Makedonia (kerajaan kuno)
Institusi > Magistrat, persemakmuran, pemerintahan setempat, dan negara sekutu

Raja-raja Makedonia dari Dinasti Antigonidai dibantu oleh para pejabat regional dalam mengatur urusan negara, termasuk pejabat-pejabat kota berpangkat tinggi, seperti strategos militer dan politarkh atau gubernur yang dipilih (arkhon) dari sebuah kota besar (polis), serta pejabat politik-keagamaan yang disebut epistates. Tak ada bukti yang menjelaskan latar belakang pribadi para pejabat tersebut, meskipun mereka mungkin juga berasal dari golongan ningrat filoi dan hetairoi.
Kiri: koin  perak yang dikeluarkan oleh kota Amfipolis pada 364–363 SM (sebelum ditaklukkan oleh Filipos II dari Makedonia pada 357 SM), menggambarkan kepala Apolo di bagian depan dan obor di bagian belakang. Kanan: sebuah koin  emas yang menggambarkan Filipos II, dicetak di Amfipolis pada 340SM (atau pada masa pemerintahan Aleksander), tak lama setelah ditaklukkan oleh FiliposII dan dijadikan bagian dari persemakmuran Makedonia
Di Atena Kuno, sistem demokrasi pernah didirikan kembali sebanyak tiga kali setelah kota tersebut ditaklukkan oleh Antipatros pada 322 SM. Saat berada di bawah kekuasaan Makedonia, Atena diperintah oleh sebuah oligarki yang diangkat oleh Makedonia dan terdiri dari orang-orang terkaya di kota tersebut. Negara kota lainnya diperlakukan secara berbeda dan dianugerahi otonomi yang lebih besar. Setelah Filipos II menaklukkan Amfipolis pada 357 SM, kota tersebut diperbolehkan mempertahankan sistem demokrasi, termasuk konstitusi, majelis rakyat, dewan kota (boule), dan pemilihan tahunan pejabat baru, tetapi garnisun Makedonia ditempatkan di dalam tembok kota bersama dengan seorang komisioner kerajaan Makedonia (epistates) untuk memantau urusan politik di kota tersebut. Filipi, sebuah kota yang didirikan oleh Filipos II, merupakan satu-satunya kota lainnya di persemakmuran Makedonia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan keberadaan majelis rakyat, sementara majelis (eklesia) di Tesaloniki tampaknya hanya memiliki peranan yang bersifat pasif. Beberapa kota juga diperbolehkan menyimpan pendapatannya sendiri. Raja Makedonia dan pemerintah pusat sendiri mengelola pendapatan yang dikumpulkan oleh kuil-kuil dan para imam.
Terdapat beberapa bukti dari abad ke-3 SM yang menunjukkan bahwa di dalam persemakmuran Makedonia, hubungan luar negeri diurus oleh pemerintah pusat. Meskipun kota-kota Makedonia turut serta dalam ajang-ajang Panhelenik sebagai entitas-entitas independen, pada kenyataannya pemberian asilia (kekebalan diplomatik dan hak suaka di tempat suci) kepada kota-kota tertentu diurus secara langsung oleh raja. Sementara itu, negara kota yang tergabung ke dalam koina (dalam kata lain federasi kota negara, simpoliteia) Yunani yang sezaman dengan Makedonia mematuhi dekret-dekret federal yang disetujui secara kolektif oleh anggota-anggota liga. Di negara kota yang tergabung ke dalam liga atau persemakmuran, hak untuk memberikan proxenia (dalam kata lain, penerimaan duta besar asing) biasanya merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah setempat sekaligus pusat. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa penganugerahan proxenia adalah prerogatif eksklusif pemerintah pusat di Liga Epiros, dan beberapa bukti juga mengindikasikan bahwa hal serupa berlaku untuk persemakmuran Makedonia, sementara negara kota yang bersekutu dengan Makedonia mengeluarkan dekret-dekret mereka sendiri yang terkait dengan proxenia.
Liga-liga asing juga pernah membentuk persekutuan dengan raja-raja Makedonia, seperti saat Liga Kreta menandatangani perjanjian dengan Demetrios II Aitolikos dan Antigonos III Doson yang memastikan perekrutan tentara bayaran Kreta ke dalam militer Makedonia, dan memilih Filipos V dari Makedonia sebagai pelindung kehormatan (prostates) liga tersebut.