Perkara Yunani
Latar belakang > Kudeta 21 April 1967

Pada 21 April 1967, perwira-perwira angkatan bersenjata yang berhaluan kanan melancarkan kudeta tak lama sebelum pemilihan umum legislatif Yunani 1967 sempat digelar. Mereka mengklaim bahwa kudeta ini diperlukan untuk "menyelamatkan" Yunani dari "ancaman" komunis. Para perwira ini lalu membentuk junta Yunani yang merupakan sebuah kediktatoran militer. Maklumat pertama yang dikeluarkan junta Yunani adalah Maklumat Kerajaan no. 280 yang menyatakan keadaan darurat dan menangguhkan beberapa pasal dalam Konstitusi Yunani 1952. Kemudian, lebih dari 6.000 orang yang dianggap sebagai musuh rezim ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Lawan-lawan junta juga menjadi korban pemecatan dan penyensoran. Dalam kurun waktu beberapa bulan setelah kudeta, demonstrasi anti-junta di gelar di berbagai tempat di luar Yunani. Usulan untuk menuntut Yunani di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa pertama kali disampaikan dalam koran Denmark Politiken sekitar seminggu setelah kudeta.
Junta Yunani dikritik habis-habisan di Majelis Parlemen Majelis Eropa akibat pelanggaran HAM yang telah dilakukannya. Pada 24 April, Majelis Parlemen memperdebatkan masalah Yunani. Para perwakilan dari Yunani tidak hadir dalam pertemuan ini karena junta telah membubarkan parlemen Yunani dan membatalkan surat kepercayaan para perwakilan tersebut. Pada 26 April, Majelis Parlemen mengeluarkan Direktif 256 yang memerintahkan penyelidikan terkait hilangnya anggota perwakilan Yunani di Majelis Parlemen. Direktif ini juga menyerukan kembalinya demokrasi parlementer dan konstitusional di Yunani serta menentang "segala tindakan yang bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia". Walaupun Majelis Parlemen dan Komite Menteri Majelis Eropa tidak ingin mengucilkan Yunani, mereka tidak dapat mengabaikan kudeta yang telah terjadi karena hal tersebut akan merusak legitimasi Majelis Eropa.
Pada 3 Mei 1967, junta Yunani mengirim sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal Majelis Eropa. Surat ini menyatakan bahwa Yunani telah memasuki keadaan darurat, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi dapat dibenarkan oleh Pasal 15 Konvensi HAM Eropa. Surat ini secara implisit mengakui bahwa junta tidak menghormati HAM, sehingga Belanda, Swedia, Norwegia, dan Denmark lalu menjadikan surat ini sebagai dasar untuk melayangkan keluhan kepada Komisi HAM Eropa. Yunani sendiri tidak memberikan alasan terkait penangguhan hak-hak dalam Konvensi HAM Eropa hingga 19 September. Pada tanggal tersebut, Yunani menegaskan bahwa keadaan darurat didasarkan pada situasi politik sebelum dilancarkannya kudeta. Komisi HAM Eropa merasa bahwa keterlambatan Yunani dalam memberikan alasan telah melewati batas wajar.
Pada 22–24 Mei, Komite Hukum Majelis Eropa berkumpul dan mengusulkan pengeluaran resolusi yang mengecam junta. Komite Pengarah Majelis Eropa lalu menetapkan Resolusi 346 pada 23 Juni. Resolusi ini menyatakan bahwa Yunani telah melanggar Pasal 3 Statuta Majelis Eropa yang mengatur bahwa "Setiap negara anggota ... wajib menerima asas rule of law dan asas bahwa semua orang di yurisdiksi masing-masing memiliki hak asasi dan kebebasan dasar." Resolusi ini mengungkapkan "harapan agar pemerintah negara anggota Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia akan membawa perkara Yunani, baik secara terpisah maupun bersama, ke Komisi Hak Asasi Manusia Eropa sesuai dengan Pasal 24 Konvensi". Pada 10 September, Majelis Parlemen memperdebatkan dokumen yang dipersiapkan oleh Komite Hukum. Dokumen ini menyatakan bahwa penangguhan Konvensi HAM Eropa oleh Yunani tidak dapat dijustifikasi secara hukum, meskipun dokumen tersebut juga mengakui bahwa hanya Komisi HAM Eropa yang dapat mengeluarkan temuan yang mengikat secara hukum.