Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mantan anggota > Yugoslavia

Artikel utama: Yugoslavia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Federal Sosialis Yugoslavia, yang juga disebut sebagai Yugoslavia, bergabung dengan PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tahun 1992, negara tersebut secara resmi terpecah menjadi lima negara merdeka, yang semuanya kemudian diterima di PBB:
Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Slovenia masuk ke PBB pada tanggal 22 Mei 1992.
Makedonia bergabung dengan PBB pada tanggal 8 April 1993, dan untuk sementara waktu negara tersebut disebut, dalam segala keperluan yang berhubungan dengan PBB, sebagai "Republik Makedonia Bekas Yugoslavia" (bahasa Inggris: The former Yugoslav Republic of Macedonia) sambil menunggu penyelesaian dari persengketaan yang muncul atas nama tersebut. Pada tanggal 13 Februari 2019, negara tersebut memberi tahu PBB bahwa mereka secara resmi telah mengubah namanya, setelah penyelesaian sengketa dengan Yunani, menjadi Makedonia Utara.
Republik Federal Yugoslavia (kemudian berganti nama menjadi Serbia dan Montenegro) diterima di PBB pada tanggal 1 November 2000.
Karena perselisihan atas negara-negara penerusnya yang sah, negara anggota "Yugoslavia", yang merujuk pada mantan Republik Federal Sosialis Yugoslavia, masih tetap tercantum di daftar resmi anggota PBB selama bertahun-tahun setelah pembubaran resmi negara tersebut. Setelah penerimaan kelima negara tersebut sebagai anggota baru PBB, "Yugoslavia" dihapus dari daftar resmi anggota PBB.
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada tanggal 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik dari negara Yugoslavia di Montenegro dan Serbia, mengklaim dirinya sebagai negara penerus yang sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Namun pada tanggal 30 Mei 1992, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757 diberlakukan, di mana resolusi tersebut memberikan sanksi internasional terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam Peperangan Yugoslavia, dan mencatat bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) untuk secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum belum diterima," dan pada tanggal 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, di mana resolusi tersebut menganggap bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tidak dapat secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan oleh karena itu memutuskan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Majelis Umum". Republik Federal Yugoslavia menolak untuk mematuhi resolusi tersebut selama bertahun-tahun, tetapi setelah pelengseran Presiden Slobodan Milošević dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada tanggal 1 November 2000. Pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah pemberlakuan dan penetapan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.
Atas dasar referendum yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia dan Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006. Dalam sebuah surat tertanggal hari yang sama, Presiden Serbia memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro di PBB dilanjutkan oleh Serbia, setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro, sesuai dengan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro. Montenegro diterima di PBB pada tanggal 28 Juni 2006.
Sebagai akibat dari Perang Kosovo, wilayah Kosovo, yang pada saat itu merupakan sebuah provinsi otonom dari Republik Federal Yugoslavia, ditempatkan di bawah Misi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovo pada tanggal 10 Juni 1999. Pada tanggal 17 Februari 2008, negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya, namun belum pernah diakui oleh Serbia. Republik Kosovo bukan anggota PBB, tetapi menjadi anggota Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia, yang keduanya merupakan badan khusus dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Kosovo diakui oleh 114 negara anggota PBB, termasuk tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat), sementara dua anggota lainnya, yaitu Tiongkok dan Rusia, tidak mengakui Kosovo. Pada tanggal 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional, organ peradilan utama dari PBB, mengeluarkan opini nasihat, yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak mencederai hukum internasional.