Hubertus Johannes van Mook
Biografi > Kiprah Politik di Hindia

Setelah kembali ke Hindia Belanda, Van Mook ditugaskan menjadi inspektur untuk mengurusi distribusi pangan di Semarang hingga tahun 1921. Dari tahun 1921 hingga 1924, Hubertus van Mook menjadi penasihat urusan pertanahan di Yogyakarta pada masa pemerintahan Hamengkubuwana VIII, dimana ia membantu reformasi hak kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak melibatkan pihak Kesultanan menjadi wajib melibatkan Panitikismo. Ia juga membuat tulisan mengenai kehidupan warga Djogdjakarta di kawasan Kota Gede yang kemudian diterbitkan pada tahun 1926 saat ia kembali ke Belanda untuk menempuh studi mengenai Hukum Adat di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven. Selama studi dalam bimbingan Vollenhoven dari tahun 1924 hingga 1926, Van Mook semakin memperdalam gagasannya mengenai masa depan Hindia Belanda. Namun pada tahun 1927, ia kembali ke Hindia dikarenakan adanya kebutuhan pekerja sipil, dimana Van Mook kemudian menjadi menjadi asisten residen urusan kepolisian di Batavia hingga tahun 1931.
Maraknya penggrebekan, pemenjaraan, dan pengasingan terhadap aktivis-aktivis PKI yang terjadi setelah Pemberontakan 1927 menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Ketika Henri Carel Zentgraaff (editor di Java-Bode) bersama rekan reaksioner lainnya mendirikan Vaderlandsche Club (Klub Tanah Air) pada Oktober 1929 untuk mendukung dicabutnya kebijakan Politik Etis secara keseluruhan, Hubertus van Mook dan rekan-rekan sejawat lulusan Leiden seperti Jan Anne Jonkman pada Februari 1930 mendirikan Vereniging to bevordering van de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indië (Asosiasi Pendukung Pengembangan Sosial dan Politik di Hindia Belanda, yang selanjutnya dikenal sebagai De Stuw-groep dari nama majalah terbitan berkala mereka). Stuwgroep didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan Politik Etis, sembari mengusung kolaborasi positif antara kelompok penduduk di Hindia menuju Persemakmuran Hindia dan mengurangi praktik-praktik kekerasan seperti yang dilakukan oleh kelompok nonkooperatif bumiputera dan PID. Persaingan antara VC dan Stuwgroep pada awal dekade 1930-an terjadi ketika Soekarno menjalani hukuman di Penjara Banceuy setelah ditangkap pada malam Tahun Baru 1930, dan dalam salah satu pidatonya di Volksraad, Van Mook mempertanyakan tentang hukuman penjara terhadap Soekarno dan empat anggota PNI lainnya yang dinilai terlalu keras untuk organisasi yang belum memberontak seperti yang telah dilakukan oleh PKI.
Hubertus van Mook menjadi salah satu anggota Volksraad terakhir yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Cornelis de Graeff pada masa jabatan tahun 1931 hingga 1935 mewakili Stuwgroep. Selama menjadi anggota dalam masa kegubernuran Bonifacius Cornelis de Jonge, Van Mook sering memprotes kebijakan pemerintah Negeri Belanda dan pemerintah kolonial pada masa Malaise yang dinilai memberatkan Hindia Belanda. Salah satu contohnya adalah pada saat kapal penjelajah De Zeven Provincien (yang awak kapalnya terlibat dalam Peristiwa Kapal De Zeven Provincien pada tahun 1933) diperbaiki dari tahun 1930 hingga 1932 sebagai persiapan untuk pemindahan dari Skuadron Belanda menuju Skuadron Hindia pada akhir tahun 1932, seluruh biaya perbaikannya (sebesar 500 ribu guilders) ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk biaya pemulihan ketika kapal mengalami kerusakan dalam Peristiwa 1933. Perlawanan politik Van Mook terhadap kebijakan reaksioner Gubernur De Jonge pada akhirnya membuat Van Mook tidak dipilih lagi menjadi anggota Volksraad pada tahun 1935, dan Van Mook sendiri ditunjuk sebagai pegawai senior di Departemen Urusan Ekonomi (Departement van Economische Zaken) untuk membantu pemulihan ekonomi Hindia.
Pada tahun 1937 dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Van Mook menjadi Direktur Departemen Urusan Ekonomi menggantikan George Hart yang pensiun. Sebagai direktur, Van Mook meneruskan kebijakan Direktur Hart untuk memulihkan kebijakan ekonomi dalam Politik Etis, seperti menasionalisasikan bank-bank perkreditan untuk memudahkan akses perkreditan bagi rakyat jelata, juga mendirikan koperasi-koperasi untuk perkebunan rakyat di Jawa dan Sumatera. Selain itu, Van Mook juga memberlakukan kembali kebijakan transmigrasi pada September 1938 untuk mengatasi resiko krisis pangan di Jawa Timur dengan tujuan di Kalimantan dan Lampung. Untuk mempromosikan Hindia Belanda kepada investor Eropa dan Amerika, Van Mook juga mengusulkan pembuatan film tentang Hindia berjudul "The Coveted Indies (Hindia yang Didambakan)" yang disutradarai oleh Deane Dickson dari Amerika Serikat dan dirilis pada awal tahun 1939 untuk Pameran Dunia April 1939 di New York.