Hukum Uni Eropa
Hukum konstitusional > Konflik hukum

Informasi lebih lanjut: Hukum perdata internasional dan Prinsip dasar hukum Uni Eropa
Komisi Eropa merupakan entitas otonom dengan hak kedaulatannya sendiri, yaitu suatu tatanan hukum independen atas negara-negara anggota. Oleh sebab itu, baik negara anggota, maupun warga negaranya harus tunduk pada bidang kompetensi Komisi Eropa. Hubungan antara hukum Uni Eropa dan hukum nasional sering kali ditandai dengan berbagai 'bentrokan'. Hal ini muncul ketika ketentuan undang-undang Uni Eropa memberikan hak, dan membebankan kewajiban secara langsung kepada warga negaranya. Namun, isinya bertentangan dengan aturan hukum nasional negara-negara anggota. Hukum Uni Eropa memiliki prinsip 'penerapan langsung', yang berarti bahwa Uni Eropa memberikan hak dan mengenakan kewajiban secara langsung, tidak hanya pada lembaga Uni Eropa dan negara-negara nggota, tetapi juga kepada warga negaranya. Hukum atas perkara ini dimulai pada perkara Van Gend en Loos, ketika perusahaan transportasi Belanda, Van Gend & Loos, mengajukan gugatan di pengadilan Belanda kepada otoritas bea cukai Belanda, yang menagih bea masuk produk kimia dari Republik Federal Jerman, dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan bea masuk impor sebelumnya. Akibatnya, Mahkamah Eropa menggunakan perkara ini sebagai kesempatan dalam menetapkan sejumlah temuan yang bersifat mendasar tentang sifat hukum Komisi Eropa.
Efek hukum dari perkara ini bukan hanya kriteria pada perkara perusahaan Van Gend & Loos yang memperoleh hak atas pengadilan Belanda, sehingga membatalkan bea cukai tersebut; tetapi berlaku juga pada kepentingan yang lebih besar bagi warga negara Uni Eropa. Adapun hal-hal yang tercakup akibat efek hukum tersebut diantaranya adalah ketentuan-ketentuan tentang kebebasan bergerak, kebebasan mendirikan usaha, dan kebebasan menyediakan layanan. Hubungan antara hukum internasional yang telah ditransposisikan, dengan penerapan hukum nasional  dilakukan dengan prinsip lex posterior derogat legi priori. Selain itu, prinsip 'keutamaan hukum Uni Eropa' sangat penting bagi keberadaan tatanan hukum Uni Eropa. Hal ini diawali dalam perkara Costa v ENEL yang mempertanyakan nasionalisasi industri listrik Italia yang bertentangan dengan Perjanjian Komunitas Eropa. Kemudian Mahkamah Eropa menafsirkan berbagai aspek dari sifat khusus hukum Uni Eropa yang memiliki keunggulan atas hukum yang bertentangan dari negara anggota; yang tidak hanya lebih kuat dari hukum nasional sebelumnya, tetapi juga memiliki efek membatasi pada hukum yang diadopsi kemudian. Dalam menghadapi konflik hukum ini, pengadilan di Belanda tidak mengalami kesulitan karena keutamaan hukum Uni Eropa atas hukum nasional secara tegas telah diatur di dalam konstitusi, seperti halnya negara-negara anggota lainnya. Namun, di Jerman dan Italia, pada awalnya menolak prinsip 'keutamaan hukum Uni Eropa' atas hukum konstitusi nasional, khususnya mengenai jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Kedua negara tersebut baru menarik keberatan, setelah perlindungan atas hak-hak dasar dalam tatanan hukum Uni Eropa mencapai standar yang sesuai dengan esensi konstitusi nasional mereka.
Pada dasarnya butuh waktu lama dalam menafsirkan hukum nasional supaya sejalan dengan hukum Uni Eropa, sehingga diakui dan dimasukkan ke dalam tatanan hukum Uni Eropa oleh Mahkamah Eropa. Penetapan kewajiban menafsirkan hukum nasional supaya sesuai dengan Pedoman, pertama kali dilakukan pada perkara Von Colson dan Kamann pada tahun 1984. Pedoman tersebut menyatakan bahwa hukum nasional harus memberikan hukuman yang efektif, sehingga memastikan adanya kesempatan yang sama atas akses terhadap pekerjaan tanpa diskriminasi. Meski hukum nasional gagal mematuhi hukum Uni Eropa, tetapi tidak ada dasar bagi pengadilan nasional supaya tidak mempertimbangkan hukum nasional tersebut. Sehingga, Mahkamah Eropa memutuskan supaya pengadilan nasional, wajib menafsirkan dan menerapkan undang-undang nasional dalam masalah sipil sedemikian rupa, sehingga terdapat hukuman yang efektif atas perkara diskrimasi berdasarkan jender tersebut. Batas-batas penafsiran hukum nasional yang sejalan dengan hukum Uni Eropa berada dalam kata-kata yang jelas, dan tidak terbuka untuk interpretasi. Meski terdapat kewajiban di bawah hukum Uni Eropa dalam menafsirkan hukum nasional, tetapi hukum nasional tidak dapat ditafsirkan sebagai 'contra legem'. Hal ini berlaku pula dalam perkara-perkara di mana lembaga legislatif nasional, secara eksplisit menolak transposisi Pedoman menjadi hukum nasional. Konflik yang timbul antara hukum Uni Eropa, dan hukum nasional hanya dapat diselesaikan melalui proses terhadap negara anggota bersangkutan, yang memenuhi kewajiban berdasarkan suatu perjanjian.