Persengketaan Sabah
Perjanjian 1878

Pada tanggal 22 Januari 1878, Kesultanan Sulu dan kongsi dagang Inggris yang diwakili oleh Alfred Dent dan Baron von Overbeck menandatangani sebuah perjanjian menetapkan bahwa Borneo Utara diserahkan atau disewakan (tergantung versi terjemahan mana yang digunakan) kepada kongsi dagang Inggris dengan imbalan 5.000 dolar Malaya per tahun.
Perjanjian 1878 ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan huruf Jawi, yang mana kalimat yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:
Kata kunci yang menjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut adalah pajakan, yang oleh ahli bahasa Spanyol pada tahun 1878 dan dua antropolog asal Amerika Serikat H. Otley Beyer dan Harold Conklin pada tahun 1946 diterjemahkan sebagai arrendamiento atau lease, yang berarti sewa. Sedangkan Inggris menggunakan terjemahan dari sejarawan Najeeb Mitry Saleeby pada tahun 1908 serta William George Maxweel dan Wiliam Summer Gibson pada tahun 1924, yang mengartikan kata pajak sebagai penyerahan.
Pajakan dalam bahasa Melayu secara harafiah diartikan sebagai gadai atau sewa, yang pada hakikatnya wilayah tersebut digadaikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan tahunan, dan kesultanan harus membayar kembali dari nilai uang yang diberikan untuk mengeklaim wilayahnya kembali. Kata selama-lama yang berarti selama-lamanya mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut berlaku seterusnya sampai dengan sultan-sultan berikutnya.
Selama masa kekuasaan Inggris di Borneo Utara, pemerintah Inggris terus melakukan pembayaran tahunan kepada Sultan Sulu dan penerus tahtanya. Pembayaran ini dicantumkan dalam nota pembayaran sebagai "uang penyerahan" (cession money). Pada sebuah konferensi di London tahun 1961 di saat perwakilan pemerintah Filipina dan perwakilan dari pemerintah Inggris bertemu untuk mendiskusikan klaim Filipina atas Borneo Utara, pihak Inggris memberitahukan kepada anggota kongres Filipina Jovito Salonga bahwa kata-kata "uang penyerahan" dalam nota pembayaran tidak diprotes atau disanggah oleh Sultan Sulu dan penerus tahtanya.
Dalam pertemuan Mafilindo pada tahun 1963 antara pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia, pemerintah Filipina menyampaikan bahwa Sultan Sulu meminta pembayaran sejumlah 5.000 dari pemerintah Malaysia. Perdana menteri Malaysia pertama saat itu, Tunku Abdul Rahman, mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kuala Lumpur untuk mengurus permintaan tersebut. Sejak saat itu, Kedutaan Besar Malaysia di Manila telah membayarkan cek sejumlah 5.300 ringgit Malaysia (1.710 dolar Amerika atau sekitar 77.000 peso Filipina) kepada kuasa hukum dari penerus tahta Sultan Sulu. Pembayaran tersebut kemudian dihentikan sejak tahun 2013. Pemerintah Malaysia menganggap bahwa jumlah yang dibayar setiap tahunnya adalah pembayaran untuk penyerahan wilayah, sedangkan pihak keluarga keturunan sultan menganggapnya sebagai biaya sewa.
Klaim Kesultanan Sulu di atas didasarkan kepada perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 januari 1878 oleh Sultan Jamalul Alam dari Sulu, yang isinya adalah penunjukan Baron de Overbeck sebagai Dato Bendahara dan Raja Sandakan. Namun, sebelumnya pada tanggal 29 Desember 1877, terdapat perjanjian lain yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Momin dari Brunei yang isinya menetapkan Baron de Overbeck sebagai Maharaja Sabah, Rajah Gaya dan Sandakan. Perjanjian ini juga memberikan Overbeck wilayah Paitan sampai dengan Sungai Sibuku sehingga wilayah yang diberikan pada perjanjian sebelumnya ini tumpang tindih dengan klaim Kesultanan Sulu atas wilayah kekuasaan mereka di Sabah. Pada tahun 1977, Kesultanan Brunei masih menganggap dan mempertahankan bahwa wilayah tersebut berada dalam kekuasaan mereka.