Deklarasi Balfour
Pokok-pokok penting > "Rumah nasional bagi bangsa Yahudi" vs negara Yahudi

Informasi lebih lanjut: Tanah air bagi orang Yahudi
"Kata-kata dalam dokumen ini dipilih dengan sangat cermat, dan frasa kabur 'kediaman nasional bagi orang Yahudi' dapat dianggap lumayan tidak mengkhawatirkan... Namun kekaburan makna frasa tersebut telah menjadi sumber masalah sedari awal. Orang-orang berjabatan tinggi telah menggunakan bahasa yang sangat longgar dengan penuh perhitungan untuk menyampaikan maksud yang berbeda dari maksud yang dapat dipahami dari kata-kata tersebut menurut tafsir yang lebih moderat. President Woodrow Wilson menghilangkan segala keraguan terkait maksud kata-kata tersebut dengan mengedepankan pemahamannya sendiri, ketika berbicara kepada para pemuka masyarakat Yahudi di Amerika pada bulan Maret 1919. 'Saya semakin yakin bahwa bangsa-bangsa sekutu, dengan dukungan bulat dari pemerintah dan rakyat kami, setuju bahwa di Palestina harus diasaskan sebuah persemakmuran Yahudi,' ujarnya. Mendiang Presiden Roosevelt pernah menyatakan bahwa perihal 'Palestina harus dijadikan sebuah Negara Yahudi' sepatutnya dijadikan salah satu syarat perdamaian Blok Sekutu. Tuan Winston Churchill sudah berwacana tentang 'Negara Yahudi' dan Tuan Bonar Law sudah mengemukakan perihal 'pengembalian Palestina kepada orang Yahudi' dalam sidang parlemen."
Laporan Komisi Palin, bulan Agustus 1920
Istilah "rumah nasional" sengaja dibuat rancu, tidak memiliki nilai hukum atau preseden dalam hukum internasional, sehingga maknanya tidak jelas jika dibandingkan dengan istilah lain seperti "negara". Istilah ini sengaja digunakan sebagai pengganti "negara" karena adanya penentangan terhadap program Zionis di dalam Kabinet Inggris. Menurut sejarawan Norman Rose, para arsitek utama deklarasi tersebut merenungkan bahwa sebuah Negara Yahudi akan muncul pada waktunya, sementara Komisi Kerajaan Palestina menyimpulkan bahwa kata-kata tersebut merupakan "hasil kompromi antara para Menteri yang merenungkan pendirian akhir dari sebuah Negara Yahudi dan yang tidak."
Interpretasi terhadap kata-kata tersebut telah diupayakan dalam korespondensi yang mengarah ke versi final deklarasi. Sebuah laporan resmi kepada Kabinet Perang yang dikirim oleh Sykes pada 22 September mengatakan bahwa Zionis tidak ingin "mendirikan sebuah Republik Yahudi atau bentuk negara apa pun di Palestina atau di bagian mana pun di Palestina", melainkan lebih memilih suatu bentuk protektorat seperti yang diatur dalam Mandat Palestina. Sebulan kemudian, Curzon membuat sebuah memorandum yang diedarkan pada tanggal 26 Oktober 1917 di mana ia membahas dua pertanyaan, yang pertama mengenai makna frasa "Rumah Nasional untuk ras Yahudi di Palestina"; ia mencatat bahwa ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari negara yang sepenuhnya berdiri sendiri sampai ke pusat spiritual bagi orang-orang Yahudi.
Bagian pers Inggris berasumsi bahwa negara Yahudi dimaksudkan bahkan sebelum Deklarasi difinalisasi. Di Amerika Serikat pers mulai menggunakan istilah "Rumah Nasional Yahudi", "Negara Yahudi", "republik Yahudi" dan "Persemakmuran Yahudi" secara bergantian.
Ahli perjanjian internasional, David Hunter Miller yang hadir pada konferensi dan kemudian mengkompilasikan sebuah dokumen ringkasan 22 volume, menyediakan sebuah laporan kepada Seksi Intelijen dari Delegasi Amerika untuk Konferensi Perdamaian Paris Tahun 1919 yang memberikan rekomendasi "bahwa akan dibentuk sebuah negara terpisah di Palestina", dan "itu akan menjadi kebijakan dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengakui bahwa Palestina sebagai sebuah Negara Yahudi sesegera mungkin, setelah pada faktanya itu merupakan sebuah Negara Yahudi".  Laporan ini lebih lanjutnya menyarankan bahwa sebuah Negara Palestina Independen dibawah Mandat Liga Bangsa-Bangsa melalui Inggris dapat dibentuk. Pemukiman yahudi dapat diizinkan dan didukung di negaranya dan tempat-tempat suci di negara ini akan berada dibawah kendali Liga Bangsa-Bangsa. Memang the Inquiry, kemudiannya memberikan keterangan positif tentang kemungkinan dibentuknya negara Yahudi yang nantinya akan dibuat di Palestina jika kebutuhan data demografinya telah ada.
Sejarawan Matthew Jacobs kemudian menuliskan bahwa pendekatan AS terhambat dikarenkan oleh "kurangnya pengetahuan khusus tentang wilayah tersebut" dan "seperti pekerjaan Inquiry di Timur Tengah, laporannya atas Palestina sangatlah cacat" dan " diperkirakan merupakan hasil tertentu dari konflik". Dia kemudian mengutip Miller, menuliskan tentang sebuah laporan atas sejarah dan pengaruh dari Zionis, " sangat tidak memadai dari sisi manapun dan harus dianggap tidak lebih dari sebagai bahan untuk laporan-laporan di masa depan".
Lord Robert Cecil pada tanggal 2 Desember 1918, memastikan dalam sebuah pertemuan bahwa pemerintah sepenuhnya memaksudkan bahwa "Judea adalah untuk Yahudi." Yair Auron berpendapat bahwa Cecil, yang dulunya merupakan Wakil Sekretaris Untuk Urusan Luar Negeri yang mewakili Pemerintah Inggris pada perayaan Federasi Zionis Inggris, menyatakan "kemungkinan telah melampaui arahannya" dan berkata (dia mengutip Stein) "harapan kami adalah Negara-negara Arab untuk bangsa Arab, Armenia untuk bangsa Armenia dan Yudea adalah untuk bangsa Yahudi".
Pada bulan Oktober, Neville Chamberlain ketika memimpin sebuah pertemuan Zionis mendiskusikan sebuah "Negara Zionis Baru". Pada waktu itu, Chamberlain merupakan Anggota Parlemen daerah pemilihan Ladywood, Birmingham; memanggil kembali peristiwa tersebut pada Tahun 1939, setelah Chamberlain menyetujui Buku Putih 1939, Badan Telegraf Yahudi mencatat bahwa perdana menteri telah memiliki "mengalami perubahan pikiran yang nyata dalam 21 tahun intervensi", setahun kemudian pada perayaan Deklarasi yang kedua kalinya, Jenderal Jan Smuts mengatakan bahwa "akan menebus janjinya ... dan negara Yahudi yang besar pada akhirnya akan bangkit." Dalam nada yang sama, Churchill beberapa bulan kemudian menyatakan:
Jika memungkinkan, akan dibentuk dalam kehidupan kita sebuah Negara Yahudi yang terletak di tepi Negara Yordania dibawah perlindungan Inggris yang mungkin terdiri dari tiga atau empat juta orang yahudi, sebuah peristiwa yang akan menjadi sejarah dunia yang dari setiap sudut pandang akan bermanfaat.
Pada tanggal 22 Juni 1921 saat pertemuan dengan Kabinet Imperial, Churchill ditanya oleh Perdana Menteri Arthur Meighen tentang makna dari rumah nasional. Churchill menjawab "Jika dalam perjalanan bertahun-tahun mereka(para Yahudi) menjadi mayoritas di negara ini, mereka secara alami akan mengambil alih ... pro rata dengan Arab. Kami membuat permintaan yang sama bahwa kami tidak akan membuat orang Arab meninggalkan tanahnya atau menyerang hak-hak politik dan sosialnya".
Merespon Curzon pada bulan Januari 1919, Balfour menulis "Weizmann tidak pernah mengajukan sebuah klaim kepada Pemerintahan Palestina Yahudi. Seperti sebuah klaim yang dalam pendapat saya jelas tidak dapat diterima dan secara pribadi saya tidak berfikir kita seharusnya melangkah lebih jauh dari deklarasi aslinya yang saya buat untuk Tuan Rothschild." 

Dalam bulan Februari 1919, Prancis mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa tidak akan menjadi sebuah penentangan dalam menempatkan Palestina dibawah Perwalian Inggris dan Pembentukan sebuah Negara Yahudi. Freidman lebih lanjut mencatat bahwa sikap Prancis terus berubah; Yehuda Blum, ketika mendiskusikan "perilaku tidak bersahabat Prancis terhadap pergerakan nasional Yahudi" mencatat bahwa isi dari laporan yang dibuat oleh Robert Vansittart (seorang pemimpin dari Delegasi Inggris dalam Konfrensi Perdamaian Paris) terhadap Curzon pada bulan November 1920 yang berbunyi :
(Prancis) telah menyetujui Rumah Nasional Yahudi (menggunakan huruf kapital dalam sumbernya), bukan sebuah Negara Yahudi. Mereka meyakini bahwa kami mengarahkan langsung menuju yang terakhir (maksudnya mengarahkan pada Negara Yahudi), dan hal yang paling terakhir yang mereka lakukan adalah memperluas negara disebabkan mereka menolak kebijakan kami .
Menteri Luar Negeri Yunani mengatakan kepada editor organisasi Pro-Israel Salonica Jewish bahwa " dalam upaya pembentukan Negara Yahudi, telah dilakukan pertemuan di Yunani dengan rasa simpati yang tulus.... Sebuah Palestina Yahudi akan menjadi sekutu Yunani". Di Swiss, dalam sejumlah catatan para sejarawan termasuk Prof. Tobler, Forel-Yvorne dan Rogaz, mendukung ide untuk membentuk negara Yahudi dengan salah satu dari mereka menyebut bahwa pembentukan itu sebagai "sebuah hak suci dari orang yahudi". Ketika di Jerman, para pejabat dan banyak jurnalis mengambil makna dari Deklarasi tersebut bahwa Inggris mendukung pembentukan sebuah negara untuk para orang yahudi.

Pejabat pemerintah Inggris, termasuk Churchill, memperjelas bahwa Deklarasi ini tidak bermaksud untuk mengubah keseluruhan daerah Palestina menjadi sebuah Rumah Nasional Yahudi, "tetapi seperti sebuah rumah yang harus dibentuk di Palestina". Amir Faisal, Raja Suriah dan Irak, membuat sebuah pernyataan perjanjian resmi tertulis bersama Pemimpin Zionis Chaim Weizmann, yang dirancang oleh T.E. Lawrence, dimana mereka akan mencoba untuk membangun sebuah hubungan damai dengan bangsa Arab dan Yahudi di Palestina. Perjanjian antara Faisal dan Weizmann 3 Januari 1919 tersebut berumur pendek untuk kerja sama Arab-Yahudi dalam pengembangan tanah air Yahudi di Palestina. Faisal memang memperlakukan Palestina secara berbeda dalam perwakilannya di Konferensi Perdamaian pada 6 Februari 1919 dengan mengatakan "Palestina, karena sifatnya yang universal, (harus) dibiarkan di satu sisi untuk pertimbangan bersama semua pihak yang terkait". Perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam surat berikutnya yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Lawrence untuk tanda tangan Faisal, dia menjelaskan:
Kami merasa bahwa bangsa Arab dan Yahudi adalah saudara se-ras, telah menderita akibat penindasan serupa di tangan kekuatan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, dan secara kebetulan bahagia telah mampu mengambil langkah pertama menuju pencapaian cita-cita nasional mereka bersama. Kami orang Arab, terutama yang terpelajar di antara kami, dengan simpati terdalam melihat gerakan Zionis ... Kami akan melakukan yang terbaik, sejauh yang kami ketahui, untuk membantu mereka melalui hal tersebut. Kami akan mengucapkan selamat datang kepada orang-orang Yahudi.
Ketika surat tersebut diajukan kepada Komisi Shaw di tahun 1929, Rustam Haidar berbicara kepada Amir Faisal di Baghdad dan membalas "bahwa ia tidak ingat kalau sudah pernah menulis hal semacam itu". Pada bulan Januari 1930, Haidar menulis pada sebuah koran di Baghdad bahwa Amir Faisal "menemukan bahwa itu lebih aneh daripada menjadikan itu sebuah masalah yang dikaitkan kepadanya karena ia tidak ada waktu untuk mempertimbangkan dalam mengizinkan bangsa lain untuk berbagi tanah air di sebuah negara arab".