Soengkono
Revolusi Nasional Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, meskipun sudah Proklamasi, Jepang saat itu masih juga berkuasa. Maka pada bulan September 1945, Sungkono memimpin perjuangan pengambilan kekuasaan sekaligus melucuti senjata Jepang, ia mengajak mantan anggota PETA, Heiho, KNIL, dan pemuda pejuang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Mereka bertugas merebut senjata dari tangan Jepang, agar pasukannya memiliki persenjataan yang lebih memadai. Soengkono kemudian diangkat menjadi komandan BKR Surabaya. Pada peristiwa Pertempuran Surabaya, Pelucutan senjata Jepang oleh BKR pimpinan Sungkono dilakukan dengan cara diplomasi, tanpa ada pertumpahan darah. Ia mengadakan pembicaraan dengan tentara Jepang yang dipimpin Iwabe. Lewat pembicaraan yang alot, akhirnya senjata bisa diperoleh.
Agar persenjataan pasukan BKR tidak dilucuti sekutu, penyerahan senjata dilakukan dengan cara sandiwara, seolah-olah mantan tentara PETA merampas senjata dari Jepang. Dengan demikian Jepang bisa mengatakan kepada sekutu, bahwa senjata mereka direbut oleh pemuda–pemuda Indonesia.
Menurut catatan, persenjataan dan peralatan perang Jepang yang diserahkan terdiri dari 19.000 senapan, 700.846 pistol otomatis, 422.700 senapan mesin ringan dan 480.504 senapan mesin sedang. Senjata lain berupa 148 pelempar granat, 17 meriam Infanteri, 63 mortir, 400 mortir baru, 1525 meriam anti tank, 62 kendaraan panser dan 1990 kendaraan bermotor.
Pada tanggal 3 Maret 1946, ia diangkat sebagai Panglima Divisi VII TKR, meliputi daerah Surabaya, Bojonegoro dan Madura. Tanggal 23 Mei 1946, terjadi daerah divisi dan Panglimanya. Sungkono menjadi panglima divisi VI TRI dengan nama Divisi Narotama, yang daerahnya meliputi Surabaya, Madura dan Kediri. Dengan pangkat kolonel, ia kemudian menjadi Ketua Gabungan Komando Pertahanan divisi – divisi V, VI, VII TRI Jawa Timur. Setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 di Jawa Timur diadakan konsolidasi pasukan. Markas Besar Tentara (MBT) membentuk Dewan Tata Tertib Opsir Tinggi (DTTOT) di bawah pimpinan Mayor Jenderal A.H. Nasution dengan alasan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat. Sungkono diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Ia menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang sama – sama berasal dari Kabupaten Purbalingga. Disarankan oleh Soedirman, untuk menerima dan tetap menunjukan ketaatan dan kepatriotannya.
Presiden Soekarno menyatakan SOB Negara Dalam Keadaan Bahaya (Staats van Oorlog en Beleg) dikerenakan pemberontakan PKI Madiun pimpinan Alimin dan Muso pada tanggal 18 September 1948. Untuk mengatasi pemberontakan PKI itu, Presiden Soekarno mengangkat Sungkono menjadi Gubernur Militer Jawa Timur dan pangkatnya dikembalikan menjadi Kolonel. Tugas utamanya adalah menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dalam bulan Oktober 1948 pemberontakan itu berhasil ditumpas dan keamanan pulih kembali. Kolonel Sungkono kemudian dilantik menjadi Panglima Divisi I Djawa Timur. Baru satu setengah bulan menjabat Panglima, tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan aksi militer. Pada bulan Januari, Pebruari 1948 pasukan Sungkono harus menghadapi dua front. Di satu sisi menghadapi Belanda, di sisi lain menghadapi pengacau di garis belakang yaitu TRIP Batalyon Zaenal dan batalyon 38 pimpinan Sabarudin. Kedua front itu ternyata bisa dimenangkan dan diselesaikan dengan baik. Yang pernah diucapkan Sungkono saat terjadi pertempuran 10 November 1945 akhirnya terbukti.
Tanggal 24 Desember 1949, ia kembali ke Surabaya sebagai pemenang. Komandan Divisi A Belanda Mayor Jenderal Baay secara resmi menyerahkan kota Surabaya kepada Panglima Divisi I Brawijaya Kolonel Sungkono. Menjelang pemulihan kedaulatan, ia mempelopori pembubaran Negara Jawa Timur dan Madura bentukan Belanda, untuk masuk ke Negara kesatuan RI. Tanggal 22 Pebruari 1950, Markas Divisi I dipindahkan dari Nganjuk ke Surabaya.