Bank Syariah Indonesia
Sejarah

Bank ini memulai sejarahnya pada 3 Juli 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta dan berkantor pusat di Jalan Suniaradja no. 24B, Bandung, dengan pemilik awalnya terdiri dari Sabas Gunawan, Lilis Surjati, Lies Harjati dan beberapa pemegang saham lain. Belakangan, kantor pusatnya pindah ke Jalan Suniaraja No. 82, dan pada 1988, Bank Djasa Arta tercatat memiliki 4 kantor cabang serta dikelola oleh Darmawan Tanudjaja dkk. Pada 5 Januari 1990, bank ini diakuisisi 51% sahamnya oleh Awong Hidjaja, pemilik perusahaan tekstil Panasia, dengan sisanya dimiliki beberapa pemegang saham lain.
Namanya kemudian berganti menjadi PT Bank Jasa Arta sejak 1994. Sempat juga bank ini akan berganti nama lagi sesuai induknya menjadi Bank Panasia Internasional pada 1997, namun batal. Pada 2007, Bank Jasa Arta termasuk bank kecil dengan hanya memiliki 6 kantor cabang, aset Rp 250,1 miliar, dan tercatat sempat merugi. Demi memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Jasa Arta pada 2007 sempat menjajaki rencana merger dengan Bank Harfa dan Bank Mitraniaga, dimana bank hasil merger ketiganya akan bermodal Rp 100 miliar dan dimiliki eks-ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan.
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak Desember 2001 sudah memiliki unit usaha syariah (UUS)-nya sendiri demi memenuhi keinginan pasar. UUS ini pada 2007 bertumbuh cukup lambat, namun sudah mencatatkan aset Rp 1,14 triliun dan dana pihak ketiga Rp 376 miliar. Belakangan, untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya, BRI merencanakan spin-off pada UUS-nya itu menjadi bank syariah. Tindakan ini ditempuh setelah manajemen BRI melihat bank syariah lebih memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dibanding UUS. Untuk memuluskan rencana ini, BRI kemudian mulai membidik dua bank kecil untuk diakuisisi, yaitu Bank Jasa Arta dan Bank Harmoni Internasional.
Akhirnya, pada Juni 2007, BRI memutuskan akan membeli Bank Jasa Arta. Akuisisi kemudian resmi dilakukan pada 19 Desember 2007, dengan BRI mengambilalih Bank Jasa Arta dari tangan Awong Hidjaja dan dua perusahaan miliknya (PT Panasia Synthetic Abadi dan PT Panasia Intertraco) seharga Rp 61 miliar. Rencananya, bank syariah milik BRI ini akan memiliki 51 cabang, 45 dari eks-UUS BRI dan 6 dari eks-Bank Jasa Arta serta beraset Rp 1,8 triliun. Setelah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 tertanggal 16 Oktober 2008, Bank Jasa Arta resmi berganti nama  menjadi PT Bank Syariah BRI pada 17 November 2008 dengan status berubah dari sistem konvensional ke syariah. Pada 19 Desember 2008, BRI meneken akta pemisahan UUS BRI dan penggabungannya ke dalam bank ini, yang selanjutnya mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Pasca penggabungan tersebut, nama Bank Syariah BRI diganti lagi menjadi PT Bank BRIsyariah, efektif sejak 15 Desember 2009. Pada 9 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.
Pada 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para pemegang sahamnya, dan sebelumnya manajemen ketiga bank sudah menyepakati rencana merger pada 12 Oktober 2020. BRIsyariah akan menjadi surviving entity dan dua bank syariah lain melebur ke dalamnya; hal ini dilakukan karena bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah anak usaha BUMN yang sudah go public sehingga prosesnya diharapkan lebih mudah. Saat itu, belum diputuskan nama baru BRIsyariah pasca-merger, namun dirumorkan akan bernama "Amanah Bank". Belakangan, setelah mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tertanggal 27 Januari 2021, PT Bank BRIsyariah Tbk resmi berganti nama menjadi "PT Bank Syariah Indonesia Tbk", dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah) resmi melebur ke dalam bank ini pada 1 Februari 2021. Di hari yang sama, juga diadakan peluncuran nama dan logo baru BSI ke publik. Merger ini diperkirakan akan menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.
Saat ini, BSI tengah mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi bank BUMN/milik pemerintah (kelima); rencananya, pemerintah akan memegang saham dwiwarna A. Juga rencana rights issue di kuartal-III 2022 sebesar Rp 5 triliun yang diharapkan mampu meningkatkan pasar perbankan syariah dan memenuhi kewajiban free float di bursa saham. Adapun rights issue telah dilakukan pada 19-23 Desember 2022, dengan melibatkan 4,99 miliar saham dan meraup dana Rp 5 triliun.
Pada 26 Oktober 2024, BSI merilis aplikasi perbankan digital baru bernama Byond yang telah direncanakan sejak 2022 dan resmi diluncurkan pada 9 November 2024 di Plaza Parkir Timur Senayan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir.