stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Cynthia Whitchurch
Daftar Referensi

↑  "University of Technology Sydney". profiles.uts.edu.au (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  "First female scientist to win the David Syme Research Prize in over thirty years". www.scienceinpublic.com.au. Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  Alexander, Harriet (2016-04-12). "How visualising data helped UTS microbiologist Cynthia Whitchurch in her attempt to defeat a superbug". The Sydney Morning Herald (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  "Australia's top scientists elected as Fellows of the Academy | Australian Academy of Science". www.science.org.au (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  "Cynthia Whitchurch". www.science.org.au (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  Whitchurch, Cynthia B.; Tolker-Nielsen, Tim; Ragas, Paula C.; Mattick, John S. (2002-02-22). "Extracellular DNA Required for Bacterial Biofilm Formation". Science. 295 (5559): 1487–1487. doi:10.1126/science.295.5559.1487.
↑  "Cynthia WHITCHURCH | Professor | B Sc (HonsI); PhD | Nanyang Technological University, Singapore | ntu | Singapore Centre of Environmental Life Sciences Engineering (SCELSE) | Research profile". ResearchGate (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  Chapple, Andrew (2019-10-09). "QI welcomes Cynthia Whitchurch". Quadram Institute (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-19.
↑  Ummi, Tasfia (2024). "New Leadership at Scelse: Prof Cynthia Whitchurch Appointed Research Director". Scelse​. Diakses tanggal 2025-03-19.  zero width space character di |website= pada posisi 7 (bantuan)
Muhammad al-Yaqubi

Muhammad Abul Huda al-Yaqoubi (bahasa Arab: محمد أبو الهدى اليعقوبي; lahir 7 Mei 1963) adalah seorang pemuka agama dan cendekiawan Islam asal Suriah. Dia telah menentang presiden Suriah Bashar al-Assad dan pemimpin Negara Islam Abu Bakr al-Baghdadi.
Kehidupan awal dan latar belakang

Al-Yaqoubi lahir di Damaskus, Suriah. Ia berasal dari keluarga cendekiawan Islam yang berakar dari Maroko dan telah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman selama berabad-abad. Ayahnya, Ibrahim al-Yaqoubi (wafat 1985) adalah seorang ulama. Kakek dari pihak ayah, Ismail Al-Yaqoubi (wafat 1960) adalah seorang ulama dan guru sufi. Paman dari pihak ibu ayahnya adalah Arabi al-Yaqoubi (wafat 1965), dan paman dari pihak ayahnya adalah Syarif al-Yaqoubi (wafat 1943).4 Di antara para pendahulu al-Yaqoubi, ada tiga orang yang pernah menjabat sebagai imam mazhab Maliki di Masjid Agung Ummayah di Damaskus.
Al-Yaqoubi adalah keturunan nabi Islam Muhammad, menelusuri garis keturunannya melalui Mawlay Idris II, (pendiri kota Fès), yang merupakan keturunan dari Hasan bin Ali, cucu Muhammad.
Pendidikan

Yang mendidiknya adalah ayahnya Al-Yaqoubi, dan dia adalah guru sekaligus guru spiritualnya. Ayahnya memberinya beberapa ijazah, atau sertifikat otoritas untuk mengajar, meriwayatkan, dan mengeluarkan keputusan hukum di bawah hukum Islam.
Al-Yaqoubi juga menerima pelatihan dari ayahnya dalam bidang tasawuf, hingga mencapai kualifikasi sebagai mursyid dan pangkat guru spiritual dalam tradisi Sufi.
Pada tahun 1987, al-Yaqoubi menyelesaikan gelar Sarjana Sastra Arab di Universitas Damaskus di Fakultas Hukum Islam. Dia kemudian belajar filsafat selama dua tahun di Universitas Arab Beirut.
Pada tahun 1991, ia bergabung dengan program PhD linguistik di Departemen Studi Oriental di Universitas Gothenburg. Di Swedia, ia bekerja sebagai peneliti dan pengajar sastra Arab. Pada tahun 1999, Masyarakat Islam Swedia menunjuknya sebagai mufti Swedia. Al-Yaqoubi “fasih dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Arab, Inggris, dan Swedia” dan organisasi ilmu suci menyatakan bahwa ia telah melatih beberapa ratus ulama, imam, dan penceramah.
Keterlibatan dalam Perang Saudara Suriah 2011

Pada bulan April 2011, al-Yaqoubi adalah salah satu ulama Sunni pertama yang menyatakan dukungannya terhadap pemberontakan Suriah dan mengutuk respon pemerintah Suriah terhadap demonstrasi damai. Pada bulan Agustus 2011, BBC melaporkan bahwa al-Yaqoubi menyerukan lebih banyak tekanan internasional terhadap pemerintah Suriah setelah pasukan pemerintah memperbaharui penindasan terhadap para pengunjuk rasa.Dia dipaksa mengasingkan diri pada tahun 2011.
Al-Yaqoubi pada awalnya mendukung penuh “Rencana Enam Poin” Kofi Annan yang mendesak “tekanan internasional terhadap Rusia dan Cina” untuk memaksa berakhirnya konflik di Suriah.
Al-Yaqoubi telah menjadi partisipan aktif dalam proses politik untuk membentuk alternatif politik yang kredibel bagi pemerintahan Assad. Namun, karena intrik politik, penunjukannya untuk menjadi anggota penuh Dewan Nasional Suriah diblokir segera setelah akan dikukuhkan secara resmi.
Sejak dimulainya pemberontakan Suriah, al-Yaqoubi telah berkampanye secara internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Suriah. Pada bulan Desember 2012, ia memimpin konvoi pengiriman “sejumlah besar makanan, makanan bayi dan selimut” kepada para pengungsi Suriah di Turki.
Chand Parwez Servia

| Chand Parwez Servia |
| --- | --- |

Lahir: 18 Februari 1959 (umur 66) Tasikmalaya, Jawa Barat
Almamater: Institut Pertanian Bogor (Ir.)
Pekerjaan: Pengusaha produser film
Tahun aktif: 1985–sekarang
Dikenal atas: Pemilik Kharisma Starvision Plus Ketua umum Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) Ketua Badan Perfilman Bandung (FFB) Komisaris PT MNC Televisi Network[butuh rujukan]  Komisaris PT Sindonews Portal Indonesia[butuh rujukan]  Komisaris PT MNC Okezone Network[butuh rujukan] 
Suami/istri: Nurul Hidayati ​ ​(m. 1999; c. 2003)​  Santhy Purnamasari
Anak: 7

  
Chand Parwez Servia (lahir 18 Februari 1959
) merupakan seorang pengusaha dan produser film asal Indonesia yang memiliki keturunan darah India dan Indonesia. Ia merupakan pendiri rumah produksi Kharisma Starvision Plus, Ketua umum Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), Ketua Badan Perfilman Bandung dan saat ini komisaris iNews, SindoNews dan Okezone.
Kehidupan awal dan karier

Chand Parwez Servia lahir sebagai anak kampung. Ia sudah ikut membantu kakaknya yang pengusaha bioskop di kota kelahirannya, Tasikmalaya, Jawa Barat, sejak usia remaja. Chand Parwez memang besar di keluarga pedagang. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tuanya yang memiliki usaha di industri batik. Chand Parwez memulai karirnya di dunia perfilman pada usia 8 tahun, ketika saudaranya menyewa sebuah bioskop di kota kelahirannya. Saat usia 15 tahun, ia sudah mengelola 5 bioskop. Ketika meneruskan pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor, Chand mulai memimpin bioskop di Cirebon milik kakaknya. Ia termasuk lulus tepat waktu walau harus bolak balik Bogor-Cirebon. Pada masa itulah ia harus bernegosiasi dengan para produser sekaligus mempelajari cara kerja produser film bahkan hingga produksi.
Kegiatan Chand Parwez di bisnis film mulai dikenal luas ketika ia berusaha mendirikan Festival Film Bandung yang kemudian dilarang pemerintah orde baru. Agar kegiatan festival film itu bisa tetap berlangsung, ia pun mengubah nama kegiatan menjadi Forum Film Bandung. Hingga akhirnya, Chand Parwez untuk pertama kalinya mendirikan rumah produksi sendiri yaitu PT. Kharisma Jabar Film melalui film pertamanya yang berkerja sama dengan Pemerintah tingkat 1 Jawa Barat, "Si Kabayan Saba Kota". Dalam perusahaan ini juga menjadi pengelola dan distributor film yang ada di Jawa Barat.
Hingga karya "Si Kabayan Mencari Jodoh" tahun 1994, Chand Parwez mulai memutar otak. Bioskop Indonesia mulai merasakan film indonesia mati suri dan pertelevisian makin berkembang pesat. Atas dasar tersebut, pada tahun 1995, Chand Parwez mendirikan atau mentransformasi rumah produksi Kharisma Jabar Film menjadi Kharisma Starvision Plus, bersama Shanker RS dan Raj Indra Singh pasca mereka hengkang dari Tripar Multivision Plus milik Raam Punjabi.
Pranala luar

Chand Parwez Servia di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Chand Parwez Servia di Film Indonesia
Chand Parwez Servia di Instagram
Chand Parwez bangga menjadi "Anak Kampung"
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Belanda
Tunggal Rogo Mandiri

| Kawasan Metropolitan Gunung Wilis Selingkar Wilis Tunggal Rogo Mandiri |
| --- | --- |
Kawasan metropolitan
Dari atas, kiri ke kanan: Candi Dadi Tulungagung, Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Telaga Ngebel Ponorogo,Terminal Caruban Kabupaten Madiun, Air terjun Sedudo Kabupaten Nganjuk, Air Terjun Irenggolo Kabupaten Kediri
Peta lokasi Selingkar Wilis Tunggal Rogo Mandiri
Negara:  Indonesia
Provinsi:  Jawa Timur
Kota inti: Gunung Wilis
Daerah penyangga: Kabupaten Tulungagung Kabupaten Trenggalek Kabupaten Ponorogo Kabupaten Madiun Kota Madiun Kabupaten Nganjuk Kabupaten Kediri Kota Kediri
Tanggal peresmian: 2019
Dasar hukum: Peraturan Presiden no 80 tahun 2019
Zona waktu: UTC+7 (WIB)
Kode area telepon: +62
Tunggal Rogo Mandiri, akronim dari  Tulungagung - Trenggalek - Ponorogo, - Madiun - Nganjuk - Kediri, yang merujuk pada beberapa kabupaten/kota eks karesidenan Madiun dan eks karesidenan Kediri yang berada di lereng Gunung Wilis. Kawasan Tunggal Rogo Mandiri ini merupakan salah satu aglomerasi di Jawa Timur yang kini terus di kembangkan.
Namun, jika menilik pada karakter 6 kabupaten di selingkar wilis, maka pengelompokan kota berdasarkan pendekatan wilayah itu lebih tepat disebut konurbasi
Istilah asli "Tunggal Rogo Mandiri," mulai di perkenalkan saat Gubernur Soekarwo (kala itu) yang melakukan penandatanganan naskah Kerjasama Antar Daerah di Selingkar Gunung Wilis yang berlangsung pada 11 Juni 2014 di Pendopo Kabupaten Trenggalek.
Dokumen naskah kerjasama ini berisi kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat antar daerah, salah satunya memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Soekarwo menilai Gunung Wilis berpotensi sangat besar, karena terletak di antara enam kabupaten itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada.
Pada tahun 2019, kawasan Tunggal Rogo Mandiri ini ditetapkan menjadi kawasan proyek strategis nasional dalam perpres (peraturan presiden) no 80 tahun 2019
Demografi

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Jumlah Penduduk Tunggal Rogo Mandiri
| Kabupaten | 2023 | % |
| Kab.Tulungagung | 1,113,973 | 17 |
| Kab.Trenggalek | 744,358 | 12 |
| Kab.Ponorogo | 972,582 | 15 |
| Kab.Madiun | 765,135 | 12 |
| Kab.Nganjuk | 1,124,247 | 18 |
| Kab.Kediri | 1,667,450 | 26 |
|  | 6,387,745 | 100 |
Jumlah Penduduk pada Kabupaten yang berada di Kawasan Tunggal Rogo Mandiri mencapai, 6,387,745 pada tahun 2023
Kemiskinan

| --- | --- |
Garis Kemiskinan
KAB: 2024
Kab.Tulungagung: 447,793
Kab.Trenggalek: 434,146
Kab.Ponorogo: 413,619
Kab.Madiun: 460,205
Kab.Nganjuk: 539,714
Kab.Kediri: 403,621
*Rupiah/Bulan/Kapita)
Garis kemiskinan (GK) adalah jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan. GK adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada Maret 2023, rata-rata GK per rumah tangga miskin di Indonesia adalah Rp2.592.657 per bulan.
Indikator kemiskinan merupakan salah satu angka strategis di Indonesia untuk menentukan kebijakan pembangunan. Indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga: Angka Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2)
Infrastruktur

Pada tahun 2020, DPRD Jawa Timur mengingatkan masing-masing daerah yang berada di Kawasan Tunggal Rogo Mandiri diwajibkan untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang di Selingkar Wilis.
Pembangunan Jalan Selingkar Wilis meliputi 6 Kabupaten yakni Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri,
Proyek jalan sepanjang 235,52 km tersebut diperkirakan bakal dimulai tahun 2020 dan rampung pada 2022. Pembangunan jalur Lingkar Wilis juga akan mendukung konektivitas dengan Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri.
Penetapan Kawasan Tunggal Rogo Mandiri sebagai proyek nasional Selingkar Wilis ini kemudian mengalami kendala dan dianggap berhenti di tempat. Pada tahun 2022, anggota Komisi V DPR RI, Soehartono, mempertanyakan progres pembangunan proyek Jalan Selingkar Wilis yang hingga saat ini belum ada kelanjutannya.
Kawasan Tunggal Rogo Mandiri masuk dalam kantong kemiskinan. Jadi hampir semua desanya tertinggal karena akses yang membelah gunung Wilis itu tidak ada,” ungkap Suhartono dalam Rapat Dengan Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).
Ekonomi

PDRB selingkar wilis sebanyak Rp 171,22 triliun. Sedangkan kontribusi PDRB selingkar wilis terhadap Jatim sebesar 7 persen. Rinciannya, PDRB sektor pertanian selingkar wilis terhadap PDRB sektor pertanian Jatim, 14,95 persen.
PDRB sektor industri selingkar Wilis terhadap PDRB sektor industri Jatim 3,98 persen, kemudian PDRB sektor perdagangan selingkar wilis terhadap PDRB sektor perdagangan Jatim 7,16 persen.
Total jumlah angkatan kerja di selingkar wilis sebanyak 3.168.961 atau 15,06 persen.  Kab Kediri 822.944 atau 25,97 persen, Kab Tulungagung 573.418 atau 18,09 persen, Kab Trenggalek 397.576 atau 12,55, Kab. Ponorogo 500.941 atau 15,81 persen, Kab Madiun 358.979 atau 11,33 persen dan Kab. Nganjuk 515.053 atau 16,25 persen.
Berdasarkan sumber Jatim dalam angka tahun 2022, kemiskinan di kawasan selingkar wilis, Kab. Tulungagung 78,59 persen, Trenggalek 84,89 jiwa, Ponorogo 89,94 jiwa, Kediri 184,49 ribu jiwa, Kab Nganjuk 125,53 ribu jiwa, Kab. Madiun 81,61 ribu jiwa.
Pemilihan umum Bupati Pulau Taliabu 2024

Pemilihan umum Bupati Pulau Taliabu 2014 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Pulau Taliabu periode 2024-2029..
Pemilihan Bupati (Pilbup) Pulau Taliabu tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Aliong Mus tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Calon > Calon Dari Partai Demokrat

| Sashabila Mus | La Ode Yasir |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati



Partai Pengusung dan Pendukung
Demokrat NasDem PKS PKN Hanura Perindo Gelora
Calon > Calon Dari Partai Golkar

| Citra Puspitasari Mus | La Utu Ahmadi |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati



Partai pengusung
Golkar Gerindra PDI-P PKB PAN PBB PPP Ummat
Calon > Calon Independen

| Abidin Jabba | Dedy Mirzan |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati



Partai pengusung
Independen

Desain surat suara untuk pemilihan bupati.
Mahkamah Agung Republik Indonesia

| Mahkamah Agung   Republik Indonesia |
| --- | --- |
Lambang Mahkamah Agung RI
Gedung Mahkamah Agung RI
Gambaran umum
Didirikan: 19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yurisdiksi: Indonesia
Jenis perkara: Kasasi, Peninjauan Kembali, Uji materil peraturan di bawah UU, perkara khusus
Jumlah perkara masuk: 13.977 (tahun 2015)
Slogan: Dharmmayukti (Kebaikan yang sesungguhnya)
Alokasi APBN: Rp8.575,7 miliar (APBN-P 2015) Rp12,68 triliun (2025) Rp2,28 triliun (Efisiensi) Rp10,4 triliun (APBN 2025)
Lokasi: Jakarta
6°10′13″S 106°49′35″E﻿ / ﻿6.17028°S 106.82639°E﻿ / -6.17028; 106.82639
Pimpinan
Ketua: Sunarto
Wakil Ketua Yudisial: —
Wakil Ketua Non Yudisial: Suharto
Ketua Kamar Pidana: Prim Haryadi
Ketua Kamar Perdata: I Gusti Agung Sumanatha
Ketua Kamar Agama: Yasardin
Ketua Kamar TUN: Yulius
Ketua Kamar Militer: —
Ketua Kamar Pembinaan: Syamsul Ma'arif
Ketua Kamar Pengawasan: Dwiarso Budi Santiarto
Hakim Agung
Jumlah jabatan: Maksimal 60 orang hakim
Sistem seleksi: Diseleksi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden
Panitera
Heru Pramono
Sekretaris
Sugiyanto
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Utara No, 9-13 Jakarta
Situs Web
www.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan kekuasaannya pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan militer.
Wewenang

Mahkamah Agung memiliki wewenang:
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
Struktur

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota adalah Hakim Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
Struktur > Pimpinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013.
| Hakim /  tempat dan tanggal lahir | Hakim /  tempat dan tanggal lahir | Jabatan | Diangkat sebagai Hakim Agung | Diangkat sebagai Pimpinan | Pendahulu dalam jabatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01  | Syarifuddin, MuhammadMuhammad Syarifuddin 01954-10-1717 Oktober 1954 Baturaja, Sumatera Selatan | Ketua | 02013-03-1111 Maret 2013 | 02020-04-3030 April 2020 | Muhammad Hatta Ali |
| 03  | Sunarto 01959-04-1111 April 1959 Sumenep, Jawa Timur | Wakil Ketua Bidang Yudisial | 02015-08-055 Agustus 2015 | 02023-04-033 April 2023 | Andi Samsan Nganro |
| 03  | Suharto 01960-06-1313 Juni 1960 Madiun, Jawa Timur | Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial | 02021-10-1919 Oktober 2021 | 02024-05-1515 Mei 2024 | Sunarto |
| 04  | Amran Suadi 01954-04-2424 April 1954 Medan, Sumatera Utara | Ketua Kamar Agama | 02014-10-2121 Oktober 2014 | 02017-04-1212 April 2017 | Abdul Manan |
| 05  | Yulius 01958-07-1717 Juli 1958 Bukittinggi, Sumatera Barat | Ketua Kamar Tata Usaha Negara | 02010-04-077 April 2010 | 02022-11-099 November 2022 | Supandi |
| 06  | Takdir Rahmadi 01954-05-3030 Mei 1954 Tebing Tinggi, Sumatera Utara | Ketua Kamar Pembinaan | 02008-12-3030 Desember 2008 | 02014-12-2323 Desember 2014 | Widayatno Sastrohardjono |
| Lowong |  | Ketua Kamar Pidana |  |  | Suharto |
| 08  | Burhan Dahlan 01955-01-011 Januari 1955 Bandung, Jawa Barat | Ketua Kamar Militer | 02013-03-1111 Maret 2013 | 02018-10-099 Oktober 2018 | Timur P. Manurung |
| 09  | Dwiarso Budi Santiarto 01962-03-1414 Maret 1962 Madiun, Jawa Timur | Ketua Kamar Pengawasan | 02021-10-1919 Oktober 2021 | 02023-07-2121 Juli 2023 | Zahrul Rabain |
| 09  | I Gusti Agung Sumanantha 01956-03-2222 Maret 1956 Denpasar, Bali | Ketua Kamar Perdata | 02013-03-1111 Maret 2013 | 02020-02-2121 Februari 2020 | Soltoni Mohdally |
Struktur > Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata Khusus
Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Pidana Khusus
Panitera Muda Perdata Agama
Panitera Muda Pidana Militer
Panitera Muda Tata Usaha Negara.
Struktur > Sekretariat

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
Badan Pengawasan
Sekretariat Badan Pengawasan
Inspektorat Wilayah I
Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah III
Inspektorat Wilayah IV
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Sekretariat
Pusat Penelitian dan Pengaembangan Hukum dan Peradilan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan
Badan Urusan Administrasi
Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan
Biro Perlengkapan
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Biro Umum
Struktur > Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Tinggi
Struktur > Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Militer
Kinerja > Keadaan perkara

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia:
| Tahun | Sisa Tahun Sebelumnya | Perkara Masuk | Beban Perkara | Perkara Putus | Sisa Perkara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 20.825 | 5.730 | 26.555 | 6.241 | 20.314 |
| 2005 | 20.314 | 7.468 | 27.782 | 11.807 | 15.975 |
| 2006 | 15.975 | 7.825 | 23.800 | 11.775 | 12.025 |
| 2007 | 12.025 | 9.516 | 21.541 | 10.714 | 10.827 |
| 2008 | 10.827 | 11.338 | 22.165 | 13.885 | 8.280 |
| 2009 | 8.280 | 12.540 | 20.820 | 11.985 | 8.835 |
| 2010 | 8.835 | 13.480 | 22.315 | 13.891 | 8.424 |
| 2011 | 8.424 | 12.990 | 21.414 | 13.719 | 7.695 |
| 2012 | 7.695 | 13.412 | 21.107 | 10.995 | 10.112 |
| 2013 | 10.112 | 12.337 | 22.449 | 16.034 | 6.415 |
| 2014 | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 |
| 2015 | 4.425 | 13.977 | 18.402 | 14.452 | 3.950 |
| 2016 | 3.950 | 14.630 | 18.580 | 16.223 | 2.357 |
| 2017 | 2.357 | 15.505 | 17.862 | 16.474 | 1.388 |