Suku Rohingya
Tata nama

Istilah modern Rohingya muncul dari istilah kolonial dan pra-kolonial Rooinga dan Rwangya. Orang Rohingya menyebut diri mereka sebagai Ruáingga /ɾuájŋɡa/. Dalam bahasa Burma mereka dikenal sebagai rui hang gya (mengikuti Sistem Transkripsi MLC) (bahasa Burma: ရိုဟင်ဂျာ /ɹòhɪ̀ɴd͡ʑà/) sedangkan dalam bahasa Bengali mereka disebut Rohingga (bahasa Bengali: রোহিঙ্গা /ɹohiŋɡa/). Istilah "Rohingya" mungkin berasal dari Rakhanga atau Roshanga, kata untuk negara bagian Arakan. Kata Rohingya kemudian berarti "penduduk Rohang", yang merupakan nama Muslim awal untuk Arakan.
Penggunaan istilah Rohingya telah didokumentasikan secara historis sebelum British Raj. Pada tahun 1799, Francis Buchanan menulis sebuah artikel berjudul "A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire", yang ditemukan dan diterbitkan ulang oleh Michael Charney di SOAS Bulletin of Burma Research  pada tahun 2003. Di antara kelompok penduduk asli Arakan, tulisnya adalah: "Muhammedans, yang telah lama menetap di Arakan, dan menyebut diri mereka Rooinga, atau penduduk asli  Arakan." Jurnal Klasik tahun 1811 mengidentifikasi "Rooinga" sebagai salah satu bahasa yang digunakan di "Kekaisaran Burmah". Pada tahun 1815, Johann Severin Vater mencantumkan "Ruinga" sebagai kelompok etnis dengan bahasa berbeda dalam ringkasan bahasa yang diterbitkan dalam bahasa Jerman.
Pada tahun 1936, ketika Burma masih berada di bawah British Burma, "Rohingya Jam'iyyat al Ulama" didirikan di Arakan.
Menurut Jacques Leider, etnis Rohingya disebut sebagai "orang Chittagonian" selama masa kolonial Inggris, dan menyebut mereka sebagai "orang Bengali" bukanlah hal yang kontroversial hingga tahun 1990an. Leider juga menyatakan bahwa "tidak ada konsensus internasional" mengenai penggunaan istilah Rohingya, karena mereka sering disebut "Muslim Rohingya", "Muslim Arakan" dan "Muslim Burma". Peneliti lainnya, seperti antropolog Christina Fink, menggunakan Rohingya bukan sebagai tanda pengenal etnis tetapi sebagai tanda politik. Leider yakin Rohingya adalah gerakan politik yang dimulai pada tahun 1950an untuk menciptakan “zona Muslim otonom” di Rakhine.
Pemerintahan Perdana Menteri U Nu, ketika Burma merupakan negara demokrasi dari tahun 1948 hingga 1962, menggunakan istilah "Rohingya" dalam pidato radio sebagai bagian dari upaya pembangunan perdamaian di Wilayah Perbatasan Mayu. Istilah ini disiarkan di radio Burma dan digunakan dalam pidato para penguasa Burma. Laporan UNHCR mengenai pengungsi yang disebabkan oleh Operasi Raja Naga menyebut para korban sebagai "Muslim Bengali (disebut Rohingya)". Namun demikian, istilah Rohingya baru digunakan secara luas pada tahun 1990an.
Saat ini penggunaan nama "Rohingya" terpolarisasi. Pemerintah Myanmar menolak menggunakan nama tersebut. Pada sensus tahun 2014, pemerintah Myanmar memaksa etnis Rohingya untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai "Bengali". Banyak orang Rohingya menganggap penolakan terhadap nama mereka sama dengan penolakan terhadap hak-hak dasar mereka, dan Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar telah sepakat. Jacques Leider menulis bahwa banyak Muslim di Rakhine lebih suka menyebut diri mereka "Muslim Arakan" atau "Muslim yang datang dari Rakhine" daripada "Rohingya". Kedutaan Amerika Serikat di Yangon terus menggunakan nama "Rohingya".