Presiden Indonesia
Perubahan fungsional berdasarkan konstitusi > Konstitusi RIS

Lihat pula: Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Pada saat Kepulauan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), konstitusi yang telah disusun oleh Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara dari Konferensi Meja Bundar, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), diberlakukan secara nasional. Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan terdiri atas "Presiden Republik Indonesia Serikat". Presiden seorang diri merupakan kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Presiden bersama dengan Menteri-Menteri Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden dipilih oleh "Dewan Pemilih" (suatu badan kolese elektoral) yang berasal dari utusan masing-masing negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pelantikannya, Presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih.
Konstitusi RIS mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih terperinci. Selain itu dalam sistematika Konstitusi RIS, hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal. Tugas, wewenang, dan kedudukan Presiden RIS secara khusus menurut Konstitusi RIS adalah sebagai berikut.
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. [Pasal 69 Ayat (1)]
Presiden merupakan bagian dari Pemerintah. [Pasal 68 Ayat (1)]
Segala keputusan Presiden perlu ditandatangani oleh menteri-menteri yang bersangkutan. [Pasal 74 Ayat (4) dan Pasal 119]
Presiden dilarang merangkap jabatan dengan jabatan umum apapun baik di dalam ataupun di luar federasi. [Pasal 79 Ayat (1)]
Hingga tiga tahun setelah ia meletakkan jabatannya, Presiden dilarang: [Pasal 79 Ayat (4)]
turut serta atau menjadi penanggung perusahaan laba yang diadakan negara federal maupun negara bagian, serta [Pasal 79 Ayat (2)]
mempunyai piutang yang ditanggung oleh negara. [Pasal 79 Ayat (3)]
Presiden, dengan persetujuan tiga orang "pembentuk kabinet" yang ditunjuk oleh Dewan Pemilih, membentuk Kabinet Negara. [Pasal 74 Ayat (1)–(4)]
Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting. [Pasal 76 Ayat (2)]
Presiden mengambil sumpah jabatan menteri-menteri kabinet. [Pasal 77]
Hal-hal keuangan Presiden diatur dalam undang-undang (UU) federal. [Pasal 78]
Presiden mengambil sumpah jabatan anggota-anggota Senat. [Pasal 83]
Presiden mengangkat ketua Senat dan mengambil sumpah jabatannya. [Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 86]
Presiden mengambil sumpah jabatan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [Pasal 104]
Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua DPR. [Pasal 103 Ayat (1)]
Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Mahkamah Agung untuk pertama kalinya dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri. [Pasal 114 Ayat (1) dan (4)]
Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan untuk pertama kalinya dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri. [Pasal 116 Ayat (1) dan (4)]
Jabatan Presiden tidak dapat diganggu-gugat. [Pasal 118 Ayat (1)]
Presiden memberikan tanda kehormatan menurut UU federal. [Pasal 126]
Presiden, meskipun ia telah meletakkan jabatannya, diadili pada tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya, kecuai diatur lain oleh UU federal. [Pasal 148 (1)]
Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung memberi ampun (grasi) dan amnesti. [Pasal 160]
Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU federal. [Pasal 175]
Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik. [Pasal 178]
Presiden memegang kekuasaan militer tertinggi. [Pasal 182 Ayat (1)–(3)]
Selain itu, Presiden sebagai bagian dari Pemerintah memiliki tugas, kewajiban, dan kedudukan sebagai berikut.
Pemerintah menjalankan pemerintahan federal. [Pasal 117 Ayat (1) dan (2)]
Pemerintah mendengarkan pertimbangan dari Senat. [Pasal 123 Ayat (1)–(6)]
Pemerintah menerima pengajuan keterangan dari Senat dan menjawabnya sepanjang tidak berlawanan dengan kepentingan umum RIS. [Pasal 124 Ayat (1) dan (2)]
Presiden, atas nama Pemerintah, berhak ikut serta dalam proses penyusunan UU, baik dalam hal pengajuan usul rancangan undang-undang (RUU), penerimaan pemberitahuan usul RUU dari Senat atau DPR, maupun pemvetoan atau pengesahan UU. [Pasal 128–138]
Pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak. [Pasal 139 Ayat (1) dan (2)]
Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. [Pasal 141 Ayat (1) dan (2)]
Pemerintah memegang urusan hubungan luar negeri. [Pasal 174, 176, dan 177]
Pemerintah menyatakan perang dengan persetujuan DPR dan Senat. [Pasal 183]
Pemerintah menyatakan keadaan bahaya. [Pasal 184 Ayat (1)]
Presiden, atas nama Pemerintah, mengajukan rancangan konstitusi baru kepada Konstituante, serta mengesahkan dan mengumumkan konstitusi baru yang telah disetujui oleh Konstituante. [Pasal 187 Ayat (1) dan (2); Pasal 188 Ayat (1); Pasal 189 Ayat (2) dan (3)]
Pemerintah mengumumkan naskah perubahan konstitusi yang telah disetujui oleh parlemen. [Pasal 191 Ayat (1) dan (2)]