Hukum kewarganegaraan Israel
Sejarah > Kualifikasi berdasarkan hak kepulangan > Pengakuan terhadap Yahudi non-Ortodoks dan kasus-kasus tidak biasa

Definisi Yahudi dalam amandemen Undang-Undang Kepulangan tahun 1970 tidak menyinggung definisi "konversi" dan ditafsirkan untuk memungkinkan umat Yahudi dari latar belakang apa pun memenuhi syarat agar mendapat hak kepulangan. Kepala Kerabian Israel menganut penafsiran Ortodoks atas halakha dan merupakan lembaga paling otoritatif untuk masalah keagamaan Yahudi di Israel, yang telah menyebabkan perselisihan mengenai apakah orang yang berpindah ke aliran non-Ortodoks dapat diakui sebagai Yahudi. Orang asing yang berpindah agama ke Yahudi Konservatif atau Reformasi di dalam negeri berhak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan UU Kepulangan sejak tahun 2021. Kendati demikian, baik Kepala Kerabian maupun Mahkamah Agung menganggap pengikut Yahudi Mesianik sebagai umat Kristen dan secara khusus melarang mereka untuk mendapat hak kepulangan, kecuali jika mereka berdarah Yahudi.
Yahudi Etiopia, juga dikenal sebagai Beta Israel, hidup sebagai komunitas terisolasi yang jauh dari arus utama Yudaisme setidaknya sejak Abad Pertengahan Awal sebelum kontak mereka dengan dunia luar pada abad ke-19. Selama pemisahan mereka yang berkepanjangan, populasi ini mengembangkan sejumlah praktik keagamaan yang sangat dipengaruhi oleh Kekristenan Koptik yang membuatnya berbeda dari praktik keagamaan aliran Yahudi lainnya. Status mereka sebagai Yahudi diperdebatkan sampai Kepala Kerabian mengakui kelompok ini sebagai Yahudi pada tahun 1973 sembari mendorong imigrasi mereka ke Israel. Setelah revolusi komunis dan merebaknya Perang Saudara Etiopia, pemerintah membawa 45.000 orang ke Israel. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh populasi Yahudi di Etiopia.
Di antara yang bermigrasi bersama Beta Israel adalah Falash Mura, orang Yahudi yang masuk Kristen agar mudah berbaur dengan masyarakat Etiopia tetapi sebagian besar tetap terkait dengan komunitas Yahudi. Keputusan menteri pada tahun 1992 memutuskan komunitas ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak kepulangan. Namun, beberapa migran diizinkan masuk ke Israel untuk reunifikasi keluarga. Keputusan pemerintah selanjutnya mengizinkan lebih banyak orang Falash Mura untuk bermigrasi, dengan syarat menjalani konversi ke Yudaisme sebelum menerima kewarganegaraan. Sekitar 33.000 anggota komunitas ini memasuki Israel dari tahun 1993 hingga 2013.
Orang Samaria adalah keturunan suku-suku Israel kuno yang menganut Samaritanisme, sebuah agama yang terkait erat dengan Yudaisme, dan memiliki hak kepulangan tanpa persetujuan dari Kepala Rabi. Pada tahun 1949, Menteri Luar Negeri Moshe Sharett menyatakan bahwa orang Samaria memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel berdasarkan Hukum Kepulangan, dengan alasan warisan Ibrani menjadikan mereka memenuhi syarat untuk diakui sebagai Yahudi. Meskipun keputusan tersebut diterapkan sebagai kebijakan resmi, tidak ada undang-undang yang dibuat mengenai masalah ini. Akibatnya, ketika Kepala Rabi meninjau sebuah kasus pada tahun 1985 tentang apakah wanita Samaria boleh menikah dengan pria Yahudi (orang Yahudi di Israel hanya diperbolehkan menikah dengan sesama Yahudi) dan ia menyimpulkan bahwa orang Samaria harus terlebih dahulu masuk Yahudi, Kemendagri memutuskan untuk mencabut hak kepulangan Samaria dengan menggunakan keputusan Kepala Rabi sebagai pembenar. Mahkamah Agung memutuskan masalah ini pada tahun 1994, mengembalikan kebijakan asli dan memperluas status kewarganegaraan Israel menjadi mencakup warga Samaria di utara Tepi Barat.  Total populasi komunitas ini sekitar 700 orang yang tinggal secara eksklusif di Holon dan Gunung Gerizim.