Bumi Resources
Sejarah > Bumi Resources > Munculnya tantangan

Pada saat yang sama, transaksi pembelian tambang batu bara KPC dan Arutmin dibiayai oleh hutang yang besar dan berbunga tinggi dari bank yang dibebankan kepada KPC dan Arutmin (skema leveraged buyout), sehingga perjalanan Bumi Resources masih agak terhambat. Untuk mengurangi beban tersebut, Bakrie kemudian menjual sebagian sahamnya di anak usaha PT Bumi Resources Tbk, PT Arutmin dan PT KPC kepada raksasa energi India, Tata Power dengan total US$ 1,3 miliar di tanggal 2 April 2007, suatu angka yang jauh lebih tinggi dari biaya pembelian keduanya dahulu yang hanya ratusan juta dolar. Tata menyingkirkan para pesaing seperti CVRD (Brasil), BHP Billiton (Australia), Glencore International AG (Irlandia), dan Marubeni (Jepang). Tata berniat menggunakan batu bara itu untuk kepentingan pembangkit listrik di India. Pada tahun tersebut, Bumi Resources mengekspor sekitar 95% produksi batu baranya, dari produksi 95 metrik ton di tahun 2006. Akibat perbaikan itu, respon publik di pasar modal pun menjadi sangat positif. Saham Bumi Resources berubah menjadi saham blue chip dengan harganya mencapai Rp 8.550/lembar pada 12 Juni 2007.
Sayangnya, kejayaan harga saham itu hanya berlangsung sesaat. Diterjang arus krisis ekonomi 2008 yang melanda dunia, Bumi Resources masih menyimpan utang repurchase agreement US$ 1,12 miliar. Layaknya banyak nasib perusahaan publik milik keluarga Bakrie lainnya, saham Bumi Resources pun anjlok hingga Rp 2.175/lembar yang menyebabkan perdagangannya sempat disuspensi di tanggal 7 Oktober 2008. Berusaha menyelamatkan bisnisnya, tersiar kabar Bakrie harus bersengketa dengan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Dalam kejatuhan saham Bumi Resources dan saham keluarga Bakrie lainnya, rumor muncul bahwa Sri Mulyani menentang suspensi tersebut, namun ditolak para pejabat yang membuatnya hampir mundur. Tidak hanya itu, di bulan Agustus 2008, Direktorat Jenderal Pajak (di bawah Kemenkeu) menjerat Bumi Resources, KPC dan Arutmin dengan tunggakan pajak Rp 2,1 triliun yang berbuah pencekalan sejumlah eksekutif perusahaan tersebut, dan akhirnya menangkap beberapa diantaranya. Banyak sumber yang menyebut bahwa Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar, mensponsori Pansus Bank Century untuk "menggoyang" posisi Sri Mulyani. Belakangan, kasus pajak Bumi Resources dan anak usahanya itu menyangkut Gayus Tambunan yang menuduh Bakrie telah menyuap dirinya US$ 3 juta untuk mengurus surat banding ketetapan pajak.
Pada saat kasus itu masih panas-panasnya, Bumi Resources hadir lagi dengan ide akuisisi Herald Resource Ltd., perusahaan tambang yang berbasis di Australia, yang di Dairi, Sumatera Utara memiliki konsesi tambang timah dan seng, namun gagal mengeksplorasinya karena belum menyelesaikan perizinannya. Pada Oktober 2008, akuisisi tersebut resmi dilakukan seharga US$ 549 juta, setelah sempat bersaing dengan Aneka Tambang Tbk sejak pertengahan 2008. Lalu, di Januari 2009, Bumi Resources juga merencanakan akuisisi terhadap PT Darma Henwa Tbk (milik keluarga Bakrie juga), PT Fajar Bumi Sakti dan PT Pendopo Energi Batubara, meskipun awalnya gagal. Belakangan, akuisisi Darma Henwa, PT Fajar dan PT Pendopo dilakukan pada Oktober 2009 senilai Rp 6,2 triliun setelah mendapat pinjaman US$ 1,9 miliar dari China Investment Corporation (CIC). Setelah itu, muncul rencana lain untuk membeli saham Tata Power di KPC dan Arutmin yang sudah dijual Bumi Resources di tahun 2007 karena Tata terjerat utang. Disebutkan bahwa Tata menawarkan sahamnya di dua perusahaan itu dengan harga murah. Akuisisi itu kemudian batal, dan Tata baru menjual sahamnya pada 1 Februari 2014, kembali ke tangan Bakrie. Akuisisi tersebut banyak dilakukan lewat anak-anak usaha PT Bumi Resources Tbk. Kinerja Bumi Resources pasca krisis 2008 dan akuisisi tersebut naik-turun, karena harus diwarnai naik-turunnya harga batu bara, restrukturisasi serta penyelesaian hutang, dan lainnya. Misalnya, pinjaman dari  CIC, kemudian sebagiannya dikonversi menjadi saham yang menyebabkan perusahaan asal Tiongkok itu memegang 22,7% saham PT Bumi Resources Tbk.