stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hermanto P.

| Hermanto P>  |
| --- | --- |

 
Wakil Wali Kota Parepare ke-6
Petahana
Mulai menjabat  20 Februari 2025
Presiden: Prabowo Subianto
Gubernur: Andi Sudirman Sulaiman
Wali Kota: Tasming Hamid
Pendahulu Pangerang RahimPengganti Petahana
Anggota Ketua DPRD Parepare
Masa jabatan 2019–2024
Ketua DPRD: A. Nurhatina Tipu (2019–2022) Kaharuddin Kadir (2022–2024)
 
Informasi pribadi
Lahir: 23 April 1983 (umur 41) Parepare, Sulawesi Selatan
Partai politik: Hanura
Suami/istri: Sri Tanty Mariani
Pekerjaan: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Hermanto P. adalah politikus berkebangsaan Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Parepare sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare periode 2019–2024.
Latar belakang

Lahir pada 1983, Hermanto menjalani masa kecilnya di tempat kelahirannya, Kota Parepare. Ia memulai pendidikan dasar pada 1988 di SD Negeri 13 Parepare, tamat pada 1994. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare, lulus pada tahun 1997. Selanjutnya, Hermanto bersekolah di SMA Muhammadiyah Parepare, lulus pada tahun 2000.
Karir Politik

Hermanto memulai karir politiknya sebelum tahun 2018. Ia bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat dan mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 (pemilu legislatif). Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Parepare 2019–2024 dengan perolehan sebanyak 1.211 suara. Pada periode tersebut, ia menduduki posisi Anggota Komisi 1.
Kemudian ia kembali ikut sebagai peserta pemilu legislatif pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 sebagai calon Anggota DPRD di kota yang sama. Pada periode 2024–2029, ia kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Parepare.
Di tahun yang sama, ia mencalonkan diri sebagai calon Wakil Wali Kota Parepare pada pilkada serentak Pemilihan umum Wali Kota Parepare 2024 setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura. Hermanto maju bersama Tasming Hamid. Karena pencalonannya di pilkada, ia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Anggota DPRD Kota Parepare 2024–2029 sebelum dilantik. Posisinya diganti oleh caleg yang memperoleh suara kedua, yakni Sri Tanty Mariani, yang kebetulan adalah istrinya. Pada pilkada ini, Tasming–Hermanto bersaing dengan 3 calon lainnya. Mereka berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 38.423 (43,12 persen)
Sejarah elektoral > Legislatif

| Pemilu | Lembaga legislatif | Dapil | Partai | Partai | Perolehan suara | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | DPRD Kota Parepare | Kota Parepare 2 |  | Hanura | 1.211 | Y Terpilih |
| 2024 | DPRD Kota Parepare | Kota Parepare 2 |  | Hanura | 1.957 | Y Terpilih  |
Sejarah elektoral > Eksekutif

| Pemilu | Kandidat | Nomor  Urut | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil Kepala Daerah | Perolehan suara> Suara | Perolehan suara> Persen | Perolehan suara> Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Wakil Wali Kota Parepare | 3 | Tasming Hamid | Hermanto | 38.423 | 43,12% | Y Terpilih |
Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri

Songbledeg adalah desa di Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia.
Pranala luar

| l b Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Gendayakan  Gudangharjo  Gunturharjo  Johunut  Ketos  Paranggupito  Sambiharjo  Songbledeg
Orang India Australia

| Jumlah populasi |
| --- | --- |
783.958 menurut keturunan (sensus 2021)  (3,1% dari populasi Australia)  721.050 lahir di India (2020)
Daerah dengan populasi signifikan
Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane, Adelaide, Woolgoolga dan Regional Victoria
Bahasa
Inggris Australia • bahasa-bahasa India
Agama
Mayoritas: Hinduisme Minoritas: Kekristenan • Islam • Sikhisme• Buddhisme • Jainisme • agama India lainnya • Tidak beragama
Kelompok etnik terkait
Orang India Selandia Baru, Orang India Britania, Orang India Kanada, Orang India Amerika, Diaspora India perantauan, Orang Bangladesh Australia, Orang Pakistan Australia, Orang Sri Lanka Australia 
Orang India Australia atau Indo-Australia adalah orang Australia keturunan India. Kriteria ini termasuk orang yang lahir di Australia, dan orang yang lahir di India atau di diaspora India di manapun. Orang India Australia merupakan salah satu kelompok terbesar dalam diaspora India, dengan 783.958 orang menyatakan keturunan India pada sensus 2021, mewakili 3,1% populasi Australia. Pada 2019, Australian Bureau of Statistics memperkirakan terdapat 721.050 penduduk Australia yang lahir di India.
Orang India merupakan masyarakat dengan rata-rata usia termuda (34 tahun) dan masyarakat dengan pertumbuhan tercepat di Australia dalam hal angka populasi ataupun persentase.
Sosio Ekonomi

Pada tahun 2016, terungkap bahwa 54,6% migran India di Australia memiliki gelar sarjana atau gelar pendidikan yang lebih tinggi, lebih dari tiga kali rata-rata nasional Australia sebesar 17,2% pada tahun 2011, menjadikan mereka kelompok demografis yang paling terdidik di Australia.
Menurut data sensus 2016, di antara penduduk australia orang india mempunyai pendapatan median tinggi iaitu $785, lebih tinggi dari angka  untuk semua penduduk migran  sebesar $615, dan semua penduduk yang lahir di Australia sebesar $688.
Demografi

Pada sensus 2021, 783.958 orang menyatakan keturunan India (baik sendiri maupun dalam kombinasi dengan keturunan lain), yang mewakili 3,1% dari populasi Australia.
Pada tahun 2019, Biro Statistik Australia memperkirakan bahwa 721.050 penduduk Australia lahir di India..
Pada sensus 2021, negara bagian dengan jumlah orang terbanyak yang menyatakan keturunan India adalah: New South Wales (350.770), Victoria (250.103), Queensland (93.648), Australia Barat (77.357), dan Australia Selatan (43.598).
Demografi > Bahasa

| Religion amongst Indian Australians (2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Religion |  |  | Percent |  |
| Hindu | Hindu |    | 45,0% | 45,0% |
| Sikh | Sikh |    | 20,8% | 20,8% |
| Katolik | Katolik |    | 10,3% | 10,3% |
| Lain-Lain | Lain-Lain |    | 9,9% | 9,9% |
| Tiada Agama | Tiada Agama |    | 7,4% | 7,4% |
| Islam | Islam |    | 6,6% | 6,6% |
Bahasa Hindi dan Punjab, dengan 159.652 dan 132.496 penutur, termasuk di antara 10 bahasa teratas yang digunakan di rumah di Australia. Bahasa India lainnya dan jumlah penuturnya di Australia adalah Tamil (73.161), Bengali (54.566), Malayalam (53.206), Gujarat (52.888), Telugu (34.435), Marathi (13.055), Kannada (9.701), Konkani (2.416), Sindhi (1.592), Kashmiri (215), dan Odia (721).
Demografi > Agama

Dengan 92,6% dari orang India Australia yang beragama, orang India Australia adalah kelompok yang jauh lebih religius dibandingkan dengan Australia secara keseluruhan (di mana 46,1% dari populasi Australia tidak beragama).Orang India Australia terdiri dari 45,0% Hindu, 20,8% Sikh, 10,3% Katolik, dan 6,6% Muslim.
Pranala luar

Indian Magazine and Newspaper in Australia
Indians Living in Australia
Indian Communities in Australia
Templat:Diaspora India
Templat:Orang Asia Australia
Templat:Kelompok etnik di Australia
Pantai Timur Laut Jawa

| Kegubernuran Pantai Timur Laut Jawa Gouvernment Java's Noordoostkust |
| --- | --- |
1748-1808
   Bendera VOC    Lambang  
Peta sebagian wilayah Pantai Timur Laut Jawa, dibuat pada antara 1690 dan 1743. Selain yang digmbarkan di peta, wilayah Pantai Timur Laut Jawa juga mencakup Pulau Madura, Tapal Kuda Timur, dan Tegal sekitarnya.
Status: Koloni Belanda
Ibu kota: Semarang
Pemerintahan: Koloni
Gubernur:  

• 1748-1754 (pertama) : Johan Andries baron van Hohendorff
• 1801-1808 (terakhir) : Nicolaus Engelhard
 
Populasi
 - Sensus Penduduk 1795: 1.495.908
Sekarang bagian dari:  Indonesia
 Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini 
Pantai Timur Laut Jawa adalah sebuah kegubernuran Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di wilayah timur pantai utara Jawa. Wilayahnya mencakup sebagian Jawa Tengah (termasuk Brebes), Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegubernuran ini dibagi menjadi enam wilayah kantor VOC, yaitu Ujung Timur, Rembang, Kabupaten Jepara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal.
Kegubernuran ini dibubarkan pada 1 September 1808 oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.
Sejarah

Pada bulan Oktober 1705, sebuah perjanjian baru antara Sunan Mataram Pakubuwana I dengan VOC ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut semua utang Mataram sebelum tahun 1705 dihapuskan, dan sebagai balasannya VOC diberikan hak monopoli perdangangan dan beberapa konsesi di Jawa, salah satunya adalah Madura Timur (Pamekasan dan Sumenep). Perjanjian tersebut juga menegaskan kekuasaan VOC atas Semarang.
Selama Perang Jawa berlangsung dari tahun 1741 hingga 1743, penerus Pakubuwana I, Pakubuwana II menjanjikan kepada VOC bahwa jika takhtanya dapat dipulihkan kembali (setelah dijatuhkan oleh Pangeran Cakraningrat IV dari Madura dalam penyerbuan ke Keraton Kartasura) ia akan memberikan wilayah pesisir utara Jawa tengah dan timur kepada VOC. VOC menerima tawaran itu dan setelah perang berakhir, Pakubuwana II memberikan wilayah Madura Barat (Bangkalan), Surabaya, Rembang, Jepara, dan Ujung Timur. Selanjutnya, VOC juga diberikan kebebasan untuk mengambil daerah-daerah yang sempit di sepanjang wilayah pesisir dan semua sungai yang mengalir ke laut.
Namun, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff (m. 1743-1750) menginginkan lebih dari yang dijanjikan, yaitu daerah-daerah pesisir yang belum diserahkan dan daerah pedalaman yang dikuasai Mataram. Baginya, daerah ini merupakan sumber kekayaan potensial. Van Imhoff mengusulkan ini kepada Pakubuwana II sebagai cara untuk memecahkan masalah ketidakmampuan kerajaan memerintah wilayah pesisir. Awalnya Pakubuwana II ragu, tetapi setelah terus didesak oleh Van Imhoff ia terpaksa menyerah dan menyewakan wilayah tersebut sebesar 20.000 real tanpa konsultasi dengan para pembesar keraton. Masalah ini melatarbelakangi terjadinya Perang Takhta Jawa Ketiga.
Gubernur

Kegubernuran VOC di pantai timur laut Jawa diperintah oleh Gubernur Direktur (bahasa Belanda: Gouverneur en Directeur van Java's Noordoostkust). Berikut ini adalah daftar Gubernur Direktur Pantai Timur Laut Jawa dimulai pada 1780 hingga 1808.
| Nama | Mulai memerintah | Selesai memerintah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Johannes Siberg | September 1780 | September 1787 | Menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda |
| Jan Greeve | September 1787 | 1 September 1791 |  |
| Pieter Gerardus van Overstraten | 1 September 1791 | 2 November 1796 | Menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda |
| Johan Frederik baron van Reede tot de Parkeler | 2 November 1796 | 6 Maret 1801 |  |
| Nicolaus Engelhard | 6 Maret 1801 | 13 Mei 1808 | Gubernur Direktur terakhir |
Pos Indonesia

| --- | --- |
Logo sejak 16 November 2023
 (atas) Graha Pos Indonesia, kantor pusat di Bandung (bawah) Kantor pusat seremonial di Bandung, dibangun bersamaan dengan Gedung Sate
Nama dagang: POS IND Logistik Indonesia
Sebelumnya: Perusahaan Negara Pos & Telekomunikasi (1961–1965) Perusahaan Negara Pos & Giro (1965–1978) Perusahaan Umum Pos & Giro (1978–1995)
Jenis: Perusahaan perseroan (Persero) Perusahaan negara/Perusahaan umum dari 1961 hingga 1995
Industri: Pos
Didirikan: 26 Agustus 1746; 278 tahun lalu (1746-08-26) di Batavia, Nusantara VOC
Kantor pusat: Bandung, Jawa Barat
Wilayah operasi: Indonesia
Tokoh kunci: Faizal Rochmad Djoemadi (Direktur Utama) Rhenald Kasali (Komisaris Utama)
Merek: PosAja Pospay O-Ranger
Jasa: Kurir Ekspedisi muatan Logistik proyek Giro Wesel pos Filateli Pergudangan Remitansi Pengembangan properti
Pendapatan:  Rp 4,419 triliun (2021)
Laba operasi:  Rp 699,070 milyar (2021)
Laba bersih:  Rp 946,82 milyar (2021)
Total aset:  Rp 9,689 triliun (2021)
Total ekuitas:  Rp 5,593 triliun (2021)
Pemilik: Pemerintah Indonesia
Karyawan:  20.306 (2021)
Anak usaha: PT Pos Finansial Indonesia PT Pos Logistik Indonesia PT Pos Properti Indonesia
Situs web: www.posindonesia.co.id
    
PT Pos Indonesia (Persero) (berbisnis dengan nama dagang POS IND Logistik Indonesia, disingkat POS IND) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama menyediakan layanan pos. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 6 unit kantor regional, 42 unit kantor cabang utama, dan 168 unit kantor cabang yang tersebar di seantero Indonesia.
Dibentuk oleh VOC pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan didirikannya kantor pos pertama di Batavia, Pos Indonesia adalah perusahaan tertua di Indonesia yang masih beroperasi sampai saat ini.
Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan pos di Indonesia, Pos Indonesia membagi wilayah negara Indonesia enam daerah atau regional dalam pengoperasiannya. Pembagian regional tersebut mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia, yang terbagi menjadi 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang dan 3.666 Kantor Cabang pembantu. Setiap divisi meliputi satu atau beberapa provinsi yang menjadi bagian dari divisi tersebut. Regional tersebut adalah sebagai berikut:
Regional 1 Medan (meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)
Regional 2 Jakarta  (meliputi Provinsi Darah Khusus Jakarta, Bodebek, dan Banten)
Regional 3 Bandung (meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Bodebek)
Regional 4 Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Regional 5 Surabaya (meliputi sebagian Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT)
Regional 6 Makassar (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua)
Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia tidak hanya meliputi wilayah Indonesia saja, tetapi juga sudah meliputi dunia internasional. Pelayanan dalam skala internasional ini memungkinkan Pos Indonesia untuk melaksanakan salah satu tujuannya untuk bisa go international. Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha di negara lain yang berskala internasional, seperti Western Union.
Andil Pos Indonesia dalam melayani pelanggannya, baik di skala nasional ataupun internasional, tidak terbatas hanya dalam dunia perposan, tetapi juga dalam dunia keuangan. Fasilitas transfer uang melalui Pos Indonesia bisa dinikmati oleh para pelanggannya. Fasilitas pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon pun bisa dinikmati di kantor-kantor Pos Indonesia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pelayanan Pos Indonesia terhadap pelanggannya merupakan suatu strategi yang diambil oleh Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.
Pada 5 Juni 2021, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengumumkan bahwa Pos Indonesia mulai beroperasi penuh 24 jam tanpa adanya hari libur pada awal Juni 2021. Hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan kebutuhan logistik yang semakin meningkat, khusunya pada hari-hari libur akibat berkembangnya perdagangan elektronik di Indonesia.
Pelayanan > Produk dan jasa

Secara umum, Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi dua, yakni Bisnis Surat Paket (BSP) dan Jasa Keuangan (Jaskug).
Bisnis Surat Paket dan Logistik
Pos Domestik
Pos Instant
Pos Express
Pos Kilat Khusus
Paket Pos Jumbo
Paket Pos Biasa
Kargo Ritel (Udara, Darat)
Pos Internasional
Express Mail Service (EMS)
Paket Cepat Internasional
Pos Ekspor
Pos Tercatat Internasional
Paket Biasa Internasional
Pos Udara Internasional
Logistik
Integrasi Logistik
Bisnis Jasa Keuangan
Pospay
Weselpos (Instan, Prima, Cash to Account, Western Union)
Giro Pos
Fund Distribution
Bank Channeling
Transformasi bisnis

Bisnis surat pos pada periode 2000-2008 mengalami penurunan drastis. Munculnya layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran Pos Indonesia. Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004-2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar. Namun, Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU N0. 38 Tahun 2009 tentang pos. Transformasi bisnis pun dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk enam anak perusahaan, merevitalisasi bisnis inti dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis ritel, properti dan asuransi. Selain itu, sejak 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).
Anak perusahaan Pos Indonesia:
PT Pos Logistik Indonesia: layanan logistik
PT Pos Properti: layanan bisnis di bidang properti
PT Pos Finansial Indonesia: layanan fintech untuk kelas menengah dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos indonesia
Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi juga didukung oleh lima Badan Usaha MIlik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Telkom dan PT Pertamina.
Pos Indonesia meluncurkan GaleriPos.com pada 14 Desember 2013. E-Commerce Clearing House Pos Indonesia adalah layanan e-commerce yang dibangun dengan mengintegrasikan tiga pilar utama dalam bisnis e-commerce yaitue-marketplace, online payment dan shipping/delivery.
Rencana bisnis

PT Pos Indonesia (Persero) dan DHL Express Indonesia memperpanjang kerja sama Express Mail Service (EMS) ke luar negeri yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia serta meningkatkan dan memperbaiki akses jaringan global agar lebih efektif dan efiesien.
PT Pos Indonesia (Persero) meneken perjanjian kerja sama dengan GD Express Carrier Berhard, sebuah perusahaan kurir swasta terbesar nomor dua di Malaysia setelah Pos Malaysia. Kerja sama ini dilakukan untuk menyinergikan kurir swasta terbesar di Malaysia dengan kekuatan jaringan nasional yang dimiliki Pos Indonesia.
Bagi Pos Indonesia, kerja sama ini akan meningkatkan waktu pengiriman di negara tujuan dari sebelumnya H+1 s/d H+5, menjadi maksimal H+2. Keuntungan lainnya, berupa akses pasar yang lebih luas di Malaysia. Sementara itu bagi GD Express Carrier Berhard, kerja sama ini penting dalam membuka akses pasar pengiriman express delivery. Kerja sama dengan Pos Indonesia dinilai sangat strategis bagi GD Express, karena bisa memperluas pasar express delivery ke Indonesia.
Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) siap menggandeng PT Pos Indonesia, sebagai layanan logistik bisnis e-commerce nantinya. Hal ini masuk dalam roadmap e-commerce yang tengah digodok oleh BeKraf. Revitalisasi PT Pos Indonesia menjadi logistik dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pengiriman barang hasil transaksi jual beli on-line yang telah dilakukan.
PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman bersama 12 BUMN untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas) secara kian mulus (seamless logistic). PT Pos berada dalam posisi sebagai fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic. Melalui nota kesepahaman ini, ada sejumlah hal yang ingin dicapai. Pertama, sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada di kisaran 27 persen. Kedua, adalah untuk menghilangkan disparitas harga komoditas antara wilayah urban dan rural. Ketiga, adalah untuk memfasilitasi sebagai proses backbone-nya sistem perdagangan secara elektronik (e-commerce). Keempat, juga merupakan bentuk keinginan untuk pemberdayaan dan memfasilitasi UMKM agar bisa lebih kompetitif.
Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono bersama pimpinan 12 BUMN yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT  Angkasa Pura II (sekarang ini menjadi InJourney) Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama DAMRI Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana, Plt Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Dede R. Martin, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto, Direktur SDM Umum PT Pelabuhan Indonesia IV Niken Probowati, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, dan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat.
Direktur Utama

Berikut direktur utama dari perusahaan ini sejak tahun  1964 hingga saat ini:
Romli, Direktur Pos periode 1964-1965
Oesadi, SH, Direktur Pos periode 1965-1968
R.Adiwinata, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro 1968-1971
R. Soebagjo, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro periode 1971-1977.
Moeljoto, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1977-1986
Ir. Marsoedi, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1986-1994
Ir. Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1994-1999
Alinafiah, MBA, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1999-2004
Drs. Hana Suryana MM, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2004-2009
I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2009-2013.
Budi Setiawan, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2013-2015
Gilarsi Wahju Setijono, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2015-2020.
Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama periode PT.Pos Indonesia 2020 - hingga kini.
Penghargaan

PT Pos Indonesia Meraih penghargaan dalam kategori The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2022.
PT Pos Indonesia meraih penghargaan dalam ajang Indonesia TOP Digital PR Award 2022
Galeri

Logo PN Postel (1956-1965)
Logo Perum Pos dan Giro (1965-1995)
Logo Pos Indonesia (1995-2023)
Logo POS IND Logistik Indonesia (2023-sekarang; tanpa kata "Logistik Indonesia")