Kerajaan Wajo
Sejarah > Perang Makassar dan migrasi orang-orang Wajo (1660–1730)

Memasuki perempat kedua abad ke-17, Gowa-Tallo menjadi negeri terkuat di Nusantara bagian timur baik secara politik maupun ekonomi. Akibat upaya kerajaan kembar ini untuk mempertahankan hegemoni, mereka berselisih dengan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), yang ingin memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1660, VOC menyerang Gowa dan berhasil mengambil alih kendali atas benteng di Paʼnakkukang. Gowa lalu memaksa rakyat dari negeri-negeri bawahannya untuk bekerja membangun konstruksi militer sebagai antisipasi terhadap konflik lanjutan. Kerja paksa ini pada akhirnya menjadi pemicu pemberontakan yang dipimpin oleh bangsawan Bone Arung Palakka. Namun, usaha Arung Palakka untuk menghidupkan kembali persekutuan Tellumpoccoé gagal, karena Wajo menolak untuk memutuskan perjanjiannya dengan Gowa. Terlebih lagi, Arung Matoa Wajo kala itu, La Tenrilai To Sengngeng (menjabat 1658–1670), merupakan menantu dari Sultan Gowa Hasanuddin. Karena tiadanya dukungan yang cukup, pemberontakan ini pun berhasil ditumpas oleh pasukan gabungan Gowa dan Wajo, sehingga memaksa Arung Palakka melarikan diri ke Buton, sebelum kemudian pergi ke Batavia untuk meminta bantuan dari VOC.
Selama Perang Makassar (1666–1669), Wajo memberi dukungan penuh bagi Gowa untuk menghadapi VOC serta pasukan pimpinan Arung Palakka dari Bone dan sekutu-sekutunya. Bahkan ketika istana Gowa di Somba Opu jatuh ke tangan musuh dan Gowa-Tallo menyerah secara resmi, Arung Matoa La Tenrilai To Sengngeng tetap menolak untuk tunduk kepada Perjanjian Bungaya seraya terus memberikan perlawanan terhadap pasukan Belanda dan Bone. Pada pertengahan tahun 1670, Arung Palakka pun melancarkan invasi besar-besaran ke tanah Wajo. Meski pasukan Arung Palakka mendapati perlawanan yang gigih dari orang-orang Wajo, benteng ibu kota Wajo di Tosora akhirnya jatuh ke pihak Bone pada Desember 1670. La Tenrilai gugur di medan pertempuran, dan penerusnya La Paliliʼ To Malu (menjabat 1670–1679) terpaksa menandatangani perjanjian yang membatasi kekuatan politik, niaga, serta militer Wajo, ditambah dengan Perjanjian Bungaya.
Terlepas dari kekalahannya, Wajo masih mendapati pembalasan yang keras dari Arung Palakka dan orang-orang Bone. Banyak orang Wajo yang diculik, dirampas barangnya, atau dilecehkan; orang Wajo dapat ditampar atau bahkan dibunuh jika tidak menuruti keinginan orang-orang Bone. Bone juga mencaplok wilayah pesisir di muara Sungai Cenrana, yang merupakan satu-satunya jalur sungai yang menghubungkan pusat Wajo ke laut. Pengaduan Wajo kepada VOC di Makassar mengenai perlakuan semena-mena Bone juga tidak digubris, mengingat VOC saat itu menghindari untuk berselisih dengan Arung Palakka yang bantuan militernya mereka butuhkan dalam Pemberontakan Trunajaya (1678–1680).
Kesulitan yang dihadapi rakyat Wajo di tanah air menjadi pemicu migrasi keluar. Walaupun tradisi merantau telah menjadi bagian utama dari budaya Wajo sejak masa pendiriannya, tradisi ini semakin menonjol setelah Perang Makassar, ketika sejumlah besar orang Wajo bermigrasi ke luar negeri dan menetap di berbagai wilayah seperti Makassar, Kalimantan bagian timur, Nusa Tenggara, dan kawasan sekitar Selat Malaka. Komunitas-komunitas rantau ini terhubung baik dengan tanah air mereka maupun kepada sesama komunitas melalui ikatan kekerabatan, niaga, dan hukum. Memasuki abad ke-18, penguasa-penguasa Wajo secara berturut-turut mulai memanfaatkan jaringan ini untuk membangkitkan negeri mereka kembali. Beberapa penguasa, misalnya, memerintahkan rakyat-rakyat Wajo di perantauan untuk membeli senjata demi memperkuat pertahanan Wajo.
Perhatian yang signifikan juga diberikan kepada perniagaan; Arung Matoa La Tenriwerrung Puanna Sangngaji (menjabat 1711–1713) bahkan menyatakan bahwa hanya dengan mengejar kekayaan-lah orang-orang Wajo dapat "berdiri tegak". Penerusnya, La Saléwangeng To Tenrirua (menjabat 1713–1736), mendukung perdagangan internasional dengan cara-cara yang lebih praktis. Ia mengeruk aliran sungai yang menuju ibu kota Tosora untuk memperlancar akses bagi kapal-kapal besar, memperkuat industri pertanian dan perikanan dengan meminta mereka menunjuk wakil dalam pemerintahan yang disebut sebagai akkajenangngeng, mengadakan jabatan birokrasi baru yang bertugas secara khusus untuk mempromosikan perdagangan, serta mendirikan sebuah institusi yang berperan sebagai bank peminjam modal untuk perniagaan dan pertanian sekaligus sebagai badan jaminan sosial.