Urutan suksesi presiden Amerika Serikat

Hakim federal Sarah T. Hughes saat mengambil sumpah jabatan presiden kepada Lyndon B. Johnson setelah pembunuhan John F. Kennedy, 22 November 1963
Ketua Mahkamah Agung Warren Burger saat mengambil sumpah jabatan presiden kepada Gerald Ford setelah pengunduran diri Richard Nixon, 9 Agustus 1974
Urutan suksesi presiden Amerika Serikat adalah urutan suksesi dimana Wakil Presiden Amerika Serikat berserta jajaran pejabat di Pemerintah Federal Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan dan tugas kepresidenan AS (atau jabatan itu sendiri, dalam hal penggantian oleh wakil presiden) setelah presiden terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatan, atau tidak mampu.
Urutan suksesi pemerintahan menyebut bahwa kursi presiden harus diberikan kepada wakil presiden jika dikosongkan. Ketika kursi wakil presiden juga kosong dengan alasan yang sama (meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan atau tidak mampu), maka kursi kepresidenan dipangku oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Presiden Pro Tempore Senat Amerika Serikat, lalu anggota Kabinet Amerika Serikat, tergantung kelayakan mereka.
Suksesi presiden disebut beberapa kali dalam Konstitusi AS: Pasal II, Bagian 1, Klausul 6, Amandemen ke-12, Amandemen ke-20, dan Amandemen ke-25. Wakil presiden ditetapkan sebagai yang pertama dalam garis suksesi presiden oleh klausul suksesi Pasal II, yang juga memberi wewenang kepada Kongres untuk menetapkan garis suksesi di luar wakil presiden. Kongres telah melakukannya sebanyak tiga kali. Undang-Undang Suksesi Presiden diadopsi pada tahun 1947, dan terakhir direvisi pada tahun 2006. Amandemen ke-25, yang diadopsi pada tahun 1967, juga menetapkan prosedur untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden selama masa jabatan.
Undang-Undang Suksesi Presiden secara khusus merujuk kepada pejabat di luar wakil presiden yang bertindak sebagai presiden alih-alih menjadi presiden saat mengisi kekosongan jabatan. Kabinet memiliki 15 anggota, di mana menteri luar negeri merupakan yang tertinggi dan keempat dalam garis (setelah presiden pro tem Senat); Sekretaris Kabinet lainnya mengikuti urutan saat departemen mereka (atau departemen yang menjadi penerus departemen mereka) dibentuk. Kepala departemen yang secara konstitusional tidak "memenuhi syarat untuk Jabatan Presiden" didiskualifikasi dari mengemban kekuasaan dan tugas presiden melalui suksesi dan dilompati ke yang berikutnya. Sejak 1789, wakil presiden telah menggantikan presiden dalam masa jabatan sebanyak sembilan kali: delapan kali karena kematian petahana, dan sekali karena pengunduran diri. Tidak seorang pun yang lebih rendah dalam garis suksesi pernah diminta untuk bertindak sebagai presiden.
Secara luas dianggap sebagai masalah yang diselesaikan selama akhir abad ke-20, serangan teroris 11 September 2001 menunjukkan potensi serangan pemenggalan kepala yang akan membunuh atau melumpuhkan banyak individu dalam garis suksesi presiden selain banyak anggota Kongres dan peradilan federal. Pada tahun-tahun setelah serangan tersebut, banyak diskusi yang luas telah dimulai, di Kongres, di antara akademisi dan dalam komunitas kebijakan publik tentang masalah keberlanjutan pemerintahan termasuk ketentuan konstitusional dan undang-undang yang mengatur suksesi presiden. Diskusi ini masih berlangsung. Salah satu upaya yang diajukan oleh Continuity of Government Commission, sebuah lembaga pemikir nonpartisan, menghasilkan tiga laporan (2003, 2009, dan 2011), yang kedua berfokus pada ambiguitas dan batasan tersirat dalam undang-undang suksesi, dan berisi rekomendasi untuk mengubah undang-undang suksesi presiden.