Kabinet Belanda
Komposisi dan fungsi

Kabinet terdiri dari para menteri dan sekretaris negara. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Terdapat antara 12 hingga 16 menteri, sebagian besar juga menjabat sebagai kepala kementerian tertentu, meskipun seringkali ada menteri tanpa portofolio yang bertanggung jawab atas bidang tertentu di satu atau lebih kementerian. Misalnya, sudah cukup lama terdapat menteri untuk kerja sama pembangunan yang bekerja di bawah Kementerian Luar Negeri. Sebagian besar kementerian juga memiliki sekretaris negara yang bertanggung jawab atas sebagian portofolio terkait. Sekretaris negara (seperti pada bidang Kerjasama Perdagangan dan Pembangunan) memiliki hak untuk disebut “Menteri” di negara lain dan diperlakukan demikian untuk tujuan protokoler, meskipun tidak memiliki hak domestik yang khusus diberikan kepada menteri. Yang paling penting, sekretaris negara bukanlah anggota Dewan Menteri.
Kebijakan kabinet dikoordinasikan oleh Dewan Menteri, di mana semua menteri, termasuk menteri tanpa portofolio, berpartisipasi. Dewan ini merancang undang-undang dan kebijakan. Sekretaris negara tidak menghadiri rapat Dewan Menteri kecuali diundang, dan jika hadir pun, mereka tidak memiliki hak suara dalam dewan tersebut. Dewan ini bertemu setiap Jumat di Trêveszaal di Binnenhof. Rapat dipimpin oleh Perdana Menteri, atau perdana menteri sementara jika diperlukan. Keputusan Dewan dibuat secara kolegial; semua menteri, termasuk Perdana Menteri, secara teori kedudukannya setara. Di balik pintu tertutup Trêveszaal, para menteri dapat secara bebas mendiskusikan keputusan yang diusulkan dan menyampaikan pendapat mereka mengenai berbagai aspek kebijakan kabinet. Setelah keputusan dibuat oleh Dewan, semua anggota secara individu terikat oleh keputusan tersebut dan wajib mendukungnya di depan publik. Anggota kabinet yang tidak bersedia mendukung keputusan Dewan secara publik harus mengundurkan diri. Umumnya, upaya yang signifikan dilakukan untuk mencapai konsensus dalam setiap keputusan. Proses pemungutan suara dalam Dewan memang ada, namun jarang sekali digunakan.
Bersama dengan Raja, Dewan Menteri membentuk Pemerintah yang membuat semua keputusan penting. Dalam praktiknya, Raja tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan harian pemerintahan, meskipun ia selalu mendapatkan informasi terkini melalui pertemuan mingguan dengan Perdana Menteri. Konstitusi Belanda tidak menyebutkan kabinet, melainkan hanya Dewan Menteri dan Pemerintah.
Para menteri, baik secara individu maupun kolektif (sebagai kabinet), bertanggung jawab kepada Dewan Negara Belanda atas kebijakan pemerintah dan harus mendapat kepercayaan mereka. Seorang menteri tidak dapat merangkap sebagai anggota parlemen. Menteri atau sekretaris negara yang tidak lagi didukung oleh mayoritas parlemen diharapkan untuk mengundurkan diri sesuai konvensi. Berbeda dengan sistem Westminster, menteri di Belanda tidak dapat secara bersamaan menjadi anggota Dewan Negara, meskipun anggota parlemen dapat diangkat menjadi menteri, dan dalam hal ini kursi mereka menjadi kosong.
Pertanyaan penting adalah apakah hubungan antara kabinet dan parlemen seharusnya bersifat dualistik atau monistik. Artinya, apakah menteri dan pemimpin partai parlemen yang memerintah harus menyiapkan keputusan politik penting. Menurut posisi dualistik, anggota parlemen dari partai-partai yang memerintah harus berfungsi secara independen dari kabinet. Sebaliknya, posisi monistik menyatakan bahwa kabinet berperan penting dalam mengusulkan perundang-undangan dan kebijakan.
Dewan Menteri biasanya bertemu setidaknya sekali seminggu dan dipimpin oleh Perdana Menteri.