Pengelolaan lingkungan hidup
Bacaan lanjutan

Schaltegger, Stefan; Burritt, Roger; Petersen, Holger (2003). An Introduction to Corporate Environmental Management: Striving for Sustainability. Greenleaf. ISBN 978-1-874719-65-6.
Low Hock Heng (2003). "Globalisation, Business and Environmental Management: to Correct the Broken Compass?". [www.fppsm.utm.my/jurnal-kemanusiaan.html Jurnal Kemanusiaan]. ISSN 1675-1930. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 January 2010. Diakses tanggal 31 May 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Husodo, Teguh; Withaningsih, Susanti (2020). MSLK5103 – Pembangunan dan Lingkungan (PDF). Tangerang Selatan. hlm. 1–36.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |first2= tanpa |last2= di Authors list (bantuan)
↑  Sumarwoto, Otto (1985). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Bandung: Djambatan.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  salim, emil (1981). Pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Bandung: Alumni.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Riyadi, Slamet (1981). Ekologi ilmu lingkungan dasar-dasar pengertiannya. Surabaya: Usaha Nasional.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Setiawati 2009, hlm. 2ː "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Untuk mencapai sasaran tersebut, masyarakat secara yuridis diberikan hak, kewajiban serta kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah semata-mata, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara."
↑  Suhartini 2008, hlm. 1ː "Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
↑  Suhartini 2008, hlm. 1-2ː "Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :
1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan
lingkungan hidup
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki
sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha
dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup."
↑  Sodikin 2016, hlm. 37ː "Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus daerahnya sendiri, sehingga dengan kewenangannya itu, pemerintah dapat memberikan perizinan untuk mengelola kekayaan alam yang ada di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dianggap lebih mengtahui potensi kekayaan alam yang ada di daerahnya untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat."
↑  Setiawati 2009, hlm. 4ː "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi semakin penting setelah disepakati dan dikukuhkannya landasan institusi global dan nasional pengelolaan lingkungan hidup pada Rapat Koordinasi Nasional I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 1994.
↑  Setiawati 2009, hlm. 5ː "Kesepakatan itu dituangkan dalam Dasa Karya Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai landasan pembangunan lingkungan hidup) yang terdiri dari :1
1) Lestarikan tatanan lingkungan;
2) Indahkan daya dukung lingkungan;
3) Naikkan mutu lingkungan;
4) Gerakkan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman fauna dan flora;
5) Koordinasikan keterpaduan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6) Upayakan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal;
7) Normalisasikan fungsi lingkungan dengan mengurangi risiko perusakan dan pencemaran lingkungan;
8) Gairahkan peran serta masyarakat;
9) Antisipasi dan andalkan sistem informasi lingkungan dan ekonomi lingkungan dan
10) Nyatakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.
↑  Presiden RI 2009, hlm. 8ː "Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah."
↑  Nopyandri 2014, hlm. 38-39ː "Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka:
1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.