Konstitusi Singapura
Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura

Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura 1965 (RSIA) disahkan oleh Parlemen pada tanggal 22 Desember 1965, dan diberlakukan secara retrospektif pada tanggal 9 Agustus 1965. Selain menjadikan kebebasan fundamental yang tercantum dalam Konstitusi Federal Malaysia berlaku di Singapura, RSIA juga menerima kekuasaan legislatif dan eksekutif atas Singapura, yang dilepaskan oleh Malaysia melalui Konstitusinya dan Undang-Undang Malaysia (Amandemen Singapura) tahun 1965. Kekuasaan eksekutif Singapura berada di tangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden atau Kabinet,  sedangkan kekuasaan legislatif Kepala Negara Malaysia dan Parlemen Malaysia dalam hubungannya dengan Singapura berada di tangan Presiden dan Parlemen Singapura. Lebih jauh lagi, RSIA memberikan kewenangan kepada Presiden untuk “melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang menurut pendapatnya diperlukan atau bijaksana sebagai akibat berlakunya Undang-Undang ini dan sebagai akibat kemerdekaan Singapura setelah pemisahan diri dari Malaysia”. Kekuasaan ini berlangsung dari tahun 1965 hingga 1968.
Undang-Undang Dasar (Amandemen) Tahun 1965, yang diundangkan pada hari yang sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 dan mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus 1965, menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1963 dapat diamandemen dengan suara terbanyak – yaitu lebih dari 50% – dari seluruh Anggota DPR pada pembacaan kedua dan ketiga rancangan undang-undang amandemen konstitusi. Persyaratan mayoritas dua pertiga untuk amandemen baru dipulihkan pada tahun 1979. Pembenaran atas pembalikan tersebut diberikan oleh Menteri Hukum, EW Barker, adalah bahwa "[semua amandemen konsekuensial yang diperlukan oleh kemajuan konstitusional kita kini telah diberlakukan".
Akan tetapi, amandemen tersebut dilakukan pada Konstitusi Negara Bagian tahun 1963; Undang-Undang amandemen tidak menyebutkan apakah amandemen tersebut berlaku untuk RSIA. Dengan demikian, meskipun Parlemen tidak pernah berupaya mengubah RSIA sejak tahun 1965, secara teoritis undang-undang tersebut dapat diubah atau bahkan dicabut melalui mayoritas suara di Parlemen. Salah satu permasalahan yang timbul adalah meskipun RSIA dikategorikan oleh Pemerintah sebagai “dokumen konstitusional”, secara hukum, RSIA tampaknya bukan bagian dari Konstitusi gabungan. Pakar konstitusi Dr. Kevin Tan menyarankan agar UU ini diakui sebagai UU sui generis yang memiliki status unik. Mungkin saja status RSIA serupa dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Selandia Baru tahun 1990, yang juga merupakan Undang-Undang Parlemen biasa. Telah dikatakan bahwa meskipun secara teori dimungkinkan untuk mengubah atau mencabut Undang-Undang Bill of Rights dengan mayoritas suara di Parlemen Selandia Baru, "pemerintah mana pun yang bermaksud untuk mencabut atau membatasi perubahan pada Undang-Undang Bill of Rights kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan politik dan aib yang besar".
Untuk melindungi kepentingan minoritas di Singapura yang baru merdeka dan membendung ancaman komunis pada saat itu, sebuah komisi konstitusi yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Wee Chong Jin dibentuk pada tahun 1966 untuk meninjau Konstitusi Negara tahun 1963. Dalam laporannya, Komisi Wee memberikan rekomendasi mengenai dua bidang luas – filsafat dan prinsip politik, dan berbagai lembaga pemerintahan. Banyak, namun tidak semua, rekomendasi diadopsi oleh Parlemen.