Kontroversi yang melibatkan Najib Razak
Skandal 1Malaysia Development Berhad

Artikel utama: Skandal 1Malaysia Development Berhad
1Malaysia Development Berhad, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, sendiri didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia melalui investasi-investasi strategies. Alih-alih, lembaga ini dituduh membiayai gaya hidup mewah, sebuah film Hollywood dan sebuah kapal pesiar super mewah.
Pada tahun 2015, Najib dituduh mentransfer lebih dari RM 2.67 miliar (hampir USD 700 juta) dari 1MDB ke rekening bank pribadinya. Tindakan ini dikecam oleh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang kemudian menuntut Najib mundur. Ketua oposisi Anwar Ibrahim secara terbuka mempertanyakan keabsahan 1MDB. Ia memberitahu Parlemen bahwa menurut catatan komisi perusahaan, perusahaan ini "tidak memiliki alamat kantor dan auditor resmi."
Menurut surat pemberitahuan publik, 1MDB memiliki utang sebesar RM 42 miliar (USD 11,73 miliar).  Sebagian utang ini berasal dari obligasi pemerintah tahun 2013 senilai $3 miliar yang dijamin oleh Goldman Sachs. Goldman Sachs sendiri dibayar $300 juta lewat kesepakatan itu, tetapi mereka membantah jumlahnya. Majelis Raja-Raja Malaysia meminta agar penyelidikan oleh pemerintah diselesaikan secepatnya karena masalah ini menimbulkan krisis kepercayaan di Malaysia.
Najib menerima kekalahan dalam Pemilu Malaysia 2018 dan bersedia tidak akan mengganggu kelancaran transisi kekuasaan kepada Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri. Bahkan, dirinya telah enggan untuk kembali menjadi perdana menteri sejak kekalahan itu. Pada 12 Mei 2018, tiga hari setelah kekalahannya dalam pemilihan umum, sebuah manifes penerbangan menyatakan bahwa Najib dan istrinya, Rosmah Mansor berangkat menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan menggunakan jet pribadi. Atas perintah Mahathir, Departemen Imigrasi melarang Najib melakukan perjalalanan ke luar negeri. Di tengah ketegangan pemerintah dengan dirinya membuat Najib mengundurkan diri dari jabatan Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sekaligus sebagai Ketua Umum Barisan Nasional di hari yang sama.
Pemerintahan Pakatan Harapan dengan sigap membuka kembali kasus penyelidikan skandal 1MDB. Per 16 Mei 2018, Polisi Diraja Malaysia telah menggeledah enam properti yang memiliki keterkaitan dengan Najib dan Rosmah sebagai tersangka dan bagian dari kasus penyelidikan skandal 1MDB. Mereka menyita 284 kotak berisi tas desainer, 72 tas koper besar berisi uang tunai dalam berbagai jenis mata uang, dan barang berharga lainnya. Komisaris Kepolisian Malaysia membenarkan bahwa polisi telah menyita barang dengan nilai perkiraan antara 223-273 juta USD. Pihak kepolisian menyebutnya sebagai penyitaan terbesar dalam sejarah Malaysia.
Pada 3 Juli 2018, Najib ditangkap di rumahnya oleh petugas anti-korupsi, pengacara Najib menyatakan dia akan didakwa besok. Pada 28 Juli 2020, Hakim pada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Najib, setelah dinyatakan terbukti bersalah atas semua dakwaan skandal korupsi lembaga investasi negara 1MDB (1Malaysia Development Berhad), pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang.
Pada 8 Desember 2021, Pengadilan Malaysia menolak banding dari Najib dalam skandal mega korupsi 1MDB.
Pada 23 Agustus 2022, Najib mulai menjalani hukuman penjara selama 12 tahun setelah upaya banding terakhirnya untuk vonis korupsi ditolak.