Afrika Selatan dan senjata pemusnah massal
Senjata nuklir > Pelucutan

Pasukan Afrika Selatan takut akan ancaman "efek domino" yang mendukung komunisme, yang di Afrika selatan diwakili oleh pasukan Kuba di Angola, membantu kelompok revolusioner Marxis-Leninis Angola melawan saingannya yang didukung oleh pasukan Afrika Selatan, dan mengancam Namibia. Pada tahun 1988, Afrika Selatan menandatangani Perjanjian Tripartit dengan Kuba dan Angola, yang menyebabkan penarikan pasukan Afrika Selatan dan Kuba dari Angola dan kemerdekaan Namibia. Penghapusan senjata nuklir secara preventif diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan perdamaian regional, dan juga membantu memulihkan kredibilitas Afrika Selatan dalam politik regional dan internasional. FW de Klerk memandang kehadiran senjata nuklir di Afrika Selatan sebagai sebuah masalah. FW de Klerk membeberkan informasi tentang senjatanya kepada Amerika Serikat dalam upaya untuk menghapus senjata tersebut.
Afrika Selatan mengakhiri program senjata nuklirnya pada tahun 1989. Seluruh bom (enam sudah dibuat dan satu sedang dibangun) dilucuti dan Afrika Selatan menyetujui Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir ketika Duta Besar Afrika Selatan untuk Amerika Serikat Harry Schwarz menyetujui perjanjian tersebut pada tahun 1991. Pada tanggal 19 Agustus 1994, setelah menyelesaikan pemeriksaannya, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengkonfirmasi bahwa satu senjata nuklir yang telah selesai sebagian dan enam senjata nuklir yang telah selesai seluruhnya telah dibongkar. Hasilnya, IAEA merasa puas bahwa program nuklir Afrika Selatan telah diubah menjadi program damai. Setelah itu, Afrika Selatan bergabung dengan Nuclear Suppliers Group (NSG) sebagai anggota penuh pada tanggal 5 April 1995. Afrika Selatan memainkan peran utama dalam pembentukan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Afrika (juga disebut sebagai Perjanjian Pelindaba) pada tahun 1996, dan menjadi salah satu anggota pertama pada tahun 1997. Afrika Selatan juga menandatangani Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif pada tahun 1996 dan meratifikasinya pada tahun 1999.
Pada tahun 1993, Bill Keller dari The New York Times melaporkan bahwa kecurigaan populer di negara-negara di Afrika bagian selatan menyatakan bahwa waktu pelucutan senjata menunjukkan keinginan untuk mencegah persenjataan nuklir jatuh ke tangan pemerintah asli Afrika dan kulit berwarna dengan runtuhnya Apartheid. sistem yang dikendalikan oleh pemukim Eropa. De Klerk membantah motivasi tersebut ketika ditanya tentang hal ini dalam wawancara tahun 2017. Partai politik Kongres Nasional Afrika, yang mengambil alih kekuasaan di Afrika Selatan setelah Apartheid, menyetujui perlucutan senjata nuklir.
Perjanjian Pelindaba mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2009 setelah diratifikasi oleh 28 negara. Perjanjian ini mensyaratkan bahwa para pihak tidak akan terlibat dalam penelitian, pengembangan, pembuatan, penimbunan, perolehan, pengujian, kepemilikan, pengendalian, atau penempatan alat peledak nuklir di wilayah negara-negara pihak dalam perjanjian dan pembuangan limbah radioaktif di zona Afrika berdasarkan perjanjian. Komisi Energi Nuklir Afrika, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut, telah dibentuk dan akan berkantor pusat di Afrika Selatan.
Afrika Selatan menandatangani Perjanjian Larangan Senjata Nuklir pada 20 September 2017, dan meratifikasinya pada 25 Februari 2019.