stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan perdagangan;
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia perdagangan;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Perdagangan berdasarkan Permendag No. 6 Tahun 2025 terdiri atas:
Pimpinan
Menteri Perdagangan
Wakil Menteri Perdagangan
Sekretariat
Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Biro Keuangan
Biro Hukum
Biro Umum dan Layanan Pengadaan
Biro Hubungan Masyarakat
Biro Advokasi Perdagangan
Inspektorat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IV
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Bina Usaha Perdagangan
Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Direktorat Metrologi
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Direktorat Tertib Niaga
Direktorat Jenderal Perdangan Luar Negeri
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Direktorat Impor
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
Direktorat Pengamanan Perdagangan
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
Direktorat Perundingan ASEAN
Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
Direktorat Perundingan Bilateral
Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer
Badan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Sekretariat Badan
Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
Badan Kebijakan Perdagangan
Sekretariat Badan
Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik
Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional
Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
Sekretariat Badan
Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor Jasa dan Perdagangan
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar
Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional
Staf Ahli Bidang Manajemen, Tata Kelola, dan Hubungan Antar Lembaga
Pusat
Pusat Data dan Sistem Informasi
Struktur Organisasi > Perwakilan Perdagangan Indonesia di Luar Negeri

Indonesia saat ini telah memiliki Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri  sebanyak 24 Atase Perdagangan, 1 Duta Besar WTO, 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan 1 Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan.
Galeri logo

Logo Departemen Perdagangan (1980an–1995)
Logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1995–2004)
Logo Departemen Perdagangan tahun 2004–2009
Logo Kementerian Perdagangan tahun 2009–2012
Logo Kementerian Perdagangan tahun 2012–2021
Logo Kementerian Perdagangan tahun 2021–sekarang
Lihat pula

Daftar Menteri Perdagangan Indonesia
Kementerian Indonesia
Pranala luar

Situs web resmi
| l b Kementerian Perdagangan Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Budi Santoso Wakil Menteri: Dyah Roro Esti Widya Putri
| Unsur pembantu pimpinan |  Sekretariat Jenderal  |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga  Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri  Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional  Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional  |  |
| Unsur pengawas |  Inspektorat Jenderal  |  |
| Unsur pendukung |  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  Badan Kebijakan Perdagangan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan  |  |
Nurdin Basirun

| Nurdin Basirun |
| --- | --- |

 
Gubernur Kepulauan Riau ke-3
Masa jabatan 25 Mei 2016 – 13 Juli 2019 (Pelaksana Tugas: 9 April — 25 Mei 2016)
Presiden: Joko Widodo
Wakil: Isdianto
Pendahulu Muhammad SaniPengganti Isdianto
Wakil Gubernur Kepulauan Riau ke-3
Masa jabatan 12 Februari 2016 – 9 April 2016
Presiden: Joko Widodo
Gubernur: Muhammad Sani
Pendahulu Soerya RespationoPengganti Isdianto
Bupati Karimun ke-2
Masa jabatan 2005–2015
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur: Ismeth Abdullah Muhammad Sani
Wakil: Aunur Rafiq
Pendahulu Muhammad SaniPengganti Aunur Rafiq
Wakil Bupati Karimun ke-1
Masa jabatan 2001–2005
Presiden: Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur: Gubernur Riau Saleh Djasit Rusli Zainal  Gubernur Kepri Ismeth Abdullah (Pj.) Darjo Sumarjono (Pj.)
Pendahulu Tidak ada, Jabatan baruPengganti Aunur Rafiq
 
Informasi pribadi
Lahir: 7 Juli 1957 (umur 67) Moro, Karimun, Kepulauan Riau
Partai politik: Partai Hati Nurani Rakyat (2023–sekarang)
Afiliasi politik lainnya: Partai Golongan Karya (sampai 2015) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2015–2019)
Suami/istri: Hj. Noor Lizah Mohamed Taib
Anak: 3
Tempat tinggal: Kabupaten Karimun
Almamater: Universitas 17 Agustus Surabaya
Pekerjaan: Politikus, Pengusaha


Sunting kotak info • L • B
 
Nurdin Basirun (lahir 7 Juli 1957
) adalah Gubernur Kepulauan Riau yang menjabat sejak 25 Mei 2016 hingga 13 Juli 2019. Nurdin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 12 Februari 2016 hingga 9 April 2016.
Riwayat pendidikan > Pendidikan formal

SD 6 Tanjung Balai (1964—1970)
SMEP Tanjung Balai (1970—1973)
MPT Kementerian Perhubungan (1980)
MPI Kementerian Perhubungan (1988)
S1 Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (2002—2005)
S2 Universitas Dr Soetomo, Surabaya (2005—2006)
S3 Universitas 17 Agustus, Surabaya (2006—2010)
Riwayat pendidikan > Pendidikan informal

Lemhanas RI (2007)
International Seminary Guangdong University (2011)
Lemhanas RI (2012)
Executive Education Course on Transforming Leaders Harvard University (2013)
Training Government Chicago University (2013)
Riwayat jabatan

Direktur Perusahaan Pelayaran Rakyat (2000)
Wakil Bupati Karimun (2001—2005)
Bupati Karimun (2005—2006)
Bupati Karimun (2006—2011)
Bupati Karimun (2011—2015)
Dosen Tetap Universitas Karimun (2011—2015)
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (2016)
Gubernur Kepulauan Riau (2016—2019)
Riwayat organisasi

Ketua Umum KONI Karimun (2006—2016)
Kamabicab Pramuka Karimun (2006—2016)
Pelindung LKN Tingkat Kabupaten Karimun (2006—2016)
Penasehat Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi (2006—2016)
Pembina Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Profesi (2006—2016)
Dewan Penasihat Indonesia Karate Do Provinsi Kepulauan Riau (2013—2018)
Dewan Pembinaan Atlet dan Umum Pengurus Pusat Indonesia Karate Do (2015—2020)
Publikasi

Government Public Relation (2014)
Kehumasan Pemerintah Daerah (2014)
Kontroversi > Kasus korupsi

Pada 10 Juli 2019, Nurdin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kediamannya di Tanjungpinang. KPK mengamankan Nurdin bersama lima orang lainnya dan dilakukan pemeriksaan di Jakarta pada keesokan harinya. Pada 11 Juli, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nurdin bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka berkaitan dengan suap dan gratifikasi terkait izin reklamasi. Dirinya kemudian ditahan di Rutan KPK dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur.
Penghargaan > Tanda jasa

Lencana Melati
Satyalancana Wira Karya
Satyalancana Pembangunan
Lencana Darma Bakti
Satyalancana Pendidikan
Kompleks Makam Tuan Titah

Kompleks Makam Tuan Titah adalah sebuah kompleks makam Tuan Titah (Datuk Bandaro) yang merupakan salah satu dari Basa Ampek Balai semasa Kerajaan Pagaruyung. Datuk Bandaro Putiah yang bertugas sebagai Panitahan atau Tuan Titah mempunyai kedudukan di Sungai Tarab, dengan gelar kebesarannya Pamuncak Koto Piliang. Panitahan merupakan pimpinan, kepala atau yang dituakan dari anggota Basa Ampek Balai dalam urusan pemerintahan. Bangunan makam ini mempunyai luas 49 m x 38 m (1862 m2) yang berada di atas lahan dengan luas 2023 m2.
Sejarah

Makam Tuan Titah ini diperuntukkan untuk Tuan Titah (Datuk Bandaro) beserta keluarganya yang telah bercampur dengan makam baru sehingga tidak diketahui dimana makam Tuan Titah itu berada. Tuan Titah merupakan salah satu dari Basa Ampek Balai pada masa kerajaan Pagaruyung. Basa Ampek Balai merupakan menteri pada Kerajaan Pagaruyung yang memegang peranan penting dalam sistem pemerintahannya. Basa Ampek Balai sendiri terdiri dari Bandaro di Sungai Tarab, Andomo di Saruaso, Mangkhudum di Sumanik, dan Tuan Gadang di Batipuh yang merupakan pembesar pemerintah pusat. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Pagaruyung, Rajo Tigo Selo atau Raja Tiga Sila, dibantu oleh orang besar atau Basa yang kumpulannya disebut Basa Ampek Balai, empat orang besar yang mempunyai tugas, kewenangan-kewenangan dan tempat kedudukan atau wilayah sendiri pada nagari-nagari yang berada di sekeliling pusat kerajaan Pagaruyung.
Lokasi makam

Kompleks Makam Tuan Titah berada di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Aksessibilitas makam sangat mudah karena berlokasi dekat jalan raya yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar dengan Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Daerah ini membentang dari pinggang Gunung Marapi sampai jauh ke kaki Gunung Bungsu, selanjutnya ke arah selatan dari Nagari Tigo Batua akan tampak Gunung Talang yang terletak di Kabupaten solok dan dari sisi barat berdiri tegak Gunung Marapi, gunung yang dianggap sebagai tanah asal mula orang Minang.
Deskripsi bangunan

Nisan pada makam Tuan Titah memiliki bentuk berupa motif keris yang juga terdapat pada Situs Indomo. Keris memiliki simbol yang melambangkan seorang pemimpin atau kesaktian seseorang. Dalam adat Minangkabau bentuk tersebut dituangkan kedalam batu tagak atau nisan berbentuk silindris yang pada ujung atasnya dipadukan dengan bentuk ikat kepala (destar/deta) seorang datuk, sehingga nisan menyerupai bentuk seorang penghulu. Motif keris ini menunjukkan adanya penggambaran terhadap orang yang dimakamkan di Minangkabau karena memiliki peran dalam memimpin daerah atau nagarinya.
1 2  Navis, A.A. (1986). Alam Terkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafitipers. hlm. 17.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  "Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya". cagarbudaya.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2020-09-25. [pranala nonaktif permanen]
1 2  dkk, Harry (2017). Sumatera Silang Budaya. Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. hlm. 234. ISBN 978-602-19007-5-8.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Taib, Reno. "Pemerintahan Rajo Nan Tigo Selo di Pagaruyung". padang media.
↑  dkk, Nopriyasman (2015). Kerajaan Minangkabau dalam Pusaran Badai Zaman. Padang: UPTD Museum Adityawarman.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Hidayat Nur Wahid
Kehidupan awal > Masa kecil dan remaja

Hidayat lahir di Dusun Kadipaten Lor, Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara pada tanggal 8 April 1960. Pendidikan formal dimulainya dari SD Negeri Kebondalem Kidul, lulus pada tahun 1972.[butuh rujukan]
Ketertarikan mendalami Islam membuatnya mendaftar ke Pondok Pesantren Wali Songo di Ngabar, Siman, Ponorogo, sebelum melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, lulus tahun 1978.
Selama di bangku sekolah, Hidayat sudah gemar berorganisasi. Dia menjadi salah satu staf koordinator kesekretariatan Pramuka di Gontor pada tahun 1978, ketika duduk di kelas lima pesantren tersebut. Dia juga tercatat sebagai anggota Pelajar Islam Indonesia (PII).
Kehidupan awal > Masa kuliah

Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1978, Hidayat mendaftar masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meskipun Hidayat sebelumnya ingin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, namun karena dia merasa itu terlalu berat  baginya maka diputuskan untuk mendalami ilmu agama Islam yang menurutnya lebih muda. Dia memilih masuk fakultas syariah dan sempat mengikuti pelatihan kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam di kampus tersebut.
Setahun kemudian, Hidayat mendapat beasiswa untuk studi sarjana di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Dia memilih masuk ke fakultas dakwah dan ushuluddin, dan lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1983. Setelah lulus sarjana, ia melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang magister (lulus 1987) dan doktor (lulus 1992) di universitas yang sama. Di Madinah, ia aktif berorganisasi hingga terpilih sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Arab Saudi periode 1983-1985.
Karier dakwah

Pulang ke Indonesia setelah merampungkan studinya di tanah Arab, Hidayat mulai terlibat aktif dalam Gerakan Tarbiyah dan ikut mendirikan Yayasan Alumni Timur Tengah. Dia turut mendirikan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) di bawah Yayasan al-Haramain, dan di situ dia menjadi ketuanya dan juga menjabat sebagai redaktur jurnal Ma'rifat yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, untuk mengimbangi peredaran jurnal-jurnal yang menyuarakan pembaharuan Islam yang dipimpin tokoh seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur).[butuh rujukan]
Hidayat menjadi dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas asy-Syafi'iyah. Dia juga turut aktif dalam gerakan dakwah Tarbiyah yang mulai marak di kampus-kampus Indonesia pada era 1980-an, terutama setelah pulangnya para mahasiswa dari negeri-negeri Arab seperti Salim Segaf Al-Jufri, Yusuf Supendi, dan Mustafa Abdul Rahman. Gerakan inilah yang kelak melahirkan Lembaga Mujahid Dakwah, Lembaga Dakwah Kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan kelak, Partai Keadilan Sejahtera.
Hidayat juga terlibat aktif di berbagai forum dakwah, seperti Forum Dakwah Islam dan ketua koordinator tim agama di Forum Indonesia Damai yang digagas tokoh lintas agama seperti Cak Nur, Ahmad Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno dan Asmara Nababan.
Selain itu, selama masih aktif menjabat sebagai ketua MPR, Hidayat pernah menjadi narasumber tetap dalam acara Titian Semangat di stasiun televisi RCTI. Acara yang dibawakan oleh Irfan Hakim tersebut mengulas masalah-masalah kemasyarakatan dari perspektif Islam.[butuh rujukan]
Karier politik > Memimpin PK dan PKS (2000-2004)

Setelah bergulirnya reformasi, Hidayat menjadi salah satu deklarator Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Ia menolak tawaran menduduki posisi presiden, namun terpilih menjadi Ketua Dewan Pendiri dan menerima pelantikan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah, satu tingkat di atas presiden.
Hidayat mulai dikenal luas ketika dia terpilih menjadi presiden PK pada tanggal 21 Mei 2000, menggantikan pemangku jabatan sebelumnya, Nurmahmudi Ismail yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Gus Dur. Hidayat terpilih lewat mekanisme Musyawarah Nasional, menyisihkan dua kandidat lain, Anis Matta dan Irwan Prayitno dan menerima jabatan tersebut dari pejabat presiden, Untung Wahono.
Pada masa-masa awalnya, Hidayat dihadapkan pada masalah kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu 2004. Pada awalnya, Hidayat berusaha untuk mendesak DPR mengkaji kembali UU no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum yang menjadi penghalang tersebut, sebelum akhirnya PK memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera terhitung mulai 2 Juli 2003.[butuh rujukan]
Karier politik > Ketua MPR (2004-2009)

Sempat digadang-gadang menjadi calon presiden, Hidayat mencalonkan diri untuk kursi DPR lewat daerah pemilihan DKI Jakarta II pada pemilihan umum 2004, dan terpilih mewakili PKS dengan meraih 262.019 suara, tertinggi di dapilnya.
Ia diajukan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat Koalisi Kerakyatan yang diusung fraksi PKS, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hidayat didampingi tiga orang calon wakil ketua, yaitu AM Fatwa (anggota DPR dari PAN), Aksa Mahmud (anggota DPD) dan Mooryati Soedibyo (anggota DPD). Paket ini akhirnya terpilih menjadi pimpinan MPR setelah mendapat 326 suara, hanya berbeda dua angka dengan Koalisi Kebangsaan yang mengusung politisi Sutjipto asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon ketua dan Theo L. Sambuaga dari Golkar sebagai calon wakil ketua. Hidayat dilantik pada 20 Oktober 2004, di hadapan sidang paripurna MPR.
Hidayat tercatat sebagai pejabat tinggi negara dengan kekayaan terkecil, yaitu hanya sebesar Rp. 233 juta dan 15 ribu dolar Amerika Serikat, menurut data yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2004.
Selama menjabat, Hidayat sempat beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial, seperti menyerukan pengadilan in-absentia terhadap mantan presiden Soeharto  dan meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa pengharaman golput.
Karier politik > Ketua BKSAP dan memimpin PKS di parlemen (2009-kini)

Meskipun kembali terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah V (meraih 106.251 suara, tertinggi kedua setelah Puan Maharani), Hidayat tak lagi menjabat sebagai Ketua MPR. Posisi tersebut dijabat oleh Taufik Kiemas dari PDI-P.
Ia menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dari 22 Oktober 2009 hingga 22 Mei 2012, ketika digantikan oleh Surahman Hidayat karena pencalonannya di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Selama masa kepemimpinan Hidayat sebagai Ketua BKSAP, Indonesia dipercaya sebagai pimpinan Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam.
Setelah kegagalannya di putaran pertama pemilihan gubernur Jakarta, Hidayat kemudian dipercaya menjadi ketua fraksi PKS di DPR, menggantikan Mustafa Kamal mulai 25 September 2012.
Karier politik > Pemilihan gubernur Jakarta (2012)

Awalnya, Hidayat tak pernah muncul dalam bursa kandidat gubernur DKI Jakarta pada pemilihan tahun 2012, karena ia sendiri sempat mengajukan pasangan Joko Widodo dan Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS sekitar bulan Maret 2012. PKS berhak memajukan calon sendiri dalam arena pemilihan karena memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Walau bagaimanapun, rumor tentang majunya ia ke pertarungan memperebutkan kursi gubernur sudah berhembus beberapa hari sebelumnya. Ia akhirnya secara resmi ditunjuk oleh partai sebagai calon gubernur, dan dipasangkan dengan Didik J. Rachbini, kader Partai Amanat Nasional sebagai calon wakil gubernur. Pasangan ini mendapat nomor urut empat.[butuh rujukan]
Karier politik > Pemilihan gubernur Jakarta (2012) > Program kerja

Antara program kerja pasangan Hidayat-Didik adalah:
Pemberian insentif kepada pengurus rumah ibadah,
Kenaikan gaji Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan pembayaran gaji setiap bulan,
Membuka sekitar 500 ribu lapangan kerja, terutama untuk untuk pendatang yang datang ke Jakarta dengan mendirikan pabrik-pabrik baru, bekerjasama dengan pemerintah pusat,
Perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari tindakan kriminalitas dan pelecehan seksual,
Pengatasan banjir dengan cara membuat danau-danau tadahan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta, seperti Kota Bogor dan Kota Depok,
Pembangunan rumah susun untuk warga yang tergusur dari bantaran sungai,
Menciptakan Jakarta sebagai kota yang bersahabat terhadap bisnis dan penanaman modal dengan tujuan untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya digunakan untuk meningkatkan jumlah APBD Provinsi dan juga disalurkan ke warga miskin,
Memperbanyak taman, hutan kota dan ruang terbuka hijau,
Pembangunan dan pengembangan transportasi massal seperti bus, kereta bawah tanah dan kereta komuter,
Penambahan jumlah armada TransJakarta dan perluasan koridornya,
Santunan jiwa sebesar Rp. 2,5 juta untuk warga yang meninggal dunia,
Pelaksanaan ujian kelayakan kendaraan yang ketat untuk mengurangi emisi gas buang.