Krisis diplomatik Qatar
Pemutusan hubungan diplomatik

Antara tanggal 5 dan 6 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Yaman, Mesir, Maladewa, dan Bahrain secara terpisah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Semua negara yang terlibat memerintahkan warganya keluar dari Qatar. Tiga negara Teluk (Arab Saudi, UEA, Bahrain) memberi waktu dua minggu bagi pengunjung dan warga Qatar untuk meninggalkan negara mereka. Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa semua diplomat Qatar di Bahrain harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam. Qatar dikeluarkan dari intervensi pimpinan Arab Saudi di Yaman. Kuwait dan Qatar tetap netral.
Arab Saudi dan UEA memberitahu pelabuhan dan agen perkapalan untuk tidak menerima kapal Qatar milik perusahaan atau perorangan Qatar. Arab Saudi menutup perbatasan dengan Qatar. Iran mengirim kargo makanan ke Qatar. Arab Saudi membatasi wilayah udaranya bagi Qatar Airways. Sebagai gantinya, Qatar telah mengalihkan penerbangan ke Afrika dan Eropa melalui Iran. Bank sentral Arab Saudi mendesak perbankan untuk tidak bertransaksi dengan bank Qatar dan riyal Qatar. Bahkan mengenakan kaus FC Barcelona bisa mengakibatkan pemakainya dikenakan denda atau dipenjara di Arab Saudi, karena klub tersebut disponsori oleh Qatar Airways.
Hamad Saif al-Shamsi, Jaksa Agung Uni Emirat Arab mengumumkan pada 7 Juni bahwa penulisan ungkapan simpati terhadap Qatar melalui media sosial, atau setiap jenis tulisan, bentuk visual atau verbal adalah dianggap ilegal di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federal UEA dan undang-undang Federal tentang Pemberantasan Kejahatan Teknologi Informasi. Pelaku tindak pidana ini menghadapi hukuman penjara antara 3 sampai 15 tahun, denda sampai 500.000 dirham emirat ($136.000) atau keduanya. Bahrain juga mengeluarkan pernyataan serupa dengan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda.
Mediator Kuwait di Riyadh diajukan daftar tuntutan Saudi ke Qatar. Tuntutan tersebut termasuk memutuskan semua hubungan dengan Iran dan mengusir anggota residen Hamas dan Ikhwanul Muslimin, mengekang kebebasan al-Jazeera, 
menghentikan "campur tangan" urusan luar negeri dan menghentikan pendanaan atau dukungan untuk organisasi-organisasi teroris.
Sampai dengan 10 Juni 2017, sembilan pemerintahan yang berdaulat dan satu pemerintah de facto telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Bahrain
Komoro
Mesir
Maladewa
Mauritania
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Yaman
Pemerintahan Libya yang berpusat di Tobruk mengklaim telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar meskipun tidak memiliki perwakilan diplomatik di negara itu. Pemerintahan sementara Libya berpusat di Libya timur dan merupakan salah satu dari tiga pemerintahan saingan.
Pemerintahan deklarasi sendiri Republik Somaliland mengumumkan pada 10 Juni 2017 telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dalam solidaritasnya dengan Arab Saudi, UEA, dan Mesir.
Sampai dengan 12 Juni 2017, enam negara telah menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Qatar tanpa pemutusan hubungan sepenuhnya.
| --- | --- |
  Chad   Djibouti   Eritrea :   Yordania   Nigeria   Senegal 
Beberapa negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan resolusi krisis diplomatik melalui dialog:
Aljazair
Guinea
India
Iran
Morocco
Rusia
Somalia
Sudan
Tunisia
Turki
Pakistan
Britania Raya
Indonesia