Gustaf V dari Swedia
Kehidupan publik

Ketika ia naik tahta, Gustaf V, setidaknya di atas kertas, adalah seorang hampir otokrat.  Instrumen Pemerintahan 1809 menjadikan Raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepadanya. Namun, ayahnya terpaksa menerima pemerintahan yang dipilih oleh mayoritas di Parlemen pada tahun 1905. Sejak saat itu, perdana menteri de facto diharuskan mendapatkan kepercayaan dari Riksdag agar dapat tetap menjabat.
Pada awal pemerintahannya, pada tahun 1910, Gustaf V menolak memberikan grasi kepada pembunuh yang dihukum Johan Alfred Ander, yang dengan demikian menjadi orang terakhir yang dieksekusi di Swedia.
Pada awalnya Gustaf V tampaknya bersedia menerima aturan parlementer. Setelah Liberals memperoleh kemenangan telak pada tahun 1911, Gustaf menunjuk pemimpin Liberal Karl Staaff sebagai Perdana Menteri. Namun, pada masa menjelang Perang Dunia I, para elit menolak kebijakan pertahanan Staaff. Pada bulan Februari 1914, sekelompok besar petani berkumpul di istana kerajaan dan menuntut agar pertahanan negara diperkuat. Dalam balasannya, yang disebut Pidato Halaman—yang sebenarnya ditulis oleh penjelajah Sven Hedin, seorang konservatif yang bersemangat—Gustaf berjanji untuk memperkuat pertahanan negara.  Staaff sangat marah dan mengatakan kepada Raja bahwa aturan parlemen mengharuskan Mahkota untuk tidak ikut campur dalam politik partisan. Dia juga marah karena dia tidak diajak berkonsultasi sebelum pidatonya.  Namun, Gustaf membalas bahwa ia masih memiliki hak untuk "berkomunikasi secara bebas dengan rakyat Swedia". Pemerintahan Staaff mengundurkan diri sebagai bentuk protes, dan Gustaf menunjuk pemerintahan pegawai negeri yang dipimpin oleh Hjalmar Hammarskjöld (ayah dari calon Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld) sebagai gantinya.
Pemilu tahun 1917 menunjukkan kemenangan besar bagi Partai Liberal dan Partai Sosial Demokrat, yang di antara mereka memegang mayoritas yang menentukan. Meskipun demikian, Gustaf awalnya mencoba menunjuk pemerintahan Konservatif yang dipimpin oleh Johan Widén. Akan tetapi, Widén tidak mampu menarik cukup dukungan untuk koalisi. Kini jelas bahwa Gustaf tidak bisa lagi menunjuk pemerintahan yang sepenuhnya sesuai pilihannya sendiri, dia juga tidak dapat mempertahankan pemerintahan agar tetap menjabat meskipun bertentangan dengan keinginan Parlemen. Karena tidak punya pilihan lain selain menunjuk seorang Liberal sebagai perdana menteri, ia menunjuk pemerintahan koalisi Liberal-Sosial Demokrat yang dipimpin oleh penerus Staaff sebagai pemimpin Liberal, Nils Edén. Pemerintahan Eden segera mengambil alih sebagian besar kekuasaan politik raja dan memberlakukan banyak reformasi, yang paling menonjol adalah institusi hak pilih universal (laki-laki dan perempuan) pada tahun 1918–1919. Meskipun Gustaf masih secara resmi menunjuk para menteri, mereka sekarang harus mendapatkan kepercayaan dari Parlemen. Dia sekarang juga terikat untuk bertindak berdasarkan saran para menteri. Meskipun ketentuan dalam Instrumen Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Raja sendiri yang boleh memerintah kerajaan” tetap tidak berubah, Raja sekarang terikat oleh konvensi untuk menjalankan kekuasaannya melalui para menteri. Jadi, untuk semua maksud dan tujuan, para menteri melakukan pemerintahan yang sebenarnya. Sementara para menteri secara hukum sudah bertanggung jawab kepada Riksdag berdasarkan Instrumen pemerintahan, kini dipahami bahwa mereka juga bertanggung jawab secara politik kepada Riksdag. Gustaf menerima peran yang dikurangi, dan memerintah selama sisa hidupnya sebagai model monarki konstitusional terbatas.  Parlementerisme telah menjadi realitas de facto di Swedia, meskipun hal ini tidak diformalkan hingga tahun 1974, ketika Instrumen Pemerintahan baru mencabut kekuasaan politik nominal monarki.
Gustaf V dianggap memiliki simpati Jerman selama Perang Dunia I. Sikap politiknya selama perang sangat dipengaruhi oleh istrinya, yang merasakan hubungan yang kuat dengan tanah airnya di Jerman. Pada tanggal 18 Desember 1914, ia mensponsori pertemuan di Malmö dengan dua raja Skandinavia lainnya untuk menunjukkan persatuan. Tujuan lain dari Gustaf V adalah untuk menghilangkan kecurigaan bahwa ia ingin membawa Swedia ke dalam perang di pihak Jerman.
Meskipun secara efektif kehilangan kekuasaan politiknya, Gustaf tidak sepenuhnya kehilangan pengaruhnya. Pada tahun 1938, misalnya, ia secara pribadi memanggil duta besar Jerman di Swedia dan mengatakan kepadanya bahwa jika Hitler menyerang Cekoslowakia karena penolakannya untuk menyerahkan Sudetenland, Hal itu akan memicu perang dunia, yang hampir pasti akan menyebabkan Jerman kalah. Selain itu, pemerintahannya yang panjang memberinya otoritas moral yang besar sebagai simbol persatuan bangsa.