stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Sejarah

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.
Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Susunan Organisasi > Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015  Diarsipkan 2016-04-11 di Wayback Machine. disebutkan susunan organisasi tingkat pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Direktorat Kepatuhan Internal
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Disamping jabatan-jabatan di atas, terdapat juga 3 (tiga) pejabat "Tenaga Pengkaji":
Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Untuk unit vertikal, berdasar Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.3/PMK.01/2014 disebutkan susunanan unit vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
Kantor Wilayah DJBC Aceh di Banda Aceh
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara di Medan
Kantor Wilayah DJBC Riau Dan Sumatera Barat di Pekanbaru
Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun
Kantor Wilayah DJBC Sumatra Bagian Barat di Bandar Lampung
Kantor Wilayah DJBC Sumatra Bagian Timur di Palembang
Kantor Wilayah DJBC Banten di Serang
Kantor Wilayah DJBC Jakarta di Jakarta Pusat
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat di Bandung
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta di Semarang
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Surabaya
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di Malang
Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB Dan NTT di Denpasar
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Utara di Balikpapan
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan Tengah di Banjarmasin
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi  Bagian Utara di Manado
Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan di Makassar
Kantor Wilayah DJBC Maluku di Ambon
Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua di Sorong
Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya yang masuk dan keluar Indonesia.
Tugas dan fungsi > Cukai

Artikel utama: Cukai
Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb), etil Alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol / minuman keras. Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.
Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.
Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.
Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dll) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dll). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.
Contoh kasus dinegara tetangga adalah penggunaan deterjen yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah.[butuh rujukan]
 Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari atas asas keadilan, maka pertambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi dibebankan kepada setiap konsumen deterjen.
Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.
Tugas dan fungsi > Pabean

Artikel utama: Pabean
Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya Customs atau Duane dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditas tertentu.
Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.
Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.
Tugas dan fungsi > Tugas Lain

Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainya.
Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghidari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.
Sistem yang digunakan

Rencana kedepannya semua importasi akan diarahkan untuk menggunakan sistem ini karena pertimbangan keamanan dan efisiensi, sehingga bermunculan warung-warung EDI (semacam warnet khusus untuk mengurus importasi) disekitar pelabuhan yang akan membantu importir yang belum memiliki modul impor atau tidak secara on-line terhubung dengan sistem komputer DJBC.
proses pengeluaran barang impor sangat tergantung pada jenis barang impor itu sendiri, khusus untuk barang impor asal tumbuhan dan hewan akan melalui pemeriksaan karantina (masa karantina) ini penting untuk mencegah masuknya penyakit dan hal-hal yang tidak dinginkan dari segi kekarantinaan dan kesehatan seperti pemeriksaan layak konsumsi atau tidak, masa kedaluwarsa, dsb, untuk daging impor harus ada Certificate of origin agar diketahui dari mana asalnya, juga umumnya sertikat halal untuk komoditas konsumsi.
Selanjutnya DJBC akan memberlakukan National Single Window (NSW) untuk pelayanan dengan otomasi. no tipping
Sistem yang digunakan > Sistem penjaluran

Kiranya perlu pula diketahui sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh DJBC dalam proses impor. Keempat jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan profil importir, jenis komoditi barang, track record dan informasi-informasi yang ada dalam data base intelejen DJBC. Sistem penjaluran juga telah menggunakan sistem otomasi sehingga sangat kecil kemungkinan diintervensi oleh petugas DJBC dalam menentukan jalur-jalur tersebut pada barang tertentu. terdapat 4 (empat) penjaluran secara teknis. Pada tahun 2007 DJBC telah memperkenalkan Jalur MITA, yaitu sebuah jalur fasilitas yang khusus berada pada kantor Pelayanan Utama (KPU).
Jalur tersebut adalah:
Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem Post Clearance Audit (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.
Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditas impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditas impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditas tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik ("biro Jasa" atau "calo"), dlsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.
Jalur Mitra Utama (MITA), jalur ini adalah fasilitas yang saat ini hanya berada pada Kantor Pelayanan Utama.
Daftar Direktur Jenderal

Daftar Pimpinan Bea Cukai saat ini disebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Berikut ini daftar pejabatnya:
1946–1950: Raden Abdoerachim Kartadjoemena
1950–1958: G. J. E. Tapiheroe
1958–1961: M. Malik Salawat
1961–1965: Hans Alexander Pandelaki
1965–1972: Padang Soedirjo
1972–1973: Slamet Danoesoedirdjo
1973–1981: Tahir
1981–1983: Wahono
1983–1985: Bambang Soejarto
1985–1986: Radius Prawiro
1986–1988: Hardjono
1988–1991: Sudjana Soerawidjaja
1991–1998: Soehardjo
1998–1999: Martiono Hadianto
1999–2002: R. B. Permana Agung Dradjattun
2002–2006: Eddy Abdurrachman
2006–2009: Anwar Suprijadi
2009–2011: Thomas Sugijata
2011–2015: Agung Kuswandono
2015: Supraptono (pelaksana tugas)
2015–2021: Heru Pambudi
2021–sekarang: Askolani
Peralatan > Kapal Patroli

Armada Kapal Patroli yang dimilki DJBC dibagi dalam 3 jenis, yaitu
Fast Patrol Boat (FPB) adalah Kapal Patroli yang didesain secara khusus untuk melakukan kegiatan patroli DJBC dengan karakteristiknya yang khas, diantaranya adalah kemampuan arung dan daya jelajah yang luas dengan kecepatan yang tinggi. Sesuai dengan geografis Negara Kepulauan, FPB didesain untuk dapat mendeteksi, mengidentifikasi, melacak dan mengejar ancaman dan dugaan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai. FPB memiliki kapasitas untuk mengangkut 20 sampai dengan 35 orang Satuan Tugas Patroli Laut dan dilengkapi dengan searaider untuk menjangkau wilayah yang luas.
Kelas 60 M, FPB Kelas 60 M dapat berpatroli selama 28 hari secara terus menerus dengan mengangkut 35 orang Satuan Tugas Patroli Laut.
Kelas 38 M, FPB Kelas 38 M dapat berpatroli selama 28 hari secara terus menerus dengan mengangkut 25 orang Satuan Tugas Patroli Laut.
Kelas 28 M, FPB Kelas 28 M yang dimiliki oleh DJBC terbagi dalam 2 (dua) jenis besar berdasarkan jenis material pembuatannya, yaitu Kayu dan Metal. FPB Kelas 28 M dapat berpatroli selama 28 hari secara terus menerus dengan mengangkut 20 orang Satuan Tugas Patroli Laut.
Very Slender Vessel adalah Kapal Patroli yang didesain secara khusus untuk melakukan kegiatan patroli DJBC dalam bentuk pengejaran. Pada bagian lambungnya terdapat bahan komposit Kevlar yang digunakan untuk memecah ombak dan melakukan upaya paksa.
Speedboat, adalah kapal patroli yang didesain untuk menjangkau wilayah pengawasan pelabuhan, pantai, dan sungai
Awal Kapal Patroli DJBC menjalani pelatihan yang mendalam tentang Keselamatan Pelayaran, Search and Rescue, Teknik Pemeriksaan Sarana Pengangkut, dan pengetahuan tentang Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai serta bidang terkait lainnya.
Patroli Laut Bea Cukai juga dapat dimungkinkan untuk didukung dengan Pesawat Udara dalam rangka pengawasan dan pendeteksian pelanggaran.
Penghargaan

Bea Cukai Batam meraih penghargaan atas kinerja baik di bidang pengawasan dan administrasi.
Bea Cukai Soekarno-Hatta meraih penghargaan atas kinerja baik di bidang pengawasan dan administrasi.
Bea Cukai Semarang, Tarakan, dan Kualanamu menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atas peran aktifnya dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
Pranala luar

(Indonesia) Buku Bea Cukai Dari Masa ke Masa Edisi I, Oleh Tim Penyusun Internal Bea Cukai
(Indonesia) [Situs web resmi
(Indonesia) Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Diarsipkan 2014-01-03 di Wayback Machine.
(Indonesia) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
(Indonesia) Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
(Indonesia) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
(Indonesia) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar Diarsipkan 2012-09-23 di Wayback Machine.
(Indonesia) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMC Kediri
(Indonesia) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Kudus[pranala nonaktif permanen]
(Indonesia) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Dumai Diarsipkan 2012-05-14 di Wayback Machine.
(Indonesia) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang Diarsipkan 2010-11-08 di Wayback Machine.
| l b Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
 MenteriSri Mulyani Indrawati Wakil MenteriSuahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu 
| Unsur pembantu pimpinan |  Sekretariat Jenderal  |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal  Direktorat Jenderal Anggaran  Direktorat Jenderal Pajak  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko  Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan  |  |
| Unsur pengawas |  Inspektorat Jenderal  |  |
| Unsur pendukung |  Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan  Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  |  |
↑  JPNN, IT (31 Mei 2022). "Selamat, 2 Kantor Bea Cukai Ini Raih Penghargaan". JPNN.com. Diakses tanggal 31 Mei 2022.
↑  JPNN, Media (07 Juli 2022). "Aktif Berantas Narkoba, 3 Kantor Bea Cukai Ini Terima Penghargaan dari BNN, Selamat". JPNN.com. Diakses tanggal 07 Juli 2022.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
BC 20007 sedang melaksanakan patroli laut
Amedeo Avogadro

| Amedeo Avogadro |
| --- | --- |

Lahir: Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e di Cerreto (1776-08-09)9 Agustus 1776 Torino, Italia
Meninggal: 9 Juli 1856(1856-07-09) (umur 79) Torino, Italia
Kebangsaan: Italia
Dikenal atas: Hukum Avogadro Bilangan Avogadro
Karier ilmiah
Bidang: Fisika
Institusi: Universitas Torino
 
Amedeo Avogadro
Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e di Cerreto, Pangeran dari Quaregna dan cerreto (9 Agustus 1776 – 9 Juli 1856
) adalah seorang ilmuwan Italia. Ia paling terkenal karena kontribusinya untuk teori molekul, termasuk apa yang dikenal sebagai hukum Avogadro. Sebagai upeti dan apresiasi kepadanya, jumlah entitas dasar (atom s, molekul s, ion s atau partikel lain) dalam 1 mol suatu zat, dikenal sebagai Avogadro konstan.
Biografi

Amedeo Carlo Avogadro lahir di Turin, Italia pada tahun 1776 dari sebuah keluarga mulia Piedmont, Italia.
Dia lulus pada hukum gerejawi di awal usia 21 dan mulai berlatih. Segera setelah itu, ia mendedikasikan dirinya untuk fisika dan matematika (kemudian disebut filsafat positif), dan pada tahun 1809 mulai mengajar mereka di liceo (SMA) di Vercelli, di mana keluarganya memiliki properti.
Pada 1811, ia menerbitkan sebuah artikel dengan judul Essai d'une Maniere de penentu les massa kerabat des molekul élémentaires des korps, et les proporsi selon lesquelles elles entrent dans ces Combinaisons ("Esai Menentukan Masa Relatif Molekul Dasar Badan dan Proporsi oleh Yang Mereka Masukkan ini Kombinasi "), yang berisi hipotesis Avogadro. Avogadro mengajukan esai ini ke jurnal Prancis, Jean-Claude Delamétherie itu Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle ( Jurnal Fisika, Kimia dan Sejarah Alam) sehingga ditulis dalam bahasa Prancis, tidak Italia. (Catatan: Prancis efektif mengendalikan Italia utara 1796-1814.)
Pada tahun 1820, ia menjadi profesor fisika di University of Turin. Setelah kejatuhan Kaisar Prancis Napoleon pada 1815, Piedmont lagi berada di bawah kendali Raja Piedmont-Sardinia, yang berkuasa dari Turin.
Avogadro aktif dalam gerakan revolusioner 1821 melawan Raja victor Emmanuel I. Akibatnya, ia kehilangan kursinya pada tahun 1823 (atau, sebagai universitas resmi dideklarasikan, ia " sangat senang untuk membiarkan ini ilmuwan menarik untuk beristirahat dari tugas mengajar berat, agar dapat memberikan perhatian yang lebih baik untuk penelitiannya ").
Akhirnya, Raja charles Albert diberikan Konstitusi ( Statuto Albertino) pada tahun 1848. Nah sebelum ini, Avogadro telah dipanggil kembali ke universitas di Turin pada 1833, di mana ia mengajar selama dua puluh tahun.
Sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi Avogadro, yang tampaknya telah sadar dan agama. Ia menikah Felicita Mazze dan memiliki enam anak.
Beberapa sejarawan menyatakan bahwa ia mensponsori beberapa revolusioner Sardinia, yang dihentikan oleh pengumuman konstitusi Charles Albert.
Avogadro menduduki jabatan berurusan dengan statistik, meteorologi, dan bobot dan ukuran (dia memperkenalkan sistem metrik ke Piedmont) dan merupakan anggota dari Royal Dewan Tinggi Instruksi Publik.
Untuk menghormati kontribusi Avogadro teori molekul, jumlah molekul dalam satu mol bernama bilangan Avogadro, N A atau "konstanta Avogadro". Ini adalah sekitar 6.0221415 × 10 23 . Bilangan Avogadro digunakan untuk menghitung hasil reaksi kimia. Hal ini memungkinkan ahli kimia untuk menentukan jumlah zat yang dihasilkan dalam reaksi yang diberikan untuk gelar besar akurasi.
Johann Josef Loschmidt pertama kali dihitung nilai bilangan Avogadro, sering disebut sebagai Loschmidt nomor di negara-negara berbahasa Jerman (Loschmidt konstan sekarang memiliki makna lain).