Bank Danamon Indonesia
Sejarah > Danamon dalam krisis moneter

Sayang, kesuksesan itu tidak didampingi good corporate governance dari sang pemilik bank. Tertarik dengan menjamurnya bisnis properti pada pertengahan 1990-an, Usman pun banyak menyalurkan kredit banknya ke sektor tersebut, yang diantaranya melalui perusahaan fiktif. Alhasil, ketika krisis moneter mulai menerjang Indonesia pada akhir 1997, Bank Danamon menjadi terguncang kredit macet, mengingat sektor properti merupakan yang paling terdampak oleh krisis. Sempat berusaha menjalin kerjasama dengan Salim Group lewat pembelian 19% saham Usman di Bank Danamon, nyatanya nasib Danamon kemudian semakin memburuk. Penarikan dana besar-besaran pun menimpa bank ini, dimulai pada November 1997 (pada bulan likuidasi 16 bank), yang dilanjutkan rush yang lebih masif pada Maret 1998. Akibatnya, Bank Danamon kehilangan sekitar Rp 8,1 triliun simpanan nasabahnya yang membuat situasinya makin kritis.
Akhirnya, pada 4 April 1998, Bank Danamon resmi diambilalih operasionalnya oleh pemerintah dan ditempatkan di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank ini dapat selamat dari upaya likuidasi karena pemerintah saat itu menganggap nasabahnya jumlahnya cukup signifikan, yaitu sebesar 3 juta rekening. Di bawah BPPN, Bank Danamon mulai melakukan sejumlah efisiensi, seperti pengurangan karyawan serta perubahan manajemen pada Juni 1998  yang sempat memperbaiki kondisinya. Namun, pada Agustus 1998, rush kembali menimpa bank ini, sehingga BPPN memutuskan menguasai seluruh saham Bank Danamon sepenuhnya, menjadikannya sebagai Bank Take Over atau BTO.
BPPN kemudian melakukan pembenahan total pada Bank Danamon dengan berusaha membersihkan aset-aset dan kreditnya yang bermasalah dari neracanya, yang tuntas dilakukan pada Januari 1999. Tiga bulan kemudian, pemerintah memberikan dana segar kepada Bank Danamon dalam bentuk obligasi rekapitalisasi yang totalnya mencapai Rp 32 triliun. Bank ini kemudian dijadikan sebagai bank jangkar dalam proyek pemerintah melakukan konsolidasi pada industri perbankan nasional. Dimulai pada Agustus-Desember 1999, sebuah bank campuran, Bank PDFCI, dimerger ke Bank Danamon. Merger yang lebih besar lagi dilakukan pada tahun 2000, dengan melakukan penggabungan bersama 8 BTO swasta lain: Bank Tiara Asia (eks-milik keluarga Santosa, pemilik Ometraco/Japfa); Bank Nusa Nasional (eks-milik Bakrie Group); Bank Pos Nusantara (eks-milik Rajawali Corporation); Bank Rama; Bank Risjad Salim Internasional (eks-milik Risjadson Group); Bank Duta (eks-milik yayasan Soeharto); Bank Jaya Internasional (eks-milik Jaya Group); dan Bank Tamara (eks-milik Tamara Group). Merger massal ini merupakan yang terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia. Dalam merger ini pemerintah juga menyuntikkan dana segar (obligasi rekapitalisasi) kembali senilai Rp 28,9 triliun.
Sebenarnya, merger tersebut tidaklah menguntungkan, karena Bank Danamon harus mewarisi perbedaan kultur manajemen, kondisi bank-bank pramerger yang kurang solid, dan masalah hukum yang sempat menimpa beberapa bank tersebut. Untuk mengatasinya dilakukanlah berbagai efisiensi, yang menurunkan kantor cabangnya menjadi 500 buah saja. Selanjutnya, di 3 tahun berikutnya, Bank Danamon mengalami restrukturisasi besar-besaran mulai dari bidang manajemen, sumber daya manusia, organisasi, sistem informasi, anggaran dasar dan logo perusahaan. Usaha keras yang dilakukan ini akhirnya berbuah hasil dalam membentuk fondasi dan infrastruktur bagi Bank Danamon dalam tujuannya untuk meraih pertumbuhan yang maksimal berdasarkan transparansi kerja, tanggung jawab kepada masyarakat, integritas sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia (atau lebih dikenal dengan istilah TRIP).
Selain penyehatan Bank Danamon, pemerintah juga dihadapkan pada masalah lain, yaitu pembayaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sempat diserap bank ini, yang pertanggungjawabannya diberikan kepada Usman Admadjaja dan keluarga. Diperkirakan Bank Danamon per 29 Januari 1999 telah menyedot BLBI sebesar Rp 23,05 triliun, yang diantaranya digunakan untuk kepentingan di luar penyehatan bank. Sempat pada 6 November 1998 BPPN dan Usman menandatangani perjanjian penyelesaian utang dalam bentuk Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) yang bernilai Rp 12,53 triliun. Meskipun Usman sempat menyerahkan aset-asetnya dalam wadah PT Bentala Kartika Abadi, namun dirinya diketahui baru melunasi Rp 3 triliun saja dari upayanya tersebut. Hingga saat ini tidak jelas bagaimana pengusutan hukum atau hutang BLBI Usman yang belum terbayarkan seluruhnya.