Perbudakan modern
Regulasi Internasional mengenai Perbudakan dan Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern

Perbudakan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perbudakan memiliki status jus cogens sehingga dilarang dalam hukum kebiasaan internasional dan regulasi internasional (dalam bentuk perjanjian internasional dan instrumen HAM internasional). Jus cogens berarti prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menganggap larangan perbudakan sebagai kewajiban erga omnes. Kewajiban erga omnes berarti kewajiban setiap negara untuk mencegah, mengkriminalisasi dan menghukum pelaku perbudakan.
Perjanjian universal pertama yang melarang perbudakan dan perdagangan budak adalah Konvensi Perbudakan tahun 1926 (Bahasa Inggris: The Slavery Convention 1926). Konvensi ini diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 1926 dan berlaku setahun setelahnya. Dalam pembukaan konvensi tersebut, dengan jelas tertulis negara-negara wajib untuk “to prevent and suppress the slave trade, and to prevent forced labour from developing into conditions analogous to slavery”. Konvensi ini kemudian diperbaharui pada tahun 1956 dengan dirumuskannya Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktik yang mirip dengan Perbudakan (the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery).
Larangan perbudakan juga tertuang dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966 (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Tahun 1966 (ICESCR). Dalam UDHR, larangan terhadap perbudakan terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi “No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms”. Sedangkan dalam ICCPR terutama dalam Pasal 8 Ayat 2 disebutkan bahwa “No one shall be required to perform forced or compulsory labour”. Ayat tersebut secara tidak langsung membahas tentang kerja paksa, eksploitasi dan perdagangan manusia dengan menekankan hak pekerja untuk mendapatkan remunerasi yang adil. ICCPR juga menyebut larangan perbudakan dan segala praktik yang berkaitan dengannya adalah hak non- derogable, yang berarti hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Instrumen HAM internasional selanjutnya yang secara implisit melarang praktik perbudakan adalah ICESCR, terutama dalam Pasal 7 yang berbunyi “The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular: (a) Remuneration... ;(b) Safe and healthy working condition; (c) Equal opportunity... ; (d)... reasonable limitation of working hours”.
Perbudakan modern dalam bentuk kerja paksa juga diatur dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Bahasa Inggris: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children)  atau secara singkat disebut dengan Protokol Palermo. Protokol ini dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Bahasa Inggris: United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Dalam Protokol Palermo Pasal 3 disebutkan keterkaitan antara kerja paksa dengan perdagangan manusia,
“'Perdagangan orang' berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.”
Protokol Palermo merupakan instrumen internasional utama untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir di bawah administrasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC mencatat bahwa definisi perdagangan manusia 'sudah mencakup kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, dan penghambaan sebagai bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia'. UNODC lebih lanjut mencatat bahwa Konvensi dan Protokol, 'memberikan dasar hukum internasional  untuk kerja sama internasional formal dan informal untuk dalam menangani tindak kejahatan lintas batas negara.
ILO sebagai organisasi yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan, telah mengadopsi beberapa konvensi (terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh negara) yang membahas tentang kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi manusia lainnya. Konvensi ILO tersebut antara lain: International Labour Organisation Forced Labour Convention 1930 (No 29); International Labour Organisation Abolition of Forced Labour Convention 1957 (No 105; Equal Remuneration Convention; Discrimination (Employment and Occupation) Convention; Employement Policy Convention; Convention concerning Occupational Safety and the Working Environment; dan Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families). Pada tahun 2014, ILO mengadopsi Protokol Tambahan yang berkaitan dengan Forced Labour Convention, 1930 (No. 29). Protokol tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum internasional dalam menghapuskan kerja paksa dengan menciptakan kewajiban baru bagi negara untuk mencegah terjadinya kerja paksa, melindungi korban dan untuk menyediakan akses remedy atau pemulihan, seperti kompensasi atas kerugian material dan fisik.
| Regulasi Internasional | Tanggal Peresmian | Tanggal Berlaku | Jumlah Negara Signatories | Jumlah Negara Parties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| International Covenant on Civil and Political Rights | 16 Desember 1966 | 23 Maret 1976 | 74 | 173 |
| International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights | 16 Desember 1966 | 3 Januari 1976 | 71 | 170 |
| Slavery Convention | 25 September 1926 | 9 Maret 1927 |  | 99 |
| Forced Labor Convention | 28 Juni 1930 | 1 Mei 1932 |  | 179 |
| Protocol amending Forced Labor Convention | 28 Mei 2014 | 9 November 2016 |  | 54 |
| Abolition of Forced Labor Convention | 5 Juni 1957 | 17 Januari 1959 |  | 176 |
| Equal Remuneration Convention | 6 Juni 1951 | 23 Mei 1953 |  | 173 |
| Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families | 18 Desember 1990 | 1 Juli 2003 | 39 | 56 |
| United Nations Covention against Transnational Organized Crime | 15 November 2000 | 29 September 2003 | 147 | 190 |
| Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children atau Protokol Palermo | 15 December 2000 | 25 Desember 2003 | 117 | 178 |
| ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour | 1 Juni 1999 | 19 November 2000 |  | 187 |
| Convention on the Rights of the Child | 20 November 1989 | 2 September 1990 | 140 | 196 |