Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Peristiwa-peristiwa penting > Brown v. Board of Education, 1954

Artikel utama: Brown v. Board of Education
Pada musim semi 1951, keresahan terjadi di kalangan siswa kulit hitam menyangkut sistem pendidikan negara bagian Virginia. Pada waktu itu, para siswa Sekolah Menengah Atas Moton di Prince Edward County yang menerapkan sistem sekolah segregasi, memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan tangan sendiri dalam memerangi dua hal: terlalu banyaknya siswa dibandingkan luas pekarangan sekolah dan kondisi-kondisi yang tidak memuaskan di sekolah mereka. Tindakan para siswa hitam di Selatan waktu itu benar-benar tidak terduga sebelumnya, dan dianggap tidak pantas oleh kulit putih yang masih mengharapkan perilaku subordinasi dari kulit hitam. Selain itu, beberapa pemimpin lokal NAACP telah mencoba membujuk para siswa untuk membatalkan niat mereka memprotes hukum Jim Crow tentang segregasi sekolah. Setelah tuntutan NAACP tidak diterima oleh siswa, NAACP langsung memihak para siswa yang menentang segregasi sekolah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dari lima kasus pengadilan yang kini disebut Brown v. Board of Education.
Pada 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan mengenai kasus Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas . Dalam kasus tersebut, penggugat menuduh bahwa pendidikan anak-anak kulit hitam di sekolah umum yang terpisah dari rekan-rekan siswa kulit putih sebagai inkonstitusional. Pendapat Mahkamah Agung menyatakan bahwa segregasi "anak kulit putih dan anak kulit berwarna di sekolah umum memiliki efek merugikan pada anak-anak berwarna. Dampaknya lebih besar bila pemisahan tersebut memiliki sanksi hukum, karena kebijakan memisahkan ras biasanya ditafsirkan sebagai pernyataan inferioritas kelompok Negro".
Para pengacara dari NAACP harus mengumpulkan beberapa bukti yang masuk akal untuk memenangi kasus Brown vs Board of Education. Cara mereka menangani masalah segregasi sekolah adalah dengan menguraikan secara panjang lebar sejumlah argumen. Salah satu dari argumen adalah kesempatan terpaparnya anak pada kontak antar-ras di lingkungan sekolah. Dikatakan bahwa hal tersebut di kemudian hari dapat membantu mencegah anak-anak tumbuh di tengah tekanan-tekanan masyarakat yang berkaitan dengan ras. Oleh karena itu tercipta kesempatan yang lebih baik untuk hidup di alam demokrasi. Argumen lainnya mengacu pada penekanan tentang bagaimana "'pendidikan' memahami seluruh proses pengembangan dan pelatihan kekuatan mental, fisik dan moral, serta kemampuan manusia". Dalam buku Goluboff, tujuan NAACP dinyatakan sebagai membuat Mahkamah Agung sadar akan adanya fakta anak-anak Afrika-Amerika yang menjadi korban legalisasi segregasi sekolah dan tidak memiliki jaminan masa depan yang cerah. yang
Tidak adanya kesempatan untuk terpapar budaya lain dikhawatirkan menghalangi tumbuhnya kemampuan anak-anak kulit hitam untuk berfungsi di kemudian hari dalam kehidupan normal sebagai orang dewasa.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua putusan sebelumnya, Plessy v. Ferguson (1896) yang mendasari standar umum "terpisah tetapi sederajat" yang bersifat segregasionisme, dan Cumming v. Richmond County Board of Education (1899) yang menerapkan standar tersebut ke sekolah-sekolah sebagai inkonstitusional. Tahun berikutnya, pada kasus yang dikenal sebagai Brown v. Board of Education, Mahkamah Agung memerintahkan segregasi untuk secara bertahap dihapus, "dengan tanpa terburu-buru". Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas, Kansas (1954) tidak membatalkan Plessy v. Ferguson (1896). Plessy v. Ferguson adalah dasar segregasi dalam transportasi, sedangkan Brown v. Board of Education hanya menyangkut segregasi dalam pendidikan. Meskipun demikian, Brown v. Board of Education merupakan langkah pertama menuju masa depan yang membatalkan keputusan 'terpisah tetapi setara'.
Pada 18 Mei 1954 Greensboro menjadi kota pertama di Selatan yang secara terbuka mengumumkan akan dipatuhinya keputusan Mahkamah Agung AS Brown v. Board of Education yang menyatakan segregasi rasial di sekolah-sekolah umum Amerika Serikat sebagai inkonstitusional. "Benar-benar tak terpikirkan sebelumnya," komentar Penilik Dewan Sekolah Benjamin Smith, "bahwa kita akan mencoba untuk [membatalkan] hukum Amerika Serikat." Sejalan dengan sikap Smith, pemungutan suara di dewan sekolah berakhir dengan hasil mendukung putusan Mahkamah Agung, enam lawan satu. Penerimaan yang positif terhadap putusan kasus Brown, bersamaan dengan ditunjuknya warga Afrika-Amerika Dr. David Jones sebagai dewan sekolah pada tahun 1953, telah meyakinkan banyak warga kulit putih dan kulit hitam bahwa Greensboro sedang bergerak maju ke depan, dan kemungkinan akan muncul sebagai perintis integrasi sekolah. Integrasi di Greensboro berlangsung sedikit lebih damai dibandingkan negara-negara Selatan lainnya seperti Alabama, Arkansas, dan Virginia yang terjadi “perlawanan massal” .