Kongres III Partai Demokrasi Indonesia
Latar belakang

Prakarsa untuk menyelenggarakan kongres PDI dimunculkan oleh Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam, pada pidatonya saat ulang tahun ke-12 PDI tanggal 11 Januari 1985 di Gedung Wanita. Dia berpendapat bahwa fusi partai politik 1973 dan penerapan asas tunggal Pancasila pada tahun 1983 mengakibatkan konflik di dalam partai politik, sehingga menunjukkan adanya perbedaan ekstrim di dalam orientasi politik parpol. Meskipun faksi-faksi dalam PDI dihapuskan secara resmi oleh persetujuan DPP partai sehari sebelumnya, Ketua PDI saat itu Sunawar Sukowati menghendaki adanya suatu pertemuan secara nasional untuk menghapuskan faksi-faksi dalam PDI hingga ke akar rumput.
Keinginan untuk menyelenggarakan kongres secara terbuka disampaikan oleh Hardjantho Sumodisastro selaku ketua DPP PDI. Menurutnya, kongres perlu dilaksanakan untuk memperbaharui susunan DPP partai. Prakarsa untuk menyelenggarakan kongres tersebut didukung oleh mayoritas DPP partai, yang ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal partai melalui kongres tersebut, dan menyatakan bahwa siapapun yang menolak penyelenggaraan kongres melanggar AD/ART partai. Meskipun begitu, beberapa cabang partai, seperti cabang Jakarta, menolak penyelenggaraan kongres karena permasalahan keanggotaan partai.
Perselisihan untuk menyelenggarakan suatu pertemuan secara nasional berakhir pada bulan November dan Desember 1985. Diskusi berpindah pada penyelenggaraan kongres atau musyawarah nasional (munas). Sejak akhir Oktober, dewan pimpinan daerah (DPD) Jawa Timur dari partai telah mendesak partai untuk menyelenggarakan kongres. Sebaliknya, DPD Lampung mendesak partai untuk menyelenggarakan munas terlebih dahulu, dan kongres dilaksanakan setelah Pemilu 1987.
Untuk membahas masalah ini, DPP PDI menyelenggarakan rapat pada tanggal 1 November 1985. Rapat tersebut dihadiri oleh 14 dari 15 pengurus PDI, dan tidak dihadiri oleh Wignyo Sumarsono, ketua PDI. Pada rapat ini, sembilan pengurus partai, termasuk Wignyo Sumarsono, setuju untuk menyelenggarakan kongres, sementara enam pengurus partai setuju untuk menyelenggarakan munas. Meskipun mayoritas pengurus menghendaki kongres, rapat ditutup tanpa adanya persetujuan.
Masalah tersebut akhirnya memecah PDI menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung kongres, dan kelompok pendukung munas. Kelompok pendukung kongres menyatakan keinginan mereka untuk menyelenggarakan kongres pada 12 November. Pernyataan ini ditandatangani oleh delapan pengurus, kecuali Muhidin Nasution yang sedang sakit. Kelompok tersebut mengkritik ketua dan sekjen partai yang mendukung munas karena tidak berpegang teguh pada konstitusi partai. Kelompok kongres menyelenggarakan rapat pada 30 November 1985, dan membentuk komite untuk penyelenggaraan kongres. Sementara itu, kelompok munas menyelenggarakan rapat pada tanggal 4 Desember 1985, yang berakhir secara ironis karena kelompok tersebut setuju untuk menyelenggarakan kongres, sehingga mengakhiri perpecahan dalam partai.
Meskipun DPP partai setuju untuk menyelenggarakan kongres, dua puluh cabang partai tetap bersikeras untuk menyelenggarakan munas. Untuk menghadapinya, DPP partai berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam, mengenai penyelenggaraan kongres pada tanggal 6 Desember 1985. Konsultasi tersebut membahas tentang penyelenggaraan kongres. Persiapan lebih lanjut untuk menyelenggarakan kongres dibicarakan dengan presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1986, dan dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah pada tanggal 22 Maret 1986.