stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kepolisian Negara Republik Indonesia

| Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| --- | --- |
Lambang Polri
Lambang Kewenangan Polri
Bendera Kepolisian Negara Republik Indonesia
Singkatan: POLRI
Motto: Sanskerta: Rastra Sewakottamacode: sa is deprecated  (Pelayan utama Bangsa)
Ikhtisar
Dibentuk:  21 Agustus 1945 (sebagai Djawatan Kepolisian Negara dibawah Departemen Dalam Negeri)  1 Juli 1946 (pemisahan Djawatan Kepolisian Negara menjadi lembaga pemerintah nondepartemen dengan nama sama; ulang tahun resmi) 
Personel: 579.000 (2022)
Anggaran: Rp 112,1 triliun (APBN 2021) Rp126,62 triliun (2025) Rp20,58 triliun (Efisiensi) Rp106,04 triliun (APBN 2025)
Struktur yurisdiksi
Lembaga nasional: Indonesia
Wilayah hukum: Indonesia
Yurisdiksi hukum: Nasional
Lembaga pemerintah: Indonesia
Instrumen dasar: UUD 1945 UU No. 2 Tahun 2002 UU No. 6 Tahun 2023
Markas besar: Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 
Pejabat eksekutif:  Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala  Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, Wakil Kepala
Operasi penting: Revolusi Nasional Indonesia Peristiwa Madiun  Operasi Trikora  Konfrontasi Indonesia-Malaysia  Operasi Pagar Betis  Operasi Seroja  Konflik Aceh  Konflik Ambon  Operasi Madago Raya  Konflik Papua  Operasi Nemangkawi  Operasi Tinombala  Serangan Umum 1 Maret 
Situs web
polri.go.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia sekarang dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI). Polisi Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Indonesia tidak lagi dibawah pemerintahan kekaisaran Jepang yang pada saat itu mayoritas anggota sebagian besar adalah Polisi Istimewa. Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum yang dipersatukan menjadi kepolisian secara nasional pada tanggal 1 Juli 1946, lalu berubah nama menjadi Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
Arti lambang

Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra Sewakottama ("राष्ट्र सेवकोत्तम"), yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti "Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, Rastra ("राष्ट्र") berarti "bangsa" atau "rakyat", dan sevakottama ("सेवकोत्तम") berarti "pelayan terbaik", maka disimpulkan bahwa Rastra Sewakottama berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.
Pedoman > Tribrata

Tribrata merupakan Pedoman Hidup anggota Polri, yang berbunyi:
Pedoman > Catur Prasetya

Catur Prasetya merupakan Pedoman Kerja anggota Polri, yang berbunyi:
Sejarah > Sebelum kemerdekaan Indonesia > Masa kolonial Belanda

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.
Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hoofd agent (bintara), inspecteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent, inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.
Sejarah > Sebelum kemerdekaan Indonesia > Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Bandjarmasin.
Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Pada Tahun 29 April 1943 , Di indonesia di bentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa
Sejarah > Awal kemerdekaan Indonesia > Periode 1950–1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.
Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.
Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).
Sejarah > Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.
Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).
Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.
Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.
Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.
Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri/KASAK, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).
Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:
Alat Negara Penegak Hukum.
Koordinator Polsus.
Ikut serta dalam pertahanan.
Pembinaan Kamtibmas.
Kekaryaan.
Sebagai alat revolusi.
Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.
Sejarah > Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab diserahkan kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.
Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.
Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.
Organisasi

Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.
Organisasi > Markas besar > Unsur pimpinan

Artikel utama: Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi. Pada 27 Januari 2021, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.
Organisasi > Markas besar > Unsur Pelaksana Tugas Utama

Unsur pelaksana tugas Utama terdiri dari:
Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Syahar Diantono, M.Si.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Kabareskrim saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.
Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si.
Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi (separatisme, terorisme, pemakaran, dan Anarkisme) dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Dankorbrimob saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Imam Widodo, M.Han.
Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Kakorlantas saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
Detasemen Khusus 88 (Densus 88), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Kadensus 88 AT saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Sentot Prasetyo, S.IK.
Struktur wilayah

Pembagian wilayah Polisi Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:
Pusat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)
Tingkat Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
Tingkat Kabupaten/Kota
Kepolisian Resor (Polres)
Kepolisian Resor Kota (Polresta)
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
Kepolisian Resor Metropolitan (Polres Metro – Khusus di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)
Tingkat Kecamatan/Distrik
Kepolisian Sektor (Polsek)
Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
Wilayah hukum dari Polisi Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan keresidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.
Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus.
Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.
Alutsista

Artikel utama: Daftar alutsista Kepolisian Republik Indonesia
Masa mendatang

Dalam negeri, Polisi Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, korupsi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.
Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia). Begitu juga dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yaitu Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam / Formed Police Unit (FPU) ke misi UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Tengah.
Dalam budaya populer > Film

Arie Hanggara (1985) - diangkat dari kisah nyata kematian seorang anak berumur 8 tahun oleh ibu tirinya, dibintangi oleh Deddy Mizwar
Singa Lodaya (1978) - Singa Lodaya, sebuah film laga yang berlatar sejarah berdurasi 1,5 jam. Disutradarai Yudhi DH dan Soeparmin film Singa Lodaya dirilis pada tahun 1978. Sederet aktor dan aktris seperti Ami Jaya, S Naryo Hadi, WD Mochtar, Pipiet Sandra dan Soeyoedi Ananta Yudha ikut membintangi film ini. Film Singa Lodaya menceritakan tentang kisah pasukan Mobrig (Mobile Brigade) yang berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan penumpasan pemberontakan PKI Muso di Madiun 1948.
Menumpas Teroris (1986) - dibintangi oleh Barry Prima dan El Manik
The Raid (2011) - dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, dan Donny Alamsyah
Java Heat (2013) - dibintangi oleh Kellan Lutz, Ario Bayu, T. Wifnu Wikana, dan Mickey Rourke
Sang Prawira
22 Menit (2018) - dibintangi oleh Ario Bayu
Sayap Sayap Patah (2022) - dibintangi oleh Ariel Tatum dan Nicholas Saputra
EAGLE IN ACTION (2023)-Pemeran Utama Polri Dan Brimob Polri
Dalam budaya populer > Televisi

86 (2014 hingga sekarang) - terinspirasi oleh acara televisi AS Cops, ditayangkan di NET TV
The Police - ditayangkan di Trans 7 setiap hari pada pukul 11 malam WIB
Cleansing Kalijodo (2016) - dibintangi oleh Ario Bayu yang memerankan Kapolres Penjaringan Kapten Krishna Murti, dan Fauzi Baadila yang memerankan Daeng Aziz dalam saluran TV Australia Crime + Investigation
Lihat pula

Tanda Kepangkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Reserse Kriminal
Korps Brigade Mobile
Detasemen Khusus 88 Anti Teror
Korps Lalu Lintas
Badan Pemelihara Keamanan
Badan Intelijen Dan Keamanan
Divisi Profesi Pengamanan
Lemhanas
Sespimti
Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
Kepolisian Daerah
Kepolisian Resor
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia Diarsipkan 2019-08-02 di Wayback Machine.
(Indonesia) IPW Lembaga nirlaba Pengawas kinerja Polri Diarsipkan 2020-08-12 di Wayback Machine.
(Indonesia) Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Diarsipkan 2019-05-22 di Wayback Machine.
(Indonesia) Diarsipkan 2021-05-18 di Wayback Machine.
| l b Topik Indonesia |
| --- | --- |
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia):  Garis waktu  Prasejarah  Kerajaan Hindu-Buddha  Kerajaan Islam  Kerajaan Kristen  Era kolonial Portugis  Era VOC  Era Hindia Belanda  Era pendudukan Jepang 
Sejarah Indonesia:  Sejarah nama  Proklamasi  Era transisi Revolusi nasional  KMB  Pengakuan Belanda  Era RIS  Era demokrasi liberal Dekret presiden  Era demokrasi terpimpin Trikora  Konfrontasi ke Malaysia  G30S  Era orde baru Supersemar  Pendudukan di Timor Timur  Gerakan 1998  Era reformasi Referendum Timor Timur 
Geografi:  Air terjun  Bendungan dan waduk  Danau  Pegunungan Gunung berapi  Pulau dan kepulauan menurut provinsi  abjad A-L  M-Z  Perairan Laut  Pantai  Selat  Sungai  Teluk  Tanjung  Tempat  Titik-titik garis pangkal  Wilayah 
Politik dan  pemerintahan:  Ibu kota negara  Lembaga negara  Pemerintah  Presiden Kementerian  MPR DPR  DPD  Kekuasaan kehakiman MA  MK  KY  BPK  Perwakilan di luar negeri  Kepolisian  Militer  Administratif (Provinsi  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan/desa)  Hubungan luar negeri  Hukum  Undang-undang  Pemilu  Partai politik  Kewarganegaraan 
Ekonomi:  APBN  APBD  Bank  Pasar modal IDX  JFX  Pariwisata  Pertanian dan perkebunan  Perusahaan BUMN  Sains dan teknologi  Transportasi Penerbangan  Perkeretaapian 
Demografi:  Suku bangsa  Bahasa nasional  Bahasa daerah  Agama  Nama orang  Tokoh  Kesehatan Kesehatan hewan  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Olahraga 
Budaya:  Seni Film  Tari  Sastra  Musik  Lagu  Teater  Bela diri  Masakan  Mitologi  Permainan tradisional  Busana daerah  Arsitektur Bandar udara  Pelabuhan  Stasiun kereta api  Terminal  Pembangkit listrik  Warisan Budaya UNESCO  Wayang  Batik  Keris  Angklung  Tari Saman  Noken 
Simbol:  Sang Saka Merah Putih  Garuda Pancasila  Ibu Pertiwi  Nusantara 
Flora dan fauna:  Fauna Indonesia Binatang endemik  Flora Indonesia Tumbuhan endemik  Bunga  Burung endemik  Ikan  Cagar alam  Suaka margasatwa  Taman nasional  Terumbu karang 
Lainnya:  Media  Telekomunikasi Internet  Permainan video  Penyiaran Televisi Terestrial  Berlangganan  Radio  Tanda kehormatan  Kode pos  Kode telepon  Kode kendaraan  Hari penting 
 Garis besar •   Portal
Veldpolitie di Malang (sekitar 1930)
Mobil patroli Polri, 1991
Polisi melakukan patroli jalan kaki untuk mengamankan situasi masyarakat umum
PSD Demak

PSD (singkatan dari Persatuan Sepak Bola Demak) adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Demak. PSD Demak saat ini berlaga di Liga 4 Jateng.
Rekor musim ke musim > Liga 3

2017 Liga 3 Terhenti dibabak grup (Regional Jateng)
2018 Liga 3 Terhenti dibabak 8 besar (Regional Jateng)
2018 Liga 3 Terhenti dibabak regional jawa
2019 Liga 3 Peringkat 3 Grup 1 (Regional Jateng)
2021 Liga 3 Peringkat 4 Grup B (Regional Jateng)
2022 Liga 3 Peringkat 3 Grup M (Regional Jateng)
2023 Liga 3 Tidak ikut kompetisi
Rekor musim ke musim > Jateng Soccer Championship Trophy

2020 Juara Turnamen
Rekor musim ke musim > Piala Indonesia

2018 - 2019 Piala Indonesia Terhenti dibabak 128 besar zona 8
Rekor musim ke musim > Piala Soeratin U-17

2022 Piala Soeratin Juara Dua (Tingkat Jateng)
Julukan

Arti dari julukan PSD Demak, yaitu:
Laskar Kalijaga
Sunan Kalijaga merupakan Ulama' sekaligus penasehat pemerintahan di era Majapahit pada masa prabu Kertabhumi hingga Demak, Pajang, dan Mataram Awal. Beliau juga termasuk dalam anggota dewan Walisongo. Selain menjadi Ulama' ia juga menjadi seniman, dan arsitek yang ulung. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang adalah melalui pentas wayang kulit.
Serak Jawa
Burung hantu jenis Serak Jawa banyak di konservasi di Kabupaten Demak. Burung hantu jenis Serak Jawa (Tyto Alba) sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Demak, dikarenakan burung tersebut membantu warga Demak yang mayoritasnya adalah Petani. Burung hantu juga melambangkan simbol kejeniusan. Oleh karena itu PSD Demak diberi julukan Serak Jawa, Supaya bisa bermanfaat bagi warga Demak dan menjadi tim yang jenius di Liga Indonesia.