stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kerajaan Mekongga
Pemerintahan

Pada awalnya sebelum suku Tolaki Mekongga mendiami pemukiman Wundulako, daerah tersebut bernama Wonua Sorume yang berarti negeri anggrek dikarenakan banyak anggrek kuning keemasan yang tumbuh. Daerah tersebut memiliki penduduk asli orang Moronene (okia) atau Toaere. Kemudian terjadi pembauran antara penduduk asli dengan penduduk pendatang Tolaki di pemukiman tersebut yang bernama Unenapo (kemudian hari dikenal dengan nama Wundulako).
Pemukiman Suku Tolaki yang disebut O'tobu inilah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mekongga. Jumlahnya sebanyak tujuh pemukiman yang meliputi Tikonu, Puu'ehu, Sabilambo, Po'ondui, Lalombaa, Ulunggolaka, dan Mangolo. Masing-masing pemukiman dipimpin oleh seorang bergelar To'onomotuo. Pemukiman-pemukiman ini kemudian disatukan oleh Larumbalangi menjadi Kerajaan Mekongga dan ia sendiri menjadi raja pertama. Larumbalangi kemudian membentuk pejabat pemerintahan yang terdiri dari To'onomotuo, Mbuakoi, Tamalaki, O'tadu, dan Tusawuta. To'onomotuo tetap menjabat sebagai pemimpin pemukiman. Mbuakoi bertugas di bidang upacara dan kepercayaan. Urusan keamanan dan ketertiban masyarakat diserahkan kepada Tamalaki, sedangkan urusan perang diserahkan kepada O'tadu. Sedangkan Tusawuta bertugas di bidang pertanian.
Pemukiman

Pemukiman di Kerajaan Mekongga terbagi menjadi pemukiman kecil dan pemukiman besar. Pemukiman terkecil disebut Anggalo yang terdiri dari empat sampai tujuh kepala keluarga dalam keturunan yang sama serta hidup di ngarai. Gabungan kelompok Anggalo disebut O'napo, sedangkan gabungan dari O'napo disebut O'tobu. Wiayah O'napu dipimpin oleh To'onomotuo, sedangkan wilayah O'tobu dipimpin oleh Pu'utobu.
Pemukiman juga dibentuk di wilayah kaki gunung dan lereng bukit. Pada jenis wilayah ini, masyarakat membentuk pemukiman melingkar. Pemukiman-pemukiman dibangun berdekatan dengan tempat berdagang, berburu dan beternak serta dihubungkan oleh jalan setapak. Rumah-rumah dibangun dalam bentuk rumah panggung. Perbedaan antara rumah bangsawan dan rumah masyarakat biasa diketahui melalui perbedaan bentuk dan ukuran rumah.
Wewenang raja

Raja di Kerajaan Mekongga digelari Bokeo. Raja memiliki kepemilikan atas pajak yang diperoleh dari hasil panen dari masyarakatnya. Pajak yang diberikan kepada raja disesuaikan dengan jarak tempat tinggal masyarakatnya. Penduduk di sekitar pusat kerajaan harus mengumpul pajak sebanyak satu ikat padi, sedangkan penduduk yang tempat tinggalnya jauh hanya membayar pajak sebesar 1 kati beras.
Raja juga menerima seperseratus dari hasil hutan dan menerima 2,5 Gulden dari setiap 1 hektare sawah milik masyarakatnya. Selain itu, raja dapat meminta tenaga kerja laki-laki dari masyarakatnya untuk mengelola tanah miliknya di daerah Lambo, Lalembo, dan Balandete. Sebanyak sepertiga hasil panen dari tanah milik raja diberikan kepada perantara Kedatuan Luwu dan Kerajaan Mekongga yang disebut Kapita. Pengelolaan tanah pertanian milik raja dilakukan oleh seorang Pabicara. Ia juga bertugas mengawasi pengelolaan tanah pertanian milik masyarakat. Raja kemudian memberikan imbalan berupa hasil panen dengan jumlah tertentu.
Keagamaan

Kerajaan Mekongga masih menganut kepercayaan tradisional hingga masa pemerintahan Bokeo Teporambe. Kerajaan ini kemudian menerima Islam sebagai agama kerajaan pada masa pemerintahan raja Mekongga ke-8, yaitu Laduma pada tahun 1699. Kerajaan Mekongga kemudian meminta bantuan dari Kedatuan Luwu untuk mengajarkan Islam kepada masyarakatnya.
Peninggalan sejarah > Benteng tanah

Kerajaan Mekongga memiliki sebuah benteng tanah yang dibangun pada tahun 1676 pada masa pemerintahan Bokeo Teporambe. Pembangunan benteng dipimpin oleh adik raja sekaligus panglima perang yang bernama Latoranga. Pembangunan benteng bertujuan untuk mencegah masuknya para perampok yang berdatangan dari arah Pantai Posilui dan Pantai Puuroda. Benteng ini terbuat dari tanah liat dengan luas mencapai 2 Hektare. Benteng ini memiliki tanggul dengan lebar sekitar 2–3 meter dengan tinggi sekitar 3–5 meter. Pembangunan benteng dibantu oleh masyarakat Kerajaan Mekongga dan para saudagar dari Kedatuan Luwu. Lokasi benteng tanah ini adalah di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka.
Peninggalan sejarah > Bendera Sangia Nibandera

Peninggalan dari Raja Bokeo Ladumaa dengan usia sekitar 300 tahun. Berupa bendera merah putih dengan ukuran panjang 193 cm dan lebar 63 cm, bertuliskan syahadat Arab Gundul pada bagian putih beserta gambar dan lukisan cicak serta benda pusaka pada bagian putihnya. Bendera asli sudah cukup lapuk sehingga ditambal oleh keturunan kerajaan pada tahun 1960-an. Berdasarkan sejarah bendera tersebut diberikan oleh Datu Alimuddin Setia Raya kepada Bokeo Ladumaa yang membantu Kedatuan Luwu dalam perang melawan Kedatuan Suppa. Bokeo Ladumaa kemudian lebih dikenal dengan nama "Sangia Nibandera" yang berarti raja yang memiliki bendera.
Daftar pustaka

Hafid, Anwar;  et al. (2009). Sejarah Daerah Kolaka (PDF). Bandung: Humaniora. ISBN 979-778-102-X.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Penggunaan et al. yang eksplisit (link) [pranala nonaktif permanen]
Hasanuddin (Juni 2010). "Bende Wuta (Benteng Tanah) dalam Konteks Sejarah Budaya Mekongga Sulawesi Tenggara". Walennae. 12 (2): 159–176. ISSN 1411-0571.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Melamba, Basrin (Januari 2013). "Dari Metobu hingga Mekambo: Pertumbuhan Pemukiman Kota Kolaka pada Abad XX". Paramita. 23 (1): 67–77. ISSN 0854-0039.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
| l b Kerajaan di Sulawesi |
| --- | --- |
Gorontalo: Bolango · Gorontalo · Suwawa
Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow · Bolangitang · Manganitu · Siau · Tabukan · Tagulandang
Sulawesi Tengah: Banawa · Banggai · Bungku · Buol · Dolo · Kulawi · Lore · Mori · Moutong · Palu · Parigi · Poso · Raba · Sigi · Suppa · Tawaeli · Tojo · Toli-Toli · Una-Una
Sulawesi Barat: Balanipa · Passokkorang · Talotu · Baras
Sulawesi Selatan: Alitta · Bangkala · Berru · Binamu · Bone · Bontoa · Bulo-Bulo · Gantarang · Gowa · Lamatti · Lau · Luwu · Marusu · Nepo · Putabangun · Raya · Sidenreng · Simbang · Soppeng · Soppeng Riaja · Suppa · Tallo · Tanete · Tanralili · Tondong · Turikale · Wajo
Sulawesi Tenggara: Buton · Mekongga · Muna · Kendari
Kabupaten Buton Utara

Untuk kegunaan lain, lihat Buton dan Buton.
| Kabupaten Buton Utara |
| --- | --- |
Kabupaten
  Lambang
Motto: "Lipu Tinadeakono Sara"
Peta
Kabupaten Buton UtaraPetaTampilkan peta SulawesiKabupaten Buton UtaraKabupaten Buton Utara (Indonesia)Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 5°00′52″S 122°55′49″E﻿ / ﻿5.01457°S 122.93015°E﻿ / -5.01457; 122.93015
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Tenggara
Tanggal berdiri: 2 Januari 2007
Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2007
Ibu kota: Buranga
Jumlah satuan pemerintahan:  Daftar Kecamatan: 6 kecamatan Kelurahan: 12 kelurahan Desa: 78 desa 
Pemerintahan
 • Bupati: Ridwan Zakaria
 • Wakil Bupati: lowong
 • Sekretaris Daerah: Muhammad Hardhy Muslim
Luas
 • Total: 1.752,24 km2 (676,54 sq mi)
Populasi (2020)
 • Total: 68.553
 • Kepadatan: 39/km2 (100/sq mi)
Demografi
 • Agama: Islam 97,76%  Hindu 1,78%  Kristen 0,70% - Protestan 0,46% - Katolik 0,24%  Lainnya 0,06% 
 • IPM:  67,87 (2020)  Sedang
Zona waktu: UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS: 7409 
Pelat kendaraan: DT xxxx N*
Kode Kemendagri: 74.10 
DAU: Rp 441.001.355.000.-
Situs web: http://www.butonutarakab.go.id
Kabupaten Buton Utara adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Buranga. Kabupaten yang juga dikenal sebagai Kabupaten Butur ini terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Buton Utara merupakan kawasan yang kaya sumberdaya alam. Buton Utara memiliki banyak potensi bahan tambang (aspal, minyak bumi, emas dan konon uranium), hasil hutan (jati, damar dan rotan), hasil laut serta kawasan perkebunan yang subur.
Sejarah

Menurut sejarah, Kulisusu/Kolencusu/Kalingsusu merupakan salah satu dari empat benteng pertahanan Barata Patapalena (cadik penjaga keseimbangan perahu negara) pada masa Kesultanan Buton. Barata Kulisusu bersama-sama dengan Barata Muna, Barata Tiworo dan Barata Kaledupa merupakan pintu-pintu pertama pertahanan sebelum musuh masuk ke dalam wilayah pusat kekuasaan di Bau-Bau. Oleh karena itu itu mereka memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keselamatan negara. Mereka juga diberi hak otonom untuk mengatur sendiri daerahnya termasuk memiliki tentara sendiri namun dengan batasan-batasan pengaturan yang sudah digariskan oleh pemerintahan pusat yang ada di Baubau.
Motto kabupaten Buton Utara adalah Lipu Tinadeakono Sara yang artinya bahwa berdasarkan sejarah Buton Utara adalah negeri yang didirikan dan dibangun oleh SARA. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna, maka pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Utara meliputi 6 kecamatan, yaitu kecamatan Bonegunu, Kambowa, Wakorumba, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.
Geografi

Kabupaten Buton Utara dengan luas wilayah 1.923,03 km² (belum termasuk wilayah perairan), terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian Utara Pulau Buton dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya; secara administratif terdiri dari 6 kecamatan dan 59 desa/kelurahan/UPT. Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Buton Utara terletak pada 4,6 LS – 5,15 LS serta membujur dari Barat ke Timur antara 122,59 BT – 123,15 BT.
Geografi > Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:
| --- | --- |
Utara: Selat Wawonii
Timur: Laut Banda
Selatan: Kabupaten Buton
Barat: Selat Buton dan Kabupaten Muna
Geografi > Topografi

Kabupaten Buton Utara merupakan dataran rendah dan sebahagian berbukit dengan keadaan tanah yang sangat subur terutama yang terletak pada pesisir pantai sangat cocok untuk pertanian baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan.
Kabupaten Buton Utara bagian utara terdiri dari barisan pegunungan dan sedikit melengkung ke arah utara dan mendatar ke arah selatan dengan ketinggian rata-rata antara 300 – 800 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian timur sepanjang arah pegunungan merupakan daerah berbukit-bukit dan mendatar ke arah pantai timur dengan luas bervariasti. Dataran rendah yang cukup luas yaitu Cekungan Lambale < 29.000 ha sejajar dengan Sungai Lambale dan Sungai Langkumbe.
Geografi > Luas Wilayah

Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari 2 matra darat dan matra laut. Luas wilayah daratan seluas 1.923,03 km² dan luas perairan sekitar 2.500 km². Pembagian luas wilayah daratan menurut kecamatan masing-masing:
Kecamatan Bonegunu: 491,44 km² (25,56%)
Kecamatan Kambowa: 303,44 km² (15,78%)
Kecamatan Wakorumba: 245,26 km² (12,75%)
Kecamatan Kulisusu: 172,78 km² (8,98%)
Kecamatan Kulisusu Barat: 370,47 km² (19,26%)
Kecamatan Kulisusu Utara: 339,64 km² (17,66%)
Pemerintahan > Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Buton Utara
Berikut adalah daftar Bupati Buton Utara secara definitif sejak tahun 2010 pasca pemekaran Kabupaten Buton Utara dari Kabupaten Muna.
| Nomor urut | Bupati | Bupati | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Periode | Wakil | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |   | Ridwan Zakariah (lahir 1950) |  | PAN | 10 Juni 2010 | 10 Juni 2015 | 5 tahun, 0 hari | 1 (2010) | Harmin Hari |  |
| 2 |  | Abu Hasan |  | PDI-P | 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | 5 tahun, 0 hari | 2 (2015) | Ramadio 2016–2020 |  |
| (1) |  | Ridwan Zakariah (lahir 1950) |  | PAN | 26 Februari 2021 | Petahana | 3 tahun, 357 hari | 3 (2020) | Ahali |  |
Pemerintahan > Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Buton Utara sejak pembentukannya pada tahun 2007.
| Partai Politik | Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode> 2004–2007a | Jumlah Kursi dalam Periode> 2007–2009b | Jumlah Kursi dalam Periode> 2009–2014 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2014–2019 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2019–2024 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2024–2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PKB | (baru) 1 |  |  | 1 |  3 |  2 |
|  | Gerindra |  |  | (baru) | 1 |  1 |  3 |
|  | PDI-P | (baru) 3 |  |  | 1 |  4 |  3 |
|  | Golkar | (baru) 6 |  6 |  3 |  3 |  3 |  4 |
|  | PKS | (baru) 2 |  |  | 1 |  1 |  1 |
|  | Hanura |  |  | (baru) | 1 |  0 |  0 |
|  | PAN | (baru) 3 |  3 |  | 9 |  5 |  6 |
|  | PBB | (baru) 3 |  |  | 0 |  0 |  0 |
|  | Demokrat | (baru) 0 |  |  | 2 |  2 |  1 |
|  | PPP | (baru) 3 |  |  | 0 |  0 |  0 |
|  | PBR | (baru) 2 |  |  |  |  |  |
|  | PKPB | (baru) 1 |  |  |  |  |  |
|  | PPIB  | (baru) 1 |  |  |  |  |  |
|  | PNBK  | (baru) 3 |  |  |  |  |  |
|  | PDK  | (baru) 1 |  |  |  |  |  |
|  | PKPI  | (baru) 1 |  |  | 1 |  1 |  |
| Jumlah Anggota | Jumlah Anggota | (baru) 30 |  20 |  20 |  20 |  20 |  20 |
| Jumlah Partai | Jumlah Partai | (baru) 13 |  |  | 9 |  8 |  7 |
Keterangan:  aParlemen periode pertama dan masih bergabung dengan DPRD Kabupaten Buton. bParlemen periode pertama dan telah terpisah dengan DPRD Kabupaten Buton.
Pemerintahan > Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton Utara
Kabupaten Buton Utara terdiri dari 6 kecamatan, 12 kelurahan dan 78 desa dengan luas wilayah 1.864,91 km² dan jumlah penduduk sebesar 62.197 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 33 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton Utara, adalah sebagai berikut:
| Kode  Kemendagri | Kecamatan | Jumlah  Kelurahan | Jumlah  Desa | Status | Daftar  Desa/Kelurahan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.10.03 | Bonegunu | 2 | 13 | Desa |  Damai Laborona  Gunung Sari  Koboruno  Koepisino  Laano Ipi  Langgere  Ngapa'ea  Rante Gola  Waode Angkalo  Waode Kalowo  |
| 74.10.03 | Bonegunu | 2 | 13 | Kelurahan |  Bonegunu  Buranga  |
| 74.10.02 | Kambowa | 1 | 10 | Desa |  Baluara  Bente  Bubu  Bubu Barat  Kondo  Lagundi  Lahamoko Jaya  Mata  Morindino  Pongkawulu  |
| 74.10.02 | Kambowa | 1 | 10 | Kelurahan |  Kambowa  |
| 74.10.01 | Kulisusu | 7 | 16 | Desa |  Banu-Banua Jaya  E'elahaji  Jampaka  Kadacua  Kalibu  Laangke  Lantagi  Lemo Ea  Linsoliwu  Loji  Malalanda  Rombo  Tomoahi  Triwacu-Wacu  Wacula'ea  Wasalabose  |
| 74.10.01 | Kulisusu | 7 | 16 | Kelurahan |  Bangkudu  Bonelipu  Lakonea  Lemo  Lipu  Sara'ea  Wandaka  |
| 74.10.04 | Kulisusu Barat |  | 14 | Desa |  Bumi Lapera  Dampala Jaya  Karya Bhakti  Karya Mulya  Kasulatombi  Kotawo  Labulanda  Lambale  Lapandewa  Lauki  Marga Karya  Mekar Jaya  Rahmat Baru  Soloi Agung  |
| 74.10.05 | Kulisusu Utara |  | 14 | Desa |  Bira  E'erinere  Kurolabu  Labelete  Lamoahi  Lanosangia  Lelamo  Pebaoa  Petetea'a  Torombia  Ulu Nambo  Wamboule  Wowonga Jaya  |
| 74.10.06 | Wakorumba Utara | 2 | 11 | Desa |  Labaraga  Laba Jaya  Labuan Bajo  Labuko  Laeya  Lasiwa  Matalagi  Oengkapala  Sumampeno  Wamorapa  Wantulasi  |
| 74.10.06 | Wakorumba Utara | 2 | 11 | Kelurahan |  Labuan  Labuan Wolio  |
|  | TOTAL | 12 | 78 |  |  |
Lambang Daerah > Keterangan Warna

Ungu: Ketenangan dan kesehatan
Putih: Kesucian, Keluhuran dan Kejujuran
Merah: Keberanian
Kuning: Keagungan, Kejayaan dan Kemuliaan
Hijau: Kesejukan,Kesuburan dan Kedamaian
Biru: Kesegaran
Coklat: Kesabaran, Penopang dan Kedekatan dengan Lingkungan serta tradisi dan kebudayaan
Kependudukan > Jumlah Penduduk

Penduduk kabupaten Buton Utara pada tahun 2020 berjumlah 68.553 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.923,03 km² mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 36 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kulisusu sebesar 81 jiwa/km², menyusul Kecamatan Wakorumba sebesar 25 jiwa/km², Kecamatan Kulisusu Utara rata-rata 20 jiwa/km², Kecamatan Kambowa sebesar 18 jiwa/km², Kecamatan Kulisusu Barat 17 jiwa/km² dan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bonegunu sebesar 15 jiwa/km².
Ekonomi

PDRB Kabupaten Buton Utara Tahun 2007 berdasarkan harga konstan Rp. 281.132,49 juta meningkat 5,03 % dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan dari masing-masing sektornya adalah sebagai berikut:
Ekonomi > Pertanian

Sektor pertanian meningkat 4,03 persen dengan nilai tambah sebesar Rp.138.395,06 juta dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada subsektor perikanan yaitu sebesar 6,88 persen dengan nilai tambah sebesar 48.991,67 persen. Kemudian disusul pertumbuhan pada subsektor tanaman pangan sebesar 6,62 persen dan subsektor kehutanan sebesar 6,52 persen. Pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada subsektor perkebunan dan subsektor peternakan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,84 persen dan 1,83 persen,serta nilai tambah. Masing-masing sebesar Rp.34.505,92 juta dan Rp. 26.823,52 juta.
Ekonomi > Industri

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,66 persen dengan nilai tambah sebesar Rp.22.099,47 juta. Pertumbuhan terbesar terjadi pada industri barang lainnya 9,73 persen disusul barang dari dari kayu dan hasil hutan sebesar 8,90 persen. Sedangkan industri yang mangalami pertumbuhan paling kecil adalah industri alat angkutan, mesin dan peralatannya deng pertumbuhan masing-masing sebesar 3,29 persen dan 3,89 persen. Kemudian untuk nilai tambah sektor industri, jenis industri makanan, miniman dan tembakau memberikan kontribusi terbesar dalam nilai tambah PDRB sektor industri yaitu sebesar Rp. 14.126,43 juta, disusul industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya
Ekonomi > Pertambangan

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan 7,25% dengan nilai tambah menjadi Rp. 1.517,17 juta. Sektor listrik, gas dan air minum tumbuh sebesar 5,59% dengan nilai tambah menjadi sebesar Rp. 1.086,20 juta. Untuk sektor ini bersumber dari sub sektor listrik dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen dan sub sektor air bersih sebesar 2,56 persen dengan nilai tambah masing-masing sebesar Rp. 1.045,67 juta dan Rp. 40,53 juta.
Ekonomi > Konstruksi dan Bangunan

Sektor kontruksi/bangunan tumbuh 8,49% dengan nilai tambah Rp. 20.938,97. Sektor angkutan dan komunikasi tumbuh 8,49% dengan nilai tambah Rp. 7.823,19 juta. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi berasal dari sub sektor pengangkutan tumbuh sebesar 2,00% dengan nilai tambah sebesar Rp. 6.566,63 juta dan pertumbuhan sub sektor komunikasi sebesar 3,82% dengan nilai tambah Rp. 1.256,56 juta.
Ekonomi > Perdagangan

Sektor perdagangan tumbuh 3,79% dengan nilai tambah sebesar Rp. 31.159,77 juta. Pertumbuhan sektor perdagangan berasal dari 3 (tiga) sub sektor, yaitu sub sektor perdagangan besar dan enceran yang tumbuh sebesar 17,94 % dan restoran tumbuh sebesar 1,55% dengan nilai tambah masing-masing Rp. 30.746,23 juta, Rp. 4,47 juta dan Rp. 409,07 Juta.
Ekonomi > Keuangan, Penyewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 6,19% dengan nilai tambah sebesar Rp. 11.375,53 juta. Pertumbuhan sektor keuangan bersumber dari pertumbuhan sub sektor bank sebesar 11,81% disusul sub sektor jasa perusahaan sebesar 6,19%, sewa bangunan sebesar 4,86 % dan lembaga keuangan tanpa bank sebesar 1,68%.
Ekonomi > Jasa

Sektor jasa tumbuh 5,61% dengan nilai tambah sebesar Rp. 46.737,134 juta, yang berasal dari pertumbuhan sub sektor jasa pemerintahan umum 5,61% dengan nilai tambah Rp. 44.315,78 juta dan sub sektor jasa swasta tumbuh sebesar 6,47% dengan nilai tambah Rp. 2.421,35 juta.
Sosial

Persentase penduduk Kabupaten Buton Utara yang berhasil memperoleh ijazah SD adalah sekitar 32,79 persen, penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD sebanyak 32,41 persen dan penduduk perempuan yang memiliki ijazah SD sebanyak 33,19 persen. Selanjutnya persentase penduduk berdasarkan ijazah yang dimiliki adalah untuk tingkat SLTP/MTs/Kejuruan adalah 17,37 persen, SMU/MA/SMK 13,32 persen, DI/DII/DIII sebanyak 0,92 persen, dan DIV/Universitas 1,67 persen.
Pranala luar

Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Buton Diarsipkan 2015-01-06 di Wayback Machine.
Situs web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Diarsipkan 2006-02-03 di Wayback Machine.
Situs web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Diarsipkan 2010-12-28 di Wayback Machine.
Great Buton
| l b Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Ridwan Zakariah  Wakil Bupati: Ahali  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bonegunu  Kambowa  Kulisusu  Kulisusu Barat  Kulisusu Utara  Wakorumba Utara  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton Utara
| l b Sulawesi Tenggara, Indonesia |
| --- | --- | --- |
 Pusat pemerintahan: Kendari  Gubernur: Andap Budhi Revianto (pj)  Wakil Gubernur: lowong 
| Kabupaten |  Bombana  Buton  Buton Selatan  Buton Tengah  Buton Utara  Kolaka  Kolaka Timur  Kolaka Utara  Konawe  Konawe Kepulauan  Konawe Selatan  Konawe Utara  Muna  Muna Barat  Wakatobi  |  |
| Kota |  Baubau  Kendari  |  |
| Topik |  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan  Kepala dan wakil kepala daerah  |  |
Lambang kabupaten Buton Utara
Cap Go Meh

Cap Go Meh pada tahun 1880-an pada masa Hindia Belanda (litografi berdasarkan lukisan oleh Josias Cornelis Rappard).  Festival Cap Go Meh di Riau.
Cap Go Meh adalah akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa atau 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek. Perayaannya diawali dengan berdoa di kelenteng, kemudian dilanjutkan dengan iringan kenong dan simbal serta pertunjukan barongsai dan pertunjukan tradisional Tionghoa.[butuh sumber yang lebih baik]
Penamaan

Istilah Cap Go Meh berasal dari bahasa Hokkien "Chap Goh Meh" yang berarti malam kelima belas. Isitilah ini umum digunakan oleh Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Di Tiongkok, nama yang umum adalah festival lampionPinyin: yuánxiāo jié).
Sejarah

Perayaan Cap Go Meh telah dilakukan sejak abad ke-7 Masehi pada masa Dinasti Han di Tiongkok, terutama saat migrasi masyarakat Tionghoa ke wilayah bagian selatan Tiongkok. Perayaan diadakan bersama oleh raja dan masyarakatnya pada malam tanggal ke-15 bulan pertama penanggalan Tionghoa. Para petani memasang lampion berwarna warni di sekeliling ladang untuk mengusir hama dan menakuti binatang-binatang perusak tanaman serta memperindah pemandangan. Selain itu, diadakan pertunjukan musik dan barongsai untuk memeriahkan perayaan. Setelah itu, Cap Go Meh kemudian diadakan secara turun-temurun oleh masyarakat Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia.
Kegiatan

Cap Go Meh dilakukan dengan mengadakan parade dan arak-arakan di sepanjang jalan. Pada malam harinya, perayaaan dilanjutkan dengan mengadakan festival lampion. Dalam perayaan Cap Go Meh, pertunjukan Barongsai merupakan lambang dari kepercayaan masyarakat Tionghoa. Barongsai diyakini sebagai pertanda kesuksesan, keberuntungan dan pengusir hal-hal buruk.
Galeri

Cap Go Meh di Singkawang Kalimantan Barat