Pekerja asing di Arab Saudi
Latar belakang dan sejarah

Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin dan paling berkembang di dunia saat minyak ditemukan pada akhir 1930-an. Oleh karena itu, negara tersebut membutuhkan keahlian dan tenaga kerja asing untuk mengeksploitasi cadangan minyaknya yang luas. Akibatnya, pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II terjadi pertumbuhan jumlah personel teknis, profesional dan administrasi asing, terutama dari negara-negara Timur Tengah lainnya, tetapi juga dipasok oleh perusahaan minyak Barat, banyak di antaranya bekerja untuk ARAMCO (Arabian-American Oil Company). Kenaikan jumlah pekerja asing yang jauh lebih besar terjadi dengan lonjakan harga minyak setelah krisis minyak 1973. Rencana infrastruktur dan pembangunan menyebabkan masuknya pekerja terampil dan tidak terampil, terutama orang Palestina, Mesir, Yaman, dan lainnya dari Negara Arab, tapi juga orang India dan Pakistan, yang menyebabkan populasi Arab Saudi meningkat dua kali lipat pada tahun 1985. Dimulai di awal tahun 1980an, negara-negara Asia Selatan dan Timur, seperti Thailand, Filipina, dan Korea Selatan, semakin banyak menyediakan pekerja migran.
Dari tahun 1985, penurunan harga minyak menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja asing, yang mengakibatkan penurunan migrasi yang cukup besar dari Asia. Namun, pada saat yang sama, ada peningkatan signifikan "pekerja tamu" wanita dari Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia yang memenuhi peran di sektor jasa - terutama di hotel dan sebagai pembantu rumah tangga. Perang Teluk tahun 1991 memicu serangkaian pengusiran pekerja tamu yang dicurigai tidak setia, termasuk penghilangan 800.000 orang Yaman. Jumlah pekerja asing mencapai dataran tinggi pada 1990-an, tetapi sejak akhir dekade masuknya migran melanjutkan kenaikannya. Menurut data resmi pada tahun 2012, pekerja asing memenuhi 66 persen pekerjaan di Arab Saudi, meskipun tingkat pengangguran resmi 12 persen di antara orang Saudi, dan ekspatriat mengirim, rata-rata, US $ 18 miliar setiap tahun, dalam pengiriman uang ke negara asal mereka.
Meskipun ketergantungan negara pada pekerja asing telah menjadi perhatian pemerintah Saudi sejak pertengahan 1950-an, situasi terus berlanjut karena keengganan oleh Saudi untuk melakukan pekerjaan kasar dan kekurangan kandidat Saudi untuk pekerjaan terampil. Ini, sebagian, telah disalahkan pada sistem pendidikan Saudi, yang telah dikritik karena penekanannya pada agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, ekonomi Saudi tetap bergantung pada orang Barat untuk mendapatkan keahlian di industri khusus dan pada angkatan kerja Asia untuk industri konstruksi dan juga untuk tugas kasar dan tidak terampil. Sebagai tanggapan, sejak 1995 pemerintah Saudi telah memprakarsai kebijakan Saudisasi, menggantikan pekerja asing dengan warga negara Saudi. Misalnya, pada tahun 2000, ditetapkan bahwa angkatan kerja bisnis dengan lebih dari 20 karyawan harus setidaknya 25 persen Saudi. Di sektor swasta, ada keengganan untuk mempekerjakan orang Saudi dan Saudisasi pada umumnya dianggap sebagai kegagalan. Saudis sendiri mungkin tidak mau mengambil pekerjaan tertentu, mengingat mereka kurang memiliki nilai sosial.
Pemerintah Saudi hanya mengakui kontrak untuk pekerja asing yang ditulis dalam bahasa Arab. Bila kontrak dua bahasa tersedia, bahasa Arab satu bersifat otoritatif. Kontrak, yang harus berisi persyaratan kerja, diadakan dalam rangkap dua, satu untuk sponsor dan satu untuk pekerja. Upah untuk pekerja asing bervariasi, tergantung pada posisi, meskipun pada umumnya Saudi memegang jabatan serupa mendapatkan lebih banyak.