Elizabeth II dari Britania Raya
Pemerintahan > Keberlangsungan persemakmuran

Sepanjang hidupnya, Ratu telah menyaksikan proses transformasi negara-negara jajahan Britania Raya dari Imperium Britania menjadi Negara-Negara Persemakmuran. Pada saat ia naik takhta pada tahun 1952, peran Ratu sebagai kepala negara dari beberapa negara-negara merdeka sudah terbentuk dengan sendirinya. Dalam rentang tahun 1953-1954, Ratu dan suaminya memulai kunjungan kenegaraan selama enam bulan ke berbagai negara di dunia. Ia menjadi kepala monarki pertama yang mengunjungi Australia dan Selandia Baru. Selama kunjungan, kerumunan massa yang sangat ramai menyambut kedatangan Ratu, sekitar tiga perempat dari populasi Australia diperkirakan ikut menyambut kedatangan Ratu Elizabeth pada saat itu. Sepanjang pemerintahannya, Ratu Elizabeth telah melakukan berbagai kunjungan kenegaraan ke berbagai negara Persemakmuran ataupun non-Persemakmuran dan dia tercatat sebagai kepala negara yang paling sering bepergian dalam sejarah.
Pada tahun 1956, Perdana Menteri Prancis Guy Mollet dan Perdana Menteri Britania Raya Sir Anthony Eden membahas kemungkinan Prancis untuk bergabung dengan Persemakmuran. Namun usulan tersebut tidak pernah diterima, dan pada tahun berikutnya, Prancis menandatangani Perjanjian Roma sebagai dasar pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa, pendahulu dari Uni Eropa. Pada bulan November 1956, Britania Raya dan Prancis menginvasi Mesir dalam upaya untuk mengambil alih Terusan Suez, namun upaya ini berakhir dengan kegagalan. Lord Mountbatten mengklaim bahwa Ratu menentang invasi ini, meskipun Eden menyangkalnya. Eden mengundurkan diri dua bulan kemudian.
Tidak adanya mekanisme formal dalam Partai Konservatif untuk memilih seorang pemimpin berarti bahwa setelah pengunduran diri Eden, Ratu berhak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi perdana menteri. Eden menganjurkan agar ia berkonsultasi dengan Lord Salisbury, Presiden Agung House of Lords. Lord Salisbury dan Lord Kilmuir (Konselor Agung) kemudian berkonsultasi dengan Kabinet Britania, Winston Churchill, dan Ketua Komite 1922. Sebagai hasilnya, Ratu menyetujui calon perdana menteri yang mereka rekomendasikan: Harold Macmillan.
Krisis Suez dan terpilihnya pengganti Eden pada tahun 1957 telah menuai berbagai kritik atas kepemimpinan Ratu Elizabeth. Dalam sebuah majalah yang dimiliki oleh Lord Altrincham, ia menuduh Ratu telah "keluar batas". Altrincham kemudian dikecam dan diserang secara fisik oleh masyarakat yang tidak suka atas komentarnya. Enam tahun kemudian, Macmillan mengundurkan diri pada tahun 1963 dan menyarankan agar Ratu menunjuk Earl of Home sebagai perdana menteri, dan sarannya ini diikuti. Atas tindakannya ini, Ratu sekali lagi menerima berbagai kritikan karena menunjuk perdana menteri atas saran dari sejumlah kecil, atau seorang menteri. Pada tahun 1965, Partai Konservatif menetapkan mekanisme formal untuk memilih perdana menteri, sehingga mengurangi keterlibatan ratu dalam Kabinet.
Pada tahun 1957, Ratu Elizabeth II melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Ratu berpidato dalam Majelis Umum PBB atas nama Persemakmuran. Dalam kunjungan yang sama, Ratu meresmikan Parlemen Kanada ke-23, yang merupakan pemerintahan monarki Kanada pertama yang memiliki Parlemen. Dua tahun kemudian, Elizabeth sekali lagi mengunjungi Kanada dan Amerika Serikat, meskipun pada saat itu Ratu sedang mengandung anak ketiganya. Pada tahun 1961, dia mengunjungi Siprus, India, Pakistan, Nepal, dan Iran. Dalam kunjungannya ke Ghana pada tahun yang sama, Ratu menepis kekhawatiran akan keselamatannya, meskipun Presiden Kwame Nkrumah, yang menggantikan posisinya sebagai kepala negara Ghana, adalah sasaran utama pembunuhan. Harold Macmillan menulis: "Ratu benar-benar tabah pada saat itu ... Dia tidak suka orang-orang yang memperlakukannya seolah-olah dia;... seorang bintang film ... Dia memang memiliki 'hati dan perut selayaknya seorang pria' ... Dia mencintai tugasnya dan posisinya sebagai seorang Ratu." Menjelang kunjungannya ke Quebec pada tahun 1964, media melaporkan bahwa beberapa gerakan separatis telah merencanakan pembunuhan Ratu Elizabeth. Tidak terjadi apa-apa selama kunjungan berlangsung, namun beberapa kerusuhan pecah saat ia berada di Montreal; "ketenangan dan keberanian Ratu dalam menghadapi kekerasan" patut dicatat.
Masa kehamilan Ratu Elizabeth saat mengandung Pangeran Andrew dan Pangeran Edward pada tahun 1959 dan 1963 adalah dua saat di mana ia tidak melakukan peresmian Parlemen Britania Raya selama masa pemerintahannya. Selain tampil dalam berbagai perayaan tradisional, Ratu juga menerapkan praktik-praktik baru. Jalan kaki kenegaraan dan pertemuan dengan anggota masyarakat biasa dilangsungkan selama kunjungannya ke Australia dan Selandia Baru pada tahun 1970.
Pada periode 1960-an dan 1970-an, Ratu Elizabeth menjadi saksi atas dekolonisasi negara-negara jajahan Britania Raya di Afrika dan Karibia. Lebih dari 20 negara memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya sebagai bagian dari transisi negara-negara tersebut untuk membentuk pemerintahan sendiri. Pada tahun 1965, Perdana Menteri Rhodesia, Ian Smith, menyatakan kemerdekaan sepihak atas Britania Raya pada saat sebagian besar rakyat Rhodesia masih menyatakan "kesetiaan dan pengabdiannya" pada Ratu Elizabeth. Meskipun Ratu menolak deklarasi sepihaknya dan dunia internasional menerapkan sanksi terhadap Rhodesia, rezim Smith tetap bertahan selama lebih dari satu dekade berikutnya.
Pada bulan Februari 1974, Perdana Menteri Edward Heath menyarankan pada Ratu untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditengah-tengah kunjungannya ke Austronesia Pasifik, yang menyebabkan Ratu harus terbang kembali ke Inggris. Pemilihan umum ini menghasilkan parlemen yang menggantung; Partai Konservatif pimpinan Heath tidak berhasil memperoleh suara mayoritas, namun partai ini bisa tetap tinggal di Westminster jika berkoalisi dengan Partai Liberal. Rencana koalisi ini akhirnya kandas dan Heath kemudian mengundurkan diri setelah Ratu meminta pemimpin oposisi, Harold Wilson dari Partai Buruh untuk membentuk pemerintahan.
Setahun kemudian, pada puncak krisis konstitusi Australia 1975, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam diberhentikan dari jabatannya oleh Gubernur Jenderal John Kerr setelah oposisi yang dikendalikan Senat menolak proposal anggaran Whitlam. Karena Whitlam memiliki suara mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Australia, juru bicara Gordon Scholes mengimbau kepada Ratu untuk membalikkan keputusan Kerr. Namun Ratu menolak, menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam keputusan-keputusan Gubernur Jenderal yang dilindungi oleh Konstitusi Australia. Krisis ini memicu munculnya gerakan Republikanisme Australia.