Instrumen hak asasi manusia internasional
Instrumen Inti Hak Asasi Manusia Internasional dan Badan Pemantau

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang memiliki 9 inti instrumen yang selebihnya merupakan protokol sementara pelaksanaannya oleh Negara-negara pihak. Selain itu Badan pemantau juga dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemantau jalannya Konvensi. Adapun macam-macam konvensi itu antara lain :
Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial lebih menegaskan pada penghapusan diskriminasi rasial di seluruh dunia dalam segala bentuk dan manifestasinya untuk mengamankan pemahaman dan penghormatan terhadap martabat pribadi manusia. Pada pasal 1 point pertama lebih mengacu pada arti dan makna istilah diskriminasi rasial berarti pembedaan, pengecualian dan pembatasan atau  pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis tidak dibenarkan. Sedangkan pada point keempat lebih menekankan pada tindakan khusus yang diambil dengan tujuan untuk mengamankan. Pada Pasal kedua setiap Negara-negara mengutuk tindakan diskriminasi rasial dan diproses harus secara hukum.
Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, dimana mengakui sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia, cita-cita manusia yang menikmati kebebasan sipil dan politik.setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hak sipil dan politik demi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya mereka. Kemudian Negara berjanji dan menghormati serta menjamin hak-hak yang diakui sesuai dengan apa yang tertera dalam kovenan ini.
Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini merupakan hak aspirasi dalam arti bahwa hak ini bersifat Non Justiciable yakni hak yang tidak dapat dituntut dan diklaim dalam sidang pengadilan.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Konvensi ini status hukum perempuan mendapat perhatian yang seluas-luasnya. Kepedulian atas hak-hak dasar partisipasi politik tidak berkurang sejak tahun 1952 dan kemudian ketentuan-kententuan itu dinyatakan kembali dalam Konvensi ini tentang hak-hak sipil dan politik perempuan. Selain itu, Konvensi ini juga memberikan perhatian khusus kepada masalah-masalah vital yakni, reproduksi, peran perempuan dan masih banyak lagi sekitar hal-hal yang menyangkut perempuan.
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, dalam tujuan konvensi ini dijelaskan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik fisik maupun mental dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang berdasarkan informasi dari pihak ketiga Kemudian menghukumnya dengan suatu tindakan atau diduga dilakukan olehnya atau dilakukan orang ketiga, mengintimidasi atau memaksa untuk alasan apapun lalu berdasarkan diskriminasi apapun. Setiap Negara pihak wajib mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lain yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah mana pun di bawah yuridiksinya sesuai dengan isi pasal 2 Konvensi ini.
Konvensi Hak Anak, jika dilihat dari segi ketidakmatangan fisik dan mentalnya anak-anak memerlukan perawatan khusus dan perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hingga mereka mencapai usia kematangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak atau kedewasaan dicapai lebih awal. Kemudian setiap negara berhak menghormati dan menjamin hak-hak mereka.
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Hak-Hak Keluarganya, konvensi ini diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 dimana konvensi ini berlaku dalam ruang lingkup dan definisi yang diuraikan oleh isi Konvensi ini. Konvensi ini lebih menitiberatkan para pekerja migran yang bekerja di luar negaranya sebagai tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Di Indonesia pekerja migran ini disebut TKI atau Tenaga Kerja Indonesia.
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, sebuah instrumen HAM PBB yang bertujuan untuk mencegah penghilangan paksa atau biasa disebut sebagai kejahatan dalam kemanusiaan yang berusaha untuk mempertahankan kepentingan sebuah golongan. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 23 Desember 2010. Praktik penghilangan paksa yang meluas atau sistematis merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional.
Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.
Selain beberapa Konvensi/Kovenan ada beberapa protokol yang termasuk dalam instrumen hak asasi manusia yakni, Protokol kovenan untuk hak-hak ekonomi,sosial dan budaya, protokol opsional untuk kovenan hak-hak sipil dan politik, protokol opsional kedua kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati, Protokol opsional konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, protokol opsional untuk konvensi hak anak tentang prosedur komunikasi, protokol opsional untuk konvensi hak anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, protokol opsional untuk konvensi hak anak tentang penjualan anak, prostitusi dan pornografi anak, dan protokol opsional untuk konvensi hak-hak penyandang disabilitas.