stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Resolusi 1736 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

| Resolusi 1736 Dewan Keamanan PBB |
| --- | --- |
Jip MONUC
Tanggal: 22 Desember 2006
Sidang no.: 5.610
Kode: S/RES/1736 (Dokumen)
Topik: Situasi di Republik Demokratik Kongo
Ringkasan hasil: 15 mendukung Tidak ada menentang Tidak ada abstain
Hasil: Diadopsi
Komposisi Dewan Keamanan
Anggota tetap:  Tiongkok  Prancis  Rusia  Britania Raya  Amerika Serikat
Anggota tidak tetap:  Argentina  Denmark  Ghana  Jepang  Rep. Kongo  Peru  Qatar  Slowakia  Tanzania  Yunani
Resolusi 1736 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi pada 22 Desember 2006. Usai mengulang seluruh resolusi sebelumnya seputar situasi di Republik Demokratik Kongo, Burundi dan Danau-Danau Besar Afrika, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meningkatkan kekuatan militer United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) dari 1 Januari 2007 sampai 15 Februari 2007.
Pranala luar

Text of the Resolution at undocs.org
| l b Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 2006 |
| --- | --- |
 1652  1653  1654  1655  1656  1657  1658  1659  1660  1661  1662  1663  1664  1665  1666  1667  1668  1669  1670  1671  1672  1673  1674  1675  1676  1677  1678  1679  1680  1681  1682  1683  1684  1685  1686  1687  1688  1689  1690  1691  1692  1693  1694  1695  1696  1697  1698  1699  1700  1701  1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719  1720  1721  1722  1723  1724  1725  1726  1727  1728  1729  1730  1731  1732  1733  1734  1735  1736  1737  1738 
 ← 2005  2006  2007 →
Nasoona chrysanthusi

| Nasoona chrysanthusi |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Arachnida
Ordo:: Araneae
Famili:: Linyphiidae
Genus:: Nasoona
Spesies:: Nasoona chrysanthusi
Nama binomial
Nasoona chrysanthusi Locket, 1982

Nasoona chrysanthusi adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Linyphiidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 oleh Locket.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Malaysia, Singapura.
Skadron Udara 5

| Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin |
| --- | --- |
Lambang Skadud 5
Dibentuk: 23 Mei 1953
Negara:  Indonesia
Cabang:  TNI Angkatan Udara
Tipe unit: Satuan Udara Intai Strategis
Bagian dari: Wing Udara 5
Moto: Adhirajasa Bumantara Bhayakara Samudera
Ulang tahun: 23 Mei
Alutsista: Boeing 737–200
Situs web: www.skadronudara5.wordpress.com
Skadron Udara 5/Intai Strategis adalah Skadron udara operasional yang berada dibawah jajaran Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar yang bertugas menyiapkan dan mengoperasikan pesawat intai yang terdiri dari pesawat jenis Boeing 737–200 untuk melaksanakan operasi dukungan udara yaitu operasi pengintaian udara, SAR terbatas dan kodal udara.
Tugas Pokok

Tugas pokok Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin adalah sebagai berikut:
Pengintaian udara strategis.
Pengawasan / pengamanan ZEE dan jalur lintas laut damai di seluruh Indonesia.
Dalam penjabaran tugas tersebut, Skadron Udara 5 menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
Menyelenggarakan pembinaan dan penyiapan flight-flight (flight latihan, flight operasi, flight pemeliharaan dan flight FGS) untuk tugas-tugas latihan dan operasional.
Menyelenggarakan rencana penggunaan pesawat/jam terbang dan personel (awak pesawat dan nonawak pesawat) serta peralatan lain untuk menjamin # kelancaran pembinaan dan penyiapan kegiatan operasi dan latihan
Menyelenggarakan pengumpulan dan perekaman data-data untuk penyempurnaan taktik dan teknik operasi serta latihan.
Melaksanakan kegiatan penerbangan komando dan pengendalian udara dalam rangka operasi dan latihan.
Menyelenggarakan pemeliharaan pesawat sampai dengan tingkat ringan.
Sejarah

Skadron Udara 5 dilahirkan pada saat bangsa dan negara masih diliputi suasana perjuangan untuk menegakkan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Para perintis dan penegak kemerdekaan membangun Skadron Udara 5 dilatarbelakangi oleh pemikiran yang rasional dan sesuai tuntutan zaman serta sangat tepat dengan konsep wawasan nusantara. Derap langkah Skadron Udara 5 dalam keikutsertaannya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menghiasi semaraknya episode perjuangan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1960.
Pada tanggal 1 April 1951 didirikan Skadron Transisi PBY di Cililitan Jakarta yang merupakan cikal bakal Skadron Udara 5 dengan Komandan pertama Kapten Udara Wiryo Saputro. Kekuatan pesawat yang dimiliki adalah 6 (enam) buah PBY-5A Catalina, 1 (satu) buah C-47 Dakota dan 4 (empat) buah AT-6 Harvard.
Pada tanggal 23 Mei 1953 Skadron Transisi PBY diganti menjadi Skadron Udara 5 / Pengintai Laut dipangkalan Udara 8 Husein Sastranegara. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Skadron Udara 5.
Tanggal 24 April 1954 Skadron Udara 5 pindah ke Pangkalan Udara 11 Abdul Rahman Saleh, Malang.
Tahun 1957 Skadron Udara 5 mendapat tambahan 3 (tiga) buah pesawat UF-1 Albatros dari pabrik Grumman USA dan 2 (dua) buah pesawat Grumman Goose dari perusahaan minyak Inggris.
Tahun 1976 Skadron Udara 5 mendapat tambahan 4 (empat) buah pesawat UF-2 Albatros.
Tanggal 22 Agustus 1982 Skadron Udara 5 mendapat 1 (satu) buah pesawat PC-130 Hercules maritim Patrol.
Sejak tanggal 1 Juni 1982 Skadron Udara 5 mengoperasikan 3 (tiga) buah pesawat Boeing 737-200 Maritim Patrol. Pesawat ini dilengkapi dengan alat sensor yang disebut SLAMMR (Side Looking Airborne Modular Multimission Radar), peralatan navigasi INS (Inertial navigation System) dan Omega Navigation System serta peralatan komunikasi modern.
Tanggal 22 Februari 1983 Skadron Udara 5 pindah tempat dari Lanud Abd. Saleh Malang ke Lanud Hasanuddin, makassar.
Tanggal 14 September 1993 pesawat Boeing 737-200 Skadron Udara 5 dimodifikasi dan ditingkatkan kemampuannya yaitu SLAMMR Real time, Infra Red, Search Radar, System Navigasi dan Komunikasi yang terintegrasi dengan DPDS (Data Processing Display System).
Tanggal 05 Agustus 2009 Skadron Udara 5 mendapat tambahan pesawat CN 235-220 MPA.
Komandan

Letkol Pnb Hadiyan Sumintaatmadja (1999-2000)⭐⭐⭐
Letkol Pnb Mujianto, S.T., M.Tr.(Han) (2007)⭐
Letkol Pnb Danet Hendriyanto, S.Sos. (2007-2009)⭐
Letkol Pnb Jatmiko Adi (2009-2011)⭐
Letkol Pnb Arifaini Nur Dwiyanto (2011-2012)⭐
Letkol Pnb Benny Arfan, M.MP., M.MDS. (2012-2013)⭐
Letkol Pnb Bambang Sudewo (2013-2014)
Letkol Pnb Yoyon Kuscahyono (2014-2016)
Letkol Pnb Akal Juang (2016-2017)
Letkol Pnb Hilman Lamhot Parasian Ambarita (2017-2019)
Letkol Pnb Achmad Iwan Retmawan (2019-2020)
Letkol Pnb Agung Hartanto, M.Tr.Hanla. (2020-2022)
Letkol Pnb Hendro Sukamdani, M.Tr.Opsla. (2022-Sekarang)
Kimia Farma Diagnostika

| --- | --- |

Jenis: Perseroan terbatas
Industri: Pelayanan kesehatan
Didirikan: 2 Desember 2008; 15 tahun lalu (2008-12-02)
Kantor pusat: Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Wilayah operasi: Indonesia
Tokoh kunci: Arie Genipa Suhendi (Direktur Utama) Agus Purwadianto (Komisaris Utama)
Produk: Klinik kesehatan dan laboratorium klinik
Jasa: Telemedisin dan perawatan di rumah
Pendapatan:  Rp 467,596 miliar (2022)
Laba operasi:  Rp 49,922 miliar (2022)
Laba bersih:  Rp 38,005 miliar (2022)
Total aset:  Rp 568,184 miliar (2022)
Total ekuitas:  Rp 204,549 miliar (2022)
Pemilik: PT Kimia Farma Apotek
Karyawan:  920 (2022)
Situs web: www.labkimiafarma.co.id
PT Kimia Farma Diagnostika adalah anak usaha dari Kimia Farma Apotek yang berbisnis di bidang klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini mengelola 376 unit klinik kesehatan dan 70 unit laboratorium klinik yang tersebar di seantero Indonesia.
Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 2003 sebagai Unit Bisnis Laboratorium Klinik dari Kimia Farma. Pada tahun 2008, Kimia Farma Apotek mendirikan perusahaan ini untuk berbisnis di bidang klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Pada tahun 2010, Kimia Farma resmi mengalihkan Unit Bisnis Laboratorium Klinik ke perusahaan ini.
Pada tahun 2018, perusahaan ini meresmikan sembilan unit laboratorium klinik secara serentak, yakni di Yogyakarta, Tasikmalaya, Serang, Aceh, Pekanbaru, Cilacap, Mamuju, dan Ternate. Pada tahun 2020, Kimia Farma menyerahkan pengelolaan klinik kesehatan miliknya ke perusahaan ini. Pada tahun 2022, perusahaan ini meluncurkan layanan perawatan di rumah.
Soninke

Soninke dapat mengacu pada beberapa hal berikut:
Orang Soninke
Bahasa Soninke
Halaman-halaman lainnya

Semua halaman dengan Soninke
Semua halaman dengan judul yang mengandung Soninke
Phronia

| Phronia |
| --- | --- |

Phronia biarcuata

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Mycetophilidae
Genus:: Phronia

Phronia adalah genus lalat yang tergolong famili Mycetophilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat dalam genus ini biasanya dapat ditemui di tempat lembap.
Taavi Rõivas

| Taavi Rõivas |
| --- | --- |
 
Perdana Menteri Estonia
Masa jabatan 26 Maret 2014 – 23 November 2016
Presiden: Toomas Hendrik Ilves
Pendahulu Andrus AnsipPengganti Jüri Ratas
Menteri Urusan Sosial
Masa jabatan 11 Desember 2012 – 26 Maret 2014
Perdana Menteri: Andrus Ansip
Pendahulu Hanno PevkurPengganti Helmen Kütt (Keamanan Sosial) Urmas Kruuse (Kesehatan dan Buruh)
 
Informasi pribadi
Lahir: 26 September 1979 (umur 45) Tallinn, Estonia
Partai politik: Partai Reformasi
Suami/istri: Luisa Värk
Anak: 1 putri
Alma mater: Universitas Tartu
 Penghargaan(2017) Order of the National Coat of Arms, 2nd Class (en)   Grand Cross of the Order of the White Rose of Finland (en)      

Sunting kotak info • L • B
 
Taavi Rõivas  (lahir 26 September 1979
) adalah seorang politikus Partai Reformasi Estonia, Perdana Menteri Estonia periode 26 Maret 2014-23 November 2016 dan pemimpin Partai Reformasi sejak 6 April 2014.
Sebelum menjadi Perdana Menteri, Rõivas merupakan Menteri Urusan Sosial (2012–2014). Pada 14 Maret 2014, ia dinominasikan sebagai pengganti Perdana Menteri Andrus Ansip oleh Presiden Toomas Hendrik Ilves dan mulai mengepalai pembicaraan antara Partai Reformasi dan Partai Demokratik Sosial untuk bentuk pemerintahan baru. Perjanjian koalisi tersebut ditandatangani pada 20 Maret dan penominasian tersebut dikonfirmasikan oleh Riigikogu pada 24 Maret. Ia menjadi Perdana Menteri setelah Presiden menyetujui usulan kabinetnya pada 26 Maret. Rõivas adalah pemimpin pemerintahan termuda di Uni Eropa.
Karier

Rõivas bergabung dengan Partai Reformasi pada 1998. Karier politiknya dimulai sebagai penasihat Menteri Keadilan Märt Rask dari 1999 sampai 2002.
Ia merupakan wali kota distrik Haabersti Tallinn 2004-2005 dan penasihat Menteri Urusan Penduduk Paul-Eerik Rummo dari 2003 sampai 2004. Pada 2005 ia menjadi penasihat Andrus Ansip, Perdana Menteri dan pemimpin Partai Reformasi. Ia terpilih dalam dewan kota Tallinn pada 2005 dan dalam Riigikogu pada 2007 dan terpilih kembali pada 2011.
Pada Desember 2012, Rõivas menjadi anggota termuda pemerintahan sebagai Menteri Urusan Sosial, menggantikan Hanno Pevkur.
Kehidupan pribadi

Rõivas dapat berbicara dalam bahasa Estonia, Inggris dan Finlandia.
Rõivas menikah dengan penyanyi pop Luisa Värk; mereka memiliki seorang putri.
Penghapusan bertahap kantong plastik ringan

Tujuan dari penghapusan bertahap kantong plastik ringan adalah untuk mengurangi polusi plastik seperti pada gambar berikut di Ghana.
Kebijakan penghapusan bertahap kantong plastik ringan merupakan kebijakan bertahap yang diinisiasi oleh pemerintah (untuk Indonesia dimulai dari uji coba berdasarkan peraturan menteri yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 melalui Surat Edaran KLHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PLSB3-PS/2016 terkait Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar) untuk mengurangi pemakaian kantong belanja plastik secara massal dengan tujuan melindungi unsur-unsur lingkungan yang terdampak oleh polusi plastik ringan dan mikroplastik. Salah satu target dari pembatasan ini adalah dampak langsung dari sampah plastik terhadap makhluk hidup terutama biota laut.
Target utama pembatasan ini pada umumnya adalah kantong plastik belanjaan yang terbuat dari LDPE (Low-Density Polyethylene) atau polietilena berdensitas rendah (kode SPI 4).
Dasar

Salah satu penyebab munculnya kebijakan pembatasan hingga penghapusan bertahap kantong plastik ringan adalah ketakutan akan polusi plastik terutama yang dihasilkan dari mikroplastik. Bentuk mikro dari monomer penyusun kantong plastik ini memiliki ukuran hingga 35 mikron (lebih kecil dari ukuran diameter rambut manusia yang hanya 60 hingga 120 mikron).
Metode

Metode penghapusan bertahap ini dimulai dengan pengenaan harga untuk kantong belanja plastik setiap kali konsumen membeli kantong plastik tersebut atau menghapus sama sekali kantong belanja plastik yang akan digunakan kepada konsumen.
Sejarah > Internasional

Kebijakan untuk membatasi dan melarang kantong plastik sendiri sudah dimulai pada tahun 2000 dan hingga bulan Juni 2018, sudah 127 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melaksanakan kebijakan ini. Uni Eropa sendiri bahkan berencana untuk menghapus 10 barang-barang yang umum ditemukan menjadi sampah di garis pantai per tahun 2021 yang salah satunya adalah kantong belanja plastik ringan.
Salah satu negara pertama di dunia yang memulai kebijakan pengurangan kantong plastik ini adalah Uganda yang dimulai pada tahun 2007.
Sejarah > Internasional > Australia

Negara lain sudah memulai kebijakan ini pada dekade 2010 di antaranya Australia. Australia memulai kebijakan plastik berbayar ini pada tahun 2018 (terutama di negara bagian Queensland dan Australia Barat). Kebijakan ini merupakan susulan dari kebijakan serupa yang berlaku di Victoria (pada tahun 2017), Australia Capital Territories (2011), Australia Utara (2011), Australia Selatan (pada tahun 2009) dan Tasmania (2013) sehingga menyisakan negara bagian New South Wales yang belum menerapkan kebijakan terkait. Selain itu, dua ritel terbesar dari Australia (Woolworths dan Coles) telah memulai kebijakan ini pada tahun 2017.
Kebijakan ini berhasil menurut data pada Desember 2018. Sebab, berdasarkan temuan asosiasi ritel Australia, penggunaan kantong plastik belanja menurun hingga 80 persen ketika kebijakan ini aktif dimulai pada September 2018.
Sejarah > Internasional > Selandia Baru

Selain itu, Selandia Baru juga ikut dalam kebijakan ini. Per tanggal 1 Juli 2019, Selandia Baru telah melarang penggunaan kantong belanja plastik ringan yang digunakan sebagai pembungkus barang belanjaan terutama di ritel besar dan kecil (minimarket). Meskipun demikian, Pemerintah Selandia Baru hanya melarang kantong belanja plastik tertentu seperti yang digunakan untuk supermarket, department store dan kantong plastik alternatif.
Sejarah > Internasional > Britania Raya

Di Britania Raya, kebijakan ini mulai menghasilkan bukti nyata. Pada tahun 2016, berdasarkan temuan Marine Conservation Society, temuan sampah plastik pada garis pantai di Inggris dan negara-negara penyusun Britania Raya menurun hingga mencapai 7 per 100 meter garis pantai. Penurunan ini merupakan penurunan dari 11 per 100 meter garis pantai pada tahun 2015 dan yang terendah selama 10 tahun (2006-2016). Hal ini disebabkan oleh kebijakan membayar kantong belanja plastik 5 pence (Rp 800,00). Kebijakan yang diinisiasi oleh MCS (Marine Conservation Society) ini dimulai secara bertahap pada setiap negara-negara Britania Raya. Wales memulai pada tahun 2011, Irlandia Utara pada tahun 2013, Skotlandia pada tahun 2014, dan Inggris pada 5 Oktober 2015. Jerman
Sejarah > Internasional > Jerman

Jerman berencana untuk melarang penggunaan kantong belanja plastik ringan pada tahun 2020. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Lingkungan Hidup Jerman Svenja Schultze dari Partai Demokrat Sosial Jerman. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa kepada toko retail untuk tidak lagi menawarkan kantong plastik kepada konsumen.
Sejarah > Internasional > Amerika Serikat

Amerika Serikat sendiri memulai pengurangan hingga pelarangan kantong plastik ini untuk setiap kebijakan negara bagian (states). Negara bagian pertama yang melarang total adalah California pada tahun 2016 kemudian akan disusul negara bagian New York.
Sejarah > Indonesia

Di Indonesia, lembaga pertama yang menginisiasi kebijakan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 melalui uji coba berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran KLHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PLSB3-PS/2016 terkait Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar yang dimulai melalui uji coba pada tanggal 21 Februari 2016 hingga 5 Juni 2016. Uji coba ini dilakukan pada 23 kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Tangerang Selatan. Uji coba tersebut dianggap berhasil pada pasar swalayan modern karena tingkat penurunan di tingkat konsumen mencapai 30 hingga 60 persen akan tetapi hal serupa belum terjadi pada pasar tradisional.
Seiring dengan kesuksesan percobaan program ini, banyak yang mendorong untuk melakukan penguatan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui peraturan menteri terkait.
Program tersebut dimulai dengan percobaan kantong belanja plastik berbayar terutama di pasar swalayan modern pada tahun 2016 (dari 21 Februari 2016, yang bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, hingga 5 Juni 2016). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dihasilkan dari kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Harga Minimum untuk satu kantong plastik adalah Rp 200,00. Kebijakan ini juga disertai himbauan kepada kasir pasar swalayan modern untuk menawarkan kepada konsumen apakah akan memakai kantong plastik atau tidak.
Selain itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai melakukan masa kantong plastik berbayar per tanggal 1 Maret 2019 meskipun kebijakan ini pernah dimulai pada tahun 2016.
Sejarah > Indonesia > Hasil Implementasi Kebijakan

Hasil dari kebijakan ini muncul pada April 2016 di mana dalam 23 kota sampel penelitian terjadi penurunan penggunaan kantong belanja plastik sebanyak 20 hingga 80 persen, menurut data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Temuan keberhasilan ini terjadi di beberapa kota seperti Depok. Di Kota Depok, terjadi penurunan terhadap penggunaan kantong plastik terutama di ritel-ritel besar seperti Hypermart, Giant, Tip Top, Indomaret, Alfamart, dan Carrefour ITC Depok (semua titik pengambilan sampel berada di sekitar Jalan Margonda, Depok).
Selain itu, temuan penurunan penggunaan kantong belanja paling besar terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh adanya peran serta pemerintah daerah (Pemkot Banjarmasin) dengan masyarakat terutama dalam memasyarakatkan alternatif kantong plastik seperti tas bakul purun selain pelarangan total oleh Walikota Banjarmasin saat itu.
Kritik

Kebijakan yang secara efektif berlaku sejak 2016 ini dikritik oleh Kementerian Perindustrian karena secara prinsip ekonomi hal ini akan merugikan produsen plastik. Hal ini disebabkan oleh berlakunya hukum mekanisme pasar penawaran dan permintaan (demand and supply). Selain itu, kebijakan tersebut dikritik karena mengaburkan batasan wewenang penanganan sampah yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dan kementerian di mana kebijakan terkait produsen kantong plastik seharusnya berada di tangan kementerian (dalam hal ini Kementerian Perindustrian).
Selain itu, terdapat otokritik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan kebijakan ini melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, pihak kementerian telah merencanakan program pengurangan dan daur ulang sampah plastik yang juga bekerja sama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program aspal plastik. Selain itu, dari sisi konsumen sebenarnya masih diperbolehkan memakai plastik kemasan ringan selama konsumen membayar plastik tersebut sehingga kebijakan plastik berbayar untuk mengurangi konsumsi plastik sangat rancu bahkan dianggap membebani konsumen.
Selain itu, kritik serupa juga pernah diungkapkan oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini sangat kontraproduktif sebab konsumen (pelanggan) masih akan tetap membeli plastik sebagai sarana untuk membawa belanjaan sementara apabila pabrik tetap memproduksi kantong belanja plastik. Mereka juga mencurigai adanya kerjasama terselubung antar pihak terkait atas nama kelestarian lingkungan.
Target dari pembatasan bertahap kantong plastik ringan adalah kantong plastik belanjaan seperti pada gambar ini
Kampung Madras, Medan

| Kampung Madras |
| --- | --- |
Daerah kantong etnik
Transkripsi lokal
 • Jawi: كامڤوڠ مدرس
 • Tamil: மதராஸ் கிராமம்   Matarās kirāmam
 • Hindi: मद्रास गांव Madraas ganv

Julukan: India Kecil
Negara: Indonesia
Provinsi: Sumatera Utara
Kota: Medan
Kecamatan: Medan Polonia Medan Petisah
Kelurahan: Madras Hulu Petisah Tengah
Kampung Madras adalah sebuah kawasan budaya yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dikenal sebagai Little India Medan atau India Kecil Medan, kawasan ini menjadi pusat sejarah dan budaya bagi komunitas India Indonesia  di Medan, dengan sejarah yang berawal sejak masa kolonial. Kampung Madras terkenal karena keragaman budayanya yang khas, arsitektur tradisionalnya, dan pasar yang ramai, menjadikannya salah satu tujuan wisata ikonik di Medan.
Kampung Madras adalah pusat budaya India yang hidup di Indonesia, dengan berbagai kuil Hindu, toko-toko tradisional India, dan tempat makannan.  Gapura Little India Medan di Kampung Madras diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2018 oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, ditandai dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, dan pelepasan balon.
Sejarah

Asal-usul Kampung Madras dimulai pada abad ke-19, saat era kolonial Belanda, ketika para pekerja dan pedagang dari India mulai menetap di Medan. Banyak pendatang awal yang berasal dari Tamil Nadu dan bagian lain India, terutama untuk bekerja di perkebunan di Sumatera Utara. Seiring waktu, komunitas ini membentuk sebuah kawasan khusus yang kini dikenal sebagai Kampung Madras. Nama "Madras" mencerminkan hubungan awal kawasan ini dengan kota Madras (sekarang Chennai) di India Selatan.
Kawasan tersebut awalnya dipanggil "Patisah" (Tamil: பெடிசாஹ்), namun kemudian terjadi perubahan nama menjadi "Kampung Madras" guna mencerminkan tanah asal para warga keturunan India yang berdiam di sana. Nama "Kampung Madras" menggantikan nama "kampung keling