Agama di Amerika Serikat
Peraturan agama di Amerika Serikat

Amerika Serikat menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan agama setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam amendemen pertama dari Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi
"Kongres tidak membuat aturan hukum mengenai pembentukan suatu agama ataupun melarang kebebasan dalam menjalankan agama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak berkumpul secara damai, dan hak mengajukan petisi untuk menuntut ganti rugi dan mengutarakan keluhan kepada pemerintah."
Pada tahun 1979 Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat menegaskan pengertian dari kalimat diskriminasi agama. Hak kebebasan beragama adalah termasuk dalam hak-hak asasi yang dijamin oleh pemerintah yang dasar hukumnya tercantum dalam konstitusi negara. Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat mendeskripsikan bahwa kebebasan beragama adalah hak untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan. Diskriminasi agama terjadi ketika ada seseorang menolak "kesamaan perlindungan dalam hukum, persamaan status dalam hukum, persamaan perlakuan dalam administrasi pengadilan, dan persamaan kesempatan dan akses mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perumahaan, pelayanan umum, dan fasilitas umum, dan akomodasi publik karena alasan orang lain menjalankan agamanya. Pada tahun 1878 Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan aturan untuk menolak seseorang menjalankan kewajiban agama sebagai alasan untuk menghindari dakwaan pidana.
DPR Amerika Sahkan RUU Larangan Diskriminasi Agama Dalam Imigrasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membatasi presiden Amerika memberlakukan larangan perjalanan atas dasar agama. Langkah ini disambut oleh para pendukung hak-hak sipil sebagai kemajuan yang besar. Undang-undang tersebut, yang secara informal dikenal sebagai NO BAN Act, muncul sebagai tanggapan atas kebijakan 'Larangan Muslim' dari mantan presiden Donald Trump yang melarang perjalanan dari beberapa negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. RUU itu, yang juga harus disahkan di Senat AS untuk menjadi undang-undang, telah disetujui dengan suara 218-208 di DPR pada Rabu kemarin. “'Larangan Muslim' mencabik-cabik keluarga, menahan nyawa selama bertahun-tahun dan mencap muslim, Afrika dan orang-orang yang menjadi sasaran sebagai ancaman,” kata Madihha Ahussain, penasihat Muslim Advocates, sebuah kelompok hak-hak sipil AS dikutip dari Aljazeera, Kamis, 22 April 2021.
“Kami harus memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat memberlakukan larangan diskriminatif seperti ini lagi dan dengan disahkannya UU NO BAN di DPR, kami mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukannya,” kata Ahussain dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, Presiden Joe Biden telah membatalkan larangan perjalanan Trump dengan perintah eksekutif pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat. Trump mengeluarkan larangan itu tak lama setelah menjabat pada tahun 2017 hingga menuai protes dan kecaman yang meluas. Larangan itu awalnya diterapkan pada kebanyakan orang yang mencoba melakukan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya, serta dari Korea Utara dan Venezuela. Pada 2020, Trump memperluasnya ke Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan, dan Tanzania. Dikritik sebagai diskriminatif dan menghukum, hal itu memiliki konsekuensi langsung dan luas bagi Muslim Amerika dan keluarga mereka, pengungsi dan lainnya yang terdampar di negara ketiga.
"Larangan Muslim dan Afrika menyalahgunakan kekuasaan eksekutif untuk mendiskriminasi dan merugikan banyak orang hanya berdasarkan asal kebangsaan atau agama mereka," kata Marielena Hincapié, direktur eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional.
“UU NO BAN akan memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat menggunakan lagi kekuatan yang sangat besar dan berbahaya ini,” ucap dia.
UU NO BAN akan merevisi undang-undang imigrasi AS untuk melarang diskriminasi atas dasar agama dan akan membatasi kemampuan presiden dalam mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan pembatasan perjalanan di masa depan. Meskipun Trump dikalahkan dalam pemilihan presiden 2020 dan Biden membatalkan larangan perjalanan, legislator Amerika Serikat mengatakan penting untuk mengambil tindakan legislatif. "'Larangan Muslim' Donald Trump adalah noda gelap dalam sejarah negara kami, dan itu tidak boleh terjadi lagi," kata Perwakilan Demokrat Don Beyer, sponsor RUU tersebut.