Aung San Suu Kyi
Karir politik > Keterlibatan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya memfasilitasi dialog antara junta dan Aung San Suu Kyi. Pada tanggal 6 Mei 2002, menyusul kepercayaan rahasia- membangun perundingan yang dipimpin oleh PBB, pemerintah membebaskannya; juru bicara pemerintah mengatakan bahwa dia bebas pindah "karena kami yakin bisa saling percaya". Aung San Suu Kyi memproklamasikan "fajar baru bagi negara". Namun, pada tanggal 30 Mei 2003 dalam sebuah insiden yang mirip dengan penyerangan terhadapnya pada tahun 1996, massa yang disponsori pemerintah menyerang karavannya di desa utara Depayin, membunuh dan melukai banyak orang. pendukungnya. Aung San Suu Kyi melarikan diri dari lokasi kejadian dengan bantuan sopirnya, Kyaw Soe Lin, namun ditangkap setelah mencapai Ye-U. Pemerintah memenjarakannya di Penjara Insein di Rangoon. Setelah dia menjalani histerektomi pada bulan September 2003, pemerintah kembali menempatkannya sebagai tahanan rumah di Rangoon.
Hasil yang diperoleh dari fasilitasi PBB beragam; Razali Ismail, utusan khusus PBB untuk Burma, bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Ismail mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun berikutnya, sebagian karena dia beberapa kali ditolak masuk kembali ke Burma. Beberapa tahun kemudian pada tahun 2006, Ibrahim Gambari, Wakil Sekretaris Jenderal (USG) dari Departemen Urusan Politik, bertemu dengan Aung San Suu Kyi, kunjungan pertama pejabat asing sejak tahun 2004. Dia juga bertemu dengannya pada tahun yang sama. Pada tanggal 2 Oktober 2007 Gambari kembali berbicara dengannya setelah melihat Than Shwe dan anggota kepemimpinan senior lainnya di Naypyidaw. Televisi pemerintah menyiarkan Aung San Suu Kyi bersama Gambari, menyatakan bahwa mereka telah bertemu dua kali. Ini adalah penampilan pertama Aung San Suu Kyi di media pemerintah dalam empat tahun sejak penahanannya dimulai.
Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang menerbitkan Pendapat bahwa perampasan kebebasan yang dilakukan Aung San Suu Kyi adalah sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dan meminta agar pihak berwenang di Burma membebaskannya, namun pihak berwenang mengabaikan permintaan tersebut pada saat itu. Laporan PBB mengatakan bahwa menurut jawaban Pemerintah Burma, "Daw Aung San Suu Kyi belum ditangkap, namun hanya ditahan, demi keselamatannya sendiri", dan meskipun "pemerintah bisa saja melakukan tindakan hukum terhadapnya berdasarkan undang-undang dalam negeri negara tersebut... mereka lebih memilih untuk mengambil sikap murah hati, dan memberinya perlindungan demi kepentingannya sendiri".
Klaim tersebut ditolak oleh Brigadir Jenderal Khin Yi, Kepala Kepolisian Myanmar (MPF). Pada tanggal 18 Januari 2007, surat kabar yang dikelola pemerintah New Light of Myanmar menuduh Aung San Suu Kyi melakukan penghindaran pajak karena membelanjakan uang Hadiah Nobelnya di luar negeri . Tuduhan tersebut menyusul kekalahan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disponsori AS yang mengecam Burma sebagai ancaman terhadap keamanan internasional; resolusi tersebut gagal karena adanya penolakan kuat dari Tiongkok, yang memiliki hubungan kuat dengan junta militer (Tiongkok kemudian memberikan suara menentang resolusi tersebut, bersama dengan Rusia dan Afrika Selatan).
Pada bulan November 2007, dilaporkan bahwa Aung San Suu Kyi akan bertemu dengan sekutu politiknya, Liga Nasional untuk Demokrasi, bersama dengan seorang menteri pemerintah. Junta yang berkuasa membuat pengumuman resmi di TV dan radio pemerintah hanya beberapa jam setelah utusan khusus PBB Ibrahim Gambari mengakhiri kunjungan keduanya ke Burma. NLD membenarkan telah menerima undangan untuk mengadakan pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi. Namun, proses ini hanya memberikan sedikit hasil nyata.
Pada tanggal 3 Juli 2009, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pergi ke Burma untuk menekan junta agar membebaskan Aung San Suu Kyi dan melakukan reformasi demokrasi. Namun, saat berangkat dari Burma, Ban Ki-moon mengatakan dia "kecewa" dengan kunjungan tersebut setelah pemimpin junta Than Shwe menolak izinnya untuk mengunjungi Aung San Suu Kyi, dengan alasan persidangannya yang sedang berlangsung. Ban mengatakan dia "sangat kecewa karena mereka melewatkan kesempatan yang sangat penting".