stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Foolproof (buku)
Penerimaan

Buku ini mendapat ulasan positif dari The Guardian, Financial Times, Nature Magazine, Psychology Today, Kirkus, dan Publishers Weekly. Dalam ulasan buku terakhirnya untuk The Times, David Aaronovitch menganggap buku itu "tepat waktu" dan bahwa "van der Linden jauh melampaui apa yang dapat dilakukan oleh penulis teori konspirasi dan misinformasi yang lebih impresif". Meskipun ia merasa terdorong oleh penelitian eksperimental, dengan mencatat bahwa "otak dapat membentuk semacam kebiasaan melihat pola dalam misinformasi dan mengenalinya saat muncul", Aaronovitch bertanya-tanya apakah polarisasi yang mendalam di AS dapat menjadi penghalang potensial bagi pendekatan inokulasi van der Linden. Kritikus sastra Troy Jollimore, yang menulis untuk Washington Post, tidak setuju dengan van der Linden tentang ketepatan analogi virus dengan misinformasi, dan mencatat bahwa buku tersebut mengabaikan isu-isu historis lainnya, seperti sistem pendidikan yang semakin diarahkan pada pelatihan karier daripada mengajarkan pemikiran kritis. Jollimore juga berpendapat bahwa pelaku kejahatan dapat memanfaatkan inokulasi. Pada akhirnya, ia setuju dengan van der Linden bahwa "prebunking mungkin merupakan strategi terbaik kita untuk memenangkan perang misinformasi". Menulis untuk Boston Review, dosen filsafat Daniel Williams mengkritik dukungan ilmiah untuk klaim buku tersebut, dengan menulis, Argumen Foolproof, dengan demikian, tidak begitu anti-gagal. Setidaknya pada definisi yang relatif sempit yang digunakan van der Linden dalam buku tersebut, misinformasi tidak tersebar luas ... Dan misinformasi yang efektif tidak memiliki DNA intrinsik yang membedakannya dengan konten yang benar dan dapat diandalkan." Dalam tulisannya untuk Psychology Today, filsuf Andy Norman di Carnegie Mellon University dan Lee McIntyre sangat tidak setuju dengan Williams, menyebut ulasan tersebut sebagai "tidak masuk akal" dan "berat sebelah", yang mengandung kesalahan logika seperti mengajukan dikotomi palsu bahwa identifikasi misinformasi bergantung sepenuhnya pada konteks atau harus memiliki fitur DNA intrinsik 'Foolproof'. Mereka berpendapat bahwa kebenaran ada di tengah dan bahwa Foolproof "sangat diteliti dengan baik."
Berita palsu di Malaysia

Berita palsu di Malaysia dapat diperiksa dan diklarifikasi melalui layanan pengecekan fakta yang disediakan oleh Pemerintah Malaysia, yaitu Sebenarnya.my dan MyCheck Malaysia. Layanan pengecekan fakta atas berita palsu di Malaysia merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan inisiatif dari Kantor Berita Nasional Malaysia. Perdana Menteri Malaysia dan setiap Menteri di Malaysia diberi kewenangan sebagai juru bicara Pemerintah Malaysia dalam mengklarifikasi isu-isu berita palsu yang spesifik sesuai bidangnya masing-masing dan menyampaikan hasil klarifikasi melalui media arus utama dan saluran media sosial yang terverifikasi.
Sejak tahun 1988, instrumen hukum utama di Malaysia yang menetapkan hukum atas berita palsu ialah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pada tahun 2018, Undang-Undang Anti-Berita Palsu disahkan dan menjadi instrumen hukum utama di Malaysia yang menetapkan hukum atas berita palsu. Namun Undang-Undang Anti-Berita Palsu dicabut statusnya sebagai undang-undang pada Desember 2019 oleh Parlemen Malaysia. Pengenalan kembali undang-undang anti-berita palsu berhasil dilakukan pada tahun 2021 dengan disahkannya Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021 oleh Pemerintah Malaysia pada bulan Maret 2021 tanpa persetujuan dari Parlemen Malaysia.
Penegakan hukum terhadap berita palsu dapat dilaksanakan setelah suatu kementerian atau lembaga penegak hukum di Malaysia setelah menerbitkan pernyataan publik berisi penjelasan, klarifikasi dan/atau bantahan atas suatu konten berita yang salah dan menyesatkan. Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia berperan sebagai penegak hukum yang bertindak berdasarkan ketentuan pelanggaran hukum setempat yang relevan.
Pengecekan dan klarifikasi

Pemerintah Malaysia telah menyediakan layanan pengecekan fakta untuk memeriksa kebenaran suatu informasi dan mencegah penyebaran berita palsu yaitu melalui Sebenarnya.my dan MyCheck Malaysia. Sebenarnya.my merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Peluncuran perdana untuk Sebenarnya.my dilakukan pada tahun 2017. Sedangkan MyCheck Malaysia merupakan situs web pengecekan fakta secara independen yang dibuat pada bulan Maret 2020.
Sebenarnya.my, disediakan bagi penggunanya untuk memeriksa konten yang tidak diverifikasi yang mereka terima dan untuk menyalurkan atau berbagi berita yang tidak diverifikasi ke portal web. Verifikasi keakuratan berita dilakukan pada portal web terhadap lembaga yang sesuai dengan yurisdiksi atas masalah tertentu untuk mengecek suatu berita palsu atau misinformasi. Pengecekan fakta di MyCheck Malaysia berdasarkan inisiatif dari Kantor Berita Nasional Malaysia (Bernama). Bernama melakukan pembuatan berita faktual yang andal sesuai dengan pedoman standar Jaringan Pengecekan Fakta Internasional.
Perdana Menteri Malaysia dan setiap Menteri di Malaysia diberi kewenangan sebagai juru bicara Pemerintah Malaysia dalam membahas isu-isu berita palsu yang spesifik sesuai bidang pemerintahannya masing-masing. Juru bicara melalui konferensi pers atau pernyataan publik mengadakan pengakuan, klarifikasi dan sanggahan atas suatu berita palsu. Penyampaian dilakukan oleh juru bicara melalui media arus utama dan saluran media sosial yang terverifikasi.
Penetapan undang-undang

Instrumen hukum utama di Malaysia yang membahas mengenai hukuman bagi pembuatan berita palsu ialah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang disahkan pada tahun 1988. Status Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai instrumen hukum utama kemudian tergantikan oleh Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018 yang disahkan oleh Pemerintah Malaysia pada bulan April 2018. Pemberlakuan Undang Anti-Berita Palsu 2018 sejak tanggal 11 April 2018. Salah seorang menteri dalam Sekretariat Perdana Menteri Malaysia ketika itu yakni Azalina Othman Said, menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018 bertujuan menghentikan penyebaran berita palsu yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan ketertiban umum di Malaysia.
Pada bulan Desember 2019, Parlemen Malaysia melakukan pencabutan status undang-undang terhadap Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018. Namun pada bulan Maret 2020, Koalisi Perikatan Nasional melakukan pengenalan kembali terhadap Undang-Undang Anti-Berita Palsu. Tujuannya untuk menangani berita palsu yang menyebar selama Pandemi COVID-19 di Malaysia. Namun penerapan kembali atas Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018 mengalami penundaan setelah terjadi penangguhan fungsi Parlemen Malaysia sejak bulan Januari 2021 akibat penetapan keadaan darurat di Malaysia terhadap Pandemi COVID-19. Namun Koalisi Perikatan Nasional selaku perwakilan Pemerintah Malaysia akhirnya mengesahkan sebuah ordinansi darurat bernama Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021 pada bulan Maret 2021 tanpa persetujuan dari Parlemen Malaysia. Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021 disebut juga sebagai Ordinansi Berita Palsu.
Penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap berita palsu dapat dilaksanakan setelah suatu kementerian atau lembaga penegak hukum di Malaysia menerbitkan pernyataan publik yang memberi penjelasan, klarifikasi dan/atau bantahan atas suatu konten berita yang salah dan menyesatkan. Proses penetapan suatu konten berita sebagai berita palsu atau disinformasi berdasarkan kepada hasil pemantauan dari satuan koordinasi yang ditugaskan pada masing-masing kementerian atau lembaga penegak hukum di Malaysia. Pelaksanaan penegakan hukum atas berita palsu di Malaysia dilakukan oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penegakan hukum dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pelanggaran hukum setempat yang relevan.
Bahasa Helong

Helong (Helon, Kupang, atau Semau) adalah bahasa Melayu-Polinesia Tengah–Timur yang berasal dari Timor Barat. Penuturnya diselingi dengan bahasa Amarasi. Bahasa ini terancam punah karena penutur aslinya menikah dengan orang yang tidak bisa berbahasa Helong dan karena bersentuhan dengan komunitas luar. Penutur bahasa Helong dapat ditemukan di empat desa di pesisir barat daya Timor Barat, serta di Pulau Semau, sebuah pulau kecil di lepas pantai Timor Barat. Masyarakat Semau yang sebagian besar menganut Kekristenan dan sedikit patriarki melakukan yang terbaik dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke Bali (ataupun ke tempat lain) untuk mendapatkan uang guna dipulangkan.
Klasifikasi

Helong adalah bahasa Austronesia dan termasuk dalam cabang bahasa Melayu-Polinesia. Endangered Languages Project telah mengklasifikasikan Helong sebagai "rentan", berdasarkan data terbaru dari tahun 1997. Ancaman terbesar bagi bahasa Helong adalah dialek Melayu yang digunakan di Kupang, yang dikenal sebagai bahasa Melayu Kupang. Sebagai penduduk asli Timor Barat, penutur bahasa Helong sering mengunjungi Kupang dan menggunakan dialek tersebut ketika berada di sana.
Sejarah

Helong pernah menjadi bahasa utama yang digunakan di Kupang, namun bahasa tersebut tidak lagi populer dan sekarang jarang digunakan di sekitar Kupang, namun sebagian besar digunakan di Pulau Semau di lepas pantai Kupang. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Kupang menggunakan dialek lokal Melayu, sehingga Helong sering dilupakan oleh mereka yang sering mengunjungi ibu kota. Meskipun bahasa baru ini telah meninggalkan banyak sejarah di kawasan ini, para ahli percaya bahwa penutur bahasa Helong memiliki banyak sekali pengetahuan tentang masa lalu, khususnya penyebaran budaya Atoni ketika Belanda memberi mereka senjata, yang kemudian menghapuskan banyak budaya lain yang ada di Timor Barat, tetapi membiarkan tradisi dan budaya Helong tetap utuh.
Dialek

Bahasa Helong setidaknya terbagi menjadi tiga dialek utama. Dialek-dialek ini dituturkan di Pulau Semau dan lepas pantai barat daya Pulau Timor. Berikut ini pembagian dialek dalam bahasa Helong;
Helong
Funai
Helong Daratan (Kupang)
Helong Pulau (Semau)
Ini saya sendiri > Morfologi

Struktur kata Helong mengikuti struktur kata standar C(C)V(C)V(C) (di mana [c] menunjukkan bahwa konsonan dapat muncul di sini tetapi tidak harus). Selain itu, selalu ada konsonan di awal setiap kata non-klitik. Mengabaikan sufiks, konsonan terakhir dalam kata apa pun hanya dapat berupa beberapa hal, konsonan glottal atau apikal terdapat pada tabel di bagian fonologi, kecuali huruf [d] yang tidak memenuhi ketentuan ini. Sebaliknya, tidak ada batasan pada vokal terakhir sebuah kata, yang bisa berupa salah satu dari lima vokal tersebut.
Ini saya sendiri > Sintaks

Helong mengikuti urutan kata VSO seperti bahasa lain yang terkait erat dengannya. Bahasa Helong mirip dengan bahasa seperti bahasa Spanyol dalam hal urutan kata sifat-kata benda. Kata benda akan muncul sebelum kata sifat yang menjelaskannya dalam sebuah kalimat. Misalnya, ana hmunan langsung diterjemahkan sebagai 'anak pertama', tetapi mengacu pada anak pertama seseorang. Namun, berbeda dengan bahasa Spanyol, tanda baca hanya muncul di akhir kalimat. Seperti kebanyakan bahasa, kata pertama setiap kalimat, serta kata benda menggunakan huruf kapital. Helong menggunakan pengubah negatif untuk mengubah arti kalimat menjadi sebaliknya. Misalnya, "... parsai lo" berarti 'tidak percaya', dengan parsai berarti 'percaya', dan lo menjadi pengubah negatif.
Sistematika penulisan

Bahasa Helong menggunakan alfabet Latin yang sama dengan yang digunakan di sebagian besar bahasa di seluruh dunia. Sedangkan bahasa Helong tidak menggunakan 26 karakter alfabet Latin dasar ISO secara penuh, melainkan berisi total 27 karakter, yang dapat dilihat pada bagian fonologi di bawah ini. Meskipun sebagian besar kata dalam bahasa Helong ditulis dalam format yang sama dengan kata-kata bahasa Inggris, satu perbedaan utama adalah ketika menggunakan pengubah seperti bentuk jamak, angka distributif, dan frekuensi, Helong menggunakan tanda hubung atau hilde untuk menghubungkan kata dasar ke pengubah.
Misalnya pada kalimat "Tode-s dua~dua le halin nahi-s deken", tode artinya 'awam', jadi tode-s mengacu pada peletakan banyak hal, karena -s menunjukkan pluralitas. dua adalah angka 'dua', jadi dua~dua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 'pasangan'.
Fonologi

Helong memiliki lima vokal: /a, e, i, o, u/.
|  |  | Labial | Alveolar | Velar | Glottal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sengau | Sengau | m | n | ŋ |  |
| Letup | nirbersuara | p | t | k | ʔ |
| Letup | bersuara | b | d | g |  |
| Frikatif | Frikatif | f | s |  | h |
| Hampiran | Hampiran | w | l |  |  |
| Getar | Getar |  | r |  |  |
Perhentian palatal /c, ɟ/ dan pendekatan labio-velar bersuara /w/ merupakan fonem marjinal, hanya muncul dalam beberapa kata pinjaman.
Pranala luar

Helong Bible
Documentation of three dialects of Helong: an endangered language of eastern Indonesia
Helong Project
Helong video resources on YouTube
Kesultanan Ternate

| Kesultanan Ternate كسلطانن ترناتي   Alam Ma-Kolano |
| --- | --- |
1486–1950
   Bendera
Kesultanan Ternate pada puncak kejayaannya selama pemerintahan Baabullah dari Ternate, ca 1582.
Ibu kota: Ternate
Bahasa resmi: Ternate
Agama : sebelum abad ke-15 Animisme setelah abad ke-15 Islam Sunni
Pemerintahan: Monarki
Sultan, Alam ma-kolano:  

• 1257—1277 : Baab Mashur Malamo
• 1929—1975 : Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah
• 1975—2015 : Sultan Mudaffar Syah (Mudaffar Syah II)
 
Sejarah:  

• Didirikan : 1486
• Dibubarkan : 1950
 
Sekarang bagian dari:  Indonesia
 Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini 
Istana Kesultanan Ternate
Sultan Mudaffar Syah II, Sultan Ternate ke-48 (1975-2015)
Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik.[butuh rujukan]
Sejarah > Asal usul pembentukan

Pulau Gapi (kini Ternate) mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole (kepala marga). Merekalah yang pertama–tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah–rempah. Penduduk Ternate makin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang makin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak maka atas prakarsa Momole Guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja.[butuh rujukan]
Tahun 1257 Momole Ciko pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai kolano (raja) pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo (1257-1272). Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya makin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gam Lamo atau kampung besar (belakangan orang menyebut Gam Lamo dengan Gamalama). Semakin besar dan populernya Kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia khususnya Maluku.[butuh rujukan]
Sejarah > Unifikasi Persekutuan Maluku

Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 3 kerajaan lain yang memiliki pengaruh yaitu Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Kerajaan–kerajaan ini merupakan saingan Ternate dalam memperebutkan hegemoni di Maluku. Berkat perdagangan rempah Ternate menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, dan untuk memperkuat hegemoninya di Maluku, Ternate mulai melakukan ekspansi. Hal ini menimbulkan antipati dan memperbesar kecemburuan kerajaan lain di Maluku yang memandang Ternate sebagai musuh bersama hingga memicu terjadinya perang.[butuh rujukan]
Demi menghentikan konflik yang berlarut–larut, sultan Ternate ke-7 Kolano Cili Aiya atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo (1322-1331) mengundang raja–raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutan Moti atau Motir Verbond. Butir penting dari pertemuan ini selain terjalinnya persekutuan adalah penyeragaman bentuk kelembagaan kerajaan di Maluku. Oleh karena pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat maka disebut juga sebagai persekutuan Moloku Kie Raha (Empat Gunung Maluku).[butuh rujukan]
Sejarah > Kedatangan Islam

Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15.[butuh rujukan]
Kolano Marhum (1465-1486), penguasa Ternate ke-18 adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano Marhum adalah puteranya, Zainal Abidin (1486-1500). Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar kolano dan menggantinya dengan sultan, Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa (Sultan Cengkih).[butuh rujukan]
Sejarah > Kedatangan Portugal dan Perang Saudara

Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah (1500-1521), Ternate semakin berkembang, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara islami, teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Loedwijk de Bartomo (Ludovico Varthema) tahun 1506.[butuh rujukan]
Tahun 1512 Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate dibawah pimpinan Fransisco Serrao, atas persetujuan sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata–mata untuk berdagang melainkan untuk menguasai perdagangan rempah–rempah, pala dan cengkih di Maluku. Untuk itu terlebih dulu mereka harus menaklukkan Ternate.[butuh rujukan]
Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda sultan, permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese, adik almarhum sultan bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore dibawah satu mahkota yakni salah satu dari kedua puteranya, Pangeran Hidayat (kelak Sultan Dayalu) dan pangeran Abu Hayat (kelak Sultan Abu Hayat II). Sementara pangeran Tarruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri.[butuh rujukan]
Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan pangeran Taruwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk dewan kerajaan untuk mengangkat pangeran Tabariji sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Katolik dan vasal kerajaan Portugal, tetapi perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun (1534-1570).[butuh rujukan]
Sejarah > Pengusiran Portugal

Perlakuan Portugal terhadap saudara–saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak–tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Sejak masa sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari tiga kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk Aliansi Tiga untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara.[butuh rujukan]
Tak ingin menjadi Malaka kedua, sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat, selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku mereka juga memiliki sekutu–sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun. Secara licik gubernur Portugal, Lopez de Mesquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh sultan yang datang tanpa pengawalnya.[butuh rujukan]
Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal, bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Baabullah (1570-1583), pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, Ternate mencapai puncak kejayaan, wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan.[butuh rujukan]
Sultan Baabullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia timur, di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu. Periode keemasaan tiga kesultanan ini selama abad 14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme Barat.