stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kemalisme
Prinsip > Republikanisme

Republikanisme (bahasa Turki: cumhuriyetçilik) dalam kerangka ideologi Kemalis menggantikan monarki Dinasti Ottoman dengan negara hukum, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk penekanan pada kebebasan bagi warga negara. Republikanisme Kemalis mendefinisikan suatu republik konstitusional, dimana perwakilan rakyat dipilih, dan memerintah menurut aturan konstitusional yang ada yang membatasi kuasa pemerintah atas rakyat. Kepala negara dan pejabat lainnya dipilih melalui pemilihan umum alih-alih mewarisi jabatan mereka, dan keputusan mereka tunduk pada hukum. Dalam mempertahankan perubahan dari Negara Ottoman, Kemalisme menegaskan bahwa semua hukum di Republik Turki haruslah didasari pada kebutuhan aktual di muka Bumi sebagai asas dasar dari kehidupan nasional. Kemalisme menganjurkan sistem republik sebagai sistem terbaik yang mewakili keinginan rakyat.
Dari semua jenis republik, republik Kemalis adalah republik yang berlandaskan demokrasi perwakilan, liberal, dan parlementer dengan parlemen yang dipilih dalam pemilihan umum, presiden sebagai kepala negara dipilih oleh parlemen dan menjabat dalam periode yang dibatasi, perdana menteri ditunjuk oleh presiden, dan menteri lain ditunjuk oleh parlemen. Presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif langsung, tetapi memiliki hak veto terbatas, dan hak menyelenggarakan referendum. Urusan sehari-hari pemerintahan dijalankan oleh Kabinet Menteri yang terdiri dari perdana menteri dam menteri lainnya. Terdapat pemisahaan kekuasaan antara eksekutif (presiden dan Kabinet), legislatif (Parlemen), dan yudikatif, dimana tidak ada cabang pemerintahan yang memiliki otoritas atas cabang lainnya—meskipun parlemen ditugaskan untuk mengawasi Kabinet, yang dapat dipaksa mundur dengan mosi tidak percaya.
Republik Kemalis adalah negara kesatuan dimana tiga lembaga negara memerintah sebagai satu kesatuan, dengan lembaga legislatif yang dibentuk secara konstitusional. Dalam beberapa hal, kekuasaan politik pemerintah didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah, kepada majelis terpilih lokal yang diwakili oleh walikota, namun pemerintah pusat tetap mempertahankan peran utama dalam memerintah.
Prinsip > Populisme

Dimensi populisme
“Kedaulatan adalah milik Bangsa, tanpa batasan atau syarat apa pun” yang tertera di belakang kursi Ketua Majelis Agung Nasional
Semboyan "Ne mutlu Türküm diyene", terukir di Pegunungan Kyrenia di Siprus Utara
Populisme (bahasa Turki: halkçılık) didefinisikan sebagai sebuah revolusi sosial yang bertujuan memindahkan kekuasaan politik pada warga negara. Populisme Kemalis tidak hanya bertujuan untuk membentuk kedaulatan rakyat tetapi juga pengalihan transformasi sosio-ekonomi untuk menciptakan negara populis yang sebenarnya. Namun, Kemalisme menolak perjuangan kelas dan kolektivisme. Populisme Kemalis percaya bahwa identitas nasional berada di atas segalanya. Populisme Kemalis membayangkan sebuah sosialitas yang menekankan kolaborasi kelas dan persatuan nasional seperti solidarisme. Populisme di Turki bertujuan untuk membentuk kekuatan pemersatu yang membentuk rasa sebuah negara Turki dan kekuatan rakyat yang membawa persatuan baru tersebut.
Populisme Kemalis adalah perpanjangan dari gerakan modernisasi Kemalis, yang bertujuan membuat Islam cocok dengan negara-bangsa modern. Hal ini juga termasuk pengawasan negara terhadap organisasi dan sekolah agama. Mustafa Kemal berkata "setiap orang perlu tempat untuk belajar agama dan keyakinan; tempat itu adalah mektep, bukan madrasa." Hal ini dilakukan untuk melawan "korupsi" ajaran Islam oleh para ulama. Kemal percaya bahwa pada masa Ottoman, ulama telah menyalahgunakan kekuasaan jabatan mereka dan memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan pribadi mereka. Hal yang ditakutkan juga adalah, ketika pendidikan tidak diatur oleh negara, madrasa-madrasa yang tidak diawasi akan memperburuk masalah tarekat yang mengancam persatuan negara Turki.
Prinsip > Populisme > Kedaulatan

Teori sosial Kemalis (populisme) tidak menerima satupun kata sifat diletakkan sebelum definisi dari suatu bangsa. Kedaulatan haruslah menjadi milik rakyat seutuhnya tanpa syarat dan ketentuan:
Ḥâkimiyet bilâ ḳaydü şarṭ Milletiñdir
Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir
Kedaulatan adalah milik Bangsa tanpa batasan atau syarat apa pun
— Mustafa Kemal Atatürk
Prinsip > Populisme > Motto

Populisme digunakan untuk melawan dominasi politik para sheikh, kepala suku, dan sistem politik Islam di Kesultanan Ottoman.
Nasionalisme Atatürk bertujuan untuk membentuk legitimasi politik dari otokrasi kerajaan (oleh Dinasti Ottoman), teokrasi (dari Kekhalifahan Ottoman), dan feodalisme (kepala suku) menuju partisipasi aktif oleh warga negara Turki. Teori sosial Kemalis ingin membentuk suatu nilai kewarganegaraan Turki. Sebuah rasa bangga yang diasosiasikan dengan kewarganegaraan yang dapat memberikan dorongan psikologis bagi rakyat untuk bekerja keras dan mencapai sebuah rasa persatuan dan identitas nasional. Partisipasi aktif, atau "kehendak rakyat", dibentuk dengan rezim republik dan nilai ke-Turki-an menggantikan bentuk afiliasi lain yang dipromosikan di Kesultanan Ottoman (seperti bentuk kesetiaan dari millet yang berbeda yang menyebabkan perpecahan di dalam kesultanan). Motto "Ne mutlu Türküm diyene" (bahasa Indonesia: Betapa bahagianya seorang yang menyebut dirinya aku orang Turki) dikenalkan untuk melawan motto lain seperti "hidup Sultan", "hidup Sheikh", atau "hidup Khalifah."
Prinsip > Laisisme

Artikel utama: Sekularisme di Turki dan Islam di Turki
Lihat pula: Kebebasan beragama di Turki
Laisisme (bahasa Turki: laiklik) dalam ideologi Kemalis bertujuan untuk menghapus intervensi agama dalam urusan pemerintahan, begitupun sebaliknya. Hal ini berbeda dengan konsep sekularisme Anglo-Amerika yang pasif, namun mirip dengan konsep laïcité di Prancis.
Akar dari sekularisme Kemalis berasal dari upaya reformasi pada Kesultanan Ottoman, khususnya pada periode Tanzimat dan Masa Konstitusional Kedua. Kesultanan Ottoman adalah sebuah negara Islam dimana kepala negara Ottoman memegang posisi sebagai khalifah. Sistem sosial diatur menurut berbagai sistem, termasuk sistem Millet dan hukum syariah yang diatur secara religius, membolehkan ideologi keagamaan untuk melebur kedalam sistem administrasi, ekonomi, dan politik Ottoman. Pada Era Konstitusional Kedua, Parlemen Ottoman mengesahkan banyak kebijakan sekular, meskipun teknik populisme religius dan serangan terhadap kesalehan kandidat lain masih terjadi diantara partai-partai politik Ottoman semasa pemilhan umum. Kebijakan ini disebut menjadi alasan terjadinya Insiden 31 Maret oleh pendukung monarki absolut dan Islamis. Kebijakan sekuler Parlemen Ottoman juga menjadi faktor terjadinya Pemberontakan Arab selama Perang Dunia I.
Ketika sekularisme mula diterapkan di Turki, hal tersebut dimulai dengan pembubaran kekhalifahan pada Maret 1924. Jabatan Shaykh al-Islām digantikan oleh Direktorat Urusan Keagamaan (bahasa Turki: Diyanet). Pada 1926, mejelle dan kitab undang-undang hukum syariah ditinggalkan dan digantikan oleh kitab undang-undang hukum Swiss yang diadaptasi dan kitab undang-undang hukum pidana yang diadopsi dari Jerman dan Italia. Praktik keagamaan lainnya ditinggalkan, yang menyebabkan pembubaran tarekat Sufi dan pemberlakuan hukuman menggunakan fez, yang dilihat oleh Atatürk sebagai ikatan dengan masa lalu zaman Ottoman.
Prinsip > Laisisme > Negara dan agama (laïcité)

Atatürk sangat terpengaruh dengan keberhasilan laïcité di Prancis. Atatürk menganggap model Prancis sebagai bentuk otentik dari sekularisme. Kemalisme berusaha untuk mengendalikan agama dan mengubahnya menjadi urusan pribadi dan bukan lembaga yang ikut campur dalam politik, serta kemajuan sosial dan ilmu pengetahuan. Hal ini lebih dari sekadar menciptakan pemisahan antara negara dan agama. Atatürk digambarkan bekerja seolah-olah dia adalah Leo III orang Isauria, Martin Luther, Baron von Holbach, Ludwig Büchner, Émile Combes, dan Jules Ferry digabungkan menjadi satu dalam merumuskan sekularisme Kemalis. Sekularisme Kemalis tidak menyiratkan atau mendukung agnostisisme atau nihilisme; melainkan kebebasan berpikir dan kemerdekaan lembaga negara dari dominasi pemikiran agama dan lembaga keagamaan. Prinsip laisisme Kemalis tidak menentang agama yang moderat dan apolitis, melainkan menentang kekuatan agama yang melawan modernisasi dan demokrasi.
Menurut pandangan Kemalis, negara Turki harus berdiri pada jarak yang setara dengan semua agama, tidak mendukung maupun melarang bentuk keyakinan agama apapun. Namun, kaum Kemalis tidak hanya menyerukan pemisahan agama dan negara saja, melainkan juga menyerukan kontrol negara terhadap lembaga keagamaan Muslim di Turki. Untuk beberapa Kemalis, hal ini berarti negara haruslah menjadi pengendali urusan agama, dan setiap kegiatan keagamaan harus diawasi oleh negara. Hal ini menuai kritikan dari kaum konservatif religius. Kaum konservatif religius sangat vokal menolak gagasan ini, dengan pendapat bahwa untuk mendirikan sebuah negara sekular, negara tidak boleh mengontrol kegiatan lembaga keagamaan. Meskipun mereka memprotes, kebijakan ini kemudian diadopsi dalam konstitusi tahun 1961.
Kebijakan Kemalis bertujuan untuk membuang elemen-elemen agama dari masyarakat. Setelah Perang Kemerdekaan Turki berakhir, semua bentuk pendidikan (baik sekular maupun agama) berada di bawah kendali pemerintah. Sistem pendidikan disentralisasi, dengan satu kurikulum untuk sekolah sekular dan agama, dengan harapan untuk menghilangkan pengaruh sekolah agama. Undang-undang dibuat untuk menghapus tarekat-tarekat Sufi dan pemondokannya (tekkes). Gelar seperti sheikh dan dervish dihapuskan, dan kegiatan mereka dilarang oleh pemerintah. Hari istirahat diubah oleh pemerintah dari Jumat menjadi Minggu. Tetapi pembatasan terhadap pilihan pribadi juga mencakup kewajiban agama dan pemberian nama. Orang Turki diharuskan menggunakan nama keluarga dan tidak diperbolehkan berhaji.
Prinsip > Laisisme > Politik dan agama (sekularisme)

Bentuk pemisahan negara dan agama menurut pandangan Kemalis mengupayakan reformasi seluruh institusi, kelompok kepentingan (seperti partai politik, serikat pekerja, grup lobi), hubungan antara institusi tersebut, dan aturan serta norma politik yang mengatur fungsi mereka (konstitusi, undang-undang pemilu). Perubahan terbesar dalam perspektif ini adalah pembubaran Kekhalifahan Ottoman pada 3 Maret 1924, yang diikuti dengan penghapusan mekanisme politiknya. Pasal yang menyatakan "agama resmi Turki adalah Islam" dihapuskan dari konstitusi pada 10 April 1928.
Dari perspektif politik, Kemalisme bersifat anti-klerikal, dimana ia berusaha untuk mencegah pengaruh agama dalam proses demokrasi, yang menjadi masalah bahkan di Masa Konstitusional  Kedua Kesultanan Ottoman yang cukup sekular, yang mana bahkan partai yang berafiliasi non-religius seperti Komite Persatuan dan Kemajuan dan Partai Kebebasan dan Keselarasan bertikai tentang masalah seperti kesalehan calon-calon mereka pada pemilihan umum Ottoman tahun 1912. Maka, dalam perspektif politik Kemalis, politisi tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah pelindung suatu agama, dan klaim seperti itu menjadi alasan legal untuk pelarangan partai politik secara permanen.
Prinsip > Laisisme > Lambang

Sistem sosial Ottoman didasarkan pada afiliasi keagamaan. Lambang keagamaan diperluas ke dalam setiap fungsi sosial. Pakaian digunakan untuk mengidentifikasi warga negara dengan kelompok agama mereka; tutup kepala digunakan untuk membedakan pangkat dan pekerjaan. Serban, fez, bonnet, dan hiasan kepala menandakan jenis kelamin, pangkat, profesi —baik sipil maupun militer— dari sang pemakai. Lambang agama diluar tempat ibadah dilarang.
Semetara Atatürk menganggap penutup wajah wanita bertentangan dengan kemajuan dan kesetaraan, ia juga mengakui bahwa kerudung bukanlah ancaman bagi pemisahan agama dan negara sehingga tidak harus dilarang. Tetapi Konstitusi yang diamandemen pada tahun 1982, mengikut kudeta 1980 oleh militer berhaluan Kemalis, melarang penggunaan penutup wajah seperti hijab pada lembaga pendidikan tinggi. Joost Lagendijk, anggota Parlemen Eropa dan ketua Komite Gabungan Parlemen dengan Turki, mengkritisi secara terbuka pembatasan pakaian bagi perempuan Muslim, sedangkan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa telah memutuskan bahwa pembatasan dalam bangunan publik dan lembaga pendidikan tidak melanggar hak asasi manusia.
Prinsip > Reformisme

Reformisme (bahasa Turki: inkılapçılık) adalah sebuah prinsip yang menyerukan agar negara mengganti konsep dan institusi tradisional dengan konsep dan institusi modern. Prinsip ini mengedepankan perlunya perubahan sosial yang mendasar melalui reformasi sebagai strategi untuk mencapai masyarakat modern. Inti dari reformasi ini, dalam pengertian Kemalis, merupakan sebuah fakta yang sudah tercapai. Dalam pengertian Kemalis, tidak ada kemungkinan untuk kembali pada sistem lama karena sistem tersebut dianggap terbelakang.
Prinsip reformasi ini jauh melampaui reformasi yang dilakukan Atatürk semasa hidup. Reformasi Atatürk di bidang politik dan sosial diterima sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Atatürk tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan adanya fasa transisi atau jeda selama berlangsungnya reformasi dan implementasinya secara progresif. Pemahaman terkini tentang konsep ini dapat dideskripsikan sebagai "modifikasi aktif". Turki dan masyarakatnya, mengadopsi institusi dari Eropa Barat, harus menambahkan ciri dan pola Turki kedalamnya dan mengadaptasinya ke dalam budaya Turki, menurut Kemalisme. Penerapan ciri dan pola Turki dari reformasi ini memerlukan pengalaman budaya dan sosial selama beberapa generasi, sehingga menghasilkan suatu ingatan kolektif bagi bangsa Turki.
Prinsip > Nasionalisme

Nasionalisme (bahasa Turki: milliyetçilik): Revolusi Kemalis bertujuan untuk mendirikan suatu negara-bangsa dari reruntuhan Kesultanan Ottoman yang multi-religius dan multi etnis. Nasionalisme Atatürk bersumber dari teori kontrak sosial, khususnya dari prinsip nasionalisme sipil yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan teori Kontrak Sosialnya. Persepsi Kemalis tentang kontrak sosial didukung oleh bubarnya Kesultanan Ottoman, yang dianggap sebagai produk dari kegagalan sistem "Millet" dan kebijakan Ottomanisme yang tidak efektif. Nasionalisme Atatürk, setelah mengalami perpecahan Kesultanan Ottoman, mendefinisikan kontrak sosial sebagai "cita-cita tertinggi"nya.
Dalam penyelenggaraan dan pertahanan Bangsa Turki; persatuan nasional, kesadaran nasional, dan kebudayaan nasional adalah cita-cita tertinggi yang kita tuju.

— Mustafa Kemal Atatürk
Ideologi Kemalis mendefiniskan "Bangsa Turki" (bahasa Turki: Türk Ulusu) sebagai sebuah bangsa bagi orang-orang Turki yang selalu mencintai dan berusaha meninggikan keluarganya, negaranya dan bangsanya, yang sadar akan kewajiban mereka terhadap negara demokrasi, sekular, dan sosial yang diatur dengan hukum, didirikan di atas hak asasi manusia, dan di atas asas-asas yang termaktub dalam pembukaan konstitusi Republik Turki.
Mirip dengan pendahulunya CUP, dapat dikatakan bahwa Kemalisme mempromosikan Darwinisme sosial dalam cara tertentu dengan mendambakan generasi muda Turki yang sehat dan kuat secara fisik.
Prinsip > Nasionalisme > Kriteria

Lihat pula: en:Turkish nationality law
Atatürk mendefinisikan bangsa Turki sebagai "orang (halk) yang mendirikan republik Turki". Selanjutnya, "fakta historis dan alamiah yang berdampak pada pendirian (teessüs) bangsa Turki" adalah "(a) persatuan dalam keberadaan politik, (b) persatuan dalam bahasa, (c) persatuan dalam tanah air, (d) persatuan dalam ras dan asal usul (menşe), (e) terkait secara historis dan (f) terkait secara moral".
Kewarganegaraan biasanya diperoleh dari kelahiran di dalam batas negara dan juga dengan asas jus sanguinis. Gagasan Kemalis tentang kebangsaan dimasukkan dalam Pasal 66 Konstitusi Republik Turki. Setiap warga negara diakui sebagai orang Turki, tanpa memandang etnis, kepercayaan, gender, dan lain-lain. Hukum kewarganegaraan Turki menyatakan bahwa seseorang dapat dicabut kewarganegaraannya apabila melakukan tindakan pengkhianatan.
Kemalis memandang non-Muslim sebagai warga negara nominal, dan mereka terkadang diperlakukan seperti warga kelas dua di Republik Turki. Identitas orang Kurdi di Turki sempat ditolak selama beberapa dekade dengan orang Kurdi disebut sebagai "Orang Turki Pegunungan". Atatürk menyatakan pada tahun 1930:
Dalam kesatuan politik dan sosial bangsa Turki saat ini, ada warga negara dan sesama warga negara yang telah terhasut untuk menganggap diri mereka sebagai orang Kurdi, Sirkasia, Laz atau Bosnia. Namun sebutan yang keliru ini - produk dari tirani di masa lalu - tidak membawa apa pun kecuali kesedihan bagi anggota bangsa tersebut, kecuali beberapa orang reaksioner yang tidak punya otak, yang menjadi alat musuh.
Pada 2005, Pasal 301 KUHP Turki membuat tindakan menghina Keturkian (bahasa Turki: Türklük) sebagai tindak pidana, namun dibawah tekanan Uni Eropa, hukum ini diubah pada 2008 untuk melindungi "bangsa Turki" dan bukan etnis Turki pada tahun 2008, sebuah 'bayangan' akan kebangsaan orang-orang yang tinggal dalam batas wilayah mengikuti Pakta Nasional (bahasa Turki: Misak-ı Milli).
Prinsip > Nasionalisme > Kemalisme dan Bangsa Het

Lihat pula: en:Turkish History Thesis
Kemalisme memberikan tempat penting kepada Bangsa Het dan simbolismenya untuk membangun kebangsaan dan identitas Turki. Peneliti Kemalis, seperti Ahmet Ağaoğlu (yang merupakan penasihat Atatürk dan politisi yang berperan penting dalam penuyusunan Konstitusi Turki tahun 1924), meyakini bahwa bangsa Turki harus menampilkan Bangsa Het sebagai ras Turki yang mendominasi dunia dengan akar yang kokoh di Anatolia.
Penelitian genetik modern pada sampel orang Turki menunjukkan bahwa Orang Turki Anatolia adalah hasil campuran dari suku-suku Turkik dan penduduk asli Anatolia, namun, tidak seperti pemikiran Kemalis, kedua campuran ini tidak berasal dari etnis, ras, atau identitas yang sama
Prinsip > Statisme

Statisme (bahasa Turki: devletçilik): Atatürk menjelaskan dalam pernyataan dan kebijakannya bahwa modernisasi menyeluruh Turki sangat bergantung pada perkembangan ekonomi dan teknologi. Prinsip statisme Kemalis secara umum ditafsirkan bahwa negara harus mengatur kegiatan perekonomian umum negara dan terlibat dalam bidang yang tidak diminati oleh perusahaan swasta. Hali ini adalah akibat dari kebutuhan Turki pasca perang kemerdekaan untuk mendefinisikan kembali hubungan antara kapitalisme masyarakat dan internasional. Perang ini membuat Turki hancur, karean Kesultanan Ottoman berfokus pada bahan mentah dan merupakan pasar terbuka dalam sistem kapitalis inetrnasional. Turki pada masa pasca-perang dikenali dari masyarakat agrarisnya, yang terdiri dari tuan tanah dan pedagang. Kendali rakyat dalam ekonomi Turki cukup terlihat dari tahun 1923 sampai tahun 1930an, namun mereka masih mampu, melalui penanaman modal asing bersama, mendirikan badan usaha milik negara. Namun, setelah Depresi Besar, terjadi pergeseran ke arah strategi pembangunan yang berwawasan ke dalam selama era yang disebut sebagai "etatisme". Selama era ini. negara terlibat aktif baik dalam akumulasi modal dan investasi serta mempertimbangkan kepentingan perusahaan swasta. Negara sering kali mengambil tindakan dalam wilayah perekonomian yang tidak dijangkau oleh sektor swasta, baik karena tidak cukup kuat atau karena gagal melakukannya. Hal ini sering kali berupa proyek infrastruktur dan pembangkit listrik, namun juga industri besi dan baja, sementara masyarakat memikul beban dari akumulasi modal.
Analisis

Lihat pula: en:White Turks
Analisis > Kemalisme dan partai politik di Turki

Partai Rakyat Republik (CHP) didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 9 September 1923, tidak lama setelah proklamasi Republik Turki pada 29 Oktober. Partai Rakyat Republik tidak berusaha untuk memperbaharui atau mendefinisikan akar filosofis dari Kemalisme antara tahun 1940an dan 1960an
Sejak 1960an, telah dianggap secara umum, bahwa CHP telah bergeser pada posisi kiri-tengah; pendukung partai tersebut nampak telah menerima gagasan bahwa perubahan struktural yang dilakukan pemerintah diperlukan untuk modernisasi. Kemudian, di tahun 1970an, karena penolakan yang luas terhadap Kemalisme, dalam masyarakat Turki, CHP melakukan perubahan yang mendasar dan berhaluan kiri pada platform partainya, termasuk program-program yang dilabeli "kiri demokratis".
Pada awal abad ke-21, sebagian besar Kemalis (baik di dalam maupun luar CHP) masih meyakini pada enam prinsip asli, sedangkan sebagian yang lain mengkritisi dan berupaya mengurangi kencenderungan statis dari Kemalisme. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Menteri Kehakiman Turki, Mahmut Ezat Bozkurt, menyamakan beberapa kebijakan Kemalis dengan fasisme Italia-nya Benito Mussolini.
Pengunaan "Kemalisme" sebagai istilah deskriptif dalam percakapan politik kadang diasosiasikan dengan Bozkurt, Ahmet Cevat Emre dan politisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Karaosmanoğlu menggunakan istilah itu pada 28 Juni 1929 untuk merujuk pada ideologi yang terdiri dari "prinsip dan nilai dasar dari jalan Turki menuju modernitas."
Analisis > Kemalisme dan hukum konstitusional Turki

Enam prinsip Kemalisme telah dikukuhkan pada 5 Februari 1937, 14 tahun setelah pendirian Republik Turki.
Dalam Konstitusi tahun 1924 Pasal 2, Ayat 1:
Turki adalah negara republik, nasionalis, melekat pada rakyat, intervensionis, sekuler, dan revolusioner.
Baik kudeta militer tahun 1960 dan 1980 diikuti dengan revisi mendasar pada Konstitusi Turki. Teks konstitusi baru ini kemudian disetujui oleh rakyat dalam referendum.

Dalam Konstitusi tahun 1961 Pasal 1, Ayat 1 menyatakan "Negara Turki adalah Republik" Pasal 2, Ayat 1:
Republik Turki adalah negara nasionalis, demokratis, sekuler, dan sosial, yang diatur oleh aturan hukum, berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Pembukaan.
Dalam Konstitusi tahun 1982 Pasal 1, Ayat 1 menyatakan "Negara Turki adalah Republik." Pasal 2, Ayat 1:
Republik Turki adalah negara demokrasi, sekuler, dan sosial yang diatur oleh aturan hukum; mengingat konsep perdamaian publik, solidaritas nasional, dan keadilan; menghormati hak asasi manusia; setia pada nasionalisme Atatürk, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Pembukaan.
Hanya prinsip sekularisme, nasionalisme, dan demokrasi yang dipertahankan dalam setiap perubahan konstitusi. Konstitusi tahun 1961 menekankan dengan kuat tentang hak asasi manusia, sedangkan konstitusi tahun 1982 berfokus pada perdamaian masyarakat dan solidaritas nasional, namun juga mereferensikan beberapa prinsip Atatürk dan memasukkannya juga.