Kartago, menegaskan bahwa Gereja adalah tempat belas kasih dan pengampunan. Ia menetapkan bahwa para lapsi dapat diterima kembali ke dalam komunitas Gereja setelah menjalani penitensi yang tulus. Pendiriannya yang penuh belas kasih ini mencerminkan ajaran Kristus tentang pengampunan dan diterima oleh mayoritas umat Kristiani, meskipun skisma Novatianus terus berlangsung selama beberapa dekade.
Penganiayaan oleh Kaisar Gallus

Pada tahun 253, Kaisar Gallus memulai kembali penganiayaan terhadap umat Kristiani. Kornelius ditangkap dan diasingkan ke Civitavecchia, Italia. Di tempat pengasingannya, ia terus memberikan penghiburan kepada umat Kristiani yang dianiaya, baik melalui surat-surat maupun melalui teladan hidupnya yang penuh iman.
Dalam penderitaannya, Kornelius tetap setia pada Tuhan dan Gereja. Ia wafat pada tahun 253, kemungkinan besar karena penderitaan yang dialaminya di pengasingan. Kornelius dihormati sebagai martir oleh Gereja karena kesetiaannya hingga akhir hidupnya.
Konflik perbatasan Polandia-Cekoslowakia

Perubahan teritorial perbatasan Hungaria-Galisia Austria, kelak Slowakia-Polandia antara 1902 hingga 1958 (bagian merah: ke Galisia Austria/Polandia; bagian hijau: ke Hungaria/Slowakia.
Konflik perbatasan antara Polandia dan Cekoslowakia adalah konflik yang dimulai pada 1918, antar kedua negara merdeka yang baru dibentuk antara Republik Kedua Polandia dan Republik Cekoslowakia Pertama. Konflik berpusat di wilayah-wilayah sengketa Cieszyn Silesia, Teritorial Orava dan Spiš. Setelah Perang Dunia II, wilayah tersebut diperluas dengan mengikutsertakan daerah-daerah di sekitar kota Kłodzko dan Racibórz, yang dimiliki oleh Jerman hingga tahun 1945. Konflik tersebut meruncing pada 1919, hingga akhirnya diselesaikan pada 1958 melalui perundingan antara Republik Rakyat Polandia dan Republik Sosialis Cekoslowakia.
Sebelum Perang Dunia I

Sebelum Perang Dunia I, Spiš dan Orava merupakan wilayah multi-etnis, yang sebagian besar dihuni oleh kelompok etnis Goral di bagian paling utara kedua wilayah tersebut, termasuk penduduk di daerah Čadca. Dalam banyak hal, kelompok etnis Goral memiliki dialek dan kebiasaan yang mirip dengan kelompok etnis Podhale Goral. Pada akhir abad ke-19, kawasan di dalam dan sekitar Pegunungan Tatra, menjadi sangat populer dalam hal kepariwisataan bagi kalangan berpendidikan tinggi Polandia dan cerita rakyat Podhale Goral, sangat diromantisasi oleh para penulis dan seniman. Dialek Goral menjadi objek studi populer bagi kalangan ahli bahasa, yang terkait dengan sejarah bahasa Polandia karena basis Polandia kunonya.
Sehingga pada akhir abad ke-19, para intelektual Polandia secara umum mendapati penutur bahasa Goral di wilayah Spiš, Orava dan sekitar Čadca sebagai Polandia secara etnografis seperti Podhale, terlepas dari kesadaran (atau kekurangan) aktual kebangsaan para penduduknya. Terkecuali wilayah Orava timur laut dengan masuknya para pendeta terdidik Polandia ke paroki-paroki Katolik setempat, serta beberapa peredaran surat kabar berbahasa Polandia Gazeta Zakopiańska.
Pembentukan Polandia dan Cekoslowakia

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, kedua negara merdeka yang baru dibentuk yakni Republik Polandia Kedua dan Republik Cekoslowakia Pertama, saling mengklaim wilayah Cieszyn Silesia. Klaim Cekoslowakia atas wilayah tersebut karena alasan etnis dan strategis, tetapi utamanya karena berlatar belakang sejarah dan atas alasan ekonomi. Wilayah yang disengketakan tersebut adalah bagian dari tanah bersejarah yang termasuk ke dalam Wilayah Mahkota Bohemia. Satu-satunya jalur kereta api dari wilayah Ceko ke Slowakia timur (jalur Kereta Api Košice-Bohumín) melewati wilayah Cieszyn Silesia dan akses terhadap jalur kereta api ini, sangat penting bagi Cekoslowakia. Negara baru tersebut, berperang dengan Béla Kun dari Republik Soviet Hungaria, yang berupaya untuk membangun kembali kedaulatan Hungaria atas Slowakia. Wilayah Cieszyn Silesia juga sangat kaya akan sumber daya batu bara hitam dan merupakan wilayah paling maju dari seluruh Austria-Hongaria. Semua hal tersebut mengemukakan kepentingan strategis wilayah ini ke Cekoslowakia. Di sisi lain, sebagian besar penduduknya adalah orang Polandia, meskipun minoritas Ceko dan Jerman cukup besar.
Klaim Polandia atas wilayah Cieszyn Silesia berdasarkan kriteria etnis, menurut sensus terakhir Austria pada 1910, mayoritas penduduknya adalah orang Polandia.
Polandia dan Ceko masing-masing membentuk dewan lokal swa-pemerintah yang pada awalnya kedua dewan tersebut mengklaim seluruh wilayah Cieszyn Silesia, sebagaimana yang dideklarasikan oleh dewan Polandia Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pada 30 Oktober 1918 dan dewan Ceko Národní výbor pro Slezsko pada 1 November 1918. Setelah Perang Dunia I dan pecahnya Austria-Hongaria, sebagian besar wilayah tersebut, diambil alih oleh otoritas Polandia setempat pada 31 Oktober 1918. Ketidakmampuan kedua dewan nasional tersebut dalam menentukan batas akhir penetapan wilayah, tercermin dalam kesepakatan sementara yang dibuat pada 2 November 1918, lalu wilayah tersebut dibagi antara Polandia dan Cekoslowakia melalui kesepakatan sementara lainnya yang dibuat pada 5 November 1918. Kedua dewan tersebut akhirnya melebur ke pemerintah pusat independen masing-masing di Praha dan Warsawa pada 1919.
Tidak seluruh penduduk menyambut baik atas penambahan wilayah Spiš dan Orava sebagai negara bagian baru Cekoslowakia, dengan dideklarasikannya Dewan Nasional Polandia pada November 1918 di Jablonka dan deklarasi Dewan Nasional Spisz yang pro-Polandia di Stará Ľubovňa. Pada 6 November 1918, pasukan Polandia memasuki Spiš dan mundur sebulan berikutnya setelah menderita kekalahan di Kežmarok dan mendapat tekanan dari Entente. Meskipun perintah penarikan pasukan dari Warsawa dilakukan pada Januari 1919, Polandia berhasil merebut kembali wilayah utara Spiš dan dataran tinggi Orava pada Juni 1919. Polandia menuntut seluruh bagian utara wilayah tersebut hingga ke Poprad. Kedua pemerintah berjanji untuk melakukan referendum di desa-desa di Spiš utara dan wilayah Orava timur laut, tetapi janji tersebut tidak ditepati, hingga kedua pemerintah menyetujui arbitrasi.[butuh rujukan]
Serangan Cekoslowakia 1919

Pada Januari 1919, pecah perang antara Republik Polandia Kedua dan Republik Cekoslowakia Pertama atas wilayah Cieszyn Silesia di Silesia. Hal ini diakibatkan adanya penolakan dari pemerintah Polandia untuk tetap menyelenggarakan pemilihan parlemen nasional di wilayah yang disengketakan, karena tidak ada pemerintahan yang berdaulat. Permintaan tersebut datang dari pemerintah Cekoslowakia di Praha melalui perjanjian sementara.[butuh rujukan]
Perundingan 1920-an

Melalui Konferensi Spa yang diselenggarakan pada 28 Juli 1920 di Belgia, diputuskan wilayah bagian barat yang disengketakan, diberikan kepada Cekoslowakia, sementara bagian timur diberikan kepada Polandia yang menciptakan Zaolzie dengan warga minoritas Polandia di wilayah Cekoslowakia.[butuh rujukan]
Presiden Cekoslowakia, Edvard Beneš juga menyetujui untuk menyerahkan 13 desa di barat laut Spiš ke Polandia (khususnya Nowa Biała, Jurgów dan Niedzica) seluas 195 km2 dengan populasi 8.747 penduduk dan 12 desa di timur laut Orava (sekitar Jabłonka) seluas 389 km2 dengan populasi 16.133 penduduk. Pihak otoritas Cekoslowakia secara resmi menganggap penduduk mereka sebagai orang-orang Slowakia, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa dialek yang digunakan di sana adalah bahasa Polandia. Pemerintah Polandia tidak puas dengan keputusan tersebut.
Konflik ini akhirnya diselesaikan di Dewan Liga Bangsa-Bangsa (pengadilan hukum internasional) pada 12 Maret 1924, yang memutuskan bahwa Cekoslowakia tetap mempertahankan wilayah Javorina dan Ždiar yang mensyaratkan pertukaran wilayah tambahan di Orava dan wilayah sekitar Nižná Lipnica menjadi milik Polandia dan wilayah di sekitar Suchá Hora dan Hladovka menjadi milik Cekoslowakia.[butuh rujukan]
Aneksasi oleh Polandia 1938 > Persetujuan München

Pada 1938, dalam wilayah yang sedianya diminta Nazi Jerman dari Cekoslowakia adalah jalur penting persimpangan kereta api kota Bohumín. Orang Polandia menganggap kota tersebut wilayah yang krusial untuk kepentingan Polandia. Kemudian, pada 28 September, Beneš menulis sebuah catatan kepada pemerintah Polandia yang menawarkan untuk membuka kembali perdebatan seputar demarkasi teritorial di Těšínsko terkait hubungan yang saling menguntungkan, tetapi ia menunda pengiriman catatan tersebut dengan harapan akan mendapatkan kabar baik dari London maupun Paris, tetapi harapan tersebut tidak pernah ia dapatkan. Beneš kemudian beralih ke kepemimpinan Soviet di Moskwa, yang telah memulai mobilisasi parsial di bagian timur Belarus dan Ukraina serta mengancam Polandia untuk membatalkan pakta non-agresi Soviet-Polandia.
Pada 30 September siang hari, Polandia memberikan ultimatum kepada pemerintah Cekoslowakia yang menuntut untuk segera mengevakuasi pasukan dan polisi Cekoslowakia serta memberi tenggat waktu hingga tengah hari keesokan harinya. Pada 1 Oktober pukul 11:45, Kementerian Luar Negeri Cekoslowakia memanggil duta besar Polandia di Praha dan mengatakan kepada duta besar tersebut, bahwa Cekoslowakia  setuju untuk mengabulkan permintaan Polandia. Pasukan Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Władysław Bortnowski, mencaplok wilayah seluas 801,5 km2 yang berpenduduk 227.399 jiwa.
Aneksasi oleh Polandia 1938 > Arbitrase Wina Pertama

Pada November 1938, Polandia menyeberang ke wilayah Slowakia, yang mengakibatkan baku tembak di Spisz dan jatuhnya dua korban di pihak Polandia. Polandia menduduki sebagian wilayah utara Slowakia dan mendapatkan wilayah di sekitar Suchá Hora dan Hladovka, di sekitar Javorina, serta tambahan wilayah di sekitar Lesnica di Pegunungan Pieniny, wilayah kecil di sekitar Skalité dan beberapa wilayah kecil lainnya di perbatasan. Polandia secara resmi menerima wilayah tersebut pada 1 November 1938.
Perang Dunia II

Republik Slowakia Pertama memperoleh kembali wilayah-wilayah yang hilang antara tahun 1920 hingga 1924 dan wilayah yang hilang pada 1938. Aneksasi ulang ini terjadi pada Oktober 1939 (terkonfirmasi secara resmi tanggal 24 November 1939) ketika Slowakia mendukung serangan Nazi Jerman ke Polandia bulan September 1939. Aneksasi oleh negara boneka Slowakia menyelamatkan Slowakia dan sebagian populasi kecil Polandia di wilayah tersebut, terhadap teror terbuka Nazi Jerman, seperti yang dipraktikkan di Pemerintahan Umum hingga Slowakia setuju untuk turut ambil bagian dalam Holocaust, tetapi bahkan kebijakan genosida kemudian diarahkan secara khusus terhadap orang-orang Yahudi dan Roma.
Kesudahan

Pada 1945, perbatasan antara Polandia dan Cekoslowakia ditentukan sesuai dengan garis perbatasan tahun 1920.
Pada 10 Maret 1947, sebuah perjanjian yang menjamin hak-hak dasar bagi orang Slowakia di Polandia, ditandatangani antara Cekoslowakia dan Polandia. Perjanjian ini menghasilkan dibukanya 41 sekolah dasar di Slowakia dan 1 sekolah menengah atas dibuka di Polandia.
Pada 13 Juni 1958, kedua negara menandatangani perjanjian di Warsawa yang menegaskan perbatasan kedua negara pada garis perbatasan 1 Januari 1938 (garis perbatasan yang ditetapkan sebelum Persetujuan München yang diberlakukan Nazi, memindahkan wilayah dari Cekoslowakia ke Polandia).
Pada Maret 1975 Cekoslowakia dan Polandia mengubah perbatasan mereka di sepanjang sungai Dunajec untuk mengizinkan Polandia membangun bendungan di wilayah Czorsztyn dan Niedzica, sebelah tenggara Kraków.
Pustaka lanjutan

Gasiorowski, Zygmunt J. (Desember 1956). "Polish-Czechoslovak Relations, 1918-1922". The Slavonic and East European Review. Modern Humanities Research Association. 35 (84): 172–193. JSTOR 4204799.
Thaddeus V, Gromada (1979). "Slovak Nationalists and Poland during the Interwar Period". Jednota Annual Furdek. 18: 241–253.
Jesenský, Marcel (2014). The Slovak–Polish Border, 1918-1947. London: Palgrave Macmillan UK. ISBN 1137449624. OL 34565442M.
Volokitina, T.T (2000). "The polish‐Czechoslovak conflict over Teschen: The problem of resettling poles and the position of the USSR". Journal of Communist Studies & Transition Politics. 16 (1): 46–63. doi:10.1080/13523270008415429.
Woytak, Richard A. (1 September 1972). "Polish Military Intervention into Czechoslovakian Teschen and Western Slovakia in September-November 1938". East European Quarterly. 6 (3): 376–387.
Perubahan perbatasan Polandia-Ceko (1918 hingga 1958).
Bagian biru: Wilayah yang dianeksasi Polandia setelah Persetujuan München dan Putusan Arbitrase Wina Pertama.
Dhammayuttika Nikāya

| --- | --- |

Singkatan: Dhammayut
Tanggal pendirian: 1833
Pendiri: Bhikkhu Vajirañāṇo (kemudian menjadi Raja Mongkut)
Tipe: Ordo monastik Buddhis
Kantor pusat: Wat Bowonniwet Vihara, Phra Nakhon District, Bangkok, Thailand
Superior general: Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX (Petahana sejak 2017)
Dhammayuttika Nikāya (Pāli; Thai: ธรรมยุติกนิกาย; RTGS: Thammayuttika Nikai; Khmer: ធម្មយុត្តិកនិកាយ, Thômmôyŭttĕkâ Nĭkay), atau Ordo Dhammayut (Thai: คณะธรรมยุต), adalah sebuah ordo biksu Buddhisme Theravāda di Thailand, Kamboja, dan Myanmar, dengan cabang signifikan di dunia Barat. Namanya berasal dari kata Pali dhamma ("ajaran Buddha") + yutti (sesuai dengan) + ka (kelompok).
Ordo ini dimulai di Thailand sebagai gerakan reformasi yang dipimpin oleh seorang pangeran yang kemudian menjadi Raja Mongkut dari Siam, sebelum juga menyebar ke Kamboja dan Myanmar. Awalnya, Raja Mongkut merasa frustrasi karena tidak dapat menemukan biksu yang memahami ajaran asli Buddha dan benar-benar mematuhi aturan kebiksuan. Hal tersebut terjadi karena sinkretisme antara Buddhisme dan kepercayaan tradisional Thailand. Kemudian, Raja Mongkut menekankan penggunaan Tripitaka Pali sebagai otoritas utama untuk praktik monastik dan juga berupaya untuk menghapus semua unsur sinkretis takhayul dan kepercayaan tradisional. Gerakan tersebut secara resmi diakui sebagai ordo monastik yang berdiri sendiri oleh pemerintah Thailand pada tahun 1902, dan setiap biksu Theravāda Thailand yang tidak termasuk dalam ordo tersebut disebut sebagai bagian dari ordo Mahā Nikāya.
Dhammayuttika Nikāya memainkan peran politik yang penting di Thailand. Ordo ini secara historis diistimewakan oleh pemerintah dan monarki Thailand sebagai ordo yang memegang mayoritas gelar monastik kerajaan di Thailand dan sebagian besar gelar "Sesepuh Tertinggi" (kepala komunitas monastik Thailand). Ordo ini mewadahi kurang dari 10% biksu di Thailand.
Pengaruh > Kamboja

Pada tahun 1855, Raja Norodom dari Kamboja mengundang Preah Saukonn Pan, juga dikenal sebagai Maha Pan, seorang biksu Khmer yang dididik dalam Dhammayuttika Nikāya, untuk mendirikan cabang ordo Dhammayuttika di Kamboja. Maha Pan menjadi Saṅgharāja pertama dari silsilah Dhammayuttika, yang bertempat di Wat Botum, sebuah wihara baru yang didirikan oleh raja yang dikhususkan untuk para biksu Dhammayuttika. Ordo Dhammayuttika Kamboja mendapat keuntungan dari perlindungan kerajaan tetapi terkadang juga dicurigai karena hubungan dekatnya dengan monarki Thailand.
Ordo Dhammayuttika di Kamboja sangat menderita di bawah pemerintahan Khmer Merah. Pada masa pemerintahan tersebut, ordo ini kerap menjadi sasaran penindasan karena dianggap memiliki ikatan dengan monarki dan negara asing. Antara tahun 1981 dan 1991, Dhammayuttika Nikāya digabungkan dengan Mohanikay (Māha Nikāya) Kamboja dalam sistem saṅgha terpadu yang didirikan di bawah dominasi Vietnam. Pada tahun 1991, Raja Norodom Sihanouk kembali dari pengasingan dan menunjuk Dhammayuttika Saṅgharāja baru untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, yang secara efektif mengakhiri kebijakan penggabungan resmi sebelumnya. Dhammayuttika tetap ada di Kamboja, meskipun para biksu di dalamnya merupakan minoritas yang sangat kecil. Dalam menanggapi isu-isu seperti peran biksu dalam pengobatan dan pendidikan HIV/AIDS, Saṅgharāja saat ini, Bour Kry, telah mengambil posisi yang lebih liberal dibandingkan pemimpin Mohanikay (Mahā Nikāya), Tep Vong, namun tidak seradikal kelompok Buddhisme Terjun Aktif tertentu dalam ordo Mohanikay.
Pengaruh > Myanmar

Dhammayutti Mahayin Gaing (Burma: ဓမ္မယုတ္တိနိကာယမဟာရင်ဂိုဏ်း; dari Pali: gaṇa "kelompok, perkumpulan") bermula dari "tradisi reformasi Mon pada akhir abad ke-19 [yang] menelusuri garis keturunannya hingga ordo Thai Thammayut (sic)." Ordo ini adalah salah satu dari 9 ordo monastik (nikāya) yang legal secara hukum di Myanmar, berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Saṅgha tahun 1990.
Menurut statistik tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Saṅgha Mahā Nāyaka, 823 biksu tergabung dalam ordo monastik ini, mewakili 0,15% dari seluruh biksu di negara tersebut, menjadikannya ordo monastik terkecil kedua yang lergal secara hukum. Sehubungan dengan representasi geografis, mayoritas biksu Mahayin tinggal di Negara Bagian Mon (76,91%), diikuti oleh Negara Bagian Kayin yang berdekatan (13,61%).