stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Gereja Santo Martinus, Kematen an der Krems

| Gereja Santo Martinus |
| --- | --- |
Gereja Katolik Paroki Santo Martinus, Kematen an der Krems
bahasa Jerman: Pfarrkirche Hl. Martin
Gereja Santo Martinus, Kematen an der Krems
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 48°6′38.164″N 14°11′28.345″E﻿ / ﻿48.11060111°N 14.19120694°E﻿ / 48.11060111; 14.19120694
Lokasi: Kematen an der Krems
Negara: Austria
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Gereja paroki
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Paroki: Kematen an der Krems
Dekenat: Kremsmünster
Keuskupan: Linz
 
Gereja Santo Martinus (bahasa Jerman: Pfarrkirche Hl. Martin) adalah sebuah gereja paroki Katolik yang terletak di Kematen an der Krems, Austria. Gereja ini termasuk ke dalam wilayah dekanat Kremsmünster, Keuskupan Linz dan didedikasikan kepada Santo Martinus.
Tombolo, Somba Opu, Gowa

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Tombolo.
Tombolo adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Batangkaluku  Bonto-Bontoa  Bontoramba  Kalegowa  Katangka  Mawang  Paccinongang  Pandang-Pandang  Romangpolong  Samata  Sungguminasa  Tamarunang  Tombolo  Tompobalang
Penyiksaan

Tentara Viet Cong yang ditangkap, ditutup matanya dan diikat dalam posisi tertekan oleh pasukan Amerika Serikat selama Perang Vietnam, 1967
Penyiksaan (bahasa Inggris: torture) adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah kepada seseorang. Alasan-alasan dilakukannya penyiksaan antara lain sebagai hukuman, untuk mendapatkan pengakuan, sebagai metode interogasi untuk mendapatkan informasi, atau untuk mengintimidasi pihak ketiga. Beberapa definisi penyiksaan terbatas pada tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh negara, tetapi terdapat pula definisi penyiksaan termasuk yang dilakukan oleh organisasi non-negara.
Penyiksaan telah dilakukan oleh banyak negara sepanjang sejarah, dari zaman kuno hingga zaman modern. Pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, negara-negara Barat menghapus penggunaan penyiksaan secara formal dalam sistem peradilan, tetapi penyiksaan terus digunakan. Berbagai metode penyiksaan yang digunakan seringkali dilakukan dalam kombinasi; bentuk penyiksaan fisik yang paling umum adalah pemukulan. Sejak abad kedua puluh, banyak penyiksa yang lebih memilih metode penyiksaan tanpa bekas luka atau psikologis untuk memberikan penyangkalan atas penyiksaan yang telah dilakukan. Banyak penyiksa yang beroperasi dalam lingkungan organisasi yang permisif yang memfasilitasi dan mendorong perilaku mereka. Korban utama penyiksaan biasanya adalah orang-orang yang miskin dan terpinggirkan yang diduga melakukan kejahatan biasa. Namun, penyiksaan juga terkadang dilakukan kepada tahanan politik, yang kurang mendapatkan perhatian. Hukuman badan dan hukuman mati terkadang dianggap sebagai bentuk penyiksaan, meskipun hal ini adalah kontroversial secara internasional.
Penyiksaan dapat bertujuan untuk mematahkan keinginan korban, menyakiti korban, hingga menghancurkan pilihan dan personalitas yang mereka miliki. Penyiksaan adalah salah satu pengalaman yang paling menghancurkan yang dapat dialami seseorang dan juga dapat berdampak negatif pada individu dan institusi yang melakukannya. Penelitian opini publik menunjukkan penentangan umum terhadap penyiksaan. Penyiksaan dilarang menurut hukum internasional untuk semua negara dalam semua keadaan dan secara eksplisit dilarang oleh beberapa perjanjian internasional. Oposisi terhadap penyiksaan mendorong pembentukan gerakan hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. Penyiksaan terus menjadi masalah hak asasi manusia yang penting. Meskipun insidennya telah menurun, penyiksaan masih dilakukan oleh sebagian besar negara.
Definisi

Penyiksaan (dari bahasa Latin torcere: untuk memelintir) didefinisikan sebagai tindakan yang secara disengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah pada korban, yang biasanya merupakan seseorang yang berada di bawah kendali pelaku. Perlakuan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksa korban untuk mengaku, memberikan informasi, atau untuk menghukum mereka. Definisi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan hanya mengakui penyiksaan yang dilakukan oleh negara. Sebagian besar sistem hukum mengakui agen penyiksa yang bertindak atas nama negara, dan beberapa definisi menambahkan kelompok bersenjata non-negara, kejahatan terorganisasi, atau individu pribadi yang bekerja di fasilitas yang dipantau negara (seperti rumah sakit). Definisi yang paling luas tentang penyiksaan mendeskripsikan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku penyiksaan. Tingkat keparahan dari perbuatan agar dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan adalah aspek yang paling kontroversial dari definisi penyiksaan; seiring berjalannya waktu, lebih banyak tindakan yang kini dianggap sebagai penyiksaan. Pendekatan purposif, yang diikuti oleh para sarjana seperti Manfred Nowak dan Malcolm Evans, membedakan penyiksaan dari bentuk-bentuk lain dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dengan mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada tingkat keparahannya. Definisi lain, seperti yang digunakan dalam Konvensi Antar-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan, berfokus pada tujuan penyiksa "untuk melenyapkan personalitas korban".
Sejarah > Sebelum penghapusan

Di sebagian besar masyarakat pada zaman kuno, periode abad pertengahan, dan awal modern, penyiksaan dianggap sebagai praktik yang diterima secara hukum dan moral. Terdapat bukti arkeologi terkait penyiksaan di Eropa Neolitik Awal, sekitar 7.000 tahun yang lalu. Penyiksaan acap kali disebutkan dalam sumber-sumber sejarah mengenai Asiria dan Persia Akemeniyah.
Banyak masyarakat yang dulu menggunakan penyiksaan baik sebagai bagian dari proses peradilan maupun sebagai sebuah hukuman, meskipun beberapa sejarawan memisahkan sejarah penyiksaan dari sejarah hukuman yang menyakitkan. Secara historis, penyiksaan dipandang sebagai cara yang dapat diandalkan untuk memperoleh kebenaran, sebagai hukuman yang sesuai, dan untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Penyiksaan diatur secara hukum dengan pembatasan ketat terhadap metode yang diizinkan; metode yang paling umum di Eropa pada masa lampau meliputi alat penyiksaan the rack dan strappado.  Di sebagian besar masyarakat, warga negara dapat disiksa secara hukum hanya dalam keadaan luar biasa untuk kejahatan serius seperti pengkhianatan, seringkali hanya jika telah ada beberapa bukti pendukung. Sebaliknya, orang-orang yang bukan warga negara seperti orang asing dan budak umumnya rentan menjadi korban penyiksaan.
Penyiksaan jarang terjadi di Eropa abad pertengahan awal, tetapi menjadi lebih umum dipraktekkan antara tahun 1200 dan 1400. Karena para hakim abad pertengahan menggunakan standar pembuktian yang sangat tinggi, mereka kadang-kadang baru mengizinkan penyiksaan ketika terdapat bukti tidak langsung yang menunjukkan seseorang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Hal ini dilakukan jika tidak ada dua saksi mata yang diperlukan sebagai pembuktian untuk menghukum seseorang tanpa adanya pengakuan terdakwa. Penyiksaan merupakan proses yang mahal yang hanya digunakan dalam memeriksa kejahatan yang paling serius. Sebagian besar korban penyiksaan adalah pria yang dituduh melakukan pembunuhan, pengkhianatan, atau pencurian. Pengadilan gereja abad pertengahan dan Inkuisisi menggunakan penyiksaan sebagai bagian aturan prosedural yang sama seperti pengadilan sekuler. Kesultanan Utsmaniyah dan Iran pada masa Dinasti Qajar menggunakan penyiksaan dalam kasus-kasus ketika bukti tidak langsung menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, meskipun hukum Islam secara tradisional menganggap bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan tidak dapat diterima.
Sejarah > Penghapusan dan penggunaannya yang berlanjut

Selama abad ketujuh belas, penyiksaan tetap legal, tetapi intensitas praktiknya menurun. Ketika dihapuskan di abad ke-18 dan awal abad ke-19, penyiksaan tidak lagi menjadi penting bagi sistem peradilan pidana di negara-negara Eropa. Teori-teori yang membuat penyiksaan dihapuskan antara lain karena munculnya ide-ide Pencerahan tentang nilai kehidupan manusia, pengurangan standar pembuktian dalam kasus pidana, pandangan populer yang tidak lagi melihat rasa sakit sebagai penebusan moral, dan perluasan penjara sebagai pengganti atas eksekusi mati atau hukuman yang menyakitkan. Tingkat penggunaan penyiksaan menurun setelah praktik penyiksaan dihapus dan semakin dianggap tidak dapat diterima. Tidak diketahui apakah penyiksaan juga menurun di negara-negara non-Barat atau koloni Eropa selama abad kesembilan belas. Di Tiongkok, penyiksaan yudisial—dipraktikkan selama lebih dari dua milenium, yakni sejak dinasti Han — pencambukan, dan lingchi (pemotongan) sebagai alat eksekusi dilarang pada tahun 1905. Penyiksaan di Tiongkok terus berlanjut sepanjang abad kedua puluh dan dua puluh satu.
Penyiksaan digunakan secara luas oleh kekuatan kolonial untuk menundukkan perlawanan; penyiksaan kolonial mencapai puncaknya ketika terjadi perang anti-kolonial di abad kedua puluh. Diperkirakan 300.000 orang disiksa selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954–1962), dan Inggris serta Portugal juga menggunakan penyiksaan dalam upaya mempertahankan teritori kerajaan mereka. Negara-negara merdeka di Afrika, Timur Tengah, dan Asia sering menggunakan penyiksaan pada abad kedua puluh, tetapi tidak diketahui apakah itu terdapat peningkatan dibandingkan pada periode abad kesembilan belas. Penggunaan penyiksaan di Eropa meningkat karena penemuan polisi rahasia, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dan munculnya negara komunis dan fasis.
Penyiksaan juga digunakan oleh pemerintah komunis dan anti-komunis selama Perang Dingin di Amerika Latin, dengan perkiraan 100.000 hingga 150.000 korban penyiksaan oleh rezim yang didukung Amerika Serikat. Negara-negara dengan praktik penyiksaan yang jarang terjadi selama abad kedua puluh adalah negara-negara demokrasi liberal Barat, tetapi bahkan di sana penyiksaan digunakan terhadap etnis minoritas atau tersangka kriminal dari kelas yang terpinggirkan, dan selama perang di luar negeri melawan penduduk asing. Setelah serangan 9/11, pemerintah Amerika Serikat memulai program penyiksaan di luar negeri sebagai bagian dari "perang melawan teror". Penggunaan penyiksaan oleh Amerika Serikat di Abu Ghraib terungkap kepada publik dan menarik perhatian internasional. Meskipun pemerintahan George W. Bush mencemooh larangan internasional atas penyiksaan, pemerintah Amerika Serikat menyebut metodenya "teknik interogasi yang ditingkatkan" dan menyangkal bahwa praktik itu adalah penyiksaan. Sebuah studi tahun 2016 menyimpulkan bahwa penyiksaan telah menurun di 16 negara sejak 1985, meskipun praktik penyiksaan juga memburuk di beberapa negara lain.
Tujuan > Hukuman

Penyiksaan sebagai hukuman sudah ada sejak zaman kuno, dan masih digunakan di abad ke-21. Ketika sistem peradilan tidak berfungsi atau penjara penuh sesak, polisi melakukan penyiksaan sebagai hukuman instan pada pemuda-pemuda dan membebaskan mereka tanpa tuntutan; praktek ini umum di banyak negara di dunia. Penyiksaan semacam itu dapat dilakukan di kantor polisi rumah korban, atau di tempat umum. Di Afrika Selatan, polisi terlihat menyerahkan tersangka kepada warga. Jenis kekerasan di luar proses hukum ini sering dilakukan di depan umum. Hal ini secara diskriminatif menargetkan kelompok minoritas dan kelompok terpinggirkan dan mungkin didukung oleh opini publik, terutama ketika orang tidak mempercayai sistem peradilan resmi.
Klasifikasi hukuman badan sebagai penyiksaan merupakan hal yang kontroversial secara internasional, meskipun secara eksplisit dilarang di bawah Konvensi Jenewa. Beberapa penulis, seperti John D. Bessler, berpendapat bahwa hukuman mati secara inheren merupakan bentuk penyiksaan yang dilakukan sebagai hukuman. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara brutal, seperti rajam, kematian dengan cara dibakar, atau pemotongan anggota tubuh. Di Eropa periode modern awal, eksekusi publik adalah cara untuk menunjukkan kekuatan negara, menginspirasi kekaguman dan kepatuhan, dan menghalangi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kerugian psikologis dari hukuman mati, misalnya, ketika seseorang harus menunggu pelaksanaan hukuman mati, kadang-kadang dianggap sebagai bentuk penyiksaan psikologis. Penulis lainnya membedakan hukuman badan dengan hukuman penyiksaan, karena hukuman badan seperti penjara ini tidak berusaha untuk menyalahi kehendak korban.
Tujuan > Pencegahan

Penyiksaan juga dapat dilakukan tanpa pandang bulu untuk meneror orang selain korban langsung atau menghalangi oposisi terhadap pemerintah. Penyiksaan digunakan untuk mencegah budak melarikan diri atau memberontak. Beberapa pembela penyiksaan dalam proses yudisial sebelum penghapusannya melihat penyiksaan sebagai sarana yang berguna untuk mencegah kejahatan; kelompok reformis berpendapat bahwa karena penyiksaan dilakukan secara rahasia, hal itu tidak bisa menjadi metode pencegahan yang efektif. Pada abad kedua puluh, contoh terkenal termasuk Khmer Merah dan rezim anti-komunis di Amerika Latin, sering menyiksa dan membunuh korbannya sebagai bagian dari penghilangan paksa. Rezim yang lemah lebih cenderung menggunakan penyiksaan untuk mencegah oposisi; banyak rezim otoriter yang melakukan represi tanpa pandang bulu. Meskipun beberapa pemberontakan juga menggunakan penyiksaan, banyak yang tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan penyiksaan dan malah melakukan intimidasi dengan melakukan pembunuhan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penyiksaan negara dapat memperpanjang umur organisasi teroris, meningkatkan insentif bagi pemberontak untuk menggunakan kekerasan, dan meradikalisasi oposisi. Peneliti James Worrall dan Victoria Penziner Hightower berpendapat bahwa penyiksaan secara sistematis yang dilakukan pemerintah Suriah selama perang saudara Suriah menunjukkan bahwa penggunaannya yang meluas dapat efektif untuk menanamkan rasa takut ke dalam kelompok atau lingkungan tertentu selama perang saudara. Bentuk lain dari penyiksaan untuk pencegahan adalah kekerasan terhadap migran, seperti yang telah dilaporkan selama penolakan di perbatasan luar Uni Eropa.
Tujuan > Pengakuan

Sepanjang sejarah, penyiksaan telah digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari para tahanan. Pada tahun 1764, reformis Italia Cesare Beccaria mengkritik penyiksaan sebagai "cara yang pasti untuk membebaskan bajingan yang kuat dan untuk mempersalahkan orang yang lemah tetapi tidak bersalah". Keraguan tentang efektivitas penyiksaan juga telah disuarakan selama berabad-abad sebelumnya, termasuk oleh Aristoteles. Meskipun penyiksaan dalam proses yudisial telah dihapuskan, penyiksaan untuk memperoleh pengakuan terdakwa terus digunakan, terutama dalam sistem peradilan yang menempatkan nilai pengakuan sebagai hal yang penting dalam pembuktian hukum pidana. Penggunaan penyiksaan untuk memaksa tersangka mengaku difasilitasi oleh undang-undang yang mengizinkan penahanan pra-sidang yang ekstensif. Penelitian menunjukkan bahwa interogasi koersif sedikit lebih efektif daripada wawancara kognitif untuk mengekstraksi pengakuan dari tersangka, tetapi mempunyai risiko pengakuan palsu yang lebih tinggi. Banyak korban penyiksaan akan mengatakan apa pun yang ingin didengar penyiksa untuk mengakhiri penyiksaan yang dialaminya. Orang lain yang bersalah menolak untuk membuat pengakuan di bawah siksaan, terutama jika mereka percaya bahwa mengaku bersalah hanya akan membawa lebih banyak siksaan atau hukuman. Sistem peradilan abad pertengahan berusaha untuk melindungi terhadap risiko pengakuan palsu di bawah penyiksaan dengan mengharuskan mereka yang mengaku untuk memberikan rincian tentang kejahatannya dan hanya mengizinkan penyiksaan jika sudah ada beberapa bukti terhadap terdakwa. Di beberapa negara, lawan politik disiksa untuk memaksa mereka mengaku di depan umum sebagai bentuk propaganda negara. Taktik ini digunakan dalam uji coba pertunjukan Blok Timur dan di Iran.
Tujuan > Interogasi

Penyiksaan lebih jarang digunakan untuk mendapatkan informasi selama interogasi dan lebih sering digunakan untuk memaksa pengakuan atau mengintimidasi orang. Meskipun penyiksaan telah digunakan dalam perang konvensional, penyiksaan lebih sering digunakan dalam perang saudara atau situasi di saat kedua belah pihak tidak seimbang (perang asimetris). Skenario bom waktu yang berdetak sangat jarang, jika bukan tidak mungkin di dunia nyata,   tetapi dikutip untuk membenarkan penyiksaan untuk interogasi. Penggambaran fiktif tentang penyiksaan sebagai metode interogasi yang efektif telah memicu kesalahpahaman yang membenarkan penggunaan penyiksaan. Eksperimen yang menguji apakah penyiksaan lebih efektif daripada metode interogasi lainnya tidak dapat dilakukan karena alasan etis dan praktis. Sebagian besar sarjana penyiksaan skeptis tentang kemanjurannya dalam memperoleh informasi yang akurat, meskipun penyiksaan kadang-kadang dapat memperoleh informasi intelijen yang ditindaklanjuti. Penyiksaan dalam interogasi sering kali dapat disamarkan menjadi penyiksaan pengakuan atau sekadar hiburan; beberapa penyiksa tidak membedakan antara interogasi dan pengakuan.
Opini publik

Studi menunjukkan bahwa kebanyakan orang di berbagai negara di seluruh dunia menentang penggunaan penyiksaan secara umum tetapi sebagian membenarkan penggunaan penyiksaan dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa orang memiliki pandangan yang bersifat kategoris tentang penyiksaan, sedangkan bagi orang lain penerimaan penyiksaan tergantung pada konteksnya, dengan lebih banyak orang yang mengizinkan penyiksaan terhadap seseorang yang digambarkan sebagai teroris, atau orang yang bersalah. Dukungan untuk penyiksaan dalam kasus-kasus tertentu berkorelasi dengan keyakinan yang tidak akurat tentang efektivitas penyiksaan atau asumsi tentang skenario bom waktu yang tidak mencerminkan bagaimana penyiksaan sebenarnya dilakukan dalam praktik. Orang yang tidak beragama cenderung tidak mendukung penggunaan penyiksaan dibandingkan orang yang beragama. Bagi orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu agama, peningkatan religiusitas dapat meningkatkan penentangan terhadap penyiksaan. Opini publik merupakan hal yang penting dalam penggunaan penyiksaan oleh negara, dan penentangan terhadap penyiksaan dapat meningkat karena pengalaman represi politik. Di sisi lain, ketika publik mendukung penyiksaan terhadap segmen populasi tertentu, seperti pecandu narkoba atau tersangka kriminal, ini dapat memfasilitasi penggunaan penyiksaan.
Pencegahan

Penyiksaan merupakan sebuah kejahatan karena kesempatan dan semakin umum dalam situasi penghilangan paksa. Resiko terhadap penyiksaan dapat dihilangkan dengan perlindungan yang tepat, setidaknya di masa damai. Sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan menemukan bahwa satu-satunya tindakan terkuat yang berhubungan dengan tingkat penyiksaan adalah praktik penahanan. Karena resiko penyiksaan paling tinggi langsung setelah penangkapan, pengamanan prosedural seperti akses langsung ke pengacara dan memberi tahu kerabat tentang penangkapan adalah cara paling efektif untuk mencegah penyiksaan. Kunjungan oleh badan pemantau independen ke tempat-tempat penahanan juga dapat membantu mengurangi insiden penyiksaan. Karena ketentuan hukum mungkin tidak diterapkan dalam praktik, praktik ini berkorelasi dengan insiden penyiksaan dibandingkan jaminan hak-hak hukum. Perubahan pada sistem hukum bisa menjadi tidak efektif di tempat-tempat yang sistem hukumnya memiliki legitimasi yang terbatas atau sering diabaikan.
Secara sosiologis, penyiksaan beroperasi sebagai sebuah subkultur, yang menyulitkan upaya pencegahan karena para penyiksa dapat menemukan jalan keluar dari hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap penyiksaan dalam penahanan dapat dihindari dengan memukuli tersangka selama proses penangkapan atau dalam perjalanan ke kantor polisi. Pelatihan umum polisi untuk meningkatkan kemampuan mereka menyelidiki kejahatan lebih efektif dalam mengurangi penyiksaan dibandingkan pelatihan khusus yang berfokus pada hak asasi manusia. Reformasi institusi kepolisian menjadi efektif jika pelanggaran dilakukan secara sistematis. Ilmuwan politik Darius Rejali mengkritik penelitian pencegahan penyiksaan karena tidak mencari tahu "apa yang harus dilakukan ketika orang jahat; institusi rusak, kekurangan staf, dan korup; dan apa yang harus dilakukan ketika kekerasan berantai merupakan suatu kebiasaan rutin".
Daftar pustaka > Buku

Barnes, Jamal (2017). A Genealogy of the Torture Taboo (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-1-351-97773-9.
Carver, Richard; Handley, Lisa (2016). Does Torture Prevention Work? (dalam bahasa Inggris). Liverpool University Press. ISBN 978-1-78138-868-6.
Celermajer, Danielle (2018). The Prevention of Torture: An Ecological Approach (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-63389-5.
Collard, Melanie (2018). Torture as State Crime: A Criminological Analysis of the Transnational Institutional Torturer. Routledge. ISBN 978-1-315-45611-9.
Hajjar, Lisa (2013). Torture: A Sociology of Violence and Human Rights (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-0-415-51806-2.
Pérez-Sales, Pau (2016). Psychological Torture: Definition, Evaluation and Measurement (dalam bahasa Inggris). Taylor & Francis. ISBN 978-1-317-20647-7.
Rejali, Darius (2009). Torture and Democracy (dalam bahasa Inggris). Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-3087-9.
Wisnewski, J. Jeremy (2010). Understanding Torture (dalam bahasa Inggris). Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-8672-8.
Young, Joseph K.; Kearns, Erin M. (2020). Tortured Logic: Why Some Americans Support the Use of Torture in Counterterrorism (dalam bahasa Inggris). Columbia University Press. ISBN 978-0-231-54809-0.