Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Kebijakan Uni Eropa

Kebijakan Uni Eropa dalam menangani para pengungsi yang mencari suaka tertuang dalam undang-undang. Dalam Konvensi Dublin yang ditandangani pada Tahun 1990 dan baru berlaku pada Tahun 1997, dalam Undang-undang tersebut bagi para pengungsi yang datang ke wilayah Uni Eropa harus mengajukan suaka di negara pertama dia menginjakkan kakinya dan melindunginya sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1951. Tujuannya supaya mereka tidak berpindah-pindah dan tidak menyulitkan negara Eropa yang lainnya. Konvensi Dublin ini bertujuan agar pemeriksaan suaka akan menjadi lebih efisien dan menghindarkan imigran ilegal masuk ke Uni Eropa. Pada tanggal 17 Juni 1997 Uni Eropa mengadakan pertemuan di Amsterdam dengan dihadiri oleh para Kepala Negara dan pemerintah dari 15 anggota Uni Eropa (European Council). Adapun dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk merevisi Traktat Maastricht atau Traktat Uni Eropa pada tahun 1992. Kemudian dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah traktat baru yaitu Traktat Amsterdam. Dalam traktat ini isu migrasi yang dibahas adalah:
Menambahkan Schengen Agreement ke dalam Traktat Maastricht (dengan pilihan opt-out bagi Inggris, Denmark dan Irlandia).
Menjadikan suaka, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan untuk penggunaan qualified majority voting.
Sejak diberlakukannnya perjanjian Amsterdam pada tahun 1999 Uni Eropa berusaha mengembangkan kompetensinya di bidang kebijakan pengungsi dan migrasi. Adapun kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Tempere Programme (1999-2004) dan Hague Programme (2004-2009). Kedua program tersebut masih merupakan bagian dari Common European Asylum System (CEAS) yang dibuat untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan pengungsi dan migrasi di Uni Eropa. Tempere Programme (1999) merupakan program yang dibentuk untuk kebutuhan akan kebijakan migrasi dan pengungsi di Uni Eropa dengan melibatkan partnership dengan negara-negara asal terkait sistem pengungsi, temasuk perlakuan yang adil terhadap warga Negara Dunia Ketiga dan adanya manajemen arus migrasi bersama. Setelah terbentuk Tempere Programme pada tahun 2005 dibuatlah Hague Programme yang mengatur tentang tindakan Uni Eropa terhadap terorisme, pengelolaan migrasi, kebijakan visa, pengungsi, privasi dan keamanan, serta perlawanan terhadap tindak kejahatan yang terorganisasi.
Common Europe Asylum System (CEAS) merupakan salah satu regulasi yang dihasilkan oleh program Hague dan disusun dengan tujuan untuk menangani langsung bagaimana prosedural pengajuan suaka di wilayah Eropa. Dengan adanya sistem tersebut, Uni Eropa memberikan hak penuh kepada siapapun yang mengajukan suaka berdasarkan apa yang telah disepakati dalam Konvensi Jenewa, memastikan tidak akan ada satu orang pun yang akan diserahkan (atau dikembalikan) ke kondisi awal. CEAS juga mengatur bagaimana tanggung jawab setiap negara Uni Eropa terhadap prosedural aplikasi suaka yang adil dan efisien serta bertanggung jawab untuk mengeluarkan status pengungsi yang pantas kepada setiap orang yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, sistem ini mengharuskan setiap negara anggota Uni Eropa menyelesaikan aplikasi suaka dalam kurun waktu satu tahun.