stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kekhalifahan Rasyidin
Militer > Satuan militer > Angkatan darat

Lihat pula: Pasukan Rasyidin
Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang mengatur tentara Islam secara modern setelah ia menyadari pentingnya hal tersebut. Hal itu dikarenakan luasnya area penyebaran Islam serta pentingnya peranan tentara untuk menyebarkan agama ke tempat-tempat terjauh yang telah diketahui masyarakat Muslim. Umar membentuk pasukan tetap (reguler) angkatan darat yang berjumlah kira-kira tiga puluh dua ribu pasukan kavaleri sebagai penjamin keamanan negara. Jumlah tersebut tidak termasuk pasukan infanteri dan pasukan sukarelawan. Susunan kepangkatan diatur berdasarkan desimal jumlah pasukan; yaitu Amir al-Jaisy (أمير الجيش) memimpin sepuluh ribu orang pasukan atau lebih sedikit, Amir al-Kardus (أمير الكردوس) memimpin seribu orang, dan al-Qa'id (القائد) yang memimpin seratus orang. Bagian utama pasukan infanteri adalah para tentara berpedang, yang sering kali terdiri dari orang-orang yang tergagah dan terkuat. Tugas utama tentara ini adalah untuk melemahkan moral musuh. Mereka akan maju untuk menantang berduel para pemimpin pasukan lawan, serta membunuh lawan-lawan mereka tersebut sebelum dimulainya pertempuran.
Pasukan kavaleri Islam adalah salah satu pasukan tersukses pada masa itu, dan terkenal sebagai pasukan cepat yang diandalkan umat Islam dalam memerangi Romawi dan Persia, misalnya di Yarmuk dan Qadisiyah. Kavaleri menjadi keunggulan pasukan Islam, terbukti dari setiap pertempuran yang berhasil dimenangkan oleh mereka. Pasukan kavaleri Islam terbagi menjadi pasukan berkuda yang terdiri dari para bangsawan Arab yang menunggang kuda, serta pasukan lainnya yang menunggang unta yang digunakan dalam pertempuran ataupun untuk mengangkut air dan bahan persediaan lainnya. Selain kavaleri dan infanteri, Khalid bin Walid juga menggunakan mata-mata, yang tugas utamanya memantau intelijen, gerakan, dan aktivitas musuh. Banyak mata-mata merupakan anak-anak bangsa Arab atau orang asing tawanan perang, dari daerah yang baru ditaklukkan.
Persenjataan utama yang digunakan oleh pasukan Kekhalifahan Rasyidin yaitu pedang pendek Arab, pedang panjang Persia, tombak, busur dan panah. Orang Arab memperoleh sebagian dari persenjataan tersebut melalui perdagangan dengan Syam, Irak, Persia, Bizantium dan Mesir, serta ada pula yang merupakan rampasan perang dari orang Romawi dan Persia. Pasukan infanteri adalah pasukan yang paling akomodatif; pada awal era mereka menggunakan kulit kasar buatan lokal Jazirah Arab, dan kemudian beralih ke baju zirah rantai yang mungkin berasal dari rampasan perang. Para ksatria bangsawan dan pasukan pejalan kaki membawa perisai yang terbuat dari kulit yang diperkuat, sebagai pelindung dari hantaman pedang dan serbuan panah. Ketika pasukan Muslim memasuki peperangan di wilayah perbatasan Jazirah Arab dan Syam, mereka lalu meniru Persia dan Romawi dalam penggunaan senjata pengepungan; seperti manjanik, menara kepung, dabbabah (pelindung pasukan penggali lubang), serta pelantak tubruk.
Militer > Satuan militer > Angkatan laut

Lihat pula: Angkatan Laut Rasyidin
Umar bin Khattab tidak suka laut. Ia tidak suka merisikokan nyawa kaum muslimin di atas laut dan melarang para pemimpin pasukannya untuk bertempur di laut. Ia bahkan memecat al-Ala' bin al-Hadhrami, gubernur Bahrain, karena ia memimpin penyerangan laut dengan dua belas ribu tentara ke Persia. Gubernur Syam Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengirim surat permintaan izin kepada Umar bin Khattab untuk membentuk armada angkatan laut Islam dalam menghadapi Romawi, dan membantu pengepungan Tripoli yang masih bertahan dari serangan tentara Islam, serta untuk meminta bantuan jika serangan mendadak terjadi; namun Umar menolak permintaan itu.
Setelah kematian Umar, Mu'awiyah kembali menulis surat kepada Utsman bin Affan, meminta izin untuk menaklukkan pulau Siprus. Utsman awalnya mengulangi perintah untuk mematuhi kebijakan pertahanan yang telah ditetapkan, namun setelah ancaman Romawi ke pantai-pantai Syam meningkat, khalifah setuju untuk membangun armada Islam, asalkan gubernur tidak memaksa umat Islam untuk berperang di laut kecuali atas keinginan mereka sendiri; sehingga kemudian armada yang kuat mulai dibangun. Antara 653-654 Mu'awiyah dengan armadanya menaklukkan pulau-pulau Siprus, Rhodes, Kos, dan Kreta. Ketika terjadi bentrok armada Islam dengan armada Romawi dalam Pertempuran Tiang Kapal pada 654 di perairan Aleksandria, armada Islam mampu menimbulkan kekalahan besar atas lawannya, serta menjadi Angkatan laut tak tertandingi di perairan Mediterania.
Tata kelola pemerintahan

Para khalifah mengelola pemerintahannya dengan mengikuti sistem pemerintahan dalam Islam. Setiap prinsip politik dan perundang-undangan didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kegiatan yang wajib dalam pemerintahan Khalifah adalah musyawarah yang mengikuti contoh dari Muhammad. Model musyawarah untuk pembangunan politik pada masa Kekhalifahan Rasyidin adalah melalui syura.
Tata kelola pemerintahan > Khalifah, gubernur, dan pekerja

Kekhalifahan Rasyidin adalah negara yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Negara memiliki beberapa organisasi administrasi yang terdiri atas otoritas pusat yang dipimpin langsung oleh Khalifah. Selain itu, terdapat pula cabang-cabang dari masing-masing administrasi daerah untuk mengelola setiap provinsi. Negara berfungsi seperti administrasi lokal di era modern dan Khalifah bekerja di administrasi negara. Negara dibagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah.
Khilafah dicapai dengan kesetiaan; orang-orang berba'iat (berjanji setia) kepada Khalifah dengan syarat mereka mengikuti tradisi (sunnah) Allah dan Rasul (Muhammad) dalam setiap keputusannya. Jika Khalifah taat, maka kekuasaannya akan berlangsung seumur hidup, dan khalifah menguasai negara secara penuh. Di era Kekhalifahan Rasyidin, tidak ada kepemimpinan kolektif negara dan Khalifah tidak memiliki wakil, wali, atau agen kecuali ketika dia terpaksa absen. Maka wakilnya akan menggantikannya hingga ia kembali. Negara Kekhalifahan Rasyidin adalah sistem pemerintahan Islam yang ideal dalam suksesi Muhammad, terutama di era Abu Bakar dan Umar, dan model itulah yang dicita-citakan oleh para pendukung Khilafah Islam di era modern. Beberapa sejarawan (terutama yang berasal dari Barat) menganggap Kekhalifahan Rasyidin sebagai negara teokratis, tetapi sejumlah peneliti Muslim, menyangkal hal ini.
Tata kelola pemerintahan > Syura

Informasi lebih lanjut: Syura
Para Khalifah Rasyidin memiliki variasi tersendiri dalam pendekatan mereka terhadap penerapan Syura dan politik. Abu Bakar dan Umar biasa bermusyawarah sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dewan Syura di era Kekhalifahan Rasyidin tidak terdiri dari sejumlah orang tertentu, dan pendapat orang-orang Syura tidak mengikat khalifah. Namun, keputusan di dalamnya tidak diambil melalui pemungutan suara melainkan diserahkan kepada Khalifah itu sendiri. Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sangat bergantung pada Syura. Situasi menjadi berbeda pada masa kekuasaan Ali. Pada awal pemerintahannya, ia berkonsultasi dengan para sahabat Madinah seperti para khalifah lainnya dan masalah Syura berjalan dengan baik. Tetapi setelah ia memindahkan ibukota ke Kufah, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat diandalkan dari antara mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari orang-orang di sekitarnya berasal dari klan yang memiliki status lebih rendah, pada masa ini Syura kehilangan eksistensinya.
Syura di era Khalifah Rasyidin memiliki banyak contoh. Salah satunya adalah pengiriman ekspedisi Usamah bin Zaid pada awal masa pemerintahan Abu Bakar. Sebelum kematiannya, Muhammad telah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk menyerang negara Bizantium, dan pasukan tersebut berkemah di luar kota menunggu para tentara berkumpul. Namun Muhammad telah meninggal dunia saat itu, dan gerakan kemurtadan dimulai. Abu Bakar memerintahkan Usamah untuk berbaris dengan pasukannya, tetapi sejumlah sahabat Anshar khawatir tentang serangan pasukan murtad ke Madinah sementara semua tentara sedang menyerang Romawi. Mereka meminta Abu Bakar untuk menunda pengiriman Pasukan sampai gerakan murtad telah dilenyapkan, sehingga mereka dapat melanjutkan ekspedisi dengan aman. Abu Bakar mengadakan pertemuan dengan Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Sa'id bin Zaid. Umar menyampaikan usulan Anshar untuk menunda pengiriman pasukan, sementara Abu Bakar kembali meyakinkan mereka setelah berbicara mengenai rekomendasi Muhammad untuk mengirim pasukan Usamah saat Muhammad sedang sakit menjelang kematiannya.
Abu Bakar mengembalikan segala keputusan kepada para sahabat setelah kematian Muhammad. Selama pertemuan Saqifah Bani Sa'idah, dia meminta para Sahabat untuk memilih antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah pertama. Namun Umar justru membai'at Abu Bakar sebagai khalifah dan diikuti oleh sahabat lainnya. Dapat dikatakan bahwa majelis Syura Abu Bakar sebagian besar terdiri dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Kaab dan Zaid bin Tsabit.
Tata kelola pemerintahan > Diwan

Lihat pula: Diwan
Sistem Diwan muncul di negara Islam selama era Umar bin Khattab, namun para sejarawan berbeda pendapat mengenai waktu didirikannya. Ath-Thabari mengatakan bahwa Diwan didirikan pada tahun 15 H (636 M), sedangkan al-Mawardi menyatakan bahwa mereka didirikan pada tahun 20 H. Diriwayatkan bahwa pada saat itu gubernur Bahrain, Abu Hurairah berkunjung ke Madinah dengan membawa uang setengah juta Dirham, maka Umar menggelar pertemuan Syura untuk mendiskusikan cara mendistribusikannya. Walid bin Hisyam mengusulkan agar dibentuk sebuah badan di mana upah para pegawai akan dicatat. Kebutuhan untuk mengatur distribusi dan pengoperasian dana muncul dengan meningkatnya aliran uang rampasan dari penaklukan Persia dan Syam. maka Umar mendirikan Diwan Baitul Mal untuk itu, dan ini adalah awal mula kerja biro dalam sejarah Islam. Umar kemudian memperluas Diwan dengan membentuk beberapa cabang lainnya. Beberapa di antaranya adalah Diwan Pemberian untuk mengatur pemberian tunjangan kepada ḍuʿafa (terj. har. 'orang-orang miskin'; dan Umar termasuk di antara ḍuʿafa, namun dia lebih mengutamakan Ahlul Bait); Diwan Angkatan Darat untuk mencatat nama-nama prajurit dan mengatur pencairan gaji mereka, dan Diwan Penyelesaian untuk mencatat dan menghitung pengeluaran negara.
Ekonomi > Baitul Mal

Artikel utama: Baitul Mal
Pada masa Muhammad, tidak ada kas negara atau perbendaharaan umum yang permanen. Harta rampasan perang atau pendapatan lain yang diterima segera dibagi-bagikan kepada orang-orang. Keberadaan kas negara tidak diperlukan karena tidak ada gaji yang harus dibayar dan tidak ada pengeluaran negara.
Namun pada masa pemerintahan Umar, keadaan berubah. Dari setiap penaklukan wilayah baru, pendapatan meningkat. Hal ini menyebabkan Umar memutuskan untuk memberikan gaji tetap kepada pada tentara. Dalam sebuah sumber awal, dikisahkan bahwa gubernur Bahrain, Abu Hurairah, mengirimkan pendapatannya kepada Umar sebesar lima ratus ribu dirham. Umar menyelenggarakan pertemuan Syura dan meminta pendapat para sahabat tentang penggunaan uang itu. Utsman bin Affan mengusulkan agar uang tersebut disimpan untuk kebutuhan masa depan. Sementara Walid bin Hisyam menyarankan agar Umar membentuk sebuah departemen perbendaharaan yang menyimpan dan mendistribusikan kas negara. Setelah berkonsultasi dengan sahabat lainnya, Umar memutuskan untuk mendirikan pusat perbendaharaan di Madinah yang disebut sebagai Baitul Māl. Abdullah bin Arqam diangkat sebagai Bendahara, ia dibantu oleh Abdurrahman bin Auf dan Muiqib. Sebuah departemen terpisah juga dibentuk untuk memelihara catatan pengeluaran. Kemudian, perbendaharaan negara didirikan di setiap provinsi, kas provinsi diminta untuk menyetorkan kelebihan pendapatan ke kas pusat di Madinah. Menurut al-Ya'qubi, gaji dan tunjangan yang disetorkan ke kas pusat setiap tahunnya berjumlah lebih dari 30 juta dirham.
Kesejahteraan sosial dan sistem pensiun juga diperkenalkan pada masa Umar, mengikuti hukum awal Islam dalam bentuk zakat. Pajak (termasuk zakat dan jizyah) yang dikumpulkan dalam perbendaharaan pemerintahan Islam digunakan untuk memberikan pendapatan bagi yang membutuhkan, termasuk orang miskin, orang tua, anak yatim, janda, dan orang cacat. Menurut ahli hukum Islam al-Ghazali, pemerintah setempat juga diminta untuk menyimpan persediaan makanan di setiap daerah jika terjadi bencana atau kelaparan. Dengan demikian, Kekhalifahan disebut sebagai salah satu negara kesejahteraan paling awal.
Ekonomi > Sumber daya ekonomi > Zakat

Artikel utama: Zakat
Zakat (زكاة translit. zakāh) adalah padanan Islam dari pajak barang mewah. Zakat diambil dari umat Islam dalam jumlah 2,5% dari kekayaan mereka yang tidak aktif (yang lebih dari jumlah tertentu yang tidak digunakan selama satu tahun) untuk diberikan kepada orang miskin. Semua dan hanya orang-orang yang kekayaan tahunannya melebihi tingkat minimum (nisab) yang dikumpulkan. Nisab tidak termasuk tempat tinggal utama, transportasi utama, perhiasan tenun dalam jumlah sedang, dan lain-lain. Zakat adalah salah satu rukun Islam.
Ekonomi > Sumber daya ekonomi > Jizyah

Artikel utama: Jizyah
Jizyah atau jizya (Turki Utsmaniyah: cizye) adalah pajak per kapita yang dikenakan pada pria non-Muslim yang berbadan sehat dalam usia militer karena non-Muslim tidak perlu membayar zakat. Budak, wanita, anak-anak, pendeta, orang tua, orang sakit dan orang miskin semuanya dibebaskan dari pajak Jizyah. Namun, beberapa non-Muslim yang membutuhkan diberi tunjangan oleh negara.
Ekonomi > Sumber daya ekonomi > Ghanimah

Artikel utama: Khums
Ghanimah atau Khums adalah harta rampasan perang, empat perlimanya dibagikan kepada tentara yang bertugas, sementara seperlima dialokasikan untuk negara. Setelah membayar 20% pajak khumus, sisa 80% rampasan perang, rampasan perang dan harta yang ditemukan dibagikan kepada para komandan dan tentara sebagai hadiah atas usaha mereka yang telah berpartisipasi dalam perang penaklukan.
Ekonomi > Sumber daya ekonomi > Kharaj

Artikel utama: Kharaj
Kharaj adalah pajak atas tanah pertanian. Pada awalnya, setelah penaklukan Muslim pertama pada abad ketujuh, kharaj biasanya didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh otoritas pusat atas provinsi-provinsi yang ditaklukkan dan dikumpulkan oleh pejabat bekas Kekaisaran Bizantium dan Sasaniyah. Lebih luasnya, kharaj adalah segala jenis pajak yang dipungut oleh aparat gubernur provinsi dari dzimmi (non-Muslim). Saat itu, kharaj identik dengan jizyah, yang kemudian muncul sebagai pajak pemungutan suara yang dibayarkan oleh para dzimmi. Di sisi lain, pemilik tanah yang Muslim hanya membayar uṣr, pajak dengan tarif yang jauh lebih rendah.
Ekonomi > Mata uang

Sistem keuangan yang ada pada awal era Kekhalifahan Rasyidin adalah sistem yang sama yang berlaku pada masa Islam awal, dan sistem yang sama yang berlaku pada masa Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Dalam sistem ini, Dinar Bizantium memiliki perbandingan satu banding sepuluh dengan Dirham Sasaniyah. Sistem ini disetujui oleh Muhammad dan Abu Bakar. Umar juga mengikuti sistem ini pada awal masa pemerintahannya. Namun, pada saat itu terjadi perbedaan bobot antara dinar dan dirham yang membuat masyarakat menjadi kebingungan. Hal ini membuat Umar merasa bahwa negara Islam memerlukan sistem moneter tetap sendiri. Umar menetapkan bahwa tujuh Dinar Islam memiliki bobot yang sama dengan sepuluh Dirham Islam berdasarkan standar kemurnian emas dan peraknya. Mengenai desain koin, Umar hanya mencetak ulang koin Dinar dan Dirham yang beredar dengan menambahkan kalimat Basmalah (بِسْمِ ٱللَّٰهِ terj. har. 'dengan menyebut nama Tuhan') untuk membedakannya dari koin palsu. Pada masa setelahnya, keadaan memaksa negara Islam untuk memiliki mata uang yang dicetak sendiri.
Demografi > Muslim

Komunitas Muslim sangat kohesif pada awal era Kekhalifahan Rasyidin, dan masyarakat puas dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh khalifah. Negara pada periode ini masih sederhana secara ekonomi, dan penduduknya lebih disibukkan oleh pertempuran dan penaklukkan daripada memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Namun, setelah kondisi keuangan negara mulai meningkat, terutama setelah berbagai penaklukan selama masa pemerintahan Utsman, mata pencaharian masyarakat juga semakin meningkat. Masyarakat yang sebelumnya hidup secara sederhana mulai menuntut tunjangan dari khalifah mereka. Dengan perluasan negara dan peningkatan laju penaklukan, demografi juga mulai berubah. Hal itu dikarenakan banyak orang Arab dan Muslim penakluk menetap di negara-negara yang baru ditaklukkan dan bercampur dengan penduduknya. Di sisi lain, hanya ada sedikit orang Arab di Hijaz karena banyak dari mereka yang pergi ke kota-kota garnisun baru untuk berperang. Perbudakan menyebar ke wilayah tersebut dari wilayah yang ditaklukkan, dan akibatnya komposisinya berubah menjadi wilayah dengan demografi heterogen (campuran). Beberapa kelompok kelas terbentuk dalam masyarakat karena perubahan ini, tidak seperti di masa lalu. Masyarakat Islam mulai berselisih pada akhir masa pemerintahan Utsman, karena beberapa orang mulai keberatan dengan sejumlah kebijakan yang dia tempuh dalam pemerintahan dan hasutan untuk menentangnya dimulai di berbagai provinsi, hingga masalah tersebut berakhir dengan pengepungan rumah Utsman dan pembunuhannya. Perselisihan ini berlanjut selama masa Ali, terutama di kalangan Bani Umayyah, di mana banyak di antara mereka meninggalkan Madinah menuju Makkah atau Suriah. Setelahnya, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok: pendukung Ali yang tunduk pada kekhalifahannya, dan para pendukung Utsman yang menuntut hukuman mati untuk pembunuh Utsman. Di antara para pendukung Utsman terdapat dua kubu yang paling menonjol yaitu Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Aisyah, istri Muhammad. Perselisihan ini berkembang menjadi perang saudara dan melibatkan sejumlah pertempuran, yang menjadi semakin intensif dengan kemunculan Khawarij. Perang saudara baru berakhir setelah pembunuhan Ali dengan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah.
Demografi > Non-Arab dan Dzimmi

Lihat pula: Dzimmi
Para Khalifah Rasyidin menunaikan hak-hak para non-Muslim dan mawālī (non-Arab) dari penduduk Jazirah Arab dan wilayah yang ditaklukan serta menjamin kebebasan mereka. Metode ini dianut dari ajaran Muhammad. Hal ini didukung oleh banyak peneliti Muslim dan sejumlah orientalis dan peneliti asal Eropa seperti Thomas Arnold dan Gustave Le Bon. Di kota-kota garnisun, non-Muslim yang sudah lanjut usia dan miskin dibebaskan dari jizyah, dan kadang-kadang mereka dibantu oleh tunjangan dari perbendaharaan Muslim. Abu Bakar biasa memerintahkan para pemimpin penaklukan untuk tidak menyerang tempat ibadah non-Muslim dan tidak melecehkan mereka. Dia juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada komandan militernya untuk memperlakukan orang-orang non-Muslim di Levant dengan baik walaupun saat berperang. Hal ini diikuti oleh Umar, dengan pidatonya pada saat mengunjungi Yerusalem. Dalam pidatonya, Umar memberikan keamanan kepada rakyatnya dan menjamin kebebasan beragama mereka. Setelah penaklukan Mesir, jenderal Muslim Amr bin Ash menulis dalam perjanjiannya kepada orang-orang Mesir untuk memberikan kebebasan beribadah dan tidak menghancurkan gereja-gereja mereka.
Para sejarawan berbeda pendapat tentang pemberian tunjangan yang diberikan kepada mawālī yang sudah dewasa. Mayoritas di antara mereka mengatakan bahwa seluruh mawālī mendapatkan tunjangan yang setara, namun sejarawan lainnya mengatakan bahwa ada beberapa diskriminasi antara mawālī dan orang Arab. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa Abu Bakar memberlakukan kebijakan untuk memberikan kesetaraan penuh antara orang-orang Arab dan para loyalis. Non-Muslim diizinkan untuk bergabung dengan tentara untuk berpartisipasi dalam pertempuran, mereka menerima hadiah yang sama seperti orang Arab Muslim, dan mereka memiliki partisipasi penting dalam banyak penaklukan. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa Abu Bakar memberikan kesetaraan untuk mawālī maupun orang Arab. Adapun Umar, disebutkan dalam banyak sumber bahwa dia lebih mengutamakan rakyat jelata dan keluarga para pejuang yang sedang berperang, tetapi kriteria ini diterapkan untuk semua orang secara setara dan tidak ada yang khusus.
Warisan

Beberapa cendekiawan sekuler mempertanyakan pandangan tradisional Sunni tentang para Khalifah Rasyidin. Robert G. Hoyland menyatakan "Penulis yang hidup pada waktu yang sama dengan empat khalifah pertama ... tidak mencatat apa-apa tentang mereka, dan nama mereka tidak muncul pada koin, prasasti, atau dokumen. Hanya khalifah Umayyah pertama, Mu'awiyah I (661–680), yang memiliki bukti pemerintahan Arab yang konkrit, karena namanya muncul di semua media resmi pemerintah." Memang terdapat prasasti yang berasal dari periode Kekhalifahan Rasyidin. Salah satu prasasti menyebutkan Umar lengkap dengan nama dan tanggal kematiannya. Ada pula koin yang dicetak selama pemerintahan Umar (walaupun seperti yang dicatat Hoyland, mereka tidak menyandang namanya, hanya "dengan nama Tuhan"). Hoyland juga mempertanyakan dugaan superioritas moral Rasyidin (atau setidaknya Utsman dan Ali) kepada penerus Umayyah mereka. Mengingat bahwa Ali terlibat dalam perang saudara pertama dan Utsman yang telah "meresmikan gaya pemerintahan nepotistik" di mana para khalifah kemudian dikutuk.
Dalam Islam Sunni, para khalifah Rasyidin disebut sebagai khalifah "yang dibimbing dengan benar" dan menganggap mereka sebagai sumber hukum Islam yang paling terpercaya. Sebagai akibatnya, para khalifah Rasyidin diberikan predikat sebagai "model kesalehan tanpa cela". Sementara Islam Syiah yang meyakini doktrin Imamah, mempercayai bahwa pengganti Muhammad ditentukan oleh Tuhan dan diwariskan kepada kerabat terdekatnya. Dalam hal ini, berarti imamah diwariskan kepada Ali dan keturunannya, di mana Muhammad diklaim telah menetapkan Ali sebagai pewaris dan penggantinya secara sah. Hal ini membuat Syiah tidak menerima legitimasi tiga khalifah pertama yang dianggap telah merampas status khalifah dari Ali. Meskipun begitu, Syiah Zaidiyah tetap mengakui legitimasi tiga khalifah pertama.
Dari segi militer, penaklukan oleh angkatan laut Kekhalifahan Rasyidin telah menjadi warisan sejarah maritim Islam, sejak dari awal penaklukan Siprus dan Pertempuran Tiang Kapal yang terkenal hingga penaklukan maritim oleh negara-negara penerus Kekhalifahan Umayyah, seperti penyerangan laut privateer ke La Garde-Freinet oleh Keamiran Kordoba dan Penyerbuan Roma oleh Keamiran Aghlabiyah di era selanjutnya.
Para pendukung kekhalifahan kontemporer sendiri menganggap Kekhalifahan Rasyidin sebagai "dasar negara Islam" dan telah berusaha untuk mendirikan negara Islam yang serupa dengannya. Akibatnya, muncul berbagai pergerakan Jihadisme dengan tujuan untuk mencapai cita-cita "negara khilafah terpimpin" yang berujung pada anggapan terorisme dan berbagai pemberontakan. Meskipun begitu, kekhalifaan yang dicita-citakan kaum Jihadis umumnya ditentang oleh para ulama modern. Sejarawan asal Prancis, Nabil Mouline, menganggap bahwa terdapat perbedaan antara kekhalifahan kontemporer dengan kekhalifahan Islam awal.