Sejarah awal Gowa dan Tallo
Gowa dan Tallo dari 1511 hingga 1565 > Masa pemerintahan Tunipalangga (sekitar 1546–1565)

Masa pemerintahan Karaeng Gowa berikutnya, Tunipalangga (memerintah sekitar 1546–1565), ditandai dengan perluasan militer. Sang karaeng sendiri dianggap sebagai orang yang pemberani dan amat mahir dalam berperang. Sejarah Gowa meriwayatkan bahwa sang karaeng berperan dalam "mengecilkan ukuran perisai dan memendekkan batang tombak," dengan maksud agar senjata-senjata tradisional ini lebih leluasa digunakan. Tunipalangga juga mengenalkan beragam teknologi militer asing yang lebih maju, seperti bubuk mesiu, "meriam-meriam besar", perbentengan batu bata (serupa Benteng Somba Opu di Makassar, yang menjadi tempat Tunipalangga bertakhta), dan "peluru Palembang" yang digunakan untuk senapan laras panjang. Kemajuan teknologi inilah yang memungkinkan Gowa untuk nantinya menaklukkan sejumlah besar negeri di Sulawesi, dari Semenanjung Minahasa di utara hingga Pulau Selayar di lepas pantai selatan. Bersama takluknya negeri-negeri Bugis di Ajatappareng, Gowa berhasil menyingkirkan sisa pesaingnya di tepi barat Sulawesi Selatan, dan memungkinkan perluasan lingkup pengaruh Tunipalangga hingga ke Sulawesi Tengah dan Toli-Toli.
Penguasa-penguasa daerah taklukan diwajibkan mengunjungi istana Tunipalangga di Gowa setiap tahunnya untuk mengantarkan upeti sekaligus melakukan ritual untuk menunjukkan ketundukan dan kesetiaan mereka. Dinasti-dinasti negeri taklukan juga diikat dengan pernikahan untuk melegitimasi kekuasaan Gowa. Pada tahun 1565, satu-satunya negeri yang masih bebas dari pengaruh Gowa di Sulawesi Selatan hanya kerajaan Bugis paling digdaya, yaitu Bone. Tunipalangga tidak hanya memaksa tunduk negeri-negeri tetangga, tapi juga memperbudak dan merelokasi seluruh penduduknya untuk dipekerjakan dalam pembangunan jaringan pengairan dan perbentengan.
Proses penaklukan mungkin juga mencakup relokasi komunitas niaga Melayu yang aktif di seluruh Sulawesi Selatan ke bandar Garassi/Makassar di bawah kuasa Gowa, meskipun pendapat ini disanggah oleh Stephen C. Druce. Apapun penyebabnya, yang pasti perniagaan Melayu di Makassar berkembang pesat pada pertengahan abad ke-16. Pada tahun 1561, dalam rangka memelihara kegiatan perdagangan mereka di Makassar, Tunipalangga menandatangani sebuah pakta bersama Datuk Maharaja Bonang, yang memimpin pedagang-pedagang Melayu, Cham, dan Minangkabau. Bonang dan orang-orangnya diberikan hak untuk menetap di Makassar dan terbebas dari hukum adat. Kejadian ini mengukuhkan kehadiran bangsa Melayu di Makassar sebagai komunitas permanen, bukan lagi temporal atau musiman. Penaklukan Tunipalangga atas bandar-bandar pesaing dan pusat pembuatan kapal semenanjung seperti Bantaeng, beserta reformasi ekonomi seperti pembakuan satuan berat dan pengukuran (yang kemungkinan diusulkan oleh komunitas Melayu), menjadikan Gowa-Tallo bandar persinggahan unggulan bagi rempah-rempah dan hasil hutan di Nusantara bagian timur.
Bibit birokrasi Gowa dikembangkan secara besar-besaran oleh Tunipalangga. Ia menghapuskan tugas-tugas nondagang sabannaraq dan memberikannya kepada jabatan baru yang disebut tumailalang, semacam menteri dalam negeri yang menjadi perantara karaeng dan para bangsawan Bate Salapang. Mantan sabannaraq Daeng Pamatte dipromosikan untuk menjadi tumailalang pertama. Inovasi birokrasi lainnya adalah pengadaan jabatan kepala pengrajin atau Tumakkajanangngang yang mengawasi operasi serikat-serikat pengrajin di Makassar dan memastikan bahwa setiap serikat akan memenuhi permintaan negara. Selain memperbaharui birokrasi, Tunipalangga melanjutkan kebijakan sentralisasi dengan memberlakukan kerja rodi untuk kepentingan umum pada rakyat taklukannya. Meski begitu, pekerja rodi lebih banyak direkrut oleh bangsawan tuan tanah alih-alih oleh birokrasi yang masih terbatas.