John Rawls
Pemikiran > A Theory of Justice > Prinsip Keadilan

Rawls menurunkan dua prinsip keadilan dari posisi asalinya. Yang pertama adalah Prinsip Kebebasan, yang menetapkan kebebasan dasar yang sama bagi semua warga negara. Kebebasan dasar mencakup kebebasan hati nurani, berserikat dan berekspresi serta hak-hak demokratis (hak-hak yang umum dalam masyarakat liberal); Konsep kebebasan Rawls juga mencakup hak milik pribadi, tetapi ini dipertahankan dalam hal kapasitas moral dan harga diri, dibandingkan hak dasar kepemilikan diri (ini membedakan pandangan Rawls dari liberalisme klasik John Locke dan libertarianisme Robert Nozick).
Rawls berpendapat bahwa Kesetaraan akan disepakati sebagai prinsip kedua untuk menjamin kebebasan yang mewakili pilihan bagi semua anggota dalam masyarakat dan memastikan keadilan distributif. Misalnya, jaminan formal atas suara politik dan kebebasan berkumpul tidak banyak berarti bagi mereka yang sangat miskin dan terpinggirkan dalam masyarakat. Menuntut agar setiap orang memiliki kesempatan yang persis sama dalam hidup hampir pasti akan mengurangi kebebasan yang seharusnya disamakan. Meskipun demikian, di mana pun seseorang hidup dalam masyarakat, ia ingin mempunyai hidup yang layak dijalani, dengan kebebasan yang cukup untuk mengejar tujuan personalnya. Dengan demikian para individu itu akan tergerak untuk setuju terhadap prinsip kedua yang terdiri dari Kesetaraan Kesempatan yang Adil dan Prinsip Perbedaan). Prinsip kedua ini menentukan bahwa mereka yang memiliki bakat dan motivasi yang sama menghadapi peluang hidup yang kira-kira sama dan bahwa ketimpangan dalam masyarakat harus menguntungkan mereka yang paling tidak diuntungkan.
Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan ini berlaku sebagai "struktur dasar" bagi lembaga-lembaga sosial yang fundamental (seperti peradilan, struktur ekonomi dan konstitusi politik), suatu persyaratan yang menjadi kontroversi dan perdebatan ilmiah yang konstruktif (lihat karya dari Gerald Cohen). Teori keadilan Rawls bermaksud untuk menyeimbangkan distribusi sosial dan ekonomi terutama kepada mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan ini dapat dilihat sebagai jawaban politis terhadap sebagian besar pertanyaan keadilan, dengan masalah moralitas agak digabungkan ke dalam pandangan politik keadilan dan institusi yang adil. Sebaliknya, pendekatan relasional tentang keadilan berusaha untuk mempertimbangkan hubungan antara individu dan berfokus pada hubungan mereka dalam masyarakat, dan bagaimana hubungan ini didirikan dan dikonfigurasi.
Rawls lebih lanjut berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini harus 'diurutkan secara leksikal', artinya prinsip keadilan pertama merupakan prioritas dibandingkan prinsip keadilan kedua yang lebih berorientasi pada kesetaraan sosial dan ekonomi. Pandangan ini juga menjadi topik perdebatan banyak filsuf moral dan politik.
Terakhir, Rawls melihat pendekatannya sebagai penerapan pada "masyarakat yang tertata dengan baik ... yang dirancang untuk memajukan kebaikan para anggotanya yang secara efektif diatur oleh konsepsi publik tentang keadilan." Ia juga berpendapat justice as fairness sebagai kontribusi untuk "teori ideal", di mana penentuan "prinsip-prinsip yang menjadi ciri masyarakat yang tertata baik dalam keadaan yang menguntungkan." Banyak karya dalam filsafat politik  baru-baru ini yang juga telah membahas isu keadilan dari perspektif "teori non-ideal".