stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Rungkup pendakian
Sejarah

Penemuan tali rungkup telah dikaitkan dengan Jeanne Immink, seorang pendaki Belanda pada akhir abad kesembilan belas.  Beberapa tali rungkup pendakian pertama dirancang di Inggris pada awal tahun 1960an oleh Alan Waterhouse, Paul Seddon dan Tony Howard yang kemudian membentuk produsen peralatan pendakian Troll .  Tali rungkup yang dirancang oleh pendaki Inggris Don Whillans dibuat oleh Troll untuk Ekspedisi Wajah Selatan Annapurna tahun 1970. Ini masuk ke produksi massal tak lama setelah itu dan segera menjadi populer di seluruh dunia.
Tali rungkup pinggul ditemukan pada tahun 1960-an oleh pendaki Yosemite. Inovasi pertama adalah Sabuk Swami, yaitu beberapa simpul anyaman di sekitar pinggang. Kemudian segera muncul Swami Seat, tali rungkup duduk yang kemudian diperkenalkan dan dipopulerkan melalui sebuah artikel di Majalah Summit pada pertengahan tahun 60an, yang mencakup lingkar kaki dan lingkar pinggang yang terintegrasi. Setelah rungkup pinggul tersedia, pemasok perlengkapan pendakian mulai membuatnya dengan jahitan pengganti simpul.
Jenis

Rungkup pinggul terdiri dari ikat pinggang dan dua simpul kaki yang biasanya dihubungkan di bagian depan pinggul melalui simpul anyaman permanen yang disebut simpul penambatan . Simpul penambatan sangat kuat, namun masih ada satu titik kegagalan yang menyebabkan setidaknya satu kematian yang terkenal. Untuk panjat tebing, tali biasanya melewati dua "simpul pengikat" yang berada di atas dan di bawah "simpul penambatan". Simpul angka delapanbanyak digunakan untuk panjat tebing. Ini adalah tali pengaman yang paling umum digunakan untuk aktivitas rekreasi seperti turun tebing dan panjat tebing, karena tali rungkup ini mampu melakukan berbagai macam gerakan namun tetap menjaga tingkat keselamatan yang tinggi. Memastikan tali rungkup terpasang dengan benar adalah kunci untuk menghindari rasa sakit di area paha atas yang disebabkan oleh lingkar kaki yang terlalu ketat di sekitar area kaki bagian atas dan selangkangan, sekaligus memastikan bahwa pemanjat yang terjatuh saat tidak tergelincir. Sabuk pinggang harus dikencangkan dengan pas.
Rungkup dada dikenakan di sekitar bahu, biasanya dengan rungkup pinggul untuk memberikan titik pemasangan tambahan. Titik pemasangan ini memungkinkan keseimbangan yang lebih baik dalam beberapa situasi seperti ketika membawa beban berat (karena pusat massa berada di atas sambungan ke tali) dan ketika orang yang berada dalam tali rungkup mungkin tidak dapat mempertahankan posisi tegak (karena cedera atau pengaruh lain).
Jenis > Keamanan

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada bukti signifikan secara statistik yang mengungkapkan pola antara jenis tali rungkup dan tingkat keparahan kecelakaan pendakian. Kontak langsung dengan batu dalam panjat tebing adalah penyebab utama cedera, bukan jenis alat panjat yang digunakan.
Bahan

Kebanyakan tali rungkup terbuat dari anyaman nilon, khususnya Nilon 66 .   Aspeknya seringkali berbentuk tabung, bukan datar. Tenunan yang berbeda digunakan tergantung pada fungsi komponen. Ini terkadang termasuk poliester.[butuh rujukan]
[ kutipan diperlukan ] Gesper biasanya terbuat dari aluminium teranoda. Busa dan jaring diintegrasikan ke dalam lingkar kaki dan ikat pinggang agar lebih nyaman. Perancang tali rungkup mengadaptasi bahan yang semakin canggih seperti Polietilen Berat Molekul Ultra Tinggi (UHMWPE), serat aramid (Kevlar, Vectran, dll.), dan kain layar untuk membuat tali rungkup lebih ringan dan nyaman.
Rungkup
Jerusalem Embassy Act

| --- | --- |

Judul lengkap: An act to provide for the relocation of the United States Embassy in Israel to Jerusalem, and for other purposes.
Akronim (tidak resmi): JEA
Disahkan oleh: Kongres Amerika Serikat ke-104
Berlaku: 8 November 1995
Kutipan
Public law: 104–45
Statutes at Large: 109 Stat. 398
Susunan
UU yang diamendemen: Tidak ada
Judul yang diamendemen: Tidak ada
Pasal U.S.C. yang dibuat: Tidak ada
Riwayat legislatif
Diajukan di Senat dengan nama S. 1322 oleh Bob Dole (R-KS) pada tanggal 13 Oktober 1995 Dipertimbangkan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Hubungan Internasional DPR Disetujui Senat pada tanggal 24 Oktober 1995 (93–5 Roll call vote 496, via Senate.gov) Disetujui DPR  pada tanggal 24 Oktober 1995 (374–37 Roll call vote 734, via Clerk.House.gov) Diabaikan Presiden Bill Clinton dan berlaku pada tanggal 8 November 1995
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres ke-104 pada tanggal 23 Oktober 1995. UU ini disahkan sebagai dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selambat-lambatnya 31 Mei 1999. UU ini menahan 50 persen dana yang dialokasikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pos "Pengadaan dan Pengelolaan Bangunan di Luar Negeri" pada tahun anggaran 1999 sampai Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem resmi dibuka. UU ini juga mengakui Yerusalem sebagai kota yang tidak terpisahkan dan ibu kota negara Israel. Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, tetapi klaim ini tidak diakui secara internasional karena dialog status akhir konflik Israel–Palestina belum usai. RUU ini disetujui Senat (93–5), dan DPR (374–37).
Walaupun sudah sah, UU ini tidak dilaksanakan oleh Presiden Clinton, Bush, dan Obama. Mereka memandang UU ini sebagai bentuk campur tangan Kongres terhadap kewenangan kebijakan luar negeri Presiden yang sudah dimandatkan Konstitusi. Mereka mengeluarkan ketetapan presiden (tappres) yang menunda pelaksanaan UU ini atas dasar keamanan nasional. Presiden Donald Trump mengeluarkan satu tappres penangguhan pada Juni 2017, lalu pada tanggal 6 Desember 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar.
Perincian

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap negara berhak menetapkan ibu kotanya sendiri, dan Israel memilih Yerusalem. Undang-undang ini mencatat bahwa "kota Yerusalem adalah tempat berdirinya kantor Presiden, Parlemen, dan Mahkamah Agung Israel, dan berbagai kementerian dan lembaga sosial dan budaya." Yerusalem didefinisikan sebagai pusat spiritual Yudaisme. Selain itu, UU ini mencantumkan bahwa sejak penyatuan kembali Yerusalem tahun 1967, seluruh warga mendapat jaminan kebebasan beragama.
S. 1322 juga menyatakan bahwa "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota negara Israel; dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel harus didirikan di Yerusalem paling lambat 31 Mei 1999".
Walaupun pemungutan suara Senat dan DPR dilakukan sebelum kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Wali Kota Yerusalem Ehud Olmert ke Washington dalam rangka perayaan 3.000 tahun deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota bangsa Yahudi oleh Raja Daud, pemindahan gedung Kedutaan Besar A.S. ke Yerusalem tidak mengalami kemajuan sampai Desember 2017.
Perincian > Jadwal

Pasal 3 undang-undang ini menjelaskan kebijakan A.S. dan menetapkan prasyarat agar Menteri Luar Negeri membuat laporan supaya mendapat alokasi dana penuh selambat-lambatnya Mei 1999. Pasal ini juga mencantumkan secara singkat kebijakan A.S. perihal alokasi dana.
Pasal 3. Jadwal.
Hambatan besarnya adalah sejauh mana dampak pemindahan kedutaan ini terhadap pihak-pihak berkepentingan atau negara-negara tetangga yang terlibat dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri Timur Tengah yang kadang-kadang cukup tegang. Sejak UU ini diajukan, berbagai pihak sepakat bahwa tindakan ini memiliki risiko besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat di dalam dan luar negeri.
Perincian > Pemisahan kekuasaan

Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengakui kedaulatan asing atas suatu wilayah. Badan Penasihat Hukum Departemen Kehakiman menyimpulkan bahwa pasal-pasal UU ini berlawanan dengan kewenangan eksklusif presiden dalam urusan luar negeri sehingga bersifat inkonstitusional.
Mantan presiden A.S. Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama menyinggung atau menyatakan terang-terangan bahwa upaya Kongres untuk mengatur kebijakan luar negeri melanggar kewenangan dan tugas cabang eksekutif dalam pelaksanaan hubungan luar negeri A.S. yang layak dan efektif.
Perihal status Yerusalem, Presiden Bush menganggap Kongres hanya "penasihat" semata. Ia mengatakan bahwa "[Kongres] tanpa izin mencampuri kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi". Konstitusi A.S. memberikan hak menetapkan kebijakan luar negeri kepada Presiden; resolusi Kongres, seperti yang ada di UU Pemberian Kewenangan Pertahanan Nasional 2003 yang menyertakan pasal-pasal UU Kedutaan Besar Jerusalem, justru membuat dukungan terhadap pengaturan kebijakan luar negeri oleh Kongres sangat problematis atau bahkan keliru bila mengacu kepada Konstitusi.
Bahkan sejak awal perumusan UU ini, persoalan campur tangan Kongres yang berlebihan dan potensi pelanggaran kewenangan cabang eksekutif atas urusan luar negeri sudah menjadi topik perdebatan saat itu. Karena tidak setuju, Presiden Clinton mengambil tindakan yang tidak lazim dengan tidak menandatangani/memberlakukan UU Kedutaan Besar Yerusalem setelah dilimpahkan oleh Kongres selama 10 hari. Setelah itu, RUU ini dikembalikan ke Kongres dan otomatis berlaku seperti yang diatur dalam Konstitusi. Sikap Clinton yang tidak berbuat apa-apa menegaskan perbedaan antara cabang-cabang pemerintahan federal tanpa perlu dihujani kritik masyarakat akibat "bersikap negatif" terhadap undang-undang yang tampaknya populer dan tidak mungkin diveto kala itu.
Perincian > Surat penangguhan

Permasalahan konstitusional ini muncul ketika RUU ini dibahas di DPR dan Senat. Amendemen Sen. Dole yang ditambahkan ke RUU versi awal menyertakan pasal yang mengembalikan wewenang hubungan luar negeri kepada pejabat eksekutif.
Sejak 1998 sampai Desember 2017, pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ditunda oleh Presiden setiap enam bulan atas dasar keamanan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang ini.
Pasal 7. Wewenang Penangguhan Presiden.
Sejak aturan ini berlaku pada akhir 1998, semua Presiden yang menjabat saat itu menetapkan bahwa pemindahan kedutaan akan berdampak besar terhadap keamanan nasional A.S. dan memilih untuk menerbitkan surat penangguhan yang menunda proses pemindahan. Evaluasi ulang dilaksanakan setiap enam bulan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Kongres mulai memasukkan kalimat-kalimat yang menghapus hak eksklusif Presiden untuk membuat surat penangguhan atau menghapus total aturan penangguhan dari UU Kedutaan Besar Yerusalem.
Perkembangan

Ada sejumlah perkembangan besar sejak UU ini disahkan dan jauh setelah tenggat awal (31 Mei 1999):
Dari 22 Ketetapan Presiden tentang penangguhan tenggat pelaksanaan yang diterbitkan tahun 1998 sampai musim gugur 2009, hanya tappres Bush yang mencantumkan kata-kata sebagai berikut:
::"Pemerintahan [saat ini] masih berkomitmen memulai proses pemindahan kedutaan besar kami ke Yerusalem";
Pasal 214 Undang-Undang Pemberian Wewenang Hubungan Luar Negeri, Tahun Anggaran 2003 menyatakan:
::"Kongres menegaskan komitmennya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem dan meminta Presiden [...] untuk segera memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem".
Beberapa pihak mengklaim bahwa karena UU Kedutaan Besar disahkan, berbagai dokumen dan situs web resmi pemerintah mencantumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal ini sudah terjadi sebelum UU itu sendiri disahkan. CIA World Factbook mencantumkan acuan pemerintah federal mengenai ibu kota Israel dan menyoroti tidak adanya kedutaan besar asing di dalam atau dekat batas kota Yerusalem.
Calon tanah gedung kedutaan besar Amerika Serikat yang baru di daerah Talpiot sudah dipagari oleh Israel dan Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat memiliki tiga kantor diplomatik di Yerusalem: konsulat di Agron Road di Yerusalem Barat, gedung konsulat pembantu di Nablus Road di Yerusalem Timur, dan kantor tambahan di daerah Arnona, tepatnya di "daerah tak bertuan" antara Yerusalem Timur dan Barat, yang dibuka bulan Oktober 2010.
Pada Maret 2011, sebuah rancangan undang-undang baru bernama Undang-Undang Kedutaan Besar dan Pengakuan Yerusalem 2011 (H.R. 1006) diajukan di Kongres. RUU ini disponsori oleh 14 Anggota Kongres, termasuk Ketua Subkomite Eropa DPR Dan Burton (R), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Ileana Ros-Lehtinen (R), dan Ketua Subkomite Timur Tengah DPR Steve Chabot (R). RUU ini akan menghapus hak penangguhan presiden sesuai UU 1995, memindahkan Kedutaan Besar A.S. di Tel Aviv ke Yerusalem, dan menegaskan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Pada akhir 2011, RUU ini dinyatakan tidak lolos karena tidak disetujui Komite Urusan Luar Negeri DPR.
Perkembangan > Presiden Trump

Presiden Donald Trump menandatangani surat penangguhan pada tanggal 1 Juni 2017. Gedung Putih menyatakan bahwa dukungan Trump untuk Israel tetap tidak berubah dan ia akan memenuhi janjinya memindahkan kedutaan besar. Tanggal 5 Juni 2017, Senat dengan bulat (90-0) mengesahkan resolusi peringatan 50 tahun penyatuan kembali Yerusalem. Resolusi ini menegaskan kembali UU Kedutaan Besar Yerusalem dan meminta Presiden dan semua pejabat pemerintah melaksanakan ketentuannya.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Trump mengumumkan keputusan resminya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan Kedutaan Besar A.S. dari Tel Aviv ke Yerusalem. Usai pengumuman, Presiden Trump menandatangani Memorandum Presiden untuk Menteri Luar Negeri (Ketetapan Presiden No. 2018-02) tentang penangguhan pemotongan 50% anggaran yang biasanya dilakukan ketika kedutaan besar baru dibuka. Penangguhan ini dinilai perlu untuk "melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat." Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menyatakan bahwa proses pemindahan akan dimulai secepatnya. Pemindahan ini sendiri membutuhkan waktu beberapa tahun.
Lihat pula

Sikap mengenai Yerusalem
Hari Yerusalem
Hukum Yerusalem
Resolusi 478 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pranala luar

Presidential Determination No. 99-29 — June 17, 1999, — 64 FR 33739 - tappres pertama Clinton
Presidential Determination No. 2001-19 — June 11, 2001 — 66 FR 34355 - tappres pertama Bush
Presidential Determination No. 2009-19 — June 5, 2009 — 74 FR 27903 - tappres pertama Obama
Presidential Determination No. 2017-07 — May 31, 2017 — 82 FR 28387 - tappres Trump
— Daftar semua tappres
Powell sued over Jerusalem's status, BBC News, published September 17, 2003.
Civil Action No. 2003-1921, (PDF), Zivotofsky et al. v. Secretary of State, U.S. District Court, Judge Gladys Kessler, Sep 19, 2007
Aciurina aplopappi

| Aciurina aplopappi |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Tephritidae
Spesies:: Aciurina aplopappi

Aciurina aplopappi adalah spesies lalat yang tergolong famili Tephritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kebanyakan anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tumbuhan, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Lalat dewasa biasanya berumur sangat pendek. Beberapa hidup selama kurang dari seminggu.
Dinasti Flavia

Dinasti Flavia merupakan Wangsa Romawi yang memerintah Kekaisaran Romawi pada sekitar 69 M dan 96 M, yang meliputi pemerintahan Vespasianus (69–79), dan kedua orang putranya Titus Flavius Vespasianus (79–81) dan Domitianus (81–96). Keluarga Flavia mulai berkuasa di masa Perang saudara pada tahun 69, yang dikenal sebagai Tahun Empat Kaisar. Setelah Galba dan Otone meninggal secara berurutan, Vitellius menjadi kaisar di pertengahan tahun 69. Kenaikan takhtanya kemudian ditentang oleh legiun yang menetap di provinsi Timur, yang mengumumkan komandan mereka Vespasianus sebagai kaisar sebagai gantinya. Perang Bedriacum memiringkan keseimbangan yang dengan tegas mendukung pasukan Flavia, yang masuk ke Roma pada tanggal 20 Desember. Pada hari berikutnya, Senat Romawi dengan resmi mengumumkan Vespasianus sebagai kaisar Kekaisaran Romawi, dan dengan ini Dinasti Flavia dimulai. Meskipun dinasti ini terbukti berumur pendek, beberapa peristiwa bersejarah, ekonomi dan militer terjadi di masa pemerintahan mereka.
Pemerintahan Titus dilanda bencana alam beberapa kali, yang paling parah adalah letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79. Kota-kota disekitar Pompeii dan Herculaneum benar-benar terkubur di bawah abu dan lava. Setahun kemudian, Roma dilanda kebakaran dan wabah. Di depan militer, dinasti Flavia menyaksikan pengepungan dan kehancuran Yerusalem oleh Titus pada tahun 70, menyusul pemberontakan Yahudi pada tahun 66. Penaklukkan besar yang dilakukan di Britania Raya di bawah perintah Gnaeus Julius Agricola di antara tahun 77 dan 83, sementara Domitianus kalah total melawan Raja Decebalus di dalam perang melawan Bangsa Dacia. Selain itu, Kekaisaran memperkuat pertahanan di perbatasan dengan memperluas benteng di sepanjang Limes Germanicus.
Flavia memulai reformasi ekonomi dan budaya. Di bawah Vespasianus, pajak baru yang dirancang untuk memulihkan keuangan Kekaisaran, sementara Domitianus menilai kembali mata uang Romawi dengan meningkatkan kadar perak. Sebuah program pembangunan besar-besaran diberlakukan untuk merayakan kenaikan derajat dinasti Flavia, yang meninggalkan beberapa landmark di kota Roma, yang paling spektakuler merupakan sebuah amfiteater Flavia, yang lebih dikenal sebagai Koloseum.
Pemerintahan Flavia berakhir pada tanggal 18 September 96, ketika Domitianus dibunuh. Ia digantikan oleh pendukung lama Flavia dan penasihat Marcus Cocceius Nerva, yang mendirikan Dinasti Nerva-Antonine.
Dinasti Flavia > Vespasianus (69–79)

Artikel utama: Vespasian
Terdapat sedikit informasi yang selamat tentang pemerintahan Vespasianus selama sepuluh tahun memerintah sebagai kaisar. Vespasianus menghabiskan tahun pertamanya sebagai penguasa di Mesir, dimana pemerintahan kekaisaran diberikan kepada Mucianus, yang dibantu oleh putra Vespasianus, Domitianus. Sejarahwan modern percaya bahwa Vespasianus tetap ada disana untuk menguatkan dukungan dari bangsa Mesir. Di pertengahan tahun 70, Vespasianus pertama kali datang ke Roma dan segera memulai kampanye propaganda besar-besaran untuk menguatkan kekuasaannya dan mempromosikan dinasti baru. Pemerintahannya terkenal karena reformasi keuangan menyusul runtuhnya Dinasti Julio-Claudian, seperti lembaga pajak atas urinal, dan banyak kampanye militer yang berjuang pada tahun 70-an. Yang paling menonjol dari semuanya adalah Perang Yahudi-Romawi Pertama, yang berakhir dengan penghancuran kota Yerusalem oleh Titus. Selain itu, Vespasianus menghadapi beberapa pemberontakan di Mesir, Galia dan Germania, dan dilaporkan selamat dari beberapa konspirasi terhadap dirinya. Vespasianus membantu membangun kembali Roma setelah perang sipil, ditambah sebuah kuil untuk perdamaian dan mulai membangun Amfiteater Flavia, yang lebih dikenal sebagai Koloseum. Vespasianus meninggal dengan tenang pada tanggal 23 Juni 79, dan segera digantikan oleh putra sulungnya, Titus. Para sejarahwan kuno yang hidup di masa ini seperti Tacitus, Suetonius, Flavius Yosefus dan Plinius yang Tua memuji Vespasianus dan mengutuk kaisar pendahulunya.
Dinasti Flavia > Titus (79–81)

Artikel utama: Titus Flavius Vespasianus
Meskipun sifatnya mengkhawatirkan, Titus setelah kematian Vespasianus pada tanggal 23 Juni 79 dianggap sebagai kaisar yang baik oleh Suetonius dan sejarahwan kontemporer lainnya. Di dalam masalah ini, ia paling dikenal untuk program pembangunan masyarakat di Roma, dan menyelesaikan pembangunan Koloseum pada tahun 80, namun juga karena kemurahan hatinya di dalam mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh dua bencana, letusan Gunung Vesuvius tahun 79, dan kebakaran Roma pada tahun 80. Titus melanjutkan upaya ayahandanya untuk mempromosikan dinasti Flavian. Ia menghidupkan kembali praktik kultus kekaisaran yang mendewakan ayahandanya, dan meletakkan fondasi yang nantinya menjadi Kuil Vespasianus dan Titus, yang diselesaikan oleh Domitianus. Setelah hampir dua tahun menjabat, Titus tiba-tiba meninggal karena demam pada tanggal 13 September, 81, dan didewakan oleh Senat Romawi.
Dinasti Flavia > Domitianus (81–96)

Artikel utama: Domitianus
Domitianus diumumkan kaisar oleh Pengawal Praetorian sehari setelah kematian Titus, memulai sebuah pemerintahan yang berlangsung lebih dari lima belas tahun—lebih lama daripada penguasa yang memerintah Roma setelah Tiberius. Domitianus memperkuat perekonomian dengan menilai kembali mata uang Romawi, memperluas pertahanan perbatasan Kekaisaran, dan memulai program pembangunan besar-besaran untuk mengembalikan kota Roma yang rusak. Di Inggris, Gnaeus Julius Agricola memperluas Kekaisaran Romawi sejauh yang sekarang Skotlandia, tapi di Dacia, Domitianus tidak mampu mendapatkan kemenangan yang menentukan di dalam perang melawan bangsa Dacia. Pada tanggal 18 September 96, Domitianus dibunuh oleh pejabat istana, dan dengannya dinasti Flavia berakhir. Dihari yang sama, ia digantikan oleh sahabat dan penasihatnya Nerva, yang mendirikan Dinasti Nerva-Antonine yang bertahan lama. Kenangan Domitianus dikutuk untuk dilupakan oleh Senat Romawi, yang memiliki hubungan yang sangat sulit di sepanjang pemerintahannya. Penulis senator seperti Tacitus, Pliny muda dan Suetonius menerbitkan sejarah setelah kematiannya, menyebarkan pandangan Domitianus sebagai seorang tiran yang kejam dan paranoid. Sejarah modern telah menolak pandangan ini, bukannya mengecap Domitianus sebagai seorang otokrat yang kejam namun efisien, yang budaya, ekonomi dan politik memberikan dasar untuk Kepangeranan yang damai dari abad ke-2. Penerusnya Nerva dan Trajan kurang ketat, tetapi kenyataannya kebijakan mereka sedikit berbeda dari Domitianus.