Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara
Sejarah

Pada tanggal 4 Maret 1947, Traktat Dunkirk ditandatangani oleh Prancis dan Inggris sebagai Treaty of Alliance and Mutual Assistance dalam hal kemungkinan serangan oleh Jerman atau Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1948, aliansi ini diperluas untuk mencakup negara-negara Benelux, dalam bentuk Western Union, juga disebut sebagai Organisasi Perjanjian Brussel (BTO), yang didirikan berdasarkan Perjanjian Brussel yang ditandatangani oleh Inggris, Prancis, dan anggota Benelux. Pembicaraan untuk aliansi militer baru, yang juga dapat mencakup Amerika Utara, menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949 oleh negara-negara anggota Western Union ditambah Amerika Serikat, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia.
Pada tahun 1952, jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai kepala organisasi sipil. Tahun itu juga sebagai latihan maritim NATO besar pertama, Exercise Mainbrace dan aksesi Yunani dan Turki ke organisasi tersebut. Setelah Konferensi London dan Paris, Jerman Barat diizinkan untuk dipersenjatai kembali secara militer, ketika mereka bergabung dengan NATO pada Mei 1955, yang pada gilirannya, merupakan faktor utama dalam pembentukan Pakta Warsawa yang didominasi Uni Soviet, yang menggambarkan dua sisi yang berlawanan dari Perang Dingin.
Pada tahun 1982, Spanyol yang baru demokratis bergabung dengan aliansi ini.
Revolusi 1989 di Eropa menyebabkan NATO mengevaluasi ulang tujuan strategis, sifat, tugas, dan fokusnya di benua itu. Pada Oktober 1990, Jerman Timur menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, dan pada November 1990, aliansi tersebut menandatangani Traktat tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) di Paris dengan Uni Soviet. Traktat ini mengamanatkan pengurangan militer khusus di seluruh benua, yang berlanjut setelah runtuhnya Pakta Warsawa pada Februari 1991 dan runtuhnya Uni Soviet pada Desember di tahun yang sama, yang menyingkirkan musuh utama NATO secara de facto. Hal ini menandai dimulainya penarikan personel dan peralatan militer di Eropa. Perjanjian CFE memungkinkan penandatangan untuk menghapus 52.000 buah persenjataan konvensional dalam enam belas tahun berikutnya, dan memungkinkan pengeluaran militer oleh anggota NATO Eropa menurun sebesar 28% dari tahun 1990 hingga 2015.
Secara politis, organisasi tersebut mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang baru otonom, dan forum diplomatik untuk kerja sama regional antara NATO dan tetangganya didirikan selama periode pasca-Perang Dingin ini, termasuk Kemitraan untuk Perdamaian (Partnership for Peace) dan inisiatif Dialog Mediterania di 1994, Dewan Kemitraan Euro-Atlantik pada 1997, dan Dewan Gabungan Permanen NATO-Rusia pada 1998. Pada KTT Washington 1999, Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko secara resmi bergabung dengan NATO, dan organisasi tersebut juga mengeluarkan pedoman baru untuk keanggotaan dengan NATO. "Rencana Aksi Keanggotaan" individual. Pedoman ini mengatur penambahan anggota aliansi baru: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slowakia, dan Slovenia pada 2004, Albania dan Kroasia pada 2009, Montenegro pada 2017, Makedonia Utara pada 2020, Finlandia pada 2023, dan Swedia pada 2024.
Pasal 5 dari perjanjian Atlantik Utara mewajibkan negara-negara anggota untuk membantu negara anggota mana pun yang terkena serangan bersenjata, diterapkan untuk pertama kalinya dan satu-satunya setelah serangan 11 September, setelah itu pasukan dikerahkan ke Afganistan di bawah misi ISAF yang dipimpin NATO. Organisasi tersebut telah menjalankan berbagai peran tambahan sejak saat itu, termasuk mengirim pelatih ke Irak, membantu dalam operasi kontra-pembajakan dan pada tahun 2011 memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Pasal 4, yang hanya meminta konsultasi di antara anggota NATO, telah dipanggil lima kali setelah insiden dalam Perang Irak, Perang Saudara Suriah, dan aneksasi Krimea oleh Rusia.
NATO tidak mengutuk pembersihan 2016–2017 di Turki. Sebagai akibat dari invasi Turki ke daerah-daerah berpenduduk Kurdi di Suriah, intervensi Turki di Libya dan sengketa zona maritim Siprus-Turki menyebabkan mulai munculnya tanda-tanda keretakan hubungan antara Turki dan anggota NATO lainnya. Anggota NATO telah menolak Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir PBB, perjanjian yang mengikat untuk negosiasi penghapusan total senjata nuklir, yang didukung oleh lebih dari 120 negara.
Hingga Juni 2022, NATO telah mengerahkan 40.000 tentara di sepanjang sisi Timur sepanjang 2.500 kilometer untuk mencegah agresi Rusia sebagai tanggapan invasi Rusia ke Ukraina 2022.