stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kesultanan Buton
Pemerintahan

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum.
Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit.
Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik.
Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari jamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif. Beberapa ahli berani melakukan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati majelis rakyat Kesultanan Buton adalah lambang demokrasi Kesultanan Buton. Di sini dirumuskan berbagai program kesultanan dan juga tempat untuk melaksanakan proses pemilihan sultan berdasarkan aspirasi masyarakat Buton.
Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut:
Eksekutif = Sara Pangka
Legislatif = Sara Gau
Yudikatif = Sara Bitara
Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi
Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton.
Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.
Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukumu yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton.
Birokrasi Kesultanan

Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat negeri tersusun dalam suatu sistem tata pemerintahan dimana tiap-tiap wilayah besar dan kecil menempatkan dirinya sesuai dengan sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah Kesultanan Buton tersebut terdiri atas Wilayah Inti, Moronene dan Barata. Dalam perkembangannya setelah agama Islam menjadi agama resmi bagi masyarakat Kerajaan Buton. Wilayah Kesultanan ya meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawonii dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "Murtabat Tujuh Kesultanan Buton" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.
Pertama: Pemerintahan Pusat "Sarana Wolio" meliputi tiga unsur yaitu; (1) Sultan, (2) Badan Sarana Wolio yang terdiri atas Pasopitumatana, Siolimbona, Sarana Hukumu dan (3) Staf khusus kesultanan.
Kedua: Pemerintahan Wilayah "Sarana Kadie" meliputi para Bobato, Bonto, Parabela, Akanamia, Kaosa dan Talombo.
Keliga: Pemerintahan Barata "Sarana Barata", meliputi Lakina/ Kepala Barata, sapati, Kanepulu, Bonto Ogena, Kapatilau, dan Lakina Agama.
Dengan susunan dan tingkatan seperti demikian maka jabatan tertinggi adalah Sultan. Pada tingkat pemerintahan wilayah (Kadie) 27 dipimpin Babato atau Bonto dan pada tingkat pemerintahan Barata dipimpin oleh Lakina Barata.
Birokrasi Kesultanan > Pemerintahan Pusat "Sarana Wolio"

Sultan, adalah kepala Negara yang memimpin pemerintahan, pemimpin umat dan keagamaan yang memegang kebijaksanaan dan keadilan tertinggi. Dalam rangka mengemban tugas yang mengabdi kepada kepentingan dan kemaslahatan rakyat lahir dan bathin. Sultan menjalankan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif.
Pasopitumatana yang berfungsi sebagai Kabinet Kesultanan yang membantu tugas-tugas Sultan. Dewan Kabinet ini terdiri dari : Sapati, Kenepulu, Kopitalao, Bontoogema, Lakina Sarawalio dan Lakina Ba'adia. Adapun tugas masing-masing pejabat (pangka) ini adalah sebagai berikut :
Sapati, adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (Kaomu), sebagai Ketua Dewan Kabinet atau Perdana menteri yang mengurusi pemerintahan, berfungsi sebagai pelindung Sultan dan rakyat. Dalam melaksanakan tugas bertindak tegas terhadap pelanggar hukum adat.
Kanepulu, adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (Kaomu) dengan tugas utamanya adalah menampung aspirasi rakyat dan diteruskan kepada Dewan Sara, disamping bersama-sama Sapati membantu Sultan.
Kapitalao atau Kapitaraja adalah jabatan untuk golongan bangsawan (Kaomu), Kapitalao dipegang dua orang sebagai menteri pertahanan dan panglima perang.
Bonto Ogena, jabatan ini untuk golongan Walaka yang terdiri dari dua orang. Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana sebagai lembaga Eksekutif, Bonto Ogena adalah salah satu anggota kabinet. Sedang dalam Dewan Siolimbona sehagai badan Legislatif, Bonto Ogena sebagai Ketua Dewan yang anggotanya adalah manteri-manteri (Bonto Siolimbona). Tugas yang diemban oleh Bonto Ogena dalam pemerintahan kesultanan adalah mengawasi dan mamajukan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan usul serta kehendak rakyat.
Lakina Agama (Kadhi) adalah Jabatan untuk golongan bangsawan (Kaomu). Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana ia sebagai anggota, sedangkan dalam Sarana Hukumu (Lembaga Keagamaan) ia sebagai Kepala.
Lakina Sarawolio dan Lakina Baadia, (Kepala Wilayah/ Raja Daerah Khusus), adalah jabatan yang diberikan kepada golongan bangsawan (Kaomu), sebagai penguasa daerah khusus ibu kota (Keraton Wolio) bertugas melancarkan pelaksanaan pusat pemerintahan Kesultanan, tugas utamanya adalah mengawasi keamanan dan ketentraman umum.
Siolimbona; Sio = Sembilan, Limbo= Kampung/kadie. Bonto Siolimbona, adalah sembilan Kepala-Kepala Wilayah pemerintahan Daerah. Siolimbona ini dapat dipandang sebagai Badan Perwakilan Rakyat (Legislatit). Jabatan ini diberikan kepada golongan "Walaka" yang dipimpin oleh Bonto Ogena (Mantri Besar). Siolimbona juga merupakan Dewan Sarana Wolio atau dewan kesultanan.
Sarana Hukumu; adalah hadan yang bertugas mengurusi dan mengawasi masalah-masalah yang berhuhungan dengan pelaksanaan ajaran Islam dan masalah-masalah ibadah. Badan Sarana Hukumu ini dipimpin oleh Lakina Agama.
Staf khusus kesultanan.
Bantoynunca atau Staf Istana
Bontona Lencina Kanjawari, selaku staf khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu.
Staf lainnya seperti Juru Basa (juru bahasa), Sabandara, Talombo, dan Pangalasa
Birokrasi Kesultanan > Pemerintahan Wilayah "Sarana Kadie"

Pemerintahan kadie adalah bagian wilayah yang mempunyai hukum adat dan majelis sendiri yang disebut "Sarana kadie". Kedudukannya dalam organisasi pemerintahan adalah wilayah-wilayah yang terdiri dari 72 Kadie yang mempunyai hukum adat. hak atas tanah dalam wilayahnya masing-masing, penggunaannya atas dasar hak pakai. Pemerintahan kadie juga diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat mempertahankan tanah dan wilayah kekuasaannya, berkewajiban mengatur penggunaan tanah. menguasai hutan dan pengambilan hasil hutan.
Birokrasi Kesultanan > Pemerintahan Barata "Sarana Barata"

Penjelasan mengenai Sarana Barata akan dikemukakan secara khusus dalam 4 Barata Kesultanan Buton sebagai sistem pemerintahan dan pertahanan.
Politik

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).
Masyarakat

Masyarakat Buton terdiri dari berbagai suku bangsa. Mereka mampu mengambil nilai-nilai yang menurut mereka baik untuk diformulasikan menjadi sebuah adat baru yang dilaksanakan di dalam pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton itu sendiri. Berbagai kelompok adat dan suku bangsa diakui di dalam masyarakat Buton. Berbagai kebudayaan tersebut diinkorporasikan ke dalam budaya mereka. Kelompok yang berasal dari Tiongkok diakui dalam adat mereka. Kelompok yang berasal dari Jawa juga diakui oleh masyarakat Buton. Di sana terdapat Desa Majapahit, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa para penghuni desa tersebut memang berasal dari Majapahit. Mereka sampai di sana karena perdagangan rempah-rempah. Dengan membuat pemukiman di sana, mereka dapat mempermudah akses dalam memperoleh dan memperdagangkan rempah-rempah ke pulau Jawa. Beberapa peninggalan mereka adalah berupa gamelan yang sangat mirip dengan gamelan yang terdapat di Jawa.
Imam-imam yang menjabat di dalam dewan agama juga dipercaya merupakan keturunan Arab. Mereka dengan pengetahuan agamanya diterima oleh masyarakat Buton dan dipercaya sebagai pemimpin di dalam bidang agama. Berbagai suku dan adat tersebut mampu bersatu secara baik di dalam kerajaan/kesultanan Buton. Apabila kita melihat kerajaan/kesultanan lain, perbedaan itu sering kali memunculkan konflik yang berujung kepada perang saudara, bahkan perang agama. Sedangkan di Buton sendiri tercatat tidak pernah terjadi perang antara satu kelompok dengan kelompok lain, terutama bila menyangkut masalah suku dan agama.
Dapat dikatakan bahwa seluruh golongan di buton merupakan pendatang. Mereka menerapkan sistem yang berdasarkan musyawarah. Para perumus sistem kekuasaan atau sistem adat di Buton juga berasal dari berbagai kelompok suku dan agama. Ada yang berasal dari semenanjung Malaysia, Si Tamanajo yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Ada pula yang berasal dari Jawa yaitu Sri Batara dan Raden Jutubun yang merupakan putra dari Jayanegara.
Seluruh golongan tersebut berasal dari kerajaan yang otoriter dan menerapkan sistem putera mahkota. Hampir semua peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan kudeta. Di kerajaan Buton hal tersebut tidak pernah terjadi. Asumsinya, berdasarkan pengalaman pahit dalam jatuh-bangunnya pemerintahan tersebut, maka mereka yang berkumpul di tanah Buton tersebut merumuskan suatu sistem yang mampu melakukan peralihan kekuasaan tanpa harus melalui pahitnya kudeta maupun perang saudara.
Mereka berkumpul di tanah Buton sejak Gajah Mada mengumumkan sumpah palapa-nya. Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Begitu juga Kerajaan Singosari. Seluruh raja-raja dan panglima yang tidak takluk pada Kerajaan Majapahit akan dijadikan budak. Pilihan mereka adalah dengan melarikan diri menuju tempat yang aman. Pulau Buton menjadi salah satu lokasi dimana beberapa pelarian tersebut singgah dan menetap.
Perekonomian

Wilayah kerajaan/kesultanan Buton sangat strategis. Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih untuk melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku. Bila melalui Utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana. Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut Kampua. Kampua Sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 sentimeter. Pajak juga telah diterapkan di negeri ini. Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).
Hukum

Hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton, 12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu di antaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara leher dililit dengan tali sampai meninggal yang dalam Bahasa Wolio dikenal dengan istilah digogoli.
Bahasa

Etnik/Suku Buton sebutan bagi masyarakat yang berasal dari Kerajaan dan Kesultanan Buton, memiliki sejumlah bahasa yang berbeda tiap wilayah. Secara umum, setidaknya ada 4 bahasa yg digunakan oleh 4 kelompok/etnik masyarakat yakni Bahasa Muna, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pulo (Wakatobi), dan Bahasa Moronene. Selain 4 bahasa tersebut masih terdapat pula beberapa bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat yang lebih kecil, seperti bahasa Laompo/Batauga, Bahasa Barangka/Kapontori, Bahasa Wabula, Bahasa Lasalimu, Bahasa Kulisusu, Bahasa Katobengke dan sebagai bahasa pemersatu digunakan Bahasa Wolio. Bahasa Wolio ini merupakan bahasa resmi kesultanan.
Bidang Pertahanan

Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu:
“Yinda Yindamo Arata somanamo Karo” (Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)
“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu” (Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)
“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara” (Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)
“Yinda Yindamo Sara somanamo Agama” (Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)
Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empat Barata (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan).
Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun benteng dan kubu–kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir tahun 1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu: Dengan wacana p embentukan Diarsipkan 2015-05-27 di Wayback Machine. Provinsi Kepulauan Buton Diarsipkan 2015-05-27 di Wayback Machine. yang terdiri dari Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Serta tiga daerah yang masuk dalam Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna.
Daftar penguasa Buton > Daftar Raja

Ratu ke I: Wa Kaa Kaa
Ratu ke II: Bulawambona
Raja ke III: Bataraguru
Raja ke IV: Tua Rade
Raja ke V: Mulae
Raja ke VI: La Kilaponto / Timbang Timbaga / Halu Oleo / Murhum
Daftar penguasa Buton > Daftar sultan

1491-1537: Sultan Murhum
1545-1552: Sultan La Tumparasi
1566-1570: Sultan La Sangaji
1578-1615: Sultan La Elangi
1617-1619: Sultan La Balawo
1632-1645: Sultan La Buke
1645-1646: Sultan La Saparagau
1647-1654: Sultan La Cila
1654-1664: Sultan La Awu
1664-1669: Sultan La Simbata
1669-1680: Sultan La Tangkaraja
1680-1689: Sultan La Tumpamana
1689-1697: Sultan La Umati
1697-1702: Sultan La Dini
1702: Sultan La Rabaenga
1702-1709: Sultan La Sadaha
1709-1711: Sultan La Ibi
1711-1712: Sultan La Tumparasi
1712-1750: Sultan Langkarieri
1750-1752: Sultan La Karambau
1752-1759: Sultan Hamim
1759-1760: Sultan La Seha
1760-1763: Sultan La Karambau
1763-1788: Sultan La Jampi
1788-1791: Sultan La Masalalamu
1791-1799: Sultan La Kopuru
1799-1823: Sultan La Badaru
1823-1824: Sultan La Dani
1824-1851: Sultan Muh. Idrus
1851-1861: Sultan Muh. Isa
1871-1886: Sultan Muh. Salihi
1886-1906: Sultan Muh. Umar
1906-1911: Sultan Muh. Asikin
1914: Sultan Muh. Husain
1918-1921: Sultan Muh. Ali
1922-1924: Sultan Muh. Saifu
1928-1937: Sultan Muh. Hamidi
1937-1960: Sultan Muh. Falihi Qaimuddin Khalifatul Khamis
Budaya

Meskipun menganut agama islam, masyarakat buton memiliki kepercaan akan adanya reinkarnasi pada seorang ulama. Salah satu kisahnya adalah kisah pada masa pemerintahan raja Mulae (Akhir Abad 15), terjadi percakapan antara syekh Abdul Wahid dan gurunya, Ahmed bin Chais. Yang terakhir menyuruh Abdul Wahid pergi dari Pasai ke Buton. Dia bilang "Nanti di masa cucu kalian, saya akan datang ke Buton untuk menyempurnakan adat istiadat kalian". Ketika masa cucu Abdul Wahid hidup, yang bernama Imam Malanga, datanglah ulama kedua ke Buton, yakni Firus Muhammad. Pada saat bersamaan lahirlah Mardana Ali, yang akan menjadi sultan pada 1647 hingga 1654.Lantas ulama tersebut mencari bayi dan menyakini sebagai reinkarnasi dari Ahmed bin Chais.
Pranala luar

(Indonesia)Sejarah Kerajaan Buton di MelayuOnline.com Diarsipkan 2016-03-04 di Wayback Machine.
(Indonesia)ButonRaya.com[pranala nonaktif permanen]
https://www.butonmagz.id/2020/10/wilayah-kesultanan-buton-dan-dinamika.html Diarsipkan 2022-07-06 di Wayback Machine.
| l b Kerajaan di Sulawesi |
| --- | --- |
Gorontalo
Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow · Bolangitang · Siau
Sulawesi Tengah: Banawa · Banggai · Bungku · Buol · Dolo · Kulawi · Mori · Moutong · Palu · Parigi · Poso · Raba · Sigi · Suppa · Tawaeli · Tojo · Toli-Toli · Una-Una
Sulawesi Barat: Balanipa · Passokkorang · Talotu · Baras
Sulawesi Selatan: Alitta · Bangkala · Berru · Binamu · Bone · Bontoa · Bulo-Bulo · Gantarang · Gowa · Lamatti · Lau · Luwu · Marusu · Nepo · Putabangun · Raya · Sidenreng · Simbang · Soppeng · Soppeng Riaja · Suppa · Tallo · Tanete · Tanralili · Tondong · Turikale · Wajo
Sulawesi Tenggara: Buton · Mekongga · Muna · Kendari
Ozamiz

Peta menunjukkan lokasi Ozamiz City
Ozamiz City adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Misamis Occidental, Filipina.
Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 127.031 jiwa dan 25.406 rumah tangga.
Sejarah

Ozamiz pada awalnya bernama Misamis, yang dibentuk pada 1757 pada saat Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada 1850, Misamis menjadi ibukota pemerintahan Spanyol untuk wilayah Mindanao bagian utara sampai 1870an, ketika ibukota tersebut dipindahkan ke Cagayan de Oro.
Setelah provinsi Misamis dipecah menjadi dua, yaitu Misamis Barat dan Misamis Timur pada 2 November 1929 melalui Legislative Act No. 3537, Misamis menjadi bagian dari provinsi Misamis Barat. Selama pendudukan Amerika Serikat atas Filipina, wilayah Ozamiz mulai berkurang ketika Gubernur Jenderal Filipina Francis Burton Harrison mengeluarkan Executive Order No. 61 pada 1920, yang memekarkan Ozamiz untuk membentuk dua munisipalitas baru, yaitu Clarin dan Tudela.
Misamis resmi berubah status menjadi kota setelah sebelumnya berstatus sebagai munisipalitas dan berganti nama menjadi Ozamiz melalui Republic Act No. 321, yang diresmikan pada 16 Juli 1948.
Pembagian wilayah

Secara administratif Ozamiz City terbagi menjadi 51 barangay, yaitu:
Aguada
Bacolod
Bagakay
Balintawak
Bañadero
Baybay San Roque
Baybay Santa Cruz
Baybay Triunfo
Bongbong
Calabayan
Capucao C.
Capucao P.
Carangan
Carmen Annex
Catadman-Manabay
Cavinte
Cogon
Dalapang
Diguan
Dimaluna
Doña Consuelo
Embargo
Gala
Gango
Gotokan Daku
Gotokan Diot
Guimad
Guingona
Kinuman Norte
Kinuman Sur
Labinay
Labo
Lam-an (Urban)
Liposong
Litapan
Malaubang
Manaka
Maningcol
Mentering
Molicay
Pantaon
Pulot
San Antonio
Sangay Daku
Sangay Diot
Sinuza
Stimson Abordo (Montol)
Tabid
Tinago
Trigos
50th District Downtown (Urban)
Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang tersedia di kota ini antara lain:
Medina College-Ozamiz, Sister School of Medina College-Pagadian
STI Ozamiz
Northwestern Mindanao Institute of Technology (NMIT)
Computer Technology College
Ozamiz City Technology and Vocational School
Misamis Institute of Technology
Misamis Union High School, dahulu bernama Misamis Chinese High School, Sister School of Jinan University of China
Vocational Institute of the Philippines and Maritime Training Center
Our Lady of Triumph Institute of Technology
La Salle University (Ozamiz City), dahulu bernama Immaculate Conception College (ICC)
Misamis University
Ozamiz City National High School (OCNHS)
Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang beroperasi di Ozamiz City antara lain:
Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Regional Training and Teaching Hospital (MHARS-RTTH)
Misamis University Medical center (MUMC), terletak di barangay Bagakay
Medina General Hospital, terletak di barangay Carmen Annex
Faith Hospital
S.M. Lao Memorial Hospital
St. Joseph General Hospital, dahulu bernama St. Mary General Hospital
Bank dan institusi keuangan

Bank dan institusi keuangan yang ada di daerah ini antara lain:
Allied Banking Corporation, terletak di Burgos St.
China Banking Corporation, terletak di Burgos St.
Metropolitan Bank & Trust Co., Rizal Branch
Metropolitan Bank & Trust Co., Burgos Branch
Philippine National Bank, terletak di Rizal Avenue
Bangko Sentral ng Pilipinas / Central Bank of The Philippines, terletak di Fernando T. Bernad Avenue
Philippine Savings Bank, terletak di Rizal Avenue
Rizal Commercial Banking Corporation, terletak di D.A.B.A.
Development Bank of the Philippines, terletak di Burgos St.
Banco De Oro Ozamiz (Ozamiz Cash Hub)
Bank of Philippine Islands
Land Bank of the Philippines, terletak di D.A.B.A
United Coconut Planters Bank, terletak di Rizal Avenue
1st Valley Bank, Don Anselmo Bernad Avenue Branch
1st Valley Bank, Rizal Avenue Branch
Rural Bank of Ozamiz
First Consolidated Bank, terletak di D.A.B.A
Rural Bank of Tangub City, terletak di Port Road
Panguil Bay Rural Bank, terletak di D.A.B.A
One Network Bank - terletak di Ozamiz Public Mall
PenBank, terletak di D.A.B.A
Katipunan Bank, terletak di City Public Mall
Bank of Misamis - terletak di samping Misamis University
Union Bank, terletak di Insular Life Builiding, D.A.B.A
Paglaum Multi-purpose Cooperative
Lorenzo Tan Multi-Purpose Cooperative
First Integrated Community Cooperative
Enterprise Bank, terletak di LKT Builiding, Don Anselmo Bernad Avenue
EastWest Bank, terletak di D.A.B.A
Media

Media telekomunikasi yang ada di wilayah ini diantaranya adalah:
Media > Stasiun televisi

Fil Products Cable TV Inc.
Misamis Cable TV Network
ABS-CBN (MIT-RTVN) Channel 7
GMA TV Channel 5 – relay TV station
MBNN TV Channel 13, beralih nama menjadi KNC TV 13
SUNSHINE TV Channel 27
Media > Stasiun radio

Radio One FM 97.5 MHz (DXLM-FM)
Dan-ag sa Dakbayan Broadcasting Network – DXDD-AM 657, DXDD-FM 100.7 Cool Radio
La Salle University-Ozamiz – LSU-FM 94.5 MHz
Times Broadcasting Corporation – DXSY-AM 1242, Y96 (DXSY-FM 96.1 MHz)
Media > Operator telepon dan internet

Smart Communications, terletak di Gaisano City Mall
Globe Telecom / Globelines, terletak di Gaisano City Mall
Sun Cellular, terletak di Grace Hardware Builiding, Rizal Avenue
Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT), terletak di D.A.B.A.
Bayantel, hanya melayani sistem saluran internet