stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pemerintah Aceh
Ekonomi dan keuangan > Keuangan Aceh

Pendapatan Daerah bersumber dari:
Pendapatan Asli Daerah;
Dana Perimbangan;
Dana Otonomi Khusus; dan
lain-lain pendapatan yang sah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota terdiri atas:
pajak daerah;
retribusi daerah;
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/ Kota;
zakat; dan
lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah.
Dana perimbangan terdiri atas:
bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen);
bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen);
bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen).
bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen);
bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan
bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen).
tambahan dana bagi hasil bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
tambahan dana bagi hasil bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).
Pemerintah Aceh berwenang mengelola tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas yang merupakan pendapatan dalam APBA. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ekonomi dan keuangan > Keuangan Aceh > Dana otsus

Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh. Penggunaan Dana Otonomi Khusus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur dalam Qanun Aceh. Dana otonomi khusus untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.
Ekonomi dan keuangan > Keuangan Aceh > Keuangan syariah

Zakat, harta 'wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun. Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
Ekonomi dan keuangan > Keuangan Aceh > Kewenangan eksklusif

Pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam penyaluran kredit di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga tertentu setelah mendapatkan kesepakatan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank terkait. Pemerintah Aceh dapat menanggung beban bunga akibat tingkat suku bunga untuk program pembangunan tertentu yang telah disepakati dengan DPRA. Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan dan kominfo

Perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: antara lain nilai-nilai Islam. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh. Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.
Pemerintah Aceh memiliki wewenang dalam pemberian izin dalam urusan bidang pos dan bidang telekomunikasi. Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam. Untuk itu Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.
Pertanahan dan lingkungan hidup

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, harta agama, dan keperluan suci lainnya. Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi. Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
Kependudukan dan ketenagakerjaan

Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengakui, menghormati, dan melindungi keanekaragaman etnik di Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan pelindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Ketentuan tata cara pembentukan dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh diatur dengan Qanun. Ketentuan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara pelindungan diatur dalam Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan dan kebudayaan

Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tersebut diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa. Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pemerintah Pusat, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang professional dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang tata cara pembentukan, susunan dan fungsinya diatur dalam Qanun Aceh.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. Pemerintah dan Pemerintah Aceh memelihara dan mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dengan Qanun Aceh.
Sosial dan kesehatan

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun panti sosial bagi penyandang masalah sosial dengan memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungan.
Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.
HAM dan Rekonsiliasi

Setiap penduduk berhak: antara lain atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam; Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah UU 11/2006 diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh yang putusannya memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.
Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
Lain-lain

Nama Aceh sebagai Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh. Sebelum hal tersebut dilaksanakan, Provinsi Aceh tetap digunakan sebagai nama Provinsi.
Dalam hal adanya rencana perubahan UU 11/2006 dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.
Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan Qanun Aceh. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.
Perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Perjanjian bagi hasil dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
Pranala luar

(Indonesia) Situs resmi Pemerintah Aceh
| l b Provinsi di Indonesia |
| --- | --- | --- |
 Ibu kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
| Sumatra |  Aceh  Bengkulu  Jambi  Kepulauan Riau  Kepulauan Bangka Belitung  Lampung  Riau  Sumatera Barat  Sumatera Selatan  Sumatera Utara  |  |
| Jawa |  Banten  Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Jawa Barat  Jawa Tengah  Jawa Timur  Daerah Istimewa Yogyakarta  |  |
| Nusa Tenggara |  Bali  Nusa Tenggara Barat  Nusa Tenggara Timur  |  |
| Kalimantan |  Kalimantan Barat  Kalimantan Selatan  Kalimantan Tengah  Kalimantan Timur  Kalimantan Utara  |  |
| Sulawesi |  Gorontalo  Sulawesi Barat  Sulawesi Selatan  Sulawesi Tengah  Sulawesi Tenggara  Sulawesi Utara  |  |
| Maluku |  Maluku  Maluku Utara  |  |
| Papua |  Papua  Papua Barat  Papua Barat Daya  Papua Pegunungan  Papua Selatan  Papua Tengah  |  |
 Artikel terkait Sejarah Lambang Kode ISO Daerah khusus dan daerah istimewa Gubernur dan wakil gubernur Pemekaran (rencana) Lihat pula Daftar provinsi menurut: PDRB  PDRB per kapita  IPM  Titik tertinggi Daftar kabupaten dan kota Daftar kecamatan dan kelurahan/desa 
Gedung Mahkamah Syar'iyyah Aceh
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API Yogyakarta

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API Yogyakarta adalah salah satu sekolah tinggi atau kampus di DI Yogyakarta. Saat ini terakreditasi Baik Sekali pada tahun 2024 dari Lamemba. Biasa Disebut STIE API atau STIE Pariwisata API atau STIE "Pariwisata API" atau STIEPARAPI
Sejarah

STIE Pariwisata API berdiri pada tahun 2000 berdasarkan SK Mendiknas No. 61/D/0/2000, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  Pariwisata API menawarkan program studi manajemen pariwisata dengan jenjang pendidikan Strata 1, yang merupakan sebuah prodi bidang pariwisata yang pertama di Yogyakarta. Perguruan Tinggi ini bertujuan memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan tenaga ahli manajemen di bidang pariwisata. Dalam rangka otonomi daerah dan dalam upaya mewujudkan daerah tujuan wisata, maka sudah saatnya tenaga ahli pariwisata dibekali konsep manajerial yang mampu merencanakan dan mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu kehadiran Kampus STIE Pariwisata API sangat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan dan manajemen bisnis dan pariwisata.
Keunggulan dan Layanan

Stieparapi dikenal sebagai kampus bisnis yang fokus kepada manajerial bisnis yang terkait tourism industries. Banyak aktifitas ekonomi yang saat ini terkait dengan bisnis pariwisata misalnya destinasi wisata, kuliner, akomodasi, aneka ekonomi kreatif, Internet of Thing (IOT), aplikasi, dan sebagainya.
Kampus STIE Pariwisata API juga terkenal dengan luaran risetnya yang banyak diakui oleh jurnal-jurnal bereputasi (Sinta dan Scopus). Dosen-dosen kampus STIEPARAPI juga banyak dipercaya berbagai lembaga dalam maupun luar negeri untuk membantu riset ataupun diseminasi ilmu pengetahuan khususnya di bidang sustainable tourism management industries.
Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, kampus Stieparapi juga aktif berkolaborasi dan mendampingi desa-desa mempersiapkan menjadi desa wisata atau pendampingan pemberdayaan ekonomi dan UMKM.
Kampus Stieparapi juga mengelola jurnal-jurnal ilmiah yaitu Journal of Tourism & Economic dan jurnal ABDIMAS: Journal Of Tourism & Community Service
Alamat

Jl. Glendongan TB XV Jl. Tambak Bayan No.15B, Tambak Bayan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Izin

Nomor SK Pendirian : 61/D0/2000
Tanggal SK : 08 Mei 2000
Program Pendidikan

S-1 Manajemen konsentrasi Manajemen Pariwisata
Ya Allah (album)

Ya Allah merupakan album rohani ketiga karya Sulis. Dirilis pada tahun 2007. Album ini persembahan special, karena album ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta album ini diproduseri oleh Haydar Yahya & Omer Asir. Album ini juga menggandeng penata musik kenamaan yakni Dwiki Dharmawan, Anwar Fauzi & Alwi Husein serta tambahan musisi Biola oleh Hendri Lamiri disetiap beberapa lagu pilihan.
Pada album ini, Sulis tidak hanya merangkum lagu-lagu yang dipersembahkan sang pencipta, tetapi dalam beberapa lagu ada lirik sosial yang benar-benar menggugah keimanan, terdapat lagu lawas yang dipopulerkan Black Brothers yang berjudul 'Kiamat'.
Di album ini juga memuat lagu yang pernah dilantunkan sebagai theme song sejumlah sinetron religius di layar kaca Indosiar pada tahun 2006 - 2007, antara lain Misteri Ilahi, dan Misteri Dua Dunia. Lagu Ya Allah juga pernah menjadi theme song sinetron Cinta 2020 serta menjadi jagoan lagu utama dalam album ini. Lagu Ya Allah ini bertempo beat, sehingga terkesan megah, dengan kalimat indah Asmaul Husna itu bermakna penuh kepada Sang Khalik.
Daftar lagu

| No>  | Judul | Pencipta | Durasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Ya Allah" | Haydar Yahya | 4:41 |
| 2. | "Kiamat" | Jochie Phu | 4:42 |
| 3. | "Janjiku Yang Baru" | Haydar Yahya & Anwar Fauzi | 5:12 |
| 4. | "Do'aku" | Haydar Yahya, Anwar Fauzi/Zainul | 5:33 |
| 5. | "Shalawat Badar" | KH. Ali Mansyur | 5:40 |
| 6. | "Tobat" | Sumadi | 4:46 |
| 7. | "Misteri Ilahi" | Haydar Yahya | 4:36 |
| 8. | "Ya Nabi Salam" | Imam Abu Ja'far al Barzanji | 4:06 |
| 9. | "Misteri Dua Dunia" | Haydar Yahya | 4:27 |
| 10. | "Teman Biasa" | Haydar Yahya & Johny Sahilatua | 4:09 |
| Durasi total: | Durasi total: | Durasi total: | 47:52 |
Suwardi Ramli

| Suwardi Ramli |
| --- | --- |

 
Wakil Gubernur Lampung ke-4
Masa jabatan 1994–1998 Menjabat bersama Man Hasan (1990—95) Oemarsono (1995—98)
Presiden: Soeharto
Gubernur: Poedjono Pranyoto Oman Sachroni
Pendahulu Subki E. HarunPengganti Syamsurya Ryacudu
Bupati Lampung Tengah ke-11
Masa jabatan 1985–1995
Presiden: Soeharto
Gubernur: Yasir Hadibroto Poedjono Pranyoto
Pendahulu Subekti JayanegaraPengganti Herman Sanusi
 
Informasi pribadi
Lahir: (1940-10-07)7 Oktober 1940 Menggala, Tulang Bawang
Meninggal: 19 Januari 2013(2013-01-19) (umur 72) Jakarta
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: Golkar
Almamater: Universitas Padjadjaran (1966)


Sunting kotak info • L • B
 
Suwardi Ramli (7 Oktober 1940 – 19 Januari 2013
) adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia. Ia merupakan Wakil Gubernur Lampung periode 1994—1998. Sebelumnya Suwardi Ramli pernah menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah periode 1985—1995.
Riwayat Pekerjaan

Wakil Pengurus Mess (1966)
Dosen Fakultas Sospol Universitas Padjadjaran (1966)
PNS DPRD Kabupaten Lampung Selatan (1967)
Kabag Sekretariat Umum Kabupaten Lampung Selatan (1967)
Kabag Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan (1968)
Camat Pringsewu (1968)
Kasubdit Khusus Kabupaten Lampung Selatan (1971)
Kabag Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan (1972)
Kasubdit Pembinaan Masyarakat Ditsus Provinsi Lampung (1973)
Karo DPRD Tk. I Lampung (1974)
Pjs. Sekretaris DPRD Tk. I Lampung (1974)
Asisten II Setwilda Tk. I Lampung (1975—1977)
Anggota DPR/MPR RI (1977—1982)
Anggota DPR/MPR RI (1982—1985)
Bupati Lampung Tengah (1985—1995)
Wakil Gubernur Lampung (1994—1998)
Daftar kabupaten dan kota di Lampung berdasarkan waktu pembentukan

Lambang Provinsi Lampung
Peta lokasi Provinsi Lampung di Indonesia
Peta lokasi Kabupaten di Lampung
Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan
Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Lampung berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.
| No>  | Kode  Kemendagri | Kabupaten/kota | Undang-Undang | Tanggal pengesahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang  | Peta lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.04 | Kabupaten Lampung Barat | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 | 16 Agustus 1991 | 15 | 5/131 |  |  |
| 2 | 18.01 | Kabupaten Lampung Selatan | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 | 26 Juni 1959 | 17 | 4/256 |  |  |
| 3 | 18.02 | Kabupaten Lampung Tengah | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 | 26 Juni 1959 | 28 | 10/301 |  |  |
| 4 | 18.07 | Kabupaten Lampung Timur | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 | 20 April 1999 | 24 | -/264 |  |  |
| 5 | 18.03 | Kabupaten Lampung Utara | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 | 26 Juni 1959 | 23 | 15/232 |  |  |
| 6 | 18.11 | Kabupaten Mesuji | Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 | 26 November 2008 | 7 | -/105 |  |  |
| 7 | 18.09 | Kabupaten Pesawaran | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 | 10 Agustus 2007 | 11 | -/144 |  |  |
| 8 | 18.13 | Kabupaten Pesisir Barat | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 | 17 November 2012 | 11 | 2/116 |  |  |
| 9 | 18.10 | Kabupaten Pringsewu | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 | 26 November 2008 | 9 | 5/126 |  |  |
| 10 | 18.06 | Kabupaten Tanggamus | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 | 3 Januari 1997 | 20 | 3/299 |  |  |
| 11 | 18.05 | Kabupaten Tulang Bawang | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 | 3 Januari 1997 | 15 | 4/147 |  |  |
| 12 | 18.12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 | 26 November 2008 | 9 | 3/93 |  |  |
| 13 | 18.08 | Kabupaten Way Kanan | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 | 20 April 1999 | 14 | 6/221 |  |  |
| 14 | 18.71 | Kota Bandar Lampung | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 | 26 Juni 1959 | 20 | 126/- |  |  |
| 15 | 18.72 | Kota Metro | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 | 20 April 1999 | 5 | 22/- |  |  |