Papua Barat
Sejarah > Era Kolonial

Pada tanggal 13 Juni 1545, Ortiz de Retez, seorang pengelana Spanyol, meninggalkan Tidore dan berlayar menuju pesisir utara dari pulau Papua, dan kemudian ia menelusuri hilir Sungai Mamberamo. Ia mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai milik Raja Spanyol. Ia memberi nama Nueva Guinea (Nugini Baru) karena kemiripan penghuni wilayah tersebut terhadap para penghuni pesisir Guinea di Afrika Barat.
Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, pada tahun 1770, Belanda mengubah nama Papua menjadi Nieuw Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea dan diterbitkan dalam peta internasional yang diterbitkan oleh Isaac Tiron, seorang pembuat peta berkebangsaan Belanda pada abad ke 18. Dengan dimuatnya ke dalam peta tersebut, maka daerah ini kian terkenal di negara-negara Eropa.
Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris. Di mana pada tahun 1775, nakhoda kapal La Tartare, Kapten Forrest dari Inggris berlabuh di Manokwari, Teluk Doreri, dan pada tahun 1793, Papua menjadi daerah koloninya yang baru. Berdasarkan perintah Gubernur Inggris berkedudukan di Maluku, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan Benteng Coronation di Teluk Doreri. Namun Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore (dimana pulau Papua bagian Barat klaim masuk dalam wilayah kekuasaannya milik Belanda) menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua.
Pada 24 Agustus 1828 berdirilah benteng Fort Du Bus di Teluk Trinton oleh A.J. van Delden atas nama Raja Willem I, sebagai penanda mulainya kolonialisme Belanda di Papua dengan diwujudkannya kerjasama dalam bentuk penandatanganan surat perjanjian dengan tiga raja yaitu Raja Namatota, Kassa (Raja Lahakia) dan Lutu (orang kaya di Lobo dan Pulau Miwara). Mereka mendapatkan pengakuan sebagai kepala daerah dibawah Sultan Tidore dan tongkat kekuasaannya yang berkepala perak dari Belanda, di mana secara bersamaan juga diangkat 28 kepala daerah bawahannya. Belanda mengangkat Sultan Tidore sebagai penguasa atas wilayah Papua karena menanggap potensi ekonomi yang kecil, hingga pada tahun 1849, batas wilayah kekuasaan Tidore sudah sampai ke perbatasan modern Indonesia dan Papua Nugini.
Kesultanan Tidore harus mengangkat pajak yang dibayar ke pemerintah Belanda dari wilayahnya ini berupa budak, kayu mesoyi, cengkih, pala, cangkang kura-kura, burung cendrawasih, dll. Bila tidak dibayar, hukuman berupa Perang Hongi akan dilaksanakan atas nama Sultan Tidore oleh kerajaan, kampung, dan kelompok marga bawahan Tidore. Efek pelayaran hongi ini cukup destruktif untuk perdagangan antar pulau, dimana Pulau Kurudu, Waropen yang merupakan pusat perdagangan di Teluk Cendrawasih diserang berkali-kali pada akhir tahun 1840-an hinga pusat perdagangan berpindah ke Teluk Doreri (Manokwari) dan Pulau Roon, Wondama pada tahun 1850-an. Walau kapal pedagang sangat jarang diserang tetapi berita adanya pelayaran hongi menyebabkan penduduk pesisir kabur sehingga tidak akan ada perdagangan pada musim itu.
Belanda baru memulai memerintah langsung wilayah Niew Guinea sejak tahun 1898, parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran sebanyak f.115.000 untuk mendirikan pemerintahan di Nieuw Guinea. Pemerintah Belanda membagi dua bagian daerah Nieuw Guinea, bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Manokwari, lalu bagian Barat dan Selatan dinamakan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Fakfak (Koentjaranigrat, 1992). Pada tahun 1901, Belanda membeli wilayah New Guinea dari Sultan Tidore menjadi wilayah Hindia Belanda.