stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perang Dingin
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Krisis Rudal Kuba dan penggulingan Khrushchev

Artikel utama: Proyek Kuba dan Krisis Rudal Kuba
Setelah Invasi Teluk Babi, Kennedy terus mencari cara untuk menggulingkan Castro, Kennedy dan pemerintahannya bereksperimen secara diam-diam dengan memfasilitasi penggulingan pemerintahan Kuba. Harapan yang signifikan disematkan pada sebuah program rahasia bernama Proyek Kuba, yang dirancang di bawah pemerintahan Kennedy pada tahun 1961.
Pada bulan Februari 1962, Khrushchev mengetahui rencana Amerika terhadap Kuba: "proyek Kuba" — disetujui oleh CIA dan menetapkan penggulingan pemerintah Kuba pada bulan Oktober, kemungkinan melibatkan militer Amerika — dan Kennedy mungkin memerintahkan operasi pembunuhan terhadap Castro. Sebagai respons, Soviet mempersiapkan pemasangan rudal nuklirnya di Kuba.
Khawatir, Kennedy memutuskan berbagai reaksi untuk menanggapinya, dan akhirnya menanggapi instalasi rudal nuklir Soviet di Kuba dengan melakukan blokade laut dan memberikan ultimatum kepada Soviet. Khrushchev mundur dari konfrontasi, dan Uni Soviet membongkar rudalnya dengan imbalan janji Amerika agar tidak lagi menyerang Kuba.
Krisis Rudal Kuba (Oktober-November 1962) membawa dunia lebih dekat ke arah perang nuklir daripada sebelumnya. Lebih lanjut, peristiwa tersebut juga menunjukkan konsep saling meyakinkan akan bahaya kehancuran, bahwa negara adidaya tidak siap untuk menggunakan senjata nuklir mereka, takut akan adanya kehancuran global total karena saling balas dendam. Dampak dari krisis ini menyebabkan dilakukannya upaya pertama dalam membatasi perlombaan senjata nuklir dengan pelucutan senjata dan perbaikan hubungan, meskipun upaya-upaya untuk mencegah meletusnya perang nuklir telah ditetapkan sejak tahun 1961 melalui Perjanjian Antartika.
Tahun 1964, rekan Kremlin Khrushchev berhasil menggulingkannya, namun tetap mengizinkannya untuk pensiun dengan damai. Khrushchev dituduh memerintah dengan kasar dan inkompetensi, dia juga dianggap telah menghancurkan sektor pertanian Soviet dan membawa dunia ke ambang perang nuklir. Khrushchev juga dikatakan telah mempermalukan dunia komunis ketika ia meresmikan pembangunan Tembok Berlin, yang dianggap sebagai sebuah penghinaan publik untuk Marxisme-Leninisme. Posisi jabatan Nikita Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev sebagai pemimpin Partai Komunis dan sementara Alexei Kosygin menduduki kursi Perdana Menteri.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979)

Artikel utama: Perang Dingin (1962–1979)
Pada periode 1960-an dan 1970-an, peserta Perang Dingin berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pola baru hubungan internasional yang lebih rumit, dunia tidak lagi dibagi menjadi dua blok besar yang bertentangan. Dari awal periode pasca-perang, Eropa Barat dan Jepang dengan cepat pulih dari kehancuran Perang Dunia II dan mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an, dengan PDB per kapita yang hampir mendekati Amerika Serikat, sedangkan perekonomian Blok Timur mengalami stagnasi.
Sebagai akibat dari krisis minyak 1973, dikombinasikan dengan semakin kuatnya pengaruh Dunia Ketiga dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Gerakan Non-Blok, negara-negara Dunia Ketiga memiliki lebih banyak ruang untuk memproklamirkan kemerdekaan mereka dan semakin menunjukkan bahwa mereka tahan banting terhadap tekanan dari negara adidaya. Sementara itu, Soviet dipaksa untuk mengalihkan perhatiannya pada isu-isu internal seperti permasalahan ekonomi di dalam negeri. Selama periode ini, pemimpin Soviet seperti Leonid Brezhnev dan Alexei Kosygin mulai menerapkan pendekatan détente.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979) > Pengunduran diri Prancis dari NATO

Artikel utama: NATO § Pengunduran diri Prancis dari NATO
Keberlangsungan NATO sudah menghadapi tantangan pada awal sejarahnya, krisis terjadi selama kepemimpinan Charles de Gaulle dari Prancis pada tahun 1958 dan seterusnya. De Gaulle protes mengenai kuatnya peran Amerika Serikat dalam organisasi dan cemburu atas "hubungan istimewa" antara Amerika Serikat dan Britania Raya. Dalam sebuah memo yang dikirimkan pada Presiden Dwight D. Eisenhower dan Perdana Menteri Harold Macmillan pada tanggal 17 September 1958, ia berpendapat untuk membentuk tiga serangkai direktorat yang akan memposisikan Prancis pada kedudukan yang sama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan juga perluasan cakupan NATO ke wilayah geografis yang memiliki kepentingan dengan Prancis, seperti Aljazair Prancis, yang pemberontakannya di dukung oleh Prancis.
Karena respons yang diberikan tidak memuaskan, de Gaulle mulai mengembangkan penangkal nuklir Prancis secara independen dan pada tahun 1966, Prancis mengundurkan diri dari NATO, diikuti dengan pengusiran semua pasukan NATO dari daratan Prancis.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979) > Invasi Cekoslowakia

Artikel utama: Musim Semi Praha dan Invasi Pakta Warsawa ke Cekoslowakia
Pada tahun 1968, periode liberalisasi politik di Cekoslowakia, yang dijuluki dengan Musim Semi Praha, berlangsung dengan berbagai aksi, di antaranya "Program Aksi" liberalisasi, yang menuntut perluasan kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan bergerak, juga penekanan ekonomi pada barang-barang konsumsi, kemungkinan sistem multi partai, membatasi kekuasaan polisi rahasia, dan kemungkinan Cekoslowakia untuk menarik diri dari Pakta Warsawa.
Sebagai jawaban atas aksi Musim Semi Praha, tentara Soviet bersama dengan sebagian besar sekutu Pakta Warsawa mereka, menyerbu Cekoslowakia. Invasi ini diikuti oleh gelombang emigrasi, sekitar 70.000 warga Ceko dan Slowakia melarikan diri, dan total akhirnya mencapai 300.000 jiwa. Invasi ini memicu protes keras dari Yugoslavia, Rumania, Tiongkok, dan juga dari partai-partai komunis di Eropa Barat.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979) > Doktrin Brezhnev

Artikel utama: Doktrin Brezhnev
Pada bulan September 1968, dalam pidatonya di Kongres Kelima Partai Persatuan Pekerja Polandia, sebulan setelah menginvasi Cekoslowakia, Brezhnev menyampaikan Doktrin Brezhnev; yang mengklaim bahwa "hak kami untuk melanggar kedaulatan negara manapun jika ada yang berupaya untuk menggantikan Marxisme-Leninisme dengan kapitalisme". Dalam pidatonya, Brezhnev menyatakan:
Ketika kekuatan yang bermusuhan dengan sosialisme mencoba mengubah perkembangan negara sosialis tertentu menjadi kapitalisme, hal tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga merupakan masalah bersama semua negara sosialis.
Doktrin tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan Marxisme-Leninisme dalam meningkatkan kesejahteraan di negara-negara seperti Polandia, Hungaria dan Jerman Timur, yang mengalami penurunan standar hidup yang kontras dengan kemakmuran Jerman Barat dan negara Eropa Barat lainnya.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979) > Perbaikan hubungan Tiongkok-Amerika

Artikel utama: Kunjungan Nixon ke Tiongkok tahun 1972
Sebagai akibat dari perpecahan Sino-Soviet, ketegangan yang berlangsung di sepanjang perbatasan Tiongkok-Soviet mencapai puncaknya pada tahun 1969, dan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk memanfaatkan konflik tersebut sebagai alat untuk menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah Barat dalam Perang Dingin. Tiongkok juga berusaha meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dalam upayanya untuk mengambil keuntungan dari Soviet.
Pada bulan Februari 1972, Nixon mengumumkan pemulihan hubungan dengan Tiongkok. Ia melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu dengan Mao Zedong dan Zhou Enlai. Pada saat itu, sumber daya nuklir Uni Soviet telah setara dengan Amerika Serikat, Perang Vietnam juga telah melemahkan pengaruh Amerika di Dunia Ketiga dan mendinginkan hubungannya dengan Eropa Barat. Meskipun konflik tak langsung antara dua adidaya dalam Perang Dingin terus berlanjut sampai akhir 1960-an dan awal 1970-an, ketegangan perlahan-lahan mulai mereda.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979) > Nixon, Brezhnev, dan détente

Artikel utama: Perundingan Pembatasan Senjata Strategis, Perjanjian Helsinki, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa
Setelah kunjungannya ke Tiongkok, Nixon bertemu dengan para pemimpin Soviet, termasuk Brezhnev di Moskow. Perundingan Pembatasan Senjata Strategis (SALT) antara kedua belah pihak menghasilkan dua kesepakatan mengenai pengawasan penggunaan senjata, yaitu SALT I, pakta pembatasan senjata komprehensif pertama yang ditandatangani oleh kedua negara adidaya, dan Traktat Peluru Kendali Anti-Balistik, yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti-balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Ini bertujuan untuk membatasi pengembangan peluru kendali anti-balistik dan rudal nuklir berbiaya mahal.
Nixon dan Brezhnev mengumumkan era baru "hidup berdampingan secara damai" dan membangun pendekatan hubungan baru yang disebut détente (peredaan ketegangan) antara dua negara adidaya. Sementara itu, Brezhnev berusaha untuk memperbaiki kembali perekonomian Soviet yang mengalami penurunan akibat besarnya pengeluaran militer. Antara tahun 1972 dan 1974, kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka, di antaranya dengan melakukan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan. Sebagai hasil dari perundingan mereka, détente menggantikan era permusuhan dari Perang Dingin dan kedua negara bisa hidup secara berdampingan.
Sementara itu, perkembangan hubungan AS dan Soviet juga bertepatan dengan "Ostpolitik" Kanselir Jerman Barat Willy Brandt. Perjanjian lainnya yang disahkan untuk menstabilkan situasi di Eropa adalah Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani dalam Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1975.
Konfrontasi di tengah détente (1962–1979) > Memburuknya hubungan pada akhir 1970-an

Pada tahun 1970-an, KGB, yang dikepalai oleh Yuri Andropov, terus menekan kritikus-kritikus terkenal yang mengkritik kepemimpinan Soviet seperti Aleksandr Solzhenitsyn dan Andrei Sakharov. Selama periode détente ini, konflik tak langsung antara kedua negara adidaya masih terus terjadi di Dunia Ketiga, khususnya dalam krisis politik di Timur Tengah, Chili, Ethiopia, dan Angola.
Presiden Jimmy Carter berusaha untuk menetapkan pembatasan perlombaan persenjataan lebih lanjut dengan mengesahkan SALT II pada tahun 1979, namun upayanya ini dirusak oleh peristiwa lainnya pada tahun itu, yaitu Revolusi Iran yang didukung oleh KGB, Revolusi Nikaragua untuk menggulingkan rezim pro-AS, dan yang paling membuat AS berang; intervensi Soviet dalam Perang Afganistan pada bulan Desember.
"Perang Dingin Kedua" (1979-1985)

Artikel utama: Perang Dingin (1979–1985)
Istilah "Perang Dingin Kedua" merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan Perang Dingin dan konflik antara kedua belah pihak pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Ketegangan sangat meningkat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan masing-masingnya menjadi lebih ter-militeristik. Diggins mengungkapkan: "Reagan mengerahkan segalanya untuk berjuang dalam 'Perang Dingin Kedua' dengan mendukung kontra-pemberontakan di Dunia Ketiga." Sementara Cox menyatakan: "Intensitas 'Perang Dingin Kedua' sehebat durasinya yang singkat."
"Perang Dingin Kedua" (1979-1985) > Perang Soviet-Afganistan

Artikel utama: Perang Saudara Afganistan dan Perang Soviet-Afganistan
Pada bulan April 1978, Partai Demokrasi Rakyat Afganistan (PDPA) yang berhaluan komunis merebut kekuasaan atas Afganistan melalui Revolusi Saur. Dalam hitungan bulan, penentang pemerintahan komunis melancarkan pemberontakan di Afganistan timur, yang dengan cepat berkembang menjadi perang saudara antara gerilyawan mujahidin melawan tentara pemerintah. Pemerintah Pakistan memfasilitasi para pemberontak dengan pusat-pusat pelatihan rahasia, sedangkan Uni Soviet mengirim ribuan penasihat militer untuk mendukung pemerintahan PDPA. Sementara itu, meningkatnya gesekan antara faksi-faksi yang bersaing di PDPA–faksi Khalq yang dominan dan Parcham yang lebih moderat – menyebabkan pemberhentian anggota kabinet dan penangkapan perwira militer Parchami dengan dalih kudeta terhadap Parchami. Pada pertengahan 1979, Amerika Serikat memulai sebuah program rahasia untuk membantu mujahidin.
Bulan September 1979, Presiden Khalqist Nur Muhammad Taraki dibunuh dalam sebuah kudeta PDPA yang diatur oleh rekannya sesama anggota Khalq bernama Hafizullah Amin, yang kemudian menjadi presiden. Amin dibunuh oleh pasukan khusus Soviet pada bulan Desember 1979. Setelah kematiannya, sebuah pemerintahan yang diorganisir oleh Soviet, di bawah pimpinan Babrak Karmal, mengisi kekosongan kekuasaan. Pasukan Soviet dikerahkan untuk menstabilkan Afganistan di bawah pemerintahan Karmal, yang telah menjadi boneka Soviet. Akibatnya, Soviet terlibat langsung dalam apa yang kemudian menjadi perang domestik di Afganistan.
Carter menanggapi intervensi Soviet di Afganistan dengan cara menarik kembali perjanjian SALT II dari Senat, melakukan embargo dalam pengiriman gandum dan barang-barang teknologi pada Uni Soviet, serta meningkatkan pengeluaran militer. Amerika Serikat juga melakukan pemboikotan terhadap Olimpiade Moskow 1980. Carter menyatakan bahwa tindakan Soviet merupakan "ancaman yang paling serius terhadap perdamaian selama Perang Dingin Kedua".
"Perang Dingin Kedua" (1979-1985) > Reagan dan Thatcher

Artikel utama: Doktrin Reagan
Pada bulan Januari 1977, empat tahun sebelum menjadi presiden, Ronald Reagan mengungkapkan dalam percakapannya dengan Richard V. Allen, mengenai harapan dasarnya terkait dengan Perang Dingin: "Ide saya mengenai kebijakan Amerika terhadap Uni Soviet sederhana, dan beberapa orang akan menyebutnya sangat sederhana, yaitu: Kita menang dan mereka kalah. Bagaimana menurut Anda?". Tahun 1980, Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter dalam pemilu presiden 1980. Setelah kemenangannya, ia bersumpah akan meningkatkan anggaran militer dan menghadapi Soviet di manapun. Baik Reagan maupun Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Margaret Thatcher, sama-sama mengecam Uni Soviet dan ideologinya. Reagan menyebut Uni Soviet sebagai sebuah "kekaisaran jahat" dan meramalkan bahwa komunisme akan hancur menjadi "tumpukan abu sejarah".
Meskipun sentimen anti-Amerika di Iran setelah Revolusi Iran meningkat, pemerintahan Reagan tetap mengulurkan tangan kepada pemerintah anti-komunis Ayatollah Khomeini dalam upayanya untuk merekrut teokrasi bagi Amerika pada tahun 1980-an. Direktur CIA William Casey menggambarkan pemerintahan Khomeini sebagai pemerintahan yang "goyah dan [mungkin] dalam pergerakan ke arah kebenaran... AS hampir tidak memiliki kartu untuk dimainkan; sementara Uni Soviet memiliki banyak kartu." Salah satu metode yang dilakukan Amerika untuk mendukung Iran adalah dengan penjualan senjata secara rahasia. Pada tahun 1983, CIA merilis daftar panjang komunis Iran dan aktivis sayap kiri lainnya yang dicurigai bekerja dalam pemerintahan Khomeini. Sebuah komisi khusus kemudian melaporkan bahwa daftar itu disusun untuk mengambil "langkah-langkah, termasuk eksekusi massal, untuk mengeliminasi semua infrastruktur pro-Soviet di Iran."
Pada awal 1985, prinsip anti-komunis Reagan telah berkembang menjadi sikap yang dikenal sebagai Doktrin Reagan — yang mana, selain penahanan, juga dirumuskan hak tambahan untuk menumbangkan pemerintahan komunis yang ada. Selain melanjutkan kebijakan Carter yang mendukung penentang Islam dalam melawan Soviet dan PDPA di Afganistan, CIA juga berusaha melemahkan Uni Soviet dengan cara mempromosikan politik Islam di wilayah Asia Tengah Soviet yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu, CIA mendorong ISI yang anti-komunis di Pakistan agar bersedia melatih Muslim dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam jihad melawan Uni Soviet.
"Perang Dingin Kedua" (1979-1985) > Gerakan solidaritas dan darurat militer di Polandia

Artikel utama: Solidarność dan Darurat militer di Polandia
Kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke negara kelahirannya, Polandia, pada tahun 1979 telah mendorong kebangkitan spiritual dan nasionalis yang memicu lahirnya gerakan solidaritas dan semangat anti-komunisme. Hal ini diperkirakan merupakan penyebab dilakukannya upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II dua tahun kemudian.
Pada bulan Desember 1981, Wojciech Jaruzelski bereaksi terhadap krisis di Polandia dengan memberlakukan masa darurat militer. Untuk menanggapinya, Reagan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Polandia. Mikhail Suslov, ideolog top di Kremlin, menyarankan agar pemimpin Soviet tidak campur tangan jika Polandia jatuh di bawah kendali gerakan Solidaritas, karena takut hal itu akan menimbulkan sanksi ekonomi yang lebih berat lagi, yang berarti akan menjadi malapetaka bagi perekonomian Soviet.
Tahun-tahun terakhir (1985–1991) > Reformasi Gorbachev

Informasi lebih lanjut: Mikhail Gorbachev, perestroika dan glasnost
Setelah tanggal 11 Maret 1985, Mikhail Gorbachev menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang kelima untuk menggantikan Konstantin Chernenko yang sudah wafat.
Pada saat Mikhail Gorbachev, yang relatif masih muda, menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 1985, perekonomian Soviet sedang stagnan dan mengalami penurunan tajam dalam penerimaan mata uang asing akibat turunnya harga minyak dunia pada tahun 1980-an. Masalah ini memaksa Gorbachev untuk mengambil langkah-langkah guna membangkitkan kembali keterpurukan Soviet.
Gorbachev menyatakan bahwa untuk membangkitkan kembali Soviet, diperlukan perubahan struktural yang mendalam. Pada bulan Juni 1987, Gorbachev mengumumkan agenda reformasinya yang disebut perestroika atau restrukturisasi. Perestroika memungkinkan lebih efektifnya sistem kuota produksi, kepemilikan swasta atas bisnis dan juga membuka jalan bagi investor asing. Langkah ini dimaksudkan untuk mengarahkan sumber daya negara dari pembiayaan militer yang mahal untuk menunjang Perang Dingin ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif.
Meskipun muncul skeptisisme dari negara-negara Barat, pemimpin Soviet yang baru ini terbukti berkomitmen untuk memperbaiki kondisi perekonomian Soviet yang buruk, bukannya melanjutkan perlombaan senjata dengan Barat. Untuk melawan penentang reformasinya yang berasal dari internal partai, Gorbachev secara bersamaan memperkenalkan glasnost, atau keterbukaan. Kebijakan ini memungkinkan meningkatnya kebebasan pers dan transparansi lembaga-lembaga negara. Glasnost dimaksudkan untuk mengurangi korupsi dalam tubuh Partai Komunis dan memoderasi penyalahgunaan kekuasaan di Komite Sentral. Glasnost juga memungkinkan meningkatnya kontak antara warga Soviet dan Dunia Barat, khususnya dengan Amerika Serikat, yang memberikan kontribusi bagi peningkatan détente antara kedua negara.
Tahun-tahun terakhir (1985–1991) > Perbaikan hubungan

Informasi lebih lanjut: Konferensi Tingkat Tinggi Reykjavík, Traktat INF dan START I
Menanggapi konsesi politik dan militer Kremlin yang baru, Reagan setuju untuk mengadakan kembali perundingan dengan Soviet terkait dengan isu-isu ekonomi dan perlombaan senjata. Perundingan pertama diadakan pada bulan November 1985 di Jenewa, Swiss. Dalam perundingan tersebut, kedua pemimpin negara, disertai oleh seorang penerjemah, sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir di masing-masing negara sebesar 50 persen. Perundingan kedua, Konferensi Tingkat Tinggi Reykjavík, diselenggarakan di Islandia. Perundingan tersebut berjalan lancar hingga pembicaraan bergeser ke arah Strategi Inisiatif Pertahanan Reagan yang ingin dieliminasi oleh Gorbachev, namun Reagan menolaknya. Negosiasi akhirnya gagal, namun dalam perundingan ketiga pada tahun 1987, kedua belah pihak berhasil menghasilkan terobosan dengan ditandatanganinya Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF). Traktat ini menghapuskan keberadaan semua senjata nuklir, rudal balistik, dan rudal jelajah di kedua belah pihak dengan jarak antara 500 dan 5.500 kilometer beserta infrastrukturnya.
Ketegangan antara Timur dengan Barat mereda dengan cepat pada pertengahan 1980-an. Tahun 1989, bertempat di Moskow, Gorbachev dan pengganti Reagan, George H. W. Bush, menandatangani perjanjian START I, yang mengakhiri perlombaan senjata antar kedua negara. Selama tahun-tahun berikutnya, Soviet dihadapkan pada keruntuhan perekonomian yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia dan besarnya pembiayaan militer. Selain itu, penempatan militer di negara sekutunya diakui tidak relevan lagi bagi Soviet, dan pada tahun 1987, Soviet secara resmi mengumumkan kalau ia tidak akan ikut campur lagi dalam urusan dalam negeri negara-negara sekutunya di Eropa Timur.
Tahun 1989, pasukan Soviet mundur dari Afganistan, dan setahun kemudian Gorbachev menyetujui reunifikasi Jerman, satu-satunya alternatif untuk menanggapi skenario Tianmen. Ketika Tembok Berlin runtuh, konsep "Common European Home" yang dicetuskan oleh Gorbachev mulai terbentuk.
Pada tanggal 3 Desember 1989, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Malta, Gorbachev dan George H. W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak.
Tahun-tahun terakhir (1985–1991) > Goyahnya sistem Soviet

Informasi lebih lanjut: Perekonomian Uni Soviet, Revolusi 1989 dan Jalur Baltik
Pada tahun 1989, sistem aliansi Soviet berada di ambang keruntuhan. Akibat hilangnya dukungan militer dari Soviet, satu-persatu para pemimpin negara-negara komunis Pakta Warsawa juga kehilangan kekuasaan. Di Uni Soviet sendiri, kebijakan glasnost melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet. Bulan Februari 1990, dengan semakin memuncaknya isu pembubaran Uni Soviet, para pemimpin Partai Komunis terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya yang telah bertahan selama 73 tahun.
Pada saat yang sama, isu kemerdekaan yang dipicu oleh glasnost semakin mendorong negara-negara Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet sepenuhnya. Gelombang revolusi damai 1989 yang melanda Eropa Tengah dan Eropa Timur meruntuhkan kedigjayaan komunisme Soviet di negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Cekoslowakia dan Bulgaria. Rumania menjadi satu-satunya negara Blok Timur yang menggulingkan kekuasaan komunis secara keras dengan mengeksekusi kepala negaranya.
Tahun-tahun terakhir (1985–1991) > Pembubaran Uni Soviet

Informasi lebih lanjut: January 1991 events in Latvia, Upaya kudeta di Soviet 1991, Sejarah Uni Soviet (1982–1991) dan Pembubaran Uni Soviet
Sikap permisif Gorbachev terhadap Eropa Timur awalnya tidak meluas ke wilayah Soviet, bahkan Bush, yang berjuang untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Soviet, mengutuk pembunuhan pada bulan Januari 1991 di Latvia dan Lituania. Bush memperingatkan bahwa hubungan ekonomi akan dibekukan jika kekerasan terus terjadi. Uni Soviet secara fatal dilemahkan oleh kudeta yang gagal pada tahun 1991 dan meningkatnya jumlah republikan Soviet, khususnya di Rusia, yang mengancam akan memisahkan diri dari Uni Soviet. Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1991, dipandang sebagai entitas penerus Uni Soviet, namun, menurut para pemimpin Rusia, tujuannya adalah untuk "memungkinkan perpisahan secara beradab" antara republik-republik Soviet dan juga sebanding dengan kelonggaran konfederasi. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991.