Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Krisis politik Bangladesh 2006–2008 dimulai setelah berakhirnya administrasi Partai Nasionalis Bangladesh oleh pemerintahan sementara pada akhir November 2006. Di bawah konstitusi, pemerintah sementara mengelola pemerintahan dalam periode sementara selama 90 hari dan pada saat pemilihan parlemen. Konflik politik dimulai dengan penunjukan seorang Penasihat, peran yang diserahkan kepada Presiden, Dr. Iajuddin Ahmed, karena kegagalan oleh partai-partai besar dalam menyepakati lima orang calon yang dipertimbangkan. Periode sementara diawali dengan protes kekerasan yang diprakarsai oleh Liga Awami, 40 orang tewas dan ratusan terluka dalam bulan pertama. Partai Nasionalis Bangladesh mengeluh mengenai proses dan perlawanan yang ada.
Setelah negosiasi yang panjang oleh pemerintah sementara yang mencoba untuk membawa semua partai politik dalam satu meja dan memiliki kesepakatan untuk pemilu yang dijadwalkan pada 3 Januari 2007, Liga Awami mengatakan bahwa mereka dan partai-partai kecil dari Grand Alliance akan melakukan boikot dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 22 Januari 2007. Mereka mengeluh tentang kurang akuratnya daftar pemilih. Kekerasan dan kerusuhan politik menyusul dan semakin meluas.
"Persaingan sengit" antara Liga Awami dan BNP telah mempengaruhi bangsa tersebut selama dua dekade terakhir, walaupun posisi politik mereka tidak begitu jauh. Kedua partai tersebut dipimpin oleh wanita-wanita yang mewakili pemimpin yang telah dibunuh: Sheikh Hasina, putri sulung dari Sheikh Mujibur Rahman, sejak tahun 1981 telah menjadi kepala Liga Awami. Khaleda Zia, kepala BNP, adalah janda dari Ziaur Rahman yang terkenal, sebagai Presiden yang mendirikan partai pada akhir 1970-an; dia dibunuh pada tahun 1981.
Pada 11 Januari 2007, militer melakukan intervensi untuk mendukung pemerintah sementara Presiden Iajuddin, yang mendeklarasikan keadaan darurat. Ia menerima pengunduran diri para penasihatnya. Ia juga mengundurkan diri sebagai Kepala Penasihat, digantikan pada tanggal 12 Januari oleh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia. Pemerintah menekan aktivitas politik untuk mencoba memulihkan stabilitas. Pada musim semi, hal tersebut mulai bergerak pada kasus-kasus korupsi, menuntut 160 orang, termasuk pemimpin partai, politisi lainnya, pegawai negeri dan pengusaha untuk tindakan yang terjadi pada akhir 1990-an. Bangladesh telah memiliki reputasi yang sangat ekstrim untuk korupsi di bawah kedua partai politik utama. Selain itu, beberapa pengamat berspekulasi bahwa pemerintah sementara mencoba untuk memaksa kedua pemimpin partai mengasingkan diri untuk menstabilkan negara dan mengurangi polarisasi politik. Pemerintah sementara saat itu juga menuntut Sheikh Hasina untuk dugaan pembunuhan atas kematian empat orang selama protes pada musim gugur tahun 2006. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Khaleda Zia tidak dapat dijerat hukum dibawah undang-undang darurat untuk peristiwa yang terjadi sebelum keadaan darurat namun mengajukan banding, pada bulan September 2007 Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan bahwa persidangan Zia harus dilanjutkan. Menjelang akhir tahun 2008, pemerintah sementara pindah untuk mengembalikan pemerintahan demokratis dan mengadakan pemilu pada bulan Desember. Liga Awami dan Grand Alliance dimenangkan oleh dua pertiga mayoritas, dan membentu pemerintahan pada tahun 2009.