stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Aburizal Bakrie
Karier bisnis

Pada tahun 1972, Bakrie bergabung dengan PT Bakrie & Brothers Tbk yang kini dikenal dengan nama Bakrie Group. Perusahaan tersebut didirikan oleh ayahnya Achmad Bakrie. Antara tahun 1972 hingga 1974, ia menjadi asisten dewan direksi PT Bakrie & Brothers, sementara dari tahun 1974 hingga 1982 ia adalah direktur PT Bakrie & Brothers. Dari tahun 1982 hingga 1988, ia menjadi wakil direktur utama PT Bakrie & Brothers, dan dari tahun 1988 hingga 1992 ia menjadi direktur utama PT Bakrie & Brothers, walaupun pada tahun 2000 ia kembali mengemban jabatan tersebut. Ia juga merupakan direktur utama PT Bakrie Nusantara Corporation dari tahun 1989 hingga 1992 dan Komisaris Utama Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 hingga 2004.
Di bawah kepemimpinannya, bisnis Bakrie Group merambah bidang pertambangan, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa (termasuk televisi dan jejaring sosial Path). Berkat bakat bisnisnya pula pada tahun 2006 ia mulai memasuki daftar orang terkaya di Indonesia yang dirilis oleh Forbes. Saat itu ia menempati posisi keenam dengan kekayaan sekitar $1,2 miliar. Kemudian, dalam kurun waktu setahun, Bakrie berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar $5,4 miliar. Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008, dengan jumlah kekayaan senilai $9,2 miliar atau Rp 84,6 triliun, Bakrie merupakan orang terkaya di Asia Tenggara dan mengalahkan Robert Kuok (orang terkaya di Malaysia dengan kekayaan $7,6 miliar), Teng Fong (terkaya di Singapura dengan kekayaan $6,7 miliar), Chaleo Yoovidya (terkaya di Thailand dengan kekayaan $3,5 miliar), dan Jaime Zobel de Ayala (terkaya di Filipina dengan kekayaan $2 miliar). Kekayaan Bakrie pada saat itu meningkat pesat karena saham salah satu anak usaha PT Bakrie and Brothers (PT Bumi Resources Tbk atau BUMI) menanjak dari sekitar Rp 300 per lembar pada tahun 2004 menjadi Rp 5.900 per saham pada tahun 2007. Namun, dalam daftar yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2008, peringkat Bakrie turun ke peringkat kesembilan. Hal ini disebabkan oleh krisis perbankan global, jatuhnya harga komoditas, dan hengkangnya para penanam modal, sehingga saham perusahaan-perusahaan Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Walaupun pada tahun 2009 ia sempat menduduki peringkat keempat, peringkat Bakrie merosot dari peringkat kesepuluh pada tahun 2010 menjadi peringkat ketigapuluh pada tahun 2011, dengan penurunan jumlah kekayaan sebesar $1,2 miliar atau 57 persen. Pada tahun 2012, ia tidak lagi menjadi bagian dari daftar 40 orang terkaya menurut Forbes. Hal ini terkait dengan utang yang harus dibayar oleh PT Bumi Resources, terutama setelah harga saham Bumi turun 70%.
Karier politik

Dari tahun 1991 hingga 1995, Bakrie dua kali menjabat sebagai Presiden Forum Bisnis ASEAN, sementara dari tahun 1996 hingga 1998 ia menjadi Presiden Asean Chamber of Commerce & Industry. Bahkan Bakrie juga dua kali menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 1988-1993 dan 1993–1998.
Setelah sebelumnya menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang Industri dan Industri Kecil dari tahun 1988 hingga 1993, Bakrie pernah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum KADIN dari tahun 1994 hingga 2004. Selama menjabat sebagai ketua KADIN, ia berhasil menyelesaikan kasus penyelundupan gula, kayu, dan beras. Selain itu, ia memimpin kooperasi sektor swasta dengan pemerintah dan memperhatikan pengembangan usaha kecil dan menengah. Lebih lagi, sebagai ketua KADIN, ia mencoba menjadikan Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk berbisnis. Menurutnya, masalah pengangguran merupakan masalah serius yang hanya dapat diselesaikan dengan mengembangkan iklim investasi yang mendukung. Untuk melakukan hal ini, menurut Bakrie diperlukan perbaikan lingkungan buruh, reformasi pajak, peningkatan keamanan, penegakan hukum yang kuat, dan restrukturisasi program otonomi daerah.
Sebagai anggota partai Golkar, Bakrie pernah mencoba untuk menjadi calon presiden partai Golkar pada tahun 2004. Saat itu Bakrie harus bersaing dengan Wiranto, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh. Namun, konvensi tersebut dimenangkan oleh Wiranto setelah mendapatkan suara sebesar 315. Walaupun gagal, Bakrie kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar periode 2004-2009.
Karier politik > Menko Perekonomian

Pada tahun 2004, Bakrie berhenti dari PT Bakrie & Brothers Tbk sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penunjukannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awalnya sempat menimbulkan kegelisahan. Segera setelah menjadi bagian dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Bakrie melancarkan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 3% dengan mengurangi subsidi BBM dan sebagai gantinya memberi bantuan keuangan kepada sekitar enam juta orang. Bakrie meyakini bahwa pemerintah perlu meningkatkan harga BBM secara perlahan agar subsidi BBM tidak membebani APBN sementara mendekatkan harga BBM dengan harga internasional. Pada Oktober 2005, setelah dua kali dinaikkan, harga BBM meningkat sebesar 126%. Standard & Poor's menganggap kenaikan tersebut diperlukan untuk mengurangi tekanan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Bakrie juga mencoba mengakhiri perseteruan antara ExxonMobil Corporation dan PT Pertamina. Kedua perusahaan tersebut berselisih mengenai pembagian keuntungan dan pengoperasian di Blok Cepu. Bakrie berjanji bahwa pemerintah baru ingin menyelesaikan masalah di Cepu dan masalah lain yang terkait dengan perusahaan internasional untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Menurut Keith Loveard dari Concord Consulting, selama menjabat Bakrie mendukung kebijakan-kebijakan pasar bebas dan menentang subsidi BBM.
Karier politik > Menkokesra

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun kembali kabinetnya pada tahun 2005, Bakrie diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pada Mei 2008, Bakrie menyatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan langsung tunai senilai 14,1 triliun rupiah kepada 19 juta keluarga miskin untuk membantu mereka menghadapi kenaikan harga BBM.
Karier politik > Ketua Golkar

Pada tanggal 8 Oktober 2009, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Pekanbaru, Riau, Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi, Hutomo Mandala Putra. Ia berhasil meraih 296 suara (lebih dari 55 persen), sementara Surya Paloh mendapatkan 240 suara dan dua pesaing lainnya tidak mendapat suara satupun. Bakrie menjanjikan bahwa Golkar akan memenangkan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, serta memilih kader partai yang terbaik dan terpopuler untuk maju dalam setiap pilkada atau pemilu. Ia juga menyatakan dalam pidato politiknya saat penutupan Munas VIII bahwa terdapat empat program yang akan ia lakukan untuk Golkar, yaitu:
Konsolidasi (baik vertikal maupun horizontal): semua kader dan pengurus di pusat dan daerah harus menyatu, disiplin, dan mengikuti garis partai dengan menghormati kesepakatan partai
Kaderisasi: pemilihan kader terbaik Golkar di seluruh Indonesia dan pada saat yang sama pencetakan kader baru melalui kaderisasi
Melakukan kreativitas dan ketajaman ide serta gagasan: perumusan solusi yang kreatif melalui ide-ide yang cemerlang
Memenangkan pemilu, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, Golkar harus "menguningkan Indonesia"
Di bawah kepemimpinan Ical, partai Golkar berhasil meraih suara sebesar 18.432.312 atau 14,75 persen dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Jumlah ini lebih besar 0,3 persen dari jumlah suara Golkar dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009. Akan tetapi, persentase ini berada jauh di bawah target partai, yaitu 30%. Selain itu, jumlah kursi yang diperoleh Golkar juga menurun dari 106 kursi menjadi 91 kursi. Terkait hal tersebut, Bakrie secara resmi meminta maaf kepada seluruh pengurus partai dalam rapat pimpinan nasional Golkar VI.
Karier politik > Ketua Golkar > Visi 2045

Di bawah pimpinan Aburizal Bakrie, partai Golkar menghasilkan cetak biru yang disebut "Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan", yang dimaksudkan sebagai aksi partai menuju tahun 2045. Visi ini memprioritaskan reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan dan diintegrasikan melalui "Catur Sukses Pembangunan Nasional", yaitu pertumbuhan, pemerintahan, stabilitas, dan nasionalisme baru. Sementara itu, pokok-pokok strategi yang dikembangkan dalam visi ini meliputi pembangunan Indonesia dari desa, penguatan peran negara, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pendapatan di antara masyarakat, pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan komunitas dalam kerangka program pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan yang berbasis "ekonomi biru" dan "ekonomi hijau", penegakkan hukum dan hak asasi manusia, pengembangan industri berbasis IPTEK dan inovasi berdaya saing tinggi, dan revitalisasi pertanian pangan dan niaga.
Rencana dalam visi ini sendiri dibagi menjadi tiga tahap. Pada dasawarsa pertama, akan dibangun landasan menuju negara maju, sementara pada dasawarsa kedua akan dilakukan percepatan pembangunan. Pada dasawarsa ketiga, Indonesia akan dimantapkan sebagai negara maju. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan tahapan-tahapan tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, harapan hidup, koefisien Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia.
| Indikator | 2012 | 2015-2025 | 2025-2035 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertumbuhan ekonomi | 6,3% | 8-9% | 10-11% | 6-7% |
| Pendapatan per kapita | USD 3.797 | USD 10.000-12.000 | USD 21.000-23.000 | USD 41.000-43.000 |
| Rasio pajak/PDB | 15,48 | 15-20 | 25-35 | 40-55 |
| Rasio anggaran infrastruktur/PDB | 1,28 | 5 | 7 | 10 |
| Tingkat pengangguran | 6,14 | 4-6% | 4% | 4% |
| Angka kemiskinan | 11,66 | 5-8% | 2-3% | 1-2% |
| Pendidikan tinggi  (berdasarkan Angka Partisipasi Kasar) | 17,28 | 25 | 35 | 45 |
| Harapan hidup | 69 | 75 | 78 | 82 |
| Pembangkit listrik (ribu Mw) | 35 | 45-60 | 70-80 | 100-120 |
| Panjang jalan aspal (ribu km) | 230 | 255 | 275 | 300 |
| Panjang rel kereta api (ribu km) | 4,8 | 6,5 | 8 | 12 |
| Koefisien Gini | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,28 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 0,62 | 0,80 | 0,86 | 0,91 |
| Energi alternatif | 8,4 | 15 | 25 | 40 |
Karier politik > Ketua Golkar > Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014 > Program

Dalam upayanya untuk menjadi presiden, Bakrie mengungkapkan agenda proteksionisme dan meyakini bahwa Indonesia perlu menyimpan sumber daya alamnya (seperti gas alam) untuk memperkuat industri dalam negeri. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, ia menyatakan bahwa "saya akan menggunakan gas ini terlebih dahulu dan akan mengekspor sisanya." Bakrie juga mengutarakan niatnya untuk melanjutkan program presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatasi ekspor mineral mentah untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen barang industri.
Bakrie meyakini bahwa Indonesia harus mengembangkan infrastruktur (termasuk pengilangan minyak) dan memiliki posisi fiskal yang lebih agresif. Ia juga menyatakan niatnya untuk membangun desa-desa dan memperbaiki sasaran subsidi bahan bakar dan makanan.
Kontroversi > Kasus tender operator SLI

Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga menyingkirkan dua pesaing utama Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL) dan PT Natrindo telepon Seluler (NTS). Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Bakrie Telekom dianggap belum mampu memenuhi persyaratan menjadi operator SLI dari segi kesiapan infrastruktur. Beberapa pekan sebelum pemilihan tender, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh juga didapati melakukan perjalanan ke Surabaya bersama pihak Bakrie Telecom. Proses pemilihan tender sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, muncul seruan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki kasus ini.
Kontroversi > Tunggakan royalti batu bara dan kasus pajak Bumi

Pada pertengahan tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bukti bahwa telah terjadi tunggakan royalti batu bara sebesar Rp 7 triliun (menurut Indonesia Corruption Watch bahkan mencapai Rp 16,482 triliun). Beberapa perusahaan yang menunggak (yaitu Arutmin dan Kaltim Prima) ternyata dimiliki oleh Keluarga Bakrie, dan muncul kontroversi karena perusahaan-perusahaan tersebut sempat menolak untuk membayar karena mengklaim bahwa kantor pajak masih harus mengembalikan pajak pertambahan nilai yang telah mereka bayarkan. Kasus ini segera melebar menjadi "Sri Mulyani melawan Bakrie" dan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Wall Street Journal menuduh Bakrie sebagai salah satu orang di balik Panitia Khusus Hak Angket Bank Century karena dianggap tidak menyukai agenda reformasi Sri Mulyani.
Pada tahun 2009, petugas pajak mendapati bahwa akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 376 miliar, dan Bakrie pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham di Bumi. Kasus ini juga dianggap dapat memanaskan kembali hubungan antara Sri Mulyani dengan Bakrie.
Kontroversi > Suspensi saham Bakrie

Selama krisis keuangan global pada tahun 2008, saham keluarga Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Untuk melindungi saham-saham Bakrie agar tidak anjlok, pemerintah secara tidak langsung mensuspensi saham-saham utama Bakrie, yaitu saham PT Bakrie & Brothers, PT Bumi Resources, dan PT Energi Mega Persada. Hal ini telah diakui oleh wakil presiden pada masa itu, yaitu Jusuf Kalla.
Kontroversi > Tunggakan asuransi jiwa

Pada tahun 2008, muncul kasus tunggakan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) karena Bakrie Life mengalami gagal bayar sebesar Rp 360 miliar kepada nasabah Diamond Investa. Hingga tahun 2014, masalah ini masih belum selesai, walaupun utang Bakrie Life ke nasabah sudah berkurang menjadi Rp 270 miliar. Bakrie Life mengaku masih belum bisa melunasi karena kesulitan likuiditas.
Kontroversi > Penambangan ilegal Arutmin

Di provinsi Kalimantan Selatan, diduga telah terjadi penambangan dan pengiriman batu bara ilegal oleh PT Arutmin, salah satu perusahaan di bawah Bakrie Group. Penambangan ilegal oleh Arutmin telah mengambil sekitar dua juta ton metrik batu bara setiap bulannya, dan dikatakan jumlah batu bara yang dicuri setiap tiga hari cukup untuk mengisi kapal seukuran Gedung Chrysler. Pengiriman batu bara ilegal ini juga menjatuhkan harga batu bara thermal dunia.
Kontroversi > Perseteruan dengan Rothschild

Kerjasama antara Bakrie dengan Rothschild dimulai pada tahun 2010 ketika penanam modal di London menginvestasikan $700 juta untuk aset pertambangan. Pada tanggal 16 November 2010, perusahaan Vallar yang didirikan oleh Nathaniel Rothschild mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh 25% saham di PT Bumi Resources dari Bakrie Group. Pada 4 Maret 2011, setelah penjualan saham selesai, Bakrie Group memperoleh saham baru di Vallar. Kemudian, pada 28 Juni 2011, nama Vallar diganti menjadi Bumi. Namun, pada Oktober 2012, dilaporkan telah terjadi keganjilan laporan keuangan di Bumi, dan Nathaniel Rothschild mengundurkan diri dari dewan direksi sebelum dipecat karena dianggap berperilaku tidak layak dalam memanajemen perusahaan dengan menyadap petinggi Bumi Plc. Setelah Nathaniel Rothschild gagal mengambil alih Bumi karena ditolak oleh para pemegang saham, akhirnya disepakati bahwa Bakrie Group akan memisahkan diri dari Bumi Plc dengan menjual 23,8% sahamnya dan sebagai gantinya akan memperoleh 10,3% saham di Bumi Resources.
Kontroversi > Skandal Maladewa

Pada tanggal 20 Maret 2014, akun "DP News" mengunggah video yang berjudul "Capres ARB Bersama artis Marcella Zalianty di pulau Maladewa" di YouTube. Dalam video yang berdurasi 3 menit dan 22 detik itu, Aburizal Bakrie tampak sedang duduk di dalam sebuah pesawat pribadi bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Marcella Zalianty, dan Olivia Zalianty. Pesawat itu didapati sedang menuju ke Maladewa. Setelah mendarat, Olivia tampak memberikan penjelaskan mengenai Maladewa di dalam sebuah mobil, dan kemudian video ditutup dengan cuplikan Marcella di hotel tempat mereka menginap. Selain video, menyebar pula foto-foto mereka di Maladewa, termasuk foto Bakrie saat sedang memeluk boneka teddy bear.
Pada tanggal 23 Maret 2014, Bakrie menyelenggarakan konferensi pers bersama istrinya Tatty Bakrie, anak bungsunya Anindra Ardiansyah Bakrie, menantunya Nia Ramadhani, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Bakrie menyatakan bahwa video tersebut merupakan kampanye hitam dari lawan politiknya, dan mengungkapkan bahwa perjalanan ke Maladewa dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan Maladewa dalam mengembangkan pariwisatanya. Idrus Marham juga menyatakan bahwa Marcela dan Olivia merupakan panitia penyelenggara kegiatan organisasi kepemudaan Golkar di Bandung dan diajak ke Maladewa karena dianggap berprestasi. Pada hari yang sama, Olivia Zalianty juga menjelaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk studi banding pariwisata.
Filantrofi

Yayasan Bakrie Untuk Negeri adalah yayasan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2007 sebagai wadah untuk menaungi kegiatan filantrofi keluarga dan kelompok usaha Bakrie. Visi yayasan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia Indonesia, sementara misinya adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi rakyat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan melestarikan nilai luhur budaya nasional, serta meningkatkan kualitas sosial masyarakat.
Selain itu, semenjak tahun 2003, setiap tahunnya Bakrie bersama dengan Freedom Institute memberikan Penghargaan Achmad Bakrie untuk mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dianggap berjasa dalam kehidupan intelektual Indonesia, dengan nominasi di bidang sains, teknologi, kedokteran, sosial, dan kesusastraan. Namun, penghargaan ini telah beberapa kali ditolak, seperti Franz Magnis-Suseno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang yang mengembalikan Penghargaan Achmad Bakrie karena masalah lumpur Sidoarjo, serta Gunawan Muhammad pada tahun 2010 karena kekecewaannya terhadap Aburizal Bakrie sebagai tokoh bisnis dan politik.
Keluarga

Aburizal Bakrie mempunyai tiga adik, yaitu sebagai berikut:
Roosmania Odi Bakrie, menikah dengan Bangun Sarwito Kusmulyono
Indra Usmansyah Bakrie, menikah dengan Gaby Djorgie
Nirwan Dermawan Bakrie, menikah dengan Indira (Ike)
Aburizal menikah dengan Tatty Murnitriati dan dikaruniai tiga anak, yaitu sebagai berikut:
Anindya Novyan Bakrie, menikah dengan Firdani Saugi
Anindhita Anestya Bakrie, menikah dengan Taufan Nugroho
Anindra Ardiansyah Bakrie, menikah dengan Nia Ramadhani
Organisasi

Berikut adalah pengalaman organisasi Bakrie:
2009 – 2014 Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
2004 – 2009 Anggota Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR
2000 – 2005 Anggota Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
1999 – 2004 Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) periode II
1996 – 1998 Presiden, Asean Chamber of Commerce & Industry
1996 – 1997 International Councellor, Asia Society
1994 – 1999 Ketua Umum KADIN periode I
1993 – 1998 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode II
1993 – 1995 Anggota Dewan Penasehat, International Finance Corporation
1993 – 1995 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode II
1991 – 1993 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode I
1989 – 1994 Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia
1988 – 1993 Wakil Ketua Umum, KADIN Bidang Industri dan Industri Kecil
1988 – 1993 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode I
1985 – 1993 Ketua Bidang Dana PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)
1984 – sekarang Anggota, Partai Golongan Karya
1984 – 1988 Wakil Ketua, Asosiasi Kerjasama Bisnis Indonesia – Australia
1977 – 1979 Ketua Umum, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
1976 – 1989 Ketua Umum, Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia
1975: Ketua Departemen Perdagangan HIPMI
1973 – 1975 Wakil Ketua Departemen Perdagangan, HIPMI
Penghormatan > Penghargaan =

2014 Penghargaan "Tokoh Lampung bidang Ekonomi" dari Pemerintah Provinsi Lampung
2012 Penghargaan "Nugraha Karya" dari KADIN karena dianggap berhasil membesarkan nama KADIN selama kepemimpinannya
1997 Penghargaan “ASEAN Business Person of the Year” dari the ASEAN Business Forum
1995 Pengharagaan “Businessman of the Year” dari Harian Republika
1986 Penghargaan “The Outstanding Young People of the World” dari the Junior Chamber of Commerce
Penghormatan > Tanda Kehormatan > Dalam Negeri

Indonesia :
Bintang Mahaputera Adipradana (2011)
Penghormatan > Tanda Kehormatan > Luar Negeri

Austria :
Decoration of Honour in Gold of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria (1996)
Lihat pula

Kelompok Usaha Bakrie
Kabupaten Lebak

| Kabupaten Lebak |
| --- | --- |
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
 • Aksara Sunda: ᮜᮨᮘᮊ᮪ atau ᮼᮘᮊ᮪
Permukiman masyarakat suku Badui, didominasi oleh rumah adat bernama sulah nyanda.Pemandangan pegunungan di Desa Citorek Kidul.
  Lambang
Motto: Iman aman uman amin (Sunda) Tangguh menghadapi rintangan, yang diimbangi dengan kesucian iman, perbuatan yang menenteramkan, dan sikap toleransi
Peta
Kabupaten LebakPetaTampilkan peta JawaKabupaten LebakKabupaten Lebak (Indonesia)Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 6°39′00″S 106°13′00″E﻿ / ﻿6.65°S 106.21667°E﻿ / -6.65; 106.21667
Negara:  Indonesia
Provinsi: Banten
Hari jadi: 2 Desember 1828 (umur 196)
Ibu kota: Rangkasbitung
Jumlah satuan pemerintahan:  Daftar Kecamatan: 28 Kelurahan: 5 Desa: 340 
Pemerintahan
 • Bupati: Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
 • Wakil Bupati: Amir Hamzah
 • Sekretaris Daerah: Budi Santoso
Luas
 • Total: 3.426,56 km2 (1,323,00 sq mi)
Populasi (30 Juni 2024)
 • Total: 1.506.378
 • Kepadatan: 440/km2 (1,100/sq mi)
Demografi
 • Agama: 99,07% Islam 0,60% Sunda Wiwitan  0,24% Kekristenan 0,17% Protestan  0,07% Katolik  0,10% Buddha
 • Bahasa: Indonesia, Sunda Banten
 • IPM:  67,68 (2023)   sedang 
Zona waktu: UTC+07:00 (WIB)
Kode pos: 423xx – 423xx
Kode BPS: 3602 
Kode area telepon: +62 252
Pelat kendaraan: A
Kode Kemendagri: 36.02 
Kode SNI 7657:2023: LBK
DAU: Rp 1.114.873.247.000.-
Fauna resmi: Owa abu-abu
Situs web: www.lebakkab.go.id
Kabupaten Lebak (bahasa Sunda: ᮜᮨᮘᮊ᮪) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Rangkasbitung. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten paling luas di Provinsi Banten dan juga terluas kelima di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada pertengahan tahun 2024 adalah 1.506.378 jiwa.
Kabupaten Lebak juga biasa disebut Rangkasbitung saja oleh masyarakat setempat karena merepresentasikan Ibu Kota Kabupaten yang menjadi jalur utama Commuter Line terintegrasi ke Jabodetabek dan jalur kereta api Jakarta-Merak.
Museum Multatuli (nama pena Eduard Douwes Dekker, penulis buku Max Havelaar yang menjadi asisten residen di Lebak pada 1856) juga menjadi museum anti-kolonial pertama di Indonesia yang telah dibuka pada 11 Februari 2018 di Rangkasbitung. Museum ini berisi tentang sejarah kolonial Belanda dan peran Multatuli dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Sejarah

Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak dengan luas Wilayah 304.472 Ha, sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten. Berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Lebak yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828. Terdapat beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain: