Presiden Amerika Serikat
Kewenangan Yuridis dan Hak-hak Khusus

Presiden berwenang dalam mencalonkan para hakim federal, termasuk para anggota dari Pengadilan Banding Amerika Serikat dan para hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Para calon hakim yang dicalonkan oleh presiden harus mendapat persetujuan dari Senat sebelum dilantik. Dalam upaya untuk mengamankan persetujuan Senat mungkin bisa menjadi rintangan bagi presiden yang berharap untuk mengarahkan peradilan federal ke arah sikap ideologis tertentu. Saat mencalonkan hakim-hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, presiden biasanya menghormati tradisi lama kesopanan senator. Presiden juga dapat memberikan pengampunan dan penangguhan hukuman. Presiden Gerald Ford memberikan pengampunan kepada mantan Presiden Richard Nixon sebulan setelah ia menjabat. Presiden biasanya memberikan pengampunan dihari-hari terakhir mereka menjabat, seperti ketika Presiden Bill Clinton memberikan pengampunan kepada Patty Hearst pada hari terakhir ia menjabat; namun biasanya pengampunan disaat akhir-akhir masa jabatan tersebut bisa menimbulkan kontroversi.
Dua doktrin yang mengkhawatirkan kekuasaan eksekutif telah berkembang yang membuat presiden menjalankan kekuasaan eksekutifnya dengan sebuah derajat otonomi. Doktrin yang pertama yaitu hak-hak khusus eksekutif yang mengizinkan presiden menahan untuk mengungkapkan setiap komunikasi yang dibuat langsung oleh presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya dibidang eksekutif. George Washington dianggap presiden yang pertama menggunakan hak-hak khusus ini saat Kongres meminta untuk melihat catatan Ketua Mahkamah Agung John Jay dari negosiasi perjanjian dengan Inggris Raya yang tidak diketahui publik. Meskipun hal itu tidak diatur dalam Konstitusi atau undang-undang lainnya, tindakan Washington tersebut akhirnya menciptakan preseden untuk hak khusus tersebut. Ketika Presiden Nixon mencoba menggunakan hak khusus eksekutif sebagai sebuah alasan untuk tidak menyerahkan bukti yang berkaitan dengan skandal Watergate kepada Kongres, Mahkamah Agung membuat sebuah perintah bahwa penggunaan hak khusus itu tidak dapat dipakai dalam sebuah kasus dimana presiden petahana menggunakannya untuk mengelak dari proses hukum. Saat Presiden Bill Clinton menggunakan hak khusus ini saat sedang hebohnya skandal Lewinsky, Mahkamah Agung juga membuat sebuah perintah bahwa penggunaan hak khusus ini juga tidak dapat dipakai dalam gugatan perdata. Kejadian-kejadian diatas menjadi preseden legal bahwa hak-hak khusus eksekutif merupakan hak yang sah, meskipun sejauh mana hak istimewa tersebut belum didefinisikan dengan jelas. Selain itu, pengadilan federal telah mengizinkan hak istimewa ini untuk memancar keluar dan melindungi pejabat-pejabat eksekutif lainnya, tetapi melemahkan perlindungan itu untuk komunikasi cabang eksekutif yang tidak melibatkan presiden.
Doktrin yang kedua yaitu hak-hak khusus rahasia negara mengizinkan presiden dan para pejabat eksekutif untuk menahan rilisnya sebuah dokumen atau informasi dalam proses hukum yang dianggap dapat membahayakan keamanan negara. Hal ini terjadi saat Thomas Jefferson menolak untuk merilis dokumen militer dalam proses persidangan atas dugaan pengkhianatan oleh Aaron Burr, ketika Mahkamah Agung menolak kasus yang dibawa oleh mantan mata-mata Union. Hal inilah yang menjadi preseden hak khusus rahasia negara. Meskipun demikian hak khusus ini belum resmi diakui oleh Mahkamah Agung AS sampai saat di mana itu dianggap sebagai hak pembuktian hukum umum. Sebelum Serangan 11 September, penggunaan hak khusus ini sarang jarang terjadi. Sejak tahun 2001 pemerintah menegaskan penggunaan hak khusus ini dalam banyak kasus tahap awal litigasi, sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan pembatalan gugatan sebelum mencapai manfaat dari klaim, seperti dalam keputusan Sirkuit Kesembilan pada kasus Mohamed v. Jeppesen Dataplan, Inc. Kritikus mengklaim penggunaan hak khusus ini, telah menjadi alat untuk pemerintah untuk menutupi tindakan ilegal atau memalukan pemerintah.