Kebebasan politik
Sudut pandang

Berbagai kelompok di sepanjang spektrum politik memiliki pandangan berbeda tentang apa yang mereka yakini sebagai kebebasan politik.
Filsafat politik sayap kiri umumnya memasangkan gagasan kebebasan dengan kebebasan positif atau menghubungkan suatu kelompok atau individu dalam menentukan kehidupan mereka sendiri atau mewujudkan potensi mereka sendiri. Dalam pengertian ini, kebebasan dapat mencakup kebebasan dari kemiskinan, kelaparan, penyakit yang dapat diobati dan penindasan serta kebebasan dari kekangan dan paksaan,dari siapa pun.
Konsep kebebasan sosialis (liberalitas) seperti yang dilihat oleh filsuf neoliberal dan Penerima Nobel Ekonomi Friedrich Hayek :
. . .penggunaan "kebebasan" untuk menggambarkan "kemampuan fisik demi melakukan apa yang saya inginkan", kekuatan untuk memuaskan keinginan kita atau tingkat pilihan alternatif yang terbuka bagi kita . . .yang telah sengaja dipupuk sebagai bagian dari argumen sosialis . . .gagasan tentang kekuasaan kolektif atas keadaan telah menggantikan gagasan tentang kebebasan individu.
Kaum anarkis sosial melihat kebebasan negatif dan positif sebagai konsep pelengkap kebebasan. Pandangan tentang hak seperti itu mungkin memerlukan pertukaran utilitarian, seperti mengorbankan hak atas hasil kerja seseorang, kebebasan berserikat untuk mengurangi diskriminasi rasial atau lebih banyak subsidi untuk perumahan. Kaum anarkis sosial menggambarkan pandangan negatif terhadap kebebasan-sentris yang didukung oleh kapitalisme sebagai "kebebasan egois".
Anarko-kapitalis melihat hak negatif sebagai sistem yang konsisten. Ayn Rand menggambarkannya sebagai "prinsip moral yang mendefinisikan dan mendukung kebebasan seseorang untuk bertindak dalam konteks sosial". Bagi kaum libertarian kebebasan positif adalah kontradiktif karena apa yang disebut hak harus dipertukarkan satu sama lain, merendahkan hak-hak yang sah menurut definisi dengan mengalahkan pertimbangan moral lainnya. Setiap tuntutan hak atas hasil akhir (misalnya perumahan, pendidikan, layanan medis dan sebagainya) yang dibuat oleh orang-orang pada dasarnya merupakan hak untuk memperbudak orang lain yang diakui.
Filsuf politik Alasdair MacIntyre berteori kebebasan dalam hal saling ketergantungan sosial kita dengan orang lain.
Penerima Nobel Ekonomi Milton Friedman, dalam bukunya Capitalism and Freedom, berpendapat bahwa ada dua jenis kebebasan yaitu kebebasan politik dan kebebasan ekonomi; tanpa kebebasan ekonomi tidak mungkin ada kebebasan politik.
Robin Hahnel dalam artikelnya "Why the Market Subverts Democracy", mempermasalahkan konsep kebebasan ekonomi Friedman, dengan menyatakan bahwa akan ada pelanggaran terhadap kebebasan orang lain setiap kali seseorang menjalankan kebebasan ekonominya sendiri dan pelanggaran tersebut hanya dapat dihindari jika ada sistem hak milik yang didefinisikan dengan tepat.
Filsuf politik Nikolas Kompridis berpendapat bahwa motivasi mengejar kebebasan pada era modern secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu kebebasan sebagai otonomi (kemerdekaan) dan kebebasan sebagai kemampuan untuk secara kooperatif memulai awal yang baru.
Michel Foucault dalam penentangannya terhadap Kebebasan politik dimana kondisi hubungan kekuasaan yang lebih kuat dan tinggi ialah yang mengendalikan aksi politik dibawahnya. Teori ini juga didukung oleh oleh Cornelius Castoriadis, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Jacques Rancière dan Theodor Adorno.
John Dalberg-Acton menyatakan: "Cara menguji paling tepat yang digunakan untuk menilai apakah suatu negara benar-benar bebas adalah jumlah keamanan yang dinikmati oleh kaum minoritas".
Gerald C. MacCallum Jr. berbicara tentang kompromi antara kebebasan positif dan negatif, dengan mengatakan bahwa seseorang harus memiliki otonomi penuh atas diri mereka sendiri. Berhubungan satu sama lain karena menyangkut tiga hal, yaitu agen (personal maupun kelompok), batasan yang harus mereka bebaskan dan tujuan yang mereka cita-citakan.
Kebebasan yang diipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.
Wafi dan as-Saidi mengemukakan bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan. Jika umat merupakan pemegang kekuasaan, maka pemerintah di bawah kekuasaannya dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya umat mempunyai kebebasan politik penuh yang diberikan oleh Islam, bukan hak yang diberikan oleh penguasa. Sehinga ada dua hak yang paling dominan untuk seluruh umat, yakni hak memilih pemimpin dan hak mengawasi dan mengontrol setiap tindakan pemimpinnya, baik secara langsung atau dengan perwakilan.
Ada cendekiawan yang melihat kebebasan identik dengan demokrasi, ada pula yang menemukan kontradiksi antara kedua konsep tersebut. Sebagai contoh, beberapa berpendapat bahwa Irak menjadi bebas setelah penggulingan Saddam Hussein, karena hak asasi manusia diberlakukan dengan negara dikendalikan Amerika Serikat dan Irak memulai membangun sistem politik yang rasional. Yang lain mengatakan negara Irak hidup dengan kebebasan yang lebih besar di bawah Hussein, karena tidak terjadi kolonisasi pada saat itu. Ada pandangan bahwa baik kediktatoran maupun keberadaan kolonial tidak dapat berarti kebebasan.