Hukum kewarganegaraan Israel
Sejarah > Kualifikasi berdasarkan hak kepulangan > Yahudi murtad dan tidak beragama

Lihat pula: Apostasi dalam Yudaisme
Meskipun Undang-Undang Kepulangan memberikan setiap orang Yahudi hak untuk berimigrasi ke Israel, teks asli dan semua produk undang-undang turunannya sampai saat ini tidak memiliki definisi yang jelas mengenai kriteria seseorang dianggap sebagai Yahudi. Pemerintah dan otoritas agama terus menerus berbeda pendapat mengenai arti kata tersebut beserta penerapannya pada undang-undang tersebut, dengan beberapa organisasi menganggap agama dan kebangsaan Yahudi sebagai konsep yang sama. Salah satu organisasi politik tersebut adalah Partai Mafdal, yang mengendalikan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 1970. Oleh karena itu, UU Pemulangan pada periode ini ditafsirkan secara ketat berdasarkan halakha (syariat agama Yahudi); seorang Yahudi didefinisikan sebagai siapa pun yang lahir dari ibu Yahudi. Meskipun Israel bukanlah negara teokrasi, Yudaisme memiliki peran sentral dalam politik Israel karena tujuan utama penubuhan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara Yahudi yang berdaulat.
Ketidakjelasan hukum ini diuji dalam kasus Rufeisen versus Mendagri kala Oswald Rufeisen, seorang Yahudi-Polandia yang telah memeluk Katolik Roma, diputuskan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai seorang Yahudi dikarenakan telah pindah agama. Murtad dari Yudaisme dianggap sebagai tindakan pemisahan diri yang disengaja dari identitas nasional Yahudi. Mahkamah Agung menguraikan hal ini dalam kasus Shalit versus Mendagri tahun 1969, yang memutuskan bahwa anak-anak dari orang Yahudi yang tidak menjalankan praktik keagamaan Yahudi akan tetap dianggap Yahudi. Berbeda dengan Rufeisen, anak-anak tersebut tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap memisahkan diri. Namun, keputusan ini menciptakan pemisahan antara agama Yahudi dan interpretasi hukum keanggotaan orang Yahudi sehingga memerlukan klarifikasi legislatif.
Undang-Undang Kepulangan diamandemen pada tahun 1970 untuk memberikan penjelasan yang lebih perinci tentang siapa yang memenuhi syarat: seorang Yahudi berarti setiap orang yang lahir dari ibu seorang Yahudi, atau seseorang yang telah berpindah agama ke Yudaisme dan bukan merupakan penganut agama lain. Amandemen tersebut juga memperluas hak kepulangan ke Israel dengan menyertakan anak, cucu, dan pasangan seorang Yahudi, beserta pasangan dari anak dan cucu mereka. Hak ini diberikan meskipun faktanya tidak semua orang yang telah disebutkan berhak disebut Yahudi menurut halakha.
Undang-undang Kewarganegaraan diamandemen pada tahun 1971 untuk memungkinkan setiap orang Yahudi yang secara resmi menyatakan keinginannya untuk bermigrasi ke Israel segera menjadi WN Israel, tanpa persyaratan apa pun untuk memasuki wilayah Israel. Perubahan ini dilakukan untuk memfasilitasi emigrasi dari Uni Soviet, yang secara rutin ditolak visa keluarnya, terutama setelah Perang Enam Hari tahun 1967. Migrasi dari Uni Soviet tetap pada tingkat yang rendah sampai pembatasan emigrasi dilonggarkan pada akhir tahun 1980-an.
Kebanyakan orang Yahudi Soviet yang beremigrasi pada mulanya menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan dengan beberapa lainnya memilih Jerman. Namun, negara-negara ini segera memberlakukan pembatasan ketat terhadap imigran Yahudi dari Uni Soviet atas permintaan Israel, yang bertujuan untuk mengalihkan aliran imigran itu ke negaranya. AS mulai memberlakukan kuota masuk sebanyak 50.000 orang pada tahun 1990, sementara Jerman membatasi penerimaan pada tahun 1991 hanya bagi orang Yahudi yang dapat membuktikan keturunan Jerman. Jumlah orang Yahudi Soviet yang beremigrasi ke Israel meningkat tajam dari hanya 2.250 pada tahun 1988 menjadi lebih dari 200.000 pada tahun 1990 dan tetap pada tingkat yang tinggi setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 dan krisis finansial Rusia tahun 1998. Sekitar 940.000 orang Yahudi dari bekas Uni Soviet bertolak ke Israel antara tahun 1989 dan 2002. Sebagian besar gelombang migran ini adalah orang Yahudi yang tidak taat dan sekuler; sebagian besar tidak dianggap Yahudi berdasarkan halakha, tetapi memenuhi syarat untuk berimigrasi menurut UU Kepulangan.