Sejarah Negara Palestina
Garis waktu > Deklarasi negara di tahun 1988

Deklarasi Negara Palestina (Bahasa Arab: دولة فلسطين) berlangsung di Aljir pada tanggal 15 November 1988, oleh Dewan Nasional Palestina, badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina. Deklarasi tersebut disetujui oleh Dewan Nasional Palestina dengan suara 253 mendukung, 46 menentang dan 10 abstain. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Yasser Arafat pada sesi penutupan DNP ke-19 dengan tepuk tangan meriah.  Setelah menyelesaikan pembacaan deklarasi, Arafat, sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina mengambil alih gelar "Presiden Palestina".  Dengan deklarasi 1988, PNC memberdayakan dewan pusatnya untuk membentuk pemerintahan di pengasingan bila perlu, dan meminta komite eksekutifnya untuk menjalankan tugas pemerintah di pengasingan sampai pembentukannya.
Batas negara tidak ditentukan.  Yordania memberikan pengakuan kepada negara dan menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Liga Arab sebagai "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina".
Otoritas Nasional Palestina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Liga Arab, membayangkan pembentukan Negara Palestina untuk mencakup semua atau sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, hidup dalam damai dengan Israel di bawah pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan transparan. ONP, bagaimanapun, tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah mana pun dan oleh karena itu bukan pemerintah Negara Palestina yang diproklamasikan pada tahun 1988.
Mengacu pada "ketidakadilan historis yang ditimbulkan pada orang-orang Arab Palestina yang mengakibatkan pembubaran mereka dan merampas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," deklarasi tersebut mengingat Perjanjian Lausanne (1923) dan Resolusi Majelis Umum PBB 181 (Rencana Pemisahan 1947) sebagai mendukung hak-hak Bangsa Palestina dan Palestina.  Deklarasi tersebut kemudian memproklamirkan "Negara Palestina di wilayah Palestina kami dengan ibu kotanya Yerusalem".  Perbatasan Negara Palestina yang dideklarasikan tidak ditentukan.  Populasi negara Palestina disebut dengan pernyataan: "Negara Palestina adalah negara Palestina di mana pun mereka berada".  Negara didefinisikan sebagai negara Arab dengan pernyataan: "Negara Palestina adalah negara Arab, bagian integral dan tak terpisahkan dari bangsa Arab".  Deklarasi tersebut disertai dengan seruan PNC untuk negosiasi multilateral berdasarkan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB. Seruan ini kemudian disebut "Kompromi Bersejarah", karena menyiratkan penerimaan "solusi dua negara", yaitu bahwa  ia tidak lagi mempertanyakan legitimasi Negara Israel.  Komunike politik PNC yang menyertai deklarasi tersebut hanya menyerukan penarikan dari "Yerusalem Arab" dan "wilayah-wilayah Arab yang diduduki." Pernyataan Arafat di Jenewa sebulan kemudian diterima oleh Amerika Serikat sebagai cukup untuk menghilangkan ambiguitas. Hal itu terlihat dalam deklarasi dan untuk memenuhi syarat-syarat lama untuk dialog terbuka dengan Amerika Serikat.
Sebagai hasil dari deklarasi tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang, mengundang Arafat, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina untuk memberikan pidato.  Sebuah resolusi UNGA diadopsi "mengakui proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada 15 November 1988," dan selanjutnya diputuskan bahwa "penunjukan 'Palestina' harus digunakan sebagai pengganti penunjukan 'Organisasi Pembebasan Palestina'  dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan delegasi itu ditugaskan untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara-negara non-anggota, dan di hadapan semua pengamat lainnya. 104 negara memberikan suara untuk resolusi ini, empat puluh empat abstain, dan dua – Amerika Serikat dan Israel – memberikan suara menentang.  Pada pertengahan Desember, 75 negara telah mengakui Palestina, meningkat menjadi 89 negara pada Februari 1989.:49
Deklarasi tersebut secara umum ditafsirkan sebagai langkah besar menuju pengakuan Israel oleh Palestina.  Sama seperti dalam deklarasi kemerdekaan Israel, sebagian mendasarkan klaimnya pada UN GA 181. Dengan mengacu pada "resolusi KTT Arab" dan "resolusi PBB sejak 1947" (seperti SC 242), secara implisit dan mungkin secara ambigu membatasi klaim langsungnya pada  wilayah Palestina dan Yerusalem.  Itu disertai dengan pernyataan politik yang secara eksplisit menyebutkan SC 242 dan resolusi PBB lainnya dan hanya menyerukan penarikan dari "Yerusalem Arab" dan "wilayah Arab yang diduduki." Pernyataan Yasser Arafat di Jenewa sebulan kemudian diterima oleh  Amerika Serikat sebagai hal yang cukup untuk menghilangkan ambiguitas yang terlihat dalam deklarasi tersebut dan untuk memenuhi persyaratan yang telah lama dipegang untuk dialog terbuka dengan Amerika Serikat.