Aneksasi Krimea 2014
Perubahan pemerintahan daerah dan intervensi Rusia

Artikel utama: Krisis Krimea 2014 dan Intervensi militer Rusia di Ukraina 2014
Revolusi Ukraina pada tahun 2014 ini melawan Yanukovich memicu sebuah krisis politik di Krimea yang awalnya bermula dengan unjuk rasa menentang pemerintahan pusat yang baru, tetapi segera bereskalasi berkat dukungan Rusia yang terang-terangan terhadap kaum separatis, sebuah keadaan yang tidak ada dalam 20 tahun sebelumnya.
Pada tanggal 27 Februari, pasukan yang tidak dikenal dan diduga keras sebagai para komando Rusia merebut gedung Dewan Tertinggi Krimea (DPRD) dan gedung-gedung kementerian lainnya di Simferopol. bendera-bendera Rusia lalu dinaikkan ke atas gedung-gedung ini, lalu barikade-barikade didirikan di luarnya. Sementara pasukan tidak dikenal ini masih menduduki gedung-gedung pemerintahan di Simferopol, Dewan Tertinggi Krimea membubarkan pemerintahan, lalu melalui rapat memilih Sergey Aksyonov, ketua Partai Persatuan Rusia yang merupakan partai minoritas, sebagai Perdana Menteri Krimea. Pengangkatan ini dianggap cacat hukum oleh pemerintah Ukraina. Baik Aksyonov maupun ketua parlemen, Vladimir Konstantinov, menyatakan bahwa mereka menganggap Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina secara de jure, dan mereka bisa meminta bantuan Rusia melaluinya. Pada hari yang sama, semakin banyak pasukan dengan seragam yang tak ditandai mendirikan pos penjagaan keamanan di Tanah Genting Perekop dan Semenanjung Chongar yang memisahkan Krimea dari daratan Ukraina. Kali ini mereka dibantu oleh Berkut, polisi anti huru-hara Krimea. Dalam waktu beberapa jam saja, Ukraina hubungannya diputus secara efektif dari Krimea.
Pada tanggal 1 Maret 2014, Aksyonov mendeklarasikan bahwa pihak berwenang de facto Krimea baru akan memerintah wewenangnya di semua markas militer Ukraina di semenanjung Krimea. Ia juga meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin, pendukung utama Yanukovych secara internasional dan penjaminnya, untuk "membantu menjamin kedamaian dan ketertiban umum" di Krimea.
Putin segera mendapatkan otorisasi dari Dewan Federasi Rusia untuk memerintahkan sebuah intervensi Rusia di Ukraina pada tahun 2014 tersebut "sampai normalisasi suasana sosio-politik negara itu".
Gerakan militer Putin yang cepat mengakibatkan protes dari para intelektual, dan demonstrasi-demonstrasi terjadi di Moskow menentang kampanye militer Rusia di Krimea. Pada tanggal 2 Maret 2014, pasukan Rusia bergerak dari markas Angkatan Laut di Sevastopol, dan dengan dibantu pasukan, kendaraan lapis baja, dan helikopter dari daratan Rusia, berhasil menguasai Semenanjung Krimea.
 Pasukan Rusia bergerak di Krimea tanpa menggunakan tanda pengenal. Walau banyak media yang melaporkannya dan ada pernyataan-pernyataan dari pemerintah Ukraina dan asing yang menyebut pasukan-pasukan ini sebagai tentara Rusia, pihak berwenang Rusia membantahnya dan mengeklaim bahwa mereka adalah "satuan-satuan bela diri", maka pemerintah Rusia tidak punya wewenang atas mereka. Bahkan sampai tanggal 17 April, Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov, masih menyatakan bahwa tidak ada pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Rusia yang berada di wilayah Krimea.
Namun pada akhirnya pihak berwenang Rusia mengakui keberadaan pasukan mereka. Pada tanggal 17 April 2014, Putin mengaku bahwa militer Rusia mendukung milisi separatis Krimea, dengan berkata bahwa intervensi Rusia diperlukan "untuk memastikan suasana yang layak bagi rakyat Krimea agar dapat mengutarakan keinginan mereka". Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoygu, menyatakan bahwa aksi-aksi militer Rusia di Krimea dilaksanakan oleh pasukan-pasukan dari Armada Laut Hitam, dan bisa dibenarkan karena adanya "ancaman terhadap kehidupan warga Krimea" dan "bahaya disitanya prasarana militer Rusia oleh kaum ekstrimis".
Ukraina mengeluh bahwa dengan menaikkan jumlah pasukannya di Krimea, Rusia melanggar perjanjian mengenai penempatan markas besar Armada Laut Hitam-nya di Sevastopol dan dengan demikian melanggar kedaulatan Ukraina.
Amerika Serikat dan Britania Raya juga menuduh Rusia melanggar pasal-pasal Memorandum Budapes mengenai Jaminan Keamanan, di mana Rusia, AS, dan Britania Raya telah menekankan kewajiban mereka untuk berpantang menggunakan kekerasan atau melanggar kedaulatan wilayah atau mengancam kemerdekaan Ukraina. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa Memorandum Budapes ini tidak menyangkut "proses internal yang rumit" di Krimea.