Ismail Sabri Yaakob
Perdana Menteri

Lihat pula: Krisis politik Malaysia 2020–2022
Koalisi utama dalam pemerintahan Perikatan Nasional, yakni Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dan Gabungan Partai Sarawak, serta Partai Bersatu Sabah dan beberapa anggota parlemen Independen menyatakan sebulat suara mengusung Ismail Sabri sebagai calon perdana menteri. Pada 19 Agustus 2021, seluruh anggota parlemen dari partai politik masing-masing datang menemui Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan tidak mendapat persetujuan oleh Yang di-Pertuan Agong, sehingga Ismail Sabri dengan perolehan kursi mayoritas dipilih sebagai perdana menteri.[butuh rujukan]
Ismail Sabri dilantik di Istana Melawati, Putrajaya oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada 21 Agustus 2021. Sebelumnya pada 20 Agustus 2021, ia telah ditetapkan sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Muhyiddin Mohd. Yassin yang mengundurkan diri bersama anggota kabinetnya usai menjadi pemerintahan minoritas di Dewan Rakyat. Ia telah menuliskan sejarah baru bagi koalisi Barisan Nasional setelah kekalahan pada Pemilu Malaysia 2018. Selain itu, ia menjadi perdana menteri kedua setelah Muhyiddin yang dilantik di tengah-tengah krisis politik dan pandemi COVID-19. Sebanyak 114 dari 220 anggota Dewan Rakyat mendukungnya sesuai dengan Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal. Namun, terdapat satu anggota parlemen dari Fraksi Barisan Nasional yang tidak mendukung pemerintahan Ismail Sabri, yaitu Tengku Razaleigh Hamzah.
Dengan pengangkatannya sebagai perdana menteri, Barisan Nasional dan Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang mendominasi politik Malaysia selama lebih dari enam dekade, pada akhirnya kembali berkuasa setelah kekalahan Najib Razak dari kursi kepemimpinan saat pemilihan umum tiga tahun sebelumnya disebabkan oleh skandal 1MDB, di mana ia berusaha memalsukan bukti dengan meminta bantuan Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang ketika itu menjadi Putra Mahkota Abu Dhabi. Sebagai anggota UMNO, ia menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama yang tidak menjabat sebagai Presiden di partainya, UMNO. Selain itu, ia merupakan mantan pemimpin oposisi pertama yang berhasil menduduki kursi kepala pemerintahan Malaysia.[butuh rujukan]
Pada 25 Agustus 2021, Ismail Sabri mengajukan anggota kabinet federalnya kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyetujui komponen kabinetnya agar dapat diumumkan. Namun pada keesokan harinya, Yang di-Pertuan Agong menyerahkan kembali susunan kabinetnya di Kuantan, Pahang. Ia kemudian mengumumkan susunan kabinetnya pada 27 Agustus 2021 pagi, sehari setelah penyerahan susunan kabinetnya diterima oleh Yang di-Pertuan Agong. Ia mengumumkan pembentukan kabinet tanpa menunjuk salah satu anggota parlemen untuk menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Departemen Perdana Menteri menyatakan bahwa para menteri dan wakil menteri yang terdaftar dalam kabinet yang dilantik secara resmi di Istana Negara pada 30 Agustus 2021. Terkecuali Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi, Noh Omar dan Wakil Menteri Pendidikan II, Mohamad Alamin yang diundur pelantikannya hingga 11 September 2021 setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan, Ismail Sabri juga tidak menghadiri pelantikan setelah dikarantina dikarenakan sempat kontak dekat dengan pasien COVID-19. Kubu oposisi mengkritik kabinet baru di bawah pemerintahannya merupakan sebuah pemerintahan gagal yang tidak banyak perubahan dan hanya menukar beberapa portofolio, serta digambarkan sebagai "kabinet daur ulang" yang disusun olehnya dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin.
Ismail Sabri mempercayakan Muhyiddin memimpin Dewan Pemulihan Nasional dengan jabatan setingkat dengan menteri. Beberapa pihak mengkritik penunjukan ini karena Muhyiddin dianggap gagal menangani dan mempelopori upaya pemulihan pandemi COVID-19, khususnya pada sektor kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain selama 17 bulan masa jabatannya sebagai perdana menteri dari Maret 2020 hingga Agustus 2021, tetapi Ismail Sabri membela bahwa penunjukan itu didasarkan pada pengalaman Muhyiddin yang pernah menangani pandemi COVID-19. Pada 10 September 2021, ia mengklaim bahwa kabinetnya berkomitmen untuk melakukan beberapa reformasi dan transformasi parlemen, termasuk mengajukan undang-undang anti-lompat partai.[butuh rujukan]