Satryo Brodjonegoro
Riwayat hidup > Karier akademis > Universitas otonom dan pemotongan anggaran

Pada awal masa jabatannya, Satryo mengumumkan bahwa pemerintah akan mengubah status universitas negeri di Indonesia menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mandiri dan didanai sendiri. Transformasi tersebut merupakan implementasi langsung dari peraturan pemerintah No. 61 tahun 1999, tertanggal 24 Juni 1999. Transformasi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan universitas sebagai lembaga independen dengan otoritas moral. Peraturan tersebut memungkinkan universitas untuk menetapkan prioritas mereka, melakukan penelitian, dan beroperasi tanpa campur tangan politik. Universitas akan memiliki fleksibilitas untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung fungsi mereka. Universitas-universitas ini akan terus menerima subsidi pemerintah, yang dapat digunakan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Empat universitas terbesar dan paling bergengsi di Indonesia—UI, ITB, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB)—disebut sebagai proyek percontohan untuk program ini. Menurut Satryo, program pendidikan tinggi yang mandiri dapat memungkinkan universitas untuk merampingkan birokrasinya yang besar dan tidak efisien dengan memberinya lebih banyak otonomi, sehingga menghemat uangnya. Untuk membantu perguruan tinggi tersebut dalam transisi menjadi badan otonom, direktorat jenderal Satryo menjanjikan total dana hingga 10 juta dolar untuk perguruan tinggi tersebut, yang akan diperoleh dari pinjaman Bank Dunia. Namun, rencana ini segera dibatalkan karena keinginan untuk mengurangi pinjaman luar negeri oleh pemerintahan Megawati.
Program universitas negeri yang didanai sendiri tersebut diikuti oleh pemotongan subsidi dari pemerintah untuk perguruan tinggi negeri, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola perguruan tinggi negeri di Indonesia. Satryo mengklaim bahwa pemotongan subsidi tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran pemerintah. Pemotongan subsidi tersebut, bersama dengan program universitas otonom, disambut dengan protes dari para mahasiswa, terutama mahasiswa dari empat perguruan tinggi percontohan yang paling terdampak. Ribuan mahasiswa dari UI, ITB, dan IPB memprotes kebijakan tersebut dan menuntut menteri pendidikan, Yahya A. Muhaimin, untuk meningkatkan anggaran untuk pendidikan tinggi. Program perguruan tinggi otonom juga mendapat penolakan dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara selama proses pelaksanaannya di perguruan tinggi tersebut.
Selain subsidi, tunjangan bagi pejabat perguruan tinggi juga terkena dampak pemotongan anggaran. Sebelum Satryo memangku jabatan sebagai direktur jenderal, pada tahun 1998 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan keputusan yang mengangkat pejabat perguruan tinggi sebagai pejabat fungsional, bukan pejabat struktural. Perubahan ini mengurangi tunjangan yang diterima secara signifikan, sehingga memicu protes dari pejabat perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran, lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem tunjangan baru, menyatakan bahwa pemotongan tersebut dilakukan karena kurangnya dana. Satryo, dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, mendesak Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk menunda pelaksanaan sistem tunjangan baru. Satryo dan Indra mengusulkan sistem baru di mana tunjangan akan diberikan secara proporsional dengan prestasi tenaga kependidikan.