stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kabupaten Sarolangun Bangko
Demografi > Bahasa

Bahasa yang dituturkan oleh penduduk di Kabupaten Sarolangun Bangko yaitu bahasa Batin dan bahasa Penghulu yang merupakan sub-bagian bahasa Melayu Jambi. Bahasa Batin dituturkan oleh suku Batin, sedangkan bahasa Penghulu dituturkan oleh suku Penghulu.
Demografi > Perekonomian

Sekitar 86% lahan di Kabupaten Sarolangun Bangko merupakan hutan. Penggarapan lahan hanya dilakukan pada sekitar 13,3% dari luas wilayahnya. Penghasilan utama di Kabupaten Sarolangun Bangko diperoleh melalui produk kayu, rotan dan karet yang diproduksi melalui pertanaman tunggal. Produk-produk ini dihasilkan pada kawasan dataran rendah yang kering di Kabupaten Sarolangun Bangko. Suku Kubu di Kabupaten Sarolangun Bangko hidup secara nomaden. Mereka memenuhi kebutuhan hidup langsung dari alam dengan berburu dan meramu.
Kabupaten Sarolangun Bangko berhasil mengembangkan perkebunan kayu manis selama pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun. Pada tahun 1991, Kabupaten Sarolangun Bangko mengembangkan perkebunan kelapa sawit melalui rintisan perusahaan bernama Sari Aditya Loka.  Luas perkebunan intinya adalah 5.000 ha dan perkebunan plasmanya seluas 27.000 ha.
Demografi > Tradisi dan kebudayaan > Doa Padang

Masyarakat di Kabupaten Sarolangun Bangko mengadakan Doa Padang yang dilaksanakan tiap pengangkatan seorang depati dan penghulu. Doa Padang merupakan kegiatan menghanguskan 100 butir beras dan pemotongan seekor kerbau. Tujuan dari Doa Padang ialah permintaan keselamatan dari arwah leluhur kepada pemimpin dan rakyat di Kabupaten Sarolangun Bangko.
Demografi > Tradisi dan kebudayaan > Tari-tarian

Di wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko telah ada beberapa tari yang menjadi tradisi. Tari-tarian ini ialah tari kipas, tari skin dan tari selampit delapan.
Pemekaran

Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Merangin
Kabupaten Sarolangun (gambar kiri) dan Kabupaten Merangin (gambar kanan) merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi dua kabupaten baru.
Pada tahun 1999, Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi sebagian wilayahnya menjadi kabupaten baru yakni Kabupaten Sarolangun. Sisa wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko kemudian diubah namanya dan dibentuk menjadi kabupaten baru bernama Kabupaten Merangin. Pemekaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Undang-undang ini diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 1999.
Stasiun Cigombong

Artikel ini bukan mengenai Stasiun Gombong, Stasiun Gembongan, atau Stasiun Gembong.
Stasiun Cigombong (CGB) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Cigombong, Cigombong, Bogor dengan jarak 74,2 km arah selatan dari Jakarta Kota. Dengan letak ketinggian +699 meter stasiun ini merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling selatan di Kabupaten Bogor. Stasiun ini mempunyai pemandangan Gunung Salak yang sangat indah.
Hanya ada satu kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu KA Pangrango.
Galeri

Emplasemen Stasiun Cigombong usai direvitalisasi dan diberi kanopi.
Stasiun Cigombong lama sebelum dilakukan revitalisasi.
Stasiun Cigombong (Tji-Gombong) pada tahun 1880-an. Terlihat emplasemen yang masih sejajar dengan bangunan stasiun sebelum radius tikungan diperbesar.
Bangunan dan tata letak

Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api. Pada awalnya, jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi diaktifkan kembali pada awal April 2022, meski pembangunan jalur ganda pada segmen Bogor Paledang-Cicurug rampung per 5 Oktober 2024, jalur 1 juga dijadikan sebagai sepur lurus. Untuk sementara hanya jalur 1 yang sudah bisa dilintasi kereta api. Sistem persinyalan mekanik stasiun ini sudah digantikan dengan sinyal blok intermediet elektrik dan semua weselnya telah dicabut. Jumlah jalur di stasiun ini tidak mengalami penambahan karena sempitnya lahan yang ada di area emplasemen stasiun. Peron di stasiun ini sudah ditinggikan dan ditambahkan kanopi.
Pada akhir 2023, semua peron di stasiun ini diperpanjang ke arah utara agar semakin memudahkan para penumpang naik turun kereta api.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
      PG05 Berkas:PapanNamaStasiunKomuter CGB.svg    
G: Bangunan utama stasiun
P Lantai peron: Peron sisi
| P Lantai peron | Jalur 1 | ← (Maseng) |      Pangrango, tujuan Bogor dan tujuan Sukabumi | (Cicurug) → |
| P Lantai peron | Jalur 1 | ← | Sepur lurus arah Bogor Paledang |  |
P Lantai peron: Peron pulau
|  | Jalur 2 |  | Sepur lurus arah Sukabumi (nonaktif sementara) | → |
Layanan kereta api

Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.
Layanan kereta api > Aglomerasi

| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Relasi perjalanan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PG Pangrango | Eksekutif-Ekonomi | Bogor | Sukabumi | – |
Pranala luar

(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya |  Lintas Kereta Api Indonesia |  Lintas Kereta Api Indonesia |  Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masengmenuju Bogor |  | Bogor–Padalarang–Kasugihan |  | Cicurugmenuju Kasugihan |
Bandar Udara Tanjung Manis

Bandar Udara Tanjung Manis (Melayu: Lapangan Terbang Tanjung Manis) (IATA: TGC, ICAO: WBTM) adalah bandar udara yang terletak di Divisi Mukah, Sarawak. Meskipun Tanjung Manis sekarang di bawah yurisdiksi Divisi Mukah, bandara juga berfungsi melayani Divisi Sarikei juga.
Maskapai penerbangan dan tujuan

| Maskapai | Tujuan |
| --- | --- |
MASwings:  Kuching, Mukah
Wingko Sanggrahan, Ngombol, Purworejo

Untuk kegunaan lain, lihat Wingko (disambiguasi).
Wingkosanggrahan adalah desa di kecamatan Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Awu-awu  Bojong  Briyan  Candi  Cokroyasan  Curug  Depokrejo  Girirejo  Jeruken  Jombang  Joso  Kalitanjung  Kaliwungukidul  Kaliwungulor  Karangtalun  Keburuhan  Kedondong  Kembangkuning  Kesidan  Klandaran  Kumpulsari  Kuwukan  Laban  Malang  Mendiro  Ngentak  Ngombol  Pagak  Pejagran  Piyono  Pulutan  Rasukan  Ringgit  Seboropasar  Secang  Singkilkulon  Singkilwetan  Sruwoh  Sumberejo  Susuk  Tanjung  Tanjungrejo  Tumenggungan  Tunjungan  Walikoro  Wasiat  Wero  Wingkoharjo  Wingkomulyo  Wingko Sanggrahan  Wingko Sigromulyo  Wingko Tinumpuk  Wonoboyo  Wonoroto  Wonosari  Wonosri  Wunut
Depok Open Space

Depok Open Space (DOS) adalah ruang terbuka seluas 2444 meter persegi yang terletak di halaman Balai Kota Depok. DOS diresmikan pada tanggal 23 Desember 2023. Area tersebut dibangun dengan menelan anggaran sebesar Rp 4.4 miliar. Pada peresmian Depok Open Space dimeriahkan pertunjukan seni dan musik.
Pada pembangunan tahap pertama Depok Open Space memberikan tempat bermain anak, perpustakaan mini, stage pertunjukan, tribun, dan sejumlah tempat parkir. Walikota Depok menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin menggunakan Depok Open Space tidak dikenakan biaya. Masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan mini untuk membaca, baik dewasa maupun anak.
Basilika Santo Stefano Maggiore, Milan

| Basilika Santo Stefano Maggiore |
| --- | --- |
Basilika Santo Stefanus Mayor di Milan
bahasa Italia: Basilica di Santo Stefano Maggiore
Basilika Santo Stefano Maggiore
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 45°27′43.949″N 9°11′45.406″E﻿ / ﻿45.46220806°N 9.19594611°E﻿ / 45.46220806; 9.19594611
45°27′44″N 9°11′40″E﻿ / ﻿45.46222°N 9.19444°E﻿ / 45.46222; 9.19444
Lokasi: Milan
Negara: Italia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Basilika minor
Status fungsional: Aktif
Peletakan batu pertama: 417
Administrasi
Keuskupan Agung: Keuskupan Agung Milan
 
Basilika Santo Stefanus Mayor (bahasa Italia: Basilica di Santo Stefano Maggiore) adalah sebuah gereja basilika minor Katolik yang terletak di Milan, Italia. Didirikan pada abad ke-5. Awalnya didedikasikan untuk Santo Zakharia dan Santo Stefanus, kemudian didedikasikan untuk Santo Stefanus saja. Sepanjang sejarahnya, telah mengalami beberapa kali rekonstruksi, perluasan dan restorasi.
Gereja ini juga disebut Santo Stefanus di Brolo (nama historis daerah tersebut) atau Gerbang Santo Stefanus (mengacu pada postern Santo Stefano, sekarang sudah tidak ada lagi).
Sejarah dan Deskripsi

Bangunan gereja aslinya dibangun sekitar tahun 417 atas prakarsa calon uskup Martinianus. Itu dihancurkan oleh api pada tahun 1070 dan dibangun kembali dalam gaya romantik pada tahun 1075.
Pada tanggal 26 Desember 1476, tempat ini merupakan lokasi pembunuhan Adipati Galeazzo Maria Sforza, yang datang ke basilika untuk merayakan santo pelindung.
Pada tanggal 30 September 1571 di Santo Stefano dibaptis pelukis Michelangelo Merisi, lebih dikenal sebagai Caravaggio. Fakta ini diperkuat dengan ditemukannya akta baptis sang pelukis pada Februari 2007.
Sejak tahun 1594 gereja mengalami serangkaian intervensi, antara lain:
pembesaran apse dan altar utama (awal abad ke-17)
perpanjangan bagian tengah dan rekonstruksi fasad (pertengahan abad ke-17)
setelah keruntuhan pada tahun 1642, rekonstruksi menara lonceng oleh arsitek Gerolamo Quadrio dari Lugano (akhir abad ke-17)
pembangunan sakristi (awal abad ke-18)
modernisasi beberapa kapel (awal abad ke-19)
Gereja mengawetkan jenazah para santo Martinianus, Ausanus dan Mansuetus, uskup agung Milan, pada tahun 1988 diterjemahkan ke Katedral Milan. Santot Carolus Borromeus juga menerjemahkan di sini jenazah santo Leo, Arsazius, Marinus, Mammes dan Agapetus.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang nomenklatur pengganti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk kementerian yang sama, lihat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Indonesia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah  (disingkat Kemendikdasmen) adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, serta dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang saat ini dijabat oleh Abdul Mu'ti.
Tugas dan Fungsi

Kementerian Dikdasmen mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dikdasmen menyelenggarakan fungsi:
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Susunan organisasi

Berdasarkan Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari:
Pimpinan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekretariat
Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Biro Hukum
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
Inspektorat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat Wilayah I
Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah III
Inspektorat Investigasi
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal
Badan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta
Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan
Pusat
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pusat Prestasi Nasional
Pusat Penguatan Karakter
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Sejarah > Awal Kemerdekaan (1945–1950)

Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.
Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Namun, kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.
Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat oleh Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada 
Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.
Sejarah > Era Demokrasi Liberal (1951–1959)

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.
Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.
Sejarah > Era Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.
Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959–18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda, di antaranya: Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.
Sejarah > Era Orde Baru (1966–1998)

Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan pada era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini, tepatnya tahun 1978, tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era ini.
Menteri pendidikan dan kebudayaan pada era ini antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Sejarah > Era Reformasi (1998–sekarang) > Masa Awal Reformasi

Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran pada tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama pada era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001, MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Sejarah > Era Reformasi (1998–sekarang) > Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada pemilihan Umum 2004 dan 2009, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Mendiknas secara berturut-turut dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. dan Prof. Dr. Ir. Mohamad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan pada era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.
Sejarah > Era Reformasi (1998–sekarang) > Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Pada Kabinet Kerja (2014–2019), kementerian ini dirombak dengan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara itu, direktorat jenderal lainnya (Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Ditjen Pendidikan Dasar; Ditjen Pendidikan Menengah; dan Ditjen Kebudayaan) tetap berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat pembentukan Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali dimasukkan dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tahun 2021, saat perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Kemendikbud-Ristek). Kementerian ini dipimpin oleh Nadiem Makarim yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April 2021.
Sejarah > Era Reformasi (1998–sekarang) > Masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian sendiri, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan.
Nomenklatur > Organisasi

Departemen Pengajaran (1945–1948)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1948–1955, 1966–1999)
Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955–1966)
Departemen Pendidikan Nasional (1999–2009)
Kementerian Pendidikan Nasional (2009–2011)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011–2021)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021–2024)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024-sekarang)
Lihat pula

Daftar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kementerian Kebudayaan
Kementerian Indonesia