Solusi Pasifik
Penerapan (pasca-2007)

Pemerintah membuka pusat penahanan Pulau Christmas pada akhir 2008. Sejak itu, pemerintah memperluas fasilitas dan akomodasi di sana.
Pada tahun anggaran 2012-2013, pemerintah menganggarakan $1,1 miliar untuk menutup biaya pemrosesan 450 kedatangan setiap bulannya.
Bulan Mei 2011, pemerintahan Gillard berencana menyelesaikan masalah kedatangan pencari suaka dengan perahu ini melalui kesepakatan pertukaran pencari suaka dengan pengungsi asli di Malaysia. Pihak pengacara pengungsi meminta Pengadilan Tinggi membatalkan kesepakatan ini dengan alasan Menteri Imigrasi tidak punya hak untuk mengirim pencari suaka ke negara yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melindungi mereka.
Banyak pihak menuntut pemerintah memberlakukan kembali Solusi Pasifik dengan membuka lagi pusat penahanan di Nauru. Beberapa tuntutan tersebut datang dari mantan pengkritik kebijakan ini. Pengacara pengungsi Marion Le, yang meminta fasilitas di Nauru ditutup tahun 2005, mengatakan bahwa, "sudah saatnya Partai Buruh mengakuinya dan membuka lagi Nauru." Pengacara HAM Julian Burnside menyetujuinya, "Nauru sudah pasti pilihan yang tidak buruk, tetapi keduanya jelas tidak dapat diterima." Pernyataan tersebut menguatkan sentimen anggota parlemen independen Andrew Wilkie yang beberapa hari sebelumnya mengatakan bahwa, "Solusi Pasifik John Howard lebih baik." Kesepakatan pertukaran pengungsi Malaysia dianggap melanggar hukum oleh Pengadilan Tinggi.
Pada kampanye pemilu federal Australia tahun 2010, ketua Partai Liberal Tony Abbott mengatakan bahwa ia akan menemui Presiden Nauru, Marcus Stephen, untuk menunjukkan solusi koalisi berupa penerapan kembali kebijakan Solusi Pasifik setelah ia terpilih menjadi Perdana Menteri.
Perdana Menteri Julia Gillard mengumumkan pada 6 Juli 2010 bahwa perundingan soal pembangunan pusat pemrosesan regional bagi pencari suaka di Timor Timur sedang dilaksanakan.
Bulan Agustus 2012, panel ahli yang disusun pemerintah merekomendasikan serangkaian perubahan terhadap kebijakan saat ini, termasuk penerapan kembali Solusi Pasifik setelah meningkatnya jumlah manusia perahu dan kematian di laut. Penerapan kembali ini diperkirakan akan memakan $2 miliar dalam kurun empat tahun bagi Nauru dan $900 juta bagi Papua Nugini. Rancangan undang-undangnya disahkan tanggal 16 Agustus 2012. Para pencari suaka yang tiba di Australia menggunakan kapal akan ditransfer ke pulau-pulau terpencil di Pasifik sampai waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu pemrosesan status pengungsi mereka.
Tanggal 21 November 2012, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memulai kembali pemrosesan di daratan menggunakan bridging visa (visa sementara).
Pada 21 November 2012, Menteri Imigrasi Chris Bowen mengumumkan pembukaan kembali Pusat Penahanan Pontville di Tasmania.
Pada tanggal 19 Juli 2013, dalam konferensi pers gabungan bersama, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menjabarkan Regional Resettlement Arrangement antara Australia dan Papua Nugini:
Mulai hari ini, pencari suaka mana pun yang tiba di Australia menggunakan kapal tidak akan diberi kesempatan menetap di Australia sebagai pengungsi. Pencari suaka yang dibawa ke Pulau Christmas akan dikirim ke Manus dan tempat lain di Papua Nugini sambil menunggu penilaian status pengungsi mereka. Jika mereka terbukti merupakan pengungsi asli, mereka akan diberi perlindungan di Papua Nugini... Jika mereka terbukti bukan pengungsi asli, mereka akan dipulangkan ke negara asal mereka atau dikirim ke negara ketiga yang aman selain Australia. Kesepakatan ini terkandung dalam Regional Resettlement Arrangement yang baru saja ditandatangani oleh saya dan Perdana Menteri Papua Nugini.
Laporan pers Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan yang dirilis setelah konferensi pers menyatakan: "Australia akan bekerja sama dengan Papua Nugini untuk memperluas Manus Island Regional Processing Centre, serta mempertimbangkan pembangunan pusat pemrosesan regional lainnya di Papua Nugini... Kesepakatan ini juga mengizinkan negara-negara lain (termasuk negara pulau di Pasifik) untuk berpartisipasi dalam kesepakatan yang sama pada masa yang akan datang."