Islam di Pakistan
Islam setelah Pakistan merdeka > Islamisasi Zia-ul-Haq

Jenderal Zia-ul-Haq memimpin suatu kudeta pada 5 Juli 1977. Satu atau dua tahun sebelum kudeta itu, Perdana Menteri sayap kiri, Zulfikar Ali Bhutto, telah menghadapi oposisi yang kuat yang dipersatukan di bawah panji revivalis Nizam-e-Mustafa ("Aturan Nabi"). Menurut para pendukung gerakan itu, mendirikan negara Islam berdasarkan hukum syariat berarti kembalinya keadilan dan kejayaan masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad memimpin kaum Muslim. Dalam upaya membendung gelombang Islamisasi jalanan, Bhutto ikut menyerukan Islamisasi dan melarang konsumsi dan penjualan minuman anggur oleh muslim, klub malam, dan balap kuda.
"Islamisasi" adalah kebijakan "primer"  atau "utama" dari pemerintahan Zia-ul-Haq. Ia sendiri berkomitmen untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan hukum syariat. Ia memisahkan pengadilan yudisial dan majelis hakimnya yang syariat untuk memutuskan kasus-kasus hukum menggunakan doktrin Islam. Pelanggaran pidana (perzinahan, percabulan, dan berbagai jenis penistaan) dan hukuman (cambuk, amputasi, dan rajam sampai mati) yang baru ditambahkan dalam undang-undang Pakistan. Pembayaran bunga di bank diganti dengan pembayaran "untung dan rugi (bagi hasil)". Zakat menjadi pajak tahunan bertarif 2,5%. Buku-buku pelajaran dan perpustakaan-perpustakaan sekolah dirombak untuk menghapus materi yang tidak Islami. Kantor, sekolah, dan pabrik diharuskan menyediakan ruang salat. Zia mendukung pengaruh para ulama (pemuka agama Islam) dan partai-partai Islam. Sepuluh ribu aktivis dari partai Jamaat-e-Islami diangkat menduduki jabatan-jabatan pemerintahan untuk memastikan kelanjutan agendanya setelah ia meninggal. Ulama konservatif (cendekiawan Islam) dimasukkan dalam Dewan Ideologi Islam. Para pemilih pemeluk agama Hindu dan Kristen dipisahkan pada tahun 1985, meskipun para pemimpin Kristen dan Hindu mengeluh bahwa mereka merasa dikeluarkan dari proses politik di daerah itu.
Islamisasi yang didukung pemerintahan Zia meningkatkan perpecahan sektarian di Pakistan antara kaum Sunni dan Syiah dan antara Deobandi dan Barelwi. Mayoritas Barelwi yang solid mendukung pembentukan Pakistan, Ulama Barelwi juga mengeluarkan fatwa untuk mendukung Gerakan Pakistan dalam pemilihan umum tahun 1946, tapi ironisnya politik negara Islam di Pakistan kebanyakan mendukung institusi Deobandi (dan kemudian Ahli Hadis/Salafi). Ini menunjukkan fakta bahwa meskipun hanya sedikit (tapi berpengaruh) ulama Deobandi yang mendukung Gerakan Pakistan, Zia-ul-Haq telah menjalin aliansi yang kuat antara militer dan institusi Deobandi.
Motivasi program Islamisasi yang dilakukan oleh Zia kemungkinan adalah kesalehan pribadi Zia (banyak sumber sependapat bahwa ia berasal dari keluarga yang religius), keinginannya untuk memperoleh sekutu politik, untuk "memenuhi raison d'etre Pakistan" sebagai negara Islam, dan/atau kebutuhan politik untuk melegitimasi yang dilihat oleh beberapa orang Pakistan sebagai "rezim darurat militer yang tidak representatif dan represif".
Sebelum pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq, "para aktivis Islam" merasa frustrasi dengan kurangnya "gigi" penegakan hukum Islam dalam konstitusi Pakistan. Sebagai contoh, dalam konstitusi 1956, negara tidak menegakkan "standar moral Islam" tetapi "berusaha" untuk menjadikannya wajib dan "mencegah" prostitusi, perjudian, konsumsi minuman beralkohol, dll. Bunga (riba) harus dihapuskan "sesegera mungkin".
Menurut Shajeel Zaidi, saat Zia meninggal, sejuta orang menghadiri pemakamannya karena Zia telah memberikan yang mereka inginkan: lebih beragama. Jajak pendapat Pusat Riset Pew menunjukkan bahwa 84% orang Pakistan lebih suka menjadikan Syariat sebagai hukum resmi negara itu. Laporan Pew tahun 2013 menyebutkan bahwa mayoritas Muslim Pakistan juga mendukung hukuman mati bagi mereka yang meninggalkan Islam (62%). Sebaliknya, dukungan untuk hukuman mati bagi yang meninggalkan Islam hanya 36% di Bangladesh, sesama negara Islam Asia Selatan. Jajak pendapat tahun 2010 juga oleh Pew menunjukkan bahwa 87% orang Pakistan menganggap diri mereka 'muslim' lebih utama daripada kebangsaan mereka. Ini adalah angka tertinggi di antara semua populasi muslim yang disurvei, di Yordania hanya 67%, 59% di Mesir, 51% di Turki, 36% di Indonesia, dan 71% di Nigeria.
"Aktivis-aktivis Islam", seperti para ulama dan Jamaat-e-Islami (partai Islam), mendukung ekspansi "hukum dan praktik Islam". "Modernis Islam" tidak menentang ekspansi ini dan "beberapa bahkan menyarankan pembangunan sejalan dengan garis sekuler Barat."