Proyek Strategis Nasional
Rincian proyek > Sebaran

| Sebaran | Perpres 2016> Jumlah | Perpres 2016> Nilai | Perpres 2017> Jumlah | Perpres 2017> Nilai | Perpres 2018> Jumlah | Perpres 2018> Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumatra | 46 | Rp 31,1 triliun | 61 | Rp 638 triliun | 53 | Rp 588,42 triliun |
| Kalimantan | 24 | Rp 38 triliun | 24 | Rp 564 triliun | 17 | Rp 481,85 triliun |
| Jawa | 89 | Data tidak tersedia | 93 | Rp 1.065 triliun | 89 | Rp 981,37 triliun |
| Sulawesi | 28 | Rp 14,3 triliun | 27 | Rp 155 triliun | 27 | Rp 312,6 triliun |
| Maluku & Papua | 13 | Rp 4,81 triliun | 13 | Rp 444 triliun | 12 | Rp 464,7 triliun |
| Bali & Nusa Tenggara | 16 | Data tidak tersedia | 15 | Rp 11 triliun | 13 | Rp 9,4 triliun |
| Nasional (plus berbentuk program) | 10 | Rp 127 triliun | 12 | Rp 264 triliun | 15 (3) | Rp 1.344,9 triliun |
| Berbentuk program | 1 | Data tidak tersedia | 2 | Rp 1.056 triliun | Sudah masuk di bagian nasional | Data tidak tersedia |
| Total Proyek + Program | 225 + 1 | Data tidak tersedia | 245 + 2 | Rp 4.197 triliun | 223 + 3 | Rp 4.183 triliun |
Beberapa kalangan sebetulnya telah mengapresiasi paradigma dan pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung Indonesia Sentris menggantikan Jakarta Sentris dan konsep membangun dari pinggiran. Pembangunan infrastruktur sudah mulai tersebar ke berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia Sentris dilakukan dengan adanya Proyek Strategis Nasional yang tersebar di beberapa daerah, seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, berbagai bendungan, dan pembangunan Palapa Ring.
Namun, berdasarkan data, sebaran Proyek Strategis Nasional sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau ini menerima Proyek Strategis Nasional 93 proyek senilai Rp 1.065 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 89 proyek senilai Rp 981,37 triliun pada tahun berikutnya.
Posisi kedua adalah Pulau Sumatra sebanyak 61 proyek senilai Rp 638 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 53 proyek senilai Rp 588,42 triliun pada tahun 2018. Posisi ketiga adalah Pulau Sulawesi sebanyak 27 proyek senilai Rp 155 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 27 proyek senilai Rp 312,6 triliun pada tahun 2018.
Posisi keempat adalah Pulau Kalimantan sebanyak 24 proyek senilai Rp 564 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 17 proyek senilai Rp 481,85 triliun pada tahun 2018. Posisi kelima adalah Bali & Nusa Tenggara sebanyak 15 proyek senilai Rp 11 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 13 proyek senilai Rp 9,4 triliun pada tahun 2018. Terakhir di posisi keenam adalah Pulau Maluku dan Pulau Papua sebanyak 13 proyek senilai Rp 444 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 12 proyek senilai Rp 464,7 triliun pada tahun 2018. Selain proyek strategis nasional yang bersifat lokal di atas, Proyek Strategis Nasional ada yang bersifat nasional juga, yakni sebanyak 12 proyek senilai Rp 264 triliun dan dua program senilai Rp 1.056 triliun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi Rp 1.344 triliun terdiri atas 12 proyek berskala nasional dan tiga program nasional.
Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Indonesia Timur yang didominasi oleh Sulawesi Sentris, yakni 27 proyek dibandingkan 13 proyek di Papua dan Maluku, semakin menguntungkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Apalagi sebagian besar proyek tersebut berada di Sulawesi Selatan, seperti Makassar New Port, tiga bendungan besar, dan rel kereta api Makassar-Pare Pare. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir tumbuh secara rata-rata lebih dari 7,07%, disusul Maluku Utara 7,92%. Angka ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,7-5,27%.
Dengan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia Timur melalui pembangunan infrastruktur, disparitas ekonomi kota-kota di Indonesia Timur, yakni Makassar dengan kota-kota di provinsi lain, seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, justru semakin melebar dan bukannya mendorong pertumbuhan ekonomi kota-kota non-Makassar tersebut.
Sementara itu, sebaran Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan mengingat kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 17 dari 34 provinsi masih terbatas untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerahnya masing-masing. Dari 17 provinsi tersebut, sebanyak sembilan provinsi memiliki kapasitas fiskal sangat rendah dan delapan provinsi dengan kategori rendah. Delapan provinsi lainnya memiliki kemampuan fiskal kategori sedang dan lima provinsi kategori tinggi, dan empat provinsi dengan kategori sangat tinggi. Keterbatasan kemampuan fiskal 17 provinsi tersebut disebabkan pembangunan infrastruktur yang masih terkonsentrasi di Jawa.