stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Stefan Löfven
Karier politik > Pemimpin Partai Sosial Demokrat

Pada bulan Januari 2012, menyusul pengunduran dirinya Håkan Juholt, dilaporkan bahwa Löfven sedang dipertimbangkan sebagai penggantinya. Pada tanggal 26 Januari 2012 dewan eksekutif menominasikan Löfven untuk menjadi pemimpin baru partai. Pada tanggal 27 Januari 2012, Löfven terpilih menjadi pemimpin dalam pemungutan suara di ruang partai. Löfven dikukuhkan sebagai pemimpin partai pada kongres dua tahunan partai pada tanggal 4 April 2013.
Löfven memimpin partainya melalui Pemilihan Parlemen Eropa 2014 di mana Partai Sosial Demokrat mempertahankan posisi mereka sebagai partai terbesar dari Swedia di Parlemen Eropa. Namun, hasil pemilu sebesar 24,19% merupakan hasil yang sedikit lebih rendah dibandingkan hasil pemilu Parlemen Eropa 2009 di Swedia; kursi partai di Parlemen Eropa dikurangi dari enam menjadi lima dan hasil yang diperoleh partai tersebut adalah yang terendah dalam pemilihan di tingkat nasional sejak hak pilih universal diperkenalkan pada tahun 1921.
Pada tanggal 12 Juli 2014, Löfven menulis sebuah posting Facebook yang kontroversial di mana ia menyatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri terhadap Palestina Hamas, yang dituduhnya menyerang Israel selama Perang Gaza 2014. Tulisan tersebut menerima ribuan komentar, banyak di antaranya dari pemilih sosial demokrat yang kritis, dan kemudian dihapus. Setelah itu, Löfven mengklaim bahwa Israel harus bertanggung jawab atas penggunaan kekuatannya yang tidak proporsional, tetapi tetap menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mempertahankan dirinya.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021)

Artikel utama: Kabinet Löfven I, Kabinet Löfven II, dan Kabinet Löfven III
Löfven memimpin partainya melalui pemilihan umum 2014, yang menghasilkan parlemen yang tidak memiliki pemenang. Hasil pemilu mereka sebesar 31,0%, naik dari 30,7%, sedikit lebih baik dibandingkan hasil pemilu umum 2010, tetapi hasil ini juga merupakan hasil terburuk kedua bagi partai tersebut dalam pemilihan umum Riksdag sejak hak pilih universal diperkenalkan pada tahun 1921.
Ia mengumumkan bahwa ia akan membentuk pemerintahan koalisi minoritas yang terdiri dari partainya sendiri dan Partai Hijau. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Riksdag memberikan suara untuk menyetujui Löfven sebagai Perdana Menteri, dan ia menjabat pada hari berikutnya ketika ia dikonfirmasi oleh raja Carl XVI Gustaf selama Dewan Negara bersama Kabinetnya. Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau memberikan suara mendukung Löfven menjadi perdana menteri, sementara sekutu dekatnya Partai Kiri abstain. Partai-partai oposisi Aliansi juga abstain sementara partai-partai sayap kanan Demokrat Swedia memberikan suara menentang.
Löfven menyatakan keinginannya untuk kesepakatan bipartisan antara Pemerintah dan partai-partai oposisi Aliansi, dan bersama-sama mereka menandai tiga bidang di mana peningkatan kerja sama akan dimulai. Ketiga bidang tersebut adalah sistem pensiun, pengembangan energi masa depan, dan kebijakan keamanan dan pertahanan.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Kebijakan dalam negeri > Krisis anggaran 2014

Artikel utama: Krisis pemerintah Swedia 2014
Anggaran pertama Pemerintah diperkenalkan ke Riksdag pada tanggal 23 Oktober 2014. Partai Kiri, yang diberi pengaruh terhadap anggaran tersebut, mendukungnya; Namun, koalisi non-sosialis, Aliansi, memperkenalkan anggaran yang bersaing dengan Riksdag pada 10 November, sebagaimana yang telah mereka janjikan sebelum pemilu 2014, dan Partai Demokrat Swedia juga memperkenalkan anggaran mereka sendiri pada hari yang sama.
Menurut praktik Riksdag, partai-partai mendukung anggaran mereka sendiri dan jika anggaran mereka turun, mereka abstain dari pemungutan suara di putaran kedua. Namun, pada tanggal 2 Desember, Partai Demokrat Swedia yang berhaluan kanan ekstrem mengumumkan bahwa, setelah anggaran mereka sendiri turun pada putaran pemungutan suara pertama, mereka akan mendukung anggaran partai Aliansi di putaran pemungutan suara kedua, sehingga memberikan anggaran tersebut mayoritas di Riksdag. Hal ini menyebabkan krisis bagi Pemerintah yang baru terpilih, yang diperburuk setelah anggaran mereka sendiri ditolak oleh partai-partai Aliansi dan Partai Demokrat Swedia pada tanggal 3 Desember. Löfven segera mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pemilihan umum lebih awal, yang akan diadakan pada tanggal 22 Maret 2015.
Pada tanggal 22 Desember, sumber-sumber di dalam Riksdag membocorkan informasi bahwa Pemerintah sedang bernegosiasi dengan partai-partai Aliansi (Partai Moderat, Partai Tengah, Partai Rakyat Liberal dan Partai Demokrat Kristen) untuk menemukan solusi dan menghindari pemilu ulang. Pada tanggal 27 Desember, Pemerintah dan Partai Aliansi mengadakan konferensi pers bersama di mana mereka mengumumkan bahwa keenam partai telah mencapai kesepakatan yang dirancang untuk memastikan bahwa anggaran Pemerintah akan disetujui pada putaran kedua pemungutan suara. Perjanjian tersebut dijuluki "Decemberöverenskommelsen" (Perjanjian Desember), disebut historis oleh Löfven dan disetujui untuk tetap berlaku sampai pemilihan umum tahun 2022, terlepas dari hasil pemilihan 2018.[Verifikasi gagal] Selanjutnya, Löfven mengumumkan bahwa ia tidak lagi bermaksud untuk mengadakan pemilu dadakan. Aliansi tengah-kanan menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2015, tetapi mengizinkan pemerintahan minoritas untuk terus memerintah.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Kebijakan dalam negeri > Krisis migran Eropa 2015

Pada tahun 2015, ketika jumlah pengungsi dan migran meningkat, mulai melakukan perjalanan ke Uni Eropa untuk mencari suaka, Eropa dilanda krisis migran dan Swedia menerima lebih dari 150.000 pengungsi pada tahun 2015.
Pada musim gugur tahun 2015, penerimaan pengungsi meningkat secara signifikan hingga lebih dari 80.000 dalam dua bulan dan dengan amukan kelompok teroris ISIS di Timur Tengah dan serangan berikutnya di Paris pada bulan November 2015, Kabinet Löfven secara signifikan mengubah kebijakan migrasi Swedia. Pada tanggal 23 Oktober 2015, perjanjian migrasi bipartisan ditandatangani antara partai kabinet dan partai oposisi yang meliputi, Partai Moderat, Partai Tengah, Liberal dan Demokrat Kristen di antara banyak perubahan lainnya, izin tinggal sementara, persyaratan dukungan keuangan total untuk reunifikasi keluarga dan menurut hukum memaksa kotamadya untuk membantu melindungi para pengungsi agar dapat mendistribusikan beban dengan lebih baik di seluruh negeri.
Pada tanggal 12 November 2015, kabinet memberlakukan kontrol perbatasan sementara dengan efek segera. Kabinet juga mengusulkan pemeriksaan identitas bagi setiap individu yang melewati perbatasan Denmark–Swedia dan penutupan Jembatan Öresund, menyerahkan yang terakhir pada tanggal 8 Desember 2015 setelah mendapat kritik keras. Pada tanggal 17 Desember 2015, Riksdag meloloskan undang-undang untuk memperkenalkan pemeriksaan identitas dengan suara 175 mendukung, 39 menentang, dan 135 abstain. Pada tanggal 4 Januari 2016, pemeriksaan identitas diperkenalkan, yang berarti bahwa orang-orang yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas, SIM atau paspor yang sah tidak diperbolehkan melintasi perbatasan ke Swedia, memutuskan hubungan dengan Nordic Passport Union untuk pertama kalinya sejak tahun 1954. Hanya dua belas jam kemudian Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengumumkan bahwa Denmark akan menerapkan kontrol perbatasan sementara di sepanjang perbatasan Jerman–Denmark dengan efek segera sebagai konsekuensi dari pemeriksaan identitas Swedia.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Kebijakan dalam negeri > Krisis keamanan nasional 2017

Templat:Update section
Pada bulan Juli 2017, diketahui publik bahwa Maria Ågren, mantan Direktur Jenderal Badan Transportasi Swedia, telah diselidiki setelah membocorkan informasi rahasia yang mengancam keamanan negara. Perbuatan itu dilakukan terkait pengadaan jasa IT dengan sebuah perusahaan nonpemerintah pada tahun 2015. Di antara data yang dibersihkan adalah kendaraan yang dicari, kendaraan lapis baja, seluruh daftar kendaraan Swedia, rahasia perusahaan Swedia, catatan kriminal dan daftar kecurigaan kepolisian Swedia, sistem keamanan internal negara Swedia dan informasi tentang agen dalam Dinas Intelijen dan Keamanan Militer Swedia.
Beberapa hari setelah pertama kali dipublikasikan, Löfven mengadakan konferensi pers pada 24 Juli 2017 di mana ia mengatakan bahwa "telah terjadi kecelakaan di Badan Perhubungan". Menteri kabinet yang bertanggung jawab Anna Johansson mengatakan dia telah mengetahui situasi tersebut sejak Januari 2017 dan menyalahkan mantan sekretaris negaranya Erik Bromander karena tidak memberitahunya lebih awal. Menteri Kabinet Anders Ygeman dan Peter Hultqvist dilaporkan telah mengetahui situasi tersebut sejak awal tahun 2016, namun memilih untuk tidak memberi tahu kepala pemerintahan.
Semua pihak dalam oposisi Swedia telah membuka diri untuk mosi tidak percaya terhadap Anna Johansson dari menteri kabinet, Anders Ygeman dan Peter Hultqvist untuk menyingkirkan mereka dari jabatan, dengan beberapa partai menyerukan mosi kepercayaan terhadap Löfven sebagai perdana menteri. Pemungutan suara seperti itu, jika didukung oleh beberapa partai, akan menghasilkan pemecatan Kabinet Löfven. Dalam konferensi pers pada 27 Juli, Löfven mengumumkan perombakan pemerintahan dengan pengunduran diri Ygeman dan Johansson. Ia juga menyatakan tidak akan mengundurkan diri atas insiden tersebut.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Kebijakan luar negeri

Dalam Pernyataan Kebijakannya yang disampaikan kepada Riksdag pada tanggal 3 Oktober 2014, Löfven mengatakan bahwa Pemerintahnya akan mengakui Negara Palestina. Pada tanggal 30 Oktober 2014, Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Margot Wallström, mengumumkan bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk secara resmi mengakui Negara Palestina dan menjelaskan pengakuan tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah satu-satunya solusi untuk mencapai solusi dua negara antara Israel dan Negara Palestina. Swedia adalah negara pertama di dalam Uni Eropa yang melakukan hal ini setelah memperoleh keanggotaan (bersama anggota lain, seperti Polandia, menahan pengakuan yang sebelumnya diberikan di bawah kekuasaan Komunis). Israel menilai tindakan tersebut tidak dipertimbangkan dan Israel menarik duta besarnya, Isaac Bachman, menyusul pengakuan tersebut. Bachman kembali ke Swedia pada 29 November 2014. Pada bulan Desember 2015, Löfven menimbulkan kemarahan di Israel dengan mengklaim bahwa serangan penusukan tidak dianggap sebagai terorisme menurut standar internasional; ia kemudian merevisi komentarnya, dengan menjelaskan bahwa kini diketahui bahwa serangan penusukan tersebut disetujui oleh beberapa organisasi teror.
Löfven mengatakan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung mengenai Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP) antara Uni Eropa dan Amerika Serikat sangat penting dan bahwa merupakan kepentingan Swedia bahwa perjanjian perdagangan terkelola dilaksanakan. Namun, ia menyatakan bahwa perjanjian perdagangan terkelola tidak akan memperburuk kondisi sosial atau hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi prioritas tinggi saat bernegosiasi.
Löfven mengunjungi Iran pada bulan Februari 2017 dan mengadakan pembicaraan dengan Ali Khamenei untuk meningkatkan hubungan ekonomi.[butuh rujukan]
Löfven telah mendukung kerja sama keamanan yang lebih erat dengan Arab Saudi.
Pada tanggal 7 Januari 2021, sehari setelah serangan terhadap Gedung Capitol Amerika Serikat, Löfven menyebut serangan itu sebagai "serangan terhadap demokrasi" dan berharap agar ketertiban dipulihkan secara damai, dengan mencatat bahwa Presiden Trump dan anggota kongres memiliki "tanggung jawab besar" atas peristiwa yang sedang berlangsung.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Pemilu 2018

Artikel utama: Pemilihan umum Swedia 2018
Stefan Löfven berjanji untuk menjadikan pemilihan umum 2018 sebuah referendum tentang negara kesejahteraan. Meskipun jajak pendapat menunjukkan hasil yang buruk, Partai Sosial Demokrat memperoleh hasil yang lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya, dengan memenangkan 28,26 persen suara rakyat. Blok blok merah-hijau akhirnya memperoleh sedikit keuntungan dalam parlemen yang berimbang dengan 144 kursi berbanding 143 kursi milik koalisi kanan-tengah Alliansen. Löfven mengumumkan setelah hasil pemilu bahwa ia bermaksud untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri dan menyerukan "penguburan politik blok" di Swedia.
Namun, pada tanggal 25 September 2018, Riksdag menyetujui mosi tidak percaya terhadap Löfven dengan suara 204–142. Löfven tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara. Meskipun awalnya tampak bahwa Aliansi akan mampu membentuk pemerintahan, Para pemimpin Aliansi kemudian gagal memperoleh cukup suara atau abstain untuk menggantikannya.
Setelah periode pembentukan pemerintahan yang sangat lama, Löfven akhirnya terpilih kembali sebagai perdana menteri pada 18 Januari 2019, setelah kesepakatan dicapai antara Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau, Partai Liberal, dan Partai Tengah; Partai Kiri, yang bukan merupakan pihak dalam kesepakatan tersebut, memutuskan untuk abstain dari pemungutan suara menentang Löfven. Namun Partai Kiri menyatakan keberatannya terhadap bagian perjanjian yang berkaitan dengan pelemahan hak ketenagakerjaan terhadap pemecatan yang tidak adil dan pencabutan kontrol sewa pada apartemen yang baru dibangun, yang merupakan ketentuan Partai Tengah dan Liberal, dan mengancam akan menarik dukungan mereka jika hal ini dilaksanakan. Meskipun demikian, pemerintahan koalisi minoritas Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau direformasi. Kabinet Löfven II dilantik pada tanggal 21 Januari.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Krisis pemerintah 2021

Artikel utama: Krisis pemerintah Swedia 2021
Pada bulan Juni 2021, Partai Kiri menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan pada Löfven dan pemerintahannya dan menarik dukungan mereka, menyusul terbitnya laporan komisi pemerintah mengenai penghapusan kontrol sewa pada apartemen baru, seperti yang diancamkan oleh Partai Kiri pada tahun 2019. Selanjutnya, Demokrat Swedia mengajukan mosi tidak percaya terhadap Löfven dan kabinetnya. Usulan tersebut didukung oleh partai-partai oposisi lainnya, terutama Partai Moderat dan Demokrat Kristen, meskipun mereka mendukung penghapusan kontrol. Löfven menyebut tindakan Partai Kiri sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab karena menjerumuskan negara ke dalam "krisis politik dalam situasi saat ini". Pemungutan suara mosi tidak percaya dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juni.
Riksdag memberikan suara mendukung mosi tidak percaya, dengan 181 suara mendukung, 109 suara menolak, dan 51 suara abstain. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Swedia bahwa mosi tidak percaya mengakibatkan jatuhnya pemerintahan. Keputusan ini tidak berarti bahwa kabinet Löfven langsung dibubarkan, karena Perdana Menteri memiliki waktu satu minggu untuk mengadakan pemilu dadakan atau mengundurkan diri dan meminta Pembicara Riksdag untuk melanjutkan pembicaraan tentang pembentukan baru. Pada tanggal 28 Juni, Löfven mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri, yang berarti bahwa Ketua Riksdag, Andreas Norlén, diperlukan untuk memilih seseorang untuk membentuk pemerintahan. Pada tanggal 29 Juni, Norlén menyerahkan tugas tersebut kepada pemimpin oposisi, Ulf Kristersson, yang dua hari kemudian mengumumkan bahwa ia tidak dapat memperoleh cukup kursi untuk menjadi perdana menteri. Pada tanggal 1 Juli 2021, Löfven diberi kesempatan kedua untuk membentuk pemerintahan dengan batas waktu 5 Juli. Pada hari itu, Norlén dan Löfven mengadakan konferensi pers di Kamar Pertama Riksdag, yang merupakan majelis tinggi Riksdag bikameral sebelum dijadikan unikameral pada tahun 1970. Norlén mengumumkan bahwa ia menyetujui pembentukan pemerintahan Löfven dan bahwa ia akan mengajukan mosi di Riksdag untuk mengadakan pemungutan suara untuk mengangkat kembali Löfven sebagai perdana menteri pada hari yang sama. Pada tanggal 7 Juli, Riksdag memberikan suara untuk jabatan Perdana Menteri Löfven. Pemungutan suara berakhir dengan 116 suara mendukung, 173 suara menolak, dan 60 suara abstain. Karena suara yang menentang tidak mencapai ambang batas 175 suara yang diperlukan untuk menggagalkan mosi kepercayaan di Riksdag, Löfven diangkat kembali sebagai perdana menteri.
Perdana Menteri Swedia (2014–2021) > Pengunduran diri

Dalam pidato musim panasnya pada tanggal 22 Agustus 2021 di Runö di Åkersberga, Löfven mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai ketua partai di Kongres Partai Sosial Demokrat pafa November 2021, dan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai perdana menteri setelah penggantinya terpilih. Setelah beberapa minggu spekulasi, diumumkan bahwa Menteri Keuangan Magdalena Andersson akan menjadi satu-satunya calon yang menggantikan Löfven sebagai pemimpin; dia akan menjadi perdana menteri wanita pertama Swedia dan memimpin partai tersebut ke dalam pemilihan umum 2022. Pada tanggal 10 November, Löfven mengajukan pengunduran dirinya kepada Norlén, tetapi ia tetap memimpin pemerintahan sementara. Andersson terpilih sebagai Perdana Menteri baru Swedia oleh Riksdag pada 24 November 2021 dan akan mulai menjabat pada tanggal 26 November. 
Karena pengunduran diri Andersson beberapa jam kemudian, Löfven tetap menjabat sebagai perdana menteri pemerintah sementara hingga Andersson menjabat pada 30 November 2021.
Kehidupan setelah politik

Pada tahun 2022, Löfven ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres sebagai wakil ketua Dewan Penasihat Tingkat Tinggi mengenai Multilateralisme Efektif, bersama Ellen Johnson Sirleaf.
Pada tanggal 14 Oktober 2022, Löfven terpilih sebagai Presiden Partai Sosialis Eropa.
Kehidupan pribadi

Löfven menyukai olahraga dan mendukung klub hoki es Modo dari Örnsköldsvik dan klub sepak bola Tottenham Hotspur dan GIF Sundsvall. Ia menikah dengan politisi dan anggota serikat pekerja Ulla Löfven dan memiliki 2 anak tiri. Löfven sendiri tidak memiliki anak kandung.
Penghargaan dan Penghormatan

Legion of Honour, Commander, by the President of France (8 September 2023)
H. M. The King's Medal, 12th size in gold on chain. (6 Juni 2022).
Order of Prince Yaroslav the Wise, Second Class, by the President of Ukraine (2021)
Aaron Isaac Award, by the Jewish Congregation in Stockholm (2021)
Pranala luar

Media tentang Stefan Löfven di Wikimedia Commons
| Jabatan organisasi nirlaba |
| --- | --- | --- |
| Posisi baru | Kepala IF Metall 2006–2012 | Diteruskan oleh: Anders Ferbe |
Jabatan politik 
| Didahului oleh: Håkan Juholt | Pemimpin Oposisi 2012–2014 | Diteruskan oleh: Fredrik Reinfeldt |
| Didahului oleh: Fredrik Reinfeldt | Perdana Menteri Swedia 2014–2021 | Diteruskan oleh: Magdalena Andersson |
Jabatan partai politik 
| Didahului oleh: Håkan Juholt | Ketua Partai Sosial Demokrat 2012–2021 | Diteruskan oleh: Magdalena Andersson |
| l b Perdana Menteri Swedia |
| --- | --- | --- |
| Instrumen Pemerintahan 1809 (1876–1974) |  De Geer Sr.  Posse  Thyselius  Themptander  G. Bildt  Åkerhielm  Boström  von Otter  Boström  Ramstedt  Lundeberg  Staaff  Lindman  Staaff  Hammarskjöld  Swartz  Edén  Branting  De Geer Jr.  von Sydow  Branting  Trygger  Branting  Sandler  Ekman  Lindman  Ekman  Hamrin  Hansson  Pehrsson-Bramstorp  Hansson  Erlander  Palme  |  |
| Instrumen Pemerintahan 1974 (1975–sekarang) |  Palme  Fälldin  Ullsten  Fälldin  Palme  Carlsson  C. Bildt  Carlsson  Persson  Reinfeldt  Löfven  Andersson  |  |
Löfven terpilih sebagai pemimpin baru Partai Sosial Demokrat, Januari 2012.
Stefan Löfven dan Kabinetnya pada 3 Oktober 2014.
Carin Jämtin, Margot Wallström dan Löfven pada parade Stockholm Pride pada bulan Agustus 2014
Löfven dengan bunga sehari setelah serangan truk di Stockholm 2017
Dewan Uni Eropa pada bulan Desember 2017
Löfven bersama Wakil Presiden AS Joe Biden di Stockholm, 25 Agustus 2016
Löfven dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, 11 Februari 2017
Löfven dan para pemimpin Nordik lainnya bersama Perdana Menteri Indian Narendra Modi di KTT India-Nordik di Stockholm, 17 April 2018
Löfven bersama Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borisov, di Sofia, 16 Mei 2018
Löfven dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, di Madrid, 22 Februari 2019
Löfven bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Forum Arktik Internasional di Saint Petersburg, 9 April 2019
Löfven dengan Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin, 8 Januari 2020
Papan taman

Tanda papan taman politik di Sioux City, Iowa menjelang pemilihan Amerika Serikat 2018
Papan taman atau dalam bahasa Inggris disebut dengan lawn signs, juga dikenal sebagai papan halaman (yard signs) papan pengumuman ilegal (bandit signs), atau placards meripakan tanda iklan kecil yang biasanya dipasang di halaman properti pribadi, terutama di area yang menghadap jalan. Papan ini digunakan untuk menyatakan dukungan terhadap seorang calon pemilu atau posisi politik tertentu oleh pemilik properti (atau terkadang untuk mempromosikan bisnis).
Papan taman sangat populer dalam kampanye politik di Amerika Serikat dan Kanada karena sifatnya yang murah, sederhana, dan efektif. Alat ini memanfaatkan komunikasi visual untuk memperkenalkan nama kandidat, slogan, atau posisi politik kepada audiens lokal. Dengan pemasangan di lokasi strategis seperti halaman rumah atau area publik, papan taman membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap kandidat, menciptakan kesan dukungan luas, dan memperkuat citra kampanye secara langsung di komunitas setempat.
Penempatan

Papan taman sering kali dipasang di dekat tempat pemungutan suara pada hari pemilu untuk menarik perhatian pemilih pada menit-menit terakhir. Namun, di sebagian besar yurisdiksi, terdapat pembatasan hukum yang melarang kampanye dalam jarak tertentu dari fasilitas pemungutan suara untuk memastikan netralitas area tersebut. Selain itu, banyak negara bagian memiliki aturan yang membatasi lokasi pemasangan papan taman, seperti melarang pemasangan di properti umum, median jalan, atau area yang dapat mengganggu lalu lintas. Di beberapa kawasan pemukiman, peraturan lokal bahkan melarang pemasangan papan taman sama sekali demi menjaga estetika lingkungan atau memenuhi aturan asosiasi pemilik rumah. Papan taman biasanya dipasang di dekat jalan untuk meningkatkan visibilitas bagi pengendara dan pejalan kaki. Namun, di banyak wilayah, terdapat aturan yang mengatur jarak pemasangan papan ini dari jalan raya. Misalnya, papan taman tidak boleh dipasang dengan bagian depan papan yang paling dekat dengan jalan raya berada dalam jarak kurang dari lima kaki dari garis batas jalur jalan raya. Papan taman tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi bentuk yang paling umum adalah persegi panjang dengan ukuran sisi antara 12 hingga 40 inci. Ukuran ini dipilih karena cukup besar untuk menarik perhatian, tetapi tetap mudah dipasang dan tidak menghalangi pandangan.
Fungsi

Istilah papan taman umumnya digunakan dalam konteks politik,terutama untuk menyatakan dukungan terhadap kandidat atau posisi tertentu dalam pemilu. Namun, fungsinya tidak terbatas pada politik saja. Dalam dunia bisnis, papan taman sering dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil untuk mengiklankan jasa atau produk mereka, seperti renovasi rumah, pemotongan rumput, atau acara open house. Papan ini biasanya ditempatkan di lokasi strategis dengan lalu lintas yang ramai, seperti persimpangan jalan atau area publik, untuk menarik perhatian sebanyak mungkin orang. Selain itu, papan taman juga digunakan untuk menyampaikan informasi lokal, misalnya mengumumkan acara komunitas seperti bazar, acara amal, atau festival lokal. Papan ini juga berfungsi sebagai media peringatan dan pengumuman penting, seperti pemberitahuan renovasi jalan, larangan parkir sementara, atau jadwal kegiatan tertentu, menjadikannya alat komunikasi yang serbaguna dan efektif.