stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Romawi Kuno
Historiografi > Zaman Modern

Templat:Sejarah Italia
Minat mengkaji, bahkan mengidealisasi, peradaban Romawi Kuno mengemuka pada masa Renaisans Italia, bahkan berlanjut sampai sekarang. Charles Montesquieu menulis Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (Pendalaman Sebab Musabab Kebesaran Bangsa Romawi dan Kemerosotannya). Karya tulis penting pertama mengenai Romawi Kuno adalah The History of the Decline and Fall of the Roman Empire karangan Edward Gibbon, yang mengkaji peradaban bangsa Romawi mulai dari penghujung abad ke-2 sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1453. Sama seperti Charles Montesquieu, Edward Gibbon menyanjung-nyanjung kebajikan bangsa Romawi. Barthold Georg Niebuhr, salah seorang pemrakarsa kajian sejarah Romawi Kuno, menulis Römische Geschichte (Sejarah Bangsa Romawi), yang merunut kurun waktu sejarah bangsa Romawi sampai dengan Perang Punik I. Barthold Georg Niebuhr berusaha memperkirakan cara tradisi bangsa Romawi tumbuh dan berkembang. Menurutnya, bangsa Romawi, sama seperti bangsa-bangsa lain, memiliki suatu etos bersejarah yang diwariskan turun-temurun, teristimewa di kalangan ningrat.
Pada Zaman Napoleon, muncul sebuah karya tulis berjudul Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à la mort de Théodose (Sejarah Bangsa Romawi Mulai Dari Masa-Masa Terdahulu Sampai Dengan Kemangkatan Theodosius) karangan Victor Duruy. Karya tulis ini menonjolkan Zaman Caesar yang digemari sidang pembaca kala itu. Römische Geschichte (Sejarah Bangsa Romawi), Römisches Staatsrecht (Undang-Undang Romawi) , dan Corpus Inscriptionum Latinarum (Khasanah Prasasti Latin) adalah karya-karya tulis Theodor Mommsen yang merupakan tonggak-tonggak sejarah penting. Di kemudian hari, terbit pula karya tulis Guglielmo Ferrero yang berjudul Grandezza e decadenza di Roma (Kebesaran dan Kemerosotan Roma). Buku terbitan Rusia, Очерки по истории римского землевладения, преимущественно в эпоху Империи (Ocerki po istorii rimskogo zemlevladenia, preimusycestvenno v epoku Imperii, Garis-Garis Besar Sejarah Kepemilikan Tanah Bangsa Romawi, Khususnya Pada Zaman Kekaisaran), karangan Ivan Grevs, memuat informasi mengenai tata kelola usaha Pomponius Atticus, salah seorang pemilik tanah terluas pada akhir zaman republik.
Edward Gibbon (1737–1794) – The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
John Bagnall Bury (1861–1927) – History of the Later Roman Empire
Michael Grant (1914–2004) – The Roman World
Barbara Levick (lahir 1932) – Claudius
Barthold Georg Niebuhr (1776–1831)
Michael Rostovtzeff (1870–1952)
Howard Hayes Scullard (1903–1983) – The History of the Roman World
Ronald Syme (1903–1989) – The Roman Revolution
Adrian Goldsworthy (lahir 1969) – Caesar: The Life of a Colossus dan How Rome fell
Baca juga

Arsitektur Romawi Kuno
Daqin, sebutan Tiongkok bagi Kekaisaran Romawi, baca Hubungan Roma-Tiongkok
Ketatanegaraan Republik Romawi
Kebudayaan Romawi Kuno
Daftar perang saudara dan pemberontakan bangsa Romawi
Bacaan lanjutan

Coarelli, Filippo. Rome and environs: An archaeological guide. Berkeley: Univ. of California Press, 2007.
Cornell, Tim J. The beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC). London: Routledge, 1995.
Coulston, J. C, and Hazel Dodge, editors. Ancient Rome: The archaeology of the eternal city. Oxford: Oxford University School of Archaeology, 2000.
Forsythe, Gary. A critical history of early Rome. Berkeley: University of California Press, 2005.
Fox, Matthew. Roman historical myths: The regal period in Augustan literature. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Gabba, Emilio. Dionysius and the history of Archaic Rome. Berkeley: University of California Press, 1991.
Holloway, R. Ross. The archaeology of early Rome and Latium. London: Routledge, 1994.
Keaveney, Arthur. Rome and the unification of Italy. 2nd edition. Bristol: Bristol Phoenix, 2005.
Kraus, Christina Shuttleworth, and A.J. Woodman. Latin historians. Oxford: Oxford University Press, 1997.
Mitchell, Richard E. Patricians and plebeians: The origin of the Roman state. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
Potter, T.W. Roman Italy. Berkeley: University of California Press, 1987.
Raaflaub, Kurt A., editors. Social struggles in Archaic Rome: New perspectives on the conflict of the orders. 2nd edition. Oxford: Blackwell, 2004.
Rosenstein, Nathan S., and Robert Morstein-Marx, editors. A companion to the Roman Republic. Oxford: Blackwell, 2006.
Scheidel, Walter, Richard P Saller, and Ian Morris. The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Smith, Christopher J. Early Rome and Latium: Economy and society c. 1000–500 BC. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Stewart, Roberta. Public office in early Rome: Ritual procedure and political practice. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998.
Woolf, Greg. Rome: An Empire's Story. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Wyke, Maria. Projecting the Past: Ancient Rome, Cinema, and History. New York: Routledge, 1997.
Sartono (politikus)

"Sartono" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Sartono (disambiguasi).
| Raden MasSartono |
| --- | --- |
Potret resmi, ca 1954
 
Presiden Indonesia Pejabat
Masa jabatan 6 Januari 1959 – 21 Februari 1959
Presiden: Soekarno
Pendahulu SoekarnoPengganti Soekarno
Masa jabatan 23 April 1959 – 2 Juli 1959
Presiden: Soekarno
Pendahulu SoekarnoPengganti Soekarno
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-1
Masa jabatan 22 Februari 1950 – 22 Juli 1959
Presiden: Soekarno
Wakil: Albert Mangaratua Tambunan (1950–1956) Arudji Kartawinata (1950–1959) Tadjuddin Noor (1950–1956) Zainul Arifin (1956–1959) Zainal Abidin Ahmad (1956–1959)
Pendahulu Tidak ada, jabatan baruPengganti Zainul Arifin
 
Informasi pribadi
Lahir: 5 Agustus 1900 Wonogiri, Hindia Belanda
Meninggal: 15 Oktober 1968(1968-10-15) (umur 68) Jakarta, Indonesia
Makam: Astana Bibis Luhur
Partai politik: Partai Nasional Indonesia (1927–1931) Partai Indonesia (1931–1937) Gerakan Rakyat Indonesia (1937–1942)
Suami/istri: Siti Zaenab ​(m. 1930)​
Anak: 3
Almamater: Universitas Leiden (Mr.)
Pekerjaan: Politikus pengacara
Tanda tangan: 


Sunting kotak info • L • B
 
Raden Mas Sartono (5 Agustus 1900 – 15 Oktober 1968
) adalah seorang pengacara dan politisi yang bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Presidensial bersama dengan Mohammad Amir, Abdul Wahid Hasyim, Alexander Andries Maramis, dan Oto Iskandar di Nata. Perjuangan politiknya berawal dari Partai Nasional Indonesia hingga mendirikan partai-partai politik baru, seperti Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia.
Sartono terlahir sebagai keturunan bangsawan Jawa yang berturut-turut mengikuti pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Algemeene Middelbare School, dan Rechtshoogeschool te Batavia yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten pada tahun 1926.
Latar belakang dan keluarga

Nama Sartono, berasal dari kata Jawa, yaitu sarto dan ono. Arti nama tersebut ialah "keberadaannya menjadi pelengkap". Kelak dalam perjalanan hidupnya terbukti Sartono selalu menjadi pelengkap dari kekurangan masyarakat atau bangsanya. Beliau lahir dari keluarga bangsawan. Nama kedua orang tuanya adalah Raden Mas Martodikaryo dan Raden Ajeng Ramini. Ayahnya adalah cicit dari Mangkunegoro II, sedangkan ibunya adalah cucu dari Mangkunegoro III.
Sartono menikah dengan Siti Zaenab yang merupakan anak dari Wiryowiguno, seorang saudagar batik yang sukses dan mempunyai reputasi tinggi di kalangan masyarakat Solo pada tanggal 26 Mei 1930. Beliau menikah di kediaman keluarga Wiryowiguno yang terletak sekitar 100 meter dari rumah KH Samanhudi, pendiri Sarekat Islam. Sartono dikaruniai 3 anak yang bernama R.M. Gunadi, R.A. Sri Mulyati, dan R.A. Rukmini.
Karier > Sebelum Kemerdekaan

Sartono mulai berjuang untuk kemerdekaan sejak usia 16 tahun, saat ia mulai memasuki pergerakan nasional, sebagai anggota Darmokoro. Menjelang Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ia termasuk yang memberi sponsor terlaksana Kongres II bersama temannya Mr. Soenario. Selama 29 tahun ia mengabdikan dirinya tanpa henti untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka.
Karier > Menjadi Menteri Kabinet Pertama RI

Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI diminta berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidangnya yang berlangsung pada hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan KNIP sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI tersebut dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya UUD, tentu saja segala ketentuan yang tercantum dalam UUD tersebut sudah dinyatakan berlaku. Tidak terkecuali ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yang mengamanatkan adanya menteri-menteri negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden segera mengumumkan kabinet RI Pertama pada hari itu juga. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia ini, Mr. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara yang tidak membawahi suatu kementerian. Namun, tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu, Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer pertama menggantikan kabinet presidensial pertama. Sartono pun lengser dari jabatannya sebagai menteri negara.
Karier > Menjadi Ketua DPR

Sartono mulai duduk di meja pimpinan DPR RIS sebagai Ketua sejak keputusan sidang pertama DPR RIS disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Februari 1950. Sartono berhasil mengalahkan kedua calon lainnya yaitu Mohammad Yamin dan Mr. Tambunan, pemungutan suara pun dilakukan sebanyak 3 kali karena baru pemungutan suara ketiga, Mr. Tambunan mengundurkan diri dan calonnya hanya dua saja. Sartono terpilih dengan perolehan suara 51, sedangkan Mohammad Yamin sebanyak 39 suara. Mereka sama-sama berasal dari RI. Setelah Sartono terpilih sebagai Ketua DPR RIS, dilakukan juga pemilihan wakil ketua I di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Ada dua calon yang muncul, yaitu Albert Mangaratua Tambunan dan Latuharhary. Dalam pemungutan suara ternyata AM Tambunan menang dengan memperoleh dukungan sebanyak 70 suara melawan 23 suara. Untuk jabatan wakil ketua II, karena hanya ada satu calon, yaitu Arudji Kartawinata, yang bersangkutan dikukuhkan sebagai wakil ketua II secara aklamasi.
RIS tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR RIS, Senat dan BPKNP secara bersamaan resmi mengakhiri tugasnya karena RIS akan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan RI. Namun, terhitung keesokan harinya, seluruh ketua, wakil ketua, dan para angota ketiga dewan perwakilan tersebut diangkat kembali menjadi anggota DPR Negara Kesatuan RI dan lazim disebut sebagai DPR Sementara mengingat para anggotanya belum dipilih melalui pemilihan umum. Sartono dan semua anggota DPRS lainnya mengangkat sumpah jabatan pada tanggal 16 Agustus 1950 malam di Gedung DPR. Jumlah seluruh anggota DPR yang dilantik sebanyak 235 orang dengan perincian sebagai berikut: Masyumi 43, PNI 42, PIR 22, PKI 17, PSI 15, PRN 13, Persatuan Progressif 10, Demokrat 9, Partai Katolik 9, NU 8, Parindra 7, Partai Buruh 6, Parkindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, sedangkan sisanya adalah partai-partai kecil dan golongan tak berpartai. Sidang DPRS pertama berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1950 dengan agenda pemilihan pimpinan DPR yang baru. Berdasarkan hasil pleno tersebut, terpilih Sartono sebagai Ketua DPR, sedangkan urutan yang bertindak sebagai wakil ketua adalah Mr. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M Tadjuddin Noor.
Karier > Pernah Menjadi Formatur Kabinet

PNI berkeinginan untuk memimpin pemerintahan yang baru, dengan mencalonkan Sartono untuk menjadi formateur kabinet. Presiden dengan surat keputusannya bernomor 44/1951 memberikan mandat kepada Sartono untuk membentuk kabinet. Namun, tidak seperti kebiasaan yang berlaku, di mana formatur kabinet kelak menjabat perdana menteri, Sartono sejak semula mengatakan bahwa seandainya kabinet terbentuk, ia tetap akan berada di luar pemerintahan. Setelah bekerja hampir satu bulan penuh, Sartono mengembalikan mandatnya yang diterima kembali kepada Presiden Soekarno. Ada beberapa pendapat tentang kegagalan Sartono menyusun kabinet pada waktu itu. Beberapa kalangan Sartono menilai kegagalan tersebut terjadi karena Sartono terlalu berpikir "logis matematik parlementer". Prinsip yang terlalu memperhatikan perimbangan dukungan suara terhadap pemerintah yang akan dibentuk dengan kekuatan oposisi di parlemen. Sedangkan seharusnya orientasi yang tidak boleh diabaikan ialah orientasi terhadap program dari kabinet yang akan dibentuk. Pada waktu itu sebetulnya 11 partai di parlemen telah bersama-sama menandatangani suatu rancangan program bersama. Pernyataan tersebut antara lain dilontarkan oleh anggota parlemen Sudiyono Joyoprayitno dari Partai Murba. Di pihak lain, Manai Sophiaan dari PNI tidak sependapat dengan analisis Sudiyono tersebut. Ia berkata, Sartono memilih pola pembentukan kabinet yang berdasarkan "matematik parlementer" karena memang Sartono diberi mandat untuk membentuk kabinet parlementer. Namun, anggota lain, yaitu Zainal Abidin dari PRN, mengatakan bahwa kegagalan Sartono terutama disebabkan oleh makin parahnya perseteruan antara PNI dan Masyumi. Perseteruan terjadi karena makin meningkatnya perebutan pengaruh massa di antara kedua partai yang berbeda ideologi tersebut. Namun, kenyataannya, pengganti Sartono sebagai formatur kabinet, yaitu Sidik Joyosukarto, yang beraliran condong radikal kiri, berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI yang terkenal dengan sebutan Kabinet Sukiman-Suwirjo. Sartono yang dinilai lebih akrab dengan para tokoh Masyumi malahan tidak berhasil membentuk kabinet.
Karier > Menjadi Pejabat Presiden

Sartono pada 20 Desember 1957 berdiri dengan khusyuk di hadapan sidang pleno DPR hasil pilihan rakyat untuk mengucapkan sumpah jabatan sebagai Pejabat Presiden. Sartono adalah orang pertama yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia karena dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sartono menjadi Pejabat Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 Pasal 2 yang menegaskan bahwa yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan dalam situasi Presiden mangkat atau berhalangan adalah Ketua Parlemen, dengan ketentuan sampai ditunjuk Presiden yang baru. Dengan demikian, kedudukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah praktis sama dengan jabatan Wakil Presiden. Ia kini berada di posisi yang tertinggi dalam kelembagaan negara. Namun, penampilan Sartono tetap bersahaja. Dalam setiap produk undang-undang yang ia tanda tangani selaku Pejabat Presiden, ia selalu menuliskan namanya hanya dengan Sartono, tanpa gelar apa pun. Salah satu undang-undang yang mendapat pengesahan dari Pejabat Presiden Sartono ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Barangkali Sartono yang lahir di desa kecil di daerah Surakarta tersebut tidak mengira bahwa suatu waktu ia diberi kesempatan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Negara. Ketika sejarah mencatat bahwa dalam memegang jabatan tersebut, Sartono harus melalui beberapa badai yang mengguncang kehidupan bangsa. Sartono hanya menjabat sampai tahun 1959 yang dimana Indonesia akan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, yang akan kembali kepada UUD 1945.
Karier > Menjadi Wakil Ketua DPA

Pada bulan Maret 1962, Sartono menduduki posisi baru sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Proses pengangkatan Sartono sebagai Wakil Ketua DPA ini dimulai pada 4 Maret 1962. Pada hari itu, Presiden Soekarno memanggil dia, Abdul Haris Nasution, Juanda, dan Chaerul Saleh untuk membicarakan tentang regrouping pemerintahan agar lebih efektif. Pertemuan tersebut dilanjutkan pada keesokan harinya, tetapi yang dipanggil hanya Sartono, Iwa Kusumasumantri, dan Arifin Harahap. Baru keesokan harinya pengangkatan Sartono yang menggantikan Roeslan Abdulgani sebagai Wakil Ketua DPA diumumkan. Sartono dilantik sebagai Wakil Ketua DPA pada 8 Maret 1962, dan pada tanggal 9 Maret 1962 sebagai Wakil Menteri Pertama Kabinet Kerja.
Jabatan Wakil Ketua DPA dipegang oleh Sartono berkelanjutan hingga tahun 1966. Selain menduduki jabatan tersebut, Sartono juga menjabat menteri ex offico dalam berbagai kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Bahkan, dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, kedudukan Sartono menjadi Menteri Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, di mana ia membawahi Menteri-Menteri: Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Dalam Negeri. Kabinet yang terkenal dengan julukan Kabinet Seratus Menteri ini hanya berumur kurang dari satu bulan. Sebagai gantinya, dibentuk Kabinet Dwikora III, di mana Jenderal Soeharto menjabat Ketua Presidium Kabinet. Kabinet ini dilantik pada 27 Maret 1966, sekitar dua minggu sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret. Dalam kabinet yang berakhir masa kerjanya pada 25 Juli 1966 tersebut, Wakil Ketua DPA Sartono berkedudukan sebagai Menteri, di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah K.H. Idham Chalid.
Sewaktu di DPA, Sartono tidak pernah lupa untuk selalu mengembangkan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Melihat makin lemahnya penerapan demokrasi sejak pembubaran DPR hasil Pemilu, Sartono tergerak hatinya untuk menyampaikan suatu petisi. Pada tahun 1962, tidak berapa lama setelah diangkat sebagai Wakil Ketua DPA, Sartono melalui suatu panitia DPA mengusulkan agar pemerintah memperluas hak-hak demokrasi untuk rakyat. Salah satu rekomendasinya ialah saran untuk mencabut undang-undang darurat yang sudah beberapa lama berlaku. Pemerintahan Soekarno tidak lama kemudian mengikuti rekomendasi DPA tersebut.
Wafat

RM Sartono S.H. meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1968 setelah menjalani operasi karena penyakit prostat yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Makam Kerabat Mangkunegaran "Astana Bibis Luhur".
Bung Karno berada di tengah keluarga Sartono. Dari kiri ke kanan: R.A. Rukmini, Bung Karno, R.A. Sri Mulyati, Ny.Siti Zaenab, R.M. Sartono, dan R.M. Gunadi.
Ketua DPR Sartono terlihat sedang melakukan rapat dengan pimpinan fraksi pada tahun 1951.
Presiden Soekarno berfoto bersama Sartono dan istri setelah serah terima jabatan tahun 1958.
Presiden Soekarno menyematkan Bintang Mahaputera untuk Sartono.
Pada tahun 1958, saat Mr.Sartono sebagai pejabat presiden, ia bekerjasama dengan Jenderal AH Nasution dalam peristiwa pemberontakan PRRI, dan juga meratakan jalan bagi diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959.
Pejabat Presiden/Ketua Parlemen Sartono menerima ucapan selamat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di suatu resepsi kenegaraan. Perjuangan melawan penjajah yang dilakukan oleh kedua tokoh ini tidak diragukan, dan terhadap keduanya Belanda tidak pernah melakukan penahanan.
Sartono bersama Lee Kuan Yew.
Mr.Sartono selaku Pejabat Presiden melakukan inspeksi pada suatu instalasi militer.
Mr.Sartono dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada Maret 1962. Sejak saat itu namanya mulai redup di kancah politik Indonesia, negara yang ia perjuangkan keberadaannya sejak berusia remaja sampai menutup mata.
Daftar paroki di Kepulauan Cocos (Keeling)

Seluruh wilayah Kepulauan Cocos (Keeling) termasuk ke dalam naungan Keuskupan Agung Perth. Saat ini, tidak ada satupun paroki Katolik di Kepulauan Cocos (Keeling) namun umat Katolik di sana memiliki satu pusat peribadatan.
Daftar paroki Katolik di Kepulauan Cocos (Keeling)

| No>  | Paroki | Dedikasi | Gambar | Status lainnya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pusat Misa, Kepulauan Cocos  |  ? |  | Pusat Misa |
Kedutaan Besar Australia, Jakarta

| Kedutaan Besar Australia di Jakarta Australian Embassy Jakarta |
| --- | --- |
Gedung kedutaan pada tahun 2016
Koordinat: 6°13′55.5″S 106°50′2.9″E﻿ / ﻿6.232083°S 106.834139°E﻿ / -6.232083; 106.834139
Lokasi:  Jakarta, Indonesia
Alamat: Jalan Patra Kuningan Raya Kav. 1-4 Jakarta Selatan
Duta Besar: Gary Quinlan (en)
Chargé d'affaires: Allaster Cox
Situs web: indonesia.embassy.gov.au
Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah perwakilan diplomatik Australia yang terletak di Segitiga Emas Jakarta, Indonesia.
Sejarah

Perwakilan formal pertama Australia di Hindia Belanda dibentuk di Batavia. Kantor komisaris dagang Australia didirikan di Jalan Kali Besar Barat. Meski tidak banyak perwakilan resmi Australia sebelum Perang Dunia II, pada tahun 1945, negara ini telah membuka beberapa kedutaan besar di berbagai negara. Usai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Britania membujuk Australia untuk tidak mendirikan konsulat jenderal, tetapi mengirim perwakilan untuk pasukan militer di sana. Pada tahun 1946, F.K. Officer ditunjuk sebagai perwakilan Australia untuk Asia Tenggara dan bertugas membantu negosiasi. Setelah beberapa kali berganti perwakilan, pada akhir November 1946, AFNEI meninggalkan Asia Tenggara. Jabatan Konsul Jenderal kemudian dibentuk pada tanggal 5 Desember 1946. Tahun 1950, jabatan ini diubah menjadi Duta Besar. John Hood adalah orang pertama yang menjabat sebagai Duta Besar Australia untuk Indonesia.
Sejarah > Pengeboman 2004

Artikel utama: Pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta 2004
Pada tahun 2004, Jemaah Islamiyah meledakkan bom mobil di kedutaan Australia yang menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 170 orang. Semua korban jiwa adalah warga negara Indonesia. Beberapa kedutaan besar di sekitarnya juga rusak. Pelakunya ditangkap dan dihukum mati tahun 2005.
Pemerintah Australia mulai mempertimbangkan kompleks kedutaan baru yang lebih aman. Pada tahun 2016, kedutaan besar Australia dipindahkan ke kompleks yang baru seluas 50.000 meter persegi. Pembangunannya memakan biaya $415 juta. Kedutaan baru ini terletak di samping Kedutaan Besar Britania Raya. Ini adalah kedutaan besar Australia terbesar dan termahal di dunia.
Lihat pula

Daftar duta besar Australia untuk Indonesia
Hubungan Australia dengan Indonesia
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra
Daftar Sultan Selangor

|  Sultan Dan Yang di-Pertuan Besar Bagi  Negeri Selangor Darul Ehsan Serta  Segala Daerah Takluknya |
| --- | --- |
Provinsi/Negeri
Lambang Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan Yang di-Pertuan Besar Bagi Negeri  Selangor Darul Ehsan Serta Segala Daerah Takluknya
Sedang berkuasa

Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj
 

Perincian
Sapaan resmi: Paduka
Penguasa pertama: Sultan Salehuddin Shah ibni Almarhum Yamtuan Muda Riau II Opu Daeng Chelak (Raja Lumu)  
Wangsa: Wangsa Diraja Bugis Luwu Keluarga Opu Daeng Chelak  berasal dari  Sulawesi Selatan
 
Pembentukan: 1745
Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan Yang di-Pertuan Besar Bagi Negeri Selangor Darul Ehsan Serta Segala Daerah Takluknya adalah adalah gelar penguasa konstitusional di Selangor, Malaysia.