stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Arsip Nasional Republik Indonesia

| Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI |
| --- | --- |

Gambaran umum
Didirikan:  28 Januari 1892 (Didirikan untuk pertama kalinya)  18 Mei 1971 (UU No 7 tahun 1971 keluar dan ANRI memiliki landasan hukum)  23 Oktober 2009 (UU No 43 Tahun 2009 disahkan dan memperbaharui UU no 7 tahun 1971) 
Dasar hukum:  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 
Alokasi APBN: Rp293,79 miliar (2025) Rp93,1 miliar (Efisiensi) Rp200,69 miliar (APBN 2025)
Di bawah koordinasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi
Kepala ANRI
Dr.  Mego Pinandito, M.Eng.
Sekretaris Utama
Rini Agustiani, S.H., M.AP.
Deputi
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan: Dra. Desi Pratiwi, M.M.
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan: Dr. Andi Kasman, S.E., M.M.
Deputi Bidang Konservasi Arsip: Dr. Kandar, M.AP.
Inspektur
Dr. Syaifuddin, S.E., M.M.
Kantor pusat
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560
Situs web
www.anri.go.id
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Arsip Nasional Republik Indonesia (disingkat ANRI) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANRI mempunyai tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, karena arsip sendiri memiliki fungsi yang sangat vital, yakni sebagai memori kolektif bangsa. Selain itu, ANRI juga berperan sebagai pembina Kearsipan Nasional sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.
Melalui arsip, dapat tergambar perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori kolektif tersebut adalah juga identitas dan harkat sebuah bangsa. Kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sekaligus sebagai warisan budaya bangsa, dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa serta harkat sebagai bangsa yang berbudaya.
Profil > Kedudukan

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Profil > Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Profil > Fungsi

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga.
Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan.
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
Profil > Kewenangan

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan.
Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro.
Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan.
Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan.
Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip.
Profil > Rencana Strategis

Untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, maka ANRI membetuk Rencana Strategis.
Sejarah lembaga > Landarchief (1892- 1942)

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarchief. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan landarchivaris yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905-1922 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922-1937. Pejabat landarchivaris yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937-1942.
Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Landarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain:
Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah.
Batas arsip baru adalah 40 tahun.
Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta).
Sejarah lembaga > Kōbunshokan (公文書館code: ja is deprecated ) (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan (Kōbunshokan (公文書館code: ja is deprecated )) yang ditempatkan di bawah Bunkyokyoku (文教局code: ja is deprecated ). Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.
Sejarah lembaga > Arsip Negeri (1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun tidak dimungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (landarchief) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief) diambil alih oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.
Sejarah lembaga > Landsarchief (1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi landsarchief kembali. Sebagai pimpinan landsarchief adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ke tangan Pemerintah Republik Indonesia.
Sejarah lembaga > Arsip Negara (1950-1959)

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, landsarchief ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.
Sejarah lembaga > Arsip Nasional (1959-1967)

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali, diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Nagara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor 69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.
Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan, dan lain-lain. Tugas dan fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, tugas dan fungsi Arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.
Pada tahun 1964, nama Kemeterian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun, perubahan tersebut tidak memengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun1961. Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-Lembaga Politik. Namun, secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.
Daftar Pimpinan > Kepala

Daftar kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dari masa ke masa adalah sebagai berikut:
| Nama | Awal masa jabatan | Akhir masa jabatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. R. Soekanto | 1951 | 1957 |  |
| Drs. R. Mohammad Ali | 1957 | 1970 |  |
| Dra. Soemartini | 1971 | 1992 |  |
| Dr. Noerhadi Magetsari | 1992 | 1998 |  |
| Dr. Mukhlis Paeni | 1998 | 2003 |  |
| Drs. Oman Sachroni, M.Si. | 2003 | 2004 |  |
| Drs. Djoko Utomo, M.A. | 2004 | 2009 |  |
| M. Asichin, S.H. | 2010 | 2013 |  |
| Dr. Mustari Irawan, MPA | 2013 | 2019 |  |
| Imam Gunarto | 2019 | sekarang |  |
Susunan organisasi

Sekretaris Utama: Rini Agustiani
Biro Perencanaan dan Humas
Biro Organisasi Kepegawaian, dan Hukum
Biro Umum
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan: Desi Pratiwi
Direktorat SDM dan Sertifikasi
Direktorat Kearsipan Pusat
Direktorat Kearsipan Daerah I
Direktorat Kearsipan Daerah II
Deputi Bidang Konservasi Arsip: Kandar.
Direktorat Akuisisi
Direktorat Pengolahan
Direktorat Preservasi
Direktorat Pemanfaatan
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan: Andi Kasman
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Pusat Data dan Informasi
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I
| Nama K/L | Dasar hukum | Unit eselon I> Unsur pembantu pimpinan | Unit eselon I> Unsur pelaksana | Unit eselon I> Unsur pengawas | Unit eselon I> Unsur pendukung | Unit eselon I> Staf ahli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsip Nasional Republik Indonesia | Keppres 110/2001 | Sekretariat Utama |  Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan  Deputi Bidang Konservasi Arsip  Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan |  |  |  |
|  | Perpres 23/2023 | Sekretariat Utama |  Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional  Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip  Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional. |  |  |  |
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
Galeri

Logo ANRI (-2016)
Logo ANRI (2016-)
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Arsip Nasional Republik Indonesia
(Indonesia) Situs web resmi National Archives of Australia
(Indonesia) Kearsipan Online: Portal Informasi Kearsipan Independen Diarsipkan 2014-01-23 di Wayback Machine.
Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) lama yang berlokasi di Jalan Gajah Mada
Chairul Yusuf

| Chairul Yusuf |
| --- | --- |
Lahir: Yusuf Chairul 29 Agustus 1972 (umur 52) Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Pekerjaan: Pemeran Pengisi suara Komedian
Tahun aktif: 1990—sekarang

Chairul Yusuf (lahir 29 Agustus 1972
) adalah pemeran, pengisi suara, dan komedian Indonesia.
Filmografi > Film

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1991 | Sudah Pasti Tahan | Karyawan toko olahraga |  |
Filmografi > Serial televisi

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | Jin dan Jun |  | Karya debut |
| 1999 | Panji Manusia Millenium | Manaf |  |
| 2000 | Tuyul & Mbak Yul |  |  |
| 2000 | Lorong Waktu | Anjas |  |
| 2002 | Jadi Pocong |  |  |
Bajaj Bajuri: 
| 2003 | Kiamat Sudah Dekat |  |  |
| 2003 | Mat Angin |  |  |
| 2003–2005 | Gengsi Gede-Gedean | Security |  |
| 2005 | Tante Inong |  |  |
| 2005 | Bule Betawi |  |  |
| 2005 | Jelita & Juwita |  |  |
| 2007 | Dongeng |  | Episode 34: "Kucing Bersepatu Booth" |
| 2010–2011 | Islam KTP |  |  |
| 2012 | Sampeyan Muslim? | Bang Ma'ruf |  |
| 2012 | Aladdin | Abu Lahab |  |
| 2013 | Sepatu Super | Profesor |  |
| 2013 | Gara-Gara Dia | Maruk |  |
| 2013 | Para Pencari Tuhan |  |  |
| 2014 | ABG Jadi Manten | Pak Rt |  |
| 2014 | Tendangan Si Madun Returns | Pak Darmala |  |
| 2015 | Gue Juga Islam |  |  |
| 2015 | Om Jin dan Jun |  |  |
| 2016 | Orang-Orang Pilihan |  |  |
| 2016 | Kasih dan Bidadari | Badrun |  |
| 2019 | Khodam |  |  |
| 2020 | Bola Koki |  |  |
| 2020 | Sultan Aji | Siluman Embel |  |
| 2021 | Jafar | Maruf |  |
| 2021 | Satu Atap 5 Keluarga |  |  |
| 2022 | Petualangan Aladin & Si Lahab | Abu Lahab |  |
Singaraja

Untuk kegunaan lain, lihat Singaraja (disambiguasi).
| Singaraja ᬲᬶᬗᬭᬚ |
| --- | --- |
Ibukota Kabupaten
Patung Singaraja di prangko Indonesia serta Singapura
Julukan: Kota Pendidikan
SingarajaLetak di Bali
Koordinat: 8°07′S 115°05′E﻿ / ﻿8.117°S 115.083°E﻿ / -8.117; 115.083
Negara: Indonesia
Provinsi: Bali
Luas
 • Total: 10,80 sq mi (27,98 km2)
Populasi (Sensus 2022)
 • Total: 153.930
 • Kepadatan: 14,000/sq mi (5,500/km2)
 : 
Zona waktu: UTC+8 (Waktu Indonesia Tengah)
Singaraja (bahasa Bali: ᬲᬶᬗᬭᬚ) adalah Ibu Kota Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Dahulu, Singaraja merupakan Ibu Kota Kerajaan Buleleng, dan pernah juga menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Sunda Kecil, hingga kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Bali, sebelum pada tahun 1958, Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan dari Singaraja ke Kota Denpasar. Singaraja dikenal di Provinsi Bali sebagai Kota Pendidikan dan menjadi salah satu wilayah dengan julukan pendidikan.
Lumba-lumba di Pantai Lovina
Suasana di Jalan Diponegoro, Singaraja, 2007.
Luasnya adalah 27,98 km² dan penduduknya berjumlah 80.500 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 2877 jiwa/km². Letaknya berada pada 08° 03’40”–08° 23’00” LS 114° dan 25’ 55”–115° 27’ 28” BT.
Sejarah

Pada abad ke-17 dan abad ke-18 Singaraja merupakan Pusat Pemerintahan 
Kerajaan Buleleng, dulu Ibu Kota Kerajaan berada di Sukasada. Pada saat itu I Gusti Anglurah Panji Sakti berpikir agar istana berkedudukan di tempat yang strategis, akhirnya dipilihlah Singaraja. Nama kota ini diambil dari kewibawaan sang Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti yang sangat berwibawa dan sakti layaknya seekor singa. Pada tahun 1846 [[Belanda|bangsa Belanda] menjajah bagian Bali Utara, Kemudian Singaraja sempat menjadi Ibu Kota Kepulauan Sunda Kecil dan Ibu Kota Provinsi Bali sampai tahun 1958.
Pada tahun 2000-an, wilayah kota secara resmi dibagi menjadi sejumlah kelurahan serta desa di dalam Kecamatan Buleleng.
Tempat-tempat menarik

Gedong Kirtya (perpustakaan lontar)
Pelabuhan Buleleng (pelabuhan alami sejak jaman VOC).
Desa Penglatan, Buleleng, Buleleng (sentra pembuatan makanan tradisional Dodol Bali).
Pantai Penimbangan (tempat wisata kuliner pinggir pantai dengan aneka pilihan dan kelas restoran).
Pantai Lovina (tempat wisata pantai yang indah, untuk melihat lumba-lumba di habitat aslinya).
Taman Bung Karno (Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno yang dilengkapi dengan panggung terletak di Kelurahan Sukasada, Singaraja)
Tokoh Terkemuka

Anak Agung Pandji Tisna, penulis, raja Buleleng
Gede Prama, motivator, rohaniwan
Made Mangku Pastika, Polisi, Politikus, Negarawan, Mantan Gubernur Bali
Putu Oka Sukanta, penulis
Ayu Laksmi, Pemeran, penyanyi, penari, penulis lagu
I Wayan Koster, Politikus, Gubernur-Terpilih Bali
Kota kembar

Singaraja mempunyai kota kembar sebagai berikut:
Galeri

Jembatan Lama
Jalan
Patung Singa Ambara Raja
Tugu perjuangan "Yuda Mandala Tama"
Tugu Taman Makam Pahlawan "Curastana"
Patung Catur Muka Brahma)
Patung Hanoman
Patung Makepung
Pasar Banyuasri
Rujukan

1 2  Bali, Nusa. "Dinamis Berkat Status Kota Pelajar". www.nusabali.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-20. Diakses tanggal 2020-06-20.
↑  Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023, Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2023 (Katalog-BPS 1102001.5108)
↑  "City to forge ties with South Korea, Indonesia" (dalam bahasa Inggris). Sun.Star Bacolod. 2008-09-27. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-10-01. Diakses tanggal 2008-09-28.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Pranala luar

Panduan perjalanan Singaraja di Wikiwisata
(Indonesia) Situs resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Diarsipkan 2013-05-23 di Wayback Machine.
Pelabuhan Buleleng pada tahun 1892. Terlihat depan kapal penjelajah kelas Atjeh Hr. Ms. Van Speijk.
Suplai daya bebas gangguan

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

Tampilan depan (kiri) dan belakang (kanan) sebuah UPS kecil.
Suplai daya bebas gangguan atau pasokan daya tak terputus (bahasa Inggris: uninterruptible power supply; UPS) adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternatif, untuk Dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang. UPS merupakan sistem penyedia daya listrik yang sangat penting dan diperlukan sekaligus dijadikan sebagai benteng dari kegagalan daya serta kerusakan system dan hardware. UPS akan menjadi system yang sangat penting dan sangat diperlukan pada banyak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, jasa informasi, penyedia jasa internet dan banyak lagi. Dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang timbul akibat kegagalan daya listrik jika sistem tersebut tidak dilindungi dengan UPS.
Fungsi Utama dari UPS

Dapat memberikan energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya pada listrik utama.
Memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera menghidupkan genset sebagai pengganti listrik utama.
Memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera melakukan back up data dan mengamankan sistem operasi (OS) dengan melakukan shutdown sesuai prosedur ketika listrik utama padam.
Mengamankan sistem komputer dari gangguan-gangguan listrik yang dapat mengganggu sistem komputer baik berupa kerusakan software, data maupun kerusakan hardware.
UPS secara otomatis dapat melakukan stabilisasi tegangan ketika terjadi perubahan tegangan pada input sehingga tegangan output yang digunakan oleh sistem komputer berupa tegangan Yang stabil.
UPS dapat melakukan diagnosa dan management terhadap dirinya sendiri sehingga memudahkan pengguna untuk mengantisipasi jika akan terjadi gangguan terhadap sistem.
User friendly dan mudah dalam installasi.
Pengguna dapat melakukan kontrol UPS melalui jaringan LAN dengan menambahkan beberapa aksesoris yang diperlukan.
Dapat diintegrasikan dengan jaringan internet.
Notifikasi jika terjadi kegagalan dengan melakukan pengaturan perangkat lunak UPS management.
Jenis-jenis UPS berdasarkan cara kerja > Line-interactive UPS

Pada UPS jenis ini diberi tambahan alat AVR (automatic voltage regulator) yang berfungsi mengatur tegangan dari suplai daya ke peralatan.
Jenis-jenis UPS berdasarkan cara kerja > On-line UPS

Pada UPS jenis ini terdapat 1 rectifier dan 1 inverter yang terpisah. Hal ini lebih mahal apabila dibandingkan dengan dua jenis UPS lainnya. Dalam keadaan gangguan, suplai daya ke rectifier akan diblok sehingga akan ada arus DC dari baterai ke inverter yang kemudian diubah menjadi AC.
Jenis-jenis UPS berdasarkan cara kerja > Off-line UPS

UPS jenis ini merupakan UPS paling murah di antara jenis UPS yang lain. Karena rectifier dan inverter berada dalam satu unit. Dalam keadaan gangguan, switch akan berpindah sehingga suplai daya dari suplai utama terblok. Akibatnya akan mengalir arus DC dari baterai menuju inverter.
Jenis-jenis UPS berdasarkan cara kerja > Modified UPS

UPS jenis ini sementara hanya di produksi oleh para antusias teknik yang berhubungan dengan komputer.
Komponen-komponen UPS > Baterai

Jenis baterai yang digunakan UPS umumnya berjenis lead-acid atau jenis nikel-cadmium. Baterai ini umumnya mampu menjadi sumber tegangan cadangan maksimal selama 30 menit.
Komponen-komponen UPS > Rectifier (penyearah)

Penyearah berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC dari suplai listrik utama. Hal ini bermanfaat pada saat pengisian baterai.
Komponen-komponen UPS > Inverter

Kebalikan dari penyearah, inverter berfungsi untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC. Hal ini dilakukan pada saat baterai pada UPS digunakan untuk memberikan tegangan ke komputer.