Guinea Portugis
Masa kolonial

Minat Inggris di wilayah Guinea Atas menurun dengan berakhirnya perdagangan budak Inggris pada tahun 1807 dan menjadi fokus di Sierra Leone setelah pemukiman Pulau Boloma ditinggalkan. Pada awal abad ke-19, Portugis merasa cukup aman di Bissau dan menganggap garis pantai tetangga sebagai milik mereka. Kendali mereka lemah: selama sebagian besar abad ke-19 kehadiran Portugis di Guinea terutama terbatas pada sungai-sungai Guinea, permukiman Bissau, Cacheu, dan Ziguinchor (sekarang yang terakhir bagian dari Senegal). Di tempat lain ia bertahan, dengan sedikit bantuan resmi, oleh orang Kreol setempat dan penduduk pulau Tanjung Verde, yang memiliki perkebunan kecil (Pontus).
Keberadaan perkebunan yang dijalankan oleh Prancis dan Senegal membawa risiko klaim Prancis di selatan Sungai Casamance. Setelah Konferensi Berlin tahun 1885 memperkenalkan prinsip pendudukan yang efektif, negosiasi dengan Prancis menyebabkan hilangnya wilayah Casamance yang berharga ke Afrika Barat Prancis. Sebagai gantinya, Prancis menyetujui batas-batas Guinea Portugis.
Portugis menduduki setengah lusin pangkalan pesisir atau sungai, mengendalikan beberapa perdagangan laut, tetapi tidak banyak penduduknya. Namun, pada tahun 1892, Portugis menjadikan Guinea sebagai distrik militer terpisah, untuk mempromosikan pendudukannya. Seandainya doktrin pendudukan efektif menjadi menonjol pada tahun 1870 seperti setelah tahun 1884, Portugal mungkin juga akan kehilangan Bolama karena Inggris. Namun, Inggris dan Portugal setuju pada tahun 1868 untuk arbitrase internasional. Presiden Ulysses S. Grant dari Amerika Serikat bertindak sebagai penengah, dan pada tahun 1870 memberikan pulau itu kepada Portugal.
Posisi keuangan Portugal yang genting dan kelemahan militer mengancam kemampuannya untuk mempertahankan koloninya. Pada tahun 1891, António José Enes, Menteri Kelautan dan Koloni, merasionalisasi pajak dan memberikan konsesi di Guinea, terutama kepada perusahaan asing, untuk meningkatkan ekspornya. Pendapatan yang meningkat dimaksudkan untuk mendanai perluasan kontrol secara bertahap yang akan memberi Portugal pendapatan pajak dari perdagangan dan penduduk asli. Namun, peningkatan pendapatan pemerintah yang tidak terlalu besar antara tahun 1895 dan 1910 tidak menutupi biaya pasukan yang digunakan untuk mengenakan pajak. Sebagian besar kebijakan Enes gagal; perlawanan berlanjut di pedalaman, di pulau-pulau, dan di pantai. Namun, begitu pendudukan militer dimulai, Portugal tetap bertahan, berharap mendapat keuntungan di masa depan.
Setelah monarki Portugis jatuh pada tahun 1910, republik baru ini mendirikan sebuah kementerian untuk administrasi kolonial. Pendapatan Guinea meningkat karena harga kacang tanah naik, pengumpulan pajak meningkat, dan anggarannya menunjukkan surplus. Antara tahun 1913 dan 1915, João Teixeira Pinto menggunakan pasukan Askari untuk memaksakan pemerintahan Portugis dan menghancurkan perlawanan terhadap pajak gubuk dengan menghancurkan desa dan menyita ternak, menyebabkan banyak orang melarikan diri ke Senegal atau ke dalam hutan. Biaya pemeliharaan pasukannya dan defisit anggaran yang diakibatkannya membuatnya ditarik kembali pada tahun 1915.
Meskipun Perang Dunia I meningkatkan permintaan dunia akan produk-produk tropis dan merangsang ekonomi Guinea, kemerosotan pascaperang, dan krisis politik yang sering terjadi menciptakan resesi yang dalam. Pada pemberontakan militer tahun 1926 di Portugal, sebagian besar Guinea diduduki, dikelola, dan dikenai pajak, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk membayar administrasinya, apalagi untuk memperluasnya. Ketika Estado Novo memberlakukan polisi di Kepulauan Bissagos pada tahun 1935–36, Estado Novo menyelesaikan kendalinya atas Guinea.
Antara tahun 1930-an dan 1960-an, koloni itu adalah daerah terpencil yang terbengkalai, yang satu-satunya signifikansi ekonominya adalah memasok Portugal dengan sekitar sepertiga minyak sayurnya, dari kacang tanah. Tidak jelas apakah penduduknya yang berjumlah sekitar 500.000 pada tahun 1950 cukup besar untuk menanam kacang yang cukup untuk membayar impor dan administrasinya, dan masih menanam makanan untuk penduduknya. Pada tahun 1951, karena kritik anti-kolonialis di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Portugis mengganti nama semua koloni Portugal, termasuk Guinea Portugis, sebagai provinsi seberang laut (Províncias Ultramarines).
Pembangunan sebagian besar diabaikan sebelum dimulainya perang kemerdekaan negara itu. Seorang gubernur paternalistik, Sarmento Rodrigues, berjanji untuk mengembangkan pertanian, infrastruktur, dan kesehatan, tetapi tidak berbuat banyak untuk memerangi peningkatan penyakit tidur pada tahun 1940-an dan 1950-an. Guinea melihat sedikit investasi publik dalam Rencana Pembangunan Luar Negeri Portugis yang pertama (1953–58), dan rencana kedua (1959–64) yang terkonsentrasi di kota-kotanya. Klinik kesehatan pedesaan yang memadai tidak disediakan sampai program Jenderal Spínola tahun 1968–73. Pendidikan publik yang diberikan terbatas: pada tahun 1959 Guinea memiliki sekitar 200 sekolah dasar dengan 13.500 murid dan 36 sekolah pasca-sekolah dasar, terutama untuk anak-anak warga negara Portugis dan warga perkotaan, dengan 1.300 murid. Sekolah-sekolah ini tidak pernah secara khusus dapat diakses oleh penduduk asli, dan hanya sekitar sembilan belas persen anak usia sekolah yang bersekolah di sekolah dasar. Tingkat melek huruf menderita, dengan perkiraan 99 persen penduduk buta huruf pada tahun 1950, menjadikan Guinea wilayah Portugis yang paling buta huruf di Afrika.