stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Italia

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis Italia
Kota Bologna, Naples dan Fano mulai mengakui perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain pada Juli 2014, disusul Empoli, Pordenone, Udine dan Trieste pada September, dan Florence, Piombino, Milan dan Roma pada Oktober, dan Bagheria pada November. Dewan Negara Italia membatalkan perkawinan-perkawinan ini pada Oktober 2015.
Jajak pendapat dari Datamonitor pada Januari 2013 menunjukkan bahwa 54.1% responden setuju dengan perkawinan sejenis. Jajak pendapat dari Ipsos pada Mei 2013 menunjukkan bahwa 42% warga Italia mendukung pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Jajak pendapat dari Demos pada Oktober 2014 menunjukkan bahwa 55% responden setuju dengan perkawinan sejenis dengan 42% menolak. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa 59% warga Italia setuju dengan pengesahan perkawinan sejenis.
Pada 25 Februari 2016, Senat Italia meloloskan sebuah RUU yang mengizinkan persatuan sejenis dengan 173 suara berbanding 73. RUU yang sama disetujui oleh Majelis Deputi pada 11 Mei 2016 dengan 372 suara berbanding 51. Presiden Italia menandatangani RUU ini pada 22 Mei 2016 dan berlaku 5 Juni 2016.
Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung Kasasi memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri dapat diakui sepenuhnya oleh perintah pengadilan, dengan setidaknya satu dari pasangan tersebut adalah warga negara negara Uni Eropa yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Jepang

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Jepang
Perkawinan sejenis tidak sah di Jepang. Pasal 24 dari Konstitusi Jepang menyatakan bahwa "Perkawinan didasari hanya pada persetujuan kedua belah jenis kelamin dan akan dipertahankan melalui saling kerja sama dengan hak yang setara antara suami dan istri sebagai dasarnya." Pasal 24 dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara kedua jenis kelamin dalam perkawinan, berbeda dengan situasi hukum sebelum perang di mana suami/ayah secara sah diartikan sebagai kepala rumah tangga dan perkawinan membutuhkan izin dari kepala keluarga laki-laki.
51% penduduk Jepang mendukung perkawinan sejenis, berdasarkan jajak pendapat terakhir pada 2017.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Korea Selatan

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Korea Selatan
Pada Juli 2015, Kim Jho Kwang-soo dan pasangannya, Kim Seung-Hwan, mengajukan gugatan untuk mencari status hukum bagi perkawinan mereka setelah pendaftaran perkawinan mereka ditolak oleh pihak berwenang di Seoul. Pada 25 Mei 2016, sebuah pengadilan distrik di Korea Selatan memutuskan berlawanan dengan pasangan tersebut dan berpendapat bahwa tanpa pengesahan yang jelas sebuah persatuan sejenis tidak dapat diakui sebagai perkawinan. Pasangan ini dengan cepat mengajukan banding melawan putusan pengadilan distrik tersebut. Pengacara mereka, Ryu Min-Hee, mengumumkan bahwa dua pasangan sejenis lainnya telah mengajukan gugatan secara terpisah untuk diizinkan kawin.
Pada Desember 2016, sebuah pengadilan banding Korea Selatan menguatkan putusan pengadilan distrik ini. Pasangan ini pun membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Korea Selatan.
Pada 2017 sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 41% warga Korea Selatan mendukung perkawinan sejenis, sedangkan 52% menolak. Dukungan ini jauh lebih tinggi pada kalangan muda, dalam jajak pendapat pada 2014 menunjukkan bahwa 60% warga Korea Selatan yang berumur 20-an mendukung perkawinan sejenis, meningkat dua kali lipat dari 2010 (30.5%).
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Kosta Rika

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Kosta Rika
Pada 19 Maret 2015, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan kepada Majelis Legislatif oleh Deputi Ligia Elena Fallas Rodríguez dari Broad Front. Pada 10 Desember 2015, organisasi Front Hak Setara (Frente Por los Derechos Igualitarios) dan sebuah kelompok dari beberapa deputi mengajukan RUU lainnya.
Pada 10 Februari 2016, Mahkamah Konstitusi Kosta Rika mengumumkan ia akan mendengar sebuah kasus yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Kosta Rika dan menyatakan bahwa larangan perkawinan sejenis di negara itu tidaklah konstitusional.
Pada Januari 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) memutuskan bahwa Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan pengakuan terhadap perkawinan sejenis. Putusan tersebut secara penuh mengikat di Kosta Rika, yang dalam hitungan jam menyetujui untuk tunduk dan menerapkannya. Wakil Presiden Kosta Rika Ana Helena Chacón Echeverría mengumumkan bahwa Pemerintah akan segera mewujudkan putusan itu "dengan kesungguhannya". Mahkamah Elektoral Agung Kosta Rika (lembaga yang bertugas untuk pencatatan sipil, termasuk mengeluarkan akta perkawinan) mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi putusan IACHR dan akan menyesuaikan perundang-undangan ketika badan eksekutif diberi tahu putusan ini. Pemberitahuan resmi pertama dilakukan pada 12 Januari 2018. Pada 15 Januari, sepasang pasangan sejenis mengajukan akta perkawinan. Perkawinan mereka direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Januari, dan akan menjadi perkawinan sejenis pertama di Kosta Rika, Beberapa saat sebelum tanggal perkawinan, Dewan Utama Notaris menyatakan bahwa notaris tidak dapat melakukan perkawinan sejenis sampai ada perubahan legislatif atau putusan Mahkamah Agung, menempatkan mereka dalam kebingungan dengan Pemerintah Kosta Rika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, yang menyatakan bahwa perubahan legislatif tidaklah diperlukan dan pemerintah dengan mudah dapat mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Dalam pemilihan umum Kosta Rika 2018, putusan IACHR menjadi hal yang penting. Carlos Alvarado Quesada, yang mendukung hak LGBT rights dan menyetujui penerapan putusan ini, memenangi pemilihan dengan 60.7% suara, mengalahkan Fabricio Alvarado, penentang keras hak LGBT yang menolak penerapan ini.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Latvia

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Latvia
Pada 27 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi Latvia membatalkan sebuah keputusan pengadilan tata usaha yang menolak sebuah ajuan untuk mendaftarkan perkawinan sejenis di negara tersebut. Seorang juru bicara pers Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa mahkamah tersebut setuju bahwa peraturan saat ini tidak mengizinkan perkawinan sejenis secara sah dilakukan di Latvia. Akan tetapi, masalah ini seharusnya dianggap bukan dalam konteks perkawinan, tetapi mendaftarkan kemitraan keluarga. Lebih jauh lagi, tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah hak-hak pengaju dilanggar atau tidak kecuali gugatan mereka diterima dan ditinjau dengan cara yang tepat. Mahkamah Konstitusi sekarang akan memutuskan apakah penolakan tersebut melanggar Konstitusi Latvia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Nepal

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Nepal
Pada November 2008, Mahkamah Agung Nepal mengeluarkan putusan terakhir dalam masalah hak LGBT, yang termasuk mengizinkan perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis dan perlindungan bagi minoritas seksual akan dimasukkan ke Konstitusi Nepal yang baru yang harus selesai pada 31 Mei 2012. Akan tetapi, Legislatur tidak dapat setuju dengan Konstitusi sebelum tenggat waktu dan diakhiri setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa tenggat waktu tidak bisa diperpanjang. Konstitusi Nepal disahkan pada September 2015, tetapi tidak memuat perkawinan sejenis.
Pada Oktober 2016, Menteri Perempuan, Anak, dan Kesejahteraan Sosial membentuk suatu panitia yang mempersiapkan sebuah RUU untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Panama

Artikel utama: Hak LGBT di Panama
Pada 17 Oktober 2016, sepasang pasangan sejenis mengajukan sebuah tindakan yang mencari pengakuan secara inkonstitusional terhadap perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri. Pada awal November, kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung. Sebuah gugatan yang mencari pengakuan penuh terhadap perkawinan sejenis di Panama diajukan ke Mahkamah Agung pada Maret 2017. Mahkamah Agung mendengarkan argumen dalam dua perkara pada musim panas 2017.
Saat Mahkamah Agung sedang merundingkan kedua perkara ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan pada 9 Januari 2018 bahwa negara penandatangan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia harus mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 16 Januari, Pemerintah Panama menyambut keputusan ini. Wakil Presiden Isabel Saint Malo, berbicara atas nama Pemerintah, mengumumkan bahwa negara tersebut akan sepenuhnya patuh terhadap putusan tersebut. Pemberitahuan resmi, yang mewajibkan pemenuhan putusan tersebut, dikirimkan ke berbagai departemen pemerintahan pada hari yang sama.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Peru

Artikel utama: Hak LGBT di Peru
Pada sebuah putusan pada 9 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi Lima ketujuh memerintahkan RENIEC untuk mengakui dan mendaftarkan sebuah perkawinan sepasang pasangan sejenis yang sebelumnya menikah di Kota Meksiko. RENIEC kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.
Pada 14 Februari 2017, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan di Kongres Peru.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Peru. Pada 11 Januari, presiden Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemerintah Peru akan mematuhi putusan IACHR.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Republik Ceko

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Republik Ceko
Sebelum pemilihan Oktober 2017, aktivis LGBT memulai kampanye publik yang bertujuan mencapai perkawinan sejenis dalam kurun waktu empat tahun.
Perdana Menteri Andrej Babiš mendukung pengesahan perkawinan sejenis. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan ke Parlemen Ceko pada Juni 2018. Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa RUU ini cukup dikenal di Republik Ceko; sebuah jajak pendapat pada 2018 menemukan bahwa 75% warga Ceko setuju dengan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Romania

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Romania
Pada 5 Juni 2018, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan, dalam kasus yang berasal dari Romania, bahwa pasangan sejenis memiliki hak bertempat tinggal yang sama dengan pasangan berbeda jenis, ketika seorang warga negara Uni Eropa menikah sementara tinggal di negara Uni Eropa kedua di mana perkawinan jenis adalah sah, dan pasangannya berasal dari negara ketiga, dan pasangan tersebut kemudian ingin pindah ke negara pertama.
Pada awalnya, kasus ini digugat ke dalam Mahkamah Konstitusi Romania, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan kasus ini ke Mahkamah Eropa.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Slovenia

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Slovenia
Slovenia mengakui kemitraan terdaftar untuk perkawinan sejenis.
Pada Desember 2014, partai eko-sosialis Kiri Bersatu mengajukan RUU yang mengamendemen pengartian perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan dan Hubungan Keluarga 1976 dengan memasukkan pasangan sejenis. Pada Januari 2015, Pemerintah mengungkapkan tidak ada tentangan terhadap RUU tersebut. Pada Februari 2015, RUU tersebut diloloskan dengan 11 berbanding dengan 2. Pada Maret, Majelis meloloskan RUU terakhir dengan 51–28 suara. Pada 10 Maret 2015, Dewan Nasional menolak mosi untuk mewajibkan Majelis memungut suara sekali lagi, dengan suara 14–23. Penentang RUU tersebut meluncurkan petisi untuk referendum dan mendapatkan 40.000 tanda tangan. Parlemen kemudian memilih untuk memblok referendum tersebut dengan penjelasan bahwa itu akan melawan Konstitusi Slovenia apabila memungut suara mengenai masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan berlawanan dengan larangan referendum (5–4) dan referendum dilaksanakan pada 20 Desember 2015.
Pada referendum, 63.4% pemilih menentang undang-undang tersebut, menjadikan undang-undang perkawinan sejenis Parlemen tidak sah.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Swiss

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Swiss
Sebuah RUU perkawinan sejenis tertunda di Parlemen setelah Partai Liberal Hijau Swiss, mengajukan sebuah inisiatif konstitusional yang mengesahkan perkawinan sejenis pada Desember 2013, berlawanan dengan inisiatif Partai Rakyat Demokrat Kristen Swiss yang melarang perkawinan sejenis. Komite Urusan Hukum Dewan Nasional menyetujui inisiatif Liberal Hijau dengan 12-9 dan 1 abstain pada 20 Februari 2015. Pada 1 September 2015, kamar atas Komite Urusan Hukum memilih dengan 7 suara banding 5 untuk memproses inisiatif tersebut. Komite Urusan Hukum Dewan Nasional sekarang dapat menyusun undang-undang tersebut.
Dalam sebuah jajak pendapat pada Juni 2013 untuk ifop, 63% menyetujui perkawinan sejenis. Setelah keputusan Komite Urusan Hukum Dewan Nasional untuk menyetujui perkawinan sejenis, dua jajak pendapat yang dirilis pada 22 Februari 2015 menunjukkan dukungan 54% (Léger Marketing untuk Blick) dan 71% (GfS Zürich untuk SonntagsZeitung) mengizinkan pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Sebagai tambahan, pada November 2016, pemilih di kanton Zürich secara sangat menentang sebuah inisiatif yang melarang perkawinan sejenis dalam Konstitusi kanton tersebut, dengan 81% suara menolak. Jajak pendapat pada 2017 menunjukkan bahwa 75% warga Swiss setuju dengan perkawinan sejenis.
Pada Maret 2015, Dewan Federal Swiss merilis laporan pemerintah mengenai perkawinan dan hak baru bagi keluarga. Hal ini membuka kemungkinan pengajuan kemitraan terdaftar untuk pasangan berbeda jenis dan juga perkawinan sejenis bagi pasangan sejenis. Kanselir Federal Simonetta Sommaruga yang bertugas untuk Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal juga secara pribadi menyatakan bahwa ia berharap pasangan sejenis dapat diizinkan untuk kawin segera.
Partai Rakyat Demokrat Kristen Swiss (CVP/PDC) memulai pada 2011 dengan mengumpulkan tanda tangan dari sebuah inisiatif masyarakat berjudul "Untuk pasangan dan keluarga - tidak untuk hukuman bagi perkawinan". Inisiatif tersebut akan mengubah Pasal 14 Konstitusi Federal Swiss dan bertujuan untuk menciptakan hak keuangan yang setara dan manfaat kesejahteraan sosial yang setara antara pasangan kawin dan pasangan kohabitasi tidak kawin. Akan tetapi, naskah ini bertujuan untuk mengajukan arti perkawinan sebagai sebuah "persatuan utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan" ke dalam Konstitusi untuk pertama kalinya. Pada 19 Juni 2015, Parlemen menyarankan agar pemilih menolak inisiatif tersebut. Dewan Federal juga menyarankan agar menolak inisiatif. Warga Swiss memilih usul Demokrat Kristen dalam referendum pada 28 Februari 2016 dan menolaknya dengan suara 50,8%.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Taiwan

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Taiwan
Pada 22 Desember 2014, sebuah amendemen yang diajukan ke Kode Perdata yang mana akan mengesahkan perkawinan sejenis dijadwalkan akan diuji oleh Komisi Yudisial. Jika amendemen ini lolos di tahap komisi, maka akan dipungut suara dalam sesi pleno Yuan Legislatif pada 2015. Amendemen ini, yang disebut amendemen kesetaraan perkawinan, akan memasukkan istilah yang netral ke dalam Kode Perdata menggantikan yang sebelumnya menyiratkan perkawinan heteroseksual, yang memberlakukan perkawinan sejenis. Hal ini akan juga mengizinkan pasangan sejenis untuk mengadopsi anak.
Yu Mei-nu dari Partai Demokratik Progresif (DPP), yang menjadi penyidang dalam sesi legislatif saat ini, menunjukkan dukungan terhadap amendemen ini dengan lebih dari 20 anggota parlemen DPP lainnya dan juga dua Uni Solidaritas Taiwan dan masing-masing satu dari Kuomintang dan Partai Rakyat Pertama. Taiwan akan menjadi negara pertama di Asia yang mengesahkan perkawinan sejenis apabila mengamendemen Kode Perdatanya.
Sebuah jajak pendapat yang dilaksanakan di antara Agustus hingga Oktober 2015 menemukan bahwa 71% warga Taiwan mendukung perkawinan sejenis. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan sejak Mei 2016, menunjukkan dukungannya terhadap perkawinan sejenis pada November 2015.
Pada Oktober 2016, dua RUU perkawinan sejenis yang baru diajukan ke Yuan Legislatif. Kemudian, protes dilancarkan oleh kelompok yang menentang dan kelompok yang mendukung pengesahan.
Pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk kawin, dan memberikan waktu dua tahun bagi Pemerintah Taiwan untuk mengamendemen undang-undang tersebut agar berlaku. Jika aturan tersebut tidak diubah dalam waktu dua tahun, pasangan sejenis dapat mengajukan pendaftaran perkawinan sejenis secara sah di Taiwan.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Tiongkok

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Tiongkok
Undang-Undang Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok secara jelas mengartikan perkawinan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak ada bentuk persatuan sipil yang diakui. Sikap Pemerintah Tiongkok terhadap homoseksualitas dipercaya sebagai "tiga tidak": "tidak menerima; tidak melarang; tidak mendukung." Kementerian Kesehatan telah secara resmi menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan pada 2001.
Li Yinhe, seorang sosiolog dan seksolog yang cukup terkenal di dalam komunitas gay di Tiongkok, telah mencoba mengesahkan perkawinan sejenis beberapa kali, termasuk saat Kongres Nasional Rakyat pada 2000 dan 2004 (Pengesahan Perkawinan Sejenis《中国同性婚姻合法化》pada 2000 dan RUU Perkawinan《中国同性婚姻提案》pada 2004). Menurut hukum Tiongkok, 35 tanda tangan perwakilan dibutuhkan untuk sebuah masalah dibahas di Kongres. Usahanya gagal karena kurangnya dukungan oleh perwakilan. Juru bicara Komite Nasional CPPCC Wu Jianmin kemudian mempertimbangkan usulan Li Yinhe, mengatakan bahwa perkawinan sejenis masih terlalu "jauh ke depan dari waktunya" bagi Tiongkok. Ia berpendapat bahwa perkawinan sejenis tidak diakui bahkan di banyak negara Barat, yang mana dianggap lebih liberal dalam masalah sosial dibandingkan Tiongkok. Pernyataan ini dimengerti sebagai wujud bahwa Pemerintah mungkin menganggap pengakuan perkawinan sejenis dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam waktu dekat.
Pada 5 Januari 2016, sebuah pengadilan di Changsha, sebelah selatan Provinsi Hunan, setuju untuk mendengar sebuah gugatan dari Sun Wenlin (26) pada Desember 2015 melawan penolakan Biro Urusan Sipil dari Distrik Furong untuk mengizinkannya menikah dengan pasangan prianya Hu Mingliang (36) pada Juni 2015. Pada 13 April 2016, dengan ratusan pendukung perkawinan sejenis di luarnya, pengadilan Changsha memutuskan melawan Sun, yang akan mengajukan banding, menjadikan kasusnya penting dalam kemajuan LGBT di Tiongkok.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Venezuela

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Venezuela
Pada April 2016, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa ia akan mendengar gugatan yang menyatakan bahwa Pasal 44 dari Kode Perdata adalah inkonstitusional karena melarang perkawinan sejenis.
Presiden Nicolás Maduro mendukung perkawinan sejenis, dan berpendapat bahwa Majelis Konstituante akan setuju untuk mengesahkannya.
Perkawinan sejenis di dunia > Pembahasan nasional > Vietnam

Artikel utama: Pengakuan persatuan sejenis di Vietnam
Di Vietnam, saat ini hanya perkawinan antara pria dan wanita yang diakui. Menteri Keadilan Vietnam mulai mencari nasihat mengenai pengesahan perkawinan sejenis dari organisasi pemerintah lain dan non-pemerintah pada April dan Mei 2012, dan berencana untuk membahasnya masalah ini lebih jauh di Majelis Nasional pada musim semi 2013. Akan tetapi, pada Februari 2013, Menteri Keadilan meminta pada Majelis Nasional menghindari tindakan tersebut hingga 2014. Saat pendengaran untuk membahas perubahan undang-undang perkawinan pada April 2013, Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Viet Tien mengusulkan agar perkawinan sejenis disahkan secepatnya.
Pemerintah Vietnam menghapus sebuah denda administratif yang dikenakan pada pernikahan sejenis pada 2013. Kebijakan tersebut diberlakukan pada 11 November 2013. Denda 100,000–500,000 VND ($24USD) akan dihapus. Meskipun perkawinan sejenis tidak diizinkan di Vietnam, kebijakan tersebut akan mendekriminalisasi hubungan tersebut, serta hak-hak biasa seperti pendaftaran rumah tangga, kebendaan, membesarkan anak, dan kemitraan bersama diakui.
Pada Juni 2013, Dewan Nasional mulai berunding secara formal mengenai ajuan perkawinan sejenis. Pada 24 September 2013, Pemerintah mengeluarkan sebuah dekrit yang menghapus denda terhadap perkawinan sejenis. Dekrit ini mulai berlaku pada 11 November 2013.
Pada 27 Mei 2014, Komite Urusan Sosial Dewan Nasional menghapus ketentuan status hukum dan beberapa hak pasangan sejenis yang berkohabitasi dari RUU Pemerintah untuk mengamendemen Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga. RUU ini disetujui oleh Dewan Nasional pada 19 Juni 2014.
Pada 1 Januari 2015, Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga 2014 secara resmi berlaku. Ini menyatakan bahwa sementara Vietnam mengizinkan pernikahan sejenis, tetapi tidak menawarkan pengakuan yang sah atau perlindungan terhadap persatuan antara dua orang yang berjenis kelamin sama.
Perkawinan sejenis di dunia > Organisasi internasional

Syarat kerja staf organisasi internasional (bukan komersial) dalam banyak kasus tidak diatur oleh undang-undang negara tempat kantor mereka berada. Kesepakatan dengan negara tuan rumah menjaga kenetralan organisasi ini.
Meskipun cukup mandiri, beberapa organisasi mengakui kemitraan sejenis tanpa syarat. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui perkawinan sejenis jika dan hanya jika negara kewarganegaraan pekerja yang bersangkutan mengakui perkawinan tersebut. Dalam beberapa kasus, organisasi-organisasi ini memang menawarkan pilihan terbatas dari manfaat yang biasanya diberikan kepada pasangan berbeda jenis untuk pasangan de facto atau pasangan domestik pekerja mereka, bahkan meskipun individu yang telah memasuki persatuan sipil berbeda jenis di negara asal mereka tidak dijamin pengakuan penuh terhadap persatuan ini di semua organisasi. Namun, Bank Dunia mengakui pasangan domestik.
Pengaturan lain > Persatuan sipil

Artikel utama: Persatuan sipil
Status persatuan sipil, kemitraan sipil, kemitraan domestik, kemitraan terdaftar, kemitraan tidak terdaftar, dan kohabitasi tidak terdaftar menawarkan manfaat hukum perkawinan secara bermacam-macam. Hingga Desember 2017, negara yang memiliki bentuk pengganti dari perkawinan dalam tingkat nasional adalah: Andorra, Chili, Ekuador, Estonia, Hungaria, Israel, Italia, Kosta Rika, Kroasia, Liechtenstein, Polandia, Republik Ceko, San Marino, Siprus, Slovenia, Swiss, dan Yunani. Dalam tingkat sub nasional, negara bagian Meksiko Tlaxcala, negara konstituen Belanda Aruba dan Irlandia Utara di Britania Raya mengizinkan pasangan sejenis untuk mendapatkan persatuan sipil atau kemitraan, tetapi membatasi perkawinan hanya untuk pasangan berbeda jenis. Sebagai tambahan, beberapa kota dan wilayah di Kamboja, Jepang, dan Taiwan menawarkan pasangan sejenis berbagai macam tingkat manfaat, termasuk hak kunjungan rumah sakit dan lainnya.
Sebagai tambahan, empat belas negara yang telah mengesahkan perkawinan sejenis juga masih memiliki bentuk lain dari pengakuan sah bagi pasangan sejenis, yang biasanya juga ada bagi pasangan heteroseksual: Afrika Selatan, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Kolombia, Luksemburg, Malta,Prancis, Portugal, Spanyol, dan Uruguay.
Persatuan sipil tersedia juga di beberapa bagian di Amerika Serikat (California, Hawaii, Illinois, New Jersey, Nevada, dan Oregon).