Kuil Hirohara
Sejarah > Rencana pembongkaran bekas kuil

Pada 28 Oktober 2021, bekas kuil tersebut secara resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Pemerintah Kota Medan. Pengakuan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Medan nomor 433 tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bobby Nasution. Secara tak terduga pada tanggal 9 Juli, pemerintah provinsi melarang penjualan tanah tersebut kepada pihak ketiga selain pemerintah provinsi sendiri. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, kemudian mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Medan Club. Merasa perlu untuk mengembangkan lahan dan memperluas fasilitas perkantoran untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun seorang juru bicara secara samar-samar menyatakan bahwa pembelian Medan Club tidak akan serta merta mengakibatkan “hilangnya Medan Club”, dan berniat untuk membeli lahan lain di dekat gedung tersebut untuk menggantikannya. Lahan tersebut disetujui untuk dibeli dengan harga lebih dari Rp457 miliar (atau $28,777,000). miliar (atau $28.567.070,00 dalam USD) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2022 sebesar Rp.300 miliar dan sisanya sebesar Rp.157 miliar lebih, diperkirakan pada APBD Sumatera Utara 2023. Pembelian ini menuai kritik, mulai dari urgensi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara, hingga harganya. Edy menanggapi kritik ini dengan mengatakan bahwa seandainya lahan tersebut tidak dibeli, lahan Medan Club dapat dibangun kembali sebagai hotel, apartemen, atau alun-alun. Dia lebih lanjut berpendapat, “Bayangkan sebuah bangunan yang bisa setinggi 50 lantai sementara gedung pemerintah hanya 10 lantai, bayangkan itu." Dia juga berencana untuk membeli sebuah rumah tua di samping bekas kuil tersebut. Mekanisme pembelian tersebut juga dikatakan melanggar peraturan karena Kuil tersebut dibangun di atas lahan milik Kesultanan Deli, yang dianggap tidak pernah mendapat ganti rugi. Pemerintah Kelurahan Suka Piring dan pihak-pihak yang mewakili ahli waris Sultan Deli menggugat Pengurus Perhimpunan Medan Club sebesar lebih dari Rp 442,9 miliar di Pengadilan Negeri Medan. Akhmad Syamrah, juru bicara Suka Piring, mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan untuk perluasan Kantor Gubernur Sumatera Utara tersebut adalah milik masyarakat adat Deli, karena dulunya lahan tersebut merupakan konsesi dari kesultanan yang diberikan kepada Medan Deli Maatschappij. Berdasarkan UU No. 86 tahun 1958, semua tanah dan bangunan yang dulunya dikuasai dan dioperasikan oleh Belanda kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia dan dinyatakan sebagai milik negara. Namun tidak diketahui secara pasti apakah pengambilalihan Medan Club dari De Witte Sociëteit merupakan hasil nasionalisasi atau pengambilalihan. Seiring berjalannya waktu, masalah ini dianggap sah setelah adanya keputusan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Pada tanggal 16 Januari 2023, pembatas antara bekas kuil dan kantor provinsi telah dihancurkan, dengan tujuan untuk menggunakan lahan tersebut untuk tempat parkir dan kegiatan sosial setempat untuk sementara waktu. Sebagai buntut dari penghancuran pembatas tersebut, legalitas pembongkaran tersebut dipertanyakan, apakah pemerintah provinsi dapat menghancurkan sebuah situs cagar budaya mengingat statusnya sebagai cagar budaya. Isnen Fitri, seorang profesor di Universitas Sumatera Utara, memberikan perspektif netral terhadap pembelian tersebut. Ia percaya bahwa bangunan seperti shamusho dan kota bersifat dinamis dan tidak statis dan dengan demikian, metode seperti mengizinkan perubahan kepemilikan dan fungsi sangat penting untuk mengakomodasi dan memastikan bahwa bangunan bersejarah tetap terlihat saat ini. Meskipun tidak berada pada titik konservasi total atau penghancuran. Ichwan Azhari percaya bahwa Undang-Undang Cagar Budaya dapat dilanggar, namun undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merusak atau mengganti apa pun di dalam bangunan, termasuk bangunan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, rencana sedang dilakukan untuk membangun sebuah gedung serbaguna di lokasi tersebut, yang berfungsi sebagai pusat layanan publik, perizinan, dan fungsi administratif lainnya. Detail Engineering Design (DED) untuk bangunan tersebut saat ini sedang dipersiapkan, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp500 juta. Masa depan bekas kuil ini tidak pasti, dengan kemungkinan pembongkaran total. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang melobi gedung Partai Perindo, yang terletak tepat di sebelah Medan Club, untuk menjual tanahnya. Karena area termasuk kuil itu sendiri ditetapkan sebagai zona perkantoran dan ketinggian bangunan maksimum untuk area tersebut adalah 13 lantai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota No. 2/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035.