Serangan udara di Jepang
Operasi Matterhorn > Persiapan

Pada akhir tahun 1943, Kepala Staf Gabungan angkatan bersenjata Amerika Serikat menyetujui usulan untuk memulai kampanye udara strategis melawan Jepang tanah air mereka dan Asia Timur dengan mengandalkan pengebom berat B-29 Superfortress yang berbasis di India dan kedepannya diharapkan akan mendirikan pangkalan udara di Tiongkok. Strategi ini, yang dinamakan Operasi Matterhorn, yang melibatkan pembangunan lapangan terbang besar dekat Chengdu di daratan Tiongkok yang kelak akan digunakan untuk pangkalan pengisian bahan bakar B-29 dalam perjalanannya dari pangkalan udar di Bengal menyerang sasaran di Jepang.
Chennault seorang perwira penting Angkatan Udara AS di Tiongkok, menganjurkan pangkalan B-29 dibangun dekat Guilin, agar lebih dekat ke Jepang. Tetapi daerah ini dinilai terlalu rentan terhadap serangan balasan Jepang. Keputusan membangun lapangan terbang di Chengdu juga tidak terlalu efektif, karena pulau terdekat Jepang dari Chengdu adalah Kyūshū satu-satunya sasaran yang bisa dijangkau pengebom B-29 diwilayah Jepang. Karena pesawat pengebom ini hanya memiliki radius tempur sejauh 1.600 mil (2,600 km). Pembangunan lapangan udara dimulai pada Januari 1944, dan proyek tersebut melibatkan sekitar 300.000 tenaga wajib militer Tiongkok dan 75.000 pekerja kontrak.
Sebagai kekuatan inti Operasi Matterhorn Komando Pengebom XX ditugaskan, pada bulan Desember 1943 dan awak darat mulai meninggalkan Amerika Serikat menuju India. Gugus tugas ke-20 Angkatan Udara AS dibentuk pada bulan April 1944 untuk mengawasi semua operasi B-29. Dalam sebuah langkah belum pernah terjadi sebelumnya, komandan USAAF, Jenderal Henry H. Arnold mengambil komando pribadi unit ini dan menjalankan semua tugasnya dari Pentagon di Washington, DC. Divisi penerbang pengebom 58 adalah satuan tempur utama Komando Pengebom XX, mulai bergerak dari pangkalan mereka di Kansas menuju India antara April hingga pertengahan Mei 1944.
Intelijen Jepang mendeteksi pembangunan pangkalan B-29 di India dan China dan militer mulai mengembangkan rencana untuk menghadapi serangan udara yang datang dari Tiongkok. Tiga brigade udara angkatan udara ditempatkan di Honshū dan Kyūshū kemudian diperluas menjadi divisi udara antara Maret dan Juni (Divisi udara 10, 11 dan 12). Pada akhir Juni unit udara yang mempertahankan pulau-pulau Jepang ditugaskan 260 tentara, dan menarik sekitar 500 pesawat tambahan untuk mengatasi keadaan darurat. Tambahan baterai anti-pesawat dan unit penyorot juga didirikan untuk melindungi kota-kota besar dan pangkalan militer. Wewenang komando pertahanan utama Jepang diperkuat dengan menempatkan unit militer di distrik militer Barat Timur, Tengah di bawah komando pada bulan Mei. Sementara unit tempur pertahanan angkatan laut Jepang ditempatkan di Kure, Sasebo dan Yokosuka, unit ini juga bertugas untuk komando pertahanan utama pada bulan Juli. Namun antar unit tentara yang ditugaskan di bawah komando pertahanan ini sedikit sekali melakukan kerjasama. Meskipun telah dilakukan perbaikan disana sini, pertahanan udara Jepang tetap masih belum memadai karena beberapa senjata pesawat dan anti-pesawat tidak dapat dilibatkan secara efektif untuk menghadang pesawat pengebom B-29 pada ketinggian jelajah 30.000 kaki (9.100 m). Jumlah stasiun radar yang mampu memberikan peringatan dini dari serangan juga tidak cukup untuk menjangkau luasnya wilayah yang harus dilindungi dari serangan.
Pemerintah Jepang juga berupaya meningkatkan pertahanan sipil negara itu dalam menanggapi Serangan Doolittle maupun ancaman serangan lebih lanjut. Dalam skala nasional pemerintah membebankan pembangunan fasilitas perelindungan serangan udara buat sipil kepada pemerintah prefektur. Namun di beberapa tempat proyek pembangunan perelindungan ini tidak terlaksana karena kekurangan beton dan baja. Pada bulan Oktober 1943 Kementerian Dalam Negeri Jepang mengarahkan rumah tangga di kota-kota besar untuk membangun tempat perlindungan mereka sendiri, meskipun tempat perlindungan ini hanya berupa parit perlindungan. Sejumlah kecil tempat perlindungan canggih dibangun untuk kantor pusat pertahanan udara dan untuk perlindungan kunci fasilitas telepon. Namun kurang dari dua persen warga sipil yang memiliki akses ke perlindungan udara yang mampu bertahan terhadap serangan bom, bahkan terowongan dan gua-gua alam juga digunakan untuk melindungi warga sipil dari serangan B-29. Menyusul pecahnya perang, Kementerian Dalam Negeri menambah jumlah petugas pemadam kebakaran dengan merekrut relawan tetap relawan yang umumnya tidak mendapatkan pelatihan dan tidak dibekali peralatan yang memadai. Warga sipil juga dilatih untuk menangani kebakaran dan didorong untuk mengutuk untuk menanggapi serangan terhadap negeri mereka dengan bom pembakar dan bom berdaya ledak tinggi.
Pada musim gugur tahun 1943 pemerintah Jepang telah mengambil langkah lebih lanjut guna mempersiapkan kota-kota besar negara itu menghadapi serangan udara. Markas besar pertahanan udara dibentuk pada bulan November, bulan berikutnya pemerintah melaksanakan program penghancuran sejumlah besar bangunan di kota-kota besar untuk dijadikan penyekat api. Ketika perang berakhir tidak kurang dari 614.000 unit rumah telah dihancurkan untuk dalam program penyekat api ini. Total kerugian Jepang di bidang perumahan rakyat akibat program penyekat api ini mencapai seperlima dari total kehancuran rumah dan gedung pemerintah akibat perang, serta mengakibatkan pengungsian bagi 3,5 juta orang. Pemerintah juga mendorong warganya yang berisiko tinggi terdiri dari orang tua, anak-anak dan perempuan di kota-kota yang diyakini akan diserang untuk pindah ke pedesaan sejak bulan Desember tahun 1943. Dalam program ini termasuk rencana mengevakuasi seluruh murid sekolah berdasarkan sekolah mereka. Pada bulan Agustus tahun 1944, 330.000 murid telah dievakuasi dalam kelompok sekolah mereka dan 459.000 lainnya telah pindah ke pedesaan bersama keluarga mereka. Tak banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan fasilitas industri agar tidak terlalu rentan terhadap serangan, karena fasilitas industri masih sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan logistik perang maupun sipil.