Katherine Wilson Sheppard
Gerakan hak suara perempuan > Petisi

Pemerintah memperkenalkan Rancangan Undang-undang Pemungutan Suara pada 1888 yang tetap tidak membolehkan wanita dalam mengundi dan Katherine membuat petisi yang meminta agar pengecualian tersebut dihapus. Katherine menulis kepada, dan kemudian bertemu dengan, John Hall, anggota Dewan Perwakilan dari Canterbury yang disegani, mengundang John untuk mempersembahkan petisi dan menyokong perjuangannya. John mengiyakannya, tetapi hasilnya hampa. Katherine kemudian membuat pamflet kedua, Should Women Vote? [Haruskah Wanita Mengundi?], yang menampilkan pernyataan mengenai hak suara dari tokoh penting di Selandia Baru dan luar negeri. Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum tertunda hingga 1890, ketika pada 5 Agustus, John mengusulkan mosi yang berbunyi: "bahwa menurut pendapat Dewan, hak mengundi untuk anggota Dewan Perwakilan harus diperluas hingga mencakup wanota." Selepas melalui perdebatan yang sengit, rancangan undang-undang ini disahkan dengan 37 anggota menyetujui berbanding 11 anggota menolak. Pada 21 Agustus, John mengusulkan sebuah amendemen untuk Rancangan Undang-undang Pemungutan Suara, tetapi kalah dengan tujuh suara.
Setelah kekalahan ini, John menyarankan Katherine bahwa petisi kepada parlemen harus menjadi langkah selanjutnya. Katherine menyusun ulang perkataan pada petisi, mengatur borang yang akan dicetak, dan berkampanye dengan lebih giat supaya petisinya disetujui parlemen. Selama kampanye pemilihan umum 1890, anggota WCTU berusaha untuk menanyakan semua calon tentang kedudukan mereka mengenai hak suara perempuan. Petisi ini ditandatangani oleh 10,085 orang (menurut notula WCTU) dan John menampilkan ini di parlemen pada 1891 ketika Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum yang baru masuk ke dalam komite. Petisi ini disokong oleh parlemen oleh John, Alfred, dan perdana menteri saat itu John Ballance. John mengusulkan sebuah amendemen pada Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum untuk memberikan hak suara perempuan dan disetujui dengan mayoritas 25 suara. Penentang hak suara, Walter Carncross, kemudian mengusulkan amendemen yang juga akan memungkinkan wanita untuk mencalonkan diri di parlemen; ini tampaknya sebuah kelanjutan yang masuk akal dari usulan amendemen John tetapi sebenarnya dihitung untuk menyebabkan kegagalan Rancangan Undang-undang di majelis tinggi Selandia Baru, Dewan Legislatif Selandia Baru. Rancangan undang-undang ini kalah di majelis tinggi dengan dua suara.
Pada 1890, Katherine adalah satu di antara pendiri Masyarakat Etika Kristen, sebuah kelompok diskusi bagi pria dan wanita, tak terbatas bagi anggota gereja tunggal.  Pada beberapa pertemuan pertama mereka topik diskusi mencakup keegoisan, hubungan suami-istri, dan reformasi pakaian. Masyarakat Etika Kristen berpengaruh besar pada kepercayaan diri Katherine dalam berdebat dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam. Selama 1891, Katherine mulai menyunting sebuah halaman di Prohibitionist atas nama WCTU. Prohibitionist adalah karya tulis menentang minuman keras yang diterbitkan dwiminggu dengan peredaran menjangkau seluruh Selandia Baru dengan oplah 20,000 cetak. Katherine menggunakan nama samaran "Penelope" dalam karya tulis ini.
Katherine berjanji bahwa petisi kedua akan dua kali lebih besar dan bekerja sepanjang musim panas untuk membuatnya; petisi ini ditandatangani 20,274 wanita. Dengan menggunakan pengumpul suara yang dibayar, anggota Partai Liberal Henry Fish membuat dua petisi tandingan, yang satu ditandatangani oleh pria dan satu yang lain ditandatangani oleh wanita; mereka menerima 5,000 tanda tangan di antara mereka. Sebuah Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum pada 1892 mencakup ketentuan untuk hak suara perempuan dan sekali lagi disahkan dengan mudah di Dewan Perwakilan, tetapi Majelis Tinggi meminta bahwa suara wanita harus diposkan alih-alih lewat kertas suara. Karena dua majelis tidak setuju dengan ini, rancangan undang-undang ini gagal lagi.
Petisi hak suara ketiga masih lebih besar telah dibuat oleh Katherine dan dipaparkan pada 1893. Kali ini 31,872 wanita menandatangani petisi ini, petisi terbesar dari petisi apapun yang dipaparkan di parlemen pada saat ini.