Kebijakan Domestik Putin
Latar Belakang

Kebijakan domestik Putin, terutama di awal masa kepresidenannya yang pertama, ditujukan untuk menciptakan "kekuasaan vertikal" yang ketat. Pada 13 Mei 2000, ia mengeluarkan dekrit yang membagi 89 subyek federal Rusia antara 7 distrik federal yang diawasi oleh perwakilannya sendiri untuk memfasilitasi administrasi federal. Putin juga menerapkan kebijakan perluasan subjek federal: jumlah mereka berkurang dari 89 pada tahun 2000 menjadi 83 saat ini setelah okrug otonom Rusia digabungkan dengan subjek induknya.
Menurut Stephen White, Rusia di bawah kepresidenan Putin memperjelas bahwa mereka tidak berniat membangun "edisi kedua" dari sistem politik Amerika atau Inggris, melainkan sebuah sistem yang lebih dekat dengan tradisi dan keadaan Rusia sendiri.  Pemerintahan Putin sering digambarkan sebagai " demokrasi berdaulat ".  Pertama kali diusulkan oleh Vladislav Surkov pada Februari 2006, istilah tersebut dengan cepat memperoleh perhatian di Rusia dan bisa dibilang menyatukan berbagai elit politik di sekitarnya. Menurut para pendukungnya, tindakan dan kebijakan pemerintah di atas segalanya harus mendapat dukungan rakyat di dalam Rusia sendiri dan tidak ditentukan dari luar negeri.
Pada Juli 2000, menurut undang-undang yang diusulkan olehnya dan disetujui oleh Majelis Federal Rusia , Putin memperoleh hak untuk memberhentikan kepala subjek federal. Pada tahun 2004, pemilihan gubernur secara langsung dengan suara terbanyak diakhiri. Hal ini dilihat oleh Putin sebagai langkah yang diperlukan untuk menghentikan kecenderungan separatis dan menyingkirkan para gubernur yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Tindakan tersebut terbukti bersifat sementara: pada tahun 2012, seperti yang diusulkan oleh penerus Putin, Dmitry Medvedev, pemilihan langsung gubernur diperkenalkan kembali. Bersamaan dengan kembalinya gubernur terpilih, reformasi Medvedev juga menyederhanakan pendaftaran partai politik dan mengurangi jumlah tanda tangan yang diwajibkan oleh partai non-parlemen dan kandidat independen untuk berpartisipasi dalam pemilu,  sehingga membatalkan atau melonggarkan lebih lanjut pembatasan yang diberlakukan oleh sebelumnya. Legislasi yang didukung Putin. Khususnya, undang-undang pemilu yang keras telah menjadi salah satu tindakan pemerintah yang dilakukan di bawah kepresidenan Putin yang telah dikritik oleh banyak media independen Rusia dan komentator Barat sebagai anti-demokrasi.
Selama masa jabatan pertamanya di kantor, Putin bergerak untuk mengekang ambisi politik beberapa oligarki era Yeltsin , yang mengakibatkan pengasingan atau pemenjaraan orang-orang seperti Boris Berezovsky , Vladimir Gusinsky , Mikhail Khodorkovsky ; oligarki lain segera bergabung dengan kubu Putin.
Putin memimpin pertarungan intensif dengan kejahatan terorganisir dan terorisme yang menghasilkan tingkat pembunuhan dua kali lebih rendah pada tahun 2011,  serta pengurangan yang signifikan dalam jumlah tindakan teroris pada akhir tahun 2000-an (dekade).
Putin berhasil mengkodifikasikan hukum pertanahan dan hukum pajak dan mengumumkan kode-kode baru tentang hukum perburuhan, administrasi, pidana, komersial dan perdata.  Di bawah kepresidenan Medvedev, pemerintah Putin menerapkan beberapa reformasi penting di bidang keamanan negara, reformasi polisi Rusia, dan reformasi militer Rusia .