Kontroversi Nestlé
Kerja paksa, perbudakan modern, dan pekerja anak > Perbudakan dan pekerja anak di industri kakao

Artikel utama : Pekerja anak di produksi kakao dan Protokol Harkin–Engel
Berbagai laporan telah mendokumentasikan meluasnya penggunaan pekerja anak dalam produksi kakao, serta perbudakan dan perdagangan anak, di seluruh perkebunan di Afrika Barat, yang menjadi andalan Nestlé dan perusahaan coklat besar lainnya. Menurut film dokumenter tahun 2010, The Dark Side of Chocolate, anak-anak yang bekerja biasanya berusia 12 hingga 15 tahun. Asosiasi Buruh yang Adil mengkritik Nestlé karena tidak melakukan pemeriksaan yang tepat.
Di tahun 2005, setelah industri kakao tidak memenuhi tenggat waktu Protokol Harkin–Engel untuk menyatakan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ( menurut Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional ) telah dikecualikan dari produksi kakao, Dana Hak-Hak Buruh Internasional mengajukan gugatan di tahun 2005 berdasarkan Alien Tort Claims Act terhadap Nestlé dan pihak lain atas nama tiga anak Mali. Gugatan tersebut menuduh bahwa anak-anak diperdagangkan ke Pantai Gading, dipaksa menjadi budak, dan sering mengalami pemukulan di perkebunan kakao. Di bulan September 2010, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Pusat California menetapkan bahwa perusahaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional dan menolak gugatan tersebut. Kasus ini diajukan banding ke Pengadilan Banding A.S. Pengadilan Banding Ninth Circuit membatalkan keputusan tersebut. Di tahun 2016, Mahkamah Agung AS menolak mendengarkan banding Nestlé atas keputusan Ninth Circuit.
Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan di majalah Fortune menyimpulkan bahwa sekitar 2,1 juta anak di beberapa negara Afrika Barat "masih melakukan pekerjaan yang berbahaya dan melelahkan secara fisik yaitu memanen kakao", dan mencatat bahwa "rata-rata petani di Ghana di musim tanam tahun 2013–14 hanya menghasilkan 84 anak." ¢ per hari, dan petani di Pantai Gading hanya 50¢ jauh dibawah standar baru Bank Dunia sebesar $1,90 per hari untuk kemiskinan ekstrem". Mengenai upaya untuk mengurangi masalah ini, mantan sekretaris jenderal Aliansi Negara-negara Penghasil Kakao, Sona Ebai, berkomentar, "Skenario terbaik, kami hanya melakukan 10% dari apa yang diperlukan."
Di tahun 2019, Nestlé mengumumkan bahwa mereka tidak bisa menjamin bahwa produk coklat mereka bebas dari perbudakan anak, karena mereka hanya bisa melacak 49% pembelian mereka sampai ke tingkat pertanian. The Washington Post mencatat bahwa komitmen yang diambil di tahun 2001 untuk memberantas praktik-praktik tersebut dalam waktu empat tahun tidak dipenuhi, baik di tenggat waktu tahun 2005, maupun dalam tenggat waktu yang telah direvisi di tahun 2008 dan 2010, dan bahwa hasilnya kemungkinan besar tidak akan tercapai. untuk tahun 2020 juga.
Di tahun 2021, Nestlé disebutkan dalam gugatan class action yang diajukan oleh delapan mantan budak anak dari Mali yang menuduh bahwa perusahaan tersebut membantu dan bersekongkol dalam perbudakan mereka di perkebunan kakao di Pantai Gading. Gugatan tersebut menuduh Nestlé ( bersama Barry Callebaut, Cargill, Mars Incorporated, Olam International, The Hershey Company, dan Mondelez International ) dengan sengaja terlibat dalam kerja paksa, dan penggugat meminta ganti rugi atas pengayaan yang tidak adil, kelalaian pengawasan, dan tindakan emosional yang disengaja. kesusahan. Gugatan tersebut dibatalkan di bulan Juni 2021 oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan alasan bahwa semua tindakan yang dituduhkan dalam gugatan tersebut "terjadi di Pantai Gading", dan hukum Amerika, khususnya Statuta Kerugian Asing, tidak bisa diterapkan. secara ekstrateritorial.