stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Mataram Udik, Bandar Mataram, Lampung Tengah
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung |
| --- | --- |
Kampung:  Jati Datar Mataram  Mataram Jaya  Mataram Udik  Sendang Agung Mataram  Sriwijaya Mataram  Terbanggi Ilir  Terbanggi Mulya  Uman Agung Mataram  Sumber Rejeki Mataram
Mangunranan, Mirit, Kebumen

| Mangunranan |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Jawa Tengah
Kabupaten: Kebumen
Kecamatan: Mirit
Kode pos: 54395
Kode Kemendagri: 33.05.08.2016 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Mangunranan adalah desa di kecamatan Mirit, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Karanggede  Kertodeso  Krubungan  Lembupurwo  Mangunranan  Mirit  Miritpetikusan  Ngabean  Patukgawemulyo  Patukrejomulyo  Pekutan  Rowo  Sarwogadung  Selotumpeng  Singoyudan  Sitibentar  Tlogodepok  Tlogopragoto  Wergonayan  Winong  Wirogaten  Wiromartan 
desa yg kelak akan menjadi kota.
Mark 15 (bom nuklir)

Bom nuklir Mark 15, atau Mk-15, adalah bom termonuklir Amerika tahun 1950-an, bom termonuklir pertama yang relatif ringan (7.600 lb (3.400 kg)) yang dibuat oleh Amerika Serikat.
Sebanyak 1.200 bom Mark 15 diproduksi dari tahun 1955 hingga 1957. Ada tiga varian produksi: Mod 1, Mod 2, dan Mod 3. Desain tersebut digunakan dari tahun 1955 hingga 1965.
Ketiga model tersebut secara umum serupa secara fisik; berat sekitar 7.600 lb (3.400 kg), diameter 34,4 hingga 35 inci (87 hingga 89 cm), panjang 136 hingga 140 inci (350 hingga 360 cm).
Mod 1 sesuai dengan tes Castle Nectar dari prototipe senjata Zombie. Tes ini menghasilkan 1,69 megaton TNT (7,1 petajoule).
Mod 2 sesuai dengan uji coba nuklir Redwing Cherokee model uji TX-15-X1, dan memiliki hasil sebesar 3,8  Mt (16  PJ). Redwing Cherokee adalah uji jatuhan bom termonuklir AS yang pertama.
Mod 3 juga tampaknya menghasilkan hasil sebesar 3,8  Mt (16  PJ).
W15

Varian hulu ledak rudal dari Mark 15, W15 Warhead, merupakan proyek yang sedang berlangsung pada pertengahan 1950-an. Itu dibatalkan pada awal tahun 1957. Sebelum pembatalan, itu dimaksudkan untuk digunakan pada rudal SM-62 Snark. Sebaliknya, Snark akhirnya menggunakan W39.
Lihat pula

Senjata nuklir
Bom neutron
Fisi nuklir
Fusi nuklir
Daya yield
Senjata fisi jenis bedil
Massa kritis
Senjata termonuklir
Hulu ledak
Bahan fisil
Tube Alloys
Plutonium
Uranium
Uranium-235
Little Boy
Thin Man
Fat Man
Mark 4
B57
B61
B83
B90
Mark 8
Mark 90
Mk 101 Lulu
Mk 105 Hotpoint
Matarape, Menui Kepulauan, Morowali

| Matarape |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Tengah
Kabupaten: Morowali
Kecamatan: Menui Kepulauan
Kode pos: 94975
Kode Kemendagri: 72.06.07.2014 
Luas: -
Jumlah penduduk: -
Kepadatan: -
Matarape adalah desa di kecamatan Menui Kepulauan, Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Ulunambo 
Desa:  Buranga  Dongkalang  Kofalagadi  Masadian  Matano  Matarape  Mbokitta  Morompaitonga  Ngapaea  Padalaa  Padei Darat  Padei Laut  Pulau Tengah  Pulau Tiga  Samarengga  Tafagapi  Tanjung Harapan  Tanjung Tiram  Tanona  Terebino  Torukuno  Ulunipa  Wawongkolono
Marktkirche, Hanover

| Gereja Pasar |
| --- | --- |
Gereja Pasar Ss. Georgius dan Yakobus
 bahasa Jerman: Marktkirche St. Georgii et Jacobi   atau juga disebut  Marktkirche  

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 52°22′18.44″N 9°44′7.19″E﻿ / ﻿52.3717889°N 9.7353306°E﻿ / 52.3717889; 9.7353306
52°22′18″N 09°44′06″E﻿ / ﻿52.37167°N 9.73500°E﻿ / 52.37167; 9.73500
Lokasi: Hannover
Negara: Jerman
Denominasi: Lutheran
Situs web: www.marktkirche-hannover.de
Sejarah
Dedikasi:  Saint George  James, son of Zebedee 
Tanggal konsekrasi: ~ 1360
Arsitektur
Status fungsional: active
Tipe arsitektur: gereja aula
Gaya: Gotik Batu Bata
Peletakan batu pertama: 1347
Selesai: 1366 (1366)
Spesifikasi
Panjang: 615 meter (2.018 ft)
Lebar: 266 meter (873 ft)
Lebar bagian tengah gereja: 8 meter (26 ft) centre 54 meter (177 ft) lateral
Tinggi puncak menara: 9.726 meter (31.909 ft)
Bahan bangunan: batu bata
Administrasi
Paroki: Marktkirchengemeinde, Hanover
Dekenat: Kota Hannover (Stadtkirchenverband)
Sinode: Gereja Lutheran Hannover
 
Marktkirche St. Georgii et Jacobi (Gereja Pasar Sts. Georgius dan Yakobus) adalah gereja Lutheran utama di Hannover, Jerman. Gereja itu dibangun pada abad ke-14 dan, bersama dengan Balai Kota Tua di dekatnya, dianggap sebagai contoh paling selatan dari gaya arsitektur gotik bata Jerman Utara (norddeutsche Backsteingotik). Atap dan kubah-kubah atap dihancurkan dalam serangan udara pada tahun 1943 dan dipulihkan pada tahun 1952.
Di atas nave dan dua lorong naik atap pelana yang monumental. Menara barat yang tinggi adalah simbol untuk kekuatan dan kekayaan warga kota. Itu masih salah satu menara tertinggi di Lower-Saxony dan tengara kota.
Pranala luar

Media tentang Marktkirche (Hannover) di Wikimedia Commons
Marktkirche Diarsipkan 2015-01-09 di Wayback Machine. at MyTravelGuide
Kurze Kirchengeschichte der Altstadt
Mamoru Shigemitsu

| Mamoru Shigemitsu 重光 葵 |
| --- | --- |
Shigemitsu Mamoru
Lahir: (1887-07-29)29 Juli 1887 Bungo-ōno, Ōita, Jepang
Meninggal: 26 Januari 1957(1957-01-26) (umur 69) Yugawara, Kanagawa, Jepang
Kebangsaan: Jepang
Pekerjaan: Diplomat, Politisi, Menteri Kabinet
 Penghargaan Order of the Rising Sun with Paulownia Flowers, 1st class (en)   
 
Shigemitsu (dengan tongkat) diatas USS Missouri, 2 September 1945
Shigemitsu menandatangani Instrumen Kapitulasi Jepang pada akhir Perang Dunia II, didampingi oleh Toshikazu Kase (kanan)
Mamoru Shigemitsu (重光 葵code: ja is deprecated , Shigemitsu Mamoru, 29 Juli 1887 – 26 Januari 1957) adalah seorang diplomat dan politikus asal Jepang. Ia pernah ikut bertugas di Cina dan dalam sebuah insiden ledakan di Nanjing, salah satu kakinya terkena ledakan.
Biografi

Mamoru Shigemitsu lahir pada 29 Juli 1887 di Bungo-Ono, Kita, Jepang. Dan meninggal dunia pada 26 Januari 1957 di Yugawara, Kanagawa, Jepang pada usia 69 tahun.
Karier

Mamoru Shigemitsu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak 20 April 1943 hingga 7 April 1945. Namun ia digantikan oleh Shigenori Tōgō. Pasca kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, Togo mengundurkan diri. Shigemitsu pun kembali diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada 17 Agustus 1945. Ia ditunjuk kaisar Hirohito mewakili dirinya dalam penandatanganan dokumen resmi penyerahan Jepang pada Sekutu pada tanggal 2 September 1945 di Kapal USS Missouri di Teluk Tokyo, Jepang. Sehari sebelumnya, Kaisar sempat berkata padanya,
"Marilah kita menjadikan hari berkabung ini sebagai hari kelahiran Jepang yang baru. Karena dengan begitu, kita dapat menghadiri upacara dengan kepala tegak!"
Tanggal 15 September 1945, Mamoru digantikan lagi jabatannya dari Perdana Menteri.
10 Desember 1954, Ia kembali diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, sekaligus Wakil Perdana Menteri Jepang, yang kemudian berakhir pada 23 Desember 1956.
Daftar pustaka

Mamoru Shigemitsu, Japan and Her Destiny: My Struggle for Peace, New York: Dutton, (1958). Questia
Archive Footage references to Shigemitsu at Internet Movie Database
Website on exhibition in Japanese Parliament 08-30 Nov 2007 , accessed 14 Nov 2007
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  Amerika Serikat  Jepang  Republik Ceko  Korea  Belanda 
Basis data ilmiah:  CiNii (Jepang) 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  National Archives (US)  Social Networks and Archival Context  SUDOC (Prancis) 1
Aneksasi Krimea 2014
Euromaidan dan Revolusi Ukraina 2014

Artikel utama: Euromaidan dan Revolusi Ukraina 2014
Gerakan Euromaidan bermula pada akhir bulan November 2013 dengan unjuk rasa di Kyiv melawan Presiden Viktor Yanukovych, yang memenangi pemilihan presiden 2010 di Ukraina dengan dukungan kuat dari Republik Otonom Krimea dan Ukraina bagian selatan serta timur.
Pemerintahan Krimea sangat mendukung Yanukovych dan mengecam keras aksi unjuk rasa: "Mereka mengancam kestabilan politik negara". Dewan Tertinggi Krimea mendukung keputusan Pemerintahan Azarov dalam menunda negosiasi Kesepakatan Asosiasi Ukraine-Uni Eropa dan mendesak warga Krimea untuk "menguatkan tali persahabatan dengan daerah-daerah Rusia".
Pada tanggal 4 Februari 2014, Presidium Majelis Tertinggi Krimea mempertimbangkan untuk mengadakan sebuah referendum mengenai status semenanjung ini, dan meminta pemerintahan Rusia untuk menjamin pemilihan yang akan berjalan. Dinas intelijen Ukraina menanggapinya dengan memulai sebuah kasus kriminal untuk menyelidiki kemungkinan "subversi" keutuhan wilayah Ukraina.
Protes Euromaidan memuncak pada bulan Februari 2014, dan Yanukovych bersama banyak menterinya melarikan diri dari ibu kota. Setelah faksi-faksi oposisi dan pembelot dari partai-partai di daerah-daerah pimpinan Yanukovych menggalang sebuah kuorum parlemen di Verkhovna Rada, pada tanggal 22 Februari badan legislatif nasional ini memilih untuk mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa ia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif ini saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemennya yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu. Mengenai hal ini, Rada juga memilih untuk menghapus pembatasan ini.
Keputusan ini dianggap sebagai kudeta oleh banyak orang di Ukraina dan Rusia, meskipun hal ini di dunia internasional diakui secara luas.
Kendala hukum penggabungan dengan Rusia

Lihat pula: Proklamasi Kemerdekaan Krimea
Menurut Undang-undang Dasar Rusia, bergabungnya subyek-subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi federal (pasal 65.2). Undang-undang ini diterima pada tahun 2001, dan menjabarkan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia.. Undang-undang ini tampaknya mewajibkan Ukraina untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia.
Pada tanggal 28 Februari 2014, anggota parlemen Rusia, Sergey Mironov, bersama beberapa anggota Duma lainnya, memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang untuk mengubah prosedur penambahan subyek federal ke Rusia. Sesuai rancangan undang-undang ini, penggabungan bisa dilakukan oleh sebuah bagian dari sebuah negara, dengan syarat bahwa "tidak ada pemerintah berdaulat yang memerintah secara efisien di negara asing"; permintaan ini bisa diminta oleh lembaga-lembaga daerah tingkat bawah dari negara yang bersangkutan atau berdasarkan referendum yang telah diadakan di daerah tingkat bawah, sesuai dengan hukum nasional yang bersangkutan. Komisi Venesia menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini melanggar "terutama asas-asas dasar keutuhan wilayah, kedaulatan nasional, asas non-intervensi atau tidak turut mencampuri urusan negara lain, dan pacta sunt servanda", dan dengan demikian tidak sesuai dengan hukum internasional.
Pada tanggal 11 Maret 2014, baik Dewan Tertinggi Krimea dan Dewan Kota Sevastopol menyetujui proklamasi kemerdekaan, yang menyatakan keinginan mereka untuk merdeka dan meminta bergabung dengan Rusia apabila permintaan penggabungan yang akan ditanyakan di dalam referendum yang direncanakan mendapatkan hasil mayoritas. Proklamasi ini secara langsung menyinggung preseden Kemerdekaan Kosovo, di mana warga Albania di Provinsi Otonom Kosovo dan Metohiya menyatakan kemerdekaan mereka dari Serbia (sekutu Rusia) sebagai Republik Kosovo. Aksi unilateral ini ditentang oleh Rusia secara sengit. Banyak analis memandang proklamasi kemerdekaan Krimea ini sebagai suatu usaha terselubung untuk merintis jalan pencaplokan Krimea oleh Rusia.
Rencana pihak berwenang Krimea untuk memproklamasikan kemerdekaan dari Ukraina membuat rancangan undang-undang Mironov tidak diperlukan lagi. Maka pada tanggal 20 Maret 2014, dua hari setelah perjanjian penggabungan ditandatangani, rancangan undang-undang ini lalu ditarik oleh para pengusulnya.
Referendum status Krimea

Artikel utama: Referendum status Krimea, 2014
Pada tanggal 27 Februari, setelah pengambilalihan gedung, Dewan Tertinggi Krimea memilih untuk mengadakan referendum pada tanggal 25 Mei, dengan pertanyaan pertama apakah Krimea harus menaikkan derajat otonominya di dalam Ukraina. Tanggal referendum ini lalu dimajukan dari 25 Mei ke 30 Maret. Sebuah pengadilan Ukraina menyatakan referendum ini melanggar hukum.
Pada tanggal 4 Maret, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa Rusia tidak punya rencana mencaplok Krimea. Ia mengatakan mengenai semenanjung ini bahwa "hanya warga Krimea dengan persyaratan memiliki hak mengungkapkan keinginan dan keamanan yang bisa menetapkan masa depan mereka". Putin lalu mengaku bahwa pada bulan Maret awal ada "jajak pendapat rahasia" yang diadakan di Krimea, di mana menurutnya, membuahkan hasil bahwa mayoritas besar penduduk mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia.
Pada tanggal 6 Maret, jadwal referendum dimajukan menjadi 16 Maret oleh Dewan Tertinggi Krimea dan tujuannya diubah dengan ditambahi pertanyaan apakah Krimea harus berintegrasi dengan Rusia atau kembali kepada Konstitusi tahun 1992 yang baru saja ditangguhkan oleh pemerintah Ukraina. Berbeda dengan referendum sebelumnya, referendum ini tidak memuat opsi untuk mempertahankan status quo kepemerintahan seperti termaktub dalam Konstitusi tahun 1998.
Pada tanggal 14 Maret, Referendum Status Krimea dianggap melanggar UUD oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina, dan sehari kemudian, Verkhovna Rada secara resmi membubarkan parlemen Krimea.
Meski ditentang oleh Kyiv, referendum tetap diadakan. Hasil resmi menunjukkan 95% pemilih di Krimea dan Sevastopol ingin bergabung dengan Rusia. Oleh beberapa pihak, hasil referendum ini dipertanyakan. Sebuah laporan yang ditulis oleh Evgeny Bobrov, anggota Dewan HAM lembaga kepresidenan Rusia, memberikan kesan bahwa hasil resmi ini dibesar-besarkan; sejatinya hanya 15-30% penduduk Krimea yang memilih bergabung dengan Rusia.
Dasar untuk melaksanakan referendum juga dikritik secara luas oleh pemerintah asing dan pers Ukraina serta internasional. Siapapun yang memiliki kewarganegaraan Rusia, apakah bertempat tinggal di Krimea atau tidak, dibolehkan ikut pemilu. Walau demikian, Rusia membela integritas proses pemilu, dan sejumlah pengamat Eropa, terutama dari kalangan sayap kanan dan partai politik kanan jauh yang beraliansi dengan Putin, menyatakan bahwa referendum ini dilaksanakan secara bebas dan adil.
Republik yang telah memisahkan diri

Pada tanggal 17 Maret, setelah ada pengumuman resmi hasil referendum, Dewan Tertinggi Krimea resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Krimea, yang terdiri atas wilayah Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol, yang memiliki status istimewa di di dalam republik ini. Parlemen Krimea mengumumkan "penangguhan sebagian Undang-undang Ukraina" dan mulai menasionalisasikan beberapa BUMN dan BUHN Ukraina yang terletak di Semenanjung Krimea seperti, pelabuhan-pelabuhan Ukraina dan properti Chornomornaftogaz. Parlemen juga secara resmi meminta kepada pemerintah Rusia untuk menerima negara yang baru saja memerdekakan diri ini di Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Dewan Tertinggi Krimea secara de facto mengubah namanya menjadi Dewan Negara Krimea, dan memutuskan Rubel Rusia sebagai mata uang resmi bersama dengan Hryvnia Ukraina, serta mengumumkan Krimea akan mengubah waktunya mengikuti Waktu Moswa (UTC+4) pada 30 Maret.
Secara resmi Putin mengakui Republik Krimea melalui Dekret Presiden dan menyetujui masuknya Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia.
Transisi dan dampaknya > Situasi hak asasi manusia

Pada tanggal 9 Mei 2014, amendemen anti-ekstrimis mulai berlaku setelah dimasukkan ke KUHP Rusia yang sebelumnya disetujui pada bulan Desember 2013. Pasal 280.1 menyatakan penghasutan atas pelanggaran keutuhan wilayah Federasi Rusia (termasuk seruan untuk berpisahnya Krimea dari Rusia) sebagai pelanggaran kriminal di Rusia, dan dihukum dengan denda sebesar 300.000 Rubel atau dihukum penjara selama 3 tahun. Apabila pernyataan seperti ini dilakukan di media massa atau internet, maka hukumannya bisa berupa kerja paksa sampai 480 jam atau penjara selama lima tahun.
Setelah integrasi Krimea, menurut laporan Dewan Masyarakat Sipil dan Hak-Hak Azasi Manusia (yang merupakan badan pemerintahan Rusia) di situs web mereka, orang-orang Tatar yang melawan pemerintahan Rusia yang baru akan dicekal, undang-undang Rusia yang membatasi kebebasan berpendapat diterima, dan pihak berwenang baru yang pro Rusia "melikuidasi" Patriarkhat Kyiv Gereja Ortodoks di semenanjung ini.
Setelah aneksasi, pada tanggal 16 Mei 2014 pihak berwenang pro Rusia di Krimea melarang peringatan tahunan Deportasi Bangsa Tatar Krimea oleh Stalin pada tahun 1944, dengan alasan "kemungkinan adanya provokasi oleh kaum ekstrimis". Sebelumnya, ketika Krimea masih dikuasai oleh Ukraina, peringatan-peringatan ini dilaksanakan setiap tahun. Pihak berwenang pro Rusia juga melarang Mustafa Jemilev (seorang aktivis HAM, pengkritik Sovyet, anggota Parlemen Ukraina, dan mantan ketua Majelis Tatar Krimea) untuk masuk ke Krimea. Selain itu, Majelis juga melaporkan bahwa para perwira dinas intelijen Rusia (FSB) menggerebek beberapa rumah warga Tatar Krimea pada pekan yang sama, dengan alasan "kecurigaan terhadap aktivitas teroris". Komunitas Tatar akhirnya tetap juga melakukan peringatan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan akbar, menentang pelarangan ini. Sebagai tanggapannya, pihak berwenang Rusia menerbangkan helikopter-helikopter di atas pertemuan-pertemuan umum mereka, untuk mengganggu mereka.
Reaksi Ukraina

Segera setelah dimulainya pendudukan wilayah pada bulan Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina memanggil Wakil Utama Rusia di Ukraina dan memberinya note verbale untuk memprotes pengakuan Republik Krimea oleh Rusia dan pencaplokannya setelah itu. Dua hari kemudian, Verkhovna Rada mengecam perjanjian ini dan berseru bahwa tindakan-tindakan Rusia merupakan "pelanggaran besar hukum internasional". Rada juga berseru kepada Dunia Internasional untuk tidak mengakui "apa yang disebut Republik Krimea" atau pencaplokan Krimea dan Sevastopol oleh Rusia sebagai subyek federal baru.
Pada tanggal 15 April 2014, Verkhovna Rada menyatakan bahwa Republik Otonom Krimea dan Sevastopol berada di bawah "pendudukan sementara" oleh militer Rusia. Wilayah-wilayah ini juga dianggap sebagai "bagian tak terpisahkan dari Ukraina" dan tunduk terhadap undang-undang Ukraina. Selain itu, sebuah undang-undang istimewa juga ditetapkan oleh Rada, yang membatasi gerakan warga negara asing dari dan ke Semenanjung Krimea dan melarang beberapa aktivitas usaha. Undang-undang ini juga melarang badan-badan negara yang dibentuk dengan melanggar Undang-undang Ukraina dan menyebut bahwa tindakan mereka tidak berlaku secara hukum. Hak-hak pemilu Krimea untuk berpartisipasi dalam Pemilu Ukraina juga ditangguhkan. Undang-undang ini tidak memiliki efek apa pun di Krimea karena adanya keadaan saling tidak mengakui antara Kyiv dan Simferopol.
Reaksi dunia internasional > Resolusi PBB

Menerima resolusi
Abstain
Memveto resolusi
Menganggap referendum ini ilegal
Menentang resolusi
Abstain
Tidak hadir ketika pemungutan suara dilaksanakan
Reaksi dunia internasional > Resolusi Dewan Keamanan PBB

Pada tanggal 15 Maret 2014, sebuah resolusi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat diajukan di dalam rapat Dewan Keamanan PBB untuk menegaskan kembali komitmen dewan ini menjaga "kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina". Sejumlah 13 anggota dewan mendukung resolusi ini, sementara RRC abstain dan Rusia memveto resolusi ini karena menyatakan bahwa Referedum Krimea 2014 mengenai masa depan Semenanjung Krimea adalah ilegal. Veto Rusia di Dewan Keamanan PBB ini diikuti dengan sebuah referendum yang diadakan secara berhasil pada tanggal 16 Maret 2014 oleh badan legislatif Krimea dan pemerintahan lokal di Sevastopol. Setelah referendum, Republik Krimea memproklamasikan kemerdekaannya dari Ukraina sehari sesudahnya, mencari keanggotan PBB, dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Rusia mengakui Krimea sebagai negara berdaulat.
Reaksi dunia internasional > Resolusi Sidang Umum PBB

Pada tanggal 27 Maret 2014, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah resolusi (resolusi 68/282) yang menuliskan bahwa referendum yang berakhir dengan pencaplokan Krimea oleh Rusia adalah ilegal. Rancangan resolusi yang semula berjudul "Keutuhan wilayah Ukraina" diprakarsai secara bersama oleh Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Kosta Rika, Lituania, Polandia, dan Ukraina. Resolusi ini menegaskan komitmen Sidang Umum untuk menjaga "kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina dalam rangka perbatasan yang diakui secara internasional".
Resolusi ini mencoba menggarisbawahi bahwa referendum yang dilakukan di Krimea dan Sevastopol pada tanggal 16 Maret 2014 tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan dasar sebagai perubahan status Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol. Resolusi ini didukung oleh 100 suara, sementara 11 negara menentangnya dan 58 negara abstain. Resolusi ini tidak mengikat dan pemungutan suara sejatinya hanya simbolis saja.
Pengakuan

Sebagian besar negara di dunia tidak mengakui Krimea dan Sevastopol sebagai bagian dari Federasi Rusia.
Negara-negara yang berada di bawah ini telah mengakui Referendum Krimea 2014.
| Negara | Anggota PBB | Tanggal | Referensi |
| --- | --- | --- | --- |
|  Rusia | Ya | 17 Maret 2014 |  |
|  Venezuela | Ya | 17 Maret 2014 |  |
|  Ossetia Selatan | Tidak | 17 Maret 2014 |  |
|  Abkhazia | Tidak | 17 Maret 2014 |  |
|  Kazakhstan | Ya | 18 Maret 2014 |  |
|  Armenia | Ya | 19 Maret 2014 |  |
|  Nagorno-Karabakh | Tidak | 19 Maret 2014 |  |
|  Kyrgyzstan | Ya | 20 Maret 2014 |  |
|  Uganda | Ya | 21 Maret 2014 |  |
|  Afghanistan | Ya | 22 Maret 2014 |  |
|  Korea Utara | Ya | 22 Maret 2014 |  |
|  Suriah | Ya | 22 Maret 2014 |  |
|  Belarus | Ya | 23 Maret 2014 |  |
|  Kuba | Ya | 27 Maret 2014 |  |
|  Bolivia | Ya | 27 Maret 2014 |  |
|  Nikaragua | Ya | 27 Maret 2014 |  |
|  Sudan | Ya | 27 Maret 2014 |  |
|  Zimbabwe | Ya | 27 Maret 2014 |  |