Siti Hayinah Mawardi
Amal usaha > Peserta Kongres Wanita Indonesia Pertama

Peran Hayinah yang paling sentral adalah menjadi perwakilan dari Aisyiyah untuk mengikuti Kowani I bersama dengan Siti Munjiyah. Acara tersebut berlangsung sejak tanggal 22–25 Desember 1928 di Ndalem Jayadipuran (Harnoko & Tashadi, 1987). Menurut laporan kongres yang didokumentasikan oleh Blackburn, dapat diketahui ada 15 pembicara yang mewakili berbagai organisasi (Blackburn, 2007).
Acara tersebut berlangsung selama tiga hari tiga malam dengan agenda masing-masing. Setiap-malam berlangsung acara pertemuan dan persidangan tertutup antara utusan tamu, anggota komite pusat, dan subseksi, sedangkan setiap siang hari dilaksanakan persidangan umum dengan pembacaan pidato dari masing-masing utusan (PP. Aisyiyah, 1940). Pokok pembahasan yang dilontarkan adalah seputar berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaum wanita saat itu dan cara mengatasinya, yaitu pentingnya kesehatan dan pendidikan modern bagi wanita, nasib anak-anak yatim dan janda, pentingnya persamaan hak antara wanita dan laki-laki, reformasi aturan dalam pernikahan agama Islam (termasuk soal pernikahan anak-anak dan bentuk poligami), dan buruknya pernikahan paksa (Soewondo, 1984).
Pada acara penyampaian pidato, Munjiyah dan Hayinah tampil sebagai perwakilan dari Aisyiyah. Munjiyah membacakan pidato dengan judul Derajat Perempuan, sedangkan Hayinah menyampaikan tentang Persatuan Manusia (Suratmin, 1990). Aisyiyah sendiri melalui keduanya secara terbuka mengemukakan bahwa menginginkan kongres tersebut untuk melakukan kerja sama dengan organisasi wanita lain (PP. Aisyiyah, 2000). Soewondo (1984) menambahkan bahwa Aisyiyah juga mengharapkan pertemuan tersebut menjadi suatu wadah bagi para wanita untuk mengemukakan pendapat dan gagasan tentang perjuangan.
Persoalan yang diusungnya berkaitan dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kongres. Menurut dirinya, persatuan merupakan alat untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Sementara itu, upaya untuk menghadirkan persatuan dapat ditempuh melalui saling memelihara persaudaraan di antara peserta kongres. Dia menyambut dengan baik usaha untuk mempersatukan perserikatan wanita (Suryochondro, 1984).
Ketika duduk dalam kepanitiaan Kowani I, Hayinah tidak menganggap gerakan emansipasi yang diusung oleh kongres sebagai upaya menyamakan kedudukan kaum wanita dengan laki-laki. Baginya, reformasi kehidupan wanita harus ditempuh melalui jalur pendidikan dan tidak cukup hanya suwarga nunut, neraka katut (surga menumpang dan ke neraka pun ikut). Kaum wanita memang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, tetapi mereka tidak dapat melupakan kodratnya sebagai wanita (Mu’arif & Setyowati, 2014).
Hasil pemikirannya itu dapat ditilik dalam artikelnya berjudul Kemajuan yang diterbitkan di Suara Aisyiyah. Dia mengkritik pandangan naif dari para pengikut gerakan emansipasi yang telah melupakan budaya sendiri dan mengikuti arus budaya Barat sebagai berikut.
Pembaca tidak salah, bahwa bangsa Jawa sekarang senang terhadap kemajuan atau senang maju. Namun, sayangnya mereka belum mengerti benar apa yang dimaksud dengan kemajuan itu. Karena itu, jika mereka dilarang agar tidak bepergian atau berdandan (yang berlebihan), mereka akan menjawab, “Inikah zaman kemajuan?” Jika disuruh menyapu lantai, mereka akan menggerutu, “Sudah maju masih disuruh menyapu”. Jika diberi tahu bahwa ada tingkat lakunya yang tidak pantas, seperti naik sepeda, potong daun dan sebagainya, mereka akan menjawab, “Kolot, kolot!” (PP. Aisyiyah, 1940).
Pandangannya itu memang masih mengacu kepada nilai-nilai budaya sendiri untuk memahami arti emansipasi. Dia tidak ingin para wanita larut dalam budaya bangsa lain yang memang tidak cocok untuk budaya sendiri. Kemajuan wanita yang diinginkannya harus mengikuti atau sejalan dengan budaya bangsa sendiri.
Usulan lain yang diajukan Hayinah adalah agar kongres menjadi suatu badan perhimpunan perkumpulan wanita se-Hindia Timur dan menjadi perantara persatuan berbagai organisasi (Nashir, 2010). Selain itu, dia juga mendorong kongres untuk mendirikan bibliotheek (gedung buku/perpustakaan) dan mengusahakan penerbitan surat kabar atau majalah untuk wanita (Mu’arif & Setyowati, 2014). Pendapatnya lantas menjadi salah satu keputusan kongres, yaitu menyepakati pendirian dan permufakatan Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) (Hawari, 1979). Perannya tidak berhenti sebagai peserta Kowani I, tetapi dia juga ikut aktif menjadi anggota penerbitan surat kabar “organ” PPI berjudul Istri. Dia termasuk salah satu tokoh yang mengusulkan penerbitan surat kabat ini.