stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Eutanasia
Eutanasia menurut ajaran agama > Dalam ajaran Protestan

Gereja Protestan terdiri dari berbagai denominasi yang mana memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam pandangannya terhadap eutanasia dan orang yang membantu pelaksanaan eutanasia.
Beberapa pandangan dari berbagai denominasi tersebut misalnya:
Gereja Methodis (United Methodist church) dalam buku ajarannya menyatakan bahwa: " penggunaan teknologi kedokteran untuk memperpanjang kehidupan pasien terminal membutuhkan suatu keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan tentang hingga kapankah peralatan penyokong kehidupan tersebut benar-benar dapat mendukung kesempatan hidup pasien, dan kapankah batas akhir kesempatan hidup tersebut".
Gereja Lutheran di Amerika menggolongkan nutrisi buatan dan hidrasi sebagai suatu perawatan medis yang bukan merupakan suatu perawatan fundamental. Dalam kasus di mana perawatan medis tersebut menjadi sia-sia dan memberatkan, maka secara tanggung jawab moral dapat dihentikan atau dibatalkan dan membiarkan kematian terjadi.
Seorang kristiani percaya bahwa mereka berada dalam suatu posisi yang unik untuk melepaskan pemberian kehidupan dari Tuhan karena mereka percaya bahwa kematian tubuh adalah merupakan suatu awal perjalanan menuju ke kehidupan yang lebih baik.
Lebih jauh lagi, pemimpin gereja Katolik dan Protestan mengakui bahwa apabila tindakan mengakhiri kehidupan ini dilegalisasi maka berarti suatu pemaaf untuk perbuatan dosa, juga dimasa depan merupakan suatu racun bagi dunia perawatan kesehatan, memusnahkan harapan mereka atas pengobatan.
Sejak awalnya, cara pandang yang dilakukan kaum kristiani dalam menanggapi masalah "bunuh diri" dan "pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) adalah dari sudut "kekudusan kehidupan" sebagai suatu pemberian Tuhan.
Mengakhiri hidup dengan alasan apapun juga adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian tersebut.
Beberapa kasus menarik > Kasus Hasan Kusuma - Indonesia

Sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergolek koma selama 2 bulan dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.
Beberapa kasus menarik > Kasus seorang wanita New Jersey - Amerika Serikat

Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan.Oleh karena tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orangtuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut.
Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orang tua pasien ditolak, tetapi pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976.
Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru (pneumonia).
Beberapa kasus menarik > Kasus Terri Schiavo Florida

Artikel utama: Terri Schiavo
Terri Schiavo (usia 41 tahun) meninggal dunia di negara bagian Florida, 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika memberi izin mencabut pipa makanan (feeding tube) yang selama ini memungkinkan pasien dalam koma ini masih dapat hidup. Komanya mulai pada tahun 1990 saat Terri jatuh di rumahnya dan ditemukan oleh suaminya, Michael Schiavo, dalam keadaan gagal jantung. Setelah ambulans tim medis langsung dipanggil, Terri dapat diresusitasi lagi, tetapi karena cukup lama ia tidak bernapas, ia mengalami kerusakan otak yang berat, akibat kekurangan oksigen. Menurut kalangan medis, gagal jantung itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur potasium dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dokternya kemudian dituduh malapraktik dan harus membayar ganti rugi cukup besar karena dinilai lalai dalam tidak menemukan kondisi yang membahayakan ini pada pasiennya.
Setelah Terri Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, maka pada bulan Mei 1998 suaminya yang bernama Michael Schiavo mengajukan permohonan ke pengadilan agar pipa alat bantu makanan pada istrinya bisa dicabut agar istrinya dapat meninggal dengan tenang, tetapi orang tua Terri Schiavo yaitu Robert dan Mary Schindler menyatakan keberatan dan menempuh langkah hukum guna menentang niat menantu mereka tersebut. Dua kali pipa makanan Terri dilepaskan dengan izin pengadilan, tetapi sesudah beberapa hari harus dipasang kembali atas perintah hakim yang lebih tinggi.
Ketika akhirnya hakim memutuskan bahwa pipa makanan boleh dilepaskan, maka para pendukung keluarga Schindler melakukan upaya-upaya guna menggerakkan Senat Amerika Serikat agar membuat undang-undang yang memerintahkan pengadilan federal untuk meninjau kembali keputusan hakim tersebut. Undang-undang ini langsung didukung oleh Dewan Perwakilan Amerika Serikat dan ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush.
Tetapi, berdasarkan hukum di Amerika kekuasaan kehakiman adalah independen, yang pada akhirnya ternyata hakim federal membenarkan keputusan hakim terdahulu.
Beberapa kasus menarik > Kasus "Doctor Death"

Dr. Jack Kevorkian dijuluki "Doctor Death", seperti dilaporkan Lori A. Roscoe. Pada awal April 1998, di Pusat Medis Adven Glendale, California diduga puluhan pasien telah "ditolong" oleh Kevorkian untuk mengakhiri hidup. Kevorkian berargumen apa yang dilakukannya semata demi "menolong" pasien-pasiennya. Namun, para penentangnya menyebut apa yang dilakukannya adalah pembunuhan.
Beberapa kasus menarik > Kasus rumah sakit Boramae - Korea

Pada tahun 2002, ada seorang pasien wanita berusia 68 tahun yang terdiagnosa menderita penyakit sirosis hati. Tiga bulan setelah dirawat, seorang dokter bermarga Park umur 30 tahun, telah mencabut alat bantu pernapasan (respirator) atas permintaan anak perempuan si pasien.
Pada Desember 2002, anak lelaki almarhum tersebut meminta polisi untuk memeriksa kakak perempuannya beserta dua orang dokter atas tuduhan melakukan pembunuhan. Seorang dokter yang bernama dr. Park mengatakan bahwa si pasien sebelumnya telah meminta untuk tidak dipasangi alat bantu pernapasan tersebut. Satu minggu sebelum meninggalnya, si pasien amat menderita oleh penyakit sirosis hati yang telah mencapai stadium akhir, dan dokter mengatakan bahwa walaupun respirator tidak dicabutpun, kemungkinan hanya dapat bertahan hidup selama 24 jam saja.
Beberapa kasus menarik > Kasus BBC

Seorang warga Swiss bunuh diri dibantu medis atau euthanasia. Disaksikan keluarganya, ia menenggak obat mematikan di satu klinik di Swiss. Proses menuju kematian itu, disiarkan oleh televisi BBC. Kontroversi pun sontak merebak. Nama pria itu adalah Peter Smedley berusia 71 tahun dan sedang sakit parah yang tak mungkin disembuhkan lagi. Pemilik hotel ini pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan itu dengan cara meminum obat mematikan. Niatnya itu bisa terlaksana karena di negaranya, Swiss, euthanasia tidak terlarang. Ia pun meminta dokter di satu klik bernama Dignitas memberikan obat mematikan, barbituates. Entah bagaimana dia memberikan izin kepada Sir Terry Pratchett, pembawa acara Terry Pratchett: Choosing To Die, untuk merekam momen terakhirnya saat meminum racun. Itu terjadi sebelum Natal tahun lalu. Dalam gambar yang ditayangkan di BBC, sang pasien, Smedley, didampingi dokter dari klinik dan istrinya Christine. Dalam hitungan detik, ia meninggal di kursinya. Segera setelah tayangan itu, debat panas muncul di Twitter, media sosial lainnya serta media cetak membuat BBC dijuluki 'pemandu sorak' euthanasia.
Warga pun menulis pengaduannya pada Dirjen Mark Thompson dan Kepala BBC Lord Patten mengenai acara itu. Warga menganggap acara ini 'tak pantas'. Kelompok amal, politik dan agama bergabung menyatakan acara ini 'propaganda' euthanasia. Dalam gugatan, tertulis, "Menayangkan kematian pasien di acara demi hiburan, BBC harus punya alasan kuat". Baroness Campbell of Surbiton, Baroness Finlay of Llandaff, Lord Alton of Liverpool dan Lord Charlie of Berriew mengatakan, BBC menayangkan acara ini guna mendukung bunuh diri yang dibantu. Alhasil, hampir 900 warga membuat pengaduan resmi pada BBC atas program itu. Juru bicara BBC menambahkan, "Terkait acara ini, kami punya 82 apresiasi dan 162 pengaduan, total pengaduan pun menjadi 898". Regulator media Ofcom sendiri mengakui seperti dikutip Dailymail, BBC mendapat 'banyak' pengaduan.
Lihat pula

Aksi T4
Hukum kedokteran
Kasus Aruna Shanbaug
Prinsip akibat ganda
Taiyaki

Artikel ini bukan mengenai teriyaki.
| Taiyaki |
| --- | --- |
Taiyaki
Sajian: Camilan
Tempat asal:  Jepang
Bahan utama: Adonan encer, kacang azuki
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
  Media: Taiyaki
Taiyaki (Jepang: たい焼き) adalah kue tradisional Jepang berbentuk ikan. Bagian atas kue dipanggang terpisah dengan bagian bawah kue. Setelah kue hampir matang, keduanya disatukan dengan selai kacang merah. Kue ini juga sering diisi dengan cokelat, vla, keju, atau sosis. Sama halnya dengan adonan dorayaki atau panekuk, adonan taiyaki dibuat dari campuran tepung terigu, gula pasir, bakpuder, telur ayam, dan air.
Dalam bahasa Jepang, tai (鯛code: ja is deprecated ) adalah sebutan untuk semua ikan dari familia Sparidae. Loyang untuk memanggang kue berbentuk ikan, sehingga disebut taiyaki (dalam bahasa Jepang, yaki berarti panggang). Taiyaki kualitas terbaik biasanya dinilai lewat isi selai kacang merah yang sampai di bagian ekor.
Kue taiyaki menjadi tema lagu "Oyoge! Taiyaki-kun" ("Berenanglah! si Kue Ikan") yang dinyanyikan Masato Shimon. Hingga saat ini, singel tersebut merupakan singel terlaris dalam sejarah industri rekaman Jepang.
Asal-usul

Taiyaki awalnya adalah imagawayaki yang dicetak dalam berbagai bentuk satwa. Di Jepang, ikan tai adalah ikan mahal yang hanya dimakan rakyat Jepang dalam kesempatan tertentu saja. Penjual imagawayaki juga membuat kuenya berbentuk ikan agar rakyat yang jarang memakan ikan tai menjadi senang. Selain itu, ikan tersebut dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, sehingga imagawayaki dalam bentuk ikan populer dengan nama taiyaki.
Lihat pula

Imagawayaki
Dorayaki
Panekuk
Melonpan
Pranala luar

(Inggris) Fish-shaped 'taiyaki' is always evolving Diarsipkan 2012-10-17 di Wayback Machine. (Japan Times)
Ibu kota

Monumen Nasional (Monas), mercu tanda kota di Jakarta, ibu kota negara Indonesia.
Ibu kota (bahasa Inggris: capital city; bentuk tidak baku: ibukota)  adalah kota, kota madya, kota otonom, kecamatan, distrik, kapanewon, kemantren, atau bahkan kelurahan yang memegang status utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, departemen, atau entitas subnasional lainnya, biasanya sebagai pusat pemerintahannya. Ibu kota biasanya berupa kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintah dan tempat pertemuan; status sebagai modal sering ditunjuk oleh hukum atau konstitusi. Di beberapa yurisdiksi, termasuk beberapa negara, cabang pemerintahan yang berada di pemukiman yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perbedaan dibuat antara ibu kota resmi (konstitusional) dan pusat pemerintahan, yang berada di tempat lain.
Definisi tersebut menjelaskan pengertian ibu kota untuk negara. Dalam praktik pemerintahan, hampir setiap tingkatan administrasi pemerintahan memiliki ibu kota dan pada kenyataannya, di beberapa negara, pusat pemerintahan tidak berkedudukan di ibu kota. Sehingga, ibu kota adalah kota atau munisipalitas penting atau utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten atau wilayah administratif lainnya, yang biasanya menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan. Status ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Di beberapa wilayah yurisdiksi, termasuk beberapa negara, tempat kedudukan cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada di lokasi yang berbeda-beda.
Sejarah

Secara historis, pusat ekonomi besar suatu negara atau suatu wilayah sering menjadi titik perhatian kekuasaan politik, dan menjadi ibu kota melalui penaklukan atau penggabungan. Contohnya adalah Babilonia Kuno, Bagdad Abbasiyah, Athena Kuno, Roma, Konstantinopel, Cusco Kuno, Madrid, Paris, London, Moskow, Beijing, Tokyo, Wina, dan Berlin. Beberapa dari kota itu juga merupakan pusat keagamaan, seperti Konstantinopel (lebih dari satu agama), Roma (Gereja Katolik Roma), Yerusalem (lebih dari satu agama), Babilonia Kuno, Moskow (Gereja Ortodoks Rusia), Belgrad (Gereja Ortodoks Serbia), Paris, dan Peking.
Konvergensi kekuatan politik dan ekonomi atau budaya juga memengaruhi penentuan ibu kota. Reputasi ibu kota lama dapat pudar oleh saingannya, seperti Nanking oleh Shanghai, Kota Quebec oleh Montreal, dan sejumlah ibu kota negara bagian Amerika Serikat. Runtuhnya suatu dinasti atau budaya juga berarti hilangnya ibu kotanya, seperti yang terjadi pada Babilonia dan Cahokia.
Meskipun banyak ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang, banyak ibu kota yang telah berdiri lama tidak memiliki dasar hukum seperti itu, contohnya Bern, Edinburgh, Lisbon, London, Paris, dan Wellington. Kota-kota tersebut diakui sebagai ibu kota berdasarkan konvensi dan karena semua atau hampir semua lembaga politik pusat negara, seperti departemen pemerintah (kementerian), mahkamah agung, badan legislatif, kedutaan besar, dan lain-lain berada di dalam atau di dekatnya.
Kadang-kadang beberapa negara memindahkan ibu kota mereka karena alasan politik, populasi atau ekonomi. Beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kota mereka adalah:
Amerika Serikat, dari New York ke Philadelphia lalu ke Washington, DC
Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia
Kazakhstan dari Almaty/Alma Ata ke Astana
Turki dari Istanbul/Konstantinopel ke Ankara
Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw
Seringkali ibu kota harus dipindahkan karena diduduki atau dikuasai negara asing.
Lithuania antara tahun 1918-1940 beribu kotakan Kaunas karena ibu kota Vilnius dikuasai Polandia
Dalam masa perang sering kali ibu kota diduduki musuh dan harus mendirikan ibu kota "tandingan" atau sementara di kota lain:
Republik Indonesia beberapa kali ibu kotanya berpindah antara tahun 1945-1950. Dari Jakarta ke Yogyakarta lalu ke Bukittinggi sebelum kembali ke Jakarta
Prancis Vichy "Bebas" antara tahun 1940-1944 dengan ibu kota Vichy
Kadang-kadang ibu kota negara harus dibagi dengan negara lain karena dikuasai musuh:
Siprus dengan ibu kota Nikosia yang harus dibagi dengan Republik Turki Siprus Utara semenjak tahun 1974
Kota Berlin yang terbagi antara Republik Federal Jerman dan Republik Demokratis Jerman antara tahun 1949 - 1990.
Ibu kota modern

County-county di Britania Raya memiliki ibu kota county historis, yang sering kali bukan merupakan wilayah terbesar di county itu dan sering kali tidak lagi dijadikan pusat administratif karena banyak county historis kini hanya seremonial dan wilayahnya berbeda.
Di Kanada, terdapat ibu kota federal, sementara sepuluh provinsi dan tiga wilayah semua memiliki ibu kota masing-masing. Di Indonesia, setiap wilayah administratif, baik tingkat satu (provinsi) maupun tingkat dua (kabupaten/kota), memiliki ibu kota masing-masing. Negara-negara bagian dari negara-negara seperti Meksiko, Brasil, dan Australia semua memiliki ibu kota. Sebagai contoh, enam ibu kota negara bagian di Australia adalah Adelaide, Brisbane, Hobart, Melbourne, Perth, dan Sydney. Di sana, istilah "ibu kota" umumnya digunakan untuk menyebutkan ibu kota-ibu kota negara bagian ditambah dengan ibu kota federal Canberra dan Darwin, ibu kota Wilayah Utara. Abu Dhabi adalah ibu kota dari Emirat Abu Dhabi dan juga Uni Emirat Arab seluruhnya.
Sebagian besar, meskipun tidak seluruhnya, ibu kota negara juga adalah kota terbesar di negaranya masing-masing.
Penataan ibu kota yang tidak umum

Di Belanda ibu kota menurut undang-undang adalah Amsterdam, tetapi kota pemerintahan adalah Den Haag. Di kota terakhir ini pula terdapat perwakilan-perwakilan dari negara asing.
Ibu kota Afrika Selatan adalah Pretoria tempat kedudukan presiden, tetapi parlemen terletak di Cape Town/Kaapstad dan mahkamah agung di Bloemfontein.
Ibu kota Republik Tiongkok (Taiwan) yang resmi adalah Nanjing, namun karena kalah dalam perang saudara sehingga Chiang Kai-shek memindahkan pemerintahan ke ibu kota sementara di Taipei, Taiwan.
Ibu kota resmi Malaysia adalah Kuala Lumpur. Di kota ini pula parlemen, Yang dipertuan Agong dan perwakilan-perwakilan negara asing berada, tetapi kantor perdana menteri berkedudukan di Putrajaya.
Ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta, tetapi bukan sebuah kota, melainkan sebuah daerah administrasi khusus setingkat provinsi dengan 5 kota administrasi dan 1 kabupaten.
Ibu kota Palestina adalah Yerusalem, tetapi karena Perang Israel-Palestina masih berlangsung hingga sekarang, Ibu kota Palestina tetap terletak di Yerusalem Timur, namun pusat pemerintahannya berada di Ramallah, serta tempat kedutaan berada di sana.
Lihat pula

Daftar negara di dunia
Daftar ibu kota dunia
Ibu kota kabupaten
Daftar ibu kota dan kota terbesar menurut negara
Daftar bekas ibu kota negara
Komite Nasional Indonesia Pusat

| Komite Nasional Indonesia Pusat  Central Indonesian National Committee |
| --- | --- |

Jenis
Jenis: Unikameral 
Sejarah
Dibentuk: 29 Agustus 1945 (1945-08-29)
Dibubarkan: 15 Desember 1949 (1949-12-15)
Didahului oleh: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Digantikan oleh: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Pimpinan
Ketua: Kasman Singodimedjo (1945) Sutan Sjahrir (1945) Supeno (1945–1947) Assaat (1947–1949) 
Komposisi
Anggota: 514 anggota (1947)

Partai & kursi: Sayap Kiri (197)   Partai Sosialis (35)    Partai Komunis (35)    Partai Buruh (35)    Pekerja dan Petani (80)    Partai Kristen (8)    Partai Katolik (4) Benteng Republik (105)   Partai Masyumi (60)    Partai Nasional (45) Berbagai kesetiaan (212)   Berbagai macam (212) 
Tempat bersidang

Gedung Kesenian Jakarta (tempat pertemuan pertama)
Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diberikan kekuasaan legislatif melalui Dekrit Wakil Presiden Nomor X
 L • BBantuan penggunaan templat ini
Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pimpinan dan anggota

Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
Pada formasi pertama, Anggota KNIP terdiri dari 137 orang, dimana yang bertindak sebagai pimpinan adalah:
Mr. Kasman Singodimedjo - Ketua
Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I
Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II
Adam Malik - Wakil Ketua III
Badan Pekerja

Berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih dikalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP pada saat itu (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.
Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.
Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim tsb.
BP-KNIP tidak punya kantor tetap, waktu di Jakarta di Jl. Pejambon dan Jl. Cilacap (1945), waktu di Cirebon di Grand Hotel Ribberink (1946), waktu di Purworejo di Grand Hotel Van Laar (1947), dan waktu di Yogyakarta di Gedung Perwakilan Malioboro (1948-1950).
Para anggota BP-KNIP tercatat antara lain: Sutan Syahrir, Mohamad Natsir, Soepeno, Mr. Assaat Datuk Mudo, dr. Abdul Halim, Tan Leng Djie, Soegondo Djojopoespito, Soebadio Sastrosatomo, Soesilowati, Rangkayo Rasuna Said, Adam Malik, Soekarni, Sarmidi Mangunsarkoro, Ir. Tandiono Manoe, Nyoto, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Abdoel Moethalib Sangadji, Hoetomo Soepardan, Mr. A.M. Tamboenan, Mr. I Gusti Pudja, Mr. Lukman Hakim, Manai Sophiaan, Tadjudin Sutan Makmur, Mr. Mohamad Daljono, Sekarmadji Kartosoewirjo, Mr. Prawoto Mangkusasmito, [[Tedjasoekmana], I.J. Kasimo, Mr. Kasman Singodimedjo, Maruto Nitimihardja, Mr. Abdoel Hakim, Hamdani, dll.
Maklumat Wakil Presiden

Atas usulan KNIP, dalam sidangnya pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta, diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (dibaca: eks) Tanggal 16 Oktober 1945, yang dalam diktumnya berbunyi:
Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.
Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Sidang-sidang

KNIP telah mengadakan sidang-sidang di antaranya adalah:
Sidang Pleno II di Jakarta tanggal 16–17 Oktober 1945
Sidang Pleno III di Jakarta pada 25–27 November 1945.
Sidang Pleno IV di Surakarta pada 28 Februari–8 Maret 1946;
Sidang Pleno V di Kota Malang pada 25 Februari–6 Maret 1947
Sidang Pleno VI di Yogyakarta pada 6–15 Desember 1949
Bandar Udara Mukah

Bandar Udara Mukah (IATA: MKM, ICAO: WBGK) adalah bandar udara di Mukah, sebuah kota di negara bagian Sarawak di Malaysia.
Maskapai penerbangan dan tujuan

| Maskapai | Tujuan |
| --- | --- |
MASwings:  Bintulu, Kuching, Miri, Sibu, Tanjung Manis
Lihat pula

Daftar bandar udara di Malaysia
Pranala luar

Short Take-Off and Landing Airports (STOL) di Malaysia Airports Holdings Berhad
Catatan kecelakaan di Bandar Udara Mukah di situs web Aviation Safety Network