Britania Raya
Sejarah > Sejak Undang-Undang Kesatuan 1707

Pada tanggal 1 Mei 1707, Kerajaan Bersatu Britania Raya terbentuk sebagai hasil penyatuan politik Kerajaan Inggris dan Skotlandia berdasarkan Perjanjian Kesatuan yang disetujui pada tanggal 22 Juli 1706. Perjanjian ini kemudian disahkan oleh Parlemen Inggris dan Skotlandia dalam Undang-Undang Kesatuan 1707.
Pada abad ke-18, Britania Raya memainkan peran penting dalam mengembangkan ide-ide Barat, terutama yang berkaitan dengan sistem parlementer dan menghasilkan kontribusi yang signifikan dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Britania (terutama Inggris) memelopori Revolusi Industri yang mengubah perekonomian negara serta memicu berkembangnya Imperium Britania. Selama periode ini, Britania Raya, seperti negara-negara besar lainnya, terlibat dalam eksploitasi kolonial, termasuk perdagangan budak Atlantik, meskipun dengan disahkannya Undang-Undang Perdagangan Budak pada tahun 1807 Britania juga berperan penting dalam memerangi perdagangan budak. Koloni di Amerika Utara telah menjadi fokus utama kegiatan kolonial Britania. Dengan kekalahan mereka dalam Perang Kemerdekaan Amerika Serikat, ambisi kolonial Britania berpaling ke wilayah lain, terutama ke India.
Pada tahun 1800, saat perang masih berkecamuk dengan Prancis, Parlemen Britania Raya dan Irlandia mengesahkan Undang-Undang Kesatuan yang menyatukan dua kerajaan tersebut dan menciptakan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia pada tanggal 1 Januari 1801.
Setelah kekalahan Prancis dalam Perang Revolusi dan Perang Napoleon (1792-1815), Britania Raya mulai muncul sebagai kekuatan angkatan laut dan ekonomi utama yang tak tertandingi di dunia pada abad ke-19 (dengan London yang menjadi kota terbesar di dunia sejak tahun 1830). Menjadi yang tak tertandingi di lautan, Inggris selanjutnya mengadopsi peran sebagai polisi global, yang kemudian dikenal dengan Pax Britannica. Periode ini juga menjadi momen pertumbuhan ekonomi, kolonial dan industri yang pesat bagi Britania Raya. Britania Raya (dengan Inggris sebagai kekuatan utama) digambarkan sebagai "bengkel dunia", dan Imperium Britania tumbuh sebagai imperium terbesar yang mencakup India, sebagian besar Afrika, dan wilayah lainnya. Bersamaan dengan kontrol tidak resmi yang dimilikinya, posisi dominan Britania Raya dalam perdagangan dunia ini berarti bahwa secara efektif Britania Raya bisa mengendalikan perekonomian banyak negara, seperti Tiongkok, Argentina dan Thailand. Sementara itu, di dalam negeri terjadi pergeseran ke kebijakan perdagangan bebas dan laissez-faire. Negara ini mengalami peningkatan populasi yang besar selama abad tersebut, yang disertai dengan terjadinya gelombang urbanisasi besar-besaran, terutama ke London dan Manchester. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan. Pada akhir abad ke-20, negara-negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mulai menyalib dominasi industri Britania Raya di kancah internasional.
Britania Raya, bersama dengan Rusia, Prancis dan (setelah tahun 1917) Amerika Serikat adalah beberapa negara-negara besar yang menentang Imperium Jerman dan sekutunya dalam Perang Dunia I (1914-1918). Angkatan Bersenjata Britania Raya berkembang pesat hingga memiliki lebih dari lima juta tentara, dan melibatkan banyak negara-negara imperiumnya beserta beberapa daerah di Eropa. Hal ini menjadikannya sebagai Negara Barat Terdepan dalam Perang Dunia I. Britania Raya mengakhiri Perang Dunia I dengan kehilangan sekitar dua setengah juta jiwa dan utang nasional yang besar. Setelah perang, Britania Raya menerima mandat Liga Bangsa-Bangsa atas bekas jajahan Jerman dan Utsmaniyah. Hal ini membuat Imperium Britania semakin luas, mencakup seperlima dari luas total bumi dan seperempat dari total populasi dunia pada saat itu. Munculnya Nasionalisme Irlandia dan konflik yang terjadi selama tahun 1920-an mengakibatkan terpecahnya Irlandia pada tahun 1921. Sebagai hasilnya, Negara Bebas Irlandia yang merdeka dengan status domini terbentuk pada tahun 1922, sedangkan Irlandia Utara tetap memilih untuk menjadi bagian Britania Raya. Era Depresi Besar (1929-1932) terjadi ketika Britania Raya belum pulih sepenuhnya dari dampak peperangan dan menyebabkan munculnya kesusahan serta kerusuhan politik dan sosial di berbagai kota di Britania.
Britania Raya adalah salah satu negara Sekutu dalam Perang Dunia II dan ikut serta dalam deklarasi pembentukan PBB. Setelah kekalahan sekutu Eropanya dalam tahun pertama perang, Britania Raya melanjutkan laga melawan Jerman, terutama dalam Pertempuran Britania dan Pertempuran Atlantik. Setelah kemenangannya, Britania Raya menjadi salah satu dari Tiga Kekuatan Besar yang bertemu untuk perencanaan dunia pasca-perang dunia. Perang ini meninggalkan Britania Raya dalam keterpurukan. Keuangan negara runtuh. Bantuan Marshall dan pinjaman dari Amerika Serikat dan Kanada-lah yang membantu Britania Raya dalam proses menuju pemulihan setelah Perang Dunia II.
Partai Buruh yang berkuasa pada tahun-tahun pascaperang dunia segera memulai program perubahan radikal, yang menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Britania selama dekade berikutnya. Di dalam negeri, industri-industri penting dan utilitas publik dinasionalisasi, Negara Kesejahteraan dibentuk, dan Layanan Kesehatan Nasional didirikan untuk mengelola kesehatan publik. Menanggapi munculnya nasionalisme lokal, pemerintahan Partai Buruh menanggapinya dengan menerapkan kebijakan dekolonisasi negara-negara jajahan. Proses ini dimulai dengan pemberian kemerdekaan pada India dan Pakistan pada tahun 1947. Selama tiga dekade berikutnya, sebagian besar negara-negara Imperium Britania yang diberi kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat bergabung menjadi Negara-Negara Persemakmuran.
Meskipun peran politik Britania di kancah internasional menurun pasca terjadinya Krisis Suez pada tahun 1956, Britania Raya tetap menjadi salah satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan merupakan negara ketiga yang mengembangkan senjata nuklir (dengan bom atom pertama diuji pada tahun 1952). Penyebaran internasional bahasa Inggris juga menunjukkan pengaruhnya yang masih [atau pernah] dominan di dunia, terutama dalam bidang sastra dan budaya. Sementara itu, pada tahun 1960-an, budaya populernya juga berkembang dan memengaruhi dunia. Akibat kekurangan tenaga kerja pada tahun 1950, Pemerintah Britania menggalakkan dilakukannya migrasi besar-besaran dari Negara-Negara Persemakmuran. Hal ini menjadikan Britania sebagai negara multi-etnis selama dekade selanjutnya. Pada tahun 1973, Britania Raya bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), dan ketika MEE berganti nama menjadi Uni Eropa pada tahun 1992, Britania Raya mencatatkan diri sebagai salah satu dari 12 negara pendirinya. Pada akhir 1960-an dan seterusnya, di Irlandia Utara merebak kekerasan komunal dan paramiliter (juga memengaruhi bagian lain dari Britania Raya dan Republik Irlandia). Peristiwa ini secara konvensional dikenal sebagai the Troubles. Peristiwa ini pada umumnya dianggap telah berakhir seiring dengan ditandatanganinya Persetujuan Belfast pada tahun 1998.
Setelah periode lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kemerosotan industri pada tahun 1970-an, Pemerintah Konservatif tahun 1980-an memulai kebijakan radikal deregulasi, khususnya dalam sektor keuangan, pasar tenaga kerja yang fleksibel, penjualan perusahaan-perusahaan negara (privatisasi), dan penarikan pajak kepada orang asing. Sejak tahun 1984, dibantu dengan ditemukannya Minyak Laut Utara, Britania Raya mengalami era pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada akhir abad ke-20 terjadi perubahan besar dalam Pemerintahan Britania Raya dengan pembentukan pemerintahan nasional bagi Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia setelah dilakukannya referendum pralegislatif, serta penggabungan secara hukum pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2000-an, terdapat kontroversi yang berlangsung di dalam negeri mengenai invasi militer Britania Raya ke luar negeri, khususnya ke Irak dan Afghanistan.