Federalisasi Uni Eropa
Situasi saat ini

Uni Eropa tidak secara hukum (de jure) merupakan suatu federasi, walaupun berbagai akademisi berpendapat bahwa Uni Eropa mengandung beberapa karakteristik federal.
Profesor R. Daniel Kelemen dari Universitas Rutgers menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana berbagai cendekiawan melakukan pendekatan terhadap isu ini:
Tidak terbebani oleh prasangka bahwa Uni Eropa adalah  sui generis  dan tak tertandingi, pakar federalis sekarang secara teratur memperlakukan UE sebagai kasus dalam studi perbandingan mereka (Friedman-Goldstein, 2001; Fillippov, Ordeshook, Shevtsova, 2004; Roden, 2005; Bednar, 2006). Untuk keperluan analisis ini, UE memiliki atribut minimal yang diperlukan dari sistem federal dan yang terpenting Uni Eropa terbagi dengan banyak ketegangan yang sama yang menimpa sistem federal.
Menurut Joseph H. H. Weiler, "Eropa telah memetakan merek federalisme konstitusionalnya sendiri". Jean-Michel Josselin dan Alain Marciano melihat Pengadilan Eropa sebagai kekuatan utama di balik pembangunan tatanan hukum federal di Uni Eropa dengan Josselin menyatakan bahwa "pergeseran penuh dari konfederasi ke federasi akan diperlukan untuk secara lugas menggantikan prinsip negara-negara anggota vis-à-vis Uni oleh masyarakat Eropa. ...Sebagai akibatnya, baik fitur konfederasi dan federasi hidup berdampingan dalam lanskap peradilan."
Menurut Thomas Risse dan Tanja A. Börzel, "Uni Eropa tidak memiliki dua ciri penting dari sebuah federasi. Pertama, Negara-negara Anggota tetap menjadi 'tuan' dari perjanjian-perjanjian [yang ada], yaitu, mereka memiliki kekuatan eksklusif untuk mengamendemen atau mengubah perjanjian konstitutif Uni Eropa. Kedua, Uni Eropa tidak memiliki kapasitas 'pajak dan pengeluaran' yang nyata, dengan kata lain, tidak ada federalisme fiskal."
Akademisi lain berpendapat bahwa UE tidak mungkin berevolusi menjadi negara federal yang bersatu. Kelemen (bersama dengan Andy Tarrant) telah mengambil pandangan ini sendiri, dengan alasan bahwa batasan yang ditempatkan pada kapasitas birokrasi lembaga-lembaga Eropa – seperti ukuran Komisi Eropa yang relatif kecil – membentuk penghalang bagi terciptanya negara federal Eropa. Dalam kata-kata mereka: "oposisi politik yang luas terhadap pembentukan apa pun yang mendekati birokrasi eksekutif besar dan terpadu di Brussels telah lama mengakhiri harapan, bagi segelintir orang yang memendamnya, untuk menciptakan negara super Eropa." Beberapa poin umum dalam konteks ini adalah bahwa anggaran Eropa sangat kecil dan tidak banyak membiayai kegiatan ekonomi Uni Eropa; bahwa setiap negara anggota Uni Eropa memiliki hubungan luar negerinya sendiri dan memiliki militernya sendiri jika memang menginginkannya; bahwa sering kali negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak menyetujui perjanjian yang mereka lawan; dan bahwa negara-negara anggota masih mempertahankan kedaulatan atas sejumlah besar daerah yang mungkin diharapkan untuk dipindahkan pada otoritas federal di bawah sistem federal. Satu fakta penting adalah bahwa perjanjian harus disetujui oleh semua negara anggota bahkan jika perjanjian tertentu memiliki dukungan di antara sebagian besar populasi Uni Eropa. Negara-negara anggota mungkin juga menginginkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa suatu perjanjian tertentu tidak akan mempengaruhi posisi suatu negara pada isu-isu tertentu.
Penggunaan kata 'federal' itu sendiri menimbulkan sejumlah ketidaksepahaman. Valéry Giscard d'Estaing berbeda pendapat dengan Britania Raya terhadap masuknya kata "federal" dalam Konsitusi Eropa, dan karenanya mengganti kata tersebut dengan "Komunitas".
Mantan Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz menyerukan perjanjian Eropa baru untuk menyetujui rencana federalis ketika mengomentari euroskeptisisme dalam kongres Partai Sosial Demokratik Jerman pada Desember 2017. Schulz menginginkan tercapainya Uni Eropa Serikat pada 2025. Sementara itu, anggota parlemen Britania Raya yang juga politisi Partai Konservatif Daniel Kawczynski mendesak Britania Raya agar melawan Jerman untuk mencegah "Uni Eropa Serikat" pasca Brexit. Viktor Orbán, Perdana Menteri Hungaria meminta Uni Eropa untuk melepaskan "mimpi buruk" menjadi Uni Eropa Serikat, mengambil usul para pemimpin Uni Eropa yang ingin memperdalam integrasi ekonomi dan politik di antara anggota-anggotanya.