Kesunanan Surakarta Hadiningrat
Pemerintahan > Pemerintahan Istana dan Pemerintahan Negara

Pemerintahan Kesunanan Surakarta pada awalnya meneruskan susunan pemerintahan warisan Kesultanan Mataram. Pemerintahan kerajaan dibedakan menjadi dua institusi, yaitu Parentah Karaton (pemerintahan istana) atau Parentah Lebet dan Parentah Nagari (pemerintahan negara) yang juga disebut Parentah Jawi. Sebagai negara berbentuk monarki, Susuhunan selaku raja Kesunanan Surakarta memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara, namun dalam menjalankan dua cabang pemerintahannya Susuhunan dibantu oleh Pangageng Parentah Karaton untuk pemerintahan istana dan Pepatih Dalem (Patih) untuk pemerintahan negara. Jika Susuhunan yang bertakhta memiliki seorang putra mahkota (bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram), maka putra mahkota tersebut merupakan orang kedua yang berkuasa di pemerintahan istana. Dan selaku Adipati Anom (secara harfiah dianggap sebagai Patih Muda), ia juga berkedudukan sebagai orang ketiga di dalam pemerintahan negara.
Di dalam pemerintahan istana (Parentah Karaton) yang berpusat di Keraton Surakarta terdapat berbagai kementerian dengan masing-masing tugas dan fungsinya, seperti kesekertariatan, urusan upacara, urusan agama Islam, urusan keluarga dan putra-putri raja, urusan abdi dalem, urusan kesenian dan kebudayaan, urusan keuangan, dan sebagainya. Sementara itu, pemerintahan negara (Parentah Nagari) Surakarta merupakan pelaksana utama kebijakan Susuhunan. Pelaksana utamanya adalah institusi Kepatihan yang dipimpin oleh Pepatih Dalem atau Patih, pejabat birokrasi tertinggi di Kesunanan Surakarta yang berkedudukan langsung di bawah Susuhunan. Dalam hal ini, posisi Patih seolah seperti perdana menteri, meski status Susuhunan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejak masuknya VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda ke dalam birokrasi Kesunanan Surakarta, pelantikan seorang Patih oleh Susuhunan harus sepersetujuan Gubernur Jenderal. Biasanya, Patih dijabat oleh mantan Bupati, pejabat tinggi kerajaan, atau kerabat Susuhunan. Dalam beberapa periode, bahkan posisi Patih sempat dijabat secara turun-temurun.
Seorang Patih yang berkantor di Kepatihan ini oleh Susuhunan diberi hak untuk membantu mengatur negara dan mengadakan hubungan dengan daerah lain di wilayah Hindia Belanda, sekaligus menjadi koordinator para Bupati dan Wedana yang memerintah di kabupaten-kabupaten di seluruh Kesunanan Surakarta. Menyesuaikan birokrasi modern, sejak akhir abad ke-19 Pepatih Dalem bersama para pejabatnya ini menjadi pelaksana pemerintahan kerajaan di bidang administrasi, keuangan, pembangunan, pendidikan, dan pengadilan. Sejak era pemerintahan Susuhunan Pakubuwana IX, Patih KRA. Sasradiningrat IV menjadikan institusi Kepatihan sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang kemudian pada tahun 1890 melahirkan Paheman Radya Pustaka, dengan Museum Radya Pustaka yang masih berdiri sampai sekarang. Institusi Kepatihan ini dibubarkan pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana XII, terlebih setelah sebagian besar bangunan kompleks Dalem Kepatihan hancur semasa Revolusi Nasional Indonesia (sekitar tahun 1948-1949). Dan setelah pembekuan Daerah Istimewa Surakarta, pemerintahan istana yang berpusat di Keraton Surakarta masih lestari sampai sekarang, terdiri dari beberapa lembaga yang dikepalai oleh seorang Pangageng.
Pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana X, di Kesunanan Surakarta juga terdapat Dewan Kerajaan (Raad Nagari) yang mendampingi raja beserta para abdi dalem dalam menjalankan pemerintahan. Dewan tersebut terdiri dari tiga institusi, yaitu Dewan Bale Agung (Raad Bale Agung), Dewan Keraton, dan Dewan Kepatihan. Dewan Bale Agung merupakan parlemen kerajaan yang dibentuk atas persetujuan Pakubuwana X pada 21 Maret 1935, yang anggotanya terdiri dari beberapa putra Susuhunan Pakubuwana X, beberapa pegawai kerajaan, dan juga dari kalangan perseorangan. Bale Agung utamanya bertugas membahas rancangan peraturan pemerintah kerajaan dan memberikan saran serta masukan kepada Susuhunan, sekaligus sebagai wadah aspirasi rakyat Surakarta. Sementara itu, Dewan Keraton yang berkantor di Sasana Wilapa Keraton Surakarta merupakan dewan pertimbangan raja, utamanya bertugas mengajukan usul serta mempertimbangkan keputusan Dewan Bale Agung. Dan yang terakhir, Dewan Kepatihan, merupakan dewan pertimbangan patih yang bertugas memberikan pertimbangan atas segala keputusan Dewan Bale Agung yang telah mendapat peninjauan dari Dewan Keraton.