stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Bankaltimtara

| --- | --- |

Sebelumnya: Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Jenis: Badan usaha milik daerah
Industri: Jasa keuangan Perbankan
Didirikan: 14 Oktober 1965
Pendiri: Provinsi Kalimantan Timur
Kantor pusat: Jalan Jend. Sudirman 33, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Cabang:  276 kantor (2018)
Wilayah operasi: Kalimantan Timur Kalimantan Utara Jakarta
Tokoh kunci: Sulaiman Gafur (Ketua Dewan Komisaris) Muhammad Yamin (Plt. Direktur Utama)
Produk: Tabungan Simpeda Tabungan Al-Amin Tabungan Prama
Jasa: Simpanan Kredit
Pendapatan:  Rp2.526.627 juta (2018)  Rp2.904.586 juta (2017)
Laba bersih:  Rp443.690 juta (2018)  Rp465.307 juta (2017)
Total aset:  Rp25.344.194 juta (2018)  Rp22.696.975 juta (2017)
Total ekuitas:  Rp3.874.773 juta (2018)  Rp4.514.786 juta (2017)
Pemilik: Pemeirntah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara
Karyawan:  2.176 orang (2018)
Divisi: Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Anak usaha: PT BPR Pembangunan Kutai Timur PT BPR Be Pe De Kutai Sejahtera
Situs web: www.bankaltimtara.co.id
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda) (beroperasi dengan nama dagang Bankaltimtara) ialah sebuah bank yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1965 dan berkantor pusat di Kota Samarinda. Bankaltimtara merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas.
Sebelumnya bank ini dikenal dengan nama PD BPD Kaltim, berbisnis menggunakan nama Bankaltim.
Sejarah > Periode 1965 s.d. 2002

Bankaltimtara didirikan dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD.64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965 dan Izin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Bank Indonesia No. Kep.95/PBS/65 tanggal 21 September 1965. Bankaltimtara beroperasi pertama kali dari ruangan kerja bekas Kantor Gubernur Kepala Daerah di Jl. Jend. Sudirman Kota Samarinda (saat ini lokasi Lamin Etam) pada tanggal 14 Oktober 1965 dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Abdoel Moeis Hassan.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 1991 merupakan momentum Bankaltimtara memasuki era modernisasi. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 1991 tersebut memutuskan agar Bankaltimtara mempersiapkan pembangunan gedung kantor pusat yang representatif di Jl. Jend. Sudirman No. 33 Samarinda, yang penyelesaian pembangunannya diresmikan pada 30 Oktober 1997. Fasad atau sisi luar gedung Kantor Pusat inilah yang menjadi prototipe pembangunan gedung kantor dan layanan lainnya sehingga tercipta ciri khas tampilan fisik gedung-gedung kantor milik Bankaltimtara.
Krisis keuangan yang sempat melanda Asia pada tahun 1998 turut berimbas pada dunia perbankan di Indonesia. Meski demikian, Bankaltimtara berhasil mencatat sejarah dengan menjadi satu di antara sedikit bank di Indonesia yang bertahan dari krisis tersebut.
Sejarah > Periode 2002 s.d. 2017

Ketentuan Otonomi Daerah di Indonesia yang ditetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi tonggak tumbuh dan besarnya Bankaltimtara.
Pada tahun 2002, payung hukum Bankaltimtara kembali berubah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 11 Februari 2002. Selain itu pada tahun yang sama, Bankaltimtara resmi beroperasi secara real-time online.
Sesuai dengan Surat Izin Bank Indonesia No. 5/48/KEP. DGS/2003 tanggal 13 November 2003, Bankaltimtara berhasil meningkatkan status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa. Hal ini menjadikan Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah pertama di luar Pulau Jawa dengan status Bank Umum Devisa.
Bankaltimtara melakukan ekspansi usaha dengan membuka Unit Usaha Syariah pada tanggal  27 Desember 2006 berdasarkan Izin Prinsip dari Bank Indonesia Nomor: 8/5/DS/Smr tanggal 27 November 2006 dan Izin Operasional Nomor: 8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2006. Bankaltimtara menjadi salah satu bank pembangunan daerah besar di Indonesia dengan aset lebih dari Rp10 Triliun.
Sejarah > Periode 2017 s.d. Sekarang

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tanggal 11 November 2016 oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dimulailah proses perubahan bentuk badan hukum sekaligus mengakomodir 2 (dua) Provinsi yang merupakan pemegang saham di Bankaltimtara, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hingga pada tanggal 1 November 2017, bentuk badan hukum, nama, dan logo Bankaltimtara resmi berubah.
Pemegang Saham

Sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas, saham-saham Bankaltimtara dimiliki oleh:
| No>  | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham (lembar) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 242.343 | 37,12 |
| 2. | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | 90.636 | 13,88 |
| 3. | Pemerintah Kabupaten Berau | 60.833 | 9,32 |
| 4. | Pemerintah Kabupaten Bulungan | 50.000 | 7,66 |
| 5. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 34.000 | 5,21 |
| 6. | Pemerintah Kota Balikpapan | 23.044 | 3,53 |
| 7. | Pemerintah Kabupaten Tana Tidung | 20.020 | 3,07 |
| 8. | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | 19.722 | 3,02 |
| 9. | Pemerintah Kabupaten Paser | 19.113 | 2,93 |
| 10. | Pemerintah Kabupaten Malinau | 15.678 | 2,40 |
| 11. | Pemerintah  Kabupaten Nunukan | 14.875 | 2,28 |
| 12. | Pemerintah Kota Tarakan | 14.526 | 2,22 |
| 13. | Pemerintah Kabupaten Kutai Barat | 12.870 | 1,97 |
| 14 | Pemerintah Kota Bontang | 12.724 | 1,95 |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | 11.520 | 1,76 |
| 16. | Pemerintah Kota Samarinda | 9.985 | 1,53 |
| 17. | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu | 1.000 | 0,15 |
Logo

Logo Bankaltimtara merupakan hasil pengolahan tipografi B,P, dan D, sebagai kekuatan aspek historis (tonggak sejarah pendirian perusahaan), bahwa Bankaltimtara berawal dari bank pembangunan daerah. Selain itu, Ilusi cawan yang dibentuk dari stilasi hasil pengolahan tipografi B,P, dan D merupakan ilustrasi sebuah wadah (bank) yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Jenis nama Bankaltimtara merupakan gabungan atau kombinasi yang unik, karena dalam pembentukan istilah bahasa Indonesia, diperbolehkan menyatukan dua huruf yang sama menjadi satu huruf dalam satu kata. Penggalan kata -kaltimtara merupakan singkatan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sedangkan penggalan kata -tara merupakan lambang kebebasan atau kemerdekaan jiwa dan keberhasilan serta prestasi hidup.
Produk dan Jasa > Simpanan > Giro

Giro adalah simpanan yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Macam-macam giro yang disediakan Bankaltimtara ialah:
Giro Rupiah
Giro Valas
Giro Wadi'ah iB
Giro Mudharabah iB
Produk dan Jasa > Simpanan > Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Macam-macam tabungan yang disediakan Bankaltimtara ialah:
Tabungan Simpeda
Tabungan Berkah iB
Tabungan Al Amin
Tabungan Al Amin Ib
Tabungan Prama
Tabungan Prama iB
TabunganKu
TabunganKu iB
Tabungan SimPel
Tabungan SimPel iB
Tabungan Ibroh iB
Produk dan Jasa > Simpanan > Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Macam-macam tabungan yang disediakan Bankaltimtara ialah:
Deposito Rupiah
Deposito Valas
Sertifikat Deposito
Deposito On Call (DOC)
Deposito Mudharabah iB
Produk dan Jasa > Kredit > Kredit Konsumtif

Kredit Rumah Sejahtera
Kredit Kendaraan Bermotor
Personal Loan
Kredit Agunan Tunai
Kredit Multiguna
Produk dan Jasa > Kredit > Kredit Produktif

Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah
Kredit Korporasi dan Sindikasi
Kredit Program
Bank Garansi
Produk dan Jasa > Layanan > Perbankan Elektronik/Digital

Anjungan Tunai Mandiri
DG Bankaltimtara (mobile dan internet banking)
Pranala luar

Situs resmi Bankaltimtara
Bendera Kiribati

| --- | --- |


Pemakaian: Bendera dan bendera kapal nasional    
Perbandingan: 1:2
Dipakai: 12 Juli 1979; 45 tahun lalu (1979-07-12)
Rancangan: Dua warna horizontal merah dan biru, dengan burung fregat kuning terbang di atas matahari terbit dengan tujuh belas sinar di tengahnya pada bagian atas dan tiga garis putih bergelombang horizontal di bagian bawah.
Perancang: Arthur Grimble
Rasio bendera: 1:2
Bendera Kiribati didesain oleh Sir Arthur Grimble pada tahun 1932 untuk koloni Britania Kepulauan Gilbert dan Ellice. Bendera ini memiliki warna merah di separo atasnya dengan burung Fregata minor bewarna emas yang terbang di atas sebuah matahari terbit yang juga bewarna emas. Bagian bawah bendera ini bewarna putih dan biru yang berombak-ombak dan berselang-seling putih-biru-putih-biru-putih-biru.
Bendera Kiribati adalah satu dari tiga bendera di dunia yang memiliki motif yang sama dengan lambang negaranya.
Lihat pula

Lambang Kiribati
Bendera Tuvalu
Pranala luar

Kiribati di Flags of the World
Tutankhamun

Nebkheperure Tutankhamun (kadang dieja dengan Tuten-, -amen, -amon) adalah Firaun dari Dinasti Kedelapanbelas Mesir (memerintah 1333 SM - 1324 SM), pada masa yang disebut Kerajaan Baru Mesir. Nama aslinya, Tutankhaten, berarti "Jelmaan hidup Aten", sedangkan Tutankhamun berarti "Jelmaan hidup Amun". Pada tahun 1922, makamnya ditemukan oleh Howard Carter dan sejak itu Tutankhamun menjadi ikon populer dari peradaban Mesir Kuno.
Pada bulan Februari 2010, hasil tes DNA menyatakan bahwa dia adalah anak dari Akhenaten (mumi KV55) dan adiknya / istri (mumi KV35YL), yang namanya tidak diketahui tetapi secara positif diidentifikasi sebagai mumi "Nyonya Muda" yang ditemukan di KV35.
Kehidupan

Tutankhamun adalah anak dari Akhenaten (sebelumnya Amenhotep IV) dan salah satu saudara Akhenaten. Sebagai seorang pangeran, ia dikenal dengan sebutan Tutankhaten. Ia berkuasa pada tahun 1333 SM, pada usia sembilan atau sepuluh, dengan nama pemerintahan Tutankhamun. Pengasuhnya adalah seorang wanita bernama Maia, yang diketahui dari makamnya di Saqqara.
Ketika ia menjadi raja, ia menikah dengan saudara tirinya, Ankhesenpaaten, yang kemudian berubah namanya menjadi Ankhesenamun. Mereka memiliki dua anak perempuan. Sebuah studi yang dirilis pada tahun 2011, Mengungkapkan bahwa salah satu anak perempuannya meninggal pada 5-6 bulan kehamilan sedangkan yang lainnya pada 9 bulan kehamilan. Tidak ada bukti yang ditemukan disalah satu mumi anomali bawaan atau penyebab yang jelas mengenai kematiannya.
Kehidupan > Pemerintahan

Mengingat usianya, Ia mungkin memiliki penasihat yang sangat hebat, yaitu; Jendral Horemheb, para Ay Wazir, dan Maia, "Mandor dari Departemen Keuangan". Horemheb mencatat bahwa raja mengangkatnya menjadi 'tuan tanah' sebagai pangeran turun temurun untuk menjaga hukum. Dia juga mencatat kemampuannya untuk menenangkan raja muda ketika amarahnya berkobar.
Kematian

Detik-detik terakhir Raja Tutankhamun tidak tercatat sedikitpun. Apa yang menyebabkan kematian Tutankhamun telah menjadi subyek perdebatan. Penelitian besar telah dilakukan dalam upaya untuk menemukan penyebab kematiannya.
Meskipun ada beberapa spekulasi bahwa Tutankhamun dibunuh, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kematiannya disebabkan oleh kecelakaan. CT scan yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kakinya patah dan terinfeksi tidak lama sebelum kematiannya. Analisis DNA yang dilakukan pada 2010 menunjukkan adanya malaria di sistemnya. Hal ini diyakini bahwa kedua kondisi (malaria dan leiomyomata) digabungkan, menyebabkan kematiannya.
Makam

Tutankhamun dimakamkan dalam sebuah makam yang relatif kecil untuk statusnya. Kematiannya mungkin terjadi tanpa diduga, sebelum sebuah makam kerajaan megah selesai dibangun, sehingga mumi itu dimakamkan di sebuah makam dimaksudkan untuk orang lain. Hal ini bertujuan untuk menaati adat penguburan tujuh puluh hari setelah kematian.
Mumi Raja Tutankhamun masih terletak di makamnya di Lembah Para Raja (Valley of the Kings). Pada tanggal 4 November 2007, 85 tahun setelah penemuan Carter, makam firaun 19 tahun ini dipamerkan di makam bawah tanah di Luxor.
Makam > Penemuan Makam

Keberadaan Tutankhamun tampaknya telah memudar dari ingatan masyarakat Mesir Kuno dalam waktu singkat setelah kematiannya, dan hampir tidak dikenal hingga tahun 1920. Makamnya dirampok setidaknya dua kali pada zaman kuno. Berdasarkan barang diambil, dan bukti restorasi dari makam setelah intrusi, tampak jelas bahwa perampokan ini terjadi dalam beberapa bulan, saat raja baru saja dimakamkan.
Lokasi makam itu hilang karena telah dikubur oleh kepingan batu dari makam setelahnya, baik secara sengaja dibuang disana maupun disapu oleh banjir. Beberapa tahun setelah itu, beberapa pondok untuk pekerja dibangun di atas pintu masuk makam, mereka jelas tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Ketika akhir dari Dinasti Ke-20, Lembah Para Raja penguburan dibongkar secara sistematis. Namun penguburan Tutankhamun diabaikan, mungkin karena pengetahuan itu telah hilang dan namanya telah dilupakan.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Tutankhamun.
End Paper: A New Take on Tut's Parents by Dennis Forbes (KMT 8:3 . FALL . 1997 ? KMT Communications) Diarsipkan 2007-11-14 di Wayback Machine.
The mummy's curse: historical cohort study (Mark R Nelson, British Medical Journal 2002;325:1482-1484)
Tutankhamun profile
Life of King Tut
Mummy Mania - King Tut info and current exhibit itinerary
Theban Mapping Project - Includes detailed maps of this and most of the other tombs.
William Max Miller's Theban Royal Mummy Project
Tutankhamun: Anatomy of an Excavation (The Griffith Institute) Diarsipkan 2005-06-26 di Wayback Machine.
Self Improvement Wednesday - ABC 702 Drive audio
Putting a Face on King Tut, Wired Magazine
The Face of King Tut: The controversy over skin color, NPR
Tutankhamun Examined in a CT Scanner
King Tut - National Geographic magazine Diarsipkan 2005-05-24 di Wayback Machine.
King Tut's skin color a topic of controversy Diarsipkan 2006-10-30 di Wayback Machine.
Researchers propose new theory on his death
↑  Clayton 2006, hlm. 128.
1 2 3 4 5  Osing & Dreyer 1987, hlm. 110–123.
1 2 3 4  "Digital Egypt for Universities: Tutankhamun". University College London. 22 June 2003. Diakses tanggal 5 August 2006.
1 2 3 4 5  Leprohon 2013, hlm. 206.
↑  Leprohon 2013, hlm. 227.
↑  Hawass et al. 2010, hlm. 640–641.
Kementerian Kehakiman (Britania Raya)

| --- | --- |
 Gedung Kementerian Kehakiman, 102 Petty France, London
Informasi Departemen Kementerian
Dibentuk: 2007
Nomenklatur Departemen Kementerian sebelumnya: Departemen Urusan Konstitusional
Wilayah hukum: Pemerintah Britania Raya
Kantor pusat: 102 Petty France Westminster, London
Pegawai: lebih dari 77,000
Anggaran tahunan: £ 6,3 Miliar dan £ 600 juta (pengeluaran utama) ditahun 2018-2019 
Menteri: Alex Chalk, Menteri Kehakiman dan Lord Chancellor
Departemen Kementerian eksekutif: Antonia Romeo, Sekretaris Tetap dan Staf Mahkota di Kanseliran
Lembaga bawahan: Otoritas Kompensasi Cedera Pidana Layanan Pengadilan Yang Mulia Badan Bantuan Hukum Layanan Penjara dan Masa Percobaan Yang Mulia Kantor Perwalian Publik Arsip Nasional Kantor Menteri Wales Kantor Menteri Skotlandia
Situs web: Official website
Kementerian Kehakiman adalah sebuah Departemen/Kementerian dalam Pemerintahan Yang Mulia yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan Lord Chancellor. Fungsi utama dari kementerian ini adalah memprioritaskan pengurangan dan melindungi publik, memberikan akses hukum, meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum dan menegakkan kebebasan sipil. Menteri Kehakiman adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen untuk urusan hukum dan kehakiman, sistem peradilan, penjara dan masa percobaan di Inggris dan Wales dengan beberapa tambahan tanggung jawab di lingkungan Britania Raya seperti Mahkamah Agung Britania Raya dan pengangkatan petugas hukum kerajaan. Kementerian ini juga bertanggung jawab dilingkup kebijakan konstitusional yang tidak dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri di tahun 2010, hak asasi manusia dan hak informasi di seluruh Britania Raya.
Kementerian Kehakiman juga mengawasi kegiatan administrasi hukum di Jersey, Guernsey dan Pulau Man (Wilayah Dependensi Britania Raya), Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha dan Kepulauan Falklands (Wilayah Seberang Lautan Britania Raya). Sedangkan Gibraltar dan Wilayah Seberang Laut Britania Raya lainnya memiliki Kementerian Kehakiman sendiri.
Kementerian Kehakiman dibentuk pada bulan Mei 2007, ketika beberapa bidang di Departemen Dalam Negeri digabung dengan Departemen Urusan Konstitusional.
Pengeluaran, Pengadministrasian dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman diawasi oleh Komite Pemilihan Parlemen Bidang Hukum.
Tanggung Jawab > Di Wilayah Britania Raya

Sebelum pembentukan Pemerintahan Koalisi di bulan Mei 2010, Kementerian Kehakiman menangani hubungan antara Pemerintah Britania Raya dan tiga wilayah administrasi devolusi; Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara.
Tanggung jawab dalam devolusi dulunya dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri yang berada di dalam Kantor Kabinet. Wakil Perdana Menteri juga bertanggung jawab untuk reformasi konstitusi dan politik, termasuk reformasi Dewan Bangsawan, West Lothian Question, kebijakan pemilihan, reformasi pendanaan partai politik dan suksesi kerajaan.
Di tahun 2015, tanggung jawab dalam devolusi dilimpahkan kembali ke Kementerian Kehakiman dan di tahun 2019, dilimpahkan kembali kepada Menteri Persatuan yang berada di bawah naungan Kantor Perdana Menteri. Menteri Persatuan saat ini dijabat oleh Perdana Menteri, Rishi Sunak. Reformasi Dewan Bangsawan diserahkan kepada Pemimpin Dewan Bangsawan dan Kantor Kabinet. West Lothian Question diserahkan kepada Pemimpin Dewan Rakyat dan kebijakan pemilihan dan reformasi pendanaan partai politik dipegang oleh Ketua Komite untuk Reformasi Pemilihan dan Pemimpin Dewan. Suksesi kerajaan diserahkan kembali ke kementerian kehakiman.
Menteri Kehakiman mempunyai tanggung jawab untuk sebuah komisi yang menangani masalah UU Hak Warga Negara Britania Raya. UU Hak Warga Negara Britania Raya ini adalah sebuah rencana untuk mengimplementasikan hak asasi manusia melalui hukum negara, karena Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dalam hukum Britania Raya melalui UU Hak Asasi Manusia 1998. Hal ini juga yang mengakhiri ikatan otorisasi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa atas pengadilan Britania Raya.
Kementerian Kehakiman mempertahankan hal-hal berikut di lingkungan Britania Raya yaitu:
Kebijakan Uni Eropa dan Internasional
Kebebasan informasi dan perlindungan data
Hak asasi manusia dan kebebasan sipil
Mahkamah Agung Britania Raya
Arsip Nasional
Tanggung Jawab > Khusus Wilayah Inggris dan Wales

Sebagian besar tanggung jawab Kementerian Kehakiman mengambil tempat di Inggris dan Wales. Kementerian Kehakiman tidak memiliki tanggung jawab di wilayah konstituen untuk urusan kebijakan hukum kriminal, pengadilan, penjara dan percobaan di wilayah Skotlandia dan Irlandia Utara.
Dengan wilayah yurisdiksi di Inggris dan Wales, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak (termasuk pemuda dan anak-anak) ditangani dengan tepat sejak mereka ditangkap, sampai pelaku yang dihukum telah menyelesaikan hukumannya. Oleh karena itu, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk semua. Tanggung jawab Kementerian Kehakiman diperbesar untuk mengurus urusan layanan penjara (melalui Pelayanan Manajemen Pelanggaran Nasional), rehabilitasi dan pengurangan pelanggaran, dukungan korban kejahatan, layanan masa percobaan dan sistem di luar peradilan, Badan Kehakiman Pemuda, kebijakan hukuman dan pembebasan bersyarat, kompensasi cedera kriminal dan Komisi Peninjauan Kasus Kriminal. Jaksa Agung Inggris dan Wales (juga sebagai Advokat Utama Irlandia Utara) bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman untuk mengembangkan kebijakan peradilan kriminal.
Tanggung jawab lainnya dibatasi kepada Inggris dan Wales termasuk administrasi semua pengadilan, registrasi pertanahan, bantuan hukum dan regulasi pelayanan hukum, koroner dan investigasi kematian, peradilan administrasi dan hukum publik, pemeliharaan hukum, perwalian publik dan ketidakmampuan mental, pengawasan narapidana-pasien yang dibatasi dibawah UU Kesehatan Mental 1983, hukum sipil dan keadilan, termasuk sistem peradilan keluarga dan regulasi manajemen klaim.
Tanggung Jawab > WIlayah Dependensi Kerajaan

Kementerian Kehakiman adalah departemen yang memfasilitasi komunikasi antara Dependensi Kerajaan seperti Jersey, Guernsey, dan Pulau Man serta Pemerintah Britania Raya. Wilayah yang memerintah sendiri ini memiliki kepala negara yaitu Monarki Britania Raya, meskipun gelarnya adalah Adipati Normandia di Kepulauan Chanel dan Tuan Mann di wilayah Pulau Man.
Ini memproses undang-undang untuk Royal Assent yang disahkan oleh majelis legislatif insular dan berkonsultasi dengan Kepulauan tentang memperluas undang-undang Inggris kepada mereka. Ini juga memastikan bahwa undang-undang Inggris yang relevan diperluas ke pulau-pulau dengan lancar.