Genosida Rwanda
Genosida > Pembunuhan

Pembunuhan besar-besaran terhadap Tutsi atas dasar etnis dimulai beberapa jam setelah kematian Habyarimana. Komite krisis, yang dipimpin oleh Théoneste Bagosora, mengambil alih kekuasaan di negara tersebut setelah kematian Habyarimana, dan merupakan otoritas utama yang mengkoordinasikan genosida. Setelah pembunuhan Habyarimana, Bagosora segera mulai mengeluarkan perintah untuk membunuh Tutsi, berbicara langsung kepada kelompok interahamwe di Kigali, dan melakukan panggilan telepon kepada para pemimpin di prefektur. Pelaku terkemuka lainnya di tingkat nasional adalah Menteri Pertahanan Augustin Bizimana; komandan pasukan terjun payung Aloys Ntabakuze; dan kepala Pengawal Presiden, Protais Mpiranya. Pengusaha Félicien Kabuga mendanai RTLM dan Interahamwe, sementara Pascal Musabe dan Joseph Nzirorera bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan milisi Interahamwe dan Impuzamugambi secara nasional.
Para pemimpin militer di prefektur Gisenyi, jantung suku akazu, pada awalnya merupakan pihak yang paling terorganisir, dengan mengadakan pertemuan Interahamwe dan warga sipil Hutu; para komandan mengumumkan kematian presiden, menyalahkan FPR, dan kemudian memerintahkan massa untuk "mulai bekerja" dan "tidak ada yang perlu dikasihani", termasuk bayi. Pembunuhan tersebut menyebar ke prefektur Ruhengeri, Kibuye, Kigali, Kibungo, Gikongoro dan Cyangugu pada tanggal 7 April; dalam setiap kasus, pejabat lokal, sebagai tanggapan atas perintah dari Kigali, menyebarkan rumor bahwa FPR telah membunuh presiden, yang diikuti dengan perintah untuk membunuh Tutsi. Penduduk Hutu, yang telah dipersiapkan dan dipersenjatai selama beberapa bulan sebelumnya, dan mempertahankan tradisi patuh pada pemimpin Rwanda, melaksanakan perintah tersebut tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa genosida tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat ditolak, atau diatur secara seragam, namun merupakan "rangkaian titik kritis, dan setiap titik kritis merupakan hasil dari persaingan lokal, intra-etnis untuk mendapatkan dominasi (di antara Hutu)". Perjuangan yang berlarut-larut untuk mendapatkan supremasi di komunitas lokal berarti bahwa sikap yang lebih tegas dari komunitas internasional kemungkinan besar akan mencegah terjadinya hal terburuk.
Di Kigali, genosida dipimpin oleh Pengawal Presiden, unit elit tentara. Mereka dibantu oleh Interahamwe dan Impuzamugambi, yang memasang penghalang jalan di seluruh ibu kota; setiap orang yang melewati penghalang jalan diharuskan menunjukkan kartu identitas nasional, yang mencakup etnis, dan siapa pun yang memiliki kartu Tutsi akan langsung dibunuh. Milisi juga memulai penggeledahan rumah-rumah di kota, membunuh orang Tutsi dan menjarah harta benda mereka. Tharcisse Renzaho, prefek atau pejabat Kigali-ville, memainkan peran utama, menjelajahi penghalang jalan untuk memastikan efektivitasnya dan menggunakan posisinya di puncak pemerintahan provinsi Kigali untuk menyebarkan perintah dan memecat pejabat yang tidak cukup aktif dalam pembunuhan tersebut.
Di daerah pedesaan, hierarki pemerintah daerah dalam banyak kasus juga merupakan rantai komando pelaksanaan genosida. Prefek masing-masing prefektur, bertindak atas perintah Kigali, menyebarkan instruksi kepada para pemimpin komune (bourgmestres), yang pada gilirannya memberikan arahan kepada para pemimpin sektor, sel dan desa dalam komune mereka. Mayoritas pembunuhan di pedesaan dilakukan oleh warga sipil, di bawah perintah para pemimpin. Tutsi dan Hutu tinggal berdampingan di desa mereka, dan semua keluarga saling mengenal satu sama lain, sehingga memudahkan Hutu untuk mengidentifikasi dan menargetkan tetangga Tutsi mereka. Gerard Prunier menganggap keterlibatan massal masyarakat ini disebabkan oleh kombinasi ideologi "mayoritas demokratis", yang mengajarkan Hutu untuk menganggap Tutsi sebagai musuh yang berbahaya, budaya ketaatan yang membuta pada otoritas, dan faktor paksaan—penduduk desa yang menolak melaksanakan perintah pembunuhan sering kali dicap sebagai simpatisan Tutsi dan mereka sendiri yang dibunuh.
Terdapat sedikit pembunuhan di prefektur Gitarama dan Butare selama fase awal, karena para prefek di wilayah tersebut adalah kelompok moderat yang menentang kekerasan tersebut. Genosida dimulai di Gitarama setelah pemerintah sementara dipindahkan ke prefektur pada 12 April. Butare diperintah oleh satu-satunya prefek Tutsi di negara tersebut, Jean-Baptiste Habyalimana. Habyalimana menolak mengizinkan pembunuhan apa pun di wilayahnya, dan untuk sementara waktu Butare menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi Tutsi dari tempat lain di negara tersebut. Hal ini berlangsung hingga tanggal 18 April, ketika pemerintah sementara memecatnya dari jabatannya dan menggantikannya dengan loyalis pemerintah Sylvain Nsabimana.
Komite krisis menunjuk pemerintahan sementara pada tanggal 8 April; menggunakan ketentuan konstitusi tahun 1991 dan bukan Perjanjian Arusha, komite menunjuk Théodore Sindikubwabo sebagai presiden sementara Rwanda, sementara Jean Kambanda menjadi perdana menteri baru. Semua partai politik terwakili dalam pemerintahan, namun sebagian besar anggotanya berasal dari sayap "Hutu Power" di partainya masing-masing. Pemerintahan sementara dilantik pada tanggal 9 April, namun dipindahkan dari Kigali ke Gitarama pada tanggal 12 April, dengan alasan menghindari kemajuan FPR di ibu kota. Komite krisis secara resmi dibubarkan, namun Bagosora dan para perwira senior tetap menjadi penguasa de facto negara tersebut. Pemerintah memainkan perannya dalam memobilisasi penduduk, memberikan kesan legitimasi pada rezim tersebut, namun secara efektif merupakan rezim boneka yang tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan tentara atau aktivitas Interahamwe. Ketika Roméo Dallaire mengunjungi kantor pusat pemerintah seminggu setelah pembentukannya, ia mendapati sebagian besar pejabat sedang bersantai dan menggambarkan kegiatan mereka sebagai "menyusun rencana tempat duduk untuk pertemuan yang tidak akan diadakan dalam waktu dekat".