Sejarah Kota Banjarbaru
Banjarbaru: Rekor Kota Administratif

Berkenaan dengan usul Gubernur dr. Murdjani dan Resolusi DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Pusat untuk pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru belum mendapat perhatian, Gubernur Kalimantan Selatan memandang perlu untuk menetapkan status kecamatan bagi Banjarbaru dengan kampung-kampung yang berada di sekitarnya.
Berdasarkan SK Gubernur KDH Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei No. 10/Pem-570-3-3 dibentuklah kecamatan Banjarbaru yang meliputi 7 desa:
Desa Landasan Ulin
Desa Guntung Payung
Desa Lok Tabat
Desa Banjarbaru
Desa Sei Ulin/Sei Besar
Desa Cempaka
Desa Bangkal
Pada saat itu penduduk ketujuh desa tersebut kurang lebih 25.000 jiwa. Itu dapat dikatakan, Banjarbaru yang “dicalonkan” sebagai ibu kota Kalimantan Selatan (setelah gagal jadi ibu kota Kalimantan), betul-betul dimulai dari awal.
Pada tahun 1964 DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Selatan dalam suatu sidangnya memutuskan untuk memberi wewenang kepada Gubernur Kalimantan Selatan membentuk panitia yang bertugas mengumpul data-data yang sesuai untuk meningkatkan Kecamatan Banjarbaru menjadi daerah tingkat II Kotapraja (sekarang kotamadia).
Resolusi DPRD-GR Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 1964 No. 18a/DPRD-GR/KPT/1964, mendesak Pemerintah Pusat agar segera merealisasikan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Resolusi DPR-GR Kalimantan Selatan tentu saja mendapat respon berbagai pihak, terutama masyarakat Banjarbaru.
Dengan segara masyarakat Banjarbaru membentuk Panitia Penuntut terbentuknya Kotamadia Banjarbaru yang didukung oleh seluruh unsur dan organisasi kemasyarakatan. Panitia Penuntut tersebut adalah:
PIMPINAN
Ketua I	: A.M. Abd. Gais (Perseorangan)
Ketua II	: Abubakar Ali (G.P. Anshor)
Ketua III	: M. Hasfiany Shasby (Muhammadijah)
Penulis I	: A. Fadhilah (PNI)
Penulis II	: Djar’ie (IPNU)
Bendahara	: Abd. Ganie (KAMI)
PEMBANTU PARPOL
Sukardi Djapari (PNI)
H.S.M Ismail (NU)
A. Kadir Munsji (Madjelis Wk. NU)
PEMBANTU ORMAS
A.O. Pudjosanyoto (Angkatan 45)
Ubangi (Veteran)
Tarsan Noor (Djamus)
H. Basri (Madjelis Ulama)
Hasan Budin (Muhammadijah)
Soedarsan (Maarif NU)
Jantje Umboh (PPPKI)
Hanafiah Abdullah (Pemuda Muhammadijah)
Saaludin (PII)
Djunaidi (IPBB)
A. Sabran (Sarbumi)
Ibu Sabariah Joenoes (DPW GW Marhaen)
Ibu Soelaiman (GE Marhaen)
Ibu Bastian (Muslimat NU)
Ibu Sitanggang (Perwari)
Ibu Mindarso (Persit)
Gt. Zamrud Jasin (Aisjiah)
Ibu Sitompul (Bhajangkari)
Ibu Saleh (Persatuan Wanita Pertanian)
Ibu Mastaniah (Fatajat NU)
Gt. Mundji (Pertani)
Thamrin B.Sc. (Pertanu)
H.S.M. Ismail (Lesbumi)
R.M. Herusupadi (L.K.N.)
Ir. Tuhadji (I.S.R.I.)
Djailani (I.P.P.K.U.)
Hasjimi Shasby (Ikatan Pemuda Muhammadijah)
Esmet Enono (G.M.N.I)
M. Joenoes (Senat Fakultas Pertanian)
Achmad Djailani (Senat Fakultas Perikanan)
Riwong Tumon (Senat Fakultas Kehutanan)
Fadlansjah (Senat Fakultas Tehnik)
Murhadji (I.M.M)
S. Almir (Gasbiindo)
Muljadi Joesoep (KAMI)
Kasnariansyah (KAPPI)
Ibu Tatung (PGRI)
Addimaswardi (SKDN)
Ibu Agus Ibrahim (GOW)
M. Hamdi Hamdan (SKDN)
A. Manap Chandra (SKDN)
Linda Buniran (Natsjiatul Aisjiah)
Lasmiati Saleh (IPPNU)
Bachdar Djohan (PMII)
M. Jusran M. (KB Marhaen)
Rahmadi HT (HMI)
Begitu Panitia Penuntut Kotamadia Banjarbaru terbentuk, tanggal 6 Oktober 1965, panitia mendesak agar pemerintah:
Meningkatkan status Banjarbaru menjadi daerah tingkat II/kotapraja (sekarang kotamadia).
Mendesak direalisirnya kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.
Menyahuti tuntutan masyarakat yang makin kencang agar terealisirnya Banjarbaru sebagai kotamadia sekaligus ibu kota Kalimantan Selatan, DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura merespon dengan mengajukan sebuah resolusi tertanggal 12 Oktober 1965 No. 58./DPRD-GR/Res/1965, mendesak Pemerintah Pusat segera memindahkan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru.
Untuk merespon berbagai tuntutan masyarakat, Mendagri Dr. Sumarno pada tanggal 20 Juni 1965 mengadakan kunjungan kerja ke Banjarbaru. Sebagai “Pejabat Pusat”, Soemarno melakukan peninjauan “menyeluruh” terhadap kondisi objektif Kota Banjarbaru dan daerah sekitarnya. Kesimpulannya, Kota Banjarbaru layak dan pada prinsipnya menyetujui peningkatkan statusnya dari Kecamatan Banjarbaru menjadi Kotamadia Banjarbaru.
Ketikan Aberani Sulaiman menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, setelah menelaah laporan panitia pengumpul data-data untuk pembentukan Kotapraja Banjarbaru tanggal 7 November 1964, dan memperhatikan dan mempelajari resolusi-resolusi yang telah diajukan Gubernur Kalimantan terdahulu, pada tanggal 16 Februari 1966 berdasarkan Surat Keputusan No. 58/I-1-101-110 menetapkan membentuk Kantor Persiapan Kotamadia Banjarbaru. Pada tanggal 21 Mei 1966 Kantor Persiapan Kotamadia Banjarbaru diresmikan Gubernur Aberani Sulaiman dan menetapkan Baharuddin sebagai Kepala Kantor Persiapan yang juga merangkap sebagai Camat Kecamatan Banjarbaru.
Bersamaan dengan itu, masyarakat Banjarbaru mengeluarkan Pernjataan Bersama Masyarakat Bandjarbaru:
Dengan mengutjapkan syukur ke hadirat Tuhan Jang Maha Esa atas karunia-Nya jang dilimpahkan kepada kita bersama dengan memberikan wudjud ke arah realisasi tuntutan hati nurani masjarakat Bandjarbaru untuk menjadikan Bandjarbaru ini mendjadi suatu Kotamadya, maka kami sebagai potensi riil jang hidup di daerah ini mejakinkan kepada diri kami sendiri dan dengan kebulatan hati kami menjatakan pendirian sebagai berikut:
Menjatakan kesediaan kami untuk bekerdja, berusaha dan melaksanakan sesuatu untuk perwudjudan pembangunan Kotamadya Bandjarbaru, dalam bentuk dan ini jang sebenarnja.
Menjatakan kesediaan pembaktian kami atas dasar kegotong-royongan membina kesatuan dan persatuan di dalam daerah ini, demi segera terlaksananja Kotamadya Bandjarbaru jang kami tjita2-kan.
Sesuai dengan tekad kami tersebut di atas, sekali lagi kami mengharap perhatian dan kesungguhan dari Pemerintah, agar dalam waktu jang segera mungkin dapat menetapkan Bandjarbaru ini men-djadi Kotamadya
Bandjarbaru, 21 Mei 1966
Atas nama masjarakat Bandjarbaru
Baharuddin, B.A 	(Kepala Kantor Persiapan)
S.D. Hadiwaloejo 	(Tjatur Tunggal Ketjamatan)
S. Hasyim B.A 	(Panitya Penuntut Kotamadya Bandjarbaru)
H. Syahmudar Uchtary (Partai N.U. beserta ormas2nya)
Basuni Moctar 	(Partai PNI/Front Marhaenis 	beserta 					ormas2nya)
M. Hasfiany Shasby (Muhammadijah beserta ormas2nya)
Nj. Agoes Iberahim (G.O.W Tjab. Bandjarbaru)
Sipawarto 		(P.G.R.I Tjabang Bandjarbaru)
Ubangi 		(Legiun Veteran Bandjarbaru)
H.A. Sjasruni 	(Atas nama Pamong Desa)
Drs. Sugianto 	(S.K.D.N.Tjabang Bandjarbaru)
Atas permintaan dan desakan dari panitia penuntut kotamadia Banjarbaru, disertai understanding dari Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar, pada sidang DPRD Kabupaten Banjar tanggal 1 Desember 1966 telah dibuat suatu resolusi No. 19/Res/794-3/66 yang memutuskan:
Menyetujui dan mendukung sepenuhnya agar Kecamatan Banjarbaru ditingkatkan menjadi Kotamadia.
Mendesak agar ibu kota Prop Kalsel segera dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Setelah kantor persiapan kotamadia Banjarbaru berumur hampir 2 tahun disertai persiapan segala usaha kearah terbentuknya kotamadia, disadari bahwa salah satu syarat pokok berotonomi belum dapat dipenuhi yaitu penghasilan keuangan daerah.
Sesuai dengan status kotamadia yang ingin dicapai, kemampuan keuangan ini baru bisa diatasi kalau Kota Banjarbaru sudah mulai berkembang, baik di bidang perdagangan, industri dan lain-lain. Setelah Panitia Penuntut Kotamadia melakukan musyawarah, diambil keputusan untuk memperjuangkan Banjarbaru pada tarap pertama status Kotamadia Adminstratif.
Dengan status Kota Administratif, maka Banjarbaru langsung menjadi eselon pemerintah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembiayaan Kota Banjarbaru langsung pula ditanggulangi oleh Pemerintah Tingkat I Kalimantan Selatan.
Keputusan tersebut disampaikan Panitia Penuntut dengan sebuah pernyataan pada Hari Ultah ke-2 Kantor Persiapan Kotamadia Banjarbaru, 21 Mei 1968 kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Oleh Kepala Kantor Persiapan Kotamadia Banjarbaru diajukan pada Rapat Kerja Daerah Kabupaten Banjar pada tanggal 16-18 Maret 1968 dimana Rakerda menyetujui dan membuat pernyataan agar daerah Banjarbaru pada tahun 1968 ini juga menjadi Kota Administratif.
Bupati Kabupaten Banjar dengan suratnya tanggal 12 Juni 1968 No. I-A-1-1/3-68 kepada Gubernur Kalimantan Selatan mendukung tuntutan Panitia Penuntut tentang status Kotamadia Administratif Banjarbaru.
Gubernur Kalimantan Selatan, setelah menanggapi segala pernyataan dan perkembangan Persiapan Kotamadia Banjarbaru, dengan suratnya tanggal 26 Juli 1968 No. I-1-205-445 meminta pendapat serta pertimbangan dari DPRD Kalimantan Selatan tentang peningkatan Banjarbaru menjadi Kota Administratif.
DPRD Kalimantan Selatan menyetujui peningkatan status Banjarbaru sebagai Kota Administratif dengan Surat Keputusan tanggal 29 Juli 1968 No. 12/DPRD/KPT VII/1968. Berdasarkan persetujuan DPRD Kalimantan Selatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 12 Agustus 1968 No. 57/I-1-205-612 tentang ditingkatkan Banjarbaru menjadi Kota Administratif.
Pada tanggal 17 Agustus 1968 bertempat di Banjarbaru oleh Bupati Kabupaten Banjar, diserahkan wewenang urusan pemda dan pemerintahan umum daerah Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Dengan demikian Kota Administratif Banjarbaru langsung diurus oleh Pemda Kalimantan Selatan. Tujuannya, agar mempermudah dan mempercepat pembinaan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan. Masalah kenyataannya, setelah “ditangani” sekian Gubernur, sekian Bupati, dan 11 Wali Kota Administratif, barulah 23 tahun kemudian Banjarbaru baru berubah status menjadi kotamadia dengan “mimpi” sebagai ibu kota Kalimantan Selatan, itu tentu soal lain. Yang pasti, itulah kenyataan sejarah. Dan, hampir dapat dipastikan, bahwa setiap pejabat pasti merasakan dia sudah berbuat yang “terbaik”. Ini lelucon Abad Lalu.
Sebenarnya, Aberani Sulaiman dengan pidato berapi-api pernah menjanjikan: Selambat-lambatnya pada akhir tahun 1973, ibu kota provinsi Kalsel akan berpindah tempat dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Terlepas dari buaian semangat, untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan Kota Administratif Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan menetapkan Baharuddin sebagai Kepala Kantor Persiapan Kotamadia Banjarbaru menjadi Pd. Wali Kota yang dapat bertindak atas nama Gubernur Kalimantan Selatan.
Sebagai Pembantu Wali Kota, a.n. Gubernur Kalimantan Selatan, tanggal 30 April 1969, berdasarkan SK No. I-1-1210, dibentuk Badan Penasihat Wali Kota yang terdiri dari:
A. Fadhillah, dari PNI sebagai anggota bidang Pemerintahan-Politik
M. Thamrin, B.Sc dari Partai NU sebagai anggota bidang Ekonomi-Pembangunan
R. Soeratman S. dari Partai Muslimin Indonesia sebagai anggota bidang Keuangan
A.M. Abdul Gais, dari Panitia Penuntut Kotamadia Banjarbaru sebagai anggota bidang Kesejahteraan Rakyat.
Kapt. A. Radiany, dari Sekber Golkar sebagai anggota bidang Pertahanan-Keamanan.
Pada tanggal 5 September 1968, Aberani Sulaiman meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan yang kemudian oleh pemerintah pusat ditunjuk M. Jamani sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan. Pada masa Jamani, untuk melengkapi dan mendorong kegiatan para pemuda dibangun gedung Pemuda Kalimantan Selatan yang dibangun di Banjarbaru.
Kemudian, diresmikanlah Kota Administratif Banjarbaru dengan pembentukan tiga kantor penghubung yaitu:
Di Landasan Ulin, meliputi Landasan Ulin dan Desa Guntung Payung.
Di Banjarbaru,meliputi Desa Loktabat, Banjarbaru Kota dan Desa Sungai Ulin/Sei Besar.
Di Cempaka, meliputi Desa Cempaka/Sungai Tiung dan Desa Bangkal.
Sebagaimana telah diintrodusir pada awal bagian ini, setelah 23 tahun, setelah perjuangan panjang, dengan dilantiknya Akhmad Fakhrulli sebagai pejabat Wali Kota Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid di Jakarta, 27 April 1999, Banjarbaru resmi menjadi Kotamadia (kota).
Ahkmad Fakhrulli yang berhasil “menggoalkan” Banjarbaru menjadi kotamadia, ternyata menjadi wali kota Banjarbaru hanya sekitar setahun. Sebab, DPRD Banjarbaru yang dibentuk semasa jabatan Fakhrulli melalui pemilihan demokratis pertama, memilih Rudy Resnawan menjadi wali kota pertama Banjarbaru, 12 April 2000. Dan era baru Banjarbaru baru dimulai.