stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Manuel L. Quezon
Masa kepresidenan > Reorganisasi pemerintah

Untuk memenuhi tuntutan pemerintah yang baru didirikan dan sesuai dengan ketentuan hukum Tydings-McDuffie, serta persyaratan Konstitusi, Presiden Quezon, setia pada janjinya, dimulailah reorganisasi di badan pemerintah. Dari efek ini, ia mendirikan Dewan Survei Pemerintah untuk mempelajari lembaga-lembaga yang ada dan  membuat rekomendasi yang diperlukan.
Hasil awal terlihat dengan pembenahan Departemen Eksekutif. Kantor dan biro entah bergabung dengan satu sama lain atau dihapuskan. Beberapa yang baru, bagaimanapun, diciptakan.  Di antara inovasi di Departemen Eksekutif dengan cara modifikasi pada fungsi atau kreasi baru adalah orang-orang dari Pertahanan Nasional, Pertanian dan Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Komunikasi, dan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Sesuai dengan urgensi lain yang diajukan oleh Konstitusi, jabatan baru dan badan diciptakan baik oleh Perintah Eksekutif atau dengan tindakan legislatif yang tepat. Di antaranya adalah Dewan Pertahanan Nasional, Dewan Bantuan Nasional, Komisi Mindanao dan Sulu, dan Dewan Banding Layanan Sipil.
Masa kepresidenan > Program keadilan sosial

Ia berjanji untuk memperbaiki nasib kelas pekerja Filipina dan mencari inspirasi dari doktrin sosial Leo XIII dan Pius XI, selain dari risalah otoritatif sosiolog terkemuka di dunia, Presiden Quezon memulai program keadilan sosial, yang ia jalankan dalam bentuk nyata melalui langkah-langkah eksekutif yang tepat dan undang-undang yang diperoleh dari Majelis Nasional.
Dengan demikian, pengadilan Hubungan Industrial didirikan untuk menangani sengketa agar setiap orang mengetahuinya. Sebuah peraturan upah minimum diberlakukan, serta undang-undang yang menetapkan jam kerja maksimal selama delapan jam sehari dan hukum persewaan bagi para petani Filipina. Langkah yang efektif lainnya adalah penciptaan posisi Pembela Umum untuk membantu orang miskin yang sedang menghadapi perkara pengadilan mereka.
Undang-Undang Persemakmuran Nomor 20, memberikan wewenang bagi Presiden Quezon untuk menjalankan proses pengambilalihan dan/atau memperoleh perkebunan-perkebunan besar untuk menjualnya kembali dengan biaya nominal dan dengan persyaratan yang mudah bagi penyewa, sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki banyak dan rumah mereka sendiri. Berdasarkan undang-undang ini bahwa perkebunan Buenavista diakuisisi oleh Pemerintah Persemakmuran. Presiden Quezon juga meluncurkan sistem koperasi pertanian antara pemilik perkebunan dalam rangka untuk meringankan mereka dan memberikan mereka pendapatan yang lebih besar.
Dalam semua ini, Presiden Quezon menunjukkan keinginan sungguh-sungguh untuk mengikuti amanat konstitusi pada promosi keadilan sosial.
Masa kepresidenan > Ekonomi

Setelah munculnya Persemakmuran, kondisi ekonomi bangsa Filipina untungnya stabil dan menjanjikan. Dengan nilai perdagangan luar negeri mencapai empat ratus juta peso. Ekspor tanaman umumnya baik dan, dengan pengecualian dari tembakau, permintaan mereka semua sangat baik di pasar perdagangan luar negeri. Nilai ekspor Filipina ketika itu mencapai 320.896.000 peso, tertinggi sejak 1929.
Di sisi lain, pendapatan pemerintah sebesar 76.675.000 peso pada tahun 1936, dibandingkan dengan tahun 1935 pendapatan hanya 65.000.000 peso. Bahkan perusahaan-perusahaan pemerintah, dengan pengecualian dari perusahaan Kereta Api Manila, berhasil mendapatkan keuntungan. Produksi emas meningkat sekitar 37% dan besi hampir 100%, sedangkan produksi semen bertambah sekitar 14%.
Meskipun situasi makmur, pemerintah harus mengatasi masalah ekonomi tertentu yang menimpa negara dan jika diperhatikan, mungkin sangat membahayakan kemakmuran yang sedang dinikmati. Untuk tujuan ini, Dewan Ekonomi Nasional diciptakan. Badan memberikan saran kepada pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi dan keuangan, termasuk promosi industri, diversifikasi tanaman dan perusahaan, tarif, pajak, dan perumusan program ekonomi dalam perenungan independen masa depan Republik Filipina.
Sekali lagi, sebuah peraturan mereorganisasi Perusahaan Pembangunan Nasional. Perusahaan Beras dan Jagung Nasional (NARIC) diciptakan dan diberi modal empat juta peso.
Atas rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional, koloni pertanian didirikan di negeri ini, terutama di Koronadal, Malig, dan situs-situs lain yang sesuai di Mindanao. Pemerintah, menawarkan fasilitas untuk mendorong migrasi dan pembangunan permukiman di tempat-tempat tersebut. Pertanian dan Industri Bank didirikan untuk membantu petani kecil dengan pinjaman nyaman dan persyaratan yang mudah. Perhatian juga ditujukan untuk survei tanah, serta disposisi yang tepat dari tanah domain publik. Langkah-langkah ini dan langkah-langkah yang diadakan untuk kesejahteraan ekonomi.
Masa kepresidenan > Reformasi agraria

Ketika Pemerintah Persemakmuran didirikan, Presiden Quezon menerapkan Rice Share Tenancy Act of 1933. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur kontrak pembagian-persewaan dengan membentuk standar minimum. UU ini disediakan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara penyewa dan pemilik tanah, berbagi tanaman 50-50, pengaturan bunga sampai 10 % per tahun pertanian, dan perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang oleh pemilik. Namun, karena salah satu kelemahan utama dari undang-undang ini, tidak ada petisi untuk Rice Share Tenancy Act yang pernah disajikan.
Kelemahan utama dari UU ini adalah bahwa UU ini hanya dapat digunakan ketika mayoritas dewan kota di sebuah provinsi mengajukan petisi tentang UU ini. Karena pemilik tanah biasanya dikontrol dewan tersebut, tidak ada provinsi yang pernah meminta agar peraturan itu diterapkan. Oleh karena itu, Quezon memerintahkan bahwa UU tersebut bersifat wajib di seluruh provinsi di Luzon Tengah. Namun, kontrak yang baik hanya untuk satu tahun. Dengan hanya menolak untuk memperbaharui kontrak mereka, tuan tanah mampu mengeluarkan penyewa. Akibatnya, organisasi petani berteriak-teriak dengan sia-sia untuk sebuah peraturan yang akan membuat kontrak diperpanjang secara otomatis selama penyewa memenuhi kewajiban mereka.
Pada tahun 1936, undang-undang ini telah diubah, tetapi tuan tanah membuat aplikasi relatif dan tidak mutlak. Akibatnya, UU tidak pernah diterapkan meskipun niatnya baik. Bahkan, pada tahun 1939, ribuan petani di Luzon Tengah sedang terancam penggusuran besar-besaran.
Keinginan Quezon untuk menenangkan tuan tanah dan penyewa sangat baik. Pada awal 1940-an, ribuan penyewa di Luzon Tengah dikeluarkan dari lahan pertanian mereka dan konflik pedesaan terjadi lebih akut dari sebelumnya.
Memang, selama periode pemerintahan Persemakmuran, masalah agraria tetap ada. Hal ini memotivasi pemerintah untuk menggabungkan prinsip kardinal pada keadilan sosial dalam Konstitusi 1935. Ditentukan oleh program keadilan sosial dari pemerintah, pengambilalihan perkebunan dan kepemilikan tanah lainnya dimulai. Demikian juga, Administrasi Penyelesaian Pertanahan Nasional (NLSA) memulai penyelesaian penertiban lahan pertanian masyarakat. Saat pecahnya Perang Dunia Kedua, kawasan permukiman utama yang meliputi lebih dari 65.000 hektare sudah mapan.
Masa kepresidenan > Reformasi pendidikan

Presiden Quezon berdasarkan Perintah Eksekutif No. 19, tanggal 19 Februari 1936, membentuk Dewan Nasional Pendidikan, dengan Rafael Palma, mantan Presiden Universitas Filipina, sebagai ketua pertamanya. Dana yang diperoleh dari UU Sertifikat Tempat Tinggal dikhususkan untuk pemeliharaan sekolah-sekolah umum di seluruh bangsa dan pembukaan banyak lagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang muda. Memang, saat itu sudah ada 6.511 sekolah dasar, sekolah menengah pertama 1.039, 133 sekolah menengah dan khusus, dan lima perguruan tinggi junior. Jumlah siswa yang terdaftar adalah 1.262.353, yang ditempatkan di bawah 28.485 guru sekolah. Peruntukan tahun itu untuk pendidikan umum sebesar 14.566.850 peso. Lembaga-lembaga pembelajaran swasta, menampung lebih dari 97.000 siswa, sehingga sangat membantu pemerintah dalam mengatasi krisis tahunan sekolah. Untuk melaksanakan ketentuan konstitusional yang bersangkutan, Dinas Pendidikan Dewasa juga dibuat.
Masa kepresidenan > Hak suara perempuan

Presiden Quezon memprakarsai hak suara perempuan di Filipina selama era Persemakmuran. Sebagai hasil dari perdebatan berkepanjangan antara para pendukung hak suara perempuan dan lawan-lawan mereka, Konstitusi akhirnya menentukan penyelesaian masalah ini oleh perempuan itu sendiri dalam sebuah plebisit. Pemerintah memerintahkan plebisit akan diadakan pada tanggal 3 April 1937.
Setelah kampanye yang agak kuat, pada hari plebisit, jumlah pemilih dari pemilih perempuan sangat mengesankan. Suara setuju berjumlah 447.725, dibandingkan 44.307 yang menentang pemberian hak suara perempuan.
Masa kepresidenan > Bahasa nasional

Ketentuan lain konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Quezon adalah tentang bahasa nasional Filipina. Setelah studi satu tahun, Institut Bahasa Nasional – didirikan pada 1936 – merekomendasikan bahwa Tagalog diadopsi sebagai dasar untuk bahasa nasional. Usulan itu diterima dengan baik, mengingat bahwa Direktur Institut tersebut – yang pertama ditunjuk – pada saat itu, Jaime C. de Veyra, adalah berasal dari etnis Bisaya.
Pada Desember 1937, Quezon mengeluarkan proklamasi menyetujui konstitusi yang dibuat oleh Institut Bahasa Nasional dan menyatakan bahwa adopsi dari bahasa nasional akan berlangsung dua tahun kemudian. Dengan persetujuan presiden, Institut Bahasa Nasional mulai bekerja pada tata bahasa dan kamus bahasa.
Masa kepresidenan > Dewan Negara

Pada tahun 1938, Presiden Quezon memperbesar komposisi Dewan Negara melalui Perintah Eksekutif No. 44. Ini adalah badan penasihat tertinggi Presiden yang untuk selanjutnya akan terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Presiden Senat, Ketua DPR, Presiden Senat pro tempore, Ketua DPR pro tempore, pemimpin mayoritas kedua kamar kongres, mantan Presiden Filipina, dan beberapa 3-5 warga terkemuka.
Masa kepresidenan > Pilpres 1941

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Filipina 1941
Quezon semula tidak diperbolehkan oleh konstitusi Filipina untuk mengikuti pemilihan presiden kali ini. Namun, pada tahun 1940, amendemen konstitusi yang disahkan memungkinkannya untuk mengikuti pemilihan kembali. Dalam pemilihan presiden 1941, Quezon terpilih kembali menjadi Presiden, unggul atas mantan Senator, Juan Sumulong dengan hampir 82% suara.
Meninggal

Quezon menderita tuberkulosis dan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di rumah sakit, seperti di rumah sakit Miami Beach Army pada bulan April 1944. Pada musim panas tahun itu, ia berada di sebuah "pondok pengobatan" di Saranac Lake, New York, di mana ia akhirnya meninggal pada 1 Agustus 1944. Awalnya Quezon dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington. Jasadnya kemudian dibawa oleh USS Princeton dan dikebumikan ulang di Manila tepatnya di Pemakaman Utara Manila pada 17 Juli 1946 sebelum dipindahkan sekali lagi ke Kota Quezon di dalam monumen Quezon Memorial Circle pada 19 Agustus 1979.
Warisan

Sebuah provinsi, kota, jembatan, sebuah universitas swasta di Manila dan banyak jalan-jalan yang dinamai menurut namanya. Tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Republik Filipina juga diberi nama Quezon yakni Quezon Service Cross. Ia juga diabadikan pada mata uang Filipina. Dia muncul pada uang kertas dua puluh peso Filipina. Dia juga muncul pada dua uang koin satu peso, satu bersama Frank Murphy dan yang lainnya bersama Franklin Delano Roosevelt.
Rekaman pidato

Presiden Quezon menyampaikan pidato berjudul "Pesan untuk Rakyat Ku" dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Menurut Manuel L. Quezon III, pidato itu "direkam pada tahun 1920, ketika ia pertama kali didiagnosis mengidap tuberkulosis dan diasumsikan ia tidak memiliki waktu hidup yang lama lagi."
Pranala luar

(Inggris) Bonnie Harris, Cantor Joseph Cysner: From Zbaszyn to Manila.
(Inggris) Online E-book of Future of the Philippines: interviews with Manuel Quezon oleh Edward Price Bell, The Chicago Daily News Co., 1925
(Inggris) Online E-book of Discursos del Hon. Manuel L. Quezon, comissionado residente de Filipinas, pronunciados en la cámara de representantes de la discusión del Bill Jones (26, Septiembre-14, Octubre, 1914), published in Manila, 1915
(Inggris) Manuel L. Quezon on the Presidential Museum and Library Diarsipkan 2012-10-26 di Wayback Machine.
| Jabatan politik  |
| --- | --- | --- |
| Posisi baru | Presiden Senat 1916–1935 | Diteruskan oleh: Gil Montilla sebagai Ketua Majelis Nasional |
| Didahului oleh: Emilio Aguinaldo sebagai presiden Republik Filipina | Presiden Filipina 15 November 1935 – 1 Agustus 1944 | Diteruskan oleh: José P. Laurel sebagai presiden Republik Filipina |
| l b  Presiden Filipina |
| --- | --- | --- |
| Republik Pertama |  1 Emilio Aguinaldo  |  |
| Persemakmuran |  2 Manuel L. Quezon  4 Sergio Osmeña  5 Manuel Roxas  |  |
| Republik Kedua |  3 José P. Laurel  |  |
| Republik Ketiga |  5 Manuel Roxas  6 Elpidio Quirino  7 Ramon Magsaysay  8 Carlos P. Garcia  9 Diosdado Macapagal  10 Ferdinand E. Marcos  |  |
| Republik Keempat |  10 Ferdinand E. Marcos  11 Corazon C. Aquino  |  |
| Republik Kelima |  11 Corazon C. Aquino  12 Fidel V. Ramos  13 Joseph Ejercito Estrada  14 Gloria Macapagal-Arroyo  15 Benigno S. Aquino III  16 Rodrigo Roa Duterte  17 Ferdinand R. Marcos (Bongbong)  |  |
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Spanyol  Prancis (data)  Amerika Serikat  Australia  Israel  Belanda  Polandia 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  National Archives (US)  Social Networks and Archival Context 2  SUDOC (Prancis) 1  Trove (Australia) 1  US Congress 
Inaugurasi Presiden Pertama Persemakmuran Filipina, Manuel Quezon di tangga Gedung Legislatif, Manila pada 15 November 1935.
Kendaraan resmi Presiden Quezón, sebuah mobil Chrysler Airflow tahun 1937 (direstorasi oleh Alfred Motorworks & Alfred Nobel R. Peres), di Baler, Aurora.
Presiden Manuel L. Quezón menandatangani sebuah dokumen.
Siaran Quezon untuk rakyatnya di Manila, dari Washington DC, 5 April. Siaran 25 menit pertama, Quezon membahas hak suara perempuan dan mendesak agar program kemerdekaan 10 tahun dibatasi dalam waktu yang lebih singkat, 05/04/1937.
Daftar Wali Kota Jambi

| Wali Kota Jambi |
| --- | --- |

Petahana Maulana sejak 20 Februari 2025
Kediaman: Kantor Wali Kota Jambi
Masa jabatan: 5 tahun
Dibentuk: 17 Mei 1946
Pejabat pertama: Makalam
Situs web: jambikota.go.id
Berikut daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi dari masa ke masa.
|  Wali Kota Jambi > No. |  Wali Kota Jambi > Wali Kota |  Wali Kota Jambi > Wali Kota |  Wali Kota Jambi > Potret |  Wali Kota Jambi > Partai |  Wali Kota Jambi > Awal |  Wali Kota Jambi > Akhir |  Wali Kota Jambi > Periode |  Wali Kota Jambi > Pemilihan umum |  Wali Kota Jambi > Wakil |  Wali Kota Jambi > Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   | Makalam (1889–1959) |  | Independen | 1946 | 1948 | 1946–1948 |  | Lowong |  |
| 2 |   | Muhammad Kamil (1910–1966) |  | Independen | 1948 | 1950 | 1948–1950 |  | Lowong |  |
| 3 |   | R. Soedarsono |  | Independen | 1950 | 1966 | 1950–1966 |  | Lowong |  |
| 4 |   | Hasan Basri Durin (1935–2016) |  | Independen | 1966 | 1968 | 1966–1968 |  | Lowong |  |
| 5 |   | Z. Muchtar Daeng Maguna |  | Independen | 1968 | 1972 | 1968–1972 |  | Lowong |  |
| 6 |   | Zainir Haviz |  | Independen | 1972 | 1983 | 1972–1983 |  | Lowong |  |
| 7 |   | Ashari DS. (1936–2024) |  | Independen | 1983 | 1993 | 1983–1993 |  | Lowong |  |
| 8 |   | Muhammad Sabki (1939–?) |  | Independen | 1993 | 1998 | 1993–1998 |  | Lowong |  |
| 9 |  | Arifien Manap (1945–2015) |  | Golkar | 1998 | 2003 | 1998–2003 |  | Lowong |  |
| 9 |  | Arifien Manap (1945–2015) |  | Golkar | 2003 | 2008 | 2003–2008 |  | Turimin (2003–2007) |  |
| 10 |   | Bambang Priyanto (lahir 1949) |  | Demokrat | 4 November 2008 | 4 November 2013 | 2008–2013 | 2008 | M. Sum Indra |  |
| 11 |   | Syarif Fasha (lahir 1968) |  | Golkar | 4 November 2013 | 4 November 2018 | 2013–2018 | 2013 | Abdullah Sani |  |
| 11 |   | Syarif Fasha (lahir 1968) |  | NasDem | 7 November 2018 | 4 November 2023 | 2018–2023 | 2018 | Maulana |  |
| 12 |   | Maulana (lahir 1976) |  | PAN | 20 Februari 2025 | Petahana | 2025–2030 | 2024 | Diza Hazra Aljosha |  |
Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.
| Pejabat | Pejabat | Potret | Partai | Awal | Akhir | Wali Kota definitif | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Muhammad Fauzi (Pejabat Sementara) |  | Nonpartisipan | 14 Februari 2018 | 23 Juni 2018 | Syarif Fasha |  |
|   | Budidaya (Pelaksana Harian) |  | Nonpartisipan | 4 November 2018 | 7 November 2018 | Transisi |  |
|   | Maulana (Pelaksana Tugas) |  | PAN | 4 November 2023 | 7 November 2023 | Syarif Fasha |  |
|  | Sri Purwaningsih (Penjabat) |  | Nonpartisipan | 7 November 2023 | 7 November 2024 | Transisi |  |
|  | Sri Purwaningsih (Penjabat) |  | Nonpartisipan | 7 November 2024 | 20 Februari 2025 | Transisi |  |

↑  Ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Jambi menggantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi definitif, Syarif Fasha dan Abdullah Sani yang sedang cuti kampanye sebagai calon wali kota pada Pemilihan umum Wali Kota Jambi 2018.
↑  Mengisi kekosongan jabatan Wali Kota Jambi setelah masa jabatan Syarif Fasha dan Abdullah Sani berakhir pada 4 November 2018.
↑  Pelaksana Tugas Wali Kota, menggantikan Syarif Fasha yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon Anggota DPR-RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024.
↑  Ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Jambi oleh Menteri Dalam Negeri, menggantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi definitif Syarif Fasha dan Maulana yang telah berakhir masa jabatannya.
↑  Masa jabatan Penjabat (Pj.) Wali Kota Jambi diperpanjang hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi terpilih pada Pemilihan umum Wali Kota Jambi 2024 dilantik.
Lihat pula

Daftar Wakil Wali Kota Jambi
Kota Jambi
Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Untuk sebuah gunung, lihat Gunung Halimun dan Gunung Salak.
| Taman Nasional Gunung Halimun Salak |
| --- | --- |
IUCN Kategori II (Taman Nasional)
Gunung Salak, bagian dari TNGHS
TN Gunung Halimun SalakLetak di Jawa
Letak: Jawa Barat, Indonesia
Kota terdekat: Sukabumi
Koordinat: 6°48′S 106°29′E﻿ / ﻿6.800°S 106.483°E﻿ / -6.800; 106.483
Luas: 1.133,57 km²
Didirikan: 1992
Pihak pengelola: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Situs web: halimunsalak.org
Taman Nasional Gunung Halimun–Salak (TNGHS) adalah salah satu taman nasional yang terletak di Jawa Barat. Kawasan konservasi dengan luas 113.357 hektare ini menjadi penting karena melindungi hutan hujan dataran rendah yang terluas di daerah ini, dan sebagai wilayah dengan tangkapan air bagi kabupaten-kabupaten di sekelilingnya. Balai TNGHS mengelola kawasan hutan hujan tropis pegunungan secara administratif, wilayah kerja seluas 87.699 hektar mencakup Kabupaten Lebak Provinsi Banten serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan lingkup wilayah yang bergunung-gunung, dua puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Halimun (1.929 m) dan Gunung Salak (2.211 m). Lebih dari 700 jenis tumbuhan berbunga hidup di hutan alam di dalam TNGHS, dan keberadaan beberapa jenis fauna penting yang dilindungi di sini seperti elang jawa, macan tutul jawa, owa jawa, surili, dan lain-lain. Kawasan TNGHS dan sekitarnya juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat, antara lain masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Baduy.
Sejarah kawasan

Wilayah Gunung Halimun telah ditetapkan menjadi hutan lindung semenjak tahun 1924, luasnya ketika itu 39.941 ha. Kemudian pada 1935 kawasan hutan ini diubah statusnya menjadi Cagar Alam Gunung Halimun. Status cagar alam ini bertahan hingga tahun 1992, ketika kawasan ini ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun dengan luas 40.000 ha, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992. Sampai dengan lima tahun kemudian, taman nasional yang baru ini pengelolaannya "dititipkan" kepada Taman Nasional Gunung Gede – Pangrango yang wilayahnya berdekatan. Baru kemudian pada 23 Maret 1997, taman nasional ini memiliki unit pengelolaan yang tersendiri sebagai Balai Taman Nasional Gunung Halimun.
Pada tahun 2003 atas dasar SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003, kawasan hutan BTN Gunung Halimun diperluas, ditambah dengan kawasan hutan-hutan Gunung Salak, Gunung Endut dan beberapa bidang hutan lain di sekelilingnya, yang semula merupakan kawasan hutan di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Sebagian besar wilayah yang baru ini, termasuk kawasan hutan G. Salak di dalamnya, sebelumnya berstatus hutan lindung. Namun kekhawatiran atas masa depan hutan-hutan ini, yang terus mengalami tekanan kegiatan masyarakat dan pembangunan di sekitarnya, serta harapan berbagai pihak untuk menyelamatkan fungsi dan kekayaan ekologi wilayah ini, telah mendorong diterbitkannya SK tersebut. Dengan ini, maka kini namanya berganti menjadi Balai Taman Nasional Gunung Halimun – Salak, dan luasnya bertambah menjadi 113.357 ha.
Letak dan keadaan fisik

Secara administratif, kawasan konservasi TN Gunung Halimun – Salak termasuk ke dalam wilayah tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat, dan Lebak di Provinsi Banten. Topografi wilayah ini berbukit-bukit dan bergunung-gunung, pada kisaran ketinggian antara 500–2.211 m dpl. Puncak-puncaknya di antaranya adalah G. Halimun Utara (1.929 m), G. Ciawitali (1.530 m), G. Kencana (1.831 m), G. Botol (1.850 m), G. Sanggabuana (1.920 m), G. Kendeng Selatan (1.680 m), G. Halimun Selatan (1.758 m), G. Endut (timur) (1.471 m), G. Sumbul (1.926 m), dan G. Salak (puncak 1 dengan ketinggian 2.211 m, dan puncak 2 setinggi 2.180 m). Jajaran puncak gunung ini acapkali diselimuti kabut (Sd. halimun), maka dinamai demikian.
Wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang penting di sebelah barat Jawa Barat. Tercatat lebih dari 115 sungai berikut anak sungainya berhulu di kawasan Taman Nasional ini.
Setidaknya terdapat 11 daerah aliran sungai (DAS) meng-cover kawasan TNGHS. 3 DAS mengalirkan aliran utamanya menuju utara pesisir pulau Jawa dan bermuara di perairan laut Jawa diantaranya (saling berbatasan berurut timur ke barat) adalah DAS Cisadane - DAS Cidurian - DAS Ciujung. Sementara 8 DAS sisanya yang juga berhulu di kawasan TNGHS tersebut, masing-masing mengalirkan aliran utamanya menuju selatan pesisir pulau Jawa di perairan samudera Hindia diantaranya (saling berbatasan berurut timur ke barat) adalah; DAS Cimandiri - DAS Citepus - DAS Cisukawayana - DAS Cimaja - DAS Cibareo - DAS Cimadur - DAS Cihara. Keseluruhan DAS tersebut merupakan bagian dari otoritas satuan wilayah kerja BPDAS Citarum-Ciliwung.
Kawasan TN Gunung Halimun – Salak memang merupakan daerah yang basah. Curah hujan tahunannya berkisar antara 4.000–6.000 mm, dengan bulan kering kurang dari 3 bulan di antara Mei hingga September. Iklim ini digolongkan ke dalam tipe A hingga B menurut klasifikasi curah hujan Schmidt dan Ferguson. Suhu bulanannya berkisar antara 19,7–31,8 °C, dan kelembapan udara rata-rata 88%.
Keanekaragaman hayati

Kekayaan hayati kawasan taman nasional ini telah lama menarik perhatian para peneliti, dalam dan luar negeri. Banyak catatan telah dibuat, terutama setelah status kawasan ditingkatkan menjadi taman nasional, dan banyak pula yang telah diterbitkan, khususnya semasa masih bernama TN Gunung Halimun. Informasi berikut ini masih merujuk pada hasil-hasil penelitian di TN Gunung Halimun tersebut, terkecuali apabila disebutkan lain.