stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Daftar tempat dalam serial Tintin
Negara fiktif

Borduria
Khemed *
San Theodoros
Sao Rico
Syldavia
Sondonesia
*Khemed sebenarnya adalah sebuah negara sungguhan yaitu Daerah Mandat Britania di Timur Tengah yang wilayahnya lalu dibagi menjadi Israel/Palestina dan Yordania. Namun, di kemudian hari, Herge ingin menghindari masalah karena isu ini sangat sensitif dan lalu mengubahnya menjadi sebuah negara fiktif.
| l b Petualangan Tintin oleh Hergé |
| --- | --- |
Cetakan ketiga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama
Judul bukunya: Petualangan Tintin Wartawan "Le Petit Vingtième" di Tanah Sovyet ·  Tintin di Congo ·  Tintin di Amerika ·  Cerutu Sang Firaun ·  Lotus Biru ·  Si Kuping Belah ·  Pulau Hitam ·  Tongkat Ottokar ·  Kepiting Bercapit Emas ·  Bintang Misterius ·  Rahasia Unicorn ·  Harta Karun Rackham Merah ·  7 Bola Kristal ·  Di Kuil Matahari ·  Di Negeri Emas Hitam ·  Perjalanan ke Bulan ·  Petualangan di Bulan ·  Penculikan Lakmus ·  Laut Merah ·  Tintin di Tibet ·  Permata Castafiore ·  Penerbangan 714 ke Sydney ·  Tintin dan Picaros ·  Tintin dan Alpha-Art
Tokoh utama: Tintin dan Milo ·  Kapten Haddock ·  Profesor Lakmus ·  Dupont dan Dupond
Tokoh pendukung: Bianca Castafiore ·  Nestor ·  Jenderal Alcazar ·  Jenderal Tapioca ·  Rastapopoulos ·  Müller ·  Emir Mohammed ben Kalish Ezab dan Abdallah ·  Zhang ·  Daftar Lengkap
Serial televisi: Hergé's Adventures of Tintin (1958 - 1962) ·  Petualangan Tintin (1991 - 1992)
Film: Kepiting Bercapit Emas (1947) ·  Tintin dan Misteri Bulu Domba Emas (1961) ·  Tintin dan Jeruk Biru (1964) ·  Tintin dan Kuil Matahari (1969) ·  Tintin dan Danau Hiu (1972) ·  The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn (2011)
Dokumenter: I, Tintin (1966) ·  Tintin and I (2003)
Permainan video: Tintin on the Moon (1989) ·  Tintin in Tibet (1996) ·  Prisoners of the Sun (1997) ·  Destination Adventure (2001) ·  Secret of the Unicorn (2011)
Kolaborator: Bob de Moor ·  Edgar P. Jacobs
Karya Herge lainnya: Totor 1926 ·  Petualangan Yo, Susi dan Yokko (1936 - 1957) ·  Petualangan Quick dan Flupke (1930 - 1940) ·  Petualangan Fred dan Mile (1931)
Tokoh terkait: Benoît Peeters ·  Fanny Rodwell ·  Philippe Goddin ·  Michael Farr ·  Numa Sadoul ·  Yves Rodier ·  Serge Tisseron
| l b Serial dalam Petualangan Tintin |
| --- | --- |
Cetakan ketiga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama
Petualangan Tintin Wartawan "Le Petit Vingtieme" di Tanah Sovyet ·  Tintin di Congo ·  Tintin di Amerika ·  Cerutu Sang Firaun ·  Lotus Biru ·  Si Kuping Belah ·  Pulau Hitam ·  Tongkat Ottokar ·  Kepiting Bercapit Emas ·  Bintang Misterius ·  Rahasia Unicorn ·  Harta Karun Rackham Merah ·  7 Bola Kristal ·  Di Kuil Matahari ·  Di Negeri Emas Hitam ·  Perjalanan ke Bulan ·  Petualangan di Bulan ·  Penculikan Lakmus ·  Laut Merah ·  Tintin di Tibet ·  Permata Castafiore ·  Penerbangan 714 ke Sydney ·  Tintin dan Picaros ·  Tintin dan Alpha-Art
Wilopo

| Wilopo |
| --- | --- |

 
Perdana Menteri Indonesia Ke-7
Masa jabatan 1 April 1952 – 30 Juli 1953
Presiden: Soekarno
Perdana Menteri: Wilopo
Wakil PM: Prawoto Mangkusasmito
Pendahulu Soekiman WirjosandjojoPengganti Ali Sastroamidjojo
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Ke-6
Masa jabatan 1968–1978
Presiden: Soeharto
Pendahulu RAA WiranatakusumaPengganti Idham Chalid
Menteri Pertahanan Indonesia Ke-6
Masa jabatan 2 Juni 1953 – 30 Juli 1953
Presiden: Soekarno
Pendahulu Sri Sultan Hamengkubuwono IXPengganti Iwa Kusumasumantri
Menteri Luar Negeri Indonesia Ke-5
Masa jabatan 3 April 1952 – 29 April 1952
Presiden: Soekarno
Pendahulu Achmad SoebardjoPengganti Moekarto Notowidigdo
Menteri Perburuhan Indonesia
Masa jabatan 20 Desember 1949 – 6 September 1950
Presiden: Soekarno
Perdana Menteri: Mohammad Hatta
Pendahulu KusnanPengganti Soeroso
 
Informasi pribadi
Lahir: (1909-10-21)21 Oktober 1909 Purworejo, Keresidenan Kedu, Hindia Belanda
Meninggal: 20 Januari 1981(1981-01-20) (umur 71) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: PNI
Profesi: Politikus
  Bintang Republik Indonesia  

Sunting kotak info • L • B
 
Mr. Wilopo (21 Oktober 1909 – 20 Januari 1981
) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 - 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Kabinetnya pun pada akhirnya jatuh —sebagai akibat Peristiwa 17 Oktober 1952, karena ketidakpuasan kalangan militer terhadap debat berkepanjangan dalam parlemen sehingga tokoh-tokoh Angkatan Darat memaksa Presiden membubarkan kabinetnya.
Pendidikan

Setelah menamatkan HIS di Purworejo, Wilopo kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO di kota Magelang dengan bantuan
seorang paman, Dokter Soekadi adik kandung ayahnya. Kemudian Wilopo mengenyam pendidikan tingkat Algemene Middelbare School (AMS) B di Yogyakarta pada tahun 1927 dengan menerima beasiswa dari Pemerintah Hindia Belanda. Ia sempat menjadi anggota Jong Java dan ditawari masuk Pemuda Indonesia tetapi Ia menahan diri untuk tidak aktif karena diancam oleh direktur sekolah dan takut beasiswanya dicabut oleh pemerintah kolonial.
Setelah lulus dari AMS B, ia sempat melanjutkan pendidikan ke Technische Hoogeschool (TH Bandung) pada tahun 1931, namun tidak selesai karena kesibukannya mengajar di Taman Siswa di kota Sukabumi. Wilopo lalu pindah ke Rechtshogeschool (RHS) te Batavia untuk kuliah jurusan hukum pada tahun 1933. Di Jakarta, Wilopo terus memperdalam kegiatan politiknya. Sembari belajar hukum di kampusnya, ia juga aktif dalam partai dan beberapa organisasi pemuda di Jakarta. Dirinya juga bekerja sebagai pengajar di beberapa sekolah dan menjadi penulis untuk beberapa surat kabar Belanda. Banyaknya kesibukan menyebabkan dia kurang sempat mempelajari buku-buku hukum. Hal itu menyebabkan studi Wilopo yang harusnya dapat diselesaikan selama lima tahun, tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Beruntung pada tahun 1939 terjadi keadaan darurat menghadapi invasi Jepang ke Hindia Belanda, sehingga Dekan RHS memutuskan bahwa seluruh mahasiswa yang sudah mencapai D-II dianggap sebagai sarjana.
Karier > Menteri Perburuhan (1947-1948)

Amir Syarifudin dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) untuk kedua kalinya pada tanggal 3 Juli 1947. Wilopo kemudian diberi wewenang untuk mendampingi S.K. Trimurti sebagai Menteri Perburuhuan. Sebagai Menteri Muda Perburuhan, Wilopo telah menyusun Undang-Undang Perburuhan dan Undang-Undang Kecelakaan, mengingat sejak pecahnya perang, bantuan yang diberikan pada buruh maupun korban belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dirinya kemudian tetap dipercaya sebagai Menteri Perburuhan saat Mohammad Hatta menjadi PM di era Republik Indonesia Serikat yang singkat.
Karier > Menteri Perekonomian (1951-1952)

Memasuki era parlementer, Wilopo yang merupakan anggota PNI diangkat menjadi Menteri Perekonomian pada tanggal 16 Juli 1951 dalam Kabinet Sukiman. Sebagai Menteri Perekonomian dalam kabinet kedua ini, Wilopo dihadapkan pada masalah inflasi. Meningkatnya harga beras membuat masyarakat semakin gelisah. Dalam menghadapi hal tersebut Wilopo sebagai menteri perekonomian, mengumpulkan wakil-wakil organisasi pedagang dan pemilik penggilingan. Mereka dimintai bantuan untuk berusaha bersama pemerintah menurunkan kembali harga beras. Setelah mendengar saran dan keluhan mereka, Wilopo lantas memerintahkan Jendral Kementrian Perekonomian, Mohammad Sediono untuk mengumumkan ke seluruh Indonesia bahwa mulai tengah malam pada waktu yang telah ditentukan, tiap persediaan beras lebih dari dua bal tidak boleh dipindahkan tanpa izin, selain itu semua penggilingan beras ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah. Selain itu juga direncanakan selama dua tahun
mendatang impor beras mencapai 700.000 ton. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut dalam waktu singkat harga beras menurun dari Rp 3,50 menjadi Rp2,50 per liternya.
Perdana Menteri

Artikel utama: Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman jatuh pada tanggal 23 Februari 1952. Presiden Soekarno lantas menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru pada tanggal 19 Maret 1952. Keputusan ini disahkan cera resmi sesuai Keputusan Presiden no. 71 tahun 1952. Sebelum menunjuk Wilopo, Presiden telah berunding dengan Mr. Tambunan, selaku Ketua Parlemen dan parlemen menyatakan mendukung keputusan tersebut. Pada hari Kamis, 3 April 1952, Presiden melantik Kabinet Wilopo secara resmi. Dengan dilantiknya kabinet yang baru menandai berakhirnya masa kekosongan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40 hari.
Program kerja yang diusung kabinet ini juga tidak jauh berbeda dengan program kerja dua kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukan dalam program kerjanya, hal ini mengingat bahwa Indonesia yang baru saja merdeka saat itu memiliki masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu periode kabinet saja.
Perdana Menteri > Organisasi Negara

Salah satu program kerja organisasi negara yang dikerjakan pemerintah adalah persiapan pemilu. Diadakannya pemilu diharapkan mampu membawa ketenangan politik dan kestabilan pemerintahan, mengingat jatuh bangunnya kabinet yang tidak mampu bertahan lama dalam pemerintahan. Pada masa Kabinet Wilopo inilah lahir Rancangan Undang Undang Pemilu. Kepada Parlemen, pemerintah meminta prioritas pertama kepada pembahasaan RUU ini. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya pada tanggal 1
April 1953 Kabinet bersama Parlemen telah berhasil menyelesaikan UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu yang disahkan tanggal 4 April 1953. UU ini mengatur tentang pemilihan anggota konstituante diikuti anggota DPR. Pemilu akhirnya dilaksanakan dua tahun kemudian (Pemilu 1955).
Hal lain yang disorot dalam program kerja ini adalah otonomi daerah. Indonesia telah memiliki UU no. 2 tahun 1948 menyangkut otonomi daerah, tetapi permasalahan otonomi daerah ini tidak hanya sebatas permasalahan undang-undang dan peraturan saja. Masalah perkembangan politik di berbagai daerah seperti tenaga ahli, sumber keuangan dan sebagainya juga menjadi perhatian dalam menyelesaikan permasalahan otonomi daerah ini. Untuk menambah kemajuan daerah, rencana penyelengaraan pembangunan bagian-bagian luar Jawa akan didahulukan oleh pemerintah. Proyek-proyek lokal yang sudah ada, seperti proyek pembuatan jalan juga akan mendapatkan perhatian lebih, baik mengenai biaya maupun pelaksanaannya. Salah satu RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan juga disiapkan oleh Kabinet Wilopo.
Perdana Menteri > Bidang Keamanan

Salah satu aspek penting untuk dapat membuat atau melakukan kebijakan dari pemerintah adalah terjaminnya keamanan dan ketertiban. Sinergi antara pemerintah dan pihak militer harusnya menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan gangguan keamanan yang masih sering terjadi saat itu. Namun sayangnya, bidang militer jugalah yang nantinya menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo saat demonstrasi oleh pihak militer pada Peristiwa 17 Oktober 1952. Meskipun demikian pemerintah tetap mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Kebijakan untuk menghapus SOB (Staat van Oorlog en Beleg), suatu peraturan keadaan darurat perang yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada masa Hindia Belanda, juga dilakukan menyusul tidak adanya masalah yang terlalu berat karena antara parlemen dan pemerintah mnghendaki penghapusan keadaan SOB tersebut. Pemerintah tidak akan mencabut status SOB tersebut sekaligus melainkan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena dalam menghapuskan status SOB tersebut diperlukan persiapan yang panjang, seperti harus ada ketentuan bahwa pihak-pihak sipil dan polisi telah siap untuk menerima pemindahan tanggung jawab. Semua tawanan SOB akan dibebaskan kecuali mereka yang terbukti bersalah. Mengingat dalam penangkapan tahanan SOB sering dilakukan tanpa bukti yang kuat. Pemerintah juga akan membuat UU yang baru mengenai keadaan darurat perang sebagai pengganti peraturan SOB yang merupakan warisan dari Hindia Belanda. SOB sendiri dilaksanakan oleh Pemerintahan Natsir untuk meredam protes dan pemogokan yang dilancarkan PKI serta kelompok pendukungnya seperti BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SOBSI.
Tugas lain bagi Wilopo dan pemerintahnnya yang sangat berat adalah menangani masalah angkatan perang yang pada waktu itu masih sangat heterogen. Pemerintah terus mengusahakan menggabungkan beragam kesatuan angkatan perang dalam sebuah kesatuan yang homogen yang diperlukan oleh negara yang modern. Selain itu karena desakan ekonomi, pemerintah perlu mengurangi anggaran dana dalam Kementerian Pertahanan. Namun, karena gangguan keamanan yang terjadi seperti Pemberontakan Andi Aziz dan munculnya Republik Maluku Selatan membuat pemerintah sulit melakukan demobilisasi dan peremajaan Angkatan Perang.
Perdana Menteri > Bidang Perburuhan

Program Kabinet Wilopo dalam bidang perburuhan dititik beratkan pada usaha melengkapi UU Perburuhan. UU ini bertujuan meningkatkan derajat buruh guna menjamin proses Produksi Nasional. Kemakmuran buruh dapat memengaruhi produktivitas buruh. Produktivitas buruh yang baik dapat meningkatkan produksi nasional dan memperbesar income guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Politik upah yang digunakan pemerintah juga tidak hanya melihat kebutuhan para buruh saja. Tindakan-tindakan di lapangan seperti jaminan sosial, perumahan buruh, tanggungan-tanggungan kecelakaan sakit, pensiunan dan lain sebagainya harus melihat kekuatan dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan keadaan ekonomi negara agar tidak sampai terjadi inflasi.
Dalam menangani masalah buruh yang sering melakukan pemogokan, pemerintah menggunakan UU Darurat no. 16 tahun 1951. UU ini mengganti Peraturan Pelarangan Mogok dari pihak Militer yang sebelumnya digunakan. Namun, pada masa Kabinet Wilopo, tidak banyak terjadi pemogokan seperti sebelumnya. Sejak awal, pemerintahan Wilopo sudah membina hubungan baik dengan pihak buruh. Contohnya adalah sikap serikat-serikat buruh yang membantu pemerintahan dengan mengakhiri pomogokan buruh di lingkungan Pekerjaan Umum di Jawa Tengah. Selain itu, pihak buruh dari Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) yang berjumlah 30.000 orang juga membatalkan pemogokan.
Kebijakan lain yang dilakukan kabinet Wilopo adalah pemindahan tenaga kerja dari Jawa menuju wilayah perkebunan di luar pulau Jawa. Menurut Instruksi Menteri Perburuhan 8 Januari 1951 No. 90/51, pemerintah akan mengakomodasi dan menjamin semua kebutuhan buruh termasuk keselamatan dan penghidupan buruh yang dipindahkan.
Perdana Menteri > Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang dikerjakan Kabinet Wilopo. Pemerintah sadar bahwa pendidikan menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan bangsa ke depannya. Usaha-usaha yang dilakukan Wilopo adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pengajar di sekolah. Kemendikbud memperjuangkan kedudukan para guru sekolah daerah agar setingkat dengan pegawai negeri dalam tingkatan yang sama. Di samping itu, guru partikelir (swasta) juga diberi kesempatan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti program "visitorship", "fellowship" dan “scholarship". Pendirian sekolah-sekolah partikelir juga dilegalkan dalam pasal 13 UU No. 4 Tahun 1950. Sedangkan mengenai jaminan pemerintah terhadap hak-hak sekolah partikelir tersebut ditetapkan dalam pasal 14. Hal ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendukung inisiatif masyarakat dalam memberikan sumbangan langsung terhadap pendidkan. Semua UU menyangkut pendidikan masih menggunakan UUD Sementara tahun 1950 sehingga bantuan dana terhadap institusi pendidikan baik milik negara atau swasta masih sangat minim.
Masalah besar lain yang dihadapi adalah tingginya angka buta huruf di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat ikut melakukan program dalam upaya meningkatkan angka melek huruf di Indonesia. Salah satunya dengan program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). PBH dilakukan di setiap daerah sampai ke tingkat desa. Program PBH yang diberikan tidak hanya berkutat pada urusan baca tulis, tetapi juga memberikan pengetahuan umum lainnya. Standar Perguruan Tinggi juga diperhatikan. Pemerintah mengeluarkan
pedoman yang menetapkan bahwa mulai tahun ajaran baru, proses perkuliahan diberikan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dosen-dosen asing menggunakan bahasa Inggris.
Perdana Menteri > Bidang Luar Negeri

Program kerja luar negeri menjadi isu yang sensitif selama era Kabinet Wilopo. Kejatuhan Kabinet Soekiman sebelumnya bermula saat Menteri Luar Negeri, Achmad Soebardjo melakukan pertemuan rahasia dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Merle Cochran guna melakukan negosiasi soal  Mutual Security Act (MSA), program bantuan Amerika Serikat untuk membantu negara-negara miskin berkembang dan menahan penyebaran komunisme. Pertemuan ini dianggap masyarakat dan anggota DPRS membuat Indonesia menarik diri ke Blok Barat sehingga melanggar asas politik bebas aktif Indonesia. Perselisihan ini diperburuk oleh sifat rahasia perundingan antara Soebardjo dan Cochran. Soebardjo kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri.
Pemerintahan Wilopo kemudian berusaha untuk melakukan perubahan terhadap program MSA tersebut. Namun, negosiasi tentu berjalan alot. Indonesia menghendaki bahwa bantuan ini tidak melanggar asas politik bebas aktif Indonesia, sedangkan Pemerintah AS tetap ingin mempertahankan perjanjian yang sudah dibuat dengan Soebardjo sebelumnya. Akhirnya, Bantuan MSA dapat dirubah menjadi bantuan teknis dan ekonomis kepada Indonesia melalui Technical Cooperation Administration (TCA). Keputusan kongres Amerika Serikat untuk memberikan bantuan Amerika kepada Indonesia melalui TCA dan tidak melalui M.S.A ini disebabkan TCA tidak bersifat bantuan militer. Dana-dana TCA berasal dari dana-dana untuk kemajuan internasional. Selain kepada Indonesia bantuan tersebut juga diberikan pada bangsa-bangsa Asia lainnya. Dengan demikian, di atas kertas program TCA tidak melanggar asas politik bebas aktif yang dianut Indonesia.
Masalah pembebasan Irian Barat juga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Wilopo. Pemerintah terus memperjuangkan Irian Barat agar masuk ke dalam wilayah RI. Guna memperjuangkan cita-cita yang sudah ada sejak kabinet pertama tersebut, Pemerintahan Kabinet Wilopo menempuh jalan perundingan sama seperti sebelumnya. Namun tidak ada kemajuan yang nyata dalam penyelesaian kasus ini.
Pasca Perdana Menteri

Kabinet Wilopo jatuh usai memerintah selama satu tahun dua bulan. Pergolakan sosial ekonomi dan tekanan dari pihak oposisi membuat Wilopo harus meletakkan jabatannya. Namun salah satu penyebab utama jatuhnya Kabinet Wilopo adalah Peristiwa 17 Oktober 1952. Kebijakan Wilopo yang ingin menyederhanakan satuang Angkatan Perang dan mutasi para panglima dianggap sebagai campur tangan terhadap militer. Kolonel Bambang Supeno mengirim surat kepada Wilopo, Menhan Hamengkubuwono IX serta parlemen yang berisi protes dan tuntutan untuk mengganti A. H. Nasution dari posisi KASAD. Puncaknya saat anggota parlemen yang dipimpin Manai Sophiaan membentuk mosi yang bertujuan membentuk panitia yang terdiri dari anggota parlemen dan wakil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh Angkatan Perang.
Demonstrasi akhirnya pecah dan pada tanggal 17 Oktober 1952,  massa bergerakan menuju gedung DPR dan kemudian menuju Istana Merdeka. Demonstrasi ini menuntut dibubarkannya parlemen yang dianggap tidak representatif, secepatnya diadakan pemilihan umum dan segera mengadakan pembersihan-pembersihan dalam kementerian-kementerian. Menghadapi ribuan massa yang masuk ke halaman Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa ia tidak dapat memenuhi tuntutan massa karena ia bukanlah pemimpin yang otoriter.
Setelah peristiwa tersebut, timbul sejumlah reaksi yang akhirnya membuat kabinet ini tidak dapat bertahan lebih lama. Posisi A.H. Nasution sebagai KSAD kemudian digantikan oleh Bambang Sugeng serta beberapa pejabat di Kementerian Pertahanan juga akhirnya mengundurkan diri. Perpecahan di dalam parlemen antara PNI dan Masyumi dengan PSI juga membuat Wilopo akhirnya meletakkan jabatannya.
Beberapa jabatan yang pernah dipercayakan kepada Wilopo:
Ketua Konstituante (1955–1959)
Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1968–1978)
Anggota Komite Empat - tim pemberantas korupsi (1970)
Mesin pemecah batu

Mesin pemecah batu sedang bekerja.
Mesin pemecah batu (bahasa Inggris: rock crusher atau crusher saja) adalah mesin yang dirancang untuk memecah batu-batu besar menjadi batu-batu kecil, kerikil atau debu.
Jenis Mesin Pemecah Batu

Berikut ini beberapa tipe dari Mesin Pemecah Batu:
1. Pemecah Rahang (Jaw Crusher)
Pemecah rahang adalah salah satu jenis pemecah primer yang paling umum digunakan dalam operasi penambangan dan penggalian. Alat ini terdiri dari rahang tetap dan rahang bergerak, di mana material dihancurkan di antara keduanya. Pemecah rahang sangat serbaguna dan dapat menangani berbagai jenis material, dari yang keras dan abrasif hingga yang lunak dan rapuh. Terdapat dua jenis utama pemecah rahang yang tersedia di pasaran: seri PE dan pemecah rahang Eropa. Seri PE mencakup pemecah rahang primer dan sekunder, sementara pemecah rahang Eropa meliputi beberapa seri seperti PEW, CJ, dan JC.
2. Pemecah Kerucut (Cone Crusher)
Pemecah kerucut digunakan untuk penghancuran sekunder dan tersier. Alat ini beroperasi dengan cara menekan material antara mantle dan liner berbentuk cekung atau seperti mangkuk. Pemecah kerucut sering digunakan dalam industri pertambangan dan agregat untuk mengurangi ukuran batu dan menghasilkan agregat halus. Ada beberapa jenis pemecah kerucut, seperti pemecah kerucut pegas, pemecah kerucut majemuk, pemecah kerucut simons, pemecah kerucut silinder tunggal, dan pemecah kerucut hidrolik multi-silinder.
3. Pemecah Dampak (Impact Crusher)
Pemecah dampak terdiri dari dua jenis utama: pemecah dampak poros horizontal (HSI) dan pemecah dampak poros vertikal (VSI). Keduanya umum digunakan dalam industri pertambangan, konstruksi, dan agregat, namun memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Pemecah dampak HSI digunakan untuk menghancurkan material dengan dampak horizontal, sedangkan VSI digunakan untuk menghancurkan material dengan dampak vertikal, seringkali untuk menghasilkan pasir buatan.
4. Pemecah Gyratory
Pemecah gyratory adalah jenis pemecah primer yang digunakan dalam industri pertambangan dan pengolahan bijih. Alat ini dikenal karena desainnya yang besar dan kokoh, dengan ruang penghancur berbentuk kerucut dan dilengkapi dengan mantle dan liner cekung. Pemecah gyratory dirancang untuk menangani ukuran umpan yang sangat besar dan ideal untuk menghasilkan material dalam jumlah besar untuk pemrosesan lebih lanjut.
5. Pemecah Palu (Hammer Crusher)
Pemecah palu menggunakan palu yang berputar untuk menghancurkan dan menghancurkan material. Alat ini biasanya digunakan untuk menghancurkan material yang lunak hingga sedang keras. Pemecah palu sering digunakan dalam pengolahan batu bara serta dalam pembangunan jalan dan gedung.
6. Pemecah Batu Bergerak (Mobile Stone Crusher)
Pemecah batu bergerak adalah mesin yang dirancang untuk mudah dan efisien berpindah antara lokasi kerja. Ini adalah pabrik penghancur portabel yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, memungkinkan untuk digunakan di beberapa situs. Pemecah batu bergerak umum digunakan dalam industri konstruksi, pertambangan, dan daur ulang untuk menghancurkan berbagai jenis batuan, bijih, dan limbah konstruksi. Fitur utama dari pemecah batu bergerak termasuk mobilitas tinggi, fleksibilitas, dan efisiensi dalam penanganan material.
Meranti, Asahan

Meranti adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan meranti berbatasan langsung dengan Kabupaten Batu Bara. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 23.858 jiwa.
Batas wilayah

Kecamatan Meranti memiliki batas wilayah sebagai berikut:
| --- | --- |
Utara: berbatasan dengan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara
Timur: berbatasan dengan Kecamatan Rawang Panca Arga
Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring
Barat: berbatasan dengan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara