Konstitusi Angola
Konstitusi Tahun 2010

Pada tahun 2010, Majelis Nasional Angola menerima konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi sementara yang telah berjalan sejak tahun 1975. Seluruh majelis menerima konstitusi ini secara keseluruhan, dengan hasil voting 186 - 0, 2 anggota majelis tak memberi suara. Konstitusi baru ini dirancang oleh sebuah komite yang terdiri dari 60 anggota parlemen, dengan 19 ahli sebagai penasehat dan konsultasi publik, dan berisi 244 pasal.
Voting dalam Majelis Nasional diboikot oleh partai oposisi (UNITA), yang mengklaim bahwa proses konstitusional cacat dan merusak demokrasi. Partai yang berkuasa, MPLA, memiliki 81% kekuasaan mayoritas dalam komite konstitusi, sama jumlahnya dengan mayoritas parlemen mereka. Konstitusi ini membutuhkan perstujuan Presiden José Eduardo dos Santos dan Pengadilan Nasional tetapi kedua langkah tersebut dipandang hanya sebagai formalitas.
"Partai penguasa, MPLA, menyatakan bahwa konstitusi ini akan meningkatkan demokrasi, tetapi dengan meniadakan pemilu presidensial dan dan memusatkan semua kekuasaan pada presiden akan justru melakukan kebalikan dari demokrasi," kata Fernando Macedo, seorang analis politik di Luanda, setelah peristiwa voting.
Konstitusi baru yang dibentuk oleh pemerintah mirip dengan yang dioperasikan di Afrika Selatan dan Botswana. Konstitusi ini memposisikan presiden Angola sebagai kepala negara, pemimpin eksekutif dan komandan tertinggi militer. Konstitusi baru ini meniadakan pemilu presiden; orang yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar partai mayoritas secara otomatis akan menjadi presiden, dan orang kedua mendapat kedudukan sebagai wakil presiden. Jabatan presiden dibatasi untuk dua periode lima tahun, namun periode kekuasaan presiden yang dimiliki Dos Santos selama 30 tahun tidak dihitung dan di menurut konstitusi periodenya baru akan dimulai sejak pemilu parlementer selanjutnya pada tahun 2012, ini membuatnya masih bisa memegang kekuasaan hingga tahun 2022.
Pos Perdana Menteri ditiadakan, dan perannya akan diambil alih oleh wakil presiden. Majelis Nasional menahan hak untuk memberhentikan presiden tetapi tindakan yang demikian harus diterima oleh Pengadilan Tertinggi. Wakil Presiden dan anggota Majelis Nasional merupakan calon presiden menurut konstitusi.
Konstitusi ini mengklarifikasi kepemilikan tanah yang ambigu di Angola. Dinyatakan bahwa seluruh tanah di Angola dimiliki oleh negara, yang bisa memutuskan siapa yang pantas menggunakannya, dan negara hanya boleh menyediakan hak tanah pada warga negara Angola atau perusahaan yang terdaftar di Angola.
Konstitusi ini memberikan presiden kekuasaan untuk menunjuk hakim-hakim dalam Pengadilan Konstitusi dan Tertinggi serta menunjuk Kepala Audit Pengadilan, yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk meninjau belanja publik. Dokumen ini juga mempertahankan status Cabinda saat ini, sebuah eksklavasi dari Angola yang dikelilingi oleh Republik Demokratik Kongo, sebagai bagian dari Angola. Cabinda yang kaya akan tanah diklaim oleh gerakan separatis Front Pembebasan daerah kantong Cabinda (FLEC). Konstitusi baru ini tetap memakai bendera nasionalnya saat ini (yang mirip dengan bendera yang digunakan oleh MPLA saat Perang Sipil Angola). Konstitusi ini menjamin kebebasan beragama dan kebebasan pers. Hukuman mati masih tetap dilarang.