Bank Maybank Indonesia
Sejarah > Perkembangan 1999-2006

Kepemilikan keluarga Widjaja pada akhir 1990-an harus hilang dengan masuknya BII dalam program rekapitalisasi yang diadakan pada Maret 1999 seiring krisis ekonomi di akhir 1990-an. Rekapitalisasi dilakukan setelah BII terjerat utang US$ 4,6 miliar sejak April 1998, dan rasio kecukupan modalnya turun hingga -15%. Lewat rekapitalisasi berbiaya Rp 6,6 triliun, pada 31 Desember 2000, pemerintah (via Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) memegang 56,78% saham di bank ini. Meskipun demikian, saat itu, manajemen BII masih dikelola oleh orang-orang lama (Sinar Mas), dan grup tersebut masih memegang sekitar 18% saham, yang direncanakan akan ditambah dengan buyback dari pemerintah. Bahkan, dikabarkan awalnya Sinar Mas sudah mengembalikan dana rekapitalisasi BII dari pemerintah sebesar Rp 2 triliun.
Belakangan, pemerintah terpaksa menyuntikkan modal kembali di BII kembali lewat mekanisme rights issue senilai Rp 4,8 triliun, yang membuat keluarga Widjaja menyerahkan seluruh sisa sahamnya (efektif sejak 17 April 2002). Tindakan ini diambil ketika terkuak di tahun 2001 BII tidak kunjung sehat akibat kredit macet yang disalurkan kepada perusahaan milik Sinar Mas Group sebanyak US$ 1,43 miliar, belum lagi kredit macet raksasa yang diderita perusahaan kertas Asia Pulp & Paper senilai US$ 14 miliar. Rasio kecukupan modalnya pada tahun itu anjlok hingga -47,5%, kredit macetnya menjadi 61,88% dari total kredit, ditambah kerugian Rp 4,1 triliun, belum lagi harga sahamnya yang anjlok hingga Rp 20/lembar. Sebagai bayaran dari pengambilalihan itu dan penyelesaian utangnya, keluarga Widjaja kemudian juga menyerahkan sebagian asetnya ke BPPN dengan total US$ 1,2 miliar. Direksi BII pasca pengendalian penuh pemerintah dirombak, dan berada di bawah kendali BPPN sejak 13 Juli 2001 sebagai bank dalam penyehatan. Melalui sejumlah proses, pada tahun 2002 rasio kecukupan modal bank ini sudah menjadi 38%. Untuk menyegarkan citranya setelah sehat, sejak 15 Januari 2003 BII juga sudah memiliki logo baru. BII juga membuka cabang bank syariahnya (UUS) di periode ini.
Pada saat bank ini kembali tertimpa masalah di tahun 2001, sempat ada isu rencana BII akan dimerger dengan Bank Mandiri dengan alasan BII cukup potensial (aset Rp 37,4 triliun dan nasabah 2 juta orang). Belakangan, rencana itu batal dan pemerintah berencana untuk mendivestasi 71% sahamnya di BII (dari 93,6%) pada Juli 2003. Melalui tender, muncul peminat seperti Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. (konsorsium yang digawangi Kookmin Bank Korea Selatan bersama Temasek Holdings, Barclays dll), UOB Bank dan Panin Bank-ANZ. Kemudian, pada November 2003, BPPN dan pemerintah resmi menetapkan konsorsium Sorak sebagai pemenang divestasi 51% saham BII dengan harga Rp 2,1 triliun. Sisa saham pemerintah kemudian dilepas pada tahun 2005 sebesar 15,25% dengan total penjualan Rp 1,35 triliun, dan 5,5% lainnya pada 16 November 2006. Meskipun demikian, sempat ada rumor tidak sedap mengenai pelepasan saham ke konsorsium Sorak tersebut, karena pemerintah dianggap merugi dari transaksi itu. Sejak 22 April 2004, BPPN melepaskan pengawasannya atas BII kembali ke tangan Bank Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2005, Sinar Mas kembali membeli bank kecil lain bernama Bank Shinta, yang saat ini bernama Bank Sinarmas untuk kembali ke bisnis perbankan.