stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Harian Umum

| --- | --- |
Tipe: Harian
Pemilik: Ronggodanu Jokusumo
Pendiri: Ronggodanu Jokusumo
Penerbit: B.P.Harian Umum
Pemimpin redaksi: Mohamad Ali
Bahasa: Bahasa Indonesia
Pusat: Surabaya, Jawa Timur
Harian Umum adalah surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit pertama kali pada 1949. Surat kabar ini mengusung motto "untuk kebangsaan Indonesia". Kantor redaksinya beralamat di Surabaya, Jawa Timur. Percetakannya juga dilakukan di Surabaya oleh B.P. Harian Umum.
Surat kabar ini digawangi oleh Ronggodanu Jokusumo sebagai pimpinan umum dan Mohamad Ali sebagai pemimpin redaksi. Sesuai namanya, surat kabar ini terbit setiap hari.
Harian Umum hadir empat halaman tiap edisinya. Pada halaman pertama, disajikan berita aktual dari nasional dan internasional. Halaman keduanya dipenuhi dengan berita dari dalam negeri dan berita lokal di sekitar Jawa Timur. Rubrik yang tidak pernah absen hadir adalah "Serbaneka dari Tumapel" yang memuat editorial dari pemimpin redaksi. Surat kabar ini juga menampilkan cerita bersambung dan cerita bergambar. Selain itu, terdapat rubrik "Ruang Wanita" yang hadir hadir satu kali dalam satu minggu.
Menurut buku Seabad Pers Kebangsaan, 1907–2007, oplah Harian Umum pernah mencapai 8.500 eksemplar dari tahun 1954 hingga 1955. Hal itu menjadikannya sebagai salah satu surat kabar besar di daerah, khususnya di Surabaya.
Tarif langganan surat kabar ini adalah Rp12 per bulan.
Daftar Pustaka

Rahzen, Taufik;  et al. (2007). Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanahair Bangsa. Jakarta: I:Boekoe. ISBN 978-979-1436-02-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-16. Diakses tanggal 2023-02-25.
Havaika nigrolineata

| Havaika nigrolineata |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Arachnida
Ordo:: Araneae
Famili:: Salticidae
Genus:: Havaika
Spesies:: Havaika nigrolineata
Nama binomial
Havaika nigrolineata Berland, 1933

Havaika nigrolineata adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Salticidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Havaika dan ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1933 oleh Berland.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Kepulauan Marquesa.
Garis waktu penemuan partikel

Berikut ini adalah garis waktu penemuan partikel dan perkembangan fisika partikel.
Garis waktu > Sebelum abad ke-19

Abad ke-5 SM: Atomisme muncul di Yunani kuno.
Abad ke-4 SM: Atomisme muncul di India.
330 SM: Aristoteles mengeluarkan atomisme.
Abad ke-2 M: Atomisme Arab muncul.
1560: Atomisme muncul bersamaan dengan Renaisans.
1666: Korpuskularianisme muncul. Menyatakan bahwa atom tak bisa dibelah lagi.
Garis waktu > Abad ke-19

1800: William Herschel menemukan radiasi.
1815: William Prout berhipotesis bahwa seluruh benda di alam terbuat dari hidrogen, yang beradaptasi menjadi teori proton.
1838: Richard Laming berhipotesis bahwa seluruh partikel subatom memiliki muatan listrik, yang beradaptasi menjadi teori elektron.
1858: Julius Plücker membuat sinar katode pertama.
30 Agustus 1871: Ernst Rutherford lahir.
1879: Plasma teridentifikasi.
1886: Sinar anoda pertama telah diobservasi.
1891: Elektron telah dinamakan dan diteorikan.
1897: Identitas elektron terbongkar.
1899: Penemuan partikel α dan β.
Garis waktu > Abad ke-20

1900: Sinar γ pertama terdeteksi.
1903: Penemuan ion.
1905: Albert Einstein berhipotesis tentang foton.
1911: Ernst Rutherford menidentifikasikan inti/nukleus atom.
1919: Penemuan proton.
1922: Jacobus Kapteyn berteori tentang zat gelap.
1926: Penemuan foton, yang menjadi penegah elektromagetisme.
1928: Paul Dirac mendalilkan kehadiran positron, dan juga antimateri.
1929: Akselerator partikel pertama dibangun.
1930: Neutrino didalilkan.
1932: Identitas neutrino terbongkar.
1932: Penemuan positron.
1935: Kehadiran meson telah diprediksi.
1936: Saat sedang mempelajari radiasi kosmik, Carl Anderson menemukan muon.
1938: Graviton pertamakali diteorikan.
1940: Barion pertamakali diteorikan.
1942: Proyek Manhattan dimulai.
Gambar Bom atom pertama Little boy6 Agustus 1945: Bom atom "Little boy" dijatuhkan di atas kota Hiroshima. Yang menjadi penggunaan senjata nuklir pertama.
9 Agustus 1945: Bom atom "Fat Man" dijatuhkan di atas kota Nagasaki.
1947: Materi aneh pertama. Penemuan kaon.
1947: Penemuan Λ barion.
1947: Penemuan pion.
1954: CERN ditemukan.
1955: Antimateri pertama dibuat. Yaitu anti-proton.
1956: Neutrino pertama terdeteksi.
1958: Radiasi Čherenkov pertama terdeteksi.
30 Oktober 1961: Peledakan Tsar Bomba, bom atom terbesar dalam sejarah.
1964: Model kuark diusulkan.
1967: Fermilab dibuka.
1968: String Theory dikembangkan.
1969: Kuark pertama (atas, bawah dan asing) ditemukan di SLAC.
1973: Preon pertamakali diteorikan.
1974: Penemuan meson J/ψ, yang mendemostrasikan kehadiran kuark pesona.
1974: Radiasi Hawking pentamakali diusulkan.
1977: Penemuan lepton pertama.
1977: Penemuan meson uplison pertama di Fermilab.
1977: Penemuan kuark dasar.
1979: Gluon pertama di observasi, yang menengahi interaksi kuat.
1983: Penemuan Boson W dan Z, yang menengahi interaksi lemah.
1986: Bencana Chernobryl terjadi.
1986: Energi gelap pertamakali diteorikan.
1995: Penemuan kuark keenam, yang bernama kuark top di Fermilab.
1995: Kondesat Bose-Einstein dijalankan.
1998: Konstruksi LHC dimulai.
Garis waktu > Abad ke-21

2000: Penemuan τ neutrino.
10 September 2008: LHC telah beroperasi.
11 Maret 2011: Bencana nuklir Fukushima Daiichi.
24 Mei 2011: LHC mencapai plasma kuark-gluon.
4 Juli 2011: Penemuan Higgs boson di LHC.
Juli 2015: CERN meorbservasi pentakuark pertama.
25 November 2015: LHC telah mencapai rekor energi tertinggi yang dihasilkan oleh sebuah akselerator partikel, yaitu sebesar 1 PeV (peta-elektron volt).
2018: Stephen Hawking meninggal.
2020: Komputer kuantum pertama.
Saint-Remimont, Vosges

Peta Saint-Remimont.
Saint-Remimont, Vosges merupakan sebuah komune di departemen Vosges yang terletak pada sebelah timur laut Prancis.
Lihat pula

Komune di departemen Vosges
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

| --- | --- |

Nama lain: UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP)
Nama panjang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Julukan: KUHP 2023
Disahkan oleh: Presiden Joko Widodo dan DPR RI
Tanggal mulai berlaku: 2 Januari 2026
Penerbitan
Lembaran Negara: LNRI Tahun 2023 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara: TLNRI Nomor 6842
Kodifikasi
Peraturan yang diubah: 21 undang-undang, termasuk UU Sisdiknas, UU ITE dan UU Pornografi
Peraturan yang dicabut: 8 undang-undang, termasuk Wetboek van Strafrecht
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (disingkat KUHP 2023), secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial Belanda. Undang-undang ini merupakan undang-undang termahal dan terlama yang pernah dibuat di Indonesia, dengan waktu lebih dari 50 tahun sejak perumusannya hingga akhirnya disahkan oleh pemerintah Indonesia.
Menurut ketentuan pasal 624, undang-undang tersebut akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, 3 tahun setelah diundangkannya undang-undang tersebut.
Sejarah

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, KUHP buatan pemerintah kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dijadikan sebagai peraturan hukum pidana Indonesia. Sejak tahun 1968, para anggota DPR, pakar hukum, dan peneliti hukum Indonesia telah mengerjakan rancangan KUHP buatan Indonesia.  Berbagai rancangan telah dibuat, tetapi tidak pernah menggantikan peraturan perundang-undangan tersebut.
Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan perubahan terhadap KUHP sejak kemerdekaan, karena KUHP era kolonial dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya saat ini. Pada tahun 2019, rancangan undang-undang baru tentang hukum pidana diumumkan secara publik, namun ketentuan kontroversial yang mengkriminalisasi hubungan seks di luar nikah, aborsi, dan pembatasan lain terhadap kebebasan beragama dan sipil menyebabkan serangkaian unjuk rasa dan kerusuhan sebagai tanggapannya, yang pada akhirnya menyebabkan RUU KUHP tersebut dibatalkan. Namun, pada tahun 2022, rancangan undang-undang yang memperkenalkan kembali usulan tahun 2019 dengan beberapa pasal yang “diperhalus” disahkan oleh DPR dan direncanakan untuk berlaku penuh setelah masa transisi selama tiga tahun, meskipun terdapat kekhawatiran serupa mengenai dampaknya terhadap hak-hak sipil dan hak-hak minoritas agama dan seksual.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini diperluas menjadi 624 pasal, dibagi menjadi 2 buku: "Ketentuan Umum" dan "Tindak Pidana"; KUHP yang baru tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran serta memuat ketentuan mengenai pengakuan pemerintah terhadap 'hukum yang hidup' (aturan adat) dalam menghukum tindak pidana. Selain itu, KUHP yang baru juga memperkenalkan konsep "kategori denda" yang mirip dengan yang ada di Belanda.
Undang-Undang yang Dicabut

Staatsblad 1915 Nomor 732 (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië/WvSNI) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  No. 16/Prp/1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.
Perpu No. 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam KUHP Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.
UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Undang-Undang yang Diubah

UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam (Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948).
Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 (sejak 1969 juga dikenal sebagai UU No. 1/PNPS Tahun 1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Aturan Pelaksana

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam KUHP Baru, disusun 4 aturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah (PP):
RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat, untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 KUHP Baru.
RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara 20 (Dua Puluh) Tahun, untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat 2 KUHP Baru.
RPP Tata Cara dan Batas Pengurangan dan Perpanjangan Masa Pidana Pengawasan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat 7 KUHP Baru.
RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 dan pasal 124 KUHP Baru.
Per September 2024, belum ada aturan pelaksana yang selesai diundangkan.
Kritik

Di antara pasal-pasal KUHP 2023, terdapat beberapa pasal yang kontroversial, antara lain:
Kritik > Tindak pidana terhadap harkat dan martabat pribadi presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat

Pasal 218 ayat 1 KUHP 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang menyerang harkat dan martabat pribadi presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat akan dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda kategori IV (200 juta rupiah). Meskipun demikian, ayat 2 Pasal 218 menjamin bahwa serangan pribadi tersebut dapat dibenarkan jika digunakan untuk membela diri atau dilakukan demi kepentingan umum. Meskipun diklaim oleh pihak pro-demokrasi sebagai serangan terhadap hak asasi manusia, undang-undang itu sendiri membatasi bahwa proses laporan kasus tersebut hanya dapat diproses jika presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat mengajukan diri secara pribadi.
Kritik > Sihir dan ilmu hitam (santet)

Pasal 252 KUHP 2023 mengatur tentang sihir dan ilmu hitam/santet. Ayat 1 dari pasal tersebut mengatakan bahwa siapa pun yang menyatakan kemampuan untuk melakukan sihir, mengumumkannya, memberikan harapan kepada orang lain untuk itu, menawarkan dan memberikan bantuan kepada jasa tersebut untuk menimbulkan penderitaan fisik dan mental, penyakit, dan kematian akan dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda kategori IV (200 juta rupiah). Ayat 2 dari pasal tersebut memberikan hukuman tambahan yang diberikan oleh ayat 1 kepada para praktisi sihir dan ilmu hitam yang mencari nafkah darinya.  Pasal ini kontroversial, karena sulit untuk dibuktikan.
Kritik > Penyebaran hoax dan trolling

Penyebaran hoax dan trolling sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia, baik oleh pihak yang pro-pemerintah maupun anti-pemerintah, dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. "Pabrik" troll dan apa yang disebut sebagai "tentara siber" (cyber army) telah mencari nafkah di Indonesia sejak tahun 2016, mendapatkan penghasilan dari menabur perselisihan dan membanjiri ruang internet dengan penyesatan sosial-politik-agama. Pasal 263 mengancam para pelaku penyebaran hoax dan trolling dengan hukuman 6 tahun penjara. Para pengunjuk rasa memprotes bahwa peraturan tersebut mengancam apa yang mereka sebut sebagai "demokrasi" dan menyebutnya sebagai "langkah untuk membungkam para pengkritik". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengutuk para pengunjuk rasa atas pasal tersebut, dan meyakinkan bahwa kritik mereka diperlukan untuk negara, tetapi memberi makan kebohongan dan menyesatkan orang lain tidak. Kementerian meminta masyarakat untuk membaca hukum dengan cermat dan berhenti mengonsumsi pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Kritik > Invasi ruang pribadi oleh penegak hukum

Pasal 411 hingga 413 dari KUHP 2023 melarang hubungan serumah  di luar nikah, kumpul kebo, dan hubungan sedarah. Bagi para pendukung pro-privasi, peraturan ini dapat diartikan sebagai pelanggaran ruang pribadi oleh penegak hukum, meskipun undang-undang itu sendiri menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya dapat diproses apabila ada laporan dari anggota keluarga. Dengan adanya KUHP baru ini, pemerintah berharap penegakan hukum daerah tidak akan melanggar privasi karena telah dikodifikasi, tidak akan ada lagi peraturan daerah yang bertentangan dengan KUHP baru yang dimana perzinaan hanya bisa diproses anggota keluarga terdekat dan tidak ada lagi perda yang memberikan kewenangan yang luas kepada penegakan hukum daerah. Namun, pasal-pasal ini tidak berlaku untuk Muslim di Provinsi Aceh, yang memiliki sistem penegakan hukum yang berbeda yang diberikan oleh UU No. 11/2006 (tentang Provinsi Aceh), Wilayatul Hisbah, yang tidak terpengaruh oleh KUHP baru ini.
Tanggapan > Serangan terhadap institusi pemerintah

Artikel utama: Pengeboman Bandung 2022
Pada tanggal 7 Desember 2022, sebuah insiden bom bunuh diri terjadi di sebuah kantor polisi di Kecamatan Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku dan satu orang polisi tewas akibat ledakan tersebut, sementara 11 orang terluka, termasuk 3 orang polisi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa pelaku berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) cabang Bandung.
Penolakan terhadap pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan motif dari pengeboman tersebut, karena sepeda motor yang digunakan oleh pelaku bom bunuh diri untuk mencapai kantor polisi dihiasi oleh selebaran-selebaran yang mengecam KUHP. Salah satu selebaran yang dibawa oleh pelaku bertuliskan "KUHP = Hukum Syirik/Kafir. Perangi para penegak hukum setan." Selebaran yang sama juga merujuk pada ayat 29 Surah At-Taubah, yang menyerukan pemberlakuan jizyah kepada non-Muslim.
Tanggapan > Kecaman dari luar negeri

Pengesahan undang-undang tersebut dikecam oleh pemerintah Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama karena tidak mengakomodasi perlindungan dan hak-hak LGBT dan hubungan serumah di luar nikah, serta tidak cukup menjamin privasi, kesetaraan, kebebasan beragama, jurnalisme, dan isu-isu seksualitas. Uni Eropa juga mengecam undang-undang ini karena terlalu banyak mengatur privasi dengan penekanan pada hubungan seks pranikah, mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta mempromosikan ideologi-ideologi Barat di Indonesia. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia membantah klaim bahwa undang-undang baru tersebut bertentangan dengan demokrasi. Wakil Menteri Hukum dan HAM membantah kecaman internasional itu karena undang-undang tersebut dianggap bersifat domestik dan tidak boleh dibandingkan dengan hukum negara lain.
HM. Sulchan

| HM>  Sulchan |
| --- | --- |
Lahir: 1910 Demak
Tempat tinggal: Indonesia
Warga negara: Indonesia
Pekerjaan: Pengusaha
Suami/istri: Siti Sulaechah
Anak: Drs. H. Chodrin Sulchan Moeslichatun Sulchan, SH, Notaris Dra. Hj. Fitrotun Sulchan Ir. Sulchin Sulchan Tjuk Subchan Sulchan Drg. Siti Chumaeroh Sulchan dr. Lukman Hakim Sulchan

HM Sulchan adalah pengusaha Jawa Tengah yang lahir pada tahun 1910 sebagai anak nelayan miskin di Desa Angin-angin, Wedung, Demak. Anak kedua dari 4 orang keturunan pasangan Manggung-Kasminah itu memiliki nama kecil Kasan. HM Sulchan menikah dengan Siti Sulaechah. HM Sulchan adalah Pemilik PT Cejamp, NV HMS & Co, CV Kapok dan Hotel Sky
Catatan kaki

http://www.suaramerdeka.com/harian/0710/04/kot05.htm Diarsipkan 2014-02-22 di Wayback Machine.
http://202.59.162.82/cetak.php?cid=1&id=8542&url=http%3A%2F%2F202.59.162.82%2Fswamajalah%2Fsajian%2Fdetails.php%3Fcid%3D1%26id%3D8542%5B%5D
http://www.unissula.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=601:alumni-diminta-meneladani-pendiri-unissula&catid=2 Diarsipkan 2023-08-12 di Wayback Machine.
HMAS Balikpapan

| --- | --- |
HMAS Balikpapan in 2011
Sejarah
Australia
Asal nama:  City of Balikpapan
Pembangun:  Walkers Limited
Pasang lunas:  May 1971
Diluncurkan:  15 August 1971
Mulai berlayar:  8 December 1971 (Army)
Berlayar kembali:  27 September 1974 (Navy)
Motto:  "Bravely in Action"
Penghargaan:  list error: <br /> list (help) Battle honours: East Timor 1999-2000
Status:  Active as of 2012
Lencana:  
Ciri-ciri umum
Kelas dan jenis:  Balikpapan class landing craft heavy
Berat benaman:  316 tons
Panjang:  445 m (1.460 ft)
Lebar:  101 m (331 ft)
Pendorong:  Two Caterpillar diesels
Kecepatan:  10 knot (19 km/h; 12 mph)
Kapasitas:  180 tons of vehicle cargo or 400 soldiers
Awak kapal:  13
Senjata:  2 x 0.50 inch machine guns
HMAS Balikpapan (L 126) adalah sebuah kapal laut dalam kelas Balikpapan dari heavy landing craft, dibangun oleh Walkers Limited di Maryborough, Queensland pada Mei 1971, diluncurkan pada 15 Agustus 1971, dan ditugaskan dalam angkatan darat Australia pada 8 Desember 1971 kemudian ditransfer ke angkatan laut Australia pada September 1974.
Sejarah

HMAS Balikpapan ditugaskan di Timor Timur di bawah INTERFET dan kemudian UNTAET. HMAS Balikpapan adalah kapal perang Australia terakhir yang bertugas di Timor Timur, meninggalkan Dili untuk terakhir kalinya pada Agustus 2001. HMAS Balikpapan kembali ke Timor Timur pada 2006 dalam Operation Astute.
Helen Rowland

| Helen Rowland |
| --- | --- |
Helen Rowland (kiri) di The Making of O'Malley
Lahir: Helen Rowland c. 1918/1919
Nama lain: Baby Helen Rowland, Baby Helen Lee
Pekerjaan: Aktris
Tahun aktif: 1922–1927

  
Helen Rowland (dikreditkan dalam film awalnya sebagai Baby Helen Rowland, atau dari karakter yang dia mainkan di film keduanya, Baby Helen Lee; 23 Oktober 1919 – 13 Mei 1978
) adalah seorang aktris cilik Amerika yang muncul di lebih dari sepuluh film pada tahun 1920-an, dimulai dengan adaptasi tahun 1922 dari novel tahun 1861 karya George Eliot, Silas Marner. Dua peran terakhirnya adalah dalam film bersuara.
Gowa pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022

| Gowa pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022>  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumlah atlet | Jumlah atlet | 325 di 25 cabang olahraga | 325 di 25 cabang olahraga |
| Pembawa bendera | Pembawa bendera | TBD | TBD |
Total medali
| Emas 14 | Perak 23 | Perunggu 28 | 65 (Urutan ke-11 ) |
Kontingen Gowa berkompetisi pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 di Sinjai dan Bulukumba, Sulawesi Selatan pada 22 sampai 30 Oktober 2022. Kontingen ini menempati posisi ke-11 pada tabel klasemen perolehan medali Porprov Sulsel XVII/2022 setelah meraih total medali 65 dengan rincian 14 medali emas, 23 medali perak, dan 28 medali perunggu.
Medali

Artikel utama: Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022
Jumlah atlet > Atlet cabor inti

| Cabang olahraga | Putra | Putri | Total |
| --- | --- | --- | --- |
 Anggar: TBD
 Atletik: TBD
|  Balap motor | TBD | 0 | TBD |
 Balap sepeda: TBD
 Bulu tangkis: TBD
 Catur: TBD
 Dayung: TBD
 Gateball: TBD
 Karate: TBD
 Kempo: TBD
 Panahan: TBD
 Pencak silat: TBD
 Pétanque: TBD
 Sepak takraw: TBD
 Taekwondo: TBD
 Tinju: TBD
 Yongmoodo: TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
| Total | TBD | TBD | 325 |
Jumlah atlet > Atlet cabor eksibisi

| Cabang olahraga | Putra | Putri | Total |
| --- | --- | --- | --- |
 Binaraga dan fitnes: TBD
 Olahraga elektronik: TBD
Total: TBD
Balap motor

Artikel utama: Balap motor pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022
| Atlet | Kelas | Babak 1> Hasil | Babak 1> Peringkat | Final> Hasil | Final> Peringkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muhammad Maulana Aprilla | Kelas perorangan bebek 125 cc mix standar |  |  |  |  |
| Muhammad Al Akbar Ibrahim | Kelas perorangan bebek 150 cc Ecu standar |  |  |  |  |