Organisasi Perdagangan Dunia
Perjanjian-perjanjian WTO

Perjanjian utama yang melandasi lembaga WTO adalah Persetujuan Marrakesh atau "Perjanjian WTO". Perjanjian ini sendiri sebenarnya merupakan perjanjian singkat yang hanya terdiri dari 16 pasal, tetapi terdapat perjanjian-perjanjian terperinci lainnya yang dilampirkan dalam perjanjian ini. Berdasarkan Pasal II Perjanjian WTO, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang disebutkan dalam Lampiran 1, 2, dan 3 (disebut "Perjanjian Dagang Multilateral") merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO dan mengikat kepada semua anggota. Sementara itu, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang disebutkan dalam Lampiran 4 (disebut "Perjanjian Dagang Plurilateral") juga merupakan bagian dari Perjanjian WTO dan hanya berlaku bagi anggota yang telah menerima perjanjian tersebut. Lampiran 1A mengandung perjanjian-perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan barang, yaitu:
Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994, termasuk di dalamnya adalah GATT 1947 dan instrumen-instrumen hukum yang berlaku sesuai dengan GATT 1947 sebelum berlakunya Perjanjian WTO (contohnya sertifikasi konsesi tarif)
Perjanjian tentang Pertanian
Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari
Perjanjian tentang Tekstil dan Pakaian (sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2005)
Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan
Perjanjian tentang Tindakan-Tindakan Investasi yang Terkait Perdagangan
Perjanjian tentang Penerapan Pasal VI Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 (Perjanjian Anti-Dumping)
Perjanjian tentang Penerapan Pasal VII Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 (Perjanjian Penilaian Pabean)
Perjanjian tentang Pemeriksaan Pra-Pengapalan
Perjanjian tentang Ketentuan Asal Barang
Perjanjian tentang Prosedur Izin Impor
Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan
Perjanjian tentang Tindakan Pengamanan
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang dimasukkan ke dalam lampiran ini melalui Protokol Amendemen yang ditetapkan oleh anggota WTO pada 27 November 2014
Lampiran 1B berisi Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (bahasa Inggris: General Agreement on Trade in Services, disingkat GATS), dan dalam Lampiran 1C terdapat Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan ("Perjanjian TRIPS"). Sementara itu, Lampiran 2 berisikan Kesepahaman Penyelesaian Sengketa (bahasa Inggris: Dispute Settlement Understanding, disingkat DSU) yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa dagang, dan Lampiran 3 mengandung Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan yang menjabarkan prosedur peninjauan kebijakan dagang anggota-anggota WTO. Di Lampiran 4 sendiri terdapat dua perjanjian plurilateral, yaitu Perjanjian tentang Perdagangan Pesawat Sipil (yang disepakati pada Putaran Tokyo tahun 1979) dan Perjanjian tentang Pengadaan Pemerintah (sesuai dengan hasil revisi tahun 2014). Sebelumnya terdapat pula perjanjian plurilateral yang disebut Perjanjian Peternakan Susu Internasional dan Perjanjian Daging Sapi Internasional, tetapi perjanjian-perjanjian plurilateral ini sudah tidak berlaku pada tahun 1997. Di sisi lain, pada tanggal 13 Desember 1996, Perjanjian Teknologi Informasi (bahasa Inggris: Information Technology Agreement, disingkat ITA) telah disepakati oleh 29 anggota WTO melalui "Deklarasi Tingkat Menteri tentang Perdagangan Produk Teknologi Informasi" yang dikeluarkan di Singapura. Perjanjian yang juga bersifat plurilateral ini menghapuskan bea masuk untuk berbagai produk dalam bidang teknologi informasi, seperti komputer, peralatan telekomunikasi, dan semikonduktor, dan secara keseluruhan terdapat sekitar 222 jenis barang. Semenjak itu, jumlah anggota yang turut serta dalam perjanjian ini terus bertambah hingga mencapai 67 negara pada tahun 2015. Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2015, setelah sempat tersendat selama beberapa tahun, daftar barang yang masuk ke dalam cakupan perjanjian ini diperluas dengan 201 jenis produk tambahan. Perjanjian yang telah diperbaharui ini juga dijuluki "ITA II".
Dalam Perjanjian WTO, terdapat protokol-protokol aksesi dari anggota-anggota WTO yang baru bergabung setelah ditetapkannya perjanjian tersebut, dan protokol-protokol ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Contohnya adalah Protokol Aksesi Tiongkok. Selain itu, terdapat pula "daftar komitmen" (bahasa Inggris: schedules of commitments) yang berisikan komitmen suatu anggota WTO terhadap produk atau jasa tertentu, dan daftar ini juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO.