stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hukum acara perdata Indonesia
Gugatan

Gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting).
Pihak-pihak yang mengajukan atau menjawab gugatan perdata haruslah pihak yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum (subjek hukum). Pihak yang berperkara dibedakan menjadi dua, yaitu pihak material, yang langsung berkepentingan dengan pokok perkara; dan pihak formal, yang maju di muka pengadilan untuk kepentingan penggugat dan/atau tergugat.
Gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Apabila pihak yang berperkara mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum, maka gugatan tidak boleh diajukan secara lisan.
Sebuah gugatan hanya akan diperiksa pengadilan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
Syarat material:
Gugatan tersebut memiliki isi gugatan (point of interest dan point of action)
Syarat formal:
Gugatan berbentuk surat;
Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang;
Gugatan mengandung identitas penggugat, fundamentum petendi, dan petitum;
Gugatan telah dibubuhi materai;
Biaya perkara telah dibayar.
HIR maupun RBg tidak mengatur syarat isi gugatan. Pasal 8 RV mengatur bahwa identitas penggugat harus meliputi nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Fundamentum petendi (juga acap disebut posita atau "duduk perkara") adalah dalil-dalil konkret yang menunjukkan wujudnya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan. Petitum adalah tuntutan yang dituntut oleh penggugat, dan dibedakan menjadi tuntutan primer (utama) dan subsider (sampingan).
Gugatan > Perubahan

HIR maupun RBg tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Pasal 127 RV memperbolehkan gugatan diubah asal tidak mengubah petitum (onderwerp van den eis). Setelah kemerdekaan Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung juga memperbolehkan perubahan tuntutan dan menyatakannya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata.
Gugatan > Penggabungan

Gugatan dapat digabungkan atau dilebur. Sebuah gugatan biasanya digabungkan dengan gugatan lain apabila adanya hubungan yang bersifat perbarengan (concursus) maupun penggabungan (comulatie, subjek maupun objek) dengan gugatan lain.
Gugatan digabungkan agar perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang sama dan menghindari kemungkinan adanya keputusan yang berlainan; atau untuk kepentingan acara pengadilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Gugatan tidak dapat digabungkan jika:
Salah satu dari gugatan memerlukan suatu acara khusus (seperti gugatan cerai), sedangkan gugatan lainnya diperiksa melalui acara biasa;
Hakim secara relatif tidak wenang untuk memeriksa salah satu tuntutan yang bersama-sama diajukan dalam satu gugatan;
Tuntutan tentang bezit digabungkan dengan tuntutan tentang eigendom.
Gugatan > Penambahan dan pengurangan

Gugatan dapat ditambahkan, misalnya dalam hal ahli waris yang belum semua diikutsertakan, atau apabila lupa dimohonkan dalam petitum. Gugatan dapat pula ditambah jika dimohjonkan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).
Gugatan dapat pula dikurangi, misalnya dalam hal penggugat merasa keliru dalam hal yang digugat atau pihak yang digugat.
Gugatan > Pencabutan dan pengguguran

Pasal 271 RV mengatur bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberi jawaban. Jika tergugat sudah menjawab, maka gugatan tidak dapat dicabut lagi kecuali disetujui oleh tergugat.
Pasal 124 HIR mengatur bahwa apabila penggugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh hakim dan tidak ada kuasa hukum yang memiliki surat kuasa untuk mewakilinya padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya digugurkan. Apabila terdapat banyak penggugat atau banyak tergugat, maka gugatannya dinyatakan gugur apabila semua penggugat atau semua tergugat tidak hadir. Penggugat yang gugatannya digugurkan dapat mengajukan gugatan sekali lagi setelah membayar terlebih dahulu biaya gugatan sebelumnya.
Gugatan > Penolakan

Sebuah gugatan disebut melawan hukum apabila tidak berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hukum, sehingga tidak dapat membenarkan petitum. Ia juga dapat dikatakan melawan hukum apabila kedudukan penguggat tidak dibenarkan mengajukan gugatan; misalnya, gugatan diajukan oleh anak di bawah umur.
Sebuah gugatan disebut tidak beralasan apabila peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan petitum.
Apabila sebuah gugatan ditolak (onzegr), maka putusan tersebut keluar setelah mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Namun, apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), putusan tersebut dikeluarkan di luar pokok perkara. Jika sebuah gugatan ditolak, maka penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang serupa ke pengadilan negeri (sesuai asas ne bis in idem) dan hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi. Jika sebuah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat masih berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi.
Gugatan > Gugatan perwakilan kelompok

Artikel utama: Gugatan perwakilan kelompok
Gugatan perwakilan kelompok (class action lawsuit) adalah salah satu cara pengajuan gugatan oleh seorang individu atau sekaligus untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Kelompok yang mengajukan gugatan kelompok terdiri atas wakil dan anggota kelompok. Hakim berwenang untuk menyetujui atau tidak sebuah gugatan kelompok.
b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.
Untuk dapat diterima oleh pengadilan, gugatan kelompok harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
Penyitaan

Penyitaan (beslag) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, dimana barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan atau disimpan (conserveer) sebagai jaminan yang tidak boleh dialihkan atau dijual. Penyitaan diadakan agar gugatan tidak "hampa" dan memastikan objek yang akan dieksekusi oleh putusan pengadilan. Harta kekayaan tergugat yang telah disita tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau hibah, dan tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.
Penyitaan diadakan terhadap barang milik penggugat; atau barang milik tergugat yang dapat berupa benda bergerak, benda tetap, atau benda bergerak milik penggugat yang ada dalam penguasaan pihak ketiga.
Terdapat tiga macam bentuk beslag yang utama, yaitu:
Sita revindikasi (revindicatoir beslag);
Sita jamin (conservatoir beslag);
Sita eksekutorial (executorial beslag).
RV mengatur beberapa macam sita lainnya, seperti:
Sita jamin terhadap harta penggugat (pasal 750);
Sita terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (pasal 757);
Sita gadai (pasal 751);
Sita pesawat terbang (pasal 763).
Persidangan

Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, ketua majelis hakim (yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri) menentukan hari persidangan pertama (121 HIR/145 RBg). Hakim memerintahkan juru sita pengadilan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara setidaknya 3 hari kerja sebelum hari sidang dengan terlebih dahulu membuat berita acara pemanggilan.
Pada tahun 1992, Mahkamah Agung mengatur bahwa perkara pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
Secara umum, persidangan perdata dapat dibagi menjadi delapan tahap sidang, yaitu:
Persidangan pertama, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembacaan surat gugatan;
Persidangan kedua, dengan agenda jawaban gugatan;
Persidangan ketiga, dengan agenda replik;
Persidangan keempat, dengan agenda duplik;
Persidangan kelima, dengan agenda pembuktian penggugat;
Persidangan keenam, dengan agenda pembuktian tergugat;
Persidangan ketujuh, dengan agenda menemukan kesimpulan;
Persidangan kedelapan, dengan agenda membacakan putusan.
Persidangan > Persidangan pertama

Persidangan pertama berlangsung dengan dua skenario: jika kedua pihak yang berperkara hadir atau tidak hadir.
Apabila kedua pihak yang berperkara hadir, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis hakim kemudian menanyakan dan memerika identitas pihak-pihak. Hakim kemudian melakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pengusahaan perdamaian dianggap sangat penting karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tanpa ongkos.
(1) Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maa pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
(2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa.
(3) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
Jika perdamaian tidak dapat tercapai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Setelah surat gugatan dibacakan, hakim harus menanyakan kepada penggugat apakah gugatan tetap sebagaimana yang dibacakan atau akan ada perubahan.
Apabila salah satu dari penggugat atau tergugat tidak hadir, maka dapat terjadi dua hal, yaitu pengguguran gugatan atau putusan verstek.
Jika penggugat tidak hadir pada persidangan ini dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya setelah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat atau kuasa yang ditunjuk mewakilinya hadir, maka gugatan dinyatakan tidak hadir.
Jika tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya padahal ia telah dipanggil secara patut, kecuali kalau ternyata bagi pengadilan gugatan tersebut melawan hak/tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan verstek (di luar hadir tergugat). Putusan macam ini diatur oleh Pasal 125 HIR dan 149 RBg. Putusan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari dari pemberitahuan kepada tergugat.
Tergugat yang kalah pada putusan verstek dapat menerima atau tidak menerima putusan tersebut. Apabila ia tidak menerima, maka ia berhak mengajukan perlawanan (verzet), yang dapat diterima 14 hari sesudah pemberitahuan jika pemberitahuan putusan diberikan langsung kepada tergugat; atau 14 hari sesudah (pada luar Jawa dan Madura) atau 8 hari sesudah (pada Jawa dan Madura) jika pemberitahuan putusan tidak diberikan lansgung kepada tergugat. Hal ini diatur oleh pasal 129 HIR dan 153 RBg.
Persidangan > Persidangan kedua

Pada persidangan kedua, tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh tergugat. Jawaban gugatan ini dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan, meskipun Subekti mencatat bahwa HIR pada dasarnya menghendaki jawaban tergugat dilakukan secara lisan.
Jawaban tergugat dapat terdiri atas tiga macam, yaitu:
Jawaban yang mengenai pokok perkara (verweer ten principale)
Eksepsi, yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara;
Rekonvensi, yaitu gugat balas.
Apabila memilih macam pertama, tergugat memberikan pengakuan atau penyangkalan dari isi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jika tergugat mengaku, maka isi gugatan dari penggugat dianggap benar dan si tergugat dianggap terikat dengan pengakuan tersebut sampai ke tingkat banding. Namun, jika tergugat memberikan penyangkalan atau bantahan, maka bantahan tersebut menyatakan bahwa isi gugatan tersebut sama sekali tidak benar dan/atau tidak beralasan dengan melampirkan bukti-bukti yang jelas dan mendukung.
Tergugat dapat mengajukan eksepsi perihal kewenangan hakim, yaitu yang mempermasalahkan mengenai kekuasaan relatif hakim pada pengadilan tersebut dalam mengadili perkara terkait. Eksepsi ini disebut eksepsi prosesual. Apabila eksepsi dianggap tidak mempunyai alasan, Pengadilan Negeri dapat menolaknya dengan menjatuhkan sebuah putusan sela yang memungkinkan perkara terkait untuk dilanjutkan.
Pasal 132 (a) ayat 1 HIR mengatur bahwa tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugatan balasan. Gugatan jenis ini adalah hak istimewa yang diberikan hanya kepada tergugat. Gugatan balasan hanya dapat diajukan pada tingkat pertama; apabila pada tingkat pertama tidak diajukan, maka gugatan balasan tidak boleh diajukan pada tingkat banding. Pada tingkat pertama, gugatan balasan dapat diajukan dalam tiap perkara, dengan pengecualian:
Jika penggugat balasan posisinya dalam perkara tersebut adalah bukan sebagai dirinya sendiri, sedangkan gugatan ditujukan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya;
Jika Pengadilan Negeri tempat gugatan balasan didaftarkan ternyata tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa pokok perselisihan (lack of absolute jurisdiction);
Jika yang diperselisihkan adalah kompetensi/kewenangan relatif hakim.
Pengadilan Negeri dapat memutus gugatan balasan dalam satu surat putusan.
Persidangan > Persidangan ketiga dan keempat

Pada persidangan ketiga, penggugat mengajukan jawaban atas jawaban tergugat pada persidangan sebelumnya, baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban ini disebut duplik, dan bertujuan untuk meneguhkan isi gugatan penggugat.
Pada persidangan keempat, tergugat mengajukan jawaban atas duplik yang diajukan oleh penggugat pada persidangan sebelumnya, baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban ini disebut replik, dan bertujuan untuk meneguhkan jawaban tergugat pada persidangan kedua dan membantah isi duplik dari penggugat.
Persidangan > Intervensi pihak ketiga

Pihak ketiga dapat mengintervensi sengketa antara dua pihak, melalu tiga macam jalan: penyertaan, penengahan, dan penjaminan. Intervensi pihak ketiga ini tidak diatur oleh HIR maupun RBg, namun dapat dijumpai pada RV (pasal 279).
Penyertaan (voeging) adalah tindakan seseorang menempatkan diri/ikut serta dengan cara menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya.
Penengahan (tussenkomst) adalah tindakan seseorang, atas kemauan sendiri, ikut dalam proses sengketa sebagai pihak ketiga yang tidak memihak baik pada penggugat maupun tergugat, melainkan hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Penjaminan (vrijwaring) adalah tindakan penggugat atau tergugat untuk menarik pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung dari perbuatan mereka. Penjaminan ini sesuai dengan tata cara yang diatur oleh pasal 1558 KUH Perdata.
Rujukan

↑  https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=741
↑  Lev, Daniel S. (1985). "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State". Indonesia (40). doi:10.2307/3350875.
1 2  Makarao, hlm. 12.
↑  Mertokoesoemo, Sudikno. 1993. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Yogyakarta:
Liberty. Hal. 6—7.
1 2  Makarao, hlm. 6.
↑  Makarao, hlm. 8.
↑  Makarao, hlm. 9.
↑  Soeroso, hlm. 63-64.
↑  Makarao, hlm. 7.
↑  Makarao, hlm. 10.
↑  BW, hlm. 362.
↑  Soeroso, hlm. 40-41.
1 2  BW, hlm. 366.
↑  Soeroso, hlm. 2.
1 2 3  BW, hlm. 5.
↑  BW, hlm. 438.
↑  BW, hlm. 442.
↑  Sudikno, hlm. 38.
↑  Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1975 tentang Pemeriksaan Perkara oleh Majelis Hakim.
↑  Makarao, hlm. 30.
↑  Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970 tgl 6 Maret 1971
↑  Sudikno, hlm. 56.
↑  Soebekti, hlm. 43.
↑  Soebekti, hlm. 67.
1 2  Makarao, hlm. 55.
1 2  Soeroso, hlm. 43.
↑  Makarao, hlm. 57.
↑  Makarao, hlm. 57-58.
↑  Makarao, hlm. 58.
↑  Syahrani, hlm. 47.
↑  Soeroso, hlm. 37.
↑  Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
↑  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
↑  Soeroso, hlm. 61-62.
↑  Soeroso, hlm. 56-57.
↑  Soeroso, hlm. 60-61.
1 2  Makarao, hlm. 63.
1 2  Makarao, hlm. 65.
↑  Makarao, hlm. 66.
↑  Makarao, hlm. 67.
↑  Makarao, hlm. 67-68.
1 2  Makarao, hlm. 68-69.
↑  Makarao, hlm. 83-86.
↑  BW, hlm. 304.
Rujukan > Daftar pustaka

Mertokusumo, Sudikno (1993). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Makarao, Mohammad Taufik (2009). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta. ISBN 978-979-518-890-2.
Harahap, M. Yahya (2007). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Disertai Penjelasannya. Sinarsindo Utama. 2014. ISBN 978-602-14382-0-6.
Soeroso, R. (2016). Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-347-0.
Soebekti, R. (1982). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Syahrani, Riduan (1988). Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta: Pustaka Kartini.
Parangloe, Gowa

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Parangloe.
Parangloe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bontoparang  Lanna 
Desa:  Belabori  Belapunranga  Bontokassi  Borisallo  Lonjoboko 
| l b Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Adnan Purichta Ichsan  Wakil Bupati: Abdul Rauf Malaganni  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bajeng  Bajeng Barat  Barombong  Biringbulu  Bontolempangan  Bontomarannu  Bontonompo  Bontonompo Selatan  Bungaya  Manuju  Pallangga  Parangloe  Parigi  Pattallassang  Somba Opu  Tinggimoncong  Tombolo Pao  Tompobulu  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gowa
| l b Wilayah Metropolitan Mamminasata |
| --- | --- |
 Bajeng  Bajeng Barat  Bantimurung  Barombong  Biringkanaya  Bontoa  Bontoala  Bontomarannu  Bontonompo  Bontonompo Selatan  Cenrana  Galesong  Galesong Selatan  Galesong Utara  Kepulauan Sangkarrang  Kepulauan Tanakeke  Laikang  Lau  Makassar  Mamajang  Mandai  Mangarabombang  Manggala  Manuju  Mappakasunggu  Mariso  Maros Baru  Marusu  Moncongloe  Pallangga  Panakkukang  Parangloe  Pattallassang (Gowa)  Pattallassang (Takalar)  Polongbangkeng Selatan  Polongbangkeng Timur  Polongbangkeng Utara  Rappocini  Sanrobone  Simbang  Somba Opu  Tallo  Tamalanrea  Tamalate  Tanralili  Tompobulu  Turikale  Ujung Pandang  Ujung Tanah  Wajo 
Kawasan Metropolitan Mamminasata berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2011
Atlas Penciptaan

| --- | --- |

Pengarang: Harun Yahya
Negara: Turki
Subjek: Ciptaanisme
Penerbit: Global Yayıncılık
Tanggal terbit: 2006
Halaman: 870
Diikuti oleh: The Atlas of Creation Volume 2 
Atlas Penciptaan (atau dalam bahasa Turki, Yaratılış Atlası) adalah sebuah serial dari tiga buku yang ditulis oleh Adnan Oktar dibawah nama pena Harun Yahya. Oktar menerbitkan volume 1 dari Atlas Penciptaan dari Global Publishing, Istanbul, Turki pada Oktober 2006.
Volume ke-2 dan ke-3nya menyusul pada 2007. Sebuah situs web yang didedikasikan (yaratilisatlasi.com, Inggris atlasofcreation.com) didaftarkan kepada Global Yayıncılık (Global Publishing), Istanbul, dalam bentuk online juga pada 2007.
Volume pertamanya berisi lebih dari 800 halaman glosi dan memiliki berat sebesar 12 pon (5,4 kg).
Versi asli Turki-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Tionghoa, Prancis, Belanda, Italia, Urdu, Hindi dan Rusia.
Buku ini bertujuan menentang teori Evolusi Darwin yang oleh Harun Yahya dianggap sebagai ideologi yang rapuh dan sesat. Argumen utama buku ini adalah bahwa mahluk hidup yang ada saat ini sama saja dengan yang ada pada jaman purba, dan tidak terjadi evolusi.
Distribusi

Salinan-salinannya dikirimkan secara sukarela (tanpa diminta) ke beberapa sekolah di Prancis serta para peneliti berpengaruh di Universitas Utrecht, Universitas Tilburg, Universitas California, Universitas Brown, Universitas Colorado, Universitas Chicago, Universitas Brigham Young, Universitas Connecticut, Universitas Georgia, Imperial College London, Universitas Abertay, Universitas Idaho, dan beberapa universitas lainnya.
Reaksi

Sejumlah ilmuwan yang telah menerima buku-buku itu tidak terkesan dan memberikan reaksi negatif.
Pakar Biologi Kevin Padian dari Universitas California, Berkeley, berkata bahwa orang yang telah menerima buku ini "hanya kagum atas ukuran dan nilai produksinya, dan terkejut atas muatan sampah yang terdapat di dalamnya." Dia menambahkan bahwa "[Oktar] tidak benar-benar tahu mengenai apa yang kita ketahui terkait bagaimana segala sesuatu berubah seiring waktu.”
Gerdien de Jong, satu dari lima biolog di Universitas Utrecht yang menerima buku ini, menggambarkan bahwa pemikiran dalam buku tersebut "amat sangat konyol".
Pakar Biologi PZ Myers menulis: “ Pola umum dalam buku ini diulang-ulang dan mudah diprediksi: buku ini menunjukkan foto fosil dan foto hewan hidup, lalu menyatakan bahwa hewan tersebut tidak berubah sedikitpun, sehingga evolusi disebutnya salah. Ini dulang-ulang berkali-kali. Buku ini dengan cepat menjadi membosankan, dan secara umum isinya keliru (hewan-hewan tersebut memang berubah!)."
Komite Budaya, Sains, dan Pendidikan di Majelis Eropa menulis dalam laporannya: “ ... metode pseudo-ilmiah yang dia terapkan dalam Atlas Penciptaan tidak bisa dianggap ilmiah ... Lagipula, karena dia hanya membandingkan foto-foto fosil dengan foto-foto spesies saat ini, dia tidak memberikan bukti atas pernyataannya. ... pada halaman 60 kita melihat foto yang indah dari fosil ikan "perch" dengan klaim bahwa ikan ini tidak berevolusi selama jutaan tahun. Namun, hal ini salah: studi yang terinci dari fosil ini dan spesies yang hidup sekarang membuktikan bahwa mereka telah banyak berevolusi. Sayang sekali, buku ini penuh dengan dusta semacam ini. Tidak ada argumen dalam buku ini yang didasarkan pada bukti ilmiah, dan buku ini lebih tampak seperti risalah keagamaan primitif daripada sanggahan ilmiah terhadap teori evolusi."
Richard Dawkins, pakar evolusi terkemuka, menulis resensi mengenai tulisan Harun Yahya, dan menunjukkan sejumlah kesalahan fakta, seperti identifikasi spesies yang keliru, dan pemakaian foto yang tidak menunjukkan spesies yang sesungguhnya ada. Selanjutnya, Dawkins mengatakan bahwa Harun Yahya tidak memahami apa yang dia berusaha bantah.
Armand de Ricqles, pakar Biologi dari College de France mengatakan bahwa di Perancis telah diorganisir agar buku-buku itu tidak dibaca oleh anak-anak, dan Kevin Padian dari Universitas California, Berkeley, memprediksi bahwa buku-buku itu hanya akan memiliki pengaruh kecil di Amerika Serikat.