Inalum
Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1972 saat pemerintah Indonesia berencana membangun sebuah PLTA untuk memanfaatkan aliran Sungai Asahan. Pemerintah lalu menunjuk Nippon Koei asal Jepang untuk melakukan studi kelayakan. Nippon Koei kemudian menyimpulkan bahwa aliran Sungai Asahan layak untuk dimanfaatkan membangkitkan listrik.
Pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo, pemerintah Indonesia pun meneken perjanjian induk dengan 12 perusahaan asal Jepang, yakni Sumitomo Chemical, Sumitomo Corporation, Nippon Light Metal, C. Itoh & Co., Nissho Iwai, Nichimen, Showa Denko, Marubeni, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Corporation, Mitsui Aluminium, dan Mitsui & Co. untuk membangun PLTA dan pabrik peleburan aluminium di Asahan yang kemudian disebut sebagai "Proyek Asahan".
Sebagai wahana untuk berinvestasi pada perusahaan yang akan mengelola PLTA dan pabrik peleburan aluminium, pada tanggal 25 November 1975, pemerintah Jepang (melalui Japan Bank for International Cooperation) dan 12 perusahaan tersebut mendirikan Nippon Asahan Aluminium Co, Ltd. dengan kantor pusat di Tokyo, Jepang. Pada tanggal 6 Januari 1976, Nippon Asahan Aluminium dan pemerintah Indonesia resmi mendirikan perusahaan ini untuk mengelola PLTA dan pabrik peleburan aluminium. Nippon Asahan Aluminium awalnya memegang 90% saham perusahaan ini, sementara pemerintah memegang sisanya.
Pada tahun 1976, pemerintah juga membentuk Otorita Asahan untuk memastikan kelancaran Proyek Asahan, karena investasi awal yang dikeluarkan untuk Proyek Asahan mencapai 411 miliar yen. Pada tahun 1978, Nippon Asahan Aluminium mengurangi kepemilikan sahamnya di perusahaan ini menjadi 75%, sehingga pemerintah dapat memegang sisanya. Pada tahun 1987, Nippon Asahan Aluminium kembali mengurangi kepemilikan sahamnya di peusaahan ini menjadi 58,87%.
Pada tanggal 1 November 2013, sesuai perjanjian induk yang diteken pada tahun 1975, pemerintah Indonesia memutus kontrak dengan Nippon Asahan Aluminium, sehingga pada tanggal 9 Desember 2013, seluruh saham perusahaan ini resmi dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 21 April 2014, pemerintah pun menetapkan perusahaan ini sebagai sebuah persero. Pada bulan November 2017, pemerintah menyerahkan mayoritas saham Aneka Tambang, Bukit Asam, dan Timah ke perusahaan ini sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di industri pertambangan.
Pada pertengahan tahun 2018, pemerintah membubarkan Otorita Asahan, karena pengembangan PLTA dan pabrik peleburan aluminium di Asahan telah selesai. Pada akhir tahun 2018, perusahaan ini resmi memegang 51,23% saham PT Freeport Indonesia, yang mana 25% di antaranya dipegang melalui PT Indonesia Papua Metal & Mineral (IPMM). Sebanyak 40% saham IPMM rencananya akan dilepas ke BUMD setempat. Pada tahun 2019, perusahaan ini meluncurkan "MIND ID" sebagai identitas dari holding BUMN industri pertambangan. Pada bulan Juli 2020, perusahaan ini membeli 100% saham Indometal Corporation (Asia Pacific) Pte. Ltd. yang sebelumnya dipegang oleh Timah. Nama perusahaan tersebut kemudian diubah menjadi MIND ID Trading Pte. Ltd.
Pada bulan Oktober 2020, perusahaan ini resmi memegang 20% saham PT Vale Indonesia Tbk. Pada tahun 2021, bersama Aneka Tambang, Pertamina, dan PLN, perusahaan ini mendirikan PT Industri Baterai Indonesia untuk mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pada bulan Desember 2022, agar perusahaan ini dapat fokus berbisnis di bidang produksi aluminium, pemerintah menarik kembali mayoritas saham Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport Indonesia, dan Timah yang dipegang oleh perusahaan ini. Pemerintah kemudian menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Mineral Industri Indonesia yang sengaja didirikan sebagai induk holding BUMN industri pertambangan.