Indonesia Raya (politik)
Masa kini

Setelah perjanjian perdamaian dengan Malaysia, Indonesia disibukkan dengan masalah dalam negerinya yakni berusaha membangun ekonomi sambil menjaga persatuan negara yang sangat majemuk, akibatnya pada era pemerintahan Suharto untuk menjamin stabilitas dan demi persatuan maka kebebasan dan demokrasi dikorbankan. Indonesia pada tahun 1975 sempat menguasai bekas koloni Portugal Timor Timur hingga akhirnya merdeka tahun 2002 sebagai Timor Leste, dan kemudian didera berbagai masalah seperti krisis ekonomi, separatisme di Aceh dan Papua, hingga masalah terorisme. Indonesia akhirnya lebih tertarik dan memusatkan perhatiannya untuk "menjadi Indonesia" dengan membangun karakter bangsa dan berupaya mendefinisikan dirinya sebagai negara-bangsa yang majemuk ber-Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan bersatu dengan wilayah membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia cenderung cukup puas menyalurkan hasrat, kekuatan, dan ambisi politik regionalnya dalam bentuk sikap kepemimpinan di antara negara ASEAN.
Sementara Malaysia tengah bergulat dalam upaya pembentukan negaranya dan menghadapi masalah dalam hubungan antar-ras, terutama antara mayoritas etnis Melayu dengan minoritas etnis Tionghoa dan Tamil Hindu hingga sekarang. Masalah hubungan antar-ras inilah yang telah mengakibatkan berpisahnya Malaysia dengan Singapura pada dasawarsa 1960-an. Sementara Brunei tidak menghendaki bergabung dengan Malaysia dan memilih di bawah kekuasaan Britania Raya hingga tahun 1984. Dengan masing-masing pihak sibuk dalam urusannya sendiri, maka gagasan pembentukan kesatuan politik raya yang mempersatukan bangsa Melayu serumpun dan serantau dalam satu negara besar yaitu Melayu Raya atau Indonesia Raya punahlah sudah.
Walaupun konsep Indonesia Raya sudah tiada, gagasan Indonesia Raya masih hidup di jiwa rakyat. Salah satu manifestasi Indonesia Raya adalah upaya promosi Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Pada 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN selain bahasa Inggris. Ia menyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia akan bersama-sama melakukan upaya untuk mengangkat derajat bahasa Melayu agar bisa kelak menjadi bahasa ASEAN. Ia juga mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo setuju dengan usulan tersebut.
Ketua Dewan Gubernur Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr. Awang Sariyan, menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh Malaysia dan Indonesia untuk terus bekerja sama dalam rangka meningkatkan status Bahasa Melayu akan memperbesar peluang Bahasa Melayu untuk diterima sebagai bahasa ASEAN dan bahasa internasional, karena Bahasa Melayu (yang memiliki sekitar 300 juta penutur) juga digunakan di Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste, sedangkan upaya menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN memerlukan dukungan yang kuat dari semua negara yang berbahasa Melayu. Namun, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menolak usulan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk memperkuat bahasa Melayu agar bisa menjadi bahasa resmi ASEAN, menyatakan bahwa Bahasa Indonesia lebih layak dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Ia juga beralasan bahwa penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN akan menimbulkan kecurigaan dari negara bermayoritas Buddhis seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar, serta negara mayoritas Kristen seperti Filipina. Joanne Lin, seorang peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengomentari bahwa gagasan ini kemungkinan akan dilihat sebagai upaya nasionalistis lain oleh Kuala Lumpur atau bahkan Ismail Sabri sendiri untuk mencetak poin di dalam negeri, namun mungkin mengikis upaya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban regional, dan mungkin membuka jalan bagi menjamurnya permintaan serupa dari negara non-Melayu seperti Thailand dan Vietnam. Rohiman Haroon berkomentar bahwa penggunaan bahasa Melayu akan terus berkembang dan rakyat Indonesia, suka tidak suka, akan terus menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Alasan penolakan terhadap usulan tersebut adalah Bahasa Melayu tidak digunakan secara luas seperti yang diklaim karena Bahasa Indonesia adalah bahasa ke-10 yang paling banyak digunakan di dunia, bukan Bahasa Melayu [yang] bisa jadi merupakan kasus perampasan budaya, negara-negara mungkin menafsirkan langkah tersebut sebagai bentuk dominasi politik dan budaya, Bahasa Mandarin lebih banyak digunakan dan diakui di panggung global, ini merupakan agenda yang memecah belah, negara-negara anggota akan mempertanyakan mengapa bahasa mereka masing-masing tidak dapat menjadi bahasa kedua, dan kekhawatiran atas biaya operasional tambahan yang akan dikeluarkan seperti untuk penerjemah dan juru bahasa.