stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hukum pers
Pengertian > Pengertian pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin Pressus artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak. Dalam Ensiklopedi Nasional Inonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimakasud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.
Wilbur Schramm, dalam bukunya Four Theories of the Pressyang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan empat teori terbesar pers, yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat. Raden Mas Djokomono memberikan defenisi Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.
Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefenisikan sebagai usaha percetakan dan penerbitan. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita disebut sebagai wartawan atau penyiar berita atau jurnalis yang menyampaikan berita melalui koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya.
Pengertian > Pengertian hukum pers

Dari dua defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perse merupakan keseluruhan perangkat hukum yang mengatur seputar pers yang bersifat memaksa dan akan ada sanksi terhadap para pelanggar. Menurut kamus bahasa Inggris, hukum pers adalah setiap undang-undang yang berkaitan dengan perizinan atau pengaturan percetakan atau penerbitan, terutama yang berkaitan dengan industri surat kabar.
Hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi rules atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers. Kedua, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pers. Hukum pers menjamin dan melindungi kebebasan berbicara.
Sejarah

Sejarah hukum pers di dunia bermula dari terbitnya undang-undang tentang pers di negara Swedia. Pada tanggal 2 December 1766, perlemen di negara itu mengesahkan undang-undang yang sekarang diakui sebagai hukum pertama di dunia yang tentang pers. Pada undang-undang itu, lebih mendukung mendukung kebebasan pers dan kebebasan informasi. Secara sempit, undang-undang tersebut menghapuskan peran pemerintah Swedia sebagai penyensor materi cetak, dan memungkinkan kegiatan resmi pemerintah dipublikasikan. Secara lebih luas, undang-undang tersebut mengkodifikasikan prinsip—yang sejak itu menjadi landasan demokrasi di seluruh dunia—bahwa setiap warga negara suatu negara harus dapat mengekspresikan dan menyebarkan informasi tanpa rasa takut akan pembalasan.
Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa barat di tanah air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropa lah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.
Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti Hatzaai Artikelen, dan Drukpers Ordonantie 1856. Hatzaai Artikelen merupakan ketentuan pidana yang dimasukan ke dalam Wetboek van Straftrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu. Drukpers Ordonantie mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan.
Hukum Pers di Indonesia

Hukum Pers di Indonesia diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (disebut juga UU Pers). Tidak seperti undang-undang pada umumnya, UU Pers tidak memiliki ketentuan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Karena sifat dari pers adalah mengatur dirinya sendiri, peraturan pelaksana dari undang-undang ini dirumuskan oleh komunitas pers dan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Hukum Pers di Indonesia > Sejarah

Proses pembentukan UU Pers diwarnai dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang menuntut kemerdekaan pers. Hal ini dikarenakan semasa pemerintahan Orde Baru kemerdekaan pers benar-benar sudah terbelenggu dengan adanya pembredelan, penyensoran dan keharusan setiap penerbitan persmemiliki SIUPP (Surat Izun Usaha Penerbitan Pers) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai SIUPP dapat diketahui dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.
Di era reformasi, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar menjamin kemerdekaan pers, tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang berkembang pada saat pembentukan UU Pers. Aspirasi dari masyarakat muncul ketika Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) menggelar diskusi dengan masyarakat pers dan para pakar pada 23 Oktober 1999. Setelah menggelar diskusi dengan masyarakat, kemudian SPS merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Pers sendiri. Dalam RUU tersebut, SPS dan masyarakat menuntut agar Undang-Undang Pers:
Memberikan jaminan kemerdekaan pers
Memberikan perlindungan terhadap wartawan
Meniadakan intervensi pemerintah terhadap pers
Meminimalkan ketentuan sanksi, yaitu peng- gunaan hukuman denda bagi wartawan jika pemberitaannya mengandung permusuhan, kebencian, dan fitnah, serta hukuman pidana kurungan atau penjara khusus untuk pemberitaan yang menghina suku, agama, ras, dan antargolongan(SARA).
Menghapuskan “cek kosong” kemerdekaan pers, dalam artian menghapuskan pasal- pasal yang dalam pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan pelaksana yang pada nantinya dikhawatirkan akan men- jadi “cek kosong” bagi kemerdekaan pers. (Istilah cek kosong digunakan untuk meng- gambarkan ketakutan masyarakat bahwa undang-undang pers yang akan dibentuk sama dengan UU Pokok Pers tahun 1982. Dalam UU Pokok Pers tahun 1982, meskipun disebutkan pemerintah tidak bisa membredel penerbitan pers. Tetapi pada kenyataannya, melalui peraturan menteri, SIUPP bisa dibatalkan).
Setelah itu, terbentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Setelah undang-undang tersebut terbentuk, ternyata aspirasi masyarakat banyak yang dimasukkan dalam ketentuan UU Pers tersebut, diantaranya:
Pengaturan jaminan kemerdekaan pers
Pengaturan perlindungan terhadap warta- wan, terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
Pengaturan peniadaan intervensi pemerintah terhadap pers
Pengaturan mengenai sanksi meniadakan ketentuan sanksi pidana kurungan atau penjara bagi perusahaan pers. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal18 ayat (2) dan (3)
Tidak ada satupun pasal dalam UU Pers yang membutuhkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Dengan kata lain Undang Undang ini menghapuskan kekhawatiran masyarakat akan adanya bentuk intervensi dari pemerintah seperti yang pernah terjadi pada era pemerintahan Orde Baru.
Hukum Pers di Indonesia > Peran dan fungsi

Peran dan fungsi Hukum Pers di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang lahirnya UU Pers. UU Pers merupakan perwujudan dari hukum pers di Indonesia. Berikut bentuk perwujudan tersebut:
Pengakuan pentingnya jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945
Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan unsur penting dalam menciptakan negara yang demokratis
Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki
Jaminan pers terbebas dari tekanan pengu- asa, ada pelarangan intervensi pemerintah terhadap pers dan adanya perlindungan hukum terhadap pers;
Penekanan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib
Penjaminan sudah tidak adanya pembre- delan dan pencabutan SIUPP.
Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU Pers telah memberikan kemerdekaan pers tanpa syarat. Tuntutan masyarakat telah diakomodir oleh undang-undang tersebut. Selain itu, merujuk pada Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7), terdapat pengaturan mengenai pembentukan Dewan Pers yang bersifat inde- penden. Hal ini tentu saja memberikan peluang dalam menciptakan kemandirian kehidupan pers nasional.
Hukum Pers di Indonesia > Karakteristik

| Indikator | UU Pers |
| --- | --- |
Proses Pembentukan Hukum: Partisipatif, karena dalam proses pembuatan Undang- Undang, legislatif menerima aspirasi-aspirasi masyarakat dengan memasukkan aspirasi-aspirasi tersebut ke dalam UU Pers.
Pemberian Fungsi Hukum: Sesuai kehendak masyarakat, karena memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Ketentuan sanksi dalam UU Pers menerapkan pidana denda, bukan pidana penjara.
Penafsiran Hukum: Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah masih belum diatur secara rinci dan multitafsir, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam penyelesaian sengketa pers. Namun tidak membuka peluang kepada pemerintah untuk menafsirkan sesuai kehendaknya.
Hukum Pers di Indonesia > Produk Hukum

| --- | --- |
Undang-undang: UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-undang: UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik
Undang-undang: UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang: UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2013 tentang Kode Etik Filantropi Mediamassa
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa
Regulasi: Peraturan Dewan Pers No: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan
Regulasi: PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 01/PERATURAN-DP/II/2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS
Regulasi: PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2021 TENTANG UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA
Regulasi: Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan
Regulasi: PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 03/PERATURAN-DP/X/2019 TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS
Sumber: Dewan Pers
Hukum Pers di India > Sejarah

Hukum Pers di India mengacu kepada kebebasan pers di India Britania atau kebebasan pers di India pra-kemerdekaan. Saat itu, pada tahun 1858 hingga 1947 terjadi penyensoran media cetak selama periode pemerintahan Inggris oleh Kerajaan Inggris di anak benua India, yaitu pada perang dunia I.
Pers India Britania dilindungi secara hukum oleh seperangkat undang-undang seperti Vernacular Press Act , Censorship of Press Act, 1799, Metcalfe Act dan Indian Press Act, 1910 , sedangkan outlet media diatur oleh Licensing Regulations, 1823, Licensing Act, 1857 dan Registration Act, 1867. Para administrator Inggris di anak benua India (di Republik India modern, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh) memberlakukan seperangkat aturan dan peraturan yang dirancang untuk mencegah beredarnya klaim yang tidak akurat, bias media, dan disinformasi di seluruh anak benua.
Pada masa pra-kemerdekaan, pemerintah merumuskan beberapa tindakan hukum, termasuk Gagging Act, yang terdiri dari seperangkat aturan untuk menerbitkan, mendistribusikan, dan mengedarkan berita dan mengoperasikan organisasi media yang bekerja secara independen atau berjalan di anak benua. Aturan-aturan ini terutama memaksa surat kabar regional dan berbahasa Inggris untuk mengungkapkan keprihatinan mereka di bawah ketentuan yang dipilih. Selama periode tersebut, pemerintah mengizinkan jurnalis atau industri media untuk meliput berita apa pun dan membawanya ke khalayak tanpa mempengaruhi kedaulatan Kerajaan Inggris di anak benua.
Aturan Pertahanan India diberlakukan untuk penindasan agitasi politik dan kritik publik yang bebas selama Perang Dunia I. Pada tahun 1921, atas rekomendasi Komite Pers yang diketuai oleh TejBahadurSapru, Undang-Undang Pers tahun 1908 dan 1910 dicabut. Di bawah Aturan Pertahanan India, represi diberlakukan dan amandemen dibuat dalam Undang-Undang Darurat Pers dan Undang-Undang Rahasia Resmi. Pada waktu tertentu, publikasi semua berita yang terkait dengan kegiatan Kongres dinyatakan ilegal.
Dengan lahirnya Hukum pers atau Undang-unfang Pers di India, kebebasan pers dapat dirasakan oleh para pemangku pers.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Peraturan awal

Sensor Undang-undang Pers 1799, Lord Wellesley memberlakukan peraturan yang mengantisipasi invasi Prancis ke India. Itu hampir memberlakukan pembatasan pers masa perang termasuk pra-sensor. Pembatasan ini dilonggarkan di bawah Lord Hastings, yang memiliki pandangan progresif, dan pada tahun 1818, pra-sensor dikeluarkan.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Peraturan perizinan 1823

Penjabat Gubernur Jenderal John Adams saat itu, yang memiliki pandangan reaksioner (terhadap apa?), memberlakukan peraturan tersebut. Menurut peraturan ini, memulai atau menggunakan pers tanpa izin adalah pelanggaran pidana. Pembatasan ini ditujukan terutama terhadap surat kabar berbahasa India atau yang diedit oleh orang India. Mirat-ul-Akbar karya Rammohan Roy harus dihentikan publikasinya dengan munculnya undang-undang ini.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-Undang pers tahun 1835 atau Metcalfe

Act Metcalfe Governor-General (1835-36) mencabut peraturan tahun 1823 yang menjengkelkan dan mendapat julukan, "pembebas pers India". Undang-undang Pers yang baru (1835) mewajibkan sebuah pencetak/penerbit untuk memberikan laporan yang tepat tentang tempat penerbitan dan berhenti berfungsi, jika diperlukan oleh pernyataan serupa. Hasil dari kebijakan pers liberal adalah pertumbuhan pesat surat kabar.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-undang Perizinan 1857

Karena keadaan darurat yang disebabkan oleh pemberontakan tahun 1857, Undang-undang ini memberlakukan pembatasan perizinan selain prosedur pendaftaran yang sudah ada yang ditetapkan oleh Undang-undang Metcalfe dan pemerintah berhak untuk menghentikan penerbitan dan peredaran buku, surat kabar, atau barang cetakan apa pun sebagaimana adanya. dianggap cocok.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-undang Pendaftaran 1867

Tindakan ini menggantikan Undang-undang Metcalfe tahun 1835 dan bersifat mengatur, bukan membatasi. Sesuai Undang-undang tersebut setiap buku/surat kabar wajib mencantumkan nama pencetak dan penerbit serta tempat penerbitan dan salinannya harus diserahkan kepada pemerintah daerah dalam waktu satu bulan setelah buku diterbitkan.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-undang Pers Vernakular 1878

Warisan pahit dari pemberontakan tahun 1857 adalah kepahitan rasial antara penguasa dan yang diperintah. Setelah tahun 1858, pers Eropa selalu mendukung pemerintah dalam kontroversi politik sementara pers vernakular kritis terhadap Pemerintah. Ada opini publik yang kuat menentang kebijakan imperialistik Lytton, yang diperparah oleh kelaparan yang mengerikan (1876-77), di satu sisi, dan pengeluaran besar-besaran untuk Kekaisaran Delhi Durbar, di sisi lain. Vernacular Press Act (VPA) dirancang untuk 'mengendalikan lebih baik' pers vernakular dan secara efektif menghukum dan menekan tulisan yang menghasut.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-undang Surat Kabar (Hasutan untuk Pelanggaran) 1908

Ditujukan untuk melawan aktivitas nasionalis ekstremis, undang-undang tersebut memberi wewenang kepada hakim untuk menyita properti pers yang menerbitkan materi yang tidak pantas yang mungkin menyebabkan hasutan untuk pembunuhan/tindakan kekerasan.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-undang Pers India 1910

Undang-undang ini menghidupkan kembali fitur-fitur terburuk dari VPA—pemerintah daerah diberi wewenang untuk menuntut keamanan saat pendaftaran dari pencetak/penerbit dan kehilangan/membatalkan pendaftaran jika itu adalah surat kabar yang melanggar, dan pencetak surat kabar diharuskan menyerahkan masing-masing dua eksemplar. ke pemerintah daerah secara gratis.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers sebelum kemerdekaan > Undang-undang Pers India (Kekuatan Darurat) 1931

Undang-undang ini memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah provinsi untuk menekan propaganda Gerakan Pembangkangan Sipil. Itu lebih diperkuat pada tahun 1932 untuk memasukkan semua kegiatan yang diperhitungkan untuk melemahkan otoritas pemerintah.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers pasca kemerdekaan > Komite Penyelidikan Pers 1947

Komite dibentuk untuk memeriksa undang-undang pers berdasarkan hak-hak dasar yang dirumuskan oleh Majelis Konstituante. Ini merekomendasikan pencabutan Undang-Undang Kekuatan Darurat India, 1931, amandemen dalam Pers dan Pendaftaran Undang-Undang Buku, modifikasi di Bagian 124-A dan 156-A dari IPC, antara lain.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers pasca kemerdekaan > Undang-undang Pers (Hal-hal yang Tidak Menyenangkan) 1951

UU tersebut disahkan bersamaan dengan amandemen Pasal 19 (2) UUD. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menuntut dan mengorbankan keamanan untuk publikasi "hal yang tidak menyenangkan". Pemilik dan pencetak yang dirugikan diberi hak untuk menuntut pengadilan oleh juri. Itu tetap berlaku sampai tahun 1956.
Hukum Pers di India > Produk hukum pers pasca kemerdekaan > Komisi Pers di bawah Keadilan Rajadhyaksha

Komisi tersebut pada tahun 1954 merekomendasikan pembentukan Dewan Pers Seluruh India, memperbaiki sistem jadwal halaman pers untuk surat kabar, melarang kompetisi teka-teki silang, mengembangkan kode iklan yang ketat oleh surat kabar, dan keinginan untuk mencegah konsentrasi kepemilikan surat kabar India.
Undang-undang lain yang disahkan termasuk Undang-Undang Penyerahan Buku dan Surat Kabar (Perpustakaan Umum), 1954; Jurnalis yang Bekerja (Kondisi Layanan) dan Undang-Undang Ketentuan Lain-Lain, 1955; Undang-Undang Surat Kabar (Harga dan Halaman), 1956; dan Undang-Undang Sidang Parlemen (Perlindungan Publikasi), 1960.
Daftar Pustaka > Buku

Syarifin, Pipin (1998). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |first1= tanpa |last1= di Authors list (bantuan)
Wahidin, Samsul (2011). Hukum Pers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Abdillah, Pius (2010). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Arkola.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Manan, Bagir (2013). Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum. Jurnal Dewan Pers.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005). Jurnalistik, Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Daftar Pustaka > Jurnal

Sahputra, Dedi (2020). "IMPLEMENTASI HUKUM PERS DI SUMATERA UTARA (Implementation of Press Law in North Sumatera)". DE JURE. 20 (2).  line feed character di |title= pada posisi 42 (bantuan)
"MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN". Jurnal Hüküm dan Peradilan. 4 (3). 2015.  Parameter |first1= tanpa |last1= di Authors list (bantuan)
Rahmawan, Triya Indra (2018). "KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM PERS DAN PROSPEK KONSOLIDASI DEMOKRASI". Waskita. 2 (2).
Daftar Pustaka > Sumber daring

"Dewan Pers". dewanpers.or.id.
"PRESS LAW | Definition of PRESS LAW by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of PRESS LAW". Lexico Dictionaries | English (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-09. Diakses tanggal 2021-07-07.
"HUKUM & ETIKA JURNALISME" (PDF). www.ocw.upj.ac.id.  Parameter |first1= tanpa |last1= di Authors list (bantuan)
"Understanding Kepler's Laws of Planetary Motion". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris).
"Development of Indian Press during British Rule in India". Jagranjosh.com. 2018-02-16.
India, The Hans (2015-03-13). "Pre-independence regulation of Indian newspapers". www.thehansindia.com (dalam bahasa Inggris).
Daftar Pustaka > Undang-undang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Dewan Pers
Monochamus semigranulatus

| Monochamus semigranulatus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Genus:: Monochamus
Spesies:: Monochamus semigranulatus

Monochamus semigranulatus adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Monochamus, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Sargassum johnsonii

| Sargassum johnsonii |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah
Domain:: Eukaryota
(tanpa takson):: SAR
Superfilum:: Heterokonta
Kelas:: Phaeophyceae
Ordo:: Fucales
Famili:: Sargassaceae
Genus:: Sargassum
Spesies:: Sargassum johnsonii
Nama binomial
Sargassum johnsonii V.J.Chapman, 1961

Sargassum johnsonii adalah spesies rumput laut cokelat yang merupakan bagian dari famili Sargassaceae dan ordo Fucales. Penamaan binomial dari spesies ini didasarkan pada pendeskripsian oleh V.J.Chapman pada tahun 1961. Seperti spesies-spesies Sargassum lainnya, alga ini hidup di air laut.