stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sinema Meksiko

| Sinema Meksiko |
| --- | --- |
Penayangan udara terbuka di Festival Film Internasional Guadalajara
Jumlah layar: 5,303 (2012)
 • Per kapita: 4.6 per 100,000 (2012)
Distributor utama: Paramount Int'L 20.3% Warner Bros Int'L 16.2% Fox Int'L 14.6%
Film fitur yang diproduksi (2011)
Fiksi: 51 (69.9%)
Animasi: 6 (8.2%)
Dokumenter: 16 (21.9%)
Jumlah admisi (2012)
Total: 228,000,000
 • Per kapita: 2.0
Film nasional: 10,900,000 (4.79%)
Keuntungan Box Office (2012)
Total: $779 juta
Film nasional: $36 juta (4.62%)
Sejarah sinema Meksiko berawal pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika beberapa orang tertarik dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang didokumentasikan – sebagian besar pada saat Revolusi Meksiko – dan memproduksi beberapa film yang saat ini baru ditemukan kembali, Pada Zaman Keemasan Sinema Meksiko, seluruh Meksiko hanya dinominasi industri film Amerika Latin.
Festival Film Internasional Guadalajara adalah festival film Amerika Latin paling dinanti-nantikan dan diadakan setiap tahun di Guadalajara, Meksiko. Mexico telah dua kali memenangkan penghargaan tertinggi di Festival Film Cannes, memenangkan Grand Prix du Festival International du Film untuk Maria Candelaria pada 1946 dan Palme d'Or pada 1961 untuk Viridiana, lebih banyak ketimbang negara Amerika Latin lainnya. Mexico City adalah kota terbesar keempat dan pusat produksi televisi di Amerika Utara, disamping Los Angeles, New York City dan Vancouver, serta terbesar di Amerika Latin.
Tokoh-tokoh sinema Meksiko > Sutradara

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  Luis Alcoriza  César A. Amigó  Luis Buñuel  Eduardo Barraza  Arcady Boytler  Julio Bracho  Juan Bustillo Oro  René Cardona  René Cardona Jr.  Salvador Carrasco  Carlos Carrera  Armando Casas  Felipe Cazals  Miguel Contreras Torres  Alberto Cortés  Rafael Corkidi  Alan Coton  Alfonso Cuarón  Carlos Cuarón  Guillermo del Toro  Gonzalo de la Torre  Miguel M. Delgado  Agustín P. Delgado  José Díaz Morales  Fernando Eimbcke  Emilio ("El Indio") Fernández  Fernando de Fuentes  Jorge Fons  Alejandro Galindo  Roberto Gavaldón  Everardo González  Rogelio A. González  Servando González  Alejandro González Iñárritu  Alberto Gout  Alfredo Gurrola  Jaime Humberto Hermosillo  |  Julián Hernández  Mario Hernández  Carlos Hernández Vázquez  Antonino Isordia  Alejandro Jodorowsky  Leopoldo Laborde  Paul Leduc  Rodrigo Plá  Eva López Sánchez  Fernando Méndez  Miguel Morayta  Maria Novaro  Juan Orol  Matilde Landeta  Miguel A. Reina  Gabriel Retes  Carlos Reygadas  Juan Antonio de la Riva  Arturo Ripstein  Carolina Rivas  Ismael Rodriguez  Julio Bracho  Carlos Salces  Antonio Serrano  Ninon Sevilla  Guita Schiffer  Gilberto Martínez Solares  Alejandro Springall  Erik Stahl  Carlos Enrique Taboada  José Antonio Torres  Salvador Toscano  Alfredo Zacarías  Miguel Zacarías  Hector Falcon Villa  |  Guillermo del Toro Alfonso Cuaron Alejandro González Iñarritu  |
Tokoh-tokoh sinema Meksiko > Sinematografer

Gabriel Figueroa
Alex Phillips
Alex Phillips, Jr.
Henner Hofmann
Guillermo Navarro
Rodrigo Prieto
Emmanuel Lubezki
Tokoh-tokoh sinema Meksiko > Komposer

Gonzalo Curiel
Manuel Esperón
Joaquín Gutiérrez Heras
Agustín Lara
Mario Lavista
Raúl Lavista
Lihat pula

Portal Film
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Akademi Film Meksiko
Ariel Award
Festival Film Oaxaca
Festival Film Internasional Expresión en Corto
Daftar sinema di dunia
Daftar film Meksiko
Catatan kaki

1 2  "Infraestructura de exhibición y festivales" (PDF). Instituto Mexicano de Cinematografía. Diakses tanggal 13 November 2013. [pranala nonaktif permanen]
↑  "Table 6: Share of Top 3 distributors (Excel)". UNESCO Institute for Statistics. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-24. Diakses tanggal 5 November 2013.
↑  "Table 1: Feature Film Production - Genre/Method of Shooting". UNESCO Institute for Statistics. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-24. Diakses tanggal 5 November 2013.
1 2  "Exhibición y distribución" (PDF). Instituto Mexicano de Cinematografía. Diakses tanggal 13 November 2013. [pranala nonaktif permanen]
Pranala luar

Top 10 Movies from Mexico in IMDB.com
Más de cien años de cine mexicano Diarsipkan 2011-03-07 di Wayback Machine. (Spanyol)
Penghargaan Ariel
Cineteca nacional
Pembagian administratif Serbia

Pembagian administratif Serbia (bahasa Serbia: административна подела Србије / аdministrativna podela Srbije) diatur oleh undang-undang pemerintah Serbia tanggal 29 Januari 1992, dan oleh undang-undang mengenai organisasi wilayah yang ditetapkan oleh Majelis Nasional Serbia pada tanggal 29 Desember 2007.
Serbia terbagi menjadi 29 distrik berdasarkan undang-undang 29 Januari 1992, sementara satuan-satuan wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang organisasi wilayah adalah munisipalitas (kotamadya) dan kota serta provinsi otonom. di selatan (terdiri dari 28 munisipalitas dan 1 kota).
Provinsi Vojvodina memiliki majelis dan pemerintahnya sendiri. Wilayah ini memiliki otonomi dalam berbagai macam hal, seperti infrastruktur, ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya.
Provinsi Otonom Kosovo dan Metohija telah diperintah oleh badan UNMIK semenjak Juni 1999 seusai Perang Kosovo. Pada Februari 2008, pemerintah Kosovo secara sepihak menyatakan kemerdekaannya dari Serbia, tetapi tindakan ini tidak diakui oleh Serbia, Rusia, Tiongkok, India dan bahkan Indonesia.
Lima wilayah statistik di Serbia adalah:
Vojvodina
Beograd
Šumadija dan Serbia Barat
Serbia Selatan dan Timur
Kosovo dan Metohija
Distrik

Distrik adalah daerah tingkat satu di Serbia dan terdiri dari munisipalitas (kotamadya) dan kota. Distrik tidak memiliki majelisnya sendiri, tetapi memiliki berbagai institusi kenegaraan, seperti kantor cabang, pengadilan dan pengelola anggaran. Distrik tidak ditetapkan oleh undang-undang organisasi wilayah, tetapi oleh undang-undang 29 Januari 1992.
Serbia terbagi menjadi 29 distrik (7 di Vojvodina, 9 di Serbia Selatan dan Timur, 8 di Šumadija dan Serbia Barat dan 5 di Kosovo dan Metohija), sementara kota Beograd merupakan distriknya sendiri.
Munisipalitas dan kota

Serbia terbagi menjadi 147 munisipalitas dan 27 kota; keduanya merupakan satuan dasar pemerintahan lokal. Setiap munisipalitas memiliki majelis (anggotanya dipilih oleh rakyat setiap empat tahun), seorang presiden munisipal, dan anggarannya sendiri. Munisipalitas biasanya dihuni oleh lebih dari 10.000 orang.
Munisipalitas terdiri dari komunitas-komunitas lokal yang serupa dengan permukiman atau desa di wilayah pedesaan (beberapa desa kecil dapat membentuk komunitas lokal). Satuan ini berperan dalam komunikasi antara perwakilan munisipalitas terpilih dengan rakyat serta pengadaan inisiatif rakyat yang terkait dengan layanan umum dan isu-isu masyarakat. Mereka diawasi oleh dewan yang dipilih dalam pemilu setengah-resmi dan anggota-anggotanya pada dasarnya adalah sukarelawan. Peran komunitas lokal jauh lebih besar di wilayah pedesaan, sementara komunitas lokal di daerah perkotaan kurang berfungsi karena terletak dekat dengan pusat-pusat kotamadya.
Artikel utama: Daftar kota di Serbia
Kota adalah jenis pemerintahan lokal yang lain. Wilayah dengan status "kota" biasanya dihuni oleh lebih dari 100.000 orang, tetapi dari segi politik sangat mirip dengan munisipalitas. Terdapat 27 kota di Serbia dan masing-masing memiliki majelis dan anggarannya sendiri. Hanya kota yang dipimpin oleh seorang wali kota, walaupun presiden munisipalitas juga sering disebut "wali kota" dalam bahasa sehari-hari.
Kota dapat terbagi menjadi munisipalitas-munisipalitas kota. Terdapat enam kota yang terdiri dari beberapa munisipalitas kota, yaitu Beograd, Novi Sad, Niš, Požarevac, Užice dan Vranje. Wewenang kota dan munisipalitasnya juga dibagi.
Catatan kaki

1 2  Government of Serbia: Districts In Serbia
↑  Law on Territorial Organization and Local Self-Government Diarsipkan 2011-05-13 di Wayback Machine., Parliament of Serbia (Serbia)
↑  "Lokalni i pokrajinski izbori u maju". b92.net (dalam bahasa Serbian). Beta, Tanjug. 29 December 2007. Diakses tanggal 20 March 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
↑  
Region
Provinsi otonom
Serbia memiliki dua provinsi otonom: Vojvodina di utara (terdiri dari 39 munisipalitas dan 6 kota) serta Kosovo dan Metohija
↑  Republic of Serbia (dalam bahasa bahasa Serbia).  Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине [The Law Establishing the Jurisdiction of the Autonomous Province of Vojvodina]. Wikisource. (Serbia)
Daftar pustaka

Balinovac, Zoran M.; Damjanović, Jasmina (2006).  Miklič, Peter, ed. "The government and state administration system in the Republic of Serbia – compilation of laws and explanatory articles" (PDF). Diterjemahkan oleh Čavoški, Aleksandra; Vuruna, Dejan. Belgrade: Dial, Grafolik. ISBN 86-902823-3-5.
| l b Pembagian administratif Eropa |
| --- | --- |
Negaraberdaulat:  Albania  Andorra  Armenia1  Austria  Azerbaijan1  Belanda  Belarus  Belgia  Bosnia dan Herzegovina  Britania Raya Inggris  Irlandia Utara  Skotlandia  Wales  Bulgaria  Ceko  Denmark  Estonia  Finlandia  Georgia1  Hungaria  Republik Irlandia  Islandia  Italia  Jerman  Kazakhstan2  Kroasia  Latvia  Liechtenstein  Lituania  Luksemburg  Makedonia Utara  Malta  Moldova  Monako  Montenegro  Norwegia  Polandia  Portugal  Prancis  Rumania  Rusia2  San Marino  Serbia  Siprus1  Slovenia  Slowakia  Spanyol  Swedia  Swiss  Turki2  Ukraina  Vatikan  Yunani 
Negara denganpengakuan terbatas:  Abkhazia1  Kosovo  Republik Artsakh1  Ossetia Selatan1  Siprus Utara1  Transnistria 
Dependensi dan wilayah lain:  Åland  Kepulauan Faroe  Gibraltar  Guernsey  Jersey  Pulau Man  Svalbard 
1 Terkadang dimasukkan ke Asia, tergantung definisi perbatasan. 2 Negara lintas benua.
Distrik di Serbia
Hanga-Hanga, Luwuk Selatan, Banggai

| Hanga-Hanga |
| --- | --- |
Kelurahan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Tengah
Kabupaten: Banggai
Kecamatan: Luwuk Selatan
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Hanga-Hanga adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
| l b Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bukit Mambual  Hanga Hanga  Hanga-Hanga Permai  Jole  Kompo  Maahas  Simpong  Tanjung Tuwis  Tombang Permai 
Desa:  Bubung
Hanga-Hanga Permai, Luwuk Selatan, Banggai

| Hanga-Hanga Permai |
| --- | --- |
Kelurahan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Tengah
Kabupaten: Banggai
Kecamatan: Luwuk Selatan
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Hanga-Hanga Permai adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
| l b Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bukit Mambual  Hanga Hanga  Hanga-Hanga Permai  Jole  Kompo  Maahas  Simpong  Tanjung Tuwis  Tombang Permai 
Desa:  Bubung
Dewan Pers

| Dewan Pers |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum pendirian: UU Nomor 40 Tahun 1999
Sifat: Independen
Struktur
Ketua: Ninik Rahayu
Wakil Ketua: Muhamad Agung Dharmajaya
Anggota: Yadi Hendriana
Anggota: Arif Zulkifli
Anggota: Totok Suryanto
Anggota: Atmaji Sapto Anggoro
Anggota: Paulus Tri Agung Kristanto
Anggota: Asmono Wikan
Anggota: Asep Setiawan
Kantor pusat
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta 10110
Situs web
http://dewanpers.or.id/
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen.
Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Saat ini, Dewan Pers diketuai oleh Dr. Ninik Rahayu menggantikan Azyumardi Azra yang meninggal dunia pada 18 September 2022.
Sejarah

Dewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)).
Sejarah > Orde Baru

Pada era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat Pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967:
Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain
Sejarah > Reformasi

Disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat berubahnya Dewab Pers menjadi Dewan Pers yang Independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan:
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen
Fungsi Dewan Pers juga berubah, yang dahulu sebagai penasehat Pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan Pemerintah. Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi bukti. Dalam keanggotaan, tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers. Tidak ada pula campur tangan Pemerintah dalam institusi dan keanggotaan, meskipun harus keanggotaan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, dipilih melalui mekanisme rapat pleno (diputuskan oleh anggota) dan tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden. Pemilihan anggota Dewan Pers independen awalnya diatur oleh Dewan Pers lama. Atang Ruswita menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Pers, sebuah badan bentukan Dewan Pers sebelum dilakukannya pemilihan anggota. Badan Pekerja Dewan Pers kemudian melakukan pertemuan dengan berbagai macam organisasi pers juga perusahaan media. Pertemuan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa setiap organisasi wartawan akan memilih dan juga mencalonkan dua orang dari unsur wartawan serta dua dari masyarakat. Setiap perusahaan media juga berhak untuk memilih serta mencalonkan dua orang yang berasal dari unsur pimpinan perusahaan media juga dua dari unsur masyarakat. Ketua Dewan Pers independen yang pertama kali adalah Atmakusumah Astraatmadja.
Fungsi Dewan Pers

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:
Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
Mendata perusahaan pers.
Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.
Keanggotaan

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas:
Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan
Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers
Untuk periode 2022-2025, anggota Dewan Pers adalah:
1. Dr. Ninik Rahayu (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
2. Muhamad Agung Dharmajaya (wakil ketua) (unsur perusahaan pers)
3. Arif Zulkifli (unsur wartawan)
4. Paulus Tri Agung Kristanto (unsur wartawan)
5. Yadi Heriyadi Hendriana (unsur wartawan)
6. Asmono Wikan (unsur perusahaan pers)
7. Totok Suryanto (unsur perusahaan pers)
8. Atmaji Sapto Anggoro (unsur tokoh masyarakat)
Untuk periode 2019-2022, anggota Dewan Pers adalah:
1. Prof. Mohammad NUH (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
2. Hendry Chaeruddin Bangun (unsur wartawan) (wakil ketua)
3. Agus Sudibyo (unsur tokoh masyarakat)
4. Hassanein Rais (unsur tokoh masyarakat)
5. Ahmad Djauhar (unsur perusahaan pers)
6. Muhamad Agung Dharmajaya (unsur perusahaan pers)
7. Asep Setiawan (unsur perusahaan pers)
8. Arif Zulkifli (unsur wartawan)
9. Jamalul Insan (unsur wartawan)
Untuk periode 2016-2019, anggota Dewan Pers adalah:
1. Ir. Yosep Adi Prasetyo (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
2. Ahmad Djauhar (unsur perusahaan pers) (wakil ketua)
3. Imam Wahyudi (unsur tokoh masyarakat)
4. Sinyo Hary Sarundajang (unsur tokoh masyarakat)
5. Jimmy Silalahi (unsur perusahaan pers)
6. Reva Deddy Utama (unsur perusahaan pers)
7. Ratna Komala (unsur wartawan)
8. Nezar Patria (unsur wartawan)
9. Hendry Chaeruddin Bangun (unsur wartawan)
Struktur Kelembagaan

Dewan Pers awalnya terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada kepengurusan Periode 2022-2025, komisi tersebut bertambah menjadi 7 komisi. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah:
1. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers; dengan Ketua Komisi Yadi Hendriana dan Wakil Ketua Paulus Tri Agung Kristanto
2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan; dengan Ketua Komisi Arif Zulkifli dan Wakil Ketua Asep Setiawan
3. Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi; dengan Ketua Komisi Paulus Tri Agung Kristanto dan Wakil Ketua Yadi Hendriana
4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri; dengan Ketua Komisi Totok Suryanto dan Wakil Ketua Arif Zulkifli
5. Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers; dengan Ketua Komisi Atmaji Sapto Anggoro dan Wakil Ketua: Asmono Wikan
6. Komisi Informasi dan Komunikasi; dengan Ketua Komisi Asmono Wikan dan Wakil Ketua Atmaji Sapto Anggoro
7. Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi; dengan Ketua Komisi Asep Setiawan dan Wakil Ketua Totok Suryanto
Dewan Pers juga diizinkan mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat akan media seperti Surabaya, Medan dan Makassar. Tetapi perwakilan ini hanya berfungsi sebagai penyalur pengaduan publik terkait pemberitaan di wilayahnya ke Dewan Pers, memberikan saran terkait sengketa, dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa meskipun dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers.
Daftar Ketua > 1968–1999

Periode-periode berikut ini dijabat oleh Menteri Penerangan secara ex-officio.
| No | Nama | Mulai jabatan | Akhir jabatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boediardjo | 10 Juni 1968 | 28 Maret 1973 |
| 2 | Mashuri Saleh | 28 Maret 1973 | 1 Oktober 1977 |
| – | Sudharmono (ad-interim) | 1 Oktober 1977 | 29 Maret 1978 |
| 3 | Ali Murtopo | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 |
| 4 | Harmoko | 19 Maret 1983 | 11 Juni 1997 |
| 5 | R. Hartono | 11 Juni 1997 | 11 Maret 1998 |
| 6 | Alwi Dahlan | 16 Maret 1998 | 21 Mei 1998 |
| 7 | Yunus Yosfiah | 23 Mei 1998 | 20 Oktober 1999 |
Daftar Ketua > Setelah 1999

| No | Nama | Mulai jabatan | Akhir jabatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atmakusumah Astraatmadja | 2000 | 2003 |
| 2 | Ichlasul Amal | 2003 | 2010 |
| 3 | Bagir Manan | 2010 | 2016 |
| 4 | Yosep Stanley Adi Prasetyo | 2016 | 2019 |
| 5 | Muhammad Nuh | 2019 | 2022 |
| 6 | Azyumardi Azra | Mei 2022 | 18 September 2022 |
| 7 | Muhamad Agung Dharmajaya (sementara) | 18 September 2022 | 13 Januari 2023 |
| 8 | Ninik Rahayu | 13 Januari 2023 | Sekarang |
Catatan Kaki

↑  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers[pranala nonaktif permanen]
1 2
↑  "BREAKING NEWS: Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Tutup Usia di Malaysia". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-09-18.
1 2  "Pasal 15". UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. [pranala nonaktif permanen]
↑  "Fungsi Dewan Pers". Dewan Pers Indonesia. [pranala nonaktif permanen]
↑  Azzahra, Tiara Aliya. "Azyumardi Azra Jadi Ketua, Ini Susunan Anggota Dewan Pers 2022-2025". detiknews. Diakses tanggal 2022-05-20.
↑  "Dewan Pers". dewanpers.or.id. Diakses tanggal 2022-05-20.
↑  antaranews.com (2022-05-18). "Azyumardi Azra terpilih jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025". Antara News. Diakses tanggal 2022-05-20.
↑  "Ini Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022". 2018-12-01. Diakses tanggal 2020-08-18.
↑  "Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019". 2015-12-23. Diakses tanggal 2016-08-09.
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Dewan Pers Indonesia
(Indonesia) Sejarah Dewan Pers
(Indonesia) Diko, Muhammad. Komunikasi Media Universitas Indonesia 2011
Kompo, Luwuk Selatan, Banggai

| Kompo |
| --- | --- |
Kelurahan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Tengah
Kabupaten: Banggai
Kecamatan: Luwuk Selatan
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Kompo adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
| l b Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bukit Mambual  Hanga Hanga  Hanga-Hanga Permai  Jole  Kompo  Maahas  Simpong  Tanjung Tuwis  Tombang Permai 
Desa:  Bubung
Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Banggai

| Tanjung Tuwis |
| --- | --- |
Kelurahan
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Tengah
Kabupaten: Banggai
Kecamatan: Luwuk Selatan
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Tanjung Tuwis adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
| l b Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bukit Mambual  Hanga Hanga  Hanga-Hanga Permai  Jole  Kompo  Maahas  Simpong  Tanjung Tuwis  Tombang Permai 
Desa:  Bubung
Danet Hendriyanto

| Danet Hendriyanto |
| --- | --- |
 
Kepala Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja Angkatan Udara
Masa jabatan 5 April 2024 – 6 Desember 2024
Pendahulu Benedictus Benny KPengganti Andi Wijaya
Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara II
Masa jabatan 13 September 2021 – 21 Januari 2022
Pendahulu Widyargo IkoputraPengganti Djohn Amarul
 
Informasi pribadi
Lahir: 17 Juli 1969 (umur 55) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Almamater: Akademi Angkatan Udara (1991)
Karier militer
Pihak:  Indonesia
Dinas/cabang:  TNI Angkatan Udara
Masa dinas: 1991—sekarang
Pangkat:  Marsekal Muda TNI
NRP: 515568
Satuan: Korps Penerbang


Sunting kotak info • L • B
 
Marsekal Muda TNI Danet Hendriyanto, S.Sos. (lahir 14 Juli 1969
) adalah seorang perwira tinggi TNI-AU yang sejak 6 Desember 2024 mengemban amanat sebagai Staf Khusus Kasau.
Danet, merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1991. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kapuslaiklambangjaau.
Riwayat Pendidikan

AAU (1991)
Sekbang (1994)
Sekkau (2000)
Sekolah Instruktur Penerbang (SIP) (2003)
Seskoal (2005)
Sesko TNI (2014)
PPRA Lemhannas (2020)