Aliran dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century
Laporan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan awal menyebutkan adanya dugaan ada rekayasa untuk menyuntikkan dana Dalam pasal 32, 33 dan 39 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tanggal 28 September 2006 menyatakan bahwa selama bank gagal sistemik dalam penanganan LPS, jika berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) kondisi bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, maka LPS meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut, oleh sementara pihak mentenggarai terubah melalui pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan sudah dibantah oleh LPS mengenai adanya rekayasa aturan.
Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut terbawa dicurigai berusaha untuk menutup-nutupi data aliran dana tersebut akan tetapi kemudian dibantah oleh Yunus Husein, Kepala PPATK dengan mengatakan bahwa telah diberikan informasi mengenai aliran dana Bank Century sesuai dengan permintaan BPK akan tetapi pada tanggal 23 November 2009 menurut Maruarar Sirait, anggota DPR yang ikut dalam saat penyerahan laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century yang diberikan kepada DPR mengatakan bahwa laporan BPK tersebut tidak menyertakan soal aliran dana Bank Century tanggal 1 Desember 2009 PPATK mengatakan baru menyampaikan informasi transaksi keuangan kepada BPK dari 51 nasabah yang terdiri dari 44 nasabah perorangan dan 7 nasabah perusahaan senilai Rp 147,6 miliar dan tak temukan aliran dana Bank Century kepada parpol.
Dalam siaran pers tanggal 26 November 2009,  guna pemenuhi informasi penyelidikan aliran dana Bank Century, Kepala PPATK menerangkan bahwa BPK telah menyampaikan tiga surat kepada PPATK mengenai bantuan analisis transaksi, surat pertama tanggal 17 September 2009, surat kedua tanggal 5 Oktober 2009, dan surat ketiga tanggal 29 Oktober 2009, surat pertama yang meminta informasi mengenai aliran dana keluar, maksud dan tujuan penggunaan dari rekening pihak-pihak terkait dengan kasus Bank Century di PT Bank Century ke rekening di bank lain atas nama pihak-pihak tersebut maupun pihak lain yang melibatkan 124 transaksi yang terkait dengan kurang lebih 50 nasabah, surat kedua mengenai permintaan terkait dengan investigasi BPK dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana talangan yang diberikan oleh LPS kepada Bank Century dalam lampiran surat kedua, permintaan BPK tersebut sebagian besar diperoleh berdasarkan Surat BI tertanggal 28 Januari 2009 perihal Data Pihak Terkait dan Pihak Lain yang Diijinkan dapat menarik dananya pada Bank Century, surat ketiga, BPK meminta agar PPATK menindaklanjuti dengan meminta informasi aliran dana kepada 16 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait dan sampai dengan tanggal 23 November 2009 telah diberikan kurang lebih 50 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari sepuluh PJK dan dari hasil analisis terhadap LTKM tersebut telah pula disusun hasil analisis dan diserahkan kepada BPK yang dalam hasil analisis yang ada menunjukkan setidaknya 17 penerima berupa perusahaan dan lainnya individu sedangkan permintaan lain belum terpenuhi karena adanya kendala teknis operasional perbankan, selain permintaan melalui surat, koordinasi melalui pertemuan dilakukan selama empat kali, yakni pada 16 September 2009, 2 Oktober 2009, 6 November 2009 dan 9 November 2009. Pada koordinasi inilah karena keterbatasan waktu audit BPK disepakati permintaan BPK hanya sampai dua sampai dengan tiga lapis aliran dana dari Bank Century. Hal tersebut menepis pemberitaan media yang mengatakan 'sesungguhnya ada tujuh lapis aliran dana dari Bank Century. dan harus dipahami bahwa tujuh kali lapis aliran dana berarti berarti tujuh kali perpindahan dana dari satu bank, ke bank lainnya, sampai dengan perpindahan ketujuh bank lainnya. Pada perpindahan kedua dan selanjutnya bisa jadi bercabang sehingga dapat lebih dari hanya pada tujuh PJK atau bank. sementara untuk mendapatkan satu lapis aliran dana saja, permintaan data kepada PJK memerlukan waktu beberapa minggu dan PPATK tidak memiliki akses online terhadap database penyedia jasa keuangan sehingga untuk menelusuri aliran dana harus melalui mekanisme permintaan informasi kepada penyedia jasa keuangan yang memerlukan waktu, sedangkan keterlambatan kecerobahan dari BPK dalam hal prosedur atau mekanisme permintaan informasipada surat BPK yang pertama pada tanggal 17 September 2009 terdapat kesalahan format surat sehingga perlu diperbaiki kemudian surat kedua pada 5 November 2009 merupakan revisi atas kesalahan pada surat pertama, namun pada surat kedua masih terdapat pula kesalahan format berkenaan dengan kewenangan pejabat yang dapat meminta informasi karena dalam Nota Kesepahaman antara PPATK dan BPK No. NK-1/1.02/PPATK/09/06 tanggal 25 September 2006 bahwa dalam permintaan informasi oleh BPK harus ditandatangani Ketua BPK.
Pada tanggal 27 November 2009, Yunus Husein, Kepala PPATK kembali memberikan penegasan bahwa PPATK siap menyerahkan data aliran dana dari Bank Century ke pihak lain termasuk kepada DPR. Namun, Pusat PPATK meminta perlindungan atas penyerahan data itu agar memiliki dasar hukum karena menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uangdalam pasal 10A UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang berkaitan dengan LTKM pihak PPATK disebutkan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan laporan tersebut, pernyataan ini dibuat terkait dengan data aliran dana Bank Century yang dipegang PPATK setelah BPK menyerahkan laporan hasil audit investigasi Bank Century kepada DPR pada tanggal 23 November 2009. akan tetapi mendapat bantahan dari Bambang Susetyo, anggota DPR yang mengatakan bahwa jangan ada retorika pelarian atau buang badan yang artinya jangan pilih kasih karena menurut Susetyo bahwa Yunus Husein, Kepala PPATK bertindak naif sekali bila memakai alasan tersebut karena kembali menurut Susetyo bahwa PPATK, dalam kasus Miranda Goeltom, telah pernah membuka data yang sama.
Dugaan adanya fraud di dalam Bank Century yang melibatkan Rafat Ali Rizvi, Hesham Al Warraq, Robert Tantular, dan Theresia Dewi Tantular mengenai simpang siur keberadaan dana Budi Sampoerna dan perusahaannya yang bernama PT Lancar Sampoerna Bestari sebesar Rp 1,7 triliun pada Bank Century berkaitan dengan surat rekomendasi kabareskrim yang ditujukan kepada Bank Century. Dalam Surat Kapolri No. Pol.: R/2647/X/2009/Itwasum tanggal 8 Oktober 2009 menjelaskan bahwa proses penerbitan surat keterangan/rekomendasi yang pertama yaitu dengan nomor polisi R/217/IV/2009/Bareskrim tanggal 7 April 2009 berasal dari keinginan Budi Samporna untuk mencairkan dana deposito milik PT Lancar Sampoerna Bestari yang telah disimpan pada Bank Century, kemudian pihak Direksi Bank Century menanyakan pada Bareskrim Polri tentang status dana deposito tersebut oleh karena kasus Bank Century sedang disidik oleh Bareskrim Polri, atas pertanyaan dari Direksi PT Bank Century tersebut maka diterbirkan surat keterangan/rekomendasi pertama Kabareskrim Polri tersebut, berikutnya, karena Surat Keterangan/Rekomendasi Kabareskrim Polri yang pertama tidak mencantumkan jumlah/besarnya dana deposito milik PT Lancar Sampoerna Bestari atas permintaan pihak Direksi Bank Century dalam hal ini Maryono menginginkan agar dana yang ingin dicairkan oleh Budi Sampoerna dicantumkan jumlahnya sehingga terbitlah rekomendasi kedua dengan No. Pol.: R/240/IV/2009/Bareskrim tanggal 17 April 2009 yang secara substansi rekomendasi kedua ini hanya menyebutkan bahwa Dana Deposito Milik PT Lancar Sampoerna Bestari yang ada Bank Century sebesar USD 18.000.000 yang terkait dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/695/XI/2008/SIaga I tanggal 25 November 2008 saat ini sudah tidak ada permasalahan lagi. Menurut pengacara Budi Sampoerna dan PT Lancar Sampoerna Bestari yaitu Lucas bahwa dana kliennya jadi berita besar tapi belum juga dibayarkan oleh Bank Century.