Universitas Jenderal Soedirman
Sejarah > Ekspansi universitas dan era Reformasi (1966–1999)

Pengembangan Unsoed baru dimulai beberapa tahun setelah pendiriannya sejak 1963 silam. Unsoed mendirikan Fakultas Peternakan pada tanggal 3 Desember 1965. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 1966, secara resmi dilakukan serah terima Fakultas Peternakan yang merupakan hibah dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kepada Unsoed yang sebelumnya adalah hasil pengembangan dari program Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan UII Cabang Purwokerto.
Kepemimpinan rektor kedua Unsoed dilanjutkan oleh Ignatius Soedaman Hadisoetjipto. Pada masanya, ia mencetuskan pendirian Fakultas Hukum melalui Surat Kepu­tusan Rektor Nomor 022/PT30.Y/E.1979 untuk membentuk suatu panitia yang bertugas dalam pendirian Fakultas Hukum. Panitia tersebut melakukan studi banding dan konsultasi kepada universitas lain yang sudah terlebih dahulu memiliki fakultas hukum, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Diponegoro. Pemerintah Indonesia akhirnya menyetujui didirikannya Fakultas Hukum setelah menimbang bahwa Unsoed memiliki tiga fakultas ilmu eksakta, tetapi hanya memiliki satu fakultas ilmu non-eksakta saja. Maka demikian, pendirian Fakultas Hukum akan membantu menyeimbangkan disiplin ilmu yang ada di struktur keorganisasian Unsoed. Pada tanggal 13 Mei 1981, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melalui surat kawat Direktur Pembinaan Sarana Akademisi, memberikan izin kepada Unsoed untuk menerima mahasiswa baru program studi hukum pada tahun akademik 1981/1982. Pada akhirnya, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman resmi didirikan dan disahkan sebagai bagian dari Unsoed melalui Keputusan Presiden Nomor 50/1982. Dengan ini, pendirian Fakultas Hukum Unsoed menjadi inisiatif pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan pertama di Unsoed. Tidak hanya itu, dalam periode ini juga Unsoed membuka program studi kejuruan, yakni Program Diploma Ahli Kesekretariatan, Ahli Administrasi, dan Ternak Unggas dan Perah. Di luar pengembangan akademik, dalam periode ini Unsoed mulai merintis rencana induk pengembangan (RIP) yang dimaksudkan untuk menetapkan jati diri dan memapankan infrastruktur utama universitas, di antaranya yakni gedung-gedung perkuliahan dan kantor universitas, lambang universitas, identitas, dan lagu wajib/himne. Sampai pengujung jabatan rektor kedua ini pula menjadi akhir kepemimpinan rektor Unsoed dari tokoh berlatar belakang militer.
Raden Djanuar, guru besar Fakultas Peternakan, yang menjabat sejak 1982–1986 sebagai rektor ketiga Unsoed merupakan titik awal kepemimpinan Universitas Jenderal Soedirman dari tokoh cendekiawan dan masyarakat sipil. Sejak periode kepemimpinan ini, pengembangan Unsoed menjadi lebih masif dengan pembangunan kampus baru di Karangwangkal, Purwokerto Utara, hanya berjarak beberapa blok ke arah tenggara dari kampus utama di Grendeng yang ada di sebelah barat laut. Dengan didirikannya kampus baru di lahan Karangwangkal, Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, dan Fakultas Peternakan dipindahkan ke kampus tersebut. Di tahun-tahun kepemimpinannya pula dilanjutkan rencana pendirian program studi kejuruan pada tahun 1983, yakni Program Diploma Pendidikan Ahli Keuangan, Pendidikan Ahli Administrasi Perkantoran, dan Pendidikan Ahli Ternak Unggas dan Perah. Djanuar menetapkan Rencana Universitas Lima Tahun Pertama (Reunlita) 1983–1988 yang didalamnya terdapat visi pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Panitia pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor No­mor 81/PT30.Y/X Tahun 1983 yang diberikan tugas untuk melakukan konsultasi kepada Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial. Di akhir masa jabatan Raden Djanuar, rencana pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik baru setengah terwujud dengan didirikannya Program Sarjana Sosiologi dan Sarjana Administrasi Negara yang masih harus menginduk pada Fakultas Hukum Unsoed dan disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 29/DIKTI/Kep/1984. Program Sarjana Sosiologi dan Sarjana Administrasi Negara menerima mahasiswa baru di angkatan pertamanya pada tahun akademik 1985/1986.
Rektor keempat Unsoed sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi Unsoed, Roedhiro, dalam masa kepemimpinannya memfokuskan upaya pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed. Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini dilatarbelakangi oleh tuntutan mahasiswa yang menginginkan agar Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum untuk dimekarkan dan membentuk fakultasnya sendiri. Pada masa itu, terjadi demonstrasi mahasiswa yang mendesak Rektor untuk meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mengesahkan pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Soebardi melanjutkan kepemimpinan sebagai rektor kelima dan menuntaskan kerja Roedhiro yang belum selesai, yakni pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada masanya, terdapat peningkatan signifikansi pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan dan animo masyarakat yang tinggi untuk mendaftar pada program studi ilmu sosial dan ilmu politik di Unsoed. Dorongan ini membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memberikan izin pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0377/O/1993. Dengan disahkannya peraturan ini, Program Sarjana Sosiologi dan Administrasi Negara resmi memisahkan diri dari Fakultas Hukum Unsoed dan menginduk pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed. Di masa kepemimpinan rektor Soebardi pula, Unsoed mulai merintis program studi pascasarjana. Program Pascasarjana Unsoed didirikan karena terdapat minat yang tinggi dari lulusan sarjana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, didirikanlah Program Magister Manajemen yang disahkan oleh Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 205/Dikti/Kept/1996 tanggal 10 Juli 1996.
Kepemimpinan rektor keenam dipegang oleh Rubijanto Misman yang merupakan alumnus pertama Unsoed dari Fakultas Biologi dan menjadi salah satu guru besar pertama di Unsoed. Ia memulai jabatan periode pertamanya pada tahun 1997–2001. Menjelang keruntuhan Orde Baru dan sesaat terjadinya peristiwa Reformasi Indonesia, Unsoed mulai mengalami ketidakstabilan akibat gejolak sosial politik nasional yang turut melanda banyak perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan perkuliahan menjadi tidak kondusif dan pengembangan universitas ikut mandek akibat situasi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak menentu. Pada masa ini, mahasiswa Unsoed terlibat dalam rangkaian aksi demonstrasi yang menuntut demokratisasi negara Indonesia dan keterbukaan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Tidak hanya kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, Purwokerto sebagai kota pendidikan juga turut menjadi lokus gerakan mahasiswa. Pada tanggal 7 Mei 1998, terjadi peristiwa demonstrasi di Jalan H.R. Boenyamin (jalan protokol di depan Kampus Grendeng Unsoed) yang berujung pada bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan ketika mahasiswa melakukan aksi damai di depan Patung Kuda Jenderal Soedirman. Bentrok diwarnai dengan tindak penembakan gas air mata kepada mahasiswa untuk meredam kericuhan demonstran. Tercatat bahwa 70 mahasiswa mengalami pingsan dan 21 dilarikan ke rumah sakit akibat peristiwa ini.