Indosat
Sejarah > Restrukturisasi, privatisasi dan perubahan kepemilikan

Pada 2000-2002, Indosat mengambil alih saham mayoritas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) serta mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile (Indosat-M3 - pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia) dan PT Indosat Mega Media (IndosatM2 - bergerak di bidang penyedia jasa internet dan televisi berlangganan). Hal ini dilakukan demi menghadapi liberalisasi industri telekomunikasi, yang membuat Indosat tidak boleh sekadar menjadi pemain utama (atau memonopoli) jasa komunikasi internasional seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, Indosat kini harus menjadi penyedia bisnis telekomunikasi yang lengkap dan terintegrasi dalam waktu lima tahun. Demi mencapai hal tersebut, Indosat memiliki strategi 4 in 1, yang memfokuskan bisnisnya pada pengelolaan jaringan, operator seluler, layanan internet, dan layanan multimedia. Selain tiga perusahaan diatas, Indosat masih memiliki 17 anak usaha lain saat itu.
Penghapusan monopoli Indosat dalam komunikasi luar negeri (dan Telkom dalam komunikasi domestik) merupakan amanat dari UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi yang lebih mendukung pasar bebas. Pada 1 Agustus 2002, Indosat resmi mendapat izin untuk mengembangkan layanan telepon tetapnya sendiri, seiring dengan penghapusan monopoli Telkom di tanggal 31 Juli 2002. Setahun kemudian, pada 1 Agustus 2003, monopoli Telkom dalam layanan SLJJ (dan Indosat dalam layanan SLI) dihapus, yang disusul pemberian izin SLJJ bagi Indosat (dengan nomor 011) pada Juli 2004. Sebagai kompensasi bagi penghentian dini monopoli telekomunikasi internasionalnya yang awalnya direncanakan pada 2004, Indosat mendapat lisensi GSM 1800 pada 14 Agustus 2000 (yang kemudian jaringannya dioperasikan oleh Indosat-M3), ditambah hak SLJJ dan telepon tetap diatas. Penghapusan monopoli tersebut juga diiringi kesepakatan bernilai US$ 1,5 miliar pada 15 Februari 2001 yang menghapus kepemilikan bersama/silang Telkom dan Indosat di sejumlah perusahaan. Indosat menjual 35% sahamnya di Telkomsel senilai US$ 945 juta, sedangkan Telkom menjual sahamnya di Lintasarta sebesar 37,66% senilai US$ 38 juta, mengalihkan haknya di kerjasama operasional Divre (Divisi Regional) IV Jateng/DIY senilai US$ 375 juta, serta menjual 22,5% sahamnya di Satelindo senilai US$ 186 juta kepada Indosat. Pemerintah kemudian menetapkan Indosat dan Telkom sebagai pelaku duopoli dalam pelayanan telekomunikasi tetap dalam negeri, sebagai langkah awal membangun iklim usaha yang kompetitif.
Dalam periode yang sama, pemerintah melepas mayoritas sahamnya di Indosat, dimulai dari 8,1% pada 16 Mei 2002 dengan harga Rp 1,1 triliun. Tidak sampai disitu, pemerintah kemudian membuka tender untuk menjual 41,94% sahamnya di BUMN ini. Sejumlah investor pun mendaftarkan diri, seperti Telekom Malaysia (TM), Singapore Technologies Telemedia (STT, dimiliki oleh perusahaan investasi pemerintah Singapura Temasek Holdings), Desa Mahir Sdn. Bhd., Essar Teleholdings Ltd. (perusahaan telekomunikasi India), AcrossAsia Multimedia Ltd. (perusahaan patungan Lippo-Hutchison), dan Gilbert Global Equity Capital Asia. Setelah melalui dua kali pembicaraan dan seleksi, akhirnya hanya tersisa STT dan TM sebagai calon pembeli Indosat.
Akhirnya, pada 15 Desember 2002, STT terpilih sebagai pemenang divestasi tersebut, dengan total penjualan Rp 5,62 triliun (434 juta saham, Rp 12.950/lembar). STT mengakuisisi saham pemerintah di Indosat lewat anak usahanya, Indonesia Communications Limited (ICLM). Perusahaan Singapura tersebut terpilih karena menawarkan harga pembelian yang lebih tinggi, dan sudah melunasi biaya pembeliannya pada 20 November 2003. Dengan penjualan tersebut, saham pemerintah di Indosat tersisa 14,96%, sehingga statusnya kembali menjadi PMA sejak 7 Februari 2003. Hingga kini, transaksi tersebut masih dianggap kesalahan besar dan ditolak banyak pihak, karena sejumlah hal seperti angka penjualan yang terlalu murah dan adanya sarana komunikasi penting yang dikelola Indosat. Namun bagi pemerintah saat itu, divestasi terpaksa dilakukan demi mengatasi defisit keuangan negara. Sebenarnya, sempat muncul wacana pengakuisisian Indosat oleh Telkom atau merger keduanya, namun gagal. Hingga kini, topik tentang pengambilalihan kembali (buyback) Indosat ke tangan negara masih sering diperbincangkan, seperti dalam masa pemilihan umum.
Pasca-akuisisi, STT memilih memfokuskan bisnis Indosat pada layanan telepon seluler, dengan target menjadi full network service provider (FNSP). Konsolidasi pun dilakukan, dengan menggabungkan layanan seluler, fixed dan MIDI ke dalam satu organisasi yang menghadirkan layanan komprehensif. Salah satu perwujudannya adalah lewat penggabungan Indosat dengan anak usahanya, yaitu PT Indosat-M3, PT Bimagraha Telekomindo dan PT Satelindo yang dimulai pada 20 November 2003 dan dituntaskan di tahun 2005. Produk-produk dari IM3 dan Satelindo kemudian dijadikan produk Indosat, dengan Mentari dan Matrix (eks-Satelindo) menjadi produk utama prabayar dan pascabayar; IM3 (eks-Indosat-M3) menjadi produk prabayar khusus anak muda; sedangkan untuk sambungan internasional, SLI-001 menjadi layanan utama dan SLI-008 (eks-Satelindo) ditujukan bagi pelanggan yang membutuhkan tarif terjangkau.
Selain upaya konsolidasi, Indosat juga berusaha menciptakan kebijakan transformasi yang menyeluruh, meliputi sumber daya manusia, budaya dan nilai-nilai korporat, platform dan teknologi. Citra baru pun hadir dengan penggunaan logo "Techno Flower" pada 2 Februari 2005, sebagai simbol dari perusahaan yang maju, bersahabat, berkomitmen melayani dan dekat dengan pelanggan maupun stakeholders. Indosat kemudian juga mendapatkan lisensi jaringan 3G dan selanjutnya memperkenalkan layanan 3,5G di Jakarta dan Surabaya pada 29 November 2006, serta meluncurkan produk CDMA bernama StarOne. Program transformasi dan konsolidasi tersebut berhasil memperkuat posisi Indosat, dengan mencatatkan pendapatan Rp 10 triliun di tahun 2004, dan selanjutnya di tahun 2007 meraih hasil terbaik dalam kinerja, cakupan jaringan, inovasi dan pelayanan seperti meraih 24,5 juta pengguna jaringan seluler yang dilayani 10.760 BTS.
Namun, masalah mengenai privatisasi Indosat tetap menjadi isu panas, yang mengarah ke sejumlah gugatan yang gagal. Lalu, masalah tersebut berbuntut ke tuduhan monopoli oleh Temasek, yang ikut memegang 35% saham Telkomsel lewat anak usahanya yang lain, Singtel. Akhirnya, setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki kasus tersebut, terbuktilah bahwa Temasek melakukan monopoli operator seluler lewat kedua anak perusahaannya sehingga mampu mengendalikan harga lewat putusan yang dibacakan pada 19 November 2007. Sebagai hukumannya, Temasek harus membayar denda dan melepas satu dari dua operator yang dimilikinya. Berusaha naik banding, perusahaan "Negeri Singa" tersebut kalah sampai ke MA.
Akhirnya, pada 6 Juni 2008, STT memilih menjual 40,81% saham Indosat (secara tidak langsung, lewat Indonesia Communications Limited dan Indonesia Communication Pte. Ltd.) kepada perusahaan telekomunikasi Qatar, Qtel dengan total transaksi Rp 16,7 triliun. Disusul pada 20 Januari 2009, Qtel membeli saham seri B sebanyak 24,19% dari publik dalam proses tender offer, sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65%. Sebenarnya, akuisisi tersebut masih menyisakan kontroversi, seperti Temasek dianggap "melangkahi" putusan pengadilan dan adanya aturan pembatasan kepemilikan asing 49% bagi perusahaan yang bergerak di bidang telepon tetap (Indosat memiliki PSTN dan FWA StarOne) yang sempat membuat isu bahwa Indosat wajib melepas layanan telepon tetapnya. Namun, kemudian pemerintah membolehkan akuisisi tersebut tanpa perlu melakukan spin-off. Pada tahun yang sama, Indosat memperoleh lisensi tambahan frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memenangkan tender untuk lisensi WiMAX yang diadakan pemerintah.