Timor Barat
Sejarah > Belanda

Pada tahun 1640, Belanda membangun benteng pertama mereka di Timor dekat Kupang dan pembagian politik pulau tersebut dimulai. Teluk Kupang dianggap sebagai pelabuhan alami terbaik di seluruh pulau. Sejak tahun 1642, sebuah benteng sederhana kembali melindungi pos Portugis. Dua serangan Belanda terhadapnya gagal pada tahun 1644. Untuk pertahanan yang lebih baik, Dominikan di bawah Antonio de São Jacointo membangun benteng baru pada tahun 1647, namun pada tahun 1653 Belanda menghancurkan pos Portugis dan akhirnya berhasil menaklukannya pada tanggal 27 Januari 1656 dengan kekuatan yang kuat di bawah pimpinan Jendral Arnold de Vlamigh van Outshoorn. Namun Belanda harus segera mundur dari benteng tersebut karena mengalami kerugian besar setelah mengikuti Topasse ke luar Kupang. Namun untuk saat ini, pengaruh Belanda masih terbatas pada wilayah Timor saja, kecuali Maubara, yang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667. Hingga penaklukan terakhir benteng Portugis di Teluk Kupang pada tahun 1688, Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) membuat perjanjian dengan lima penguasa kecil di wilayah ini, "lima sekutu setia" (Sonbai Kecil, Helong, Amabi di 1665, Amfo'an di 1683 dan Taebenu di 1688). Pada pertengahan abad ke-18, Timor terbagi menjadi dua bagian menurut sudut pandang Portugis. Bagian barat yang lebih kecil terdiri dari provinsi Servião dengan 16 kerajaan lokal dan dikuasai oleh Topasses. Bagian timurnya adalah provinsi Belu (Bellum) dan terdiri dari 46 kerajaan. Tiga kali Topass juga berusaha mengusir Belanda dari Timor. Namun, ketika serangan Portugis dan Topasses di Kupang berakhir dengan bencana pada tahun 1749, meski jumlahnya lebih banyak, kekuasaan keduanya di Timor Barat runtuh. Pada Pertempuran Penfui (sekarang Bandara Internasional El Tari Kupang terletak di sana), Capitão-Mor Gaspar da Costa dan banyak pemimpin Topasse lainnya terbunuh. Sebanyak 40.000 prajurit Topass dan sekutunya dikatakan tewas. Akibat kekalahan tersebut, kekuasaan Portugis dan Topasses di Timor Barat runtuh.
Pada bulan April 1751, Liurais dari Servião bangkit; menurut salah satu sumber, Gaspar hanya menemui ajalnya di sini. Pada tahun 1752, Belanda menyerang Kerajaan Amarasi dan Kerajaan Topasse Noimuti. Serangan ini dipimpin oleh Hans Albrecht von Plüskow Jerman, yang merupakan komandan Belanda di Kupang. Dia dibunuh oleh rencana pembunuhan Topasse di Lifau pada tahun 1761. Belanda juga memanfaatkan kampanye ini untuk memburu budak guna melayani kebutuhan perkebunan di Maluku. Pada tahun 1752, Uskup Malaka mencap perdagangan budak oleh Belanda, yang juga dijual kepada orang Tionghoa dan Arab, sebagai kejahatan yang berujung pada ekskomunikasi bagi umat Katolik.
Pada tahun 1755, Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mengirimkan John Andrew Paravicini untuk merundingkan perjanjian dengan penguasa di beberapa Kepulauan Sunda Kecil. Pada tahun 1756, 48 Raja Kecil Solor, Roti, Sawu, Sumba dan sebagian besar Timor Barat membuat aliansi dengan VOC. Inilah awal pemerintahan Belanda di wilayah yang sekarang disebut Timor Barat Indonesia. Di antara mereka adalah Jacinto Correa (Hiacijinto Corea), Raja Wewiku-Wehale dan Pangeran Agung Belu, yang juga menandatangani Perjanjian Paravicini yang meragukan atas nama 27 wilayah yang bergantung padanya di Timor tengah. Untungnya bagi Portugis, Wehale tidak lagi cukup kuat untuk menarik semua penguasa lokal ke pihak Belanda. Dengan demikian, bekas pengikut Wehale di bagian timur tetap berada di bawah bendera Portugal, sedangkan Wehale sendiri berada di bawah kekuasaan Belanda.
Pada tanggal 11 Agustus 1769, gubernur Portugis Antonio Jose Teles de Meneses terpaksa meninggalkan Lifau oleh Topasses. Ibu kota baru Portugis di Timor adalah Dili di sebelah timur pulau. Topaz Francisco da Hornay menawarkan Lifau kepada Belanda, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat mereka menolak.
Namun, kekuasaan Belanda masih terbatas di wilayah barat dan sebagian besar berada di tangan sekutu mereka, Timor. Pada tahun 1681, Belanda menaklukkan pulau Roti di bagian barat, tempat para budak kemudian dibawa ke Timor. Belanda juga merekrut tentara untuk pasukan mereka di sana dan membangun sekolah setelah penguasa setempat berpindah agama menjadi Kristen pada tahun 1729. Orang Roten menjadi elit yang terpelajar. Untuk menggunakan mereka sebagai penyeimbang terhadap orang Timor, Belanda mendorong imigrasi mereka ke Timor Barat, sehingga mereka masih ada di sini sampai sekarang.
Namun Belanda juga harus menghadapi pemberontakan pada tahun 1750-an dan 1780-an. Yang terburuk adalah hilangnya kembali Sonba'i Besar. Penguasa, Kau Sonbai , secara terbuka memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1783, meninggalkan Kupang dan mendirikan kembali Sonba'i sebagai kerajaan pedalaman yang merdeka, terus-menerus mengadu domba Belanda dan Portugis. Sonbai kecil tetap berada di bawah kendali Belanda. Alasan terjadinya pemberontakan mungkin karena kekurangan dalam administrasi VOC, yang kini menjadi jelas dengan perluasan domain. Setelah tahun 1733, VOC mengalami kekurangan personel akibat wabah malaria di Batavia. Situasinya bahkan lebih buruk lagi terjadi di Kupang, dimana tingkat kematian di kalangan masyarakat Eropa akibat penyakit malaria sangat tinggi. Paravicini, salah satu orang yang sangat memuji VOC dalam perjanjiannya, Paravicini, di antara semua orang, yang sangat memuji VOC dalam perjanjiannya, menggambarkan personel mereka sebagai orang yang buruk, tidak jujur, serakah, kejam, dan ketidaktaatan akan merajalela bersamanya. Mereka memaksa penguasa lokal untuk membeli barang dengan harga yang sangat mahal dan Opperhoofd (pemukim) memangsa raja-raja yang miskin. Kerajaan-kerajaan Timor terpaksa mengirimkan pasukan dan 200 orang setiap tahunnya untuk mendulang emas di pegunungan. Baik ekspedisi militer maupun pencarian emas tidak membawa keberhasilan yang diinginkan. Sebaliknya, ketidakpuasan di kalangan masyarakat Timor Timur semakin meningkat. Pasalnya, kecelakaan saat mencari emas juga bisa membahayakan bupati. Seorang Belanda melaporkan pada tahun 1777, ketika lima tambang emas runtuh, bahwa kerabat para korban dapat membalas dendam kepada penguasa yang mengirim mereka untuk mencari emas. Ada juga masalah korupsi dan juga dengan Mardijkers, yang setara dengan Topasse di Belanda, tetapi sebagian besar dari mereka belum menganut agama Kristen. Mereka dipandang sebagai kelompok arogan yang berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.
William Bligh mencapai Kupang bersama pengikutnya pada tahun 1789 setelah terdampar di laut selama pemberontakan di Bounty.
Pada tahun 1790, pemberontakan di Sonba'i dan Maubara berhasil dipadamkan oleh Belanda, namun koloni tersebut terus mengalami masalah hingga abad ke-19 dan Belanda gagal menguasai bagian dalam pulau tersebut. Pada tahun 1799, Perusahaan Hindia Timur Belanda bangkrut dan pemerintah Belanda mengambil alih pemerintahan Timor Barat, meskipun tidak menunjukkan minat terhadap Kupang yang tidak menarik secara ekonomi dan terpencil. Perdagangan terutama dilakukan oleh orang Tionghoa.
Pada tahun 1797, Inggris berusaha menduduki Kupang, karena khawatir Perancis akan menguasai wilayah ini setelah pendudukan pendudukan Belanda. Namun Inggris berhasil diusir oleh panglima Belanda dengan bantuan penduduk setempat dan para budak. Runtuhnya perusahaan tersebut menyebabkan pada tahun 1799, wilayah tersebut kembali ke kekuasaan resmi Belanda. Pada masa Perang Napoleon, Inggris berhasil menduduki Kupang pada tahun 1811. Pada tahun 1812, kekuasaan Inggris diperluas ke seluruh Timor Barat Belanda. Baru setelah Wangsa Oranye-Nassau kembali ke tahta Belanda barulah Belanda secara resmi mendapatkan kembali kepemilikan Timor mereka pada tanggal 7 Oktober 1816. Pada awal tahun 1815, pasukan Belanda telah gagal dalam upaya membawa Raja pemberontak tersebut Amanuban (Amanubang) kembali di bawah kendali mereka. Ia adalah seorang penguasa Kristen di Timor Barat yang pernah mengenyam pendidikan di Kupang dan juga pernah mengunjungi kota metropolitan kolonial Belanda, Batavia. Pada tahun 1816, ekspedisi militer kedua gagal total karena taktik gerilya Timor. Enam puluh tentara Belanda tewas, sedangkan pemberontak hanya menderita enam korban jiwa. Hingga tahun 1915, Belanda masih harus mengirimkan ekspedisi militer ke pedalaman hampir setiap tahun untuk menenangkan penduduk asli, sebagian besar melawan Kerajaan Amanuban.
Pada tahun 1851, gubernur Portugis José Joaquim Lopes de Lima mencapai kesepakatan dengan Belanda mengenai batas-batas kolonial di Timor, tapi tanpa izin dari Lisbon. Di dalamnya, bagian barat, kecuali eksklave Oe-Cusse Ambeno, diserahkan kepada Belanda. Tak perlu dikatakan lagi, gubernur tersebut kecewa dan digulingkan ketika Lisbon mengetahui perjanjian tersebut. Namun perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan, meskipun perjanjian tentang perbatasan telah dinegosiasi ulang pada tahun 1854 dan baru diratifikasi pada tahun 1859 sebagai Perjanjian Lisbon. Berbagai kerajaan kecil di Timor terpecah di bawah kekuasaan Belanda dan Portugis. Namun perjanjian tersebut memiliki beberapa kelemahan. Satu kantong tanpa akses ke laut tetap berada di wilayah pihak lain. Selain itu, ketidaktepatan perbatasan kerajaan-kerajaan Timor dan klaim tradisional mereka menjadi dasar demarkasi kolonial.
Sejak tahun 1872 dan seterusnya, Belanda menyerahkan "urusan dalam negeri" kepada penguasa pribumi, yang dengan demikian dapat melanjutkan perdagangan budak dan pembajakan tanpa hambatan serta melakukan penggerebekan di tempat lain. Namun pada tahun 1885, salah satu kerajaan besar di Timor Barat, Sonba'i, jatuh ke dalam anarki setelah kematian Raja. Ketika gubernur Belanda dan garnisunnya tidak berada di Kupang, ibu kota kolonial malah diduduki pemberontak. Belanda kemudian meninggalkan kebijakan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri penguasa yang dikuasainya. Kemudian Gubernur Jenderal, Jan Jacob Rochussen, mengirim pasukan dan menempatkan bagian dalam pulau di bawah administrasi militer. Para penguasa kembali dipaksa untuk menandatangani perjanjian (Korte Verklaring) di mana mereka mengakui kedaulatan Belanda dan dilarang berhubungan dengan kekuatan asing.
Hanya setelah tiga negosiasi lagi (1893, 1904 dan 1913) antara kedua kekuatan kolonial tersebut masalah perbatasan akhir terselesaikan. Pada tanggal 17 Agustus 1916, perjanjian ditandatangani di Den Haag yang menetapkan perbatasan antara Timor Timur dan Barat yang masih ada sampai sekarang. Perselisihan mengenai perbatasan antara Portugal dan Belanda dan pandangan penduduk asli mengenai apakah mereka milik Barat atau Timur mempunyai konsekuensi yang berlanjut hingga saat ini. Berbagai suku bangsa yang tergabung dalam Kerajaan Wehale atau sekutu dekatnya terpecah belah oleh perbatasan. Saat ini, Tetum, Bunak dan Kemak tinggal di Timor Barat Indonesia dan di Timor Timur merdeka. Secara tradisional, masih ada pemikiran di kalangan masyarakat ini tentang Timor Bersatu. Terdapat konflik antara berbagai kerajaan di Timor, yang sudah ada sejak masa pra-kolonial. Berbagai sebab kemudian dapat memicu pecahnya konflik bersenjata antar masyarakat Timor. Misalnya, suku Mold dan Miomafo di Timor Barat bagian tengah-selatan memperebutkan tambang emas antara tahun 1760 dan 1782. Dari tahun 1864 hingga 1870, Sonba'i dan suku Sorbia dari Amfo'an memperebutkan hak untuk menggunakan beberapa pohon sirih di Kupang. kerajaan.
Belanda, seperti halnya Portugis di bagian timur pulau ini, mengalami kesulitan dalam membiayai koloninya. Kapten korvet Portugis Sa de Bandeira melaporkan dari kunjungannya pada tahun 1869 bahwa Belanda tidak dapat membalas hormat 21 senjatanya karena mereka kekurangan senjata dan tentara. Kapten Portugis melihat ini sebagai contoh cara "administrasi ekonomi" Belanda. Pada tahun 1875, kapal ekspedisi Jerman SMS Gazelle mengunjungi Kupang dalam perjalanan mengelilingi dunia. Studi ekstensif terhadap daerah sekitarnya telah dilakukan.