stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah ekonomi Indonesia
Perdagangan komoditas rempah-rempah oleh eropa

Sejak kejatuhan Konstantinopel terjadi, muncul kekhawatiran dikalangan kerajaan di seantero Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghadapi musim dingin. Maka, kerajaan di seluruh Eropa saat itu memutuskan untuk membentuk tim ekspedisi di masing-masing kerajaan untuk berlomba-lomba mendapatkan sumber dari rempah-rempah tersebut. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Indonesia, pencarian mereka tersebut tidak hanya untuk memonopoli sumber utama yang kelak menjadi pendapatan yang menguntungkan bagi kerajaan mereka, tetap mereka juga secara pesat membangun Gereja Katolik Roma sebagai basis misionaris, pos perdagangan dan benteng militer dan barak senjata. Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari penaklukan Malaka pada tahun 1512, armada Portugis mulai menjelajah lebih dalam kepulauan Indonesia, untuk dan berusaha untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga. Kemudian, kehadiran portugis di Indonesia berkurang setelah Solor, Flores dan Timor (lihat Timor portugis) di Nusa Tenggara barat, jatuh ke tangan pribumi Ternate dan mengalahkan Belanda.
Di awal abad ke-17, Netherland East India Company (VOC) didirikan oleh Pemerintah Belanda sebagai BUMN yang mengelola usaha perdagangan komoditas rempah-rempah dan budidaya tanaman komoditas berbasis ekspor. VOC dalam perkembangannya menjadi salah satu perusahaan terkuat dan berpengaruh dikawasan nusantara, tidak hanya untuk kepentingan bisnis dan menghasilkan keuntungan semata. Tetapi juga sebagai alat Pemerintah Belanda untuk menguasai nusantara. Diversifikasi usaha yang luas dalam kegiatan bisnis VOC dari perusahaan pelayaran yang menghubungkan Indonesia dengan Eropa membawa komoditas rempah-rempah serta membuka kantor pemasaran dan penjualan dibeberapa kota utama di Asia dan Eropa. Langkah demi langkah, Belanda bersaing secara terbuka dengan Portugis untuk memperebutkan kekayaan nusantara, dimulai dengan penaklukan Belanda di Ambon, Maluku Utara dan Banda. Secara statistik, perkembangan usaha VOC melampaui semua pesaingnya di kawasan Asia.
Antara tahun 1602-1796, VOC telah mengirim satu juta orang Eropa untuk bekerja di nusantara berserta dengan kantor perwakilan dikota-kota lain di Asia, memiliki armada dagang dan perang sebanyak 4,785 kapal, dan perusahaan mencetak target produksi lebih dari 2,5 juta ton produk rempah-rempah. VOC menikmati keuntungan besar dari kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku pada abad ke-17. Keuntungan ini juga menjadi modal VOC pada tahun 1619 untuk mendirikan ibu kota Hindia Belanda dikota pelabuhan yang bernama Jacatra dan mengubah nama kota tersebut menjadi Batavia (sekarang Jakarta). Selama dua abad berikutnya, Perusahaan mengakuisisi tambahan terminal pelabuhan sebagai basis perdagangan dan melindungi kepentingan mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. VOC juga membagi dividen sebesar 18% pertahun selama 200 tahun hingga abad ke 19 akibat perusahaan bergerak diluar kemampuannya untuk membiayai perang dan terjadi banyak korupsi ditubuh VOC.
Republik Indonesia

Hindia belanda sendiri jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942. Selama Perang Dunia II, perekonomian Hindia belanda (Indonesia) bisa dibilang tidak ada pergerakan atau sama sekali hancur, karena setiap sumber daya yang ada diarahkan terhadap upaya perang kekaisaran, pasukan Jepang menerapkan kebijakan bela diri ketat. Banyak kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan obat-obatan yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan dan mewabahnya penyakit. Pada awal tahun 1945, pasukan Jepang mulai menunjukkan kekalahan dalam berbagai perang, yang berpuncak pada pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Inflasi yang sangat tinggi

Peredaran mata uang yang berbeda-beda secara liar mengakibatkan munculnya ketidakstabilan kegiatan ekonomi di indonesia, dimana pada saat itu terdapat 3 mata uang yang berbeda yaitu, mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 miliar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan mencapai 1,6 miliar. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali dan hal ini mengakibatkan sebagian besar kalangan masyarakat kalangan bawah seperti masyarakat umum dan petani kesulitan untuk memakai uangnya untuk ditukarkan menjadi bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari karena harganya yang tidak terjangkau. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Pemerintah RI menetapkan secara resmi tiga mata uang berlaku di wilayah RI. Meski kebijakan tri-currency diberlakukan, hal tersebut tidak berdampak secara signifikan pada laju inflasi yang terjadi di Indonesia, karena pada saat itu Indonesia masih berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diketahui bahwa sekutu kembali ke Indonesia dibawah pimpinan Panglima AFNEI untuk mengembalikan Indonesia dari penjajahan Jepang kepada Belanda.
Kedatangan armada pasukan AFNEI diberbagai penjuru pulau Indonesia dimanfaatkan oleh sekutu dengan menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai instansi keuangan seperti kantor kas perbankan. Penguasaan bank-bank oleh Sekutu bertujuan agar mampu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk keperluan operasi mereka. Panglima AFNEI, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu yang bertujuan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memprotes kebijakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Pemerintah RI langsung merespon langkah sekutu dengan mencetak dan mengedarkan mata uang baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1946 yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Blokade Transportasi Laut oleh Belanda

Perebutan Belanda untuk mengambil kembali Indonesia dari kemerdekaan yang diraih pada masa kekosongan kekuasaan dilancarkan tidka hanya dari sisi militer, tetapi juga sisi transportasi barang dan ekonomi. Blokade laut yang dimulai sejak bulan November 1945 oleh Belanda bertujuan untuk menekan gerak ekonomi Indonesia untuk membiayai peperangan melawan sekutu dan Belanda. Blokade tersebut memberikan dampak yang cukup serius dalam beberapa hal seperti:
Kurangnya persenjataan yang masuk ke Indonesia
Minimnya pendapatan akibat pelarangan ekspor hasil-hasil bumi Indonesia
Sulitnya Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri
Anggaran Negara menjadi tidak bermanfaat untuk membiayai perlawanan melawan Belanda
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Perjuangan Mempertahankan Ekonomi Indonesia

Terdapat langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari segi ekonomi, seperti:
Digalakkannya Program Pinjaman Nasional yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946 untuk digunakan sebagai pengisi Anggaran Negara untuk dijadikan modal Pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta modal mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional.
Melakukan pelanggaran blokade laut Belanda untuk mengamankan bantuan luar negeri berupa beras dari India seberat 500.000 ton dan mengadakan kontrak dengan perusahaan pelayaran swasta Amerika Serikat untuk membawa hasil bumi Indonesia untuk diekspor ke negara lain.
Konferensi ekonomi nasional yang dilaksanakan pada bulan Februari 1946 dengan tujuan untuk mendiskusikan permasalahan ekonomi yang dihadapi serta merumuskan solusinya dengan menghasilkan kesepakatan seputar masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan.
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947 yang dipimpin oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat, IJ Kasimo untuk memberi rekomendasi dan saran terkait kebijakan pemerintah dalam mengelola dan membangun ekonomi Indonesia. Dibawah kepemimpinannya, BPE menghasilkan rencana 5 tahunan yang bernama Kasimo Plan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun industri pangan Indonesia melalui langkah:
Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
Penanaman kembali tanah kosong
Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 1-15 tahun.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Gunting Syafruddin

Gunting Syafruddin merupakan kebijakan yang digagas oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara untuk mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp 5,1 Miliar. Kebijakan yang disahkan pada tanggal 20 Maret 1950 SK Menteri Keuangan Nomor 1 tanggal 19 Maret 1950 ini bertujuan untuk memotong nilai uang yang Rp. 2,50 ke atas menjadi tinggal setengahnya. Hal ini memberikan keuntungan pada Pemerintah Indonesia dengan berkurangnya jumlah peredaran uang dan hal ini menjadi alasan Pemerintah Belanda meminjamkan dana sebesar Rp 200 Juta, sekaligus meningkatkan kredibilitas anggaran negara.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan program pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong transisi ekonomi Indonesia dari berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Program yang digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri serta Perdagangan Indonesia bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi nasional dari berbasis kolonial menjadi ekonomi pembangunan. Program ini mengakomodasi kegiatan seperti:
Menumbuhkan dan mengembangkan minat kewirausahaan dikalangan masyarakat bangsa Indonesia untuk tidak bergantung kepada instansi pemerintahan atau menggantungkan ekonomi pada pendapatan dari pekerjaan belaka.
Memberikan edukasi dan kesempatan kepada wirausahawan nasional untuk mendapatkan akses keuangan yang terjangkau dan pendidikan pengelolaan finansial usaha untuk mengembangkan usahanya yang sekaligus berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia dengan bentuk penyerapan tenaga kerja, produktivitas usaha yang efektif dan peningakatn nilai tambah usaha terhadap produk domestik bruto nasional.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, program ini tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena:
Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki edukasi dan wawasan yang layak dan memadai untuk menerapkan disiplin ilmu usaha.
Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki mental meningkatkan pendapatan, masih sebatas untuk mendapatkan pemasukan.
Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki kreativitas untuk menyiasati ketidakmampuannya dalam menunjang kegiatan usahnya.
Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan usahanya dengan mudah.
Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki kesabaran dalam meniti perkembangan usahanya dengan baik.
Wirausahawan yang menerima pembiayaan kegiatan usaha belum memiliki integritas terhadap apa yang diamanahkan kepadanya.
Program yang diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi Indonesia, malah menjadi penyebab sumber defisit anggaran 1952 yang mencapai Rp 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun 1951 sebesar 1,7 miliar rupiah.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Nasionalisasi De Javasche Bank

Nasionalisasi De Javasche Bank oleh Pemerintah Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1951, merupakan bentuk perlawanan ekonomi Indonesia untuk kembali merebut kedaulatan ekonomi nasional. Nasionalisasi diambil oleh pemerintah Indonesia setelah melewati berbagai diskusi yang menghasilkan kesimpulan bahwa, peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda sangat menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter untuk menunjang kegiatan pembangunan di Indonesia. Nasionalisasi ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. De Javasche Bank yang dinasionalisasi berubah nama menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 yang bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi dimana fungsi ini dulunya dipegang oleh Bank Nasional Indonesia.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba merupakan program pemberdayaan pengusaha Indonesia antara pengusaha pribumi dan non-pribumi untuk mengembangkan minat kewirausahaan pengusaha pribumi dan meningkatkan kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Program yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Ekonomi,
Keuangan, Industri dan Perdagangan Indonesia, Iskaq Tjokrohadisurjo pada masa Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah:
Untuk mengembangkan minat, edukasi dan wawasan kewirausahaan pengusaha pribumi.
Agar terbentuk kerjasama antara para pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi untuk memajukan ekonomi nasional.
Mendorong transisi ekonomi nasional yang digerakkan dari sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Tionghoa. Lewat program ini, Pemerintah menyediakan dan menyalurkan kredit dan lisensi usaha bagi wirausahawan swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba ini mewajibkan pengusaha pribumi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan-latihan kepada tenaga kerja Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pengusaha terhadap aliran kredit dan lisensi yang diberikan negara kepada pengusaha. Lagi-lagi, program ini tidak berjalan dengan baik sebab:
Wirausahawan pribumi kurang memiliki usaha untuk menambahkan edukasi dan wawasan pada usahanya untuk memberikan nilai tambah pada kegiatannya.
Wirausahawan pribumi terkesan tidak mau sulit dalam beradaptasi pada dunia usaha, sehingga muncul wirausahawan pribumi ingin dimanja dunia usaha.
Wirausahawan pribumi sulit beradaptasi pada dunia usaha yang cepat berubah karena sifatnya yang tidak mau repot beradaptasi dalam dunia usaha.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Boikot Kesepakatan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Menteri Luar Negeri Indonesia Ida Anak Agung Gde Agung menjadi ketua delegasi Indonesia yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia menuju Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:
Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena:
Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:
Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, Pemerintah masa Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Badan Negara yang bernama Dewan Perancang Nasional (Nama terdahulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Badan Negara yang pimpin oleh Moh. Yamin dan beranggotakan sebanyak 50 orang ini sebenarnya sudah direncanakan untuk dibentuk sebelum masa demokrasi parlementer berakhir dengan berupa landasan hukum PP no 23 Tahun 1958 yang kemudian disahkan oleh Parlemen menjadi UU no 8 Tahun 1958. Depernas sendiri untuk pertama kalinya sejak dibentuk, telah menghasilkan produk perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang bernama "Pembangunan Nasional Semesta Tahapan Tahun 1961-1969" yang kemudian disahkan oleh MPRS sebagai Tap MPRS no II/MPRS/1960 menjadi landasan hukum pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1963, Depernas berubah nama menjadi Bappenas dan posisi Moh. Yamin sebagai kepala Depernas digantikan oleh Presiden Soekarno.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Devaluasi Rupiah

Kebijakan devaluasi rupiah diambil pada tanggal 25 Agustus 1959 oleh Pemerintah Indonesia setelah melewati berbagai kajian dan diskusi secara intensif dengan Bank Sentral dan Kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah inflasi yang perkembangannya tidak terkendali. Kebijakan yang akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berdampak pada:
Nilai uang berdenominasi Rp 500,00 menjadi Rp 50,00
Nilai uang berdenominasi Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
Pembekuan rekening tabungan yang bernilai Rp 25.000,00 keatas
Namun, kebijakan ini sendiri malah tidak berdampak signfikan untuk menahan perkembangan inflasi.
Republik Indonesia > Kepresidenan Soekarno (1945-1966) > Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Deklarasi Ekonomi yang dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 1963 oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai tahapan ekonomi sosialis dengan cara terpimpin dari negara. Deklarasi ini juga menjadi langkah pemerintah untuk menghadapi ekonomi yang kian memburuk. Dalam pelaksanaannya, dekon sendiri justru mengakibat terjadinya stagnansi ekonomi bagi Indonesia, karena banyaknya ketidakmampuan yang Pemerintah selesaikan dalam menangani masalah ekonomi, seperti:
Meningkatnya CAD/DTB (Current-Account Deficit/Defisit Transaksi Berjalan) hingga mencapai 40 kali dari penerimaan Anggaran Negara
Tidak terkendalinya pencetakkan uang yang mengakibatkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali
Meningkatnya biaya hidup masyarakat hingga 70% akibat naiknya barang kebutuhan sebesar 400%
Hal ini diakibatkan karena:
Penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional dan objektif
Pendahuluan kepentingan politik mengakibatkan masyarakat menderita
Dekon sendiri menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling muram dalam sejarah kebijakan ekonomi di Indonesia.
Pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia memburuk secara drastis sebagai hasil dari ketidakstabilan politik. Kebijakan negara yang masih berubah-ubah dan minimnya pengalaman dalam mengelola negara mengakibatkan munculnya kemiskinan dan kelaparan. Pada saat kejatuhan Soekarno pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia berada dalam kekacauan berupa inflasi tahunan yang mencapai 1.000%, defisit neraca yang melebar secara ekstrim ditambah dengan tidak layaknya infrastruktur untuk mengakomodasi kegiatan produksi dan distribusi industri, pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas yang minimal, dan investasi tidak bergerak.