Marco Rubio
Menteri Luar Negeri (2025-sekarang) > Masa jabatan

Rubio kemudian mengambil sumpahnya oleh Wakil Presiden JD Vance pada 21 Januari 2025 sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-72. Ia adalah orang Hispanik pertama yang memangku jabatan tersebut. Pada hari pertamanya sebagai menteri, Rubio bertemu dengan para menteri luar negeri dari negara-negara anggota Dialog Keamanan Kuadilateral (QUAD) untuk "memperkuat peluang ekonomi dan perdamaian serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik" dan untuk menangkal pengaruh Tiongkok. Untuk menggantikan Marco Rubio di Senat AS, Gubernur Florida Ron DeSantis mengangkat Jaksa Agung Florida Ashley Moody untuk menyelesaikan masa jabatan Rubio.
Pada 22 Januari, sesuai dengan Perintah Eksekutif 14168 yang mengakhiri identifikasi gender dalam paspor Amerika Serikat, Rubio menginstruksikan staf departemen untuk membekukan semua permohonan paspor yang meminta penanda jenis kelamin "X". Sebagai bagian dari langkah ini, beberapa pelamar transgender memiliki dokumen yang disimpan oleh departemen tersebut sementara lamaran mereka masih dalam ketidakpastian. Tindakan ini menciptakan kebingungan yang luas di kalangan pemohon dan mereka yang telah memperoleh paspor dengan penanda jenis kelamin "X".
Sesuai dengan Perintah Eksekutif 14169 pada 25 Januari 2025, Rubio menyatakan bahwa segala aktivitas bantuan luar negeri akan dibekukan untuk 90 hari dengan beberapa pengecualian, efektif 28 Januari. Ini secara efektif membekukan banyak program kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat di seluruh dunia. Rubio mendukung USAID ketika ia masih menjadi Senator. Pada konferensi pers tanggal 6 Februari di Republik Dominika, Rubio mengatakan, "Jika hal tersebut menyediakan makanan atau obat-obatan atau apa pun yang menyelamatkan nyawa dan bersifat segera dan mendesak, Anda tidak termasuk dalam pembekuan. Saya tidak tahu seberapa jelas hal tersebut." Namun pada tanggal 8 Februari, CNN melaporkan bahwa banyak keringanan yang tidak ditindaklanjuti karena terlalu banyak staf yang diberhentikan dan karena sistem pembayaran telah diambil alih.
Kunjungan kerja pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri meliputi negara Amerika Latin seperti Panama, El Salvador, Guatemala, Kosta Rika dan Republik Dominika dengan tujuan untuk menangkal gelombang imigrasi ilegal dan gagasan Trump untuk mengakuisisi kembali Terusan Panama. Pada Januari 2025, Rubio menyatakan bahwa keinginan Trump untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark bukanlah "lelucon", mengutarakan niat Presiden Trump untuk menguasai Greenland demi "kepentingan bangsa". Rubio tidak mengesampingkan opsi militer bila diperlukan.
Rubio bertemu dengan Presiden El Salvador Nayib Bukele dan menyepakati perjanjian bahwa El Salvador akan mengambil imigran ilegal yang dideportasi karena melakukan kejahatan dan juga warga negara AS yang melakukan tindakan kriminal. Rubio menyambut perjanjian tersebut sebagai cara untuk menampung kembali orang-orang yang dideportasi dan tahanan Amerika di "penjara besar" Salvador selama dua tahun.
Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Cyril Ramaphosa yang menyita tanah rakyat secara diskriminatif terutama terhadap kulit putih Afrika Selatan, Marco Rubio menyerukan bahwa ia tidak akan menghadiri sebuah konferensi menteri luar negeri anggota G20. Ia bahkan menyatakan bahwa gagasan G20 yang dibawakan Afrika Selatan sebagai promosi "DEI (keberagaman, kesetaraan dan keinklusivitas) dan perubahan iklim" dan  menyatakan bahwa agenda yang dibawakan oleh G20 sebagai agenda "Anti-Amerika".
Rubio juga menyatakan mendukung usulan Donald Trump terhadap pendudukan Jalur Gaza oleh Amerika Serikat dan membangun Gaza kembali sebagai "Riviera Timur Tengah". Di X (sebelumnya Twitter), Rubio mencuitkan bahwa Amerika Serikat "siap untuk memimpin dan membuat Gaza Kembali Cantik", dan berhasrat untuk mencari solusi yang bisa menghasilkan perdamaian jangka panjang kepada semua pihak.
Pada 16 Februari 2025, Rubio menolak kekhawatiran dari pihak Ukraina dan Uni Eropa mengenai perundingan perdamaian terhadap Invasi Rusia ke Ukraina. Rubio menyatakan "satu percakapan telepon tidak akan menyelesaikan perang sekompleks ini, tetapi saya bisa memberi tahu bahwa Donald Trump adalah pemimpin satu-satunya yang mungkin bisa memulai prosesnya". Pada 18 Februari, Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Riyadh, Arab Saudi untuk merunding kerangka perundingan perdamaian dalam pertempuran di Ukraina. Dalam perundingan tersebut, Rubio ditemani oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Waltz dan Utusan Khusus Steve Witkoff.