Skotlandia
Politik > Hukum dan peradilan pidana

Artikel utama: Hukum Skotlandia
Hukum Skotlandia berlandaskan pada hukum Romawi, menggabungkan unsur-unsur Corpus Juris Civilis hukum sipil dan hukum umum abad pertengahan. Dalam Traktat Penyatuan 1707, disepakati bahwa Skotlandia tetap diperkenankan untuk mempertahankan sistem hukum yang terpisah dari sistem hukum Inggris dan Wales. Sebelum tahun 1611, ada beberapa sistem hukum regional di Skotlandia, terutama hukum Udal di Orkney dan Shetland, yang berlandaskan pada hukum Norse. Sistem hukum Skotlandia lainnya semisal hukum Keltik atau hukum Brehon umum tetap digunakan di Highland hingga tahun 1800-an.
Hukum Skotlandia memiliki tiga jenis peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengadilan, yakni peradilan perdata, pidana, dan heraldik. Pengadilan perdata tertinggi adalah Pengadilan Sesi, namun banding juga dapat dibawa ke Mahkamah Agung Britania Raya (atau ke Dewan Pertuanan sebelum 1 Oktober 2009). Sedangkan fungsi pengadilan pidana tertinggi di Skotlandia dipegang oleh Pengadilan Tinggi Yustisi. Pengadilan Sesi bertempat di Parliament House, Edinburgh, sedangkan Pengadilan Tinggi Yustisi berlokasi di Lawnmarket. Pengadilan sheriff adalah pengadilan pidana dan perdata utama yang menangani sebagian besar kasus. Terdapat 49 pengadilan sheriff di seluruh Skotlandia. Pengadilan distrik diperkenalkan pada 1975 untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang ringan dan kecil. Pengadilan ini secara bertahap digantikan oleh hakim pengadilan setempat dari tahun 2008-2010. Kasus-kasus heraldik ditangani oleh Pengadilan Lord Lyon.
Selama puluhan tahun, sistem hukum Skotlandia tergolong unik karena merupakan satu-satunya sistem hukum tanpa parlemen di dunia. Hal ini berakhir dengan dibentuknya Parlemen Skotlandia pada 1999, yang berfungsi sebagai badan legislatif di Skotlandia. Kebanyakan unsur sistem hukum lama tetap dipertahankan. Dalam hukum pidana, sistem hukum Skotlandia unik karena memiliki tiga putusan, yakni "bersalah", "tidak bersalah", dan "tidak terbukti". Putusan "tidak bersalah" dan "tidak terbukti" akan berakibat vonis bebas, biasanya tidak ada kemungkinan untuk menyelenggarakan pengadilan ulang, sesuai dengan aturan risiko ganda. Meskipun demikian, pengadilan ulang bisa saja digelar jika bukti baru ditemukan di kemudian hari, atau jika pihak yang dibebaskan mengakui kesalahannya, atau jika vonis bebas tersebut diketahui menghambat penegakan keadilan–lihat ketentuan Undang-Undang Risiko Ganda Skotlandia 2011. Sebagian hukum Skotlandia berbeda dengan hukum negara Britania lainnya, dan banyak juga istilah yang berbeda konsep hukumnya. Sebagai contoh, kasus pembunuhan tak direncana di Inggris dan Wales secara umum sebanding dengan pembunuhan bersalah di Skotlandia, dan pembakaran sengaja disebut dengan "membesarkan api yang disengaja" di Skotlandia. Selain itu, beberapa hal yang dianggap sebagai tindak kejahatan di Inggris dan Wales tidak berlaku di Skotlandia, misalnya pemalsuan. Prosedur peradilan Skotlandia juga berbeda; hakim Skotlandia yang menangani kasus-kasus kriminal berjumlah lima belas orang, bukannya dua belas seperti yang umum digunakan di negara-negara Anglosfir.
Sistem hukum perdata Skotlandia telah dikritik oleh para Hakim Senior, yang menganggapnya terlalu "Victoria" dan kuno. Layanan Penjara Skotlandia bertanggung jawab untuk mengelola penjara di Skotlandia, yang secara keseluruhan dihuni oleh 8.500 tahanan lebih. Sekretaris Kabinet untuk Keadilan bertanggung jawab atas Layanan Penjara Skotlandia di Skotlandia.