Hubungan Israel dengan Uni Eropa
Latar belakang sejarah > Association Agreement UE-Israel (2000) > Sengketa perlakuan istimewa untuk produk Israel yang berasal dari wilayah Palestina

Barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak tunduk pada perjanjian perdagangan bebas, karena mereka tidak dianggap barang yang berasal dari Israel. Sejak 1998, Israel dan UE telah berselisih tentang perlakuan hukum atas produk yang diekspor ke UE dari wilayah Palestina yang diduduki. Israel berpendapat bahwa ini diproduksi di wilayah pabeannya dan karenanya harus tunduk pada Association Agreement dan mendapat manfaat dari perlakuan istimewa. Uni Eropa menyatakan bahwa Teritori Palestina bukan bagian dari Israel, dan ilegal menurut hukum internasional, dan produk semacam itu tidak memperoleh manfaat dari perlakuan istimewa.
Avis 2001 oleh Komisi Eropa mengkonfirmasi kurangnya status preferensial untuk produk tersebut, mendorong reaksi marah dari Israel, meskipun signifikansi ekonomi produk Israel yang berbasis di Teritori Palestina sangat terbatas (€100 juta/tahun lebih dari total €6 miliar/ tahun). Berbeda dari Uni Eropa, Amerika Serikat mengakui barang-barang bebas bea yang diekspor dari Wilayah Palestina di bawah perjanjian perdagangan bebas 1985 mereka.
Suatu solusi dinegosiasikan pada tahun 2004, di mana pihak berwenang Israel akan menentukan pada sertifikat asal lokasi geografis tempat produksi, tanpa harus menentukan apakah barang tersebut berasal di Teritori Palestina tersebut. Otoritas bea cukai Uni Eropa kemudian dapat membedakan asal yang tepat dan memberikan perlakuan khusus hanya untuk barang-barang dari Israel yang tepat, memberikan arti de facto terhadap kebijakan Uni Eropa tentang tidak mengakui Teritori Palestina sebagai bagian dari Negara Israel.
Putusan Mahkamah Eropa 2010 dalam kasus Brita menegaskan bahwa produk yang berasal dari Tepi Barat tidak memenuhi syarat untuk perlakuan pabean preferensial di bawah Perjanjian Komisi Eropa–Israel, dan bahwa pernyataan yang bertentangan oleh otoritas Israel tidak mengikat otoritas bea cukai UE. Dalam alasannya, ECJ bergantung pada kehadiran dua perjanjian, yang berbeda dan sama, satu dengan Israel, berlaku untuk "wilayah Negara Israel", dan satu dengan PLO, yang berlaku untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan pada prinsip umum hukum kebiasaan internasional bahwa kewajiban tidak dapat dikenakan pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Pengadilan menyimpulkan bahwa Perjanjian EC-Israel tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk memaksa pihak berwenang Palestina untuk melepaskan hak mereka untuk menggunakan kompetensi yang diberikan kepada mereka berdasarkan Perjanjian EC-PLO dan, khususnya, untuk menahan diri dari menggunakan hak untuk mengeluarkan dokumen pabean yang menyediakan bukti asal barang yang diproduksi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Oleh karena itu, produk yang berasal dari Tepi Barat tidak termasuk dalam lingkup teritorial dari Perjanjian EC–Israel dan, oleh karena itu, tidak memenuhi syarat untuk perlakuan istimewa berdasarkan perjanjian tersebut.
Pada 2015, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa "Israel menangguhkan dialog diplomatik dengan Uni Eropa di berbagai forum" karena kebijakan yang disahkan oleh UE untuk memberi label produk dari Tepi Barat. Israel menyatakan ketidaksenangan bahwa "Uni Eropa telah memilih, karena alasan politik, untuk mengambil langkah yang luar biasa dan diskriminatif, yang terinspirasi oleh gerakan boikot, terutama pada saat ini, ketika Israel menghadapi gelombang terorisme yang menargetkan setiap dan semua warganya", menambahkan bahwa keputusan pelabelan akan "berimplikasi pada hubungan Israel-UE." Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali bahwa keputusan itu "munafik dan [menetapkan] standar ganda", menambahkan bahwa Uni Eropa "harus malu" atas tindakannya. Amerika Serikat mengatakan tidak menganggap langkah Uni Eropa sebagai boikot.