Gelar kebangsawanan Jawa
Sejarah

Tradisi Jawa biasa menyebut nama seseorang dengan didahului awalan atau sebutan yang disesuaikan dengan status sosial (e.g. pada zaman dahulu Kyai Anu, Nyai Anu, Ki Anu, Nyi Anu) atau hubungan kekerabatan dalam keluarga (e.g. pada zaman sekarang Pakdhe Anu, Budhe Anu, Mas Anu, Bak Anu). Bersamaan dengan kebiasaan ini berkembang pula gelar kebangsawanan yang selalu diletakkan di depan nama, dari yang sederhana hanya satu kata (e.g. Harya / Haryo / Arya / Aryo) hingga akhirnya menjadi rumit mencapai maksimal enam kata (i.e. Kanjeng Raden Mas Riya Harya Panji). Karena kebiasaan ini pula, maka ada juga padanan gelar bagi rakyat biasa (e.g. Mas adalah sebutan dasar untuk keturunan rakyat biasa, sedangkan Raden adalah gelar dasar untuk keturunan bangsawan).
Setelah dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu setelah disunat atau sekira usia 15 tahun atau sesaat sebelum menikah biasanya para putra raja dilantik menjadi pangeran untuk memegang jabatan tertentu di kerajaan. Namun di kemudian hari bukan hanya putra raja yang dilantik menjadi pangeran. Atas kehendak pribadi raja, maka keturunan dekat raja, keturunan jauh raja, bahkan rakyat biasa dapat diberi gelar pangeran.
Ada empat jenis pangeran berdasarkan variasi dekat jauhnya hubungan keluarga dengan raja, yaitu:
Pangeran putra, yaitu status pangeran untuk para putra raja.
Pangeran wayah, yaitu status pangeran untuk para cucu raja.
Pangeran santana, yaitu status pangeran untuk para cicit raja dan piut raja.
Pangeran sengkan, yaitu status pangeran untuk para keturunan jauh raja atau rakyat biasa.
Perpecahan dalam Kerajaan Mataram Islam menghasilkan dua jenis status untuk pangeran berdaulat, yaitu:
Pangeran miji, yaitu status pangeran berdaulat yang dalam banyak hal penting masih tunduk kepada kerajaan induknya (e.g. tidak bisa menjatuhkan hukuman mati dan tidak bisa melantik pangeran berdaulat tanpa sepengetahuan kerajaan induk). Pangeran Adipati Mangkunagara adalah pangeran miji dalam Kerajaan Surakarta sejak disepakatinya perdamaian antara Nicolaas Hartingh sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, R.Ad. Danureja I sebagai perdana menteri Kerajaan Yogyakarta, dan Mangkunagara I sebagai pemimpin pemberontakan pada tanggal 17 Maret 1757 sampai ditandatanganinya kontrak politik antara Mangkunagara VI sebagai Adipati Mangkunagaran dan Louis Thomas Hora Siccama sebagai Residen Surakarta pada tanggal 4 November 1896.
Pangeran mardika, yaitu status pangeran berdaulat yang dalam banyak hal penting sudah bebas dari kerajaan induknya (e.g. bisa menjatuhkan hukuman mati dan bisa melantik pangeran berdaulat tanpa sepengetahuan kerajaan induk). Pangeran Adipati Mangkunagara adalah pangeran mardika dari Kerajaan Surakarta sejak ditandatanganinya kontrak politik antara Mangkunagara VI sebagai Adipati Mangkunagaran dan Louis Thomas Hora Siccama sebagai Residen Surakarta pada tanggal 4 November 1896 yang kemudian diteguhkan oleh Carel Herman Aart van der Wijck sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 13 November 1896.
Sejak tanggal 4 November 1896 itulah Pangeran Adipati Mangkunagara menjadi pangeran mardika dari Kerajaan Surakarta sekaligus menjadi pangeran miji dalam pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbeda dengan Pangeran Adipati Pakualam yang sejak berdaulat pada tanggal 17 Maret 1813 menjadi pangeran mardika dari Kerajaan Yogyakarta sekaligus menjadi pangeran miji dalam pemerintah kolonial Hindia Inggris yang kemudian menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Perubahan gelar akibat usia atau status pernikahan juga berlaku untuk keturunan jauh raja. Gelar Raden Bagus seorang laki-laki akan berubah menjadi Raden jika dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu sekira usia 15 tahun atau sudah menikah. Gelar Raden Rara seorang perempuan akan berubah menjadi Raden Nganten jika sudah menikah. Di beberapa daerah gelar Raden Nganten hanya diperuntukkan bagi seorang Raden Rara yang baru menikah, sedangkan jika pernikahannya sudah lama berlalu atau sudah melahirkan anak maka gelarnya berubah menjadi Raden. Namun hal seperti ini hanya pengecualian lokal karena secara umum tradisi Jawa membedakan gelar antara laki-laki dengan perempuan.
Nama diri seorang perempuan dipakai hanya selama perempuan tersebut belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah maka nama yang dipakai adalah nama suaminya dengan gelar perempuan sebagai pembeda. Contoh: Seorang perempuan bernama Tina menikah dengan seorang laki-laki bernama Budi, maka Tina disebut Ibu Budi atau Bu Budi sedangkan Budi disebut Bapak Budi atau Pak Budi. Tradisi ini berlaku juga dalam kerangka gelar kebangsawanan Jawa. Seorang perempuan yang sudah menikah bukan hanya memakai nama suaminya tetapi juga gelar suaminya, dengan catatan bahwa perempuan tersebut berstatus sebagai istri permaisuri yang dipandang setara atau pantas untuk memakai nama suaminya dan gelar jabatan suaminya atau gelar kehormatan suaminya. Gelar jabatan atau gelar kehormatan pihak suami boleh dipakai pihak istri hanya jika nama suami juga dipakai. Contoh: Raden Ajeng Kartini menikah dengan Raden Mas Adipati Harya Singgih Jayaadiningrat, maka gelarnya dan atau namanya berubah menjadi Raden Ayu Jayaadiningrat atau Raden Ayu Adipati Harya Jayaadiningrat atau Raden Ayu Kartini atau Raden Ayu Kartini Jayaadiningrat atau Raden Ayu Adipati Harya Kartini Jayaadiningrat.
Usaha standarisasi gelar keturunan pertama kali dilakukan oleh Panembahan Senapati yang menentukan bahwa gelar Raden hanya diperuntukkan bagi keturunan raja. Peraturan tradisional dari Sunan Amangkurat II tahun 1682 mengenai gelar keturunan raja dan keturunan pejabat pemerintah menentukan bahwa piut raja yang memakai gelar Raden Mas atau Raden Ajeng hanya piut raja yang adalah cucu atau cicit pangeran, sedangkan piut raja yang bukan cucu atau cicit pangeran memakai gelar Raden Bagus atau Raden Rara. Peraturan tersebut diulangi dalam Angger Awisan dari Sunan Pakubuwana IV tahun 1797. Karena di kemudian hari makin banyak terjadi penyalahgunaan gelar keturunan yang mendapat perhatian dari masyarakat maka secara utuh peraturan tersebut dimuat dalam seri artikel surat kabar Bramartani edisi 38 - 40, 46, 63 - 65, dan 72 - 74 yang terbit tahun 1892. Surat kabar yang menggunakan Bahasa Sunda yaitu Sipatahoenan juga sempat memuat bagian awal peraturan tersebut dalam artikel yang terbit tanggal 8 April 1935. Peraturan tersebut diubah sebagian pada tahun 1852 oleh Sunan Pakubuwana VII sehingga semua piut raja dan semua cicit Adipati Mangkunagara bisa memakai gelar Raden Mas atau Raden Ajeng. Pada rapat pada malam hari tanggal 16 Desember 1924 perkumpulan Narpawandawa mengajukan permohonan kepada Kerajaan Surakarta supaya piut laki-laki raja yang menjadi petugas kerajaan tetap boleh memakai gelar Raden Mas dan supaya piut perempuan raja yang menjadi istri selir tetap boleh memakai gelar Raden Ayu.
Kerajaan Yogyakarta mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 18 tahun 1927 yang menentukan bahwa gelar Raden Bagus atau Raden dan gelar Raden Rara atau Raden Nganten diwariskan tanpa henti mulai dari anggas raja. Peraturan ini sempat dibahas dalam surat kabar Kajawen tanggal 27 September 1930 yang membandingkan bahwa gelar Raden di Kerajaan Surakarta berhenti sampai di anggas raja sesuai peraturan tradisional dalam Serat Raja Kapa-kapa sedangkan gelar Raden di Kerajaan Yogyakarta bisa diwariskan tanpa henti. Untuk mengimbangi peraturan Kerajaan Yogyakarta tersebut maka patih Kerajaan Surakarta mengeluarkan peraturan nomor 33C/1/I tanggal 25 Maret 1931 yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 7 tanggal 1 April 1931 yang menentukan gelar Raden Bagus atau Raden dan gelar Raden Rara atau Raden Nganten diwariskan tanpa henti mulai dari anggas raja melalui garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.
Pada tanggal 11 Maret 1935 Gubernur Surakarta, Gubernur Yogyakarta, dan para zelfbestuurder di vorstenlanden mengadakan rapat yang membahas beberapa hal termasuk mengenai gelar keturunan. Dalam rapat tersebut Gubernur Surakarta meminta bantuan dari Emile Gobée yang menjabat sebagai Adviseur voor Inlandsche Zaken supaya menjelaskan rancangan peraturan pemerintah kolonial mengenai gelar keturunan kepada Raja Surakarta dan Raja Yogyakarta. Pokok-pokok rancangan tersebut yaitu: 1. Gelar Raden Mas diwariskan sampai piut para zelfbestuurder di vorstenlanden dari garis keturunan laki-laki ataupun garis keturunan perempuan. 2. Gelar Raden diwariskan mulai anggas para zelfbestuurder di vorstenlanden, tanpa batas jika melalui garis keturunan laki-laki dan sampai udeg-udeg para zelfbestuurder di vorstenlanden jika melalui garis keturunan perempuan. Khusus mengenai gelar Raden Ayu di tanah gouvernement akan dibicarakan di kemudian hari bersama Raja Surakarta dan Raja Yogyakarta. Walaupun peraturan mengenai gelar Raden Ayu di tanah vorstenlanden sudah jelas, tetapi komisi mengenai gelar berencana akan menerapkan peraturan baru di tanah vorstenlanden supaya seragam dengan tanah gouvernement.
Kadipaten Mangkunagaran mengeluarkan peraturan nomor 5 tanggal 15 Oktober 1935 yang menentukan bahwa semua piut adipati bisa memakai gelar Raden Mas dan gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu. Peraturan ini diperkuat oleh Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 31 tanggal 30 September 1936 dalam Lembaran Negara nomor 13711 yang menentukan bahwa gelar Raden Mas dan Raden Ajeng atau Raden Ayu dibatasi sampai piut Raja Surakarta, Raja Yogyakarta, Adipati Mangkunagara, dan Adipati Pakualam. Dekrit ini membatalkan Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 1840/AI tanggal 9 Agustus 1929 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 12082 mengenai pewarisan gelar Raden di Pulau Jawa dan Pulau Madura, dan Surat Sekretaris Negara Hindia Belanda nomor 1856/AI tanggal 18 Agustus 1930 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 12375 mengenai gelar Harya dan Panji untuk bangsawan Madura.
Di kemudian hari peraturan yang berbeda-beda dari instansi yang berbeda-beda pula ini menimbulkan perdebatan bahkan pertikaian karena Kerajaan Surakarta berpandangan bahwa Raja Surakarta satu tingkat lebih tinggi daripada Adipati Mangkunagara dan Adipati Pakualam. Oleh karena itu jika piut Adipati Mangkunagara dan Adipati Pakualam bisa memakai gelar Raden Mas dan gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu maka sudah seharusnya anggas Raja Surakarta bisa memakai gelar yang sama. Maka pada tanggal 25 Januari 1938 Sunan Pakubuwana X melalui patih kerajaan yaitu K.P.H.Ad. Jayanagara dalam peraturan nomor 1C/4/I yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 3 tanggal 1 Februari 1938 menetapkan bahwa semua anggas raja bisa memakai gelar Raden Mas dan gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu. Langkah ini pun menimbulkan kegelisahan baru karena para anggas raja di Kerajaan Yogyakarta memohon kepada raja supaya diperbolehkan memakai gelar Raden Mas dan gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu seperti saudara-saudari mereka di Kerajaan Surakarta sebagaimana dimuat dalam laporan surat kabar Kajawen tanggal 21 Mei 1938. Namun demikian Kerajaan Yogyakarta tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan tetap memertahankan peraturan tradisional bahwa gelar Raden Mas dan gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu berhenti di piut raja.
Secara teknis perubahan gelar ini terjadi dengan sendirinya pada saat peraturan terbaru ditetapkan. Tetapi secara administrasi perubahan gelar harus dimohonkan kepada pejabat yang berwenang. Maka kepatihan Kerajaan Surakarta menetapkan peraturan nomor 3C/3/II tanggal 19 Februari 1938 yang menentukan bahwa proses permohonan gelar Raden Mas dan gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu mengikuti peraturan nomor 35C/1/I tanggal 12 Agustus 1931 yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 16 tanggal 15 Agustus 1931 yang berlaku untuk proses permohonan gelar Raden Bagus atau Raden dan gelar Raden Rara atau Raden Nganten.
Walaupun secara prinsip pewarisan gelar keturunan di Kerajaan Mataram Islam bisa melalui garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan atau disebut juga sistem bilateral, tetapi secara tradisional dalam penerapannya pewarisan gelar keturunan melalui garis keturunan laki-laki lebih kuat daripada melalui garis keturunan perempuan. Contohnya adalah cicit Raja Surakarta yang menjabat sebagai bupati memakai gelar Raden Mas Harya jika melalui garis keturunan laki-laki sedangkan jika melalui garis keturunan perempuan memakai gelar Raden Mas Tumenggung. Perbedaan tajam antara garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan secara berangsur semakin berkurang dan setidaknya sejak awal abad keduapuluh garis keturunan perempuan menjadi sama kuat dengan garis keturunan laki-laki, terlebih lagi dengan munculnya peraturan-peraturan resmi dari pemerintah Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta yang tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Hal ini berbeda dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Kadipaten Mangkunagaran yang masih membedakan garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.
Pada masa lalu umumnya menantu laki-laki raja dari keturunan rakyat biasa akan diberi jabatan wadana dengan gelar yang sesuai yaitu Raden Tumenggung sebelum upacara pernikahan untuk mencegah jangan sampai putri raja menikah dengan laki-laki biasa. Namun karena kebiasaan poligini semakin hilang di antara keluarga raja yang mengakibatkan berkurangnya jumlah laki-laki keluarga raja yang umumnya dipercaya mengelola kerajaan, maka pada masa kini menantu laki-laki raja dari keturunan rakyat biasa semakin sering diberi gelar pangeran yang disesuaikan dengan jabatan yang lebih tinggi.
Pada masa awal Kerajaan Mataram Islam seorang laki-laki keturunan rakyat biasa yang menjadi pejabat pemerintah baik pejabat tinggi atau pejabat rendah umumnya disebut Kyai sehingga dijumpai gelar Kyai Adipati, Kyai Tumenggung, Kyai Ngabehi, atau Kyai Lurah. Namun di kemudian hari laki-laki keturunan rakyat biasa yang menjadi pejabat tinggi umumnya disebut Mas sehingga dijumpai gelar Mas Tumenggung atau Mas Ngabehi sedangkan sebutan Kyai atau dalam bentuk singkatnya yaitu Ki masih digunakan bagi pejabat rendah seperti lurah. Kerajaan Yogyakarta masih memertahankan aturan gelar Mas bagi pejabat pemerintah keturunan rakyat biasa baik itu pejabat tinggi ataupun pejabat rendah, sedangkan Kerajaan Surakarta menilai bahwa jabatan wadana terlalu tinggi untuk gelar Mas sehingga laki-laki keturunan rakyat biasa yang menjabat sebagai wadana diberi gelar Raden. Peraturan mengenai gelar jabatan ini mengalami banyak perubahan bagi laki-laki tetapi tidak bagi perempuan dimana Kerajaan Surakarta masih memertahankan gelar Nyai dan Kerajaan Yogyakarta masih memertahankan bentuk singkatnya yaitu Nyi. Ada pula persamaan pandangan Kerajaan Surakarta dengan Kerajaan Yogyakarta terkait gelar jabatan yaitu mengenai jabatan patih yang kuasanya sangat besar. Seorang patih dinilai terlalu tinggi untuk menggunakan gelar Kyai ataupun Mas, maka laki-laki keturunan rakyat biasa yang menjabat sebagai patih akan mendapat gelar Raden sehingga gelar lama Kyai Adipati berubah menjadi Raden Adipati.
Selain standarisasi dan kodifikasi gelar keturunan, Raja Surakarta juga melakukan beberapa perubahan terhadap gelar jabatan. Sunan Pakubuwana IV memberikan gelar Kanjeng kepada R.Ap. Sasradiningrat II (1812 - 1846) yang menjabat sebagai patih, maka sejak saat itu gelar patih yang semula adalah Raden Adipati berubah menjadi Kanjeng Raden Adipati. Perubahan gelar patih kerajaan ini diikuti pula oleh Kerajaan Yogyakarta sehingga patihnya pun memakai gelar Kanjeng Raden Adipati. Sunan Pakubuwana IV juga menentukan bahwa kaliwon harus memakai kata gelar Raden, sehingga sejak saat itu kaliwon keturunan rakyat biasa di Kerajaan Surakarta memakai gelar Raden Ngabehi bukan lagi gelar Kyai Ngabehi atau Mas Ngabehi. Pada tahun 1824 gelar kepala pengadilan pradata dinaikkan dari Ngabehi menjadi Tumenggung. Dalam masa pemerintahan patih K.R.Ap. Sasradiningrat IV (1890 - 1916) dilakukan reorganisasi gelar jabatan bagi lurah, bekel, dan jajar. Langkah ini diulangi lagi oleh pejabat patih K.R.Ap. Jayanagara yang kembali melakukan reorganisasi gelar jabatan bagi lurah, bekel, dan jajar dalam surat keputusan tanggal 28 April 1917. Dalam masa pemerintahan Sunan Pakubuwana X juga dilakukan reorganisasi gelar jabatan bagi wadana, kaliwon, panewu, dan mantri. Contohnya adalah pada tahun 1928 istilah kaliwon diubah menjadi bupati anom dengan gelar yang dinaikkan dari Ngabehi menjadi Tumenggung mengikuti peraturan Kerajaan Yogyakarta.
Tinggi rendahnya status seorang bangsawan ditentukan dari kata kunci gelar bukan berdasarkan panjang atau pendeknya gelar. Kata kunci gelar keturunan berurut dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah adalah Gusti, Bandara, Raden, dan Mas. Selain berdasarkan keturunan, jabatan dalam pemerintahan juga menentukan tinggi rendahnya status seorang bangsawan. Kata kunci gelar jabatan berurut dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah adalah Adipati, Harya, Tumenggung, dan Ngabehi. Sedangkan kata gelar Kanjeng yang semula hanya bahasa lisan dan gelar tidak resmi perlahan menjadi bahasa tulisan dan gelar resmi sehingga kemudian ditambahkan pula pada beberapa gelar tinggi yang sudah ada sebelumnya khususnya gelar-gelar keluarga dekat raja dan gelar-gelar pejabat tinggi pemerintah.