Gereja Kristen Protestan Angkola
Sejarah > Sejarah Struktur Organisasi HKBPA hingga GKPA

Sebagai sebuah Gereja tentulah GKPA haruslah memiliki suatu struktural dari tingkat teratas hingga tingkat bawah sebagai kekuatan yang mendasar bagi suatu organisasi yang berdiri secara mandiri. Pada masa awal pendirian, lembaga eksekutif  HKBPA dipimpin oleh Ephorus Pdt. M. Pakpahan dan Sekretaris Jenderal Pdt. Z.S. Harahap yang dibantu oleh tujuh orang Kepala Departemen, yaitu:
1. Departemen Umum
2. Departemen Zending/Sosial
3. Departemen Hubungan Antar Gereja Luar/Dalam Negeri
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Departemen Keuangan Umum
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Pembangunan.
Dengan jumlah   sepuluh orang Pendeta Resort maka Pucuk Pimpinan berkoordinasi dan berhubungan langsung dengan Pendeta Resort tanpa  perantara. Adapaun yang menjadi lembaga legislatif yaitu Majelis Pusat HKBPA berjumlah 23 orang termasuk diantaranya Ephorus dan Sekretaris Jenderal. Pasca berakhirnya Synode Khusus tahun 1981 maka terpilihlah Pdt. Z.S. Harahap sebagai Ephorus GKPA dan Pdt. W. Pospos S.Th., M.Min., sebagai Sekretaris Jenderal GKPA Periode 1981-1986. Dengan bergantinya Pucuk Pimpinan maka dirubah jugalah beberapa departemen yang membantunya diantaranya dihapuskannya Departemen Hubungan Antara Gereja Luar/Dalam Negeri dan ditambahakn satu departemen yaitu Departemen Pemuda dan Wanita.
Pada masa ini pula jumlah Majelis Pusat GKPA berjumlah 32 orang. Hal ini dikarenakan dalam Synode  tahun  1981  diputuskan  bahwa  seluruh  Pendeta  Resort  masuk  ke  dalam struktur Majelis Pusat GKPA. Pada tahun 1986 terpilihlah Ephorus HKBPA Pdt. Ginda. P. Harahap, MST dan Pdt. B. Matondang S.Th. sebagai Sekretaris Jenderal melalui forum Synode Am yang diselenggarakan pada tanggal 2-6 Juli 1986. Pada masa ini Pucuk Pimpinan juga menambakan staf Kantor Pusat yang terdiri dari beberapa biro yang membantunya dalam menjalankan tugas-tugas yang terpisah dengan Kepala- kepala  Departemen.  Jumlah  Anggota  Majelis   Pusat  pada  Periode   1986-1991
berjumlah 29 orang.
Memasuki tahun 1991 terjadi perubahan besar-besaran yang dilakukan Pucuk Pimpinan GKPA yang kembali terpilih melalui Synode terhadap bagian-bagian yang bertugas membantunya yaitu dengan membubarkan semua departemen-departemen, digantikan  dengan  Biro  I-V  ditambah  Bendahara  dan  Redaktur  Sioban  Barita. Adapaun tugas dari masing-masing biro yang bertugas membantu kerja-kerja Pucuk Pimpinan adalah:
Biro I          : Bidang Pekabaran Injil, administrasi, personalia, komunikasi, hubungan masyarakat, penelitian, perencanaan dan lektur/perpustakaan
Biro II         : Bidang Keuangan dan dana pensiun
Biro III        : Bidang Pembinaan Warga Gereja (PWG), Partisipasi dalam pembangunan (Parpem), kesehatan, Diakonia, dan Sosial.
Biro IV         :  Bidang Pembangunan dan pendidikan.
Biro V          : Bidang Hukum.
Adapun yang menjadi Majelis Pusat GKPA pada Periode ke IV Majelis Pusat ini adalah berjumlah 25 orang yang terdiri dari unsur Pucuk Pimpinan, unsur Pendeta, unsur awam, dan unsur kategorial.
Pada tahun 1995 dibentukah distrik  di GKPA untuk meningkatkan kualitas pelayanan  dengan  jumlah  empat  buah  distrik.  Adapun  ke  empat  distrik  tersebut adalah
Distrik  I  –  Distrik  Persiapan  Angkola  Mandailing  diresmikan  di  GKPA Padangsidimpuan pada tanggal 19 Maret 1995.
Distrik  II  –  Distrik  Persiapan  Sipirok  Dolok  Hole  diresmikan  di  GKPA Sipirok pada tanggal 26 Maret 1995.
Distrik III – Distrik Persiapan Sumatera Timur diresmikan di GKPA Medan Barat pada tanggal 12 Maret 1995.
Distrik IV – Distrik Persiapan Jawa-Sumbagsel di GKPA Penjernihan, Jakarta pada tanggal 2 April 1995.
Dalam menjalankan tugasnya Distrik dipimpin oleh seorang Praeses yang memiliki fungsi untuk membantu Pucuk Pimpinan dalam melaksanakan tugas ebagai pemimpin dan koordinator seluruh penyelenggaraan kegiatan. Maka Praeses sebagai perpanjangan tangan Pucuk Pimpinan di daerah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah dengan lebih cepat dan menjalankan keputusan-keputusan Pucuk Pimpinan dengan baik.
Pada tahun 1996 melalui forum Synode XI di Padangsidimpuan terpilihlah Pdt. B Matondang yang sebelumnya sebagai Sekretaris jenderal menjadi Ephorus dan Pdt. Kaleb Manurung sebagai Sekretaris Jendral GKPA periode 1996-2001. Adapun yang menjadi Majelis Pusat GKPA   berjumlah 25 orang bersama dengan Pucuk Pimpinan GKPA di dalamnya. Pada forum Synode XI juga dipilih langsung empat orang Praeses yang memimpin distrik, serta mempertegas posisi Praeses sebagai perpanjangan tangan dari Pucuk Pimpinan di daerah-daerah.  Maka diputuskanlah pada Synode tersebut struktur GKPA yang lebih rapi dan jelas agar tidak terjadi kekacauan di kemudian hari, yaitu:
Anggota bersekutu dalam jemaat. Disetiap jemaat dan Majelis Jemaat yang diketuai oleh Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat, bertanggung jawab pada sidang jemaat dan Majelis Resort.
Jemaat-jemaat di satu daerah pelayanan dihimpun dalam satu Resort yang diketuai oleh Pendeta Resort
Beberapa  Resort  dihimpun  dalam  satu  Distrik,  dipimpin  oleh  Praeses Distrik.
Semua Distrik bertanggung jawab pada Pucuk Pimpinan dan dikoodinir bersama-sama oleh Majelis Pusat.
Majelis Pusat adalah Badan Legislatif tertinggi antara Synode Am dan diketuai oleh Ephorus.
Pucuk Pimpinan dan Majelis Pusat bertanggung jawab pada Synode Am.