NAMRU-2
NAMRU-2 di Indonesia > Kontroversi menyusul penutupan NAMRU-2 > Dana bantuan AS dan Kekebalan Diplomatik Staf NAMRU-2

Pada bulan Oktober 2005 dalam kunjungannya ke negara-negara Asia, Menteri Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat Mike Leavitt menyatakan telah mengalokasikan dana sebesar 3,15 juta dolar AS untuk membantu penanganan kasus flu burung di Indonesia. Total bantuan yang didapatkan Indonesia adalah sejumlah 25 Juta Dolar  sebagai awal bantuan Pemerintah Jepang mengirimkan tim tenaga ahli berupa tiga orang ahli diagnosis laboratorium yang akan mulai bekerja dan berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan (Depkes); Pemerintah Australia menyerahkan 50 ribu Tamiflu, obat anti virus influenza produksi PT Roche dan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), Australia juga menyatakan akan menambah bantuannya 10 juta dolar Australia guna memerangi ancaman flu burung di Indonesia pernyataan yang disampaikan Menlu Alexander Downer kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga paket bantuan kepada Indonesia untuk menangani flu burung menjadi 15,5juta dolar Australia, karena sebelumnya mereka telah menjanjikan bantuan sebesar lima juta dolar Australia.
Namun menurut Siti dalam bukunya "It's Time For The World To Change", Indonesia tidak pernah melihat uang yang dijanjikan oleh bantuan AS. Pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice ke Indonesia pada tahun 2006 Siti menanyakan kemana dana bantuan yang dijanjikan oleh AS, yang menurut Siti dapat digunakan untuk Rumah Sakit rujukan. Siti kemudian menyadari bahwa dana bantuan AS diberikan pada NAMRU-2 dengan argumentasi bahwa laboratorium ini melakukan riset H5N1 dan telah berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan, dan memperkerjakan 175 pegawai di mana 19 di antaranya adalah warga AS.
Pada bulan April 2008 sebuah telegram yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar AS Jakarta untuk Washington yang dibocorkan oleh situs Wikileaks melaporkan perkembangan di mana ada pemberitaan yang mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menutup NAMRU-2  Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak tahu menahu mengenai penutupan ini dan meminta agar Washington menanggapi MoU yang dikirimkan agar pembicaraan dapat dilanjutkan.
Keputusan apakah NAMRU-2 ditutup atau tidak, tertunda, pada bulan Juni 2008 karena pihak Indonesia memiliki pendapat yang berbeda. Pemerintah Indonesia termasuk perwakilan partai politik di pemerintah terbagi dua antara ingin meneruskan dan menutup. Sementara Menteri Kesehatan Indonesia Siti Fadilah pada orasinya dalam dialog 'Namru-2 Laboratorium Tentara AS di Jantung Jakarta, Ke Mana TNI?' pada bulan yang sama meminta dukungan rakyat untuk menutup NAMRU-2. Kalimat kalimat seperti "usir", "tidak ada gunanya", dan "dijajah" digunakan dalam argumentasinya. Negosiasi terhenti karena dari pihak AS tetap menuntut kekebalan diplomatik untuk stafnya sementara dari pihak Indonesia menolak mengirimkan contoh virus.
Pada bulan Oktober 2008 Siti kemudian menolak (lagi) mengirimkan contoh virus ke NAMRU-2 dengan mengedepankan isu intelejen asing dan permintaan bahwa A.S. tunduk akan tuntutan Indonesia mengenai Perjanjian Transfer Material (virus). Tuduhan aktivitas intelejen dibantah oleh Duta Besar Cameron Hume dengan menyatakan bahwa seluruh hal yang terjadi di NAMRU-2 transparan. Semua proyek riset telah disetujui oleh Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Indonesia memiliki akses pada riset yang sedang dikerjakan. Sehingga tuduhan tidak transparan ini aneh. Hume juga meminta agar Indonesia memisahkan isu NAMRU-2 dan Perjanjian Transfer Material (virus) atau dikenal juga dengan Material Transfer Agreement karena hal ini merupakan dua hal yang berbeda.