Hukum perdata internasional
Peraturan Hukum Perdata Internasional

Peraturan-peraturan hukum perdata internasional dapat dibagi atas 2 (dua) golongan, yaitu (1) peraturan-peraturan petunjuk (verwijsings regels, “hukum mana”), (2) peraturan-peraturan asli atau peraturan-peraturan sendiri (eigen regels, hukum apa).
Peraturan petunjuk, yakni peraturan yang dikehendaki hukum nasional mana yang akan mengatur hubungan yang bersangkutan. Dalam peraturan atau perundang-undangan Indonesia, maka peraturan penunjuknya sebagian diatur dalam Pasal 16 AB, Pasal 17 AB, dan Pasal 18 AB (Algemeene Bepalingen van Wetgeving atau undang-undang yang memuat penentuan-penentuan umum perihal perundang-undangan), mula-mula diumumkan pada tanggal 30 April 1847 termuat dalam Staatsblad 1847-23, pasal-pasal mana sampai sekarang masih berlaku.
Tiga pasal tersebut di atas merupakan penting berdasarkan teori statuta dan menjadi sumber Hukum Perdata Internasional, yaitu:
Pasal 16 AB tentang statuta personalia, adalah ketentuan perundangundangan yang mengenai status dan kekuasaan subjek hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Asas Lex Originis, walaupun dalam Pasal 16 AB itu hanya disebut “warga negara Indonesia”, namun menurut jurisprudensi dan doktrin, hukum Indonesia dapat menghalalkan asas lex originis ini dalam menyelesaikan perkara mengenai status dan kekuasaan orang asing (di Indonesia). Di Inggris dan Amerika dikenal asas domisili, yaitu suatu asas yang memperlakukan hukum tempat di mana suatu orang asing tinggal.
Pasal 17 AB tentang statuta realea, bahwa benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat di mana benda-benda itu terletak. Jadi tempat/letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang nenentukan hukum yang harus diberlakukan menurut asas lex rei sitae atau statuta riil.
Pasal 18 AB ini merupakan peraturan yang sesuai dengan statuta mixta. Dengan statuta mixta terutama dimaksudkan peraturan-peraturan yang mengenai segi formal daripada perbuatan-perbuatan hukum (vorm derrechtshandeling). Perbuatan-perbuatan tentang “vorm” sesuatu perbuatan hukum yang diperlakukan ialah hukum dari tempat di mana terjadinya perbuatan hukum tersebut (lex loci actus). Contoh: Seseorang warga negara Indonesia yang menjual benda bergerak kepada seorang warga negara Indonesia lain di kota New York. Yang menentukan cara mengadakan perjanjian jual beli tersebut ialah hukum Amerika Serikat, tetapi yang menentukan perjanjian jual beli ini adalah hukum Indonesia.
Sedangkan peraturan asli adalah peraturan yang memberikan penyelesaian sendiri. Peraturan sendiri ini tidak menunjuk pada hukum nasional mana yang akan mengaturnya, tetapi mengatur sendiri. Seperti traktat Warsawa 12 Oktober 1929 tentang pengangkutan udara, traktat Genewa 7 Juni 1930 tentang wessel, dan traktat Genewa 19 Maret 1931 tentang cheque.
Selain menggunakan peraturan petunjuk dan peraturan asli, bisa juga kedua belah pihak mengadakan pilihan hukum (rechts kueze), yakni kedua belah pihak setuju, bahwa hubungannya akan diatur oleh hukum yang dipilihnya sendiri. Seperti seorang pedagang warga negara Belgia dan seorang pedagang warganegara Jerman mengadakan persetujuan jual beli, yang atas pilihannya memilih diatur oleh hukum Belanda.
Berdasarkan sumber lain di bawah adalah peraturan-peraturan dalam HPI.
Instrumen Hukum Nasional
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26, Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 D.
Algemeene Bepalingen van Wetegeving (AB) Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18.
BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pasal 83, Pasal 84, Pasal 945.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 sampai dengan pasal 62 e. Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 2 sampai dengan pasal 6
Instrumen Hukum Internasional
General Priciples of Private Internasional Law.
Convention on Conflict of Laws related to the Form of Testamentary Dispositions, Tahun 1961.
Convention on the Law Applicable to Surnames and Given names, 1980 (Art 27).
Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriage 1978 (Art 27); 10.
Hague Convention on Matrimonial Property, 1978.
Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respecs of Intercountry Adoptions 1933.
International Instrumens on Child Abduction (Article 114).
Convention on the Law Appllicable to Maintenance Obligations 1973 (Article 116).
Convention on the Law Applicable to Agency 1978 (Article 125).