Konstitusi Singapura
Latar belakang

Setelah pemisahan Singapura dari Malaya pada 9 Agustus 1965, Konstitusi darurat untuk negara Singapura yang baru merdeka disahkan pada 22 Desember 1965, yang terdiri dari tiga dokumen terpisah: (a) Konstitusi Negara Singapura 1963; (b) Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura 1965; dan (c) bagian dari Konstitusi Federal Malaysia yang diimpor melalui Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura (secara kolektif disebut sebagai 'Konstitusi Singapura'). Pada tahun 1980, Jaksa Agung Singapura mengeluarkan Cetak Ulang dari Konstitusi Singapura, menggabungkan semua amandemen yang telah dibuat hingga 31 Maret 1980 menjadi satu dokumen komposit tunggal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Berikut adalah beberapa fakta penting yang perlu diperhatikan tentang Konstitusi Singapura :
Konstitusi didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang menentukan pembentukan dan pengoperasian pemerintahan dan lembaga-lembaganya. Di bawah Pasal 4 Konstitusi Singapura, Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara; semua undang-undang lain yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi Singapura.
Konstitusi dapat tidak tertulis atau tertulis; misalnya, Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis, sedangkan negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat memiliki konstitusi tertulis.
Konstitusi Singapura memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak dasar individu. Ini termasuk kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat; perlindungan yang sama di bawah hukum; dan kebebasan beragama.
Dalam menjalankan yurisdiksi aslinya – yaitu kewenangannya untuk memeriksa perkara untuk pertama kalinya – Mahkamah Agung Singapura melaksanakan dua jenis kewenangan terkait peninjauan kembali kehakiman: peninjauan kembali kehakiman atas peraturan perundang-undangan, dan peninjauan kembali kehakiman atas tindakan administratif. Meskipun dalam kasus tahun 1980 Dewan Penasihat memutuskan bahwa kebebasan mendasar dalam Bagian IV Konstitusi harus ditafsirkan secara luas, peradilan Singapura biasanya menganut filosofi penghormatan kepada Parlemen dan anggapan kuat mengenai keabsahan konstitusional, yang menyebabkan kebebasan mendasar ditafsirkan secara sempit dalam kasus-kasus tertentu. Peradilan Singapura juga umumnya mengadopsi pendekatan yang bertujuan, lebih mengutamakan penafsiran yang mengutamakan tujuan atau sasaran yang mendasari ketentuan konstitusional.
Di dalam Pasal 4 Konstitusi Singapura, dinyatakan secara tegas bahwa Konstitusi sebagai tingkat hukum tertinggi di Singapura. Konstitusi juga tampaknya memenuhi tiga kriteria sebagaimana dijelaskan oleh Albert Venn Dicey terkait supremasi: kodifikasi, kekakuan, dan adanya peninjauan kembali oleh pengadilan. Akan tetapi, ada pandangan bahwa hal itu mungkin tidak bersifat tertinggi dalam praktik dan bahwa sistem hukum Singapura secara de facto dicirikan oleh kedaulatan parlemen.
Ada dua cara untuk mengubah Konstitusi, tergantung pada sifat ketentuan yang diubah. Sebagian besar Pasal-pasal Konstitusi dapat diubah dengan dukungan lebih dari dua pertiga dari seluruh Anggota Parlemen pada Pembacaan Kedua dan Ketiga setiap rancangan undang-undang amandemen konstitusi. Namun, ketentuan yang melindungi kedaulatan Singapura hanya dapat diubah jika didukung dalam referendum nasional oleh setidaknya dua pertiga dari jumlah total suara yang diberikan. Persyaratan ini juga berlaku pada Pasal 5(2A) dan 5A, meskipun ketentuan tersebut belum berlaku. Pasal 5(2A) melindungi ketentuan inti konstitusional tertentu seperti kebebasan fundamental dalam Bagian IV Konstitusi, dan Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan Presiden, kekuasaan, pemeliharaan, kekebalan dari gugatan, dan pemecatan dari jabatan; sementara Pasal 5A memungkinkan Presiden untuk memveto usulan amandemen konstitusional yang secara langsung atau tidak langsung menghindari atau membatasi kekuasaan diskresionernya. Ketentuan ini belum berlaku karena Pemerintah memandang Presiden Terpilih sebagai lembaga yang terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.
Peradilan Malaysia telah membedakan antara pelaksanaan "kekuasaan konstituen" dan "kekuasaan legislatif" oleh Parlemen. Apabila DPR mengubah Undang-Undang Dasar dengan menggunakan kekuasaan konstituante, maka Undang-Undang tentang perubahan tersebut tidak dapat digugat karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Posisi Singapura tidak jelas karena masalah ini belum diajukan ke pengadilan. Namun, dapat dikatakan bahwa mereka cenderung menerapkan posisi Malaysia karena ketentuan yang relevan dalam Konstitusi Malaysia dan Konstitusi Singapura bersifat pari materia satu sama lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi telah menolak doktrin struktur dasar atau fitur dasar yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung India, yang berarti bahwa Parlemen tidak dihalangi untuk mengubah atau mencabut ketentuan apa pun dalam Konstitusi, bahkan yang dianggap dasar.