Konfrontasi Cicak dan Buaya
Garis waktu > 2008

30 Januari 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), Anggono Widjojo (Presiden Komisaris), David Angkowijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur) (Direktur utama) dugaan korupsi dalam proyek pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan adanya aliran dana dari Anggoro Widjojo kepada Yusuf Erwin Faishal.
16 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Yusuf Erwin Faishal sebelumnya menjabat sebagai Ketua komisi IV (Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena masalah menerima uang suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
21 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dalam penyusunan APBN 2009 dalam persidangan-persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
28 Juli 2008
Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan semua anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima aliran dana Bank Indonesia (BI), uang tersebut adalah uang untuk diseminasi Pemilu dan Undang Undang Bank Indonesia (BI) yakni Paskah Suzetta, MS Kaban, Ali Masykur Musa, Burhanudin Aritonang, Abdullah Zaini, Emir Moeis dan Endin Aj Sofihara.
29 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledah ruang kerja Yusuf Erwin Faishal di gedung Masaro, Jl Talang Betutu 11-A, Kebon Melati, Tanah Abang, JAKARTA 10230 serta menyita sembilan dus yang berisikan dokumen-dokumen dan ikut melakukan penggeledahan terhadap sebuah di Pondok Indah yang diduga milik Angoro Wijaya (Anggoro Widjojo) (kemudian hari menurut pernyataan Anggodo Widjojo, rumah tersebut adalah rumah miliknya), Direktur Utama Masaro Radiokom di daerah Pondok Indah, ditemukan beberapa stempel palsu
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) ) Ari Muladi(Ary Muladi) mengaku telah membagikan uang kepada duabelas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tiga orang sopir yang ikut dalam penggeledahan kantor.
30 Juli 2008
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kasus baru setelah penggeledahan di gedung Masaro yakni mengenai pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan
1 Agustus 2008
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Anggodo Widjojo dan Ari Muladi (Ary Muladi) bertemu di coffee shop di Hotel Menara Peninsula untuk memulai rencana menghubungi pihak-pihak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 26 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi (Ary Muladi) sekitar Juli 2008 sedang berada di Bali dihubungi oleh Anggoro Widjojo melalui telepon menanyakan apakah Ari Muladi (Ary Muladi) mempunyai kenalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anggodo Widjojo menceritakan bahwa kantor PT Masaro Radiokom digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) padahal menurut Anggodo Widjojo PT Masaro Radiokom tidak ada kesalahan, Ari Muladi(Ary Muladi) lalu minta waktu untuk memastikan bisa tidaknya dibantu, selanjutnya Ari Muladi (Ary Muladi) menghubungi seseorang yang bernama Yulianto alias Anto untuk menanyakan apakah Yulianto alias Anto mempunyai teman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Yulianto alias Anto minta waktu dan berjanji akan memberikan khabar prihal kepastiannya, dalam pembicaraan selanjutnya Yulianto alias Anto mengatakan masih memungkinkan untuk dibantu dan Yulianto alias Anto meminta untuk bertemu di Jakarta Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto bertemu di Pondok Indah, pada kesempatan tersebut Yulianto alias Anto mengatakan sudah berkoordinasi dengan Ade Rahardja (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). Menurut Yulianto alias Anto bahwa Ade Rahardja bisa membantu akan tetapi menurut Ari Muladi (Ary Muladi) pertemuannya dengan Yulianto alias Anto tersebut tidak diberitahukan kepada Anggodo Widjojo
4 Agustus 2008
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam acara Pencanangan Pemantapan Komitmen Mewujudkan Good Governance dan Zona Anti Korupsi yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Baharuddin Aritonang yang merupakan mantan anggota Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam acara tersebut Baharudin Aritonang berkali-kali membantah dirinya terlibat dalam kasus aliran dana BI serta mengata pula bahwa hasil audit pemerintah benar-benar kacau dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengatakan bahwa dirinya seolah diajak berpolemik mengenai limapuluh dua anggota Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999 - 2004 sebagaimana yang disebut oleh Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima dana Bank Indonesia (BI) dan Antasari Azhar mengaku bertahan dan tidak ingin menyikapi.
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) ) Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu seorang pejabat KPK berinisial AR (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ) tapi tidak sempat bertemu dan Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mengontak pejabat itu dan meminta penjelasan mengenai kasus yang tengah mendera PT Masaro Radiokom hingga kemudian diadakan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya di Belagio.
6 Agustus 2009
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) dalam pertemuan dengan Ade Raharja di Belagio, Kuningan menurut Ari Muladi (Ary Muladi) mengatakan adanya permintaan uang untuk masing-masing pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ade Raharja kemudian membantah terlibat dalam kasus itu. Dia mengaku tak mengenal Anggodo, Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto
7 Agustus 2008
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, Mantan Ketua Komisi IX DPR diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan aliran suap dana Bank Indonesia (BI) yang melibatan para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004
11 Agustus 2008
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) ) Bertempat di ruang Karaoke Deluxe Hotel Menara Peninsula, Anggodo Widjojo menyerahkan uang kepada Ari Muladi(Ary Muladi) untuk diserahkan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah Rp 3.750.000.000 terdiri dari Rp 1.500.000.000 untuk Bibit S Rianto, Rp 1.000.000.000 untuk M Jasin, Rp 1.000.000.000 untuk Bambang Widaryatmo Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ), dan Rp 250.000.000 untuk menutup media.
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Bertempat di Karaoke Deluxe, kamar 01, Hotel Peninsula, Jakarta. Anggodo Widjojo menyerahkan kepada Ari Muladi(Ary Muladi) uang sejumlah 404.600 dalam dolar AS dengan perincian sebagai berikut: Rp 1.500.000.000 (Untuk Bibit S Rianto diberikan dalam bentuk dolar AS), Rp 1.000.000.000 (Untuk Mochamad Jasin dalam bentuk dolar AS), Rp 1.000.000.000 (untuk Bambang Widaryatmo dalam bentuk dolar AS)dan Rp 250.000.000 (Untuk media massa) kesemuanya berada dalam amplop warna cokelat yang di sebelah pojok kiri atas masing-masing amplop tertera angka sebagaimana yang Ari Muladi(Ary Muladi)minta di atas, pada saat menyerahkan uang tersebut Anggodo Widjojo mengatakan kepada Ari Muladi(Ary Muladi) bahwa Ini uang sesuai permintaan orang dalam, jangan lupa tanyakan kapan pengembalian barang bukti dan penghentian perkara PT Masaro masih menurut Ari Muladi(Ary Muladi) mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Ade Rahardja melainkan kepada dan menurut informasi Yulianto alias Anto namun kepada AnggodoWidjojo, Ari Muladi(Ary Muladi) melaporkan bahwa Ari Muladi(Ary Muladi) telah memberikan uang tersebut kepada masing-masing orang sebagaimana daftar yang disebutkan di atas.
13 Agustus 2008
Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono, setelah diperiksa oleh KPK mengatakan bahwa proyek SKRT senilai Rp 730.000.000.000 dengan Motorola harus dinegosiasi ulang.
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) menyerahan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Restoran Tratoria di Menara Karya.
15 Agustus 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledah terhadap kantor Departemen Kehutanan yang terfokus pada lantai tiga yang merupakan ruangan Sekretaris (versi lain mengatakan ruang sub-bagian sarana dan prasarana) Departemen Kuhutanan dan para staf ahli Menteri Kehutanan
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) menyerahan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Restoran Tomodachi.
19 Agustus 2008
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) menyerahan uang sejumlah Rp 400.000.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pasar Seni di Kuningan dan setelah lunas Ari Muladi(Ary Muladi) meminta imbalan pengembalian barang bukti serta pencabutan surat pencekalan.
20 Agustus 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledah terhadap apartemen Park Royal milik Anggono Widjojo dan Sudirman Park milik Anggodo Widjojo
22 Agustus 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan kembali perpanjangan status pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), David Angkowijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur) sedangkan terhadap Anggono Widjojo (Presiden Komisaris) tidak dicekal kembali karena yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia.
11 September 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat perintah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).
20 September 2008
Anggodo Widjojo bersama Edy Sumarsono berangkat ke Singapura dan sebagai klarifikasi awal untuk perencanaan pertemuan dengan Antasari Azhar dan Eddy Sumarsono lalu mengirim pesan pendek (sms) ke Antasari Azhar yang menginformasikan ada sejumlah pemimpin KPK menerima uang dari Anggoro Widjojo dan Antasari Azhar membalas pesan pendek (sms) tersebut dengan menyatakan tertarik dan ingin mendengar cerita itu langsung dari Anggoro Widjojo.
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo ) Anggodo Widjojo mengatakan bahwa setelah melalui Ari Muladi(Ary Muladi) masih terdapat dua pimpinaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum bisa didekati yakni Antasari Azhar dan Chandra M Hamzah maka Anggodo Widjojo mencari bantuan lewat Irwan Nasution, jaksa pengkaji pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Anggodo kemudian diperkenalkan dengan Eddy Sumarsono, wartawan yang dekat dengan Antasari dan dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi dan Ketua Lembaga Advokasi Republik Indonesia (LARI)yang mengaku sanggup bicara dengan Antasari Azhar dan Chandra M Hamzah, setelah tawar menawar tercapai kesepakatan harga dengan nilai maksimum Rp 4.000.000.000 akan tetapi Edy Sumarsono kemudian membatalkan rencana itu dan meminta tambah menjadi Rp 6.000.000.000 dengan Rp 1.000.000.000 untuk Edy Sumarsono tersendiri akan tetapi dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo tersebut oleh Eddy Soemarsono dibantahnya secara tegas dengan mengatakan bahwa Anggodo Widjojo ngawur. tidak pernah ada hal tersebut serta menyatakan pula bahwa Edy Sumarsono tidak kenal dengan Chandra M Hamzah).
1 Oktober 2008
Budi Sampoerna tak dapat menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun di Bank Century. Sepekan kemudian, bos Bank Century Robert Tantular membujuk Budi Sampoerna dan anaknya yang bernama Sunaryo agar menjadi pemegang saham dengan alasan Bank Century mengalami kesulitan likuiditas
8 Oktober 2008
Anggota Komisi IV (bidang Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tamsil Limrung diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya telah menolak program Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan karena dianggap tidak efisien dikemudian hari pada tanggal 9 Februari 2009 Tamsil Limrung melalui kesaksiannya dalam perkara Yusuf Erwin Faishal di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengaku menerima uang sebesar Rp 120.000.000 berupa cek perjalanan dari mantan Ketua Komisi IV dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yusuf Erwin Faishal yang diberikan melalui sekretaris Tamsil Limrung yang berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung di proyek pelabuhan Tanjung Api Api dan Bintan dan menerima Rp 5.000.000, 2.000 dalam bentuk dollar AS, dan Rp 12.200.000 selain itu, Tamsil Limrung mengakui turut menerima sejumlah uang dari Anggoro Widjojo dan pada pertemuan kedua Tamsil Limrung diberikan amplop akan tetapi tidak tahu jumlahnya karena sudah kembalikan sedangkan Yusuf Erwin Faishal sendiri diduga menerima uang senilai Rp 125.000.000 juta berikut 220.000 dalam bentuk dollar AS dari Anggoro Anggoro Widjojo dan David Angkowijaya
10 Oktober 2008
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Edy Sumarsono bersama Anggodo Widjojo berangkat ke Singapura bertemu dengan Anggoro Widjojo, rombongan ini menginap di Mandarin Hotel, Singapura dan pertemuan dengan Anggoro Widjojo dilakukan di Hotel Shangri-La dalam pertemuan ini, secara diam-diam Antasari Azhar melakukan perekaman pembicaraan dalam pertemuan tersebut dan Antasari Azhar menyatakan ingin dipertemukan pula dengan Ari Muladi(Ary Muladi.
13 Oktober 2008
Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) senilai Rp 730.000.000.000 dengan Motorola harus dinegosiasi ulang.
14 Oktober 2008
Anggota Komisi IV (bidang Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tamsil Limrung menyerahkan dokumen dugaan korupsi kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2007 dan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007 tentang pembelian alat komunikasi fiktif senilai Rp 13.000.000.000.
Menurut Eddy Sumarsono, setelah pertemuan di Singapura, Antasari Azhar, Eddy Sumarsono dan Ari Muladi(Ary Muladi) ketiganya kemudian bertemu di Hotel Tugu Malang dalam pertemuan ini Ari Muladi(Ary Muladi) menceritakan hal penyampaian aliran uang yang disampaikannya kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitannya dengan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dan Antasari Azhar saat itu menunjukkan sejumlah foto pemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ari Muladi(Ary Muladi) untuk pemastian bahwa memang ada pemberian uang dan Ari Muladi(Ary Muladi) menunjuk foto Mochamad Jasin sebagai orang yang menerima uang<, tanggal 8 November 2009 M. Jasin (Mochamad Jasin) membantah dengan melakukan sumpah, sumpah tak pernah menerima suap atau melakukan pemerasan dengan naungan Alquran dilakukannya pada saat siaran langsung di Studio TVOne
20 Oktober 2008
Menteri Kehutanan M.S. Kaban diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan aliran suap dana Bank Indonesia (BI) yang melibatan para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.
13 November 2008
Gubernur Bank Indonesia Boediono membenarkan Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana dan terjadi rush.
 Bank Indonesia menggelar rapat konsulitasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keungan Sri Mulyani, yang tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang G-20 di Washington, Amerika Serikat.
14 November 2008
Bank Century melapor dan mengajukan permohonan fasilitas pendanaan darurat ke Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dengan alasan sulit mendapat pendanaan.
Budi Sampoerna setuju memindahkan seluruh dana rekening di Bank Century dari cabang Kertajaya, di Surabaya ke Cabang Senayan, di Jakarta.
20 November 2008
Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Menkeu tentang Penetapan Status Bank Gagal pada Bank Century dan menyatakan perlunya penanganan lebih lanjut. Selaku Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Sri Mulyani langsung menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Century.
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia melalui data per 31 Oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen, dalam rapat tersebut juga membahas apakah akan timbul dampak sistemik jika Bank Century dilikuidasi, lalu diputuskan, melakukan menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar dan menyerahkan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lihat pula: Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century