stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Global Alliance of National Human Rights Institutions
Prinsip-Prinsip Paris

Prinsip-Prinsip Paris (Prinsip-Prinsip yang Berkaitan dengan Status Institusi Nasional Hak Asasi Manusia) dikembangkan pada lokakarya internasional yang disponsori oleh PBB yang diadakan di Paris pada bulan Oktober 1991 dan berhasil mempertemukan perwakilan dari lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) yang ada. Tujuan diadakannya lokakarya internasional tersebut adalah untuk meninjau dan memperbarui informasi mengenai institusi-institusi nasional hak asasi manusia yang ada. Para peserta terdiri dari perwakilan dari pemerintah, PBB dan badan antarpemerintah, lembaga hak asasi manusia regional dan LSM dan lembaga penelitian.
Para peserta NHRI ingin menyepakati pernyataan prinsip-prinsip yang akan menetapkan standar minimum internasional untuk pembentukan dan pengoperasian NHRI. Mereka merancang, merundingkan, dan mengadopsi Prinsip-Prinsip Paris. Kemudian, Prinsip-Prinsip Paris dengan cepat mendapat dukungan luas dalam sistem hak asasi manusia PBB. Prinsip-Prinsip Paris disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1992. Kemudian pada Juni 1993, Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia Wina mendesak pembentukan NHRI baru sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris. Pada Desember 1993, Prinsip-Prinsip Paris disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 48/134 20 Desember 1993.
Saat ini, PBB sangat mendorong semua negara untuk membentuk atau memperkuat NHRI sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris. Dorongan ini ditemukan dalam resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB, dalam rekomendasi dari Tinjauan Berkala Universal dan badan pemantau perjanjian, dan dalam laporan prosedur khusus.
Advokasi

NHRI adalah aktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk di tingkat global. Mereka memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi dengan peran negara, masyarakat sipil, dan badan, serta mekanisme PBB. Oleh karena itu, NHRI mempunyai kekuasaan yang besar dalam melakukan advokasi hak asasi manusia melalui GANHRI. Tujuan dari kerja advokasi GANHRI adalah untuk secara positif memengaruhi hasil substantif dari mekanisme dan proses implementasi hak asasi manusia internasional dengan membawa suara dan pengalaman NHRI ke dalam diskusi global. Partisipasi GANHRI dalam acara-acara global tentang hak asasi manusia memberikan lebih banyak visibilitas terhadap pekerjaan NHRI. Dalam menjalankan advokasi, terdapat beberapa badan yang berperan penting untuk berbagi pengalaman dan praktik yang baik untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di dunia, di antaranya:
Advokasi > Dewan Hak Asasi Manusia

GANHRI mendukung anggotanya dalam upaya advokasi individu anggotanya di Dewan Hak Asasi Manusia. GANHRI juga mengoordinasikan dan menyampaikan pernyataan atas nama NHRI di seluruh dunia.
Advokasi > Prosedur Khusus

GANHRI terlibat dengan Prosedur Khusus, terutama Pelapor Khusus tentang migran, tentang hak atas perumahan, tentang pembela hak asasi manusia, tentang hak atas lingkungan yang aman dan hak-hak orang yang dipindahkan secara internal.
Advokasi > Tinjauan Berkala Universal

Pada tahun 2019, GANHRI meluncurkan seri webinar tentang Tinjauan Berkala Universal. Disajikan bersama dengan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Info dari Universal Periodic Review (UPR,) guna mendukung NHRI dalam menyiapkan laporan untuk siklus ketiga UPR.
Advokasi > Badan Perjanjian

GANHRI terlibat dengan badan-badan Perjanjian, khususnya, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Komite Penghilangan Paksa.
Advokasi > Keterlibatan dengan badan dan mekanisme PBB lainnya

Dalam resolusi penting tentang NHRI 70/163 Desember 2015, mengakui peran penting dan kontribusi berharga yang dapat ditawarkan NHRI di seluruh PBB dan mendorong semua mekanisme dan proses PBB untuk lebih meningkatkan partisipasi NHRI, termasuk:
Komisi tentang Status Wanita (the Commission on the Status of Women atau CSW);
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau COSP),
Kelompok Kerja Terbuka PBB tentang  Kelompok Lanjut Usia (the UN Open-ended Working Group on Ageing); dan
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk forum politik tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan (high-level political forum on sustainable development atau HLPF).
Rencana Strategis

Perencanaan Strategi GANHRI umumnya terjadi selama tiga tahun selama rencana diperbarui dalam mengumpulkan kebutuhan terbaru, tren dan perkembangan terjadi dalam aliansi pada periode strategis sebelumnya. Prosesnya partisipatif dan melibatkan anggota, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi tersebut mendefinisikan peta jalan yang memungkinkan anggota, mitra dan staf untuk maju bersama menuju pemenuhan misi GANHRI.
Rencana Strategis > Rencana Strategis 2017-2019

Rencana Strategis 2017-2019 diadopsi pada Rapat Umum GANHRI Maret 2017. Awal terbentuknya Rencana Strategis 2017-2019 berasal dari pertemuan pertama dengan nama baru Aliansi Global NHRI, yaitu GANHRI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Biro GANHRI dan perwakilan NHRI regional. Acara berlanjut sepanjang minggu dengan sesi pertukaran pengetahuan tentang isu-isu tematik yang dipilih melalui Rapat Umum GANHRI pada 7 Maret, dan Konferensi NHRI dalam situasi konflik pada 8 Maret. Acara tersebut kemudian diakhiri dengan diskusi bersama UNICEF tentang pekerjaan NHRI untuk melindungi hak-hak anak mengakhiri seri tersebut. Tujuan utama dari Rencana Strategis GANHRI adalah untuk meningkatkan visibilitas GANHRI dan dampak anggotanya di tingkat internasional dan regional.
Sebelumnya rencana strategis ini masih berdasarkan pada ICC. Rencana strategis terakhir ICC dikembangkan pada tahun 2012 dan 2013 di bawah kepemimpinan Ketua ICC dari APF pada tahun 2012, Dr. Moussa Burayzat, dan mulai tahun 2013 di bawah kepemimpinan Ketua ICC yang baru dari NANHRI, Adv. Adv Lawrence Mabendle Mushwana. Rencana tersebut mencakup periode dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016. Prosesnya mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam dokumen proses yang terperinci. Prosesnya dimulai dengan analisis situasi baik untuk lingkungan eksternal maupun internal dan termasuk survei yang dikirimkan ke semua anggota.
Rencana Strategis > Rencana Strategis 2020-2022

Rencana strategis saat ini yang secara resmi diadopsi pada Sidang Umum GANHRI 2020, mencakup periode 2020-2022. Pada Strategi 2020-2022 yang telah disusun dalam proses konsultasi multi-tahap yang dimulai pada Mei 2019, melibatkan Kantor Pusat GANHRI, kantor Ketua dan Sekretaris, serta Biro dan pengamatnya dan dengan difasilitasi oleh konsultan eksternal. Hasil keseluruhan dari strategi ini adalah bahwa GANHRI dapat berkontribusi untuk membangun, memperkuat, mendukung, menyatukan, mengoordinasikan upaya bersama dan mewakili anggotanya di tingkat global secara signifikan terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Sepanjang periode strategis ini GANHRI mempunyai keinginan, yaitu:
Berkontribusi terhadap pembentukan, penguatan, akreditasi, dan berkelanjutan;
Pengembangan kapasitas NHRI, serta perlindungan mereka saat berada di bawah ancaman;
Mengkonsolidasikan dirinya sebagai aliansi global NHRI, menyatukan di tingkat global para anggotanya untuk berkolaborasi, terlibat, dan belajar;
Membawa suara NHRI anggotanya ke PBB yang relevan dan forum global lainnya; dan
Beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi sebagai organisasi yang profesional, efektif, diatur dengan baik, dan efisien.
Akreditasi

Sub-Komite Akreditasi (The Sub-Committee on Accreditation atau SCA) dari GANHRI memiliki mandat untuk meninjau dan menganalisis aplikasi akreditasi dan membuat rekomendasi kepada Biro GANHRI tentang kepatuhan pelamar sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris. NHRI yang dianggap mematuhi Prinsip-Prinsip Paris diakreditasi dengan "Status A", sementara sebagian yang mematuhi diakreditasi dengan "Status B". Pada 2021, GANHRI terdiri dari 117 anggota dengan 84 NHRI terakreditasi "A" dan 33 NHRI terakreditasi "B". NHRI yang berstatus mempunyai hak partisipasi independen di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, lembaga-lembaga pendukung dan beberapa lembaga dan mekanisme Majelis Umum. Mereka memenuhi syarat untuk keanggotaan penuh GANHRI, termasuk hak untuk memilih dan memegang posisi di pemerintahan. NHRI terakreditasi dengan "B", "C" dan "tidak ada status" berpartisipasi dalam pertemuan GANHRI, tetapi tidak dapat memilih atau memegang posisi pemerintahan.
Akreditasi > Kriteria Proses Akreditasi

Pemberian akreditasi GANHRI dimulai dari peringkat dari A hingga C dan berdasarkan pada 6 kriteria yang ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip Paris yang meliputi:
Mandat yang luas dan jelas sesuai dengan standar HAM universal;
Otonomi dari Pemerintah;
Kemerdekaan yang dijamin oleh undang-undang atau Konstitusi;
Pluralisme;
Sumber daya yang mencukupi; dan
Kewenangan investigasi yang memadai.
Berdasarkan pada tingkat kepatuhannya terhadap enam kriteria di atas, NHRI harus diakreditasi oleh GANHRI melalui SCA dengan mempertimbangkan tiga status, yakni: (A) Kesesuaian sepenuhnya dengan Prinsip-Prinsip Paris; (B) Kesesuaian hanya sebagian dengan Prinsip-Prinsip Paris; (C) Tidak sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris.
Keanggotaan

GANHRI dipimpin oleh Ketua dengan masa jabatan tiga tahun dan bergilir di antara empat kelompok regional. Ketua GANHRI berkewajiban untuk memberikan kepemimpinan strategis dan manajemen organisasi Aliansi Global. Dalam melakukan itu, ia berkonsultasi dan bekerja sama erat dengan semua jaringan regional, termasuk ENNHRI. Saat ini Ketua GANHRI dijabat oleh Dr. Freddy Carrión Intriago Diarsipkan 2023-06-04 di Wayback Machine. hingga tahun 2022. Pemilihan ketua baru biasanya dilaksanakan pada saat Rapat Umum Tahunan GANHRI. Adapun rapat GANHRI lainnya meliputi Rapat Biro GANHRI dan Sub-Komite Akreditasi, serta Konferensi Internasional GANHRI yang diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dengan kapasitasnya sebagai Sekretariat GANHRI.
Keanggotaan > Majelis Umum

Majelis Umum atau General Assembly adalah badan permusyawaratan tertinggi GANHRI. Beberapa tugas yang dijalankan oleh Majelis Umum meliputi:
Mengadopsi dan meninjau program kegiatan;
Bertanggung jawab untuk memilih badan pemerintahan dan memantau kegiatan Biro GANHRI;
Bertanggung jawab untuk menyetujui amandemen Statuta GANHRI; dan
Menyetujui anggaran dan laporan keuangan.
Keanggotaan > Biro

Aliansi Global GANHRI dikelola oleh sebuah Biro yang merupakan panitia pelaksana (dewan direksi) GANHRI. Biro dibentuk berdasarkan Pasal 43 Statuta GANHRI. Dewan ini terdiri dari 16 anggota, di mana empat anggotanya masing-masing berasal dari jaringan regional GANHRI Afrika, Amerika, Asia-Pasifik, dan Eropa. Kelompok regional diwakili oleh empat NHRI "status A" terpilih dari masing-masing daerah. Keanggotaan Biro digilir setelah tiga tahun. Salah satu fungsi utama Biro adalah menilai aplikasi keanggotaan, meninjau dan menentukan status akreditasi NHRI, mengikuti rekomendasi dari Sub-Komite Akreditasi (SCA). SCA bertemu dua kali setahun untuk membuat rekomendasi kepada Biro tentang status akreditasi NHRI. Biro mempunyai beberapa wewenang seperti:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan resolusi Majelis Umum
Bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi GANHRI termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur organisasi;
Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
Memantau akun keuangan dan layanan kepada anggota.
Hal terpenting dari Biro adalah bertanggung jawab atas keputusan tentang akreditasi anggota.
| No>  | Nama | Jabatan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Freddy Carrión Intriago | Ketua GANHRI, Defensor del Pueblo of Ecuador |
| 2. | Ali Bin Samikh Al-Marri | Sekretaris GANHRI, Ketua dari National Commission for Human Rights of Qatar |
| 3. | Mohamed Fayek | Ketua bagian Afrika, National Council for Human Rights of Egypt |
| 4. | Marie Claire Mukasine | Afrika, National Commission for Human Rights Rwanda |
| 5. | John Robert Walters | Afrika, Ombudsperson’s Office of Namibia |
| 6. | Mwamba Mwamus Mushikonke | Afrika, National Human Rights Commission of the Democratic Republic of Congo |
| 7. | José Apolonio Tobar Serrano | Ketua bagian Amerika, Procurador Derechos Humanos El Salvador |
| 8. | Marie-Claude Landry | Amerika, Human Rights Commission Canada |
| 9. | Juan José Böckel | Amerika, Defensoria del Pubelo de la Nación de Argentina |
| 10. | Rosalind Croucher | Ketua bagian Asia Pasifik, Australia Human Rights Commission |
| 11. | Alaa Al Armouti | Asia Pasifik, The National Centre for Human Rights Jordan |
| 12. | Choi Young-ae | Asia Pasifik, National Human Rights Commission of Korea |
| 13. | Caroline Fennell | Ketua bagian Eropa, Ireland Human Rights and Equality Commission |
| 14. | Maria Gavouneli | Eropa, National Commission for Human Rights Greece |
| 15. | Lora Vidovic | Eropa, Office of the Ombudsperson Croatia |
| 16. | Erinda Ballanca | Eropa, People's Advocate Albania |
Keanggotaan > Kantor Pusat

Kantor Pusat GANHRI terletak di Jenewa, Swiss, tepatnya di dalam Palais des Nations. Kantor Pusat terdiri dari staf permanen dan pekerja magang dan dapat dianggap sebagai markas aliansi administratif. Adapun tugas dari Kantor Pusat GANHRI, di antaranya:
Memberikan dukungan teknis dan tematik kepada NHRI dan badan tata kelolanya;
Memainkan peran utama dalam pengembangan dan implementasi rencana strategis GANHRI; dan
Memberikan layanan dan dukungan langsung kepada anggota, sejalan dengan misi dan mandat organisasi.
| No>  | Nama | Jabatan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katharina Rose | Representatif Jenewa |
| 2. | Ileana Bello | Manajer Operasi |
| 3. | Julia Griffiths | Petugas Keuangan |
| 4. | Joana Sabra | Pengurus Bidang Komunikasi dan Digital |
| 5. | Laia Evia | Petugas Bidang Hak Asasi Manusia |
| 6. | Jessica El Melhem | Kepala Koordinator |
Keanggotaan > Sub-Komite Akreditasi

Sub-Komite Akreditasi (Committee on Accreditation atau SCA) merupakan badan yang bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi akreditasi di bawah naungan OHCHR. SCA terdiri dari satu institusi status 'A' dari masing-masing dari empat jaringan regional NHRI, meliputi:
Afrika (Conseil national des droits de l'homme dari Maroko);
Amerika (Komisi Hak Asasi Manusia Kanada);
Asia-Pasifik (Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina); dan
Eropa (Commission nationale konsultatif des droits de l'homme dari Prancis).
Keanggotaan > Komite Keuangan

Komite Keuangan terdiri dari empat anggota dari Lembaga Status A yang ditunjuk oleh masing-masing dari empat jaringan regional. Masa jabatan anggota Komite adalah selama tiga tahun, dan dapat diperpanjang satu kali. Dalam keanggotaannya, anggota Komite memilih seorang Ketua, untuk diangkat secara bergilir menurut wilayah. Ketua Komite Keuangan menjabat selama tiga tahun sejak tanggal pengangkatan. Ketua saat ini adalah NHRI India beserta anggota lainnya, yaitu.
Afrika (Conseil national des droits de l'homme dari Maroko);
Amerika (Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile); dan
Eropa (Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia Inggris).
Mitra Kerja Sama

Di luar badan pemerintahan formal (Majelis Umum, Biro dan sub-komitenya), GANHRI terkait erat bekerja sama dengan berbagai mitra, di antaranya:
Jaringan NHRI Regional (APF, ENNHRI, NANHRI, RINDHCA);
PBB, khususnya OHCHR (yang merupakan Sekretariat GANHRI), dengan UNDP; dan
Dengan mitra dari masyarakat sipil dan LSM.
Pengelompokan NHRI Regional dalam GANHRI > Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF)

Asia-Pacific Forum of National Human Rights (APF) (Indonesia: Forum Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia-Pasifik) adalah organisasi keanggotaan lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) dari seluruh kawasan Asia Pasifik. Forum Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia-Pasifik menghadiri Lokakarya Regional pertama NHRI di Australia pada tahun 1996, sebagai organisasi yang diberi mandat untuk mendukung pembentukan dan penguatan NHRI di wilayah tersebut. Konsep ini secara resmi diterima pada tahun 1997. Saat ini, telah sebanyak 25 lembaga HAM nasional yang telah berkoalisi dalam APF. Tujuan mendasar dari APF adalah untuk mendukung pembentukan lembaga hak asasi manusia nasional yang independen di kawasan Asia Pasifik dan untuk memperkuat lembaga anggota untuk melakukan pekerjaan ini. APF juga menyatukan anggota regional, dan membangun kemitraan dengan yang lain, untuk mengatasi beberapa tantangan hak asasi manusia paling serius dan kompleks. Sekretariat APF saat ini berbasis di Australia. APF dipimpin oleh Sekretariat yang diketuai oleh Direktur Sekretariat APF yang terpilih melalui diskusi pemilihan dengan anggota APF.
Semua anggota NHRI dapat mengakses berbagai program, kegiatan, dan layanan APF, tetapi hanya anggota penuh yang dapat memberikan suara pada keputusan Dewan Forum dan membuat nominasi untuk Dewan Penasihat Ahli Hukum. Forum mempromosikan kesadaran tentang peran lembaga dalam mempromosikan hak asasi manusia, serta memberikan dukungan langsung kepada NHRI melalui kesempatan pelatihan seperti pertukaran staf dan saran untuk mematuhi Prinsip-Prinsip Paris melalui lokakarya regional dan pedoman khusus.
Pengelompokan NHRI Regional dalam GANHRI > Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI)

Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI) (Indonesia: Jaringan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Afrika) adalah badan payung regional yang menyatukan 46 Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Afrika (NHRI). NANHRI, yang Sekretariatnya berbasis di Nairobi, Kenya, terdaftar di bawah hukum Kenya sebagai badan hukum independen dan telah beroperasi sejak 2007. Jaringan berusaha untuk mendukung dan memperkuat Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional di Afrika serta untuk memfasilitasi koordinasi dan kerja sama di antara organisasi sendiri dan dengan aktor hak asasi manusia utama lainnya di tingkat regional dan internasional.
NHRI Afrika pada umumnya mengacu pada badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam yurisdiksi masing-masing melalui penanganan pengaduan dan melakukan penyelidikan, melakukan penelitian, advokasi dan program pendidikan sejalan dengan Prinsip-Prinsip Paris. NANHRI mempunyai visi, yaitu menjadikan benua dengan NHRI yang efektif; berkontribusi pada peningkatan budaya hak asasi manusia dan keadilan bagi setiap orang Afrika. Misi NANHRI adalah untuk mendukung, melalui kerja sama nasional, sub-regional, regional dan internasional, pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional agar mereka dapat lebih efektif menjalankan mandat pemantauan, pemajuan, perlindungan hak asasi manusia dan advokasi.
NANHRI dipandu dalam usahanya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Transparansi
Akuntabilitas
Keterbukaan
Kerja sama
Profesionalisme
Kesetaraan gender
NANHRI memiliki lima organ utama yang terdiri dari Majelis Umum (terdiri dari semua anggota NHRI), Komite Pengarah, Komite Akreditasi, Biro, dan Sekretariat. Untuk mendukung para anggotanya, NANHRI menyelenggarakan konferensi bagi para anggota NHRI untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.
Pengelompokan NHRI Regional dalam GANHRI > European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) (Indonesia: Jaringan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Eropa) adalah organisasi keanggotaan lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) dari seluruh kawasan Eropa. ENNHRI berisikan lebih dari 40 Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) di seluruh Eropa untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Jaringan organisasi regional ini menyediakan platform untuk kolaborasi dan solidaritas dalam mengatasi tantangan hak asasi manusia dan suara bersama untuk NHRI di kawasan Eropa. Sebagai salah satu dari empat jaringan regional, ENNHRI dan anggotanya berpartisipasi dalam semua Rapat Umum.
Visi ENNHRI adalah memastikan penikmatan hak asasi manusia secara universal dan efektif di seluruh Eropa, sedangkan misinya adalah mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dengan memperkuat, mendukung, dan menghubungkan NHRI Eropa. Dalam menjalankan tugasnya, ENNHRI memegang teguh nilai-nilai penting di antaranya:
Menghormati standar hak asasi manusia internasional;
Transparansi;
Kerja sama;
Akuntabilitas;
Non-diskriminasi dan menghormati keragaman;
Partisipasi;
Kemerdekaan; dan
Solidaritas
Lebih lanjut, ENNHRI turut menangani sejumlah masalah hak asasi manusia di Eropa, dengan fokus pada:
Demokrasi dan supremasi hukum;
Hak ekonomi dan sosial;
Perlindungan Suaka dan Migrasi;
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
Hak Asasi Manusia dalam (Pasca-) Konflik.
Selain itu, ENNHRI juga memfasilitasi kerja kolektif di antara NHRI Eropa di bidang-bidang berikut:
Bisnis dan hak asasi manusia
Mengkomunikasikan hak asasi manusia
Hak lansia
Hak penyandang disabilitas
ENNHRI juga telah terlibat dengan Dialog Hak Asasi Manusia Arab-Eropa yang dirancang untuk mendorong dialog yang produktif antara NHRI di Eropa dan dunia Arab. Dialog tersebut diprakarsai pada tahun 2005 oleh Institut Hak Asasi Manusia Denmark dan Pusat Nasional Hak Asasi Manusia Yordania. Dengan diadakannya dialog tersebut, dapat memberikan peluang NHRI di kedua wilayah tersebut, untuk berdiskusi membahas isu-isu lintas sektor hak asasi manusia dan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dengan berbagi praktik dan pengalaman terbaik, serta membantu NHRI di wilayah Arab untuk membangun jaringan regional.
Pengelompokan NHRI Regional dalam GANHRI > The Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas (RINDHCA)

The Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas (RINDHCA) (Indonesia: Jaringan Lembaga Nasional untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Amerika adalah  organisasi keanggotaan lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) dari seluruh kawasan Amerika. Organisasi ini memiliki 14 anggota semua dengan hak dan kemampuan yang sama untuk berkontribusi pada Jaringan sebagai anggota Majelis Umum. Jaringan Lembaga Nasional di Amerika mengumpulkan laporan tahunan dari semua anggota dan anggota dengan status "A'" dapat mengirimkan rekomendasi dan laporan tertulis kepada Organisasi Negara-Negara Amerika.