Republik Somalia
Sejarah > Somalia Raya

Isu politik terpenting dalam politik Somalia pascakemerdekaan adalah penyatuan semua wilayah yang secara tradisional dihuni oleh etnis Somalia menjadi satu negara – sebuah konsep yang diidentifikasi sebagai Somalia Raya (Soomaaliweyn). Para politisi khawatir hal ini akan menimbulkan kehancuran bagi Somalia karena menimbulkan konflik dengan negara-negara tetangga yang menduduki wilayah Somalia. Pada akhirnya, perang meletus antara Somalia dan Ethiopia dan pertempuran terjadi di Distrik Perbatasan Utara di Kenya.
Secara hukum, Majelis Nasional tidak mampu memfasilitasi masuknya wilayah baru sebagi bagian dari Somalia setelah penyatuan. Bendera nasional juga menampilkan bintang berujung lima yang melambangkan lima wilayah yang diklaim sebagai bagian dari negara Somalia: bekas Somaliland Italia dan Somaliland Inggris, Ogaden, Somaliland Prancis, dan Distrik Perbatasan Utara. Selain itu, pembukaan konstitusi yang disetujui pada tahun 1961 dalam pernyataan: "Republik Somalia memperkenalkan dengan cara yang sah dan damai, penyatuan wilayah." Konstitusi juga menetapkan bahwa semua etnis Somalia, di mana pun mereka tinggal, adalah warga negara republik. Orang Somalia tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah yang berdekatan, melainkan menuntut agar orang Somalia yang tinggal di dalamnya diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Para pemimpin Somalia menegaskan bahwa mereka akan puas hanya ketika sesama warga Somalia di luar republik memiliki kesempatan untuk memutuskan sendiri apa status mereka.
Pada tahun 1948, di bawah tekanan dari sekutu Perang Dunia II mereka dan dari Somalia, Inggris "mengembalikan" Haud (daerah penggembalaan penting Somalia yang mungkin 'dilindungi' oleh perjanjian Inggris dan Somalia pada tahun 1884 dan 1886) dan Ogaden ke Ethiopia, berdasarkan perjanjian yang mereka tandatangani pada tahun 1897 di mana Inggris menyerahkan wilayah Somalia kepada Kaisar Ethiopia Menelik II sebagai imbalan atas bantuannya melawan serangan dari klan Somalia. Inggris memasukkan ketentuan bahwa penduduk Somalia akan mempertahankan otonomi mereka, tetapi Ethiopia segera mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Pemerintah Somalia secara khusus menolak untuk mengakui keabsahan Perjanjian Anglo-Ethiopia tahun 1954 yang mengakui klaim Ethiopia atas Haud atau, secara umum, relevansi perjanjian yang mendefinisikan perbatasan Somalia-Ethiopia. Posisi Somalia didasarkan pada tiga hal: pertama, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut mengabaikan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan tokoh-tokoh Somalia yang telah menempatkan mereka di bawah perlindungan Inggris; kedua, bahwa orang-orang Somalia tidak diajak berkonsultasi mengenai syarat-syarat perjanjian dan pada kenyataannya tidak diberitahu tentang keberadaan mereka; dan ketiga, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut melanggar prinsip penentuan nasib sendiri. Hal ini mendorong tawaran yang gagal oleh Inggris pada tahun 1956 untuk membeli kembali tanah Somalia yang telah diserahkannya.
Permusuhan yang terus tumbuh, akhirnya menimbulkan tindakan skala kecil antara Tentara Nasional Somalia dan Angkatan Bersenjata Kekaisaran Ethiopia di sepanjang perbatasan. Pada bulan Februari 1964, konflik bersenjata meletus di perbatasan Somalia-Ethiopia dan pesawat Ethiopia menyerbu target di Somalia. Konfrontasi berakhir pada bulan April melalui mediasi Sudan, bertindak di bawah naungan Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Di bawah ketentuan gencatan senjata, komisi gabungan dibentuk untuk memeriksa penyebab insiden perbatasan, dan zona demiliterisasi selebar sepuluh hingga lima belas kilometer didirikan di kedua sisi perbatasan. Setidaknya untuk sementara, konfrontasi militer lebih lanjut dapat dicegah.
Sebuah referendum diadakan di negara tetangga Djibouti (kemudian dikenal sebagai Somaliland Prancis) pada tahun 1958, saat malam kemerdekaan Somalia pada tahun 1960, untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan Republik Somalia atau tetap bersama Prancis. Referendum ternyata mendukung hubungan yang berkelanjutan dengan Prancis, sebagian besar karena gabungan suara setuju oleh kelompok etnis Afar yang cukup besar dan penduduk Eropa. Ada juga kecurangan suara yang terjadi dimana Prancis mengusir ribuan orang Somalia sebelum petugas referendum mencapai tempat pemungutan suara. Mayoritas dari mereka yang memilih tidak adalah orang Somalia yang sangat mendukung untuk bergabung dengan Persatuan Somalia, seperti yang diusulkan oleh Mahmoud Harbi, Wakil Presiden Dewan Pemerintah. Harbi tewas dalam kecelakaan pesawat dua tahun kemudian secara misterius.
Pada pertemuan London 1961 tentang masa depan Koloni Kenya, perwakilan Somalia dari Distrik Perbatasan Utara (NFD) menuntut agar Inggris mengatur pemisahan wilayah sebelum Kenya diberikan kemerdekaan. Pemerintah Inggris menunjuk sebuah komisi untuk memastikan pendapat umum di NFD atas pertanyaan tersebut. Plebisit informal menunjukkan keinginan yang luar biasa dari penduduk wilayah tersebut, yang sebagian besar terdiri dari Somalia dan Oromos, untuk bergabung dengan Republik Somalia yang baru dibentuk. Sebuah editorial tahun 1962 di The Observer, surat kabar Minggu tertua di Inggris, secara bersamaan mencatat bahwa "dengan setiap kriteria, orang Somalia Kenya memiliki hak untuk memilih masa depan mereka sendiri[...] mereka berbeda dari orang Kenya lainnya tidak hanya secara suku tetapi dalam hampir segala hal[ ...] mereka Hamitik, memiliki kebiasaan yang berbeda, agama yang berbeda (Islam), dan mereka mendiami padang pasir yang berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali terhadap ekonomi Kenya[...] tidak ada yang bisa menuduh mereka mencoba untuk mengacaukan kekayaan nasional". Terlepas dari aktivitas diplomatik Somalia, pemerintah kolonial di Kenya tidak melakukan tindakan apapun atas temuan komisi tersebut. Pejabat Inggris percaya bahwa format federal yang kemudian diusulkan dalam konstitusi Kenya akan memberikan solusi melalui tingkat otonomi yang memungkinkan wilayah yang didominasi Somalia dalam sistem federal. Solusi ini tidak mengurangi tuntutan Somalia untuk unifikasi, dan federalisme sedikit demi sedikit menghilang setelah pemerintah pasca-kolonial Kenya memilih konstitusi terpusat pada tahun 1964.
Dipimpin oleh Partai Progresif Rakyat Provinsi Utara (NPPPP), orang Somalia di NFD dengan gencar mendorong persatuan dengan kerabat mereka di Republik Somalia bagian utara. Sebagai tanggapan, pemerintah Kenya yang baru terbentuk, memberlakukan sejumlah tindakan represif guna menggagalkan upaya mereka. Diantaranya adalah praktik salah klaim berbasis etnis dimana mengklaim pemberontak Somalia sebagai aktivitas shifta (bandit), menutup NFD sebagai area "tertutup dan diawasi", menyita atau membantai ternak Somalia, mensponsori kampanye pembersihan etnis terhadap penduduk wilayah tersebut, dan mendirikan "desa lindung" atau kamp konsentrasi yang besar. Konflik ini memuncak dalam Perang Shifta antara pemberontak Somalia dan militer Kenya. Radio Somalia dilaporkan mempengaruhi tingkat aktivitas gerilya melalui siarannya yang dipancarkan ke NFD. Kenya juga menuduh pemerintah Somalia melatih para pemberontak di Somalia, memperlengkapi mereka dengan senjata Soviet, dan memimpin mereka dari Mogadishu. Ia kemudian menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Ethiopia pada tahun 1964, meskipun perjanjian itu tidak banyak berpengaruh karena bantuan dari Somalia ke gerilyawan berlanjut. Pada bulan Oktober 1967, pemerintah Somalia dan otoritas Kenya menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum Arusha) yang menghasilkan gencatan senjata resmi, meskipun keamanan regional masih lemah sampai tahun 1969.
Perkiraan luas Somalia Raya.