Trans Batam
Sejarah

Pada 26 Juli 2004, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Soenarno menetapkan Kota Batam sebagai kota percontohan di bidang transportasi perkotaan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2004. Hal tersebut menjadi dasar penyusunan tim pembentuk Trans Batam yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 162 Tahun 2004. Trans Batam secara resmi mulai beroperasi di Kota Batam pada 18 Juli 2005 dengan dibukanya koridor Sekupang–Batam Centre sebagai koridor pertama layanan bus kota ini. Pada saat itu, layanan bus ini berstatus sebagai Bus Pilot Project (BPP) dan dikelola oleh Perum DAMRI.
Pada 10 Februari 2016, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Zulhendri mengatakan bahwa Dishub Kota Batam berencana untuk membuka 3 koridor baru pada bulan itu. Adapun koridor-koridor yang dimaksud, yaitu: Jodoh–Batam Centre, Tanjung Piayu–Batam Centre, dan Tanjung Uncang–Batam Centre. Pada bulan Mei tahun itu, Batam Today melaporkan bahwa koridor-koridor tersebut telah mulai beroperasi.
Pada 15 Maret 2016, puluhan sopir angkutan kota (angkot) Batam, termasuk sopir Bimbar dan Dapur-12, melakukan aksi mogok dan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam akibat rencana pemerintah untuk mengubah trayek, menambah armada, dan membuka koridor baru Trans Batam di wilayah Dapur-12 dan Jodoh. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Batam melakukan pengurangan armada bus pada koridor Tanjung Uncang–Batam Centre yang semula 8 menjadi 4 unit serta mempersingkat jam operasional dari pukul 06:00–18:00 WIB menjadi pukul 08:00–17:00 WIB pada 16 Maret 2016. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya keluhan dari masyarakat Batam yang menggunakan layanan koridor tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi kesalahpahaman antara sopir angkot dengan sopir Trans Batam yang menimbulkan pertikaian antarpihak. Akibatnya, puluhan karyawan Trans Batam melakukan aksi mogok dan unjuk rasa pada 14 April 2016. DPRD dan masyarakat Kota Batam pun mulai mendesak Pemerintah untuk segera melakukan tindakan pada bulan itu. Setelah ditemukannya kesepakatan antara pihak terkait, Pemerintah Kota Batam mengembalikan jumlah armada bus menjadi 8 unit dan jadwal operasional menjadi pukul 06:00–18:00 WIB pada 3 Mei 2016.
Pada 30 Juni 2016, Wali Kota Batam Muhammad Rudi secara resmi melepas 15 unit bus Trans Batam baru. Adapun tarif perjalanan bus kota ini pada tahun tersebut, yaitu sebesar Rp4.000 untuk penumpang umum dan Rp2.000 untuk pelajar.
Pada 1 Februari 2017, Pemerintah Kota Batam membuka Koridor Punggur–Jodoh sebagai koridor kedelapan Trans Batam.
Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019, jumlah penumpang tahunan Trans Batam pada tahun tersebut mencapai 2.647.305 orang. Selain itu, Tribun Batam melaporkan bahwa jumlah armada bus Trans Batam mencapai 82 unit pada bulan Januari tahun itu.
Pada 25 September 2020, Pemerintah Kota Batam mulai menerapkan sistem pembayaran QRIS bagi pengguna Trans Batam di wilayah Dataran Engku Puteri. Guna menyesuaikan tarif terhadap keadaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pembayaran secara nontunai, Pemerintah menaikkan tarif Trans Batam melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan pada 27 September 2021, dengan rincian: Rp6.000 untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk pelajar untuk pembayaran secara tunai dan Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 untuk pelajar untuk pembayaran secara nontunai. Selanjutnya, pada bulan April 2022, Dishub Kota Batam merilis aplikasi Sistem Informasi Penumpang Trans Batam (SIP TB) melalui Google Play. Dalam aplikasi ini, terdapat fitur pemantauan lokasi bus dan layanan pembelian tiket secara nontunai. Pada 1 Januari 2023, sistem pembelian tiket secara tunai pada Trans Batam secara resmi dihentikan dan pengguna diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara nontunai.
Pada 29 Desember 2023, Pemerintah Kota Batam meluncurkan 20 unit bus baru untuk armada Trans Batam. Armada bus baru ini memiliki motif batik khas Batam dengan fasilitas AC, CCTV, dan GPS. Dalam pengoperasiannya, pemerintah menggunakan skema buy the service (BTS), yaitu memberi subsidi kepada pihak swasta, dengan PT Bagong Dekaka Makmur ditunjuk sebagai mitra operator, untuk mengoperasikan armada bus tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim mengatakan bahwa dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi dengan nilai sekitar Rp12.000 per kilometer kepada pihak mitra. Meskipun terjadi peningkatan layanan, tarif layanan perjalanan bus ini masih sama pada tahun tersebut, yaitu: Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 untuk pelajar.
Pada 12 Juli 2024, Pemerintah Kota Batam, melalui Badan Layanan Usaha Daerah Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam, melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penerapan Kartu Uang Elektronik (KUE) pada Trans Batam dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan PT Nusantara Global Inovasi. Pada bulan yang sama, Dishub Kota Batam menambah Koridor Punggur–Nongsa sebagai koridor kesembilan Trans Batam.