Radio Republik Indonesia
Sejarah > Lahirnya RRI

Seperti ketika Belanda menyerah di tahun 1942, radio kembali memainkan peran penting di tengah prosesi proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Misalnya, berita kekalahan Jepang berhasil didapat dari radio BBC pada 14 Agustus 1945 secara sembunyi-sembunyi oleh para pemuda. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 membuat para pemuda berkeinginan merebut sarana komunikasi yang penting ini, dengan tujuan memperluas berita proklamasi. Di Bandung, cabang Hoso Kyoku di sana direbut meskipun dengan pertumpahan darah, dengan radio penggantinya bernama Siaran Radio Republik Indonesia Bandung digunakan untuk membacakan berita proklamasi oleh tiga pemuda bernama Sakti Alamsyah, Odas Sumadilaga dan R.A. Darya. Di Surabaya, untuk mengelabui pemerintah pendudukan, siaran proklamasi dibacakan dalam Bahasa Madura, sedangkan di Jakarta, Jusuf Ronodipuro muncul sebagai pahlawan dengan upayanya membacakan siaran tersebut pukul 19.00 meskipun harus disiksa tentara Jepang. Mengetahui hal tersebut, pemerintah pendudukan lalu menyegel siaran-siaran radio yang ada sejak 19 Agustus 1945. Siasat pun dilakukan tokoh-tokoh kemerdekaan untuk tetap menyiarkan berita penting ini, seperti lewat adanya siaran gelap yang berhasil digunakan Presiden Soekarno untuk berpidato pada 25 Agustus 1945.
Para pejuang radio menyadari betapa pentingnya sarana radio tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu datangnya tentara Inggris dan Belanda kembali ke Indonesia. Seiring waktu, pemerintah pendudukan Jepang dan tentaranya tidak lagi berminat mempertahankan radio-radio tersebut. Para pemuda mulai merencanakan merebut dan mengoperasikan stasiun radio yang ada, berkat usulan Ronodipuro kepada Abdulrahman Saleh. Pada 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang dan Purwokerto mengadakan pertemuan yang menyepakati rencana memaksa tentara Jepang segera menyerahkan stasiun Hoso Kyoku kepada para pejuang. Mereka juga berniat memberitahukan hal ini kepada pemerintah, lewat rapat pada 11 September pukul 17.00 di daerah Pejambon Jakarta atas usulan salah satu tokoh radio, Oetojo Ramelan. Namun, respon Menteri Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo justru menolak usulan perebutan radio-radio Jepang tersebut demi membuat siaran radio persatuan karena khawatir akan berkonflik dengan Sekutu.
Para perintis RRI kemudian jalan terus dengan rencana mereka karena melihat peluang konflik yang akan muncul. Di dini hari (24.00) pada 11 September, dalam sebuah rapat yang dihadiri 17 orang bertajuk "Perjuangan Kita" di rumah Adang Kadarusman, Menteng Dalam Jakarta, RRI resmi didirikan dengan Abdulrahman Saleh ditunjuk sebagai pimpinannya yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Rencana pengambilalihan stasiun radio tersebut kemudian berjalan dengan baik, kecuali di Surabaya dimana baru berhasil dilakukan per 29 September 1945, dan di Surakarta, penyerahan berlangsung pada 1 Oktober 1945. Dengan munculnya Revolusi Nasional Indonesia RRI dengan cepat mendapat penerimaan masyarakat luas. RRI kemudian juga mulai mengemban tugas penting yaitu untuk membawakan kondisi Indonesia ke seluruh dunia yang saat itu didominasi siaran dari pihak Belanda.
Pada 12-13 Januari 1946 diadakan pertemuan di Surakarta untuk membahas perkembangan radio di Indonesia pada kondisi perang yang terus berkobar. Dalam rapat ini diambil beberapa kesimpulan seperti RRI Jakarta diserahkan kepada Departemen Penerangan; Bandung dan Purwokerto sempat digabungkan ke dalam PTT (kini Pos Indonesia); Semarang berada di bawah pendanaan Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro; Surakarta mendapat pendanaan pemerintah daerah; Yogyakarta dan Surabaya didanai pajak radio lokal; dan Malang didanai oleh PTT. Rapat itu juga sempat merundingkan topik mengenai RRI sebagai organ pemerintah atau lembaga yang otonom, dimana pemerintah sempat mengusulkan agar RRI dipecah menjadi badan teknik dan siaran serta pimpinannya ditunjuk oleh pemerintah. Usulan pemecahan RRI ditolak, sedangkan rencana menjadikan RRI sebagai jawatan pemerintah kemudian diterima setelah melalui perundingan yang alot. Akhirnya, pada 1 April 1946, pemerintah meresmikan RRI dengan status barunya sebagai lembaga pemerintah yang kemudian ada di bawah kendali Departemen Penerangan. Sejak itulah, RRI menjadi suara resmi pemerintah yang baru berdiri saat itu.
RRI kemudian memperluas jaringannya lewat penggabungan sejumlah radio lokal "Badan Siaran Radio" yang terbentuk pada 1946-1947 oleh masyarakat, di sejumlah kota seperti Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Magelang, Cilacap, Madiun, Kediri dan Jember. Meskipun demikian, instabilitas akibat konflik juga sempat membuat operasional sejumlah RRI daerah terganggu dan berpindah-pindah, seperti di Surabaya yang sempat terpecah menjadi 3 di Mojokerto, Bondowoso, dan Madiun, maupun Semarang yang dipecah di tiga lokasi yaitu Pekalongan, Pati dan Salatiga. Totalnya pada tahun 1948 RRI sudah memiliki 32 stasiun yang berlokasi di 29 tempat. Pada saat bersamaan, siaran radio lain non-RRI yang kemudian muncul juga berperan dalam membantu perang seperti Radio Perjuangan di Kota Serang, Radio Gelora Pemuda di Madiun, Radio Internasional di Kediri dan Radio Pemberontakan di Surakarta.