Logistik misi Pasukan Internasional Timor Timur
Latar belakang

Pulau Timor, yang berada di tenggara Asia Tenggara Maritim, kini terbagi dua, yaitu Timor Barat yang merupakan bagian Indonesia dan Timor Timur yang menjadi negara sendiri yaitu Timor Leste. Pada masa dahulu, pulau tersebut diperintah oleh kerajaan-kerajaan kecil setempat, hingga Bangsa Portugis datang dan mendirikan permukiman di bagian timur pulau pada 1633. Pada 1661, Belanda dan Portugal membuat perjanjian yang membagi pulau tersebut menjadi bagian barat milik Belanda dan bagian timur milik Portugis, dan Portugis menunjuk wali negeri untuk memerintah Timor Timur pada 1702. Pada lebih dari 250 tahun selanjutnya, paruh timur dari Pulau Timor hampir selalu berstatus daerah jajahan Portugis. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat pada abad ke-17 dan 18, dan sebuah pemberontakan besar terjadi pada 1911. Pada awal Perang Dunia II, Timor Timur diduduki pasukan Australia dan Belanda, lalu diserang Jepang pada Februari 1942. Jepang mengalahkan pasukan utama Sekutu, tetapi sebagian pasukan Belanda dan pasukan komando Australia tetap aktif melancarkan gerilya hingga Januari 1943. Pengalaman ini menyebabkan timbulnya kesan yang populer di kalangan bangsa Australia bahwa mereka memiliki ikatan khusus dengan Timor Timur. Setelah Perang Dunia II, Australia menduduki Pulau Timor, sembari mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Australia mengusulkan agar Timor Timur menjadi sebuah perwalian PBB sesuai Bab XII Piagam PBB, tetapi usul ini dibatalkan setelah ditolak Britania (Inggris) Raya. Timor Timur tetap menjadi jajahan Portugis sedangkan Timor Barat menjadi bagian Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar.
Setelah Revolusi Anyelir yang terjadi pada April 1974, Portugal perlahan melakukan proses dekolonisasi, dan pecah perang saudara di Timor Timur antara pendukung Uni Demokrasi Timor (UDT) dan Fretilin. Pada Oktober 1974, Indonesia memulai operasi militer dengan tujuan menggabungkan Timor Timur sebagai wilayahnya. Fretilin secara sepihak menyatakan kemerdekaan pada 28 November 1975 untuk mencegah jatuhnya negeri tersebut ke tangan Indonesia, tetapi ditanggapi Indonesia dengan serangan Operasi Seroja pada 7 Desember yang berakhir dengan aneksasi Timor Timur sebagai provinsi Indonesia. Tindakan Indonesia ini didukung oleh Amerika Serikat dan Australia yang mengakui penggabungan Timor Timur ke Indonesia, sedangkan Portugal maupun PBB tidak mendukungnya. Kebanyakan negara-negara lain menganggapnya sebagai "wilayah tanpa pemerintahan sendiri" yang berada di bawah pendudukan Indonesia. Setelah terjadinya Reformasi pada 1998, Indonesia menyetujui perjanjian dengan Portugal dengan perantara PBB yang mengatur referendum agar rakyat Timor Timur memutuskan antara kemerdekaan dan otonomi khusus dalam Indonesia. Referendum pada 5 Mei 1999 ini dimenangkan pihak pro-kemerdekaan, tetapi milisi-milisi pro-Indonesia melakukan operasi bumi hangus yang didukung sebagian unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada 15 September 1999, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1264 yang menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian internasional ke Timor Timur untuk bertindak menghentikan kekacauan. Pasukan ini dipimpin Australia, direstui Indonesia, dan dinamakan INTERFET (International Force East Timor). Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menolak mengirimkan pasukan untuk intervensi karena khawatir akan konsekuensi politik dan ekonomi jika terjadi konflik dengan Indonesia. AS juga merasa telah mengambil risiko dan menanggung biaya terbesar untuk intervensi internasional dalam Perang Bosnia dan merasa bahwa negara-negara sekutunya harus mengambil andil lebih. Undang-undang yang disebut Helms-Biden Act yang disahkan pada 1999 membatasi dukungan militer AS terhadap PBB. Setelah Resolusi 1264, Presiden AS Bill Clinton menawarkan bantuan terbatas AS untuk INTERFET, termasuk "komunikasi, bantuan logistik, intelijen, pengangkutan personel dan material, serta koordinasi tanggapan kemanusiaan." Alhasil, terjadi situasi yang unik bagi Australia yang sebelumnya belum pernah menjadi pemimpin koalisi internasional, dan juga unik bagi AS yang kini hanya berperan sebagai pembantu koalisi. Menurut laporan NATO, doktrin militer kedua negara belum mempersiapkan rencana untuk situasi ini.
Misi ini mengalami berbagai tantangan logistik akibat kondisi Timor Timur. Wilayah itu hanya memiliki satu pelabuhan dalam, yaitu di ibu kota Dili. Sisi dermaga pelabuhan tersebut hanya memiliki kedalaman 7 meter, sehingga amat menyulitkan penggunaannya untuk kargo karena kapal kontainer berukuran 1.000 TEU rata-rata membutuhkan sarat sedalam 8 m di bawah permukaan laut. Di luar pelabuhan Dili, tidak banyak pantai yang dapat digunakan sebagai untuk pendaratan logistik lewat pantai (Logistics Over-the-Shore, LOTS). Untuk pengangkutan udara, hanya ada tiga lapangan terbang di Timor Timur. Kawasan pedalamannya memiliki medan pegunungan dan jalan-jalan yang terjal, sempit, tidak terawat, dan sering putus akibat banjir selama musim hujan. Tantangan lain adalah adanya daerah Oecussi yang terpisah dari wilayah Timor Timur lainnya dan dikelilingi oleh wilayah Indonesia. INTERFET juga tidak bisa mengandalkan bantuan lokal karena populasi Timor Timur amat miskin dan sebagian besar infrastrukturnya berada dalam kondisi buruk atau rusak. Dalam rencana awal INTERFET, masing-masing negara anggota seharusnya mendukung logistik pasukannya sendiri. Namun, pada kenyataannya Australia sebagai pemimpin misi diminta menyediakan kemampuan militer yang tidak dapat disediakan anggota-anggota lainnya, terutama di bidang dukungan tempur.
Angkatan Bersenjata Australia (ADF, Australian Defence Force) sendiri mengalami pemangkasan anggaran pada tahun 1990-an. Kemampuan logistik dan dukungan tempur menderita pemangkasan terbesar, karena para panglima militer maupun Pemerintahan John Howard memprioritaskan kemampuan tempur utama. Pada 11 Maret 1999 Menteri Pertahanan Australia John Moore mengumumkan bahwa pengalihan dana dari bidang administrasi ke bidang kesiapan tempur memungkinkan mobilisasi Brigade 1 dalam waktu 28 hari, sama seperti Brigade 3. Menurut Moore, hal ini memungkinkan mobilisasi cepat dua brigade ke suatu titik di Asia Pasifik jika dibutuhkan, dan Timor Timur disebutkan sebagai salah satu contoh. Pada kenyataannya, pemangkasan dana logistik menyebabkan pengerahan pasukan secepat ini tidak mungkin dilakukan. Walaupun dalam jangka pendek pemangkasan tersebut menghasilkan penghematan dana, dikorbankannya fungsi logistik demi peningkatan kemampuan tempur inti "mengantar Angkatan Darat [Australia] ke jurang kegagalan operasional," menurut tulisan Letkol David Beaumont.