Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Negosiasi Awal

Pada tahun 2005, dibentuk Kelompok Visi dalam Kemitraan Ekonomi ASEAN-Uni Eropa. Kelompok ini memiliki misi untuk mengkaji kelayakan dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa. Hasil kajiannya kemudian memberikan rekomendasi untuk dimulainya negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah catatan. Catatan yang menjadi sorotan adalah perlunya perlakuan spesial dan berbeda terhadap tiga negara anggota ASEAN yakni Kamboja, Laos dan Myanmar.
Kelompok Visi tersebut juga melakukan penelitan tentang dampak perjanjian perdagangan bebas di masa depan. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa penerapan tarif perdagangan tradisional bukan merupakan hambatan terbesar dari perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa. Justru, penerapan hambatan non-tarif yang menjadi halangan utama dalam perdagangan keda pihak. Negara anggota ASEAN menganggap regulasi Uni Eropa mengenai aturan keselamatan, kesehatan dan kelingkungan terlalu memberatkan. Standar dari Uni Europa tersebut dinilai sulit dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Hal ini ditambah juga dengan pembatasan kuota dari komoditas ekspor agrikultural ASEAN ke Uni Eropa. Di sisi lain, Uni Eropa mengeluhkan adanya pembatasan akses terhadap bidang jasa yang menghambat perdagangan jasa dengan negara-negara ASEAN.
Pada tahun 2006, Komisi Uni Eropa mengeluarkan strategi perdagangan baru Uni Eropa yang diberi judul Global Europe: Competing in the World. Strategi perdagangan tersebut menyatakan komitmen Uni Eropa untuk mengedepankan sistem perdagangan multilateral melalui perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Dokumen tersebut juga memuat daftar mitra yang masuk ke dalam kriteria perdagangan multilateral Uni Europa yakni ASEAN, Korea Selatan dan Mercosur.
Pada tahun 2007, Komite Bersama yang berisikan para pejabat senior untuk bekerja dalam membuat modalitas, program kerja dan jangka waktu negosiasi FTA. Komiter Bersama ini dibentuk dari kesepakatan yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama Menteri Ekonomi ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa dalam Peluncuran Negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa tanggal 4 Mei 2007 di Brunei Darussalam. Kesepakatan ini juga menjadi penanda dimulainya proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Uni Eropa. Komite Bersama sendiri telah melakukan tujuh kali pertemuan untuk menghasilkan rincian dari negosiasi. Mereka juga membagi kelompok ahli ke dalam enam kelompok isu yakni perdagangan jasa/investasi, aturan asal, perhitungan sanitary dan phytosanitary, hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade-TBT) fasilitas bea cukai dan perdagangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Sejak Pertemuan Menteri ASEAN-Uni Eropa Ke-17 tanggal 5-9 Maret 2009 di Kuala Lumpur, pertemuan Komite Bersama ASEAN-EU FTA yang sudah dilaksanakan sebanyak enam kali dihentikan karena sejumlah alasan. Alasan tersebut antara lain adanya perbedaan tingkat eknomi dan pengalama negosiasi FTA serta isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar. Pada bulan yang sama, akhirnya pada Pertemuan Komite Bersama Ketujuh di Phnom Penh, Kamboja, kedua pihak menyetujui untuk melakukan penundaan terhadap negosiasi regional.