Kerajaan Tanah Hitu
Sejarah > Masa kolonialisme Eropa

Pada pemerintahan raja Mateuna, negeri Hitu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu dipindahkan ke wilayah pesisir pada awal abad ke-15, berada  tepat di wilayah negeri Hitumessing saat ini. Raja Mateuna merupakan raja kelima dari Kerajaan Tanah Hitu dan merupakan raja terakhir yang berdaulat. Pada masa pemerintahannya, terjadi kontak pertama antara Portugis dengan Kerajaan Tanah Hitu. Ia meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1634. Sepeninggalnya, raja Mateuna tercatat memiliki dua orang anak laki-laki, yakni Silimual dan Hunilamu. Sedangkan istrinya berasal dari Halong dan ibunya berasal dari Soya di Jazirah Leitimur. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang kedua, yakni Hunilamu (Latu Sitania VI) yang memerintah pada tahun 1637–1682.
Perang Hitu I yang terjadi pada tahun 1520–1605 dipimpin oleh Kapitan Sepamole (Tubanbessy I) menyebabkan Portugis harus keluar dari Tanah Hitu, hingga kemudian Portugis mendirikan Benteng Kota Laha di Teluk Ambon (Semenanjung Leitimur) pada tahun 1575 dan mulai melakukan kristenisasi terhadap penduduk di Jazirah Leitimur.
Menyusul keluarnya Portugis dari Tanah Hitu, kemudian datang Belanda ke Tanah Hitu pada tahun 1599, hingga kemudian mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602. Belanda berusaha untuk mengembangkan pengaruhnya dan mendirikan sebuah benteng pertahanan di bagian barat Tanah Hitu, tepatnya di pesisir pantai, di kaki Gunung Wawane. Akibat dari politik adu domba yang dilancarkan oleh Belanda, maka tiga perdana Tanah Hitu, yakni Totohatu, Jamilu, dan Pattituban, memutuskan untuk pergi meninggalkan Tanah Hitu dan mendirikan sebuah negeri (pemukiman) baru. Negeri tersebut kemudian dinamakan Hila, merupakan negeri yang sama dengan Hila saat ini. Sedangkan negeri asal mereka, yakni Hitu berganti nama menjadi Hitumessing.
Sejak kedatangan Belanda ke Tanah Hitu, terjadi beberapa pertempuran antara Belanda dengan Kerajaan Tanah Hitu. Hal itu didasari oleh kesewenang-wenangan Belanda dan kebijakan monopoli mereka terhadap perdagangan rempah-rempah. Ketegangan tersebut memuncak, hingga kemudian terjadi peperangan pada tahun 1634–1643 yang dikenal sebagai Perang Hitu II (Perang Wawane). Dalam perang ini, pihak Kerajaan Tanah Hitu dipimpin oleh Kapitan Tahalielei (Pattiwane II), seorang keturunan dari perdana Patituban dan Tubanbessy II. Perlawanan lainnya yang juga menjadi perlawanan terakhir dari Kerajaan Tanah Hitu, yakni Perang Kapahaha yang terjadi pada tahun 1643–1646, sebagai upaya Belanda untuk merebut Benteng Kapahaha dari Kerajaan Tanah Hitu. Perang ini dipimpin oleh Kapitan Telukabessy (Ahmad Leikawa) dan Imam Ridjali setelah di perang sebelumnya Kapitan Tahalielei dinyatakan menghilang. Setelah berakhirnya perang ini, Belanda secara de facto telah menguasai seluruh wilayah kekuasaan Tanah Hitu dan mengakhiri kedaulatan Kerajaan Tanah Hitu.
Setelah berhasil menguasai seluruh wilayah Kerajaan Tanah Hitu, Belanda kemudian melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur pemerintahan di bekas wilayah Kerajaan Tanah Hitu, yakni dengan mengangkat orang kaya menjadi raja dari setiap uli sebagai 'raja tandingan' dari Kerajaan Tanah Hitu. Hitu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu dibagi menjadi dua wilayah administrasi, yakni Hitumessing dan Hitulama dengan politik pecah belah (devide et impera).
Setelah penaklukan atas Kerajaan Tanah Hitu, anak pertama dari raja Mateuna, Silimual hijrah ke Kerajaan Huamual dan memutuskan untuk bermukim di sana. Di Kerajaan Huamual, ia diangkat menjadi Kapitan Huamual. Ia memimpin perang melawan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pada tahun 1625–1656 yang dikenal sebagai Perang Huamual. Sepeninggalnya, keturunan Silimual masih bermukim di negeri Luhu hingga saat ini, keturunannya memakai nama fam Silehu.