stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penyangkalan genosida Armenia
Cikal bakal > Gerakan nasionalis Turki

Genosida Armenia sendiri memainkan peran penting dalam kehancuran Kekaisaran Ottoman dan berdirinya Republik Turki. Penghancuran kelas menengah Kristen, dan redistribusi properti mereka, memungkinkan terciptanya borjuasi Muslim/Turki yang baru. Terdapat kesinambungan yang signifikan antara Kekaisaran Ottoman dan Republik Turki, dan Partai Rakyat Republik merupakan penerus Komite Persatuan dan Kemajuan yang melakukan genosida. Gerakan Nasionalis Turki bergantung pada dukungan dari mereka yang telah melakukan genosida atau memperkaya diri mereka sendiri dari genosida tersebut, sehingga menciptakan insentif untuk bungkam. Penyangkalan dan minimalisasi kekejaman masa perang sangat penting bagi pembentukan konsensus nasionalis Turki.
Setelah genosida, banyak orang yang selamat mencari sebuah negara Armenia di Anatolia timur; peperangan antara nasionalis Turki dan Armenia berlangsung sengit, dengan kekejaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tuntutan politik di kemudian hari dan pembunuhan warga Muslim oleh Armenia sering kali digunakan untuk membenarkan genosida 1915. Perjanjian Sèvres memberikan wilayah yang luas kepada Armenia di Anatolia timur, tetapi ketentuan ini tidak pernah diimplementasikan karena invasi Turki ke Armenia pada tahun 1920.Pasukan Turki melakukan pembantaian terhadap orang-orang Armenia yang selamat di Cilicia dan membunuh sekitar 200.000 orang Armenia setelah invasi ke Kaukasus dan Republik Armenia Pertama; oleh karena itu, sejarawan Rouben Paul Adalian mengatakan bahwa "Mustafa Kemal [pemimpin gerakan nasionalis Turki] menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Talaat dan Enver pada tahun 1915."
Pemerintah Ottoman di Konstantinopel mengadakan pengadilan militer terhadap beberapa pelaku pada tahun 1919 untuk menenangkan kekuatan Barat. Meski begitu, bukti-bukti disabotase, dan banyak pelaku yang terdorong untuk melarikan diri ke pedalaman. Realitas pembunuhan massal yang disponsori negara tidak dapat disangkal, tetapi banyak kalangan masyarakat yang menganggapnya perlu dan dibenarkan. Seperti yang dinyatakan dalam laporan Kantor Luar Negeri Britania Raya, "tidak satu pun dari seribu orang Turki yang bisa membayangkan bahwa ada orang Turki yang pantas digantung karena membunuh orang Kristen." Kemal berulang kali menuduh orang-orang Armenia merencanakan pemusnahan Muslim di Anatolia. Dia membandingkan "orang Armenia yang suka membunuh" dengan orang Turki, yang digambarkan sebagai bangsa yang sama sekali tidak bersalah dan tertindas. Pada tahun 1919, Kemal membela kebijakan pemerintah Utsmaniyah terhadap orang-orang Kristen, dengan mengatakan, "Apa pun yang telah menimpa elemen-elemen non-Muslim yang tinggal di negara kita, adalah hasil dari kebijakan separatisme yang mereka kejar dengan cara yang biadab, ketika mereka membiarkan diri mereka dijadikan alat intrik asing dan menyalahgunakan hak-hak istimewa mereka."
Di Turki > Penyebab

Sejarawan Erik-Jan Zürcher berpendapat bahwa, semenjak gerakan nasionalis Turki bergantung pada dukungan koalisi besar dari para pihak yang mendapatkan keuntungan dari genosida tersebut, tidak mungkin gerakan tersebut lekang dengan masa lalu. Semenjak pembentukan republik, genosida tersebut dipandang sebagai keharusan dan raison d'état. Kebanyakan pelaku utama, terutama Talat Pasha, dihormati sebagai pahlawan nasional Turki. Banyak sekolah, jalan raya dan masjid masih mengambil nama dari mereka. Orang-orang yang didakwa dan dihukum mati oleh pengadilan pada masa setelah perang atas kejahatan melawan orang-orang Armenia, seperti Mehmet Kemal dan Behramzade Nusret, dihormati sebagai syuhada nasional yang mulia dan para keluarga mereka dianugerahi oleh negara dengan barang-barang Armenia yang disita. Sejarawan Turki Taner Akçam menyatakan bahwa, "Tidak mudah bagi suatu bangsa untuk menyebut para bapak bangsanya sebagai pembunuh dan pencuri." Kieser dan sejarawan lain berpendapat bahwa "alasan tunggal paling utama dari ketidakmampuan untuk menerima kekejaman adalah keutamaan pembantaian Armenia untuk pendirian negara-bangsa Turki." Sejarawan Turki Doğan Gürpınar berkata bahwa pengakuan genosida akan berujung pada pertanyaan terhadap dugaan mendasar dari negara-bangsa Turki.
Satu faktor dalam menjelaskan penyangkalan adalah Sindrom Sèvres, sebuah keyakinan populer bahwa Turki dikepung oleh para musuh bebuyutan. Meskipun kecil kemungkinannya bahwa pengakuan akan berujung pada perubahan wilayah apapun, banyak pejabat Turki meyakini bahwa pengakuan genosida adalah bagian dari rencana untuk mempartisi Turki atau menuntut ganti rugi lainnya. Pengakuan genosida dianggap oleh negara sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Turki, dan orang-orang Turki yang melakukannya dipandang sebagai pengkhianat. Pada kerja lapangan di sebuah desa Anatolia pada 1980-an, antropolog Sam Kaplan menemukan bahwa "kekhawatiran besar bahwa orang-orang Armenia akan kembali ... dan merebut kembali tanah-tanah mereka masih mencengkeram khayalan orang-orang lokal".
Di Turki > Penghancuran dan penghilangan barang bukti

Sebuah maklumat pemerintah Utsmaniyah melarang warga asing dari pengambilan foto-foto para pengungsi Armenia atau jasad yang tergeletak di sisi-sisi jalan tempat pawai kematian dilakukan. Para pelanggar diancam dengan penangkapan. Hukum penyensoran yang diberlakukan secara ketat mencegah para penyintas Armenia dari menerbitkan memoar, melarang "penerbitan apapun yang tidak sesuai dengan kebijakan umum negara". Orang-orang yang mengakui genosida tersebut didakwa dengan hukum melawan "penghinaan terhadap ke-Turki-an". Talat Pasha mendekritkan bahwa "setiap hal harus dilakukan untuk meniadakan kata 'Armenia' di Turki". Di Republik Turki pada masa setelah perang, warisan budaya Armenia telah menjadi bahan penghancuran sistematis dalam upaya menghapus keberadaan Armenia. Pada 5 Januari 1916, Enver Pasha memerintahkan agar segala tempat yang berasal dari nama Yunani, Armenia, atau Bulgaria diubah, sebuah kebijakan yang sepenuhnya diimplementasikan di republik tersebut pada masa berikutnya, sampai pada 1980-an. Pemakaman massal korban genosida dihancurkan, meskipun banyak yang masih berdiri. Setelah gencatan senjata tahun 1918, dokumen-dokumen yang tidak diinginkan dalam arsip-arsip Utsmaniyah dihancurkan secara sistematis. Catatan pengadilan militer pada masa setelah perang di Konstantinopel juga dihilangkan. Mengakui bahwa beberapa dokumen arsip mendukung posisinya, pemerintah Turki mengumumkan bahwa arsip-arsip yang sejalan dengan "permasalahan Armenia" akan dibuka pada 1985. Menurut sejarawan Turki Halil Berktay, diplomat Nuri Birgi melakukan pembersihan arsip kedua pada masa itu. Arsip-arsip resmi dibuka pada 1989, namun dalam penerapannya, beberapa arsip masih tersegel, dan akses ke arsip lain dibatasi pada para cendekiawan yang sepemahaman dengan penjelasan resmi Turki.
Di Turki > Pendidikan

Baik negeri maupun swasta, sekolah-sekolah Turki diwajibkan memakai buku-buku pelajaran sejarah yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Negara menggunakan monopoli ini untuk meningkatkan dukungan untuk posisi denialis resmi, menyudutkan orang-orang Armenia dan menggambarkan mereka sebagai musuh. Selama beberapa dasawarsa, buku-buku pelajaran tersebut tidak menyebutkan orang-orang Armenia sebagai bagian dari sejarah Utsmaniyah. Sejak 1980-an, buku-buku pelajaran membahas "peristiwa tahun 1915", namun mengalihkan kesalahan dari pemerintahan Utsmaniyah ke pihak lain. Mereka menuduh kekuatan-kekuatan imperialis telah menghasut orang-orang Armenia mengacaukan kekaisaran, dan menuduh bahwa orang-orang Armenia melakukan pengkhianatan atau menimbulkan ancaman. Beberapa buku pelajaran menyatakan bahwa deportasi tersebut terjadi dan orang-orang Armenia meninggal, namun menghadirkan tindakan tersebut sebagai keharusan dan dibenarkan. Sejak 2005, buku-buku pelajaran menuduh orang-orang Armenia mendalangi genosida melawan Muslim Turki. Pada 2003, para murid dari setiap kelas ditugaskan untuk menulis esai yang menyangkali genosida tersebut.
Di Turki > Masyarakat

Selama beberapa dasawarsa, genosida tersebut menjadi hal tabu dalam masyarakat Turki. Göçek menyatakan bahwa interaksi antara negara dan masyarakat lah yang membuat penyangkalan menjadi sangat gigih. Selain negara Turki, para intelektual dan masyarakat sipil Turki juga menyangkali genosida tersebut. Karya-karya fiksi Turki yang menyinggung genosida tersebut seringkali menyangkalinya, sambil mengklaim bahwa penjelasan fiksi tersebut berdasarkan pada kisah nyata. Mengingat banyak orang di Turki timur telah mewariskan ingatan dari peristiwa tersebut, pakar genosida Uğur Ümit Üngör berkata bahwa "pemerintah Turki sedang menyangkal sebuah genosida yang diingat oleh penduduknya sendiri." Negara Turki dan kebanyakan masyarakat juga bertindak bungkam terhadap penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis lain di Kekaisaran Utsmaniyah dan Republik Turki melawan orang-orang Yunani, Asiria, Kurdi, Yahudi dan Alevi.
Kebanyakan orang Turki mendukung kebijakan negara terkait penyangkalan genosida. Beberapa orang mengaku bahwa pembantaian terjadi namun memandangnya sebagai tindakan yang dibenarkan terhadap pengkhianatan orang Armenia. Kebanyakan orang masih menganggap orang-orang Armenia sebagai kolom kelima. Menurut Halil Karaveli, "kata [genosida] menghasut reaksi yang emosional yang kuat di kalangan orang Turki dari sepanjang perjalanan masyarakat dan dari setiap kecenderungan ideologis". Wartawan Armenia–Turki Hrant Dink berbicara terbuka dalam dukungannya dalam menghadapi kebenaran sejarah untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dan rekonsiliasi antar kelompok etnis. Ia didakwa karena menghina ke-Turki-an dan dibunuh pada 2007 oleh seorang ultranasionalis Turki. Pada 2013, sebuah kajian yang mengambil sampel para mahasiswa Turki di Amerika Serikat menemukan bahwa 65% sepakat dengan pandangan resmi bahwa kematian orang-orang Armenia terjadi akibat "perang antar-komunal" dan 10% lainnya menyalahkan orang-orang Armenia yang menyebabkan kekerasan. Sebuah survei tahun 2014 menemukan bahwa hanya 9% warga Turki yang berpikir bahwa pemerintah mereka harus mengakui genosida tersebut. Kebanyakan orang meyakini bahwa pengakuan semacam itu diberlakukan oleh orang-orang Armenia dan kekuatan asing tanpa ada manfaatnya bagi Turki. Kebanyakan orang Kurdi, yang juga mengalami penindasan politik di Turki, mengakui dan mengecam genosida tersebut.
Di Turki > Politik

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang beraliran konservatif Islam berkuasa pada 2002 dan memegang pandangan sejarah yang mengkritik Komite Persatuan dan Pembangunan dan era Republik awal. Posisi tersebut awalnya berujung pada beberapa liberalisasi dan persebaran pandangan yang lebih luas yang dapat dinyatakan di ruang terbuka. AKP menyatakan pendekatannya terhadap "peristiwa tahun 1915" sebagai alternatif untuk penyangkalan genosida dan pengakuan genosida, dengan menyatakan penderitaan bersama. Sepanjang waktu, dan khususnya sejak kudeta gagal tahun 2016, pemerintahan AKP menjadi makin otoriter. Penindasan politik dan penyensoran menjadikan orang-orang makin sulit untuk membahas topik-topik kontroversial seperti genosida Armenia. Hingga 2020, seluruh partai politik besar di Turki, kecuali Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi, serta sejumlah besar media dan organisasi perhimpunan sipil pro- dan anti-pemerintahan, mendukung penyangkalan. Pihak pemerintah maupun oposisi sama-sama sangat menentang pengakuan genosida di negara-negara lain. Tidak ada anggota pemerintah Turki yang menganggap apa yang terjadi pada orang-orang Armenia sebagai kejahatan, apalagi genosida. Pada 24 April 2019, perdana menteri Recep Tayyip Erdoğan bercuit, "Pemindahan geng-geng Armenia dan para pendukung mereka ... merupakan tindakan paling masuk akal yang dapat dilakukan pada periode semacam itu".
Hubungan luar negeri Turki

Lihat pula: Pengakuan genosida Armenia
Turki berupaya untuk menyatakan penyangkalan genosidanya di luar negeri semenjak 1920-an, atau, dengan kata lain, sejak genosida itu sendiri. Upaya seabad Turki untuk menyangkal genosida Armenia membuat genosida tersebut berbeda dari genosida lain dalam sejarah. Menurut pakar genosida Roger W. Smith, "Tidak ada contoh lain di mana pemerintah melakukan tindakan ekstrem seperti itu untuk menyangkal bahwa sebuah genosida yang masif telah terjadi." posisi strategis negara tersebut di Timur Tengah, aliansi Perang Dingin dengan Barat, dan keanggotaan NATO adalah hal yang utama bagi kemampuan Turki untuk menyangkali genosida tersebut dan mengecam pengakuannya. Para sejarawan menggambarkan peran negara lain dalam memperbolehkan penyangkalan genosida oleh Turki sebagai sebuah bentuk dari kolusi.
Pada Konferensi Lausanne 1922–1923, para perwakilan Turki mengulang versi sejarah Armenia yang berkembang pada masa perang. Pengesahan Traktat Lausanne membatalkan Traktat Sèvres yang sebelumnya telah mewajibkan pendakwaan para penjahat perang Utsmaniyah dan pengembalian harta benda terhadap para penyintas Kristen. Sebagai gantinya, Lausanne memberikan kekebalan kepada seluruh pelaku. Setelah kudeta militer Turki 1980, Turki mengembangkan cara melawan klaim-klaim genosida yang lebih terinstitusionalisasi. Pada 1981, Kemenlu mendirikan sebuah dinas terdedikasi (İAGM) yang secara khusus mempromosikan pandangan Turki terhadap genosida Armenia. Pada 2001, sentralisasi lebih lanjut menciptakan Komite Mengkoordinasi Perjuangan terhadap Klaim-klaim Genosida Tak Berdasar (ASİMKK). Institut Riset Armenia, sebuah wadah pemikir yang secara khusus menyoroti masalah Armenia, dibentuk pada 2001 menyusul pengakuan Parlemen Prancis terhadap genosida tersebut. ASİMKK dibubarkan setelah referendum konstitusional Turki 2017.
Menurut sosiolog Levon Chorbajian, Turki memiliki "modus operandi yang masih sepenuhnya konsisten dan memperjuangkan pendirian maksimalis, tanpa menawarkan kompromi meskipun terkadang mengisyaratkannya, dan melakukan intimidasi dan ancaman." Termotivasi oleh kepercayaan akan konspirasi Yahudi global, Kemenlu Turki merekrut orang-orang Yahudi Turki untuk ikut serta dalam upaya denialis. Para pemimpin Yahudi Turki membantu mengurungkan resolusi-resolusi yang mengakui genosida tersebut, dan menghindarkan penyebutannya di konferensi-konferensi akademik dan museum-museum Holokaus. Hingga 2015, Turki mengeluarkan jutaan dolar setiap tahun untuk melakukan lobi melawan pengakuan genosida tersebut. Pada 2020, Akçam berkata bahwa Turki sepenuhnya kalah dalam perang informasi atas genosida Armenia pada ranah akademik dan diplomatik. Penjelasan resminya diperlakukan seperti denialisme biasa.
Hubungan luar negeri Turki > Jerman

Lihat pula: Jerman dan genosida Armenia
Dari 1915 sampai 1918, Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah mengadakan "upaya propaganda penyangkalan bersama." Surat-surat kabar Jerman berulang kali menyangkal bahwa pemerintahan Utsmaniyah melakukan kejahatan dan mengisahkan tuduhan pengkhianatan Armenia. Buku panduan penyensoran pemerintah mewajibkan pembatasan ketat terhadap pernyataan tentang orang-orang Armenia, meskipun hukuman bagi para pelanggarnya bersifat ringan. Pada 11 Januari 1916, deputi sosialis Karl Liebknecht menyatakan masalah genosida dalam Reichstag, mendapatkan jawaban bahwa pemerintahan Utsmaniyah "telah terpaksa, karena intrik-intrik yang menghasut dari musuh-musuh kita, untuk memindahkan penduduk Armenia ke wilayah tertentu, dan menjadikannya tempat tinggal mereka yang baru." Pernyataan Liebknecht tersebut disambut dengan tertawaan. Dalam pengadilan tahun 1921 terhadap Soghomon Tehlirian atas pembunuhan Talat Pasha, sangat banyak bukti yang menyatakan bahwa penyangkalan tersebut tidak dapat dipertahankan. Golongan nasionalis Jerman kemudian menggambarkan apa yang mereka ketahui sebagai pemusnahan disengaja orang Armenia sebagai sesuatu yang dibenarkan.
Pada Maret 2006, kelompok-kelompok nasionalis Turki mengadakan dua kirab di Berlin yang ditujukan untuk memperingati "pembunuhan Talat Pasha" dan memprotes  "kebohongan genosida." Para politikus Jerman mengkritik kirab tersebut, dan jumlah suaranya rendah. Ketika Bundestag memutuskan untuk mengakui genosida Armenia pada 2016, media Turki mengkritik keras resolusi tersebut dan sebelas deputi berdarah Turki mendapatkan perlindungan polisi karena ancaman pembunuhan. Komunitas besar Turki di Jerman dikutip sebagai alasan mengapa pemerintah ragu-ragu dan organisasi-organisasi Turki melakukan lobi menentang resolusi tersebut dan mengadakan unjuk rasa.
Hubungan luar negeri Turki > Amerika Serikat

Sejarawan Donald Bloxham menyatakan bahwa, "Dalam esensi paling nyata, 'penyangkalan genosida' diterima dan dilanjutkan oleh pemerintahan Amerika Serikat sebelum istilah genosida dicetuskan." Di Turki pada masa antar-perang, para diplomat Amerika Serikat berpengaruh seperti Mark L. Bristol dan Joseph Grew memajukan pandangan golongan nasionalis Turki bahwa genosida Armenia adalah perang melawan unsur-unsur imperialisme. Pada 1922, sebelum menerima konsesi Chester, Colby Chester berargumen bahwa umat Kristen dari Anatolia tidak dibantai. Tulisannya menampilkan banyak tema dari penyangkalan genosida berikutnya. Pada 1930an, kedubes Turki menghalangi rencana adaptasi film terhadap novel populer karangan Franz Werfel berjudul The Forty Days of Musa Dagh oleh perusahaan Amerika Serikat MGM, dengan mengancam akan memboikot film-film Amerika. Kedubes Turki, dengan dukungan Kemenlu AS, mengupayakan penurunan layar terhadap film tersebut pada 1950-an dan 1960-an.
Turki memulai lobi politik pada sekitar tahun 1975. Şükrü Elekdağ, dubes Turki untuk AS dari 1979 sampai 1989, bekerja keras untuk melawan tren pengakuan genosida Armenia dengan memengaruhi para akademisi, kepentingan bisnis, dan kelompok Yahudi. Para anggota komite United States Holocaust Memorial Museum melaporkan Elekdağ berkata kepada mereka bahwa keselamatan orang Yahudi di Turki tidak terjamin jika museum tersebut menyoroti genosida Armenia. Pada masa penugasannya, Institute of Turkish Studies (ITS) dibentuk, didanai $3 juta dari Turki, dan negara tersebut mengeluarkan $1 juta setiap tahun untuk hubungan masyarakat. Pada 2000, Elekdağ mengeluhkan bahwa ITS telah "kehilangan fungsinya dan keefektifannya." Turki mengancam memotong akses Amerika Serikat ke pangkalan-pangkalan udara penting di Turki karena telah mengakui genosida tersebut. Pada 2007, sebuah resolusi Kongresional untuk pengakuan genosida gagal karena tekanan Turki. Para penentang UU tersebut berkata bahwa genosida telah terjadi, namun menentang pengakuan resminya karena berdampak pada hubungan baik dengan Turki. Setiap tahun sejak 1994, presiden Amerika Serikat mengeluarkan pesan peringatan pada 24 April. Turki terkadang melakukan tekanan-tekanan untuk menghindarkan presiden dari pemakaian kata "genosida". Pada 2019, kedua dewan Kongres mengesahkan resolusi yang secara resmi mengakui genosida tersebut. Pada 24 April 2021, bertepatan dengan Hari Peringatan Genosida Armenia, Presiden Joe Biden menyebut peristiwa tersebut sebagai "genosida" dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.
Hubungan luar negeri Turki > Britania Raya

Pada sekitar tahun 2000, pengacara HAM Geoffrey Robertson menyatakan, "penyangkalan genosida telah mengakar sendiri dalam Departemen Timur [dari Foreign and Commonwealth Office (FCO)] ... sedemikian rupa sehingga memberi pengarahan kepada para menteri dengan mengabaikan fakta-fakta yang dapat dengan mudah dipastikan", seperti catatannya sendiri dari masa itu. Pada 2006, dalam sebuah tanggapan terhadap debat yang dimulai oleh anggota parlemen Steven Pound, seorang perwakilan FCO berkata bahwa Britania Raya tidak mengakui genosida tersebut karena "buktinya tidak cukup tegas".
Hubungan luar negeri Turki > Israel

Lihat pula: Hubungan Israel dengan Turki dan Hubungan Azerbaijan dengan Israel
Menurut sejarawan Rıfat Bali [de; tr] dan Marc David Baer, penyangkalan genosida Armenia menjadi faktor paling penting dalam normalisasi hubungan Israel dengan Turki. Konferensi Holokaus dan Genosida Internasional tahun 1982, yang diadakan di Tel Aviv, meliputi enam presentasi mengenai genosida Armenia. Turki mengancam bahwa jika konferensi tersebut diadakan, negara tersebut akan menutup perbatasannya terhadap para pengungsi Yahudi dari Iran dan Suriah, yang membuatnya nyawa mereka berada dalam bahaya. Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Israel bergabung dalam upaya yang sepenuhnya gagal untuk membatalkan konferensi tersebut.
Pada April 2001, sebuah surat kabar Turki mengutip Menlu Shimon Peres berkata, "Kami menolak upaya menciptakan kemiripan antara Holokaus dan [genosida] Armenia yang dituduhkan. Tidak ada yang mirip dengan kejadian Holokaus. Ini adalah tragedi yang dialami oleh orang-orang Armenia, namun bukan genosida." Menurut Charny dan Auron, pernyataan ini menyilangkan garis penyangkalan aktif genosida Armenia. Pakar Eldad Ben Aharon menyatakan bahwa Peres singkatnya menjelaskan apa yang telah menjadi kebijakan Israel sejak 1948. Hubungan Israel dengan Turki merenggang pada akhir 2010-an, namun hubungan Israel dengan Azerbaijan bersifat dekat dan Asosiasi Internasional Azerbaijan–Israel telah melakukan lobi menentang pengakuan genosida tersebut.
Denialisme dalam akademik > Kontroversi integritas akademik

Kebanyakan pakar menganggap tidak etis bagi para akademisi untuk menyangkali genosida Armenia.  Di luar itu, terdapat banyak kontroversi tentang integritas akademik terkait penyangkalan genosida. Pada 1990, psikiatris Robert Jay Lifton menerima surat dari Nüzhet Kandemir [tr], dubes Turki untuk Amerika Serikat, mempertanyakan rujukan-rujukan kepada genosida Armenia dalam salah satu buku Lifton. Dubes tersebut secara tidak sengaja menyertakan draf surat dari Lowry yang menasihati dubes mengenai cara untuk menghindari penyebutan genosida Armenia dalam karya-karya ilmiah. Lowry kemudian diangkat menjadi Profesor Kajian Utsmaniyah Atatürk di Universitas Princeton, yang didanai oleh pemerintah Turki dengan uang sejumlah $750.000. Tindakannya dipandang sebagai "subversi pembelajaran". Ia kemudian berkata bahwa menulis surat tersebut adalah sebuah kekeliruan.
Pada 2006, sejarawan Ottomanis Donald Quataert—salah satu dari 69 penandatangan pernyataan tahun 1985 untuk Kongres Amerika Serikat—mengulas The Great Game of Genocide, sebuah buku tentang genosida Armenia, setuju bahwa "genosida" adalah kata yang tepat untuk dipakai. Artikel tersebut menantang apa yang disebut Quataert sebagai "tembok kebungkaman Utsmani" terhadap masalah tersebut. Berpekan-pekan kemudian, ia mundur dari jabatan ketua badan direktur Institute of Turkish Studies usai para pejabat Turki mengancam bahwa jika ia tidak menarik pernyataannya, pendanaan lembaga tersebut akan ditarik. Banyak anggota badan tersebut mengundurkan diri. Middle East Studies Association dan Turkish Studies Association mengkritik pelanggaran terhadap kebebasan akademik Quataert.
Dalam ceramah yang ia sampaikan pada Juni 2011, Akçam menyatakan bahwa pejabat Kemenlu Turki berkata kepadanya bahwa pemerintah Turki memberikan uang kepada para akademisi di Amerika Serikat untuk penyangkalan dari genosida tersebut, memerhatikan adanya kebetulan antara apa yang sumbernya katakan dengan buku Gunter Armenian History and the Question of Genocide. Hovannisian meyakini bahwa buku-buku yang menyangkali genosida tersebut diterbitkan karena selaras dalam penelaahan sejawat yang berujung pada "keselarasan kuat di antara banyak penelaah sepemahaman yang saling menguntungkan" tanpa mengajukan buku-buku tersebut kepada para akademisi yang akan menunjukkan kesalahan-kesalahannya.