stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Siam
Periode Bangkok > Rama III

Rama II meninggal pada tahun 1824 dan kemudian digantikan oleh putranya Chetsadabodin, yang memerintah sebagai Raja Nangklao, sekarang dikenal sebagai Rama III. Anak bungsu Rama II, Mongkut, diperintahkan untuk menjadi biarawan untuk menyingkirkannya dari politik.
Pada tahun 1825 Inggris mengirim misi lain ke Bangkok. Mereka sekarang sudah mencaplok Burma selatan, tetangga barat Siam, dan mereka juga memperluas kontrol mereka atas Malaya. Sang Raja enggan untuk menyerah pada tuntutan Inggris, tetapi penasehat memperingatkan bahwa Siam akan menemui nasib yang sama seperti Burma kecuali Inggris ditampung. Pada tahun 1826, oleh karena itu, Siam menyimpulkan perjanjian komersial pertama dengan kekuatan Barat. Di bawah perjanjian, Siam sepakat untuk membentuk sistem perpajakan yang seragam, untuk mengurangi pajak perdagangan asing dan menghapuskan beberapa monopoli kerajaan. Akibatnya, perdagangan Siam  meningkat dengan pesat, banyak orang asing menetap di Bangkok, dan pengaruh budaya barat mulai menyebar. Kerajaan menjadi kaya akan pasukan bersenjata yang lebih baik.
Sebuah pemberontakan Laos yang dipimpin oleh Anouvong dikalahkan pada tahun 1827, berikutnya Siam menghancurkan Vientiane, yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan penduduk dipaksa berpindah  dari Laos ke tempat yang lebih aman di wilayah  Isan, dan membagi Laos ke bagian yang lebih kecil untuk mencegah pemberontakan. Pada 1842-1845 Siam melancarkan perang  dengan Vietnam, yang menguasai Kamboja. Warisan Rama III yang paling terlihat di Bangkok adalah kompleks candi Wat Pho, yang diperbesar dan diberkahi dengan kuil baru.
Rama III menganggap Mongkut saudaranya sebagai ahli warisnya, meskipun sebagai biarawan Mongkut tidak bisa secara terbuka menanggapi peran ini. Dia tinggal lama sebagai biarawan untuk memperoleh pendidikan barat dari Prancis dan misionaris Amerika, ia juga merupakan salah satu orang Siam pertama yang mendapatkannya. Dia belajar bahasa Inggris dan bahasa Latin, dan mempelajari ilmu pengetahuan dan matematika. Tidak diragukan lagi, para misionaris berharap untuk mengubah dirinya menjadi Kristen, tetapi kenyataannya ia adalah seorang Buddha yang taat dan nasionalis Siam. Ia berniat menggunakan pengetahuan barat ini untuk memperkuat dan memodernisasi Siam ketika ia naik ke tahta, yang ia lakukan pada tahun 1851. Pada tahun 1840-an  jelas bahwa kedaulatan Siam terancam bahaya dari kekuatan kolonial: ini ditunjukkan dengan terjadinya  Opium Wars antara Inggris melawan Cina pada rentang 1839-1842. Pada tahun 1850 Inggris dan Amerika mengirimkan duta ke Bangkok untuk menuntut akhir dari semua pembatasan perdagangan, pembentukan pemerintahan gaya barat dan melepaskan warga negara mereka dari hukum Siam (ekstrateritorialitas). Pemerintahan Rama III menolak tuntutan ini, sehingga raja penggantinya berada dalam situasi yang terancam. Di ranjang kematiannya, Rama III dilaporkan mengatakan, "Kita tidak akan  berperang lagi dengan Burma dan Vietnam. Kita akan melawan  Barat."
Periode Bangkok > Mongkut

Mongkut naik ke tahta sebagai Rama IV pada tahun 1851, bertekad untuk menyelamatkan Siam dari dominasi kolonial dengan memodernisasi mata pelajaran. Tapi meskipun ia dalam teori monarki mutlak, kekuasaanya terbatas. Setelah menjadi biarawan selama 27 tahun, ia tidak memiliki dasar yang kuat di antara para pangeran kerajaan, dan tidak memiliki aparatur negara modern untuk melaksanakan keinginannya. Usaha  reformasi pertamanya, untuk membangun sistem administrasi modern dan meningkatkan status utang-budak dan perempuan yang sedang frustrasi. Dengan demikian, Rama IV menyambut tekanan barat di Siam. Ini terjadi pada tahun 1855 dalam bentuk sebuah misi yang dipimpin oleh Gubernur Hong Kong, Sir John Bowring, yang tiba di Bangkok dengan tuntutan untuk segera berubah, didukung oleh ancaman kekerasan. Sang Raja segera menyetujui permintaan dengan menyepakati perjanjian baru, yang disebut Perjanjian Bowring, yang membatasi bea masuk hingga 3%, menghapuskan monopoli perdagangan kerajaan, dan diberikan ekstrateritorialitas mata pelajaran Inggris. Kekuatan Barat lainnya segera menuntut dan mendapat konsesi serupa.
Raja segera mempertimbangkan bahwa ancaman nyata Siam berasal dari Prancis, bukan Inggris. Inggris tertarik pada keuntungan komersial, sementara Prancis membangun  kolonial. Mereka menduduki Saigon pada tahun 1859, dan pada tahun 1867 mendirikan protektorat di selatan timur Vietnam dan Kamboja. Rama IV berharap bahwa Inggris akan membela Siam jika ia memberi mereka konsesi ekonomi yang mereka tuntut. Pada masa pemerintahan berikutnya ini membuktikan hanya menjadi ilusi, tetapi memang benar bahwa Inggris melihat Siam sebagai negara penyangga yang bermanfaat antara Burma dan Inggris.
Nawawi Pomolango

| Nawawi Pomolango |
| --- | --- |

 
Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa jabatan 24 November 2023 – 16 Desember 2024
Presiden: Joko Widodo
Pendahulu Firli BahuriPengganti Setyo Budiyanto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa jabatan 20 Desember 2019 – 24 November 2023 Menjabat bersama Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron
Presiden: Joko Widodo
Ketua: Firli Bahuri
Pendahulu Basaria Panjaitan   Saut Situmorang   Laode Muhammad SyarifPengganti Petahana
 
Informasi pribadi
Lahir: 28 Februari 1962 (umur 62) Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Almamater: Universitas Sam Ratulangi   Universitas Pasundan
Profesi: Hakim


Sunting kotak info • L • B
 
Nawawi Pomolango (lahir 28 Februari 1962
) adalah hakim Indonesia berdarah Gorontalo, Sulawesi. Ia menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2019, hingga kemudian dilantik menjadi Ketua Sementara KPK menggantikan Firli Bahuri pada tanggal 27 November 2023. Ia mengawali kariernya di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1992. Pada 1996, ia dimutasi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara. Pada 2001, ia dimutasi ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2005. Ia dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Poso masa jabatan 2010–2012.
Nama Nawawi mulai dikenal saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011-2013 dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2016. Hingga akhir 2017, ia dipromosikan sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.
Lahir di Manado, Nawawi menamatkan pendidikan di SD Negeri XIV Manado, SMP Negeri 1 Manado, dan SMA Negeri 1 Manado. Ia lulus sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Ia mendalami hukum pidana, pada program magister Universitas Pasundan dan lulus pada 2019.
Pada tanggal 20 Desember 2019, Nawawi Pomolango beserta 4 Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, dan menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023.
Pada tanggal 24 November 2023, Nawawi Pomolango dipilih sebagai Ketua KPK Sementara menggantikan Firli Bahuri.
Lalu kemudian pada tanggal 9 Januari 2025 Nawawi Pomolango, S.H., dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Jak Lingko

Halaman ini berisi artikel tentang nama kartu untuk melayani integrasi transportasi umum di DKI Jakarta. Untuk nama angkutan perkotaan di DKI Jakarta yang dikelola oleh Transjakarta, lihat Mikrotrans.
Kartu JakLingko
Aplikasi JakLingko Super App
Kartu/Karcis Jak Lingko  adalah transformasi dari Kartu OK-Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran) di DKI Jakarta. Integrasi layanan transportasi publik ini tidak hanya melibatkan integrasi antara bus besar, bus medium, dan bus kecil di Transjakarta tetapi juga akan melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh kerjasama dengan perusahaan BUMN beserta BUMD Provinsi DKI Jakarta seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL Commuter Line. Sistem pembayaran ini dikelola oleh PT Jaklingko Indonesia.
JakLingko Indonesia

Kartu transportasi dan aplikasi super JakLingko merupakan salah satu solusi pembayaran untuk transportasi publik Jabodetabek yang dilaksanakan oleh PT JakLingko Indonesia; meliputi sistem integrasi pembayaran tiket, tarif, hingga rute yang akan membantu masyarakat dalam bermobilitas ke mana saja menggunakan antar moda transportasi umum di wilayah Jabodetabek.
JakLingko telah dicanangkan pada 29 September tahun 2021 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN RI Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. PT JakLingko Indonesia didirikan berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada BUMD untuk menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi.
JakLingko Indonesia mengintegrasikan sistem pembayaran yang diterapkan pada beberapa moda transportasi di Jabodetabek seperti Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit (LRT) Jakarta, KAI Commuter, serta Transjakarta. Integrasi ini juga akan berkembang kedepannya dengan jenis transportasi lainnya seperti ojek online, taksi, dan lainnya.
Sejarah

JakLingko bermula dari OK Otrip, program transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan yang diluncurkan oleh Transjakarta hasil karya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Program ini memungkinkan penumpang membayar hanya satu kali bayar sebesar Rp 5.000 (atau Rp 3.500 selama masa ujicoba) untuk kemudian menggunakan berbagai layanan bus kecil hingga Transjakarta selama 3 jam. Program ini dianggap akan menurunkan biaya transportasi warga sebanyak 30 persen.
Kartu yang digunakan dalam sistem pembayaran ini berbeda dengan uang elektronik yang selama ini sudah berlaku. Kartu khusus OK Otrip tersedia dengan harga Rp 40.000.
Dalam perkembangannya, angkutan Jak Lingko jenis bus kecil (Mikrotrans) dapat diakses masyarakat dengan tarif Rp 0 menggunakan kartu Jak Lingko yang dapat dibeli dengan harga Rp 30.000 (saldo Rp 10.000). Kartu lama OK OTrip juga tetap dapat digunakan, demikian pula kartu JakCard dari Bank DKI. Per akhir November 2019, sudah terdapat lebih dari 50 rute bus kecil (Mikrotrans) Jak Lingko yang beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kartu Jak Lingko generasi pertama dalam penerbitannya bekerjasama dengan Bank DKI, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri.
Pada tanggal 15 Juli 2020, PT Jakarta Lingko Indonesia didirikan dengan komposisi saham MRT Jakarta sebesar 20%, Transjakarta sebesar 20%, LRT Jakarta sebesar 20%, dan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ, perusahaan patungan MRT Jakarta-KAI) sebesar 40%. Jaklingko Indonesia didirikan untuk mengelola dan mengintegrasikan sistem pembayaran pada semua angkutan umum di DKI Jakarta.
Sejarah > Latar Belakang

Gagasan untuk diadakannya integrasi pembayaran pada moda transportasi di Jabodetabek berawal pada September 2017, saat Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, bersama dengan Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan perjanjian kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU) kepada para Operator Transportasi Publik terkait Integrasi Pembayaran. Cikal bakal lahirnya PT JakLingko Indonesia selanjutnya diawali dengan Rapat Terbatas antara Presiden RI Joko Widodo dengan Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta pada 19 Maret 2019. Rapat Terbatas ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang pada akhirnya tertuang dalam bentuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Sistem Integrasi Pembayaran Antarmoda Se-Jabodetabek.
Sejarah > Pemegang saham

PT JakLingko Indonesia merupakan perusahaan patungan antara PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.
Pada 15 Juli 2020 dilakukannya penandatanganan pemegang saham PT JakLingko Indonesia. Pemegang saham PT JakLingko Indonesia merupakan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebesar 20%, PT Transportasi Jakarta sebesar 20%, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar 20%, dan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ, merupakan perusahaan patungan MRT Jakarta bersama dengan PT Kereta Api Indonesia) sebesar 40%. Penandatanganan ini disaksikan secara langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pranala luar

Situs web resmi Jaklingko Indonesia
Armada angkutan Mikrotrans rute JAK 42 (Kampung Melayu-Pondok Kelapa)
Type 80 (rudal antikapal)

Rudal udara-ke-kapal Tipe 80 (80式空対艦誘導弾, ASM-1) adalah rudal antikapal yang diluncurkan dari udara yang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries. Rudal ini mulai digunakan oleh Angkatan Udara Bela Diri Jepang pada tahun 1980. Platform peluncur utama untuk Tipe 80 adalah Mitsubishi F-1, JASDF F-4EJ Kai dan Mitsubishi F-2.

Massa rudal ni adalah 600 kg, panjang 4,0 m, diameter 335 mm, lebar sayap 1,02 m, lerat hulu ledak 150 kg, mesin roket padat, jangkauan operasional 50 km (27 mil laut), kecepatan maksimum 0,9 Mach, sistem panduan inersia dan terminal radar homing aktif
Rudal ini terutama ditujukan sebagai senjata pertahanan pantai yang diluncurkan dari udara. Bahkan, rudal ini agak lebih canggih dari ini, mampu menyerang target laut dan darat seperti bangunan dan jembatan. Type 80 juga berfungsi sebagai dasar beberapa senjata lainnya; rudal ini merupakan bagian dari sistem SSM-1 yang diluncurkan dari darat dan juga dikembangkan menjadi Type 88 SSM (rudal permukaan-ke-kapal), rudal kapal-ke-kapal Type 90, dan ASM Type 91 dan Type 93.
ASM-1 akan digantikan oleh ASM-3, yang saat ini sedang dalam pengembangan.
Lihat pula

Peluru kendali anti-kapal
ASM-3 (rudal antikapal)
Type 03 Chū-SAM
Type 88 (rudal antikapal)
Type 90 (rudal antarkapal)
Type 93 (rudal antikapal)
Type 12 peluru kendali anti-kapal
Ras kucing

Seekor kucing ras Chinchilla Longhair dan Scottish Fold.
Ras kucing adalah sekelompok kucing domestik yang memiliki karakteristik yang sangat mirip dan telah diterima oleh beberapa Organisasi Pendaftaran Kucing.
Lihat pula

Daftar ras kucing
Werner Best

| Werner Best |
| --- | --- |
Best dengan seragamnya, tahun 1942
 
Reich's Plenipotentiary di Denmark
Masa jabatan November 1942 – 8 Mei 1945
Pendahulu Cécil von Renthe-FinkPengganti Jabatan dihapuskan
 
Informasi pribadi
Lahir: Karl Rudolf Werner Best (1903-07-10)10 Juli 1903 Darmstadt, Kadipaten Agung Hesse, Kekaisaran Jerman
Meninggal: 23 Juni 1989(1989-06-23) (umur 85) Mülheim, Rhine-Westphalia Utara, Jerman Barat
Almamater: Universitas Heidelberg
Profesi: Pengacara
Karier militer
Pihak:  Nazi Jerman
Dinas/cabang:  Schutzstaffel
Masa dinas: 1931–1945
Pangkat: SS-Obergruppenführer
Komando: Amt I, RSHA
Pertempuran/perang: Perang Dunia II


Sunting kotak info • L • B
 
Karl Rudolf Werner Best (10 Juli 1903 - 23 Juni 1989) adalah seorang ahli hukum Jerman, kepala polisi, SS-Obergruppenführer, pemimpin Partai Nazi, dan ahli teori dari Darmstadt. Dia adalah kepala pertama Departemen 1 Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman, dan memprakarsai pendaftaran semua orang Yahudi di Jerman. Sebagai wakil dari SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, ia mengorganisir regu kematian paramiliter SS-Einsatzgruppen yang melakukan pembunuhan massal di wilayah-wilayah yang diduduki Nazi.
Bertugas di pemerintahan pendudukan militer Jerman di Prancis (1940-1942) dan kemudian menjadi administrator sipil di Denmark yang diduduki Jerman (1942-1945). Dihukum karena kejahatan perang di Denmark, ia dibebaskan dari penjara pada tahun 1951. Setelah dibebaskan, Best berkampanye untuk amnesti bagi para penjahat perang Nazi dan menentang penghapusan undang-undang pembatasan. Dia lolos dari tuntutan lebih lanjut di Jerman Barat pada tahun 1972 karena kesehatannya yang buruk dan meninggal pada tahun 1989, pada usia 85 tahun.
Kehidupan awal

Werner Best lahir pada 10 Juli 1903 di Darmstadt, Hesse, namun orang tuanya pindah ke Dortmund saat ia berusia sembilan tahun sebelum menetap di Mainz, di mana ia menyelesaikan pendidikannya. Ayahnya adalah seorang tukang pos yang terbunuh di Prancis pada awal Perang Dunia I. Di masa mudanya, Best mendirikan Liga Pemuda Nasional Jerman dan bergabung dengan Partai Rakyat Nasional Mainz. Antara tahun 1921 dan 1925, dia belajar hukum di Frankfurt, Freiburg, Giessen, dan Universitas Heidelberg, dan pada tahun 1927, dia meraih gelar doktor.
Karena aktivitas perlawanan politiknya terhadap pendudukan Prancis di Ruhr, Best ditangkap dan dipenjara sebentar. Pada tahun 1930, ia bergabung dengan Partai Nazi (NSDAP) dan pada tahun 1931—sebelum Nazi mengambil alih kekuasaan-ia telah menjadi anggota SS. Pada suatu waktu di tahun 1931, ia dipaksa keluar dari dinas kehakiman di negara bagian Hesse, Jerman, setelah ditemukannya Dokumen Boxheim, yang merupakan cetak biru dari sebuah rencana Nazi yang telah ditulisnya.
Administrasi oleh Sekretaris Tetap

Sesuai dengan keputusan kabinet Denmark pada tanggal 9 April 1940 untuk menerima kerja sama dengan pihak berwenang Jerman, polisi Denmark bekerja sama dengan pasukan pendudukan Jerman. Pengaturan ini tetap berlaku bahkan setelah pemerintah Denmark mengundurkan diri pada tanggal 29 Agustus 1943. Pada tanggal 12 Mei 1944, Best menuntut agar polisi Denmark bertanggung jawab untuk melindungi 57 perusahaan yang dianggap Jerman berisiko disabotase oleh gerakan perlawanan Denmark yang semakin kuat. Jika pemerintah sipil Denmark tidak melakukan hal tersebut, total kekuatan polisi Denmark akan dikurangi menjadi 3.000 orang. Nils Svenningsen, yang menjabat sebagai kepala de facto pemerintahan sipil Denmark tanpa adanya pemerintahan Denmark, cenderung menerima permintaan ini, tetapi organisasi kepolisian Denmark menentangnya.
Setelah penolakan atas permintaan Jerman, keadaan darurat diumumkan di Denmark pada tanggal 29 Agustus 1943. Kemudian pada tanggal 19 September 1944, tentara Jerman mulai menangkap anggota kepolisian Denmark; 1.984 polisi dari 10.000 ditangkap dan dideportasi ke kamp konsentrasi dan tawanan perang Jerman, sebagian besar dari mereka ke Buchenwald.
Untuk menghindari deportasi warga Denmark ke kamp konsentrasi Jerman, sekretaris tetap kementerian luar negeri, Nils Svenningsen, pada bulan Januari 1944 mengusulkan pendirian sebuah kamp interniran di Denmark. Best menerima usulan ini, tetapi dengan syarat bahwa kamp tersebut dibangun di dekat perbatasan Jerman. Kamp Penjara Frøslev dibuka pada bulan Agustus 1944.
Best juga mungkin menyabotase pengumpulan populasi Yahudi di Denmark untuk menghindari kegelisahan penduduk Denmark secara umum. Dalam Penyelamatan Yahudi Denmark, rute pelarian utama adalah menyeberangi Øresund ke Swedia dengan perahu. Pada saat yang paling kritis, semua kapal patroli Jerman di daerah tersebut diperintahkan untuk masuk ke pelabuhan selama tiga minggu untuk melakukan pengecatan ulang. Best mungkin telah memberi tahu penjahit Yahudinya tentang perkembangan ini-tetapi pihak berwenang Denmark memuji tangan kanan Best, Georg Duckwitz—yang berkontribusi dalam pelarian sejumlah orang Yahudi. Dalam persidangan di pengadilan Denmark, Best bersikeras bahwa orang-orang Yahudi dapat melarikan diri karena ia memberikan kurma kepada Duckwitz.
Dalam musyawarah pada tanggal 3 Mei 1945 tentang persiapan menghadapi kekalahan Jerman yang akan datang, Best berjuang untuk menghindari penerapan kebijakan bumi hangus di Denmark.
Pasca perang

Setelah perang, Best memberikan kesaksian sebagai saksi di Pengadilan Penjahat Perang Utama di Nuremberg, di mana ia berusaha menampilkan Gestapo sebagai organisasi negara yang tidak berbahaya yang berada di bawah para pemimpin negara dan hampir tidak dapat dibedakan dari polisi kriminal Jerman. Sejarawan Frank McDonough mencirikan kesaksian Best sebagai "penafsiran revisionis tentang Gestapo". Sebagai contoh, Best mengklaim bahwa Gestapo terutama melakukan investigasi sebagai tanggapan atas laporan dari masyarakat umum dan bahwa hanya kasus-kasus pengkhianatan yang serius yang memerlukan "interogasi yang ditingkatkan" di bawah pedoman yang ketat, di mana tidak ada pengakuan yang diperas dari terdakwa.
Pada tahun 1948, Best dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Denmark, tetapi hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun di tingkat banding. Best dibebaskan pada tahun 1951 sebagai bagian dari program amnesti Denmark untuk penjahat perang Nazi. Kembali ke Jerman, ia bekerja di firma hukum Ernst Achenbach di Essen, mengadvokasi amnesti untuk penjahat perang Jerman dan mantan Nazi lainnya. Ia juga menjalin kontak dengan anggota yang disebut Lingkaran Naumann, seperti Werner Naumann, Hans Fritzsche, dan Franz Six. Pada tahun 1952, ia menulis bersama mereka sebuah program nasionalis yang kuat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam upaya mereka menyusup ke Partai Demokratik Bebas. Program ini menganjurkan komitmen terhadap Reich Jerman yang bersatu dengan menolak hak orang Jerman yang diusir untuk kembali ke wilayah asal mereka, dan juga menyatakan penentangan terhadap hukuman yang dijatuhkan pada mantan tentara Jerman oleh Sekutu.
Pada tahun 1958, Best didenda 70.000 mark oleh pengadilan Berlin atas tindakannya sebagai perwira SS selama perang. Pada bulan Maret 1969, Best ditahan dan pada bulan Februari 1972 ia didakwa lagi, ketika tuduhan kejahatan perang lebih lanjut muncul, tetapi ia dibebaskan pada bulan Agustus 1972 dengan alasan bahwa secara medis ia tidak layak untuk diadili. Setelah itu, Best menjadi bagian dari sebuah jaringan yang membantu para mantan anggota Nazi dan menghabiskan waktunya "berkampanye untuk amnesti umum", dan menentang penghapusan undang-undang pembatasan untuk kejahatan Nazi. Ia meninggal dunia di Mülheim, Rhine-Westphalia Utara, pada tanggal 23 Juni 1989.
Best participating in the commemoration for fallen members of the Free Corps Denmark, Copenhagen 17 October 1943
Dokumen promosi karbon tahun 1944 milik Best dari file SS pribadinya
Best (kanan) bersama Erik Scavenius, PM Denmark 1942-1943
Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat

| Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat |
| --- | --- |
Lambang Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat
Dibentuk: 28 Desember 1950
Negara:  Indonesia
Cabang: TNI Angkatan Darat
Bagian dari: Tentara Nasional Indonesia
Moto: Bhudi Dharma Bhakti
Himne: Mars Ajudan Jenderal
Situs web: ditajen-tniad.mil.id
Tokoh
Direktur: Brigadir Jenderal TNI Kris Doni Indriarto
Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat atau Ditajenad adalah salah satu corps di dalam tubuh TNI AD yang mempunyai tugas pokok untuk membina, menyelenggarakan pengurusan di bidang administrasi personel, administrasi umum, dan kesejahteraan moril prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS).