Kerajaan Wajo
Sejarah > La Maddukelleng dan kemelut di Wajo (1730–1795)

Semenjak kematian Arung Palakka pada 1696, tidak ada penerusnya yang mampu mempertahankan hegemoni Bone di kawasan Sulawesi Selatan sebaik dirinya. Kekosongan kekuasaan ini membuat perdagangan Wajo dapat tumbuh dengan pesat tanpa halangan yang berarti. Interaksi komunitas rantau Wajo dengan tanah air mereka semakin erat, dan memuncak pada tahun 1730-an ketika petualang Wajo La Maddukelleng kembali ke Sulawesi Selatan. Pada tahun 1736, ia dinobatkan sebagai penguasa Pénéki, lalu memerintahkan agar orang-orang Bone segera hengkang dari negerinya. Bone membalas dengan menyerang Pénéki dan membakar beberapa pemukiman lainnya. Alih-alih memberikan efek jera, serangan ini justru membuat banyak rakyat Wajo semakin simpatik terhadap La Maddukelleng, sehingga ia pun terpilih sebagai arung matoa yang baru (menjabat 1736–1754). Para perantau Wajo dari segala penjuru (seperti Paser, Sumbawa, dan Makassar) juga turut memberikan sokongan, baik dalam bentuk harta benda, persenjataan, serta tenaga militer yang signifikan. Dengan dukungan luas dari rakyatnya di dalam dan luar negeri, La Maddukelleng membawa Wajo terbebas dari dominasi Bone. Pada pertengahan tahun 1737, kedua negeri ini menandatangani perjanjian damai, dan Bone diharuskan untuk menebus segala kerugian yang diderita Wajo akibat penindasan penguasa-penguasa Bone sejak Perang Makassar.
Setelah kembali berdaulat secara utuh, Wajo tampil sebagai negeri paling utama di Sulawesi Selatan. Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ bahkan menyebut bahwa Wajo kala itu diakui sebagai pemimpin Tellumpoccoé. Begitu kuatnya Wajo kala itu, sehingga pada tahun 1739, La Maddukelleng berani menyerukan agar Tellumpoccoé dan Gowa bersatu untuk mengusir Belanda dari Makassar. Akan tetapi, ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan akibat desersi yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Wajo. Bone bahkan berbalik memihak Belanda. Pada awal tahun 1741, Belanda bersama Bone dan sekutunya balas menyerang Wajo dan mengepung ibu kota Tosora. Hanya saja, cuaca yang tidak mendukung serta keadaan finansial dan moral yang kurang baik menyebabkan Belanda memilih untuk mundur pada bulan Maret 1741.
Pada tahun 1740-an, sebuah konflik baru muncul. La Gau, Datu Pammana (negeri bawahan Wajo), berselisih paham dengan La Maddukkelleng perihal siapa yang berhak mewarisi takhta Sidenreng, yang kala itu dikuasai oleh saudara La Gau. Perang saudara kemudian pecah selama berbulan-bulan antara pihak yang mendukung La Maddukelleng dan pihak yang mendukung La Gau. Walaupun keduanya sempat berdamai, La Maddukelleng kembali menyulut peperangan ketika ia secara sepihak memutuskan bahwa wilayah Mojong yang disengketakan oleh Bélawa (daerah bawahan Wajo) dan Sidenreng merupakan milik Bélawa. Akibat perang berkepanjangan serta kebijakan-kebijakan yang sering kali diputuskan sesuka hati tanpa mengindahkan adat, La Maddukkelleng pun mulai kehilangan dukungan dari rakyatnya, hingga akhirnya ia meletakkan jabatannya pada tahun 1754.
La Maddanaca terpilih untuk menggantikan La Maddukelleng, tetapi ia mengundurkan diri satu tahun kemudian, sebelum kemudian terbunuh akibat diamuk di Makassar. Posisinya digantikan oleh La Passaung. Pada masa pemerintahannya Wajo lagi-lagi mengalami konflik. La Maddukelleng yang sudah tak lagi berkuasa berusaha untuk memengaruhi politik Wajo dengan menulis surat ke dewan pemerintahan untuk memperingatkan mereka agar mewaspadai La Gau, yang kala itu masih menjabat sebagai Pilla (salah satu dari tiga panglima besar Wajo).  Perpecahan akibat pertentangan antara La Maddukelleng dan La Passaung mengakibatkan keresahan di Wajo sehingga banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. La Gau sendiri ditengarai ingin memperkuat negerinya Pammana dan menjadikannya sejajar dengan Wajo. Akibat kejadian-kejadian ini, La Passaung pun mundur dari jabatannya setelah dua tahun memerintah.
La Passaung digantikan oleh La Mappajung Puanna Salowo. Belum lama ia dilantik, Bone menyatakan perang terhadap Pénéki, karena La Maddukelleng menolak untuk menyerahkan putranya yang mencuri kuda Arumponé La Temmassongé (memerintah 1749–1775). Pemerintah pusat Wajo memilih untuk tidak terlibat dalam perang ini, dan baru mengirimkan pasukan ke Pénéki ketika La Maddukelleng sudah dalam keadaan terpojok. La Maddukelleng kemudian diadili oleh Tellumpoccoé pada sekitar tahun 1763, tetapi para utusan dari tiap negara anggota tidak bersepakat mengenai hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepadanya untuk segala kesalahan yang telah ia lakukan. La Maddukelleng pun meninggal sebelum ia sempat mendapatkan hukuman apapun. La Mappajung mengundurkan diri setelah tujuh tahun memimpin; posisinya digantikan oleh La Malliungeng To Alléong, yang juga mengundurkan diri pada tahun 1770 setelah dua tahun memimpin. Selama bertahun-tahun berikutnya, dewan pemerintahan Wajo tidak dapat bersepakat untuk memilih arung matoa yang baru, sehingga posisi tersebut dibiarkan lowong hingga tahun 1795.