stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perang Dingin
Permulaan Perang Dingin (1947–1953) > Rencana Marshall dan kudeta Cekoslowakia

Artikel utama: Rencana Marshall dan Kudeta Cekoslowakia 1948
Pada awal 1947, Britania, Prancis, dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Uni Soviet mengenai rencana pembangunan kembali perekonomian Jerman, termasuk jumlah rinci tentang penanaman modal industri, barang, dan infrastruktur yang telah dihancurkan oleh Sekutu selama perang. Bulan Juni 1947, sesuai dengan Doktrin Truman, Amerika Serikat mengesahkan program Rencana Marshall, yaitu suatu program bantuan ekonomi bagi semua negara Eropa yang bersedia untuk berpartisipasi, termasuk Uni Soviet.
Tujuan dari rencana ini adalah untuk membangun kembali sistem demokrasi dan perekonomian Eropa dan untuk membatasi pengaruh komunis di Eropa. Rencana ini juga menyatakan bahwa kemakmuran Eropa bergantung pada pemulihan ekonomi Jerman. Satu bulan kemudian, Truman mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947, membentuk Departemen Pertahanan terpadu, CIA, dan Badan Keamanan Nasional (NSC). Hal ini selanjutnya akan menjadi birokrasi utama kebijakan AS dalam Perang Dingin.
Stalin percaya bahwa integrasi ekonomi dengan Barat akan memungkinkan negara-negara Blok Timur untuk memisahkan diri dari kontrol Soviet, Stalin juga percaya bahwa AS berusaha untuk “membeli” Eropa agar berpihak kepada AS. Oleh sebab itu, Stalin melarang negara-negara Blok Timur menerima bantuan Marshall. Alternatif Uni Soviet dalam menandingi Rencana Marshall, yang konon menghabiskan subsidi Soviet dan perdagangan dengan Eropa Timur, adalah dengan membentuk Rencana Molotov (kemudian dilembagakan pada bulan Januari 1949 dengan nama Comecon). Stalin juga mengkhawatirkan upaya AS untuk merekonstitusi Jerman; visi pasca-perangnya terhadap Jerman tidak mencakup hal ini, karena Soviet enggan mempersenjatai kembali Jerman atau dengan kata lain, takut bahwa hal itu akan menimbulkan ancaman lagi terhadap Uni Soviet.
Pada awal 1948, menyusul laporan yang memperkuat "elemen reaksioner" di Cekoslowakia, Soviet melaksanakan kudeta di Cekoslowakia, yang merupakan satu-satunya negara Blok Timur yang diijinkan Soviet untuk mempertahankan struktur demokrasinya. Kebrutalan publik dalam kudeta ini mengejutkan negara-negara Barat, perdebatan muncul di Kongres Amerika Serikat, yang ketakutan bahwa perang akan terjadi kembali dalam upaya Soviet untuk menyapu habis seluruh pendukung Rencana Marshall.
Kebijakan kembar Doktrin Truman dan Rencana Marshall menyebabkan miliaran bantuan ekonomi dan militer mengalir untuk Eropa Barat, Yunani, dan Turki. Dengan bantuan AS, militer Yunani berhasil memenangkan perang saudara. Partai Demokrasi Kristen Italia juga sukses mengalahkan aliansi Komunis-Sosialis dalam pemilihan umum tahun 1948. Pada saat yang bersamaan, terjadi peningkatan aktivitas intelijen dan spionase, pembelotan Blok Timur, dan pengusiran diplomatik.
Permulaan Perang Dingin (1947–1953) > Blokade Berlin

Artikel utama: Blokade Berlin
Amerika Serikat dan Britania menggabungkan zona pendudukan mereka di Jerman menjadi “Bizonia” (1 Januari 1947, kemudian menjadi “Trizonia” setelah zona pendudukan Prancis juga digabungkan pada bulan April 1949). Sebagai bagian dari upaya pembangunan kembali perekonomian Jerman, pada awal 1948 perwakilan dari sejumlah negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan untuk menggabungkan wilayah pendudukan Jerman Barat menjadi sebuah pemerintahan federal. Selain itu, sesuai dengan Rencana Marshall, mereka memulai kembali industrialisasi dan menata kembali perekonomian Jerman bersama-sama, termasuk pengenalan mata uang baru Deutsche Mark untuk menggantikan mata uang Reichsmark lama yang nilainya telah dijatuhkan oleh Soviet.
Tidak lama kemudian, Stalin melembagakan Blokade Berlin (24 Juni 1948 - 12 Mei 1949), salah satu krisis besar pertama yang terjadi selama Perang Dingin, yang bertujuan untuk memutus akses dan mencegah makanan, bahan, dan perlengkapan lainnya memasuki Berlin Barat. Amerika Serikat, Britania, Prancis, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara lainnya memulai “bantuan udara” besar-besaran untuk memasok Berlin Barat dengan makanan dan perlengkapan lainnya.
Soviet melancarkan kampanye hubungan publik terhadap perubahan kebijakan di Jerman Barat. Para Komunis di Berlin Timur berupaya untuk mengganggu prosesi pemilihan umum munisipal di Berlin (seperti yang mereka lakukan dalam pemilu 1946), yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 1948 dan menghasilkan 86,3% pemilih sekaligus kemenangan besar bagi partai non-Komunis. Hasil ini secara efektif membagi Berlin menjadi dua bagian, yaitu Berlin Timur dan Berlin Barat. 300.000 warga Berlin berunjukrasa dan mendesak agar bantuan udara internasional untuk Berlin tetap dilanjutkan, dan pilot US Air Force Gail Halvorsen kemudian menanggapinya dengan membentuk “Operasi Permen” untuk memasok permen bagi anak-anak Jerman. Pada bulan Mei 1949, Stalin mundur dan mencabut blokade terhadap Berlin.
Permulaan Perang Dingin (1947–1953) > Awal NATO dan Radio Free Europe

Artikel utama: NATO, Radio Free Europe/Radio Liberty, dan Penyebaran informasi Blok Timur
Britania, Prancis, Amerika Serikat, Kanada dan delapan negara-negara Eropa Barat menandatangani Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan April 1949 untuk mendirikan North Atlantic Treaty Organization (NATO). Pada bulan Agustus, perangkat atom Soviet pertama diledakkan di Semipalatinsk, RSS Kazakhtan. Setelah Soviet menolak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan kembali Jerman yang telah ditetapkan oleh negara-negara Eropa Barat pada tahun 1948, AS, Britania, dan Prancis mempelopori pembentukan Jerman Barat di tiga zona pendudukan mereka yang digabungkan pada bulan April 1949. Soviet kemudian menyikapinya dengan memproklamirkan pendirian Republik Demokratik Jerman di zona pendudukannya di Jerman Timur pada bulan Oktober.
Media massa di Blok Timur merupakan organ negara, operasionalnya benar-benar bergantung dan tunduk pada peraturan partai komunis, media televisi dan radio ditetapkan sebagai badan usaha milik negara, sedangkan media cetak biasanya dimiliki oleh organisasi politik, sebagian besarnya dimiliki oleh partai komunis lokal. Propaganda Soviet menggunakan filosofi Marxis untuk menyerang kapitalisme, mengklaim eksploitasi tenaga kerja, dan perang terhadap imperialisme.
Seiring dengan diperluasnya siaran British Broadcasting Corporation dan Voice of America ke Eropa Timur, upaya propaganda besar-besaran dimulai pada tahun 1949 dengan dibentuknya Radio Free Europe/Radio Liberty, yang didedikasikan untuk memberitakan mengenai era kekacauan dari sistem komunisme di Blok Timur. Radio Free Europe berusaha untuk mencapai tujuannya dengan melayani pendengar sebagai stasiun radio pengganti, serta menjadi alternatif bagi media dalam negeri yang dikontrol dan didominasi oleh partai. Radio Free Europe Eropa adalah produk dari beberapa arsitek yang paling menonjol dari strategi Perang Dingin awal Amerika, terutama mereka yang percaya bahwa Perang Dingin pada akhirnya akan diperjuangkan lewat jalur politik ketimbang militer, seperti George F. Kennan.
Pembuat kebijakan Amerika, termasuk Kennan dan John Foster Dulles, mengakui bahwa Perang Dingin pada kenyataannya merupakan sebuah perang gagasan. Amerika Serikat, dibantu oleh CIA, mendanai daftar panjang proyek-proyek untuk melawan daya tarik komunis bagi kalangan intelektual Eropa dan negara-negara berkembang, atau dengan kata lain, mencegah upaya Soviet untuk menyebarkan pengaruh komunisnya. CIA diam-diam juga mensponsori kampanye propaganda dalam negeri yang disebut Pembasmian untuk Kebebasan.
Pada awal 1950-an, AS berupaya untuk mempersenjatai kembali Jerman Barat. Pada tahun 1955, AS menjamin keanggotaan penuh Jerman Barat di NATO. Sebelumnya, bulan Mei 1953, Soviet gagal mencegah upaya penggabungan Jerman Barat ke dalam NATO.
Permulaan Perang Dingin (1947–1953) > Perang Saudara Tiongkok dan SEATO

Informasi lebih lanjut: Perang Saudara Tiongkok dan Pakta Pertahanan Asia Tenggara
Pada tahun 1949, Tentara Pembebasan Rakyat Mao Zedong berhasil menggulingkan Pemerintahan Nasionalis Kuomintang (KMT) Chiang Kai-shek yang didukung oleh Amerika Serikat di Tiongkok, dan Uni Soviet kemudian menjalin aliansi dengan Republik Rakyat Tiongkok yang baru terbentuk. Chiang dan pemerintahan KMT nya mundur ke kepulauan Taiwan. Karena dihadapkan pada revolusi komunis di Tiongkok dan akhir dari monopoli atom Amerika Serikat pada tahun 1949, pemerintahan Truman segera memperluas dan meningkatkan kebijakan kontainmen mereka di Tiongkok. Dalam NSC-68, sebuah dokumen rahasia pada tahun 1950, disebutkan bahwa Dewan Keamanan Nasional mengusulkan untuk memperkuat sistem aliansi pro-Barat dan memperbesar pengeluaran pertahanan.
Amerika Serikat selanjutnya juga mulai memperluas kebijakan kontainmen mereka ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk melawan gerakan nasionalis revolusioner, kebanyakannya dipimpin oleh partai-partai komunis yang dibiayai oleh Soviet dan berjuang dalam menentang dominasi kolonial Eropa di Asia Tenggara dan wilayah lainnya. Pada awal 1950-an (periode ini kadang dikenal dengan “Pactomania”), AS membentuk serangkaian aliansi dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, Thailand, dan Filipina (terutama ANZUS pada tahun 1951 dan SEATO pada tahun 1954). Aliansi ini membuat AS memiliki sejumlah pangkalan militer jangka panjang di negara-negara tersebut.
Permulaan Perang Dingin (1947–1953) > Perang Korea

Artikel utama: Perang Korea
Salah satu dampak yang signifikan dari kebijakan kontainmen Amerika Serikat adalah pecahnya Perang Korea. Pada bulan Juni 1950, Tentara Rakyat Korea Utara di bawah arahan dari Kim Il-Sung menginvasi Korea Selatan. Joseph Stalin “merencanakan, mempersiapkan, dan memulai” invasi tersebut, menyusun “rencana [perang] dengan rinci” yang kemudian dikirimkan kepada Korea Utara. Untuk mengejutkan Stalin, Dewan Keamanan PBB mendukung dan memfasilitasi pertahanan di Korea Selatan, meskipun Soviet kemudian memboikot sidang sebagai protes karena Taiwan yang diberi kursi tetap di dewan, bukannya Komunis Tiongkok. Personel militer gabungan PBB yang terdiri dari Korea Selatan, AS, Britania Raya, Turki, Kanada, Australia, Prancis, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, Belgia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya bersatu untuk menghentikan invasi ini.
Efek lain dari Perang Korea adalah mendorong NATO untuk mengembangkan struktur militer. Opini publik di negara-negara yang terlibat, seperti Britania, sebagian besar menentang perang ini. Banyak yang ketakutan bahwa perang ini akan meningkat menjadi perang besar dengan Komunis Tiongkok, atau bahkan menjadi perang nuklir. Pandangan yang berbeda mengenai perang ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam hubungan Britania–Amerika. Karena alasan ini, Britania mengambil langkah cepat untuk meredakan konflik dengan mencetuskan ide mengenai mempersatukan Korea di bawah naungan PBB dan penarikan semua pasukan asing.
Meskipun Tiongkok dan Korea Utara sudah lelah akibat perang yang berkelanjutan dan siap untuk mengakhirinya pada tahun 1952, Stalin bersikeras bahwa mereka harus terus berjuang, dan gencatan senjata baru disetujui pada tahun 1953 setelah kematian Stalin. Pemimpin Korea Utara Kim Il Sung kemudian menciptakan kediktatoran yang sangat terpusat dan brutal di Korea Utara, memberikannya kekuasaan tak terbatas dan menghasilkan sebuah kultus kepribadian yang tak tertembus berdekade-dekade lamanya. Di Korea Selatan, pemimpin korup Syngman Rhee yang mendapat dukungan dari AS menerapkan sistem pemerintahan totaliter. Setelah Rhee digulingkan pada tahun 1960, Korea Selatan jatuh di bawah masa pemerintahan militer yang berlangsung sampai pembentukan kembali sistem multi-partai pada tahun 1987.
Krisis dan peningkatan (1953-1962)

Artikel utama: Perang Dingin (1953–1962)
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Khrushchev, Eisenhower dan de-Stalinisasi

Pada tahun 1953, perubahan dalam kepemimpinan politik di kedua belah pihak turut menggeser dinamika Perang Dingin. Dwight D. Eisenhower dilantik sebagai Presiden AS yang baru pada bulan Januari. Selama 18 bulan terakhir pemerintahan Truman, anggaran pertahanan Amerika Serikat telah meningkat empat kali lipat, dan Eisenhower bertekad untuk mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam Perang Dingin secara efektif.
Setelah kematian Joseph Stalin, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Soviet setelah deposisi dan pengeksekusian Lavrentiy Beria dan juga menyingkirkan saingannya seperti Georgy Malenkov dan Vyacheslav Molotov. Pada tanggal 25 Februari 1956, Khrushchev mengejutkan delegasi dalam Kongres ke-20 Partai Komunis Soviet dengan mencela kejahatan Stalin. Sebagai bagian dari kampanye de-Stalinisasi, ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mereformasi dan menjauh dari kebijakan Stalin adalah dengan mengakui kesalahan yang dilakukannya pada masa lalu.
Pada tanggal 18 November 1956, saat berpidato kepada duta besar Barat dalam sebuah resepsi di kedutaan Polandia di Moskow, Khrushchev mengungkapkan kalimat terkenalnya: "Entah kalian suka atau tidak, sejarah berada di pihak kami. Kami akan mengubur kalian", pernyataannya ini mengejutkan semua tamu yang hadir. Khrushchev kemudian mengklaim bahwa ia tidak membicarakan mengenai perang nuklir, melainkan mengenai kemenangan komunisme atas kapitalisme. Tahun 1961, Khrushchev menyatakan: "bahkan jika Uni Soviet berada di belakang Barat, dalam satu dekade kekurangan perumahan akan lenyap, barang-barang konsumsi akan melimpah, dan dalam dua dekade, pembangunan masyarakat komunis di Uni Soviet akan selesai".
Sekretaris negara Eisenhower, John Foster Dulles, memprakarsai kebijakan "New Look" sebagai strategi kontainmen (penahanan) baru, yang menyerukan agar AS lebih mengandalkan senjata nuklir untuk melawan musuh-musuhnya pada masa perang. Dulles juga menyerukan doktrin "pembalasan besar-besaran" dan menyuruh AS untuk tidak menanggapi setiap agresi Soviet. Sebagai contoh, karena Soviet memiliki keunggulan nuklir, Eisenhower, di bawah ancaman dari Khrushchev, menolak untuk campur tangan dalam Krisis Suez di Timur Tengah pada tahun 1956.
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Pakta Warsawa dan Revolusi Hungaria

Artikel utama: Pakta Warsawa dan Revolusi Hungaria
Setelah kematian Stalin pada tahun 1953, ketegangan berlangsung dengan sedikit lebih santai, meskipun situasi di Eropa tetap belum kondusif. Soviet, yang sudah membentuk jaringan perjanjian bantuan timbal balik dalam Blok Timur pada tahun 1949, juga membentuk suatu aliansi formal untuk melengkapinya, yaitu Pakta Warsawa pada tahun 1955.
Revolusi Hungaria 1956 terjadi tak lama setelah Khrushchev menghapuskan kekuasaan pemimpin Stalinis Hungaria Mátyás Rákosi. Sebagai tanggapan terhadap pemberontakan, rezim baru ini secara resmi dibubarkan oleh polisi rahasia, menyatakan niatnya untuk menarik diri dari Pakta Warsawa dan berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas. Tentara Soviet mulai menyerbu. Ribuan warga Hungaria ditangkap, dipenjarakan, dideportasi ke Uni Soviet, dan lebih dari 200.000 warga melarikan diri keluar Hungaria. Pemimpin Hungaria Imre Nagy dan yang lainnya dieksekusi setelah diproses dalam sebuah persidangan rahasia.
Dari 1957 sampai 1961, Khrushchev secara terbuka dan berulang kali mengancam Barat dengan pemusnahan nuklir. Dia mengklaim bahwa kemampuan rudal Soviet jauh lebih unggul daripada Amerika Serikat, dan mampu memusnahkan kota-kota di Amerika atau Eropa. Namun, Khrushchev menolak keyakinan Stalin dalam keniscayaan perang dan menyatakan bahwa tujuan barunya adalah untuk "hidup berdampingan secara damai". Kebijakan ini berbeda dengan Soviet pada era Stalin, di mana perjuangan kelas internasional berarti bahwa kedua kubu yang berlawanan berada pada konflik tak terelakkan dengan komunisme yang akan menang melalui perang global. Sekarang, perdamaian akan memungkinkan kapitalisme untuk menghadapi keruntuhannya sendiri, dan juga memberikan waktu bagi Soviet untuk meningkatkan kemampuan militer mereka, yang akan tetap bertahan puluhan tahun sampai munculnya era "pemikiran baru" Gorbachev.
Peristiwa di Hungaria melumpuhkan ideologi partai-partai Komunis dunia, terutama di Eropa Barat, dan terjadi penurunan yang besar dalam jumlah keanggotaan partai. Negara-negara Barat dan komunis merasa kecewa dengan respons brutal Soviet. Partai komunis di Barat tidak pernah pulih dari pengaruh Revolusi Hungaria dalam hal keanggotaan partai, fakta yang segera diakui oleh beberapa pihak, seperti politisi Yugoslavia Milovan Djilas, yang menyatakan bahwa: "luka yang ditorehkan oleh Revolusi Hungaria terhadap komunisme tidak pernah benar-benar sembuh".
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Ultimatum Berlin dan integrasi Eropa

Selama bulan November 1958, Khrushchev gagal untuk mengubah seluruh Berlin menjadi "kota yang independen, terdemiliterisasi dan bebas", hal ini membuat Amerika Serikat, Britania, dan Prancis diberi ultimatum enam bulan untuk menarik pasukan mereka dari sektor yang masih diduduki di Berlin Barat, atau Khrushchev akan mengalihkan kendali hak akses Barat ke Jerman Timur. Khrushchev sebelumnya menjelaskan kepada Mao Zedong bahwa "Berlin adalah testikelnya Barat. Setiap kali saya ingin membuat Barat menjerit, maka saya akan meremas Berlin." NATO secara resmi menolak ultimatum ini pada pertengahan Desember dan Khrushchev menarik kembali ultimatumnya dalam konferensi Jenewa.
Lebih luas lagi, salah satu ciri dari tahun 1950-an adalah awal dari integrasi-Eropa, yang merupakan produk dari Perang Dingin yang memperomosikan politik, ekonomi, dan militer Truman dan Eisenhower, namun kemudian hal ini dipandang sebagai kebijakan yang ambigu, takut bahwa Eropa yang independen akan melakukan détente terpisah dari Uni Soviet, yang bisa digunakan untuk memperburuk perpecahan Barat.
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Perpecahan Sino-Soviet dan Perlombaan Angkasa

Artikel utama: Perpecahan Sino-Soviet dan Perlombaan Angkasa
Periode setelah 1956 ditandai dengan kemunduran serius bagi Uni Soviet, terutama pecahnya aliansi Tiongkok-Soviet, yang dimulai dengan perpecahan Sino-Soviet. Mao membela Stalin ketika Khrushchev mengkritiknya setelah kematiannya pada tahun 1956, dan menganggap pemimpin Soviet yang baru sebagai "pemula yang dangkal", Mao juga menuduhnya telah kehilangan sisi revolusioner. Sementara itu, Khrushchev, yang merasa terganggu atas sikap Mao yang anti-perang nuklir, menyebut pemimpin Tiongkok sebagai "orang yang gila takhta".
Setelah hal itu terjadi, Khrushchev melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali aliansi dengan Tiongkok, namun Mao menolak setiap usulannya. Permusuhan Tiongkok-Soviet ini akhirnya tumpah dalam perang propaganda intra-komunis. Selanjutnya, Soviet mulai berfokus pada persaingan sengit dengan Tiongkok untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin gerakan komunis dunia.
Dilatardepani oleh senjata nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai bersaing untuk membangun persenjataan nuklir dan mengembangkan senjata jangka-panjang yang bisa mereka pergunakan untuk menyerang satu sama lain. Bulan Agustus 1957, Soviet berhasil meluncurkan peluru kendali balistik antar benua pertama (ICBM), dan pada bulan Oktobernya, Soviet meluncurkan satelit Bumi pertama, Sputnik. Peluncuran Sputnik ini menandai dimulainya Perlombaan Angkasa antara Soviet dan Amerika Serikat. Persaingan ini memuncak dengan pendaratan Apollo di Bulan, yang dideskripsikan oleh astronaut Frank Borman sebagai "pertempuran dalam Perang Dingin".
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Revolusi Kuba dan Invasi Teluk Babi

Artikel utama: Revolusi Kuba dan Invasi Teluk Babi
Di Kuba, Gerakan 26 Juli berhasil merebut kekuasaan pada bulan Januari 1959, menjatuhkan Presiden Fulgencio Batista, yang rezimnya tidak populer dan tidak direstui oleh pemerintahan Eisenhower.
Hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat terus berlanjut selama beberapa waktu setelah kejatuhan Batista, namun Presiden Eisenhower sengaja meninggalkan ibu kota untuk menghindari pertemuan dengan pemimpin pemuda revolusioner Kuba Fidel Castro pada bulan April, dan memerintahkan Wakil Presiden Richard Nixon untuk mengadakan pertemuan dengan Castro di kediamannya. Eisenhower tidak yakin, apakah Castro seorang komunis atau bukan. Eisenhower juga menentang upaya Kuba untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada Amerika Serikat. Kuba mulai melakukan negosiasi pembelian senjata dengan Eropa Timur pada bulan Maret 1960.
Bulan Januari 1961, sesaat sebelum turun dari jabatannya, Eisenhower secara resmi memutuskan hubungan dengan pemerintah Kuba. Pada bulan April 1961, Presiden Amerika yang baru terpilih, John F. Kennedy, dengan bantuan dari CIA, gagal menginvasi pulau-pulau di Playa Girón dan Playa Larga di Provinsi Las Villas — kegagalan yang mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia. Castro menanggapinya dengan mengadopsi paham Marxisme-Leninisme, dan Soviet berjanji untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada Kuba.
Krisis dan peningkatan (1953-1962) > Krisis Berlin 1961

Artikel utama: Krisis Berlin 1961, Tembok Berlin, dan Pembelotan dan emigrasi Blok Timur
Krisis Berlin 1961 adalah insiden besar terakhir yang terjadi dalam masa Perang Dingin terkait dengan status Berlin dan kondisi Jerman pasca-Perang Dunia II. Pada awal 1950-an, pendekatan Soviet mengenai kebijakan pembatasan emigrasi ditiru oleh sebagian besar negara Blok Timur lainnya. Namun, ratusan ribu warga Jerman Timur beremigrasi ke Jerman Barat setiap tahunnya melalui "celah" yang terdapat dalam sistem antara Berlin Timur dan Berlin Barat dan dengan bantuan dari pasukan Sekutu di Jerman Barat.
Emigrasi menyebabkan berpindahnya sumber daya manusia yang berpotensi seperti kalangan profesional terdidik dari Jerman Timur ke Jerman Barat, hampir 20% penduduk Jerman Timur telah bermigrasi ke Jerman Barat pada tahun 1961. Pada bulan Juni, Uni Soviet mengeluarkan ultimatum baru yang menuntut penarikan pasukan Sekutu dari Berlin Barat. Permintaan tersebut ditolak, dan pada tanggal 13 Agustus, Jerman Timur mendirikan penghalang kawat berduri yang kemudian konstruksinya diperluas hingga kelak membentuk Tembok Berlin, yang secara efektif menutup "celah" antara kedua wilayah tersebut.