stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Jalan Pangeran Antasari (Jakarta)

Salah satu bangunan di Jalan Pangeran Antasari, Kompleks Apartemen Kemang Village
Jalan Pangeran Antasari adalah nama salah satu jalan besar Jakarta. Nama jalan ini diambil dari nama seorang Pahlawan nasional yaitu Pangeran Antasari. Jalan ini sepanjang 4 km dari persimpangan Jalan Prapanca dan Jalan Kemang Raya sampai persimpangan Jalan Tol Depok—Antasari. Jalan ini berada di Jakarta Selatan dan melintasi kelurahan:
Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
Di jalan ini terdapat jalan akses menuju Kemang Village/Lippo Mall Kemang.
Jalan ini direncanakan akan dijadikan kawasan bisnis di Jakarta Selatan. Jalan ini awalnya tidak selebar sekarang, namun diperlebar guna untuk menunjang kelancaran keluar masuk kendaraan dari Jalan Tol Depok—Antasari. Di jalan ini pun terdapat Jalan Layang Non-Tol Antasari. Selain itu, cukup sering terjadi balap liar dan kecelakaan lalu lintas di jalan ini.
Persimpangan

Jalan ini memiliki beberapa persimpangan utama, yaitu:
Persimpangan Jalan Prapanca (menuju Blok A) dan Jalan Kemang Raya (menuju Kemang)
Persimpangan Jalan Abdul Majid (menuju Fatmawati) dan Jalan Pelita Abdul Majid (menuju Kemang)
Persimpangan Jalan Cipete Raya (menuju Fatmawati)  dan Jalan Puri Mutiara (menuju Ampera, Ragunan)
Persimpangan  Jalan Tol Depok—Antasari (barat menuju Cipete dan Pondok Labu, timur menuju Mampang Prapatan, Cilandak dan Ragunan, selatan  Jalan Tol Depok—Antasari)
Transportasi

Berikut ini adalah rute angkutan umum yang melayani Jalan Pangeran Antasari:
Jalur Bus
Transjakarta rute penyambung dalam kota 6T Pasar Minggu - Velbak
Metromini AC76 Kampung Rambutan—Blok M
Atrilinea

| Atrilinea |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Domain:: Eukaryota
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Chordata
Kelas:: Actinopterygii
Ordo:: Cypriniformes
Famili:: Cyprinidae
Genus:: Atrilinea Y. T. Chu, 1935

Spesies tipe
Barilius chenchiwei Chu, 1931
Spesies
 Atrilinea macrolepis S. L. Song & S. M. Fang, 1987  Atrilinea macrops (S. Y. Lin, 1931)  Atrilinea roulei (H. W. Wu, 1931)
Atrilinea merupakan sebuah genus ikan dalam keluarga Cyprinidae yang di dalamnya hanya berisi tiga spesies ikan saja. Semua anggotanya merupakan ikan endemik Cina.
Jasa keuangan

Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia; pada tahun 2004, industri ini mewakili 20% kapitalisasi pasar dari S&P 500. Sektor jasa keuangan merupakan salah satu penggerak perekonomian negara, dengan memberikan bantuan dana maka akan memberikan aliran modal dan likuiditas di pasar. Ketika sektor ini kuat, ekonomi akan tumbuh, dan perusahaan akan lebih mampu mengelola risiko. Jasa keuangan juga berpengaruh bagi kemakmuran penduduk suatu negara. Ketika sektor ekonomi dalam kondisi yang baik, penduduk akan meningkatkan daya beli dengan meminjam kepada lembaga jasa keuangan. Namun, ketika lembaga jasa keuangan mengalami kegagalan dalam skala besar, hal tersebut akan mengakibatkan resesi ekonomi.  Resesi ekonomi terjadi karena pihak penyedia pinjaman dana akan memperketat kendali pinjaman sehingga bank central berperan untuk menurunkan suku bunga agar penduduk mau meminjam dana.
Penyelenggara

Jasa keuangan diberikan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini dibedakan menjadi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Keduanya memiliki perbedaan yang jelas dalam pemberian jasa keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dengan jenis pelayanan yang terlengkap. Jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank tidak hanya meliputi kegiatan penyaluran dana atau memberikan pinjaman. Bank turut melakukan usaha pembentukan simpanan melalui penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam kaitannya dengan jasa keuangan, tiap kegiatan bank bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pelayanan atas jasa-jasa keuangan. Sebaliknya, lembaga keuangan bukan bank umumnya hanya melakukan kegiatan jasa keuangan pada beberapa macam atau salah satu bidang jasa saja. Lembaga keuangan bukan bank ada yang hanya memberikan jasa keuangan berupa penyaluran dana saja dan ada pula yang hanya melakukan penghimpunan dana saja. Jenis lembaga keuangan bukan bank ini umumnya berbentuk lembaga pembiayaan. Hanya sedikit lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan jasa penghimpunan dan penyebaran dana secara bersamaan.
Komponen > Lembaga keuangan Bank

Bank Sentral, Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian, ditegaskan lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalkan tahun 1951.
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor Bank, Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor (exim). Lalu, dipisahkan lagi menjadi : a. yang membidangi rural/pertanian menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU Nomor 21 Tahun 1968; b. yang membidangi exim dengan UU Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
Bank Negara Indonesia (BNI '46), Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.
Bank Dagang Negara (BDN), BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP Nomor 13 Tahun 1960. Namun, PP (peraturan pemerintah) ini dicabut dan diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang pada tahun 1998 bertransformasi menjadi Bank Mandiri.
Bank Bumi Daya (BBD), BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank. Selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).
Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
Bank Tabungan Negara (BTN), BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya, menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU Nomor 20 Tahun 1968.
Bank Mandiri, Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.
Komponen > Lembaga keuangan bukan bank

Asuransi, Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 adalah “Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu”.
Dana Pensiun, Dana Pensiunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Pada umunya, dana pensiun di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja ditambah dengan dana perusahaan itu sendiri (Program Pensiun Manfaat Pasti)  dan Iuran Program Pensiun Iuran Pasti berupa iuran yang harus dibayar peserta saat aktif bekerja
Leasing, atau sewa guna adalah aktivitas pembiayaan alat atau barang modal antara pemilik barang dengan nasabah baik dengan hak opsi maupun tidak menggunakan hak opsi. Yang mana nasabah dapat membayar sejumlah uang atau barang modal dalam waktu tertentu dan dapat diangsur
Pegadaian, Gadai menurut KUH Perdata pasal 1150, “Sesuatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak”. Barang bergerak ini akan dijadikan jaminan kepada pihak perusahaan, dan jika pihak yang menggunakan jasa gadai tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, maka pengguna jasa pagadaian akan kehilangan barang bergerak yang dimilikinya.
Bursa Efek, Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang ingin memperdagangkan dengan penawaran jual-beli efek.
Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang dengan memberikan bunga yang rendah untuk kesejahteraan kepada anggotanya.
Teknologi Keuangan ( Financial Technology ), merupakan perpaduan antara teknologi dan jasa keuangan yang mengubah sistem pembayaran konvensional menjadi lebih cepat, mudah, dan nyaman.
Hukum perlindungan konsumen

Konsumen jasa keuangan memilik hak atas penerapan hukum perlindungan konsumen. Hak yang dimaksudkan di dalam jasa keuangan ialah hak atas informasi yang benar atas jasa yang hendak digunakan oleh konsumen. Adanya hukum perlindungan konsumen didasari oleh kondisi pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan konsumen. Pada praktiknya, timbullah masalah jasa keuangan akibat adanya monopoli kekuatan pasar, pasar gelap dan kerugian atas pelanggaran hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen berlaku bagi lembaga keuangan berbentuk bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Hukum perlindungan konsumen ini merupakan bentuk pencegahan dari pemberian informasi secara tidak lengkap atau bersifat menipu konsumen. Keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam jasa keuangan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan antara investor dan konsumen pada setiap kegiatan lembaga jasa keuangan dan memberikan adanya kesempatan kepada lembaga itu untuk berkembang secara adil.
Fenomena > Pasar keuangan

Jasa keuangan mengalami kecenderungan menghasilkan produk yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar keuangan. Produk jasa keuangan dapat dibeli oleh konsumen dalam satu tempat yang sama. Pasar keuangan yang memperjualbelikan jasa keuangan utamanya adalah bank. Produk jasa keuangan di bank tidak lagi hanya dibuat oleh bank melainkan juga oleh lembaga keuangan bukan bank. Pemasaran produk dari lembaga keuangan bukan bank dapat dipasarkan di bank. Kondisi ini umum berlaku pada produk investasi yang berasal dari pasar modal. Produk yang ditawarkan umumnya meliputi reksa dana, obligasi dan asuransi. Lembaga keuangan bukan bank yang melakukan pemasaran produk jasa keuangan di bank ialah perusahaan asuransi. Fenomena ini menyebabkan risiko kerugian beralih dari lembaga keuangan bukan bank ke bank yang menjadi agen pemasaran. Pengawasan keadaan jasa keuangan dalam fenomena ini dilakukan dengan adanya pemberian kekuasaan kepada lembaga pengawasan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah.
Manajemen Risiko

Manajemen risiko sangat perlu untuk diterapkan dalam jasa keuangan perbankan. Tujuan manajemen risiko adalah memastikan dan menyadari agar risiko dalam sektor jasa keuangan dipastikan berada pada batas yang wajar. Penerapan manajemen risiko memiliki peran untuk memprediksi bagaimana kemungkinan kerugian dimasa mendatang, menentunkan seberapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menutup berbagai risiko, dan juga mengitung Return Of Investment yang diharapkan sesuai besarnya jumlah modal awal.
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor.1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan, khususnya lembaga keuangan bukan bank. Semakin berkembangnya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat mempengaruhi perkembangan lembaga jasa keuangan non-bank dan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan non-bank tersebut. Dengan adanya manajemen risiko, Lembaga Jasa Keuangan akan memperoleh manfaaat dalam pengelolaan risiko yang lebih baik, penetapan selera risiko dan toleransi risiko yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Lembaga Jasa Keuangan, dan stabilitas dari sistem keuangan yang ada.
Manajemen Risiko > Jenis-jenis risiko lembaga jasa keuangan

Risiko Strategi, risiko yang timbul karena ketidakmampuan perusahaan jasa keuangan dalam menetapkan strategi yang tepat dalam mengantisipasi adanya perubahan.
Risiko Kepengurusan, adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan perusahaan penyedia jasa dalam mempertahankan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
Risiko Operasional, risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam internal, manusia, sistem teknologi informasi dan yang berasal dari luar perusahaan
Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas penyedia jasa keuangan.
Risiko Tata Kelola, merupakan risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam tata kelola perusahaan yang baik, gaya manajemen yang tidak tepat, lingkungan pengendalian dan tindakan pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.
Risiko Dukungan Dana adalah risiko yang disebabkan oleh dana atau modal perusahaan penyedia jasa yang terbatas, termasuk kurangnya akses tambahan modal berupa dana untuk menghadapi kerugian-kerugian atau juga kebutuhan yang tidak terduga.
Risiko Asuransi, ialah risiko yang terjadi ketika perusahaan  asuransi dan perusahaan reasuransi tidak mampu memenuhi kewajiban kepada orang yang memberli menggunakan asuransi karena ketidakcukupan pada proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan penanganan klaim.
Risiko Pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan.
Katedral Poitiers

| Katedral Poitiers |
| --- | --- |
Katedral Santo Petrus
bahasa Prancis: Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers
Katedral Poitiers
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 46°34′50″N 0°20′57″E﻿ / ﻿46.58056°N 0.34917°E﻿ / 46.58056; 0.34917
46°34′49″N 0°20′57″E﻿ / ﻿46.5803°N 0.3493°E﻿ / 46.5803; 0.3493
Lokasi: Poitiers
Negara: Prancis
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Spesifikasi
Tinggi kubah (dalam): 89 kaki (27 m)
Tinggi puncak menara: 110 kaki (34 m)
Administrasi
Keuskupan Agung: Keuskupan Agung Poitiers
Klerus
Uskup Agung: Yang Mulia Mgr. Pascal Wintzer
 
Katedral Poitiers (bahasa Prancis: Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Poitiers, Prancis . Ini adalah takhta Uskup Agung Poitiers.
Sejarah

Pembangunannya dimulai pada tahun 1162 oleh Henry II dari Inggris dan Eleanor dari Aquitaine di atas reruntuhan basilika Romawi, dan pekerjaan telah berkembang pesat pada akhir abad ke-12. Ini adalah monumen abad pertengahan terbesar di kota Poitiers.
Arsitektur

Ini adalah contoh paling terkenal dari aula gereja dari gaya Angevin Gothic. Ini terdiri dari bagian tengah yang diapit di kedua sisinya oleh dua lorong. Bagian tengah dan lorong memiliki tinggi dan lebar yang hampir sama, ketiganya mengecil ke arah barat, sehingga meningkatkan perspektif. Panjangnya 308 kaki (94 m), dan batu kunci atap berkubah tengahnya berada 89 kaki (27 m) di atas trotoar. Eksterior umumnya memiliki tampilan yang berat. Fasadnya, yang relatif lebar dibandingkan tingginya, memiliki menara samping yang belum selesai setinggi 105 kaki (32 m) dan setinggi 110 kaki (34 m), yang dimulai pada abad ke-13.
Sebagian besar jendela paduan suara dan transep mempertahankan kaca patri dari abad ke-12 dan ke-13; jendela ujung, Jendela Penyaliban berisi sosok Henry II dan Eleanor. Selesai dibangun sekitar tahun 1165, menjadikannya salah satu jendela katedral kaca patri paling awal di Prancis. Tempat paduan suara, yang diukir antara tahun 1235 dan 1257, juga termasuk yang tertua di Prancis.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

| Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kementerian KehutananRepublik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Kementerian Kehutanan
Susunan organisasi
Direktur Jenderal: Ir. Helmi Basalamah, M.M

Situs web
bp2sdm.menlhk.go.id
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
| l b Kementerian Kehutanan Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Raja Juli Antoni • Menteri: Sulaiman Umar
| Unsur pembantu pimpinan | Sekretariat Jenderal |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan  Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan  |  |
| Unsur pengawas | Inspektorat Jenderal |  |
| Unsur pendukung | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
Jatisampurna, Bekasi

Jatisampurna adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sebelum tahun 1963, Jatisampurna adalah sebuah desa  yang merupakan bagian dari Kawedanan Jonggol (otonomi pembantu Bupati Bogor yang dihapus tahun 1963) yang kemudian digabungkan ke dalam wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi. Tepatnya, setelah Kabupaten Bekasi dimekarkan dari Kabupaten Jatinegara (Mesteer Cornelis) pada tahun 1950, hingga pada tahun 2000 kecamatan ini resmi dimekarkan dari Pondok Gede.
Sejarah

Pada awalnya Wilayah Jatisampurna bagian selatan (termasuk Kranggan hingga Harjamukti) pada masa Tarumanegara sampai dengan masa awal Kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari wilayah Kawedanan Jonggol yang sekarang hampir semua wilayah dari Kawedanan Jonggol bagian dari Kabupaten Bogor, sementara sedikit lainnya sekarang menjadi wilayah Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Pada tahun 1963 setelah pembubaran Kawedanan Jonggol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Kemudian, wilayah Jatisampurna digabungkan kedalam Kecamatan Pondok Gede yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi yang pada masa itu baru dimekarkan dari Kabupaten Jatinegara. Kemudian, Pada 12 Desember 1981 wilayah Pondok Gede dimasukkan kedalam wilayah Kota Administratif (Kotif) Bekasi berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif (Kotif).
Pasca reformasi Kota Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya berdasarkan SK Mendagri 131.34/139/1997 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Bekasi yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, salah satunya ialah Pondok Gede. Peningkatan status Kota Bekasi menjadi Kotamadya memulai pembahasan tentang pembentukan Kecamatan Jatisampurna. Akhirnya pada tahun 2000 resmi Kecamatan Jatisampurna berdiri.
Pada akhir tahun 1990 muncul wacana pemindahan Ibu kota Indonesia ke Jonggol. Wilayah Jatisampurna yang kala itu menjadi akses tercepat menuju Jonggol (Via Jalan Transyogi) serta masuk kedalam Zona Pengembangan "Kota Mandiri Jonggol" mulai dilirik oleh banyak pengembang besar.
Gagalnya Jonggol menjadi ibu kota Indonesia tidak membuat geliat pembangunan di Jatisampurna surut, saat ini di Wilayah Jatisampurna telah berdiri, Mall Plaza Cibubur, Citra Grand Cibubur, Mall Ciputra, dan Cibubur CBD. Geliat pembangunan di wilayah ini tidak terlepas dari strategisnya Jalan Transyogi dan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang melewati Jatisampurna.
Perumahan

Selain itu, terdapat juga berbagai perumahan di sini diantaranya Kranggan Permai, Taman Laguna, Cibubur Residence, Citra Grand, Perumahan Bumi Eraska, Perumahan Wahana Pondok Gede dan lain-lain.
Pendidikan

Di kecamatan ini juga terdapat sekolah-sekolah di antaranya:
Sekolah Alam Bekasi
Sekolah Islam Darul Abror
Sekolah Islam Darul Kirom
Sekolah Islam Walisongo
Sekolah Islam Al-Ismah
Sekolah Quantum Inti Indonesia
Sekolah Islam Al-Ishlah
Sekolah Strada Nawar
Pendidikan > SD

SD Islam Al-Fikri
SDN Jatisampurna I
SDN Jatisampurna VIII
SDTQ Al-Akhyar
SDIT Hidayatut Taufiq
Pendidikan > SMP

SMP Negeri 15 Bekasi
SMP Negeri 28 Bekasi
SMP Negeri 43 Bekasi
SMP PGRI Jatisampurna
SMP Yadika 11
Pendidikan > SMK

SMK Global Surya Mandiri
SMK Negeri 4 Kota Bekasi
SMK Negeri 14 Kota Bekasi
SMK Yadika 11
Pendidikan > SMA

SMA Yadika 11
Labschool
SMA Negeri 7 Bekasi
Sekolah Inti Quantum Indonesia
School of Human
Pendidikan > Universitas

Universitas Mercubuana
Pranala luar

| l b Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat |
| --- | --- |
Kelurahan:  Jatikarya  Jatiraden  Jatirangga  Jatiranggon  Jatisampurna 
| l b Kota Bekasi, Jawa Barat |
| --- | --- | --- |
 Wali Kota:  Raden Gani Muhamad (Pj.)  Wakil Wali Kota: masih lowong  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bantargebang  Bekasi Barat  Bekasi Selatan  Bekasi Timur  Bekasi Utara  Jatiasih  Jatisampurna  Medansatria  Mustikajaya  Pondokgede  Pondokmelati  Rawalumbu  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi
Katedral Katolik Yunani-Melkit Aleppo

| Katedral Katolik Yunani-Melkit Aleppo |
| --- | --- |
Gereja Katedral Katolik Yunani-Melkit Perawan Maria di Aleppo
bahasa Arab: كاتدرائية السيدة للروم الكاثوليك 
Katedral Katolik Yunani-Melkit Aleppo
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 36°12′24.206″N 37°9′20.808″E﻿ / ﻿36.20672389°N 37.15578000°E﻿ / 36.20672389; 37.15578000
Lokasi: Aleppo
Negara: Suriah
Denominasi: Gereja Katolik Roma   (sui iuris: Gereja Katolik Yunani Melkit)
Sejarah
Dedikasi: Perawan Maria
Administrasi
Keuskupan: Eparki Agung Aleppo
 
Katedral Perawan Maria Aleppo atau Katedral Katolik Yunani Melkit Aleppo (bahasa Arab: كاتدرائية السيدة للروم الكاثوليك) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di kota Aleppo, Suriah. Katedral ini mengikuti Ritus Bizantium dan menjadi pusat kedudukan serta takhta bagi Eparki Agung Aleppo.
Katedral ini sempat rusak akibat pengrusakan yang dilakukan kaum Muslim selama perang saudara terjadi di Aleppo. Namun, seteleh direstorasi, Katedral ini dibuka kembali untuk umum serta mulai merayakan Misa lagi sejak 23 April 2019.
Perayaan ibadah Misa diadakan dalam bahasa Arab.
Katedral Cochabamba

| Katedral Cochabamba |
| --- | --- |
Gereja Katedral Santo Sebastianus di Cochabamba
bahasa Spanyol: Catedral de San Sebastián en Cochabamba
Katedral Cochabamba
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 17°23′40.32″S 66°9′25.70″W﻿ / ﻿17.3945333°S 66.1571389°W﻿ / -17.3945333; -66.1571389
17°23′40.32″S 66°9′25.7″W﻿ / ﻿17.3945333°S 66.157139°W﻿ / -17.3945333; -66.157139
Lokasi: Cochabamba
Negara: Bolivia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Sejarah
Otorisasi bulla kepausan: 1847
Didirikan: 1571 (1571)
Administrasi
Keuskupan Agung: Keuskupan Agung Cochabamba
Klerus
Uskup Agung: Yang Mulia Mgr. Tito Solari Capellari, S.D.B.
 
Katedral Cochabamba atau yang bernama resmi Katedral Metropolitan Santo Sebastianus (bahasa Spanyol: Catedral Metropolitana San Sebastián) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Plaza 14 de Septiembre di Cochabamba, Bolivia. Katedral ini merupakan pusat kedudukan bagi Keuskupan Agung Cochabamba.