Masyarakat madani
Unsur-unsur Masyarakat Madani

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur- unsur sosial yang menjadi prasayarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah:
Adanya Wilayah Publik yang Luas
Free Public Sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan – kekuatan di luar civil society.
Secara teoritis, The Free Public Sphere dapat diartikan sebagai suatu kawasan di mana setiap orang sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap semua aktivitas publik. Warga negara memiliki hak untuk mengambil tindakan independen dalam mengungkapkan pendapat, mengasosiasikan, mengumpulkan, dan menerbitkan publikasi kepentingan umum. Bagi Arendt, perjuangan menciptakan ruang publik yang bebas merupakan prasyarat untuk mewujudkan masyarakat politik yang tahan terhadap hegemoni negara. Sebab, hanya dalam ruang publik yang bebas aksi politik nyata benar-benar dapat mengangkat harkat dan martabat manusia. Sebagai prasyarat, dalam rangka membangun dan mewujudkan civil society dalam suatu masyarakat, ruang publik menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Demokrasi
Demokrasi adalah prasayarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan riil dari masyarakat. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.
Demokrasi adalah entitas yang mengedepankan wacana masyarakat madani, dimana warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam menjalani kehidupan, termasuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Azyumardi Azra menambahkan, demokrasi merupakan langkah yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya politik, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam hal ini, demokratisasi dipahami sebagai upaya perbaikan, bukan pemahaman demokratisasi sebagai justifikasi perjuangan melawan negara. Itulah mengapa demokrasi kembali memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat madani.
Toleransi
Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
Toleransi merupakan sikap yang berkembang dalam masyarakat madani untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai aktivitas orang lain. Begitu pula pengertian toleransi ini tidak berarti percaya pada kebenaran orang lain, meskipun kita anggap itu adalah sesuatu yang tidak benar.
Pluralisme
Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasayarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.
Pluralisme adalah penghubung nyata antara kebhinekaan dan ikatan keadaban. Pluralsime sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan toleransi kepada orang lain,  yang  pada kenyataannya memang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
Keadilan social
Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.
Syarat utama lainnya untuk membentuk masyarakat adalah adanya keadilan sosial. Keadilan sosial di sini dipahami sebagai keadilan yang harus dipersepsikan oleh masyarakat untuk diberikan oleh negara baik dalam bidang ekonomi, politik maupun hak-hak lainnya. Di samping itu, secara lebih sederhana, keadilan sosial, yang dimaksud dengan adanya distribusi hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional dari seluruh warga negara, yang mencakup seluruh aspek kehidupan.