Petambakan, Madukara, Banjarnegara
Sejarah > Awal Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

Setelah wafatnya Adipati Wargo Utomo I (Adipati Wirasaba) dalam perjalanan pulang setelah menghadap Sultan Hadiwijaya (Sultan Pajang) akibat adanya kesalahpahaman Utusan (Gandek) dari Kerajaan Pajang dalam mengartikan perintah Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, yang diperkuat dengan fitnah Demang Toyareka (Adik Adipati Wargo Hutomo), pucuk pimpinan Kadipaten Wirasaba mengalami kekosongan. Untuk selanjutnya Wirasaba dipimpin oleh Patih yang telah mewakili Adipati sejak menghadap Sultan.
Para Putera Adipati tidak ada yang berani menggantikan kedudukan ayahnya sebelum mendapat izin dari Kanjeng Sultan di Pajang.
Menyadari kesalahannya yang menyebabkan wafatnya Adipati Wargo Utomo I, Sultan Hadiwijaya mengutus Tumenggung Tambakbaya mengirimkan surat kepada keluarga Adipati Wargo Utomo I di Wirasaba yang isinya mengharapkan kehadiran salah satu putera Adipati Wargo Utomo I menghadap Sultan. Namun demikian tak satu pun putera Adipati Hargo Utomo I yang bersedia menghadap. Hal ini karena, disamping duka yang belum hilang, ada kekhawatiran akan mendapat perlakuan yang sama.
Akhirnya Tumenggung Tambakbaya meminta Joko Kaiman (menantu Adipati) untuk memenuhi panggilann Sultan menghadap ke Pajang. Atas persetujuan saudara-saudara iparnya, berangkatlah Joko Kaiman menghadap.
Di Pajang, Sultan menjelaskan duduk permasalahan sehingga Adipati Hargo Hutomo terbunuh dan menyempaikan permohonan maaf kepada semua putera Adipati dan masyarakat Wirasaba. Dalam kesempatan itu pula, Sultan mengangkat Joko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba menggantikan Adipati Wargo Hutomo I, bergelar Adipati Wargo Hutomo II.
Menyadari statusnya hanya sebagai putera menantu, maka demi menjaga keutuhan keluarga, setelah diangkat menjadi Adipati, Joko Kaiman (Wargo Hutomo II) mengeluarkan kebijakan yaitu membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 (empat) Kadipaten kecil untuk saudara-saudara iparnya, yaitu:
1.	Kadipaten Wirasaba diserahkan kepada Kyai Ngabei Wargo Wijoyo;
2.	Kadipaten Merden, diserahkan kepada Kyai Ngabei Wiro Kusumo;
3.	Kadipaten Banjar Petambakan diserahkan kepada Kyai Ngabei Wiroyudo, dan
4.	Kadipaten Banyumas di Daerah Kejawar dipimpin sendiri oleh Wargo Hutomo II.
Kebijakan ini disetujui semua saudara iparnya dan mendapatkan izin dari Sultan Pajang. Karena kebijakannya membagi Daerah Wirasaba menjadi 4(empat) Kadipaten ini, Kyai Adipati Wargo Hutomo II mendapat julukan Adipati Mrapat.
Peristiwa tersebut merupakan awal adanya pemerintahan Kadipaten Banjar Petambakan, cikal bakal Kabupaten Banjarnegara, sehingga kini peringatan HUT Kabupaten Banjarengara diubah menjadi tanggal 26 Pebruari, yang dihitung semenjak menghadapnya Joko Kaiman kepada Sultan Pajang yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 Syawal, atau 26 Pebruari 1571.
Perubahan efektif mulai berlaku sejak ditandatanganinya Peraturan Daerah pada sidang Paripurna DPRD bulan Maret 2019.
Sedangkan Peringatan Hari Jadi tahun 2019 tatap dilaksanakan tanggal 22 Agustus dengan agenda Kegiatan Sarasehan dan Sosialisasi Peraturan Daerah No:6 Tahun 2019 Tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, di Pendopo Dipayudha Adhi Graha.
Perubahan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571, mendasar pada Babad Kalibening yang merupakan sumber sejarah Banyumas dimana disebutkan bahwa pada Hari Senin Pon tanggal 1 Syawal 978 H. bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1571, setelah Sultan Pajang menobatkan menantu Adipati Wirasaba yaitu Raden Joko Kaiman kemudian membagi wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4 Kadipaten yaitu: Kadipaten Banyumas Kadipaten Pamerden, Kadipaten Wirasaba dan Kadipaten Banjar Petambakan.