Regulasi perbekalan kesehatan
Sejarah > Pelarangan obat internasional

Pada mulanya, obat-obatan dan pengimporannya di masa kekaisaran Tiongkok tidak dibatasi secara ketat oleh pemerintah—para bangsawan dan pejabat secara terbuka menggunakan opium sebagai obat rekreasi. Pada abad ke-17, rakyat kelas bawah pun turut menggunakan opium tidak hanya sebagai bahan pengobatan, secara mencolok kemudian menampakkan epidemi ketergantungan dan masalah sosial-ekonomi menurut pandangan kaisar. Karena epidemi semakin menjadi-jadi, pelarangan opium ditetapkan secara berulang pada abad ke-17 dan 18. Peperangan Opium terjadi karena kerajaan Barat (khususnya Inggris pada Perang Opium I) menolak menutup manufaktur dan hubungan dagang opium dengan Tiongkok mulai pada awal abad ke-19. Peristiwa itu mendorong sejumlah kritik yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pembentukan perjanjian pengawasan obat-obatan terlarang internasional pertama, Konvensi Opium Internasional yang ditandatangani di Den Hag pada 1912.
Konsep perdagangan obat terlarang sebagai masalah kejahatan internasional tumbuh pada masa di antara dua Perang Dunia. Pada tahun 1920-an, obat-obatan terlarang banyak digambarkan sebagai ancaman dari luar negeri/kelompok etnis tertentu di Inggris dan Amerika Serikat, yang khawatir akan pembalasan oleh daerah-daerah koloni, terutama di Timur Jauh.  Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani di Paris pada 1919, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan perjanjian mengenai perdagangan obat dan membentuk Komisi Penasihat tentang Opium dan Obat Berbahaya Lainnya (Advisory Commission on Opium and Other Dangerous Drugs/Opium Advisory Committee, OAC). International Criminal Police Commission (ICPC, kemudian dikenal sebagai Interpol) didirikan pada 1923 di Eropa sebagai respons terhadap kemunculan generasi baru pelaku tindak kriminal—pencuri, penipu, dan pemalsu uang; pedagang budak kulit putih; serta pedagang obat terlarang. Setelah itu, Tiongkok, Jepang, dan Turki bergabung dan turut menyepakati resolusi Kongres Berlin tahun 1926 yang menetapkan pendirian pusat layanan kepolisian di masing-masing negara yang bekerja sama dalam penyebaran nama pedagang obat terlarang dan dokumen terkait. Pada 1929, OAC sepakat bekerja sama dengan ICPC dalam membuat “daftar hitam” pedagang obat dan melakukan diskusi rahasia. Sebagai akibatnya, para pedagang obat terlarang membuat metode baru suplai, pengantaran, dan organisasi. Pada 1940-an, penyelundupan obat menjadi bisnis yang lebih besar, melibatkan beragam metode dan kelompok, termasuk mata-mata, pimpinan militer, dan prajurit. Kajian pada abad ke-21 menunjukkan bahwa penyelundupan obat juga banyak terjadi ke dalam penjara, secara umum, yang beralih fungsi dari pusat rehabilitasi tahanan menjadi tempat pemberian sanksi semata, disebabkan oleh permintaan suplai untuk swamedikasi (psikiatri), kegiatan mengisi waktu, atau pembentukan jaringan sosial dalam penjara; penggantian penggunaan obat terlarang dengan obat resep dokter, alkohol buatan sendiri, atau pilihan lain yang memunculkan perkara kesehatan; serta peran obat sebagai komponen utama "ekonomi ilegal" penjara.
Hingga awal abad ke-21, beberapa paradigma kebijakan bersangkutan penggunaan obat terlarang berkembang di berbagai negara. Diketahui bahwa kategori kebijakan menjadi dasar alokasi pendanaan program: pelarangan dan penghambatan penyelundupan obat dari luar negeri, penangkapan dan pemenjaraan pengguna, regulasi pasar obat, pengobatan, dan pencegahan. Paradigma kebijakan-kebijakan tersebut bersangkutan intervensi terhadap pelaku dalam alur perdagangan suplai dan permintaan, berdasarkan kerangka libertarian dan moralisme hukum. Di saat yang sama, paradigma pembahasan kebijakan berdasarkan konsekuensialisme berkembang dengan adanya tujuan mengurangi prevalensi (mengurangi jumlah pengguna), mengurangi kuantitas (mengurangi jumlah yang dikonsumsi oleh setiap pengguna), dan mengurangi kerugian (mengurangi kerugian/bahaya rata-rata per dosis, termasuk bahaya bagi pengguna maupun nonpengguna).