stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kasus dugaan korupsi Soeharto
Sejarah

Estimasi jumlah nominal yang dituduhkan dikorupsi oleh Soeharto berkisar di $15 miliar sampai $35 miliar. Namun, hal ini akhirnya digugat oleh Presiden Soeharto dan Majalah Time kalah dan dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1 Triliun.
Pada 12 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.
12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan walaupun sampai saat ini negara tidak dapat membuktikan dasar-dasar pencabutan SKP3 dengan bukti bukti baru.
Pada tahun 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (Tap) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna sidang akhir MPR RI periode 2024-2029. Alasan yang dikemukakan adalah karena Suharto tidak pernah diadili atas tuduhan ini sebelum kematiannya pada tahun 2008.
Catatan dana Yayasan Supersemar yang diselewengkan

Bank Duta, US$420juta.
Diberikan pada 22 September 1990 sebesar US$125juta.
Diberikan pada 25 September 1990 sebesar US$19,59juta.
Diberikan pada 26 September 1990 sebesar US$275,04juta.
PT Sempati Air, Rp.13 miliar.
Diberikan pada 23 September 1989 hingga 17 November 1998.
PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti, 150 miliar.
Diberikan pada 13 November 1995.
PT Kahold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep.
Hutan tanaman industri 12 miliar.
Diberikan pada Desember 1982 hingga Mei Mei 1993.
Kelompok Usaha Kosgoro, 10 miliar.
Diberikan pada 28 Desember 1993.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 1974

16 Mei 1974 Presiden Suharto mendirikan Yayasan Supersemar dengan 11 anggota (Ketua: Soeharto, Wakil Ketua I: Dr. Soedjarwo, Wakil Ketua II: Drs. Moerdiono, Sekretaris: Arjodarmoko, Wakil Sekretaris: Prabowo Subianto, Bendahara: H. Ali Affandi, Wakil Bendahara: Pratikto Singgih, S.E., Anggota: Sudharmono S.H., Ali Said S.H., Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya). Tujuan yayasan bermaksud membantu atau membina siswa dan mahasiswa yang cakap dan berbakat, yang kurang mampu membiayai kelangsungan studinya. Yayasan bertujuan membantu Pemerintah di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 1976

Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar sejak 1976 hingga Soeharto lengser, mendapatkan uang sebesar USD 420 juta dan Rp 185 miliar.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 1999

12 Januari 1999
Tim 13 Kejaksaan Agung mengungkapkan, mereka menemukan indikasi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto.
4 Februari 1999
Kejaksaan Agung memeriksa Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung Soeharto, sebagai bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dipimpin Soeharto.
9 Februari 1999
Soeharto melalui tujuh yayasan yang dipimpinnya mengembalikan uang negara sebesar Rp 5,7 triliun.
Jaksa Agung Andi M. Ghalib melaporkan hasil investigasi 15 kedutaan besar RI yang menyimpulkan tidak ditemukan harta kekayaan Soeharto di luar negeri. Laporan dari Belanda menyebutkan ada sebuah masjid di daerah Reswijk, Belanda yang dibangun atas sumbangan Probosutedjo, adik tiri Soeharto. Kastorius Sinaga, anggota Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita), meragukan laporan Jaksa Agung itu.
11 Maret 1999
Soeharto, melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon, meminta Jaksa Agung menghentikan penyelidikan terhadapnya atas dugaan KKN.
13 Maret 1999
Soeharto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejaksaan Agung di RSCM.
16 Maret 1999
Koran The Independent, London, memberitakan Keluarga Cendana menjual properti di London senilai 11 juta poundsterling (setara Rp 165 miliar).
26 Mei 1999
JAM Pidsus Antonius Sujata, Ketua Tim Pemeriksaan Soeharto dimutasikan.
27 Mei 1999
Soeharto menyerahkan surat kuasa kepada Kejagung untuk mencari fakta dan data berkaitan dengan simpanan kekayaan di bank-bank luar negeri (Swiss dan Austria) .
28 Mei 1999
Soeharto mengulangi pernyataannya, bahwa dia tidak punya uang sesen pun.
30 Mei 1999
Andi Ghalib dan Menteri Kehutanan Muladi berangkat ke Swiss untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar dan melacak harta Soeharto lainnya.
11 Juni 1999
Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa pihaknya tidak menemukan simpanan uang Soeharto di bank-bank Swiss dan Austria.
9 Juli 1999
Tiga kroni Soeharto yaitu Bob Hasan, Kim Yohannes Mulia dan Deddy Darwis diperiksa Kejagung dalam kasus yayasan yang dikelola Soeharto.
19 Juli 1999
Soeharto terserang stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.
11 Oktober 1999
Pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena minimnya bukti. Kejagung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Aset yang ditemukan diserahkan kepada pemerintah.
6 Desember 1999
Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto.
6 Desember 1999
Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto.
29 Desember 1999
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Soeharto atas pencabutan SP3.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2000

14 Februari 2000
Kejagung memanggil Soeharto guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tetapi tidak hadir dengan alasan sakit.
16 Februari 2000
Jaksa Agung Marzuki Darusman membentuk Tim Medis untuk memeriksa kesehatan Soeharto.
31 Maret 2000
Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang dana yayasan sosial yang dipimpinnya.
3 April 2000
Tim Pemeriksa Kejagung mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana. Baru diajukan dua pertanyaan, tiba-tiba tekanan darah Soeharto naik.
13 April 2000
Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota.
29 Mei 2000
Soeharto dikenakan tahanan rumah.
7 Juli 2000
Kejagung mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah Soeharto.
14 Juli 2000
Pemeriksaan Soeharto dinyatakan cukup dengan meminta keterangan 140 saksi dan siap diberkas Tim Kejagung.
15 Juli 2000
Kejagung menyita aset dan rekening yayasan-yayasan Soeharto.
3 Agustus 2000
Soeharto resmi sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta.
8 Agustus 2000
Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara ke PN Jakarta Selatan.
22 Agustus 2000
Menkumdang Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses peradilan Soeharto dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
23 Agustus 2000
PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan HM Soeharto digelar pada 31 Agustus 2000 dan Soeharto diperintahkan hadir.
31 Agustus 2000
Soeharto tidak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya. Tim Dokter menyatakan Soeharto tidak mungkin mengikuti persidangan dan Hakim Ketua Lalu Mariyun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Soeharto.
14 September 2000
Soeharto kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit.
23 September 2000
Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama sembilan jam oleh 24 dokter yang diketuai Prof dr M Djakaria. Hasil pemeriksaan menunjukkan, Soeharto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan saraf dan mental sehingga sulit diajak komunikasi. Berdasar hasil tes kesehatan ini, pengacara Soeharto menolak menghadirkan kliennya di persidangan.
28 September 2000
Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga membebaskan Soeharto dari tahanan kota.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2006

11 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Soeharto melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
5 Juni 2006, Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas), Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM (APHI) dan Komite Tanpa Nama, mengajukan gugatan pra-peradilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Soeharto.
12 Juni 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan SKP3 Soeharto dan menyatakan bahwa tuntutan dugaan korupsi atas Soeharto harus dilanjutkan
1 Agustus 2006, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SKP3 Soeharto adalah sah menurut hukum.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2007

9 Juli 2007, Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan terhadap Soeharto, Pembina Yayasan Supersemar dan Yayasan Supersemar sebagai badan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pak Harto dan Yayasan dituduh menyalahgunakan uang Yayasan senilai US$420 juta dan Rp. 185 miliar ditambah ganti rugi immateriil RP. 10 triliun.
9 Agustus 2007, sidang perdata kasus Soeharto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung melakukan gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kejagung menuntut ganti rugi materiil sebesar 420 juta US$ dan Rp 185 miliar serta immateriil sebesar Rp 10 triliun.
30 Agustus 2007, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung memenangkan gugatan Soeharto terhadap majalah Time Asia. Pihak Time diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun dan meminta maaf kepada publik.
10 September 2007, Proses mediasi antara kedua belah pihak dinyataan gagal.
24 September 2007, Sidang perdana perkara Supersemar di PN Jaksel. Jaksa pengacara negara resmi menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) sebesar US$420 juta, Rp. 185 miliar, dan Rp 10 triliun (ganti rugi immateriil).
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2008

4 Januari 2008 Soeharto kembali dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta.
8 Januari 2008, Dua pengurus Yayasan Supersemar memberikan kesaksian di PN Jaksel. Mereka menyatakan tak rela negara mengggugat Yayasan.
26 Februari 2008, Lima anak Soeharto kecuali Hutomo Mandala Putra resmi menggantikan ayahnya sebagai tergugat perkara Supersemar.
27 Januari 2008, Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, dalam usia 87 setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.
27 Maret 2008, PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar bersalah karena menyalahkan dana dengan memberikan pinjaman dan penyertaan modal ke berbagai perusahaan Hakim menetapkan Yayasan harus membayar US$105 juta dan 46 miliar pengacara Yayasan Supersemar Juan Felix Tampubolon langsung menyatakan akan mengajukan banding.
27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2 April 2008, Yayasan mengajukan banding.
17 September 2008, Berkas banding diterima panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2009

19 Februari 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada RI sebesar USD 105 juta dan Rp 46 miliar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberi pinjaman dan penyertaan modal ke berbagai perusahaan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 2009.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2010

28 Oktober 2010, Vonis ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis kasasi menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada Penggugat 75 persen x USD 420 juta atau sama dengan USD 315 juta dan 75 persen x Rp 185.918.904 = Rp 139.229.178 (sebelumnya tertulis USD 420 ribu, demikian sebagai ralat). Namun ternyata putusan kasasi itu salah ketik, seharusnya tertulis Rp 185 miliar, tetapi tertulis Rp 185.918.904. Duduk dalam majelis kasasi yang diketok pada 28 Oktober 2010 ini yaitu hakim agung Dr Harifin Tumpa dengan anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2013

September 2013, Kesalahan ketik ini lalu membuat geger karena putusan tidak dapat dieksekusi. Alhasil, jaksa lalu mengakukan peninjauan kembali pada September 2013. Ternyata, di saat yang bersamaan, Yayasan Supersemar juga ikut melakukan (PK).
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2015

8 Juli 2015, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial hakim agung Suwardi dengan anggota majelis Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution memvonis Yayasan Supersemar, diketok pada 8 Juli 2015.
10 Agustus 2015, Proses hukum selanjutnya dari MA melansir berita dalam web resminya, "Mengabulkan PK I (Negara Republik Indonesia), menolak PK II (Yayasan Supersemar)." Berdasarkan kurs hari ini, Senin (10/8), maka yayasan harus memberikan ganti rugi ke negara Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 4,448 triliun.
Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto > 2024

25 September 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (Tap) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
Pranala luar

(Inggris) Richburg, Keith B. 1998. "Cashing In on Years in Power". The Washington Post Company: Washington Post Foreign Service, Friday, May 22, 1998; Page A40.
(Inggris) Koerner, Brendan. 2004. "How Did Suharto Steal $35 Billion?". Slate.com, March 26 2004 5:56 PM.
(Inggris) Parry, Richard Lloyd. 1996. "Suharto Inc. Probably the biggest family business in all Asia: Richard Lloyd Parry on rampant nepotism in Indonesia". Independent.co.uk, Friday 13 December 1996.
(Inggris) Bland, Ben. 2012. "Tycoon who profited from Suharto links". Ft.com, June 11, 2012 2:19 pm.
(Inggris) Borsuk, Richard. et al. 1998. "The Suharto Regime Blew Many Chances to Amass Wealth". The Wall Street Journal, December 30, 1998.
(Inggris) Doebele, Justin. 2007. "Indonesia's 40 Richest". forbes.com, 14 December 2007, 1:10PM.
David Ben-Gurion

| David Ben-Gurion דָּוִד בֶּן-גּוּרִיּוֹן |
| --- | --- |
Ben-Gurion pada 19 Januari 1949(1949-01-19) (umur 62)
 
Perdana Menteri Israel
Masa jabatan 17 Mei 1948 – 26 Januari 1954
Presiden: Chaim Weizmann Yitzhak Ben-Zvi
Pendahulu Kantor BaruPengganti Moshe Sharett
Masa jabatan 3 November 1955 – 26 Juni 1963
Presiden: Yitzhak Ben-Zvi Zalman Shazar
Pendahulu Moshe SharettPengganti Levi Eshkol
Ketua Dewan Negara Sementara Israel
Masa jabatan 14 Mei 1948 – 16 Mei 1948
Pendahulu Kantor baruPengganti Chaim Weizmann
Menteri Pertahanan
Masa jabatan 14 Mei 1948 – 26 Januari 1954
Perdana Menteri: Sendiri
Pendahulu Kantor BaruPengganti Pinhas Lavon
Masa jabatan 21 Februari 1955 – 26 Juni 1963
Perdana Menteri: Moshe Sharett Sendiri
Pendahulu Pinhas LavonPengganti Levi Eshkol
 
Informasi pribadi
Lahir: David Grün (1886-10-16)16 Oktober 1886 Płońsk, Konggres Polandia
Meninggal: 1 Desember 1973(1973-12-01) (umur 87) Tel HaShomer, Israel
Partai politik: Mapai, Rafi, Daftar Nasional
Suami/istri: Paula Ben-Gurion
Anak: 3
Tanda tangan: 
 Penghargaan(1971) Bialik Prize (en)   honorary doctor of Tel Aviv University (en)   honorary citizen of Jerusalem (en)        

Sunting kotak info • L • B
 
David Ben-Gurion (/bɛn ˈɡʊəriən/ bahasa Ibrani: דָּוִד בֶּן־גּוּרִיּוֹן‎ [daˈvid ben ɡuʁˈjon] simakBerkas:He-David Ben Gurion.ogg; lahir dengan nama David Grün; 16 Oktober 1886 – 1 Desember 1973
) adalah Perdana Menteri Israel pertama. Gairah Ben-Gurion untuk Zionisme, yang dimulai sejak awal kehidupan, membawanya menjadi seorang pemimpin Zionis besar, dan sebagai kepala Badan Yahudi, ia menjadi de facto pemimpin komunitas Yahudi di Palestina, dan sebagian besar memimpin perjuangan untuk kemerdekaan negara Yahudi di Palestina. Pada tahun 1948, ia secara resmi menyatakan pendirian Negara Israel, dan dialah yang pertama menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Israel. Ben-Gurion memimpin pemerintah sementara Israel selama Perang Arab-Israel 1948, dan menyatukan berbagai milisi Yahudi ke dalam Angkatan Pertahanan Israel (IDF). Setelah perang, Ben-Gurion pertama menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Sebagai Perdana Menteri, ia membantu membangun lembaga-lembaga negara, memimpin berbagai proyek nasional yang ditujukan untuk pembangunan negara. Dia juga mengawasi penyerapan sejumlah besar orang Yahudi dari seluruh dunia. Pada tahun 1953, ia mengundurkan diri dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sebelum kembali menempati posisi itu pada tahun 1955. Di bawah kepemimpinannya, Israel menanggapi agresif terhadap serangan gerilya Arab, dan pada tahun 1956, menyerbu Mesir bersama dengan pasukan Inggris dan Prancis setelah Mesir menasionalisasi Terusan Suez. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1963, dan pensiun dari kehidupan politik pada tahun 1970. Dia kemudian pindah ke Sde Boker, sebuah kibbutz di gurun Negev, di mana dia tinggal sampai kematiannya. Anumerta, Ben-Gurion sebagai salah satu dari 100 Orang Paling Penting dari abad ke-20 versi majalah Time.
Masa muda

David Ben-Gurion lahir di Płońsk, Kongres Polandia yang kemudian bagian dari Kekaisaran Rusia. Ayahnya, Avigdor Gruen adalah seorang pengacara dan pemimpin dalam gerakan Sion Hovevei. Ibunya, Scheindel meninggal ketika ia berusia 11 tahun.
Ben-Gurion tumbuh menjadi penyemangat Zionis. Sebagai mahasiswa di Universitas Warsawa, ia bergabung dengan gerakan Marxis Poale Sion pada tahun 1904. Ia ditangkap dua kali selama Revolusi Rusia tahun 1905. Ia beremigrasi ke Ottoman Palestina pada tahun 1906. Ia pun terkejut karena pogrom dan anti-Semitisme kehidupan di Eropa Timur, dan menjadi pemimpin utama Poale Sion dengan Yitzhak Ben-Zvi.
Di Palestina, ia pertama bekerja di bidang pertanian, yaitu memetik jeruk. Pada tahun 1909, ia menjadi relawan dengan HaShomer, kekuatan relawan yang membantu menjaga terisolasi komunitas pertanian Yahudi. Pada tanggal 7 November 1911, Ben Gurion tiba di Thessaloniki untuk belajar di Turki pada bidang studi hukum. Kota Turki, yang memiliki komunitas Yahudi yang besar, cukup terkesan bagin Ben Gurion dengan menyebutnya sebagai "sebuah kota Yahudi yang tidak ada bandingannya di dunia." Dia juga menyadari ada yang "orang-orang Yahudi mampu semua jenis pekerjaan," dari pengusaha kaya dan profesor, untuk pedagang, pengrajin dan porter.
Pada tahun 1912, ia pindah ke Istanbul, ibu kota Utsmani, untuk belajar hukum di Universitas Istanbul bersama-sama dengan Ben-Zvi, dan mengadopsi nama Ibrani Ben-Gurion, setelah sejarawan abad pertengahan Yosef ben Gurion. Dia juga bekerja sebagai wartawan. Pada tahun 1915, Ben-Gurion dan Ben-Zvi diusir dari Palestina, masih di bawah kekuasaan Ottoman, untuk kegiatan politik mereka.
Menetap di Kota New York pada 1915, ia bertemu kelahiran Rusia Paula Munweis. Mereka menikah pada tahun 1917, dan memiliki tiga anak. Ia bergabung dengan Tentara Inggris pada tahun 1918 sebagai bagian dari Batalyon ke-38 Legiun Yahudi (setelah Deklarasi Balfour pada bulan November 1917). Dia dan keluarganya kembali ke Palestina setelah Perang Dunia I setelah menangkap yang oleh Inggris dari Kekaisaran Ottoman.
Kepemimpinan Zionis

Setelah kematian teori Ber Borochov, sayap kiri dan kanan sayap split Poale Sion pada tahun 1919 dengan Ben-Gurion dan temannya Berl Katznelson memimpin faksi kanan gerakan Zionis Ketenagakerjaan. Hak Poale Sion dibentuk Ahdut HaAvoda dengan Ben-Gurion sebagai pemimpin pada tahun 1919. Pada tahun 1920, dia membantu dalam formasi dan kemudian menjadi sekretaris jenderal Histadrut, Tenaga Kerja Federasi Zionis di Palestina.
Pada tahun 1930, Hapoel Hatzair (didirikan oleh A.D. Gordon pada tahun 1905 AD) dan Ahdut HaAvoda bergabung untuk menciptakan Mapai, partai sayap kanan lebih banyak tenaga kerja Zionis (masih sebuah organisasi sayap kiri, tetapi tidak sejauh kiri sebagai faksi lainnya) di bawah Ben-Gurion kepemimpinan. Pada tahun 1940-an sayap-kiri Mapai memisahkan diri untuk membentuk Mapam. Ketenagakerjaan Zionisme menjadi kecenderungan dominan di Organisasi Dunia Zionis dan pada tahun 1935 Ben-Gurion menjadi ketua komite eksekutif Agen Yahudi untuk Palestina, peran dia terus sampai penciptaan negara Israel pada 1948.
Selama pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939, Ben-Gurion menghasut kebijakan pengekangan ("Havlagah") dimana Haganah dan kelompok-kelompok Yahudi lainnya tidak membalas serangan Arab terhadap warga sipil Yahudi, berkonsentrasi hanya pada pertahanan diri. Pada tahun 1937, Komisi Peel dianjurkan partisi Palestina ke wilayah Yahudi dan Arab dan Ben-Gurion didukung kebijakan ini.
 Hal ini menyebabkan konflik dengan Ze'ev Jabotinsky yang menentang partisi dan sebagai hasilnya split pendukung Jabotinsky dengan Haganah dan. ditinggalkan Havlagah .
Kediaman Ben Gurion, di mana ia tinggal dari tahun 1931, dan untuk bagian setiap tahun setelah tahun 1953, sekarang menjadi museum di Tel Aviv.
Kepemimpinan Zionis > Arab Palestina

Ben-Gurion percaya pada hak-hak yang sama dari orang Arab yang tetap tinggal di dan akan menjadi warga Israel. Dalam kutipannya, dia mengatakan, "Kita harus mulai bekerja di Jaffa. Jaffa harus mempekerjakan pekerja Arab. Ada pertanyaan tentang gaji mereka. Saya percaya, mereka harus menerima upah yang sama sebagai pekerja Yahudi. Seorang Arab juga mempunyai hak untuk menjadi presiden terpilih negara, ia harus dipilih oleh semua."
Ben-Gurion mengakui keterikatan kuat Arab Palestina atas tanah, tetapi berharap bahwa ini akan teratasi dalam waktu. Nahum Goldmann, presiden dari Kongres Dunia Yahudi, menulis bahwa dalam pembicaraan tentang masalah Arab pada tahun 1956, Ben-Gurion menyatakan, "Mengapa orang-orang Arab membuat perdamaian? Jika aku adalah seorang pemimpin Arab, saya tidak akan pernah membuat istilah dengan Israel. Itu adalah alami. Kami telah mengambil negara mereka... Ada anti-Semitisme, Nazi, Hitler, Auschwitz, tetapi yang salah mereka. Mereka hanya melihat satu hal. Kita datang ke sini dan mencuri negara mereka. Mengapa mereka menerima? Mereka mungkin, mungkin lupa dalam waktu satu atau dua generasi', tetapi untuk saat ini ada kesempatan. Jadi sederhana. Kita harus tetap kuat dan mempertahankan tentara kuat."  Goldmann mengkritik Ben-Gurion untuk apa ia dipandang sebagai pendekatan konfrontatif Ben-Gurion terhadap dunia Arab. Goldmann menulis bahwa "Ben-Gurion adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kebijakan anti-Arab, karena dialah yang dibentuk pemikiran generasi Israel."
Pandangan bahwa penilaian Ben-Gurion tentang perasaan Arab membuatnya menekankan kebutuhan untuk membangun kekuatan militer Yahudi didukung oleh Simha Flapan, yang dikutip Ben-Gurion sebagai menyatakan pada tahun 1938: "Saya percaya pada kekuatan kita, dalam kekuatan kami yang akan tumbuh, dan jika ia akan tumbuh perjanjian akan datang..."