stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Undang-undang nama
Hungaria

Nama anak harus dipilih dari daftar nama yang telah disetujui sebelumnya. Jika nama yang diinginkan tidak ada dalam daftar, orang tua perlu mengajukan permohonan untuk persetujuan. Permohonan dikaji oleh Balai Penelitian Linguistik Akademi Sains Hungaria mengikuti prinsip.
Anak-anak yang lahir dari warga negara asing boleh memiliki nama yang dipilih sesuai dengan perundang-undangan asing.
Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur penamaan di Indonesia. Dokumen tersebut mewajibkan nama-nama ditulis dalam aksara Latin, bukan sebuah mononim (dengan ketentuan mininum 2 kata) dan tidak lebih dari 60 karakter, termasuk spasi (meskipun Kependudukan dan Catatan Sipil mengklaim tidak lebih dari 55 karakter). Nama yang sulit untuk dibaca, bermakna negatif dan multitafsir, disingkat menggunakan angka dan simbol, termasuk gelar akademik, juga dilarang. Sebelum tahun 2022, belum ada peraturan mengenai penamaan di Indonesia, memicu kemunculan nama-nama yang aneh. Akan tetapi, pemerintah Karanganyar mencoba mengatur penamaan dengan melarang "nama kebarat-baratan" pada tahun 2019, memicu kritikan dari sejumlah anggota DPR.
Islandia

Orang tua hanya boleh memilih nama anak dari sebuah daftar sekitar 1800 nama untuk masing-masing jenis kelamin. Komite Penamaan Islandia mempertahankan daftar itu dan mendengar permintaan untuk pengecualian.
Italia

Undang-undang melarang nama-nama yang dianggap konyol atau memalukan.
Jepang

Demikian pula dengan Tiongkok, Jepang memiliki sejumlah karakter yang dapat digunakan dalam nama anak.
Kyrgyzstan

Beberapa orang Kyrgyz telah merusiakan (rusifikasi) nama-nama mereka.
Sebuah undang-undang yang melarang nama-nama yang dirusiakan telah diusulkan.
Malaysia

Mulai tahun 2006, warna, sayuran, buah-buahan, serangga, dan makhluk hidup selain manusia dilarang digunakan sebagai nama oleh Departemen Registrasi Nasional Malaysia.
Selandia Baru

Undang-Undang Pendaftaran Kelahiran, Kematian dan Pernikahan 1995 melarang nama-nama yang "mungkin menyinggung perasaan bagi orang yang berakal sehat; atau [...] terlalu panjang; atau tanpa justifikasi yang memadai, [...] menyertakan, atau menyerupai, gelar resmi atau jabatan." Departemen Urusan Internasional mengatur itu.
Portugal

Portugal memiliki daftar nama yang disetujui dan tidak disetujui yang diterbitkan secara berkala oleh Lembaga Pendaftaran di Departemen Kehakiman.
Arab Saudi

Ada 50 nama yang dilarang oleh Arab Saudi.
Swedia

Nama depan Swedia "tidak akan disetujui jika dapat menyinggung perasaan atau dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang menggunakannya, atau nama-nama yang untuk beberapa alasan yang jelas tidak cocok sebagai nama depan."
Tajikistan

Pemerintah Tajikistan telah mengumumkan penyusunan daftar 3.000 nama yang telah disetujui, semua mengacu kepada budaya Tajik, sehingga melarang nama-nama dan akhiran Arab/Islam, yang dianggap memecah belah.
Di antara orang Tajik yang lebih religius, nama-nama Arab Muslim telah menjadi lebih populer dari nama Tajik.
Pemerintah Tajik telah menggunakan kata "pelacur" untuk menyebut perempuan berhijab dan menggalakkan pencukuran jenggot, selain mempertimbangkan pelarangan nama-nama Arab Muslim untuk anak-anak dan membuat orang-orang menggunakan nama Tajik. Presiden Tajikistan Rakhmon (Rahmon) mengatakan bahwa kitab syair Persia Shahnameh harus digunakan sebagai sumber untuk nama-nama, dengan undang-undang yang diusulkannya mengisyaratkan bahwa nama Muslim akan dilarang setelah undang-undang anti jilbab dan anti jenggotnya.
Amerika Serikat

Larangan berbeda-beda tergantung negara bagian, dan kebanyakan ditegakkan demi kepraktisan. Misalnya, beberapa negara bagian membatasi jumlah karakter dalam sebuah nama, karena keterbatasan dalam perangkat lunak yang digunakan untuk pencatatan resmi. Untuk alasan yang sama, beberapa negara bagian melarang penggunaan angka atau piktogram. Beberapa negara bagian melarang penggunaan kata-kata kotor. Sebaliknya, beberapa negara bagian, seperti Kentucky, tidak memiliki undang-undang nama apapun. Pengadilan telah menafsirkan Konstitusi Amerika Serikat dan Amendemen Pertama seperti umumnya untuk mendukung hak orang tua untuk memilih nama anak-anak mereka.
Salah satu undang-undang nama yang dimana beberapa orang menganggapnya ketat adalah adanya larangan tanda diakritik di California, seperti dalam nama José. Kantor Catatan Penting di California mengharuskan nama-nama hanya berisi 26 karakter dari alfabet bahasa inggris. Tidak ada hukum yang membatasi penggunaan informal tanda diakritik dan banyak orang tua melakukan hal ini.
Pranala luar

http://mentalfloss.com/article/68768/22-outlawed-baby-names-around-world
http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/17-banned-baby-names-around-4725752
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/24/banned-baby-names_n_5134075.html
Siapa, Apa, Mengapa: Mengapa ada negara yang mengatur nama-nama bayi?
Basyrah Lubis (politikus, lahir 1912)

Ini adalah nama Mandailing, marganya adalah .
| Basyrah Lubis |
| --- | --- |

 
Wali Kota Medan Ke-7
Masa jabatan 28 Februari 1961 – 30 Oktober 1964
Presiden: Soekarno
Gubernur: Raja Djundjungan Lubis Eny Karim
Pendahulu Madja PurbaPengganti P.R. Telaumbanua
Bupati Sawahlunto Sijunjung
Masa jabatan 1952–1954
Presiden: Soekarno
Gubernur: Ruslan Muljohardjo
Pendahulu Aminoeddin St. SjarifPengganti Bagindo Darwis
Bupati Militer Pasaman
Masa jabatan 1947–1949
Presiden: Soekarno
Residen/Gubernur: Mohammad Nasroen
Pendahulu Darwis TaramPengganti Bahrumsyah
 
Informasi pribadi
Lahir: (1912-01-08)8 Januari 1912 Huta Godang, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara
Meninggal: 11 Juni 1985(1985-06-11) (umur 73) Medan, Sumatera Utara
Suami/istri: Halimah
Hubungan: Raja Junjungan Lubis (abang)
Anak: 9, termasuk Prof. dr. Rizal Basjrah Lubis, Sp.THT


Sunting kotak info • L • B
 
Basyrah Lubis (atau juga dieja dengan nama Basrah Lubis, Basjrah Lubis) gelar Mangaradja Tagor Muda (8 Januari 1912 – 11 Juni 1985
) adalah pejuang kemerdekaan dan politikus Indonesia. Ia merupakan Wali Kota Medan periode 1961–1964, Bupati Sawahlunto Sijunjung periode 1952–1954, dan Bupati Militer Pasaman periode 1947–1949.
Kehidupan awal

Basyrah lahir di Huta Godang, Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari Sutan Naga Bosar Lubis dan Siti Habsyah Matondang. Kakak Basyrah, Raja Djundjungan Lubis merupakan Gubernur Sumatera Utara periode 1960–1963.
Basyrah memulai karier sebagai guru Taman Siswa di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Ia berperan dalam menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Bukittinggi ke Sumatera Utara melalui Tapanuli Selatan. Abang Basyrah, Raja Junjungan Lubis beserta para pemuda dan pejuang mengibarkan bendera Indonesia pertama kalinya di Sumatera Utara berlokasi di Huta Godang. Mereka terus menyebarkan informasi kemerdekaan sampai ke Tapanuli Utara.
Karier politik

Pada pertengahan Maret 1946,  Basyrah Lubis diangkat sebagai anggota Dewan Pimpinan Volksfront berdasarkan hasil rapat Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatera Barat. Ia duduk mewakili Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) bersama Bariun AS (Persatuan Buruh Indonesia), Chatib Soelaiman (Partai Sosialis), Soelaiman (Pemuda Republik Indonesia), dan Bachtaruddin (Partai Komunis Indonesia).
Volksfront bertanggung jawab untuk permasalahan ekonomi Sumatera Barat. Di antara kewenangannya adalah memungut pajak dari masyarakat. Namun belakangan terjadi pertentangan antara Volksfront dengan Residen Sumatera Barat Mohammad Djamil. Hal ini dikarenakan Residen menganggap kebijakan yang dilakukan oleh badan tersebut melampaui kewenangannya. Volksfront ternyata tidak hanya memungut pajak seperti yang ditugaskan, tetapi juga memungut bea masuk atas setiap barang yang keluar masuk kota.
Pada 5 April 1946, Dewan Pimpinan Volksfront menyerahkan kembali urusan ekonomi kepada Residen Sumatera Barat. Pada 24 April 1946, Basyrah Lubis bersama lima anggota Dewan Pimpinan Volksfront ditangkap. Mereka ditahan di markas polisi di pinggir Kota Padang, sebelum dipindahkan ke Hotel Merdeka, Bukittinggi.
Pada 1947, Basyrah Lubis diangkat menjadi Kepala Luhak Pasaman. Ia memindahkan ibu kota Kabupaten Pasaman dari Talu ke Lubuk Sikaping pada Agustus. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Nomor 8/GM/Instr.-49 tanggal 11 Januari 1949, Gubernur Militer Sumatera Barat Sutan Mohammad Rasjid, statusnya menjadi Bupati Militer Pasaman. Untuk menata administrasi pemerintahan, ia mengangkat para wali nagari menjadi para camat dan para wedana atas dasar pengalaman pemerintahan.
Pada 7 Desember 1949, Basyrah Lubis bersama Mohammad Nasroen, Eny Karim, dan Rakanadaldjan menjadi perwakilan Republik Indonesia dalam penandatanganan transfer kekuasaan untuk daerah Kota Bukittinggi dari Belanda kepada Indonesia.
Karier politik > Wali Kota Medan

Semasa menjadi Wali Kota Medan, Basyrah Lubis membangun sekolah-sekolah baru.
Pada 1958, istri Basyrah Lubis, mendirikan Yayasan Gedung Wanita Sumatera Utara. Yayasan ini mendapat sumbangan sebidang tanah dengan hak izin bangunan dari Pemerintah Kota Medan.
Pada 16 September 1964, Komite Gabungan Organisasi Pegawai Pemerintah Kota Medan (RKS SS/SB Pegawai Negeri) mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumatera Utara untuk "merestrukturisasi" Wali Kota Basyrah Lubis. Pernyataan itu juga menuntut pemecatan Berman Purba dan Datuk Besar, kepala beberapa dinas di pemerintahan kota. Wali Kota Basjrah Lubis dituduh mengutamakan kerja sama dengan beberapa stafnya, yang pernah menjadi pejabat pemerintahan boneka Negara Sumatera Timur dan mereka yang pernah menjadi anggota partai politik terlarang (Masyumi, PSI), daripada dengan stafnya yang revolusioner. Basjrah Lubis dalam kebijakan tata kotanya juga dianggap mengutamakan individu tertentu daripada proyek pendidikan atau kesehatan. Serikat buruh pabrik karet di Sumatera Utara dalam rapat plenonya menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan PNI agar Basyrah Lubis dirombak. Serikat buruh itu mengecam keras kebijakan Wali Kota terkait proyek pembangunan ruko di sepanjang Jalan Palangkaraya dan Jalan Cirebon, Medan.
Pada 23 September 1964, delegasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Kota Medan mengajukan tuntutan kepada Gubernur, Front Nasional, dan DPRD Kota Medan agar dilakukan pencopotan dan penyelidikan aset-aset Basyrah Lubis. Menurut anggota DPRD Medan Siin Irawady, Basyrah Lubis telah menerima surat panggilan dari Menteri Dalam Negeri dan kemungkinan ada hubungannya dengan tuntutan Gerwani.
Pada 10 Oktober 1964, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Basyrah Lubis sebagai Wali Kota Medan dan posisinya digantikan oleh P.R. Telaumbanua.
Kehidupan pribadi

Basyrah Lubis menikahi Halimah dan memiliki sembilan orang anak, salah satunya Prof. dr. Rizal Basjrah Lubis, Sp.THT yang pernah menjabat Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan periode 1990–1998.
Pemilihan umum Bupati Rote Ndao 2024

Pemilihan umum Bupati Rote Ndao 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Rote Ndao periode 2024–2029.
Pemilihan Bupati Rote Ndao tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan bupati Paulina Haning-Bullu dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Rote Ndao 2024.
Calon > Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya

| Paulus Henuk | Apremoi Dudelusy Dethan |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao   2019-2024: Kader Partai Solidaritas Indonesia

Partai Pengusung dan Pendukung
Gerindra Golkar Perindo PSI PAN PPP PKB Hanura
Calon > Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gelora

| Vicoas Trisula Bhakti Amalo | Bima Theodorianus Fanggidae |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati

Pilot dan Pengusaha: Mantan Calon Bupati Rote Ndao Pilkada 2018

Partai Pengusung dan Pendukung
Gelora PKN Demokrat
Calon > Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasional Demokrat

| Paulina Haning-Bullu | Sandro Fanggidae |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati

Bupati Rote Ndao   2021-2025: Kader PDIP

Partai Pengusung dan Pendukung
NasDem PDI-P PKS PBB
Hasil Resmi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao 2024

| Calon | Calon | Suara | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paulus Henuk - Apremoi Dudelusy Dethan | 40.474 | 53.41 |
|  | Vicoas Trisula Bhakti Amalo - Bima Theodorianus Fanggidae | 9.296 | 12.27 |
|  | Paulina Haning-Bullu - Sandro Fanggidae | 26.008 | 34.32 |
| Jumlah | Jumlah | 75.778 | 100.00 |

| Suara sah | Suara sah | 75.778 | 100.00 |
| Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | 0 | 0.00 |
| Jumlah suara | Jumlah suara | 75.778 | 100.00 |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 101.018 | 75.01 |
Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao No. 1185 Tahun 2024
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao 2024

Pasangan calon nomor urut 2 (Vicoas Trisula Bhakti Amalo - Bima Theodorianus Fanggidae) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Jumat, 6 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025.
Romantika di Rusun

| Romantika di Rusun |
| --- | --- |

Genre:  Drama  Komedi 
Skenario:  Melvi Yendra  Sokat Rachman 
Sutradara: Effi Zen
Pemeran:  Ricky Harun  Valeria Stahl  Nasar Anuz  Chantiq Schagerl  Puy Brahmantya 
Penggubah lagu tema: Orkes Nunung CS
Lagu pembuka: "Abang Gorengan" oleh Orkes Nunung CS
Lagu penutup: "Abang Gorengan" oleh Orkes Nunung CS
Penata musik: Joseph S Djafar
Negara asal: Indonesia
Bahasa asli: Bahasa Indonesia
Jmlh. musim: 1
Jmlh. episode: 15 (daftar episode)
Produksi
Produser eksekutif:  Filriady Kusmara  Didi Ardiansyah  Emilka Chaidir 
Produser:  Edward Chandra  Iwan S. Manan 
Sinematografi: Oji Manca
Penyunting:  Hamidi Noor Wahid  Ajee Respati  Rizky  Fernanda  Tito  Mucklis  Suyud Bacuy  Iman Windia S 
Pengaturan kamera: Multi-kamera
Durasi: ±50 menit
Rumah produksi: MNC Pictures
Distributor: MNC Media
Rilis asli
Jaringan: MNCTV
Rilis: 30 September (2019-09-30) – 21 Oktober 2019 (2019-10-21)
Romantika di Rusun adalah serial televisi Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana 30 September 2019 pukul 12.00 WIB di MNCTV. Serial ini disutradarai oleh Effi Zen dan dibintangi oleh Ricky Harun, Valeria Stahl, dan Nasar Anuz.
Sinopsis

Kisah romantika tentang keseharian pasangan Kendar (Ricky Harun) dan Puspa (Valeria Stahl) yang menjalani hidup di rumah susun dengan mengontrak. Mereka memiliki tetangga dengan sifat yang unik dan berbeda-beda.
Suatu hari, Kendar sedang menjemput keponakannya: Anita (Chantiq Schagerl), Fariz (Nasar Anuz), Dea (Basmallah Gralind), dan seorang bayi. Mereka berempat akan tinggal bareng bersama dalam kontrakan Kendar dan Puspa. Pak RT datang ke kontrakan Kendar dan bertanya tentang kabar kebenaran ke Kendar bahwa Kendar membawa anak-anak ke rusun itu. Kendar pun menjawab iya termasuk dari yang lebih tua. Lalu Desi (Puy Brahmantya) membicarakan masalah itu ke ibu-ibu lainnya bahwa Kendar membawa 4 keponakannya ke rusun itu.
Puspa mencoba menerima mereka dan menjadi ibu yang baik untuk mereka.
Pemeran

| Pemeran | Peran |
| --- | --- |
Ricky Harun: Kendar
Valeria Stahl: Puspa
Nasar Anuz: Fariz
Chantiq Schagerl: Anita
Puy Brahmantya: Desi
Sinyo Riza: Gugun
Rully Firmansyah: Daman
Basmallah Gralind: Dea
Ludia Amaye Maryen: Lidia
Susi Ngapak: Vita
Weni Panca: Mira
Vera Bening: Ibu RT
Fadil Firdaus: Iqbal
Ucup Gembul: Dodit
Bilal Pitung: Kimung
Yusuf Surya: Pak RT
Hendrik Beta: Sanjaya
Yanto Tampan: —
Cerelia Raissa: Aura
Kevin Lukas: Dandy
Almer Avrillare: Radit
N/A : Not Available
Pranala luar

(Indonesia) Situs web MNC Pictures
Romantika di Rusun di RCTI+
20029 di Vision+
Michael Waltz

| Michael Waltz |
| --- | --- |

 
Penasihat Keamanan Nasional AS ke-29
Petahana
Mulai menjabat  20 Januari 2025
Presiden: Donald Trump
Wakil: Alex Wong
Pendahulu Jake SullivanPengganti Petahana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Distrik 6 Florida
Masa jabatan 3 Januari 2019 – 20 Januari 2025
Pendahulu Ron DeSantisPengganti Jabatan lowong
 
Informasi pribadi
Lahir: Michael George Glen Waltz 31 Januari 1974 (umur 51) Boynton Beach, Florida, U.S.
  Bronze Star Medal       

Sunting kotak info • L • B
 
Michael George Glen Waltz (lahir 31 Januari 1974
) adalah seorang politikus asal Amerika Serikat. Ia merupakan veteran militer berpangkat kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia merupakan seorang veteran perang di Afghanistan dan pendukung lama Donald Trump. Michael Waltz terpilih kembali ke Kongres meskipun harus mengosongkan jabatannya untuk bertugas di Gedung Putih. Dalam peran ini, Waltz akan menjabat sebagai penasihat utama Gedung Putih untuk masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, sebuah peran penting yang tidak memerlukan konfirmasi.
Latar belakang dan pendidikan

Michael George Glen Waltz lahir pada 31 Januari 1974. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang besar pada bidang pertahanan dan keamanan. Ia menempuh pendidikan di Virginia Military Institute, sebuah akademi militer ternama di AS. Pendidikan ini membentuk pandangan dan keterampilannya di bidang militer yang kemudian memainkan peran penting dalam karirnya.
Karier militer

Sebelum terjun ke dunia politik, Waltz mengabdi dalam militer sebagai anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat AS, atau yang dikenal sebagai Green Beret. Dalam peran ini, ia ditugaskan dalam berbagai misi di Timur Tengah, termasuk di Afghanistan, tempat ia mendapatkan pengalaman langsung dalam situasi konflik.
Dedikasinya terhadap tugas membawanya menerima berbagai penghargaan militer, termasuk Bronze Star dan penghargaan atas keberanian dalam pertempuran. Pengalamannya sebagai tentara tidak hanya membentuk pandangannya, tetapi juga membuatnya lebih berkomitmen untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan veteran dan keamanan nasional setelah pensiun dari militer.
Waltz tetap aktif dalam isu-isu terkait militer, dan menjadi seorang komentator serta penulis buku, Warrior Diplomat: A Green Beret’s Battles from Washington to Afghanistan, yang menceritakan kisahnya sebagai tentara dan diplomat.
Karier politik

Michael Waltz memulai karir politiknya dengan maju sebagai kandidat DPR AS mewakili distrik keenam Florida pada tahun 2018. Ia memenangkan pemilihan tersebut dan menjadi orang pertama yang pernah menjabat sebagai Green Beret yang duduk di DPR AS. Sejak itu, ia terpilih kembali dalam pemilu-pemilu berikutnya.
Di DPR, Waltz tergabung dalam Komite Angkatan Bersenjata dan Komite Sains, Teknologi, dan Antariksa. Waltz dikenal vokal dalam menyuarakan pandangannya mengenai ancaman global, khususnya terkait dengan kebijakan AS terhadap Tiongkok dan Iran, serta pentingnya meningkatkan pertahanan nasional. Ia juga mendukung penguatan militer dan meningkatkan anggaran pertahanan untuk melindungi kepentingan AS di dalam dan luar negeri.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

"Perwakilan Tinggi" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Perwakilan Tinggi (disambiguasi).
| Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri   dan Kebijakan Keamanan |
| --- | --- |
Lambang
Petahana Kaja Kallas sejak 1 Desember 2024
Ditunjuk oleh: Dewan Eropa dengan persetujuan Presiden Komisi Eropa
Masa jabatan: 5 tahun
Pejabat perdana: Jürgen Trumpf (CFSP) Catherine Ashton (FASP)
Dibentuk: 1999 (CFSP) 2009 (FASP)
Wakil: Presiden menteri luar negeri
Situs web: Council Commission
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (bahasa Inggris: High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, HR) adalah koordinator dan perwakilan dari Urusan Umum Luar Negeri dan Keamanan (CFSP) di Uni Eropa. Saat ini, pemegang jabatan tersebut adalah Kaja Kallas.
Tugas dan wewenang

Perwakilan Tinggi berwenang mengemukakan pendapat di seluruh wilayah Uni Eropa dan mengadakan perundingan dengan negara-negara anggotanya. Pemegang jabatan ini juga memimpin Perwakilan Khusus Uni Eropa dan mengadakan jabatan-jabatan yang diperlukan.
Selain bertindak sebagai wakil Uni Eropa di politik internasional, Perwakilan Tinggi juga bertindak sebagai
ex-officio Wakil Presiden Komisi Eropa;
peserta dalam sidang Dewan Eropa;
penanggung jawab Perwakilan Khusus Uni Eropa;
pimpinan Dinas Luar Negeri dan utusannya;
Presiden Dewan Urusan Luar Negeri
Sekretaris Jenderal Uni Eropa Barat (dibubarkan pada 30 Juni 2011)
Presiden Badan Pertahanan Eropa
Ketua Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan
Berdasarkan usulan yang pernah diajukan oleh Presiden Uni Eropa dari Swedia, Perwakilan Tinggi berwenang memerintah dan mengatur gaji pegawai EEAS, serta mengusulkan kenaikan gajinya. Perwakilan Tinggi bertanggung jawab mengangkat pegawai EEAS dan mengendalikan urusan-urusan luar negeri (selain perdagangan serta pengembangan dan peningkatan kerjasama yang harus dilakukan sesuai dengan persetujuan Komisi), termasuk mengambil keputusan awal mengenai keamanan dan intelijen. Namun, walaupun Perwakilan Tinggi dapat mengambil keputusan awal, keputusan-keputusan pun pada akhirnya harus mendapat persetujuan dari Dewan agar dapat diterapkan. Perwakilan Tinggi juga harus mengadakan laporan kepada Parlemen.
Sejarah

Jabatan ini pertama kali diadakan sejak Perjanjian Amsterdam ditandatangani. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Uni Eropa memiliki tugas yang sama dengan Perwakilan Tinggi dalam bidang umum urusan luar negeri dan keamanan. Javier Solana menjadi Perwakilan Tinggi yang pertama. Pada mulanya, jabatan ini memiliki wewenang yang tidak sebanyak diberikan dalam Perjanjian Lisbon. Saat ini, pemegang jabatannya adalah Federica Mogherini.
Penunjukan

Perwakilan Tinggi ditunjuk oleh Dewan Eropa berdasarkan suara terbanyak. Walaupun begitu, untuk mengambil peran dalam Komisi sebagai wakil presiden, Perwakilan Tinggi harus hadir di hadapan Parlemen untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan dan kemudian diadakan pemungutan suara Parlemen agar diraih persetujuan untuk bergabung di Komisi.
Gaji pokok bulanan Perwakilan Tinggi sebesar €23.006,98.