stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Puti

Puti adalah nama kecil, panggilan atau gelar yang kadang bisa ditemukan pada perempuan yang masih berdarah bangsawan Minangkabau baik darah raja maupun darah datuk yang ada pada mereka, murni ataupun campuran. Namun ini lebih sebagai panggilan ataupun gelar ciri khas adat Minangkabau, dan belum terdapat adanya keterangan jelas bahwa "puti" adalah gelar perempuan bangsawan yang muncul dari sistem monarki. Dan hal itu juga diperkuat bahwa tidak ada dalam adat Minangkabau suatu kedudukan yang melebihi kedudukan seorang pangulu ataupun datuak.
Selain itu, juga dikarenakan bahwa panggilan "puti" juga digunakan untuk ditujukan pada anak perempuan yang masih dalam didikan orangtuanya. Seperti halnya "sutan" yang pada dasarnya bukanlah gelar laki-laki bangsawan yang sering disalahpahami oleh kalangan orang Minang itu sendiri dengan menganggap sama istilahnya dengan sultan, "puti" tidak juga bisa dikatakan sebagai gelar perempuan yang diterapkan secara sistem bangsawan karena tidak ada rujukan valid yang menyebutkan demikian.
Etimologi

Istilah "puti" merujuk pada istilah "putri" (princess) dalam budaya Melayu walaupun tidak ada kejelasan mengenai itu. Kadang-kadang digabungkan dengan kata reno dan tuan sehingga menjadi Puti Reno (dianggap sebagai sebutan "Putri Ratna" atau "Putri Rekna") dan Tuan Puti (panggilan ini juga tidak terdengar dalam budaya Minangkabau). Dalam Kerajaan Pagaruyung, perempuan bangsawan bergelar "puti" tersebut juga merupakan tokoh terkemuka yang secara praktiknya menjalani adat Minangkabau yang berciri khas Lareh Koto Piliang dan berada pada kalangan pemegang pucuk kepemimpinan yang membawahi masyarakat Minangkabau, sehingga secara spontan dianggap bahwa panggilan atau gelar "puti" merupakan gelar perempuan bangsawan di Minangkabau. Secara teknis, Lareh Koto Piliang berprinsip menggunakan konsep "bajanjang naiak, batanggo turun".
Terkenal dalam pepatah petitih Minangkabau: "adat raja turun-temurun, adat puti sundut bersudut", yang artinya apabila seorang raja mangkat maka ia digantikan oleh anak atau kemenakannya sedangkan seorang puti bila mempunyai anak perempuan maka anak perempuannya otomatis juga seorang puti.[butuh rujukan]
 Namun jika ditelaah, hal tersebut lebih bermaksud pada unsur adat, bukan unsur bangsawan. Sebagaimana pepatah Minang mengatakan, "Baadaik ka Pariangan, barajo ka Pagaruyuang", jadi panggilan atau gelar tersebut diberikan atau dikukuhkan secara adat.
Dan jika membahas soal pepatah petitih Minangkabau sebelumnya, adat raja tersebut secara sistemnya hanya diturunkan kepada kemenakan, karena yang dimaksud ini adalah adat. Sebagaimana dalam petitih struktur adat Minangkabau: “Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo, bana manuruik alua jo patuik, manuruik patuik jo mungkin.”, dan itu juga berdasarkan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sehingga prosesi adat juga tidak ada diturunkan dari ayah ke anak laki-lakinya, melainkan dari mamak (saudara laki-laki ibu) ke kamanakan (kemenakan/keponakan)-nya.
Sejarah

Perempuan-perempuan keturunan Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Inderapura, dan Kerajaan Siguntur masih menyandang nama puti pada nama kecilnya. Namun pada hakikatnya panggilan atau gelar tersebut tidak hanya digunakan pada perempuan bangsawan. Di masa dahulu, panggilan ini juga ditujukan pada seorang anak perempuan yang masih dalam didikan orangtua, di samping juga panggilan "sutan" ditujukan pada anak laki-lakinya.
Mengenai istilah sutan dan puti yang secara makna kosa katanya adalah suatu kata-kata yang berdampingan, ada beberapa hal kemungkinan mengenai gelar puti pada perempuan bangsawan :
Jika dilihat pada gelar sutan yang biasanya diberika untuk laki-laki yang telah menikah, maka bisa jadi gelar puti untuk perempuan juga demikian. Bedanya kali ini mungkin gelar puti diberikan kepada perempuan yang menikah dengan laki-laki bangsawan suatu kerajaan.
Untuk contoh sutan, bisa dilihat pada Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang seorang bangsawan dari Kerajaan Koto Besar, namun gelar sutan tersebut diperoleh saat ia baru menikah. Maka kemungkinan perempuan yang memperoleh gelar puti lebih kurang melalui proses yang demikian.
Jika dilihat pada sejarah Kerajaan Pagaruyung, gelar puti baru pertama kali digunakan oleh permaisuri-nya Sri Maharaja Diraja Adityawarman yang merupakan perempuan asli Minangkabau. Sampai saat ini tidak ditemukan bahwa gelar puti sudah ada pada era Kemaharajaan Dharmasraya sebelumnya.
Lihat Pula

Puti Chaerani Monica
Sutan
Bundo Kanduang
Pranala luar

http://www.varajambak.com/tag/puti-reno-raudha-thaib/ Diarsipkan 2012-07-11 di Wayback Machine.
http://wisran.vndv.com/24.pdf
http://palantaminang.wordpress.com/pagaruyuang/bab-v-daulat-yang-dipertuan-sultan-alam-bagagar-syah-raja-alam-pagaruyung/
http://www.blogcatalog.com/blog/all-about-minangkabau-peoples-profile/aab3a45b5d6422d73ae33c4c0a4a6b7b%5B%5D
↑  Tambo Adat Minangkabau
↑  Tambo Adat Minangkabau
↑  Tambo Adat Minangkabau
Ilmu kalam

Artikel ini bukan mengenai Qalam.
Ilmu kalam (bahasa Arab: عِلْم الكَلام, translit. ʿIlm al-kalām, har. 'ilmu wacana'), terkadang disebut "teologi skolastik" atau "teologi spekulatif", secara umum, adalah studi penggunaan pendekatan filsafat dalam menjelaskan akidah Islam. Ilmu ini lahir dari kebutuhan untuk menegakkan dan mempertahankan prinsip-prinsip iman terhadap keraguan filsafat. Namun, ilmu ini semakin dipertanyakan oleh para ulama yang berupaya menunjukkan bahwa kalam sebenarnya adalah demonstrativa, bukan dialektika, dan selalu kreatif secara intelektual. Perlu dicatat bahwa definisi Ilmu Kalam telah berubah tergantung pada waktu dan konteks serta oleh siapa digunakan.
Kata bahasa Arab Kalām berarti "ucapan" atau "perkataan". Ada banyak dugaan mengapa disiplin ini awalnya disebut demikian; salah satu kontroversi terbesar dalam disiplin ini, pada abad kedua dan ketiga Hijrah, adalah mengenai apakah Al-Qur'an, sebagai Firman Allah, merupakan sifat abadi Tuhan dan oleh karena itu tidak diciptakan, atau diciptakan dalam wujud tulisan dan bunyi. Seorang ulama dalam bidang ini disebut sebagai mutakallim (jamak: mutakallimūn), dan peran ini dibedakan dari peran para filsuf, fakih, dan ulama ushulfikih.
Asal usul

Semenjak berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 M), ilmu kalam muncul sebagai "upaya untuk mengatasi" banyak "persoalan rumit" di awal sejarah Islam, menurut sejarawan Majid Fakhry. Salah satunya adalah bagaimana membantah argumen-argumen yang “ditujukan pada Islam oleh orang-orang kafir, Nasrani, dan Yahudi”. Hal lainnya adalah bagaimana menghadapi (apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai konflik antara) takdir orang-orang berdosa di Neraka di satu sisi dan "keadilan ilahi" di sisi lain. Ilmu kalam juga berusaha melakukan "upaya mengharmoniskan konflik penafsiran wahyu ilahi Al-Qur'an dan Hadis".
Asal usul > Ahli Kalam

Pada awal Islam, Ahlul-Kalām (ahli kalam) dahulu merujuk kepada Muktazilah, beserta mazhab kecil lainnya. Sejarawan Daniel W. Brown menggambarkan ahli kalam sebagai salah satu dari tiga kelompok penting yang terlibat dalam perselisihan polemik mengenai sumber hukum Islam selama abad kedua Islam—dengan Ahlur-Ra'yi dan Ahlul-Hadits adalah dua kelompok lainnya. Ahlul-Kalām setuju dengan Ahlul-Hadits bahwa teladan nabi Islam Muhammad adalah otoritatif, tetapi mereka tidak meyakininya sebagai wahyu ilahi, sebuah status yang hanya dimiliki oleh Al-Quran (menurut pandangan mereka). Mereka juga menolak otoritas hadis dengan alasan bahwa kumpulan hadis itu "penuh dengan riwayat yang kontradiktif dan tidak masuk akal", dan bahwa dalam sebuah fikih, keraguan sekecil apa pun terhadap suatu sumber sudah terlalu berlebihan. Dengan demikian, mereka meyakini apa yang diwariskan Muhammad dapat ditemukan di suatu tempat, yaitu dalam sunnah yang terpisah dari hadis. Ahlul-Hadits lebih unggul daripada Ahlul-Kalām (dan umat Islam, atau setidaknya umat Islam arus utama, kini mengakui otoritas hadis), dan sebagian besar argumen mereka berasal dari tulisan-tulisan lawan mereka, seperti Imam Syafi'i. Brown juga menggambarkan Muktazilah sebagai "ahlul-Kalām yang belakangan", yang menunjukkan bahwa ahl al-Kalām adalah cikal bakal kaum Muktazilah.
Mazhab Kalam selanjutnya, seperti Kullabiyah, Asy'ariyah, dan Matuiridiyah, mengembangkan sistem yang akan mempertahankan inti keyakinan Islam sepenuhnya atas dasar rasional, dan terbuka untuk ikut memahami filsafat selain berpegang pada Al-Qur'an dan hadis. Hal ini berbeda dengan kaum Muktazilah, yang kalamnya lebih mengedepankan akal, sehingga Al-Qur’an dan hadis hanya diterima jika sejalan dengan penafsiran rasionalisme mereka. Mazhab Hambali dan pengikut Ahmad bin Hanbal kebanyakan menghindari kalam dan wacana filsafat, memandangnya sebagai perkara baru, dan hanya membahasnya jika diperlukan.
Sebagai disiplin ilmu Islam

Meskipun menuntut ilmu dipandang wajib bagi setiap umat Muslim, kajian kalam dianggap oleh para ulama bukanlah sesuatu yang betul-betul diperlukan dan hanya dikuasai oleh ulama yang berkualifikasi, sehingga sedikit masyarakat umum yang berminat padanya.
Ulama salaf seperti asy-Syafi'i berpendapat bahwa perlu ada sejumlah orang yang dilatih ilmu kalam untuk membela dan menyucikan iman, tetapi bisa berubah menjadi kejahatan jika pendapat mereka diketahui oleh banyak orang.
Senada dengan itu, al-Ghazali berpandangan bahwa ilmu kalam bukanlah tugas pribadi umat Islam melainkan tugas kolektif. Seperti halnya asy-Syafi'i, al-Ghazali melarang masyarakat untuk mempelajarinya dan hanya orang-orang yang paling mampu yang dapat melakukannya.
Meskipun ilmu kalam mendominasi tradisi intelektual dalam Islam, beberapa ulama mengkritik penggunaannya. Misalnya, ulama Sufi mazhab Hambali, Khwaja Abdullah Ansari menulis sebuah kritik penggunaan kalam dalam risalah berjudul Dzamm al-Kalam, sedangkan ulama hadis Syafi'i Al-Baihaqi menyetujuinya dalam pemahaman yang benar.
Mazhab ilmu kalam utama > Sunni

Asy'ariyah
Maturidiyah
Mazhab ilmu kalam utama > Syiah

Imamah Dua Belas Imam
Ismailiyah
Nizariyah
Musta'liyah
Hafizhiyah
Thayyibiyah
Mazhab ilmu kalam utama > Ibadi

Ibadi
Mazhab ilmu kalam utama > Lain-lain

Muktazilah
Jahmiyah
Qadariyah
Lihat pula

Fiqh al-Akbar
Apologetika
Kalam Yahudi
Logika dalam filsafat Islam
Mihnah
Qadar
Skolatisisme
Tauhid
Pranala luar

Kalam and Islam by Sheikh Nuh Keller
Kalam and Islam, Living Islam
Islamic Kalām: Rational Expressions of Medieval Theological Thought, Encyclopedia of Mediterranean Humanism
Sa'id Foudah, ulama kalam Asy'ari kontemporer.
Lisplang

List plank logam berbentuk gulungan (permukaan logam yang berorientasi horizontal, dengan dua "garis" di sepanjang itu, tepat di bawah tepi atap bergelombang, yang menggantung beberapa inci di atas list plank) pada sebuah rumah di Australia Utara.
List plank atau fasia ( /ˈfeɪʃə/ ) adalah istilah arsitektur untuk dekorasi vertikal atau pita di bawah tepi atap, atau yang membentuk permukaan luar birai, yang dapat dilihat oleh pengamat.
List plank bisanya terdiri dari papan kayu, PVC tidak plastis (uPVC), atau lembaran logam non-korosif, banyak lisplang non-domestik yang terbuat dari batu membentuk birai ukir atau birai yang menyatu.
"Papan list plank" horizontal yang menutupi ujung kasau di luar bangunan dapat digunakan untuk menahan talang hujan . Permukaan akhir di bawah list plank dan kasau disebut kaki lima atau ceracapan.
Pemilihan umum Wali Kota Surabaya 2020

Pemilihan Umum Wali Kota Surabaya 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Surabaya 2020) adalah pemilihan umum untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2021 - 2024. Pemilihan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Pemilihan ini merupakan pemilihan kepala daerah keempat yang dilakukan secara langsung di Kota Surabaya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan dilantik pada 26 Februari 2021 menggantikan Tri Rismaharini karena sudah menjabat Wali Kota selama dua periode sejak 28 September 2010.
Kursi Parlemen

Lihat pula: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
Hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Surabaya terdapat 10 Partai Politik dengan jumlah 50 Kursi di DPRD Kota Surabaya, yaitu:
| No>  | Partai politik | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PDI-P | 15 / 50 |  |
| 2 |  | Gerindra | 5 / 50 |  |
| 3 |  | Golkar | 5 / 50 |  1 kursi |
| 4 |  | PKS | 5 / 50 |  |
| 5 |  | PKB | 5 / 50 |  |
| 6 |  | Demokrat | 4 / 50 |  2 kursi |
| 7 |  | PSI | 4 / 50 | (baru) |
| 8 |  | NasDem | 3 / 50 |  1 kursi |
| 9 |  | PAN | 3 / 50 |  1 kursi |
| 10 |  | PPP | 1 / 50 |  |
Kandidat

Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
| Nomor urut | Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota | Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota | Partai Politik Pengusung | Jumlah Kursi DPRD | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  Pengusung PDI-P  PSI Pendukung Hanura  PBB | 19 / 50 |  |
| 1 | Eri Cahyadi  (Kader PDI Perjuangan) | Armuji  (Kader PDI Perjuangan) |  Pengusung PDI-P  PSI Pendukung Hanura  PBB | 19 / 50 |  |
| 1 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2018-2020) | Anggota DPRD Jawa Timur (2019-2024). |  Pengusung PDI-P  PSI Pendukung Hanura  PBB | 19 / 50 |  |
| 2 |  |  |  Pengusung PKB  Gerindra  PKS  Golkar  Demokrat  NasDem  PAN  PPP Pendukung Perindo  PKPI  Gelora | 31 / 50 |  |
| 2 | Machfud Arifin  (Non-Partisan) | Mujiaman Sukirno  (Non-Partisan) |  Pengusung PKB  Gerindra  PKS  Golkar  Demokrat  NasDem  PAN  PPP Pendukung Perindo  PKPI  Gelora | 31 / 50 |  |
| 2 | Kapolda Jawa Timur (2016-2018) | Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya (2017-2020) |  Pengusung PKB  Gerindra  PKS  Golkar  Demokrat  NasDem  PAN  PPP Pendukung Perindo  PKPI  Gelora | 31 / 50 |  |
Hasil pemilu

| Calon | Calon | Pasangan | Singkatan | Suara |  % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eri Cahyadi | Armuji | Erji | 597,540 | 56,94% |  |  |  |
|  | Machfud Arifin | Mujiaman Sukirno | Maju | 451,794 | 43,06% |  |  |  |

| Total | Total | Total | Total | 1,049,334 | 100% |  |  |  |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 1,049,334 | 95,53% |  |  |  |
| Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | 49,135 | 4,47% |  |  |  |
| Pemilih pengguna hak pilih | Pemilih pengguna hak pilih | Pemilih pengguna hak pilih | Pemilih pengguna hak pilih | 1,098,469 | 52,35% |  |  |  |
| Pemilih golput | Pemilih golput | Pemilih golput | Pemilih golput | 1,000,041 | 47,65% |  |  |  |
| Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | 2,098,510 |  |  |  |  |

| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya | Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya | Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya | Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya | Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya | Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya |  |  |  |
Hasil pemilu > Hasil per kecamatan

| Kecamatan> Kecamatan.Kecamatan | Eri-Armuji> .Suara | Eri-Armuji> . % | Machfud-Mujiaman> .Suara | Machfud-Mujiaman> . % | Total> Total.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asem Rowo | 7.143 | 42,88 | 9.515 | 57,12 | 16.658 |
| Benowo | 16.345 | 60,81 | 10.536 | 39,19 | 26.980 |
| Bubutan | 18.648 | 52,82 | 16.658 | 47,18 | 35.306 |
| Bulak | 9.291 | 58,28 | 6.651 | 41,72 | 15.942 |
| Dukuh Pakis | 12.993 | 63,74 | 7.391 | 36,26 | 20.384 |
| Gayungan | 8.615 | 57,68 | 6.322 | 42,32 | 14.937 |
| Genteng | 12.509 | 61,79 | 7.734 | 38,21 | 20.243 |
| Gubeng | 27.195 | 57,87 | 19.795 | 42,13 | 46.924 |
| Gunung Anyar | 13.360 | 61,48 | 8.370 | 38,52 | 21.730 |
| Jambangan | 11.314 | 60,09 | 7.513 | 39,91 | 18.857 |
| Karang Pilang | 15.204 | 55,93 | 11.978 | 44,07 | 27.182 |
| Kenjeran | 31.503 | 54,27 | 26.543 | 45,73 | 58.025 |
| Krembangan | 22.329 | 51,66 | 20.895 | 48,34 | 43.229 |
| Lakarsantri | 12.671 | 57,56 | 9.341 | 42,44 | 22.088 |
| Mulyorejo | 18.601 | 65,99 | 9.588 | 34,01 | 28.189 |
| Pabean Cantikan | 11.759 | 47,99 | 12.742 | 52,01 | 24.501 |
| Pakal | 13.248 | 54,70 | 10.973 | 45,30 | 24.331 |
| Rungkut | 26.706 | 61,91 | 16.430 | 38,09 | 43.136 |
| Sambikerep | 14.093 | 58,06 | 10.182 | 41,94 | 24.314 |
| Sawahan | 43.637 | 59,85 | 29.277 | 40,15 | 72.922 |
| Semampir | 24.786 | 41,76 | 34.570 | 58,24 | 59.369 |
| Simokerto | 17.294 | 54,74 | 14.301 | 45,26 | 31.595 |
| Sukolilo | 23.135 | 61,48 | 14.498 | 38,52 | 37.611 |
| Sukomanunggal | 22.552 | 59,99 | 15.040 | 40,01 | 37.592 |
| Tambaksari | 49.266 | 62,82 | 29.157 | 37,18 | 78.046 |
| Tandes | 18.792 | 53,83 | 16.116 | 46,17 | 34.908 |
| Tegalsari | 19.918 | 59,89 | 13.340 | 40,11 | 33.228 |
| Tenggilis Mejoyo | 11.970 | 55,37 | 9.647 | 44,63 | 21.617 |
| Wiyung | 16.392 | 62,60 | 9.793 | 37,40 | 26.185 |
| Wonocolo | 16.062 | 56,16 | 12.538 | 43,84 | 28.697 |
| Wonokromo | 30.209 | 55,36 | 24.360 | 44,64 | 54.626 |
| Total | 597.540 | 56,94 | 451.794 | 43,06 | 1.049.352 |
Sumber: KPU
Survei > Sebelum Pencalonan > Survei Kandidat Potensial

| Lembaga | Tanggal | Jumlah responden | Fandi Utomo | Untung Suropati | Eri Cahyadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peneliti Surabaya Survey Center | 22 November 2019 | - | 44.5% | 15% | 7.2% |
Pranala luar

Pemerintah Kota Surabaya
KPUD Kota Surabaya Diarsipkan 2020-08-04 di Wayback Machine.
| l b (2018 ←)   Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020   (→ 2024) |
| --- | --- |
Gubernur:  Bengkulu  Kalimantan Tengah  Sulawesi Tengah  Jambi  Kalimantan Utara  Sulawesi Utara  Kepulauan Riau  Kalimantan Selatan  Sumatera Barat 
Wali Kota:  Balikpapan  Depok  Makassar  Medan  Surabaya  Surakarta  Tangerang Selatan 
Bupati:  Bengkayang  Kapuas Hulu  Ketapang  Melawi  Sambas  Sekadau  Sintang
Muhammad Nazaruddin

Untuk wakil gubernur Aceh, lihat Muhammad Nazar.
| Muhammad Nazaruddin |
| --- | --- |

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 18 Juli 2011
Pengganti Siti Romlah
Daerah pemilihan: Jawa Timur IV
 
Informasi pribadi
Lahir: 26 Agustus 1978 (umur 46) Bangun, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia
Partai politik: Partai Demokrat (hingga 2011)   Independen (2011–)
Suami/istri: Neneng Sri Wahyuni
Hubungan: Muhammad Rahul (keponakan sepupu) Rita Zahara (sepupu)
Pekerjaan: Pengusaha Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Muhammad Nazaruddin (lahir 26 Agustus 1978
) merupakan seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut, hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia. Nazaruddin didakwa MA 7 tahun penjara. Tahun 2016, Nazaruddin juga didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya dan divonis 6 tahun. Akumulasi hukumannya yaitu 13 tahun sampai tahun 2025.
Kehidupan awal

Nazaruddin lahir di Desa Bangun, kini bagian dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 26 Agustus 1978 sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara dalam keluarga Muhammad Latif Khan dan Aminah, yang keduanya merupakan warga keturunan Pakistan. Mulanya ia dinamai Muhammad Nazaruddin Khan, tetapi kemudian ayahnya memutuskan untuk menghapus nama belakang putranya tersebut. Orang tua Nazaruddin memiliki usaha yang cukup berhasil di daerahnya. Namun, usaha keluarga mereka mulai menurun sepeninggal ayah Nazaruddin pada tahun 1993, kemudian ibunya pada tahun 1998. Setelah lulus SMA, Nazaruddin pergi merantau.
Pada tahun 2002, Nazaruddin berwirausaha di Pekanbaru, Riau. Aktivitas bisnisnya dimulai dengan CV Anak Negeri yang kemudian berubah menjadi PT Anak Negeri. Usahanya kemudian semakin berkembang dan Nazaruddin tercatat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, yaitu PT Anugerah Nusantara, PT Panahatan, dan PT Berhak Alam Berlimpah yang semuanya berdomisili di Riau dan bergerak dalam bidang konstruksi, pengadaan alat kesehatan, perkebunan, jasa, dan lainnya.
Pada Laporan Harta Kejayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada tanggal 22 Juli 2010 itu mencatat harta kekayaan Nazaruddin berjumlah sebesar Rp 112 miliar. "Kekayaan Nazaruddin per tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp112.207.286.461,"kata Direktur LHKPN KPK, Cahya Harefa lewat pesan singkatnya, Selasa (13/9/2011). Jumlah yang tercatat oleh KPK itu berbeda dengan pernyataan kuasa hukum Nazaruddin, O.C. Kaligis. Menurut Kaligis sebelum menjadi anggota DPR, Nazaruddin memiliki harta sebesar Rp 150 miliar. Menurutnya, harta kekayaan itu didapat Nazaruddin dari kegiatan bisnisnya. Kerajaan bisnisnya dimulai dari PT Anugerah Nusantara.
Kasus Korupsi Wisma Atlet

Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp3,2 miliar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT DGI karena telah memenangi tender proyek itu.
Pada 27 April 2011, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah staf Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosalina maupun Wafid. Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang sama dan keterangan kuasa hukum Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, kepada wartawan keesokan harinya. Kepada penyidik KPK, Rosalina menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazaruddin untuk mempertemukan pihak PT DGI dengan Wafid, dan bahwa PT DGI akhirnya menang tender karena sanggup memberi komisi 15 persen dari nilai proyek, dua persen untuk Wafid dan 13 persen untuk Nazaruddin. Akan tetapi, Rosalina lalu mengganti pengacaranya menjadi Djufri Taufik dan membantah bahwa Nazaruddin adalah atasannya. Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Kamaruddin, mantan pengacaranya, berniat menghancurkan Partai Demokrat sehingga merekayasa keterangan sebelumnya, dan pada 12 Mei Rosalina resmi mengubah keterangannya mengenai keterlibatan Nazaruddin dalam berita acara pemeriksaannya. Namun, Wafid menyatakan bahwa ia pernah bertemu beberapa kali dengan Nazaruddin setelah dikenalkan kepadanya oleh Rosalina.
Kepergian Ke Singapura

Kepergian Nazaruddin ke Singapura tepat satu hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin kepada Ditjen Imigrasi.
Berikut ini kronologi perginya Nazaruddin ke Singapura.
Pemecatan M. Nazaruddin

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memutuskan memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisinya sebagai kader partai itu pada Senin 18 Juli 2011. Keputusan itu telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.