stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Tenggara 2018
Hasil Pemilihan Umum Resmi

| Cagub-Cawagub | Perolehan suara> Pemilih | Perolehan suara>  % |
| --- | --- | --- |
| Ali - Lukman | 495.880 | 43,68% |
| Asrun - Hugua | 280.762 | 24,73% |
| Rusda - Sjafei | 358.537 | 31,58% |

| Jumlah suara sah | 1.135.179 | 98,08% |
| Suara tidak sah | 22.212 | 1,92% |
| Jumlah suara sah dan tidak sah | 1.157.391 | 100,00% |

| Partisipasi pemilih | 1.157.391 | 68,45% |
| Pemilih terdaftar | 1.690.905 | 100,00% |

Sumber: 
| Daerah | Ali-Lukman | Asrun-Hugua | Rusda-Sjafei | Suara sah | Suara tidak sah | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabupaten Bombana | 20.630 (30,75%) | 16.276 (24,26%) | 30.177 (44,98%) | 67.083 | 901 | 67.984 |
| Kabupaten Buton | 33.930 (68,97%) | 8.231 (16,73%) | 7.036 (14,30%) | 49.197 | 651 | 49.848 |
| Kabupaten Buton Selatan | 21.915 (60,52%) | 5.982 (16,52%) | 8.312 (22,96%) | 36.209 | 386 | 36.595 |
| Kabupaten Buton Tengah | 25.028 (59,94%)  | 10.017 (23,99%) | 6.707 (16,06%) | 41.752 | 709 | 42.461 |
| Kabupaten Buton Utara | 17.076 (60,97%) | 6.531 (23,32%) | 4.400 (15,71%) | 28.007 | 407 | 28.414 |
| Kabupaten Kolaka | 31.553 (27,63%) | 14.266 (12,49%) | 68.363 (59,87%) | 114.182 | 4.037 | 118.219 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 25.577 (47,08%) | 8.072 (14,86%) | 20.673 (38,06%) | 54.322 | 565 | 54.887 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 6.240 (9,40%) | 4.220 (6,36%) | 55.895 (84,24%) | 66.355 | 399 | 66.754 |
| Kabupaten Konawe | 47.014 (35,90%) | 50.011 (38,19%) | 33.916 (25,90%) | 130.941 | 5.370 | 136.311 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 7.818 (46,71%) | 4.336 (25,91%) | 4.582 (27,38%) | 16.736 | 255 | 16.991 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 40.689 (32,23%) | 51.321 (40,65%) | 34.246 (27,12%) | 126.256 | 2.394 | 128.650 |
| Kabupaten Konawe Utara | 12.991 (43,43%) | 10.089 (33,73%) | 6.833 (22,84%) | 29.913 | 399 | 30.312 |
| Kabupaten Muna | 40.931 (51,99%) | 14.865 (18,88%) | 22.928 (29,12%) | 78.724 | 1.446 | 80.170 |
| Kabupaten Muna Barat | 26.427 (72,65%) | 4.004 (11,01%) | 5.945 (16,34%) | 36.376 | 578 | 36.954 |
| Kabupaten Wakatobi | 26.020 (50,84%) | 21.931 (42,85%) | 3.229 (6,31%) | 51.180 | 546 | 51.726 |
| Kota Baubau | 51.158 (67,63%) | 10.380 (13,72%) | 14.103 (18,64%) | 75.641 | 1.396 | 77.037 |
| Kota Kendari | 60.883 (46,02%) | 40.230 (30,41%) | 31.192 (23,58%) | 132.305 | 1.773 | 134.078 |
| Total | 495.880 (43,68%) | 280.762 (24,73%) | 358.537 (31,58%) | 1.135.179 | 22.212 | 1.157.391 |
Sumber:
Pranala luar

Situs resmi KPUD Sulawesi Tenggara.
Kebijakan kebudayaan Uni Eropa

The Statue of Europe (Unity in Peace) di Brussels oleh Bernard Romain. Monumen ini adalah simbol perdamaian Eropa sekaligus menunjukkan moto Uni Eropa, United in Diversity (In varietate concordia).
Kebijakan kebudayaan Uni Eropa mendukung segala kegiatan kebudayaan, pendidikan, dan penelitian oleh perusahaan swasta, organisasi masyarakat, dan individu yang bekerja di ranah seni, musik, penerbitan, dan audiovisual. Kebijakan ini bertujuan memelihara dan mempromosikan sektor kebudayaan Uni Eropa melalui perangkat hukum dan pendanaan pemerintah. Sejak 2000-an Komisi Eropa membuat program tujuh tahunan sebagai terapan dari kebijakan kebudayaan, yaitu Culture 2000 (2000-2007), Culture Programme (2007-2014), dan Creative Europe (2014-2020).
Sejarah dan Perkembangan

Partisipasi Uni Eropa di dalam sektor kebudayaan merupakan perjalanan yang relatif baru, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Maastricht pada 1992 di mana Uni Eropa diberi mandat untuk menangani suatu kebijakan untuk pengembangan budaya. Meski terdapat keterbatasan ikatan hukum, cukup mengejutkan bagaimana Uni Eropa punya rekam yang cukup atas program-program di sektor ini. Program kerja Uni Eropa untuk sektor kebudayaan sendiri dapat dilacak sejak 1970-an dan berkembang jauh pada dekade setelahnya.
Sejak dikembangkan pada 1977, kebijakan kebudayaan dipandang telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentag identitas keeropaan (European identity). Ketika itu, penyatuan orang Eropa adalah bentuk integrasi sosial dan menjadi penting dalam merespon imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Namun, persepsi atas identitas keeropaan semakin lama mendapatkan porsi yang sedikit, meski tidak benar-benar ditinggalkan. Kemunculan persepsi ini masih dianggap relevan dalam melegitimasi suatu kebijakan luar negeri di lingkup Uni Eropa secara umum. Isinya menyatakan bagaimana keragaman budaya di dalam peradaban Eropa, yang diikat dari persamaan nilai dan prinsip hidup, menyumbang keaslian identitas Eropa dan dinamikanya sendiri. Identitas keeropaan dianggap memperkuat rasa kepemilikan masyarakat Eropa.
Dalam perkembangannya, terjadi perubahan persepsi atas pembangunan kebudayaan dalam perkembangan kebijakan kebudayaan Uni Eropa. Perubahannya mulai dari model budaya seperti apa yang disetujui, yang berorientasi ke pasar, sampai aspek pemanfaatan dari sektor kebudayaan. Hari ini kita melihat bahwa bagaimana kebijakan kebudayaan Uni Eropa diartikulasikan sebagai sesuatu yang memberi kontribusi pada daya saing ekonomi Eropa, potensi tenaga kerja, dan regenerasi masyarakat urban. Mengacu pada Perjanjian Maastricht, khususnya di Pasal 3, kebijakan kebudayaan Uni Eropa harus mendukung rencana pengembangan kebudayaan nasional maupun regional serta menempatkan warisan budaya di garda depan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tidak dibuat untuk menyelaraskan negara-negara anggota EU menjadi satu identitas, melainkan untuk menjaga keberagaman antar negara. Semangat yang diusung adalah pentingnya pertukaran budaya dan pengetahuan di dalam masyarakat Uni Eropa; promosi dan pemeliharaan warisan budaya; dan dukungan terhadap penciptaan artistik, literatur, dan audiovisual.
Inovasi Kebijakan dan Kerangka Kerja

Demi mencapai sasaran yang ada di dalam European Agenda for Culture, dibentuklah seperangkat sistem dan metode kerja sama baru dengan lingkup yang lebih luas.
Inovasi Kebijakan dan Kerangka Kerja > Open Method of Coordination (OMC)

Open Method of Coordination (Koordinasi Metode Terbuka) adalah metode perencanaan kerangka kerja untuk mendukung sasaran strategis European Agenda for Culture dalam bentuk yang fleksibel dan tidak mengikat. "Fleksibel" diartikan sebagai menghormati sepenuhnya kompetensi dan dan kewenangan negara anggota sedangkan "tidak mengikat" diartikan sebagai partisipasi dan prosedur yang sukarela. Gunanya adalah meningkatkan pembentukan kebijakan dan kerja sama yang terstruktur melalui pembelajaran bersama dan pertukaran praktik terbaik (best practice). Kerangka kerja yang disetujui nantinya diintegasikan ke dalam rencana kerja Dewan Eropa.
Realisasi OMC untuk sektor kebudayaan pada 2008 memakan waktu yang cukup lama. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan di dalam sektor-sektor UE lainnya, seperti pendidikan, anak muda, dan urusan sosial. Tahapan pertamanya dimulai pada 2006, ketika Komisi Eropa menerbitkan konsultasi online dengan menjaring respon lebih dari 200 organisasi dan individu. Penekanannya adalah dialog dengan pengambil keputusan dan masyarakat sipil, misalnya dengan mengakomodasi forum yang lebih harmonis antara 400 pelaku advokasi dengan masyarakat sipil.
OMC bekerja secara bertahap. Pertama, Dewan Eropa menyetujui usulan kerangka kerja. Dewan meninjau masukan-masukan yang ada dan berwenang untuk menyusun laporan dan evaluasi, sementara Parlemen Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial, dan komite tiap-tiap wilayah akan selalu diberitahu tentang implementasi rancangan kerja. Kedua, negara-negara anggota menerjemahkan pedoman kebijakan menjadi kebijakan berlingkup nasional dan regional dengan masing-masing indikator pencapaian. Merekalah yang menetapkan pedoman kerja dan tujuan bersama melalui pelaporan terpadu. Ketiga, mengadakan monitoring dan evaluasi dengan periode pelaporan dan penegakan aturan yang juga beragam. Sayangnya, OMC yang diharapkan menjadi sistem yang terbuka dan partisipatif belum berjalan efektif untuk sektor kebudayaan. Kondisi ini agak berbeda di dalam sektor pendidikan dan sosial yang berhasil menggerakkan politisi tingkat nasional. Kelemahan OMC di dalam sektor kebudayaan disebabkan karena prosesnya yang tidak mengikat sehingga tidak adanya hukuman bagi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan rekomendasi. Lembaga swadaya masyarakat juga kesulitan untuk memberikan kontribusi dan mengikuti sistem baru ini.
Inovasi Kebijakan dan Kerangka Kerja > Perbaikan akses finansial

Komisi Uni Eropa, yang juga dibantu oleh Parlemen Eropa, berhasil meyakinkan pelaku bisnis untuk memberikan dukungan finansial. Strateginya adalah memberikan kajian-kajian berbasis bukti tentang dampak sosial serta ekonomi atas pengembangan kebudayaan. Salah satunya adalah data statistik sektor kebudayaan yang menyumbang 2,6% PDB Uni Eropa dengan 3,1% tenaga kerja di 25 negara. Pandangan tentang kontribusi kebudayaan untuk pembangunan juga didukung dengan strategi Creative Europe yang menempatkan komunitas seni sebagai motor pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai entitas nonprofit. Pelaku bisnis dan bank swasta lantas diminta untuk memberikan kredit kepada pekerja kreatif, baik individu maupun lembaga. Fasilitas pinjaman keuangan direalisasikan pada 2016 dengan jumlah pinjaman dari bank sebesar €750 juta. Bentuknya adalah jaringan terbuka (open network) lembaga keuangan yang mempertemukan pihak pendana dengan semua subsektor pelaku kreatif sehingga mampu menghasilkan indikator pinjaman dan pengukuran yang bervariasi. Prosedur ini berada di tataran legislatif, tanpa perlunya harmonisasi hukum dan aturan dari negara-negara anggota, dengan konsultasi bersama Komite Regional.
Pada 2015 kelompok kerja di dalam OMC menerbitkan laporan eksekutif tentang instrumen akses keuangan bagi sektor kreatif dan kebudayaan. Untuk mengurangi risiko, mereka merekomendasi perlunya skema pendanaan baru dalam bentuk kredit mikro atau urun dana serta mengumpulkan data tentang praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan kelompok kreatif demi lebih meyakinkan investor.
Inovasi Kebijakan dan Kerangka Kerja > Hubungan internasional melalui sektor kebudayaan

Sektor kebudayaan memiliki posisi penting dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Strategi diplomasi kebudayaan dilatarbelakangi oleh pentingnya perluasan partisipasi dan kewajiban tiap pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, dan regional Uni Eropa. Kerja sama yang melibatkan sektor swasta dan multinegara akan menaikkan sinergi antar pihak dan memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari kebudayaan, di dalam dan di luar Uni Eropa. Kerja sama internasional yang ada di dalam European Agenda for Culture sejalan dengan salah satu prioritas Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker. Sejak menjabat pada 2014, garis haluan politiknya merefleksikan strategi global.
Pada 2016 Foreign Policy Instruments, sebuah divisi layanan diplomasi luar negeri Komisi Eropa, meluncurkan Cultural Diplomacy Platform, sebuah organisasi untuk membuat rekomendasi kebijakan, memfasilitasi jaringan, dan memberikan pelatihan untuk segala urusan luar negeri. Organisasi ini menjadi implementasi dari EU Strategy for International Cultural Relations (Strategi Uni Eropa untuk Hubungan Budaya Internasional), yang didahului dengan Preparatory Action 'Culture in EU External Relation' (Aksi Persiapan "Budaya di dalam Hubungan Internal EU") selama 2013-2014. Saat ini, Cultural Diplomacy Platform fokus membangun kemitraan dengan beberapa negara yang dianggap stragegis untuk Uni Eropa, seperti Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Uni Eropa telah menjalin proyek kerja sama berbentuk jaringan pusat kreatif (creative hub) di beberapa daerah. Contohnya adalah mendukung program The Young Arab Voices di wilayah Euro-Mediterranian untuk mengurangi kekerasan dan ekstrimisme. Uni Eropa bekerja sama dengan UNESCO juga membantu menanggulangi penjarahan warisan budaya di Suriah.
Salah satu objek budaya yang dikedepankan sebagai citra diplomasi dan potensi pariwisata adalah warisan budaya yang ada di negara-negara Eropa. Faktanya, warisan budaya di Eropa menyumbang setengah dari Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO, dengan jumlah 453 situs. Komisi Eropa juga mendorong Parlemen dan Dewan untuk mengorganisir acara European Year of Cultural Heritage pada 2018.
European Agenda for Culture yang sejalan dengan Konvensi UNESCO 2005 untuk Perlindungan dan Promosi Keberagaman Ekspresi Budaya.
Istana Alcazar (Alcázar of Seville) tercatat di daftar UNESCO sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia. Istana bekas bangsa Moor ini menjadi tujuan pariwisata di Andalusia, Spanyol.
Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

| Pengadilan Tinggi Agama Palangka RayaPTA Palangka Raya> Gambaran umum |
| --- | --- |
Lingkungan peradilan: Peradilan Agama
Tingkat: Banding
Yurisdiksi: Provinsi Kalimantan Tengah
Pengajuan kasasi/PK ke: Mahkamah Agung Republik Indonesia
Alamat
Lokasi: Jl. Cilik Riwut Km. 4,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Telp./Faks.: Telp.(0536)-3222837 Fax. 0536-3231746
Situs web: Situs Resmi PTA Palangka Raya
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya (disingkat PTA Palangka Raya) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah.
Sejarah

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, enam Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Banjarmasin yang juga mewilayahi Samarinda, Pontianak, Palangka Raya dan Kotabaru. Kemudian pada tahun 1982 Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang semula di Banjarmasin di pindah ke Samarinda dan sebutannya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan wilayah hukum Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Pada tahun 1986 dibentuklah Cabang Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986 dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987.
Kemudian pada tanggal 14 Nopember 1987 diadakan peresmian Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan serah terima wilayah hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya oleh H. Purwoto Ganda Subrata, S.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.) yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah (H. Gatot Amrih, S.H.), Dirjenbinbaga Islam (Prof. H. Zaelani Dahlan, M.A.), Dirjenbapera Islam (H. Muchtar Zarkasyi, S.H.) dan unsur Muspida Kalimantan Tengah.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya semakin luas dan diakui penuh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga kewenangan Peradilan Agama semakin bertambah.
Pranala luar

(Indonesia) Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
| l b Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah |
| --- | --- |
Mahkamah Syar'iyah Provinsi: Aceh
Pengadilan Tinggi Agama: Ambon · Bandar Lampung · Bandung · Banjarmasin · Banten · Bengkulu · Gorontalo · Jakarta · Jambi · Jayapura · Kendari · Kepulauan Bangka Belitung · Kupang · Makassar · Maluku Utara · Manado · Mataram · Medan · Padang · Palangkaraya · Palembang · Palu · Pekanbaru · Pontianak · Samarinda · Semarang · Surabaya · Yogyakarta
Ngraseh, Dander, Bojonegoro

Ngraseh adalah desa di kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia.
Wisata Religi

Di desa Ngeraseh juga terdapat makam bupati Bojonegoro Adipati Haryo Matahun adalah Pangeran Sasongko atau Raden Songko. Dalam catatan sejarah, Haryo Matahun merupakan salah satu keturunan Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit, dan dari Raden Patah Raja Demak. Adipati Haryo Matahun gugur dalam peperangan melawan pasukan Madura dan Sampang di Badholeng wilayah Sedayu (Kabupaten Gresik). Peperangan tersebut terjadi karena Cakra Ningrat dari Madura tidak mau menghadap kepada Susuhunan Pakubuwono II. Di Kartasura, Raden Adipati Haryo Matahun dan bala tentara Jipang dikerahkan untuk menggempur Madura. Namun Cakra Ningrat saat itu dibantu oleh putranya penguasa Sedayu adalah Raden Tumenggung Secadiningrat.
Terjadi peperangan di Sedayu dan akhirnya gugurlah Raden Adipati Arya Matahun pada Setu (Sabtu) Kliwon tanggal 3 bulan Ruwah tahun Jimakir dalam candra sengkala gana (6) retu (6) obaing (6) jagad (1) atau tahun jawa 1666 (1735 masehi). Raden Temengung Kramawijaya putra Adipati Arya Matahun yang menjadi adipati ing Japan (sekitar Mojokerto), membawa Jenazah ayahnya tersebut ke wilayah Jipang. Akhirnya dimakamkan di Astana Majaranu, wilayah Bojanegara.
Perbatasan

| --- | --- |
Utara: Desa Ngumpakdalem
Timur: Kecamatan Kapas dan Desa Jatiblimbing
Selatan: Desa Dander
Barat: Desa Mojoranu
| l b Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur |
| --- | --- |
Desa:  Dander  Growok  Jatiblimbing  Karangsono  Kunci  Mojoranu  Ngablak  Ngraseh  Ngulanan  Ngumpakdalem  Ngunut  Sendangrejo  Sumberagung  Sumberarum  Sumbertlaseh  Sumodikaran
Teritori Nugini

Teritori Nugini (bahasa Inggris: Territory of New Guinea) adalah teritori yang diperintah oleh Australia di pulau Nugini dari tahun 1920 hingga 1975. Pada tahun 1949, teritori ini digabung dengan Teritori Papua untuk membentuk Teritori Papua dan Nugini. Kesatuan administratif ini kemudian diganti namanya menjadi Papua Nugini pada tahun 1971. Walaupun pernah menjadi bagian dari kesatuan administratif, Teritori Nugini tetap dianggap memiliki status hukum dan identitas yang terpisah hingga kemerdekaan Papua Nugini.
Wilayah ini pada awalnya merupakan Mandat Liga Bangsa-Bangsa yang diberikan kepada Australia setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I; selama perang, Nugini Jerman direbut oleh pasukan Australia.
Sebagian besar Teritori Nugini diduduki oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II antara tahun 1942 hingga 1945. Pada masa ini, Rabaul di pulau Britania Baru menjadi basis militer Jepang.
Pranala luar

"Papua New Guinea". State.gov. 2012-12-12. Diakses tanggal 2013-06-24.
| l b Mandat Liga Bangsa-Bangsa (1919–1946) |
| --- | --- | --- |
| Kelas A |  Palestina Transjordan  Suriah dan Lebanon  Mesopotamia tidak diberlakukan  |  |
| Kelas B |  Ruanda-Urundi  Tanganyika  Kamerun Britania  Kamerun Prancis  Togoland Britania  Togoland Prancis  |  |
| Kelas C |  Nugini  Nauru  Mandat Pasifik Selatan  Afrika Barat Daya  Samoa Barat  |  |
Lihat pula: Wilayah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa (pasca-1946)
5°00′S 145°00′E﻿ / ﻿5.000°S 145.000°E﻿ / -5.000; 145.000
↑  Undang-Undang Nugini, 1920 hingga 1945; Undang-Undang Papua dan Nugini, 1949 (mengenai nama resmi dan umum yang digunakan adalah Wilayah Nugini dan bukan Wilayah Perwalian Nugini)
↑  McNicoll was the last administrator who ran a separate administration from Papua
↑  As to the Territory of New Guinea having continued to have a legal existence as a distinct territory, separate and distinct from the Territory of Papua, note the following Recital to the Papua New Guinea Independence Act, 1975 "WHEREAS the Papua and New Guinea Act 1949 provided for the administration of the Territory of Papua and the Territory of New Guinea by Australia in an administrative union, by the name of the Territory of Papua and New Guinea, whilst maintaining the identity and status of the Territory of New Guinea as a Trust Territory and the identity and status of the Territory of Papua as a Possession of the Crown".
Penyakit Huntington

| Penyakit Huntington |
| --- | --- |

Gambar mikroskopik berduri neuron (kuning) dengan inklusi nuklir (oranye), yang terjadi sebagai bagian dari proses penyakit, Lebar gambar 360 μm
Informasi umum
Spesialisasi: Neurologi 
George Huntington menjelaskan penyakit ini dalam kertas kerjanya yang terbit tahun 1872.
Penyakit Huntington, chorea Hunting atau chore mairo adalah penyakit yang menyerang saraf. penyakit ini disebabkan oleh faktor genetika, sehingga dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya. penyakit ini menjangkiti sekita 1 dari 20.000 jiwa di Eropa Barat dan 1 dari 30.000 di Amerika Serikat. Nama penyakit ini diambil dari George Huntington yang pertama kali yang pertama kali menjelaskannya pada tahun 1872. Gen penyakit ini bersifat dominan sehingga anak-anak dari orang tua yang menderita penyakit ini berpeluang besar menderita penyakit “Huntington” yakni 50%. Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini namun hanya berupa mengurangi gejala dan mengendalikan perilaku penderita.
Gejala

Gejala penyakit ini mucul pada setiap usia, tetapi rata-rata pada usia 35-44. Pada stadium awal penderita akan mengalami ingatan buruk, melakukan gerakan abnormal yang secara bertahap akan semakin jelas sehingga memengaruhi kegiatan normal seperti makan, berpakaian dan dudukterdiam. Berikut ini ringkasan gejalanya:
Gejala > Gejala fisik

Gerakan tak sadar jari-jari, kaki, dan wajah.
Kecanggungan
Kehilangan keseimbangan atau koordinasi.
Cadel pidato
Mengepalkan rahang atau gigi pengiling.
Kesulitan makan.
Stumbling atau jatuh.
Kesulitan menulis
Gejala > Gejala mental

Sering lupa
Hilang konsentrasi
Kesulitan dalam menghafal
Gejala > Gejala Emosional

Permusuhan
Kekurangan energi
Minat dalam hidup
Depresi
Pada perkembangan lebih lanjut penyakit ini dapat menimbulkan halusinasi, tanpa alasan agresi, dan paranoia.
Lihat Pula

George Paul
Penyakit genetik
Pranala luar

(Indonesia) Huntington korea Huntington.html|Penyakit Huntington di medicastore.com
(Indonesia) Penyakit Huntington di scumdoctor.com[pranala nonaktif permanen]
Pengendalian unsur dalam serial Avatar: The Legend of Aang

Tentara Negara Api melakukan pengendalian api.
Dalam serial animasi televisi berjudul Avatar: The Last Airbender, Pengendalian unsur merupakan suatu bentuk ilmu sihir fiktif, dimana orang tertentu mampu mengendalikan dan memanipulasi suatu unsur. Dalam cerita, empat unsur yang mampu dikendalikan adalah air, tanah, api, dan udara. Setiap elemen dihubungkan dengan jenis pengendalian tertentu: Pengendalian air, Pengendalian tanah, Pengendalian api, dan Pengendalian udara. Selain itu, setiap jurus pengendalian berdasarkan pada jenis ilmu bela diri yang berbeda-beda, dan setiap jenis pengendalian memiliki budayanya sendiri.
Pengendalian air

Dalam serial Avatar, Pengendali air merupakan bagian dari anggota Suku Air, dan mereka mewarisi seni bela diri Pengendalian air, yaitu kemampuan hidrokinetik untuk mengontrol air, uap dan es, dan menyembuhkan luka fisik maupun luka spiritual.
Menurut episode "The Siege of the North", leluhur Suku Air memiliki kemampuan mengendalikan air setelah mengamati bagaimana bulan mampu mendorong dan menarik air pasang-surut di lautan. Kemudian mereka belajar untuk melakukannya sendiri. Kekuatan mereka berasal dari Spirit Bulan, sedangkan kehidupan mereka berasal dari Spirit Lautan. Keduanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan.
Jurus pengendalian air diambil dari Tai Chi, sebuah seni bela diri dari Cina yang memperagakan gerakan lambat dan elegan seperti air yang mengalir. Aset terpenting dalam pengendalian air terletak pada kemampuan pertahanannya. Tak seperti pengendalian unsur lainnya dalam serial Avatar, jurus pengendalian air lebih fokus untuk membalikkan serangan lawan daripada menyerang secara langsung. Karena air mampu berubah-ubah, para pengendali air mampu membekukan, mencairkan, menguapkan maupun memadatkan air, sesuai dengan keinginannya. Pengendali air juga mampu mengontrol sifat kohesi air, yang memberi mereka kemampuan untuk menangkap maupun memotong objek dengan pengendalian air.