Kekerasan sektarian di Irak
Kekerasan sektarian di bawah Saddam Hussein

Pada tahun 1979, Saddam Hussein resmi menjadi presiden Irak setelah Ahmed Hassan al-Bakr mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Di bawah pemerintahan Hussein, sistem pemantauan warga negara, organisasi, dan partai semakin diintensifkan untuk mencegah hilangnya dominasi politik atas Irak. Hussein memastikan loyalitas warganya melalui pemantauan ekstensif dan dengan menyingkirkan lawan politik potensial. Hanya enam hari setelah ia menjabat, Hussein menangkap 66 anggota partai Ba'ath dan beberapa dari mereka dibunuh dalam peristiwa Pembersihan Khuld karena Hussein meragukan kesetiaan mereka. Peristiwa ini mengatur panggung politik untuk dekade berikutnya di mana tokoh-tokoh yang dicurigai tidak setia kepadanya bisa menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun. Karena banyak dari mereka yang dianggap musuh atau tidak loyal memiliki latar belakang sektarian lain, ketegangan sektarian juga meningkat. Misalnya, warga Kurdi, Syiah, dan Iran dideportasi dari Irak dengan tuduhan menjadi mata-mata, sehingga tindakan deportasi tersebut pada saat itu sering disebut sebagai tindakan pembersihan sektarian.
Ketegangan sektarian muncul kembali ketika terjadinya Revolusi Iran dan pecahnya Perang Iran-Irak pada tahun 1980. Pada tahun 1979 Revolusi Iran terjadi di bawah kepemimpinan Imam Besar Syiah Ayatullah Ruhollah Khomeini ketika dia menggulingkan Shah dan membuka jalan bagi berdirinya Republik Islam Iran. Khomeini memulai kampanye propaganda yang ditujukan kepada Syiah di Irak mendorong mereka untuk mengikuti ideologi Revolusi Iran dan memberontak melawan rezim Hussein yang didominasi Sunni untuk menggulingkannya. Pada tahun 1980, Hussein menyatakan perang terhadap Iran dan mencoba mencaplok provinsi Khuzestan Iran yang kaya minyak. Alasan berperang termasuk keyakinan Hussein bahwa Iran telah melanggar Perjanjian Aljazair 1975 tentang jalur air dan mencampuri politik Irak. Namun terlepas dari motivasi politik dan ekonomi untuk berperang, perang juga dilakukan atas dasar agama. Meski Khomeini percaya bahwa penduduk Syiah di Irak Selatan akan mengikutinya, tetapi mereka tidak melakukannya dan tetap setia kepada Irak sehingga para penduduk Syiah tersebut justru melawan Iran.
Untuk mencegah Syiah bergabung dengan Iran, Hussein lebih menekankan karakter Arab di Irak untuk membandingkannya dengan karakter Persia di Iran. Selain itu, ia mencoba mendapatkan dukungan dari warga dengan berbagai latar belakang etnis dengan memberikan bantuan kepada komunitas mereka. Contohnya, rezim Hussein memberikan dukungan keuangan untuk wakaf Syiah dan pemugaran makam Imam Ali. Terlepas dari upaya luas untuk mendapatkan dukungan di antara berbagai sekte, ketegangan sektarian terus meningkat, terutama karena Perang Iran-Irak. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 250.000 warga Irak tewas selama perang. Korban di pihak Sunni dan Syiah ini semakin meningkatkan persaingan di antara kelompok etnis dan agama yang berbeda. Selain itu, banyak tentara, perwira, dan warga Syiah melarikan diri dari negara itu dan mencari perlindungan di tempat lain, terutama di Iran dan Suriah.
Di utara, pengungsian orang Kurdi sebagai bagian dari kampanye Arabisasi berlanjut sepanjang tahun 1980-an. Meskipun mayoritas orang dengan latar belakang Kurdi tidak menjadi korban selama perang, Hussein melihat aktivitas dari kelompok politik Kurdi sebagai pengkhianatan terhadap rezimnya dan menuduh mereka melakukan kerja sama militer dan intelijen lintas negara dengan Iran. Rezim Ba'ath menghukum kelompok-kelompok aktivis ini di Irak utara dengan menggunakan kekerasan ekstensif dalam Kampanye Al-Anfal pada akhir 1980-an. Penggunaan kekerasan ekstrim ini menyebabkan tingginya jumlah korban yang diperkirakan sekitar 150.000 hingga 200.000 kematian dan bergema lebih jauh ke komunitas Kurdi, berkontribusi pada sentimen yang lebih kuat dari perpecahan sektarian.
Setelah Perang Iran-Irak, ketidakpercayaan sektarian meledak dan menjadi lebih kentara selama Perang Teluk Pertama, yang diprakarsai oleh Hussein ketika Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Pasukan koalisi menanggapi serangan Hussein dengan membom Irak, terutama di wilayah selatan Irak. Serangan balik yang dilakukan oleh pasukan koalisi mempengaruhi warga Syiah karena menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Setelah mundur dari Kuwait pada tahun 1991, pemberontakan meletus di 14 provinsi dari 18 provinsi di Irak. Para pemberontak sebagian besar adalah Syiah dan Kurdi yang menyerang kekuatan politik karena pengucilan mereka di bawah kekuasaan Ba'ath. Pemberontakan sebagian besar bersifat sektarian dengan para pengunjuk rasa menunjukkan foto-foto pemimpin agama Syiah, seperti Khomeini, dan simbol-simbol agama. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti dan jurnalis Khalil Osman tentang pemberontakan tersebut:
Pemberontakan di Irak selatan ditandai dengan penegasan identitas Syiah yang kuat, menampilkan simbolisme dan retorika Syiah yang terang-terangan.… Tetapi penegasan identitas Syiah yang bersemangat dan lantang vis-à-vis negara Ba'athis yang tiran menimbulkan ketakutan dan perasaan dikucilkan di kalangan Sunni, yang mengakibatkan hilangnya simpati terhadap pemberontakan tersebut.
Pemberontakan akhirnya ditekan dengan penggunaan kekuatan brutal dan kekerasan ekstensif oleh rezim seperti eksekusi massal pemberontak. Di utara, banyak warga Kurdi merasa terpaksa mengungsi karena takut akan pembalasan oleh rezim Hussein. Karena kondisi kehidupan yang buruk di pegunungan, lebih dari 20.000 pengungsi ini meninggal selama bulan-bulan berikutnya.
Meski pemulihan kendali dan keamanan negara terbukti menjadi rintangan bagi rezim Ba'ath, mereka berhasil memulihkan ketertiban. Dalam dekade berikutnya, Hussein lebih mengandalkan sekutu keluarga dan sukunya sendiri serta mereka yang setia kepadanya. Namun, terlepas dari pembaruan fokus sektarian Hussein sendiri, ekspresi identitas sektarian lainnya ditekan dengan keras oleh rezim selama tahun 1990-an. Selain berbagai pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik dan agama yang berpengaruh, kekerasan sektarian yang meluas di Irak baru meletus lagi setelah pencopotan Hussein dari jabatannya pada tahun 2003 setelah invasi pimpinan AS.