Kerajaan Franka
Kehidupan di Negeri Franka > Hukum

Bermacam-macam puak Franka seperti orang Sali, orang Ripuari, dan orang Kamavi, memiliki hukum adatnya sendiri-sendiri. Sebagian besar dari hukum-hukum adat ini di kemudian hari dikumpulkan dan dibukukan, khususnya pada masa pemerintahan Karel Agung. Lex Salica (Hukum Sali), Lex Ribuaria (Hukum Ripuari), dan Lex Chamavorum (Hukum Orang Kamavi) adalah kitab-kitab hukum yang disusun pada zaman wangsa Karoling. Dasar dari hukum-hukum ini dalam realitas masyarakat Franka di masa lampau sudah sukar untuk diteliti oleh para ilmuwan sekarang ini. Pada masa pemerintahan Karel Agung, dilakukukan pula kodifikasi Lex Saxonum (Hukum Orang Saksen) dan Lex Frisionum (Hukum Orang Frisi).
Pada masa jaya suku Franka pula suku-suku Jermani lain di sebalah timur Sungai Rhein mulai mengumpulkan dan membukukan hukum adat mereka, sehingga menghasilkan kitab-kitab hukum seperti Lex Alamannorum (Hukum Orang Alemani) dan Lex Baiuvariorum (Hukum Orang Bavari atau Orang Bayern). Di semua kerajaan yang didirikan orang Franka, orang-orang Galia-Romawi tetap tunduk pada Hukum Romawi, dan para rohaniwan tunduk pada hukum kanon. Setelah orang Franka menaklukkan Septimania dan Katalonia, yakni negeri-negeri yang dikuasai suku Goth, penduduknya tetap hidup menurut aturan-aturan Lex Visigothorum (Hukum Orang Visigoth).
Sebelum dibukukan, hukum adat Franka dilestarikan oleh rachimburg, yakni para pejabat yang dilatih untuk menghafal dan mewariskan hukum adat itu kepada generasi berikutnya. Wangsa Meroving mengadopsi capitularium (arsip nawala patra) sebagai sarana untuk mengundangkan sekaligus melestarikan amar raja-raja. Capitularium masih terus dimanfaatkan pada zaman wangsa Karoling bahkan sampai ke masa pemerintahan para kaisar Spoleto, yakni Guy dan Lambert, sebagai bagian dari rancangan renovation regni Francorum ("pembaharuan kerajaan orang Franka").
Capitularium Meroving yang terakhir, yakni Maklumat Paris, adalah capitularium yang paling penting. Maklumat ini dibacakan oleh Raja Klothar II di hadapan para pembesar bawahannya pada 614. Maklumat Paris dianggap sebagai Magna Carta Prancis karena memperkukuh hak-hak kaum bangsawan, tetapi sebenarnya diterbitkan sebagai suatu upaya pemberantasan korupsi di dalam lembaga penegak hukum serta untuk melindungi kepentingan kota dan daerah. Bahkan sesudah terbitnya Maklumat Paris, raja-raja wangsa Meroving masih tetap menjalankan sejumlah wewenang kehakiman secara langsung. Raja Kildebert III bahkan berani memperkarakan wangsa Arnulf yang sangat berkuasa, dan dikenang rakyatnya sebagai seorang raja yang adil. Meskipun demikian, hukum di Negeri Franka akhirnya dirombak dan diperbaharui pada masa pemerintahan raja-raja wangsa Karoling.
Salah satu upaya perombakan dan pembaharuan di bidang hukum yang dilakukan oleh Karel Agung adalah penyusunan kitab hukum adat sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Ia juga mengusahakan agar penegakan hukum di tingkat kota maupun daerah dapat terpantau dengan cara mengangkat para missi dominici yang bertugas berpasang-pasangan untuk mengawasi daerah-daerah tertentu selama jangka waktu yang singkat. Lazimnya para missi dominici dipilih dari daerah-daerah di luar tempat tugasnya masing-masing guna mencegah timbulnya konflik kepentingan. Sebuah capitularium dari tahun 802 memuat keterangan mengenai tugas-tugas mereka. Para missi dominici bertugas untuk menegakkan hukum, menegakkan rasa hormat terhadap hak-hak raja, mengendalikan tadbir pemerintahan para bupati dan adipati (kala itu masih ditunjuk langsung oleh raja), mengambil sumpah setia, dan mengawasi para rohaniwan.