Invasi Goa
Latar Belakang > Upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa Goa

Pada 27 Februari 1950, Pemerintah India meminta pemerintah Portugal untuk membuka negosiasi tentang masa depan koloni Portugis di India. Portugal menegaskan bahwa wilayahnya di anak benua India bukanlah koloni tetapi bagian dari metropolitan Portugal dan karenanya transfernya tidak dapat dinegosiasikan,  dan bahwa India tidak memiliki hak atas wilayah ini karena Republik India tidak ada pada saat Goa berada di bawah kekuasaan Portugis.
Goa pertama kali diakui sama dengan metropolis dalam Piagam Kerajaan tahun 1518, dan ditegaskan di kemudian hari.  undang-undang.  Istilah 'provinsi' pertama kali digunakan pada tahun 1576, dan istilah 'provinsi di luar negeri' digunakan di hampir semua undang-undang dan konstitusi setelahnya, mis.  Pasal 1–3 & Seni.  162-64 Konstitusi 1822 dan Konstitusi Estado Novo 1932. Ketika pemerintah Portugis menolak untuk menanggapi ajudan berikutnya dalam hal ini, pemerintah India, pada 11 Juni 1953,  menarik misi diplomatiknya dari Lisbon.
Pada tahun 1954, Republik India memberlakukan pembatasan visa untuk perjalanan dari Goa ke India yang melumpuhkan transportasi antara Goa dan exclave lain seperti Daman, Diu, Dadra dan Nagar Haveli. Sementara itu, Indian Union of Dockers pada tahun 1954, telah melembagakan boikot terhadap pengiriman ke Portugis India. Antara 22 Juli dan 2 Agustus 1954, para aktivis bersenjata menyerang dan memaksa penyerahan pasukan Portugis yang ditempatkan di Dadra dan Nagar Haveli.
Pada tanggal 15 Agustus 1955, 3000–5000 aktivis India tidak bersenjata  berusaha untuk memasuki Goa di enam lokasi dan dengan keras dipukul mundur oleh petugas polisi Portugis dan mengakibatkan kematian antara 21 orang  dan 30  orang. Berita kejadian tersebut membangun opini publik di India terhadap kehadiran Portugis di Goa. Pada tanggal 1 September 1955, India menutup kantor konsulnya di Goa.
Pada tahun 1956, duta besar Portugis untuk Prancis, Marcello Mathias, bersama dengan Perdana Menteri Portugis António de Oliveira Salazar, mendukung referendum di Goa untuk menentukan masa depannya.  Namun usulan ini ditolak oleh Menteri Pertahanan dan Luar Negeri. Tuntutan referendum diulangi oleh calon presiden Jenderal Humberto Delgado pada tahun 1957.
Perdana Menteri Salazar, khawatir dengan ancaman yang diisyaratkan India pada tindakan bersenjata terhadap kehadiran Portugal di Goa, pertama-tama meminta Britania Raya untuk menengahi, kemudian memprotes melalui Brasil dan akhirnya meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan. Meksiko menawarkan  Pemerintah India pengaruhnya di Amerika Latin membawa tekanan pada Portugis untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, Krishna Menon, menteri pertahanan India dan kepala delegasi PBB India, menyatakan dengan tegas bahwa India tidak "membatalkan  penggunaan kekerasan "di Goa. Duta Besar AS untuk India, John Kenneth Galbraith, meminta pemerintah India pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui  mediasi dan konsensus daripada konflik bersenjata.
Pada tanggal 24 November 1961,  Sabarmati , sebuah kapal penumpang yang melintas antara pelabuhan India di Kochi dan pulau  Anjidiv yang dikuasai Portugis, ditembaki oleh pasukan darat Portugis, menewaskan seorang penumpang dan mencederai petugas mesin kapal. Tindakan tersebut dipicu oleh kekhawatiran Portugis bahwa kapal tersebut akan membawa operasi pendaratan militer yang bermaksud menyerbu pulau. Insiden-insiden tersebut mendorong dukungan publik yang luas di India untuk aksi militer di Goa.
Akhirnya, pada 10 Desember atau sembilan hari sebelum aksi bersenjata, kode bernama Operasi Vijay, Nehru menyatakan kepada pers: "Kelanjutan Goa di bawah kekuasaan Portugis adalah suatu kemustahilan". Tanggapan Amerika Serikat adalah  memperingatkan  India bahwa jika aksi bersenjata India di Goa dibawa ke dewan keamanan PBB, ia dapat mengharapkan tidak ada dukungan dari delegasi AS.