José Ramos-Horta
Karir politik

Ramos-Horta terlibat aktif dalam pengembangan kesadaran politik di Timor Portugis, yang menyebabkan dia diasingkan selama dua tahun pada tahun 1970–1971 ke Afrika Timur Portugis. Kakeknya, sebelum dia, juga pernah diasingkan, dari Portugal ke Kepulauan Azores, lalu Tanjung Verde, Guinea Portugis dan terakhir ke Timor Portugis.
Seorang moderat dalam kepemimpinan nasionalis Timor yang baru muncul, Ramos-Horta diangkat Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan "Republik Demokratik Timor Timur" yang diproklamasikan oleh partai-partai pro-kemerdekaan pada bulan November 1975. Ketika diangkat menjadi menteri, Ramos-Horta hanyalah 25 tahun. Tiga hari sebelum pasukan Indonesia melakukan invasi, Ramos-Horta meninggalkan Timor Timur untuk mengajukan kasus Timor ke hadapan PBB.
Ramos-Horta tiba di New York untuk berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan dalam menghadapi pendudukan Indonesia yang diperkirakan menyebabkan 102.000 warga Timor Timur tewas. Ramos-Horta menjadi Wakil Tetap Fretilin untuk PBB selama sepuluh tahun berikutnya. Teman-temannya saat itu menyebutkan bahwa dia tiba di Amerika dengan membawa total $25 di sakunya. Situasi keuangannya sering kali genting selama periode itu. Dia bertahan hidup sebagian berkat kemurahan hati orang-orang Amerika yang mengagumi politik dan tekadnya. Lebih lanjut, ia diwajibkan melakukan perjalanan keliling dunia untuk menjelaskan posisi partainya.
Pada tahun 1993, Rafto Prize dianugerahkan kepada masyarakat Timor Timur. Menteri Luar Negeri di pengasingan Ramos-Horta mewakili negaranya pada upacara pemberian hadiah. Pada bulan Mei 1994, Presiden Filipina Fidel Ramos (tidak ada hubungan keluarga), tunduk pada tekanan dari Jakarta, mencoba melarang konferensi internasional mengenai Timor Timur di Manila dan memasukkan Ramos-Horta ke dalam daftar hitam, dan pemerintah Thailand mengikutinya pada akhir tahun itu dengan mendeklarasikannya persona non grata.
Pada bulan Desember 1996, Ramos-Horta berbagi Hadiah Nobel Perdamaian dengan sesama warga Timor Uskup Ximenes Belo. Komite Nobel memilih untuk memberikan penghargaan kepada kedua peraih penghargaan tersebut atas “usaha berkelanjutan mereka untuk menghalangi penindasan terhadap rakyat kecil”, dan berharap bahwa “penghargaan ini akan memacu upaya untuk menemukan solusi diplomatis terhadap konflik di Timor Timur berdasarkan hak rakyat untuk penentuan nasib sendiri". Di The InnerView, Ramos-Horta mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan Hadiah Nobel Perdamaian sebagai sarana untuk melakukan advokasi atas nama negaranya, serta untuk Palestina dan rakyat Myanmar.
Komite menganggap Ramos-Horta sebagai "juru bicara internasional terkemuka untuk perjuangan Timor Timur sejak tahun 1975".
Ramos-Horta memainkan peran utama dalam merundingkan landasan kelembagaan untuk kemerdekaan. Ia memimpin delegasi Timor pada lokakarya gabungan yang penting dengan UNTAET pada tanggal 1 Maret 2000 untuk menyusun strategi baru, dan mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan. Hasilnya adalah cetak biru yang disepakati untuk pemerintahan bersama dengan kekuasaan eksekutif, termasuk para pemimpin Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT). Rincian lebih lanjut dibahas dalam sebuah konferensi pada bulan Mei 2000. Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Timor Timur, Sérgio Vieira de Mello, memaparkan cetak biru baru konferensi donor di Lisbon, pada tanggal 22 Juni 2000, dan kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 27 Juni 2000. Pada tanggal 12 Juli 2000, NCC mengadopsi peraturan yang membentuk Kabinet Transisi yang terdiri dari empat orang Timor Leste dan empat perwakilan UNTAET. Perubahan pemerintahan gabungan tersebut berhasil meletakkan kelembagaan fondasi kemerdekaan, dan pada tanggal 27 September 2002, Timor Leste bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ramos-Horta adalah Menteri Luar Negeri pertamanya.