Soemitro Djojohadikoesoemo
Orde Lama > Menteri Keuangan

Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Kementerian Keuangan pada masa itu masih mencakup sejumlah besar pegawai berkebangsaan Belanda, dan menurut Soemitro, para pegawai ini ahli dalam administrasi tetapi tidak paham ilmu ekonomi. Selama masa Wilopo, proses nasionalisasi Bank Indonesia selesai, dan Soemitro mewajibkan semua anggota dewan direksi BI berkebangsaan Indonesia. Ia juga memperluas cakupan program Benteng dari sekitar 10 persen produk impor menjadi lebih dari 50 persen. Ini dilakukan meskipun Soemitro sendiri tahu bahwa implementasi program Benteng bermasalah, dan Soemitro sendiri berkomentar bahwa sebagian besar pengusaha yang diuntungkan program Benteng bisa saja hanya "parasit".
Kabinet Wilopo jatuh pada tahun 1953, dan beberapa tokoh gagal membentuk kabinet setelahnya. Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang diajukan oleh Burhanuddin Harahap, tetapi penunjukan Soemitro ditentang oleh Partai Nasional Indonesia sehingga Burhanuddin mengembalikan mandatnya. Akhirnya, Soemitro digantikan oleh Ong Eng Die dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Selama masa Ali, Soemitro menjadi kritik pemerintah dan menuduh bahwa kebijakan kabinet tersebut bertujuan untuk mengusir modal asing dari Indonesia — khususnya perusahaan Belanda. Ia kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Karena inflasi yang merajalela pada masa itu, Soemitro memutuskan untuk mengakhiri program Benteng demi stabilisasi ekonomi.
Program Soemitro selama masa kabinet Burhanuddin mencakup pengurangan belanja pemerintah yang mengurangi defisit anggaran, dan perlahan inflasi mulai terkendali. Karena jatuhnya kekuatan PSI setelah pemilu 1955, Soemitro mempertanyakan kepemimpinan Sjahrir atas partai tersebut. Soemitro dikirimkan ke Jenewa pada akhir tahun 1955 untuk merundingkan urusan Irian Barat, dan meskipun proses negosiasi perlahan mulai bergerak, tekanan politik dalam negeri menghentikan proses tersebut pada bulan Januari 1956. Kecewa atas tindakan pemerintah, para delegasi Indonesia di Jenewa — Soemitro, Menteri Kesehatan Johannes Leimena, dan Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gde Agung — sempat berniat untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Beberapa bulan sebelum jatuhnya kabinet Burhanuddin, Soemitro meminjamkan dana pemerintah ke sejumlah perusahaan-perusahaan yang terkait partai-partai politik. Tindakan ini memicu partai-partai oposisi untuk menuntut pembubaran kabinet Burhanuddin lebih cepat dari yang terjadwalkan. Para menteri dalam kabinet Burhanuddin, termasuk Soemitro, tidak diikutsertakan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Soemitro dianggap sebagai menteri paling berkuasa dari PSI selama era Demokrasi Liberal. Dalam makalah yang diterbitkan tahun 1952, Soemitro menjabarkan tujuan kebijakannya, yakni meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri sembari memperbaiki neraca dagang negara. Meskipun begitu, ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia masa itu tidak cukup kuat secara administratif untuk meluncurkan program intervensi langsung dalam ekonomi. Soemitro juga mendukung investasi asing — setelah disumpah sebagai menteri dalam kabinet Wilopo, ia berkomentar bahwa mengusir investor asing sama saja "menggali kubur sendiri". Soemitro juga melobi para investor asing tersebut untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dengan iming-iming keringanan pajak.