Jasa keuangan di era digital
Pengaruh dan Dampak Teknologi Jasa Keuangan Bagi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang sektor jasa keuangannya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu sektor jasa keuangan yang begitu mencolok adalah kehadiran fintech atau financial technology. Jasa Perbankan juga telah banyak mengalami perubahan melalui peluncuran produk-produk bank yang mendukung teknologi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sektor jasa keuangan. Boleh dikatakan Negara Indonesia dimana sektor jasa keuangannya dalam genggaman teknologi. Munculnya fintech di Indonesia disebabkan karena inovasi disrupsi dengan perannya yang sama dengan perbankan yakni sebagai penyedia jasa keuangan, produk dan layanan yang digarap oleh fintech sendiri. Situasi perbankan yang terikat dengan aturan yang ketat serta memiliki keterbatasan dalam melayani masyarakat tertentu membuat masyarakat memerlukan alternatif pendanaan lainnya. Oleh sebab itu di Indonesia fintech menjadi solusi karena biaya layanan keuangan yang efisien serta dapat menjangkau masyarakat luas. Fintech sangat tumbuh subur di Indonesia dan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi namun perlu adanya pengawasan. Otoritas jasa keuangan sebagai badan atau lembaga pemerintah yang bertugas untuk memantau dan mengawasi jalannya fintech di Indonesia. OJK sangat dipercayakan dalam urusan ini demi kelancaran prosedur dan sistem jasa keuangan di Indonesia.
Evolusi di bidang jasa layanan keuangan tersebut memunculkan inovasi-inovasi baru di bidang pendanaan, pembiayaan dan pembayaran. Teknologi bidang keuangan tersebut telah memunculkan banyak jasa-jasa keuangan non-bank (Industri Keuangan Non-Bank) yang membelikan layanan keuangan selain perbankan dan pasar modal. Kemudahan yang diberikan oleh layanan keuangan ini dalam pengelolaan keuangan, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum yang membutuhkan akses keuangan yang cepat dan mudah, tetapi juga oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi keuangan kepada UMKM adalah pada sektor permodalan. Sebelum Fintech berkembang, para pelaku UMKM biasanya harus berurusan dengan perbankan agar bisa mendapatkan pinjaman modal usaha. Proses peminjaman tersebut, membutuhkan waktu dan prosedur yang tidak mudah, sehingga menyebabkan biaya-biaya yang tinggi, yang terakumulasi dalam pembayaran bagi hasil dari pengelolaan dana pinjaman tersebut. Kehadiran Fintech dianggap sebagai solusi bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan dengan sistem peer-to-peer (P2P) lending, yaitu penyediaan modal berbasis online. Fintech merupakan platform yang mempertemukan pelaku UMKM yang membutuhkan dana atau modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang. Fintech merupakan layanan pada produk keuangan inovatif yang prosesnya sepenuhnya memanfaatkan fasilitas teknologi. Dengan kemajuan teknologi seperti komunikasi seluler dan internet, ekspektasi masyarakat Indonesia mengalami perubahan terhadap layanan jasa keuangan dengan adanya Fintech. Pada Perbankan juga menawarkan kredit usaha rakyat kepada para pelaku usaha UMKM dengan bentuk terobosan baru yang dikeluarkan oleh pihak bank.
Masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank karena selalu menggunakan transaksi tunai, kini tidak dapat lagi menolak kepemilikan rekening di bank, agar dapat mengakses layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital. Dengan perangkat teknologi di bidang keuangan, masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan wajib memiliki rekening bank semakin dan teknologi perangkat telepon memungkinkan akses ke solusi pembayaran yang mudah dan cepat. Teknologi baru tersebut, juga secara signifikan meningkatkan penyimpanan, akses dan interpretasi informasi dan data yang menghasilkan keuntungan komersial yang signifikan. Di sisi lain, data pada sektor keuangan membutuhkan keamanan terhadap perlindungan informasi data konsumen yang mengakses teknologi keuangan. Bagi penyedia pembayaran, masalah keamanan menawarkan kesempatan untuk mendorong layanan dengan penggunaan ponsel pintar dan perangkat lain.
Di Indonesia Pengaturan mengenai perlindungan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Baik itu secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, namun undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa ruumsan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia perlu kiranya dilaksanakan, oleh karena itu menjadi harapan bagi bangsa Indonesia perlu untuk mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat terpenuhi hak-haknya. Dengan mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah maka telah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha (pelaku usaha), dan pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu keharusan agar tidak saling merugikan dan negara wajib melindungi setiap warga negaranya.
Dengan demikian pengaruh dan dampak positif lembaga keuangan baik itu bank dan bukan bank bagi masyarakat Indonesia dapat dirasakan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Keuangan dalam genggaman teknologi bisa dikatakan sebuah hal yang telah terjadi di era digital ekonomi sekarang ini. Maka dari itu budaya literasi perlu digalakkan kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam berpikir dan bertindak