stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kitab Yehezkiel
Penempatan kitab

Kitab Yehezkiel tersusun secara baik dan teratur. Kitab Yehezkiel sangat berbeda dengan kitab-kitab kenabian yang lain, seperti Kitab Yeremia ataupun Kitab Yesaya. Kitab Yehezkiel terdiri dari 48 pasal dan terletak di antara Kitab Yeremia dan dua belas nabi kecil di dalam Alkitab Ibrani, sedangkan dalam Alkitab Septuaginta, kitab ini terletak di antara Surat Nabi Yeremia dan Kitab Daniel. Bentuk yang lebih pendek dari teks ini dapat ditemukan dalam Septuaginta, dan secara umum kitab Yehezkiel termasuk dalam kitab nabi-nabi besar. Dalam Kitab Suci Katolik modern, kitab ini berada setelah Kitab Barukh. Sementara dalam Alkitab Protestan saat ini, Kitab Yehezkiel berada sesudah Kitab Ratapan.
Kesejarahan > Politik

Kematian raja Yosia dan pemecatan raja Yoahas oleh Mesir membawa keguncangan bagi kerajaan Yehuda. Raja Yoyakim yang pro Mesir tidak disukai oleh rakyat. Apalagi pemerintahnnya dinilai tirani. Pertentangan antara Babel dan Mesir dalam memperebutkan Siria dan Filistin berakhir dengan kemenangan Babel pada tahun 605 SM.
Kemenangan ini menentukan kekuasaan Babel atas kedua daerah tersebut. Hal ini berdampak pada Yehuda yang kemudian takluk pada tiga tahun kemudian. Akan tetapi sekitar tahun 600 SM Yoyakim memberontak terhadap Babel. Hal-hal yang mendorong Yoyakim memberontak adalah kegagalan invasi ke Mesir. Yoyakim berpandangan bahwa, kegagalan Babel itu memberikan harapan untuk mendapat bantuan dari Mesir. Permintaan bantuan ini diperkuat dengan sebuah surat yang ditemukan di Saqqarah, Mesir.
Surat itu ditulis dalam bahasa Aram ditujukan kepada Firaun dengan maksud memohon bantuan untuk melawan tentara Kasdim. Untuk menghadapi pemberontakan Yoyakim tersebut, Nebudkanezar mengirimkan tentara yang terdiri dari orang Kasdim, Moab, Amon dan Edom ke medan pertempuran (2 Raja–raja 24:2). Pada tahun 598 SM tentara tersebut mengepung Yehuda. Kemungkinan pada pengepungan ini Yoyakim mati terbunuh. Setelah Yoyakim meninggal, ia diganti oleh Yoyakhin anaknya pada tahun 597 SM dan Yoyakhin kemudian takluk kepada Nebukadnezar (2 Raja–raja 24:12; 2 Tawarikh 36:10). Pada tahun itu juga Yoyakin dan kalangan atas Yehuda dibuang ke Babel, juga tua-tua, keluarga kerajaan, para imam dan arsitek. Termasuk juga Yehezkiel.
Yehuda tidak berdiri sendiri namun, masuk dalam provinsi yang lain dalam lingkungan Babel dan dipimpin oleh seorang gubernur yaitu Gedalya. Tidak berapa lama memerintah, Gedalya dibunuh oleh Ismael, yang kemudian melarikan diri ke Mesir karena tidak ada simpati dari rakyat Yehuda.
Selain bukti di atas terdapat juga beberapa bukti lain yang terdapat dalam Alkitab dan juga dalam inskripsi Mesopotamia. Baik Asyur mapun Babel menempatkan para buangan di tempat-tempat yang dihancurkan dengan maksud untuk membagun kembali tempat-tempat seperti itu. Selain itu juga para buangan ditempatkan pada wilayah-wilayah yang dikembangkan menjadi daerah pertanian. Selain itu juga ditempatkan pad pusat-pusat administrasi. Perlu kita catat bahwa kita tidak memperoleh informasi yang jelas tentang kehidupan yang pahit para buangan. Tidak ada informasi adanya penindasan selama tahun 587-536 SM. Bahkan ada keterangan bahwa mereka menikmati kebebasan untuk mengatur masyarakat mereka (Yehezkiel 33:30-33). Pemimpin orang Yehuda dipembuangan adalah keturunan Daud yang dibantu oleh tua-tua (Yehezkiel 8:1; 14:1; 20:1).
Kesejarahan > Agama

Hal yang menarik ialah walaupun merka yang ada di pembuangan berintegrasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara umum, namun mereka tetap memilihara keunikan etnik dan kebangsaan mereka. Identitas keagamaan mereka tetap dipertahankan. Karena itu misalnya upacara-upacara hari Sabat dan sunat masih mereka berlakukan (Yehezkiel 44:6 bandingkan Yesaya 56:4; 58:13). Bagi para nabi kemenangan babel atas Yehuda tidak bearti kemenangan dewa Bael, bahkan para nabi mnyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang menguasai bangsa-bangsa. Keyakinan para nabi ini bertentangan dengan sebagian umat Yehuda yang beranggapan dengan jatuhnya Yerusalem dan hancurnya bait Allah maka Allah telah dikalahkan. Itulah sebabmya banyak orang buangan yang meminta pertolongan pada dewa-dewa Babel sekaligus melakukan ibadah kepada dewa-dewa tersebut. Inilah yang dikecam Yehezkiel. Nabi berpendapat bahwa, masih ada pengharapan dan penebusan yang akan terjadi. Selain itu juga pengaruh keagamaan Babel dapat kita lihat dalam berkembangnya pemahaman tentang setan dan juga perkembangan astrologi yang turut memengaruhi agama Israel.
Kesejarahan > Sosial dan ekonomi

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa, dalam pembuangan memang umat diberikan sedikit kebebasan dalam kehidupannya. Dari beberapa penjelasan dalam catatan nabi-nabi kita melihat bahwa pemimpin umat dalam pembuangan adalah orang yang dari garis keuturunan Daud yang dibantu oleh tua-tua. Mereka juga bebas untuk memiliki harta (Yeremia 29:5). Menurut keterangan Ezra 1:6; 2:68, mereka yang berada di dalam pembuangan sempat mengirim sumbangan-sumbangan dalam jumlah yang besar ke Yerusalem. Di antara mereka ada juga yang bergabung ke dalam unit-unit militer sesuai dengan kebiasaan Asyur dan Babel.
Lihat pula

Perjanjian Lama
Nabi Yehezkiel
Origen
Batang Toru

Untuk kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, lihat Batang Toru, Tapanuli Selatan.
| Batang Toru Batangtoru, Sungai Batang Toru |
| --- | --- |
Peta OpenStreetMap Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 1°25′52″N 98°46′56″E﻿ / ﻿1.43111°N 98.78222°E﻿ / 1.43111; 98.78222 
Lokasi
Negara: Indonesia
Provinsi: Sumatera Utara
Ciri-ciri fisik

Hulu sungai: Hutasoit
 - lokasi: Kabupaten Humbang Hasundutan
 - elevasi: 1.400 m (4.600 ft)
 

Hulu ke-2: Paranginan
 - lokasi: Kabupaten Humbang Hasundutan
 - elevasi: 1.500 m (4.900 ft)
 

Hulu ke-3: Siborongborong
 - lokasi: Kabupaten Tapanuli Utara
 - elevasi: 1.400 m (4.600 ft)
 

Hulu ke-4: Sipagimbar
 - lokasi: Kabupaten Tapanuli Selatan
 - elevasi: 1.000 m (3.300 ft)
 
Muara sungai: Samudera Hindia
 - lokasi: Sawongon, Muara Upu, Kab. Tapanuli Selatan
 - koordinat: 1°17′47″N 98°50′31″E﻿ / ﻿1.2963°N 98.842°E﻿ / 1.2963; 98.842
Daerah Aliran Sungai
Sistem sungai: DAS Batangtoru
Kode DAS: DAS120417
Luas DAS: 3.300 km2 (1.300 sq mi)
Pengelola DAS: BPDAS Asahan-Barumun
Wilayah sungai: WS Sibundong - Batang Toru
Kode wilayah sungai: 01.16.B
Otoritas wilayah sungai: TK-PSDA WS Sibundong - Batang Toru
Informasi lokal
Zona waktu: WIB (UTC+7)
id (in English: Content-based image retrieval)Lokasi muara Batang Toru
Batang Toru atau Batangtoru adalah sungai di provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sekitar 256 km arah selatan kota Medan.
Hidrologi DAS

Batang Toru merupakan aliran utama pada sistem daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dengan luas mencapai 3.300 km2 (1.300 sq mi). Membentang mulai dari Sibirongbirong, Tarutung hingga Sipirok, kemudian menuju pesisir barat Sumatera di Sawongon, Muara Upu. DAS Batang Toru merupakan kelompok DAS yang bermuara ke pesisir barat Sumatera, wilayah perairan Samudera Hindia.
Di sebelah timur, DAS Batang Toru berbatasan dengan hulu DAS Barumun Bila yang mengalirkan airnya ke pesisir timur Sumatera. Kemudian dibagian tenggara, DAS Batang Gadis dan DAS Siriam, keduanya bermuara ke pesisir barat Sumatera. Di sebelah timur berbatasan dengan hulu DAS Nabirong, hulu DAS Bangop, hulu DAS Kolang dan hulu DAS Sibundong, dimana keempatnya juga bermuara ke pesisir barat Sumatera. Di sebelah utara berbatasan dengan bagian hulu DAS Asahan Toba yang mengalirkan airnya ke pesisir timur Sumatera, wilayah perairan Selat Malaka.
Dalam pengelolaan sumber daya air, DAS Batang Toru merupakan bagian dari satuan wilayah sungai (WS) Sibundong - Batang Toru beserta 15 DAS lainnya. Terkait pengelolaan daerah aliran sungai, DAS Batang Toru termasuk dalam wilayah kerja BPDAS Asahan-Barumun.
Geografi

Sungai ini mengalir di wilayah utara pulau Sumatra yang beriklim hutan hujan tropis (kode: Af menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger). Suhu rata-rata setahun sekitar 24 °C. Bulan terpanas adalah Februari, dengan suhu rata-rata 26 °C, and terdingin Mei, sekitar 22 °C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3379 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah November, dengan rata-rata 520 mm, dan yang terendah Juli, rata-rata 156 mm.
Ekologi

Sungai ini mengalir di jantung daerah habitat orangutan Tapanuli, sejenis orangutan yang diidentifikasi sebagai spesies terpisah pada tahun 2017.
Pemanfaatan

Aliran Batang Toru digunakan untuk keperluan irigasi dengan dibangunnya bendungan baru pada 2018 dan selesai pada 2021 di Kabupaten Tapanuli Utara untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 3.200 hektar.
Proyek PLTA Batang Toru membangun bendungan dan terowongan di sungai ini, yang dibiayai oleh Tiongkok, untuk menyediakan tenaga listrik selama 6 jam sehari.
Lihat pula

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
Daftar daerah aliran sungai di Indonesia
Daftar sungai di Indonesia
Daftar sungai di Sumatra
Hidrologi pegunungan
Irigasi Premium
Wilayah sungai dan pembagiannya di Indonesia
Kecamatan

Peta administratif Pulau Jawa yang menampilkan batas-batas kecamatan di Pulau  Jawa
Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh peraturan daerah setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Pada beberapa kasus di Indonesia, ada kecamatan yang seakan-akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding kecamatan-kecamatan di sekitarnya. Kecamatan tersebut telah menjadi pusat ekonomi, budaya, dan sejarah di dalam wilayah kabupaten tersebut, salah satu contohnya adalah Kecamatan Jonggol di Kabupaten Bogor yang dahulunya merupakan eks-kawedanan Jonggol dan Kecamatan Bumiayu yang menjadi pusat bagi wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan.
Pada provinsi-provinsi di wilayah Pulau Papua, daerah ini disebut distrik. Sementara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah ini disebut kapanewon (bila berada dalam daerah kabupaten) atau kemantren (bila berada dalam daerah kota).
Sejarah

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat."
Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'.
Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:
Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan.
Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum (lihat pengertian wilayah administratif pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah). Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Mengkomunikasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
Mengkomunikasikan penerapan dan penegakan peraturan wilayah provinsi, Gubernur dan peraturan bupati
Mengkomunikasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
Mengkomunikasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
Melaksanakan urusan pemerintah dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa
Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan > Jenis layanan yang dilakukan di Kecamatan

Berikut ini beberapa pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang umum dilakukan :
Pelayanan perizinan yaitu pengesahan dari pejabat setempat. Salah satunya ialah Penerbitan izin usaha mikro kecil atau IUMK.
Pelayanan non perizinan:
Bidang keamanan dan ketertiban
Rekomendasi atau pengesahan surat pengantar permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang sudah disahkan oleh desa.
Pengesahan rekomendasi surat pengantar izin keramaian atau penutupan jalan.
Rekomendasi atau pengesahan surat keterangan domisili seseorang, organisasi, atau lembaga.
Bidang Umum:
Rekomendasi atau pengesahan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga atau KP4.
Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Rekomendasi atau surat permohonan administrasi kependudukan.
Rekomendasi atau pengesahan proposal perorangan maupun kelompok.
Rekomendasi atau pengesahaan pembelian BBM berubsidi bagi pengecer, nelaya, maupun Isdustri.
Pengesahan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
Rekomendasi atau pengesahaan surat pernyataan penghasilan.
Bidang sosial kemasyarakatan:
Rekomendasi atau pengesahaan surat keterangan miskin.
Pembuatan atau pengesahaan surat keterangan dispensasi menikah.
Rekomendasi atau pengesahaan surat permohonan perceraian.
Rekomendasi atau pengesahaan surat pernyataan belum mengikat untuk segala kebutuhan.
Rekomendasi atau pernyataan surat numpang nikah untuk dibawa ke KUA.
Bidang perizinan tertentu:
Rekomendasi atau pengesahan form permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL.
Pengesahaan atau rekomendasi form permohonan izin gangguan baru atau pergantian maupun perubahan.
Rekomendasi atau pengesahan surat permohonan izin eksplorasi air tanah.
Pengesahaan dan atau rekomendasi permohonan izin pemakaian atau pengusahaan air tanah dari sumur gali, sumur bor, maupun mata air atau izin tambang. (5) Penerbitan usaha UMKM[butuh rujukan]
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan > Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini diklasifikasikan meliputi:
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Urusan pemerintahan umum dimaksud dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal (Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan > Tujuan pembentukan

Untuk mengetahui maksud dibentuknya Kecamatan dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan".
Definisi > UU Nomor 5 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tidak ditemukan pendefinisan istilah kecamatan secara langsung, namun pada Pasal 72 diatur hal sebagai berikut:
(1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibu kota Negara.
(2) Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya.
(3) Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
(4) Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara bebas definisi kecamatan adalah suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kotamadya.
Definisi > UU Nomor 22 Tahun 1999

Definisi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 huruf m adalah sebagai berikut:
“Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.”
Sebagaimana definisi ini maka Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-Undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau Daerah Kota.
Definisi > UU Nomor 32 Tahun 2004

Pendefinisian secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada penjelasan pasal 126 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut:
“Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.”
Undang-Undang ini tidak mendefinisikan istilah kecamatan pada batang tubuhnya melainkan pada penjelasan pasalnya. Pendefinisian langsung istilah kecamatan pada batang tubuh terdapat pada peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yang menyatakan bahwa:
“Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.”
Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa kecamatan hanyalah sebatas status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 sampai dengan 8, yang menyatakan:
"Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota".
"Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota."
"Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain."
Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahannya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Wali kota. Perubahan pentingnya yaitu:
a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
b. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tungggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota.
Definisi > UU Nomor 23 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan:
“Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.”
Pendefinisian kecamatan menurut Undang-Undang ini “mengingatkan” akan definisi kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Susunan organisasi

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat/Distrik. Sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.
Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan".
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah  (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat/Distrik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan diklasifikasi atas:
Kecamatan Tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
Kecamatan Tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
Hubungan kerja

| No>  | Hubungan Kecamatan dengan > .. | Sifat Hubungan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKPD Kab./Kota | Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional | Contoh: Dinas dan/atau UPT Dinas |
| 2 | Instansi Vertikal di wilayah kerjanya | Koordinasi teknis fungsional | Contoh: Koramil, Polsek, Mantri Statistik, KUA |
| 3 | Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya | Koordinasi dan Fasilitasi | - |
Pranala luar

Media tentang Districts of Indonesia di Wikimedia Commons