Genosida Yunani
Peristiwa > Pasca Perang Balkan

Menyusul kesepakatan serupa yang dibuat dengan Bulgaria dan Serbia, Kesultanan Utsmaniyah menetapkan persetujuan pertukaran populasi kecil sukarela dengan Yunani pada 14 November 1913. Perjanjian lainnya semacam ini disepakati pada 1 Juli 1914 untuk pertukaran sejumlah "penduduk Turk" dari Yunani dengan sejumlah penduduk Yunani dari Aydin dan Thrakia Barat, setelah Utsmaniyah mengusir para warga Yunani ini dari rumah-rumah mereka sebagai balasan atas perebutan beberapa pulau oleh Yunani. Pertukaran ini tidak pernah diselesaikan karena meletusnya Perang Dunia I. Pola Utsmaniyah ini, menggunakan pertukaran penduduk untuk mengesahkan pengusiran penduduk yang telah dilaksanakan, akan terulang dengan pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki, yang mengesahkan dan menjadikan permanen eksodus penduduk Yunani Asia Kecil sebelumnya akibat genosida Yunani.
Bermula pada musim semi 1913, Utsmaniyah menerapkan program pengusiran dan migrasi paksa, berfokus pada orang Yunani di kawasan Aigeia dan Thrakia timur, yang keberadaannya di daerah ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Walaupun perbincangan untuk pertukaran penduduk masih dilakukan, satuan-satuan Organisasi Khusus (Teşkilat-ı Mahsusa) menyerang desa-desa Yunani dan memaksa warganya meninggalkan rumah-rumah mereka, digantikan oleh para pengungsi Muslim. Pemerintah Utsmaniyah mengadopsi "mekanisme jalur ganda," memungkinkannya untuk menyangkal tanggung jawab dan pengetahuan sebelumnya mengenai tindakan intimidasi ini, mengosongkan pedesaan Kristen. Insiden semacam ini terjadi di Phokaia pada 12 Juni 1914, sebuah kota di Anatolia barat sekitar dua puluh lima mil (40 km) sebelah barat laut Smyrna, di mana pasukan ireguler Turki membantai penduduknya. Dalam peristiwa tersebut, jenazah-jenazah dilemparkan ke dalam sumur, sedangkan warga yang selamat melarikan diri ke Yunani.
Keterlibatan militer lokal dan fungsionaris sipil pada beberapa kasus dalam merencanakan dan melakukan kekerasan serta penjarahan anti-Yunani memicu para duta besar Yunani dan negara-negara kuat serta Patriarkat mengajukan keluhan kepada Utsmaniyah. Sebagai protes terhadap diamnya pemerintah terkait serangan-serangan ini dan apa yang disebut "boikot Muslim" terhadap produk Yunani yang telah dimulai pada 1913, Patriarkat menutup gereja dan sekolah Yunani pada Juni 1914.
Menanggapi tekanan internasional dan domestik, Talat Pasya melakukan kunjungan ke Thrakia pada April 1914 dan kemudian ke Aigeia untuk menyelidiki laporan dan berusaha menenangkan ketegangan bilateral dengan Yunani. Walaupun mengaku bahwa ia tidak memiliki kterlibatan dan pengetahuan mengenai peristiwa itu, Talat bertemu dengan Kuşçubaşı Eşref, kepala operasi "pembersihan" di pesisir Aigeia, selama perjalanannya dan menasihatinya untuk lebih berhati-hati agar tidak terlalu "terlihat".
Pada musim panas 1914 Organisasi Khusus, dibantu oleh pejabat pemerintah dan angkatan bersenjata, merekrut pria Yunani dengan usia militer dari Thrakia dan Anatolia barat untuk diikutsertakan ke dalam Batalion Buruh di mana ratusan ribu anggotanya meninggal. Dikirim ratusan mil jauhnya ke pedalaman Anatolia, para anggota batalion ini ini dikerahkan dalam pembuatan jalan, konstruksi bangunan, penggalian terowongan serta kerja lapangan lainnya. Jumlah mereka banyak menyusut akibat privatisasi serta perlakukan yang buruk atau oleh pembantaian langsung oleh petugas Utsmaniyah. Kebijakan penyiksaan dan pembersihan etnis diperluas ke wilayah-wilayah lainnya di Kesultanan termasuk Pontos, Kappadokia dan Kilikia.
Pengusiran paksa penduduk Kristen di Anatolia barat, terutama warga Yunani Utsmaniyah, memiliki banyak kemiripan dengan kebijakan terhadap orang Armenia, seperti diamati oleh duta besar AS Henry Morgenthau dan sejarawan Arnold Toynbee. Pejabat Utsmaniyah tertentu, seperti Şükrü Kaya, Nazım Bey dan Mehmed Reshid, memainkan peranan penting dalam dua peristiwa tersebut, satuan-satuan Organisasi Khusus dan Batalion Buruh terlibat dalam kedua kampanye itu, dan rencana ganda yang menggabungkan kekerasan tak resmi serta penutupan kebijakan penduduk negara diterapkan dalam kedua kasus.