stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Global Alliance of National Human Rights Institutions
Forum Lintas Wilayah Tambahan

Beberapa NHRI juga termasuk dalam jaringan lintas wilayah, seperti Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions atau Forum Persemakmuran Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional. Forum ini beranggotakan mantan dan anggota Persemakmuran Inggris saat ini, seperti Kanada dan Australia. Forum ini mirip dengan badan NHRI lainnya di mana misi utamanya adalah untuk mempromosikan jaringan, berbagi informasi, pengalaman dan praktik terbaik, mendorong negara-negara untuk membentuk NHRI yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris, dan membantu lembaga nasional untuk memenuhi kegiatan yang diamanatkan. Untuk tujuan ini, forum membuat Panduan Praktik Terbaik untuk NHRI anggota. Pada Pedoman Abuja 2003 tentang Hubungan antara Parlemen, Anggota Parlemen dan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Persemakmuran juga memberikan panduan kepada NHRI dalam Persemakmuran yang melapor langsung ke Parlemen dan menyarankan agar NHRI memberikan nasihat reguler, pelatihan tentang masalah hak asasi manusia bagi anggota parlemen, dan memberi saran kepada parlemen tentang dampak undang-undang pada hak asasi Manusia.
Keanggotaan NHRI dalam Dialog Hak Asasi Manusia Arab-Eropa mencakup tujuh NHRI dari negara-negara Arab dan tujuh dari negara-negara Eropa beserta dengan enam anggota yang bukan NHRI. Dialog ini tercipta dengan tujuan untuk mendorong dan mempromosikan pemahaman antara Eropa dan dunia Arab dengan menciptakan sebuah proses yang mampu menumbuhkan pembangunan bersama NHRI di seluruh Arab dan wilayah Eropa. Dialog ini berfokus pada tema-tema, termasuk hak asasi manusia dan tindakan kontraterorisme, diskriminasi dan hak asasi manusia, serta migrasi dan pekerja migran.
Grup Kerja Sama dalam GANHRI > Working Group on Business and Human Rights

Kelompok Kerja GANHRI untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia didirikan oleh GANHRI pada tahun 2009. Kelompok Kerja ini mengadakan pertemuan pertamanya di Kopenhagen pada Agustus 2009. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyambut baik peran penting NHRI yang dibentuk sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris dalam kaitannya dengan bisnis dan hak asasi manusia. Hal tersebut mendorong NHRI untuk lebih mengembangkan kapasitas mereka agar mampu memenuhi peran tersebut secara efektif, termasuk dengan dukungan dari Kantor Komisaris Tinggi dan dalam menangani semua aktor yang relevan.
Tujuan Kelompok Kerja adalah untuk menciptakan aksi peningkatan kapasitas untuk NHRI dan jaringan regional tentang bisnis dan hak asasi manusia, termasuk di bidang prioritas yang diidentifikasi oleh NHRI; memperkuat advokasi NHRI dalam acara-acara internasional dan regional tentang bisnis dan hak asasi manusia dan meningkatkan visibilitas dan komunikasi NHRI tentang informasi yang relevan dan praktik terbaik tentang bisnis dan hak asasi manusia. Kelompok Kerja terdiri dari delapan anggota GANHRI, yaitu dua anggota voting dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya, didukung oleh Kantor Pusat GANHRI. Kegiatan Kelompok Kerja meliputi:
Mempromosikan integrasi hak asasi manusia dan isu-isu bisnis ke dalam strategi dan program NHRI, secara nasional, regional dan internasional;
Mendukung pengembangan kapasitas NHRI dalam bisnis dan hak asasi manusia, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta berbagi alat dan praktik terbaik;
Memfasilitasi partisipasi NHRI dalam pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang relevan, di PBB, OECD dan forum lainnya; dan
Mendukung penjangkauan NHRI kepada pemangku kepentingan bisnis dan hak asasi manusia.
Grup Kerja Sama dalam GANHRI > Working Group on the Rights of Persons with Disabilities

Kelompok Kerja tersebut dibentuk pada pertemuan Biro GANHRI yang diadakan di Marrakesh, Maroko pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2018. Hal ini mengikuti rekomendasi untuk membentuk Working Group yang dibuat oleh pertemuan kaukus NHRI yang berpartisipasi pada Konferensi Negara-Negara Pihak ke-11 Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (COSP) yang berlangsung pada 14 Juni 2018 di New York, Amerika Serikat.
Para peserta NHRI pada pertemuan kaukus sepakat bahwa kerangka kerja sama dan koordinasi antara NHRI tentang hak-hak penyandang disabilitas akan menambah nilai bagi pekerjaan mereka dan NHRI lainnya tentang disabilitas di tingkat domestik. Selain itu, hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu bidang prioritas dari Rencana Strategis GANHRI saat ini dan Kemitraan Tripartit UNDP-GANHRI-OHCHR. Kelompok Kerja ini terdiri dari 8 anggota GANHRI; yaitu dua orang anggota dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya. Komitmen khusus GANHRI dan prioritas kerja terkait hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan dari Kelompok Kerja ini adalah memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik yang baik di antara NHRI di semua wilayah dalam hal:
Pekerjaan mempromosikan pelaksanaan Konvensi di tingkat nasional;
Pemantauan Konvensi di tingkat nasional, termasuk peran NHRI yang ditunjuk sebagai Mekanisme Pemantauan Independen berdasarkan pasal 33(2) Konvensi; dan kerjasama antara IMM dan NHRI yang tidak ditunjuk sebagai IMM; dan
Pekerjaan kolektif mempromosikan pelaksanaan Konvensi di tingkat internasional di mana ada peluang untuk kolaborasi dan pengaruh.
Grup Kerja Sama dalam GANHRI > Working Group on the 2030 Agenda for Sustainable Development

Pada tahun 2015, GANHRI membentuk Kelompok Kerja pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kelompok Kerja ini awalnya dibentuk pada tahun 2015 sebagai hasil dari konferensi internasional GANHRI ke-12, yang disahkan dalam Deklarasi Mérida 2015. Kelompok Kerja tersebut ditegaskan kembali baru-baru ini pada rapat Biro GANHRI pada Maret 2019. Kelompok Kerja terdiri dari lima anggota GANHRI, yaitu satu anggota dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya, didukung oleh Kantor Pusat GANHRI. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk menyediakan platform untuk pembelajaran sejawat dan pertukaran informasi, praktik dan pembelajaran yang baik, dan untuk memimpin keterlibatan GANHRI dan mengoordinasikan keterlibatan anggota GANHRI di bidang tematik yang berkaitan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan untuk mewakili GANHRI (jika diminta) sesuai dengan prosedur penandatanganan GANHRI yang telah ditetapkan.
Grup Kerja Sama dalam GANHRI > Working Group on Ageing

GANHRI membentuk Working Group on Ageing pada 2012 karena terjadinya peningkatan dramatis populasi lansia di dunia dan struktur populasi yang menua dengan cepat di banyak negara sehingga hak asasi manusia lansia telah menjadi isu yang semakin penting. Lebih lanjut, GANHRI telah membentuk kelompok kerja tentang hak asasi orangtua untuk mendukung pekerjaan Kelompok Kerja Terbuka dan anggotanya NHRI, termasuk kontribusi dan partisipasi mereka dalam pekerjaan Open-Ended Working Group on Ageing (OEWGA). GANHRI dan anggotanya menyambut baik kesempatan itu terutama bagi NHRI untuk berpartisipasi secara formal dalam pekerjaan OEWGA. GANHRI berharap kesempatan itu diperluas ke komite koordinasi global dan regional NHRI, karena ini adalah penyusunan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Kelompok Kerja terdiri dari delapan anggota GANHRI, yaitu dua orang anggota dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya, didukung oleh Kantor Pusat GANHRI. Tujuan dari Kelompok Kerja ini adalah untuk mendukung kontribusi NHRI kepada Kelompok Kerja Terbuka PBB tentang hak asasi orangtua (OEWGA) dan mendiskusikan langkah-langkah kerja sama internasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia orangtua, serta untuk mendorong upaya advokasi GANHRI untuk perluasan hak partisipasi formal untuk NHRI dalam pekerjaan OEWGA dan proses internasional yang mengarah pada pertimbangan instrumen yang mengikat tentang hak-hak orangtua.
Deklarasi Konferensi Internasional

Sejak Konferensi Dunia 1993, PBB telah mendukung pertemuan dan konferensi internasional NHRI secara teratur. Setiap pertemuan menampilkan pertukaran informasi dan diskusi tentang masalah-masalah khusus, kadang-kadang dikaitkan dengan tema-tema tertentu. Konferensi Internasional GANHRI diselenggarakan bersama oleh seorang anggota GANHRI dan GANHRI bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. Konferensi Internasional berlangsung secara bergilir setiap tiga tahun, yang terakhir pada tahun 2018 di Maroko.
Tujuan konferensi internasional GANHRI adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama antarnegara (NHRI); menyediakan forum untuk mempromosikan pertukaran ide kreatif, pengalaman dengan dan di antara sesama NHRI; untuk mengidentifikasi secara kolektif apa yang merupakan praktik terbaik dan apa artinya menerapkan Prinsip-Prinsip Paris menjadi kenyataan; serta untuk membahas hal-hal dalam agenda dan memastikan tindak lanjut GANHRI di tingkat nasional.
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Seoul

Deklarasi Seoul merupakan deklarasi yang dihasilkan pada saat pertemuan Konferensi Internasional Ketujuh untuk Lembaga Nasional Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mengangkat tema penegakan hak asasi manusia selama konflik dan melawan terorisme. Konferensi ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Korea dari 14 sampai 17 September 2004 dan diatur melalui konsultasi dengan Ketua Komite Koordinasi Internasional (ICC) dari Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) dengan dukungan kerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, serta kontribusi keuangan dari Forum Asia Pasifik (Asia Pacific Forum) NHRI dan Agence Intergouvernementale de la Francophonie. Konferensi tersebut mendapatkan partisipasi dari Presiden Republik Korea dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Santa Cruz

Deklarasi Santa Cruz merupakan deklarasi internasional setelah Deklarasi Seoul yang diadopsi GANHRI. Deklarasi ini dihasilkan dalam Konferensi Internasional Kedelapan Lembaga Nasional Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mengangkat tema peran lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) dalam menangani migrasi. Konferensi ini diselenggarakan oleh Defensor del Pueblo Bolivia dari 24-26 Oktober 2006, bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dan Komite Koordinasi Internasional (ICC) NHRI. Para peserta mengucapkan terima kasih atas dukungan Defensoria del Pueblo, OHCHR, Hak dan Demokrasi, Dana Khusus untuk Ombudsman dan NHRI di Amerika Latin dan Karibia, Jaringan NHRI Amerika dan British Council.
Konferensi tersebut dapat terselenggara dengan baik berkat kerja sama Defensoria Bolivia yang luar biasa dan keramahannya. Mereka juga menghargai pertimbangan yang diberikan kepada mereka oleh kota Santa Cruz. Mereka menyambut baik pesan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan mengakui presentasi yang menarik dari pelapor khusus PBB tentang hak asasi migran, Ketua Komite Pekerja Migran dan pembicara utama lainnya serta diskusi dan pertimbangan yang bermanfaat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari seluruh dunia memberikan kontribusi yang berharga di forum pra-konferensi dan dengan berpartisipasi aktif dalam konferensi itu sendiri. Konferensi ini semakin diperkaya dengan partisipasi Presiden Republik Bolivia dan Prefek Negara Bagian Santa Cruz.
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Nairobi

Deklarasi berikutnya yang diadopsi oleh GANHRI adalah Deklarasi Nairobi. Deklarasi ini lahir dari Konferensi Internasional Kesembilan Lembaga Nasional untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dikhususkan untuk peran Lembaga Hak asasi Manusia Nasional (NHRI) dalam Administrasi Kehakiman. Konferensi berlangsung di Nairobi dari 21-24 Oktober 2008 dan diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR), bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Komite Koordinasi Internasional ( ICC) dari NHRI. Kegiatan tersebut turut mendapatkan dukungan dari KNCHR, OHCHR, Organisasi Internationale de la Francophonie, Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (SIDA), Sekretariat Persemakmuran dan UNDP. Konferensi ini semakin diperkaya dengan partisipasi Perdana Menteri Republik Kenya, Menteri Kehakiman, Kesatuan Nasional dan Urusan Konstitusi dan Jaksa Agung Republik Kenya.
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Edinburgh

Pada 8-10 Oktober 2010, Konferensi Internasional Kesepuluh Komite Koordinasi Internasional Lembaga Nasional untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia kembali diselenggarakan dengan berfokus pada peran lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) dalam menangani Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Konferensi berlangsung di Edinburgh, Skotlandia dan diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Skotlandia (SHRC), bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Komite Koordinasi Internasional (ICC) dari NHRI. Kegiatan tersebut juga didukung oleh Parlemen Skotlandia, Pemerintah Skotlandia dan Inggris.
NHRI menyambut baik pernyataan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Perwakilan Khusus Sekjen PBB bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, mantan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan pembicara utama lainnya serta diskusi interaktif dan produktif yang mencerminkan pengalaman dan perspektif NHRI dari semua daerah. Perwakilan bisnis, akademisi perwakilan Pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dari seluruh dunia turut memberikan kontribusi yang berharga di forum pra-konferensi dan Konferensi Internasional itu sendiri yang menginformasikan pertimbangan Konferensi juga diperkaya dengan partisipasi Advokat Jenderal untuk Skotlandia, Pemerintah Inggris dan oleh Sekretaris Kehakiman, Pemerintah Skotlandia.
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Amman

Deklarasi Amman merupakan deklarasi yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional Kesebelas Komite Koordinasi Internasional Lembaga Nasional untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia berlangsung di Amman, Yordania dari 5-7 November 2012. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Nasional Hak Asasi Manusia Yordania (JNCHR), bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Komite Koordinasi Internasional Lembaga Nasional untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (ICC). Fokus konferensi tersebut adalah “Hak asasi perempuan dan anak perempuan: Mempromosikan kesetaraan gender: Peran lembaga hak asasi manusia nasional.” Acara tersebut turut mendapatkan dukungan dari Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein yang dibuka oleh Yang Mulia Perdana Menteri Yordania. NHRI lebih lanjut menyambut baik pernyataan Deputi Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Presiden Dewan Hak Asasi Manusia dan pembicara utama termasuk Anggota Komite dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Hukum dan Praktek, serta kontribusi yang bermanfaat dari semua daerah NHRI. Adapun partisipasi badan-badan PBB lainnya, termasuk Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), dan Entitas Perserikaan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Merida

Deklarasi Merida dihasilkan dan diadopsi berdasarkan pada keputusan dalam Konferensi Internasional Kedua Belas Komite Koordinasi Internasional Lembaga Nasional untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (ICC) berlangsung di Mérida, Yucatn, Meksiko, dari 8-10 Oktober 2015. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Meksiko (CNDH) dan diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan ICC. Fokus utama konferensi adalah “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Apa Peran Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia?” NHRI mengucapkan terima kasih kepada CNDH, ICC, OHCHR, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) atas kontribusi mereka terhadap penyelenggaraan konferensi.
Anggota konferensi juga mengapresiasi pernyataan pembukaan Lic. Luis Raúl González Pérez, Presiden CNDH; Adv. Ketua ICC Mabedle Lourence Mushwana; Duta Besar Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Wakil Sekretaris Urusan Multilateral dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri; Lik. Roberto Campa Cifrián, Wakil Sekretaris Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam Negeri; dan dari Lic. Rolando Zapata Bello, Gubernur Negara Bagian Yucatán. Konferensi tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan pernyataan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Presiden Dewan Hak Asasi Manusia dan Resident Coordinator sistem PBB di Meksiko yang mewakili UNDP, dan pembicara utama lainnya serta kontribusi berharga dari badan-badan PBB, non- organisasi pemerintah dan lembaga akademis dari seluruh dunia.
Deklarasi Konferensi Internasional > Deklarasi Marakesh

Deklarasi Marakesh merupakan deklarasi yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) ke-13 yang berlangsung di Marrakesh, Maroko, dari 10 hingga 12 Oktober 2018. Deklarasi ini secara eksplisit menyerukan NHRI untuk melindungi dan menyuarakan ruang sipil di mana para Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defenders atau HRD) dapat beroperasi, dan berfokus pada Perempuan Pembela HAM (selanjutnya dikenal PPHAM atau WHRD).
Konferensi ini menyusung tema "Memperluas ruang sipil dan mempromosikan dan melindungi Pembela Hak Asasi Manusia, dengan fokus khusus pada perempuan: Peran Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia." Sekitar 200 perwakilan berpartisipasi dalam konferensi, termasuk NHRI, jaringan, LSM, pembela hak asasi manusia dan badan-badan terkait. Konferensi diakhiri dengan adopsi 'Deklarasi Marrakech,' yang menetapkan strategi dan tindakan untuk NHRI, GANHRI dan jaringan regional untuk memastikan dampak dari hasil konferensi bersifat jangka panjang, termasuk peta jalan untuk rencana aksi regional. Deklarasi tersebut mengidentifikasi sejumlah kegiatan untuk memandu NHRI dalam memperkuat kegiatan promosi dan perlindungan mereka, serta memperkuat kerja sama dan kemitraan. Di antara komitmen lainnya, NHRI memutuskan untuk:
Berkontribusi pada pembentukan sistem perlindungan nasional untuk pembela hak asasi manusia, yang membutuhkan lingkungan yang memungkinkan yang dapat diakses dan inklusif;
Meningkatkan kesadaran dan mendukung Negara-negara dalam pelaksanaan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia PBB;
Memajukan narasi positif tentang pentingnya hak asasi manusia dan peran sah para pembela hak asasi manusia, khususnya pembela hak asasi perempuan;
Berinteraksi dengan para pembela hak asasi manusia dan masyarakat sipil secara teratur dan mendukung pengembangan dan penguatan jaringan pembela nasional dan regional;
Menyiapkan mekanisme peringatan dini dan titik fokus yang efisien dan kuat di dalam NHRI; dan
Berinteraksi dengan sistem hak asasi manusia internasional dan regional untuk mendukung pembela hak asasi manusia, dan memantau tindak lanjut dan pelaksanaan rekomendasi.
Tak hanya itu, deklarasi ini juga mendorong GANHRI, jaringan regionalnya, beserta semua anggota NHRI untuk berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas bersama dan berbagi pengalaman dan pengetahuan, termasuk dengan penjabaran rencana aksi regional untuk menindaklanjuti deklarasi ini dan pembentukan mekanisme pembela hak asasi manusia dalam GANHRI.
Pertemuan Tahunan

Pertemuan Tahunan adalah pertemuan rutin NHRI dari seluruh dunia yang berlangsung di Jenewa dan biasanya bersamaan dengan sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB.  Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh GANHRI bekerja sama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Rapat Tahunan terdiri dari rapat Biro GANHRI, Sidang Umum dan Konferensi Tahunan. Pertemuan dan acara lainnya juga terjadi selama minggu yang sama, termasuk pertemuan jaringan regional dan acara sampingan.
Area Tematik

Pilar pertama rencana strategis GANHRI 2017-2019 telah mengidentifikasi delapan bidang tematik sebagai prioritas strategis untuk memengaruhi permasalahan hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional yang mencakup:
Area Tematik > Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Sebagai lembaga independen dengan mandat luas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di bawah Prinsip-Prinsip Paris, NHRI memiliki peran penting dalam bisnis dan bidang hak asasi manusia, baik secara individu, melalui tindakan di tingkat nasional, serta melalui advokasi dan aksi kolektif dalam sistem PBB dan forum internasional lainnya.
Area Tematik > Migrasi

GANHRI memastikan penghormatan terhadap hak-hak para migran. Tidak ada negara yang dapat menangani migrasi secara terpisah karena kedaulatan negara harus selalu dihormati. GANHRI dan para anggotanya berkomitmen pada implementasi penuh dari Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Partisipasi GANHRI dalam kelompok kerja pada rencana aksi nasional, melalui Jaringan PBB tentang Migrasi, memberikan kesempatan untuk membantu negara-negara dalam memenuhi komitmen mereka di bawah Global Compact.
Area Tematik > Penyandang Disabilitas

GANHRI membentuk Kelompok Kerja dan terlibat erat dengan Komite PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Area Tematik > Kesetaraan Gender

NHRI berkomitmen untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) segera setelah diadopsi dengan cara berkontribusi dalam memerangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pada tahun 2012, berjanji untuk memprioritaskan hak asasi perempuan dalam pekerjaan mereka.
Area Tematik > Hak Orang tua

NHRI sejalan dengan mandat berbasis Prinsip-Prinsip Paris dapat memberikan sarana penting untuk mengisi kesenjangan promosi dan perlindungan yang ada terkait dengan orangtua. Banyak NHRI terlibat dalam pemantauan hak asasi manusia lanjut usia. Pemantauan membantu mengidentifikasi beragam masalah yang dihadapi lansia dan kerentanan khusus mereka.
Area Tematik > Menyusutnya Ruang Demokrasi

NHRI bekerja sama dengan masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia, dan mekanisme PBB yang relevan seperti Pelapor Khusus tentang masalah menyusutnya ruang demokrasi (dokumentasi pengalaman nasional) dan badan-badan perjanjian. Sebuah laporan tahunan tentang menyusutnya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil dan NHRI diterbitkan pada kesempatan HLPF untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Area Tematik > NHRI dalam Konflik dan Pasca-Konflik

NHRI sebagai mekanisme yang independen dari pemerintah, dapat memainkan peran kunci dalam mencegah konflik dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungannya dalam situasi konflik dan pasca konflik.