Krisis politik Bangladesh 2006–2008
Intervensi militer

Perwakilan militer bertemu dengan Presiden Ahmed pada tanggal 11 Januari, mendesak Ahmed untuk menyatakan keadaan darurat, dan untuk mengundurkan diri dan menunjuk Kepala Penasihat sementara. Menurut diplomatik Amerika Serikat yang kemudian dirilis di bawah Wikileaks, Panglima Militer, Jenderal Moeen U Ahmed, dan kelompoknya membujuk Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada 11 Januari 2007. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Pasukan Intelijen dan Kontraterorisme, Brigadir Jenderal A T M Amin, bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat, Patricia Butenis, untuk menjelaskan kekhawatiran militer. Mengingat pengunduran diri Liga Awami dari pemilu, mereka percaya bahwa mendukung pemilihan satu sisi dapat mengancam angkatan bersenjata untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB – UNPKO, yang mereka dihargai. Selain itu, mereka khawatir akan ancaman kekerasan teroris dari Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), yang telah mendatangkan 300 bom pada bulan Agustus 2005. Mereka ingin pembangunan pemerintah yang netral "adil, bebas dan pemilu yang kredibel" dapat diadakan di mana semua pihak berpartisipasi.
Dalam jangka waktu dekat, Hakim Fazlul Haque, penasihat senior pemerintah sementara, diangkat sebagai Kepala Penasihat sementara, dan Fakhruddin Ahmed, seorang tokoh bankir, dengan cepat ditunjuk msebagai Kepala Penasihat menggantikan Iajuddin Ahmed. Semua itu adalah pelanggaran konstitusi dan ketika penasihat utama atau perdana menteri mengundurkan diri dari seluruh dewan penasihat atau kabinet dianggap mengundurkan diri dari apa yang disarankan Penasehat Mukhlesur Rahman Chowdhury. Mukhles Chowdhury juga menghapus beberapa kalimat, yang merupakan komentar yang merendahkan terhadap negara tersebut untuk membenarkan intervensi militer tersebut, yang ditulis oleh Letnan Jenderal Moeen dalam pidato presiden yang disiarkan pada tanggal 11 Januari 2011. Pilar utama Moeven pada kudeta militer 11 Januari 2007 lalu adalah Sekretaris Militer Kepada Presiden (MSP) Mayjen Aminul Karim. Karena ini, Penasehat Mukhles Chowdhury mencoba untuk menggantikannya dengan Komandan Pejabat Umum (GOC) 24 Divisi Mayor Jenderal Md Abdul Mubeen, yang kemudian ditunjuk sebagai kepala tentara oleh pemerintah berturut-turut. Sayangnya, Ditjen Pasukan Khusus Keamanan (SSF) Mayjen Syed Fatemi Ahmed Rumi mendukung Aminul Karim dan menyesatkan mantan perdana menteri Khaleda Zia dalam hal ini. Mulanya. Ibu Zia diyakinkan oleh Advisor Chowdhury, tapi kemudian dia mengambil sisi Rumi. Tapi apa yang dia tidak sadari bahwa pernah setia perwira tentara ini sudah berkhianat dengannya. Meskipun Rumi telah diposting lama lima tahun masa jabatan Khaleda Zia dengan dia, dia juga terbelenggu olehnya. Selama masa itu, dia mencegat kehidupan pribadinya. Ironisnya, sebuah kelompok tentara termasuk dia, mencoba menerbitkan sebuah dokumen pernikahan Nikahnama dari bosnya yang dulu di Prothom Alo, satu bangla setiap hari. Fatemi Rumi menemani Jenderal Moeen ke kunjungan pertamanya ke India, dia dikirim oleh Moeen ke divisi tentara Rangpur dimana Moeen visite tiga kali dan bekerja untuk mendirikan Universitas di Rangpur. Apalagi, Rumi menekan pebisnis untuk menyumbangkan donasi untuk Partai Raja "Jago Bangladesh" sebuah partai politik yang diciptakan oleh Moeen, yang meninggal dunia secara alami. Demikian juga, ketika Mukhles Chowdhury memberi tahu para politisi papan atas bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 akan ada sebuah darurat militer di Bangladesh, Brigadir Chowdhury Fazlul Bari menyesatkan Khaleda Zia dengan bantuan Aminul Karim untuk melaksanakan rencana Moeen untuk menangkap Kepresidenan. Selain itu, Amin (dikenal sebagai Bihari Amin karena dia adalah pemukim dari Provinsi Bihar di India) memberi tahu para diplomat AS bahwa Direktur Jenderal Intelijen Nasional, Mayor Jenderal Md. Rezzaqul Haider Chowdhury (Haider), merasa lega karena tugas Dan sedang diselidiki. (Kemudian pada tahun itu, dia didakwa di 10 Truk Lengan dan Amunisi Haul di Chittagong, sebuah insiden penyelundupan ke sebuah organisasi militan yang berbasis di India.) Penasihat CTG Presiden yang masih tinggal, M Mukhlesur Rahman Chowdhury, juga dibebaskan dari tugasnya. . Kabel tersebut mencatat bahwa kedua pria tersebut diyakini sebagai jalur pengaruh dari Khaleda Zia dan BNP.
Meyakinkan para diplomat akan dukungan militer untuk pemerintahan sipil, Amin mengatakan tujuan langsung mereka dalam pemerintah sementara adalah untuk:
"menyusun kembali komisi pemilihan,
mengembangkan daftar pemilih yang kredibel, dan
menetapkan peta jalan untuk pemilu yang bebas dan adil." Ia juga ingin pemerintah sementara mengatasi korupsi dan reformasi ekonomi.