stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hak reproduksi dan seksual

Hak reproduksi dan seksual atau hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) merupakan hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia yang diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Hak ini yang harus dijaga dan hormati bersama oleh setiap manusia. Setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menetukan keputusan dengan bebas dan bertanggung jawab mengenai beberapa hal seperti jumlah anak, jarak kelahiran antaranak, serta waktu penentuan kelahiran seorang anak, sehingga pada akhirnya dapat melahirkan anak secara sehat.
Definisi

HKSR oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diartikan sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia berkaitan dengan kesejahteraan fisik,mental, dan sosial secara keseluruhan serta memiliki kesehatan yang tidak hanya fisik dan bebas dari cacat, namun juga berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi, dan prosesnya. Selain itu hak reproduksi juga diartikan dengan setiap hak untuk menentukan keputusan dengan bebas dan bertanggung jawab mengenai beberapa hal seperti jumlah anak, jarak antar anak, serta waktu penetuan kelahiran seorang anak, sehingga pada akhirnya dapat melahirkan anak secara sehat. Menurut pengertian yang dideklarasikan oleh Federasi Keluarga Berencana Internasional, hak seksual merupakan merupakan hak yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan privasi, otonomi, integritas, dan harga diri semua orang. Mengenai cakupan hak reproduksi dan seksual terdiri dari beberapa hak yaitu untuk menerima informasi dan juga pendidikan mengenai Infeksi Menular Seksual (IMS) dan beberapa aspek seksualitas lainnya, serta hak kesehatan saat mengalamai menstruasi serta perlindungan dari praktik membahayakan seperti khitan pada perempuan.
Hak reproduksi menurut Komnas HAM dalam bukunya dituliskan sebagai hak-hak yang mencakup di dalamnya mengenai hak-hak manusia tertentu yang telah diakui oleh undang-undang nasional, dokumen-dokumen internasional mengenai HAM, serta dokumen kesepakatan yang dilakukan oleh PBB yang relevan. Hak ini didasarkan pada keseluruhan hak asasi pasangan dan juga perorangan untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu untuk melahirkan anak, serta informasi dan cara-cara yang yang dibutuhkan untuk melaksanakan hak tersebut. Terlepas dari hal tersebut juga mendapat kesamaan hak dan derajat kesehatan reproduksi dan seksual di mata hukum dan pemerintahan.
Sedangkan hak reproduksi perempuan juga diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh perempuan karena memiliki fungsi reproduksi yang diberikan oleh Tuhan sehingga segala haknya harus terjamin untuk dipenuhi. Berbicara tentang hak-hak reproduksi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, mencakup pembicaraan tentang relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Namun, secara spesifik pembicaraan tentang hak-hak reproduksi terfokus pada masalah-masalah perkawinan, kehamilan, kelahiran, perawatan, dan pengasuhan anak. Termasuk di dalamnya juga pembahasan terkait aborsi, penyakit menular seksual termasuk HIV AIDS, Keluarga Berencana (KB), alat-alat kontrasepsi, serta perilaku seksual berisiko.
Sejarah > Proklamasi Teheran

Proklamasi ini dilaksanakan di Teheran pada tanggal 22 April sampai 13 Mei 1968.
Sejarah > Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing

Pertemuan ini dilakasanakan di Beijing pada tanggal 4 sampai 15 September pada tahun 1995. Pada konferensi ini terdapat kesepakatan yang disebut dengan Beijing Platform for Action. Seluruh anggota PBB pada waktu itu menyepakati untuk melakukan adopsi pada BPFA yang menjadi resolusi dan merekomendasikan Majelis Umum dalam sesi kelima untuk mengesahkan BPFA. Landasan aksi dari Konferensi Beijing 1995 tentang Perempuan menetapkan bahwa hak asasi manusia mencakup hak perempuan secara bebas dan tanpa paksaan, kekerasan, atau diskriminasi. Hal tersebut dimaksudkan agar perempuan memiliki kendali dan membuat keputusan mengenai seksualitas mereka sendiri, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi mereka sendiri. Paragraf ini juga telah ditafsirkan oleh beberapa negara.
Sejarah > Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD)

Konferensi ini dilaksanakan di Kairo pada tahun 1994. Dalam konferensi ICPD hak reproduksi mulai mendapat perhatian secara spesifik. Di sini juga disepakati mengenai perubahan sudut pandang mengenai manajemen masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian subjek dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi untuk laki-laki maupun perempuan.
Subtansi dari konferensi ini juga menekankan bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan perlu pemberdayaan perempuan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Wujud dari pemenuhan hak ini ialah setiap individu maupun pasangan dapat memilih dan menentukan secara bebas dan juga bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak. Selain itu kesehatan reproduksi maupun seksual perlu dipandang kembali dengan konteks yang lebih luas, tidak hanya dalam isu demografis dan KB atau kesehatan ibu. Kebijakan kependudukan dan program KB harus berdasarkan atas rasa sukarela, tidak ada pemaksaan-pemaksaan utamanya terhadap perempuan, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu juga tersedia pilihan-pilihan dan informasi yang cukup mengenai metode maupun alat kontrasepsi.
Sejarah > Deklarasi Tugas Manusia dan Tanggung Jawab (DHDR)

Deklarasi ini ditulis untuk memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia di bawah naungan UNESCO dan kepentingan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dan diproklamasikan pada tahun 1998 untuk memperingati ulang tahun ke-50 Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) di kota Valencia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai Deklarasi Valencia. Ini adalah langkah visioner dari Maria Perez Conchillo dan Juan Jose Borras Valls (presiden kongres) yang mengubah  Asosiasi Dunia untuk Kesehatan Seksual atau World Association for Sexual Health (WAS) menjadi lebih dari sebuah organisasi advokasi yang memperjuangkan hak-hak seksual sebagai dasar untuk promosi kesehatan seksual dan bidang seksologi. Sebuah konferensi pers diadakan selama kongres untuk mempublikasikan adopsi Deklarasi Valencia dan mendapat perhatian di seluruh dunia. Deklarasi ini berdampak luas di dunia dalam pengakuan pentingnya hak seksual sebagai hak asasi manusia. Selain dampak yang luar biasa pada WHO, deklarasi ini memprovokasi IPPF untuk mengeluarkan deklarasi hak seksualnya sendiri pada tahun 2008.[butuh rujukan]
Dasar hukum > UU No. 39 Tahun 1999

Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak asasi manusia, seperti bentuk perlindungan. Hak reproduksi dan seksual termasuk ke dalam bagian dari HAM. Maka undang-undang ini mengakomodir mengenai hak seseorang untuk hidup, melanjutkan keturunan, memperoleh informasi, dan pengetahuan tanpa adanya diskriminasi dan berasarkan keadilan.
Dasar hukum > UU No. 10 Tahun 1992

Hak reproduksi dan seksual diatur tepatnya pada pasal 18 dan 19. Dalam pasal 18 berbunyi "Setiap pasangan suami-istri (dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang." Dalam pasal lain juga diatur mengenai pengaturan kehamilan yang dilakukan secara bebas dan mandiri oleh pasangan suami istri secara bertanggung jawab. Undang-undang ini juga mengatur mengenai tata cara pengaturan kehamilan.
Dasar hukum > UU No. 36 Tahun 2009

Pada pasal  72 diatur secara terperinci mengenai hak reproduksi seseorang dengan bunyi bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Selain itu dalam menentukan kehidupan reproduksinya dilakukan dengan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Selanjutnya pada ayat tiga dijelaskan bahwa setiap pasangan berhak menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. Serta pada ayat terakhir berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar hukum > PP No. 61 Tahun 2014

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kesehatan reproduksi yang menjadi hak setiap orang. Dalam pasal 3 dinyatakan mengenai hak reproduksi dan seksual dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin kesehatan seorang ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya juga diatur mengenai hak reproduksi bagi remaja dengan mendapatkan informasi, edukasi dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan mengenai reproduksi.
Macam

Berdasarkan ICPDR di Kairo ada 12 hak reproduksi yang ditetapkan yaitu:
Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan .Hak informasi dan pendidikan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seorang maupun keluarga.
Hak untuk kebebasan berpikir termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
Hak atas kebebasan dan keamanan. setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
Hak untuk hidup setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan.
Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri,kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat
Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak.
Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
Hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
Hak atas kerahasiaan pribadi pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati kerahasiaan dan  bagi perempuan diberi hak untuk menentukan pilihan sendiri reproduksinya.
Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.Termasuk kehidaupan berkeluarga dan reproduksinya.
Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan.Termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatanreproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
Pada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia mengatur prihal Hak Wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, yaitu Pasal 49 ayat (3) menyebutkan:“Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.” Undang-undang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kesehatan. Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup:
menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hak Reproduksi Laki-Laki

Isu-isu internasional mengenai hak reproduksi yang berkaitan dengan laki-laki terdiri mengenai penyakit menular seksual,paparan dari racun dan juga kanker.
Penyebab Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Budaya Patriarki

Konsep patriarki merupakan persepsi gender bahwa seorang laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki sifat yang berbeda ,sehingga laki-laki lebih mendominasi dalam beberapa hal baik itu untuk penghargaan,penghormatan dan kewibawaan. Sedangkan para perempuan harus mendapatkan bagian untuk mengurus tugas dalam rumah tangga.Dalam patriarki perempuan ditakdirkan untuk menjaga eksistensi dari laki-laki serta mendampinginya dan menjaga wibawanya. Maka perlu ada transformasi mengenai eksistensi gender dalam hal penyamaan dan penyetaraan  antara laki-laki dan perempuan. Sejak dahulu perempuan ditempatkan pada kelas dua sedangkan laki-laki selalu pada tingkatan pertama dan paling atas.Praktik budaya patriarki hingga saat ini masih banyak berlangsung meskipun telah banyak gerakan feminis dan juga aktivis perempuan yang meluas. Diantara permasalahan yang muncul karena adanya budaya patriarki ialah kekerasan dalam rumah  tangga (KDRT),  pelecehan  seksual,pernikahan  dini, dan stigma mengenai perceraian.
Penyebab Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Interpretasi Keagamaan yang Bias Gender

Para kaum feminis berpendapat bahwa masih terdapat banyak doktrin agama yang didalamnya banyak membedakan peran gender bagi laki-laki dan perempuan. Beberapa tema pokok yang sering dikaitkan dengan ketidakadilan gender dalam agama ialah penafsiran yang dilakukan oleh para ulama yang mana menunjukan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dan para perempuan berada pada posisi subordinatif dan hal ini berpengaruh pada marginalisasi kepada perempuan dalam beberapa aspek seperti kepemimpinan,ekonomi maupun beban kerja. Selain itu ada stereotype (pelabelan negatif) yang diatasnamakan agama bahwa perempuan yang berdandan dan berhias sehingga menarik perhatian lawan jenisnya dan terjadi kekerasan seksual maka yang disalahkan ialah pihak perempuannya yang padahal menjadi seorang korban. Padahal pihak laki-lakinya juga bersalah namun tidak mendapatkan pelabelan negatif seperti perempuan.Marginalisasi juga tampak pada perlakuan waris terhadap perempuan yang dianggap bias gender karena jatah pembagian warisan yang didapatkan hanya setengah dari kaum laki-laki sehingga mengakibatkan pemiskinan pada perempuan.
Penyebab Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Hukum yang belum Memihak pada Hak Reproduksi dan Seksual

Hukum di Indonesia menjamin terpenuhinya HAM dengan adanya UU No.39 Tahun 1999. Selain itu dalam UU No. 7 tahun 1984 juga lebih spesifik mengatur tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang-undang ini merupakan ratifikasi Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against (CEDAW). Dalam undang - undang ini diatur mengenai penghapusan segala bentuk dari diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan baik itu kekerasan publik maupun domestik. Namun kenyataanya diskriminasi terhadap perempuan masih muncul dalam ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 76 yang isinya mengharuskan adanya izin suami saat perempuan melakukan abortus dalam keadaan gawat darurat saat kehamilan. Pada kondisi ini menunjukan perempuan tidak memiliki hak sepenuhnya atas reproduksinya. Sehingga pada saat yang sangat darurat harus tetap ada izin suami. Selanjutnya pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 31 diterangkan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga dan perempuan ialah ibu rumah tangga. Sehingga perempuan peranya masih dibatasi pada ranah domestik saja dan tidak terlalu mendapat kesempatan pada ranah publik.
Adanya perbedaan secara kodrat mengenai laki-laki dan perempuan maka ada peraturan khusus yang ditambahkan kepada perempuan saat dalam ranah dunia kerja yang meliputi cuti hamil,haid dan melahirkan. Di Indonesia aturan mengenai cuti kehamilan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 ialah selama 12 pekan dengan perincian 6 pekan sebelum saatnya melahirkan dan 6 pekan setelah melahirkan. Namun saat dibandingkan dengan konvensi ILO mengenai kehamilan pada nomor 183 tahun 2000 hak cuti yang diberikan kepada perempuan ialah minimal 14 pekan. Maka aturan cuti di Indonesia masih berada dibawah ketentuan tersebut.
Penyebab Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Kuatnya Mitos mengenai Kesehatan Reproduksi dan Seksual

Mengenai mitos dalam seksualitas ada banyak yang salah kaprah dan menghasilkan informasinya yang keliru pada masyarakat. Adanya mitos mengenai hubungan seksual pertama kali tidak menyebabkan hamil telah menjadi keyakinan yang banyak dijadikan alasan anak muda untuk melakukan seks sebelum nikah. Padahal faktanya kehamilan tetap bisa terjadi pada hubungan seksual pertama kali. Hal ini juga didukung dengan mitos lain seperti kepercayaan  bahwa mengkonsumsi nanas dan soda mampu mencegah kehamilan setelah melakukan hubungan seksual. Semua ini berdampak besar pada peningkatan pernikahan dibawah umur karena terjadi kehamilan dahulu.
Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Pemerkosaan

Pemerkosaan menurut bahasa merupakan mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Sedangkan menurut istilah ialah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. Para perempuan terutama yang masih berusia remaja banyak yang kurang memahami mengenai pelanggaran hak reproduksi yang dilakukan kepadanya. Pada satu sisi remaja yang telah berpacaran banyak yang memahami bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan pada rasa cinta dan juga kasih sayang. Dalam berpacaran banyak laki-laki yang meminta untuk melakukan hubungan seksual terhadap pacarnya sebagai bukti cintanya. Perempuan yang tidak menginginkannya namun berhasil dipengaruhi atau dipaksa oleh pasangannya maka hal ini tergolongkan sebagai pelanggaran hak reproduksi wanita. Sekalipun hubungan seksual  dilakukan dengan dasar suka masa suka namun belum terjadi pernikahan, maka sikap tersebut tetap banyak merugikan pihak perempuannya. Peristiwa ini terjadi karena minimnya informasi dan juga pemahaman yang yang diketahui dan didapatkan oleh perempuan mengenai seks bebas. Sehingga mereka setuju untuk melakukannya sekalipun sangat berbahaya. Akibat yang akan ditanggung dari perbuatan ini salah satunya yaitu terjadinya kehamilan diluar nikah. Kejadian ini semakin memburuk saat pasangannya justru tidak mau menikahinya dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi yang kodrati (haid, hamil, melahirkan dan menyusui, dan keluarga berencana)

Pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan terkait hak reproduksi yang kodrati ini ialah tampak dalam dunia kerja atau bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja perempuan dipandang sebagi tenaga kerja murah. Ketiadaan keterampilan pada tenaga kerja perempuan berkaitan langsung dengan tingakat pendidikan yang diterima oleh kaum perempuan, yang tidak mendapat prioritas pendidikan, baik dari lingkungan keluarga, maupun dari lengkungan masyarakat. Dalam situasi seperti ini dengan mudah terjadi pelangggaran hak asasi manusia, tanpa mendapat perlawanan dari perempuan yang tereksploitasi tersebut, satu sama lain karena ketiadaan pengetahuan. Khususnya untuk menggunakan hak cuti pada waktu haid, bahkan dianulir oleh penguasa setempat. Ketika hamil atau melahirkan, sang produsen lebih suka memecat dari pada memberikan hak-hak mereka. Demikian juga ketika bayinya lahir. Biasanya perempuan dalam keadaan seperti itu diangggap tidak produktif, hanya meninggikan biaya produksi dan beribu-ribu alasan untuk menyingkirkan mereka dari pada memberikan dan melindungi hak asasi mereka. Hal ini juga berkaitan langsung dengan program keluarga berencana, yang di banyak negara tidak merupakan pilihan bagi kaum perempuan. Alat kontrasepsi atau cara-cara mengikuti program keluarga berencana, akses untuk memperoleh informasi, tidak diperoleh oleh mereka, bahkan program ini seolah-olah program paksaan, hanya karena dunia ketakutan terhadap tingkat perumbuhan penduduk yang tidak lagi mendukung daya tampung bumi.
Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual > Aborsi

Menurut Baharuddin Lopa di dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan UDHR (Universal Declaration of Human Rights) juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu.Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan ”demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya”, maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM.
Pasal yang melegalkan aborsi karena korban perkosaan ini secara filosofis bertujuan untuk melindungi wanita korban perkosaan dari gangguan psikologis maupun trauma sosial karena harus menanggung risiko kehamilan sendiri tanpa ada yang bertanggung jawab. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial.Tindakan aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No 61 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria dan prosedur berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog, konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan. Namun, dalam praktiknya perlu kesadaran dan pengawasan semua pihak, agar tidak terjadi praktik suap dan menyalahgunaan kewenangan bagi pihak yang berkompeten. Jadi aborsi hanya boleh dilakukan jika benar-benar dapat dibuktikan bahwa pemohon aborsi benar-benar korban perkosaan dan mendapat surat keterarangan dari dokter, penyidik dan psikolog. Menurut HAM, aborsi bagi korban perkosaan hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa janin dan ibu, selain dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM.Jadi dalam hal ini banyak perempuan yang melakukan aborsi namun dianggap sebagai tindakan pelanggaran HAM. Padahal saat ditelusuri lebih detail terutama perempuan korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan perlu mendapatkan solusi dari beban fisik maupun mental yang ditanggungnya.
Pranala luar

UNFPA: ICPD Diarsipkan 2020-09-16 di Wayback Machine.
Situs Resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa Diarsipkan 2019-11-16 di Wayback Machine.
Situs web resmi Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia Diarsipkan 2021-05-05 di Wayback Machine.