stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Stasiun Tonjong Baru
Sejarah

Agar mobilitas penumpang dari Batavia hingga kawasan Banten semakin lancar, maka pada tahun 1890-an perusahaan Staatsspoorwegen (SS) berencana membangun sebuah jalur kereta api yang menghubungkan daerah Duri hingga daerah Serang, melalui daerah Tangerang dan Cikande.
Proyek jalur pun sudah dikerjakan. Di tengah jalannya pembangunan, rencana trase jalur ini akhirnya dibatalkan dan diubah menjadi melalui daerah Parung Panjang hingga ke Rangkasbitung, jalur ini selesai pada 1 Oktober 1899. Trase jalur kereta api pertama yang sudah terlanjur dibangun pun dicukupkan pembangunannya hanya sampai di daerah Tangerang saja, dan diresmikan sebagai jalur kereta api Tangerang-Duri yang berstatus sebagai jalur cabang. Jalur ini selesai dibangun pada 2 Januari 1899.
Jalur kereta api dari Stasiun Rangkasbitung diteruskan pembangunannya oleh Staatsspoorwegen (SS) hingga ke daerah Serang pada 1 Juli 1900, yang kemudian dilanjutkan kembali hingga ke dekat Pelabuhan Anyer Kidul pada 1 Desember 1900 (termasuk membuka Halte Tandjong, yang kemudian berubah nama menjadi Tondjong). Pada 1 Desember 1914, dibuat sebuah jalur percabangan di Stasiun Krenceng yang mengarah ke daerah Merak untuk mengakomodasi Pelabuhan Merak yang lebih dekat untuk menyeberang ke Lampung.
Jalur yang menuju ke Anyer Kidul pada awalnya berstatus sebagai jalur utama, sedangkan jalur yang menuju ke Merak berstatus sebagai jalur cabang. Di kemudian waktu, status kedua jalur ini ditukar.
Halte ini semula bernama Tandjong (TAJ), yang kemudian diubah menjadi Tondjong (TOJ). Halte Tonjong pada awalnya adalah sebuah halte yang hanya memiliki 1 jalur saja, dan berstatus sebagai perhentian yang dilayani. Diperkirakan, Halte Tonjong lama dibongkar pada era 1990-an lalu digantikan dengan bangunan baru dengan emplasemen yang lebih besar dan statusnya yang berubah menjadi stasiun guna mendukung pembangunan terminal peti kemas serta kereta api angkutan peti kemas.
Dahulu, pada petak antara Halte Tandjong dan Stasiun Tjilegon (Cilegon) terdapat Halte Serdang, sedangkan pada petak yang menuju ke Stasiun Karangantoe (Karangantu) terdapat Halte Banten. Halte-halte tersebut kini sudah tidak aktif lagi.
Pada tahun 2001, sempat dijalankan kereta api angkutan peti kemas dari Pelabuhan Bojonegara hingga ke Stasiun Kalimas. Untuk keperluan angkutan ini, dibuatlah sebuah percabangan jalur dari Stasiun Tonjong Baru yang mengarah ke Pelabuhan Bojonegara. Perjalanan kereta api ini memakan waktu tempuh 28 jam 43 menit, hampir menyamai KA Baja Satwa relasi Cilegon-Kalimas pada saat itu yang memakan waktu tempuh 29 jam. Kereta api peti kemas Bojonegara-Kalimas hanya bertahan selama 2-3 tahun saja, sampai akhirnya relasinya dipotong menjadi Kalimas-Sungai Lagoa. Bekas percabangan jalur dari Stasiun Tonjong Baru yang mengarah ke Pelabuhan Bojonegara pun tidak digunakan lagi, hingga kemudian dibongkar.
Bangunan dan tata letak

Stasiun Tonjong Baru hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Terdapat lahan bekas jalur 3 yang sebelumnya berfungsi sebagai sepur badug dan sepur simpan, serta jalur 3 ini terhubung ke jalur cabang yang mengarah ke Pelabuhan Bojonegara. Stasiun ini terletak di daerah yang cukup terpencil, yaitu di tengah hamparan ladang.
Stasiun ini dilengkapi dengan 2 peron penumpang yang berukuran tinggi dan rendah. Peron tinggi ini dibangun bersamaan dengan proyek revitalisasi rel KA lintas Rangkasbitung-Merak pada tahun 2021.
Insiden

Pada 22 November 2012, sekitar pukul 14.00 siang, KA batu bara rangkaian pendek relasi Cigading-Bekasi anjlok di sekitar Stasiun Tonjong Baru. Akibat kejadian ini, lalu lintas kereta api Merak-Rangkasbitung terganggu dan ratusan penumpang telantar.
Layanan kereta api > Lokal (Commuter Line)

| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Relasi perjalanan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| LM Commuter Line Merak | Rangkasbitung | Merak | – |
Galeri

Bangunan utama Stasiun Tonjong Baru.
Peron tinggi Stasiun Tonjong Baru yang dibangun bersamaan dengan proyek revitalisasi rel KA lintas Rangkasbitung-Merak pada tahun 2021.
Kondisi emplasemen Stasiun Tonjong Baru.
Terletak di daerah yang cukup terpencil, di tengah hamparan ladang.
Bekas railbed percabangan jalur ke Pelabuhan Bojanegara (kanan).
Bekas jembatan percabangan jalur ke Pelabuhan Bojanegara (kanan).
Sisa potongan jalur 3 di aspal perlintasan KA Stasiun Tonjong Baru.
Curucok Barat, Simpang Tiga, Pidie

| Curucok Barat |
| --- | --- |
Gampong
Negara:  Indonesia
Provinsi: Aceh
Kabupaten: Pidie
Kecamatan: Simpang Tiga
Kodepos: 24181
Kode Kemendagri: 11.07.18.2017 
Luas: -
Jumlah penduduk: 146 (2000)
Kepadatan: -
Curucok Barat adalah gampong di kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh |
| --- | --- |
Gampong:  Blang Leuen  Bunien  Cebrek  Cot Ara  Cot Jaja  Cot Paleue  Curucok Barat  Curucok Sagoe  Curucok Timur  Dayah Blang  Dayah Blang Cut  Dayah Lampong Awe  Jaja Baroh  Jaja Tunong  Kampung Blang  Kulam Baro  Kupula  Lambideng  Lheue  Liliep Bungie  Linggong Sagoe  Madika  Mamplam  Mantak Raya  Mesjid Bungie  Mesjid Gigieng  Mesjid Tungue  Meunasah Blang  Meunasah Empeh  Meunasah Gong  Meunasah Jurong  Meunasah Lhee  Meunasah Raya Paya  Nien  Padang  Paloh Tok Dhue  Pante  Peukan Sot  Peukan Tuha  Pulo Blang  Pulo Gajah Mate  Pulo Raya  Pulo Tu  Raya Paleue  Sagoe  Seuk Cukok  Seukee  Sukon  Teungoh Mangki  Ujong Baroh  Ujong Gampong  Ulee Barat
Orang Bugis di Malaysia

Museum Bugis yang berada di Pontian, Johor.
Suku Bugis adalah salah satu etnik yang terdapat dalam populasi Malaysia. Banyak tokoh berpengaruh dan terkenal di Malaysia yang memiliki darah keturunan Bugis. Suku Bugis bukanlah satu-satunya suku bangsa asal Indonesia yang telah terdapat dalam masyarakat Malaysia, terdapat juga suku Minangkabau, suku Jawa, suku Banjar, suku Bawean,  suku Makassar dan lain-lain. Migrasi orang Indonesia ke Malaysia telah terjadi sebelum zaman kolonial khususnya pada masa pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit. Suku bangsa Bugis di Malaysia telah beradaptasi pada budaya dan nilai sosial setempat dengan sangat baik. Komunitas orang Bugis di Malaysia telah mengadopsi budaya Melayu, mereka berbicara dalam bahasa Melayu dan menggunakan nama-nama Melayu.
Sensus penduduk di Malaysia tidak mengkategorikan Bugis sebagai suku bangsa tersendiri melainkan diklasifikasikan sebagai Orang Melayu. Kehadiran orang Bugis di Malaysia telah menjadi bagian sejarah dan sebuah kontribusi bagi perkembangan Negara Malaysia. Beberapa Perdana Menteri di Malaysia adalah keturunan Bugis. Diantaranya adalah Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan putranya Najib Tun Razak yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Banyak juga figur publik Malaysia yang memiliki darah keturunan Bugis seperti Yuna.
Sejarah Bugis di Tanah Melayu

Orang Bugis memegang peranan penting dalam sejarah di Tanah Melayu. Orang-orang Bugis pada saat itu terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam politik kerajaan-kerajaan Melayu ketika itu. Bermula saat Raja Sulaiman Badrul Alam Shah ingin menguasai Johor, Riau, dan Lingga yang dikuasai oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau dikenal dengan julukan Raja Kecik. Lalu dengan bantuan orang-orang Bugis dari Klang, Raja Sulaiman berhasil merebut wilayah Johor, Riau, dan Lingga dari tangan Raja Kecik. Sebagai balas budi, Raja Sulaiman memberikan gelar Yang Dipertuan Muda kepada Daeng Marewah yang memerintah di wilayah Johor, Riau, dan Lingga. Hingga saat ini raja-raja di Kesultanan Johor dan Kesultanan Selangor adalah keturunan Bugis.
Integrasi Bugis sebagai Melayu

Suku Bugis di Malaysia tidak dikategorikan sebagai suku bangsa tersendiri. Namun, sensus penduduk di Malaysia umumnya mengkategorikan orang Bugis sebagai Orang Melayu. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang Melayu lain sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Malaysia.
Orang yang diakui sebagai Melayu menurut Perlembagan Persekutuan (Konstitusi Negara Malaysia) perkara 160 klausa 2 adalah sebagai berikut:
“Orang Melayu” ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu dan—
(a) yang lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau Singapura atau yang lahir sebelum Hari Merdeka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada Hari Merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau
(b) ialah zuriat seseorang yang sedemikian;
Hal ini menyebabkan semua ras dan suku tanpa terkecuali jika memenuhi syarat diatas akan diklasifikasikan sebagai Melayu dan mendapatkan hak keistimewaan dan kewajiban sebagai orang Melayu di Malaysia menurut hukum Malaysia.
Integrasi Bugis sebagai Melayu > Hak dan keistimewaan Melayu

Hak istimewa orang Melayu adalah hak yang telah disepakati oleh para pemimpin Malaysia terdahulu yang mereka berikan kepada orang Melayu sebagai kompensasi kesediaan rakyat Melayu di tanah Melayu untuk menerima etnis Tionghoa dan etnis India untuk berbagi kehidupan di tanah Melayu secara bersama-sama. Hak-hak keistimewaan ini termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Orang Bugis yang diklasifikasikan sebagai Melayu di Malaysia sebenarnya diuntungkan karena konstitusi Malaysia memberikan hak-hak keistimewaan bagi orang-orang Melayu di negara tersebut. Berikut isi kandungan hak-hak keistimewaan orang Melayu menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia:
Integrasi Bugis sebagai Melayu > Hak dan keistimewaan Melayu > Jabatan dalam kerajaan

Beberapa jabatan penting didalam pemerintahan Malaysia harus dipegang oleh orang Melayu. Salah satu jabatan tertinggi yang hanya dapat diduduki oleh orang Melayu adalah Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Yang di-Pertuan Agong adalah gelar resmi bagi kepala negara di Negara Malaysia dan memiliki masa jabatan selama lima tahun.
Integrasi Bugis sebagai Melayu > Hak dan keistimewaan Melayu > Peruntukan Beasiswa

Kuota pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya harus mengutamakan orang Melayu terlebih dahulu daripada orang bukan Melayu.
Integrasi Bugis sebagai Melayu > Hak dan keistimewaan Melayu > Bantuan Ekonomi

Setiap peraturan dibuat untuk memudahkan orang-orang Melayu dalam mendapatkan izin atau sertifikasi untuk menjalankan usaha, bisnis ataupun kegiatan ekonomi lainnya.
Tokoh Bugis-Malaysia

Abdullah Ahmad Badawi (Perdana Menteri Kelima Malaysia)
Tun Abdul Razak (Perdana Menteri kedua Malaysia)
Najib Tun Razak (Perdana Menteri keenam Malaysia)
Muhyiddin Yassin (Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia)
Yuna (Penyanyi)
Sultan Ibrahim Ismail (Sultan Johor)
Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj (Sultan Selangor)
Gereja Bunda Maria Penolong Abadi, Siglap Hill

| Gereja Bunda Penolong Abadi |
| --- | --- |
Gereja Katolik Paroki Bunda Penolong Abadi, Siglap Hill
bahasa Inggris: Church of Our Lady of Perpetual Succour
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 1°19′15″N 103°55′4″E﻿ / ﻿1.32083°N 103.91778°E﻿ / 1.32083; 103.91778
1°19′14.4″N 103°55′07.3″E﻿ / ﻿1.320667°N 103.918694°E﻿ / 1.320667; 103.918694
Lokasi: 31 Siglap Hill, Singapore 456085
Negara: Singapura
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Jumlah anggota/umat: 9.860
Jumlah umat mingguan: 8.000
Situs web: Website Paroki Siglap Hill
Sejarah
Didirikan: 1961 (1961)
Dedikasi: Bunda Maria Penolong Abadi
Tanggal dedikasi: 7 Oktober 1961
Tanggal konsekrasi: 1961
Arsitektur
Status: Gereja paroki
Status fungsional: Aktif
Gaya: Modern
Selesai: 1961
Spesifikasi
Kapasitas: 1.600
Jumlah lantai: 4
Bahan bangunan: Beton
Administrasi
Keuskupan Agung: Singapura
Divisi: Timur
Klerus
Jumlah Imam: Romo Dominique Demé (Administrator) Romo Kenny Tan (On leave)
Imam rekan: Romo Edmund Chong
 
Gereja Bunda Maria Penolong Abadi (bahasa Inggris: Church of Our Lady of Perpetual Succour) juga dikenal sebagai Gereja OLPS, adalah sebuah gereja paroki Katolik yang terletak di Siglap Hill, Singapura, di dalam kawasan perumahan Siglap, dekat stasiun MRT Kembangan, Singapura.
Aruna Shields

| Aruna Shields |
| --- | --- |
Aruna Shields pada tahun 2010
Lahir: 6 Agustus 1978 (umur 46) London, Inggris
Pekerjaan: Aktris
Tahun aktif: 2002−sekarang
Situs web: arunashields.com

  
Aruna Shields (lahir 6 Agustus 1978
) adalah seorang aktris, pembuat film dan terapis asal Inggris. Ia debut di Bollywood dengan film Prince.
Filmografi

| Tahun | Film Fitur | Role | Other Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Mission Improbable |  |  |
| 2010 | Prince | Maya |  |
| 2010 | Mr Singh Mrs Mehta | Neera Singh |  |
| 2010 | Ao: The Last Hunter | Aki |  |
| 2011 | Dhada | Penari Lagu |  |
| 2012 | Vanilla Sundae | Jazz Kaur |  |
| 2014 | GoldFrapp |  |  |
Televisi

| Televisi | Peran | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Uncovering Iran | Atlet | BBC |
| Breakfast with Frost | Tamu | BBC |
| Byker Grove | Kekasih | Sir David Frost |
Iklan

| Iklan | Peran | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| LYNX / AXE ...Lynx Blow | Gadis gua interaktif *memenangkan penghargaan* | Dare |
| Pantene PRO V | Diri sendiri | Rankin/ digital |
Pranala luar

Situs web resmi
Aruna Shields di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Aruna Shields di X
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Norwegia  Prancis (data)
Kerajaan Balanipa

Kerajaan Balanipa adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Sulawesi Barat pada tahun 1511 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah I Manyambungi. Pendirian Kerajaan Balanipa merupakan kesepakatan dari persekutuan Appeq Banua Kayyang yang meliputi empat negeri, yaitu Napo, Samasundu, Mosso dan Todang-todang. Kerajaan ini menerapkan sistem demokrasi dalam pewarisan tahta.  Kelas sosialnya terdiri dari tau maradeka, tau pia, maraqdia dan batua. Kerajaan Balanipa menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Gowa. Selain itu, kerajaan ini juga bekerja sama dengan Kesultanan Bima dalam keagamaan, ekonomi dan politik.
Awal Pendirian

Pada abad ke-13 M, di wilayah Mandar telah berdiri Kerajaan Passokkorang. Kerajaan ini menguasai wilayah Mandar dengan kekuatan militer. Pemberontakan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-15 M, setelah rajanya mulai memerintah secara sewenang-wenang. Selain itu, kerajaan ini juga mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke pesisir barat Pulau Sulawesi untuk membuat jalur perdagangan melalui laut. Perkampungan-perkampungan yang ada di wilayah hilir Sungai Mandar akhirnya membentuk persekutuan yang disebut Appeq Banua Kayyang. Persekutuan ini terdiri dari wilayah Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-todang. Para pemimpinnya disebut dengan Tomakaka.
Pada akhirnya, persekutuan Appeq Banua Kayyang tidak mampu menahan serangan dari Kerajaan Passokkorang. Para Tomakaka akhirnya meminta bantuan dari Kerajaan Gowa. Akhirnya diutuslah I Manyambungi yang merupakan anggota pasukan elit Kerajaan Gowa. Ia berhasil menahan serangan Kerajaan Passokkorang dan mempertahankan wilayah Appeq Banua Kayyang. Setelah itu, persekutuan Appeq Banua Kayyang berubah menjadi Kerajaan Balanipa dengan I Manyambungi sebagai raja pertama. Gelar Pappuangan digunakan untuk menggantikan gelar Tomakaka. Sedangkan gelar untuk raja adalah Mara'dia. Masing-masing Pappuangan tetap mengatur dan mengurus wilayah kekuasaannya.
Sistem Pemerintahan

Kerajaan Balanipa menerapkan pemerintahan dengan sistem presidensial yang disebut Appe Banua Kayyang. Sistem ini menetapkan penguasa wilayah yang disebut Pappuangan, yang meliputi Pappuanagan Napo, Pappuangan Samasundu, Pappuangan Mosso dan Pappuangan Todang-todang. Para Pappuangan mempunyai kedudukan yang sama di Kerajaan Balanipa. Mereka menjadi anggota dari dewan adat yang disebut ada’ kayyang. Dewan ini berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan kekuasaan raja dari Kerajaan Balanipa.
Kerajaan Balanipa juga tidak memiliki istana kerajaan sebagai pusat pemerintahan. Sistem pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan di rumah raja yang terpilih. Hal demikian dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan kondisi mereka kepada raja. Selain itu, Kerajaan Balanipa juga menyetarakan antara raja dan masyarakat, sehingga tidak ada pemberian upeti dari masyarakat untuk raja. Segala urusan pemerintahan sepenuhnya dibiayai oleh raja dengan bantuan sukarela dari para pemilik wilayah dan masyarakat.
Pewarisan tahta Kerajaan Balanipa menerapkan sistem demokrasi. Pemilihan raja tidak didasarkan pada garis keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan dalam memerintah. Selain itu, calon raja harus memiliki etika yang baik, memiliki prestasi, serta mencintai masyarakat dalam kerajaannya. Para calon raja dipilih dan diangkat menjadi raja oleh Appe Banua Kayyang. Para raja yang terpilih tetap mendapatkan pengawasan ketat dari Appe Banua Kayyang. Raja yang melakukan pelanggaran kekuasaan akan diberhentikan dari posisinya, baik oleh masyarakat sendiri atau diwakilkan oleh Appe Banua Kayyang.
Kerajaan Balanipa juga menerapkan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pembuatan aturan kerajaan sepenuhnya menjadi hak masyarakat dengan diwakili oleh Appe Banua Kayyang. Kedudukan Appe Banua Kayyang adalah sebagai pemangku adat di pusat pemerintahan kerajaan dan pemimpin di wilayah masing-masing. Raja berperan sebagai pelaksana aturan di pusat pemerintahan, sedangkan di wilayah lainnya dilaksanakan oleh  para Pappuangan. Pengawasan pelaksaana aturan kerajaan ditugaskan kepada Pabbicara Kayyang. Tugasnya adalah menasehati raja di bidang hukum, memimpin persidangan, dan mendampingi raja. Pabbicara Kayyang dipilih oleh raja dengan persetujuan Appe Banua Kayyang. Pekerajaan Pabbicara Kayyang hanya di pusat pemerintahan, sedangkan di wilayah lain pekerjaannya diberikan kepada penegak aturan yang disebut Tomawuweng.
Sosial Budaya

Masyarakat Kerajaan Balanipa memiliki tiga nilai sosial dalam menjalani hidup, yaitu angga, siri dan lokko.  Angga merupakan nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, serta hal yang pantas dan tabu di dalam hubungan kemasyarakatan. Pembentukan hukum adat Kerajaan Balanipa didasari oleh angga. Proses melaksanakan dan mempertahankan angga disebut sebagai siri. Ukuran dari nilai diri atau harga diri seseorang ditentukan dari siri. Mereka yang tidak menerapkan nilai dari angga dan siri disebut sebagai lokko. Siri dipahami sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang baik secara pribadi. Sebaliknya, lokko dipahami sebagai harga diri dalam pandangan harkat dan martabat seseorang dalam marga atau masyarakat umum.
Sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, masyarakat Balanipa tidak mengenal sistem stratifikasi sosial. Setiap perselisihan diselesaikan dengan hukum rimba dengan kekuatan sebagai penentu pihak yang menang. Pihak yang berselisih harus bertarung di arena pertarungan yang disebut bala tau dengan disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kekacauan, sehingga dibentuklah kelompok pengadilan hukum yang disebut tomawuweng. Tugasnya adalah untuk menentukan pihak yang bersalah dalam suatu perselisihan. Para tomawuweng ini harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum adat dan angga. Setelah permasalahan di masyarakat semakin banyak, mereka kemudian menunjuk seorang pemimpin yang disebut Tomakaka. Tugasnya adalah menjamin keamanan dan mempersatukan masyarakat dalam keteraturan serta melindungi mereka dari ancaman luar. Dalam perkembangannya, para Tomakaka menjadi penguasa-penguasa kecil yang memerintah dengan bantuan Tomawuweng. Dalam kepemimpinan para Tomakaka, stratifikasi sosial hanya terdiri dari kelompok orang bebas (tau maradeka) dan orang-orang pilihan (tau pia).
Setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa, kelas sosial terdiri dari tau maradeka, tau pia, maraqdia dan batua. Kelas maraqdia merupakan kedudukan sosial dari para raja-raja Balanipa yang memerintah masyarakat, sedangkan tau pia dianggap kelompok yang memiliki kekuasaan langsung atas wilayah dan masyarakat. Kelas sosial terendah adalah kelas batua yang terdiri dari para budak yang membantu urusan rumah tangga. Kelas ini tetap memiliki hak yang sama dengan kelas sosial lainnya serta medapatkan perlindungan dari kelas tau pia dan maraqdia dari Kerajaan Balanipa.
Dalam menyelesaikan urusan-urusan kemasyarakatan, Kerajaan Balanipa menerapkan budaya musyawarah yang disebut sirumung karaya. Setiap keputusan harus merupakan keputusan yang disepakati bersama. Kesepakatan diperoleh dari proses pertukaran pendapat yang disebut assamaturuang dan hasil keputusannya disebut assamalewuang. Kelanjutan dari Sirumung Karaya adalah budaya gotong-royong yang disebut sikalulu. Kegiatan sikalulu meliputi pengusiran penjajah, pembangunan jalan, pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, sikalulu juga berupa kegiatan yang bersifat kekeluargaan seperti membantu pemindahan rumah, pengambilan dan pembersihan hasil panen,  mendorong perahu, acara syukuran, khitanan, dan pernikahan.
Raja-raja > I Manyambungi Todilaling

I Manyambungi Todilaling adalah raja pertama dari Kerajaan Balanipa. Ia menjadi pembuat dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Balanipa. Pada masa pemerintahannya, ia menyeimbangkan kekuasaan antara raja dan dewan adat sebagai perwakilan masyarakat. Selain itu, ia membuat kebijakan tentang pewarisan tahta Kerajaan Balanipa yang tidak ditentukan berdasarkan garis keturunan. I manyambungi menetapkan bahwa pewaris tahta harus mencintai masyarakatnya dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaannya serta berbudi luhur.
Raja-raja > Tomepayung

Setelah I Manyambungi wafat, yang menjadi raja kedua dari Kerajaan Balanipa adalah Tomepayung. Ia adalah putra dari I Manyambungi. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa meluas hingga meliputi Kerajaan Binuang dan kerajaan-kerajaan di hulu Sungai Mandar bagian utara. Perluasan wilayah kemudian dilanjutkan dengan menaklukkan Kerajaan Passokkorang dan membagi-bagi wilayahnya. Pappuangan Tenggelang dan Luyo diberikan kekuasaan di wilayah Baro-baro, Malumba, Banato, Andau, dan Alapang. Daerah Mapili, Campalagian, dan Tapango menjadi daerah otonom. Sedangkan wiilayah Mongoi, Karoke, Sattako, Salunase, Puttapi, Sayoang, Salarri dan Pussui disatukan menjadi wilayah Palili. Setelah itu, Kerajaan Allu, Kerajaan Taramanu, dan Kerajaan Tu'bi memilih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa secara damai melalui perjanjian persahabatan dan persaudaraan.
Tomepayung juga membuat beberapa jabatan pada masa pemerintahannya. Pertama, ia membuat jabatan mara''dia matoa atau wakil raja. Jabatan ini diberikan kepada para bangsawan Kerajaan Balanipa dengan peran sebagai penasihat adat. Mara'dia matoa pertama ialah Todijallo yang merupakan saudara seayah dari Tomepayung.  Selain itu, dibentuk pula jabatan mara'dia malolo yang bertugas sebagai panglima perang Kerajaan Balanipa. Panglima ini bertugas memimpin pasukan Kerajaan Balanipa yang disebut Joa. Pasukan ini terdiri dari pengawal raja, pasukan senapan, dan pasukan sumpit. Masing-masing pasukan dipimpin oleh seorang Annangguru.
Dalam pemerintahan adat, Tomepayung mengembangkan anggota dari dewan adat menjadi 10 anggota dan menamainya dengan sappulo sokko ada'. Setelah itu, Tomepayung juga membuat jabatan syahbandar atau sawannar. Tugasnya adalah mengatur lalu lintas pelayaran di pelabuhan Kerajaan Balanipa dan meminta cukai dari para pedagang yang melabuhkan kapalnya. Cukai diberikan dalam bentuk barter. Jabatan ini pertama kali diberikan kepada seorang Pappuangan sekaligus anggota sappulo sokko ada' yang bernama Papuangan Koyong. Sawannar juga merangkap sebagai bendahara kerajaan.