Sejarah militer Jepang
Periode kontemporer > Zaman Shōwa (Pascaperang) (1945–1989)

Artikel utama: Zaman Shōwa dan Pasukan Bela Diri Jepang
Pasca Perang Dunia II, Jepang kehilangan kemampuan militer apa pun setelah menandatangani menyerahkan perjanjian pada tahun 1945. Pasukan pendudukan AS bertanggung jawab penuh untuk melindungi Jepang dari ancaman eksternal. Jepang hanya memiliki pasukan polisi kecil untuk keamanan dalam negeri. Jepang berada di bawah kendali tunggal Amerika Serikat. Ini adalah satu-satunya waktu dalam sejarah Jepang yang diduduki oleh kekuatan asing.
Tidak seperti pendudukan Jerman, negara-negara lain seperti Uni Soviet hampir tidak memiliki pengaruh di Jepang. Jerman Barat diizinkan untuk menulis konstitusi sendiri di bawah pengawasan Sekutu. Jerman Barat berada di garis depan Perang Dingin dan tidak diharuskan untuk memasukkan klausa pasifis dalam konstitusi mereka. Sementara itu, Jenderal Douglas MacArthur hampir sepenuhnya menguasai politik Jepang. Konstitusi 1947 Jepang sebagian besar ditulis oleh Amerika Serikat dan di bawah pedoman Jenderal Douglas MacArthur. Ini mengubah sistem otoriter Jepang sebelumnya dari kuasi-monarki absolut menjadi bentuk demokrasi liberal dengan sistem politik berbasis parlemen. Konstitusi menjamin sipil dan hak asasi manusia. Kaisar berubah menjadi status simbolis sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat." Douglas MacArthur memasukkan Pasal 9 yang mengatakan Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai instrumen untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan menyatakan bahwa Jepang tidak akan pernah lagi mempertahankan "angkatan darat, laut, atau udara atau potensi perang lainnya." Jepang menjadi negara pasifis sejak September 1945. Trauma Perang Dunia II menghasilkan sentimen pasifis yang kuat di antara bangsa.
Ada ancaman eksternal yang berkembang dari Perang Dingin dan Jepang tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawannya. Selama Perang Korea (1950–1953) Jepang adalah basis logistik terdepan dan menyediakan banyak pasokan untuk pasukan AS dan PBB. Penolakan sepihak dari semua kemampuan militer dipertanyakan oleh politisi konservatif. Sentimen ini diintensifkan pada tahun 1950 sebagai pasukan pendudukan dipindahkan dari Jepang ke Perang Korea (1950-1953). Ini membuat Jepang hampir tidak berdaya dan rentan. Mereka menganggap hubungan pertahanan timbal balik dengan Amerika Serikat diperlukan untuk melindungi Jepang dari ancaman asing. Pada bulan Juli 1950 pemerintah Jepang, dengan dorongan dari pasukan pendudukan AS, mendirikan Polisi Nasional Cadangan (警察予備隊 Keisatsu-yobitai). Ini terdiri dari 75.000 orang yang dilengkapi dengan senjata infanteri ringan. Ini adalah langkah pertama dari persenjataan pascaperangnya. Pada 1952, Coastal Safety Force (海上警備隊code: ja is deprecated , Kaijō Keibitai), rekan imbangan yang diangkut dengan kapal dari NPR, juga didirikan.
Pendudukan Jepang Sekutu berakhir setelah penandatanganan Perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951, yang berlaku efektif pada tanggal 28 April 1952, sehingga memulihkan kedaulatan Jepang.
Pada tanggal 8 September 1951 Perjanjian Keamanan Antara Amerika Serikat dan Jepang ditandatangani. Perjanjian itu mengizinkan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang untuk menghadapi agresi eksternal terhadap Jepang sementara pasukan darat dan laut Jepang menghadapi ancaman internal dan bencana alam. Amerika Serikat diizinkan untuk bertindak demi menjaga perdamaian di Asia Timur dan dapat menggunakan kekuatannya pada pertengkaran domestik Jepang. Perjanjian tersebut telah berlangsung lebih lama daripada aliansi lainnya antara dua kekuatan besar sejak perjanjian Perdamaian Westphalia pada tahun 1648.
Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 1952, Polisi Nasional Cadangan diperluas menjadi 110.000 orang dan berganti nama menjadi Pasukan Keamanan Nasional. Pasukan Keamanan Pesisir adalah embrionik angkatan laut yang dipindahkan dengan Polisi Nasional Cadangan ke Badan Keamanan Nasional.
Kontrol sipil yang ketat atas militer didirikan dengan konstitusi 1947 untuk mencegah militer mendapatkan kembali kekuatan politik yang luar biasa. Dengan demikian tentara, pelaut dan anggota angkatan udara tidak dapat terlibat dalam kegiatan politik.
Klausul penolakan perang dari Pasal 9 adalah dasar untuk keberatan politik yang kuat terhadap segala jenis angkatan bersenjata selain angkatan polisi konvensional. Namun, pada tahun 1954, angkatan darat, laut, dan udara yang terpisah diciptakan untuk tujuan pertahanan, di bawah komando Perdana Menteri. Undang-undang Pasukan Bela Diri 1954 (UU No. 165 tahun 1954) mereorganisasi Dewan Keamanan Nasional sebagai Badan Pertahanan pada 1 Juli 1954. Setelah itu, Pasukan Keamanan Nasional direorganisasi sebagai Angkatan Darat Bela Diri Jepang (GSDF), yang merupakan tentara Jepang pascaperang de facto. Pasukan Keamanan Pesisir direorganisasi menjadi Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), yang merupakan Angkatan Laut Jepang secara de facto. Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) didirikan sebagai cabang baru JSDF. Jenderal Keizō Hayashi ditunjuk sebagai Ketua pertama Dewan Staf Gabungan—kepala profesional dari tiga cabang. Wajib militer dihapuskan pada 3 Mei 1947. Pendaftaran di JSDF bersifat sukarela pada usia 18 tahun ke atas.
Angkatan Udara Timur Jauh, Angkatan Udara AS, mengumumkan pada 6 Januari 1955, bahwa 85 pesawat akan diserahkan kepada angkatan udara Jepang yang masih muda pada sekitar 15 Januari, peralatan pertama dari kekuatan baru.
Pada tanggal 19 Januari 1960, ketidaksetaraan status Jepang dengan Amerika Serikat diperbaiki dengan Perjanjian Kerjasama dan Keamanan Bersama antara Amerika Serikat dan Jepang yang diamandemen dengan menambahkan kewajiban pertahanan bersama. Perjanjian ini mengharuskan AS untuk memberi tahu Jepang sebelumnya tentang mobilisasi tentara AS dan tidak memaksakan diri mengenai masalah domestik Jepang. Jepang dan Amerika Serikat berkewajiban untuk saling membantu jika ada serangan bersenjata di wilayah yang dikelola oleh Jepang. Jepang dan Amerika Serikat diharuskan untuk mempertahankan kapasitas untuk melawan serangan bersenjata bersama. Ini membentuk aliansi militer antara Jepang dan Amerika Serikat.
Jepang adalah satu-satunya negara yang menderita serangan nuklir dalam sejarah. Jadi pada tahun 1967, Perdana Menteri Eisaku Satō menguraikan Tiga Prinsip Non-Nuklir yang dengannya Jepang menentang produksi atau kepemilikan senjata nuklir. Namun, karena tingkat teknologinya yang tinggi dan sejumlah besar operasi pembangkit listrik tenaga nuklir, Jepang dianggap "berkemampuan nuklir", yaitu, dapat mengembangkan senjata nuklir yang dapat digunakan dalam satu tahun jika situasi politik berubah secara signifikan. Jadi banyak analis menganggap Jepang sebagai de facto negara nuklir. Banyak politisi seperti Shinzo Abe dan Yasuo Fukuda menjelaskan bahwa konstitusi Jepang tidak melarang kepemilikan senjata nuklir. Senjata tersebut harus dijaga seminimal mungkin dan digunakan sebagai senjata taktis. Perjanjian Keamanan AS-Jepang 1951 menempatkan Jepang di bawah payung nuklir AS.
Tentara Jepang terakhir Perang Dunia II yang menyerah adalah Hiroo Onoda dan Teruo Nakamura pada tahun 1974. Onoda adalah seorang perwira intelijen dan letnan dua di Tentara Kekaisaran Jepang. Dia melanjutkan kampanyenya setelah Perang Dunia II selama 29 tahun dengan tetap tinggal di Pulau Lubang, Filipina. Dia kembali ke Jepang ketika dia dibebaskan dari tugas oleh komandannya, Mayor Yoshimi Taniguchi sesuai perintah Kaisar Shōwa pada tahun 1974. Teruo Nakamura adalah seorang aborigin Amis dari Taiwan Jepang di Unit Relawan Takasago dari tentara Kekaisaran Jepang. Ia ditempatkan di Pulau Morotai, Indonesia dan ditemukan oleh seorang pilot pada pertengahan tahun 1974. Nakamura dipulangkan ke Taiwan pada tahun 1975.
Sepanjang Zaman Shōwa pascaperang, Jepang memiliki pendapat yang rendah tentang JSDF. Mereka dipandang sebagai sisa-sisa militer kekaisaran yang menyebabkan kerugian besar dan penyerahan yang memalukan dari Perang Dunia II. Mereka dianggap sebagai "pencuri pajak" (zeikin dorobo) karena mahal dan tidak perlu, sementara Jepang mengalami ledakan ekonomi selama beberapa dekade. Jadi JSDF masih berusaha untuk menemukan tempatnya di masyarakat Jepang dan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat. SDF dikelola oleh Badan Pertahanan Jepang yang memiliki pengaruh politik kecil dibandingkan dengan kementerian. JSDF memiliki personel dan peralatan yang baik, tetapi terutama melayani peran tambahan untuk militer AS melawan Uni Soviet.
Jepang memiliki rekor pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama keajaiban ekonomi Jepang. Pada tahun 1970-an Jepang naik ke status kekuatan besar lagi. Itu memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun, kekuatan militernya sangat terbatas karena kebijakan pasifis dan pasal 9 konstitusi 1947. Jepang memberikan pengaruh politik dan militer yang kecil secara tidak proporsional di dunia. Ini membuat Jepang menjadi kekuatan besar yang tidak normal.