Dewan Jepang melawan Bom Atom dan Hidrogen
Sejarah

Pada tanggal 1 Maret 1954, kapal penangkap ikan Jepang Lucky Dragon No. 5 dihujani dengan dampak radioaktif dari uji bom hidrogen "Castle Bravo" seberat 15 megaton milik militer AS di dekat Bikini Atoll. Hasil tangkapan kapal tersebut terkontaminasi, memicu kepanikan di Jepang tentang keamanan memakan ikan, dan awak kapal jatuh sakit, dengan satu anggota awak akhirnya meninggal karena penyakit radiasi. Sebagai tanggapan atas kejadian ini, sejumlah kelompok masyarakat Jepang bersatu untuk membentuk "Dewan Nasional untuk Gerakan Petisi untuk Melarang Bom Atom dan Hidrogen" (Gensuibaku Kinshi Shomei Undō Zenkoku) Kyōgikai), yang berhasil mengumpulkan total 30 juta tanda tangan pada bulan Agustus 1955, angka yang mengesankan mengingat total populasi Jepang sekitar 90 juta pada saat itu.
Untuk membangun keberhasilan awal ini dan menjaga gerakan tetap berjalan, dewan tersebut membentuk organisasi yang lebih formal dan permanen yang disebut Dewan Jepang Melawan Bom Atom dan Hidrogen (原水爆禁止日本協議会code: ja is deprecated , Gensuibaku Kinshi Nihon Kyōgikai) pada tahun 1955. Dalam waktu singkat, organisasi afiliasi lokal didirikan di semua 47 prefektur dan banyak kota dan kota kecil di seluruh Jepang. Organisasi tersebut menyebut dirinya apolitis untuk mengamankan dukungan seluas mungkin basis dukungan yang memungkinkan, dan dengan demikian menarik dukungan dari politisi yang condong ke kiri dan konservatif sama-sama Pada paruh akhir tahun 1950-an, Gensuikyō menjadi pemimpin vokal dalam gerakan anti-nuklir yang sedang berkembang di seluruh dunia, memperoleh otoritas moral dari status unik Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah diserang dengan senjata nuklir.
Gensuikyō memainkan peran aktif dan antusias dalam melaksanakan protes Anpo skala besar tahun 1960 terhadap revisi Perjanjian Keamanan AS-Jepang, karena banyak anggotanya percaya bahwa perjanjian itu akan menempatkan Jepang dalam bahaya serangan nuklir di masa depan dengan membuat Jepang berpihak pada Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Pengalaman Gensuikyō yang luas dalam mengorganisasi gerakan protes membuatnya memperoleh satu dari 13 kursi di Dewan Nasional yang mengorganisasi protes Anpo. Akan tetapi, partisipasi Gensuikyō dalam protes tersebut menyebabkan Partai Demokrat Liberal (Jepang) yang konservatif dan Partai Sosialis Demokrat (Jepang) yang berhaluan tengah meninggalkan organisasi tersebut, karena keduanya mendukung perjanjian baru tersebut. Kepergian anggota yang berafiliasi dengan dua partai politik yang lebih konservatif membuat Gensuikyō berada di bawah kendali aktivis yang berafiliasi dengan Partai Komunis Jepang (JCP) dan Partai Sosialis Jepang (JSP). Akan tetapi, JCP dan JSP tidak sependapat mengenai hasil protes Anpo dan apakah Gensuikyō harus ikut serta dalam protes di masa mendatang seperti protes yang tidak melibatkan senjata nuklir secara langsung. Selain itu, JCP menolak untuk mengutuk Uni Soviet yang melanjutkan uji coba nuklir di atmosfer pada tahun 1961, atau Republik Rakyat Tiongkok yang berhasil menguji bom nuklir pada tahun 1964, dengan alasan bahwa jika Amerika Serikat memiliki senjata nuklir, negara komunis itu juga harus memilikinya, sedangkan JSP menentang semua pengujian dan pengembangan senjata nuklir baru.
Perselisihan ini berujung pada perpecahan di Gensuikyō, dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan JSP memisahkan diri dan membentuk organisasi saingan dengan nama yang sangat mirip "Dewan Rakyat Jepang Menentang Bom Atom dan Hidrogen" (原水爆禁止日本国民会議code: ja is deprecated , Gensuibaku Kinshi Nihon Kokumin Kaigi)), yang biasanya disingkat Gensuikin. Saat ini kedua kelompok tersebut tetap aktif, dan terkadang berkolaborasi untuk mengadakan acara protes berskala besar, tetapi Gensuikyō sebagian besar tetap berada di bawah kendali JCP, sedangkan Gensuikin memiliki afiliasi politik yang lebih tersebar setelah runtuhnya JSP pada tahun 1990-an.