stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Joko Widodo
Kehidupan pribadi > Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali. Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45." Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan serban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".
Kehidupan pribadi > Ideologi

Sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada semua level pemerintahan baik kota hingga skala nasional. Jokowi memilih memaknai lewat ajaran trisakti Soekarno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.
"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tak punya arah."
Citra politik > Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia sering kali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki oleh The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.
Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system. Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.
Citra politik > Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan. Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro. Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".
Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran. Selain itu, Jokowi juga membentuk media center dan mampu memanfaatkan YouTube sebagai wadah kampanye baru. Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp16,09 miliar. Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp2,1 miliar. Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp516 juta. Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil. Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp62,63 miliar.
Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah. Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo. Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.
Kontroversi

Lihat pula: Kontroversi yang melibatkan Joko Widodo
Kontroversi > Neo-Otoritarianisme

Jokowi dikritik karena kebijakan-kebijakannya yang dinilai melemahkan partai oposisi, membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi, dan tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstrasi. Kebijakan lainnya seperti UU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan UU ITE juga turut menjadi topik yang sering dibicarakan terkait tuduhan otoriter ini.  Hal tersebut disangkal oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum  seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar berita palsu sehingga apa yang dilakukan aparat keamanan  bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter. Setelah disahkannya beberapa rancangan undang-undang yang kontroversial dan tindakan represif dari petugas keamanan terhadap protes besar sejak tahun 2019, pemerintahannya dikritik karena "Neo-Otoritarianisme", yang dihubungkan dengan Orde Baru (Indonesia pada masa kepresidenan Soeharto). South China Morning Post bahkan menjulukinya sebagai "Soeharto Kecil".
Kontroversi > Rumor campur tangan dalam pemilu

Pada tanggal 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandhy Laksono merilis sebuah film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote, yang menuduh bahwa Joko Widodo menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo Subianto, yang menjadi viral dalam sehari dan memicu tudingan sabotase yang dilakukan tim kampanye Prabowo. Kantor kepresidenan membantah klaim tersebut, sementara protes diadakan sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut.
Kontroversi > Politik dinasti

Jokowi dituduh melakukan politik dinasti pada akhir masa pemerintahannya. Tuduhan ini mencuat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024, usai putusan MK dengan ketuanya Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Selain itu, tuduhan ini juga makin dibesar-besarkan ketika keluarga Jokowi yang lain seperti Bobby Nasution berencana mengikuti pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2024, Kaesang Pangarep menjadi calon potensial untuk menggantikan kakaknya, Gibran sebagai wali kota Surakarta, serta Erina Gudono yang dikatakan akan maju dalam pemilihan umum Bupati Sleman 2024. Jokowi juga dituduh melakukan nepotisme dan merusak "kedaulatan rakyat". Majalah Tempo menuduh bahwa politik dinasti Jokowi merusak demokrasi di Indonesia. Tempo juga menyebut bahwa campur tangan Jokowi dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 adalah bentuk upaya Jokowi dalam melindunginya dari konsekuensi hukum. Hal ini berpuncak pada unjuk rasa RUU Pilkada 2024 setelah adanya upaya DPR untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang bertentangan dengan putusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) melaporkan Jokowi masuk dalam finalis "Person of the Year in Organized Crime and Corruption" (terj. har. 'Tokoh Tahun Ini dalam Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi') tahun 2024, karena menjadi salah satu orang yang memperoleh suara terbanyak tahun itu. OCCRP menyatakan bahwa "kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia" dan bahwa "Jokowi juga dikritik secara luas karena melemahkan lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden." Meski demikian, OCCRP mengumumkan presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad sebagai pemenang.
Kontroversi > Kejanggalan politik

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional dan kedatangan Jokowi di kampus ITB juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi. Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan "bahan yang salah" kepada Presiden.
Jokowi kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut. Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "Saya tidak membaca apa yang saya tandatangani".
Kontroversi > Kejanggalan politik > Pengangkatan pejabat

Jokowi dikritik keras setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik. Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Sebelumnya Puan Maharani juga menjabat Ketua DPP PDIP beberapa waktu saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.
Jokowi kembali menuai kontroversi dan protes luas dari berbagai elemen masyarakat ketika mengajukan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR pada pertengahan Januari 2015. Budi dianggap sebagai calon Kapolri yang "tidak bersih" oleh publik serta pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai politik "balas jasa". Sehari sebelum disahkan sebagai calon Kapolri oleh DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan rekening gendut. Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk menunda pelantikannya sebagai Kapolri hingga proses hukum yang membelit Budi Gunawan selesai serta menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri. Pada akhirnya Badrodin Haiti resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 April 2015, lalu digantikan Tito Karnavian, sementara Budi Gunawan menempati posisi Kepala BIN.
Kontroversi > Pemberitaan palsu

Artikel utama: Pemberitaan palsu mengenai Joko Widodo
Karena terpilih sebagai pemimpin yang muncul pada masa perkembangan penggunaan media sosial, Jokowi menjadi salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitaan palsu, di antaranya adalah memiliki orang tua Tionghoa, non-Muslim, keluarga keturunan PKI, menantu hamil di luar nikah, dan lainnya.
Dalam budaya populer

Jokowi, adalah film drama Indonesia tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana dan Prisia Nasution. Film ini dirilis pada tanggal hari Kamis, 20 Juni 2013 untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal hari Jumat, 21 Juni 2013, bersamaan dengan perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tanggal hari Sabtu, 22 Juni 2013.[butuh rujukan]
Jokowi adalah Kita adalah film drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo. Film ini dibintangi oleh Ben Joshua, Sylvia Fully, dan Agustin Taidy. Film ini dirilis tanggal 20 November 2014. Namun penayangannya mengalami penundaan karena keputusan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu kutipan darinya yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah kalimat "yo ndak tau kok tanya saya" (dalam bahasa Jawa, biasa disingkat YNTKTS) yang secara harfiah berarti Saya tidak tahu, kenapa kamu bertanya pada saya. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi sering menjawab wawancara dari wartawan dengan kalimat ini. Kalimat ini menjadi populer di banyak platform media sosial pada tahun 2020-an. Dalam bahasa gaul internet Indonesia, kutipan ini dapat digunakan dalam sindiran atau lelucon terhadap suatu masalah. Variasi lain dari kalimat ini dilontarkan oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep ketika Najwa Shihab dalam talkshownya menanyakan hobi Jokowi beternak Kecebong, yang kemudian dijawab oleh Kaesang, “ya tanya bapak jangan tanya saya" (biasanya disingkat YTBJTS) yang secara harafiah berarti ya, tanya ayahku jangan tanya aku.
Dalam budaya populer > Efek Jokowi

Artikel utama: Efek Jokowi
"Efek Jokowi" adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan pengaruh popularitas media tentang Jokowi terhadap politik dan perekonomian Indonesia. Ketika Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, diyakini popularitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdongkrak hingga 30% pada Pemilu Legislatif Indonesia 2014. Sementara di pasar modal, efeknya disebut bisa menggairahkan pasar saham Indonesia dan Rupiah, karena Jokowi dinilai punya rekam jejak yang bersih.
Penghargaan

Artikel utama: Daftar penghargaan yang diterima Joko Widodo
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke-3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.
Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.
Penghargaan > Tanda kehormatan > Tanda kehormatan Indonesia

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
 




| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baris ke-1 | Bintang Republik Indonesia Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Republik Indonesia Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Republik Indonesia Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Republik Indonesia Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Mahaputera Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Mahaputera Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Mahaputera Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Mahaputera Adipurna (21 Oktober 2014) |  |
| Baris ke-2 | Bintang Sakti (21 Oktober 2014) | Bintang Sakti (21 Oktober 2014) | Bintang Sakti (21 Oktober 2014) | Bintang Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Gerilya (21 Oktober 2014) | Bintang Gerilya (21 Oktober 2014) | Bintang Gerilya (21 Oktober 2014) |
| Baris ke-3 | Bintang Jasa Utama (12 Agustus 2011) | Bintang Jasa Utama (12 Agustus 2011) | Bintang Jasa Utama (12 Agustus 2011) | Bintang Budaya Parama Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Budaya Parama Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Budaya Parama Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Yudha Dharma Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Yudha Dharma Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Yudha Dharma Utama (21 Oktober 2014) |
| Baris ke-4 | Bintang Kartika Eka Paksi Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Kartika Eka Paksi Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Kartika Eka Paksi Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Jalasena Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Jalasena Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Jalasena Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (21 Oktober 2014) |
| Baris ke-5 | Bintang Bhayangkara Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Bhayangkara Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Bhayangkara Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Kemanusiaan (21 Oktober 2014) | Bintang Kemanusiaan (21 Oktober 2014) | Bintang Kemanusiaan (21 Oktober 2014) | Bintang Penegak Demokrasi Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Penegak Demokrasi Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Penegak Demokrasi Utama (21 Oktober 2014) |
| Brevet Kehormatan |
| --- | --- |
: Brevet Hiu Kencana (2024)
Penghargaan > Tanda kehormatan > Tanda kehormatan luar negeri

Brunei
Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (DK) – 7 Februari 2015
Medali Perayaan Emas Sultan Brunei – 6 Oktober 2017
Arab Saudi
Penghargaan Raja Abdul Aziz – 12 September 2015
Timor Leste
Kalung Kebesaran Ordem de Timor-Leste – 26 Januari 2016
Swedia
Kesatria Orde Serafim – 22 Mei 2017
Afganistan
Medali Ghazi Amanullah – 29 Januari 2018
Uni Emirat Arab
Kalung Ordo Zayed – 17 Juli 2024
Palestina
Kalung Kebesaran Orde Palestina – 19 Agustus 2024
Lihat pula

Rekam jejak pemilihan Joko Widodo
Daftar Wali Kota Surakarta
Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Daftar Presiden Indonesia
F.X. Hadi Rudyatmo
Basuki Tjahaja Purnama
Muhammad Jusuf Kalla
Efek Jokowi
Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo
Akademi Komunitas Negeri Pacitan

| Akademi Komunitas Negeri Pacitan |
| --- | --- |
  Lambang AKN Pacitan   Informasi
Jenis: Perguruan Tinggi Negeri
Didirikan: 16 Oktober 2013
Afiliasi: UNS, PENS, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur: Prof. Dr. Joko Triyono, ST. MT.
Lokasi: Jalan Walanda Maramis No. 4A Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia 8°12′05″S 111°05′14″E﻿ / ﻿8.201496°S 111.087241°E﻿ / -8.201496; 111.087241
Warna: Biru Langit dan Abu Abu   
Nama julukan: AKN Pacitan
Situs web: https://aknpacitan.ac.id/
Akademi Komunitas Negeri Pacitan atau disingkat AKN Pacitan adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dengan Program Diploma 2. Pada tahun 2020 ini AKN Pacitan akan membuat Proposal pengajuan untuk berubah menjadi Politeknik Negeri Pacitan. Secara kelembagaan AKN Pacitan berada dalam binaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Negeri dibawah Kemendikbud berstatus Pendidikan Tinggi Negeri.
Tujuan pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas dibidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan siap bekerja dan berwirausaha yang mampu berkompetisi di pasar global dengan menyediakan fasilitas yang baik kepada mahasiswa. Komposisi kurikulum pendidikan di AKN Pacitan adalah teori 40-60% dan Praktek  60-40 %. Lulusan AKN Pacitan akan mendapat gelar vokasi Ahli Pratama (A.P.) untuk Diploma 1 (D1) dan Ahli Muda (A.Ma.) untuk Diploma 2 (D2). Waktu Belajar  tatap muka 8 jam/hari mulai jam 07:00 hingga 15:00 dan Kelas sore mulai jam 14:00 hingga 22:00 WIB.
Gedung AKN Pacitan
AKN Pacitan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. AKN Pacitan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2013. AKN Pacitan menempati tanah seluas 2,8 Ha, yang terdiri dari ruang kelas, laboratorium , workshop dan administrasi.
Perguruan Tinggi Negeri satu-satunya yang ada di kabupaten Pacitan ini diharapkan menjadi jalan keluar yang terbaik, dengan biaya murah, fasilitas lengkap, waktu yang relative singkat dan terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan perekonomian Nasional dan daerah khususnya Pacitan.
Lihat pula

Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
Kesadaran (Buddhisme)

Untuk konsep kesadaran secara umum, lihat Kesadaran. Untuk faktor-faktor batin penyerta kesadaran, lihat Cetasika.
Artikel ini bukan mengenai Kewawasan (Buddhisme), Perhatian (Buddhisme), atau Kesabaran (Buddhisme).
| Terjemahan dari viññāṇa |
| --- | --- |
Indonesia: kesadaran; pengetahu
Inggris: discernment (Hinduism & Buddhism); understanding, knowledge (Hinduism); consciousness, mind, life force (Buddhism)
Pali: viññāṇa
Sanskerta: विज्ञान (vijñāna)
Tionghoa: 識 (T) / 识 (S)  (Pinyin: shí)
Jepang: 識 (shiki)
Korea: 식/識 (sik)
Tibet: རྣམ་པར་ཤེས་པ་ (sna'i rnam par shes pa)
Myanmar: ဝိညာဉ်  (MLCTS: wḭ ɲɪ̀ɰ̃)
Thai: วิญญาณ (RTGS: winyan)
Vietnam: 識 (thức)
Khmer: វិញ្ញាណ  (UNGEGN: vĭnhnhéan)
Sinhala: විඥ්ඥාන
Daftar Istilah Buddhis  l b 
Dalam Buddhisme, kesadaran (Pali: viññāṇa; Sanskerta: विज्ञानcode: sa is deprecated  vijñāna; Inggris: consciousness), juga dikenal sebagai pengetahu, adalah suatu konsep penting terkait kesadaran batin atau mental yang berhubungan dengan kontak antara indra-indra dan unsur eksternal. Istilah "kesadaran" juga terkadang digunakan untuk menerjemahkan istilah sati ("kewawasan"; Inggris: mindfulness) ke dalam bahasa Indonesia, yang merujuk pada konsep yang berbeda.
Dalam Tripitaka Pali bagian Sutta Piṭaka, dalam empat kitab nikāya pertama (Dīghanikāya, Majjhimanikāya, Saṁyuttanikāya, dan Aṅguttaranikāya), viññāṇa merupakan salah satu istilah bahasa Pali yang secara tumpang tindih sering diterjemahkan sebagai pikiran atau batin, istilah lainnya adalah mana dan citta. Masing-masing digunakan dalam pengertian umum dan nonteknis dari "pikiran", tetapi ketiganya terkadang digunakan secara berurutan untuk merujuk pada proses mental seseorang secara keseluruhan. Akan tetapi, kegunaan utamanya memiliki pemaknaan yang berbeda.
Istilah vijñāna juga digunakan dalam konteks Hindu sebagaimana disebutkan di banyak bagian awal kitab Upanisad, dan diterjemahkan sebagai pemahaman (understanding), pengetahuan (knowledge), dan kecerdasan (intelligence).
Dalam lima gugusan

Artikel utama: Gugusan (Buddhisme)