Irwandi Yusuf
Karier politik

Pada tahun 2018, mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka ini menjadi gubernur Aceh kedua yang tersangkut kasus korupsi setelah Abdullah Puteh, yang divonis 10 tahun penjara karena suap terkait pengadaan helikopter MI-2 Rostov senilai US$872.500.
Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi dan delapan orang lainnya menyusul transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat provinsi dan kabupaten, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak Irwandi tertangkap tangan KPK, ia mulai kehilangan dukungan dari masyarakat Aceh.
Di masa lalu, kepeduliannya terhadap masalah sosial politik di Aceh membawanya semakin dekat dengan Gerakan Aceh Merdeka. Ia pernah menduduki beberapa jabatan berbeda dalam G-30-S, antara lain sebagai Staf Khusus Perang Psikologi di Komando Gerakan Aceh Merdeka Pusat, Koordinator Perundingan, dan Staf Ahli Kontra Intelijen di Komando Pusat Tentara Nasional Aceh. Dia menghabiskan beberapa waktu pada tahun 2001 dengan Palang Merah, mengambil kesempatan untuk mempelajari hukum kemanusiaan. Irwandi ditangkap pada tahun 2003 dan ditahan di Penjara Keudah di Banda Aceh.
Irwandi berada di sel penjaranya ketika gempa bumi Samudera Hindia 2004 terjadi. Pusat gempa berada di dekat garis pantai Aceh. Jumlah penduduk Aceh sebelum tsunami Desember 2004 adalah 4.271.000 jiwa, dan pada 15 September 2005 berjumlah 4.031.589 jiwa; selisih 239.411 nyawa. 170.000 orang dipastikan tewas.[butuh rujukan]
Saat air tsunami naik di dalam penjara, Irwandi melarikan diri ke Musholla di lantai dua sementara tembok di sekelilingnya runtuh. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan melubangi langit-langit asbes, naik ke atap, dan bertahan sampai tsunami mereda. Dari 278 penghuni penjara, Irwandi adalah satu dari 40 orang yang selamat.
Setelah terjadinya tsunami, Gerakan Aceh Merdeka dan Komando Pusat merundingkan penyelesaian damai, dan Irwandi meninggalkan agenda separatis. Tidak lagi berkonflik dengan pemerintah Indonesia, mantan pemberontak ini bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah internasional yang kehadirannya membuka jalan bagi pemilu demokratis pertama di Aceh dalam hampir 30 tahun. Ini merupakan kemenangan besar bagi Irwandi, yang meraih 39,3% suara terbanyak, seperti yang diumumkan oleh Public Issue Network dan Lingkaran Survei Indonesia.
Ia mulai menjabat pada 8 Februari 2007 dan menjalin hubungan normal dengan tentara yang pernah mengejarnya sebagai pemberontak Gerakan Aceh Merdeka. Sebuah langkah yang tidak biasa bagi seorang mantan revolusioner, ia mempertahankan sebagian besar pemerintahan lamanya meskipun ia juga melakukan reformasi sejumlah posisi di jajaran senior pelayanan publik provinsi. Dalam wawancara tahun 2007 New York Times, Irwandi berkata, "Saya bilang pada mereka, 'Saya percaya, saya percaya kalian semua. Kalian semua dapat dipercaya sampai kalian membuktikan sebaliknya. Barulah saya akan tahu.'" Dalam wawancara yang sama, dia mengatakan bahwa mantan musuh-musuhnya di kabinet dipersilakan untuk 'rock and roll' bersamanya – "Rock and roll... Itu berarti melakukan sesuatu yang baru, berbatu-batu, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu adalah semangat. Orang-orang yang bersemangat. Darah Muda. Semangat muda." Masa jabatan pertamanya berakhir pada 8 Februari 2012, dan kemudian dia kalah dalam pemilihan kembali melawan Zaini Abdullah.
Pada Juli 2018, ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah diduga kedapatan menerima suap. Dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada 8 April 2019, dan setelah naik banding, hukumannya ditingkatkan menjadi delapan tahun. Mahkamah Agung Indonesia mengatur ulang hukumannya menjadi tujuh tahun pada tanggal 13 Februari 2020. Dia dibebaskan bersyarat pada Oktober 2022. Ia tetap menjadi ketua Partai Nanggroe Aceh selama masa hukumannya, dan setelah dibebaskan bersyarat, ia melanjutkan aktivitas politiknya.