Mahathir Mohamad
Perdana Menteri Malaysia (1981–2003) > Dalam negeri > Pembangunan ekonomi dan krisis keuangan (1990–1998)

Berakhirnya Dasar Ekonomi Baru (DEB) tahun 1990 membuka kesempatan bagi Mahathir untuk menetapkan visi ekonomi Malaysia. Pada tahun 1991, ia meresmikan Wawasan 2020 yang menggariskan rencana Malaysia menjadi negara maju dalam kurun 30 tahun. Pencapaian sasaran ini memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar tujuh persen produk domestik bruto per tahun. Salah satu rencana Wawasan 2020 adalah melenyapkan batas kesukuan secara bertahap. Wawasan 2020 dilengkapi oleh pengganti DEB, Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Menurut DPN, program-program pemerintah yang sebelumnya dirancang untuk mengutamakan bumiputera akan dibuka bagi suku-suku lain. DPN berhasil mencapai salah satu sasaran utamanya, yaitu pengentasan kemiskinan. Tahun 1995, kurang dari sembilan persen penduduk Malaysia hidup miskin dan kesenjangan upah semakin menyusut. Pemerintahan Mahathir memangkas pajak perusahaan dan membebaskan aturan keuangan demi menarik investasi asing. Ekonomi tumbuh lebih dari sembilan persen per tahun sampai 1997. Negara berkembang lainnya pun mencoba meniru kebijakan Mahathir. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 1990-an adalah hasil kebijakan Anwar Ibrahim; ia diangkat sebagai menteri keuangan tahun 1991. Pemerintah menikmati pertumbuhan ekonomi ini dan memenangi pemilu 1995 dengan penambahan suara mayoritas.
Mahathir merintis sejumlah proyek infrastruktur besar pada tahun 1990-an. Salah satunya adalah Multimedia Super Corridor, sebuah kawasan di selatan Kuala Lumpur yang dirancang untuk industri teknologi informasi. Namun, proyek ini gagal menggaet investasi yang diharapkan. Proyek lainnya adalah pembangunan Putrajaya sebagai pusat pelayanan publik Malaysia dan memboyong Formula One Grand Prix ke Sepang. Salah satu pembangunan paling kontroversial era Mahathir adalah Bendungan Bakun di Sarawak. Proyek hidroelektrik ini bertujuan mengalirkan listrik melintasi Laut Cina Selatan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Semenanjung Malaysia. Pembangunan dihentikan akibat krisis keuangan Asia.
Krisis keuangan mengancam Malaysia. Nilai ringgit terjun bebas akibat spekulasi mata uang, investasi asing keluar, dan indeks bursa efek utama jatuh lebih dari 75 persen. Atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah memangkas belanja pemerintah dan menaikkan suku bunga, tetapi malah memperparah situasi ekonomi. Pada tahun 1998, Mahathir membatalkan kebijakan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap IMF dan wakilnya sendiri, Anwar. Ia menaikkan belanja pemerintah dan memperbaiki nilai ringgit terhadap dolar AS. Hasilnya mengejutkan para kritikusnya dan IMF. Malaysia pulih dari krisis keuangan lebih cepat daripada negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Di dalam negeri, ini merupakan kemenangan politik. Di tengah krisis ekonomi 1998, Mahathir memecat Anwar dari jabatan menteri keuangan dan wakil perdana menteri. Mahathir kini dapat mengklaim bahwa ia menyelamatkan ekonomi negara dari kebijakan-kebijakan Anwar.
Dalam dasawarsa kedua masa pemerintahannya, Mahathir kembali berselisih dengan kerajaan Malaysia. Pada tahun 1992, putra Sultan Iskandar, pemain hoki, dilarang mengikuti kejuaraan selama lima tahun karena menyerang lawan. Iskandar kemudian menarik semua tim hoki Johor dari kejuaraan nasional. Ketika keputusannya dikritik oleh seorang pelatih setempat, Iskandar memintanya datang ke istana dan memukulnya. Parlemen federal dengan suara bulat memprotes kelakuan Iskandar. Mahathir memanfaatkan kesempatan ini untuk menghapus kekebalan konstitusional sultan dari gugatan pidana dan perdata. Pers pun mendukung Mahathir dan mulai menerbitkan berbagai keburukan anggota keluarga kerajaan Malaysia. Setelah pers mengungkapkan kekayaan kerajaan yang sangat mewah, Mahathir memutuskan memotong pasokan keuangan kerajaan. Karena pers dan pemerintah bersatu melawan kerajaan, para sultan tunduk pada tuntutan pemerintah. Hak kerajaan untuk menolak menyetujui undang-undang dibatasi oleh amendemen konstitusi tahun 1994. Dengan lenyapnya status dan kekuasaan kerajaan Malaysia, Wain menulis bahwa pada pertengahan 1990-an Mahathir telah menjelma menjadi "raja Malaysia tanpa mahkota".