Ambazonia
Sejarah > Negara kesatuan dan ketidakpuasan Anglophone yang berkembang (1972–2015)

Perubahan Bendera Kamerun
Bendera Kamerun 1961-1975 dengan dua bintang yang mewakili dua negara bagian
Bendera setelah tahun 1975 dengan satu bintang
Pada tahun 1975, pemerintah menghapus salah satu dari dua bintang dari bendera (simbol lain dari federasi antara dua negara bagian) dan menciptakan bendera baru dengan satu bintang. Pada tanggal 6 November 1982, Ahidjo mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Paul Biya yang melanjutkan kebijakan Ahidjo. Biya mengkonsolidasikan kekuasaanya setelah berselisih dengan Ahidjo dan upaya kudeta oleh pendukung Ahidjo, Pada bulan Februari 1984, Biya mengubah nama resmi negara dari Republik Bersatu Kamerun (nama yang diadopsi setelah penyatuan dengan Kamerun Selatan) kembali menjadi Republik Kamerun. Biya menyatakan bahwa dia telah mengambil langkah untuk menegaskan kedewasaan politik Kamerun dan untuk menunjukkan bahwa orang-orang telah mengatasi hambatan bahasa dan budaya mereka, tetapi banyak orang di Kamerun Selatan melihatnya sebagai langkah lain untuk menghapus budaya dan sejarah mereka yang terpisah.
Sejak pertengahan 1980-an, perpecahan antara elit Kamerun Selatan dan pemerintah pusat yang didominasi bahasa Prancis menjadi semakin jelas. Eksklusi politik, eksploitasi ekonomi dan asimilasi budaya dikritik semakin terbuka. Pada awal 1985, pengacara Anglophone dan Presiden Asosiasi Pengacara Kamerun Fon Gorji Dinka mengedarkan sejumlah esai dan pamflet yang menyatakan bahwa pemerintah Biya tidak konstitusional dan menyerukan Republik Ambazonia yang merdeka. Gorji Dinka menjadi kepala pertama Dewan Restorasi Ambazonia. Pada Mei 1985, dia ditangkap, dipenjara, dan kemudian dimasukkan ke dalam tahanan rumah selama tiga tahun sebelum melarikan diri pertama ke Nigeria dan kemudian ke Inggris.
Pada tahun 1990, partai politik oposisi disahkan dan John Ngu Foncha, Anglophone terkemuka di pemerintahan Kamerun, mengundurkan diri dari partai yang memerintah dan merangkum banyak ketidak puasan dengan sikap pemerintah pusat terhadap wilayah Anglophone dalam surat pengunduran dirinya di depan umum:
[Saya] menjadi jelas bagi saya bahwa saya telah menjadi pengganggu yang tidak relevan yang harus diabaikan dan diejek. Saya sekarang hanya digunakan sebagai penutup jendela dan tidak didengarkan. Saya sebagian besar waktu dipanggil ke pertemuan melalui radio tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan saya 
terkait agenda. Semua proyek bekas Kamerun Barat yang telah saya mulai atau sangat saya sayangi harus diambil alih, salah urus dan hancur. Bank Kamerun, Dewan Pemasaran Kamerun Barat, WADA di Wum, Gerakan Koperasi Kamerun Barat. Sementara saya menghabiskan seluruh hidup saya berjuang untuk mengembangkan pelabuhan laut dalam di Limbe(Victoria), proyek ini harus ditunda dan sebagai gantinya sebuah pipa yang mahal harus dibangun dari SONARA di Limbe ke Douala untuk menyalurkan minyak ke Douala. Semua jalan di Kamerun Barat yang telah dibangun, diperbaiki, atau dipelihara oleh pemerintah saya dibiarkan memburuk sehingga membuat Kumba-Mamfe, Mamfe-Bamenda, Bamenda-Wum-Nkambe, Bamenda-Mom tidak dapat diakses melalui jalan darat. Proyek ditunda bahkan setelah bensin menghasilkan cukup uang untuk membangunnya dan pelabuhan laut Limbe. Semua kemajuan pekerjaan, penunjukan, dll. dimaksudkan untuk mempromosikan perwakilan regional yang memadai dalam pemerintahan dan layanannya telah direvisi atau diubah dengan mengorbankan mereka yang membela KEBENARAN dan keadilan. Mereka diidentifikasi sebagai "Foncha-man" dan dikesampingkan. Orang Kamerun Selatan yang saya bawa ke Union telah diejek dan disebut sebagai "les Biafrians" (Biafrans), "les musuh dans la maison" (musuh di dalam rumah), "les traitres' (pengkhianat), dll., dan ketentuan konstitusional yang melindungi minoritas Kamerun Selatan ini telah ditekan, suara mereka ditenggelamkan sementara aturan senjata telah menggantikan dialog yang sangat dihargai oleh orang Kamerun Selatan. ...
Pada tahun 1993, Konferensi All Anglophone berlangsung di Buea menyatukan semua warga Kamerun Selatan yang menyerukan pemulihan sistem federal. Pada Konferensi All Anglophone kedua yang diadakan di Bamenda, seruan kepada pemerintah Kamerun untuk menerima kembalinya federasi dua negara bagian ditegaskan, dan beberapa suara yang secara eksplisit menyerukan pemisahan diri. Pada tahun 1995, atas keberatan beberapa orang Kamerun Anglophone, Kamerun diterima di Persemakmuran Bangsa-Bangsa yang mengakui sejarah Kamerun Selatan sebagai koloni Inggris. Selama periode ini berbagai faksi kemerdekaan dan federal bergabung untuk membentuk Dewan Nasional Kamerun Selatan, sebuah kelompok penekan yang melakukan inisiatif di PBB, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, Persemakmuran, dan dengan kedutaan besar nasional untuk menarik perhatian ke wilayah dan masalah Anglophone di Kamerun. Pada tahun 2005, Kamerun Selatan/Republik Ambazonia menjadi anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) dan diperbarui pada tahun 2018. Karena pelecehan dan penangkapan oleh pemerintah, banyak pemimpin SCNC dan organisasi lainnya meninggalkan negara tersebut.
Akibat meningkatnya tekanan untuk otonomi atau kemerdekaan sehingga mengurangi kepercayaan dan keterlibatan antara pemerintah dan minoritas Anglophone, pada tahun 2017 hanya ada satu Anglophone di antara 36 menteri yang memiliki portofolio di pemerintahan Kamerun.