Republika Srpska (1992–1995)
Sejarah > Pembentukan

Perwakilan organisasi dan institusi politik dan nasional utama masyarakat Serbia di Bosnia dan Herzegovina bertemu pada 13 Oktober 1990 di Banja Luka dan membentuk "Dewan Nasional Serbia Bosnia dan Herzegovina" sebagai badan politik yang koordinatif dan representatif. Koalisi pemerintahan Bosnia dan Herzegovina runtuh setelah parlemen Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina di Sarajevo mengeluarkan 'memorandum kedaulatan' pada tanggal 15 Oktober 1991 yang ditentang oleh anggota Serbia Bosnia. Setelah perwakilan Serbia Bosnia keluar, memorandum tersebut diadopsi. Keputusan ini mendeklarasikan republik ini sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dan menolak "solusi konstitusional apa pun untuk komunitas Yugoslavia di masa depan yang tidak mencakup Kroasia dan Serbia". Sebagai tanggapan, pada tanggal 24 Oktober 1991 Partai Demokrat Serbia (SDS) membentuk Majelis Rakyat Serbia di Bosnia dan Herzegovina sebagai badan perwakilan Serbia di Bosnia dan Herzegovina dan menyatakan bahwa rakyat Serbia ingin tetap berada di Yugoslavia. Orang-orang Serbia Bosnia menyatakan bahwa ini adalah langkah yang perlu karena Konstitusi Bosnia dan Herzegovina, pada saat itu, menetapkan bahwa tidak ada perubahan besar yang dapat dilakukan kecuali ada kesepakatan bulat dari ketiga pihak. Partai Aksi Demokrat (SDA), yang dipimpin oleh Alija Izetbegović, bertekad untuk mencapai kemerdekaan dan didukung oleh Eropa dan AS. SDS menegaskan bahwa jika kemerdekaan diumumkan, Serbia akan memisahkan diri karena hak mereka untuk menentukan nasib sendiri adalah hak mereka.
Pada musim gugur tahun 1991, SDS mengorganisir pembentukan "Daerah Otonomi Serbia" (SAO) di Bosnia di mana mayoritas orang Serbia terdiri dari SAO Herzegovina Timur dan Lama, SAO Krajina Bosnia, SAO Romanija dan SAO Bosnia Timur Laut. Mereka mencakup hampir sepertiga kotamadya Bosnia dan sekitar 45% populasi etnis Serbia. Langkah serupa juga dilakukan Kroasia Bosnia. Referendum Serbia Bosnia yang menanyakan warga apakah mereka ingin tetap berada di Yugoslavia diadakan pada tanggal 9 dan 10 November 1991, dan menyetujui untuk tetap berada di Yugoslavia. Pemerintahan parlementer Bosnia dan Herzegovina (dengan mayoritas penduduk Bosnia dan Kroasia) menyatakan bahwa pemungutan suara ini ilegal, tetapi majelis Serbia Bosnia mengakui hasil pemungutan suara tersebut. Pada tanggal 21 November 1991, Majelis memproklamirkan bahwa semua kota, komunitas lokal, dan tempat berpenduduk di mana lebih dari 50% penduduk berkebangsaan Serbia telah memilih untuk tetap berada di negara bagian Yugoslavia bersama, akan menjadi wilayah negara federal Yugoslavia.
Pada tanggal 9 Januari 1992, majelis Serbia Bosnia mengadopsi deklarasi Proklamasi Republik Rakyat Serbia di Bosnia dan Herzegovina. Pada tanggal 28 Februari 1992, konstitusi Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina (bahasa Serbia: Srpska Republika Bosna i Hercegovina / Српска Република Босна и Херцеговина) diadopsi dan menyatakan bahwa wilayah negara mencakup daerah otonomi Serbia, kotamadya, dan entitas etnis Serbia lainnya di Bosnia dan Herzegovina (termasuk wilayah yang digambarkan sebagai "tempat di mana masyarakat Serbia tetap menjadi minoritas karena genosida yang dilakukan terhadap mereka selama Perang Dunia II"), dan dinyatakan sebagai bagian dari negara federal Yugoslavia.
Dari tanggal 29 Februari hingga 2 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina mengadakan referendum kemerdekaan yang diboikot oleh orang-orang Serbia Bosnia, yang menghasilkan 99,7% suara mendukung. Pada tanggal 6 April 1992, Uni Eropa secara resmi mengakui kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina. Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 7 April 1992. Pada tanggal 12 Agustus 1992, penyebutan Bosnia dan Herzegovina dihilangkan dari namanya, dan menjadi Republika Srpska saja.
Selama pecahnya Yugoslavia, Presiden Srpska Radovan Karadžić menyatakan bahwa dia tidak ingin Srpska berada dalam federasi bersama Serbia di Yugoslavia, tetapi Srpska harus langsung dimasukkan ke dalam Serbia.