Hubungan luar negeri Meiji Jepang
Latar belakang

Ketika pengasingan Tokugawa (kebijakan sakoku) dilanggar secara paksa pada tahun 1853–1854 oleh Komodor Matthew C. Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Jepang menemukan bahwa geografi tidak lagi menjamin keamanan— negara itu tidak berdaya melawan tekanan militer dan eksploitasi ekonomi oleh kekuatan Barat. Supaya Jepang dapat keluar dari periode feodal, maka harus menghindari nasib kolonial negara-negara Asia lainnya dengan membangun kemerdekaan dan kesetaraan nasional yang sejati.
Setelah Kapal Hitam, skuadron angkatan laut Perry, telah memaksa Jepang untuk menjalin hubungan dengan dunia Barat, perdebatan kebijakan luar negeri pertama adalah apakah Jepang harus memulai modernisasi yang ekstensif untuk mengatasi ancaman "kemajuan kekuasaan Barat ke arah timur," yang telah melanggar kemerdekaan Tiongkok, atau mengusir "orang barbar" di bawah pembebasan bersyarat sonnō jōi dan kembali ke pengasingan. Pembukaan negara menyebabkan pergolakan yang pada akhirnya menyebabkan kematian Tokugawa bakufu, tetapi shōgun pada masa itu terlalu lemah untuk menimbulkan perlawanan yang serius. Pembukaan Jepang mempercepat revolusi yang sedang menunggu untuk terjadi.
Pada masa Restorasi Meiji, Jepang telah berada dalam posisi yang secara bertahap meningkatkan praktik westernisasi yang dibawa oleh barat. Saat Komodor Perry, dan timnya, berlayar ke pelabuhan Jepang, mereka membawa gaya etiket yang tidak biasa, seperti dikte, buku, dan standar teknologi barat. Sebelum orang asing masuk ke Jepang, orang-orang belum pernah melihat kapal uap, begitu juga senjata dengan kekuatan, seperti yang dibawa oleh Perry. Selama era pra-industri Jepang, negara ini sangat bergantung pada pedang, dan senjata lain untuk mempertahankan diri. Jepang tidak terbiasa melihat persenjataan modern dan industri.
Sejak kunjungan pertama Komodor Perry, "ia membawa ketakutan ke dalam kehidupan penduduk asli Jepang", serta pemerintahan, yang dijalankan oleh Kaisar Mutsuhito. Memiliki sedikit upaya untuk melawan kelompok industri yang kuat seperti itu, pejabat militer Jepang akhirnya menyerah pada permintaan Perry untuk mengizinkan mereka secara bebas berlabuh, dan berdagang, ke dalam ranah Jepang. Penguasa feodal tidak hanya gagal mempertahankan milik mereka selama ini, tetapi mereka juga ditekan untuk menandatangani beberapa perjanjian dengan Amerika yang dikenal sebagai, "Perjanjian Tidak Adil". Jepang memanfaatkan kunjungan Perry untuk keuntungan mereka, belajar dari persenjataan mereka, gaya berbicara di depan umum, dan seiring waktu, pada akhirnya mampu menjadi negara industri.
Dimulai dengan Restorasi Meiji tahun 1868, yang membentuk rezim baru yang terpusat, Jepang berangkat untuk "mengumpulkan kebijaksanaan dari seluruh dunia" dan memulai program ambisius reformasi militer, sosial, politik, dan ekonomi yang mengubahnya dalam satu generasi menjadi bangsa-negara modern dan kekuatan besar dunia. “Didorong oleh ketakutan dan ketidakpuasan terhadap rezim lama, mereka membuat agenda ambisius, melalui proses coba-coba, yang bertujuan untuk membangun kekuatan nasional jenis baru”. Berbagai kebijakan baru dimunculkan, salah satunya Piagam Sumpah, “Piagam tersebut menyerukan majelis daimyo yang keputusannya akan diambil setelah diskusi terbuka; "yang tinggi dan yang rendah" (samurai dan rakyat jelata) untuk mengelola bersama urusan keuangan; baik militer maupun “rakyat biasa” diizinkan untuk memenuhi tujuan mereka tanpa perselisihan; praktik-praktik jahat masa lalu harus ditinggalkan dan ajaran-ajaran dunia yang diterima diikuti; dan, akhirnya, pengetahuan harus dicari di seluruh dunia untuk memperkuat fondasi pemerintahan kekaisaran" (Hopper Pg.57). Oligarki Meiji menyadari kemajuan Barat, dan "misi pembelajaran" dikirim ke luar negeri untuk menyerap kemajuan sebanyak mungkin. Misi Iwakura, salah satu misi terpenting, yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi, Kido Takayoshi dan Ōkubo Toshimichi, beranggotakan total empat puluh delapan orang dan menghabiskan waktu dua tahun (1871–1873) untuk berkeliling Amerika Serikat dan Eropa, mempelajari setiap aspek negara modern, seperti lembaga pemerintah, pengadilan, sistem penjara, sekolah, bisnis ekspor-impor, pabrik, galangan kapal, pabrik kaca, tambang, dan bisnis lainnya. Setelah kembali, anggota misi menyerukan reformasi domestik yang akan membantu Jepang mengejar Barat.
Revisi perjanjian tidak adil, yang dipaksakan kepada Jepang pada tahun 1850-an dan 1860-an, menjadi prioritas utama. Para pemimpin Meiji juga membuat sketsa visi baru untuk peran kepemimpinan Jepang yang dimodernisasi di Asia, tetapi mereka menyadari bahwa peran ini mengharuskan Jepang mengembangkan kekuatan nasionalnya, menumbuhkan nasionalisme di antara penduduk, dan dengan hati-hati menyusun kebijakan menuju potensi musuh. Orang Barat tidak bisa lagi dilihat sebagai "orang barbar", misalnya. Pada tahun 1890 kaisar dan pembantunya telah membuat dokumen baru tentang bagaimana pendidikan harus ditangani. Dokumen ini disebut, "Reskrip Pendidikan". Reskrip itu memiliki semua hal yang harus dipatuhi mengenai pendidikan di dalamnya, dan berlangsung sampai Perang Dunia II berakhir. Reskrip itu disusun sebagai berikut, "Reskrip, yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk semua pendidikan dasar, didasarkan pada moralitas Konfusianisme yang didefinisikan ulang oleh doktrin resmi akhir abad kesembilan belas, yang menganut kesucian dari kaisar."  Pada waktunya, Jepang membentuk korps diplomat profesional melalui pendidikan.