stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah provinsi di Indonesia
Regio III Jawa > Pembentukan ulang menjadi 4 provinsi (1950–1961)

Jawa Barat (1950–sekarang)
Peraturan:
UU No. 11 Tahun 1950 (disahkan dan diundangkan 4 Juli 1950; berlaku 15 Agustus 1950).
PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: 1. Karesidenan Serang, 2. Karesidenan Jakarta, 3. Karesidenan Bogor, 4. Karesidenan Priangan, dan 5. Karesidenan Cirebon.
Kedudukan Pemerintahan: Bandung.
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Banten (2000).
Jawa Tengah (1950–sekarang)
Peraturan:
UU No. 10 Tahun 1950 (disahkan dan diundangkan 4 Juli 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 5 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 18 Tahun 1958).
PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: 1. Karesidenan Semarang, 2. Karesidenan Pati, 3. Karesidenan Pekalongan, 4. Karesidenan Banyumas, 5. Karesidenan Kedu, dan 6. Karesidenan Surakarta.
Kedudukan Pemerintahan: Semarang.
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Wilayah bekas Kesunanan Surakarta termasuk exclave Kotagede serta Imogiri dan Praja Mangkunegaran termasuk exclave Ngawen (yang keduanya telah dibubarkan dan wilayahnya dijadikan Karesidenan Istimewa Surakarta pada 1946) dimasukkan menjadi wilayah Provinsi Jawa Tengah (1950).
Terjadi pengurangan wilayah yaitu wilayah exclave Kotagede, Imogiri, dan Ngawen diserahkan pada Daerah Istimewa Yogyakarta (1957/8).
Jawa Timur (1950–sekarang)
Peraturan:
UU No. 2 Tahun 1950 (disahkan 3 Maret 1950, diundangkan 4 Maret 1950, berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU No. 18 Tahun 1950.
PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal:
Kedudukan Pemerintahan: Surabaya.
Lain-lain: Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950])/Pembentukan ulang.
Daerah Istimewa Yogyakarta (1950–sekarang)
Peraturan: UU No. 3 Tahun 1950 (disahkan 3 Maret 1950, diundangkan 4 Maret 1950, berlaku 15 Agustus 1950), jo. UU No. 19 Tahun 1950, jo. UU No. 9 Tahun 1955; jo. UU Drt No. 5 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 18 Tahun 1958).
Nomenklatur yang digunakan:
Daerah Istimewa Yogyakarta (1950-1965, 2012-sekarang).
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1965-2012).
Provinsi Istimewa Yogyakarta (1999 belum pernah digunakan).
Wilayah asal: Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah [Kepangeranan] Pakualaman
Kedudukan Pemerintahan: Yogyakarta
Lain-lain:
Pembentukan pertama/penurunan status kesultanan dan kepangeranan dari negara protektorat dalam lingkungan RI menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dalam lingkungan RI).
Mengalami penambahan wilayah dari exclave Provinsi Jawa Tengah yaitu Kotagede, Imogiri, dan Ngawen (1957/8).
Penurunan status dari daerah istimewa setingkat provinsi menjadi provinsi biasa (1965).
Regio III Jawa > Pemekaran menjadi 5 provinsi (1961–2000)

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1961–sekarang)
Peraturan:
UU Drt RIS No. 20 Tahun 1950 [disahkan dan diundangkan 13 Mei 1950; berlaku surut 31 Maret 1950 ] (ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 1956 [disahkan 7 Februari 1956; berlaku 10 Februari 1956 ]).
UU Pnps No. 2 Tahun 1961 jo. UU Pnps No. 15 Tahun 1963 dan UU No. 10 Tahun 1964 (semuanya dicabut dengan nomor 3).
UU No. 11 Tahun 1990 (dicabut dengan nomor 4).
UU No. 34 Tahun 1999 (dicabut dengan nomor 5).
jo. UU No. 29 Tahun 2007.
Nomenklatur yang digunakan:
Kotapraja Jakarta Raya (1950–1961).
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (1961–1964).
Jakarta/ Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta  (1964–1990).
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1990–1999).
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1999-sekarang).
Wilayah asal: Wilayah-wilayah yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950 (Kota Batavia ditambah Kota Kebayoran dan Kota Meester Cornelis/Jatinegara [?])
Kedudukan Pemerintahan (sekarang): Kota Administrasi Jakarta Pusat
Lain-lain:
Berasal dari Distrik Federal Jakarta (Pasal 50 Konstitusi RIS 1949).
Pada mulanya berbentuk kota.
Disetarakan dengan provinsi dengan nomenklatur Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya (1961).
Dibentuk sebagai provinsi otonom dengan nomenklatur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (1990).
Dinyatakan sebagai daerah [otonomi] khusus karena sebagai Ibu kota Negara dengan nomenklatur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (1999).
Kekhususan [otonomi]  diatur kembali dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Indonesia (2007).
Regio III Jawa > Pemekaran menjadi 6 provinsi (2000–sekarang)

Banten (2000-sekarang)
Peraturan: UU No. 23 Tahun 2000 (disahkan dan diundangkan 17 Oktober 2000).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Serang, 2. Kabupaten Pandeglang, 3. Kabupaten Lebak, dan 4. Kabupaten Tangerang (dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1950), 5. Kota Tangerang (dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 1993), 6. Kota Cilegon (dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1999) dan 7.Kota Tangerang Selatan (Dimaksud dalam UU No.51 Tahun 2008).
Kedudukan Pemerintahan (asal): Serang, sebagai sebagian wilayah Kabupaten Serang.
Kedudukan Pemerintahan (sekarang): Kota Serang
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.
Regio IV Nusa Tenggara > Pembentukan awal 1 provinsi (1945–1950)

Sunda Kecil (Administratif) (1945–1946)
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Wilayah den Kleine Soenda-eilanden dari Gouvernements de Groote Oost meliputi Residentie Bali en Lombok dan Residentie Timor en Onderhoorigheden, yang juga Daerah Kaigun Armada Selatan Kedua Pemerintahan Militer Jepang.
Kedudukan Pemerintahan: Singaraja (?)
Lain-lain:
Pembentukan Pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945).
Berdasar Persetujuan Linggarjati wilayah Provinsi Sunda Kecil tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).
Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (1946).
Regio IV Nusa Tenggara > Pembentukan ulang (1950–1958)

Nusa Tenggara (Administratif) (1950–1958)
Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Nomenklatur yang digunakan:
Sunda Kecil (1950-1954/8).
Nusa Tenggara (1954/8-1958).
Wilayah asal: 1. Daerah Bali, 2. Daerah Lombok, 3. Daerah Sumbawa, 4. Daerah Flores, 5. Daerah Sumba, dan 6. Daerah Timor dan kepulauan di sekitarnya Negara Indonesia Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Singaraja (?).
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI)/Pembentukan ulang.
Mengalami pergantian nomenklatur dari Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara berdasarkan UU Drt No. 9 Tahun 1954 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 1958) (1954/8).
Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa ada pembubaran secara jelas (1958).
Regio IV Nusa Tenggara > Pemekaran menjadi 3 provinsi (1958–1976)

Bali (1958–sekarang)
Peraturan: UU No. 64 Tahun 1958 (disahkan 11 Agustus 1958; diundangkan 14 Agustus 1958).
Wilayah asal: Daerah Bali (sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143).
Kedudukan Pemerintahan (asal): Singaraja.
Kedudukan Pemerintahan (sekarang): Kota Denpasar.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Administratif Nusa Tenggara [atau Pembentukan pertama dari wilayah Negara Indonesia Timur (?)].
Wilayah asal: 1. Daerah Bali, 2. Daerah Lombok, 3. Daerah Sumbawa, 4. Daerah Flores, 5. Daerah Sumba, dan 6. Daerah Timor dan kepulauan di sekitarnya Negara Indonesia Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Singaraja (?).
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI)/Pembentukan ulang.
Mengalami pergantian nomenklatur dari Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara berdasarkan UU Drt No. 9 Tahun 1954 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 1958) (1954/8).
Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa ada pembubaran secara jelas (1958).
Nusa Tenggara Barat (1958–sekarang)
Peraturan: UU No. 64 Tahun 1958 (disahkan 11 Agustus 1958; diundangkan 14 Agustus 1958).
Wilayah asal: 1. Daerah Lombok dan 2. Daerah Sumbawa (sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari Staatsblad 1946 No. 143).
Kedudukan Pemerintahan: Mataram.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Administratif Nusa Tenggara [atau Pembentukan pertama dari wilayah Negara Indonesia Timur (?)].
Nusa Tenggara Timur (1958–sekarang)
Peraturan: UU No. 64 Tahun 1958 (disahkan 11 Agustus 1958; diundangkan 14 Agustus 1958).
Wilayah asal: 1. Daerah Flores; 2. Daerah Sumba; dan 3. Daerah Timor dan kepulauannya (sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 9, 10, dan 11 dari Staatsblad 1946 No. 143).
Kedudukan Pemerintahan: Kupang.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Administratif Nusa Tenggara [atau Pembentukan pertama dari wilayah Negara Indonesia Timur (?)].
Regio IV Nusa Tenggara > Penggabungan menjadi 4 provinsi (1976–1999)

Timor Timur (1976–1999)
Peraturan: UU No. 7 Tahun 1976 (disahkan dan diundangkan 17-07-1976).
Wilayah asal: wilayah bekas koloni Portugis di Timor.
Kedudukan Pemerintahan: Dili.
Lain-lain:
Pembentukan pertama berdasar Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 November 1975 dan Petisi Rakyat dari koalisi partai pro-integrasi Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 pasca aneksasi wilayah Indonesia ke wilayah yang bukan bekas bagian Hindia Belanda.
Mendapat kemerdekaan tahun 2002, melalui referendum tahun 1999 berdasar Resolusi 1246 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Regio IV Nusa Tenggara > Kembali menjadi 3 provinsi (1999–sekarang)

Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Regio V Sulawesi > Awal pembentukan (1945–1960)

Sulawesi (Administratif) [I] (1945–1946)
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Daerah Kaigun Armada Selatan Kedua / Wilayah der Insel Celebes dari Gouvernements de Groote Oost yang meliputi Residentie Celebes en Onderhoorigheden dan Residentie Manado.
Kedudukan Pemerintahan: Makassar/Menado (?).
Lain-lain:
Pembentukan Pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945).
Berdasarkan Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Sulawesi tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).
Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (1946).
Sulawesi (Administratif) [II] (1950–1960)
Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: 1. Daerah Sulawesi Selatan, 2. Daerah Minahasa, 3. Daerah Sangihe dan Talaud, 4. Daerah Sulawesi Utara, dan 5. Daerah Sulawesi Tengah Negara Indonesia Timur.
Kedudukan Pemerintahan: Makassar/Menado (?)
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI).
Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Provinsi Administratif Sulawesi Utara (1960).
Regio V Sulawesi > Pemekaran menjadi 2 provinsi (1960–1964)

Sulawesi Utara (Administratif) (1960)
Peraturan: Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disahkan dan diundangkan 31 Maret 1960).
Wilayah asal: Daerah-Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1) nomor 1-10 (yaitu: 1. Kotapraja Menado, 2. Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud, 3. Daerah Tingkat II Minahasa, 4. Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, 5. Daerah Tingkat II Gorontalo, 6. Daerah Tingkat II Donggala, 7. Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, 8. Kotapraja Gorontalo, 9. Daerah Tingkat II Poso, dan 10. Daerah Tingkat II Banggai.
Kedudukan Pemerintahan: Menado (?).
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom dengan nomenklatur Provinsi Sulawesi Utara-Tengah (1960).
Sulawesi Selatan (Administratif) (1960)
Peraturan: Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disahkan dan diundangkan 31 Maret 1960).
Wilayah asal: Daerah-Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 pasal 1 ayat (1) nomor 11-37 (yaitu: 11. Kotapraja Makassar, 12.Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan, 13. Daerah Tingkat II Maros, 14. Daerah Tingkat II Gowa, 15. Daerah Tingkat II Jeneponto, 16. Daerah Tingkat II Takalar, 17. Daerah Tingkat II Luwu, 18. Daerah Tingkat II Tana Toraja, 19. Daerah Tingkat II Bone, 20. Daerah Tingkat II Wajo, 21. Daerah Tingkat II Soppeng, 22. Daerah Tingkat II Bonthain, 23. Daerah Tingkat II Bulukumba, 24. Daerah Tingkat II Sinjai, 25. Daerah Tingkat II Selayar, 26. Kotapraja Parepare, 27.Daerah Tingkat II Barru, 28. Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang, 29. Daerah Tingkat II Pinrang, 30. Daerah Tingkat II Enrekang, 31. Daerah Tingkat II Majene, 32. Daerah Tingkat II Mamuju, 33. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa, 34. Daerah Tingkat II Buton, 35. Daerah Tingkat II Muna, 36. Daerah Tingkat II Kendari, dan 37. Daerah Tingkat II Kolaka).
Kedudukan Pemerintahan: Makassar (?).
Lain-lain:
Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom dengan nomenklatur Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (1960).
Regio V Sulawesi > Pemekaran menjadi 6 provinsi (2000–sekarang)

Gorontalo (2000–sekarang)
Peraturan: UU No. 38 Tahun 2000 (disahkan dan diundangkan 22 Desember 2000).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Gorontalo, 2. Kota Gorontalo (dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959]), dan 3. Kabupaten Boalemo (dimaksud UU No. 50 Tahun 1999).
Kedudukan Pemerintahan: Kota Gorontalo.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.
Sulawesi Barat (2004–sekarang)
Peraturan: UU No. 26 Tahun 2004 (disahkan dan diundangkan 22 September 2004).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Majene, 2. Kabupaten Polewali Mamasa, 3. Kabupaten Mamuju (dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959), 4. Kabupaten Mamasa (dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2002), dan 5. Kabupaten Mamuju Utara (dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2003)
Kedudukan Pemerintahan asal: Mamuju.
Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Regio VI Maluku–Papua > Awal pembentukan (1945–1956)

Maluku (Administratif) [I] (1945-1946)
Peraturan: Putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945.
Wilayah asal: Wilayah Residentie Molukken Gouvernements de Groote Oost (Afdeling Tual, Afdeling Ambiona, Afdeling Ternate, Afdeling Westkust Nieuw Guinea, dan Afdeling Nordkust Nieuw Guinea [?]).
Kedudukan Pemerintahan: Ambon, Jakarta (de facto)
Lain-lain:
Pembentukan pertama.
Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945)
Berdasar Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Maluku [I]  tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).
Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.
Maluku (Administratif) [II] (1950-1957)
Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
Wilayah asal: Daerah Maluku Utara, dan Daerah Maluku Selatan (sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 12 dan 13 dari Staatsblad 1946 No. 143) serta Karesidenan Nieuw Guinea (sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dari Staatsblad 1946 No. 143).
Kedudukan Pemerintahan: Ambon.
Lain-lain:
Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RIS-RI).
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Barat (otonom) (1956)
Mengalami pengurangan wilayah yaitu Distrik Maba dan Gebe dari Kawedanan Weda diserahkan kepada Provinsi Irian Barat [I]  (1956/7/8).
Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom (1957).
Regio VI Maluku–Papua > Penggabungan Irian Barat dan Alih Status Provinsi Otonom Maluku (1956–1962)

Irian Barat [I] (1956/7/8-1962)
Peraturan: UU No. 15 Tahun 1956 (disahkan dan diundangkan 16 Agustus 1956) jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957 [disahkan dan diundangkan 10 Agustus 1957; berlaku surut 16 Agustus 1956 ] (ditetapkan menjadi UU No. 23 Tahun 1958 [disahkan 17 Juni 1958; diundangkan 4 Juli 1958; berlaku surut 16 Agustus 1956 ]).
Wilayah asal: Wilayah Irian Barat dan Kawedanaan Tidore, serta Distrik Weda dan Distrik Petani (sebagian wilayah Kawedanan Weda).
Kedudukan Pemerintahan: Tidore.
Lain-lain:
Pembentukan pertama/pemekaran dari Provinsi Administratif Maluku.
Mendapat tambahan wilayah yaitu Distrik Maba dan Distrik Gebe dari Provinsi Administratif Maluku sehingga wilayahnya meliputi Irian Barat serta Kawedanaan Tidore dan seluruh Kawedanan Weda (1957/8).
Dibubarkan dan dibentuk ulang pada 1962.
Maluku (1957/8-sekarang)
Peraturan: UU Drt No. 22 Tahun 1957 [disahkan dan diundangkan 10 Agustus 1957 ] (ditetapkan menjadi UU No. 20 Tahun 1958 [disahkan 17 Juni 1958; diundangkan 1 Juli 1958 ]) jo. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962.
Wilayah asal: Wilayah Provinsi Maluku termaksud dalam PP RIS No.21 tahun 1950 jis. pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 1956 jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957 yang wilayahnya meliputi: 1. Wilayah Daerah Maluku Utara (termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143 jo. UU NIT No.44 tahun 1950 jo. UU No.15 Tahun 1956 jo. UU Drt No. 20 Tahun 1957); 2. Wilayah Daerah Maluku Tengah, dan 3. Wilayah Daerah Maluku Tenggara (termaksud dalam PP No.35 Tahun 1952 jo. PP No.3 Tahun 1955); serta 4. Wilayah Daerah Ambon (termaksud dalam PP No. 15 Tahun 1955).
Kedudukan Pemerintahan: Ambon.
Lain-lain:
Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
Mengalami penambahan wilayah yaitu Kawedanan Tidore dan Kawedanan Weda dari Provinsi Irian Barat [I]  yang dibubarkan (1962).
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara (1999).
Regio VI Maluku–Papua > Pembentukan ulang Irian Barat (1962–1969)

Irian Barat [II] (1962-1969)
Peraturan: Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 (disahkan dan diundangkan 1 Januari 1962) jo. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963 (disahkan dan diundangkan 21 Februari 1963) jo. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963.
Nomenklatur yang digunakan:
Provinsi Irian Barat Bentuk Baru (1962-1963).
Provinsi Irian Barat (1963-1969).
Wilayah asal: Residentie Nieuw Guinea menurut konstruksi a la van Mook.
Kedudukan Pemerintahan: Kotabaru.
Lain-lain:
Pembentukan ulang Provinsi Irian Barat [I] , dengan perubahan wilayah.
Pemerintahan Perjuangan di bawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat atas wilayah sengketa (?) (1962-1963).
Pemerintahan Sipil Sementara Indonesia atas wilayah sengketa sejak 1 Mei 1963.
Regio VI Maluku–Papua > Alih Status Otonom di Papua (1969–1999)

Papua (1969–sekarang)
Peraturan:
UU No. 12 Tahun 1969 (disahkan dan diundangkan 10 September 1969) jo. UU No. 45 Tahun 1999.
jo. UU No. 21 Tahun 2001 jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008).
Nomenklatur yang digunakan:
Provinsi Irian Barat (1969-1973).
Provinsi Irian Jaya (1973-2001).
Provinsi Irian Jaya Timur (1999 – secara de facto belum pernah digunakan).
Provinsi Papua (2001-sekarang).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Jayapura (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi, dan Dafonsoro); 2. Kabupaten Biak Numfor (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Biak, Numfor, dan Supiori); 3. Kabupaten Manokwari (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Manokwari, Ransiki, Wasior dan Bintuni); 4. Kabupaten Sorong (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, dan Ayamaru); 5. Kabupaten Fak-Fak (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Fak-Fak, Kaimana, dan Mimika); 6. Kabupaten Merauke (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats, dan Mapi/Kepi); 7. Kabupaten Jayawijaya (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Baliem, Bokondini, Tiom, dan Oksibil); 8. Kabupaten Paniai (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Nabire, Tinggi, Enarotali, dan Ilaga); dan 9. Kabupaten Japen Waropen (wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Yapen dan Waropen).
Kedudukan Pemerintahan: Jayapura.
Lain-lain:
Dibentuk setelah Penentuan Pendapat Rakyat berdasarkan Perjanjian New York 1962.
Merupakan penyempurnaan Pemerintahan Sementara Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea.
Nama Provinsi Irian Barat berubah menjadi Provinsi Irian Jaya (1973).
Provinsi Irian Jaya sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah; Nama Provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Irian Jaya Timur. Secara de facto pemekaran dan pergantian nama tidak dapat dilaksanakan (1999).
Provinsi Irian Jaya memperoleh Otonomi Khusus dan berganti nama menjadi Provinsi Papua (2001).
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Barat sebagai pelaksanaan pemekaran tahun 1999 yang tertunda (2003).
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022.
Regio VI Maluku–Papua > Pemekaran Irian Jaya/Papua menjadi 3 provinsi dan Maluku menjadi 2 provinsi (1999–2003)

Irian Jaya Tengah (1999 de jure)
Peraturan: UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada 4 Oktober 1999).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Biak Numfor, 2. Kabupaten Yapen Waropen, 3. Kabupaten Nabire (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969); 4. Kabupaten [Administratif] Paniai (dimaksud dalam PP No. 52 Tahun 1996); dan 5. Kabupaten [Administratif] Mimika (dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 1996).
Kedudukan Pemerintahan: Timika (Sebagian wilayah dari Kabupaten Mimika).
Lain-lain: Secara de facto Provinsi Irian Jaya Tengah belum pernah terbentuk.
Maluku Utara (1999–sekarang)
Peraturan: UU No. 46 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan 4 Oktober 1999).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Maluku Utara (sebagaimana dimaksud dalam UU Drt No. 23 Tahun 1957 [ditetapkan menjadi UU No. 60 Tahun 1958]); 2. Kabupaten Halmahera Tengah (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 1990); dan 3. Kota Ternate (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 1999).
Kedudukan Pemerintahan (de jure): Sofifi (sebagian wilayah Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah).
Kedudukan Pemerintahan (de facto): Kota Ternate
Lain-lain: Merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku.
Papua Barat (1999/2003–sekarang)
Peraturan:
UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada 4 Oktober 1999).
jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan 16 April 2008 ] (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan 25 Juli 2008 ]) jo. UU No. 21 Tahun 2001.
Nomenklatur yang digunakan:
Provinsi Irian Jaya Barat (1999/2003–2007).
Provinsi Papua Barat (2007–sekarang).
Wilayah asal: 1. Kabupaten Sorong, 2. Kabupaten Manokwari, 3. Kabupaten Fak-Fak (dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1969); dan 4. Kota [Administratif] Sorong (dimaksud dalam PP No. 31 Tahun 1996).
Kedudukan Pemerintahan: Manokwari (sebagian wilayah yang berada di Kabupaten Manokwari).
Lain-lain:
Merupakan pemekaran dari Provinsi Irian Jaya/Papua.
Dibentuk secara de jure tahun 1999.
Pembentukan secara de facto baru dilaksanakan tahun 2003.
Berdasar PP No. 24 Tahun 2007 Provinsi Irian Jaya Barat berganti nomenklaturnya menjadi Provinsi Papua Barat (2007).
Otonomi Khusus Papua ditegaskan meliputi juga Papua Barat dengan Perppu No. 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008 (2008).
Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya pada 2022.
Regio VI Maluku–Papua > Pembatalan Irian Jaya Tengah dan pembentukan ulang Papua Barat (2003–2022)

Pembatalan Irian Jaya Tengah, secara de Facto belum terbentuk
Wilayah Irian Jaya Tengah kembali ke Provinsi Papua
Provinsi Irian Jaya Barat berganti nomenklaturnya menjadi Provinsi Papua Barat (2007).