Globalisasi di Korea Selatan
Ringkasan > Globalisasi Neo-liberal

Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 telah menyebabkan kemunduran perekonomian di Asia, termasuk di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki rasio utang ekuitas yang tinggi diikuti oleh profitabilitas yang rendah karena adanya inkonsistensi dalam tata kelola perusahaan, yang menjadi hambatan utama. Pemerintah harus mereformasi kebijakan negaranya untuk memperbaiki kondisi Korea Selatan dan sangat didukung oleh banyak pihak, terutama IMF dan chaebols yang berkontribusi terhadap kondisi politik, ideologi, dan sosial dalam negeri. Pada akhirnya, PDB KKorea Selatan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan dari regresi ekonomi hingga pertumbuhan PDB sekitar 13% selama kuartal ke-7 sejak adanya krisis keuangan. Korea Selatan mulai terlibat dalam perjanjian internasional, seperti Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 1989 yang diangkat pada pidato Perdana MenterI Australia Bob Hawke di Korea.
Selanjutnya pada abad ke-21, pada masa pemerintahan Lee Myung-bak, globalisasi menjadi kebijakan intu yang ditunjukkan dengan Korea yang mengedepankan "Global Korea" sebagai slogan negaranya. Kebijakan ini mendorong internasionalisasi, partisipasi dalam gerakan global dan bantuan internasional yang akan menarik investasi asing. Selain itu, Korea Selatan menerapkan globalisasi neo-liberal karena konsep yang didasarkan pada gagasan berorientasi pasar dengan kapitalisme yang longgar dan memperhitungkan konsep pasar "bebas". Pemerintah mempraktikan "globalisasi yang lebih dalam" unutk mengatasi krisis, keterbelakangan teknologi, dan isu-isu upah buruh yang rendah untuk menjadi pemimpin pasar yang modern dan terglobalisasi. Penerapan kebijakan tersebut akan mendorong Korea menjadi negara global. Kebijakan neo-liberal ditetapkan di Korea Selatan sebagaimana adanya perjanjian sebelumnya dengan IMF pada saat krisis keuangan dimana Korea Selatan harus membuat perjanjian hukum untuk mengikuti peraturan IMF untuk membangun kembali Korea Selatan ketika paket dana talangan diberikan. Perjanjian IMF telah secara efektif meningkatkan perekonomian Korea Selatan selama periode tersebut.
Sementara itu, terjadi perubahan signifikan pada modal kerja di Korea Selatan setelah kebijakan neo-liberal diterapkan, diperkenalkan kelas pekerja jenis baru, yaitu pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap merupakan pekerja lepas yang memiliki upah terjangkau dan hak yang terbatas, sehingga mendapatkan kesadaran perusahaan. Pekerja tidak tetap mengalam pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 34% dari total lapangan kerja di pasar. Pemerintah Korea setuju untuk menerapkan pekerja tidak tetap sebagai imbalan atas hak-hak pekerja sekaligus meningkatkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, dengan adanya fleksibilitas pasar, korporasi melakukan reformasi struktur perusahaan dengan mengganti pekerja yang ada dengan pekerja tidak tetap; Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tawar-menawar pemerintah dengan badan usaha tidak berhasil. Oleh karena itu, tingkat pengangguran meningkat karena pengaruh perusahaan terhadap pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya pemisahan antar pihak antara pekerja standar dan pekerja non standar sebagai perbedaan perlindungan dan kelayakan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan batasan. Pekerja tidak tetap, yang merupakan sepertiga dari total angkatan kerja, belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tenaga kerja Korea menghadapi tantangan baru dan peluang baru yang disebabkan oleh globalisasi.