Insiden 26 Februari
Tanggapan pemerintah dan penindasan pemberontakan > Proklamasi Menteri Perang dan pengakuan de facto

Dewan Militer Tertinggi (SMC) mengadakan pertemuan tidak resmi pada sore hari, dihadiri oleh sejumlah perwira lainnya termasuk Kashii, Yamashita, Kawashima dan Hajime Sugiyama, Wakil Kepala Staf. Meskipun SMC merupakan bagian bergengsi dari IJA, hanya memiliki sedikit fungsi di masa damai dan karena telah menjadi badan di mana perwira tinggi dapat diangkat tanpa benar-benar memberi mereka kekuasaan. Untuk alasan ini, pada tahun 1936 sejumlah jenderal Kōdō-ha, termasuk Araki dan Mazaki, telah menjadi anggotanya.
Otoritas pertemuan ini diperdebatkan; tidak diadakan oleh Kaisar, dan Sugiyama berpendapat bahwa pertemuan tidak memiliki otoritas. Araki membalas bahwa tetua tentara memiliki kewajiban moral untuk menyelesaikan situasi tersebut. Anggota Kōdō-ha dan pendukungnya menguasai mayoritas dewan.
Terlepas dari perintah Kaisar kepada Kawashima agar pemberontakan ditekan, Araki mengusulkan agar sebuah pesan disusun untuk para pemberontak. Pesan ini, yang kemudian dikenal sebagai Proklamasi Menteri Perang, telah menjadi titik kontroversi (dikeluarkan atas nama Kawashima karena pertemuan SMC tidak resmi). Araki dan peserta lainnya kemudian berargumen bahwa hal itu dimaksudkan untuk membujuk para petugas agar menyerah. Yang lain menafsirkannya sebagai dukungan terhadap pemberontakan.
Proklamasi itu berbunyi:
Tujuan tindakan Anda telah dilaporkan kepada Yang Mulia.
Kami menyadari bahwa motif Anda didasarkan pada keinginan tulus untuk mengklarifikasi politik nasional.
Kondisi politik nasional saat ini (termasuk pencemarannya) adalah hal yang sangat disesalkan bagi kami.
Semua Penasihat Perang Tertinggi telah sepakat untuk bersatu dan bergerak maju sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.
Di luar ini semua tergantung kehendak Yang Mulia.
Setelah disetujui, Yamashita menyampaikan pesan tersebut kepada para pemberontak di Kementerian Perang, mereka senang tetapi agak bingung dengan ketidakjelasannya. Beberapa petugas kemudian bersaksi bahwa Yamashita mengklaim bahwa Kaisar telah menyetujui pesan tersebut, tetapi Yamashita membantahnya.
Titik kontroversi lainnya adalah kata-kata proklamasi. Meskipun teks di atas mencatat bahwa motif para pemberontak diketahui, versi lain dari teks tersebut disebarkan oleh Kashii (kemungkinan atas instruksi Kawashima) tidak lama setelah pukul 15:30 ke unit militer di Tokyo. Versi ini mengakui tindakan para pemberontak daripada motif mereka. Perbedaan lantas dikaitkan dengan manipulasi teks Kōdō-ha setelah fakta. Araki, Yamashita, dan lainnya mengklaim bahwa apa yang dibagikan Kashii adalah draf proklamasi sebelumnya yang belum selesai.
Dua perkembangan lain memperdalam kesan para perwira pemberontak bahwa pemberontakan mereka telah berhasil. Pada pukul 15:00, sesaat sebelum pesan Menteri Perang dirilis, Kashii, yang bertindak sebagai komandan garnisun Tokyo, memerintahkan keadaan "darurat masa perang" (戦時警備code: ja is deprecated , senji keibi) di wilayah operasi Divisi 1 (termasuk wilayah yang diduduki oleh pasukan pemberontak). Berdampak secara resmi menempatkan pasukan pemberontak dalam rantai komando di bawah Resimen Infantri ke-3 Letnan Jenderal Takeo Hori. Hori menempatkan mereka di bawah Kolonel Satoshi Kofuji dan menugaskan mereka untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah mereka. Dengan demikian, para perwira pemberontak tidak lagi bertindak melawan hukum dengan menduduki jabatannya. Seperti Proklamasi Menteri Perang sebelumnya, perintah ini kemudian dibenarkan sebagai upaya meyakinkan para perwira pemberontak untuk mengakhiri pendudukan mereka. Namun, para petugas didorong oleh tindakan tersebut dan yakin bahwa mereka berada di ambang kesuksesan.
Perkembangan positif kedua adalah deklarasi darurat militer. Kabinet awalnya menentang tindakan ini, karena dikhawatirkan akan digunakan untuk memaksakan aturan militer (seperti yang diharapkan para perwira muda), tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyetujuinya setelah Kawashima bersikeras bahwa pemberontakan perlu diselesaikan. Dewan Penasihat setuju, dan dekrit tersebut ditandatangani oleh Kaisar pada pukul 01:20 tanggal 27. Kashii diangkat menjadi kepala Markas Darurat Militer. Dalam perintah pertamanya, yang dikeluarkan pagi itu, dia memerintahkan pasukan pemberontak untuk memberlakukan darurat militer di daerah Kōjimachi (yang mereka duduki.)