stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Organisasi Perdagangan Dunia
Tujuan dan fungsi

Tujuan pendirian WTO dijabarkan dalam mukadimah Perjanjian WTO, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, menambah pendapatan riil dan permintaan, serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Mukadimah persetujuan tersebut juga menambahkan bahwa segala upaya untuk mewujudkan angan-angan ini harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Selain itu, mukadimah ini turut menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan (pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup) serta integrasi negara-negara berkembang (terutama negara-negara terbelakang) dengan sistem perdagangan dunia. Menurut pakar hukum dagang asal Belgia, Peter Van den Bossche, mukadimah ini membantah keyakinan bahwa WTO hanya memperhatikan liberalisasi perdagangan tanpa memedulikan isu kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam mukadimah yang sama, dikatakan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta dengan menghapuskan segala tindakan diskriminatif dalam hubungan dagang internasional. Sementara itu, sehubungan dengan dampak hukum dari penjabaran tujuan WTO dalam mukadimah Perjanjian WTO, Badan Banding dalam perkara US–Shrimp menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam mukadimah ini menunjukkan iktikad dari para perunding Perjanjian WTO, sehingga isi mukadimah ini turut "mewarnai" upaya penafsiran terhadap perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam Perjanjian WTO.
Secara umum, fungsi WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam Pasal II:1 Perjanjian WTO adalah untuk menyediakan "kerangka kelembagaan bersama" yang mewadahi hubungan dagang antaranggota WTO. Pasal III Perjanjian WTO kemudian memperincikan fungsi-fungsi khusus, yaitu untuk memfasilitasi pemberlakuan perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam Perjanjian WTO, untuk menyediakan wadah perundingan perjanjian dagang yang baru, untuk melaksanakan Kesepahaman Penyelesaian Sengketa yang berisi tentang prosedur penyelesaian sengketa, untuk melaksanakan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan, serta untuk bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia agar kebijakan ekonomi global dapat menjadi lebih koheren.
Struktur

Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek hukum internasional. Struktur kelembagaannya diatur oleh Pasal IV Perjanjian WTO. Terdapat dua badan yang mengambil keputusan di WTO, yaitu Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Perwakilan-perwakilan ini bertemu setidaknya dua tahun sekali. Di bawahnya, Dewan Umum berperan sebagai badan pengambil keputusan utama sekaligus perumus kebijakan selama rentang waktu antara setiap Konferensi Tingkat Menteri. Dewan Umum terdiri dari para diplomat setingkat duta besar dari semua anggota WTO yang berkumpul di Jenewa setidaknya dua bulan sekali. Dewan ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh dewan itu sendiri. Dewan Umum berperan dalam menetapkan anggaran tahunan dan kebijakan keuangan organisasi, serta dalam mengatur kerja sama dengan organisasi internasional lainnya atau dengan lembaga swadaya masyarakat. Pekerjaan Dewan Umum dilengkapi oleh dua badan lainnya, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan.
Di bawah Dewan Umum, terdapat dewan dan komite khusus yang dibentuk oleh Pasal IV:5 Perjanjian WTO, yakni Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, dan Dewan TRIPS. Dewan-dewan ini melapor kepada Dewan Umum WTO, dan wewenang mereka sendiri sangat terbatas dan tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan dalam Perjanjian WTO, dalam perjanjian dagang masing-masing (contohnya GATS untuk Dewan Perdagangan Jasa), dan oleh keputusan dari Dewan Umum. Dewan-dewan ini diperbolehkan mendirikan komite-komite atau badan subsider sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat juga berbagai komite dan kelompok kerja yang membantu kerja Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum, seperti Komite tentang Perdagangan dan Lingkungan yang didirikan di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994 berdasarkan Keputusan Tingkat Menteri tentang Perdagangan dan Lingkungan, Komite tentang Perdagangan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Pasal IV:7 Perjanjian WTO dan dibentuk oleh Dewan Umum pada tahun 1995, atau Komite tentang Perjanjian Dagang Regional yang juga didirikan oleh Dewan Umum pada tahun berikutnya.
Organisasi Perdagangan Dunia juga dilengkapi oleh Sekretariat yang bertugas menyediakan bantuan teknis, profesional, dan kepegawaian kepada badan-badan WTO, menyediakan bantuan teknis kepada anggota yang masih berstatus negara berkembang, mengawasi dan mengkaji perdagangan dunia, memberikan nasihat kepada negara yang ingin bergabung dengan WTO, serta menyediakan informasi kepada masyarakat. Sekretariat WTO dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Konferensi Tingkat Menteri dapat memilih Direktur Jenderal dan menetapkan wewenang serta masa jabatannya. Direktur Jenderal harus bertindak independen dari pemerintahan. Direktur Jenderal berwenang mengangkat pegawai-pegawai, dan mereka bekerja sebagai pegawai negeri internasional. Pegawai-pegawai ini kebanyakan berlatar belakang ahli hukum dan ekonom.
Struktur > Anggaran

Aturan mengenai anggaran WTO dijabarkan dalam Pasal VII Perjanjian WTO. Anggaran tahunan diusulkan oleh Direktur Jenderal WTO kepada Komite mengenai Anggaran, Keuangan, dan Tata Usaha. Komite tersebutlah yang kemudian meninjau usulan dan memberikan rekomendasi. Anggaran ini lalu disahkan oleh Dewan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 2/3 anggota, walaupun pada kenyataannya keputusan ini diambil melalui konsensus. Terkait dengan sumber dananya, Regulasi Keuangan WTO memperincikan kontribusi pendanaan dari setiap anggota. Jumlah kontribusi setiap anggota disesuaikan dengan besarnya persentase perdagangan anggota tersebut (impor ditambah ekspor) bila dibandingkan dengan semua anggota WTO. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Amerika Serikat menyumbang 11,2% anggaran, Tiongkok 9,1%, Singapura 2,4%, Malaysia 1,1%, Indonesia 0,9%, dan Norwegia 0,8%. Uni Eropa tidak membayar iuran anggaran, tetapi negara-negara anggotanya tetap harus berkontribusi. Untuk anggota dengan persentase perdagangan di bawa 0,015%, kontribusi anggaran yang harus dibayar tetap 0,015%. Selain anggaran, WTO juga memiliki beberapa dana perwalian dengan pendanaan yang juga bersumber dari anggota. Tujuan dari dana perwalian ini adalah untuk membantu kegiatan yang memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang dan terbelakang. Contohnya adalah Dana Perwalian Global Agenda Pembangunan Doha (bahasa Inggris: Doha Development Agenda Global Trust Fund).
Aturan-aturan dasar

WTO memiliki banyak aturan yang rumit mengenai perdagangan barang dan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Aspek-aspek dagang yang menjadi cakupan dari hukum WTO sendiri bermacam-macam, contohnya adalah tarif, kuota, regulasi di tingkatan nasional, tindakan yang diambil demi keamanan nasional, persyaratan pabean, subsidi, dan dumping (praktik menurunkan harga barang ekspor di bawah harga normal di negara pengekspor). Secara umum, terdapat empat jenis aturan dasar yang bersifat substansif dalam hukum WTO, yaitu aturan yang melarang diskriminasi, aturan mengenai akses pasar, aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, serta aturan mengenai pengecualian.
Aturan-aturan dasar > Non-diskriminasi

Dalam hukum WTO, terdapat dua aturan utama yang melarang diskriminasi, yaitu "perlakuan yang sama untuk semua anggota" (MFN) dan "perlakuan nasional". Berdasarkan aturan MFN, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk memberikan suatu perlakuan yang menguntungkan atau mengistimewakan salah satu anggota, keuntungan atau keistimewaan tersebut juga harus diberikan kepada semua anggota WTO tanpa terkecuali. Maka dari itu, anggota WTO tidak boleh memilih-milih dalam memberikan konsesi dagang kepada salah satu anggota lainnya. Sebagai contoh, apabila salah satu anggota WTO memutuskan untuk memangkas tarif impor beras dari salah satu anggota, pemangkasan tarif beras tersebut juga harus diberlakukan kepada semua anggota WTO. Sementara itu, aturan "perlakuan nasional" menitahkan bahwa anggota WTO harus memperlakukan produk impor sebagaimana anggota tersebut memperlakukan produk sejenis di negaranya. Dalam kata lain, anggota WTO tidak boleh mendiskriminasi produk asing setelah produk tersebut masuk ke dalam pasar domestik. Sebagai contoh, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk menghapuskan pajak rokok buatan dalam negeri, penghapusan pajak tersebut juga harus diberlakukan untuk rokok-rokok impor yang sudah memasuki pasar dalam negeri. Jika mereka hanya memungut pajak tersebut untuk rokok impor, mereka telah melanggar aturan perlakuan nasional.
Kedua aturan ini terkandung dalam GATT yang menyangkut barang dan GATS yang menyangkut jasa. Namun, kedua perjanjian ini memiliki perbedaan besar dalam hal cakupan penerapan. Aturan MFN dalam GATS berlaku untuk semua jasa secara umum, walaupun anggota-anggota dapat membuat beberapa pengecualian yang terbatas cakupannya. Namun, aturan mengenai perlakuan nasional hanya berlaku untuk anggota yang telah membuat komitmen khusus terhadap sektor-sektor jasa tertentu atau terhadap salah satu dari empat cara untuk memasok jasa (pasokan lintas batas, konsumsi luar negeri, kehadiran komersial, dan kehadiran manusia alamiah atau natural person). Komitmen-komitmen ini dicantumkan dalam daftar komitmen jasa setiap anggota. Oleh sebab itu, dalam membaca peraturan dalam GATS, daftar komitmen jasa dari salah satu anggota yang sedang dikaji juga harus dipertimbangkan, dan mereka tidak harus menerapkan aturan perlakuan nasional untuk sektor jasa atau cara memasok yang belum diliberalisasi. Sementara itu, aturan perlakuan nasional dalam GATT berlaku secara umum.
Aturan-aturan dasar > Aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil

Hukum WTO memiliki aturan-aturan khusus mengenai praktik-praktik perdagangan tertentu yang dianggap tidak adil, yaitu subsidi dan dumping. Subsidi diatur oleh Pasal XVI GATT dan juga Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (bahasa Inggris: Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, disingkat Perjanjian SCM). Menurut Perjanjian SCM, subsidi adalah kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik, atau bantuan pendapatan atau harga dalam bentuk apapun sesuai dengan Pasal XVI GATT, yang memberikan keuntungan. Hukum WTO melarang beberapa jenis subsidi, yaitu subsidi ekspor dan substitusi impor. Sebagian besar dari jenis subsidi lainnya tidak dilarang, tetapi subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai "subsidi yang dapat ditindak" (actionable), yaitu subsidi yang dapat ditentang oleh anggota WTO apabila subsidi tersebut menimbulkan "dampak-dampak merugikan" (adverse effects) terhadap kepentingan anggota tersebut. Subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi yang mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik negara lain yang menghasilkan produk sejenis, subsidi yang menyebabkan penghapusan atau pengurangan terhadap keuntungan yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari GATT 1994, serta subsidi yang menyebabkan kerugian serius. Jika anggota yang memberikan subsidi semacam itu menolak mencabutnya atau tidak mau mengambil langkah untuk menghilangkan dampaknya yang merugikan, anggota lain yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan yang sebanding dengan dampak dari subsidi tersebut. Di Perjanjian SCM sendiri sebenarnya masih ada jenis subsidi ketiga, yaitu subsidi yang tidak dapat ditindak. Menurut Pasal 8.2 Perjanjian SCM, subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi lingkungan hidup, subsidi penelitian, dan subsidi untuk pembangunan daerah tertinggal. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Perjanjian SCM, subsidi ini hanya berlaku lima tahun setelah Perjanjian WTO secara keseluruhan mulai berlaku. Akibatnya, aturan mengenai subsidi yang tidak dapat ditindak hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember 1999, dan semenjak itu subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai subsidi yang dapat ditindak.
Sementara itu, dumping adalah praktik penjualan produk di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya di dalam negeri. Secara umum, dumping tidak dilarang oleh hukum WTO, tetapi Pasal VI GATT dan Perjanjian Anti-Dumping mengizinkan anggota WTO untuk memungut bea anti-dumping apabila praktik dumping tersebut mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan kerugian material terhadap produk sejenis yang diproduksi oleh anggota tersebut.
Lihat pula

Legalisme agresif
Daftar pustaka > Buku

De Schutter, Olivier (2015). Trade in the Service of Sustainable Development: Linking Trade to Labour Rights and Environmental Standards. Oxford & Portland: Bloomsbury. ISBN 9781782257134.
Gaines, Sanford E.; Olsen, Birgitte Egelund (2012). "Trade and Social Objectives".  Dalam Gaines, Sanford E.; Olsen, Birgitte Egelund; Sørensen, Karsten Engsig. Liberalising Trade in the EU and the WTO. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781107012752.
Hoekman, Bernard M.; Mavroidis, Petros C. (2007). The World Organization: Law, Economics, and Politics. London & New York: Routledge. ISBN 9780415414586.
Joseph, Sarah (2011). Blame it on the WTO?: A Human Rights Critique. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199565894.
Lowenfeld, Andreas F. (2008). International Economic Law (edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199226931.
Macrory, Patrick F.J.; Appleton, Arthur E.; Plummer, Michael G. (2005). The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Volume I. New York City: Springer. ISBN 9780387226880.
Matsushita, Mitsuo; Schoenbaum, Thomas J.; Mavroidis, Petros C.; Hahn, Michael (2015). The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (edisi ke-3). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199571857.
Trebilcock, Michael J.; Howse, Robert (2005). The Regulation of International Trade (edisi ke-3). London & New York: Routledge. ISBN 9780415700337.
Trebilcock, Michael J.; Howse, Robert; Eliason, Antonia (2012). The Regulation of International Trade (edisi ke-4). London & New York: Routledge. ISBN 9780415610896.
Van den Bossche, Peter; Zdouc, Werner (2017). The Law and Policy of the World Trade Organization (edisi ke-4). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781316662496.
Van den Bossche, Peter; Prévost, Denise (2016). Essentials of WTO Law. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781316571545.
VanGrasstek, Craig (2013). The History and Future of the World Trade Organization (PDF). Jenewa: World Trade Organization. ISBN 9789287038715.
Wunsch-Vincent, Sacha (2005). WTO, E-commerce and Information Technologies: From the Uruguay Round through the Doha Development Agenda. New York City: The United Nations Information and Communication Technologies Task Force.
Daftar pustaka > Jurnal

Bown, Chad P.; Wu, Mark (2014). "Safeguards and the Perils of Preferential Trade Agreements: Dominican Republic–Safeguard Measures". World Trade Review. 13: 179–227.
Gonzalez, Carmen G. (2002). "Institutionalizing Inequality: The WTO Agreement on Agriculture, Food Security, and Developing Countries". Columbia Journal of Environmental Law. 27: 433-490.
Marx, Aaron (2015). "The ITA II: Successful Trade Liberalization". Global Trade and Customs Journal. 10: 346-354.
Rodrik, Dani (2007). "How to Save Globalization from its Cheerleaders" (PDF). The Journal of International Trade and Diplomacy. 1: 1-33. Archived from the original on 2016-02-08. Diakses tanggal 2019-03-26. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
Daftar pustaka > Sumber daring

"Least-developed Countries". Organisasi Perdagangan Dunia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-26. Diakses tanggal 26 Maret 2019.
"Who are the Developing Countries in the WTO?". Organisasi Perdagangan Dunia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-26. Diakses tanggal 26 Maret 2019.
"WTO Legal Texts". Organisasi Perdagangan Dunia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-28. Diakses tanggal 28 Januari 2019.
"WTO Talks Collapse in Cancun". Deutsche Welle. 15 September 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-28. Diakses tanggal 28 Januari 2019.
Aleksei Yuryevich Kozlov

Nama ini menggunakan aturan penamaan Slavia Timur; nama patronimiknya adalah dan nama keluarganya adalah .
| Informasi pribadi |
| --- | --- | --- | --- |
Nama lengkap:  Aleksei Yuryevich Kozlov
Tanggal lahir:  25 Maret 1994 (umur 30)
Tempat lahir:  Togliatti, Rusia
Tinggi:  1,88 m (6 ft 2 in)
Posisi bermain:  Penjaga gawang
Informasi klub
Klub saat ini:  Nosta Novotroitsk
Nomor:  1
Karier junior
:  Lada-Togliatti
0000–2011:  Krylia Sovetov
Karier senior*
| Tahun |  Tim |  Tampil |  (Gol) |
| 2011–2013 |  Krylia Sovetov |  0 |  (0) |
| 2013–2014 |  Kaluga |  2 |  (0) |
| 2014–2016 |  Nosta Novotroitsk |  19 |  (0) |
| 2016 |  Syzran-2003 |  7 |  (0) |
| 2017–2019 |  Nosta Novotroitsk |  26 |  (0) |
| 2019–2020 |  Akron Togliatti |  11 |  (0) |
| 2020–2021 |  Krymteplytsia |  15 |  (0) |
| 2021 |  Chita |  1 |  (0) |
| 2022 |  Aluston-YUBK |  2 |  (0) |
| 2022– |  Nosta Novotroitsk |  22 |  (0) |
 * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik  dan akurat per 3 September 2023
Aleksei Yuryevich Kozlov (bahasa Rusia: Алексей Юрьевич Козлов; lahir 25 Maret 1994
) adalah seorang pemain sepak bola asal Rusia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Divisi Kedua Rusia FC Nosta Novotroitsk.
Karier klub

Ia memulai debut kariernya di Divisi Kedua Rusia bersama FC Kaluga pada 24 September 2013 dalam pertandingan melawan FC Oryol.
Pranala luar

(Indonesia) Profil dan statistik Aleksei Yuryevich Kozlov di situs web Soccerway.com
American Notes

American Notes for General Circulation atau hanya American Notes adalah catatan perjalanan Charles Dickens yang merinci perjalanannya ke Amerika Utara dari Januari hingga Juni 1842. Saat berada di sana, ia bertindak sebagai pengamat kritis terhadap masyarakat Amerika Utara. Hal ini dapat dibandingkan dengan gaya Pictures from Italy yang ditulisnya empat tahun kemudian, di mana ia menulis lebih seperti seorang turis. Perjalanannya di Amerika juga menjadi inspirasi novelnya Martin Chuzzlewit. Setelah tiba di Boston, dia mengunjungi Lowell, New York, dan Philadelphia, dan melakukan perjalanan ke selatan sejauh Richmond, ke barat sejauh St. Louis dan ke utara sejauh Quebec.
Meskipun secara umum terkesan dengan apa yang ia temukan, ia tidak dapat memaafkan berlanjutnya perbudakan di Amerika Serikat, yang ia gambarkan sebagai "noda paling mengerikan dan aib yang paling buruk..." Bab-bab terakhir dari buku ini dikhususkan untuk kritik terhadap praktik tersebut. Dia juga tidak senang dengan masalah hak cipta. Dickens, saat ini, telah menjadi selebriti internasional, namun karena kurangnya undang-undang hak cipta internasional, salinan bajakan dari karyanya tersedia secara bebas di Amerika Utara dan dia tidak tahan kehilangan uang. Dickens menyerukan undang-undang hak cipta internasional dalam banyak pidatonya di Amerika, dan kegigihannya dalam membahas subjek tersebut membuat beberapa kritikus menuduhnya melakukan perjalanan ke Amerika terutama untuk melakukan agitasi demi tujuan tersebut.
Menurut penulis biografi Dickens, Michael Slater, judul American Notes for General Circulation mungkin hanya sebuah lelucon terhadap mata uang Amerika. Berakhirnya Bank Kedua Amerika Serikat dan Kepanikan yang terjadi pada tahun 1837 menyebabkan kegagalan bank yang meluas dan membuat banyak mata uang kertas menjadi tidak berharga.
Bacaan tambahan

Dickens, Charles (1874). American notes for general circulation and Pictures from Italy. Chapman and Hall.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Advanced Technology Microwave Sounder

Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) adalah radiometer gelombang mikro pemindai 22 saluran untuk pengamatan atmosfer dan permukaan Bumi. Alat ini merupakan penerus Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU) pada satelit cuaca NOAA. Unit ATMS telah diterbangkan pada Suomi NPP dan pada Joint Polar Satellite System.
Gambar pertama dari Sensor ATMS NOAA-20 (NESDIS 2017-11-30).
Manfaat

Meningkatkan akurasi prakiraan cuaca jangka pendek dan menengah, pelacakan badai, dan model prediksi iklim
Menyediakan data untuk pertanian, perencanaan jalur penerbangan, kesiapan cuaca ekstrem, dan navigasi kapal.
Bersama-sama, CrIS dan ATMS terutama menyediakan data tentang siklus air, yang meliputi uap air, awan, dan presipitasi. Karena awan tidak tembus cahaya di bagian spektrum inframerah (diukur oleh instrumen CrIS) dan sebagian besar transparan pada frekuensi gelombang mikro (diukur oleh ATMS), mengoperasikan kedua instrumen ini bersama-sama memungkinkan untuk mencakup kondisi cuaca yang lebih luas. ATMS menyediakan tampilan di dalam dan di bawah awan dan dapat digunakan untuk menghasilkan gambar di dalam badai, termasuk badai topan. Ini menyediakan data yang sangat berharga untuk memahami badai dan membuat prediksi hingga lima hingga tujuh hari sebelum peristiwa cuaca buruk.
Lihat pula

Satelit pengamat Bumi
Satelit cuaca
Remote sensing
Radiometri
Kalibrasi radiometrik
Radiometer gelombang mikro
Geostationary Operational Environmental Satellite
Orbit geostasioner
Satelit Geostasioner
Orbit sinkron matahari
Orbit polar
Sistem navigasi satelit
Meteosat
Himawari (satelit)
Meteosat visible and infrared imager
Automatic identification system (AIS)
Visible Infrared Imaging Radiometer Suite
Ozone Mapping and Profiler Suite
Thales Alenia Space
EUMETSAT
Advanced Baseline Imager
Advanced Himawari Imager
National Oceanic and Atmospheric Administration
Orbit geostasioner
NASA
Badan Antariksa Eropa
Badan Meteorologi Jepang
Geographic information system (GIS)
Defense Meteorological Satellite Program
Fengyun
KOMPSAT
Weather System Follow-on Microwave
Advanced microwave sounding unit
Suomi National Polar-orbiting Partnership
Clouds and the Earth's Radiant Energy System
Joint Polar Satellite System
Badan Administrasi Antariksa Nasional Tiongkok
Yunhai-2
Yunhai-3
High throughput satellite
Satelit komunikasi
Organisasi Maritim Internasional
Global Maritime Distress Safety System
SOLAS Convention
AISSat-1
nCube (satelit)
AAUSAT3
Orbcomm (satelit)
Topografi
Peta topografi
Topografi permukaan laut
Batimetri
Rujukan

↑  Kim, E.; Lyu, C.-H. J.; Anderson, K.; Leslie, R. V.; Blackwell, W. J. (2014), "S-NPP ATMS instrument prelaunch and on-orbit performance evaluation", J. Geophys. Res. Atmos., 119 (9): 5653–5670, Bibcode:2014JGRD..119.5653K, doi:10.1002/2013JD020483 , hdl:2060/20140017425
↑  Kim, E.;  et al. (2020). Pre-launch performance of the Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) on the Joint Polar Satellite System-2 Satellite (JPSS-2). International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Waikoloa, HI, USA. hlm. 6353–6. doi:10.1109/IGARSS39084.2020.9324605.
https://www.jpss.noaa.gov/atms.html
https://www.northropgrumman.com/space/advanced-technology-microwave-sounder
https://space.oscar.wmo.int/instruments/view/atms
https://www.eoportal.org/satellite-missions/atms#key-instrument-for-weather-prediction