stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Partai Islam Se-Malaysia
Sejarah > Islam sayap kiri

Burhanuddin al-Hilmi, seorang aktivis anti kolonialisme, menyetir haluan PAS menuju ke arah ideologi nasionalisme dan sosialisme. Ia mulai memperkuat struktur internal dan jangkauan geografis partai. Pada pemilu tahun 1959, yang merupakan pemilu pertama di Malaya sejak kemerdekaan, fokus partai pada daerah pemilihan pedesaan, terutama di wilayah utara, membuahkan hasil. Tiga belas kandidat PAS terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 104 orang, dan partai tersebut mengambil kendali dewan legislatif di negara-negara bagian utara seperti Kelantan dan Terengganu.
Keikutsertaan PAS pada pemilu 1959 memberikan kesuksesan besar ketika Terengganu dan Kelantan berhasil dikuasai. PAS membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Mohd Daud Abdul Samad di Terengganu dan Ustaz Ishak Lotfi Omar di Kelantan sebagai Menteri Besar. PAS memulai langkah sebagai pemerintahan di dua negara bagian Pantai Timur untuk menerjemahkan ideologi perjuangannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Meski demikian, pemerintahan PAS di Terengganu digulingkan pada bulan Oktober 1961 akibat permainan politik kotor Partai Perikatan. Di Kelantan, PAS berhasil bertahan hingga BN mengancam Kelantan pada akhir tahun 1977. Dalam konteks ini, PAS menjadi satu-satunya oposisi yang dipercaya rakyat untuk memerintah pemerintahan negara.
Namun dari kesuksesan Burhanuddin dan PAS, Pas-Islamisme sayap kiri Burhanuddin, di mana PAS mengupayakan ikatan yang lebih besar antara masyarakat Muslim di Malaya dan Indonesia, membuat partai tersebut terpecah belah. Konfrontasi Indonesia–Malaysia pada tahun 1963–66 mengubah opini masyarakat Melayu terhadap Indonesia. Serangan PAS terhadap pemerintahan Partai Perikatan Tunku Abdul Rahman karena mencari bantuan Barat selama konfrontasi, dan dukungan berkelanjutan partai tersebut terhadap PAS-Islamisme Asia Tenggara, menyebabkan hilangnya dukungan pada pemilu tahun 1964. Jumlah anggota parlemen partai tersebut dikurangi menjadi sembilan. Partai ini semakin terpinggirkan pada tahun berikutnya, ketika Burhanuddin ditahan tanpa diadili berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atas tuduhan bahwa ia bekerja sama dengan Indonesia.
Keadaan politik di negara ini telah berubah pada pemilu tahun 1969. Konfrontasi telah berakhir, Burhanuddin telah dibebaskan dari tahanan meskipun terlalu sakit untuk berkampanye secara aktif, dan koalisi Aliansi mengalami perpecahan internal serta ketidakpopuleran. Suara PAS meningkat menjadi lebih dari 20 persen pemilih nasional, sehingga partai tersebut memperoleh 12 kursi di Parlemen. Namun, parlemen baru bersidang pada tahun 1971 karena kerusuhan ras tanggal 13 Mei mengakibatkan diumumkannya keadaan darurat. Negara ini akan dijalankan oleh Dewan Operasi Nasional selama dua tahun berikutnya. Sementara itu, Burhanuddin meninggal dunia pada Oktober 1969 dan digantikan sebagai presiden PAS oleh wakilnya, Asri Muda.
Sejarah > Pengambilalihan oleh ulama

Para ulama yang mengambil alih PAS pada tahun 1982 mengambil inspirasi dari revolusi Iran tahun 1979 dalam mendirikan negara Islam; Yusuf Rawa sendiri pernah menjabat sebagai Duta Besar Malaysia untuk Iran pada tahun-tahun sebelum revolusi. Yusuf terang-terangan menolak nasionalisme Melayu yang menjadi ciri UMNO dan PAS di bawah Asri Muda, karena menganggapnya sebagai filosofi sempit dan bodoh yang bertentangan dengan konsep ummat Islam. Seolah-olah untuk memberikan contoh perubahan pandangan ideologi partai di bawah kepemimpinan Yusuf dan rekan-rekan ulamanya, para pemimpin baru partai tersebut mengadopsi bentuk pakaian yang lebih konservatif dan religius, meninggalkan pakaian Melayu dan Barat dan beralih ke pakaian tradisional keagamaan Arab. Politik antara UMNO dan PAS semakin bersifat religius. Pemerintahan Barisan Nasional mencoba melawan kemungkinan daya tarik elektoral dari Islamisasi PAS dengan mendirikan sejumlah lembaga Islam yang dikelola negara, seperti Universitas Islam Internasional Malaysia. Para pemimpin PAS menanggapinya dengan menyebut inisiatif-inisiatif tersebut sebagai hal yang dangkal dan munafik, para pemimpin UMNO sebagai "kafir", dan UMNO sebagai "partai dajjal".
Retorika yang semakin memecah belah antara UMNO dan PAS menghasilkan perpecahan yang mendalam di komunitas Melayu, khususnya di negara bagian utara. Kadang-kadang perpecahan menjadi kekerasan, contoh yang paling terkenal adalah peristiwa Memali, di mana pemerintah menyetujui penggerebekan di sebuah desa yang dipimpin oleh ulama PAS Ibrahim Libya, yang menyebabkan 14 warga sipil dan empat polisi tewas. Dengan latar belakang inilah ulama PAS menghadapi pemilihan umum pertama mereka pada tahun 1986. Hasilnya adalah sebuah pukulan putih bagi koalisi Barisan Nasional. PAS mencatat hasil pemilu terburuknya, hanya mempertahankan satu kursi di Parlemen. PAS, setelah pulih dari kekalahannya, tidak mempunyai pilihan selain mundur dari Islamisme garis kerasnya dan mengambil jalan yang moderat. Pada tahun 1989, Yusuf sudah terlalu sakit untuk tetap menjadi presiden PAS, dan digantikan oleh wakilnya, Fadzil Noor, anggota faksi ulama yang kini mendominasi partai tersebut.
Sejarah > Kebangkitan elektoral pada tahun 1990an

Walaupun tidak sepenuhnya meninggalkan ideologi negara Islam, Fadzil Noor menyederhanakan retorik ideologi tersebut. Ia mulai merekrut kader partai dari kalangan profesional dalam upaya untuk mendiversifikasi jajaran kepemimpinan di luar ulama. Pada tahun 1990-an juga terjadi keterlibatan PAS dalam gerakan-gerakan Islam internasional. Abdul Hadi Awang aktif di sejumlah organisasi dan delegasi Islam internasional, dan partai-partai Islam di luar negeri mengirimkan delegasi ke Malaysia untuk mengamati PAS.
Ujian elektoral pertama bagi kepresidenan Fadzil adalah pemilu tahun 1990, yang terjadi dengan latar belakang perpecahan di UMNO yang kemudian membentuk partai oposisi Semangat 46. PAS bergabung dengan Semangat 46 dan dua partai Melayu lainnya di koalisi Angkatan Perpaduan Ummah, dan memenangkan tujuh kursi parlemen. Koalisi baru ini menyingkirkan Barisan Nasional dari kekuasaan di Kelantan, memenangkan semua kursi dewan negara bagian. Nik Abdul Aziz Nik Mat, seorang ulama yang memainkan peran utama dalam pengambilalihan partai tersebut pada tahun 1982, menjadi Ketua Menteri Kelantan, dan akan tetap menjabat hingga pensiun pada tahun 2013. Salah satu tindakan pertama pemerintahan yang dipimpin PAS di Kelantan akan berupaya memperkenalkan hudud, sebuah sistem hukuman pidana untuk pelanggaran Islam tertentu. Langkah tersebut ditinggalkan setelah menjadi jelas bahwa undang-undang tersebut tidak dapat ditegakkan meskipun ada keberatan dari pemerintah federal.
PAS mempertahankan tujuh kursi di parlemen dan pemerintahan Kelantan pada pemilu 1995, sementara semua partai oposisi lainnya kehilangan kekuatan. Pada pemilu berikutnya pada tahun 1999, keadaan di luar PAS telah mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Krisis finansial Asia 1997 membagi pemerintahan Barisan Nasional antara pendukung Perdana Menteri Mahathir Mohamad, dan wakilnya, Anwar Ibrahim. Pemecatan dan penahanan Anwar tanpa pengadilan oleh Mahathir pada tahun 1998 memicu oposisi yang meluas, yang PAS manfaatkan lebih banyak daripada partai oposisi lainnya. Partai tersebut menjalankan kampanye yang canggih pada pemilu 1999, memanfaatkan internet untuk melewati pembatasan publikasi cetak dan berhasil merayu pemilih profesional perkotaan sambil tetap mempertahankan basis dukungan tradisional di pedesaan. Untuk pertama kalinya, PAS bergabung dengan Partai Tindakan Demokratik yang berhaluan kiri-tengah dan sekuler dalam koalisi Barisan Alternatif yang mencakup partai baru Keadilan, yang dibentuk oleh Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar yang kini dipenjara. Hal ini menghasilkan kinerja pemilu PAS terbaik kedua sepanjang masanya sebagai partai politik. Partai tersebut meraih 27 dari 192 kursi parlemen dan meraih kemenangan telak di tingkat negara bagian di Kelantan dan Terengganu.
Sejarah > Meninggalkan Pakatan Harapan dan membentuk koalisi Gagasan Sejahtera

Ketika PAS mengalami penyusutan kursi pada pemilu 2013, PAS mulai menegaskan kembali agenda Islamnya. DAP mengkritik presidennya Abdul Hadi Awang karena mendorong rancangan undang-undang tentang hudud tanpa berkonsultasi dengan mitra oposisinya. Insiden ini menyebabkan DAP mengumumkan pada bulan Maret 2015 bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan pemimpin PAS. Keretakan ini semakin parah setelah kelompok konservatif merebut kepemimpinan PAS, ketika para pemimpin progresif tidak lagi menjabat dalam pemilihan umum partai, yang oleh media digambarkan sebagai tindakan yang sengaja melakukan penyingkiran dan pembersihan, menyebabkan eksodus dan pembentukan Partai Amanah Negara oleh Mohamad Sabu. Partai tersebut menerima usulan dari sayap ulama konservatifnya untuk memutuskan hubungan dengan DAP. Sebagai tanggapan, Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng mengatakan bahwa koalisi Pakatan Rakyat tidak ada lagi akibat pelanggaran terhadap Kerangka Kebijakan Umum koalisi, yang dilanggar oleh PAS dengan sengaja memutuskan hubungan dengan DAP. Koalisi tersebut digantikan oleh Pakatan Harapan, dimana Partai Amanah yang baru dibentuk bergabung sebagai anggota pendiri.
Partai tersebut membentuk Gagasan Sejahtera dengan Partai Ikatan Bangsa Malaysia (IKATAN) pada tahun 2016, dan BERJASA bergabung dengan koalisi tersebut pada tahun yang sama. Koalisi tersebut memasuki pemilihan umum Malaysia 2018 dengan menggunakan logo PAS dan memperebutkan 158 kursi, dengan PAS memperebutkan 155 kursi di antaranya. Saat yang sama, PAS juga membentuk kemitraan strategis dengan Partai Cinta Malaysia (PCM) dan Partai Alternatif Rakyat (PAP). Koalisi ini hanya mampu memenangkan 18 kursi parlemen serta merebut kendali atas negara bagian Terengganu dari BN, yang terakhir kali dikuasai PAS pada tahun 2004, selain mempertahankan kendali atas Kelantan dan menyangkal mayoritas super pemerintahan negara bagian BN di Pahang. Mereka juga berhasil untuk mengambil banyak kursi negara bagian Barisan Nasional di Kedah. Namun, PAS adalah satu-satunya partai yang memenangkan kursi karena BERJASA dan IKATAN tetap tidak terwakili.
Sejarah > Partisipasi unjuk rasa Anti-ICERD 2018

Pada tahun 2018, setelah pengumuman Perdana Menteri Mahathir Mohamad tentang keputusan kabinet Mahathir Ketujuh agar pemerintah "meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia", termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan lima konvensi lainnya yang belum diratifikasi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, UMNO, PAS bersama dengan berbagai organisasi non-pemerintah, menggelar Unjuk Rasa Anti-ICERD yang diadakan di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, untuk memprotes ratifikasi Konvensi tersebut. konvensi-konvensi internasional yang relevan, karena persepsi mereka bahwa instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut bertentangan dengan posisi khusus masyarakat Melayu, Bumiputera dan Islam di negara ini; semuanya tercantum dalam Konstitusi Malaysia.
Sejarah > Kerjasama dengan UMNO dan pembentukan Perikatan Nasional

Pada September 2019, PAS menjalin hubungan kerjasama kembali dengan UMNO dengan membentuk koalisi Muafakat Nasional. Tujuan koalisi tersebut dibentuk adalah untuk mempersatukan suara Melayu Muslim untuk kepentingan elektoral. Kerjasama politik tersebut tidak mencakupi anggota Barisan Nasional lainnya walaupun sudah ada ajakan untuk bermigrasi ke dalam koalisi tersebut. Barisan Nasional tetap beroperasi sebagai koalisi terpisah yang terdiri dari UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Koalisi tersebut memunculkan diri dalam pemilihan-sela Tanjung Piai tahun 2019, dimana wakil presiden PAS Mohd Amar Nik Abdullah menyatakan dukungan PAS terhadap Wee Jeck Seng, kandidat dari koalisi Barisan Nasional dan dukungan tersebut ditegaskan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang. PAS juga menjajaki upaya untuk mengundang BERSATU untuk masuk ke dalam koalisi tersebut.
Pada tanggal 23 Februari 2020, PAS mengadakan pertemuan luar biasa Janda Baik, Pahang bersama UMNO menjelang krisis politik Malaysia 2020-21. Presiden PAS Abdul Hadi Awang termasuk di antara rombongan pemimpin politik oposisi serta anggota pemerintahan yang mengunjungi Yang di-Pertuan Agung untuk membahas pembentukan pemerintahan baru pada tanggal 23 Februari.
Sejarah > Langkah Sheraton dan Krisis Politik Malaysia 2020-22

Pada Februari 2020 Presiden PAS Abdul Hadi Awang bersama dengan Ahmad Zahid Hamidi dan Ismail Sabri Yaakob dari UMNO, Muhyiddin Yassin dari BERSATU, dan sejumlah pembelot dari PKR yang dipimpin oleh Azmin Ali berkumpul di hotel Sheraton Petaling Jaya untuk menginisasi perubahan pemerintahan, sehingga menyebabkan krisis politik dengan merampas mayoritas pemerintahan terpilih Pakatan Harapan di Dewan Rakyat Malaysia ke-14.
Pada tanggal 24 Februari, Mahathir mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri, diikuti dengan penarikan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) serta 11 anggota parlemen PKR yang dipimpin oleh Azmin Ali dari Pakatan Harapan. Hal ini menyebabkan runtuhnya pemerintahan karena tiga partai tersisa, DAP, PKR, dan Amanah tidak memiliki cukup kursi untuk mendapatkan mayoritas. PAS bersama UMNO menyatakan dukungannya terhadap Mahathir untuk tetap menjadi perdana menteri. Keesokan harinya pada tanggal 25 Februari, UMNO dan PAS mengungkapkan bahwa mereka menarik dukungannya terhadap Mahathir dan meminta bahwa Dewan Rakyat harus dibubarkan. Diberitakan sebelumnya bahwa ketika semua faksi politik menyuarakan dukungan mereka terhadap Mahathir, ia bermaksud membentuk "pemerintahan persatuan", yang tidak disetujui oleh kedua partai. Sekretaris Jenderal UMNO Annuar Musa mengatakan dasar negosiasi dengan Mahathir adalah UMNO dan PAS akan memberikan dukungan mereka untuk membentuk koalisi alternatif tanpa DAP. Oleh karena itu, baik PAS maupun UMNO malah mengumumkan dukungannya terhadap pemilu cepat.
Pada tanggal 28 Februari, PAS kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dukungan mereka terhadap presiden BERSATU, Muhyiddin Yassin untuk ditunjuk sebagai Perdana Menteri ke-8, dan setiap anggota parlemen Muafakat Nasional juga menandatangani deklarasi undang-undang untuk mendukung Muhyiddin. Keesokan harinya, Presiden BERSATU Muhyiddin Yassin dan sekutunya termasuk para pemimpin partai dari UMNO, PAS, Gabungan Partai Sarawak (GPS), Parti Bersatu Rakyat Sabah, dan Partai Solidaritas Tanah Air mengadakan audiensi dengan Agong untuk membahas pembentukan pemerintahan. Ia mengumumkan bahwa koalisinya yang terdiri dari BERSATU, UMNO, PAS, PBRS, GPS, dan STAR akan disebut Perikatan Nasional dan mengeklaim bahwa pemerintahan yang akan dibentuk tersebut memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat untuk memilih Perdana Menteri dan membentuk pemerintahan sendiri. Di Kabinet Muhyiddin yang dibentuk pada 10 Maret 2020, 3 anggota parlemen PAS diangkat menjadi menteri dan 5 anggota parlemen PAS diangkat sebagai wakil menteri. Kabinet yang dipimpin Muhyiddin Yassin hanya bertahan sampai 17 Agustus 2021.
Setelah mundurnya Muhyiddin Yassin, PAS mendukung Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri bersama dengan UMNO dan BERSATU. Dalam kabinet baru yang dibentuk oleh Ismail Sabri, PAS tetap mempertahankan 3 menteri dan 5 wakil menteri di dalam kabinet tersebut.
Ideologi

Menurut Farish A. Noor, seorang akademikus yang menulis sejarah lengkap Partai Islam Se-Malaysia:
Sejak PAS dibentuk pada bulan November 1951, tujuan jangka panjang pembentukan negara Islam di Malaysia telah menjadi mercusuar yang mendorong generasi pemimpin dan anggota PAS untuk terus maju. Yang berubah adalah makna dan isi penanda 'Negara Islam'
Dari waktu ke waktu, upaya PAS untuk mendirikan "negara Islam" melibatkan upaya untuk membuat undang-undang hudud—sistem peradilan pidana Islam—di negara bagian yang dikuasainya. Hukum seperti itu akan berlaku bagi seluruh umat Islam dan tidak berlaku bagi non-Muslim. Dewan negara bagian yang didominasi PAS di Kelantan dan Terengganu mengesahkan undang-undang hudud masing-masing pada awal tahun 1990an dan awal tahun 2000an, meskipun keduanya tidak pernah diterapkan karena adanya tentangan dari pemerintah federal. PAS kembali menerapkan undang-undang hudud setelah pemilu tahun 2013, yang menandakan bahwa mereka akan mengajukan rancangan undang-undang di Parlemen federal agar undang-undang tersebut, yang masih tercantum dalam undang-undang di Kelantan, dapat ditegakkan. RUU tersebut memerlukan dua pertiga mayoritas di Parlemen karena melibatkan amandemen konstitusi.
Setelah kekalahan PAS dalam pemilu tahun 2004, partai tersebut berupaya memperluas kebijakannya di luar Islamisme. Antara lain, partai tersebut fokus pada seruan peningkatan kebebasan sipil dan hubungan ras. Namun, perubahan kebijakan ini terbukti kontroversial di dalam partai; Kelompok konservatif menganggap hal ini sebagai bagian dari melemahnya komitmen PAS terhadap negara Islam.
Ketika PAS dikalahkan di Terengganu, penegakan aturan berpakaian bagi perempuan dikurangi. Pemerintah negara bagian PAS di Kelantan melarang teater tari tradisional Melayu, melarang iklan yang menggambarkan perempuan yang tidak berpakaian lengkap, dan mewajibkan penggunaan jilbab, meskipun mereka mengizinkan bioskop dan konser yang dipisahkan berdasarkan gender. Beberapa badan yang dikendalikan pemerintah menekan non-Muslim untuk juga mengenakan jilbab, dan semua mahasiswa Universitas Islam Internasional Malaysia dan petugas wanita di Kepolisian Kerajaan Malaysia diwajibkan mengenakan jilbab dalam upacara-upacara publik.
Partai PAS menginginkan hukuman mati diberlakukan bagi umat Islam yang mencoba pindah agama, sebagai bagian dari keinginan utama mereka untuk mengubah Malaysia menjadi negara Islam. Partai ini juga menentang gelombang penganiayaan Anti-Syiah yang didukung pemerintah.
Hubungan Internasional > Ikhwanul Muslimin

PAS juga memelihara hubungan pribadi dan ideologis yang erat dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Hubungan partai tersebut dengan Ikhwanul Muslimin dimulai pada tahun 1940-an ketika para pendiri PAS mengenal ide dan ajaran Ikhwanul Muslimin saat mereka belajar di Kairo pada tahun 1940-an. Menurut Wan Saiful Wan Jan dari lembaga think tank Institute for Democracy and Economic Affairs, Ikhwanul Muslimin menganggap PAS sebagai model partai politik Muslim yang sukses; karena PAS terus memerintah negara bagian Kelantan sejak tahun 1990. Perwakilan PAS sering diundang ke acara ceramah Ikhwanul Muslimin di luar negeri. Pada tahun 2012, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berbicara bersama ulama Ikhwanul Muslimin Sheikh Yusuf al-Qaradawi di sebuah acara ceramah di London. Pada tahun yang sama, perwakilan PAS bertemu dengan pemimpin Ikhwanul Muslimin Sheikh Mahdi Akif dan Dr Muhammad Badie di Kairo.
Menurut Müller, generasi pemimpin PAS saat ini, Kepemimpinan Ulama (Kepimpinan Ulama) juga dipengaruhi oleh ideologi Ikhwanul Muslimin saat belajar di Mesir, Arab Saudi, dan India pada tahun 1980-an. Metode pendidikan Islam (tarbiyah) yang diilhami oleh Ikhwanul Muslimin dan kelompok belajar reguler (usrah/halaqah) diperkenalkan secara sistematis sementara jaringan dibangun dengan partai politik dan gerakan Muslim di luar negeri. Pada bulan April 2014, Awang mengkritik pemerintah Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab karena menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Pada bulan Januari 2016, mantan pemimpin PAS Mujahid Yusof Rawa mengklaim bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap PAS hanya sebatas berbagi pandangan organisasi tentang peran Islam dalam masyarakat. Rawa juga mengklaim bahwa kelompok Muslim lokal lainnya seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM; Gerakan Pemuda Muslim Malaysia) dan IKRAM juga bersimpati kepada Ikhwanul Muslimin.
Hubungan Internasional > Partai Keadilan Sejahtera

Presiden PAS, Abdul Hadi Awang beserta Syed Azman bin Syed Ahmad Nawawi (Ketua Internasional), Ahmad Samsuri bin Mokhtar (Sekretaris Politik Presiden), dan Mohammad Faiz bin Md Nawi (Sekretaris Internasional) berkunjung ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 19 Desember 2013. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden PKS, Anis Matta beserta para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Dalam pertemuan ini kedua partai saling bertukar pengalaman mengenai koalisi atau kerja sama politik yang dilakukan sebagai sesama partai politik berbasis Islam. Pada 8 Januari 2019, Presiden PAS bersama AJK PAS Pusat, Khairuddin Aman Razali berkunjung ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat di Bandung. Kunjungan ini bertujuan mempererat silaturahmi dan bertukar fikiran mengenai perjalanan politik kedua-dua parti Islam di negara masing-masing. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Hadi Awang juga menegaskan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pilihan PKS, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam pemilihan umum Indonesia 2019.
Hubungan Internasional > Partai Saadah

Hubungan PAS dan Parti Saadah dari Turki diperkuat dengan pertemuan Presiden PAS, Abdul Hadi Awang dengan Presiden Partai Saadet, Temel Karamollaoğlu di Kantor Partai Saadat di Ankara, untuk membahas tantangan dan peran partai politik Islam di Malaysia. dan Turki pada November 2018. Presiden Karamollaoğlu juga memberikan pernyataan apresiasi khusus kepada Presiden PAS, Abdul Hadi Awang atas penunjukannya sebagai Duta Besar Khusus Perdana Menteri Malaysia untuk Timur Tengah. Perwakilan Partai Saadet juga diundang untuk menghadiri pertemuan PAS dan menyampaikan pidato, termasuk Fatih Aydın pada Pertemuan Tahunan PAS 2016.
Kontroversi > Insiden parade milisi

Polisi Terengganu telah mengumumkan penyelidikan terhadap parade kontroversial yang diselenggarakan oleh kelompok Pemuda PAS setempat, yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2023. Polisi awalnya diberitahu tentang pawai tersebut, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa beberapa pendukung akan membawa replika senjata, menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok tertentu. DCP Datuk Rohaimi Md Isa, kepala polisi, telah menyatakan bahwa penyelidikan awal akan dilakukan untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan selama acara tersebut, dan tindakan yang tepat akan diambil. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan anggota Pemuda PAS Terengganu mengenakan pakaian perang Islam abad pertengahan dan memegang pedang, tombak, dan perisai palsu. Pawai tersebut dilaporkan sebagai bagian dari pertemuan dua hari yang disebut "Himpunan Pemuda Islam Terengganu" (Himpit), yang diadakan di sebuah resor di Setiu, Terengganu. Menteri Agama Datuk Dr. Mohd Na’im Mokhtar mengkritik parade tersebut, dengan menyatakan bahwa parade tersebut menampilkan gambaran Islam yang tidak pantas, dan menekankan pentingnya mempromosikan perdamaian dan persatuan dalam masyarakat. Dia juga meminta pihak berwenang untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum. Foto-foto di media sosial juga menggambarkan sebuah truk pickup membawa pedang palsu berukuran besar, dengan para pemuda yang mengenakan kostum militan berdiri di atas bak kargo saat truk tersebut sedang bergerak.
Kontroversi > Amandemen hukum Syariah Kelantan yang tidak konstitusional

Sisters in Islam telah mengkritik PAS karena pemberlakuan Syariah yang inkonstitusional pada pembaruan hukum syariah KUHP Kelantan baru-baru ini termasuk:
mencoba keluar dari Islam
distorsi terhadap ajaran Islam
tidak menghormati bulan Ramadhan
menghancurkan rumah ibadah
tidak mematuhi orang tua
tato
menjalani operasi plastik.
Hal ini memicu kontroversi lain dimana hukumannya termasuk hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun dan denda hingga RM5.000 atau enam pukulan tongkat, dan hukuman tersebut dikategorikan dalam ta'zir (kejahatan dengan hukuman diskresi). dan tidak berdasarkan hudud (KUHP Islam).