stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Hubungan dan kerja sama

Ketika Masyarakat Ekonomi Eropa baru saja dibentuk, tepatnya pada tahun 1959, Turki memulai kerja samanya dengan negara-negara kawasan Eropa. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam kerangka kesepakatan perhimpunan yang dikenal sebagai Perjanjian Ankara yang ditandatangani pada 12 September 1963. Diadakannya perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan Turki dan Masyarakat Ekonomi Eropa secara berkelanjutan dalam segala bidang dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas wilayah perdagangan yang harmonis serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Turki dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Kerja sama tersebut juga menghasilkan hubungan bilateral antara Turki dengan Serikat Pabean Uni Eropa sehingga dapat meminimalkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk antar kedua belah pihak. Walaupun demikian, Turki menjadi pusat perhatian Dewan Eropa karena dinilai telah mengarah kepada sistem autokrasi dalam kepemerintahannya.
Hubungan dan kerja sama > Peristiwa penting

Turki telah menjalin hubungan dengan Uni Eropa (dan pendahulunya) beberapa dasawarsa yang lalu sejak dimulainnya perjanjian bilateral hingga mengantarkan Turki untuk menjadi salah satu bagian darinya.
Pada tahun 1959, Turki mengajukan keanggotaan perhimpunannya kepada Masyarakat Ekonomi Eropa.
Pada tahun 1963, Perjanjian Ankara ditandatangani membuat Turki dapat bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa dalam membentuk Serikat Pabean, yang akhirnya menjadi jalan bagi Turki menuju keanggotaannya di Uni Eropa.
Pada tahun 1987, Turki mendaftarkan pengajuan untuk menjadi anggota penuh Masyarakat Ekonomi Eropa.
Pada 1 Januari 1996, kesepakatan Serikat Pabean Uni Eropa dengan Turki mulai berlaku.
Pada tahun 1998, Laporan Reguler Turki pertama kali dikeluarkan.
Pada tahun 1999, secara resmi Turki menjadi negara kandidat untuk pergabungan ke dalam keanggotaan Uni Eropa.
Pada 8 Maret 2001, Uni Eropa membentuk Kemitraan Pergabungan Turki dengan Uni Eropa yang memberikan jalan bagi Turki menuju pergabungannya ke dalam keanggotaan di Uni Eropa.
Pada 17 Desember 2004, Uni Eropa memutuskan untuk mulai membicarakan keanggotaan Turki.
Pada 3 Oktober 2005, secara resmi negosiasi diadakan setelah Uni Eropa mengeluarkan kerangka kerja negosiasi.
Pada tahun 2010, pendalaman kerja sama Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama berdasarkan entri yang berlaku pada Perjanjian Lisbon.
Pada tahun 2012, Agenda Positif membawa angin segar kepada Turki mengenai pergabungannya.
Pada tahun 2015, Ketua Dewan Eropa pertama kali mengunjungi Turki. Uni Eropa dan Turki memulai dialog mengenai liberalisasi visa seperti dalam Perjanjian Pendaftaran Kembali antara kedua belah pihak.
Pada 18 Maret 2015, Uni Eropa dan Turki bekerja sama dalam menangani krisis imigrasi.
Hubungan dan kerja sama > Kerja sama kelembagaan

Proses pergabungan Turki ke dalam Uni Eropa merupakan penerapan dari kesepakatan perhimpunan yang telah diadakan. Oleh karena itu, kedua belah pihak membentuk beberapa lembaga untuk memastikan dialog politik dan kerja sama selama proses persiapan keanggotaannya, di antaranya:
Dewan Perhimpunan yang berperan dalam membangun dan mengorientasikan hubungan Turki dengan Uni Eropa dengan menerapkan kesepakatan perhimpunan dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan.
Komite Perhimpunan yang membahas persoalan teknis yang berkaitan dengan perhimpunan dan mempersiapkan agenda untuk Dewan Perhimpunan. Komite tersebut membawahi 8 sub-komite, yaitu:
Komite Pertanian dan Perikanan;
Komite Pasar Internal dan Persaingan Pasar;
Komite Perdagangan, Industri, dan Produk dari Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa;
Komite Ekonomi dan Urusan Keuangan;
Komite Inovasi;
Komite Transportasi, Lingkungan, dan Energi;
Komite Pembangunan Kawasan, Ketenagakerjaan, dan Kebijakan Sosial; dan
Komite Bea Cukai, Perpajakan, Perdagangan Narkoba, dan Pencucian Uang.
Komisi Parlementer Bersama yang mengatur perhimpunan Turki dengan Uni Eropa untuk menganalisis laporan kegiatan tahunan yang diserahkan oleh Dewan Perhimpunan dan membuat rekomendasi perihal persoalan yang berkaitan dengan perhimpunan.
Komite Kepabeanan Bersama yang menetapkan prosedur yang konsultatif guna memastikan penyelarasan legislatif dalam bidang yang berkaitan langsung dengan fungsi Serikat Pabean Turki dan Uni Eropa. Komite tersebut memberikan rekomendasi kepada Dewan Perhimpunan.
Komite Konsultatif Bersama yang menyelenggarakan dialog dan kerja sama antara kelompok-kelompok kepentingan ekonomi dan sosial dalam Masyarakat Eropa dan Turki serta memfasilitasi pelembagaan mitra dialog tersebut di Turki.
Sekretariat Jenderal untuk Urusan Uni Eropa yang memastikan harmonisasi dan koordinasi internal dalam persiapan Turki untuk keanggotaan Uni Eropa.
Menteri Muda untuk Perdagangan Luar Negeri Dewan Eksekutif Uni Eropa yang memastikan arah, tindak lanjut, dan finalisasi pekerjaan yang dilakukan dalam ruang lingkup Serikat Pabean dan tujuan integrasi.
Hubungan dan kerja sama > Kerja sama keuangan

Bantuan keuangan Uni Eropa kepada Turki bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas legislasi, dan kualitas penerapan legislasi sehingga memungkinkan mengintegrasi kebijakan umum dengan mudah—seperti kebijakan sosial, pembangunan, dan kebijakan pedesaan—saat nantinya menjadi anggota penuh Uni Eropa. Anggaran bantuan keuangan tersebut meningkat secara substansial setelah diadakannya negosiasi keanggotaan pada bulan Oktober 2005.
Kemudian, pada periode anggaran tahun 2007-2013, mekanisme bantuan keuangan Uni Eropa kepada negara kandidat dan calon negara kandidat dikonsolidasikan ke dalam instrumen tunggal yang disebut sebagai Instrumen untuk Bantuan Pra-Pergabungan (bahasa Inggris: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)).
Dengan mempertimbangkan penduduknya, anggaran 4,8 miliar Euro yang dialokasikan dalam periode tahun 2007-2013 dianggap tidak cukup bagi Turki namun Turki tetap berusaha untuk memanfaatkan anggaran tersebut dengan maksimal.
Perihal persoalan seperti alokasi anggaran antara negara kandidat maupun calon negara kandidat dan komponen kerjasama keuangan memang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Uni Eropa. Namun, metode alokasi anggaran antar komponen dengan negara bersangkutan (dalam kasus ini negara Turki), pemrograman dan implementasi komponen, dan pemantauan proyek ditentukan melalui negosiasi terlebih dahulu antara Turki dan Uni Eropa dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu Turki itu sendiri.
Hubungan dan kerja sama > Kerja sama pendidikan

Sejak tahun 2004, Turki telah ikut serta dalam berbagai program yang diadakan Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebijakan Uni Eropa. Warga negara, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga nasional dari negara anggota maupun negara kandidat dapat ikut serta dalam program-program yang lebih luas.
Hubungan dan kerja sama > Kerja sama pendidikan > Program Erasmus

Beasiswa Erasmus Mundus pada program pendidikan magister untuk Turki.
Salah satu programnya adalah Program Erasmus yang merupakan bagian dari program pendidikan sepanjang hayat yang berjalan dari tahun 2004 hingga 2013. Pada tahun 2014, dibentuk program baru bernama Erasmus+ yang menggabungkan rencana pendidikan, pelatihan, pemuda, dan olahraga yang dimiliki Uni Eropa.
Program Erasmus adalah program pendidikan dan pelatihan yang menadahi hingga lebih dari 180.000 pelajar untuk belajar dan bekerja di luar negerinya setiap tahun. Program tersebut sangat mendukung tindakan kerja sama antar institusi pendidikan se-Eropa.
Bahkan, program tersebut juga mendukung lebih dari 46.000 pelajar dan staf dari Uni Eropa untuk belajar atau mengajar di Turki. Jerman adalah tujuan paling diminati oleh pelajar Turki dari program tersebut.
Hubungan dan kerja sama > Kerja sama pendidikan > Kesetaraan gender dalam pendidikan

Kerja sama berkelanjutan lainnya ialah meningkatkan jumlah pelajar pada segala jenjang pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, yang telah menjadi tantangan penting bagi Turki. Uni Eropa telah mendanai rencana-rencana yang sangat berperan penting dalam meningkatkan jumlah pelajar, terlebih lagi teruntuk anak perempuan. Mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan adalah prioritas Uni Eropa dalam menjalani berbagai bidang. Berbagai rencana dibuat oleh Uni Eropa dan Turki untuk mengubah klise dan pola pikir tentang gender.
Isu-isu terkini

Dalam Perjanjian Pendaftaran Kembali Uni Eropa dan Turki yang ditandatangani pada bulan Maret 2017, Turki diharapkan dapat kembali menerima semua pencari suaka yang tidak beraturan yang mencapai pulau-pulau Yunani. Namun, liberalisasi visa di negara-negara zona Schengen merupakan salah satu janji penting Uni Eropa yang dibuat berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi dan mempercepat perundingan pergabungan Turki.
Isu-isu terkini > Pengembangan serikat pabean

Selama 20 tahun terjalani, kontribusi Serikat Pabean Uni Eropa kepada integrasi ekonomi Uni Eropa dengan Turki telah menjadi kedaluwarsa. Pengembangan yang belum pernah dilakukan dalam perdagangan internasional, perluasan Uni Eropa yang mengarah ke timur, dan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang telah mengubah fungsi dari Serikat Pabean Uni Eropa. Faktor-faktor tersebutlah yang telah mendorong pemeriksaan ulang pada kerangka yang mengatur hubungan perdagangan Uni Eropa dan Turki.
Dengan perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak, modernisasi Serikat Pabean memberikan peluang bagi Turki untuk berkomitmen pada reformasi ekonomi, meningkatkan daya saingnya, dan meningkatkan potensi integrasinya terkait dengan kesepakatan perdagangan yang mendatang. Dalam konteks modernisasi Serikat Pabean, Komisi Eropa mengeluarkan rencana pada bulan Agustus 2015. Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pilihan potensial untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan meningkatkan Serikat Pabean antara Uni Eropa dan Turki.
Pada bulan Desember 2016, Komisi Eropa mengusulkan untuk memodernisasi Serikat Pabean dan lebih memperluas hubungan perdagangan bilateral ke bidang-bidang seperti pelayanan publik, pengadaan barang publik, dan pembangunan berkelanjutan. Proposal Komisi Eropa tersebut didasarkan pada pekerjaan persiapan yang komprehensif sepanjang tahun 2016, termasuk konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, penilaian dari dampak-dampak yang rinci, dan juga studi oleh konsultan eksternal.
Isu-isu terkini > Kerja sama Turki dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran

Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa telah membuat Eropa mengalami krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang tidak kunjung mereda. Uni Eropa sebagai organisasi induk yang ada di Eropa bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di kawasan Eropa.
Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa menjalankan perannya untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara di luar negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi masalah pengungsi. Dalam menjalin kerja sama untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa akhirnya Uni Eropa memilih bekerja sama dengan Turki. Turki dipilih sebagai salah satu upaya untuk menahan laju para pengungsi yang datang ke Eropa melalui pintu masuk dari Turki.
Uni Eropa memilih menjalin kerja sama dengan Turki karena Uni Eropa menilai bahwa Turki memiliki nilai yang strategis untuk Uni Eropa. Salah satu nilai strategisnya adalah Turki yang berbatasan langsung dengan negara konflik seperti Suriah maka dengan bekerja sama dapat menghambat laju pengungsi yang akan masuk ke Eropa karena harus diperiksa dahulu kelengkapan para pengungsi sebelum masuk ke Eropa sehingga para pengungsi yang masuk ke Eropa nantinya adalah pengungsi yang sudah dinyatakan legal oleh Turki dan berhak masuk Eropa sesuai dengan kesepakatan antara Uni Eropa dengan Turki pada 20 Maret 2016.
Kesepakatan yang resmi dijalankan pada 20 Maret 2016 ini berisi sembilan butir kesepakatan. Sembilan butir kesepakatan yang telah disepakati oleh Turki dan Uni Eropa ini meliputi:
pernyataan perlindungan pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa;
mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki;
Turki yang akan memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa;
pendaftaran pengungsi oleh Uni Eropa;
liberalisasi visa Uni Eropa untuk masyarakat Turki dengan bersyarat;
pengalokasian dana 3 miliar Euro kepada Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi;
kerja sama Turki dengan Uni Eropa terkait Unit Bea Cukai; dan
percepatan proses pergabungan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka Bab 33; serta
Uni Eropa akan membantu Turki dalam memperbaiki kondisi di wilayah yang berbatasan lanngsung dengan daerah konflik Suriah di Turki.
Tabel perbandingan

|  |  Uni Eropa |  Turki |
| --- | --- | --- |
| Jumlah penduduk | 510.056.011 jiwa | 79.814.871 jiwa |
| Luas wilayah | 4.324.782 km2 | 783.356 km2 (302,455 sq mi) |
| Kepadatan penduduk | 115/km² (300/sq mi) | 102/km2 (264,2/sq mi) |
| Ibu kota | Brussels (de facto) | Ankara |
| Pemerintahan | persatuan supranasional, sistem parlementer, dan demokrasi berdasarkan Perjanjian Uni Eropa | negara kesatuan, sistem parlementer, dan republik parlementer |
| Kepala pemerintahan pertama | Jean Monnet | Mustafa Kemal Atatürk |
| Kepala pemerintahan saat ini | Charles Michel   Ursula von der Leyen | Recep Tayyip Erdoğan |
| Wakil kepala pemerintahan saat ini | Frans Timmermans | Binali Yıldırım |
| Bahasa resmi | Tiga bahasa dari 24 bahasa resmi yang digunakan bersifat "prosedural" yakni bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman | bahasa Turki |
| Agama | 72% Kristen (48% Katolik Roma, 12% Protestan,  8% Ortodoks Timur, 4% Kristen lainnya),  23% ateis, 3% lain-lain, 2% Islam | 95.6% Islam, 0.9% Kristen |
| Etnik | orang Jerman, orang Prancis, orang Britania Raya,  orang Italia, orang Spanyol, orang Polandia,  orang Rumania, orang Belanda, orang Yunani,  orang Portugal, dll. | orang Turki (75%), orang Kurdi (18%), lain-lain (12%) |
| GDP (nominal) | $16,477 triliun   ($31.801 per kapita) | $0,857 triliun ($10.848 per kapita) |
Lihat pula

Rencana bergabungnya Turki dengan Uni Eropa
Komisaris Eropa Johannes Hahn dengan Menteri Urusan Uni Eropa Turki Ömer Çelik berjabat tangan
Pengungsi asal Suriah dan Irak tiba dari Turki menuju Lesbos, Yunani
Semelako II, Lebong Tengah, Lebong

Semelako II adalah sebuah desa di kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Bengkulu |
| --- | --- |
Kelurahan:  Embong Panjang 
Desa:  Danau Liang  Karang Anyar  Pagar Agung  Semelako Atas  Semelako I  Semelako II  Semelako III  Suka Damai  Tanjung Bungai I  Tanjung Bungai II
Pergerakan rata-rata

Pergerakan rata-rata, n, adalah ukuran seberapa cepatnya suatu satelit bergerak dalam orbit elipsnya. Kecuali orbitnya adalah orbit lingkaran, pergerakan rata-rata adalah nilai rata-ratanya saja, dan tidak mewakili kecepatan sudut sesaat.
Dalam basis data parameter orbit satelit, pergerakan rata-rata biasanya dispesifikasi dalam revolusi per hari.
Perhitungan

n={\sqrt {\frac {G(M\!+\!m)}{a^{3}}}}\,\!
di mana:
G adalah konstanta gravitasi,
M dan m adalah massa dari objek yang mengorbit,
a adalah sumbu semi-mayor.
Rumus terkait

n={\frac {2\pi }{P}}={\frac {360^{\circ }}{P}}
Pergerakan rata-rata juga bisa dinyatakan dalam radian atau derajat per satuan waktu; di mana P adalah Periode orbit.
atau,
n={\frac {M_{1}-M_{0}}{t}}
di mana:
M1 and M0 adalah Anomali rata-rata saat titik tertentu dalam waktu t.
t adalah waktu berlalu antara kedua M.
M0 biasanya juga melambangkan "Anomali rata-rata saat epos" dan t melambangkan "waktu sejak epos".
Lihat pula

Epos
Orbit Kepler
Anomali rata-rata
Koordinat eliptik
Kampung Jawa, Lebong Utara, Lebong

Kampung Jawa Baru adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Bengkulu |
| --- | --- |
Kelurahan:  Kampung Jawa Baru  Pasar Muara Aman 
Desa:  Gandung  Gandung Baru  Kampung Jawa Dalam  Kampung Muara Aman  Ladang Palembang  Lebong Tambang  Lokasari  Nangai Amen  Talang Ulu  Tunggang
Suku Aka

Sebaran suku Pigmi Kongo dan bahasanya menurut Bahuchet (2006). Twa selatan tidak ditampilkan.
Seorang wanita Aka berburu di Republik Afrika Tengah bagian selatan pada tahun 2014
Suku Aka atau Biaka (juga Bayaka, Babenzele) adalah suku kerdil Mbenga yang nomaden. Mereka tinggal di Republik Afrika Tengah bagian barat daya dan di bagian utara Republik Kongo. Mereka berkerabat dengan suku Baka di Kamerun, Gabon, Kongo bagian utara, dan Republik Afrika Tengah bagian barat daya.
Berbeda dengan suku Pigmi Mbuti di Kongo bagian timur (yang hanya berbicara dalam bahasa suku yang berafiliasi dengan mereka), suku Aka berbicara dalam bahasa mereka sendiri bersama dengan sekitar 15 suku Bantu yang berafiliasi dengan mereka. Pada tahun 2003, tradisi lisan Aka dinyatakan sebagai salah satu Karya Agung Warisan Lisan dan Nonbendawi Kemanusiaan oleh UNESCO. Mereka ditampilkan dalam artikel National Geographic bulan Juli 1995 "Ndoki: the Last Place on Earth", dan serial TV.
Sejarah

Gaya hidup suku Aka telah bergeser dari adat istiadat tradisionalnya akibat kolonialisme Eropa. Perdagangan budak pada abad ke-18 menyebabkan migrasi beberapa suku ke tanah Aka. Suku-suku ini kemudian berafiliasi dengan Aka. Pada akhir abad ke-19, suku Aka merupakan pemburu gajah utama yang menyediakan gading untuk perdagangan gading. Suku-suku yang berafiliasi bertindak sebagai perantara dalam transaksi ini.
Dari tahun 1910 hingga 1940, tanah Aka adalah bagian dari Afrika Khatulistiwa Prancis, dan suku-suku yang berdekatan dengannya dipaksa melakukan produksi karet oleh penjajah. Para pekerja ini kadang-kadang melarikan diri ke hutan yang dihuni suku Aka, sehingga meningkatkan permintaan daging hewan liar. Untuk memenuhi permintaan ini, suku Aka mengembangkan metode perburuan jaring yang lebih efisien untuk menggantikan perburuan tombak tradisional. Hal ini menyebabkan perubahan dalam struktur sosial suku Aka: berburu dengan jaring dipandang tidak terlalu menantang secara fisik dibandingkan menggunakan tombak untuk membunuh hewan buruan, sehingga perempuan didorong untuk ikut serta dalam kegiatan berburu.
Pada tahun 1930-an, Prancis mendesak suku Aka untuk pindah ke desa-desa pinggir jalan. Namun, seperti Efé di hutan hujan Ituri, sebagian besar Aka tidak patuh dan mundur ke dalam hutan, dan hanya sedikit yang bergabung dengan pemukiman baru (kecuali beberapa desa di Kongo-Brazza).
Saat ini, tekanan ekonomi telah memaksa suku Aka semakin menyimpang dari adat istiadat tradisional mereka. Banyak suku Aka yang kini bekerja di perkebunan kopi milik suku-suku tetangga selama musim kemarau dibandingkan berburu seperti yang biasa mereka lakukan, dan ada pula yang mendapatkan pekerjaan di perdagangan gading dan kayu.
Kehidupan

Sebagai masyarakat pemburu-pengumpul tradisional, suku Aka memiliki pola makan bervariasi yang mencakup 63 tumbuhan, 28 spesies hewan buruan, dan 20 spesies serangga, selain kacang-kacangan, buah-buahan, madu, jamur, dan akar-akaran. Beberapa orang Aka baru-baru ini mulai menanam tanaman semusim kecil mereka sendiri, namun hasil pertanian lebih umum diperoleh dengan berdagang dengan desa-desa tetangga, yang secara kolektif disebut oleh Aka sebagai Ngandu.
Dari Ngandu, mereka memperoleh ubi kayu, pisang raja, ubi jalar, talas, jagung, mentimun, labu siam, okra, pepaya, mangga, nanas, minyak sawit, dan beras untuk ditukar dengan daging hewan liar, madu, dan hasil hutan lainnya yang dikumpulkan oleh suku Aka. Ada lebih dari 15 suku desa berbeda yang diasosiasikan oleh sekitar 30.000 Aka. Karena gaya hidup mereka yang berburu dan meramu, yang sering kali membuat mereka terpapar darah fauna hutan, mereka mempunyai tingkat seropositif terhadap virus Ebola tertinggi di dunia.
Air Kopras, Pinang Belapis, Lebong

Air Kopras merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu |
| --- | --- |
Desa:  Air Kopras  Bioa Putiak  Ketenong I  Ketenong II  Ketenong Jaya  Sebelat  Sungai Lisai  Tambang Sawah
Talang Ulu, Lebong Utara, Lebong

Talang Ulu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Bengkulu |
| --- | --- |
Kelurahan:  Kampung Jawa Baru  Pasar Muara Aman 
Desa:  Gandung  Gandung Baru  Kampung Jawa Dalam  Kampung Muara Aman  Ladang Palembang  Lebong Tambang  Lokasari  Nangai Amen  Talang Ulu  Tunggang
Talang Baru I, Topos, Lebong

Talang Baru I adalah desa yang berada di kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Bengkulu, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Bengkulu |
| --- | --- |
Kelurahan:  Topos 
Desa:  Ajai Siang  Bandar Agung  Suka Negeri  Talang Baru I  Talang Baru II  Talang Donok  Talang Donok I