Pelacuran di Thailand
Kejahatan > Perdagangan Seks

Thailand merupakan sumber, tujuan, dan negara transit untuk pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi subjek perdagangan seksual. Industri seks komersial Thailand tetap luas, meningkatkan kerentanan untuk perdagangan seks. Wanita, pria, anak laki-laki, dan anak perempuan dari Thailand, atau negara Asia Tenggara lain, Sri Lanka, Rusia, Uzbeskistan, dan beberapa negara Afrika merupakan subjek perdagangan anak di Thailand. Thailand juga menjadi negara transit dari Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Bangladesh, India, dan Burma yang menjadi subjek untuk pekerja seks di negara-negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Rusia, Korea Selatan, Amerika Selatan, dan negara-negara Eropa Selatan. Warga negara Thailand merupakan subjek perdagangan seks di Thailand dan negera-negara di Amerika Utara, Eropa, Afrika, Asia, dan Timur Tengah.
Wanita Thailand dan warga negara lain dibujuk untuk ke Jepang dan djual kepada rumah bordil milik Yakuza, dimana mereka dipaksa untuk bekerja demi membayar hutang finansial. Merupakan hal yang mudah untuk membujuk wanita di negara-negara tetangga karena Thailand memiiki 56 titik lintas bantas tidak resmi dan 300 titik lintas batas dimana orang-orang bisa keluar masuk tanpa membutuhkan dokumen resmi. Pada kasus yang menonjol pada 2006, seorang wanita bernama Urairat Soimee mengajukan gugatan perdata di Thailand kepada para pelaku berwarga negara Thailand, yang sebelumnya dihukum bersalah di pengadilan kriminal. Wanita ini berhasil kabur dari cincin pelacuran milik Yakuza dengan membunuh Mama-san berwarga negara Thailand dan menghabiskan lima tahun di penjara Jepang.
Office to Monitor and Combat Trafficking in Personsdari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada laporan U.S. Trafficking in Persons menempatkan Thailand di negara tingkat 2, hal ini berarti Pemerintah Thailand walaupun tidak memenuhi standar minimal untuk menghilangkan perdagangan orang, tetapi melaksanakan usaha-usaha yang signifikan untuk memberantasnya.
Thailand telah memberlakukan beberapa hukum untuk melawan perdagangan orang. Termasuk Undang-undang Anti Perdagangan Orang pada 2008, Undang-Undang Anti Perdagangan Orang pada 1997. Thailand juga menekan perjanjian regional untuk melawan perdagangan orang, termasuk Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking. Pekerja seks Thailand mendirikan EMPOWER untuk menyampaikan beberapa keberatan mengenai Undang-Undang tersebut. Keberatan mereka termasuk hukum yang mengizinkan kepolisian untuk memasuki tempat yang dianggap sebagai tempat pekerja seks tanpa perlu surat pengeledahan, kurangnnya bantuan sosial yang disediakan untuk korban, repatriasi paksa yang menyebabkan terbelahnya LSM yang melawan perdagangan seksual dan yang mendukung pekerja seks. Organisasi pekerja seks di Thailand menentang keras operasi "penyelamatan" yang menyebabkan orang dewasa yang secara bebas memasuki dunia industri seks ditangkap, tidak mendapatkan mata pencaharian, dan subjek untuk dideportasi.
Sebuah geng perdagangan seks ditangkap di selatan kota Pattaya pada Oktober 2014.
Pada 2017, Kementarian Dalam Negeri Thailand dan Kementerian Kehakiman Thailand menginspeksi 11.268 tempat hiburan dewasa "berisiko tinggi" dan memerintahkan 268 tempat untuk menghentikan bisnisnya dalam lima tahun kedepan. Inspeksi tersebut mengarah pada penuntutan delapan kasus perdagangan orang. Korupsi berlanjut sehingga merusak usaha pemberantasan perdagangan orang. Beberapa pejabat pemerintah terlibat langsung dalam kejahatan perdagangan orang, termasuk menerima suap atau pinjaman dari pemiliki bisnis dan rumah bordil dimana korban dieksploitasi. Laporan kredibel mengindikasi beberapa pejabat yang korupsi melindungi rumah bordil dan tempat seks komersial lainnya dari pengerebekan dan inspeksi dan berkolusi dengan pedagang manusia.