Perdamaian Augsburg
Gambaran umum

Dewan Kekaisaran merancang Perdamaian Augsburg untuk mengakhiri perang, yang juga merupakan bentuk keterbukaan akan keragaman agama di Kekaisaran Romawi Suci. Perdamaian ini memperkenalkan asas "cuius regio, eius religio", yang memungkinkan setiap penguasa negara atau pemerintah memilih agama dari wilayahnya sendiri. Pasal 25 dalam kesepakatan ini mewajibkan 65 kota kekaisaran mengakui agama minoritas. Misalnya, meski sebagian besar penduduk kota adalah pemeluk Evangelis, namun harus tetap mengakui penduduk lainnya yang memeluk agama Katolik. Undang-undang ini tidak memiliki dampak besar bagi sebagian besar wilayah kekaisaran, khususnya bagi wilayah dengan mayoritas pemeluk Protestan dan Katolik. Delapan kota yang tercantum dalam perdamaian tersebut telah mengakui dua iman, dengan Katolik sebagai iman minoritas. Dari delapan kota yang terlibat, empat kelompok kecil, termasuk Augsburg, mengizinkan pemeluk Lutheran dan kaum Katolik beribadah secara terbuka, memelihara gereja mereka sendiri, dan bekerja di ruang publik. Pada tahun 1549, Hans Jakob Fugger, wali kota Augsburg, diinterogasi oleh Kekaisaran supaya dapat hidup berdampingan dengan komunitas religius yang berbeda. Dewan Kekaisaran pada tahun 1555, menyampaikan permintaan mereka kepada Raja Ferdinand I supaya mempertahankan penduduk Augsburg dan tidak merasa terbebani atas pengakuan dua iman di wilayahnya, serta bersedia mengelola keduanya di masa depan.
Pengakuan kedaulatan seorang raja atas agama wilayahnya, sebelumnya didasarkan pada asas "ubi unus dominus, ibi una sit religio", yaitu di mana ada seorang penguasa, di sana hanya ada satu agama penguasa. Pada perdamaian Augsburg ini para raja boleh memilih agamanya sendiri. Kemudian warga yang tinggal di wilayahnya wajib mengikuti agama pilihan raja tersebut. Hal ini tercantum dalam asas "reservatum ecclesiasticum". Para uskup yang berpindah agama dari Katolik ke Protestan setelah tahun 1552, dan mengalami perampasan harta, akan menerima ganti rugi setelah perdamaian ini. Ganti rugi ini dilakukan oleh orang-orang yang merebut hak milik mereka. Asas fundamental ini juga menyebabkan perpindahan penduduk, dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara, karena agama penduduk wilayah tersebut berbeda dengan agama yang dipilih raja. Walaupun iman Protestanisme memperoleh pengakuan resmi dan mendapat wilayah khusus, hak mereka tidak terjamin secara yuridis. Perdamaian ini berlaku sebagai ketetapan gereja dalam Kekaisaran Jerman hingga dideklarasikannya Perdamaian Westfalen pada tahun 1648. Pada tahun 1556, kaisar Karl V turun takhta dan mengasingkan diri ke sebuah biara, lalu meninggal dua tahun kemudian. Sebelum turun takhta, sang kaisar membagikan wilayah kekuasaannya kepada dua anaknya, yaitu Philip I di wilayah Spanyol dan Ferdinand I di wilayah Eropa Tengah yang terdiri dari: Austria, Bohemia, dan Hungaria. Perdamaian Augsburg pertama kali dilanggar oleh Ferdinand II dari Styria, saat terpilih sebagai Raja Bohemia. Dia menjalankan kebijakan diskriminasi agama, bahkan menutup beberapa gereja Protestan yang merupakan awal mula terjadinya peristiwa Pelemparan di Praha, yang juga sekaligus menandai dimulainya Perang Tiga Puluh Tahun.