Insiden Mukden
Latar Belakang

Kehadiran ekonomi dan kepentingan politik Jepang di Manchuria telah berkembang sejak akhir Perang Rusia-Jepang (1904–1905). Perjanjian Portsmouth yang mengakhiri perang telah memberi Jepang hak sewa perusahaan kereta api South Manchuria Railway yang merupakan cabang dari China Far East Railway untuk rute Changchun ke Lushun. Akan tetapi, pemerintah Jepang mengklaim bahwa hak tersebut otomatis mencakup semua hak lainnya termasuk hak istimewa yang diberikan Tiongkok kepada Rusia pada tahun 1896 dalam Perjanjian Li - Lobanov, ditambah lagi dengan Perjanjian Sewa Kwantung tahun 1898 yang mencakup hak administrasi absolut dan eksklusif dalam Zona Kereta Api Manchuria Selatan. Para penjaga kereta api dari pihak Jepang ditugaskan untuk memberikan keamanan bagi kereta api yang melintas di jalur ini, namun para penjaga ini sebenarnya adalah para tentara Jepang, dan mereka sering melakukan manuver di luar tugas mengamankan jalur kereta api ini. Ada banyak laporan tentang penggerebekan di desa-desa Tiongkok oleh para tentara Jepang yang merasa bosan dengan tugas ini, tapi semua laporan dan keluhan dari pemerintah Tiongkok diabaikan.[butuh rujukan]
Sementara itu, pemerintah Tiongkok yang baru dibentuk berusaha memulihkan hak-hak bangsa Tiongkok. Mereka mulai mengklaim bahwa perjanjian antara Tiongkok dan Jepang tidak berlaku lagi. Tiongkok juga mengumumkan akan mengambil tindakan baru yaitu mengusir orang Jepang termasuk orang-orang Korea dan Taiwan yang membuka usaha, menetap di perbatasan, atau membangun rumah sendiri, tanpa ganti rugi apa pun. Panglima perang Zhang Zuolin mencoba untuk menghargai wilayah konsesi Jepang, tetapi dia tewas setelah gerbong kereta api yang ditumpanginya dibom oleh Tentara Kwantung ketika sedang melintasi rel kereta api yang ada di bawah sebuah jembatan, peristiwa ini dikenal sebagai Insiden Huanggutun. Zhang Xueliang, putra dan penerus Zhang Zuolin, bergabung dengan Pemerintahan Nasionalis di Nanjing yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Keberatan resmi yang disampaikan oleh pihak Jepang tentang penindasan warga Jepang di Tiongkok ditolak oleh otoritas Tiongkok.
Konflik Sino-Soviet Juli – November 1929 tentang Jalur Kereta Api Timur Jauh Tiongkok (JKATJT) semakin meningkatkan ketegangan di Timur Laut Tiongkok yang akan menyebabkan terjadinya Insiden Mukden di kemudian hari. Kemenangan Tentara Merah Soviet atas pasukan Zhang Xueiliang tidak hanya menegaskan kembali kendali Soviet atas JKATJT di Manchuria tetapi juga mengungkapkan kelemahan militer Tiongkok yang dengan cepat diperhatikan oleh perwira Angkatan Darat Kwantung Jepang.
Kinerja yang diperlihatkan oleh Tentara Merah Soviet membuat para pejabat Jepang terpana. Manchuria adalah pusat kebijakan Jepang di wilayah Asia Timur. Baik Konferensi Wilayah Timur 1921 maupun 1927 menegaskan kembali komitmen Jepang untuk menjadi kekuatan paling dominan di Manchuria. Kemenangan kilat Tentara Merah pada tahun 1929 itu sangat mengguncang kebijakan Jepang dan membuka kembali masalah Manchuria. Pada 1930, Tentara Kwantung menyadari bahwa mereka akan menghadapi Tentara Merah yang semakin kuat nantinya. Waktu untuk bertindak semakin dekat dan rencana Jepang untuk menaklukkan Timur Laut Tiongkok dipercepat.
Di Nanjing pada bulan April 1931, diadakan sebuah konferensi kepemimpinan nasional Tiongkok antara Chiang Kai-shek dan Zhang Xueliang. Mereka setuju untuk menegaskan kedaulatan Tiongkok yang kuat di Manchuria.
 Di sisi lain, beberapa perwira Tentara Kwantung Jepang mulai merencanakan untuk menyerbu Manchuria secara diam-diam, tetap juga perwira lain yang ingin mendukung rencana dari Kelompok yang ada di Tokyo.