Kanselir Jerman
Ikhtisar sejarah

Kantor Kanselir memiliki sejarah panjang yang berasal kembali ke Kekaisaran Romawi Suci, ketika kantor kanselir utama Jerman biasanya dikepalai oleh Uskup Agung Mainz. Pada waktu itu, gelar kanselir digunakan di beberapa negara berbahasa Jerman di Eropa. Kantor Kanselir modern didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara di mana Otto von Bismarck menjadi Kanselir pada tahun 1867. Setelah Penyatuan Jerman pada tahun 1871, jabatan ini dikenal di Jerman sebagai Reichskanzler (terj. har. 'Kanselir Alam'), meskipun terus disebut sebagai Kanselir dalam bahasa lain. Dengan konstitusi Jerman tahun 1949, gelar Bundeskanzler (Kanselir) digunakan kembali di Jerman.
Dalam berbagai masa, peran Kanselir telah bervariasi. Dari 1871-1918, Kanselir hanya bertanggung jawab kepada Kaisar. Dengan berdirinya republik dan reformasi konstitusi pada tahun 1918, parlemen diberikan hak untuk memberhentikan Reichskanzler. Menurut Konstitusi Weimar tahun 1919, Kanselir ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen dan Presiden. Ketika Nazi berkuasa pada tanggal 30 Januari 1933, Konstitusi Weimar secara de facto diabaikan. Setelah kematian Presiden Hindenburg pada tahun 1934, Adolf Hitler, kepala pemerintahan dan negara (karena tidak ada presiden baru terpilih) diktator Jerman Nazi dipanggil secara resmi Führer und Reichskanzler (secara harfiah berarti "Pemimpin dan Kanselir Alam").
Konstitusi tahun 1949 memberi Kanselir banyak kekuatan yang lebih besar daripada Kanselir Republik Weimar, sementara mengurangi banyak peranan Presiden. Jerman saat ini sering disebut sebagai "demokrasi kanselir" yang mencerminkan peran Kanselir sebagai kepala negara eksekutif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah.
Sejak 1867, 33 orang telah menjabat sebagai kepala pemerintahan Jerman atau pendahulunya dengan Konfederasi Jerman Utara, sebagian besar bergelar Kanselir.
Karena tugas-tugas administrasi, kepala rohaniawan di kapel sebuah Istana Kekaisaran selama Kekaisaran Karoling disebut Kanselir (dari bahasa Latin: cancellarius). Kolega kapel bertindak sebagai Kantor Kanselir Kaisar yang mengeluarkan perbuatan dan kapitulari. Sejak zaman Ludwig si Jerman, Uskup Agung Mainz adalah ex officio Kanselir Utama Jerman, posisi yang dia pegang sampai akhir Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806, sedangkan secara de jure, Uskup Agung Köln adalah Kanselir Italia dan Uskup Agung Trier dari Bourgogne. Tiga Uskup Agung Pangeran itu juga menjadi Pangeran pemilih dari pemilihan Kekaisaran yang memilih Raja Romawi. Sudah dari abad pertengahan, Kanselir Jerman memiliki kekuasaan politik seperti Uskup Agung Willigis (Arskanselir 975-1011, wali penguasa Raja Otto III dari Jerman 991-994) atau Rainald von Dassel (Kanselir 1156-1162 dan 1166-1167) di bawah Kaisar Frederick Barbarossa.
Pada tahun 1559, Kaisar Ferdinand I mendirikan lembaga Kantor Kanselir Kekaissaran (Reichshofkanzlei) di Istana Hofburg di Wina yang dipimpin oleh Wakil Kanselir di bawah otoritas nominal Uskup Agung Mainz. Pada Pertempuran Gunung Putih tahun 1620, Kaisar Ferdinand II membuat kantor Pengadilan Kanselir yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan luar negeri Monarki Habsburg untuk Austria. Dari tahun 1753 dan seterusnya, kantor Kanselir Negara Austria dikepalai oleh Pangeran Kaunitz. Kantor Kanselir Kekaisaran kalah pentingnya, dan dari hari-hari Maria Theresa dan Joseph II, hanya ada di atas kertas. Setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci, Pangeran Metternich menjabat sebagai Kanselir Negara Kekaisaran Austria (1821-1848), demikian juga Pangeran Hardenberg bertindak sebagai Kanselir Prusia (1810-1822).
Dari 1867 hingga 1871, gelar Bundeskanzler (kanselir) digunakan kembali dalam bahasa Jerman pada waktu Konfederasi Jerman Utara. Dari tahun 1871 sampai tahun 1945, kantor bernama Reichskanzler (Kanselir Kekaisaran). Sejak tahun 1949, gelar resmi kantor dalam bahasa Jerman sekali lagi bernama Bundeskanzler.
Di masa sekarang, yaitu masa tidak ada laginya Republik Demokratik Jerman (RDJ, Jerman Timur) yang ada sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990 (ketika wilayah bekas Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman), jabatan Kanselir tidak ada. Jabatan setara dengan kanselir adalah antara Presiden Menteri  (Ministerpräsident) atau Ketua Dewan Menteri RDJ (Vorsitzender des Ministerrats der DDR). (Lihat Pemimpin Jerman Timur.)