Genosida Rwanda
Latar belakang > Revolusi dan hubungan Hutu-Tutsi setelah kemerdekaan

Informasi lebih lanjut: Revolusi Rwanda
Setelah Perang Dunia II, gerakan emansipasi Hutu mulai tumbuh di Rwanda, yang dipicu oleh meningkatnya kebencian terhadap reformasi sosial antar-perang, dan juga meningkatnya simpati terhadap Hutu dalam Gereja Katolik. Para misionaris Katolik semakin memandang diri mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat Hutu yang kurang mampu dibandingkan elit Tutsi, sehingga dengan cepat mengarah pada terbentuknya sejumlah besar pendeta Hutu dan elit terpelajar yang memberikan penyeimbang baru terhadap tatanan politik yang sudah mapan. Monarki dan tokoh Tutsi merasakan semakin besarnya pengaruh Hutu dan mulai melakukan agitasi untuk segera memperoleh kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Pada tahun 1957, sekelompok cendekiawan Hutu menulis "Manifes Bahutu". Ini adalah dokumen pertama yang menyebut Tutsi dan Hutu sebagai ras yang terpisah, dan menyerukan pengalihan kekuasaan dari Tutsi ke Hutu berdasarkan apa yang disebut "hukum statistik".
Pada tanggal 1 November 1959 Dominique Mbonyumutwa, seorang ketua sub-Hutu, diserang di dekat rumahnya di Byimana, prefektur Gitarama, oleh para pendukung partai pro-Tutsi. Mbonyumutwa selamat, namun rumor mulai menyebar bahwa dia telah dibunuh. Aktivis Hutu menanggapinya dengan membunuh orang Tutsi, baik kaum elit maupun warga sipil biasa, yang menandai dimulainya Revolusi Rwanda. Suku Tutsi membalas serangan tersebut, namun pada tahap ini Hutu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Belgia yang ingin menggulingkan dominasi Tutsi. Pada awal tahun 1960, Belgia mengganti sebagian besar pemimpin Tutsi dengan Hutu dan menyelenggarakan pemilihan komune pertengahan tahun yang menghasilkan mayoritas Hutu. Raja digulingkan, republik yang didominasi Hutu dibentuk, dan negara tersebut merdeka pada tahun 1962.
Ketika revolusi berlangsung, orang Tutsi mulai meninggalkan negaranya untuk menghindari pembersihan Hutu, dan menetap di empat negara tetangga: Burundi, Uganda, Tanzania dan Zaire. Berbeda dengan masyarakat Banyarwanda yang bermigrasi pada masa pra-kolonial dan kolonial, orang-orang buangan ini dianggap sebagai pengungsi di negara tujuan mereka, dan segera mulai diagitasi untuk kembali ke Rwanda. Mereka membentuk kelompok bersenjata yang melancarkan serangan ke Rwanda; upaya ini sebagian besar tidak berhasil, dan berujung pada pembunuhan balasan lebih lanjut terhadap 10.000 orang Tutsi dan lebih banyak orang Tutsi yang diasingkan. Pada tahun 1964, lebih dari 300.000 orang Tutsi telah melarikan diri, dan terpaksa tetap berada di pengasingan selama tiga dekade berikutnya.
Grégoire Kayibanda memimpin republik Hutu selama dekade berikutnya, menerapkan pemerintahan otokratis yang mirip dengan monarki feodal pra-revolusi. Ia digulingkan setelah kudeta tahun 1973 yang membawa Presiden Juvénal Habyarimana ke tampuk kekuasaan. Diskriminasi pro-Hutu dan anti-Tutsi terus berlanjut di Rwanda, meskipun kekerasan tanpa pandang bulu terhadap Tutsi sedikit berkurang. Habyarimana mendirikan partai Gerakan Nasional Republik untuk Demokrasi dan Pembangunan (MRND) pada tahun 1975, dan mengumumkan konstitusi baru setelah referendum tahun 1978, menjadikan negara tersebut sebagai negara satu partai di mana setiap warga negara harus menjadi anggota MRND.
Negara tersebut menjadi negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Afrika di mana 408 jiwa per kilometer persegi (1.060/sq mi). Populasi Rwanda meningkat dari 1,6 juta orang pada tahun 1934 menjadi 7,1 juta pada tahun 1989, yang menyebabkan persaingan untuk mendapatkan tanah. Sejarawan seperti Gérard Prunier percaya bahwa genosida tahun 1994 sebagian disebabkan oleh kepadatan penduduk.