Partai Buruh Korea

| Partai Buruh Korea 조선로동당 |
| --- | --- |

Singkatan: PBK/WPK
Sekretaris Jenderal: Kim Jong-un
Presidium Politburo:  Kim Jong-un  Choe Ryong-hae  Kim Tok-hun  Ri Pyong-chol  Jo Yong-won 
Dibentuk: 24 Juni 1949; 75 tahun lalu (1949-06-24)
Digabungkan dari:  Partai Buruh Korea Utara  Partai Buruh Korea Selatan 
Kantor pusat: Pyongyang, Korea Utara
Surat kabar: Rodong Sinmun
Sayap pemuda: Liga Pemuda Sosialis Patriotik
Pergerakan Perintis: Persatuan Belia Korea
Sayap Bersenjata: Tentara Rakyat Korea
Sayap Paramiliter: Garda Merah Petani dan Buruh
Organ tertinggi: Komite Sentral Partai Buruh Korea
Keanggotaan (2021 (perkiraan)):  6,500,000
Ideologi:  Komunisme  Kimilsungisme–Kimjongilisme Juche  Songun 
Posisi politik: kiri-jauh
Afiliasi nasional: Front Demokratik Untuk Reunifikasi Korea
Afiliasi internasional: Pertemuan Partai Komunis dan Buruh Internasional
Warna:   Red
Himne: "Hidup Partai Buruh Korea!" (조선로동당 만세) "Wahai sang panji partai kita, Berkibarlah!" (높이 날려라, 우리의 당기)
Status: Berkuasa di Utara dalam sistem Satu-Partai; Ditetapkan sebagai organisasi kriminal di Selatan dibawah Undang-Undang Keamanan Nasional.
Majelis Tertinggi Rakyat: 607 / 687
Bendera

Situs web
Rodong Sinmun, Surat Kabar Harian Resmi Komite Sentral Partai Buruh Korea
Politik Korea Utara Pemilihan umum
Partai Buruh Korea (PBK) adalah partai pendiri dan satu-satunya partai yang berkuasa di Republik Demokratik Rakyat Korea, atau sering dikenal sebagai Korea Utara. PBK merupakan partai terbesar yang diwakili dalam Majelis Rakyat Tertinggi dan ber-operasi berdampingan secara de-jure dengan dua partai resmi lainnya yang membentuk Front Demokratik untuk Reunifikasi Korea. Namun, partai-partai kecil ini sepenuhnya secara de-facto berada di bawah naungan PBK, dan harus menerima "peranan utama" PBK sebagai persyaratan keberadaan mereka. Didirikan pada tahun 1949 dari penggabungan Partai Buruh Korea Utara dan Partai Buruh Korea Selatan, PBK adalah partai aktif tertua di Korea dan juga mengendalikan Tentara Rakyat Korea.
Di Korea Selatan, PBK dilarang dan ditetapkan sebagai organisasi kriminal di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional. selain itu, PBK juga di-sanksi oleh Australia, Uni Eropa, PBB, dan Amerika Serikat.
PBK diatur menurut Sistem Ideologi Monolitik dan sistem Pemimpin Tunggal, sebuah sistem dan teori yang disusun oleh Kim Yong-ju dan Kim Jong-il. Badan tertinggi PBK secara formal adalah Kongres. akan tetapi, dalam praktiknya Kongres jarang terjadi. Antara tahun 1980 dan 2016, tidak ada kongres yang diadakan. Meskipun PBK secara organisasi mirip dengan partai komunis, dalam praktiknya PBK jauh lebih sedikit dilembagakan dan politik informal memainkan peran yang lebih besar dari semestinya. Lembaga-lembaga seperti Komite Sentral, Sekretariat, Komisi Militer Pusat (CMC), Politbiro dan Presidium Politbiro memiliki kekuasaan yang jauh lebih kecil daripada yang secara formal diberikan kepada mereka oleh peraturan partai, yang tidak lebih dari sekadar dokumen pada namanya saja. Kim Jong-un adalah pemimpin PBK saat ini, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBK dan Ketua Komisi Militer Pusat.
PBK berkomitmen pada Juche, sebuah ideologi yang mempromosikan kemerdekaan dan pembangunan nasional Korea melalui upaya massa rakyat. Meskipun Juche awalnya disajikan sebagai interpretasi lokal dari Marxisme-Leninisme, PBK sekarang menegaskan Juche sebagai filosofi yang berdiri sendiri. Ia mengakui garis keturunan Kim yang berkuasa sebagai sumber utama pemikiran politik.  Konferensi ke-4 (diselenggarakan pada 2012) mengubah aturan partai untuk menyatakan bahwa Kimilsungisme–Kimjongilisme adalah "satu-satunya ide pemandu partai". Di bawah Kim Jong-il, yang memerintah sebagai ketua Komisi Pertahanan Nasional, komunisme terus dihapus dari dokumen partai dan negara demi Songun, atau politik yang mengutamakan militerisme. Militer, bukan kelas pekerja, didirikan sebagai basis kekuatan politik. akan tetapi penerusnya, Kim Jong-un telah mengubah posisi ini. Meskipun partai tetap berkomitmen untuk pertahanan nasional, ia telah menggantikan Songun dengan "politik yang mengutamakan rakyat" sebagai metode politiknya dan menegaskan kembali komitmennya terhadap komunisme.