stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Genteng, Banyuwangi
Pendidikan dan Daftar Instansi Pendidikan > SD

SD Negeri 1 Genteng
SD Negeri 1 Genteng Wetan
SD Negeri 1 Kaligondo
SD Negeri 1 Kembiritan
SD Negeri 1 Setail
SD Negeri 2 Genteng
SD Negeri 2 Kaligondo
SD Negeri 2 Kembiritan
SD Negeri 2 Setail
SD Negeri 3 Genteng
SD Negeri 3 Genteng Wetan
SD Negeri 3 Kembiritan
SD Negeri 4 Genteng Wetan
SD Negeri 4 Kaligondo
SD Negeri 4 Kembiritan
SD Negeri 4 Setail
SD Negeri 5 Genteng
SD Negeri 5 Genteng Wetan
SD Negeri 5 Kaligondo
SD Negeri 5 Kembiritan
SD Negeri 5 Setail
SD Negeri 6 Genteng
SD Negeri 6 Kaligondo
SD Negeri 6 Kembiritan
SD Negeri 6 Setail
SD Negeri 7 Genteng
SD Negeri 7 Kaligondo
SD Negeri 7 Kembiritan
SD Negeri 8 Kaligondo
SD Negeri 8 Kembiritan
SD Negeri 9 Kembiritan
SD Negeri 10 Kembiritan
SD Darussyafa’ah
SD Islam Al Huda
SD Islam Al Ishlah
SD Islam Kebunrejo
SD Islam Raudlatut Thalabah
SD Katolik Pembina
SD Muhammadiyah 6 Genteng
SD Muhammadiyah 9 Setail
SD Kristen Aletheia
SD Tabita Puri
SDLB PGRI Genteng
Ekonomi

Kecamatan Genteng didaulat sebagai perkotaan tersibuk di Banyuwangi sejajar dengan Ibu Kota Kabupaten di Kec. Banyuwangi. Dari sisi perdagangan kecamatan Genteng memiliki pusat pertokoan dan ruko yang tersebar pada lintang persegi layang di Jalan Gajahmada, Jalan Hasanudin, Jalan Diponegoro, Jalan K.H Wahid Hasyim, Jalan K.H Hasyim Asyari, dan Jalan Jember Gentengkulon. Selain itu, akses transportasi yang memadai menjadi alasan kesibukan kecamatan ini. Genteng dilalui Jalan Jurusan Jember-Banyuwangi Lintas Gambor dan Jember-Banyuwang-Lintas Benculuk. Pusat perekonomian di wilayah Kecamatan Genteng adalah di Pasar Genteng I (salah satu pasar induk di Banyuwangi) dan Pasar Genteng II yang menjadi sentra transaksi barang-barang sembako bagi warga Genteng sendiri maupun warga dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi. Di Kecamatan Genteng juga terdapat beberapa pusat perbelanjaan seperti Sun East Mall, Karunia Damai Sejahtera (KDS) dan Kalisari. Selain itu di Kecamatan Genteng juga terdapat satu pabrik kecap tua tradisonal yang konon sudah berdiri sejak tahun 1930 yaitu pabrik kecap Bentoel dan masih beroperasi hingga saat ini.
Beberapa pasar yang ada di kecamatan Genteng adalah sebagai berikut:
Pasar Induk Genteng 1
Pasar Genteng 2
Pasar Hewan Gentengwetan
Pasar Templek Gentengwetan
Kawasan sibuk/perdagangan lainnya:
Sepanjang Jalan KH Ahmad Kholil, Gentengwetan
Sebagian Jalan Jember Setail
Sebagian Jalan Kalisetail (utara lampu lalu lintas simpang empat maron), Gentengkulon
Sepanjang Jalan Kembiritan-Pandan, Kembiritan
Sebagian Jalan Tegalsari, Setail
Transportasi

Kecamatan Genteng memiliki akses transportasi yang sangat strategis sebagai berikut:
Terminal Lama Genteng
Terminal Wiroguno (Terminal Baru)
Stasiun Kalisetail Kec. Sempu
Stasiun Temuguruh Kec. Sempu
Rute lalu lintas perkotaan:
Arah Banyuwangi: Mobil roda lebih dari 4 dari Jalan Banyuwangi (Jl. Raya Genteng Kembiritan) > Jalan Hasanuddin Timur > Simpang Tiga Lampu Merah Krajan Gentengwetan> Jalan KH Hasyim Asyari > Simpang Tiga Karangpilang depan Ibrahimi > Jalan KH Imam Bahri > Simpang Empat Lampu Merah Maron > Jalan KH Wahid Hasyim > Simpang Empat Terminal Lama > Jalan Jember.
Arah Jember: Mobil roda lebih dari 4 dari arah Jalan Jember > Simpang Tiga Lampu Merah Tawangalun > Pasar Genteng II (Terminal Lama) > Simpang Empat Terminal Lama > Jalan KH. Wahid Hasyim > Simpang Empat Lampu Merah Maron > Jalan KH Imam Bahri > Simpang Tiga Karangpilang depan Ibrahimi > Jalan KH. Hasyim Asyari > Simpang Tiga Lampu Merah Krajan Gentengwetan > Jalan Hasanuddin Timur > Jalan Banyuwangi (Jalan Raya Genteng Kembiritan).
Arah Jember tujuan Jajag: Jalan Jember > Simpang Tiga Lampu Merah Tawangalun > Pasar Genteng II > Simpang Empat Lampu Merah Gentengkulon > Jalan Diponegoro > Jalan Genteng Gambiran.
Arah Banyuwangi tujuan Jajag: rute utama roda 4 ke bawah dimulai dari Jalan Hasanuddin > Jalan Gajahmada > Pasar Induk Genteng I > Simpang Empat Lampu Merah Gentengkulon > Jalan Diponegoro > Jalan Genteng Gambiran. Sedangkan rute alternatifnya di mulai dari Jalan Hasanuddin > Simpang Empat Pasar Loak Gentengwetan > Jalan KH Ahmad Kholil > Jalan Cangaan-Yosomulyo > Jalan Genteng Gambiran.
Rute rencana pembukaan jalur lingkar barat arah Jember: Jalan Jember Setail > SPBU Setail > Terminal Wiroguno > Letter S, Dasri > Jalan Balokan > Jalan Tegalsari > Jembatan Wiroguno > Jalan Gambiran > Jajag (dan sebaliknya rutenya sama)
Rute lalu lintas alternatif non jalur utama:
Jalan Temuguruh
Jalan KH. Ahmad Dahlan-Jalen
Jalan Tegalsari
Fasilitas Publik

Ruang Terbuka Hijau Maron, Gentengkulon
Ruang Terbuka Hijau Pasar Hewan dan Talang Hills, Gentengwetan
DAM Gantung Sungai Setail dan Sasak Gantung Terpadu, Gentengkulon
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
Puskesmas Kembiritan
Puskesmas Gentengkulon
Puskesmas Setail
Puskesmas Kaligondo
Mal/Pasar Pelayanan Publik di Pasar Genteng I
Galeri

Komplek pertokoan Genteng
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng
Penunjuk arah di Genteng
Traffic light dari arah kantor camat Genteng
Peta Wilayah Pusat Kota Lama Genteng 1915
Kawedanan Genteng berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim kini ditempati oleh Plaza Vionata
Batas

| --- | --- |
Utara: Kecamatan Sempu
Timur laut: Kecamatan Sempu dan Kecamatan Srono
Timur: Kecamatan Srono
Tenggara: Kecamatan Cluring
Selatan: Kecamatan Gambiran dan Kecamatan Tegalsari
Barat daya: Kecamatan Glenmore
Barat: Kecamatan Glenmore
Barat laut: Kecamatan Glenmore
Pranala luar

(Indonesia) Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Diarsipkan 2023-07-23 di Wayback Machine.
(Indonesia) Web Resmi Kecamatan Genteng Diarsipkan 2013-08-08 di Wayback Machine.
(Indonesia) Info Genteng di Bentang Banyuwangi Diarsipkan 2022-04-22 di Wayback Machine.
| l b Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Ipuk Fiestiandani  Wakil Bupati: Sugirah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bangorejo  Banyuwangi  Blimbingsari  Cluring  Gambiran  Genteng  Giri  Glagah  Glenmore  Kabat  Kalibaru  Kalipuro  Licin  Muncar  Pesanggaran  Purwoharjo  Rogojampi  Sempu  Siliragung  Singojuruh  Songgon  Srono  Tegaldlimo  Tegalsari  Wongsorejo  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi
| l b Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur |
| --- | --- |
Desa:  Gentengkulon  Gentengwetan  Kaligondo  Kembiritan  Setail 
Kantor Camat Genteng
Masjid Jami' Genteng
Kantor Pos dan Telegram Genteng semasa Hindia Belanda
Sun East Mall
Wilayah administratif khusus di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai "wilayah administratif khusus" di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014, perbedaan definisi daerah khusus dan daerah istimewa tidak disebutkan sama sekali. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur status kekhususan dan keistimewaan dari daerah-daerah tersebut di Indonesia, serta menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), dapat disimpulkan bahwa pengertian keduanya adalah sebagai berikut.
Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.
Daerah istimewa adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saat ini, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki status kekhususan (sehingga menjadi daerah khusus) adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia, Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan utama sebagai pusat penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan daerah, serta Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua. Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki status keistimewaan (sehingga menjadi daerah istimewa) adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memiliki keistimewaan utama menjadi pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Gubernur yang bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwana (dari wangsa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) dan Wakil Gubernur yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam (dari wangsa Kadipaten Pakualaman) dengan masa jabatan seumur hidup.
Daftar dan penjelasan

Berikut merupakan daftar mengenai daerah-daerah khusus dan istimewa di Indonesia yang ada saat ini, beserta penjelasan mengenai kekhususan dan/atau keistimewaannya.
Daftar dan penjelasan > Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel utama: Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul. menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa sejak pembentukannya secara de jure tahun 1950, maupun sejak pengakuannya secara de facto pada 1945. Dalam undang-undang pembentukan DIY, DIY berkedudukan hukum sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Sedang keistimewaannya terletak pada pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Namun, bentuk keistimewaan DIY tidak dicantumkan dalam undang-undang pembentukan tetapi hanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur semua daerah di Indonesia secara umum. Dengan realitas ini, pada tahun 1965 kedudukan hukum DIY diturunkan menjadi daerah provinsi biasa., dan akhirnya pada tahun 1999 dan 2004 keistimewaan DIY memasuki wilayah kekosongan hukum.
Pasca penerbitan UU 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi:
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
kebudayaan;
pertanahan; dan
tata ruang.
Keistimewaan dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubuwana yang bertahta, dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya, ditambah dengan penyelenggaran urusan – urusan keistimewaan. Keistimewaan dalam bidang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yaitu penataan dan penetapan kelembagaan, dengan Perdais, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
Keistimewaan dalam bidang kebudayaan yaitu memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, yang diatur dengan perdais. Keistimewaan dalam bidang pertanahan yaitu Kesultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Keistimewaan dalam bidang tata ruang yaitu kewenangan Kesultanan dan Kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten.
Daftar dan penjelasan > Daerah Khusus Jakarta

Artikel utama: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Provinsi Daerah Khusus  Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai bekas Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan ekonomi dan bisnis Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKJ Jakarta antara lain:
Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta.
Sejarah > Sebelum kemerdekaan

Perdebatan mengenai apa itu daerah istimewa sebenarnya diawali dari voting bentuk negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi para bapak pendiri bangsa mengenai bentuk negara. Akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus zelfbesturende landschappen dalam lingkungan negara Indonesia dengan memunculkan ide daerah istimewa.
Namun dalam sidang BPUPKI ada penyamaan antara zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen. Dengan demikian tidak hanya kesultanan maupun kerajaan, namun juga daerah mempunyai susunan asli, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya yang dapat ditetapkan sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara menghormati dan memperhatikan susunan asli daerah tersebut. Namun belum ada bentuk jelas bagaimana daerah istimewa tersebut.
Dalam sidang PPKI konsepnya tidak jauh berbeda. Zelfbesturende landschappen ditegaskan hanya sebagai daerah bukan sebagai negara. Keistimewaannya pun dikaitkan dengan susunan asli dari daerah tersebut. Demikian pula susunan asli zelfstandige gemeenschappen atau Inheemsche Rechtsgemeenschappen seperti nagari di Minangkabau dihormati susunan aslinya. Panitia kecil yang dibentuk PPKI tidak memajukan usul apapun mengenai daerah istimewa. PPKI memutuskan kedudukan daerah istimewa (Kooti – bahasa waktu itu) untuk sementara ditetapkan tidak ada perubahan dan penyelesaian selanjutnya diserahkan pada presiden. Di luar sidang PPKI, Presiden Indonesia menetapkan empat piagam kedudukan untuk empat penguasa Jawa.
Sejarah > Masa Revolusi Nasional

Daerah istimewa dalam UUD 1945 asli diatur dalam bab VII pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Tidak banyak yang diberikan keterangan dalam pasal tersebut selain persyaratan “hak asal usul” dan istilah “daerah yang bersifat istimewa”. Jika ditilik dari peristilahan maka daerah istimewa pada waktu itu dekat dengan istilah daerah otonomi khusus saat ini. Hanya saja pemberian otonomi khusus tersebut diberikan untuk daerah-daerah yang berstatus "zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen" pada zaman Hindia Belanda. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai daerah-daerah mana saja yang berstatus khusus tersebut.
Undang-undang yang mengatur daerah istimewa pertama kali adalah UU No. 22 Tahun 1948 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sendiri sebelum adanya Republik Indonesia (zelfbestuur) Sedangkan bentuk keistimewaannya adalah terletak pada kepala daerahnya. Kepala daerah istimewa merupakan penguasa monarki. Selain itu dalam daerah istimewa yang terdiri atas gabungan dua zelfbestuur diangkat wakil kepala daerah. Selain itu daerah istimewa memiliki tingkatan daerah istimewa setingkat provinsi, setingkat kabupaten, dan setingkat desa.
Sejarah > Masa RIS

Istilah daerah istimewa hanya muncul sekali dalam konstitusi RIS. Itupun hanya menyangkut satu daerah yang berstatus sebagai “Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri”. Dalam konstitusi ini muncul istilah "Daerah Swapraja" sebagai ganti istilah Zelfbesturende landschappen. Ada empat pasal yang mengatur daerah swapraja pada konstitusi tersebut, mulai dari pasal 64-67. Dalam konstitusi tersebut ditegaskan Negara mengakui semua swapraja yang ada. Kedudukan swapraja sangat kuat. Pengaturan daerah swapraja diserahkan pada daerah bagian yang memiliki daerah swapraja tersebut dengan perjanjian politik, bukan dengan Undang-undang daerah bagian. Pengurangan maupun penghapusan wilayah atau kekuasaan daerah swapraja memerlukan kuasa Undang-undang Federal RIS. Semua pejabat Indonesia yang bertugas di daerah swapraja diganti oleh pejabat daerah swapraja yang bersangkutan. Segala perselisihan yang terjadi antara daerah bagian dan daerah swapraja diputus oleh Mahkamah Agung Federal.
Sejarah > Masa Demokrasi Liberal

Sama seperti Konstitusi RIS, dalam UUD Sementara hanya muncul istilah daerah swapraja. Namun pengaturannya yang berbeda dengan Konstitusi RIS. Dalam UUD ini daerah swapraja diatur dalam pasal 132-133. Kedudukan daerah swapraja diatur dengan Undang-undang, dengan pengertian keinginan daerah swapraja akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintahan di daerah swapraja harus berdasarkan otonomi, permusyawaratan, dan perwakilan rakyat dalam kerangka negara kesatuan. Daerah swapraja dapat dihapus atas perintah Undang-undang. Perselisihan yang terjadi antara pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur daerah swapraja dan peraturan pelaksanaannya diadili oleh pengadilan perdata. Semua pejabat daerah bagian RIS diganti dengan pejabat Indonesia.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah merupakan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan UUD Sementara 1950 Pasal 131 dan 132. Dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang berkedudukan sebagai daerah swapraja dan dengan mengingat pentingnya posisi daerah tersebut dalam kepentingan nasional dan perkembangan masyarakat. Keistimewaannya tetap berada pada kepala daerahnya. Selain itu dapat pula diangkat wakil kepala daerah. Penetapan daerah swapraja menjadi daerah istimewa sebenarnya pemberian bentuk baru kepada swapraja tersebut sekaligus merupakan penghapusan pemerintahan swapraja itu.
Sejarah > Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru

Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, aturan mengenai daerah istimewa kembali mengikuti UUD 1945.
Berbeda dengan dua undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, merupakan titik balik bagi daerah istimewa. Semua daerah swaparaja yang masih ada dihapus. Hanya Aceh dan Yogyakarta yang diakui sebagai daerah istimewa, itupun hanya sampai waktu tertentu. Daerah istimewa tidak diatur dalam bab khusus namun hanya ditempatkan pada aturan peralihan. Pemerintah mendesain untuk menghapuskan daerah istimewa secara pelan namun pasti. Dengan demikian akhirnya semua daerah di Indonesia sama kedudukannya dan hanya ada satu daerah khusus, Jakarta.
Kebijakan pemerintah Orde Baru meneruskan kebijakan dari Orde lama. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebutkan secara tegas dalam aturan peralihan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Nama Aceh sebagai daerah istimewa tidak satupun disebut dalam undang-undang tersebut. Alih-alih DKI Jakarta diberi jaminan untuk diatur dengan undang-undang tersendiri.
Bekas > Berau

Daerah Istimewa Berau (1953-1959) adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Berau dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Berau terdiri atas swapraja Sambaliung dan swapraja Gunung Tabur. Keistimewaan Daerah Istimewa Berau meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Berau dijabat oleh Sultan Muhammad Amminuddin. Daerah Istimewa Berau dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Berau di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Daerah istimewa ini merupakan daerah istimewa dengan wilayah terkecil sepanjang sejarah.
Bekas > Bulongan (1953-1959)

Daerah Istimewa Bulongan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Bulongan dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Bulongan terdiri atas swapraja Bulongan. Keistimewaan Daerah Istimewa Bulongan meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Bulongan dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, sampai mangkat dia pada 1958. Daerah Istimewa Bulongan dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Bulongan di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Bulongan, yang meliputi kabupaten-kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan, menjadi satu provinsi, Provinsi Kalimantan Utara pada 17 November 2012, terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.