Perjanjian Waitangi

| --- | --- |
Naskah perjanjian asli
Konteks: Perjanjian untuk mendirikan pemerintahan kolonial Selandia Baru, menganggap suku Maori memiliki hak atas tanah dan kepemilkan properti dan memberi suku Maori hak setara dengan rakyat Britania Raya
Dirancang: 4-5 Februari 1940 oleh William Hobson dengan bantuan sekretarisnya James Freeman dan residen Britannia James Busby
Ditandatangani: 6 Februari 1840
Lokasi: Waitangi di Bay of Islands dan berbagai tempat di Selandia Baru. Sekarang dipegang oleh Perpustakaan Nasional Selandia Baru, Wellington
Penanda tangan: Perwakilan Monarki Britannia Raya, berbagai suku Maori dari Pulau Utara bagian utara, dan kemudian ditandatangani oleh 500 penandatangan lainnya
Bahasa: Inggris, Maori
 Perjanjian Waitangi di Wikisource
www.treatyofwaitangi.govt.nz
Perjanjian Waitangi (bahasa Inggris: Treaty of Waitangi, bahasa Maori: Tiriti o Waitangi), kadang disingkat sebagai Te Tiriti adalah dokumen yang sangat penting untuk sejarah Selandia Baru, konstitusinya, dan mitos nasional. Perjanjian ini memainkan peranan penting terhadap perlakuan orang Māori oleh berbagai pemerintahan Selandia Baru dan masyarakatnya, hal yang sangat terkemuka pada akhir abad ke-20. Dokumen perjanjian tersebut merupakan sebuah kesepakatan, bukan sebuah perjanjian yang diakui oleh hukum internasional. Perjanjian yang ditandatangani di Waitangi, Bay of Islands, Selandia Baru, pada tanggal 6 Februari 1840 oleh Kapten William Hobson sebagai perwakilan dari Mahkota Britania Raya dan berbagai kepala suku Maori (rangatira) dari Pulau Utara di Selandia Baru. Status kuasi-hukum perjanjian ini memenuhi tuntutan bikulturalisme dalam masyarakat Selandia Baru kontemporer. Secara umum, perjanjian tersebut saat ini ditafsirkan sebagai telah terjalinnya kemitraan antara orang-orang yang sederajat dengan cara yang mungkin tidak diinginkan oleh Kerajaan pada tahun 1840. Secara khusus, perjanjian tersebut dipandang, pertama, memberikan hak kepada Māori untuk menikmati tanah dan sumber daya alam dan , jika hak itu dilanggar, untuk mendapatkan restitusi. Kedua, status kuasi-hukum perjanjian ini telah mengaburkan pertanyaan apakah Māori telah menyerahkan kedaulatannya kepada Kerajaan pada tahun 1840, dan jika demikian, apakah kedaulatan tersebut masih utuh.
Perjanjian tersebut ditulis pada saat New Zealand Company, yang bertindak atas nama sejumlah besar pemukim dan calon pemukim, mendirikan koloni di Selandia Baru, dan ketika beberapa pemimpin Māori mengajukan petisi kepada Inggris untuk perlindungan terhadap ambisi Prancis. Undang-undang tersebut dirancang dengan tujuan untuk membentuk Gubernur Inggris di Selandia Baru, mengakui kepemilikan Māori atas tanah, hutan, dan kepemilikan lainnya, dan memberikan hak kepada warga Inggris kepada Māori. Hal ini dimaksudkan oleh Kerajaan Inggris untuk memastikan bahwa ketika Letnan Gubernur Hobson kemudian mendeklarasikan kedaulatan Inggris atas Selandia Baru pada bulan Mei 1840, masyarakat Māori tidak akan merasa bahwa hak-hak mereka telah diabaikan. Setelah ditulis dan diterjemahkan, perjanjian tersebut pertama kali ditandatangani oleh para pemimpin Māori Utara di Waitangi. Salinannya kemudian diambil di seluruh Selandia Baru dan pada bulan-bulan berikutnya banyak kepala suku lainnya menandatanganinya. Sebanyak 530 sampai 540 pemimpin suku, 13 diantaranya adalah wanita, menandatangani hasil terjemahan Maori tersebut walaupun beberapa pemimpin Maori memberi waspada untuk tidak menandatanganinya. Hanya 39 menandatangani versi Inggris. Hasil langsung dari perjanjian ini adalah pemerintahan Ratu Victoria memperoleh hak tunggal untuk membeli tanah. Total ada sembilan salinan Perjanjian Waitangi yang ditandatangani, termasuk lembar yang ditandatangani pada 6 Februari 1840 di Waitangi.
Naskah perjanjian tersebut berisi sebuah preamble dan tiga pasal. Perjanjian ini merupakan perjanjian bilingual dengan terjemahan bahasa Maori merupakan hasil terjemahan dengan konteks waktu dari Britania Raya.
Pasal pertama di bahasa Maori menyatakan bahwa Mahkota Britania Raya diberikan hak untuk memerintah sementara di bahasa Inggris dinyatakan bahwa Maori menyerahkan "semua hak kekuasaan dan kedaulatan" kepada Mahkota Britania Raya.
Pasal dua teks Māori menetapkan bahwa Māori akan mempertahankan kekuasaan penuh sebagai kepala suku atas tanah, desa, dan seluruh harta benda mereka, sedangkan teks bahasa Inggris menetapkan kepemilikan berkelanjutan oleh suku Māori atas tanah mereka dan menetapkan hak eksklusif untuk mengambil alih Kerajaan.
Pasal tiga memberikan hak dan perlindungan penuh kepada masyarakat Māori sebagai warga negara Inggris.
Karena beberapa kata dalam perjanjian Inggris tidak diterjemahkan langsung ke dalam bahasa tertulis Māori pada saat itu, teks Māori bukanlah terjemahan yang tepat dari teks bahasa Inggris, khususnya dalam kaitannya dengan arti memiliki dan menyerahkan kedaulatan. Perbedaan terjemahan ini menciptakan perselisihan dalam beberapa dekade setelah penandatanganan, yang pada akhirnya berkontribusi pada Perang Selandia Baru tahun 1845 hingga 1872 dan berlanjut hingga penyelesaian Perjanjian Waitangi yang dimulai pada awal tahun 1990-an.
Selama paruh kedua abad ke-19, suku Māori umumnya kehilangan kendali atas sebagian besar tanah yang mereka miliki, terkadang melalui penjualan yang sah, namun sering kali melalui kesepakatan yang tidak adil, pemukim menduduki tanah yang belum dijual, atau melalui penyitaan langsung setelah kejadian tersebut. dari Perang Selandia Baru. Pada periode setelah Perang Selandia Baru, sebagian besar pemerintah Selandia Baru mengabaikan perjanjian tersebut, dan keputusan pengadilan pada tahun 1877 menyatakan perjanjian tersebut sebagai "batalan sederhana". Mulai tahun 1950-an, suku Māori semakin berupaya menggunakan perjanjian tersebut sebagai platform untuk mengklaim hak tambahan atas kedaulatan dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, dan pemerintah pada tahun 1960-an dan 1970-an menanggapi argumen-argumen ini, menjadikan perjanjian tersebut semakin berperan penting dalam penafsiran hak-hak sipil. hak atas tanah dan hubungan antara masyarakat Māori dan negara.
Dari akhir tahun 1860-an, suku Māori mulai menarik perhatian pada pelanggaran perjanjian tersebut, dan sejarah berikutnya menekankan masalah terjemahannya. Pada tahun 1975, Pengadilan Waitangi didirikan sebagai komisi penyelidikan tetap yang bertugas meneliti pelanggaran perjanjian itu oleh Britania Raya dan agennya. Dalam kebanyakan kasus, rekomendasi pengadilan tidak mengikat Kerajaan, namun penyelesaian dengan nilai total sekitar $1 miliar telah diberikan kepada berbagai kelompok Māori. Berbagai undang-undang yang disahkan pada akhir abad ke-20 telah mengacu pada perjanjian tersebut, yang menyebabkan penggabungan perjanjian tersebut secara ad hoc ke dalam undang-undang. Perjanjian ini semakin diakui sebagai dokumen pendiri konstitusi tidak tertulis yang sedang berkembang di Selandia Baru. Undang Undang Hari Selandia Baru 1973 menetapkan bahwa 6 Februari merupakan perayaan Hari Waitangi dan ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati penandatanganan perjanjian tersebut.