Konflik Kashmir

| l b Konflik-Konflik India-Pakistan |
| --- | --- |
 Konflik Kashmir  Perang 1947  Perang 1965  Perang 1971  Operasi Meghdoot  Konflik Siachen  Operasi Brasstacks  Kekacauan di Jammu dan Kashmir  Perang Kargil Operasi Safed Sagar  Operasi Parakram  Krisis 2008  Baku tembak Perbatasan 2011  2013  2014–2015  2016–2018  2019  Serangan 2016  2019 
Konflik Kashmir (bahasa Hindi: कश्मीर विवाद, bahasa Urdu: مسئلۂ کشمیر — Masʾala-ē Kašmīr) adalah persengketaan wilayah antara Pemerintah India, gerilyawan Kashmir dan Pemerintah Pakistan dalam masalah kendali atas Kashmir. Sementara sengketa antar negara atas Kashmir antara India dan Pakistan telah ada sejak Perang India-Pakistan 1947, konflik internal antara gerilyawan Kashmir (beberapa mendukung aksesi Kashmir ke Pakistan, dan beberapa mendukung kemerdekaan penuh Kashmir.) dan Pemerintah India merupakan konflik utama dan sumber kekerasan di wilayah itu sejak tahun 2002.
India dan Pakistan sudah bertempur paling sedikit 3 pertempuran atas masalah Kashmir, yaitu pada tahun 1947, 1965, dan 1999, dan sejak tahun 1984, kedua negara juga terlibat dalam beberapa pertempuran-pertempuran dalam memperebutkan kuasa atas Gletser Siachen. India Mengklain seluruh negara Jammu dan Kashmir dan pada tahun 2010, India memerintah sekitar 43% dari wilayah Kashmir, termasuk sebagian besar dari Jammu, Lembah Kashmir, Ladakh, dan Gletser Siachen. Klaim India ditentang oleh Pakistan, yang memerintah sekitar 37% dari wilayah Kasmir, yaitu: Azad Kashmir dan bagian utara dari Gilgit Baltistan.
Akar dari konflik antara gerilyawan pemberontak Kashmir dan Pemerintah India terikat atas sebuah perselisihan atas otonomi lokal. Perubahan demokratis terbatas di Kashmir hingga akhir tahun 1970-an dan awal 1988, benyak reformasi demokratis diberikan oleh Pemerintah India telah dibatalan dan demonstrasi dibatasi, dan mengakibatkan peningkatan dramatis dalam mendukung pemberontak yang mendukung pemisahan diri dengan cara kekerasan dari India. Pada tahun 1987, sebuah jajak pendapat negara bagian yang disengketakan menciptakan sebuah katalis bagi para pemberontak saat hal tersebut menghasilkan beberapa anggota majelis negara bagian menciptakan kelompok pemberontak bersenjata. Pada bulan Juli 1988, serangkaian demonstrasi, pemogokan dan penyerangan pada Pemerintah India memulai kekacauan di Jammu-Kashmir, yang pada tahun 1990-an meningkat menjadi masalah keamanan internal yang paling penting di India.
Gejolak di Jammu Kashmir telah menghasilkan ribuan korban jiwa, tetapi sudah menjadi tidak terlalu mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Telah ada gerakan-gerakan protes di wilayah Kashmir yang diperintah oleh India sejak tahun 1989. Gerakan-gerakan tersebut didirikan untuk menyuarakan selisih dan keluhan atas Pemerintahan India, terutama Militer India. Pemilihan umum yang diselenggatakan pada tahun 2008, yang secara umum dipandang adil oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, memiliki angka partisipasi pemilih yang tinggi meskipun ada ajakan oleh militan untuk memboikot, dan menyebabkan Konferensi Nasional Jammu & Kashmir pro-India membentuk pemerintah di negara bagian tersebut. Menurut Voice of America, beberapa pengamat telah menafsirkan angka tinggi pada pemilihan umum ini sebagai tanda bahwa rakyat Kashmir telah mendukung pemerintahan India pada negara bagian ini. Walaupun begitu, Sajjad Lone, seorang pemimpin separatis Kashmir terkemuka, mengklaim bahwa "angka suara yang tinggi seharusnya tidak dianggap sebagai orang Kashmir tidak lagi menginginkan kemerdekaan". Pada tahun 2009 dan 2010, kerusuhan meletus lagi.