Kwartir Daerah Yogyakarta
Sejarah Kwartir Daerah DIY

Terbentuknya Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari perkembangan gerakan kepanduan secara nasional, khususnya perkembangan terbentuknya Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) di tingkat nasional pada tahun 1961. Pada masa penjajahan Belanda terdapat banyak organisasi kepanduan.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak pelaku gerakan kepanduan baik yang berorientasi internasional (anggota Netherland Indische Vereniging Padvinderij) maupun yang berasaskan kebangsaan atau keagamaan (Islam, Katholik, Kristen). Kedua kelompok yang berbeda wawasan tampak kurang serasi, terutama kelompok yang berorientasi nasional ingin lebih mengutamakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
Pada masa penjajahan Jepang organisasi kepanduan dilarang dan diganti dengan gerakan Seinendan(organisasi pemuda). Setelah masa kemerdekaan, Menteri Pendidikan RI, Ki Hadjar Dewantara, mengumpulkan pemimpin organisasi-organisasi kepanduan dan menyarankan untuk menghidupkan kembali gerakan kepanduan.
Sebagai tindak lanjutnya, dibentuk Pandu Rakyat Indonesia di Surakarta pada 28 Desember 1945 yang merupakan wadah peleburan semua organisasi kepanduan yang semula berdasarkan kebangsaan, internasional, dan keagamaan.
Namun, dasar persatuan dan kesatuan dalam gerakan kepanduan tidak dapat lama dipertahankan. Pada pertengahan tahun 1950, di samping Pandu Rakyat Indonesia, muncul kembali organisasi-organisasi kepanduan yang pernah ada dan ditambah munculnya organisasi kepanduan baru antara lain organisasi kepanduan yang didirikan oleh partai politik. Sampai tahun 1961, terdapat hampir seratus organisasi kepanduan di seluruh wilayah Indonesia.
Di seluruh wilayah Indonesia termasuk Yogyakarta, sebelum tahun 1961 terdapat beberapa organisasi kepanduan, di antaranya adalah Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Hizbul Wathan, Kepanduan Bangsa Indonesia, Pandu Katholik, Pandu Kristen, Kepanduan Putra Indonesia, dan Pandu Bhayangkara.
Melihat kenyataan tersebut pada tanggal 9 Maret 1961, di Senayan, Jakarta Presiden Soekarno mengumandangkan pembubaran organisasi-organisasi kepanduan se-Indonesia dan diberikan wadah baru yaitu Gerakan Pramuka di depan wakil-wakil dari kwartir besar organisasi kepanduan se-Indonesia. Hadir pula perwakilan dari organisasi kepanduan yang berpusat di Yogyakarta, antara lain Nyi Mudjono Probopranowo, S.H. dan Ki Mudjono Probopranowo mewakili KBI dan Kak Haiban Hadjid mewakili HW.
Setelah adanya pidato Presiden Soekarno 3 Maret 1961 tersebut, atas inisiatif Kak RM Sutanto, SH. dari Pandu Rakyat Indonesia pada akhir Maret 1961 di Yogyakarta diadakan perkemahan perpisahan oleh organisasi-organisasi kepanduan bertempat di Padokan, Ambarbinangun, Kasihan, Bantul.
Kemudian, atas prakarsa Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dengan tokoh-tokoh organisasi kepanduan, diadakan upacara peleburan organisasi kepanduan di halaman Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta dengan disertai acara pawai. Mengawali upacara mereka menyatakan diri untuk masuk ke dalam Gerakan Pramuka dengan ditandai pengalungan setangan leher pramuka.
Pada awal bulan April 1961, Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Gubernur DIY, bersama tokoh-tokoh organisasi kepanduan di Yogyakarta, bertempat di Puro Pakualaman membentuk susunan personalia anggota Kwartir Daerah IX Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Kwarda DIY dijabat oleh Kak Sutarto.