Anschluss
Perang Dunia II dan Anschluss "batal demi hukum"

Setelah meletusnya Perang Dunia II, Austria yang berada di bawah Jerman Nazi bertarung di pihak Blok Poros melawan negara-negara Sekutu. Pihak Sekutu pun harus mempertimbangkan pendekatan yang tepat untuk masalah Austria. Winston Churchill yang telah menjadi Perdana Menteri Britania Raya berjanji untuk berjuang demi "pembebasan Austria" dalam pidatonya di Mansion House, London, pada November 1940. Pada Desember 1941, setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung dengan Sekutu, pengembalian kedaulatan Austria menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai setelah perang. Churchill juga mengatakan pada Februari 1942 bahwa Austria adalah "korban pertama agresi Nazi".
Pada 30 Oktober 1943, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya menandatangani Deklarasi Moskwa. Di dalam deklarasi ini juga terkandung "Deklarasi mengenai Austria":
Pemerintah Britania Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat sepakat bahwa Austria, negara pertama yang menjadi korban agresi Hitler, akan dibebaskan dari dominasi Jerman.
Mereka menganggap aneksasi yang dipaksakan kepada Austria oleh Jerman pada 15 Maret 1938 batal demi hukum. Mereka menyatakan tidak terikat dengan perubahan apapun yang diberlakukan di Austria sejak tanggal tersebut. Mereka mendeklarasikan bahwa mereka ingin agar Austria yang bebas dan merdeka didirikan kembali dan dengan ini membuka jalan bagi bangsa Austria sendiri, serta bagi negara-negara tetangga yang akan menghadapi masalah serupa, untuk menemukan keamanan politik dan ekonomi yang merupakan satu-satunya landasan perdamaian abadi.
Austria tetapi diingatkan bahwa ia memiliki tanggung jawab, yang tidak bisa ia hindari, atas keterlibatan dalam perang di pihak Jerman Hitler, dan dalam penyelesaian terakhir, pertimbangan pastinya akan diberikan terhadap sumbangsihnya untuk pembebasannya.
Paragraf terakhir dimaksudkan untuk memicu perlawanan di Austria. Awalnya, Britania Raya mengusulkan agar paragraf terakhir ini menggunakan kata "bangsa Austria", tetapi Uni Soviet bersikeras agar istilah "Austria" yang dipakai supaya bisa menjadi landasan hukum untuk meminta pertanggungjawaban negara Austria suatu saat nanti.
Pada musim semi tahun 1945, Jerman Nazi telah mengalami kekalahan. Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin pada 30 April 1945, dan penggantinya, Laksamana Karl Donitz, menandatangani penyerahan tanpa syarat Jerman pada 7 Mei 1945. Kota Wina sendiri jatuh ke tangan Uni Soviet pada 13 April 1945, dan wilayah Austria dan Kota Wina dibagi menjadi empat zona pendudukan oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, dan Prancis. Pemerintahan sementara Austria dibentuk di bawah kepemimpinan Karl Renner yang dahulu sempat mendukung Anschluss. Pemerintahan sementara ini mengeluarkan Proklamasi Republik Austria Kedua pada 27 April 1945. Menurut Pasal 2 Proklamasi, "Anschluss yang dipaksakan terhadap bangsa Austria pada tahun 1938 batal demi hukum." Pasal 4 juga menjabarkan bahwa "Dari tanggal pengumuman Proklamasi Kemerdekaan ini, semua sumpah militer, kepegawaian, atau pribadi yang pernah dinyatakan oleh orang Austria terhadap Reich Jerman dianggap batal demi hukum." Namun, Renner tetap mempertahankan dukungan yang pernah ia berikan kepada Anschluss. Ia bahkan mengatakan "bagi kami tidak ada yang tersisa selain melepaskan gagasan Anschluss, [walaupun] bagi banyak orang itu mungkin sulit."
Wilayah Austria diduduki oleh Sekutu hingga ditandatanganinya Perjanjian Negara Austria pada 15 Mei 1955 di Istana Belvedere, Wina. Perjanjian ini mengembalikan Austria sebagai sebuah negara yang merdeka, demokratis, dan berdaulat, dengan batas wilayah yang sama seperti pada tanggal 1 Januari 1938. Pasal 4 Perjanjian Negara Austria juga mengandung pelarangan Anschluss dengan Jerman. Walaupun Deklarasi Moskwa awalnya menyebut soal tanggung jawab Austria, pasal mengenai hal ini pada akhirnya dihapus dari rancangan perjanjian. Tiga bulan sesudah perjanjian ini ditandatangani, semua pasukan Sekutu sudah meninggalkan Austria. Kemudian, pada 26 Oktober 1955, Parlemen Austria mengeluarkan Deklarasi Kenetralan (Neutralitätserklärung) yang menyatakan bahwa Austria akan selalu menjadi negara yang netral.