Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Sejarah > 1997-2000: Pembentukan TVSNI

Cikal bakal ATVSI dimulai pada era Orde Baru di mana lima televisi terestrial swasta nasional yang ada saat itu yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, ANteve dan TPI sepakat membentuk Televisi Swasta Nasional Indonesia (TVSNI) sebagai wadah berkomunikasi dan berkoordinasi untuk kepentingan bersama sebagai sebuah industri. Kelahiran TVSNI di bidani oleh Dewi Fajar (Direktur TPI), Harry Kuntoro (Direktur Utama RCTI), Soeastomo Soepardji (Direktur Indosiar), Anton Nangoy (Direktur Utama ANteve), dan Agus Mulyanto (Direktur Utama SCTV).
Sebagai langkah awal TVSNI membuat kelompok kerja (pokja) di bidang program, keuangan, pemasaran dan penjualan, dan teknik. Pokja ini melakukan pertemuan rutin guna membahas persoalan dan mencari solusi atas persoalan yang ada, serta bertukar pikiran untuk pengembangan industri televisi terestrial swasta nasional di masa depan. Pada saat itu juga sedang berlangsung pembuatan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUUP) yang baru untuk menggantikan UU Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997. Karena itulah selain membentuk pokja-pokja tadi, TVSNI juga membentuk Tim 13 yang khusus menangani RUUP yang sedang di proses di DPR RI. Tim ini dinamakan Tim 13 karena beranggotakan 13 orang perwakilan dari anggota TVSNI yaitu Gilang Iskandar dan Moko Pamungkas dari ANteve; Riza Primadi, Harianto, dan Edward Koemoro dari SCTV; Indria Purnama dan Asaf Antariksa dari Indosiar; Sandi Juhanda, Helmi Johannes dan Murjadi Ichsan dari RCTI; Erlan Hidayat, Dwi Roosdiyanto dan Haris Jauhari dari TPI. Sebagai Ketua Tim 13 yang pertama adalah Riza Primadi kemudian setelah itu yang kedua adalah Gilang Iskandar.
Tim 13 ini yang membuat draft RUUP versi TVSNI dan melakukan berbagai upaya terkait penyusunan RUUP seperti seminar, workshop, focus group discussion, lobi, pertemuan dengan para pemangku kepentingan industri penyiaran terutama DPR RI baik Komisi 1 maupun fraksi-fraksi. Tim 13 juga bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Agum Gumelar sebagai Menteri yang ditunjuk Presiden sebagai wakil pemerintah untuk pembahasan RUUP dengan DPR, dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Istana Merdeka. Bahkan Presiden Gus Dur berkenan membuka Seminar RUU Penyiaran TVSNI di Hotel Peninsula Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro-kontra berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N). Di lain pihak dengan dihapusnya Departemen Penerangan Republik Indonesia oleh Presiden Abdurrahman Wahid, membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu pada tahun 2002 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dicabut dan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Setelah berjalan, para anggota merasakan bahwa ikatan hubungan antar televisi terestrial swasta nasional tidak cukup hanya melalui sebuah forum komunikasi seperti TVSNI, tapi perlu diwadahi dalam sebuat asosiasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang memperjelas tujuan organisasi, memperjelas hak dan kewajiban anggota. Namun momentum saat itu belum tepat karena pembentukan televisi terestrial swasta nasional belum disetujui oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia pada saat itu belum setuju dan beberapa waktu kemudian meletus gerakan reformasi yang membawa perubahan politik di tanah air.