Kebebasan kognitif
Ringkasan > Kebebasan dari gangguan

Kewajiban pertama, yaitu untuk menahan diri dari campur tangan yang melibatkan proses kognitif individu secara non-konsensual, bertujuan untuk melindungi individu dari proses pengubahan atau pemantauan mental seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tersebut sehingga nampak seperti "mendirikan tembok pertahanan terhadap gangguan yang tidak diinginkan". Perkembangan yang berjalan pada neuroteknologi seperti stimulasi magnetik transkranial dan elektroensefalografi (atau "sidik jari otak"), dan farmakologi dalam bentuk selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) seperti Nootropika, Modafinil dan obat psikotropika lainnya yang secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan untuk memantau dan secara langsung mempengaruhi kognisi manusia. Sebagai akibatnya, banyak ahli teori yang kemudian menekankan pentingnya mengakui kebebasan kognitif untuk melindungi individu dari negara yang menggunakan teknologi semacam itu untuk mengubah proses mental individu tersebut. Dikatakan bahwa "negara harus dilarang menyerang lingkungan batin seseorang, dari mengakses pikiran mereka, memodulasi emosi mereka atau memanipulasi preferensi pribadi mereka." Kekhawatiran etika secara khusus mengenai penggunaan teknologi ilmu saraf untuk mengganggu atau menyerang otak menciptakan bidang ilmu neuroetika dan neuroprivasi.
Elemen kebebasan kognitif ini diangkat dalam kaitannya dengan sejumlah intervensi yang disetujui negara dalam kognisi individu, dari "pengobatan" psikiatri wajib terhadap kaum homoseksual di AS sebelum tahun 1970-an, hingga pemberian obat-obatan psikotropika non-konsensual kepada warga negara AS tanpa disadari selama Proyek MKUltra CIA, hingga pemberian paksa obat pengubah pikiran pada individu untuk membuat mereka mampu menjalani proses pengadilan secara sah. Seorang futuris dan ahli bioetika George Dvorsky yang merupakan ketua Dewan Institute for Ethics and Emerging Technologies telah mengidentifikasi elemen kebebasan kognitif ini sebagai relevansi dengan perdebatan seputar penyembuhan kondisi spektrum autisme. Profesor Fakultas Hukum Universitas Duke Nita A. Farahany juga mengusulkan dasar hukum untuk melindungi kebebasan kognitif sebagai jalan untuk memastikan adanya perlindungan seseorang dari tindakan yang memberatkan diri sendiri dalam proses pengadilan yang tertulis pada Amendemen Kelima Konstitusi AS. Hal ini diperlukan karena meningkatnya kemampuan untuk mengakses ingatan manusia yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberatkan terdakwa di pengadilan
Meskipun elemen kebebasan kognitif ini sering didefinisikan sebagai kebebasan individu dari campur tangan negara dengan kognisi manusia, Jan Christoph Bublitz, Reinhard Merkel, dan pakar lain menyarankan bahwa kebebasan kognitif juga harus dapat mencegah entitas lain yang bukan negara untuk mengganggu "alam batin" mental individu. Bublitz dan Merkel mengusulkan pengantar tindak pidana baru yang menghukum "intervensi yang sangat mengganggu integritas mental orang lain dengan merusak kontrol mental atau mengeksploitasi kelemahan mental yang sudah ada sebelumnya." Intervensi langsung yang mengurangi atau merusak kapasitas kognitif seperti memori, konsentrasi, dan kemauan; mengubah preferensi, keyakinan, atau perilaku;  memancing emosi yang tidak tepat; atau menimbulkan cedera mental yang dapat diidentifikasi secara klinis dinyatakan ilegal secara prima facie dan dapat dituntut pidana. Sententia dan Boire juga telah menyatakan kekhawatirannya bahwa perusahaan dan entitas non-negara lainnya mungkin menggunakan teknologi saraf yang muncul untuk mengubah proses mental individu tanpa persetujuan individu tersebut.