Unjuk rasa mahasiswa Indonesia 2025
Latar belakang

Unjuk rasa dilakukan sebagai respons atas kebijakan kontroversial Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yang mencakup program Makan Bergizi Gratis dan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyebabkan berbagai pemotongan anggaran, yang konon untuk mendanai makanan bergizi gratis. Slogan #IndonesiaGelap sendiri berasal dari tagar yang populer di Twitter (X). Menurut Beautynesia, tagar tersebut telah digunakan lebih dari 760 ribu tweet, namun dalam waktu 24 jam, jumlah tersebut meningkat hingga 14 juta tweet. Sementara menurut koordinator BEM SI, Satria Naufal, tagar itu mewakili "ketakutan, kekhawatiran, dan kesejahteraan warga negara".
Sebelumnya, unjuk rasa Adili Jokowi juga pernah terjadi di Surakarta pada 14 Februari 2025 yang menuntut agar kasus-kasus yang melibatkannya diusut tuntas. Namun, 10 menit kemudian, para pengunjuk rasa bubar setelah hujan deras. Selain itu, ada beberapa grafiti bertuliskan Adili Jokowi di beberapa wilayah di Jawa, seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Malang, yang kemudian banyak di antaranya yang telah dihapus oleh pemerintah daerah. Koordinator pusat BEM SI, Herianto, mengklaim bahwa Indonesia "dipimpin oleh matahari kembar", dan memberi contoh mengenai larangan penjualan tabung gas LPG 3 kg oleh pedagang eceran informal kecil, sebuah kebijakan yang diberlakukan tanpa sepengetahuan presiden Prabowo Subianto dan kemudian dicabut. Ia juga mengklaim bahwa mahasiswa kecewa setelah Prabowo meneriakkan "Hidup Jokowi!" selama ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center. Prabowo sendiri telah dituduh oleh lawan-lawannya dan analis politik sebagai boneka Jokowi karena kedekatannya dan pengaruh presiden terhadap kebijakannya. Prabowo telah membantah tuduhan ini beberapa kali, yang terbaru adalah selama acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang sama di mana ia menanggapi dengan mengatakan "Ndasmu!" berarti "Kepalamu!" dengan nada dan ekspresi wajah mengejek. Reaksi tersebut menuai kritik dari publik karena kekanak-kanakan dan konfrontatif terhadap lawannya.
Meski demikian, musisi Iwan Fals mengkritik tuntutan untuk membawa Jokowi ke pengadilan, dan mempertanyakan apa saja kesalahannya selama menjabat. Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio juga meragukan keberhasilan gerakan ini. Ia menyatakan, akan sulit bagi pemerintah Prabowo untuk menangkap dan menyeret Jokowi ke pengadilan.
Sementara itu, saat aksi unjuk rasa pada 17 Februari lalu, Prabowo menghadiri rapat tertutup bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, sembari membahas berbagai isu strategis seperti perjudian daring. Keduanya juga terlihat makan siang bersama. Pada saat yang bersamaan, seluruh 8 fraksi di DPR sepakat untuk mengesahkan secara resmi rancangan revisi UU Mineral dan Batu Bara dalam rapat paripurna ke-13 pada 18 Februari. Salah satu usulan perubahan undang-undang tersebut adalah untuk mengizinkan universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk menerima izin pertambangan dan terlibat dalam pertambangan. Para pendukung perubahan dari pemerintah ini berpendapat bahwa hal ini akan menurunkan biaya pendidikan tinggi, sementara akademisi dan mahasiswa mengkritik perubahan tersebut karena berpotensi digunakan untuk membungkam universitas dari berpartisipasi dalam aktivisme sambil memperburuk kerusakan ekologi yang disebabkan oleh industri pertambangan. Usulan perubahan ini kemudian dibatalkan ketika undang-undang tersebut disahkan pada 17 Februari oleh parlemen pada hari yang sama ketika unjuk rasa meletus.