Imam Soedja’i
Karier Militer

Pada tahun 1942 ketika tentara Jepang menduduki Hindia Belanda (Indonesia) banyak tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta melakukan politik kooperasi atau kerja sama dengan Belanda. Hal ini kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh daerah seperti Pak Dja’i yang kemudian menjadi ketua “Pusat Tenaga Rakyat/ PUTERA” di Lumajang pada tahun 1943. Setelah itu Pak Dja’i ikut pelatihan sebagai perwira PETA di Bogor dan kemudian ditempatkan sebagai komandan Batalyon (Daidancho) PETA di Malang. Setelah PETA dibubarkan, Pak Dja’i kemudian memimpin para pejuang di Malang dalam wadah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan memimpin perlucutan senjata dari tangan Jepang. Pada 5 Oktober 1945 ketika dibentuk Tentara Keamanan Rakyat, Pak Dja’i diangkat sebagai komandan Divisi VII Untuk Suropati yang membawahi wilayah Karesidenan Malang- Besuki dengan pangkat Jendral Mayor. Ketika pemilihan Panglima Besar TNI pada 12 Nopember 1945 di Yogyakarta, sebenarnya Pak Dja’i yang merupakan perwira tinggi TKR paling senior dan mempunyai pasukan besar dengan senjata paling lengkap merupakan salah satu calon kuat menjadi Panglima. Namun Pak Dja’i mohon izin untuk tidak mengikuti pemiliuhan yang sangat penting tersebut dan memilih untuk bererang melawan Inggris di Surabaya yang sejak 10 Nopember di serang dengan membabi buta. Akhirnya dalam pemilihan tersebut kelompok PETA lebih menjagokan Kolonel Sudirman karena ketiadaan perwira senior untuk menyaingi kelompok KNIL yang menjagokan Letjen Urip Sumoharjo.
Banyak prestasi yang telah dibuatnya sebagai Panglima Divisi VIII yang kemudian berubah menjadi DIVISI VII Untung Suropati seperti pemulangan tawanan orang-orang Sekutu dan pengiriman beras ke India untuk menembus blokade pemerintah Belanda terhadap republik Indonesia. Demikian juga pengamanan Istana Presiden dan ibu kota Yogyakarta pada saat kudeta pertama 3 Juli 1946 oleh Muhammad Yamin, Mayor jenderal Sudarsono dkk. Demikian juga pada waktu peta politik tanah air sedang memanas karena pemerintahan Perdana Menteri Syahrir akan menanda-tangani “Perjanjian Linggarjati” yang akan memicu perang saudara, sekali lagi Mayor Jenderal Imam Soedja’i mengulurkan bantuan dengan menjadi tuan rumah sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada bulan Pebdruari 1947.
Sejarah mencatat bahwa “Perang Gerilya” belum dikenal pada awal Revolusi Indonesia tahun 1945 dan baru dikenalkan ketika Panglima Besar jenderal Sudirman melakukannya pada waktu menghadapi Agresi Militer Belanda 2 pada bulan Desember tahun 1948, yang kemudian di pertajam oleh teori “Perang Semesta” yang digagas Jenderal AH. Nasuition. Namun sejarah cenderung melupakan bahwa Panglima Divisi VII Untung Suropati telah mempersiapkan dan mempraktekkan “Perang Gerilya dan Perang Semesta” tersebut ketika menghadapi Agresi Militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947. Sang Pangllima mempersiapkan Perang gerilya dengan mundur dari kota Malang ke wilayah Semeru Selatan dan mempersiapkan rakyat untuk melakukan “Perang Gerilya dan Perang Semesta”. Namun hal ini dianggap penghianatan oleh Panglima Markas Besar pertempuran Mayor Jenderal Mustopo dan Perdanan menteri Amir Syarifuddin. Seketika itu juga pada pertengahan Agustus 1947 Mayor Jenderal Imam Soejda’i di panggil dan diberhentikan sebagai tentara. Namun Mayor Jenderal Imam Soedja’i tidak sedikitpun membantah. Dari ke-5 Perwira Divisi VII ia sendiri yang mengorbankan diri diberhentikan jadi tentara. Ia pulang ke Tulungagung dan tak bisa memimpin langsung perang melawan Belanda yang dinantikannya, tetapi karya dan pikirannya tentang Perang Gerilya dan Perang Semesta di Divisi VII Untung Suropati yang meliputi wilayah Karesidenan Malang- Besuki akhirnya mampu membuat Belanda kewalahan.