Perbendaharaan Yang Mulia
Menteri-Menteri

Sampai detik ini, para menteri-menteri dalam Perbendaharan Yang Mulia terdiri dari:
| Foto | Menteri | Jabatan | Portofolio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rishi Sunak | Tuan Pertama Perbendaharaan | Ketua Resmi Perbendaharaan, sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri. |
|  | Jeremy Hunt | Menteri Keuangan   Tuan Kedua Perbendaharaan | Bertanggung jawab atas segala pekerjaan di dalam Perbendaharaan, urusan kebijakan fiskal (termasuk mempersembahkan rencana anggaran tahunan); kebijakan moneter, mengatur target inflasi, pengaturan para menteri-menteri (dalam perannya sebagai Tuan Kedua Perbendaharaan). |
|  | John Glen | Sekretaris Utama Perbendaharaan | Strategi perencanaan dan peninjauan pemakaian anggaran; kontrol pemakaian anggaran dalam setahun; pembayaran sektor umum dan pensiun; Annually Managed Expenditure (AME) dan reformasi kesejahteraan; efisiensi dan nilai keuangan di pelayanan umum; pengadaan; investasi utama; pengeluaran infrastruktur; perumahan dan perencanaan; pengeluaran yang berkaitan dengan perdagangan; kebijakan transportasi; urusan keuangan di wilayah Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, perempuan dalam ekonomi; skill; kebijakan pasar buruh dan kebijakan anak (termasuk kebijakan bebas pajak penitipan anak; kebijakan pajak kredit; perumahan dan perencanaan; strategi legislasi; pensiunan dan manfaat pensiun; pelabuhan bebas. |
|  | Simon Hart | Sekretaris Parlementer untuk Perbendaharan | Ketua Whip Pemerintah, secara resmi merupakan seorang Menteri Muda di dalam Perbendaharaan |
|  | Andrew Griffith | Sekretaris Keuangan Perbendaharaan | Memimpin sistem pajak Britania Raya, termasuk yang bersifat langsung, tidak langsung, maupun urusan bisnis, properti dan pajak pribadi; pajak koorperasi dan usaha kecil; Pajak Pertambahan Nilai; permasalahan pajak di Eropa dan Internasional; bertanggung jawab secara menyeluruh atas RUU Keuangan; RUU Asuransi Nasional; kebijakan-kebijakan tertentu; perencanaan HMRC dan rekanan masa depan dengan Uni Eropa; Menteri Departemen untuk Pendapatan dan Bea Cukai Yang Mulia dan Badan Valuasi dan Departemen Aktuaris Pemerintah; kebijakan tarif; kebijakan perdagangan; pelabuhan bebas dan kebijakan infrastruktur Strategi infrastruktur nasional, Komisi Infrastruktur Nasional; Otoritas Proyek dan Infrastruktur (IPA, bersama dengan Kantor Kabinet); Rekanan Publik dan Swasta; wakil parlementer untuk permasalahan pengeluaran publik. |
|  | Richard Fuller | Sekretaris Ekonomi Perbendaharaan | Reformasi dan regulasi perbankan dan jasa keuangan; stabilitas keuangan, termasuk hubungan dengan PRA; perilaku keuangan, termasuk hubungan dengan FCA; jasa keuangan termasuk semua perbankan, asuransi, manajemen aset; jasa keuangan ritel, termasuk persaingan perbankan, pembiayaan konsumen, nasihat dan kemampuan keuangan; pinjaman bank dan akses ke keuangan; inklusi keuangan (memimpin agenda inklusi keuangan pemerintah); akses terjangkau; kredit, termasuk serikat kredit; perempuan dalam agenda keuangan; jasa keuangan UE termasuk keluarnya UE dan keputusan sebagai negara anggota; daya saing kota, termasuk pasar keuangan global, Kemitraan Keuangan Global dan perdagangan jasa keuangan; keuangan hijau, keuangan Islam, dan Fintech; perpajakan jasa keuangan, termasuk retribusi bank, bank corp. biaya tambahan pajak, IPT; kebijakan pajak tabungan pribadi dan pajak pensiun; sponsor UKGI dan aset keuangan milik negara – RBS, UKAR; sanksi keuangan dan penanggulangan kejahatan ekonomi dan keuangan gelap; kebijakan pengelolaan cadangan devisa dan utang, Tabungan dan Investasi Nasional dan Utang; Kantor manajemen; uang tunai dan pembayaran termasuk, Royal Mint Wakil Parlementer untuk masalah ekonomi. |
|  | Felicity Buchan | Sekretaris Exchequer Perbendaharaan | Pertumbuhan dan produktivitas Britania Raya; devolusi regional, kesepakatan Kota, Pembangkit Tenaga Listrik Utara, Mesin Midlands, Busur Ox-Cam; strategi ekonomi berbasis tempat; regulasi dan kebijakan persaingan yang lebih baik; R&D dan kebijakan sains; keterampilan, migrasi, Skema Pelatihan Ulang Nasional dan retribusi pemagangan; digital, serat, dan seluler; Kajian Modal pasien; penerapan; mempromosikan Inggris sebagai tujuan FDI (non-FS); infrastruktur energi, energi, lingkungan dan kebijakan iklim; tinjauan HMT (nol bersih) ke dalam biaya dekarbonisasi; nuklir baru; peluncuran infrastruktur hijau; tagihan konsumen vs pajak; pajak energi dan lingkungan, termasuk pajak plastik dan pajak karbon; pajak transportasi termasuk pajak kendaraan dan strategi masa depan dan bea penumpang udara; minyak Laut Utara, gas dan pengiriman; Kebijakan Usaha Kecil (termasuk pembayaran cepat dan keterlibatan pemangku kepentingan FSB). Pajak tidak langsung berikut ini: Bea cukai (alkohol, tembakau dan perjudian), termasuk penipuan cukai dan penegakan hukum; retribusi industri minuman ringan; amal, sektor sukarela dan tata kelola perusahaan bantuan hadiah; mendukung undang-undang perpajakan di DPR; pelaksanaan Tinjauan Mawar; Crown Estate dan Rumah Tangga Kerajaan; wilayah luar negeri dan dependensi Mahkota; menteri departemen untuk HM Treasury Group. |