stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Uni Eropa

Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, yaitu kembali ke tahun 1950-an.
Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggotanya.
Pada tanggal 12 Oktober 2012, Uni Eropa ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel tahun 2012.
Sejarah

Artikel utama: Sejarah Uni Eropa
Penyatuan negara-negara di Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern. Percobaannya telah dilakukan beberapa kali dalam sejarah Eropa melalui pemaksaan. Bangsa Kelt mengawali usaha tersebut sekitar tiga ribu tahun lalu dan berhasil mendominasi wilayah Eropa. Kemudian, wilayah kekuasaan bangsa Kelt di Eropa ditaklukan dan diperintah oleh Kekaisaran Roma dengan memusatkan pemerintahan di Mediterania. Selema beberapa ratus tahun kemudian, Karolus Agung dari Kerajaan Franka mendirikan Kekaisaran Romawi Suci dan menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar. Kekuasaannya bertahan selama beberapa ratus tahun. Lalu pada periode tahun 1800-an, diadakan penyatuan Eropa oleh Napoleon Bonaparte tetapi hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Hal yang sama terjadi pada penaklukan Eropa oleh Jerman Nazi pada tahun 1940-an.
Karena koleksi bahasa Eropa dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan pendudukan dari negara-negara yang tidak bersedia sehingga menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerja sama dan persamaan anggota dibuat oleh pasifis Victor Hugo pada 1851. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat karena adanya dorongan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu, dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951) yang ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.
Setelah itu, terbentuk juga European Economic Community yang didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian, komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah ber-evolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.
Sejarah > Asal mula

Informasi lebih lanjut: Ide persatuan Eropa sebelum 1948
Setelah Perang Dunia Pertama, atau tepatnya pada Perang Dunia Kedua organisasi ini memperoleh internasionalisme mereka dengan pembentukan Sistem Bretton Woods pada tahun 1944, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 dan Uni Prancis (1946Templat:Non breaking en dash1958), yang terakhir mengarahkan dekolonisasi dengan kemungkinan mengintegrasikan koloninya ke dalam komunitas Eropa. Dalam hal ini terlihat Integrasi Eropa selama perang, sebagai penangkal nasionalisme ekstrem yang telah menghancurkan sebagian benua di dunia.
Manifesto penjara Ventotene tahun 1941 oleh Altiero Spinelli menyebarkan integrasi Eropa melalui Perlawanan Italia dan setelah tahun 1943 melalui Gerakan Federalis Eropa. Kemudian Winston Churchill dipanggil pada tahun 1943 untuk "Dewan Eropa" pasca-perang kemudian, pada tanggal 19 September 1946 di Universitas Zürich, secara kebetulan bersamaan dengan Kongres Hertenstein dari Persatuan Federalis Eropa, untuk Eropa Amerika. Richard von Coudenhove-Kalergi, yang berhasil mendirikan organisasi tertua untuk integrasi Eropa, Uni Paneropa Uni Parlemen Eropa (EPU) selama periode antar perang, yang didirikan pada bulan Juni 1947.
Menjelang akhir Perang Dunia II, Tiga Kekuatan Sekutu membahas Konferensi Teheran dan Konferensi Moskow 1943 tentang rencana untuk membentuk lembaga bersama. Hal ini menyebabkan keputusan di Konferensi Yalta pada tahun 1944 untuk memasukkan Prancis sebagai Kekuatan Sekutu Keempat dan membentuk Komisi Penasihat Eropa, yang juga kemudian digantikan oleh Dewan Menteri Luar Negeri dan Dewan Kendali Sekutu, menyusul penyerahan Jerman dan Perjanjian Potsdam pada tahun 1945.
Sejarah > Perjanjian Roma (1958 - 1972)

Pada tahun 1957, Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat menandatangani Perjanjian Roma, yang menciptakan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dan membentuk serikat pabean. Mereka juga menandatangani pakta lain yang menciptakan Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom) untuk kerja sama dalam mengembangkan tenaga nuklir. Kedua perjanjian mulai berlaku pada tahun 1958. Meskipun EEC dan Euratom dibuat terpisah dari ECSC, mereka berbagi pengadilan yang sama, dan Majelis Umum. EEC dipimpin oleh Walter Hallstein (Komisi Hallstein) dan Euratom dipimpin oleh Louis Armand (Komisi Armand) dan kemudian Étienne Hirsch (Hirsch Komisi). OEEC pada gilirannya direformasi pada tahun 1961 menjadi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan keanggotaannya diperluas ke negara-negara non-Eropa, AS dan Kanada. Selama tahun 1960-an, ketegangan mulai terlihat, dengan Prancis berusaha membatasi kekuatan supranasional. Namun demikian, pada tahun 1965 sebuah kesepakatan dicapai, dan pada tanggal 1 Juli 1967 Perjanjian Penggabungan menciptakan satu set institusi untuk tiga komunitas, yang secara kolektif disebut sebagai Komunitas Eropa.
Sejarah > Kebangkitan pertama, dan kerjasama Eropa (1973 - 1993)

Evolusi lebih lanjut dari Bendera ECSC
1973–1980: Denmark, Irlandia, dan Britania Raya bergabung
1981–1985: Yunani bergabung
1986–2002: Portugal dan Spanyol bergabung
Pada tahun 1973, komunitas diperluas hingga mencakup Denmark (termasuk Greenland), Irlandia, dan Britania Raya. Norwegia telah bernegosiasi untuk bergabung pada waktu yang sama, tetapi para peserta referendum Norwegia menolak keanggotaannya. Ostpolitik dan détente yang mengikutinya mengarah pada pembentukan badan pan-Eropa pertama yang benar-benar, Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE), pendahulu dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Pada tahun 1979, pemilihan langsung pertama ke Parlemen Eropa diadakan. Yunani bergabung pada tahun 1981. Pada tahun 1985, Greenland meninggalkan komunitas ini menyusul perselisihan atas hak penangkapan ikan. Pada tahun yang sama, Perjanjian Schengen membuka jalan bagi terciptanya perbatasan terbuka tanpa kontrol paspor antara sebagian besar negara anggota dan beberapa negara non-anggota. In 1986, the European flag began to be used by the EEC dan Undang-Undang Eropa Tunggal ditandatangani. Portugal dan Spanyol bergabung pada tahun 1986.
Sejarah > Perjanjian Maastricht, Amsterdam dan Nice (1993 - 2004)

Uni Eropa secara resmi didirikan ketika Perjanjian Maastricht—yang arsitek utamanya adalah Horst Köhler, Helmut Kohl dan François Mitterrand—mulai berlaku pada 1 November 1993. Perjanjian tersebut juga memberi nama Komunitas Eropa kepada EEC, meskipun telah disebut demikian sebelum perjanjian tersebut. Dengan rencana perluasan lebih lanjut untuk mencakup bekas negara komunis di Eropa Tengah dan Timur, serta Siprus dan Malta, Kriteria Kopenhagen bagi calon anggota untuk bergabung dengan UE disepakati pada bulan Juni 1993. Perluasan UE memperkenalkan tingkat kerumitan dan perselisihan baru.
Sejarah > Perjanjian Lisbon, dan Brexit (2004 - sekarang)

Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania menjadi anggota UE. Belakangan tahun itu, Slovenia mengadopsi euro, diikuti oleh Siprus dan Malta pada tahun 2008, Slovakia pada tahun 2009, Estonia pada tahun 2011, Latvia pada tahun 2014, dan Lituania pada tahun 2015.
Pada tanggal 1 Desember 2009, Perjanjian Lisbon mulai berlaku dan mereformasi banyak aspek UE. Secara khusus, itu mengubah struktur hukum Uni Eropa, menggabungkan sistem tiga pilar UE menjadi satu badan hukum yang dilengkapi dengan status hukum, menciptakan presiden Dewan Eropa, yang pertama adalah Herman Van Rompuy, dan memperkuat posisi perwakilan tinggi serikat untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan.
Kebijakan utama

Pergantian nama dari "Masyarakat Ekonomi Eropa" ke "Masyarakat Eropa" ke "Uni Eropa" menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam Uni Eropa.
Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor.
Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Regions didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Maastricht.
Kedua, kebijakan Uni Eropa mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.
Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol bantuan negara, dan liberalisasi.
Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif Uni Eropa yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa. Akibat dari hal ini adalah hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.
Kooperasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa, sepakat untuk bekerja sama dan mengoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.
Ketegangan antara Uni Eropa dan kompetensi nasional (atau subnasional) bertahan lama dalam perkembangan Uni Eropa. (Lihat pula Antar-pemerintahanisme vs.  Supra-nasionasisme (atas), Euroskeptisisme.)
Semua negara calon anggota harus memberlakukan undang-undang agar selaras dengan kerangka hukum Eropa bersama, yang dikenal sebagai Acquis Communautaire. (Lihat pula Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) and Langit Tunggal Eropa.)
Lihat tabel negara yang ikut serta dalam sejumlah inisiatif.
Kebijakan utama > Kebijakan eksternal

Suatu tarif eksternal bersama bea cukai dan posisi yang sama dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional.
Pendanaan untuk program-program di negara-negara calon anggota dan negara-negara Eropa Timur lainnya serta bantuan ke banyak negara berkembang melalui program Phare and Tacis-nya.
Pembentukan sebuah pasar tunggal Masyarakat Energi Eropa melalui Perjanjian Komunitas Energi Eropa Tenggara.
Kebijakan utama > Kerja sama dan harmonisasi di wilayah-wilayah lain

Kebebasan bagi warga Uni Eropa untuk ikut memilih dalam pemilihan pemerintahan setempat dan Parlemen Eropa di negara anggota mana pun juga.
Kerja sama dalam masalah-masalah kriminal, termasuk saling berbagi intelijen (melalui EUROPOL dan Sistem Informasi Schengen), perjanjian tentang definisi bersama mengenai kejahatan, dan prosedur-prosedur ekstradisi.
Suatu kebijakan luar negeri bersama sebagai sebuah sasaran masa depan, tetapi masih lama baru akan terwujud. Pembagian antarnegara anggota (dalam surat delapan) dan anggota-anggota yang saat itu belum bergabung (dalam surat Vilnius) pada saat penyerbuan Irak 2003 menyoroti seberapa jauh sasaran ini berada di depan sebelum ia dapat menjadi kenyataan.
Suatu kebijakan keamanan bersama sebagai suatu sasaran, termasuk pembentukan Satuan Reaksi Cepat Eropa dengan 60 ribu anggota untuk maksud-maksud memelihara perdamaian, seorang staf militer Uni Eropa, dan sebuah pusat satelit Uni Eropa (untuk maksud-maksud intelijen).
Kebijakan bersama tentang asilum dan imigrasi.
Pendanaan bersama untuk penelitian dan pengembangan teknologi, melalui Rancangan Program untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi selama empat tahun. Rancangan Program Keenam berlaku dari 2002 hingga 2006.
Negara anggota > Subdivisi

Subdivisi negara anggota didasarkan pada Nomenklatur Unit Teritorial untuk Statistik (NUTS), sebuah geocode standar untuk keperluan statistik. Standar tersebut, yang diadopsi pada tahun 2003, dikembangkan dan diatur oleh Uni Eropa, sehingga hanya mencakup negara anggota UE secara detail. Nomenklatur Unit Teritorial untuk Statistik berperan penting dalam mekanisme pengiriman Dana Struktural dan Dana Kohesi Uni Eropa dan untuk menemukan area di mana barang dan jasa tunduk pada undang-undang pengadaan publik Eropa harus disampaikan.
Peta Nomenklatur subdivisi Unit Teritorial untuk Statistik (NUTS) (sebelum 2018, termasuk negara anggota non-UE)
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
Negara anggota > Negara kandidat

Ada delapan negara yang diakui kandidat keanggotaannya, yaitu: Albania, Bosnia dan Herzegovina, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia, Turki dan Ukraina. Norwegia, Swiss dan Islandia telah mengajukan aplikasi keanggotaan di masa lalu, tetapi kemudian dibekukan atau ditarik mereka. Selain itu, Georgia dan Kosovo secara resmi diakui sebagai kandidat potensial, dan telah mengajukan permohonan keanggotaan.
Politik

Artikel utama: Politik Uni Eropa
Politik Uni Eropa dibangun sebagai bentuk integrasi Eropa atas nilai-nilai demokrasi pada tiap negara anggota Uni Eropa. Rasa saling percaya menjadi prinsip utama yang disepakati bersama oleh anggota Uni Eropa dalam membangun dan memperkuat politiknya. Sejarah politik Uni Eropa dimulai sejak Uni Eropa didirikan. Politik Uni Eropa bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Eropa dengan cara mengatasi semua masalah geopolitik yang dialaminya. Perhatian utamanya meliputi diplomasi, hukum internasional, negosiasi, dan multilateralisme. Politik Uni Eropa terbentuk sebagai usaha untuk menghapuskan tradisi perang secara militer dalam penyelesaian masalah antarnegara di Eropa.
Kekuatan politik Uni Eropa dibangun atas dasar pengakuan, kendali dan kekuasaan atas wilayah Uni Eropa yang membentuk organisasi regional yang mempunyai kekuasaan yang bersifat mancanegara. Sementara itu, integritas Eropa sebagai tujuan politik Uni Eropa dihambat oleh defisit demokrasi dengan pengadaan referendum oleh beberapa negara anggota Uni Eropa. Tujuan politik Uni Eropa juga dihambat oleh ketakutan masyarakat di negara anggota Uni Eropa terhadap hilangnya kedaulatan nasional.
Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan pada Perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak dapat diraih secara memadai oleh hanya sebuah negara anggota. Hukum yang dicanangkan oleh institusi Uni Eropa dikeluarkan dalam beberapa cara, secara umum hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: hukum yang mulai berlaku tanpa kebutuhan untuk mengukur implementasi skala nasional dan hukum yang berlaku dengan kebutuhan tersebut.
Politik > Pemerintahan

Uni Eropa memiliki tujuh institusi: Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Wewenang untuk meneliti dan mengamendemen legislasi dibagi antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, sementara tugas eksekutif ditangani oleh Komisi Eropa dan, secara terbatas, oleh Dewan Eropa (tidak boleh disamadengankan dengan Dewan Uni Eropa yang disebut terlebih dahulu). Kebijakan moneter eurozone diatur oleh Bank Sentral Eropa. Penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa dan perjanjian-perjanjian dipastikan oleh Mahkamah Eropa. Di samping itu, terdapat juga badan-badan tambahan yang bertugas untuk memberikan saran bagi Uni Eropa atau beroperasi dalam area yang spesifik.
Politik > Komisi Eropa

Artikel utama: Komisi Eropa
Artikel utama: Presiden Komisi Eropa
Komisi Eropa (bahasa Inggris: European Commission) adalah badan eksekutif Uni Eropa. Bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, badan ini adalah salah satu dari tiga institusi utama yang menjalankan pemerintahan Uni Eropa.Komisi Eropa adalah pelaksana dari Uni Eropa untuk mempromosikan kepentingan secara umum. Kantor administrasiKomisi Eropa terletak di Brussel. Komisi Eropa dimaksudkan sebagai suatu badan yang independen terhadap negara-negara anggota Uni Eropa. Komisi Eropa membuat keputusan-keputusan atas kepentingan politik dan arahan strategis bagi Uni Eropa. Peranan utama Komisi Eropa adalah mengusulkan dan menerapkan perundang-undangan, dan bertindak sebagai 'pengawal kesepakatan' yang memberikan dasar hukum bagi Uni Eropa.
Komisi Eropa bertindak memegang fungsi eksekutif dan bertanggung jawab untuk memprakarsai legislasi dan kepemimpinan harian Uni Eropa. Komisi juga menjadi motor integrasi Eropa. Komisi bekerja sebagai kabinet pemerintahan, dengan 27 Komisaris yang bekerja dalam area kebijakan yang berbeda-beda, satu orang dari setiap negara anggota. Namun, Komisaris terikat pada komitmen untuk mewakili kepentingan Uni Eropa sebagai keseluruhan, bukan kepentingan negara masing-masing.
Salah satu dari 27 anggota kabinet menjabat sebagai Presiden Komisi (saat ini Ursula von der Leyen), ditunjuk oleh Dewan Eropa. Dua puluh enam Komisaris lainnya kemudian ditunjuk oleh Dewan Uni Eropa dengan persetujuan presiden yang dinominasikan. Setelah itu. Parlemen Eropa menyelenggarakan pemilihan untuk persetujuan atas ke-27 Komisaris sebagai satu badan. Setelah Presiden Komisi, Komisaris yang paling menonjol adalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, ex officio Wakil Presiden Komisi.
Politik > Dewan Eropa

Artikel utama: Dewan Eropa
Artikel utama: Presiden Dewan Eropa
Dewan Eropa memberikan pengarahan kepada Uni Eropa dan mengadakan sidang sedikitnya empat kali setahun. Dewan Eropa terdiri dari Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan satu wakil per negara anggota (baik kepala negara maupun kepala pemerintahan). Dewan Eropa digambarkan oleh beberapa pihak sebagai "otoritas politik tertinggi" Uni Eropa. Dewan Eropa aktif terlibat dalam negosiasi perubahan perjanjian dan mendefinisikan agenda dan strategi kebijakan Uni Eropa.
Dewan Eropa menggunakan peran kepemimpinannya untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota dan institusi-institusi Uni Eropa, serta untuk menyelesaikan krisis politik dan perbedaan pendapat atas masalah dan kebijakan kontroversial. Secara eksternal, Dewan Eropa berfungsi sebagai "Kepala Negara kolektif" dan meratifikasi dokumen penting (misalnya perjanjian dan persetujuan internasional).
Pada tanggal 19 November 2009, Herman Van Rompuy terpilih sebagai Presiden permanen pertama Dewan Eropa. Pada tanggal 1 Desember 2009, Perjanjian Lisboa diberlakukan dan Van Rompuy mulai menjabat untuk memastikan representasi eksternal Uni Eropa, menggerakkan konsensus, dan menyelesaikan perbedaan antar anggota merupakan tugas Presiden, baik selama konvokasi Dewan Eropa maupun pada periode waktu antara dua konvokasi. Dewan Eropa (European Council) merupakan institusi yang berbeda dengan Majelis Eropa (Council of Europe), organisasi internasional yang lepas dari Uni Eropa.
Politik > Parlemen

Artikel utama: Parlemen Eropa
Artikel utama: Presiden Parlemen Eropa
Parlemen Eropa membentuk setengah badan legislatif Uni Eropa (setengah lainnya adalah Dewan Uni Eropa, lihat di bawah). Sebanyak 736 (akan segera menjadi 751) Anggota Parlemen Eropa (Inggris: MEP) secara langsung dipilih oleh warga negara Uni Eropa setiap lima tahun berdasarkan perwakilan proporsional suara yang dikumpulkan oleh masing-masing partai politik. Meskipun Parlemen Eropa dipilih secara nasional, para anggota duduk menurut fraksi politik dan bukan berdasarkan kewarganegaraan mereka. Setiap negara memiliki sejumlah jatah kursi yang kemudian dibagi menjadi konstituen sub-nasional yang tidak mempengaruhi sifat proporsional dari sistem suara.
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa meluluskan undang-undang secara bersama-sama di hampir semua wilayah di bawah prosedur legislatif biasa. Hal ini juga berlaku untuk masalah anggaran Uni Eropa. Pada akhirnya, Komisi bertanggung jawab kepada Parlemen, memerlukan persetujuan Parlemen untuk menjabat, dan harus melaporkan kembali kepada Parlemen serta tunduk pada kritik atau pertidaksetujuan dari Parlemen. Presiden Parlemen Eropa melaksanakan peran pembicara (speaker) dalam parlemen dan mewakili Parlemen secara eksternal. Presiden Parlemen Eropa dan Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen Eropa setiap dua setengah tahun.
Politik > Pengadilan Eropa

Artikel utama: Pengadilan Eropa
Artikel utama: Presiden Pengadilan Eropa
Politik > Dewan Uni Eropa

Artikel utama: Dewan Uni Eropa
Dewan Uni Eropa, atau yang sering kali disebut sebagai Dewan, dan terkadang sebagai Dewan Menteri, membentuk setengah bagian lain dari lembaga legislatif Uni Eropa yang mendampingi Parlemen. Dewan terdiri dari seorang menteri dari setiap negara anggota. Komposisi Dewan dapat berubah-ubah dan bergantung pada bidang kebijakan yang ditangani. Meskipun komposisi yang berbeda, Dewan tetap dianggap sebagai satu tubuh. Selain fungsi legislasi, Dewan juga melakukan fungsi eksekutif dalam Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan.
Politik > Anggaran

Pertumbuhan Berkelanjutan/Sumber Daya Alam (38.6%)
Daya Saing untuk Pertumbuhan dan Pekerjaan (13.1%)
Eropa global (6.1%)
Kohesi Ekonomi, Teritorial dan Sosial (34.1%)
Administrasi (6.4%)
Keamanan dan Kewarganegaraan (1.7%)
Kedua puluh tujuh negara anggota Uni Eropa memiliki anggaran yang disepakati, yaitu sebesar € 120,7 miliar untuk tahun 2007 dan € 864,3 miliar untuk periode 2007–2013. Anggaran tersebut merupakan 1,10% dan 1,05% dari perkiraan PDB negara-negara anggota Uni Eropa untuk periode masing-masing. Sebagai perbandingan, pengeluaran Inggris untuk tahun 2004 diperkirakan akan € 759 miliar, dan Prancis diperkirakan telah menghabiskan € 801 miliar. Pada tahun 1960, anggaran dari Komunitas Ekonomi Eropa adalah sebesar 0,03% dari PDB.
Dalam anggaran 2010 sebesar € 141,5 miliar, item pengeluaran terbesar adalah kohesi dan daya saing, yaitu sekitar 45% dari total anggaran, disusul oleh pertanian dengan sekitar 31% dari total anggaran. Pembangunan pedesaan, lingkungan, dan perikanan memakan sekitar 11% anggaran, administrasi sekitar 6%, Uni Eropa sebagai mitra global dan kewarganegaraan, kebebasan, keamanan, dan keadilan menjadi juru kunci dengan hanya sekitar 6% dan 1% dari seluruh anggaran Uni Eropa dipergunakan untung masing-masing ihwal.
Lembaga kelima Uni Eropa, Mahkamah Audit Eropa, memastikan bahwa anggaran Uni Eropa dipertanggungjawabkan dengan benar. Mahkamah menyediakan laporan audit untuk setiap tahun buku kepada Dewan dan Parlemen. Parlemen menggunakan laporan audit untuk memutuskan antara menyetujui atau menolak penanganan anggaran Komisi. Mahkamah juga memberikan pendapat dan usulan undang-undang keuangan dan tindakan anti-penipuan.
Pengadilan Auditor secara hukum berkewajiban memberikan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa "pernyataan keyakinan atas keandalan rekening dan legalitas serta keteraturan transaksi yang mendasarinya". Mahkamah belum pernah memberikan persetujuan absolut terhadap rekening UE sejak tahun 1993.
Politik > Gambaran kedudukan Eropa

| Legislatif | Legislatif | Eksekutif | Yudikatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Dewan Eropa | Dewan Eropa | Komisi Eropa | Pengadilan Eropa |
| Dewan Uni Eropa | Parlemen Eropa | Komisi Eropa | Pengadilan Eropa |