GKI Yasmin
Polemik > Keputusan pengadilan mengenai pemalsuan tanda tangan

Setelah Melaksanakan Keputusan MA, pada tanggal 8 Maret 2011. Kronologi SK Wali kota Bogor berikutnya adalah:
Karena ada vonis tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri Bogor mengeluarkan putusan No. 265/Pid.B/2010/PN.Bgr yang menyatakan bahwa Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai ketua RT, bersalah karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga pada saat proses perizinan pembangunan gereja Yasmin. Maka menanggapi putusan tersebut, Wali kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta. Pemalsuan tanda tangan digunakan untuk menerbitkan IMB GKI Yasmin. Dasar yang digunakan wali kota Bogor untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2990, ditambah pula "Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan pendirian Rumah Ibadat" serta "Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung". Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk mengembalikan semua biaya perizinan yang dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor, membeli tanah GKI Yasmin atau merelokasi pada tanah milik pemerintah Bogor di tempat lain, serta menyediakan Gedung Harmoni sebagai tempat peribadatan sementara jemaat GKI Yasmin.
Bondan Gunawan mengatakan konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dipeluknya. Soal pelarangan ibadah di GKI Yasmin, Mahkamah Agung telah mengukuhkan izin pendirian bangunan gereja itu melalui putusan nomor 127 PK/TUN/2009 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010. Namun Wali Kota Bogor dan Polres Bogor Kota dengan berbagai alasan tetap melarang jemaat beribadah di dalam gereja.
Mayoritas warga perumahan Taman Yasmin dan masyarakat Kota Bogor mengeluhkan kisruh pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Konflik tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta aktivitas mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa dan blokade jalan oleh aparat keamanan. Namun, warga yang berdekatan sebenarnya tidak meributkan keberadaan gereja di dekat rumah mereka. Menurut juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, yang mengusir mereka bukan tetangga mereka. Justru tetangga mereka yang muslim memperingatkan mereka kalau ada yang mau protes ke gereja.[butuh rujukan]
Namun,  berdasarkan Surat Pengurus RT 08/08, tahun 2002 - 2006, Bapak Muchtar, yang merupakan Ketua RT di lokasi Rencana GKI Yasmin, ternyata justru Warga Setempatlah yang menolak Pembangunan GKI Yasmin, karena Ketidak Jujuran proses perizinan Pembangunan GKI Yasmin tersebut. Bahkan Warga yang rumahnya menempel dengan Rencana Pembangunan GKI Yasmin tersebut menolak, dan mereka menyatakan diri sebagai anggota Forkami. maka Pernyataan Bona Sigalingging jelas bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, sehingga membuat warga kesal dengan media yang selalu pro dengan GKI Yasmin.[butuh rujukan]
Hal ini justru semakin metampakkan keanehan, yaitu Bahwa Panitia Pembangunan GKI Yasmin tidak pernah meminta pendapat Masyarakat terdekat serta tidak memakai cara-cara yang wajar sehingga konflik bermunculan.[butuh rujukan]