Darurat militer Korea Selatan 2024
Peristiwa > Pemungutan Suara Majelis Nasional

Artikel utama: Unjuk rasa Korea Selatan 2024
Setelah pengumuman darurat militer, sekitar 280 sampai 300 Personel militer memasuki gedung Majelis Nasional dan mencoba memasuki aula utama, tempat pemungutan suara berlangsung. Sebagai tanggapan, pejabat partai menyemprot mereka dengan alat pemadam kebakaran dan berhasil menghentikan mereka masuk. Beberapa tentara mencoba masuk melalui lantai empat, tetapi dihentikan oleh karyawan. Juru bicara Partai Demokrat, An Gwi-ryeong terlihat berusaha merebut senapan dari seorang prajurit sebelum prajurit tersebut mengarahkannya sebentar ke arahnya, yang mengakibatkan dirinya memarahi prajurit tersebut. Dia kemudian mengatakan kepada BBC Korean Service bahwa “Saya tidak berpikir… Saya hanya tahu kita harus menghentikan ini.”
Tentara memecahkan jendela beberapa kantor anggota parlemen, sementara beberapa orang terluka selama bentrokan di dalam gedung. Akhirnya, para prajurit tidak dapat mengakses ruang sidang utama, yang pintu masuknya dibarikade menggunakan perabotan yang dipasang oleh staf. Setidaknya tiga helikopter juga mendarat di lokasi titik berkumpul sementara dua lainnya terlihat melayang di atasnya. Tank terlihat di jalanan pusat kota, sementara komando darurat militer juga memerintahkan pengusiran korps pers kantor kepresidenan dari gedungnya di Seoul.
Konfrontasi terjadi di gerbang utama kompleks Majelis Nasional antara aparat keamanan dan warga sipil. The Korea Times dan partai-partai oposisi mengidentifikasi unit-unit pasukan keamanan yang terlibat dalam penyerbuan di pertemuan tersebut sebagai Brigade Pasukan Khusus Lintas Udara ke-1 dari Komando Perang Khusus Angkatan Darat dan Agensi Kepolisian Metropolitan Seoul, sedangkan Badan Kepolisian Nasional diyakini telah dilewati oleh deklarasi tersebut. Badan Kepolisian Nasional mengumumkan Keadaan Darurat Level B. Kyunghyang Shinmun menerbitkan gambar tentara di samping kotak-kotak yang tampaknya berisi peluru tajam dan amunisi pada pertemuan tersebut. Demonstrasi menolak darurat militer juga diselenggarakan di Gwangju.
Semua partai utama, termasuk Partai Kekuatan Rakyat dimana Presiden Yoon menjadi anggotanya, menentang langkah tersebut. Pemimpin PPP Han Dong-hoon berkata: "Pernyataan darurat militer presiden itu salah. Kami akan menghentikannya bersama rakyat." Wali kota Seoul, Oh Se-hoon, yang juga merupakan anggota PPP, mengatakan ia menentang deklarasi Yoon. Lee Jae-myung, pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, mendesak warga untuk berkumpul di Majelis Nasional dan menyatakan bahwa Yoon "bukan lagi presiden Korea Selatan"; Lee difilmkan memanjat pagar gedung Majelis Nasional untuk masuk ke dalam, setelah tentara memblokir pintu masuk. Pemimpin Partai Membangun Kembali Korea Cho Kuk juga menyebut deklarasi darurat militer itu "ilegal" dan mengatakan hal itu memenuhi syarat untuk pemakzulan Yoon dan menteri pertahanan Kim Yong-hyun. Konfederasi Serikat Buruh Korea, kelompok serikat buruh terbesar di negara tersebut menyerukan mogok kerja nasional untuk membatalkan deklarasi darurat militer dan memakzulkan presiden.
Sebaliknya, beberapa tokoh konservatif mendukung deklarasi darurat militer. Beberapa diantaranya adalah mantan Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn, yang menyerukan penangkapan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dan Han Dong-hoon. Wali kota Daegu, Hong Joon-pyo, tanpa secara eksplisit menyatakan pendapatnya, mengatakan bahwa ia memahami "kesetiaan Yoon" sambil menggambarkan tindakannya sebagai "membuat keributan" dan "gegabah".
Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar Gedung Majelis Nasional. Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik meminta semua anggota parlemen untuk berkumpul di Majelis Nasional. Partai Demokrat Cabang Incheon mengkritik langkah tersebut sebagai awal dari "era kediktatoran Yoon". Para anggota parlemen bermanuver di sekitar barikade polisi untuk memasuki Majelis Nasional. Lee Seong-yoon [ko] dari Partai Demokrat menyiarkan langsung dirinya memanjat pagar setinggi 1,5 m (4 ft 11 in) untuk mendapatkan akses masuk.
Majelis Nasional memulai sidang darurat pada tanggal 4 Desember pukul 00:48 dini hari WSK (3 Desember pukul 22:48 WIB). Pada pukul 01:00 dini hari (3 Desember pukul 23:00 WIB), Majelis Nasional, yang dihadiri 190 dari total 300 anggota parlemen, memberikan suara bulat untuk mencabut darurat militer. Mereka yang mendukung pencabutan darurat militer terdiri dari 172 anggota parlemen dari partai oposisi dan 18 anggota lainnya dari PPP. Setelah pemungutan suara, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik meminta militer meninggalkan Majelis Nasional, sementara Lee Jae-myung mengatakan bahwa Partai Demokrat akan tetap berada di Majelis Nasional sampai presiden mencabut darurat militer. Mereka juga bergabung dengan anggota PPP.