stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Traktat
Penafsiran > Metode lain

Aturan penafsiran dalam Konvensi Wina 1969 bukanlah satu-satunya aturan yang dapat dipakai. Di luar itu terdapat berbagai macam asas, misalnya asas in dubio mitius atau asas penafsiran yang terbatas. Berdasarkan asas ini, jika isi suatu perjanjian menuai keraguan, tafsir yang sebaiknya dipilih adalah tafsir yang membebankan lebih sedikit kewajiban kepada negara. Asas ini diterapkan oleh Mahkamah Tetap Internasional dalam perkara Wimbledon dan Free Zone. Contoh lain adalah aturan efektivitas yang menyatakan bahwa isi perjanjian perlu ditafsirkan sedemikian rupa agar setiap bagian dari isinya memiliki makna. Asas ini diterapkan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara CERD (Georgia v. Russia), serta oleh Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia dalam perkara US–Gasoline.
Penafsiran > Pendekatan statis dan dinamis

Dari segi cakupan waktu, terdapat dua macam pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya pencarian makna suatu perjanjian, yaitu pendekatan statis dan dinamis. Pendekatan statis (juga disebut principle of contemporaneity) menegaskan bahwa isi perjanjian sepatutnya ditafsirkan sesuai dengan makna yang terkandung pada masa ketika perjanjian tersebut dirumuskan. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam beberapa perkara, misalnya Dispute Regarding Navigational and Related Rights. Di sisi lain, pendekatan dinamis (juga disebut "penafsiran evolutif" atau "evolusioner") mengacu kepada makna pada masa ketika penafsiran tersebut dilakukan. Di balik pendekatan ini terdapat keyakinan bahwa makna dari suatu perjanjian akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara Aegean Sea Continental Shelf dan dalam opini nasihat Namibia, serta oleh Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia dalam perkara US–Shrimp dan China–Publications and Audiovisual Products. Di tingkat regional, pengadilan yang mengamalkan pendekatan dinamis dalam putusan-putusannya adalah Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Mereka menganggap Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia sebagai suatu "instrumen hidup", sehingga mereka menafsirkan isinya sesuai dengan zaman.
Amendemen

Amendemen untuk perjanjian bilateral biasanya dapat dirundingkan oleh kedua negara yang terikat dengan perjanjian tersebut. Namun, amendemen untuk perjanjian multilateral lebih sulit untuk dilakukan akibat banyaknya negara yang terlibat, padahal perjanjian multilateral bisa bertahan untuk waktu yang lama dan acap kali perlu diamendemen untuk menyesuaikan dengan perubahan terkini. Sebelum meletusnya Perang Dunia II, amendemen perjanjian biasanya perlu disetujui oleh semua pihak yang terlibat, dan jarang perjanjian multilateral yang punya prosedur amendemen. Akibat sulitnya memperoleh persetujuan dari semua pihak, mulai muncul kebiasaan baru, yaitu memberlakukan amendemen hanya untuk negara yang mau terikat dengannya. Sebagai contoh, Konvensi Warsawa 1929 (mengenai pengangkutan udara) diamendemen oleh Protokol tahun 1955 dan 1971 dan kemudian oleh empat Protokol Tambahan pada tahun 1975. Masing-masing protokol hanya berlaku untuk negara yang menyatakan kesediaannya untuk terikat.
Dalam proses perumusan Konvensi Wina 1969, Komisi Hukum Internasional menyadari masalah ini, sehingga Pasal 39 Konvensi Wina 1969 hanya menjabarkan aturan dasar yang berlaku. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat diamendemen lewat kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Pada praktiknya, terdapat berbagai macam cara untuk mengamendemen perjanjian multilateral (tergantung ketentuan dari perjanjian tersebut). Salah satunya adalah melalui mekanisme amendemen yang mengikat secara hukum di dalam suatu perjanjian. Misalnya, Pasal 108 Piagam PBB mengatur bahwa amendemen akan mulai berlaku untuk semua anggota jika amendemen tersebut ditetapkan oleh dua per tiga anggota Majelis Umum dan diratifikasi oleh dua per tiga anggota PBB, termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan. Cara lain yang lebih cepat bisa dilihat dalam Pasal 21(3) Customs Treatment of Pool Containers Convention 1994 yang menyatakan bahwa amendemen yang disarankan oleh Komite Konvensi tersebut akan berlaku untuk semua negara anggota dalam waktu tiga bulan setelah habisnya tenggat waktu selama delapan belas bulan apabila tidak ada anggota yang menolak selama tenggat waktu tersebut.
Suksesi perjanjian

Artikel utama: Suksesi negara
Ketika suatu negara baru terbentuk setelah memisahkan diri dari negara lain atau sebagai pengganti dari suatu negara yang telah dibubarkan, muncul pertanyaan apakah perjanjian-perjanjian yang pernah diratifikasi oleh negara pendahulu juga mengikat negara yang baru terbentuk tersebut. Hal ini tidak diatur dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi yang berisi tentang pewarisan perjanjian adalah Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional tahun 1978, tetapi perjanjian ini baru mulai berlaku pada tahun 1996 dan jumlah negara yang meratifikasinya tidaklah banyak; pada akhir tahun 2006, jumlah negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut hanya 21. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara menganggap perjanjian ini tidak relevan untuk mereka, terutama karena era dekolonisasi sudah berakhir. Walaupun begitu, dalam sejarah, terdapat beberapa contoh suksesi perjanjian oleh negara pewaris, seperti pembubaran Uni Soviet dan pewarisan perjanjian-perjanjiannya oleh Federasi Rusia. Sementara itu, negara-negara yang memisahkan diri dari negara lain (terutama dalam konteks dekolonisasi) sering kali mengikuti asas tabula rasa yang berarti bahwa negara tersebut harus meratifikasi kembali perjanjian-perjanjian yang ingin diikutinya.
Menurut pakar hukum internasional Anthony Aust, terdapat beberapa kebiasaan internasional yang terkait dengan suksesi perjanjian. Pada dasarnya negara baru tidak langsung mewarisi perjanjian yang subjeknya berkaitan dengan hubungan politik negara pendahulu dengan negara lain, contohnya adalah perjanjian persekutuan. Negara yang baru terbentuk akan mewarisi perjanjian yang berkaitan dengan status wilayah atau navigasi sungai, contohnya adalah negara-negara bekas Yugoslavia yang mewarisi keterlibatan Yugoslavia dalam Perjanjian Negara Austria tahun 1955. Jika suatu negara menjadi bagian dari negara lain (seperti Jerman Timur yang bersatu dengan Jerman Barat pada tahun 1990), perjanjian yang sebelumnya diikuti oleh negara yang bergabung tidak akan diwarisi oleh negara yang menerima penggabungan tersebut, kecuali jika peristiwa yang terjadi adalah penyatuan yang sesungguhnya di antara dua negara (seperti penyatuan Republik Yaman dengan Republik Demokratik Rakyat Yaman pada tahun 1990). Negara baru biasanya tidak langsung mewarisi perjanjian multilateral dan mereka bebas untuk memilih apakah akan mewarisinya atau tidak.
Ketidakabsahan

Perjanjian internasional juga dapat dianggap tidak absah akibat hal-hal tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 46–53 dan 64 Konvensi Wina 1969, walaupun pada praktiknya pasal-pasal ini sangat jarang dipakai oleh negara-negara untuk menyatakan batal suatu perjanjian. Pasal 46 Konvensi Wina 1969 berisi tentang pelanggaran hukum nasional mengenai wewenang untuk menyimpulkan perjanjian (ultra vires). Pelanggaran semacam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan suatu perjanjian tidak absah kecuali jika pelanggaran tersebut nyata dan berkaitan dengan aturan hukum nasional yang penting dan mendasar. Contohnya adalah ketika suatu wilayah seberang laut membuat perjanjian dengan negara lain tanpa seizin pemerintah pusat. Sementara itu, Pasal 47 Konvensi Wina 1969 membahas utusan negara yang lalai dalam mematuhi batasan-batasan terhadap wewenangnya untuk mengikatkan negara pada perjanjian. Kelalaian ini juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menyatakan suatu perjanjian tidak absah kecuali jika batasan tersebut sudah diberitahukan kepada negara lain yang terlibat dalam perundingan sebelum sang utusan menyatakan iktikad untuk terikat. Namun, aturan ini hanya relevan untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi karena negara masih punya kesempatan untuk membatalkan tindakan utusan yang melanggar wewenang.
Suatu perjanjian juga bisa dianggap tidak absah apabila terdapat kekeliruan di dalamnya (Pasal 48), jika suatu negara menggunakan cara curang untuk membujuk negara perunding lainnya untuk menyimpulkan perjanjian (Pasal 49), serta apabila pernyataan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian diperoleh dari korupsi dengan perwakilan negara lain (Pasal 50) atau dengan paksaan (Pasal 51). Selain itu, menurut Pasal 52 Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian juga dinyatakan batal apabila perjanjian tersebut dibuat dengan ancaman penggunaan kekuatan yang melanggar asas hukum internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 2(4) Piagam PBB.
Penyusun perjanjian internasional juga harus memastikan bahwa isi dokumennya tidak bertentangan dengan jus cogens, yaitu norma wajib yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (contohnya adalah pelarangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan). Pasal 53 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa perjanjian seperti itu dianggap batal pada saat penyimpulannya. Di samping itu, Pasal 64 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa perjanjian yang bertentangan dengan norma jus cogens yang langsung terbentuk akan langsung dianggap batal dan berakhir.
Penyimpanan, pendaftaran, dan publikasi

Perjanjian bilateral biasanya memiliki dua versi asli yang ditandatangani oleh kedua negara, dan masing-masing negara menyimpan salah satu dari kedua dokumen tersebut. Kadang-kadang ada juga perjanjian bilateral yang hanya memiliki satu versi asli, dan dalam keadaan seperti ini kedua negara akan menentukan negara mana yang akan menyimpan perjanjian ini, atau mereka juga dapat meminta agar negara ketiga atau organisasi internasional menyimpan perjanjian tersebut. Sementara itu, untuk perjanjian multilateral, biasanya satu pihak akan ditunjuk sebagai penyimpannya, baik itu salah satu negara, organisasi internasional, ataupun petugas administratif utama dari organisasi tersebut. Sebagai contoh, Piagam PBB kini disimpan di arsip pemerintah Amerika Serikat. Negara yang menjadi penyimpan diwajibkan oleh Pasal 76(2) Konvensi Wina 1969 untuk bertindak secara imparsial dan membedakan antara kepentingan nasional dengan peranannya sebagai penyimpan. Fungsi-fungsi utama dari penyimpan dijabarkan dalam Pasal 77(1) Konvensi Wina 1969, contohnya adalah mempersiapkan salinan naskah asli yang tersertifikasi, menerima penandatanganan suatu perjanjian, memeriksa apakah penandatanganan dokumen sudah sesuai dengan prosedur, serta mendaftarkan perjanjian di Sekretariat PBB.
Pasal 102(1) Piagam PBB menyatakan apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh negara anggota mulai berlaku, perjanjian tersebut harus didaftarkan kepada Sekretariat PBB sesegera mungkin dan lalu diterbitkan. Pasal 80 Konvensi Wina 1969 juga mewajibkan hal yang sama. Aturan semacam ini dimaksudkan untuk menghindari praktik perjanjian rahasia seperti pada Periode Antarperang. Setelah perjanjian didaftarkan kepada PBB, perjanjian ini akan diterbitkan di United Nations Treaty Series (UNTS). Pada akhir tahun 2006, UNTS memiliki 2.300 volume yang terdiri dari setidaknya 50.000 perjanjian yang telah didaftarkan. Negara-negara juga memiliki aturannya tersendiri terkait dengan penerbitan perjanjian, dan hal ini bergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Banyak negara yang menerbitkan perjanjian mereka dalam bentuk jurnal atau treaty series resmi.
Traktat dalam hukum nasional

Artikel utama: Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Status hukum traktat dalam hukum nasional bergantung pada hukum tata negara masing-masing. Secara umum terdapat dua pendekatan yang sering diterapkan, yaitu monisme dan dualisme. Monisme mengasumsikan bahwa hukum internasional dan nasional merupakan bagian dari satu tatanan hukum yang sama. Oleh sebab itu, suatu perjanjian dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu diperundangkan terlebih dahulu. Di negara yang menganut paham monisme, biasanya perjanjian perlu disetujui oleh parlemen. Setelah disetujui, isi perjanjian tersebut dianggap sebagai hukum yang berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang nasional. Contoh negara dengan pendekatan monisme adalah Prancis dan Belanda. Sementara itu, pendekatan dualisme menganggap bahwa hukum nasional dan internasional merupakan dua tatanan hukum yang terpisah. Maka dari itu, negara yang menganut paham dualisme tidak memberikan status khusus kepada traktat. Aturan-aturan di dalam traktat hanya dapat dianggap sebagai hukum nasional apabila isi traktat tersebut sudah diperundangkan terlebih dahulu. Contohnya adalah Britania Raya; setelah negara tersebut meratifikasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, konvensi tersebut baru dianggap memiliki kekuatan hukum di dalam hukum nasional sesudah Parlemen Britania Raya mengesahkan Human Rights Act 1998.
Keterangan

↑  Jarang perjanjian yang diberi nama seperti ini, dan umumnya istilah ini digunakan untuk perjanjian sementara. Lihat Aust 2007, hlm. 31
↑  Untuk kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum, terdapat berbagai macam istilah yang digunakan, seperti "soft law", "perjanjian de facto", "komitmen politik", atau "kesepahaman informal". Lihat Schmalenbach 2012, hlm. 43 dan Aust 2007, hlm. 21
↑  Dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia, "perjanjian plurilateral" adalah perjanjian yang hanya mengikat anggota-anggota yang memutuskan untuk ikut dengan perjanjian tersebut. Perjanjian ini terkandung dalam Lampiran 4 Persetujuan Marrakesh atau "Perjanjian WTO", dan di dalamnya terdapat dua perjanjian, yaitu Perjanjian tentang Perdagangan Pesawat Sipil dan Perjanjian tentang Pengadaan Pemerintah. Lihat Van den Bossche & Zdouc 2017, hlm. 53 dan Schmalenbach 2012, hlm. 34
↑  Final Act adalah dokumen resmi yang mencatat hasil dari suatu konferensi internasional. Lihat Aust 2007, hlm. lvi
↑  Sebagai contoh, dalam perkara US-Shrimp, istilah "sumber daya alam" (natural resources) dianggap memiliki cakupan yang umum dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, Badan Banding berpendapat bahwa istilah tersebut dapat juga mencakup sumber daya hidup seperti hewan. Lihat Marceau 2018, hlm. 804-809
Daftar pustaka > Buku

Aust, Anthony (2010), Handbook of International Law (edisi ke-2), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9781139485784
Aust, Anthony (2007), Modern Treaty Law and Practice (edisi ke-2), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9781139467841
De Schutter, Olivier (2010), International Human Rights Law, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9780511779312
Klabbers, Jan (1996), The Concept of Treaty in International Law, Den Haag, London, Boston: Kluwer Law International, ISBN 9789041102447
Pratomo, Eddy (2016), Hukum Perjanjian International, Jakarta: Elex Media Komputindo, ISBN 9786020295442
Shaw, Malcolm (2017), International Law (edisi ke-8), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9781107188471
Van den Bossche, Peter; Zdouc, Werner (2017), The Law and Policy of the World Trade Organization (edisi ke-4), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9781316662496
Daftar pustaka > Bab buku

Dörr, Oliver (2012a), "Introduction: On the Role of Treaties in the Development of International Law",  dalam Dörr, Oliver; Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (edisi ke-2), Heidelberg , New York: Springer, ISBN 9783662551608
Dörr, Oliver (2012b), "Section 3: Application of Treaties",  dalam Dörr, Oliver; Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (edisi ke-2), Heidelberg , New York: Springer, ISBN 9783662551608
Gautier, Philippe (2011), "Article 2 Convention of 1986",  dalam Corten, Olivier; Klein, Pierre, The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199546640
Hoffmeister, Frank (2012), "Article 10: Authentication of the Text",  dalam Dörr, Oliver; Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (edisi ke-2), Heidelberg , New York: Springer, ISBN 9783662551608
Schmalenbach, Kirsten (2012), "Article 2: Use of Terms",  dalam Dörr, Oliver; Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (edisi ke-2), Heidelberg , New York: Springer, ISBN 9783662551608
Szurek, Sandra (2011), "Article 11 Convention of 1969",  dalam Corten, Olivier; Klein, Pierre, The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199546640
Walter, Christian (2012), "Article 22: Withdrawal of Reservations and of Objections to Reservations",  dalam Dörr, Oliver; Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (edisi ke-2), Heidelberg , New York: Springer, ISBN 9783662551608
Daftar pustaka > Jurnal

Beaulac, Stéphane (2004), "The Westphalian Model in Defining International Law: Challenging the Myth", Australian Journal of Legal History, 8: 181
Brölmann, Catherine (2005), "Law-Making Treaties: Form and Function in International Law", Nordic Journal of International Law, 74: 383
Gaja, Giorgio (1988), "A 'New' Vienna Convention on Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations: A Critical Commentary", British Yearbook of International Law, 58 (1): 253
Marceau, Gabrielle (2018), "Evolutive Interpretation by the WTO Adjudicator", Journal of International Economic Law, 21 (4): 791
Mbengue, Makane Moïse (2016), "Rules of Interpretation (Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties)", ICSID Review, 31 (2): 388
Moloney, Roslyn (2004), "Incompatible Reservations to Human Rights Treaties: Severability and the Problem of State Consent", Melbourne Journal of International Law, 5 (1): 155
Will, Martin (2015), "Völkerrecht und nationales Recht: Dogmatische Grundlagen und konkrete Ausgestaltung am Beispiel der deutschen Verfassungsordnung", Juristische Ausbildung, 11: 1164
Yusuf, Abdulqawi A.; Peat, Daniel (2017), "A Contrario Interpretation in the Jurisprudence of the International Court of Justice", Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law, 3: 1
Daftar pustaka > Sumber daring

"1. Vienna Convention on the Law of Treaties", United Nations Treaty Collection, diakses tanggal 13 September 2019
Zimmermann, Andreas (2006), "State Succession in Treaties", Max Planck Encyclopedia of Public International Law, diakses tanggal 13 September 2019
Perjanjian Kadesh dalam bahasa Het. Lauh ini disimpan di Museum Arkeologi Istanbul, Turki.
Perdana Menteri Shigeru Yoshida dan anggota delegasi Jepang ketika menandatangani Perjanjian San Francisco.
Penandatanganan Persetujuan Marrakesh (sebuah perjanjian multilateral) pada tanggal 15 April 1994. Persetujuan ini juga merupakan sebuah perjanjian konstituen yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia.
Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat pada saat upacara penandatanganan Persetujuan Oslo tanggal 13 September 1993.
Duta Besar Estonia untuk Prancis, Sven Jürgenson, menyerahkan perjanjian aksesi Estonia kepada Kementerian Luar Negeri Prancis untuk disimpan, 9 November 2010. Dengan perjanjian aksesi ini, Estonia secara resmi bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Naskah asli Konvensi Jenewa Pertama dari tahun 1864.
John Wycliffe

| John Wycliffe |
| --- | --- |
Lukisan karya Thomas Kirkby, ca 1828
Lahir: ca 1328 Hipswell, Yorkshire, Kerajaan Inggris
Meninggal: 31 Desember 1384(1384-12-31) (umur 55–56) Lutterworth, Leicestershire, Inggris
Almamater: Merton College, Oxford
Karya terkenal: Alkitab Wycliffe

Era: Filsafat Abad Pertengahan
Kawasan: Filsafat Barat
Aliran: Skolastisisme
Minat utama: Teologi
 Dipengaruhi Roger Bacon William dari Ockham Agustinus dari Hippo Robert Grosseteste Thomas Bradwardine Richard Fitzralph 
 Memengaruhi Jan Hus Martin Luther Henry VIII John Calvin Ulrich Zwingli William Tyndale 
 
John Wycliffe (/ˈwɪklɪf/; juga dieja Wyclif, Wickliffe, dan beberapa varian lain; ca 1328 – 31 Desember 1384) adalah seorang filsuf skolastik asal Inggris, yang juga adalah reformator Kristen, imam Katolik, dan profesor teologi di Universitas Oxford. Wycliffe secara tradisional diyakini telah mendukung atau membuat terjemahan bahasa vernakular dari Alkitab Vulgata (ke dalam Bahasa Inggris Pertengahan), meskipun kesarjanaan yang lebih baru telah meminimalkan sejauh mana dukungan atau keterlibatannya karena kurangnya bukti kontemporer yang menunjukkan hal itu secara langsung.:7–8
Ia menjadi seorang disiden yang berpengaruh dalam kalangan imam Katolik selama abad ke-14 dan sering dianggap sebagai pendahulu penting bagi Protestanisme.  Teorinya tentang “kekuasaan” menyatakan bahwa manusia dalam dosa berat tidak berhak untuk menjalankan kewenangan di dalam gereja atau negara, atau untuk memiliki harta benda. Wycliffe bersikeras bahwa seluruh kaum klerus harus miskin secara radikal.
Wycliffe telah digambarkan sebagai “bintang malam” dari skolastisisme dan sebagai bintang fajar atau stella matutina dari Reformasi Inggris.
Riwayat hidup > Masa muda

John Wycliffe dilahirkan di desa yang sekarang bernama Hipswell di daerah North Riding, Yorkshire, Inggris. Tahun lahirnya secara umum dianggap 1324, tetapi "Hudson dan Kenny state" hanya mencatat "ia dianggap lahir di tengah-tengah tahun 1320-an." Keluarganya sudah lama tinggal di Yorkshire, dan karena besar jumlahnya, menempati wilayah yang luas dengan pusat sekitar Wycliffe (atau Wycliffe-on-Tees), County Durham, sekitar 10 mil (16 km) di sebelah utara Hipswell.
Wycliffe menerima pendidikan dasarnya di dekat rumahnya. Tidak diketahui pasti kapan ia tiba di Universitas Oxford; yang jelas ia sudah ada di sana sekitar tahun 1345. Ia dipengaruhi oleh Roger Bacon, Robert Grosseteste, Thomas Bradwardine, William of Ockham (William of Occam), dan Richard FitzRalph. Wycliffe banyak berhutang budi kepada karya dan pemikiran William of Occam. Ia menunjukkan minat terhadap ilmu alam dan matematika, tetapi memusatkan diri belajar teologi, ilmu hukum gereja (Canon law/ecclesiastical law), dan filosofi. Lawan-lawannya mengakui ketajaman dialektiknya dan tulisan-tulisannya membuktikan bahwa ia mempunyai dasar kuat dalam hukum Romawi dan Inggris, serta sejarah Inggris.
Dalam masa ini terjadi konflik antara perkumpulan mahasiswa bagian utara (Boreales) dan selatan (Australes) di Oxford. Wycliffe termasuk golongan Boreales, yang bertendensi anticurial (tidak diatur oleh Paus), sedangkan yang lain curial. Pada masa itu juga terjadi pemisahan tajam antara Nominalisme dan Realisme. Wycliffe menguasai sebagian besar teknik yang ada.
Wycliffe kemudian menjadi kecewa terhadap teologi akademik pada zamannya, serta keadaan gereja terutama pemimpin-pemimpinnya. Hal ini semakin kuat dalam hidupnya, sehingga pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia lebih gigih mengemukakan bahwa Alkitab merupakan otoritas utama dalam Kekristenan, bahwa kekuasaan Paus tidak mempunyai dasar sejarah, bahwa kehidupan biara itu telah menjadi rusak tanpa harapan untuk pulih, dan bahwa kebobrokan moral para pendeta menodai jabatan dan sakramen yang mereka lakukan.
Riwayat hidup > Kehidupan akademis

Wycliffe memulai kehidupan akademisnya di universitas Oxford. Ia belajar di sana lalu berhasil menjadi pemimpin Balliol College. Wycliffe kemudian melanjutkan studinya, dengan menerima tawaran bekerja sebagai rohaniawan, tetapi ia sering tidak menjalankan tugasnya. Dengan cara inilah ia dapat melanjutkan karier akademisnya di Oxford sampai 1371.
Saat Wycliffe menjadi teolog dan filsuf Oxford yang terkemuka, Ia mulai mengembangkan doktrin-doktrin radikal mengenai pemerintahan gereja pada saat itu dengan menyatakan bahwa "..hanya mereka yang saleh yang berhak memerintah, pemimpin yang murtad tidak mempunyai kuasa yang sah, sebab aturan-aturan kebiaraan seharusnya mewajibkan mereka untuk miskin, sehingga semua kekayaan mereka sebelumnya tidak lagi menjadi milik mereka..