Vladimir Lenin
Pemerintahan Lenin > Reformasi sosial, hukum, dan ekonomi: 1917–18

Kepada semua buruh, prajurit dan petani. Pemerintah Soviet akan dengan segera mengusulkan perdamaian demokratis kepada semua bangsa dan gencatan senjata di semua front. Ia akan menjamin penyerahan tanpa kompensasi semua lahan – [milik] tuan tanah, kekaisaran, dan biara – kepada komite-komite petani; ia akan membela hak-hak prajurit, melakukan demokratisasi secara utuh terhadap angkatan darat; ia akan menegakkan kendali buruh atas industri; ia akan memastikan bahwa Majelis Konstituen akan dihimpun pada tanggal yang telah ditetapkan; ia akan memasok kota-kota dengan roti dan desa-desa dengan bahan-bahan pokok; dan ia akan menjaga hak penentuan nasib sendiri untuk semua bangsa yang tinggal di Rusia ... Hidup revolusi!
Program politik Lenin, Oktober 1917
Setelah meraih kekuasaan, rezim Lenin mengeluarkan sejumlah dekret. Yang pertama adalah Dekret Lahan, yang menyatakan bahwa lahan aristokrat dan Gereja Ortodoks akan dinasionalisasi dan diredistribusikan kepada para petani oleh pemerintah setempat. Hal ini tidak sejalan dengan keinginan Lenin untuk melancarkan kolektivisasi pertanian, tetapi dekret ini secara resmi mengakui penyitaan lahan yang telah dilakukan oleh para petani. Pada November 1917, pemerintah mengeluarkan Dekret Pers yang menutup banyak kantor media yang dianggap kontra-revolusi. Pemerintah mengklaim bahwa keputusan tersebut bersifat sementara; dekret ini sendiri menuai banyak sekali kritikan, termasuk dari kelompok Bolshevik, karena dianggap telah mencederai kebebasan pers.
Pada November 1917, Lenin mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia, yang menyatakan bahwa kelompok etnis non-Rusia yang tinggal di wilayah republik memiliki hak untuk mendirikan negara mereka sendiri. Akibatnya, beberapa negara mengumandangkan kemerdekaannya: Finlandia dan Lituania pada Desember 1917, Latvia dan Ukraina pada Januari 1918, Estonia pada Februari 1918, Transkaukasia pada April 1918, dan Polandia pada November 1918. Tak lama sesudahnya, kaum Bolshevik secara aktif mendukung partai-partai komunis di negara-negara tersebut. Sementara itu, selama Kongres Soviet Seluruh Rusia Kelima yang digelar pada Juli 1918, ditetapkan sebuah konstitusi yang menyatakan bahwa Republik Rusia akan direformasi menjadi Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia. Dalam rangka memodernisasi negara tersebut, pemerintah juga secara resmi menghentikan penggunaan kalender Julius dan mulai memberlakukan kalender Gregorius.
Pada bulan yang sama dengan dikeluarkannya Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia, Sovnarkom juga menetapkan sebuah dekret yang membubarkan sistem hukum Rusia dan menyerukan penggunaan "hati nurani revolusioner" untuk menggantikan hukum. Pengadilan-pengadilan digantikan oleh sistem dua tingkat: Pengadilan Revolusioner untuk menindak kejahatan kontra-revolusi serta Pengadilan Rakyat untuk mengadili kejahatan lainnya. Mereka diperintahkan untuk mengabaikan hukum yang telah ada sebelumnya dan mendasarkan putusan-putusan mereka pada dekret-dekret Sovnarkom dan "rasa keadilan ala sosialis". Angkatan bersenjata juga dirombak pada bulan ini; Sovnarkom melancarkan tindakan-tindakan yang bersifat egalitarian, meniadakan pangkat, gelar, dan medali dari masa sebelumnya, serta menyerukan kepada para prajurit untuk mendirikan komite-komite untuk memilih komandan mereka.
Pada Oktober 1917, Lenin mengeluarkan sebuah dekret yang membatasi jam kerja menjadi delapan jam per hari. Ia juga mengeluarkan Dekret Pendidikan Rakyat yang menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin pendidikan gratis dan sekuler untuk semua anak-anak di Rusia, dan sebuah dekret yang mendirikan sistem panti asuhan negara. Untuk memberantas buta aksara, diperkirakan terdapat sekitar 5 juta orang yang diberikan kursus singkat dari tahun 1920 hingga 1926. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, diberlakukanlah hukum yang membantu mengemansipasi wanita dengan memberikan mereka kebebasan ekonomi dari suami-suami mereka dan menghapuskan pembatasan perceraian. Organisasi wanita Bolshevik, Zhenotdel, juga didirikan untuk membantu mewujudkan aspirasi ini. Sementara itu, Lenin adalah seorang ateis militan, sehingga ia dan Partai Komunis ingin meniadakan agama yang terorganisasi, dan pada Januari 1918, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memisahkan gereja dari negara dan melarang pelajaran agama di sekolah-sekolah.
Pada November 1917, Lenin mengeluarkan Dekret Kendali oleh Buruh, yang menyerukan kepada buruh-buruh dari setiap usaha untuk mendirikan sebuah komite untuk memantau manajemen usaha mereka. Pada bulan tersebut, dikeluarkan pula perintah untuk mengambil alih emas negara. Bank-bank juga dinasionalisasi, dan langkah ini dianggap oleh Lenin sebagai langkah besar menuju sosialisme. Pada bulan Desember, Sovnarkom mendirikan Dewan Tertinggi Ekonomi Nasional (VSNKh), yang memiliki wewenang atas industri, perbankan, pertanian, dan perdagangan. Komite-komite pabrik tunduk kepada serikat buruh yang berada di bawah VSNKh; akibatnya, rencana ekonomi yang tersentralisasi oleh negara lebih diprioritaskan ketimbang kepentingan ekonomi para buruh setempat. Pada awal tahun 1918, Sovnarkom membatalkan semua utang luar negeri dan menolak membayar bunganya. Pada April 1918, mereka menasionalisasi perdagangan luar negeri dan menegakkan monopoli negara atas impor dan ekspor. Pada Juni 1918, mereka menasionalisasi utilitas publik serta industri kereta api, teknik, tekstil, pengerjaan logam, dan pertambangan, meskipun sering kali status "milik negara" hanya ada di atas kertas saja. Nasionalisasi berskala penuh baru dilakukan pada November 1920, ketika usaha-usaha industri kecil mulai dikendalikan oleh negara.
Salah satu faksi Bolshevik yang dikenal dengan sebutan "Komunis Kiri" mengkritik kebijakan ekonomi Sovnarkom karena dianggap terlalu moderat; mereka ingin menasionalisasi semua industri, pertanian, perdagangan, keuangan, transportasi, dan komunikasi. Lenin merasa bahwa tindakan ini tidak mungkin dilakukan pada saat itu, dan menurutnya pemerintah sebaiknya hanya menasionalisasi usaha-usaha kapitalis berskala besar di Rusia, seperti bank-bank, perkeretaapian, lahan besar, dan pabrik-pabrik dan pertambangan-pertambangan besar, agar usaha-usaha kecil dapat beroperasi hingga usaha tersebut menjadi besar dan dapat dinasionalisasi dengan baik. Lenin juga berselisih pandang dengan kelompok Komunis Kiri terkait dengan organisasi ekonomi; pada Juni 1918, ia berpendapat bahwa diperlukan kendali ekonomi yang tersentralisasi atas bidang perindustrian, sementara Komunis Kiri ingin setiap pabrik dikendalikan oleh buruh-buruhnya, dan menurut Lenin pendekatan tersebut bersifat sindikalis dan akan merusak upaya untuk mewujudkan sosialisme.
Dengan menganut sudut pandang libertarian sayap kiri, Komunis Kiri dan faksi-faksi lainnya di dalam tubuh Partai Komunis mengkritik kemunduran lembaga-lembaga demokratik di Rusia. Di dunia internasional, banyak aktivis sosialis yang mengutuk rezim Lenin dan menolak mengakui apa yang dilakukan oleh Lenin sebagai upaya untuk mendirikan sosialisme; mereka khususnya menyoroti ketiadaan partisipasi politik yang luas, konsultasi kepada rakyat, dan demokrasi industrial. Pada musim gugur tahun 1918, tokoh Marxis Ceko-Austria Karl Kautsky menulis sebuah pamflet anti-Leninis yang mencap Rusia dengan tuduhan anti-demokratik, dan Lenin sendiri menanggapi pamflet ini dengan keras. Tokoh Marxis Jerman Rosa Luxemburg menyuarakan pandangan yang sama, sementara tokoh anarkis Rusia Peter Kropotkin menganggap pengambilalihan kekuasaan oleh kaum Bolshevik sebagai "penguburan Revolusi Rusia".