Ngabe Anom Soekah
Kiprah > Sebagai Kepala Suku Dalam Pertemuan Tumbang Anoi

Antara tahun 1700 sampai dengan 1900 masehi alam Tanah Dayak (Borneo) masih sangat keras. Pada masa itu, kayau-mengayau adalah fakta yang terjadi di Borneo. Tidak semua sub suku Dayak mengenal budaya ini, namun sebagian besar sub suku-suku besar melakukan tindakan kayau-mengayau. Ada banyak alasan yang mendasari terjadinya praktek kayau-mengayau, namun yang paling dominan adalah unsur balas dendam. Kondisi ini menjadikan sub suku Dayak terkotak-kotak berdasarkan rumpun dan kekerabatan (yang didasari aliran sungai). Masing-masing sub suku ini memiliki musuh, sehingga peperangan bisa terjadi kapan saja.
Disamping praktek kayau-mengayau, masyarakat Dayak pada masa silam mengenal sistem perbudakan. Masyarakat Dayak Ngaju mengenal tiga Kasta, yaitu utus gantung (trah ningrat, bangsawan, pemimpin, orang kaya), utus randah (rakyat biasa) dan utus jipen (kaum budak). Utus jipen adalah kalangan budak belia yang mengabdi kepada kaum utus gantung. Perbudakan itu direkam oleh Schwaner di kampung Pulau Petak (Kapuas). Sekitar tahun 1846, Pulau Petak memiliki 14.000 penduduk (orang Dayak Ngaju). Dari jumlah itu, 5.000 adalah kalangan Budak, 1.000 adalah para pemilik budak (utus gantung) dan sekitar 8.000 adalah orang merdeka.
Para raja di pesisir hampir tidak bisa menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kayau-mengayau dan perbudakan di pedalaman. Akhirnya penguasa kolonial di Afdeling Borneo Barat dan Borneo Timur menginisiasikan pertemuan para kepala suku, untuk membahas rencana perdamaian. Pertemuan permulaan dilakukan di Kuala Kapuas yang memutuskan Tumbang Anoi sebagai tempat pelaksanaan puncak pertemuan.
Dalam laporan J.P.J Barth (kontrolir Melawi yang hadir dalam pertemuan Tumbang Anoi) dan A.C de Heer (kontrolir Tanah Dayak) dijelaskan bahwa perkara-perkara di Tanah Dayak yang dibawa ke pertemuan Tumbang Anoi adalah soal serangan kayau-mengayau yang memanggal kepala, pengorbanan manusia (untuk upacara Tiwah), pembunuhan karena aksi balas dendam serta perbudakan.
Pertemuan para kepala suku di Tumbang Anoi dilakukan dari 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894 (64 hari) dengan jumlah yang hadir, yaitu para kepala suku (152) dan pengawal lebih dari 1.000 orang.[16]  Rapat itu membahas 300 perkara adat. Namun hanya 233 yang dapat diselesaikan, 24 perkara ditolak karena kadaluwarsa atau sudah berusia lebih dari 30 tahun, dan 57 perkara ditolak karena kekurangan bukti.
Pertemuan ini berhasil menyepakati 9 prinsip, seperti: (1) menghentikan permusuhan dengan Belanda; (2) menghentikan kebiasaan perang antar suku; (3) menghentikan balas dendam antar keluarga; (4) menghentikan kebiasaan mengayau; (5) menghentikan kebiasaan perbudakan; (6) menentukan berlakunya hukum adat; (7) penyeragaman hukum adat antar sub-suku; (8) menghentikan kebiasaan berpindah-pindah agar menetap dalam suatu pemukiman; serta (9) menyelesaikan sengketa antar sesama suku Dayak/pribumi, maupun dengan kelompok berbeda melalui pertemuan Tumbang Anoi.
Pertemuan 152 kepala suku di Tumbang Anoi juga menghasilkan 96 pasal singer (hukum adat). Dimana pasal-pasal tersebut mengatur hampir keseluruhan system kehidupan masyarakat Dayak. Secara garis besar, singer-singer dalam hukum adat Dayak Ngaju mengatur (1) kesalahan laki-laki terhadap perempuan seperti pemerkosaan, penghinaan, dll (2) merampas hak-hak orang lain (termasuk merampas perempuan, merampok/mencuri), (3) hadat perkawinan (baik yang normal maupun tidak normal/kawin sumbang, termasuk kawin lari), (4) hadat mendamaikan perkara akibat kejahatan (pembunuhan, perkelahian), (5) pelanggaran tata krama, (6) adat-istiadat kematian, (7) sengketa (hak ulayat, harta benda dan pewarisan), (8) hadat mengatur manusia dengan religi serta manusia dengan alam.
Ketika pertemuan itu dilangsungkan, Soekah hadir sebagai salah satu kepala suku Dayak Ngaju yang memimpin lewu Pahandut. Soekah terhitung dalam 152 kepala suku merumuskan perdamaian di tanah Borneo.