stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Debat kepresidenan Indonesia 2024
Debat keempat

| Debat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024> Debat keempat |
| --- | --- |
Penyelenggara: KPU RI
Tanggal: 21 Januari 2024 (2024-01-21)
Durasi: 150 menit
Tempat: Jakarta Convention Center, Jakarta
Rekaman: KPU RI SCTV MetroTV
Moderator: Retno Pinasti Zilvia Iskandar
Transkrip: Kumparan.com Meemo
Cek fakta: CNN Indonesia Tirto.id Kompas.com Narasi Newsroom
Debat keempat pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Mengusung konsep town-hall meeting yang dimodifikasi, debat ini akan diikuti oleh calon wakil presiden dengan format diskusi yang serupa pada debat-debat sebelumnya. Tema yang dibawa pada debat kali ini yaitu Pembangunan berkelanjutan, Sumber daya alam, Lingkungan, Energi, Pangan, Agraria, dan Masyarakat adat dan Desa. Pada debat sebelumnya moderator selalu berpasangan pria dan wanita, namun pada kali ini, dua wanita yaitu pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV Retno Pinasti dan news anchor MetroTV Zilvia Iskandar ditunjuk sebagai moderator pada gelar debat keempat.
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dengan kemeja putih namun pada debat keempat ada yang berbeda yaitu tanpa jas hitam. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kompak memakai kemeja berwarna biru muda sama dari debat-debat sebelumnya khas warna pasangan mereka, Prabowo terlihat melapisi kemeja biru mudanya dengan jas berwarna biru tua. Sedangkan Gibran tampak mengenakan baju berwarna biru dengan gambar mirip lambang pada bendera kelompok Topi Jerami "One Piece" di dada kirinya. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dengan mengenakan terlihat mengenakan baju anak gunung kostum yang khusus dirancang dan disesuaikan tema lingkungan, Di sesi awal, Ganjar-Mahfud mengenakan kemeja lengan panjang warna hijau lengkap dengan scraft berwarna cream, dan di bagian dada kiri bertuliskan slogan Sat Set dan Nomor 3 di dada kanan. Pada saat konferensi pers, Ganjar-Mahfud akan memakai kemeja hijau dipadu rompi bertuliskan slogan Sat-Set di dada kiri, dan Nomor 3 di dada kanan. Debat kali ini adalah debat antara calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.
Pada debat keempat ini para calon wakil presiden saling serang soal food estate, hilirisasi nikel hingga perampasan wilayah adat, dari mulai soal pencabutan IUP tambang yang banyak mafianya, nikel, lithium-ion dan lithium phospat, pajak karbon dan energi terbarukan, reformasi agraria, pembagunan desa, hak adat masyarakat dan lain lain. Bahkan yang menarik pada debat keempat adalah munculnya nama Thomas Lembong yang disebut oleh Gibran menanggapi catatan Muhaimin, dan istilah "Greenflation" pada saat Gibran bertanya pada Mahfud MD, dan gimik Gibran yang mencari jawaban dari Mahfud MD.
Fauzi Bahar

| Fauzi Bahar |
| --- | --- |

 
Wali Kota Padang ke-12
Masa jabatan 18 Februari 2004 – 18 Februari 2014
Wakil: Yusman Kasim (2004–2009)  Mahyeldi Ansharullah (2009–2014)
Pendahulu Zuiyen Rais  O.S. Yerli Asir (plt.)Pengganti Erizal Agus (plt.) Mahyeldi Ansharullah
 
Informasi pribadi
Lahir: 16 Agustus 1962 (umur 62) Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Partai politik: PAN (2004–2016) NasDem (2016–sekarang)
Suami/istri: Mutiawati
Anak: 3
Kerabat: Mohammad Ichlas El Qudsi (keponakan)
Almamater: Universitas Negeri Padang Universitas Indonesia
Karier militer
Dinas/cabang:  TNI Angkatan Laut
Masa dinas: 1987–2003
Pangkat:  Letnan Kolonel
NRP: 10549/P
Satuan: Korps Pelaut


Sunting kotak info • L • B
 
Fauzi Bahar  (lahir 16 Agustus 1962
) adalah seorang politikus Partai NasDem, pensiunan perwira militer dan dosen Indonesia. Ia menjabat Wali Kota Padang dua periode antara 2004 hingga 2014. Fauzi terpilih pertama kali menjadi wali kota pada tahun 2003 melalui sistem perwakilan di DPRD Kota Padang. Pada tahun 2008, ia terpilih kembali sebagai wali kota Padang dalam pemilihan langsung pertama oleh rakyat.
Latar belakang dan pendidikan

Fauzi dilahirkan di Ikua Koto, Koto Tangah, Kota Padang (ketika itu masih dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman hingga perluasan daerah kota tahun 1980), pada 16 Agustus 1962. Fauzi merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Baharudin Amin, lebih dikenal dengan sebutan Wali Bahar, karena pernah menjabat sebagai wali nagari (kepala desa) pada zamannya dulu. Ibunya bernama Nurjanah Umar, seorang guru agama sekolah dasar di Ikur Koto yang juga aktivis Muhammadiyah. Salah satu kakaknya, Fakhri Bahar, menjabat Anggota DPRD Kota Padang periode 2014–2019 dari PAN. Sementara adiknya, Kolonel Laut Fahmi Bahar adalah perwira yang pernah menjabat Komandan Polisi Militer (Danpom) Komando Armada I TNI Angkatan Laut.
Fauzi menamatkan pendidikan di SD Negeri 03 Ikur Koto, Padang (1975), SMP Negeri Tabing Padang (1979), dan SMA Negeri Simpang Empat Pasaman (1982). Ia meraih gelar doktorandus dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang (FPOK IKIP Padang, kini FIK Universitas Negeri Padang) pada 1986. Ia meraih gelar magister sains dari Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (PSIL UI) pada 2002. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Padang pada 2010.
Fauzi sejak muda sudah aktif di sejumlah kegiatan. Ia pernah menjadi pelatih silat di perguruan Pat Ban Bu di Ikua Koto. Ia juga pernah terpilih menjadi Ketua Pemuda Ikua Koto. Saat masih jadi mahasiswa, Fauzi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler Resimen Mahasiswa (Menwa), dan menjadi komandan.
Fauzi masuk TNI melalui jalur wajib militer (wamil). Sebelumnya, ia sempat ikut tes Akabri namun gagal.
Karier militer

Fauzi Bahar memulai karier militer sebagai Kepala Sub Direktorat Jasmani dan Rekreasi pada Dinas Perawatan Personil TNI Angkatan Laut (Kasubditjasrek Watpersal) Markas Besar TNI Angkatan Laut pada 15 April 1987. Berturut-turut, ia menjadi Kepala Urusan Jasmani dan Rekreasi (Kaur Jasrek) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ujungpandang pada Komando Armada Timur (Koarmatim) pada 1 April 1988 dan Kaur Minpers Lanal Ujungpandang Koarmatim pada 1 April 1989.
Pada 19 Februari 1991, Fauzi menjadi Kasijasrek pada Dismin Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Berturut-turut, ia menjadi Paban Watpers Spers Kolinlamil pada 31 Maret 1995 dan
Pasiminpers Satuan Pasukan Katak (Sapaska) Komando Armada Barat (Koarmabar) pada 23 Maret 1996. Ia menjadi Pasimin Satpaska Koarmabar pada 20 Mei 1999. Ia mengakhiri karier militer sebagai Perwira Menengah Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Pamen Dispotmar AL) pada 2000–2003.
Karier politik > Wali Kota Padang

Foto resmi Fauzi Bahar pada masa jabatan pertama dan kedua
Sebelum terpilih menjadi wali kota Padang melalui sistem perwakilan di DPRD Kota Padang pada 2004 lalu, Fauzi merupakan perwira TNI AL dengan pangkat Mayor.
Pada peluncuran biografi 50 Tahun Fauzi Bahar, Mengabdi Dalam Guncangan Bencana 2012, Irwan Prayitno menilai meskipun Fauzi Bahar tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang agama, tetapi ia adalah sosok dan pemimpin yang peduli terhadap agama Islam. Fauzi menggulirkan sejumlah progam seperti asmaul husna, mewajibkan siswi muslim memakai jilbab, pemberdayaan potensi zakat umat, perang dengan segala bentuk maksiat dan judi toto gelap,  beras genggam, pesantren ramadan, didikan subuh/subuh mubarakah, pemberdayaan majelis taklim/kelompok pengajian, dan lain-lain.
Pada 23 April 2008, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengadakan kegiatan pembacaan Asmaul Husna secara serentak oleh 16.800 pelajar SLTP dan SLTA dari 168 sekolah di Kota Padang. Pada 23 April 2009, Pemko Padang mengadakan kegiatan pembacaan juz amma yang diikuti oleh 25.500 peserta dari pelajar SD/MI se-Kota Padang. Dua kegiatan ini mendapatkan penghargaan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Karier politik > Pemilihan umum gubernur Sumatera Barat

Fauzi Bahar pernah maju dalam dua kali pemilihan umum gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Pada pemilihan umum 2010, ia maju sebagai calon gubernur menggandeng mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Yohannes Dahlan. Mereka diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Diikuti oleh lima pasang kandidat, pasangan Fauzi Bahar–Yohannes Dahlan memperoleh peringkat keempat suara sah dan tidak berhasil terpilih.
Pada pemilihan umum 2015, Fauzi maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat petahana Muslim Kasim. Pasangan ini diusung oleh empat partai, yaitu Nasdem, PDI Perjuangan, PAN, dan Hanura. Mereka juga didukung lima partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Demokrat, PKB, PPP dan PBB. Mereka kalah dari gubernur petahana Irwan Prayitno dan memperoleh 41,38% suara sah.
Karier politik > Pemilihan umum gubernur Kepulauan Riau

Fauzi sempat ingin maju sebagai bakal calon wakil gubernur Kepulauan Riau pada 2018, tetapi tidak berhasil. Ia kembali ingin maju sebagai calom wakil gubernur pada pemilihan umum Gubernur Kepulauan Riau 2020, tetapi tidak berhasil mencari pasangan.
Karier politik > Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 dan 2024

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 dan 2024, Fauzi Bahar maju sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I dari Partai NasDem. Akan tetapi, ia tidak terpilih.
Karier akademik

Fauzi Bahar memulai karier akademik sebagai dosen Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia sejak 2016 hingga 2023.
Kontroversi

"Kurang ajar! Anjing-anjing semuanya!"
Pada 17 Februari 2014, atau hari terakhir masa jabatan Fauzi Bahar sebagai wali kota, sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat menolak investasi Lippo Group di Kota Padang. Berpidato di rumah dinasnya, Fauzi Bahar mengecam dan menuding Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai dalang terjadinya aksi yang kemudian berpindah tempat ke rumah dinasnya. Sesudah mengakhiri pidatonya dan berjalan ke bawah panggung, ia mengucapkan kata-kata kasar yang videonya diunggah ke media sosial YouTube sehingga viral. Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal memprotes sikap tidak terpuji Fauzi Bahar itu dan meminta Fauzi Bahar memohon maaf kepada Irwan Prayitno.
Kehidupan pribadi

Fauzi mempersunting Dra. Hj. Mutiawati, wanita kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang merupakan adik kelasnya di IKIP Padang (UNP) pada tanggal 5 November 1989. Mereka dikaruniai tiga orang anak, masing-masing M. Fautiaz Fauzi, Muhamad Faugi, dan Faziwa Tiara Salsabila. Fautiaz adalah lulusan S-1 Manajemen Universitas Indonesia yang pada Pemilu 2019 maju menjadi calon Anggota DPRD Kota Padang dari Partai NasDem, tetapi tidak terpilih. Fautiaz maju kembali pada 2024 sebagai calon Anggota DPRD Kota Padang dari Partai NasDem dan berhasil terpilih. Faugi adalah lulusan S-1 Manajemen Teknologi Universiti Utara Malaysia yang mengikuti jejak ayahnya sebagai perwira TNI Angkatan Laut. Sementara, Faziwa saat ini menjadi mahasiswa S-1 manajemen di Universitas Baiturrahmah.
Karier organisasi

Fauzi Bahar aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat periode 2021–2026, dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam (PB PGAI) Sumatera Barat periode 2021–2026.
Penghargaan

Sepanjang kariernya, Fauzi Bahar telah menerima beberapa penghargaan di antaranya, Meteorology Award dari Presiden Republik Indonesia pada 2007, Satya Lencana Akutila dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2009, Satya Lencana Pembangunan Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia pada 2011, Penghargaan Pin Emas Bidang Kemasyarakatan dari Pemerintah Kota Padang pada 2021, dan Gelar Profesor dari ASEAN University International Malaysia pada 2024.
Gelar

Ia mendapat gelar Datuak Nan Sati.
Pranala luar

(Indonesia) Blog Fauzi Bahar Diarsipkan 2022-03-10 di Wayback Machine.
(Indonesia) Situs resmi Fauzi Bahar Diarsipkan 2014-04-06 di Wayback Machine.
| Jabatan politik  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Drs. H. Zuiyen Rais, M.S | Wali kota Padang 2004—2014 | Diteruskan oleh: Erizal Agus (Plt.) Mahyeldi Ansharullah |
| l b Wali Kota Padang |
| --- | --- |
 W.M. Ouwerkerk (1928–1940) · Dirk Kapteijn (1940–1942) · Abdoel Madjid Usman (1942–1943) · Abubakar Jaar (1945–1946) · Bagindo Azizchan (1946–1947) · Said Rasjad (1947) · Abdoel Hakim (1947–1949) · Rasidin (1949–1956) · Bachtiar Datuk Pado Panghulu (1956–1958) ·  Z. A. St. Pangeran (1958–1966) · Azhari (1966–1967) · Akhirul Yahya (1967–1971) · Hasan Basri Durin (1971–1983) · Syahrul Ujud (1983–1993) · Zuiyen Rais (1993–2003) · O.S. Yerli Asir (2003–2004, Pj. Wali Kota) · Fauzi Bahar (2004–2014) · Erizal Agus (2014, Pj. Wali Kota) · Mahyeldi (2014–2021) · Hendri Septa (2021–2024) · Andree Algamar (2024–2025, Pj. Wali Kota) · Fadly Amran (2025–Petahana)
Peserta pemilihan umum gubernur Sumatera Barat 2015. Dari kiri ke kanan: Muslim Kasim, Fauzi Bahar, Irwan Prayitno, dan Nasrul Abit
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

| Badan Pemeriksa Keuangan   Republik Indonesia |
| --- | --- |

Didirikan: 1 Januari 1947; 78 tahun lalu (1947-01-01)
Dasar hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alokasi APBN: Rp.4.909.506.666.000 (APBN 2024) Rp6,15 triliun (2025) Rp1,38 triliun (Efisiensi) Rp4,77 triliun (APBN 2025)
Lokasi: Jakarta
Pimpinan / Anggota
Ketua: Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Wakil Ketua: Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE., CPS., CRMP.
Anggota I: Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., CIISA., ChFA.
Anggota II: Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA..
Anggota III: Dr. Akhsanul Khaq, Ak., M.B.A., MBA., CPA., CSFA.
Anggota IV: Haerul Saleh, SH., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA., CFrA..
Anggota V: Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., C.F.E.
Anggota VI: Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P.
Anggota VII: Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., CertDA., CIAE., CFrA., CIISA., CSFA.
Sistem Pemilihan Anggota
Dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
Pelaksana BPK
Sekretaris Jenderal: Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak. , CPA, CSFA
Situs Web
https://www.bpk.go.id/
l b 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
Tugas dan Wewenang > Tugas

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Tugas dan Wewenang > Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
membina jabatan fungsional Pemeriksa;
memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
Keanggotaan

Artikel utama: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
Keanggotaan > Syarat Keanggotaan

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
warga negara Indonesia;
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
berdomisili di Indonesia;
memiliki integritas moral dan kejujuran;
setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
sehat jasmani dan rohani;
paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Daftar anggota > Periode 1998–2004

Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, sebagai Ketua merangkap Anggota;
Drs. Bambang Triadji, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
Laksamana Muda TNI (Purn) I Gde Artjana, S.IP, sebagai Anggota;
Drs. H. Bambang Wahyudi, MM, sebagai Anggota;
Drs. H. M. Mukrom As’ad, Ak, sebagai Anggota;
Drs. H. Amrin Siregar, Ak, sebagai Anggota;
Sugiarto, S.H., sebagai Anggota.
Daftar anggota > Periode 2004–2009

Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (Ketua)
H. Abdullah Zainie, S.H. (Wakil Ketua)
Drs. Imran, Ak.
I Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
Hasan Bisri, S.E.
Drs. Baharuddin Aritonang
Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri
Daftar anggota > Periode 2009–2014 > Jilid I

Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua)
Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Wakil Ketua)
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
Hasan Bisri, SE, MM (Anggota III)
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
Drs. T. Muhammad Nurlif (Anggota VII)
Daftar anggota > Periode 2009–2014 > Jilid II

Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua periode 26 Oktober 2009 – 21 April 2014)
Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua)
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III)
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
Bahrullah Akbar, Drs. (Anggota VII)
Daftar anggota > Periode 2009–2014 > Jilid III

Dr. H. Rizal Djalil (Ketua periode 28 April 2014 - 15 Oktober 2014)
Hasan Bisri, S.E., M.M. (Wakil Ketua)
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota III)
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. (Anggota VII)
Daftar anggota > Periode 2014–2019 > Jilid I

Pada tanggal 16 Oktober 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota BPK periode 2014 - 2019 yakni Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2009-2014 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A (Periode 2014 - 2019) - Ketua
Drs. Sapto Amal Damandari,Ak., C.P.A. (Periode 2012 - 2017) - Wakil Ketua
Dr. Agung Firman Sampurna,S.E., M.Si. (Periode 2012 - 2017) - Anggota I
Agus Joko Pramono,M.Acc., Ak. (Periode 2013 - 2018) - Anggota II
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi (Periode 2014 - 2019) - Anggota III
Dr. H. Rizal Djalil (Periode 2014 - 2019) - Anggota IV
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Periode 2014 - 2019) - Anggota V
Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. (Periode 2011 - 2016) - Anggota VI
Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2014 - 2019) - Anggota VII
Daftar anggota > Periode 2014–2019 > Jilid II

Dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna, berakhir masa jabatannya pada 18 April 2017. Setelah diadakan pemilihan oleh DPR, disahkan sebagai penggantinya adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun.
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA - Ketua
Dr. Bahrullah Akbar,B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. - Wakil Ketua
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. - Anggota I
Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. - Anggota II
Prof. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., M.B.A., CSFA - Anggota III
Dr. H. Rizal Djalil - Anggota IV
Ir. Isma Yatun, M.T. - Anggota V
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. - Anggota VI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi - Anggota VII
Daftar anggota > Periode 2019–2024 > Jilid I

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota baru BPK periode 2019 - 2024 yakni Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2014–2019 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:
Dr. Agung Firman Sampurna,S.E, M.Si, CSFA (Periode 2019–sekarang) sebagai Ketua
Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc, Ak, CA, CPA, CSFA (Periode 2018–sekarang) - Wakil Ketua
Dr. Hendra Susanto, M.Eng, M.H, CSFA, CFrA (Periode 2019–sekarang) - Anggota I
Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota II
Prof. Dr. Achsanul Qosasi, SE, MM, MBA, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota III
Dr. Ir. Isma Yatun, M.T, CSFA (Periode 2017– sekarang) - Anggota IV
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, CPA, CSFA (Periode 2016–2021) - Anggota V
Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D, CSFA (Periode 2019–2021) - Anggota VI
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA (Periode 2019–sekarang) - Anggota VII