Filsafat hak asasi manusia
Integralisme Soepomo

Indonesia pada khususnya, mengenal paham Integralisme Soepomo yang konsepnya disampaikan melalui pidato-pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo pada tahun 1941 sebagai seorang profesor dan 31 Mei 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI sebagai salah seorang anggota perumus undang-undang dasar negara Indonesia yang ditunjuk oleh Jepang. Sebagai landasan rumusan undang-undang dasar negara Indonesia, Soepomo menawarkan tiga teori kepada sidang yang meliputi sosialisme Marx, liberalisme, dan secara spesifik menyebut integralisme sebagai konsep paling tepat untuk Indonesia bila suatu saat kelak merdeka. Pada hakikatnya, Soepomo menyampaikan gagasan integralismenya karena tidak menerima paham sosialisme sebagai teori kelas (teori golongan) yang dipelopori Marx—serta disepakati oleh Friedrich Engels dan Vladimir Lenin—maupun paham liberalisme sebagai teori perseorangan yang berkembang luas di negara-negara Eropa dan Amerika. Secara spesifik, Soepomo menilai bahwa sosialisme menurut ajaran Marx yang berlandaskan pertikaian antarkelas tidaklah sejalan dengan watak bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia secara menyeluruh menghindari perselisihan bahkan sebaliknya, ikhlas untuk saling menolong dan gemar bergotong royong. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Marxisme yang menonjolkan pertentangan di mana ada golongan atau kelas yang lebih kuat hadir untuk menindas golongan (kelas) lainnya yang lebih lemah, dengan menjadikan negara sebagai alatnya. Di samping itu, Soepomo juga mengemukakan pandangannya bahwa liberalisme ajaran John Locke, J. J. Rousseau, Thomas Hobbes, Herbert Spencer, dan Harold Joseph Laski—yang terakhir kemudian berubah haluan menganut Marxisme—yang menyebar di Benua Eropa dan Amerika terlalu individualis untuk masyarakat Indonesia yang karakternya penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, juga mudah berbaur dan beradaptasi, sehingga jauh berbeda dari watak masyarakat Eropa. Individualisme menurut Soepomo, pada khususnya, bertentangan dengan kultur yang telah mendarah daging di akar rumput yang begitu erat semangat kekeluargaannya, dari struktur masyarakat paling kecil di Indonesia hingga yang cakupannya luas. Di satu sisi, Soepomo merumuskan pemikirannya mengenai Negara Integralistik dari paham integralisme yang diilhami dari ajaran Adam Müller, Baruch de Spinoza, dan Hegel.
Paham negara integralisme Indonesia yang dirumuskan Soepomo masih linear dengan teori integralisme oleh para pemikir integralisme lain. Pembeda paham integralisme yang dikenal dunia dari paham integralisme yang digagas Soepomo berakar dari sifat bangsa Indonesia yang sesuai semboyan bhinneka tunggal ika dengan keanekaragaman budaya dan karakter suku bangsa yang majemuk dan plural, meskipun segala perbedaan tersebut bukan dijadikan pertentangan, tapi sebaliknya, justru dipersatukan dalam satu kesatuan utuh, bulat, dan holistik yang integral menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran mengenai negara integralisme yang dicetuskan Soepomo merupakan penggabungan dari paham individualisme dengan sosialisme yang diselaraskan dengan karakter masyarakat Indonesia di mana watak kekeluargaan, gotong royong, bahu-membahu, dan saling membantu sudah mendarah daging. Bisa dikatakan bahwa menurut rumusan Soepomo, negara hadir tidak dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masing-masing individu. Negara juga hadir bukan hanya untuk golongan tertentu saja dan negara tidak berpihak kepada suatu golongan, melainkan negara ada untuk memberikan jaminan atas kepentingan keseluruhan masyarakat seutuhnya melebur ke dalam satu kesatuan yang integral. Negara integralistik mengakui bahwa kepentingan umum berada di atas kepentingan individu ataupun golongan, serta sejalan dan selaras dengan kultur Indonesia.
Dalam artikel "Teori Integralistik Menurut Soepomo" yang ditulis Vanya Karunia Mulia Putri dengan Nibras Nada Nailufar sebagai editornya, dijabarkan bahwa teori integralisme Soepomo memiliki enam faktor penting, mencakup:
Negara tersusun dari satu kesatuan masyarakat beserta seluruh golongan.
Setiap anggota masyarakat secara menyeluruh bersatu menjadi satu kesatuan secara integral dan organis.
Mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah bersatu padu menjadi satu kesatuan utuh.
Negara tidak berpihak kepada salah satu individu atau golongan tertentu. Negara meletakkan kepentingan masyarakat di tas kepentingan pribadinya sendiri. Negara harus meletakkan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai satu kesatuan utuh di atas lainnya.
Negara bersatu dengan rakyat demi membentuk satu kesatuan utuh.
Negara berada di posisi lebih atas daripada semua golongan, di bidang apapun itu.