Libya
Politik

Artikel utama: Ekonomi Libya
Politik Libya mengalami kekacauan sejak dimulainya Musim Semi Arab dan intervensi NATO terkait Krisis Libya pada tahun 2011; krisis mengakibatkan runtuhnya Jamahiriyah Arab Libya dan pembunuhan Muammar Khadafi, di tengah Perang Saudara Pertama dan intervensi militer asing.
Krisis diperparah oleh kekerasan faksi setelah Perang Saudara Pertama, yang mengakibatkan pecahnya Perang Saudara Kedua pada tahun 2014. Kekuasaan atas negara saat ini terbagi antara Pemerintah Stabilitas Nasional yang didukung Dewan Perwakilan Rakyat (HoR) di Thubruq dan Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) di Tripoli dan pendukungnya masing-masing, serta berbagai kelompok jihadis dan elemen kesukuan yang menguasai bagian-bagian negara tersebut.
Legislatif sebelumnya adalah Kongres Nasional Umum (KNU), yang memiliki 200 kursi. Kongres Nasional Umum (2014), sebuah parlemen saingan yang sebagian besar tidak dikenal yang berbasis di ibukota de jure Tripoli, mengklaim sebagai kelanjutan hukum dari KNU.
Pada 7 Juli 2012, warga Libya memberikan suara dalam pemilihan parlemen, pemilihan bebas pertama setelah hampir 40 tahun. Sekitar tiga puluh perempuan terpilih menjadi anggota parlemen. Hasil awal pemungutan suara menunjukkan Aliansi Pasukan Nasional, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri sementara Mahmoud Jibril, sebagai calon terdepan. Partai Keadilan dan Pembangunan, yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, tidak sebaik partai serupa di Mesir dan Tunisia. Ia memenangkan 17 dari 80 kursi yang diperebutkan oleh partai-partai, tetapi sekitar 60 independen telah bergabung dengan kaukusnya.
Sejak Januari 2013, ada tekanan publik yang meningkat pada Kongres Nasional untuk membentuk badan perancang guna membuat konstitusi baru. Kongres belum memutuskan apakah para anggota badan itu akan dipilih atau diangkat.
Pada tanggal 30 Maret 2014, Kongres Nasional Umum memutuskan untuk mengganti dirinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Legislatif baru mengalokasikan 30 kursi untuk perempuan, akan memiliki 200 kursi secara keseluruhan (dengan individu dapat mencalonkan diri sebagai anggota partai politik) dan mengizinkan warga negara asing Libya mencalonkan diri.
Setelah pemilu 2012, Freedom House meningkatkan peringkat Libya dari Tidak Bebas menjadi Bebas Sebagian, dan sekarang menganggap negara tersebut sebagai negara demokrasi elektoral.
Gaddafi menggabungkan pengadilan sipil dan syariah pada tahun 1973. Pengadilan sipil sekarang mempekerjakan hakim syariah yang duduk di pengadilan banding reguler dan berspesialisasi dalam kasus banding syariah. Hukum tentang status pribadi berasal dari hukum Islam.
Pada pertemuan Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Luar Negeri pada 2 Desember 2014, Perwakilan Khusus PBB Bernardino León menggambarkan Libya sebagai negara non-negara.
Kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan nasional ditandatangani pada 17 Desember 2015. Berdasarkan ketentuan perjanjian, Dewan Kepresidenan beranggotakan sembilan orang dan Pemerintah Kesepakatan Nasional sementara beranggotakan tujuh belas orang akan dibentuk, dengan maksud untuk mengadakan pemilihan baru dalam waktu dua tahun. DPR akan tetap ada sebagai badan legislatif dan badan penasehat, yang dikenal sebagai Dewan Negara, akan dibentuk dengan anggota yang dinominasikan oleh Kongres Nasional Umum (2014).
Pembentukan pemerintahan persatuan sementara diumumkan pada 5 Februari 2021, setelah anggotanya dipilih oleh Forum Dialog Politik Libya (LPDF). Tujuh puluh empat anggota LPDF memberikan suara untuk daftar beranggotakan empat orang yang akan mengisi posisi termasuk Perdana Menteri dan ketua Dewan Kepresidenan. Setelah tidak ada daftar yang mencapai ambang batas suara 60%, dua tim terkemuka bersaing dalam pemilihan putaran kedua. Mohamed al-Menfi, mantan duta besar untuk Yunani, menjadi ketua Dewan Kepresidenan. Sementara itu, LPDF menegaskan bahwa Abdul Hamid Dbeibeh, seorang pengusaha, akan menjadi Perdana Menteri transisi. Semua kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan ini, termasuk para calon pemenang, berjanji akan mengangkat perempuan untuk menduduki 30% dari semua posisi senior pemerintahan. Politisi yang terpilih untuk memimpin pemerintahan sementara awalnya setuju untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan nasional yang dijadwalkan pada 24 Desember 2021. Namun, Abdul Hamid Dbeibeh mengumumkan pencalonannya sebagai presiden meskipun ada larangan pada November 2021. Pengadilan Banding di Tripoli menolak banding atas diskualifikasinya, dan mengizinkan Dbeibeh kembali ke daftar kandidat, bersama sejumlah kandidat lain yang didiskualifikasi, yang semula dijadwalkan pada 24 Desember. Lebih kontroversial lagi, pengadilan juga mengangkat kembali Saif al-Islam Khadafi, putra mantan diktator, sebagai calon presiden. Pada 22 Desember 2021, Komisi Pemilihan Libya menyerukan penundaan pemilihan hingga 24 Januari 2022. Sebelumnya, sebuah komisi parlemen mengatakan "tidak mungkin" mengadakan pemilu pada 24 Desember 2021. PBB meminta para pemimpin interim Libya untuk "segera mengatasi semua hambatan hukum dan politik untuk mengadakan pemilihan, termasuk menyelesaikan daftar calon presiden". Namun, pada menit-menit terakhir, pemilihan ditunda tanpa batas waktu dan komunitas internasional setuju untuk melanjutkan dukungan dan pengakuannya terhadap pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mr Dbeibeh.
Menurut peraturan pemilu baru, perdana menteri baru memiliki waktu 21 hari untuk membentuk kabinet yang harus didukung oleh berbagai badan pemerintahan di Libya. Setelah kabinet ini disepakati, pemerintah persatuan akan mengganti semua "otoritas paralel" di Libya, termasuk Pemerintah Kesepakatan Nasional di Tripoli dan pemerintahan yang dipimpin Jenderal Haftar.