Daftar perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup yang diikuti Indonesia
Perjanjian di bidang Hak Asasi Manusia

| No> .No. | Nama Perjanjian | Lembaga Terkait | Tanggal Perjanjian | Penandatanganan oleh Indonesia | Pengesahan oleh Indonesia> Tanggal | Pengesahan oleh Indonesia> Format | Pengesahan oleh Indonesia> Instrumen Pengesahan | Deklarasi/Reservasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konvensi Hak-Hak Politik Wanita (Convention on the Political Rights of Women) | PBB | 31 Maret 1953 | 31 Maret 1953 | 16 Desember 1958 | Ratifikasi | UU 68/1958 | Indonesia menolak mengikatkan diri pada kalimat terakhir pasal 7 dan keseluruhan pasal 9. |
| 2 | Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) | PBB | 7 Maret 1966 | tidak menandatangani | 25 Juni 1999 | Aksesi | UU 29/1999 | Indonesia menolak mengikatkan diri pada ketentuan pasal 22, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Internasional (ICJ), kecuali dengan kesepakatan para Pihak. |
| 3 | Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) | PBB | 16 Desember 1966 | tidak menandatangani | 23 Februari 2006 | Aksesi | UU 11/2005 | menyatakan frasa "hak menentukan nasib sendiri" pada pasal 1 tidak berlaku untuk bagian masyarakat yang berada pada suatu negara merdeka berdaulat, dan tidak dapat dimaknai sebagai izin atau dukungan atas segala tindakan yang bermaksud memecah atau merusak integritas teritorial atau keutuhan politik suatu negara yang merdeka dan berdaulat. |
| 4 | Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) | PBB | 16 Desember 1966 | tidak menandatangani | 23 Februari 2006 | Aksesi | UU 12/2005 | menyatakan frasa "hak menentukan nasib sendiri" pada pasal 1 tidak berlaku untuk bagian masyarakat yang berada pada suatu negara merdeka berdaulat, dan tidak dapat dimaknai sebagai izin atau dukungan atas segala tindakan yang bermaksud memecah atau merusak integritas teritorial atau keutuhan politik suatu negara yang merdeka dan berdaulat. |
| 5 | Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) | PBB | 18 Desember 1979 | 29 Juli 1980 | 13 September 1984 | Ratifikasi | UU 7/1984 | Indonesia menolak mengikatkan diri pada ketentuan pasal 29, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atau Mahkamah Internasional (ICJ), kecuali dengan kesepakatan para Pihak. |
|  | Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) | PBB | 6 Oktober 1999 | 28 Februari 2000 | belum disahkan |  |  |  |
| 6 | Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) | PBB | 10 Desember 1984 | 23 Oktober 1985 | 28 Oktober 1998 | Ratifikasi | UU 5/1998 |  Indonesia menyatakan bahwa ketentuan pasal 20 ayat 1,2, dan 3 harus diterapkan dengan tetap tunduk pada prinsip kedaulatan negara dan integritas teritorial.  Indonesia menolak mengikatkan diri pada ketentuan pasal 30 ayat 1, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Internasional (ICJ), kecuali dengan kesepakatan para Pihak. |
| 7 | International Convention against Apartheid in Sports | PBB | 10 Desember 1985 | 16 Mei 1986 | 23 Juli 1993 | Ratifikasi | Keppres 48/1993 |  |
| 8 | Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) | PBB | 20 November 1989 | 26 Januari 1990 | 5 September 1990 | Ratifikasi | Keppres 36/1990 | Sebelumnya Indonesia melakukan reservasi atas ketentuan pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, dan 29. Meski demikian, Indonesia memutuskan mencabut reservasi tersebut pada 2 Februari 2005. |
|  | Perubahan terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the Child) | PBB | 12 Desember 1995 |  | 17 Desember 1998 | Penerimaan (Acceptance) | Keppres 65/1998 |  |
|  | Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict) | PBB | 25 Mei 2000 | 24 September 2001 | 24 September 2012 | Ratifikasi | UU 9/2012 | Indonesia menyatakan bahwa usia minimum rekrutmen sukarela untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah 18 tahun yang mana sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 2004. Rekrutmen anggota TNI bersifat terbuka serta mensyaratkan bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun. |
|  | Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography) | PBB | 25 Mei 2000 | 24 September 2001 | 24 September 2012 | Ratifikasi | UU 10/2012 |  |
| 9 | Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) | PBB | 18 Desember 1990 | 22 September 2004 | 31 Mei 2012 | Ratifikasi | UU 6/2012 |  |
| 10 | Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) | PBB | 13 Desember 2006 | 30 Maret 2007 | 30 November 2011 | Ratifikasi | UU 19/2011 |  |
| 11 | Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) | PBB | 20 Desember 2006 | 27 September 2010 | belum disahkan |  |  |  |