Perang Rusia–Ukraina
Latar belakang

Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev memindahkan Krimea, yang telah menjadi rumah bagi Armada Laut Hitam Rusia/Soviet, dari RSFS Rusia ke RSK Ukraina pada tahun 1954. Peristiwa ini dipandang sebagai "gerakan simbolis" yang tidak signifikan, karena kedua republik tersebut merupakan bagian dari Uni Soviet dan bertanggung jawab kepada pemerintah di Moskow. Otonomi Krimea didirikan kembali pada tahun 1991 setelah referendum, tepat sebelum pembubaran Uni Soviet.
Meskipun menjadi negara merdeka sejak tahun 1991, sebagai bekas republik Soviet, Ukraina telah dianggap oleh Rusia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Iulian Chifu dan rekan penulisnya mengklaim bahwa sehubungan dengan Ukraina, Rusia mengejar versi modern dari Doktrin Brezhnev tentang "kedaulatan terbatas", yang menyatakan bahwa kedaulatan Ukraina tidak boleh lebih besar dari pada Pakta Warsawa sebelum runtuhnya lingkup pengaruh Soviet. Klaim ini didasarkan pada pernyataan para pemimpin Rusia bahwa kemungkinan integrasi Ukraina ke dalam NATO akan membahayakan keamanan nasional Rusia.
Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, baik Ukraina dan Rusia terus mempertahankan hubungan yang sangat dekat selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang mencuat, yang paling penting persenjataan nuklir Ukraina yang signifikan, yang Ukraina setuju untuk ditinggalkan dalam Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan (Desember 1994) dengan syarat bahwa Rusia (dan penandatangan lainnya) akan mengeluarkan jaminan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina. Pada tahun 1999, Rusia adalah salah satu penandatangan Piagam untuk Keamanan Eropa, di mana ia "menegaskan kembali hak yang melekat pada setiap Negara yang berpartisipasi untuk bebas memilih atau mengubah pengaturan keamanannya, termasuk perjanjian aliansi, saat mereka berkembang".
Poin kedua adalah pembagian Armada Laut Hitam. Ukraina setuju untuk menyewakan sejumlah fasilitas angkatan laut termasuk yang ada di Sevastopol sehingga armada Laut Hitam Rusia dapat terus berpangkalan di sana bersama dengan angkatan laut Ukraina. Mulai tahun 1993, hingga 1990-an dan 2000-an, Ukraina dan Rusia terlibat dalam beberapa perselisihan gas. Pada tahun 2001, Ukraina, bersama dengan Georgia, Azerbaijan, dan Moldova, membentuk sebuah kelompok yang disebut GUAM Organisasi untuk Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, yang dilihat oleh Rusia sebagai tantangan langsung ke CIS, kelompok perdagangan yang didominasi Rusia yang didirikan setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia semakin kesal dengan Revolusi Oranye tahun 2004, yang membuat Viktor Yuschenko yang pro-Eropa terpilih sebagai presiden, bukan Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Selain itu, Ukraina terus meningkatkan kerjasamanya dengan NATO, mengerahkan kontingen pasukan terbesar ketiga ke Irak pada tahun 2004, serta mendedikasikan pasukan penjaga perdamaian untuk misi NATO seperti pasukan ISAF di Afghanistan dan KFOR di Kosovo.
Yanukovych terpilih pada 2010 dan Rusia merasa bahwa banyak hubungan dengan Ukraina dapat diperbaiki. Sebelum ini, Ukraina belum memperbarui sewa fasilitas angkatan laut di Krimea, yang berarti bahwa pasukan Rusia harus meninggalkan Krimea pada tahun 2017. Namun, Yanukovych menandatangani kontrak baru dan memperluas kehadiran pasukan yang diizinkan serta mengizinkan pasukan untuk berlatih di Semenanjung Kerch. Banyak orang di Ukraina memandang perpanjangan itu sebagai inkonstitusional karena konstitusi Ukraina menyatakan bahwa tidak ada pasukan asing permanen yang ditempatkan di Ukraina setelah perjanjian Sevastopol berakhir. Yulia Tymoshenko, tokoh oposisi utama Yanukovych, dipenjara atas tuduhan yang disebut penganiayaan politik oleh pengamat internasional, yang menyebabkan ketidakpuasan lebih lanjut terhadap pemerintah. Pada November 2013, Viktor Yanukovych menolak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, sebuah perjanjian yang telah dikembangkan selama beberapa tahun dan yang sebelumnya telah disetujui Yanukovych. Yanukovych malah menyukai hubungan yang lebih dekat dengan Rusia.
Pada September 2013, Rusia memperingatkan bahwa jika Ukraina melanjutkan perjanjian perdagangan bebas yang direncanakan dengan Uni Eropa, itu akan menghadapi bencana keuangan dan kemungkinan runtuhnya negara. Sergey Glazyev, penasihat Presiden Vladimir Putin, mengatakan, "Pihak berwenang Ukraina membuat kesalahan besar jika mereka berpikir bahwa reaksi Rusia akan menjadi netral dalam beberapa tahun dari sekarang. Ini tidak akan terjadi." Rusia telah memberlakukan pembatasan impor pada produk Ukraina tertentu dan Glazyev tidak mengesampingkan sanksi lebih lanjut jika perjanjian itu ditandatangani. Glazyev mengizinkan kemungkinan munculnya gerakan separatis di timur dan selatan Ukraina yang berbahasa Rusia. Dia bersikeras bahwa, jika Ukraina menandatangani perjanjian, itu akan melanggar perjanjian bilateral tentang kemitraan strategis dan persahabatan dengan Rusia yang menggambarkan perbatasan negara. Rusia tidak akan lagi menjamin status Ukraina sebagai negara dan mungkin dapat melakukan intervensi jika wilayah pro-Rusia di negara itu mengajukan banding langsung ke Rusia.