Konstitusi Korea Selatan
Sejarah

Konstitusi Pertama Korea Selatan tahun 1948 disusun oleh Dr. Chin-O Yu (Hangul: 유진오; Hanja 兪鎭午) yang menggabungkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh Majelis Nasional dan berbagi kekuasaan eksekutif dengan kabinet. Piagam Konstitusi Pemerintahan Sementara Republik Korea tahun 1919 menjadi cikal bakal Konstitusi Republik Korea tahun 1948.
Amandemen pertama terhadap Konstitusi dilakukan pada tahun 1952 menjelang pemilihan ulang Syngman Rhee, yang menghasilkan pemilihan langsung presiden dan terbentuknya sistem dua kamar pada cabang legislatif. Konstitusi tersebut disahkan dengan prosedur yang tidak teratur setelah perdebatan sengit. Pada tahun 1954, amendemen kedua terhadap Konstitusi dilakukan secara terpaksa akibat paksaan oleh Syngman Rhee yang menghasilkan dihapuskannya batas masa jabatan Syngman Rhee sebagai Presiden dan menekankan model ekonomi kapitalis.
Menghadapi maraknya protes masyarakat terhadap gerakan tersebut, Republik Kedua didirikan pada tahun 1960 dengan model yang lebih demokratis bersamaan dengan disahkannya Konstitusi hasil amendemen ketiga, pembentukan kabinet, presiden boneka, legislatif dua kamar, komisi pemilihan, dan komisi konstitusional. Serta menghasilkan pemilihan untuk para hakim mahkamah agung dan gubernur-gubernur provinsi.
Dengan Kudeta 16 Mei yang dipimpin oleh Park Chung-hee pada tahun 1961, Konstitusi hasil amendemen tahun 1960 dibatalkan, dan pada tahun 1962, Konstitusi Republik Ketiga disahkan, dengan tambahan kesamaan dengan Konstitusi Amerika Serikat, seperti pengujian yudisial. Pada tahun 1972, Park Chung-hee memperluas kekuasaannya setelah disahkannya Konstitusi Republik Keempat disahkan, yang disebut dengan Konstitusi Yusin, yang bersifat kediktatoran.
Setelah Park Chung-hee dibunuh pada tahun 1979, Republik Kelima didirikan pada tahun 1980 dengan Konstitusi hasil amendemen yang disahkan oleh Presiden Chun Doo-hwan. Kekuasaan presiden menjadi terbatas dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat selama tujuh tahun. Serta mengubah sistem dua kamar menjadi sistem satu kamar dalam tubuh legislatif dan pembentukan sistem kabinet.
Dengan gerakan protes pada tahun 1987 (Gerakan Juni Demokrasi), Konstitusi Republik Keenam disahkan pada tahun 1988. Konstitusi tersebut disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 12 Oktober 1987 dan telah disetujui oleh 93 persen dalam referendum nasional pada tanggal 28 oktober 1987, yang menghasilkan Roh Tae-woo yang dilantik menjadi Presiden pada tanggal 25 Februari 1988.
Amandemen Konstitusi Korea Selatan
| Amandemen | Tanggal | Rentang Amandemen | Presiden |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 17 Juli 1948 | disusunkan | Syngman Rhee |
| Ke-1 | 7 Juli 1952 | hanya sebagian | Syngman Rhee |
| Ke-2  | 29 November 1954 | hanya sebagian | Syngman Rhee |
| Ke-3  | 15 Juni 1960 | hanya sebagian | Syngman Rhee |
| Ke-4  | 29 November 1960 | hanya sebagian | Yun Posun |
| Ke-5  | 26 Desember 1962 | secara menyeluruh | Park Chung-hee |
| Ke-6  | 21 Oktober 1969 | hanya sebagian | Park Chung-hee |
| Ke-7  | 27 Desember 1972 | secara menyeluruh | Park Chung-hee |
| Ke-8  | 27 Oktober 1980 | secara menyeluruh | Chun Doo-hwan |
| Ke-9  | 29 Oktober 1987 | secara menyeluruh | Chun Doo-hwan |