Status hukum Takhta Suci
Penentangan terhadap partisipasi Takhta Suci dalam forum multilateral

Sejak tahun 1995, organisasi non-pemerintah Catholics for Choice telah melakukan advokasi untuk menentang partisipasi Takhta Suci dalam forum multilateral. Dokumen ini berargumentasi bahwa Tahta Suci adalah sebuah organisasi keagamaan dan bukan sebuah negara, dan oleh karena itu, takhta suci tidak mempunyai status khusus dalam hukum internasional maupun hak untuk berpartisipasi dalam sebuah posisinya serupa dengan negara-negara, dalam konferensi internasional mengenai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Tidak ada negara bagian yang mendukung inisiatif ini. Sebaliknya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukuhkan dan menaikkan lebih lanjut status Tahta Suci sebagai pengamat di dalam PBB, melalui Resolusi 58/314 tanggal 16 Juli 2004. Demikian pula, Oppenheim percaya bahwa badan hukum Negara Kepausan punah pada tahun 1870. Baginya, antara tahun 1870 dan 1929, "Tahta Suci bukanlah badan internasional", meskipun "itu berdasarkan adat dan persetujuan diam-diam dari sebagian besar negara-negara memperoleh posisi kuasi-internasional". Meskipun demikian, Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa:
Telah menjadi prinsip hukum internasional bahwa entitas selain Negara dapat memiliki kepribadian internasional dan kapasitas membuat perjanjian. Sebuah contoh diberikan oleh Kepausan khususnya pada periode sebelum Perjanjian Lateran tahun 1929, ketika Kepausan tidak mempunyai kedaulatan teritorial. Namun Tahta Suci dianggap memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional. Bahkan sekarang, meskipun ada Negara Vatikan (...), perjanjian-perjanjian dibuat bukan atas dasar kedaulatan teritorial atas Negara Vatikan, namun atas nama Takhta Suci, yang berdiri terpisah dari Negara tersebut.
Senada dengan itu, Kunz berpendapat bahwa:
Sebelum tahun 1870, ada dua subjek hukum internasional: Negara Kepausan dan Tahta Suci. (...) Dari dua pribadi dalam hukum internasional ini, yang satu, Negara Kepausan, tidak diragukan lagi berakhir, berdasarkan aturan hukum internasional umum, melalui penaklukan dan penaklukan Italia pada tahun 1870. Namun Tahta Suci tetap ada, seperti biasa , yang juga merupakan subjek hukum internasional umum pada periode antara tahun 1870 dan 1929. Hal ini sepenuhnya dibuktikan oleh praktik negara. Takhta Suci terus membuat konkordat dan terus, dengan persetujuan mayoritas negara, menggunakan hak kedutaan aktif dan pasif. Kedudukan hukum agen-agen diplomatiknya (...) tetap didasarkan pada hukum umum internasional, bukan pada Hukum Jaminan Italia, sebuah hukum kota.
Sejak tahun 1995, organisasi non-pemerintah Catholics for Choice telah melakukan advokasi untuk menentang partisipasi Takhta Suci dalam forum multilateral. Dokumen ini berargumentasi bahwa Tahta Suci adalah sebuah organisasi keagamaan dan bukan sebuah negara, dan oleh karena itu, takhta suci tidak mempunyai status khusus dalam hukum internasional maupun hak untuk berpartisipasi dalam sebuah posisinya serupa dengan negara-negara, dalam konferensi internasional mengenai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Tidak ada negara bagian yang mendukung inisiatif ini. Sebaliknya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukuhkan dan menaikkan lebih lanjut status Tahta Suci sebagai pengamat di dalam PBB, melalui Resolusi 58/314 tanggal 16 Juli 2004.