Jerman Barat
Hubungan dengan Jerman Timur

Posisi resmi Jerman Barat mengenai Jerman Timur pada awalnya adalah bahwa pemerintah Jerman Barat adalah satu-satunya yang dipilih secara demokratis, dan oleh karena itu satu-satunya wakil rakyat Jerman yang sah. Menurut Hallstein Doctrine, negara mana pun (kecuali Uni Soviet) yang mengakui otoritas Republik Demokratik Jerman tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Jerman Barat.
Pada awal 1970-an, kebijakan Willy Brandt tentang "Neue Ostpolitik" Memunculkan bentuk saling pengakuan antara Jerman Timur dan Barat. Perjanjian Moskow (Agustus 1970), Perjanjian Warsawa (Desember 1970), Perjanjian Empat Kekuatan terkait Berlin (September 1971), Perjanjian Transit (Mei 1972), dan Perjanjian Dasar (Desember 1972) membantu menormalkan hubungan Jerman Timur dan Barat dan menyebabkan kedua negara Jerman bergabung dengan PBB. Doktrin Hallstein dilepaskan, dan Jerman Barat tidak lagi mengklaim mandat eksklusif untuk Jerman secara keseluruhan.
Mengikuti Ostpolitik pandangan Jerman Barat adalah bahwa Jerman Timur adalah pemerintahan de facto dalam satu negara Jerman dan organisasi negara bagian de jure dari bagian-bagian Jerman di luar Republik Federal. Republik Federal terus mempertahankan bahwa dalam strukturnya sendiri tidak ada pengakuan GDR sebagai negara berdaulat de jure di bawah hukum internasional; sementara pada saat yang sama mengakui bahwa, dalam struktur hukum internasional, GDR adalah negara berdaulat yang independen. Dengan perbedaan ini, Jerman Barat kemudian memandang dirinya berada dalam batas-batasnya sendiri, tidak hanya pemerintah de facto dan de jure, tetapi juga satu-satunya perwakilan sah de jure dari "Jerman secara keseluruhan" yang tidak aktif. Kedua Jerman melepaskan klaim untuk mewakili yang lain secara internasional; dan mereka mengakui satu sama lain secara tersirat karena keduanya mampu mewakili populasi mereka sendiri de jure berpartisipasi dalam badan-badan internasional dan perjanjian, seperti PBB dan Perjanjian Helsinki.
Penilaian Perjanjian Dasar ini dikonfirmasi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Federal tahun 1973;
Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz, "Hukum Dasar") memberikan dua pasal terkait penyatuan dengan bagian lain Jerman:
Pasal 23 memberikan kemungkinan bagi bagian-bagian lain Jerman untuk bergabung dengan Republik Federal (di bawah konstitusi Republik Federal Jerman).
Pasal 146 memberikan kemungkinan untuk penyatuan semua bagian Jerman di bawah konstitusi baru.
Setelah revolusi damai tahun 1989 di Jerman Timur, Volkskammer dari Jerman Timur pada tanggal 23 Agustus 1990 menyatakan aksesi Jerman Timur ke Republik Federal berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar; dan dengan demikian memprakarsai proses penyatuan kembali, yang mulai berlaku pada 3 Oktober 1990. Namun demikian, tindakan penyatuan kembali itu sendiri (dengan banyak syarat dan ketentuan khusus; termasuk amendemen mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Jerman Barat) dicapai secara konstitusional oleh Perjanjian Penyatuan berikutnya pada 31 Agustus 1990; yaitu melalui perjanjian yang mengikat antara mantan Jerman Timur dan Republik Federal sekarang - mengakui satu sama lain sebagai negara berdaulat yang terpisah dalam hukum internasional. Perjanjian ini kemudian mulai berlaku pada tanggal 20 September 1990 oleh Volkskammer dan Bundestag oleh mayoritas dua pertiga yang diwajibkan oleh konstitusi; di satu sisi, kepunahan GDR dan pembentukan kembali Länder di wilayah Jerman Timur; dan di sisi lain, amendemen yang disetujui untuk Hukum Dasar Republik Federal. Di antara amendemen-amendemen ini adalah pencabutan Pasal 23 yang berkenaan dengan GDR yang secara nominal telah mengumumkan aksesi yang telah ditangguhkan ke Republik Federal.
Kedua negara Jerman masuk ke dalam kesatuan mata uang dan bea cukai pada bulan Juli 1990, dan pada 3 Oktober 1990, Republik Demokratik Jerman dibubarkan dan lima Länder Jerman Timur yang didirikan kembali (serta Berlin yang bersatu) bergabung dengan Republik Federal Jerman, mengakhiri perpecahan Timur-Barat.