Gamawan Fauzi
Karier bupati

Pada Juli 1995, Gamawan terpilih menjadi Bupati Solok dalam pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok. Pada 2 Agustus 1995, ia dilantik Gubernur Hasan Basri Durin menjadi Bupati Solok menggantikan Nurmawan. Dilantik pada usia 37 tahun 9 bulan, Gamawan dianggap sebagai bupati termuda di Indonesia saat itu. Ia terpilih kembali pada periode kedua pada 2000 didampingi oleh wakil Elfi Sahlan Ben hingga 2005. Ia dinilai sukses dalam membangun penerapan tata laksana yang baik (good governance) dan clean government di Kabupaten Solok.
Ekonom Christian von Luebke mencatat Gamawan Fauzi melakukan beberapa reformasi pemerintahan selama menjadi Bupati Solok. Ia menetapkan prosedur kepada pengusaha atau kontraktor untuk menghindari pertemuan langsung dengan bupati dan mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, proyek kabupaten hanya sampai pimpinan proyek untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada bupati. Segala bentuk pembayaran dilakukan dengan giro dan dinilai cukup efektif untuk menghindari penyimpangan. Pada akhir 1990-an, ia juga menginisiasi pelayanan Satu Atap Plus untuk memangkas prosedur perizinan dan biaya yang sudah ditetapkan secara terbuka. Dengan pelayanan berorientasi pada konsumen, pelayanan ini menyediakan pengurusan 25 (dalam sumber lain 32) jenis pelayanan. Pelayanan satu atap ini ditiru oleh banyak daerah di Indonesia. Pada 2001, pemerintah menganugerahkan Citra Pelayanan Prima yang diserahkan Presiden atas pelayanan satu pintu Kabupaten Solok.
Pada 1999, Gamawan beserta 116 orang rombongan pernah tersesat dan dinyatakan hilang selama lima hari napak tilas perjuangan dari Lubuk Minturun, Padang menuju Paninggahan, Kabupaten Solok. Rombongan ini berisi pelajar, mahasiswa, polisi, dan pejabat kabupaten. Tim pencari akhirnya berhasil menemukan mereka semua dalam keadaan selamat.
Ahli hukum Franz von Benda-Beckmann mencatat bahwa Gamawan Fauzi adalah orang yang pertama kali menyadari pentingnya pengarahan dan pelatihan kepada pemerintahan nagari yang baru bertransisi dari desa agar tidak tersesat dan salah jalan. Pada 12 Maret 2002, Gamawan mengumpulkan sekitar 300 wali nagari dan anggota kerapatan adat nagari (KAN). Ia menjelaskan otonomi daerah, manajemen anggaran untuk pembangunan nagari, peran KAN dan para perantau, serta pengumpulan pajak oleh nagari. Terhitung Juni 2002, ia juga menerapkan peraturan daerah agar setiap siswi Muslim untuk berpakaian muslimah dan dimulai dari jenjang SMA dan secara bertahap untuk jenjang di bawahnya. Peraturan daerah ini dikritisi oleh wartawan Paul Maku Goru dari Tabloid Reformata yang diterbitkan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia sebagai aturan yang tidak berasal dari aspirasi masyarakat. Gamawan sebagai bupati juga dicatat sebagai salah satu kepala daerah yang memperkenalkan Perda Syariah yang isinya mewajibkan siswa sekolah dan calon pasangan pengantin untuk mampu baca tulis Al-Qur'an.
Pada 10 November 2003, setelah menghadiri konferensi transparansi pemerintahan di Korea Selatan, Gamawan mencanangkan pakta integritas agar semua bawahannya tidak memberi dan menerima sesuatu yang ilegal. Pakta integritas ini di bawah supervisi Transparency International dan kerja sama dengan German Development Agency (GTZ). Kabupaten Solok dicatat Von Luebke sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang sukses dalam mengimplementasikan pakta integritas. Hal ini dinilai terbukti mencegah tindakan korupsi yaitu kesepakatan di bawah meja antara pejabat dan pengusaha. Pada 16 Desember 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung untuk mempelajari prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Solok.
Tercatat hingga Desember 2004, Bupati Gamawan memutuskan pemecatan kepada 8 staf, penurunan pangkat 23 orang, dan penurunan jabatan 10 orang, disebabkan melanggar pakta integritas. Setiap pejabat yang melanggar pakta integritas diumumkan kepada publik melalui media massa. Ia merasa banyak pihak yang marah dan tidak senang dengan keputusannya itu sehingga mereka tidak mendukungnya saat Gamawan mencalonkan diri sebagai gubernur pada 2005.
Selanjutnya, ia menghapus honor proyek kegiatan karena dianggap menimbulkan kecemburuan antarinstansi. Honor diganti dengan tunjangan daerah. Jumlah honor 2004 yang mencapai Rp14,5 miliar didistribusikan untuk pemerataan kesejahteraan semua pegawai yang berjumlah 7.000 orang termasuk pegawai rendahan yang sebelumnya tidak mendapatkan honor. Untuk meningkatkan kinerja, Gamawan memberlakukan sistem pemotongan tunjangan daerah sebesar 4% setiap ketidakhadiran 1 hari kerja.
Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Solok menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Solok. Proyek pemerintah daerah diusulkan melalui rapat sinergi pemerintah nagari, lembaga masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tanpa keterlibatan dinas agar pejabat tidak terlibat proyek.
Seperti kebiasaannya saat menjadi birokrat di Kantor Gubernur, saat menjabat Bupati Solok selalu pulang malam, tidur pukul 1 malam, dan masuk kantor pukul 07.30 WIB. Ia menerima gaji pokok sekitar Rp8,7 juta dan ditambah tunjangan hingga jumlah penghasilannya adalah Rp15 juta. Ia memiliki sebuah rumah pribadi di Cengkeh, Lubuk Begalung, Padang, sebuah mobil sedan keluaran 1995 hasil lelang mobil dinas kabupaten, dan sedikit tanah serta perhiasan yang totalnya diperkirakan berjumlah Rp1,1 miliar. Ia mengaku menabung Rp5 juta perbulan dari penghasilannya sebagai bupati.
Gamawan mengaku selama menjabat sebagai bupati tidak pernah ada demonstrasi yang menentang kebijakannya dan tidak terjadi bencana. Ia merasa bangga telah berhasil merelokasi dua desa terisolasi yaitu Sariak Bayang dan Lubuak Tareh, yang dihuni sekitar 500-an jiwa ke tempat yang lebih baik. Pemerintah membangun secara gratis rumah penduduk, jalan beraspal, dan fasilitas umum di tempat relokasi. Penerusnya sebagai bupati yaitu, Gusmal, gagal menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih.