Israel
Politik

Israel merupakan negara republik demokrasi dengan sistem parlementer. Presiden Israel adalah kepala negara, namun tugas-tugasnya sangat terbatas dan hanyalah seremonial. Anggota parlemen yang didukung oleh mayoritas di dalam parlemen menjadi Perdana Menteri. Biasanya yang menjadi perdana menteri adalah ketua Partai terbesar. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan ketua kabinet. Israel diperintah oleh 120-anggota parlemennya, yang dikenal sebagai Knesset. Anggota-anggota Knesset berasal dari berbagai partai yang dipilih dalam pemilihan parlemen. Biasanya pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan koalisi.
Pemilihan parlemen dijadwalkan setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun adanya mosi tidak percaya oleh Knesset sering kali membubarkan pemerintahan yang ada lebih awal. "Rata-rata lamannya suatu pemerintahan Israel memerintah adalah sekitar 22 bulan. Proses perdamaian dengan Palestina, peranan agama dalam negara, dan skandal-skandal politik sering kali merupakan sebab retaknya koalisi dan mengakibatkan pemilu yang lebih cepat." Hukum-hukum dasar Israel (bahasa Ibrani: חוקי היסוד‎, ḥŭḳḳēi ha-yyǝsōd) berfungsi sebagai konstitusi tak tertulis negara. Pada tahun 2003, Knesset mulai mengajukan draf konstitusi resmi yang didasarkan pada hukum-hukum dasar ini.
Sistem peradilan Israel memiliki tiga tingkat. Pada tingkat terendah adalah pengadilan kehakiman yang terletak di kebanyakan kota-kota Israel. Di atasnya adalah pengadilan distrik, yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama; Pengadilan distrik terletak di lima Distrik Israel. Tingkat teratas peradilan Israel adalah Mahkamah Agung yang terletak di Yerusalem. Mahkamah Agung Israel berperan baik sebagai pengadilan tingkat banding teratas maupun pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Agung Israel mengizinkan individu-individu, baik yang merupakan warga negara maupun yang bukan warga negara, untuk melakukan petisi terhadap keputusan pemerintah Israel. Israel bukanlah anggota Pengadilan Kriminal Internasional.
Sistem hukum Israel merupakan kombinasi antara hukum umum Inggris, hukum sipil, dan hukum Yahudi (Halakha). Hukum Israel didasarkan pada prinsip stare decisis (yakni keputusan hakim terdahulu dijadikan sebagai dasar keputusan pada masa depan) dan menggunakan sistem adversarial, di mana dua pihak dalam pengadilan diharuskan membawa bukti di hadapan pengadilan. Kasus-kasus peradilan diputuskan oleh hakim dan bukan oleh juri. Masalah perkawinan dan perceraian berada di bawah yuridiksi pengadilan agama menurut agama masing-masing: Yahudi, Muslim (syariah), Druze, dan Kristen. Para anggota Knesset, para hakim Mahkamah Agung, dan para anggota asosiasi pengacara Israel melaksanakan proses pemilihan hakim.
Hukum Dasar Israel mengenai Martabat dan Kebebasan Manusia melindungi hak asasi manusia dan kebebasan di Israel. Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah mendapatkan status "Bebas" oleh organisasi Freedom House berdasarkan hak politik dan kebebasan sipil, namun di daerah pendudukan Israel, statusnya adalah "Tidak Bebas" Hal yang sama juga terlihat pada laporan Reporters Without Borders yang menempatkan Israel di urutan 93 dari 175 negara dalam hal kebebasan pers. Peringkat ini berada di belakang negara seperti Kuwait (ke-60), Lebanon (ke-61), dan Uni Emirat Arab (ke-86). Beberapa kelompok seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga mengecam catatan HAM Israel dalam konflik Arab-Israel. B'Tselem merupakan organisasi HAM Israel yang sering mengkritik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Israel.