stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah Negara Palestina

Artikel ini bukan mengenai Sejarah Palestina.
Sejarah Negara Palestina menggambarkan pendirian dan evolusi Negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Selama periode Mandat, banyak rencana pembagian Palestina diusulkan tetapi tanpa persetujuan semua pihak.  Pada tahun 1947, Rencana Pembagian untuk Palestina dipilih.  Hal ini memicu perang Palestina 1947–1949 dan menyebabkan, pada tahun 1948, pembentukan negara Israel di bagian dari Mandat Palestina ketika Mandat berakhir.  Jalur Gaza berada di bawah pendudukan Mesir, dan Tepi Barat diperintah oleh Yordania, sebelum kedua wilayah itu diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari 1967.  Sejak saat itu muncul usulan untuk mendirikan negara Palestina.  Pada tahun 1969, misalnya, Organisasi Pembebasan Palestina mengusulkan pembentukan negara binasional di seluruh bekas wilayah Mandat Inggris.  Usulan ini ditolak oleh Israel, karena akan sama dengan pembubaran negara Israel.  Dasar dari proposal saat ini adalah untuk solusi dua negara di sebagian atau seluruh wilayah Palestina—Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.
Bendera Negara Palestina
Latar belakang > Masa Utsmaniyah

Pada pembubaran Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia I, negara-negara Eropa yang menang membagi banyak wilayah komponennya menjadi negara-negara yang baru dibentuk di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak berkepentingan lainnya.  Di Timur Tengah, Suriah (termasuk wilayah Lebanon bermayoritas Kristen sebagai wilayah otonom Utsmaniyah dan daerah sekitarnya yang menjadi Republik Lebanon) berada di bawah kendali Prancis, sementara Mesopotamia dan Palestina diberikan kepada Inggris.
Sebagian besar dari negara-negara ini mencapai kemerdekaan selama tiga dekade berikutnya tanpa kesulitan besar, meskipun di beberapa rezim, warisan kolonial berlanjut melalui pemberian hak eksklusif untuk memasarkan/memproduksi minyak dan mempertahankan pasukan untuk mempertahankannya.[butuh rujukan]
 Palestina tetap bermasalah.
Nasionalisme Arab meningkat setelah Perang Dunia II, mungkin mengikuti contoh nasionalisme Eropa.  Keyakinan Pan-Arabis menyerukan pembentukan satu negara sekuler untuk semua orang Arab.
Latar belakang > Periode Mandat

Lihat pula: Mandat Britania atas Palestina dan Mandat Britania untuk Palestina (instrumen hukum)
Pada tahun 1917 Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian di Palestina sebuah "tanah air untuk orang-orang Yahudi".  Deklarasi tersebut diterima dengan antusias oleh banyak orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi ditentang oleh para pemimpin Palestina dan Arab, yang kemudian mengklaim bahwa tujuannya adalah pelanggaran janji yang dibuat kepada Syarif Mekkah pada tahun 1915, sebagai imbalan atas bantuan Arab dalam memerangi Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia I.
Banyak proposal yang berbeda telah dibuat dan terus dibuat untuk menyelesaikan dilema tujuan yang bersaing, termasuk negara Arab, dengan atau tanpa populasi Yahudi yang signifikan, negara Yahudi, dengan atau tanpa populasi Arab yang signifikan, negara bi-nasional tunggal.  negara, dengan atau tanpa beberapa derajat kantonisasi, dua negara, satu bi-nasional dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi, dan dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi.
Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab menyatakan bahwa Palestina harus bergabung dengan negara Arab yang lebih besar yang mencakup wilayah Levant.  Harapan ini diungkapkan dalam Perjanjian Faisal-Weizmann, yang ditandatangani oleh calon penguasa Irak Faisal I dan pemimpin Zionis Chaim Weizmann.  Meskipun demikian, janji negara Pan-Arab termasuk Palestina pupus ketika Suriah, Lebanon, dan Yordania mendeklarasikan kemerdekaan dari penguasa Eropa mereka, sementara Palestina barat bercokol dalam konflik Arab-Yahudi yang berkembang.
Mengingat perkembangan ini, orang-orang Arab mulai menyerukan negara mereka sendiri di Mandat Britania atas Palestina dan mengakhiri dukungan Inggris terhadap penciptaan tanah air Yahudi dan imigrasi Yahudi.  Gerakan ini memperoleh tenaga melalui tahun 1920-an dan 1930-an ketika imigrasi Yahudi meningkat.  Di bawah tekanan dari gerakan nasionalis yang muncul, Inggris memberlakukan Buku Putih, serangkaian undang-undang yang sangat membatasi imigrasi Yahudi dan penjualan tanah kepada orang Yahudi.  Hukum yang disahkan pada tahun 1922, 1930, dan 1939, bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi semua berusaha untuk menemukan keseimbangan antara simpati Inggris dengan orang-orang Yahudi dan Arab.
Latar belakang > Korespondensi McMahon–Hussein

Artikel utama: Korespondensi McMahon–Hussein
Pada Perang Dunia Pertama, terekam korespondensi 10 surat selama tahun 1915 dan 1916 antara Syarif Hussein, Amir Makkah dan Komisaris Tinggi Inggris Sir Henry McMahon.  Sebagai gantinya, McMahon (atas nama pemerintah Inggris) menjanjikan Shairf Hussein sebuah negara Arab merdeka di wilayah Suriah Raya.  Sebagai imbalannya, Sharif Hussein akan melancarkan pemberontakan Arab melawan Kesultanan Utsmaniyah.  Walaupun ada beberapa pertanyaan terbuka mengenai asrama yang tepat, pemberontakan Arab dimulai di Makkah pada 10 Juni 1916. Pemberontakan itu dipimpin oleh salah satu putra Syarif Hussein, Emir Faysal, dan didampingi oleh T.E.  Lawrence, lebih dikenal sebagai "Lawrence of Arabia", yang dikirim sebagai agen untuk Inggris.
Latar belakang > Komisi Peel (1936-1937)

Artikel utama: Komisi Peel
Selama pemberontakan Arab 1936–39 di Palestina, pemerintah Inggris membentuk Komisi Peel, yang menyarankan pembentukan negara Yahudi dan Arab. Ia menyerukan negara Yahudi kecil di Galilea dan jalur maritim, enklave Inggris membentang dari Yerusalem ke Jaffa, dan negara Arab meliputi sisanya.  Komisi menyarankan pembentukan negara Yahudi kecil di wilayah kurang dari 1/5 dari total wilayah Palestina. Wilayah Arab akan bergabung dengan Transyordania. Penduduk Arab di daerah-daerah Yahudi harus disingkirkan, dengan paksa jika butuh, dan sebaliknya, walau ini berarti perpindahan orang Arab jauh lebih banyak daripada orang Yahudi.  Kongres Zionis menolak proposal tersebut, sementara membiarkan para pemimpin melanjutkan negosiasi dengan Inggris.  Para pemimpin Arab langsung menolak proposal tersebut. Semuanya sia-sia, karena pemerintah Inggris mengesampingkan proposal itu sama sekali pada pertengahan tahun 1938.
Pada bulan Februari 1939, Konferensi St. James diadakan di London, tetapi delegasi Arab menolak untuk secara resmi bertemu dengan rekan Yahudinya atau untuk mengakui mereka.  Konferensi berakhir pada 17 Maret 1939, tanpa kemajuan apa pun.  Pada tanggal 17 Mei 1939, pemerintah Inggris mengeluarkan Buku Putih 1939, di mana gagasan untuk membagi Mandat ditinggalkan demi orang-orang Yahudi dan Arab yang berbagi satu pemerintahan dan memberikan kuota ketat pada imigrasi Yahudi lebih lanjut.  Karena Perang Dunia II yang akan datang dan tentangan dari semua pihak, rencana itu dibatalkan.
Perang Dunia II (1939–1945) mendorong nasionalisme Yahudi, ketika Holokaus menegaskan kembali seruan mereka untuk tanah air Yahudi  Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab bahkan mendukung Jerman Nazi, sebuah fakta yang tidak dapat dimainkan dengan baik oleh Inggris.  Akibatnya, Inggris mengumpulkan tenaganya untuk memenangkan opini Arab dengan mengabaikan Deklarasi Balfour dan ketentuan mandat Liga Bangsa-Bangsa yang telah dipercayakan kepadanya untuk menciptakan "Rumah Nasional Yahudi". Inggris melakukan ini dengan mengeluarkan kertas putih 1939 yang secara resmi mengizinkan 75.000 orang Yahudi untuk pindah selama lima tahun (10.000 setahun ditambah 25.000 tambahan) yang akan diikuti oleh kemerdekaan mayoritas Arab. Inggris kemudian mengklaim bahwa kuota itu telah dipenuhi oleh mereka yang masuk tanpa persetujuannya.
Latar belakang > Liga Arab dan Komite Tinggi Arab (1945)

Para pencetus Liga Arab berusaha untuk memasukkan orang-orang Arab Palestina ke dalam keanggotaan Liga sejak awal.  Lampiran dari Pakta Liga menyatakan:
Meskipun Palestina tidak mampu mengatur nasibnya sendiri, atas dasar pengakuan kemerdekaannya, Kovenan Liga Bangsa-Bangsa menetapkan sistem pemerintahan untuknya.  Keberadaannya dan kemerdekaannya di antara bangsa-bangsa, oleh karena itu, tidak dapat dipertanyakan lagi "de jure" daripada kemerdekaan negara-negara Arab lainnya... Oleh karena itu, Negara-negara penandatangan Pakta Liga Arab mempertimbangkan bahwa dalam melihat keadaan khusus Palestina, Dewan Liga harus menunjuk delegasi Arab dari Palestina untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya sampai negara ini menikmati kemerdekaan yang sebenarnya.
Pada November 1945, Liga Arab membentuk kembali Komite Tinggi Arab yang terdiri dari dua belas anggota sebagai badan eksekutif tertinggi Arab Palestina di wilayah Mandat Inggris atas Palestina.  Komite tersebut didominasi oleh Partai Arab Palestina dan langsung diakui oleh negara-negara Liga Arab.  Pemerintah Mandat mengakui Komite baru dua bulan kemudian.  Konstitusi Liga Negara-negara Arab mengatakan keberadaan dan kemerdekaan Palestina tidak dapat dipertanyakan de jure meskipun tanda-tanda lahiriah kemerdekaan ini tetap terselubung akibat force majeure.
Pada tahun 1946, para pemimpin Yahudi, termasuk Nahum Goldmann, Rabbi Abba Silver, Moshe Shertok, dan David Ben-Gurion mengusulkan persatuan antara Arab Palestina dan Transyordania.
Selain itu, juga di tahun 1946, para pemimpin gerakan Zionis di AS meminta penundaan penetapan permohonan oleh Transyordania untuk keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai status Mandat Palestina secara keseluruhan ditentukan. Namun, pada sesi terakhirnya, Liga Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Transyordania, dengan persetujuan Inggris.
Pada bulan April 1947, selama kegiatan Komite Khusus PBB tentang Palestina, Komite Tinggi Arab mengartikulasikan tuntutannya dalam solusi untuk Masalah Palestina:
Penghentian total migrasi Yahudi ke Palestina.
Penghentian total penjualan tanah kepada orang Yahudi.
Pembatalan Mandat Inggris di Palestina dan Deklarasi Balfour.
Pengakuan hak orang Arab atas tanah mereka dan pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, seperti semua negara Arab lainnya, dengan janji untuk memberikan hak minoritas kepada orang Yahudi menurut aturan Demokrasi.
Latar belakang > Rencana Pembagian PBB untuk Palestina

Artikel utama: Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina
Pada tanggal 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948, untuk berakhirnya konflik di wilayah tersebut, dengan pemecahbelahan wilayah mandat itu. Rencana tersebut kemudian disebut Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral.
Latar belakang > Perang Sipil 1947-1948

Setelah pemberlakuan resolusi PBB, kurang dari setengah tahun pertempuran skala besar pecah antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina. Pada saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, hasil dari pertempuran lima setengah bulan ini adalah "kemenangan Yahudi yang menentukan". Dari satu sisi, hasilnya "Kekuatan militer Arab Palestina dihancurkan". Dari sisi lainnya hasilnya "Haganah bertransformasi dari milisi menjadi tentara".
Pada 12 April 1948, Liga Arab mengumumkan:
Tentara Arab akan memasuki Palestina untuk menyelamatkannya.  Yang Mulia (Raja Farouk, mewakili Liga) ingin menjelaskan dengan jelas bahwa tindakan tersebut harus dipandang sebagai tindakan sementara dan tanpa karakter pendudukan atau pembagian Palestina, dan bahwa setelah selesai pembebasannya, negara itu akan  diserahkan kepada pemiliknya untuk memerintah dengan cara yang mereka suka.
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Perang Arab–Israel (1948)

Artikel utama: Perang Arab-Israel 1948
Perang ini disebut oleh Israel sebagai Perang Kemerdekaan. Namun, bagi Palestina, ini disebut sebagai bencana atau Nakbah.
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Aneksasi Tepi Barat oleh Yordania

Artikel utama: Aneksasi Tepi Barat oleh Yordania
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Protektorat Seluruh Palestina

Artikel utama: Protektorat Seluruh Palestina
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Perang Enam Hari (1967)

Artikel utama: Perang Enam Hari
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Organisasi Pembebasan Palestina dan solusi negara binasional

Sebelum Perang Enam Hari, gerakan kemerdekaan Palestina mendapat dorongan pada tahun 1964 ketika Organisasi Pembebasan Palestina didirikan.  Tujuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nasional Palestina adalah untuk mendirikan negara Palestina di seluruh Mandat Inggris, sebuah pernyataan yang meniadakan hak Israel. Organisasi Pembebasan Palestina akan menjadi kekuatan utama dalam gerakan nasional Palestina secara politik, dan pemimpinnya, Yasser Arafat kelahiran Mesir, akan dianggap sebagai pemimpin rakyat Palestina.
Pada tahun 1969, gerakan Fatah, menerima sebagai fait accompli kehadiran sejumlah besar orang Yahudi di Palestina, menyatakan bahwa itu tidak berperang melawan orang Yahudi, tetapi melawan Israel sebagai entitas rasis dan teokratis.  Dewan nasional kelima Organisasi Pembebasan Palestina pada bulan Februari 1969 mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa tujuan Organisasi Pembebasan Palestina adalah "untuk membangun masyarakat yang bebas dan demokratis di Palestina untuk semua orang Palestina apakah mereka Muslim, Kristen atau Yahudi".  Namun, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berhasil membangun dukungan untuk solusi dua negara dalam masyarakat Israel, yang meletakkan dasar bagi pelingkupan kembali tujuan Organisasi Pembebasan Palestina menuju pembagian menjadi dua negara.
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Perpecahan antara kepemimpinan Yordania dan Palestina (1970)

Setelah peristiwa September Hitam di Yordania, perpecahan antara kepemimpinan Palestina dan Kerajaan Yordania terus melebar.  Liga Arab menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan meminta semua negara Arab, termasuk Yordania, untuk berjanji mempertahankan persatuan nasional Palestina dan tidak ikut campur dalam urusan internal Palestina.  Liga Arab juga 'menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan otoritas nasional yang independen di bawah komando Organisasi Pembebasan Palestina, satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina di wilayah Palestina mana pun yang dibebaskan.'  Raja Ḥussein membubarkan parlemen Yordania.  Setengah dari anggotanya adalah perwakilan Tepi Barat.  Dia meninggalkan klaim Yordania atas Tepi Barat, dan mengizinkan Organisasi Pembebasan Palestina untuk mengambil tanggung jawab sebagai Pemerintah Sementara Palestina.  Kerajaan Yordania, Mesir, dan Suriah tidak lagi bertindak sebagai wakil sah rakyat Palestina, atau wilayah mereka.
Latar belakang > Perang 1948 hingga 1967 > Program Sepuluh Poin

Pada tahun 1974, Organisasi Pembebasan Palestina mengadopsi Program Sepuluh Poin, yang menyerukan pembentukan negara Israel-Palestina yang demokratis (solusi satu negara).  Ini juga menyerukan pembentukan pemerintahan Palestina di "setiap bagian" dari wilayahnya yang dibebaskan, sebagai langkah menuju "menyelesaikan pembebasan semua wilayah Palestina, dan sebagai langkah di sepanjang jalan menuju persatuan Arab yang komprehensif."  Meskipun hal ini tidak dilihat oleh Israel sebagai moderasi kebijakan Organisasi Pembebasan Palestina yang signifikan, ungkapan tersebut sangat kontroversial di dalam Organisasi Pembebasan Palestina itu sendiri, di mana secara luas dianggap sebagai langkah menuju solusi dua negara.  Penerapan program tersebut, di bawah tekanan dari faksi Fatah Arafat dan beberapa kelompok kecil (misalnya DFLP, al-Sa'iqa) menyebabkan banyak kelompok garis keras melepaskan diri dari Arafat dan anggota utama Organisasi Pembebasan Palestina, membentuk Front Penolakan.  Sampai batas tertentu, perpecahan ini masih terlihat sampai sekarang.  Dokumen diplomatik yang tidak diklasifikasikan mengungkapkan bahwa pada tahun 1974, menjelang debat PBB yang memberikan status pengamat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, beberapa bagian dari kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan pembentukan pemerintah Palestina di beberapa titik.  Namun, rencana ini tidak terlaksana.
Pada konferensi puncak Rabat di tahun 1974, Yordania dan anggota Liga Arab lainnya menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina adalah "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina [Arab]", dengan demikian melepaskan organisasi itu dengan perannya sebagai perwakilan Tepi Barat.
Selama negosiasi Camp David 1978 antara Israel dan Mesir, Presiden Anwar Sadat mengusulkan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza.  Israel menolak usulannya.
Dalam pidato yang disampaikan pada 1 September 1982, Presiden AS Ronald Reagan menyerukan pembekuan pemukiman dan terus mendukung otonomi penuh Palestina dalam persatuan politik dengan Yordania.  Dia juga mengatakan bahwa "Ini adalah posisi Amerika Serikat yang – sebagai imbalan perdamaian – ketentuan penarikan Resolusi 242 berlaku untuk semua front, termasuk Tepi Barat dan Gaza."
Perjanjian Amman 11 Februari 1985, menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Yordania akan mengejar konfederasi yang diusulkan antara negara bagian Yordania dan negara bagian Palestina. Pada tahun 1988, Raja Hussein membubarkan parlemen Yordania dan melepas klaim Yordania atas Tepi Barat. Organisasi Pembebasan Palestina memikul tanggung jawab sebagai Pemerintahan Sementara Palestina dan sebuah negara merdeka dideklarasikan.
Garis waktu > Otoritas Palestina (1994)

Artikel utama: Otoritas Nasional Palestina
Di bawah ketentuan Persetujuan Damai Oslo yang ditandatangani antara Israel dan OPP, OPP mengambil alih wilayah Jericho di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 17 Mei 1994. Pada 28 September 1995, setelah penandatanganan Perjanjian Sementara Israel-Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pasukan militer Israel menarik diri dari kota-kota Tepi Barat, yaitu Nablus, Ramallah, Jericho, Jenin, Tulkarem, Qalqilya dan Betlehem.  Pada bulan Desember 1995, PLO juga bertanggung jawab atas administrasi sipil di 17 wilayah di Hebron.  Sementara PLO memikul tanggung jawab ini sebagai akibat dari Oslo, sebuah badan administratif sementara sementara yang baru dibentuk sebagai hasil dari Kesepakatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini di lapangan: Otoritas Nasional Palestina (ONP).
Pada tahun 2005, setelah pelaksanaan rencana pelepasan sepihak Israel, ONP memperoleh kendali penuh atas Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, wilayah udara, dan perairan teritorialnya. Ini meningkatkan persentase tanah di Jalur Gaza yang secara nominal diatur oleh Otoritas Palestina dari 60 persen menjadi 100 persen.
Garis waktu > Otoritas Palestina (1994) > Pembagian dari Fatah dan Hamas

Artikel utama: Konflik Fatah-Hamas
Artikel utama: Pemerintahan Jalur Gaza
Garis waktu > Palestina di PBB > Aplikasi keanggotaan PBB 2011

Artikel utama: Palestina 194
Rencana untuk solusi

Ada beberapa rencana untuk menjadikan agar negara Palestina benar-benar berdaulat. Banyak rencana yang diusulkan. Beberapa rencana yang lebih menonjol meliputi:
Pendirian negara Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur yang menjadikan garis Gencatan Senjata 1949, mungkin dengan sedikit perubahan, menjadi perbatasan de jure permanen. Ide yang lama ini membentuk dasar dari rencana perdamaian yang diajukan oleh Arab Saudi pada Maret 2002, yang diterima oleh Otoritas Palestina dan semua anggota Liga Arab lainnya. Rencana ini menjanjikan, sebagai imbalan penarikan, pengakuan penuh dan hubungan diplomatik penuh dengan Israel oleh dunia Arab.  Israel mengklaim pada dasarnya keamanannya akan terancam oleh penarikan penuh karena akan mengembalikan Israel ke kedalaman strategis 10 mil sebelum 1967. Rencana tersebut hanya bertopik tentang "penyelesaian yang adil dari masalah pengungsi", tetapi desakan hak Palestina untuk kembali ke wilayah Israel pra-1967 dapat mengakibatkan dua negara Arab, salah satunya (pra-1967 Israel) dengan signifikan  minoritas Yahudi, dan wilayah lainnya (Tepi Barat dan Gaza) tanpa orang-orang Yahudi.
Rencana lain yang lebih terbatas, untuk negara Palestina juga telah diajukan pendapat, dengan bagian-bagian wilayah Gaza dan Tepi Barat yang telah diduduki oleh Israel atau mempunyai kepentingan strategis tertentu tetap berada di tangan Israel. Wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Israel dapat dialokasikan ke negara Palestina sebagai kompensasi.  Status Yerusalem sangat kontroversial.
Sebuah rencana yang diusulkan oleh mantan menteri pariwisata Israel Binyamin Elon, yaitu Rencana Perdamaian Elon. Rencana ini populer di kalangan sayap kanan Israel mendukung perluasan Israel hingga mencapai Sungai Yordan dan "pengakuan dan pengembangan Yordania sebagai Negara Palestina".[butuh rujukan]
RAND telah mengusulkan solusi berjudul "The Arc" di mana Tepi Barat bergabung dengan Gaza dalam busur infrastruktur.  Rencana pembangunan mencakup rekomendasi dari perencanaan sipil tingkat rendah hingga reformasi perbankan dan reformasi mata uang.
Rencana lain yang mendapat dukungan adalah di mana Jalur Gaza diberikan kemerdekaan sebagai enklave atau daerah kantong Palestina, dengan bagian Tepi Barat terbagi antara Israel dan Yordania masing-masing.  Masalah Yerusalem dapat ditangani oleh administrasi oleh pihak ketiga seperti PBB seperti yang dikemukakan dalam rencana pembagian awal mereka.