Hak atas air
Pengakuan Hak dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat , artinya negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau . Untuk melaksanakan amanah UUD tahun 1945, Pemerintah menyusun Undang-undang no. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak rakyat atas air.
Negara menghormati hak dengan memberikan jaminan hak atas air di dalam Undang-undang no. 17 tahun 2019. Pasal 6 menyebutkan :

“Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.”
Pada bagian penjelasan undang-undang pasal 6 disebutkan kebutuhan pokok minimal sehari hari merupakan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari sebanyak 60 liter/orang/hari.
Atas jaminan tersebut, negara memberikan hak bagi setiap warga negara untuk menggunakan air, memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal 61 ayat (1) menjelaskan hak-hak rakyat :

“Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

a.	memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;

b.	menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;

c.	memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;

d.	memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;

e.	memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;

f.	menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya  yang sudah Air diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;

g.	mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/ atau

h.	mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.”
Negara melindungi hak dengan melarang setiap orang atau pihak ketiga melakukan kegiatan yang mengganggu ataupun merusak sumber daya air yang dapat menghalangi hak orang lain untuk menggunakan air. Pasal 32 menyebutkan :

“Setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya.”
Untuk menjamin penegakan hukum, pasal 68 hingga 74 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran.
Negara memenuhi hak dengan mengelola sumber daya air dan memprioritaskan alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pasal 2 menyebutkan :

“Pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan asas : 

a.	kemanfaatan umum;

b.	keterjangkauan;

c.	keadilan;

d.	keseimbangan;

e.	kemandirian;

f.	kearifan lokal;

g.	wawasan lingkungan;

h.	kelestarian;

i.	keberlanjutan;

j.	keterpaduan dan keserasian; dan

k.	transparansi dan akuntabilitas.”

Asas-asas tersebut mengandung 5 prinsip pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan hak.
Pasal 8 ayat (3) menegaskan prioritas dalam pengelolaan :

“Dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih di prioritaskan dari yang lainnya.”
Pasal 10 hingga 17 menjabarkan tugas Pemerintah dalam mengelola sumber daya air di antaranya menyusun kebijakan nasional, menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan, mengembangkan sistem penyediaan air minum, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air demi tercapainya pemenuhan hak, Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan bagi para pemangku kepentingan. Pemberdayaan dapat melibatkan peran serta masyarakat. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan :

“Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.”