Indonesia
Sejarah > Periode kolonial > Pergerakan nasional

Artikel utama: Kebangkitan Nasional Indonesia
Pada tanggal 17 September 1901, Wilhelmina, Ratu Belanda pada saat itu, mengemukakan Politik Etis, yang menyebutkan bahwa Kerajaan Belanda memiliki utang budi (eerschuld) terhadap kaum pribumi Hindia Belanda, dan oleh karenanya mengumumkan program kebijakan Trias van Deventer demi membalas budi kaum pribumi, salah satunya adalah meningkatkan taraf pendidikan pribumi dengan membuka sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut memberi sumbangsih terhadap kemunculan gerakan-gerakan kebangsa di tanah Hindia Belanda.
Pada tanggal 20 Mei 1908, beberapa pelajar dari School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) mendirikan Boedi Oetomo, yang menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional Indonesia di Hindia Belanda. Pada akhirnya, Boedi Oetomo bergabung dengan beberapa kelompok kedaerahan lain dan membentuk Partij Indonesia Raja.
Pada tanggal 5 April 1909, serikat dagang bernama Sarekat Dagang Islam mulai beroperasi dengan membuka cabang di Batavia (sekarang Jakarta) dan Buitenzorg (sekarang Bogor). Namanya diubah pada tahun 1912 oleh Oemar Said Tjokroaminoto menjadi Sarekat Islam (SI). Pada bulan Oktober 1921, SI menyatakan bahwa anggotanya tidak boleh merangkap keanggotaan pada organisasi lain, menyebabkan anggota-anggota yang menolak melepaskan keanggotaan lainnya terpaksa keluar dari organisasi. Pada tahun 1929, namanya diubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia.
Pada tanggal 25 Desember 1912, "Tiga Serangkai" yang terdiri dari Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (yang mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara di kemudian hari) mendirikan Indische Partij dengan tujuan memperjuangkan hak-hak kaum Indo dan pribumi melalui jalur politik, meskipun akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelahnya, Tiga Serangkai masih tetap memperjuangkan pandangan mereka dengan menulis kritik-kritik kepada pemerintah kolonial melalui koran-koran, tetapi akibatnya mereka ditangkap dan diasingkan ke Belanda oleh pemerintah.
Selain perjuangan politik, beberapa tokoh juga mendirikan sekolah-sekolah demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperjuangkan emansipasi kaum wanita. Sekembalinya dari pengasingan, Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa, yang dimulai pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dan lalu menyebar ke seluruh Jawa dan bahkan ke luar pulau. Sakola Istri (kemudian berganti menjadi Sakola Kaoetamaan Isteri) didirikan oleh seorang wanita priayi Sunda bernama Dewi Sartika pada tahun 1904 demi mencerdaskan kehidupan wanita di Tanah Sunda. Kartinischool yang dibuka sejak tahun 1912 oleh Conrad van Deventer dan Elisabeth Maas terinspirasi dari surat-surat yang ditulis oleh Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang kritis akan masalah-masalah sosial di sekitarnya, termasuk masalah ketimpangan gender.
Pada tanggal 23 Mei 1914, Henk Sneevliet membentuk serikat pekerja bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging dengan tujuan menyebarkan paham komunisme dan menentang pemerintah kolonial. Pada bulan Mei 1920, ISDV berganti nama menjadi Persarekatan Kommunist India, kemudian mengganti namanya lagi menjadi Partij Kommunist Indonesia (PKI) pada tahun 1924. Paham komunisme kemudian menyebar ke organisasi-organisasi lain, termasuk Sarekat Islam. PKI mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, yang dimulai di Labuan pada tanggal 12 November 1926 dengan menyerang para pegawai pemerintah di kediaman masing-masing. Pemberontakan meluas di wilayah Jawa dan Sumatra, hingga akhirnya berhasil diredam seluruhnya oleh pasukan militer KNIL pada tanggal 28 Februari 1927. Sejak itu, PKI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Hindia Belanda.
Pada tahun 1908, Indische Vereeniging dibentuk oleh Soetan Kasajangan Soripada dan Noto Soeroto sebagai wadah pemersatu para pelajar Hindia di perantauan Belanda, yang kemudian menjadi wadah pelajar tersebut untuk menyuarakan pandangan politik. Pada bulan September 1922, perkumpulan ini mengganti namanya menjadi Indonesische Vereeniging, menjadikannya sebagai organisasi pertama yang menggunakan nama "Indonesia". Organisasi ini kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI) dengan menggunakan versi bahasa Melayu sebagai nama resmi. Selama Mohammad Hatta menjabat sebagai Ketua PI, beliau beserta beberapa tokoh lainnya pernah ditangkap oleh Pemerintah Belanda karena dituduh berkomplot dengan PKI, meskipun akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti.
Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Sartono, dan Iskaq Tjokrohadisoerjo, mendirikan Persarekatan National Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Partij National Indonesia (PNI) pada bulan Mei 1928, dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan atas wilayah Hindia Belanda tanpa kerja sama rezim kolonial Belanda. Kepopuleran Soekarno dan PNI membuat pemerintah kolonial merasa terancam, sehingga Soekarno dan beberapa petinggi partai ditangkap pada bulan Desember 1929, lalu dijatuhi pidana penjara pada tanggal 22 Desember 1930 atas dalih persekongkolan untuk menggulingkan pemerintah kolonial. PNI lalu terpecah menjadi organisasi Pendidikan National Indonesia (PNI "Baru") dan Partij Indonesia (Partindo). Soekarno yang dibebaskan lebih awal pada tanggal 31 Desember 1931 kemudian memilih masuk ke Partindo dan kemudian menjadi ketua organisasi tersebut pada tanggal 28 Juli 1932. Hatta yang pulang dari Belanda pada bulan Juli menjadi anggota PNI Baru dan akhirnya diangkat sebagai ketua pada bulan Agustus 1932. Oleh karena tulisan-tulisan mereka yang mendukung dan mendorong kemerdekaan, Soekarno kembali ditangkap dan ditahan pada bulan Agustus 1933, diikuti oleh Hatta dan Sjahrir pada awal tahun 1934, lalu masing-masing diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda.
Beberapa gerakan kepemudaan mengadakan Kongres Pemuda I yang dipimpin oleh Mohammad Tabrani  dan terdiri dari tiga pertemuan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Vrijmetselaarsloge (sekarang Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Dalam rapat terakhir, Mohammad Jamin dari Jong Sumatranenbond mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, kemudian Mohammad Tabrani Soerjowitjirto dari Jong Java mengusulkan penggunaan istilah "bahasa Indonesia" alih-alih bahasa Melayu. Dua tahun kemudian, Kongres Pemuda II yang terdiri dari tiga rapat dan diketuai oleh Soegondo Djojopoespito diadakan pada tanggal 27–28 Oktober dan diikuti oleh beberapa perhimpunan kepemudaan, gerakan nasionalisme dan agama, serta kelompok belajar dari sekolah-sekolah tertentu. Di sela-sela rapat terakhir, lagu "Indonesia Raja" diperdengarkan di hadapan hadirin, awalnya berupa instrumental biola oleh sang penggubah Wage Rudolf Soepratman dan diulang dengan iringan nyanyian Dolly Salim, putri sulung Agoes Salim. Pada akhir kongres, suatu naskah resolusi yang dibuat oleh Jamin dibacakan oleh Soegondo di depan hadirin dan menjadi ikrar bagi seluruh peserta kongres. Ikrar tersebut kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.
Menyadari maraknya gerakan-gerakan nasionalisme yang menuntut kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, pemerintah kolonial mulai melarang dan menutup beberapa organisasi serta menangkap sejumlah tokoh pergerakan.