Otoritarianisme birokratis
Gerakan Masyarakat Sipil (Civil Society) di Indonesia

Civil society memiliki peran yang penting pada proses maupun perubahan sistem politik. Namun bagi negara otoriter birokratik, gerakan masyarakat sipil (civil society) merupakan salah satu unsur ancaman karena dapat mempengaruhi proses politik. Demikian di Indonesia dan negara-negara berkembang, atau negara-negara pascakolonial, civil society dihambat oleh negara. Negara tampil dengan kekuatan yang dominan dalam melakukan pengawasan, dengan tujuan untuk mencegah keterlibatan aktif massa di dalam politik, sehingga tidak mengganggu laju industrialisasi. Restrukturisasi politik, ekonomi, serta sosial yang terjadi secara mendasar di awal masa pemerintahan Orde Baru memberikan dampak terhadap civil society. Akselerasi pembangunan melalui industrialisasi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama, menyebabkan perubahan pada struktur sosial masyarakat yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris, munculnya kelas-kelas sosial baru, terutama pada kelas menengah di wilayah urban, serta meningkatnya tuntutan atas perbaikan kualitas kehidupan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Dominasi negara yang sangat kuat di segala bidang tidak memberikan ruang bagi partisipasi maupun kemandirian politik anggota masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan dalam berpolitik, yang mengakibatkan tidak berkembangnya civil society sebagaimana seharusnya.
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat lemah saat berhadapan dengan kekuasaan negara. Ormas yang ingin bertahan harus bergabung dengan kooptasi negara. Demikian pula halnya dengan pers yang tidak diberikan ruang kebebasan untuk menstimulasi wacana kreatif dan dialog-dialog bebas bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, civil society pada rezim Orde Baru sangat lemah dan tidak dapat menjadi kelompok kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan negara. Pun setelah jatuhnya rezim orde baru, gerakan masyarakat Sipil (civil society) di Indonesia masih belum menunjukkan peran sebagai penyeimbang kekuatan negara, sebagaimana hal tersebut berlaku di negara Barat, karena masih berkutat dengan permasalahan internal dan eksternal yang ada. Disorientasi para pelaku civil society merupakan salah satu contoh permasalahan internal yang muncul pascarezim Orde Baru. Tokoh-tokoh civil society banyak yang mengisi posisi-posisi puncak negara, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun setelah mencapai posisi tersebut, sebagian mereka justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai civil society yang mereka perjuangkan dulu. Fragmentasi dan konflik politik di antara mantan pemimpin dan tokoh civil society juga semakin memperburuk keadaan. Berbagai individu, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan yang sangat instrumental bagi aktualisasi civil society juga mengalami disorientasi. Sebagian dari mereka ada yang tetap menjaga ketulusan sebagai bagian dari civil society sejati, dengan senantiasa menjalankan peran sebagai 'mitra kritis' negara (critical partners of the state), tetapi mereka sudah terlalu lemah untuk dapat berperan secara efektif. Sementara di pihak lain, sebagian civil society lainnya telah terekrut ke dalam negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya terkooptasi, lebih jauh lagi, mereka telah menjadi perpanjangan tangan politik kekuasaan.