Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Sejarah > Masa Pasca Reformasi

Sejak lahirnya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung R.I terus berupaya melakukan perbaikan dan penataan restrukturisasi hampir disemua bidang. Salah satunya adalah membentuk Pusdiklat Mahkamah Agung R.I melalui Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I No. MA/PANSEK/007/SK/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal MARI No. MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. Surat Keputusan tersebut antara lain mengatur pemisahan antara lembaga Diklat dengan Litbang. Dalam Surat Keputusan di atas disebutkan bahwa fungsi utama Pusdiklat Mahkamah Agung antara lain adalah menyusun rencana dan program, kurikulum, silabus, dan materi diklat, menyelenggarakan kegiatan diklat serta menyiapkan sarana dan prasarana diklat.
Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, semakin mengukuhkan keberadaan Pusdiklat dan Puslitbang menjadi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI setingkat eselon I, yang merupakan ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional. Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai unit kerja yang baru mengemban tugas baik dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, juga sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi para Penegak Hukum, khususnya para Hakim, Panitera dan Jurusita dari semua Lingkungan Peradilan.
Tugas Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I sebagaiman tersebut di atas selanjutnya diatur lebih rinci dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung - Rl Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Regulasi tugas dan fungsi Balitbang Diklat Kumdil kemudian dikuatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung - Rl Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada masa itu Mahkamah Agung R.I belum mempunyai gedung Pusdiklat sendiri, sehinggan untuk mendukung aktivitasnya Puslitbang Diklat Kumdil menyewa kantor di daerah Cikini Jakarta.
4 (empat) tahun pasca disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, pada tahun 2008 tepatnya 13 Oktober 2008 merupakan milestone bagi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I dalam menegaskan perannya sebagai “Kawah Candradimuka” pengemban sumber daya manusia di Mahkamah Agung. Tonggak sejarah dimaksud karena pada tahun yang sama telah diresmikan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) oleh Bagir Manan yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Agung R.I. Gedung yang dibangun di kawasan Megamendung, Bogor ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5,1 hektar dari 6,5 hektar yang diijinkan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian disusul terbitnya Buku Panduan yang dituang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 140 / KMA / SK/X / 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Peneltian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Terbitnya Buku Panduan tersebut semakin memperjelas tugas dan fungsi Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang direfleksikan dalam visi dan misinya.