stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Bank Danamon Indonesia
Sejarah > Sejarah awal

Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia (Indonesia Copra Banking Corp. Ltd.), yang dua tahun kemudian (21 Agustus 1958) berganti nama menjadi PT Bank Persatuan Nasional (Union National Bank Ltd.). Mulanya bank ini merupakan bank kecil yang didirikan dan dimiliki oleh banyak pemegang saham, seperti Rusli Halil, Daud Badaruddin, Masjhur Azhari, Roestam Gelar Radja Basa, J.P. Pardede, Tan Tju Jan, dan Tay Siew Cheng. Kepemilikan sahamnya pun sempat berganti-ganti, dengan jatuh ke sejumlah individu seperti Iwa Koswara dan Raden Soetrisno.
Pada 13 Agustus 1976, 100% saham PT Bank Persatuan Nasional diakuisisi oleh pengusaha asal Lampung, Usman Admadjaja (Njauw Jauw Woe) dan namanya berganti menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Nama "Danamon" diambil dari dua kata, yaitu "dana" dan "moneter". Demi memperluas operasionalnya, pada tanggal 31 Agustus 1981 Bank Danamon melakukan merger (pertamanya) dengan PT Asia-Afrika Banking Corporation yang memiliki 6 kantor di Jakarta dan Bandung. Meskipun demikian, kinerjanya cenderung lambat hingga akhir 1980-an, dengan hanya menjadi bank nondevisa beraset kecil, dimana pada 1986 memiliki 11 kantor cabang yang mempekerjakan 500 orang.
Penerbitan Pakto 88 pada Oktober 1988-lah yang membuka jalan bagi Bank Danamon untuk menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Di tahun tersebut (5 November 1988), bank ini meraih status bank devisa, dan mencatatkan aset Rp 311 miliar, naik dari Rp 109 miliar pada 1986. Setahun kemudian, di tanggal 8 Desember 1989, Bank Danamon go public di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dengan melepas 12 juta sahamnya ke masyarakat seharga Rp 12.000/lembar. Dengan promosi yang masif, bank ini memacu operasionalnya di sektor ritel dengan produk-produk simpanan atau kredit bermerek "Prima", seperti Primadana, PrimaGold, PrimaCash dan PrimaGriya serta maskot "Si Kumbang Madu" yang berhasil meraih sambutan hangat dari masyarakat. Meskipun demikian, Danamon juga menyentuh sektor-sektor lain, seperti terlihat dari 40% pinjamannya yang dialokasikan untuk sektor ekspor-impor.
Sejak saat itulah, langkah Bank Danamon dan Usman seakan tidak terbendung. Di tahun 1990, didirikan bank campuran bersama Korea Exchange Bank, yang diberi nama PT Korea Exchange Bank Danamon (terakhir bernama PT Bank KEB Indonesia). Beberapa tahun kemudian, pemerintah juga meminta Bank Danamon menyehatkan keuangan sejumlah bank yang sakit, seperti Bank Sampoerna International (1992, kemudian menjadi Bank Delta, selanjutnya dimerger bersama Danamon) dan Continental Bank (1994, kemudian menjadi Bank Dana Asia). Usman, dibantu oleh saudarinya, Nienie Narwastu, kemudian mengepakkan sayap Danamon ke bidang finansial lewat pendirian sejumlah perusahaan di bidang asuransi, sekuritas, pembiayaan utang (financing), dan lainnya. Dalam waktu yang terbilang singkat, Bank Danamon tampil sebagai bank swasta terbesar ketiga di Indonesia, dengan memiliki 251 kantor cabang, 422 kantor pembantu, 700 ATM di 27 provinsi, ditambah kantor cabang di luar negeri.
Sejarah > Danamon di bawah Temasek Holdings

Sama seperti bank lainnya yang diambilalih BPPN, saham pemerintah di Bank Danamon kemudian dilepas ke investor strategis, yang dimulai prosesnya pada Januari 2003. Pada awalnya ada sekitar 15-20 calon investor asing yang berminat mengambilalih 51% saham pemerintah di bank ini. Namun, pada 21 Maret 2003, BPPN mengumumkan hanya 3 calon konsorsium saja yang lolos: Asia Finance (Indonesia) Pte. Ltd. (milik Temasek Holdings dan Deutsche Bank), konsorsium Bank Mega (bersama Bhakti Capital Indonesia, Credit Suisse) dan konsorsium di bawah Bank Artha Graha. Pada Mei 2003, konsorsium Asia Finance berhasil memenangkan tender tersebut dengan harga Rp 3 triliun.
Sejak 22 April 2004, Bank Danamon sudah menjadi bank sehat kembali, sehingga pengawasannya dikembalikan dari BPPN ke Bank Indonesia. Dengan hadirnya manajemen baru, maka dicanangkanlah penataulangan model bisnis dan strategi usaha Bank Danamon dalam usahanya untuk terus melakukan perubahan total dalam desain yang sudah dirancang untuk menjadikan Bank Danamon sebagai salah satu bank nasional terkemuka di Indonesia dan bank pemain utama di kawasan Asia. Pada tahun 2004, Bank Danamon meluncurkan Danamon Simpan Pinjam untuk menggapai pangsa pasar mikro. Pada tahun yang sama, Bank Danamon mengakuisisi 75% Adira Finance, sebuah perusahaan pembiayaan, yang kemudian ditingkatkan kepemilikannya hingga setinggi-tingginya mencapai 95% pada tahun 2009. Selanjutnya, pada 22 Februari 2006, Bank Danamon juga mengakuisisi bisnis kartu kredit dari kantor cabang American Express di Indonesia, sehingga bertindak menjadi penerbit utama dari kartu bank asal AS tersebut.
Pada tanggal 2 April 2012, bank asal Singapura DBS (juga milik Temasek) mengumumkan rencananya mengakuisisi 100% saham Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. yang pada saat itu memiliki 67,37% saham pada Bank Danamon, dengan target untuk menjadikan Bank Danamon sebagai bank terbesar kelima di Indonesia. Transaksi tersebut kemudian batal diselesaikan, dengan alasan di antaranya permintaan regulator Indonesia kepada otoritas Singapura untuk mengizinkan bank asal Indonesia melakukan ekspansi bisnis di Singapura. DBS memutuskan untuk mengakhiri perjanjian jual-beli bersyarat yang telah ditandatanganinya pada 1 Agustus 2013, yang merupakan tenggat waktu berakhirnya (lapse) perjanjian tersebut.
Sejarah > Investasi strategis MUFG

Pada 26 Desember 2017, grup keuangan terbesar asal Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), melalui entitas perbankannya, MUFG Bank, mengumumkan rencananya untuk mengakusisi kepemilikan mayoritas Bank Danamon melalui perjanjian jual-beli bersyarat dengan Asia Financial (Indonesia) dan entitas terafiliasi lainnya. Akuisisi tersebut telah diselesaikan hingga mencapai 19,9% pada tanggal 29 Desember 2017, dan hingga 40,0% pada 3 Agustus 2018.
Pada tanggal 25 April 2019, Bank Danamon mengumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberi persetujuan dilakukannya merger antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan (bank lain milik MUFG di Indonesia). Pada tanggal 29 April 2019, MUFG Bank mengumumkan telah meningkatkan kepemilikan sahamnya pada Bank Danamon dari 40,0% menjadi 94,0%. Merger antara Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan kemudian efektif berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.
Sejarah > Akuisisi portofolio Pinjaman Ritel Konvensional Standard Chartered Bank Indonesia

Pada tanggal 17 April 2023, Bank Danamon menandatangani perjanjian akuisisi portofolio Pinjaman Ritel Konvensional Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI). Nasabah yang terdampak adalah nasabah kartu kredit, kredit pemilikan rumah, kredit tanpa agunan, dan kredit kendaraan bermotor. Peralihan portofolio keempat hal tersebut dari SCBI ke Bank Danamon telah selesai pada tanggal 9 Desember 2023, dan semua kartu kredit Standard Chartered berubah menjadi kartu kredit Danamon.
Jaringan usaha

Hingga akhir tahun 2017, Bank Danamon memiliki lebih dari 1.600 cabang, meliputi kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam, unit usaha syariah, dan kantor-kantor cabang anak perusahaan. Selain itu, jaringan Bank Danamon juga meliputi lebih dari 1.300 anjungan tunai mandiri (ATM) dan 70 mesin setoran tunai di seluruh Indonesia.
Seluruh jaringan Bank Danamon di Indonesia beroperasi di bawah sembilan kantor wilayah:
Kantor Wilayah Jakarta: Meliputi Lampung, Tangerang, Bogor, Serang, Cilegon, Bekasi, dan Karawang;
Kantor Wilayah Bandung: Meliputi Sukabumi, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Cirebon;
Kantor Wilayah Surabaya: Meliputi Kediri, Malang, dan Jember;
Kantor Wilayah Makassar: Meliputi Jayapura, Ambon, Palu, Pare Pare, Kendari, Ternate, Manado, dan Gorontalo;
Kantor Wilayah Balikpapan : Meliputi Samarinda, Pontianak, Bontang, Palangkaraya dan Tarakan;
Kantor Wilayah Medan: Meliputi Banda Aceh, Lhokseumawe, Siantar, Sibolga, dan Batam;
Kantor Wilayah Semarang: Meliputi Solo, Purwokerto, Yogyakarta, Kudus, dan Tegal;
Kantor Wilayah Denpasar: Meliputi Mataram dan Kupang; dan
Kantor Wilayah Palembang: Meliputi Palembang, Padang, Bengkulu, Jambi, dan Pekanbaru.
Jaringan usaha > Kantor pusat

Sepanjang berdirinya, Bank Danamon beberapa kali memindahkan kantor pusatnya ke beberapa gedung. Mulanya kantor pusatnya di Jakarta berlokasi di Jl.  Malaka No. 5, yang kemudian didampingi gedung lain yang berlokasi di Jl. Telepon Kota No. 7. Adapun yang terakhir ini sampai sekarang masih menjadi salah satu kantor cabangnya. Memasuki akhir 1980-an, Bank Danamon memusatkan operasionalnya di gedung yang lebih besar dan berlokasi di wilayah strategis, yaitu di Jl. Kebon Sirih No. 15.
Pada tahun 1997 bank ini memindahkan kantor pusatnya lagi di gedung yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 45-46, yang diberi nama Anggana Danamon. Gedung kembar tersebut dibangun dari tahun 1993-1996 dan kepemilikannya dikuasai perusahaan Usman Admadjaja bernama PT Danamon Land. Sayangnya, akibat terjerat hutang BLBI untuk banknya, Usman terpaksa melepas gedung Anggana Danamon kepada BPPN, yang setelah sempat berganti pemilik dan renovasi, kini dikenal dengan nama Sampoerna Strategic Square. Sementara itu banknya sendiri (yang kini juga sudah tidak dikuasai Usman Admadjaja) pada 28 Agustus 2002 berpindah ke kantor sewa yang berlokasi di Menara Asiatic yang baru selesai dibangun. Bank ini kemudian membeli hak penamaannya juga, sehingga nama gedung tersebut menjadi Menara Bank Danamon. Gedung milik perusahaan properti PT Roda Vivatex Tbk tersebut kini dikenal dengan nama Mandiri Inhealth Tower setelah Danamon tidak lagi menempatinya.
Alasan efisiensi menjadi pertimbangan bank ini untuk memiliki kantor pusat yang dimiliki sendiri kembali. Maka, di tahun 2013, sebuah gedung kantor cabang Bank Danamon di Jl. H.R. Rasuna Said No. 10 yang sudah ada sejak awal 1990-an, dibongkar. Di atasnya dibangun gedung baru berlapis kaca setinggi 108 meter dan memiliki 22 lantai, yang selesai pengerjaannya pada Maret 2016. Sejak 29 Juli 2016, gedung ini resmi diberi nama Menara Bank Danamon dan menjadi kantor pusatnya hingga sekarang.
Lini Usaha

Bank Danamon bergerak dalam berbagai lini bisnis perbankan.
Enterprise Banking and Financial Institution: Lini bisnis ini melayani nasabah dari segmen korporasi, komersial, dan lembaga keuangan, melalui layanan-layanan seperti kredit, manajemen kas, pembiayaan perdagangan, dan tresuri.
Transaction Banking: Lini bisnis ini melayani segmen perusahaan dan bisnis (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) melalui layanan manajemen kas, pembiayaan perdagangan, dan pembiayaan rantai pemasok (supply chain).
Perbankan Konsumer: Lini bisnis ini menyediakan layanan bagi nasabah perorangan (individu).
Slogan dan Motto

1988-1997: Mitra Usaha Terpercaya
1997-1998: Untuk Anda
1999-2002: Tumbuh Bersama Kepercayaan Anda
2002-2008: Percaya Pada Keyakinan Anda
2008-2016: Untuk Anda Bisa
2008-2016: Hanya Danamon yang Bisa (sub-slogan)
2016-2024: Saatnya Pegang Kendali
2024-sekarang: Tumbuh Bersama
Sponsor

Sejak tahun 2012, Bank Danamon adalah mitra perbankan resmi klub sepakbola asal Inggris Manchester United di Indonesia.
Lihat pula

Kasus dugaan korupsi Soeharto
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi
Negara berdaulat

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan negara berdaulat, meskipun tidak semua negara-negara berdaulat tentu menjadi anggotanya.
Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau memiliki kekuatan atau negara lain.
Keberadaan atau hilangnya suatu negara adalah persoalan kenyataan. Sedangkan menurut teori deklaratif kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus diakui oleh negara-negara berdaulat, meskipun jika suatu negara berdiri tanpa pengakuan negara lain akan sering menemukan kesulitan untuk bertindak penuh dalam masalah kekuatan membuat perjanjian dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara berdaulat.
Munculnya negara

Negara datang ke dalam keberadaan sebagai orang yang "secara bertahap dipindahkan kesetiaan mereka dari individu penguasa (raja, adipati, pangeran) untuk tidak berwujud tapi entitas teritorial politik negara".Templat:Attribution needed Negara ini adalah salah satu dari beberapa pesanan politik yang muncul dari feodal Eropa, lainnya menjadi negara kota, liga, dan kekaisaran dengan klaim universalis ke otoritas.
Pengakuan

Pengakuan negara menandakan keputusan dari sebuah negara berdaulat untuk memberlakukan kesatuan lain juga menjadi sebuah negara berdaulat. Pengakuan dapat berupa dinyatakan atau tersirat dan biasanya berlaku surut dalam dampaknya. Itu tidak selalu menandakan keinginan untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik.
Tidak ada definisi yang mengikat semua anggota masyarakat bangsa-bangsa pada kriteria kenegaraan. Dalam praktik yang sebenarnya, kriterianya terutama politik, bukan hukum. L. C. Green mengutip pengakuan negara Polandia dan Cekoslowakia yang belum lahir dalam Perang Dunia I dan menjelaskan bahwa "sejak pengakuan kenegaraan adalah masalah kebijaksanaan, itu terbuka untuk semua negara yang ada untuk menerima sebagai sebuah negara dengan setiap entitas itu berupa keinginan, terlepas dari keberadaan wilayah atau dari yang ditetapkan pemerintah."
Namun, dalam hukum internasional ada beberapa teori ketika sebuah negara harus diakui sebagai negara berdaulat.
Pengakuan > Teori konstitutif

Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Salah satu kritik utama dari undang-undang ini adalah kebingungan yang disebabkan ketika beberapa negara mengakui entitas baru, tetapi negara-negara lain tidak. Hersch Lauterpacht, salah satu pendukung utama teori, menyarankan bahwa negara yang mengakuilah yang menjadi negara yang bertugas untuk memberikan pengakuan sebagai solusi yang mungkin. Namun, suatu negara dapat menggunakan kriteria ketika menilai jika mereka harus memberikan pengakuan dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan kriteria tersebut. Banyak negara mungkin hanya mengakui negara lain jika hal tersebut adalah untuk keuntungan mereka.
Pada tahun 1912, L. F. L. Oppenheim mengatakan seperti berikut untuk berbicara mengenai teori konstitutif:
Hukum Internasional tidak mengatakan bahwa sebuah negara tidak ada selama negara tersebut tidak diakui, namun negara tersebut tidak mendapatkan pemberitahuannya sebelum diakui. Hanya dan secara eksklusif melalui pengakuan saja sebuah negara menjadi seorang Pribadi Internasional dan sebuah subjek Hukum Internasional.
Pengakuan > Teori deklaratif

Sebaliknya, teori kenegaraan deklaratif mendefinisikan negara sebagai pribadi dalam hukum internasional jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) wilayah yang ditetapkan; 2) populasi permanen; 3) pemerintah, dan 4) kemampuan untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain. Menurut teori deklaratif, suatu entitas kenegaraan adalah lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Model deklaratif yang paling terkenal dinyatakan dalam tahun 1933 pada Konvensi Montevideo.
Pasal 3 dari Konvensi Montevideo menyatakan bahwa politik kenegaraan lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain, dan negara tidak dilarang untuk membela dirinya sendiri. Sebaliknya, pengakuan ini dianggap sebagai persyaratan untuk kenegaraan oleh teori kenegaraan konstutif.
Pendapat serupa tentang "kondisi di mana suatu entitas merupakan negara" diungkapkan oleh Pendapat Komite Arbitrasi Badinter Mayarakat Ekonomi Eropa yang menngemukakan bahwa penemuan sebuah negara didefinisikan dengan memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan politik.[butuh rujukan]
Pengakuan > Pengakuan negara

Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.
Formosa atau Taiwan juga bersituasi yang sama. Hanya 21 negara di dunia mengakui Republik Tiongkok (nama resmi dari Formosa). Republik Rakyat China menyatakan bahwa Formosa adalah bagian darinya.
Pengakuan > Negara de facto dan de jure

Sebagian besar negara-negara berdaulat adalah negara de jure dan de facto (yaitu, mereka yang ada baik dalam hukum maupun dalam kenyataan). Namun, suatu negara dapat diakui hanya sebagai negara de jure yangdalam hal ini diakui sebagai pemerintah yang sah dari sebuah wilayah di mana ia tidak memiliki kontrol sebenarnya. Sebagai contoh, selama Perang Dunia Kedua, pemerintah dalam pengasingan dari sejumlah negara-negara Eropa kontinental terus menikmati hubungan diplomatik dengan Sekutu, terlepas bahwa negara mereka berada di bawah pendudukan Nazi. OPP dan Otoritas Palestina mengklaim bahwa Negara Palestina adalah sebuah negara berdaulat, klaim yang telah diakui oleh sebagian besar negara, meskipun wilayah yang diklaim tersebut secara de facto berada di bawah kendali Israel.[./Sovereign_state#cite_note-israel-36 [36]] Kesatuan lain mungkin memiliki kontrol de facto atas suatu wilayah tetapi tidak memiliki pengakuan internasional; ini mungkin dianggap oleh masyarakat internasional untuk menjadi hanya negara de facto. Mereka dianggap secara de jure negara hanya sesuai dengan hukum mereka sendiri dan oleh negara-negara yang mengenali mereka. Misalnya, Somaliland ini umumnya dianggap sebagai keadaan seperti itu. Untuk daftar kesatuan yang ingin secara universal diakui sebagai negara berdaulat, tetapi tidak memiliki pengakuan diplomatik lengkap seluruh dunia, lihat daftar negara dengan pengakuan terbatas.
Hubungan antara negara dan pemerintah

Meskipun istilah "negara" dan "pemerintah" sering digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara nonfisik dan pemerintahnya; dan pada kenyataannya, konsep "pemerintah dalam pengasingan" didasarkan atas perbedaan itu. Negara adalah kesatuan yuridis nonfisik, dan bukan organisasi apapun. Namun, biasanya, hanya pemerintah suatu negara dapat mewajibkan atau mengikat negara, misalnya dengan perjanjian.
Punahnya negara

Pada umumnya, negara merupakan kesatuan tahan lama, meskipun mungkin bagi mereka untuk hancur, baik melalui sukarela atau kekuatan-kekuatan luar, seperti penaklukan militer. Menurut sebuah studi tahun 2004, penghapusan telah hampir berhenti sejak akhir Perang Dunia II. Karena negara-negara non-fisik yuridis badan, telah berpendapat kepunahan mereka tidak bisa karena kekuatan fisik saja. Sebaliknya, tindakan-tindakan fisik militer harus terkait dengan benar sosial atau peradilan tindakan dalam rangka untuk menghapuskan negara.
Ontologi status negara

Ontologi status negara telah menjadi materi perdebatan, secara khusus, apakah atau tidak negara, menjadi sebuah benda yang tidak ada yang bisa lihat, rasa, sentuhan, atau jika tidak, mendeteksi yang benar-benar ada.
Ontologi status negara > Negara sebagai "abstrak kuasi"

Telah dikemukakan bahwa salah satu potensi alasan mengapa keberadaan negara telah menjadi kontroversi adalah karena negara tidak memiliki tempat dalam dualitas tradisional Platonis yang konkret maupun yang abstrak. Berdasarkan karakteristiknya, objek konkret adalah mereka yang memiliki posisi dalam ruang dan waktu yang menyatakan tidak memiliki (meskipun wilayah mereka memiliki posisi spasial, tapi negara-negara yang berbeda dari wilayah mereka), dan benda-benda abstrak memiliki posisi bukan dalam waktu maupun ruang yang tidak sesuai dengan karakteristiknegara seharusnya, karena negara-negara memiliki posisi temporal (mereka dapat dibuat pada waktu-waktu tertentu dan kemudian menjadi punah di masa depan). Juga, benda-benda abstrak berdasarkan karakteristiknya benar-benar nonkausal, yang juga bukan merupakan ciri khas dari negara-negara karena negara-negara dapat bertindak di dunia dan dapat menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu (meskipun hanya dengan tindakan yang diambil atas nama mereka melalui perwakilan). Oleh karena itu, telah ada pendapat bahwa negara-negara yang termasuk ke dalam kategori ketiga, abstrak kuasi yang baru-baru ini telah mulai mengumpulkan perhatian filosofis, terutama di daerah dokumenter, teori ontologi berusaha untuk memahami peran dari dokumen dalam memahami semua realitas sosial. Objek abstrak kuasi, seperti negara, dapat diwujudkan melalui tindakan dokumen dan juga dapat digunakan untuk menggerakkan mereka, seperti dengan mengikat mereka dengan perjanjian atau menyerahkan mereka sebagai hasil dari perang.
Para sarjana hubungan internasional dapat dipecah menjadi dua praktik berbeda, realis dan kaum pluralis, dari apa yang mereka percaya terhadap ontologi negara dari negara tersebut. Realis percaya bahwa dunia adalah satu-satunya negara dan hubungan antarnegara dan identitas negara didefinisikan sebelum hubungan internasional dengan negara-negara lain. Di sisi lain, kaum pluralis percaya bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan interaksi antara negara dan negara bersaing melawan banyak aktor-aktor lain.
Ontologi status negara > Negara sebagai "kesatuan spiritual"

Teori lain dari ontologi negara adalah bahwa negara adalah kesatuan spiritual atau "mistik" dengan menjadi sendiri, yang berbeda dari anggota negara. Filsuf Idealis Jerman, Georg Hegel (1770-1831) kemungkinan menjadi pendukung terbesar teori ini. Defini negara menurut Hegelian adalah "Ide Ilahi seperti yang ada di Bumi".