Ketuanan Melayu
Pemerintahan Mahathir > Bangsa Malaysia dan liberalisasi politik

Selama dasawarsa 1990-an, Mahathir dan UMNO menyampaikan gagasan tentang kebijakan budaya pemerintah dengan pembentukan rencana Wawasan 2020 dan Bangsa Malaysia. Mahathir menyebut salah satu hambatan untuk membangun Malaysia sebagai negara maju pada tahun 2020 adalah tantangan membangun masyarakat yang dewasa, liberal, dan toleran ketika orang Malaysia tak mengira semua warna kulit dan keyakinan bebas untuk mempraktikkan dan menganut adat-istiadat, budaya, dan kepercayaan agama mereka, tetapi merasa bahwa mereka adalah milik satu bangsa. Mahathir mengusulkan pembentukan satu Bangsa Malaysia dengan kesetiaan politik dan dedikasi kepada bangsa. Setelah kemenangan pemilihan umum tahun 1995, Mahathir menguraikan: "Bangsa Malaysia berarti orang yang dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan negara, berbicara Bahasa Malaysia (bahasa Malaysia atau bahasa Melayu) dan menerima Konstitusi."
Mahathir kemudian menjelaskan bahwa gagasan sebelumnya adalah orang-orang harus menjadi 100 persen Melayu agar menjadi orang Malaysia dan ia menerima bahwa Maalaysia adalah negara multi-rasial, serta ia mengatakan harus membangun jembatan daripada mencoba menghilangkan sepenuhnya penghalang yang memisahkan rakyat berbilang kaum. Perubahan dramatik seperti itu dianggap oleh komunitas non-Melayu sebagai pencabutan total dari kebijakan sebelumnya yang menekankan asimilasi non-Melayu. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menekankan perubahan ini, dengan mengurangi penekanan pada bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa nasional dengan mengizinkan universitas lokal menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran tertentu. Ijazah dari Tunku Abdul Rahman College (TARC) yang disponsori MCA dan mayoritas Cina secara resmi diakui oleh pemerintah untuk pekerjaan di layanan sipil. Untuk pertama kalinya, agama selain Islam ditayangkan di radio dan televisi pemerintah, meskipun mereka tidak diizinkan untuk dakwah. Barongsai yang telah dilarang selama beberapa dasawarsa tidak hanya diizinkan tetapi bahkan dihadiri oleh Mahathir dan pejabat tinggi pemerintah lainnya.
Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang nyata pada awal dasawarsa 1990-an, para komentator berpendapat bahwa kebijakan liberal Mahathir telah memainkan peran kunci dalam popularitasnya dan kemenangan besar Barisan Nasional pada pemilu 1995. Seorang pakar menulis bahwa kebanyakan orang Malaysia tidak dapat mengingat saat kemakmuran yang lebih besar atau tuduhan antar-etnis yang lebih sedikit, menambahkan ndikator ekonomi saja tidak akan menangkap kebanggaan yang ditemukan orang Malaysia, mungkin untuk pertama kalinya untuk menjadi orang Malaysia.
Lim Kit Siang mengaitkan kekalahan oposisi dengan liberalisme Mahathir dan adopsi pemerintah atas sikap DAP pada masalah-masalah seperti bahasa, budaya dan pendidikan. Namun, beberapa meragukan ketulusan Mahathir. Seorang pejabat Pemuda UMNO mengemukakan bahwa "Langkah fleksibel pemerintah Barisan ... hanya menunjukkan bahwa kami menikmati tingkat toleransi tertinggi semata-mata berdasarkan tingkat kepercayaan dalam hal posisi politik dan ekonomi orang Melayu. Kami berbagi kekuatan politik dengan orang Tionghoa. Ketika mereka perlu meningkatkan dukungan politik mereka dari komunitas mereka, sangat penting bagi mereka untuk melayani kepentingan utama orang Tionghoa. Jadi, mengapa kita tidak mengizinkannya? Kita dapat ... mencapai situasi win-win Ini murni gerakan politik .... Begitu pula kita Pemuda UMNO harus sering dilihat sebagai kelompok politik yang sangat rasial yang memperjuangkan kepentingan Melayu .... Namun demikian, itu adalah agenda-agenda yang sudah kita lakukan, seperti Islam, bahasa Melayu, dan status khusus orang Melayu, tidak boleh dipertanyakan dalam keadaan apa pun karena ini adalah masalah yang sangat sensitif.