stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pembubaran Yugoslavia
Proses Kemerdekaan Slovenia dan Kroasia

Pada awal pembentukan hingga pertengahan tahun 1991, Slovenia dan Kroasia menghendaki pembubaran Federasi Yugoslavia yang diikuti merdekanya republik-republik bagian. Dari republik-republik yang merdeka tersebut kemudian dibentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan satu sama lain maupun dari masyarakat internasional dan selanjutnya bergabung kembali dalam suatu negara baru dengan bentuk Konfederasi. Pihak Serbia (Republik Serbia dan Republik Montenegro) dan Provinsi Otonom Vojvodina maupun Kosovo menentang ide Kroasia dan Slovenia tersebut dengan alasan bahwa Kroasia dituduh ingin melegalisasi perbatasan-perbatasan yang memisahkan antar republik-republik satu sama lain menjadi perbatasan negara yang diakui oleh masyarakat internasional.
Pihak Serbia tidak mengakui perbatasan-perbatasan administrasi menjadi perbatasan negara serta tidak akan mengakui pembentukan negara-negara berbentuk apapun sebelum membicarakan masalah perbatasan karena menyangkut nasib etnis Serbia di dalam wilayah-wilayah perbatasan administrasi tersebut. Sementara itu, bentuk negara konfederasi yang merupakan gabungan negara-negara merdeka dan berdaulat yang dibentuk berdasarkan persetujuan maupun dapat dibubarkan secara unilateral dipandang merugikan blok Serbia karena berarti akan memperkecil wilayahnya dimana selama ini etnis Serbia telah tersebar di semua Republik Bagian Yugoslavia.
Di lain pihak, pimpinan Bosnia Herzegovina/Ketua Partai SDA di Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic bersama-sama pimpinan Makedonia, Kiro Gligorov mencoba menengahi masalah kelanjutan Yugoslavia dengan mengusulkan formasi yang disebut 2 + 2 + 2. Formasi tersebut adalah Serbia dan Montenegro bersatu dalam suatu negara federal yang menjalin hubungan kenegaraan dengan Bosnia Herzegovina dan Makedonia yang juga bergabung dalam suatu federasi dengan bentuk hubungan Federasi yang "longgar". Selanjutnya, keempat negara tersebut mengadakan hubungan untuk bergabung dengan Kroasia dan Slovenia dalam bentuk konfederasi.
Baik usulan Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina maupun Makedonia mengenai bentuk negara Yugoslavia ternyata ditolak oleh Serbia kecuali usulan untuk meneruskan perundingan sampai ditemukannya jalan keluar. Perundingan demi perundingan terus berlanjut namun keputusan mengenai bentuk negara tidak tercapai. Keadaan yang tidak menentu ditambah dorongan-dorongan dari pihak-pihak luar telah mengakibatkan Slovenia dan Kroasia secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 1991 memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan di antara negara yang mendukung dan tidak mendukung kemerdekaan.
Pengakuan Masyarakat Eropa dan Internasional

Kelompok Masyarakat Eropa yang sejak awal turut terlibat dalam proses disintegrasi eks Yugoslavia kembali campur tangan menghadapi gerakan proklamasi kemerdekaan Slovenia dan Kroasia dengan menasihatkan Slovenia dan Kroasia supaya menangguhkan kemerdekaannya serta tidak mengambil langkah-langkah apapun selama tiga bulan sebagai reaksi keputusan proklamasi kemerdekaan tersebut. Sikap Masyarakat Eropa tersebut mendapat reaksi keras dari blok Serbia dengan menolak saran dari Masyarakat Eropa karena dinilai dapat memicu pecahnya perang saudara akibat tidak terjadinya kesepakatan selama masa penundaan tersebut. Di lain pihak, Kroasia dan Slovenia terus mendesak untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan internasional terutama dari kelompok Masyarakat Eropa.
Sementara itu, Masyarakat Eropa membentuk suatu Komisi Arbitrasi untuk mengkaji kelayakan dari keinginan-keinginan republik-republik eks Yugoslavia untuk mendapatkan pengakuan. Hasil penelitian ditetapkan sudah harus sampai di meja Ketua Masyarakat Eropa paling lambat tanggal 15 Januari 1992. Sebelum Komisi Arbitrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, pada tanggal 23 Desember 1991 Jerman dengan tiba-tiba menyatakan pengakuan kepada Slovenia dan Kroasia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman yang lebih dini tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya maupun negara-negara yang bersimpati atas proses demokratisasi republik tersebut di belahan dunia lainnya.
Pada tanggal 15 Januari 1992, hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa mengatakan bahwa Slovenia dan Makedonia telah memenuhi syarat untuk mendapat pengakuan, Kroasia belum memenuhi syarat sebelum mengubah Undang-Undang yang mengatur etnis-etnis minoritasnya, sedangkan Bosnia Herzegovina akan mendapat pengakuan setelah menyelenggarakan referendum di wilayahnya. Berbeda dengan hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang mengatakan bahwa bagi Slovenia dan Makedonia yang memenuhi syarat untuk pengakuan, justru Slovenia dan Kroasia yang langsung diakui oleh negara-negara Masyarakat Eropa sementara Makedonia harus ditunda karena protes Yunani atas penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tersebut.
Perkembangan politik internasional selanjutnya telah mendorong negara-negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Puncak pengakuan negara luar terhadap Kroasia dan Slovenia adalah pengakuan AS terhadap Slovenia dan Kroasia pada tanggal 6 April 1992 yang turut pula mendorong negara-negara maupun lembaga internasional memberikan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia.
Keluarnya Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Slovenia dan Kroasia

Setelah Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kedaulatannya pada tanggal 25 Juni 1991, pada tanggal 27 Juni 1991 sebanyak 2.000 pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, Kepolisian Federal, dan petugas Bea Cukai Federal dikirim ke perbatasan-perbatasan Yugoslavia dengan Austria. Kedatangan pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dan lainnya di perbatasan Slovenia tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan peluru dan perlengkapan pencegah huru-hara. Informasi tentang kelemahan pasukan-pasukan ini, termasuk rute perjalanan, diketahui oleh Wakil Perdana Menteri Yugoslavia saat itu, Zivko Pregel (etnis Slovenia) dan segera diinformasikan kepada pimpinan Slovenia, sehingga pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dapat dihadang oleh HANTER Slovenia di tengah perjalanan tanpa dapat membela diri sehingga misi Angkatan Bersenjata Yugoslavia ini gagal total. Kemenangan HANTER Slovenia terhadap Angkatan Bersenjata Yugoslavia tersebut semakin membuat para politikus Slovenia berani untuk mendukung pemisahan diri dari federasi.
Sementara itu, pasukan HANTER mulai mengadakan pemasangan alat-alat perintang untuk tank (landak-landak yang dibuat dari rel-rel kereta-api) di jalan-jalan besar di seluruh kota besar di Slovenia dan memblokade garnisun, kesatuan, lembaga, dan objek-objek militer Angkatan Bersenjata Yugoslavia wilayah Slovenia. Perkembangan selanjutnya, HANTER Slovenia mulai mengadakan serangan-serangan secara militer terhadap pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dengan menggunakan segala sarana persenjataan yang ada. Sehubungan dengan itu, para politikus meningkatkan kampanye melalui media massa yang menuduh Angkatan Bersenjata Yugoslavia sebagai agresor di Slovenia dengan tujuan melumpuhkan kekuatan Angkatan Bersenjata Yugoslavia serta mencegah upaya-upaya penggunaan kekuatan militer ke wilayah Slovenia.
Usul-usul Angkatan Bersenjata Yugoslavia kepada PANGTI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Slovenia melalui pembubaran pasukan-pasukan paramiliter di Slovenia tidak berhasil dilaksanakan, karena Presiden Presidensi (etnis Kroasia) dan Wakil Menhan (etnis Slovenia) tidak menyetujuinya serta selalu memboikotnya dengan alasan kekhawatiran timbulnya korban pada penduduk. Akhirnya, untuk mencegah korban yang lebih besar di kalangan Angkatan Bersenjata Yugoslavia sebagai akibat keraguan dalam mengambil sikap untuk mencegah konflik, Presidensi RFSY memutuskan untuk menarik seluruh Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Slovenia, yang berarti secara tidak langsung membiarkan Slovenia untuk memisahkan diri dari ikatan federal.
Peristiwa mundurnya Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari Kroasia lihat AB Yugoslavia mundur dari Kroasia, dan kisah keluarnya Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari Bosnia dan Makedonia, lihat: AB Yugoslavia tinggalkan Bosnia dan Makedonia.
Deklarasi Yugoslavia yang baru (Republik Federal Yugoslavia)

Keadaan yang semakin tidak menentu di wilayah Republik-Republik Bagian Yugoslavia baik di Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina telah memaksa Parlemen Federal Yugoslavia untuk bersidang yang selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar yang baru tersebut menetapkan pembentukan Yugoslavia yang baru sehingga pada tanggal 27 April 1992 diproklamirkan Republik Federal Yugoslavia yang anggotanya terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montenegro di dalam wilayah perbatasan yang ada sekarang. Dengan deklarasi Yugoslavia baru tersebut secara de facto dan de jure telah menjadikan Republik-Republik Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina dan Makedonia tidak anggota Yugoslavia lagi. Di dalam deklarasi Yugoslavia baru tersebut ditekankan bahwa RFY tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap negara-negara tetangganya.
Pada tanggal 4 Mei 1992 Presidensi Yugoslavia, dalam kapasitasnya sebagai Pangti AB, telah memutuskan untuk menarik semua anggota pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia warga-negara RFY (dalam hal ini warga-negara Serbia dan Montenegro). Anggota Angkatan Bersenjata Yugoslavia di luar warga-negara Yugoslavia baru diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya, apakah tetap tinggal di Yugoslavia atau di Republik Bagian.
Dengan terbentuknya RFY, dan dilaksanakannya keputusan Presidensi Yugoslavia untuk menarik pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Bosnia Herzegovina, dengan batas waktu yang ditentukan hingga tanggal 19 Mei 1992, maka secara de jure semenjak itu pula RFY tidak mempunyai anggota pasukan di Bosnia Herzegovina.
Sementara itu pembentukan Yugoslavia baru yang anggotanya terdiri Republik Serbia dan Republik Montenegro, dua anggota eks RFS Yugoslavia, masih tetap ingin disebut Yugoslavia, yaitu Republik Federal Yugoslavia (RFY), dengan ambisi untuk tetap disebut penerus Yugoslavia (sebagai Yugoslavia bentuk ketiga). RFY menganggap diri yang berhak mewarisi beban kewajiban-kewajiban internasionalnya serta untuk mewakili kepentingan warga-negara Yugoslavia yang lama di luar negeri, sebelum status mereka jelas dan diatur kembali menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
Banjir darah di Bosnia

Republik Bosnia Herzegovina terletak di bagian sentral Yugoslavia, dan sering dianggap sebagai "miniatur Yugoslavia" karena penduduknya multi nasional yaitu terdiri dari umat Muslim, Serbia dan Kroasia yang bercampur menjadi satu. Itulah sebabnya Republik tersebut sebelum mendapat pengakuan internasional masih dilanda pertikaian-pertikaian seperti masalah etnis, tidak adanya kesamaan pendapat mengenai bentuk masa depan Republik tersebut dan masalah perebutan kekuatan masalah wilayah termasuk penguasaan industri-industri / pabrik-pabrik serta masalah-masalah lainnya.
Perbedaan-perbedaan yang mendalam di antara penduduk konstitutip Bosnia Herzegovina ditambah adanya gesekan-gesekan dari pihak luar telah memercikkan api pertikaian di antara mereka yang akhirnya berubah menjadi perang saudara, agama dan etnis yang terus berlanjut di Bosnia Herzegovina. Oleh sebab itu pengakuan internasional yang terlalu dini terhadap Republik Bosnia Herzegovina tersebut dinilai merupakan sumber terjadinya krisis di Bosnia Herzegovina mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum diselesaikan. Untuk mengetahui secara lebih detail tentang peperangan yang terjadi di Bosnia, lihat Banjir darah di Bosnia
Sanksi PBB > Hujan resolusi

Pada tanggal 30 Mei 1992, yakni sehari sebelum pelaksanaan Pemilu bagi Parlemen Yugoslavia yang baru (terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montengero), Yugoslavia telah dikejutkan dan terpukul oleh keputusan DK PBB dengan resolusinya yang telah mengenakan sanksi embargo total terhadap Yugoslavia, dengan tuduhan Yugoslavia cq Serbia dan Montenegro yang paling bersalah atas terjadinya peperangan di Bosnia Herzegovina, dan turut dalam peperangan yang terjadi di Bosnia Herzegovina.
Lepas dari persoalan, apakah Yugoslavia betul-betul bersalah atau tidak dalam gejolak yang terjadi di Bosnia Herzegovina, yang jelas sanksi DK PBB, termasuk embargo minyak mentah, mempunyai efek yang kuat di dalam aspek kehidupan negara Yugoslavia. Sejak awal terjadinya disintegrasi Yugoslavia tercatat lebih dari 30 resolusi PBB telah dikeluarkan, akan tetapi yang menonjol, dikaitkan dengan adanya blokade total ekonomi internasional terhadap Yugoslavia adalah Resolusi DK PBB nomor 757 tentang dikenakannya sanksi ekonomi dan resolusi No 820.
Sanksi PBB > Sikap Yugoslavia

Pimpinan RF Yugoslavia berpendapat bahwa penyebab utama krisis Yugoslavia adalah kegiatan-kegiatan destruktip dari negara-negara besar, yang berhasil melemahkan negara nya dengan cara menghancurkan dari dalam dan mengorganisir kekuatan-kekuatan secessionist dalam negeri, dengan tujuan untuk merealisasi kepentingan globalnya. Yugoslavia mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk memecahkan krisis di wilayah eks Yugoslavia, adalah melalui perundingan, disamping tetap menghormati kepentingan dan hak legitimitas dari ketiga suku-bangsa itu di Bosnia.
Cara pemecahan dengan paksa dari luar, dan dengan menggunakan ultimatum sulit untuk diterima oleh Yugoslavia. Sanksi yang keras dan dipandang tidak adil terhadap Yugoslavia, bertujuan untuk memaksa Yugoslavia mengikuti kebijaksanaan Eropa pada umumnya.
Sanksi DK-PBB yang dijatuhkan kepada Yugoslavia pada tanggal 30 Mei 1992 oleh kalangan politisi Yugoslavia dinilai sebagai sanksi yang paling berat, yakni blokade ekonomi secara total, termasuk sanksi sosial budaya dan olahraga.
Walaupun demikian posisi Yugoslavia (baru) masih cukup dianggap sebagai faktor penentu, pada proses perdamaian di kawasan ini. Secara resmi Yugoslavia sebenarnya pada waktu itu masih anggota PBB, akan tetapi dilarang hadir pada SU-PBB serta organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti UNESCO, KKKE (CSCE). Bahkan akhirnya Yugoslavia juga disuspensi dari setiap kegiatan GNB.
RF Yugoslavia (Yugoslavia baru) yang merupakan "sisa Yugoslavia lama", menyatakan diri sebagai pewaris Yugoslavia lama, secara de facto diakui sebagai salah satu faktor utama yang dapat memainkan peranan penting, dalam proses perundingan-perundingan tentang penyelesaian krisis di wilayah eks Yugoslavia.
Sanksi PBB > Kehadiran Pasukan PBB

Keterlibatan PBB dalam upaya mengakhiri krisis di wilayah Yugoslavia dimulai pada awal Januari 1992 setelah upaya Masyarakat Eropa secara regional tidak membawa hasil perdamaian di wilayah Yugoslavia, bahkan situasi cenderung semakin memburuk. Sejak saat itu masalah yang terjadi di wilayah Yugoslavia telah menjadi masalah PBB, baik secara politis maupun militer. Secara politis PBB turut mensponsori perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh masyarakat internasional sedangkan dalam bidang militer PBB mengirimkan pasukan-pasukannya yang tergabung dalam UNPROFOR untuk memelihara perdamaian ataupun mencegah meluas konflik di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah Kroasia, Bosnia Herzegovina dan Makedonia.
Namun perjalanan tugas UNPROFOR di Yugoslavia tidak berjalan dengan mulus, bahkan menghadapi tantangan yang sangat berat dan kehadirannya tidak dikehendaki oleh pihak yang bertikai. Pemerintah Kroasia bahkan beberapa kali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehingga akhirnya pada tahun 1995 mandat UNPPROFOR di ubah sehingga melahirkan UNPF (United Nation Peace Force) sebagai organisasi induk berkedudukan di Zagreb dengan organisasi pelaksana UNCRO (United Nation Confidence Restoration Operation) di Kroasia, UNPROFOR (United Nation Protection Forces) di Bosnia Hecegovina dan UNPREDEP ( United Preventive Deployment Force) di FYROM (Macedonia).
Sanksi PBB > Missi pasukan PBB di wilayah Republik Bosnia Herzegovina

Kedatangan pasukan perdamaian PBB (UNPROFOR) yang semula disetujui oleh semua pihak di wilayah Yugoslavia untuk menegakkan perdamaian di wilayah Krajina, Slavonia dan Srem Barat (wilayah etnis Serbia di Republik Kroasia) dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertikai guna penyelesaian secara politis di meja perundingan akhirnya dilibatkan pula di wilayah Republik Bosnia Herzegovina akibat situasi yang buruk di wilayah tersebut. Kehadiran pasukan UNPROFOR di wilayah Bosnia Herzegovina diharapkan untuk mencegah meningkatnya konflik antar etnis di Bosnia Herzegovina.
Pelibatan pasukan UNPROFOR di wilayah Bosnia Herzegovina pun sesuai saran kelompok Masyarakat Eropa yang juga disetujui oleh Panglima UNPROFOR, diawali pada akhir April 1992 dengan mendatangkan sebanyak 100 orang pengamat militer di wilayah Bosnia Herzegovina. Perkembangan situasi di wilayah Bosnia Herzegovina yang terus memburuk telah memaksa kedatangan pasukan pemelihara PBB di wilayah tersebut yang
pada bulan September 1995 telah mencapai lebih kurang 30.953 orang khusus di wilayah Bosnia Herzegovina.
Dengan berubahnya mandat UPROFOR menjadi UNPPF, nama pasukan perdamaian yang bertugas di Bosnia Hecegovina tidak mengalani perubahan yaitu tetap menggunakan nama UNROFOR.
Kekuatan dan disposisi UNPROFOR di wilayah Yugoslavia:
Dalam sejarah penugasan pasukan PBB selama ini maka missi PBB di wilayah Yugoslavia merupakan yang terbesar baik dalam pengeluaran resolusi, pengerahan kekuatan personel, perlengkapan militer maupun jumlah korban yang timbul. Semenjak mulai timbulnya krisis di wilayah Yugoslavia PBB telah mengeluarkan tidak kurang 50 resolusi mengenai krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia terutama yang menyangkut masalah Bosnia Herzegovina. Sementara itu jumlah pasukan PBB yang bertugas di wilayah Yugoslavia menurut data-data terakhir adalah sebanyak 50.774 orang yang berasal dari berbagai negara. Sebanyak 44.991 orang dari jumlah tersebut di atas adalah pasukan, 652 orang pengamat militer, 466 orang polisi sipil dan 4.665 orang petugas sipil. Dalam pelaksanaan missinya di wilayah Yugoslavia pasukan PBB ditempatkan diberbagai sektor di wilayah Yugoslavia. Lihat Disposisi Pasukan PBB di Yugoslavia
Upaya Damai

Artikel utama: Upaya perdamaian krisis Yugoslavia
Dalam penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah Bosnia Herzegovina telah diupayakan usaha-usaha perdamaian yang disponsori oleh Masyarakat Eropa melalui Konperensi Internasional mengenai Yugoslavia yang akhirnya diambil-alih oleh PBB. Upaya-upaya perdamaian yang ditempuh ternyata sulit untuk berhasil menyelesaikan krisis di Bosnia Herzegovina karena tidak dapat memenuhi kepentingan ketiga pihak yang bertikai ataupun memberatkan salah satu Faksi. Mengamati penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan internasional selama ini sering kali konsep-konsep penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina tidak berasal dari Faksi-Faksi yang bertikai akan tetapi dari pihak luar (masyarakat internasional) yang sudah barang tentu belum cocok untuk diterapkan untuk mengatasi krisis di Bosnia Herzegovina. Dan konsep-konsep tersebut tampak dipaksakan untuk diterima oleh semua pihak sehingga turut memengaruhi usaha-usaha damai.
Lihat pula

Upaya perdamaian krisis Yugoslavia
Bosnia-Herzegovina
Kroasia
Slovenia
Makedonia
Montenegro
Perang Kosovo
Operasi Allied Force
Wang Ping

| --- | --- |
  
Biografi
Kelahiran: 3 abad  Cao Wei 
Kematian: 248  Shu Han 
Penyebab kematian: Penyakit 


 
 
Kegiatan
Pekerjaan: politikus 
Wang Ping (meninggal tahun 248) nama kehormatan Jizun (子均), ia adalah seorang perwira Cao Wei yang kemudian membelot ke Liu Bei, dan menjabat sebagai Jenderal di bawah Negara Shu Han pada Zaman Tiga Kerajaan dalam sejarah Tiongkok.
Melayani Cao Cao

Wang Ping (He Ping) Lahir di daerah Dangqu, Baxi ( sekaran daerah Qu, Shicuan). ia bernama He karena di besarkan oleh Klan He yang merupakan Klan dari dari Ibunya. kemudian ia mengubah nama He menjadi Wang setelah bertahun tahun berikutnya (catatan Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan panggilan dan juga ada kemungkinan bahwa telah berubahnya nama anumerta).
dia memulai kariernya dengan melayani Du Huo, Du Huo kemudian membuatnya seolah olah bersandiwara menjadi seorang kolonel pada saat mereka berkunjung Keistana Kekaisaran. Ketika Du Huo bergabung dengan Cao Cao untuk merebut kota Han Zhong dari tangan Kerajaan Shu Han yang di pimpin oleh Liu Bei, Wang juga merupakan anggota ekspedisi. Ketika Cao Cao tiba di medan perang, Liu Bei menolak untuk memberikan Perang terbuka dengan Cao Cao dan membuat pasukan Cao Cao mengalami Kesulitan Logistik dan membuat dan banyak tentara Cao Cao mulai meninggalkan barisan dan memilih bergabung dengan Liu Bei.[butuh rujukan]
Melayani Kerajaan Shu

sebagai hadiah atas pembelotan Wang Ping terhadap Cao Cao, Wang Ping di berikan pangkat mayor jendral oleh Liu Bei. kemudian dia bertugas di markas besar pasukan Liu Bei, akan tetapi dia tidak mendapatkan prestasi yang sangat baik ketimbang perwira yang lain selama sepuluh tahun pertama ia bertugas di markas besar Liu Bei. pada tahun 228, sebuah kejadian penting dalam kehidupan Wang adalah ketika ia berjuang di bawah komando Ma Su yang berada di barisan depan pada pertempuran Jieting. Wang menyarankan Ma untuk meninggalkan sumber air dan juga kemah yang berada di puncak gunung, akan tetapi Ma Su menolak dan ia memberikan pilihan kepada Wang tentang Datasemen mana yang cocok untuk ia gempur. sesungguhnya, Ma memang dikalahkan oleh panglima musuh yang bernama Zhang He dari Cao Wei. karena membuat kesalahan Ma su pun dieksekusi oleh Zhuge Liang dan Wang Ping dinaikkan jabatannya oleh Zhuge Liang karena aksi heroiknya itu.[butuh rujukan]
Kajian dan kematian

Wang Ping berasal dari Kasta yang lebih rendah, dan ia menghabiskan sebagian masa hidupnya di dalam dunia Militer. dalam hal pendidikan dan sastra, ia bahkan tidak bisa menulis satu katapun dan ia tidak bisa membaca lebih dari sepuluh kata. ketika ia dibutuhkan untuk membuat laporan, ia meminta juru tulis untuk melakukan tugasnya itu, tapi karena takut bahwa orang lain tahu jenjang pendidikan ia wang capai, dia akan beralasan bahwa ia ada hanya untuk berperang dan bukan untuk menulis. namun, ia sangat suka mendengarkan cerita dan berbakat dalam memberikan pidato.[butuh rujukan]
Wang juga merupakan orang yang sangat disiplin dan ia juga bukan orang yang humoris. selain memberikan pidato, Wang juga jarang bercanda dan biasanya hanya duduk dari pagi sampai senja dan kemudian tidur. jendral wang akhirnya tutup usia pada tahun 248 dan ia meninggalkan satu orang anak yaitu Wang Xun dan menjadi ahli waris.[butuh rujukan]
Sawitto, Bungin, Enrekang

Untuk kelurahan di Kabupaten Pinrang, lihat Sawitto, Watang Sawitto, Pinrang.
Sawitto adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Desa:  Banua  Baruka  Bulo  Bungin  Sawitto  Tallang Rilau