stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Kandidat > Kandidat resmi > Wiranto dan Salahuddin Wahid

Artikel utama: Wiranto, Salahuddin Wahid, dan Konvensi Calon Presiden Partai Golongan Karya
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Kandidat nomor urut 1
Pasangan Calon Partai Golongan Karya
| Wiranto | Salahuddin Wahid | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   Golkar  PDK  Patriot |
| Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (1999–2000) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1998–1999) | Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1998–1999) |   Golkar  PDK  Patriot |
23,82%
Kampanye
Golkar sebelumnya telah memenangkan pemilihan legislatif setelah kalah dari PDI-P lima tahun sebelumnya. Golkar mencalonkan Jenderal purnawirawan Wiranto dan Salahuddin Wahid, anggota MPR dan wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 1 pada surat suara.
Wiranto merupakan Ajudan mantan Presiden Soeharto di tahun 1989-1993. Pada masa tersebut, Wiranto secara cepat naik pangkat hingga mendapatkan pangkat Jenderal dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ketika kerusuhan terjadi di seluruh penjuru negeri di tahun 1998 terhadap kepemimpinan Soeharto, Wiranto menolak untuk mengambil alih kendali untuk menghindari kematian dari para pelajar perguruan tinggi yang sedang berdemonstrasi. Di tahun 1999m selagi Timor Timur mengadakan referendum secara independen, Wiranto dituduh terlibat dalam kekerasan antar warga Timor Timur bersama para perwira lainnya; namun, Interpol tidak pernah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Wiranto. Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan namun kemudian diberhentikan. Pada 20 April 2004, Konvensi Golkar memilih untuk mencalonkan Wiranto dibandingkan Ketua DPR Akbar Tanjung dalam pemungutan suara putaran kedua.
Pada 9 Mei, Golkar memilih Salahuddin Wahid (yang juga dikenal sebagai Gus Sholah) sebagai calon wakil presiden setelah didukung oleh kakaknya, Abdurrahman. Dikarenakan Salahuddin juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama (NU), banyak anggita NU mengkritisi pencalonan Salahuddin yang tidak sesuai dengan khittah NU, yang memastikan status NU sebagai organisasi non politik. Dengan pencalonan tersebut, pimpinan PKB secara resmi mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin pada pemilihan presiden.
Posisi Salahuddin dalam Komite Nasional Hak Asasi Manusia juga membantu reputasi Wiranto. Namun, karena kedua calon berlatar belakang Jawa, mereka tidak diharapkan dapat menarik banyak pemilih yang bukan orang Jawa.
Kandidat > Kandidat resmi > Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi

Artikel utama: Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Kandidat nomor urut 2
Pasangan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Megawati Sukarnoputri | Hasyim Muzadi | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   PDI-P  PDS |
| Presiden Indonesia Ke-5 (2001–2004) | Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1999–2010) |   PDI-P  PDS |
22,18%
Kampanye
Presiden petahana Megawati Soekarnoputri merupakan kandidat terkuat PDI-P. Megawati dipasangkan dengan calon wakil presiden Hasyim Muzadi, ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 2 pada surat suara.
Menurut laporan yang dirilis oleh National Democratic Institute for International Affairs, Megawati memiliki "beban unik karena menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilu yang bertanggung jawab atas situasi saat ini yang tidak disukai oleh sebagian besar pemilih" walaupun beberapa calon lain juga merupakan bagian dari pemerintahan tersebut. Namun, ketidakpuasan masyarakat terhadap kepresidenannya terutama disebabkan oleh kegagalan pemerintah mengkomunikasikan pencapaian Megawati dibandingkan dengan keadaan negaran itu sendiri. PDI-P berada di posisi kedua perolehan suara terbanyak pada pemilihan legislatif dengan 18.5% suara, berkurang setengah dari 33.7% yang PDI-P raih di tahun 1999.
Hasyim Muzadi sebelumnya telah disebut sebagai kandidat pasangan bagi Megawati sejak November 2003. Pencalonan Hasyim secara resmi diumumkan oleh Megawati pada 6 Mei. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nahdlalut Ulama, Hasyim juga dikritisi oleh banyak anggota NU karena tidak patuh terhadap khittah organisasi dan prinsip netralitas NU dalam politik. Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid mendesak Hasyim untuk mundur dari posisi ketua umum setelah pengumuman pencalonannya.
Kedua kandidat memiliki latar belakang Jawa yang tidak diharapkan dapat menarik banyak pemilih yang bukan orang Jawa. Namun, status pasangan calon sebagai warga biasa menarik dukungan dari masyarakat yang tidak mendukung calon dengan latar belakang militer, dan keduanya diperkirakan dapat menarik suara dari pemilih sekuler dan religius.
Kandidat > Kandidat resmi > Amien Rais dan Siswono Yudo Hudono

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Kandidat nomor urut 3
Pasangan Calon Partai Amanat Nasional
| Amien Rais | Siswono Yudo Husodo | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   PAN  PKS  PBR  PNBK  PNIM  PBSD |
| Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (1999–2004) | Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (1993–1998) |   PAN  PKS  PBR  PNBK  PNIM  PBSD |
20,55%
Kampanye
PAN mencalonkan Amien Rais, ketua MPR, sebagai calon presiden mereka. Amien Rais didampingi oleh Siswono Yudo Husodo. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 3 pada surat suara.
Amien Rais sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua Muhammadiyah. Tetapi, walaupun dengan latar belakang pernah memimpin organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, PAN yang didirikan oleh Amien Rais setelah pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai sebuah partai politik bukan berasaskan keagamaan. Amien Rais kemudian menjadi figur berpengaruh pada awal masa reformasi dan pada akhirnya terpilih untuk memimpin MPR. Diantara para pemilih, Amien Rais dipandang sebagai kandidat yang tidak memiliki hubungan dengan korupsi yang menjadi wabah di dalam pemerintahan Indonesia. Para pemilih juga menganggap Amien Rais sebagai seseorang yang ambisius dan dikenal sebagai seorang orator. Partai PAN pimpinan Amien Rais menerima 6.4% suara pada pemilihan umum legislatif.
Di sisi lain, Siswono Yudo Husodo merupakan figur baru dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan beberapa posisi menteri pada akhir masa kepresidenan Soeharto. Siswono merupakan kandidat dengan kekayaan terbanyak di antara kandidat calon presiden dan wakil presiden menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti Megawati dan Hasyim, Amien dan Siswono tidak diharapkan dapat menarik banyak pemilih yang bukan orang Jawa. Kedua pasangan calon tersebut juga didukung oleh PKS, partai ketujuh yang berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden namun tidak mencalonkan, bersama dengan partai politik kecil lainnya.
Kandidat > Kandidat resmi > Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Kandidat nomor urut 4
Pasangan Calon Partai Demokrat
| Susilo Bambang Yudhoyono | Jusuf Kalla | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   Demokrat  PBB  PKPI |
| Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (2001–2004) | Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2001–2004) |   Demokrat  PBB  PKPI |
12,36%
Kampanye
Partai Demokrat, didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB), mencalonkan Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden. Ia ditemani oleh Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden, dan keduanya mendapatkan nomor urut 4 pada surat suara.
Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai menteri pada dua kabinet pemerintahan terakhir. Ketika menjabat sebagai Menteri Politik dan Keamanan di bawah Abdurrahman Wahid, ia menolak perintah untuk mendeklarasikan keadaan darurat yang seharusnya dapat menghentikan proses legislatif untuk memakzulkan Presiden dan berakhir pada pemecatannya. Yudhoyono kemudian dicalonkan sebagai wakil presiden setelah MPR menunjuk Megawati sebagai pengganti Abdurrahman Wahid, tetapi ia kalah suara dari ketua PPP Hamzah Haz dan Ketua DPR Akbar Tanjung. Ia kembali menduduki posisi sebelumnya di kabinet pada masa pemerintahan Megawati namun mengundurkan diri pada 1 Maret 2004 untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum sebagai calon presiden. Partai Demokrat yang didirikan sebagai kendaraan bagi karir politik Yudhoyono oleh tokoh-tokoh nasionalis sekuler yang melihat potensi pada kepemimpinannya, menerima 7.45% suara dan 10% kursi DPR pada pemilihan umum legislatif di bulan April.
Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla, seorang pebisnis Bugis dan anggota partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah kepemimpinan Megawati. Ia berhasil melakukan mediasi resolusi damai terhadap konflik antar umat beragama antara umat Kristen dan Muslim di Sulawesi di tahun 2001 dan Maluku di tahun 2002. Kalla bergabung pada tahapan seleksi kandidat calon presiden dari partai Golkar pada Agustus 2002 namun menarik pencalonannya beberapa hari sebelum konvensi partai di bulan April. Beberapa hari kemudian, ia mundur dari posisi menteri di kabinet dan mengumumkan koalisi dengan Yudhoyono. Kalla sempat berpotensi sebagai kandidat calon wakil presiden mendampingi Megawati.
Kombinasi dari dua calon dengan latar belakang yang berbeda menambah ketetarikan dari pasangan calon tersebut. Yudhoyono, yang dibesarkan di daerah padat penduduk di Jawa, dilihat sebagai tokoh sekuler dan memiliki latar belakang militer. Di sisi lain, Kalla merupakan seorang muslim yang taat yang dibesarkan di daerah pinggir provinsi Sulawesi Selatan dan berlatar belakang sipil.
Kandidat > Kandidat resmi > Hamzah Haz dan Agum Gumelar

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Kandidat nomor urut 5
Pasangan Calon Partai Persatuan Pembangunan
| Hamzah Haz | Agum Gumelar | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   PPP |
| Wakil Presiden Indonesia Ke-9 (2001–2004) | Menteri Perhubungan (2001–2004) |   PPP |
10,55%
Kampanye
Wakil Presiden Petahana Hamzah Haz dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia ditemani oleh Menteri Perhubungan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Pasangan calon tersebut mendapatkan nomor urut 5 pada surat suara.
Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden oleh MPR setelah mengalahkan Ketua DPR Akbar Tanjung ketika MPR memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya di tahun 2001. Walaupun BBC melaporkan bahwa Hamzah Haz pernah menyatakan bahwa "tidak ada perempuan yang cocok untuk memimpin negara dengan Muslim terbanyak", ia menjabat sebagai wakil dari presiden perempuan Indonesia pertama. Haz menjabat di kabinet Presiden B. J. Habibie dan menjadi menteri pertama yang mengundurkan diri pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hamzah Haz diduga melakukan gratifikasi dan nepotisme namun tidak pernah dilakukan investigasi terhadap tuduhan tersebut. Sebagai Wakil Presiden, Haz menjadi pendukung amandemen Konstitusi yang akan memberlakukan Syariat Islam untuk seluruh Muslim di Indonesia. Namun, partai politik lain dan organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menolak amandemen tersebut dikarenakan kekhawatiran akan semakin maraknya bentuk Islam ekstrem.
Seorang tokoh yang relatif tidak dikenal di kancah politik, Agum Gumelar menjabat sebagai Menteri Perhubungan di bawah Abdurrahman Wahid dan Megawati. Pada September 2003, Agum merekomendasikan Susilo Bambang Yudhoyono atau Jusuf Kalla sebagai pasangan Megawati dalam pemilihan presiden setelah memprediksi bahwa PDI-P akan kehilangan sejumlah suara dalam pemilihan legislatif di bulan April. Namun, kedua kandidat tersebut pada akhirnya mencalonkan diri dengan berpasangan satu sama lain, dan Agum menolak tawaran calon wakil presiden dari Amien Rais agar Agum dapat bertahan di kabinet. Ia pada akhirnya menerima tawaran dari pimpinan PPP untuk berpasangan dengan Haz dan mundur dari pemerintahan Megawati.
Kedua kandidat berasal dari luar Jawa; oleh karena itu, mereka berkemungkinan menarik suara dari daerah pemilihan di luar Jawa.
Masa kampanye > Isu utama

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah adalah kekhawatiran yang paling sering disebutkan di kalangan pemilih yang disurvei oleh National Democratic Institute for International Affairs.
Masa kampanye > Jadwal

1 Juni 2004: Seluruh calon menanda tangani komitmen kesiapan untuk menerima kemenangan atau kekalahan dan untuk menjalankan kampanye secara adil. Masa kampanye dimulai.
1 Juli 2004: Masa kampanye berakhir.
5 Juli 2004: Pemilihan putaran pertama.
20 September 2004: Pemilihan putaran kedua.
4 Oktober 2004: Pengumuman hasil resmi putaran kedua.
20 Oktober 2004: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Hasil > Putaran pertama

Mantan menteri keamanan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan putaran pertama dengan suara 33%. Presiden Petahana Megawati Soekarnoputri berada di posisi kedua dengan suara 26%, di atas mantan Panglima ABRI Wiranto yang mendapatkan suara 22%. Yudhoyono tidak mendapatkan hasil seperti yang diperkirakan oleh poling pendapat, tetapi Megawati lebih baik dari poling tersebut. Alasan mengapa hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh Yudhoyono yang tidak memiliki mesin partai nasional, seperti Megawati dengan PDI-P dan Wiranto dengan Golkar.[butuh rujukan]
Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut menjadi tantangan besar bagi penyelenggara, ditambah lagi adanya masalah dengan surat suara. Para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara pada foto pasangan calon yang mereka pilih menggunakan paku. Dikarenakan surat suara yang diberikan kepada pemilih dilipat menjadi dua, banyak surat pemilih mencoblos tanpa membuka lipatan surat suara tersebut, menjadikan surat suara tersebut memiliki dua lubang dan tidak sah. Ratusan ribu surat suara tersebut dinyatakan tidak sah sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa surat suara tersebut sah. Adanya situasi tersebut menyebabkan harus dilakukannya penghitungan ulang di banyak tempat, memperlambat penghitungan dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya sengketa hasil pemilihan.
Hasil > Putaran pertama > Hasil Nasional

Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:
| Calon | Calon | Pasangan | Partai | First round> Suara | First round> % | Second round> Suara | Second round> % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Susilo Bambang Yudhoyono | Jusuf Kalla | Partai Demokrat | 39.838.184 | 33.57 | 69.266.350 | 60.62 |
|  | Megawati Sukarnoputri | Hasyim Muzadi | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 31.569.104 | 26.61 | 44.990.704 | 39.38 |
|  | Wiranto | Salahuddin Wahid | Partai Golongan Karya | 26.286.788 | 22.15 |  |  |
|  | Amien Rais | Siswono Yudo Husodo | Partai Amanat Nasional | 17.392.931 | 14.66 |  |  |
|  | Hamzah Haz | Agum Gumelar | Partai Persatuan Pembangunan | 3.569.861 | 3.01 |  |  |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | 118.656.868 | 100.00 | 114.257.054 | 100.00 |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 118.656.868 | 97.83 | 114.257.054 | 97.94 |
| Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | 2.636.976 | 2.17 | 2.405.646 | 2.06 |
| Jumlah suara | Jumlah suara | Jumlah suara | Jumlah suara | 121.293.844 | 100.00 | 116.662.700 | 100.00 |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 155.048.803 | 78.23 | 155.048.803 | 75.24 |
Sumber: IFES, IFES
Hasil > Putaran kedua

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dengan calon pasangan sebagai berikut:
Hasil > Putaran kedua > Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
02
Pasangan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
| Megawati Sukarnoputri | Hasyim Muzadi | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   PDI-P  Golkar  PPP  PBR  PDS  PKPB  PNIM |
| Presiden Indonesia Ke-5 (2001–2004) | Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1999–2010) |   PDI-P  Golkar  PPP  PBR  PDS  PKPB  PNIM |
Pada 1 Agustus 2004, PPP yang sebelumnya mengusung pasangan Hamzah-Agum memutuskan untuk mendukung pasangan calon Megawati-Hasyim setelah mereka mengadakan rapat pleno dewan pimpinan pusat partai di Jakarta. Hamzah Haz mengatakan bahwa jika pasangan Mega-Hasyim kalah pada putaran kedua, PPP akan beroposisi, dan tidak akan ada orang PPP yang masuk dalam pemerintahan. KH Alawy Muhammad, petinggi PPP menyatakan bahwa dukungan PPP untuk Megawati memiliki ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya adalah Megawati harus berkomitmen untuk umat Islam, dan mengeluarkan Abu Bakar Ba’asyir sebelum pemilihan presiden putaran kedua dan sebelum ada bukti. Dukungan PPP terhadap Mega-Hasyim menuai perpecahan dalam internal pendukung PPP, sebagian kader PPP menolak untuk mendukung Megawati dikarenakan adanya rekomendasi ulama yang mengharamkan memilih pemimpin perempuan.
Setelah Wiranto-Wahid hanya mampu memperoleh suara terbanyak ketiga pada pemilihan presiden putaran pertama, dan setelah ditolaknya gugatan sengketa hasil pemilihan presiden putaran pertama oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Agustus 2004 Golkar memutuskan untuk bergabung ke dalam koalisi PDI-P dan mendukung pasangan Megawati-Hasyim. Sebelumnya, terjadi perbedaan opini di internal partai untuk mendukung pasangan SBY-JK, di mana Jusuf Kalla merupakan kader dari partai Golkar. Atau mendukung pasangan Mega-Hasyim di mana sebelumnya partai Golkar pernah bekerja sama dengan PDI-P dalam pemerintahan.
Koalisi Mega-Hasyim pada pemilihan putaran kedua kemudian dilengkapi oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada 18 Agustus. Partai Bintang Reformasi (PBR) menyatakan dukungannya kepada Mega-Hasyim pada 20 Agustus 2004 setelah melakukan pemungutan suara pada internal partai. Partai terakhir yang menyatakan dukungannya pada pasangan Mega-Hasyim adalah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) yang didirikan oleh adik Mega, Sukmawati Soekarnoputri.
Hasil > Putaran kedua > Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
04
Pasangan Calon Partai Demokrat
| Susilo Bambang Yudhoyono | Jusuf Kalla | Partai Politik |
| Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Partai Politik |
|  |  |   Demokrat  PKB  PKS  PAN  PBB  PKPI |
| Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (2001–2004) | Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2001–2004) |   Demokrat  PKB  PKS  PAN  PBB  PKPI |
Setelah kekalahan pada putaran pertama, Amien Rais dan PAN memutuskan untuk bersikap netral pada putaran kedua. Namun ia tidak membantah bahwa sebagian besar kader PAN mendukung pasangan SBY-JK. Di sisi lain, PKS dan PBB secara resmi mendukung SBY-JK setelah sebelumnya berkoalisi dengan PAN. PKB, yang sebelumnya diperintahkan oleh Abdurrahman Wahid untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan putaran pertama dikarenakan tidak lolosnya Abdurrahman Wahid sebagai salah satu pasangan calon akibat tidak lolos tes kesehatan, menjadi partai terakhir yang memutuskan sikap untuk mendukung SBY-JK.
Hasil > Putaran kedua > Hasil

Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:
| No>  | Pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Megawati Soekarnoputri   Hasyim Muzadi | 44.990.704 | 39,38% |
| 4. | Susilo Bambang Yudhoyono   Muhammad Jusuf Kalla | 69.266.350 | 60,62% |
| Provinsi> Provinsi.Provinsi | SBY-JK> .Suara | SBY-JK> .% | Mega-Hasyim> .Suara | Mega-Hasyim> .% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceh | 1,561,156 | 77.10 | 463,769 | 22.90 |
| Sumatera Utara | 2,808,212 | 52.61 | 2,530,065 | 47.39 |
| Sumatera Barat | 1,585,796 | 83.77 | 307,196 | 16.23 |
| Riau | 1,719,016 | 50.99 | 1,652,302 | 49.01 |
| Jambi | 1,309,245 | 65.79 | 680,707 | 34.21 |
| Sumatera Selatan | 444,156 | 61.71 | 275,632 | 38.29 |
| Bengkulu | 2,165,778 | 60.61 | 1,407,236 | 39.39 |
| Lampung | 233,454 | 51.29 | 221,715 | 48.71 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 367,374 | 65.33 | 194,933 | 34.67 |
| Kepulauan Riau | 917,952 | 69.52 | 402,542 | 30.48 |
| DKI Jakarta | 3,392,663 | 69.21 | 1,509,402 | 30.79 |
| Jawa Barat | 13,186,776 | 62.76 | 7,825,251 | 37.24 |
| Jawa Tengah | 8,991,744 | 51.67 | 8,409,066 | 48.33 |
| Yogyakarta | 1,151,043 | 59.69 | 777,467 | 40.31 |
| Jawa Timur | 12,150,901 | 59.65 | 8,217,996 | 40.35 |
| Banten | 2,913,659 | 62.76 | 1,728,732 | 37.24 |
| Bali | 755,432 | 37.73 | 1,246,521 | 62.27 |
| Nusa Tenggara Barat | 1,563,494 | 74.96 | 522,411 | 25.04 |
| Nusa Tenggara Timur | 590,459 | 28.07 | 1,513,088 | 71.93 |
| Kalimantan Barat | 962,365 | 49.98 | 963,065 | 50.02 |
| Kalimantan Tengah | 474,839 | 55.90 | 374,546 | 44.10 |
| Kalimantan Selatan | 1,096,637 | 73.30 | 399,528 | 26.70 |
| Kalimantan Timur | 856,365 | 63.97 | 482,247 | 36.03 |
| Sulawesi Utara | 686,688 | 56.72 | 523,903 | 43.28 |
| Sulawesi Tengah | 933,261 | 77.96 | 263,813 | 22.04 |
| Sulawesi Selatan | 3,869,361 | 87.24 | 565,953 | 12.76 |
| Sulawesi Tenggara | 721,792 | 78.07 | 202,705 | 21.93 |
| Gorontalo | 276,402 | 57.99 | 200,230 | 42.01 |
| Maluku | 311,269 | 45.39 | 374,437 | 54.61 |
| Maluku Utara | 277,077 | 61.84 | 170,975 | 38.16 |
| Papua | 642,869 | 62.84 | 380,091 | 37.16 |
| Irian Jaya Barat | 182,481 | 59.39 | 124,760 | 40.61 |
| Luar Negeri | 166,634 | 67.98 | 78,500 | 32.02 |
| Total | 69,266,350 | 60.62 | 44,990,704 | 39.38 |

Sumber: Ananda, Arifin & Suryadinata; Statistik Indonesia
Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih

Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: Perdana Menteri Australia John Howard, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.
Galeri

Pasangan Nomor Urut 1 Wiranto-Salahuddin
Pasangan Nomor Urut 2 Megawati-Hasyim
Pasangan Nomor Urut 3 Amien-Siswono
Pasangan Nomor Urut 4 SBY-JK
Pasangan Nomor Urut 5 Hamzah Haz-Agum Gumelar