Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga HAM Nasional di Indonesia, Komnas perempuan dianggap sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Peran aktif aktif Komnas Perempuan merupakan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.
Lahirnya Komnas perempuan merupakan tutuntan dari masyarakat sipil khususnya kaum perempuan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut dilatar belakangi adanya tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Hadirnya Komnas perempuan merupakan mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.
Tujuan dari pembentukan Komnas Perempuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 yaitu (a). mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. (b). meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
Beberapa peran penting yang dimiliki oleh Komnas perempuan diantaranya melakukan pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban, Sebagai pusat pengetahuan tentang hak asasi perempuan, sebagai pemicu perubahan serta perumusan kebijakan, sebagai negosiator dan mediator antara pemerintah dengan korban asasi perempuan, serta sebagai fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Sedangkan misi dari Komnas perempuan terdapat 5 (lima) poin untuk mewujudkan visi Komnas perempuan. Misi tersebut yaitu:
Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan yang komprehensif & inklusif bagi perempuan korban kekerasan;
Membangun standard setting pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan korporasi;
Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
Meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM;
Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan, sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan.
Pelaksanaan roda organisasi dan kegiatan dari Komnas perempuan selalui berpegang teguh pada 7 (tujuh) nilai dasar yang dimiliki yaitu kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan gender, keberagaman, solidaritas, kemandirian, akuntabilitas, serta anti kekerasan dan anti diskriminasi.
Lebih lanjut korelasi dan maksud dari 7 (tujuh) prinsip tersebut yaitu:
Kemanusiaan – Setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama.
Kesetaraan dan keadilan jender – Kaum laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dan segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang diupayakan terbangun seharusnyalah menjamin tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi tentang ketimpangan peranantara laki-laki dan perempuan.
Keberagaman – Perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya merupakan suatu hal yang perlu dihormati, bahkan dibanggakan. Keberagaman merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik.
Solidaritas – Kebersamaan antara pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang sama baik sebagai korban ataupun aktivis, antara tingkat lokal, nasional dan internasional, serta antara organisasi dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan sesuatu yang perlu senantiasa diciptakan, dipelihara dan dikembangkan karena tak ada satu pun pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara sendiri-sendiri.
Kemandirian – Kemandirian akan terwujud apabila kebebasan dan kondisi yang kondusif bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan. Kepentingan penegakan HAM bagi kaum perempuan tanpa tekanan dan kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya.
Akuntabilitas – Transparansi dan pertanggung jawaban kepada negara dan masyarakat merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang perlu dijalankan melalui regulasi dan sistem yang jelas.
Anti kekerasan dan anti diskriminasi – Pelaksanaan berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun diskriminasi terhadap pihak manapun.
Berdasarkan catatan kekerasan terhadap perempuan jumlah kasus yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi akan tetai cenderung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun. jumlah terendah terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 119.107, sedangkan jumlah tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 431.471. secara keseluruhan jumlah kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Tahun | Jumlah Kasus |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 119.107 |
| 2 | 2012 | 216.156 |
| 3 | 2013 | 279.688 |
| 4 | 2014 | 293.220 |
| 5 | 2015 | 321.752 |
| 6 | 2016 | 259.150 |
| 7 | 2017 | 348.446 |
| 8 | 2018 | 406.178 |
| 9 | 2019 | 431.471 |
| 10 | 2020 | 299.911[pranala nonaktif permanen] |
Keseluruhan catatan kasus yang terjadi di Indonesia dimana terdapat kasus yang mendapatkan layanan secara komprehensif dari Komnas perempuan. Berikut jenis layaynan yang diberikan serta data statistik jumlah kasus dan presentase korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang mendapatkan layanan secara komprehensif.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Pelayanan yang Diberikan | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Persentase | Persentase | Persentase |
| Jenis Pelayanan yang Diberikan | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pengaduan | 3 443 | 6 652 | 5 444 | 27,43 | 41,03 | 39,39 |
| Kesehatan | 1 823 | 3 163 | 3 232 | 14,53 | 19,51 | 23,38 |
| Bantuan Hukum | 884 | 2 265 | 2 234 | 7,04 | 13,97 | 16,16 |
| Penegakan Hukum | 1 154 | 1 177 | 773 | 9,2 | 7,26 | 5,59 |
| Rehabilitasi Sosial | 792 | 1 330 | 1 646 | 6,31 | 8,2 | 11,91 |
| Reintegrasi Sosial | 178 | 334 | 254 | 1,42 | 2,06 | 1,84 |
| Pemulangan | 98 | 133 | 117 | 0,78 | 0,82 | 0,85 |
| Pendampingan Tokoh Agama | 95 | 177 | 121 | 0,76 | 1,09 | 0,88 |