stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Mediasi
Proses > Kegiatan pasca mediasi > Ratifikasi dan peninjauan kembali

Ratifikasi dan peninjauan kembali memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang melakukan mediasi. Mereka juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mengetahui rahasia mediasi untuk merusak hasilnya. Beberapa perjanjian yang dimediasi memerlukan ratifikasi oleh badan eksternal—seperti dewan, dewan, atau kabinet. Dalam beberapa situasi, sanksi pengadilan atau otoritas eksternal lainnya harus secara eksplisit mendukung perjanjian mediasi. Dengan demikian jika kakek-nenek atau non-orang tua lainnya diberikan hak tinggal dalam perselisihan keluarga, penasihat pengadilan akan diminta untuk memberikan laporan ke pengadilan tentang manfaat dari perjanjian yang diusulkan untuk membantu disposisi akhir pengadilan dari kasus tersebut. Dalam situasi lain, mungkin disepakati untuk memiliki perjanjian yang ditinjau oleh pengacara, akuntan atau penasihat profesional lainnya.
Pelaksanaan perjanjian yang dimediasi harus mematuhi patung dan peraturan yurisdiksi yang mengatur.
Para pihak dalam mediasi pribadi juga dapat ingin mendapatkan sanksi pengadilan atas keputusan mereka. Di bawah skema peraturan Queensland tentang mediasi yang terhubung dengan pengadilan, mediator diharuskan untuk mengajukan kepada panitera sertifikat tentang mediasi dalam bentuk yang ditentukan dalam peraturan. Suatu pihak selanjutnya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan yang relevan perintah yang memberikan efek pada kesepakatan yang dicapai. Jika sanksi pengadilan tidak diperoleh, penyelesaian yang dimediasi memiliki status yang sama dengan perjanjian lainnya.
Proses > Kegiatan pasca mediasi > Pembekalan mediator

Dalam beberapa situasi, sesi pembekalan dan umpan balik pasca-mediasi dilakukan antara co-mediator atau antara mediator dan supervisor. Ini melibatkan analisis reflektif dan evaluasi proses. Dalam banyak layanan mediasi masyarakat, pembekalan dilakukan dan mediator dibayar untuk sesi pembekalan.
Proses > Kegiatan pasca mediasi > Mengukur efektivitas

Selain fakta mencapai penyelesaian, kepuasan pihak dan kompetensi mediator dapat diukur. Survei para pihak mediasi mengungkapkan tingkat kepuasan yang kuat terhadap proses tersebut.  Tentu saja, jika para pihak umumnya puas pasca-penyelesaian, maka langkah-langkah tersebut mungkin tidak terlalu jelas.
Mediator > Pendidikan dan Pelatihan

Persyaratan pendidikan untuk akreditasi sebagai mediator berbeda antara kelompok akreditasi dan dari satu negara ke negara lain. Dalam beberapa kasus undang-undang mengamanatkan persyaratan; di badan profesional lainnya memberlakukan standar akreditasi. Banyak universitas AS menawarkan studi pascasarjana dalam mediasi.
Mediator > Australia

Artikel utama: Mediation in Australia
Di Australia, misalnya, para profesional yang ingin berpraktik di bidang hukum keluarga harus memiliki kualifikasi tersier di bidang hukum atau ilmu sosial, mengikuti pelatihan mediasi selama 5 hari dan terlibat dalam mediasi yang diawasi selama 10 jam. Selain itu, mereka juga harus mengikuti 12 jam pendidikan atau pelatihan setiap 12 bulan.
Lembaga lain menawarkan unit dalam mediasi di sejumlah disiplin ilmu seperti hukum, ilmu sosial, bisnis, dan humaniora. Tidak semua jenis pekerjaan mediasi membutuhkan kualifikasi akademik, karena beberapa lebih banyak berurusan dengan keterampilan praktis daripada pengetahuan teoretis. Organisasi keanggotaan menyediakan kursus pelatihan. Di tingkat internasional, pendekatan serupa untuk pelatihan mediator dilakukan oleh organisasi seperti Pusat Penyelesaian Sengketa yang Efektif, CEDR. Berbasis di London, sampai saat ini telah melatih lebih dari 5000 mediator CEDR dari berbagai negara.
Tidak ada standar nasional pada tingkat pendidikan yang berlaku untuk semua organisasi praktisi. Namun, organisasi seperti Dewan Penasihat Penyelesaian Sengketa Alternatif Nasional (NADRAC) mengadvokasi cakupan yang luas untuk masalah tersebut. Sistem lain berlaku di yurisdiksi lain seperti Jerman, yang menganjurkan tingkat kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi bagi para praktisi mediasi.
Mediator > Kode etik

Elemen umum kode etik meliputi:
menginformasikan peserta tentang proses mediasi
mengambil sikap netral
mengungkap potensi konflik kepentingan
menjaga kerahasiaan dalam batas-batas hukum
memperhatikan kesejahteraan psikologis dan fisik semua peserta
mengarahkan peserta ke sumber yang tepat untuk nasihat hukum
terlibat dalam pelatihan berkelanjutan
berlatih hanya di bidang-bidang di mana mereka memiliki keahlian.
Mediator > Australia

Di Australia kode etik mediasi termasuk yang dikembangkan oleh Masyarakat Hukum Australia Selatan dan Australia Barat dan yang dikembangkan oleh organisasi seperti Institute of Arbitrators & Mediators Australia (IAMA) dan LEADR. Komisi Etika CPR/Georgetown, Forum Mediasi Union International des Avocats, dan Komisi Eropa telah mengumumkan kode etik bagi para mediator.
Mediator > Canada

Di Kanada kode etik untuk mediator ditetapkan oleh organisasi profesional. Di Ontario, tiga organisasi profesional yang berbeda memelihara kode etik bagi para mediator. Institut Penyelesaian Sengketa Keluarga Ontario dan Asosiasi Mediator Keluarga Ontario menetapkan standar bagi anggotanya yang memediasi masalah keluarga dan Institut Penyelesaian Sengketa Alternatif Ontario yang menetapkan standar bagi anggotanya.
Institut Penyelesaian Sengketa Alternatif Ontario, sebuah afiliasi regional dari Institut Penyelesaian Sengketa Alternatif Kanada, menggunakan kode etik dari organisasi federal untuk mengatur perilaku para anggotanya. Tiga tujuan Kode adalah untuk memberikan prinsip panduan bagi perilaku mediator; untuk meningkatkan kepercayaan dalam mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa; dan memberikan perlindungan bagi anggota masyarakat yang menggunakan mediator yang tergabung dalam lembaga.
Di British Columbia, Mediate BC Society menetapkan dan memelihara Standar Perilaku untuk Daftar Mediator Daftar Terdaftar (RRM) dan Rekanan serta Standar Perilaku untuk Arbiter Med pada daftar Med-Arbnya. Mediate BC Society adalah masyarakat nirlaba yang "melayani dan melindungi publik dengan mempromosikan profesionalisme dan kualitas dalam mediasi dan proses penyelesaian perselisihan kolaboratif lainnya."
Mediator > Perancis

Di Prancis, para mediator profesional telah membentuk sebuah organisasi untuk mengembangkan pendekatan rasional terhadap penyelesaian konflik. Pendekatan ini didasarkan pada definisi "ilmiah" tentang seseorang dan konflik. Definisi ini membantu mengembangkan proses mediasi yang terstruktur. Mediator telah mengadopsi kode etik yang menjamin profesionalisme.
Mediator > Jerman

Di Jerman, karena Undang-Undang Mediasi tahun 2012, mediasi sebagai proses dan tanggung jawab seorang mediator ditetapkan secara hukum. Berdasarkan bahasa Jerman dan kodifikasi khusus (yang disebut "Fungtionaler Mediator") harus diperhatikan, bahwa semua orang yang "memediasi" dalam suatu konflik (didefinisikan sebagai fasilitasi tanpa evaluasi dan proposal untuk solusi!) terikat dengan ketentuan Undang-Undang Mediasi meskipun mereka menyebut pendekatan/prosesnya bukan mediasi tetapi fasilitasi (Prozessbegleitung), konsiliasi (Schlichtung), konseling konflik (Konflikt-Beratung), konsultasi (Organisasisberatung), pembinaan konflik atau apapun. Misalnya, menurut detik. 2 dan detik. 3 dari Undang-Undang Mediasi Jerman, mediator memiliki kewajiban informasi dan pengungkapan tertentu serta keterbatasan praktik. Secara khusus, seseorang yang telah dalam bentuk apapun (hukum, sosial, keuangan, dll) peran konseling kepada salah satu pihak dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai mediator dalam kasus tersebut (bagian 3 par. 3 dan 4 ACT Mediasi Jerman – disebut "Vorbefassungsverbot").
Mediator > Akreditasi > Australia

Berbagai organisasi di Australia mengakreditasi mediator. Standar bervariasi sesuai dengan mediasi spesifik dan tingkat kekhususan yang diinginkan. Standar berlaku untuk proses ADR tertentu.
Sistem Akreditasi Mediator Nasional (NMAS) mulai beroperasi pada 1 Januari 2008. Ini merupakan skema berbasis industri yang bergantung pada kepatuhan sukarela oleh organisasi mediator yang setuju untuk mengakreditasi mediator sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
Organisasi mediator memiliki berbagai cita-cita tentang apa yang membuat seorang mediator yang baik yang mencerminkan pelatihan dan akreditasi dari organisasi tersebut. Australia tidak mengadopsi sistem akreditasi nasional, yang dapat menyebabkan pilihan mediator yang kurang optimal.
Mediator > Akreditasi > Jerman

Menurut detik. 6 Undang-Undang Mediasi Jerman Pemerintah Jerman pada tanggal 21 Juni 2016 telah merilis peraturan Jerman tentang pendidikan dan pelatihan yang disebut (istilah hukum) "mediator bersertifikat" yang sejak 1 September 2017 mendalilkan minimal 120 jam pelatihan khusus awal pelatihan mediator serta pengawasan kasus dan pelatihan berkelanjutan lebih lanjut selama 40 jam dalam 4 tahun. Di luar kualifikasi dasar ini, asosiasi mediasi terkemuka (BAFM, BM, BMWA dan DGM) telah menyepakati standar kualitas yang lebih tinggi dari standar minimum peraturan nasional untuk mensertifikasi mediator mereka. Untuk menjadi mediator terakreditasi dari asosiasi ini, seseorang harus menyelesaikan program pelatihan mediasi terakreditasi minimal 200 jam termasuk. 30 jam pengawasan serta pelatihan berkelanjutan (30–40 jam dalam tiga tahun)."
Mediator > Seleksi

Pemilihan mediator sangat penting secara praktis mengingat berbagai model mediasi, kebijaksanaan mediator dalam menyusun proses dan dampak dari latar belakang profesional dan gaya pribadi mediator pada hasilnya.
Dalam program mediasi komunitas, direktur umumnya menugaskan mediator. Di New South Wales, misalnya, ketika para pihak tidak dapat menyepakati mediator, pencatat menghubungi badan pencalonan, seperti Asosiasi Pengacara yang menyediakan nama mediator yang berkualifikasi dan berpengalaman.
Hingga tahun 2006, mekanisme formal untuk menolak penunjukan mediator tertentu belum ditetapkan. Para pihak dapat meminta mediator untuk menarik diri karena alasan benturan kepentingan. Dalam beberapa kasus, undang-undang menetapkan kriteria untuk mediator. Di New South Wales, misalnya, Family Law Act 1975 (Cth) melarang kualifikasi mediator.
Mediator > Seleksi > Kriteria

Berikut ini adalah kriteria yang berguna untuk memilih mediator:
Atribut pribadi—kesabaran, empati, kecerdasan, optimisme, dan fleksibilitas
Kualifikasi — pengetahuan tentang teori dan praktik konflik, negosiasi dan mediasi, keterampilan mediasi.
Pengalaman— pengalaman mediasi, pengalaman di bidang sengketa substantif dan pengalaman hidup pribadi
Pelatihan
Latar belakang profesional
Sertifikasi dan nilainya
Kesesuaian model mediasi
Pengungkapan potensi Konflik Kepentingan
Biaya/fee
Mediator > Seleksi > Nominasi pihak ketiga

Kontrak yang menentukan mediasi juga dapat menentukan pihak ketiga untuk menyarankan atau memaksakan individu. Beberapa pihak ketiga hanya menyimpan daftar individu yang disetujui, sementara yang lain melatih mediator. Daftar mungkin "terbuka" (siapa pun yang bersedia dan memenuhi syarat dapat bergabung) atau panel "tertutup" (hanya undangan).
Di Inggris Raya dan internasional, daftar umumnya terbuka, seperti The Chartered Institute of Arbitrators, Pusat Penyelesaian Sengketa yang Efektif. Alternatifnya, panel pribadi hidup berdampingan dan bersaing untuk janji temu misalnya, Mediasi Savills.
Mediator > Seleksi > Tanggung jawab

Tanggung jawab hukum dapat berasal dari mediasi. Misalnya, seorang mediator dapat bertanggung jawab karena menyesatkan para pihak atau bahkan secara tidak sengaja melanggar kerahasiaan. Terlepas dari risiko seperti itu, tindakan pengadilan lanjutan sangat jarang terjadi. Hanya satu kasus yang mencapai tahap itu di Australia pada tahun 2006. Penghargaan kerusakan umumnya bersifat kompensasi. Pelatihan yang tepat adalah perlindungan terbaik mediator.
Tanggung jawab dapat timbul bagi mediator dari Kewajiban dalam Kontrak; Kewajiban dalam Tort; dan Kewajiban Pelanggaran Kewajiban Fidusia.
Tanggung jawab dalam Kontrak muncul jika mediator melanggar kontrak (tertulis atau lisan) dengan satu pihak atau lebih. Dua bentuk pelanggaran adalah kegagalan untuk melakukan dan pelanggaran antisipatif. Pembatasan tanggung jawab mencakup persyaratan untuk menunjukkan sebab akibat yang sebenarnya.
Tanggung jawab dalam Tort muncul jika mediator memengaruhi suatu pihak dengan cara apa pun (mengorbankan integritas keputusan), mencemarkan nama baik suatu pihak, melanggar kerahasiaan, atau yang paling umum, lalai. Untuk mendapatkan ganti rugi, pihak harus menunjukkan kerugian yang sebenarnya, dan harus menunjukkan bahwa tindakan mediator (dan bukan tindakan pihak) yang menjadi penyebab sebenarnya dari kerugian tersebut.
Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Kewajiban Fidusia dapat terjadi jika para pihak menyalahartikan hubungan mereka dengan mediator sebagai sesuatu selain netralitas. Karena pertanggungjawaban seperti itu bergantung pada kesalahpahaman, tindakan pengadilan tidak mungkin berhasil.
Mediator > Seleksi > Tapoohi v Lewenberg (Australia)

Pada tahun 2008 Tapoohi v Lewenberg adalah satu-satunya kasus di Australia yang menjadi preseden tanggung jawab mediator.
Kasus tersebut melibatkan dua saudara perempuan yang menyelesaikan sebuah perkebunan melalui mediasi. Hanya satu saudari yang menghadiri mediasi secara langsung: yang lain berpartisipasi melalui telepon dengan kehadiran pengacaranya. Sebuah kesepakatan dijalankan. Pada saat dinyatakan secara lisan bahwa sebelum penyelesaian akhir, saran perpajakan harus dicari karena pengalihan properti yang begitu besar akan memicu pajak capital gain.
Tapohi membayar Lewenberg $1,4 juta sebagai ganti tanah. Satu tahun kemudian, ketika Tapoohi menyadari bahwa pajak harus dibayar, dia menggugat saudara perempuannya, pengacara, dan mediator berdasarkan fakta bahwa perjanjian tersebut tunduk pada nasihat perpajakan lebih lanjut.
Perjanjian asli adalah lisan, tanpa perjanjian formal. Tapoohi, seorang pengacara sendiri, menuduh bahwa mediator melanggar kewajiban kontraknya, mengingat tidak adanya kesepakatan formal; dan lebih lanjut dugaan pelanggaran berat atas tugas perawatannya.
Meskipun pengadilan menolak permintaan ringkasan putusan, kasus tersebut menetapkan bahwa mediator memiliki kewajiban untuk berhati-hati kepada para pihak dan bahwa para pihak dapat meminta pertanggungjawaban mereka karena melanggar kewajiban untuk berhati-hati tersebut. Habersberger J berpendapat "tidak di luar argumen" bahwa mediator dapat melanggar kewajiban kontraktual dan merugikan. Klaim semacam itu harus dinilai pada sidang pengadilan.
Kasus ini menekankan perlunya perjanjian mediasi formal, termasuk klausul yang membatasi tanggung jawab mediator.
Mediator > Seleksi > Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, undang-undang yang mengatur mediasi berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki harapan yang jelas untuk sertifikasi, standar etika, dan kerahasiaan. Beberapa juga membebaskan mediator dari kesaksian dalam kasus yang mereka tangani. Namun, undang-undang tersebut hanya mencakup aktivitas dalam sistem pengadilan. Mediator komunitas dan komersial yang berpraktik di luar sistem pengadilan mungkin tidak memiliki perlindungan hukum semacam itu. Undang-undang negara bagian tentang pengacara mungkin sangat berbeda dari undang-undang yang mencakup mediator. Mediator profesional sering mempertimbangkan opsi asuransi pertanggungjawaban.
Varian > Mediasi evaluatif

Mediasi evaluatif difokuskan untuk memberikan evaluasi terhadap kasus mereka kepada para pihak dan mengarahkan mereka menuju penyelesaian. Selama proses mediasi evaluatif, ketika para pihak setuju bahwa mediator harus melakukannya, mediator akan mengungkapkan pandangan tentang penyelesaian yang adil atau wajar. Mediator evaluatif memiliki peran penasehat dalam hal mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen masing-masing pihak dan membuat beberapa prediksi tentang apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke pengadilan. Mediator fasilitatif dan transformatif tidak menilai argumen atau mengarahkan para pihak ke penyelesaian tertentu.
Di Jerman, karena peraturan nasional "mediasi evaluatif" dipandang sebagai oxymoron dan tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang mediasi Jerman. Oleh karena itu, di Jerman mediasi hanya bersifat fasilitatif. Di Australia, definisi mediasi yang diterima industri melibatkan mediator yang mengadopsi pendekatan non penasehat dan non determinatif. Namun, ada juga ketentuan di bawah Standar Akreditasi Mediator Nasional bagi mediator untuk menawarkan pendekatan 'campuran' asalkan peserta menyetujui proses semacam itu secara tertulis, mediator diasuransikan secara tepat dan memiliki keahlian yang diperlukan.
Varian > Mediasi fasilitatif

Mediator fasilitatif biasanya tidak mengevaluasi suatu kasus atau mengarahkan para pihak ke penyelesaian tertentu. Sebaliknya, mediator fasilitatif memfasilitasi percakapan. Mediator ini bertindak sebagai penjaga proses, bukan konten atau hasil. Selama sesi mediasi fasilitatif, para pihak yang bersengketa mengendalikan apa yang akan dibahas dan bagaimana masalah mereka akan diselesaikan. Berbeda dengan mediator transformatif, mediator fasilitatif berfokus untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian atas perselisihan mereka dan untuk itu, mediator fasilitatif menyediakan struktur dan agenda diskusi.
Varian > Mediasi transformatif

Artikel utama: Transformative mediation
Mediasi transformatif memandang konflik sebagai krisis dalam komunikasi. Kesuksesan tidak diukur dengan penyelesaian tetapi dengan pergeseran pihak ke arah (a) kekuatan pribadi, (b) daya tanggap interpersonal, (c) interaksi konstruktif, (d) pemahaman baru tentang diri mereka sendiri dan situasi mereka, (e) memeriksa kemungkinan secara kritis, ( f) merasa lebih baik tentang satu sama lain, dan (g) membuat keputusan sendiri. Keputusan tersebut dapat berupa perjanjian penyelesaian atau tidak. Praktik mediasi transformatif difokuskan untuk mendukung pemberdayaan dan pergeseran pengakuan, dengan memungkinkan dan mendorong musyawarah, pengambilan keputusan, dan pengambilan perspektif. Seorang mediator transformatif yang kompeten berlatih dengan fokus mikro pada komunikasi, mengidentifikasi peluang untuk pemberdayaan dan pengakuan saat peluang itu muncul dalam percakapan para pihak sendiri, dan menanggapi dengan cara yang membuka kesempatan bagi para pihak untuk memilih apa, jika ada, yang harus dilakukan dengan mereka.
Varian > Mediasi naratif

Pendekatan naratif untuk mediasi berbagi dengan terapi naratif penekanan pada membangun cerita sebagai aktivitas dasar manusia dalam memahami kehidupan kita dan konflik.  Pendekatan ini menekankan sifat sosiologis/psikologis dari narasi yang dipenuhi konflik, dan menghargai kreativitas manusia dalam bertindak dan bereaksi terhadap narasi tersebut. "Metafora naratif menarik perhatian pada cara-cara di mana kita menggunakan cerita untuk memahami hidup kita dan hubungan kita."  Pendukung mediasi naratif mengubah cara kita berbicara tentang konflik. Dalam mengobjektifikasi narasi konflik, partisipan menjadi kurang terikat pada masalah dan lebih kreatif dalam mencari solusi. "Orangnya bukan masalahnya; masalahnya adalah masalahnya" menurut mediasi naratif.
Varian > Mediasi dengan arbitrase

Mediasi kadang-kadang digunakan untuk efek yang baik ketika digabungkan dengan arbitrase, khususnya arbitrase yang mengikat, dalam proses yang disebut 'mediasi/arbitrase'. Prosesnya dimulai sebagai mediasi standar, tetapi jika mediasi gagal, mediator menjadi arbiter.
Proses ini lebih tepat dalam masalah perdata di mana aturan pembuktian atau yurisdiksi tidak disengketakan. Ini menyerupai, dalam beberapa hal, tawar-menawar pidana dan prosedur peradilan Konfusianisme, di mana hakim juga berperan sebagai jaksa—membuat apa, dalam prosedur pengadilan Eropa Barat, akan dianggap sebagai keputusan arbitrase (bahkan 'sewenang-wenang').
Hibrida mediasi/arbitrase dapat menimbulkan masalah etika dan proses yang signifikan bagi para mediator. Banyak pilihan dan keberhasilan mediasi terkait dengan peran unik mediator sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuasaan koersif atas para pihak atau hasilnya. Kesadaran para pihak bahwa mediator nantinya dapat berperan sebagai hakim dapat mendistorsi proses. Menggunakan individu yang berbeda sebagai wasit menangani masalah ini.
Varian > Secara daring

Artikel utama: Online dispute resolution
Mediasi online menggunakan teknologi online untuk memberikan akses pihak yang berselisih ke mediator dan satu sama lain terlepas dari jarak geografis, disabilitas, atau hambatan lain untuk bertemu langsung. Pendekatan online juga memfasilitasi mediasi ketika nilai sengketa tidak membenarkan biaya kontak tatap muka. Mediasi online juga dapat digabungkan dengan mediasi tatap muka—agar mediasi dapat dimulai lebih cepat dan/atau untuk melakukan diskusi awal.
Varian > Mediasi bias

Mediator netral masuk ke dalam konflik dengan tujuan utama mengakhiri konflik. Tujuan ini cenderung mempercepat seorang mediator untuk mencapai suatu kesimpulan. Mediator yang bias masuk ke dalam konflik dengan bias tertentu yang menguntungkan satu pihak atau lainnya. Mediator yang bias berusaha melindungi kepentingan partai mereka sehingga menghasilkan resolusi yang lebih baik dan bertahan lama.
Alternatif

Mediasi adalah salah satu dari beberapa pendekatan untuk menyelesaikan sengketa. Ini berbeda dari proses resolusi permusuhan berdasarkan kesederhanaan, informalitas, fleksibilitas, dan ekonomi. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyepakati persyaratan dan menyelesaikan masalah sendiri, tanpa perlu perwakilan hukum atau sidang pengadilan.
Tidak semua perselisihan cocok untuk mediasi. Kesuksesan tidak mungkin kecuali:
Semua pihak sudah siap dan mau berpartisipasi.
Semua (atau tidak ada) pihak memiliki perwakilan hukum. Mediasi tidak mencakup hak atas penasihat hukum.
Semua pihak sudah cukup umur secara hukum (meskipun lihatmediasi sejawat) dan kompeten secara hukum untuk membuat keputusan.
Alternatif > Konsiliasi

Konsiliasi terkadang berfungsi sebagai istilah umum yang mencakup proses penyelesaian perselisihan mediasi dan fasilitatif dan penasehat. Tidak ada proses yang menentukan hasil, dan keduanya memiliki banyak kesamaan. Misalnya, kedua proses tersebut melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kekuatan penegakan hukum.
Satu perbedaan signifikan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada fakta bahwa konsiliator memiliki pengetahuan ahli tentang bidang di mana mereka berdamai. Konsiliator dapat memberikan saran untuk syarat-syarat penyelesaian dan dapat memberikan nasihat tentang pokok bahasan. Konsiliator juga dapat menggunakan peran mereka untuk secara aktif mendorong para pihak untuk mencapai resolusi. Dalam jenis sengketa tertentu, konsiliator berkewajiban memberikan informasi hukum. Ini membantu memastikan bahwa perjanjian mematuhi kerangka hukum yang relevan. Oleh karena itu, konsiliasi dapat mencakup aspek penasehat.
Mediasi murni fasilitatif: mediator tidak memiliki peran penasehat. Sebaliknya, seorang mediator berusaha membantu para pihak untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang konflik dan bekerja untuk membangun resolusi yang praktis dan bertahan lama.
Baik mediasi maupun konsiliasi bekerja untuk mengidentifikasi isu-isu yang disengketakan dan menghasilkan opsi-opsi yang membantu para pihak yang berselisih mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Keduanya menawarkan proses yang relatif fleksibel. Setiap penyelesaian yang dicapai pada umumnya harus mendapat persetujuan semua pihak. Hal ini berbeda dengan litigasi, yang biasanya menyelesaikan sengketa dengan memenangkan pihak yang memiliki argumen hukum terkuat. Di antara keduanya beroperasi hukum kolaboratif, yang menggunakan proses fasilitatif di mana masing-masing pihak memiliki penasihat hukum.