Perbudakan di Indonesia
Zaman Kesultanan Islam

Masuknya agama Islam mempengaruhi praktik perbudakan, yaitu disesuaikan dengan hukum Islam. Hukum Islam melarang perbudakan orang muslim karena itu, orang-orang non-muslom menjadi target perbudakan dan korban dari bajak laut muslim yang berasal dari Kepulauan Sulu, yang menjadi pemasok budak bagi kesultanan di Asia Selatan.
Harem kerjaan di Asia Tenggara meliputi harem Kesultanan Aceh di Pulau Sumatra, Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten di Pulau Jawa, dan Kesultanan Gowa di Sulawesi. Masuknya agama Islam ke Asia Timur membuat hukum Islam terkait dengan budak seksual dan bentuk lain perbudakan menjadi revelan tetapi Kesultanan di Asia Tenggara tidak sepenuhnya mematuhi hukum syariah tetapi mengabungkannya dengan hukum ada, sehingga menyebabkan praktik perbudakan dan harem sedikit berbeda dengan negara-negara muslim lainnya.
Harem kerajaan di Asia Tenggara pada umumnya berukuran kecil kecuali yang ada di Aceh yang tercatat mencapai ukuran yang cukup besar pada abad ke-16 dan ke-17. Kasim (sida-sida) tidak umum ditemukan di Asia Tenggara tidak seperti negara-negara Muslim lainnya, dengan pengecualian di Kesultanan Aceh yang dipengaruhi oleh Persia dimana terdapat kurang lebih 500 kasim pada tahun 1619–1622, sebelum penggunaan kasim berakhir sekitar tahun 1700. Istana di Aceh juga menggunakan budak anak-anak penari (Nias) yang berusia 8–12 tahun, yang juga digunakan sebagai budak seksual sampai dengan akhir 1870an.
Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya, selir di harem Asia Tenggara tidak selalu berstatus budak, tetapi juga bisa wanita muslim merdeka, dimana hal tersebut ilegal berdasarkan hukum Syariah. Terutama di Jawa, kaum bangsawan dan keluarga kerajaan di Jawa banyak memiliki wanita merdeak sebagai selir. Namum, selir yang berasal dari budak juga digunakan bersama dengan selir yang berasal dari wanita merdeka. Gadis-gadis diculik dari desa atau laut oleh bajak laut atu pedagang budak. Kesultanan Banten lebih taat menjalankan hukum Islam dan melarang selir dari wanita beragama Islam yang merdeka dan hanya menggunakan selir budak non-muslim yang sesuai dengan hukum Islam. Kesultanan Banten mendapatkan selir dengan memperbudak gadis-gadis dari "desa-desa yang menolak memeluk agama Islam dalam masa Islamisasi" dan mereka dideklarasikan sebagai budak.  Gadis-gadis budak Tionghoa (mui tsai atau anak beli) yang dijual untuk menjadi selir budak oleh Kesultanan Aceh masih ditemukan pada masa antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, dimana penjual menyebutkan sebagai adopsi untuk menghindari atensi dari otoritas kolonial Belanda yang melarang perdagangan budak. Berbeda dengan hukum Syariah, anak dari selir tidak diberikan status yang setara dengan anak dari istri, dan bahkan bisa dicabut hak warisnya, menjadi selir merupakan hal yang memalukan dan banyak selir di Aceh menggunakan kontrasepsi dan membunuh bayi karena alasan ini.
Pelanggaran hukum Syariah lainnya adalah penjualan budak wanita muslim kepada laki-laki non-muslim seperti orang Tionghoa yang menjadi perdagangan besar di abad ke-18. Di Jeddah, Kerajaan Hejaz, Semenanjung Arab, raja Arab Ali bin Hussein, Raja Hejaz memiliki 20 wanita bersuku jawa. Seorang pria Tionghoa non-muslim memiliki wanita Indonesia yang merupakan keturunan Muslim Arab Hadhrami Sayyid di Solo, Hindia Belanda pada 1913 hal ini menjadi skandal di mata Ahmad Surkati dan Al-Irshad Al-Islamiya.
Penguasa kerajaan lokal di Asia Tenggara juga memiliki kumpulan budak selir setelah mereka menjadi kepanjangan tangan kekuasaan barat. Di Lampung, budak selir tetap ada sampai dengan akhir Perang Dunia Pertama. Tidak diketahui kapan budaya budak selir berakhir di Asia Tenggara, tetapi harem, poligami, dan selir mendapatkan kritik dari kalangan elit setempat karena hal tersebut diidentifikasi oleh kekuatan kolonial sebagai alasan keruntuhan para penguasa pribumi.