Kuba
Politik

Artikel utama: Politik Kuba dan Pemilihan umum di Kuba
Republik Kuba adalah salah satu dari sedikit negara sosialis yang mengikuti ideologi Marxis-Leninis. Konstitusi 1976, yang menetapkan Kuba sebagai republik sosialis, digantikan oleh Konstitusi 1992, yang "dipandu oleh gagasan José Martí dan gagasan politik dan sosial Marx, Engels, dan Lenin". Konstitusi menggambarkan Partai Komunis Kuba sebagai "kekuatan utama masyarakat dan negara".
Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba adalah posisi paling senior di negara satu partai itu. Sekretaris Pertama memimpin Politbiro dan Sekretariat, menjadikan pemegang jabatan sebagai orang paling berkuasa dalam pemerintahan Kuba. Anggota kedua dewan tersebut dipilih oleh Majelis Kekuatan Rakyat Nasional. Presiden Kuba, yang juga dipilih oleh Majelis, menjabat selama lima tahun dan sejak ratifikasi Konstitusi 2019, ada batas dua masa jabatan lima tahun berturut-turut.
Mahkamah Agung Rakyat berfungsi sebagai cabang pemerintahan yudisial tertinggi di Kuba. Itu juga merupakan pengadilan upaya terakhir untuk semua banding terhadap keputusan pengadilan provinsi.
Legislatif nasional Kuba, Majelis Nasional Kekuatan Rakyat (Asamblea Nacional de Poder Popular), adalah organ kekuasaan tertinggi; 609 anggota menjalani masa jabatan lima tahun. Majelis bertemu dua kali setahun; antara sesi kekuasaan legislatif dipegang oleh 31 anggota Dewan Menteri. Kandidat Majelis disetujui oleh referendum publik. Semua warga negara Kuba berusia di atas 16 tahun yang belum dihukum karena tindak pidana dapat memilih. Pasal 131 Konstitusi menyatakan bahwa pemungutan suara harus "melalui pemungutan suara yang bebas, setara dan rahasia". Pasal 136 menyatakan: "Agar wakil atau delegasi dianggap terpilih, mereka harus mendapatkan lebih dari setengah jumlah suara sah yang diberikan di daerah pemilihan".
Ada pemilihan umum di Kuba, tetapi tidak dianggap demokratis. Dalam pemilihan Majelis Nasional Kekuatan Rakyat hanya ada satu calon untuk setiap kursi, dan calon diajukan oleh komite-komite yang dikontrol ketat oleh Partai Komunis. Sebagian besar distrik legislatif memilih banyak perwakilan untuk Majelis. Pemilih dapat memilih kandidat individu pada surat suara mereka, memilih setiap kandidat, atau mengosongkan setiap pertanyaan, tanpa opsi untuk memberikan suara menentang kandidat.
Tidak ada partai politik yang diizinkan mencalonkan kandidat atau berkampanye di pulau itu, termasuk Partai Komunis. Partai Komunis Kuba telah mengadakan enam pertemuan kongres partai sejak tahun 1975. Pada tahun 2011, partai tersebut menyatakan bahwa terdapat 800.000 anggota, dan perwakilan umumnya merupakan setidaknya setengah dari Dewan negara dan Majelis Nasional. Posisi yang tersisa diisi oleh kandidat secara nominal tanpa afiliasi partai. Partai politik lain berkampanye dan menggalang dana secara internasional, sementara aktivitas kelompok oposisi di Kuba sangat minim.
Kuba dianggap sebagai rezim otoriter menurut Indeks Demokrasi The Economist dan laporan Kebebasan di Dunia. Lebih khusus lagi, Kuba dianggap sebagai kediktatoran militer dalam Indeks Demokrasi-Kediktatoran, dan digambarkan sebagai "masyarakat yang termiliterisasi" dengan angkatan bersenjata yang telah lama menjadi institusi paling kuat di negara tersebut.