Desemviri
Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio > Latar belakang

Penyusunan "Decemviri Legibus Scribundis Consulari Imperio" terjadi dalam konteks Konflik Pemerintahan yang berlangsung selama dua ratus tahun antara pemerintahan Patrician dan pemerintahan Plebeian (yang berasdl aari rakyat jelata). Kaum Patrician berkembang menjadi kelas atas dengan memonopoli imamat yang memainkan peran penting dalam politik Roma kuno, selain itu di Republik Awal, konsulat (kantor dua tahunan yang memilih Republik Romawi serta tentaranya), dan kursi senat yang tidak terpilih, merupakan badan penasehat bagi konsul. Mereka juga merupakan pemilik sebagian besar tanah. Bentuk eksploitasi tenaga kerja selama periode kuno ini merupakan "nexum", yang oleh para sejarawan disebut perbudakan hutang, kerja paksa, atau "debt slavery". Di mana para debitur menjanjikan layanan perburuhannya sebagai jaminan hutang. Pembaharuan yang dilakukan oleh debitur bertanggung jawab dalam ikatan kerja mereka seumur hidup.
Pada awal abad ke 5 SM terjadi peningkatan masalah hutang akibat penggunaan tanah publik (ager publicus) oleh pemilik tanah kaya dalam rangka memperluas perkebunan mereka (yang membatasi jumlah lahan yang tersedia bagi petani kecil), di mana wilayah Roma diserang oleh masyarakat tetangga dan perpajakan. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya masalah penyalahgunaan, akibat para debitur yang tidak mau membayar. Karena tidak adanya undang-undang serta prosedur yudisial yang jelas, para kreditur memenjarakan dan menyiksa para debitur, terkadang pula, menjualnya sebagai budak. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa Secessio plebis pertama (494 SM); yang merupakan awal mula Konflik Pemerintahan.
Kaum plebeian menuntut supaya negara melindungi petani kecil dari penyalahgunaan debitur yang gagal bayar oleh kreditur, di mana patrician menjadi sang pemilik tanah yang kaya. Bila hal ini tidak diumumkan, mereka terpaksa memboikot retribusi tersebut. Pada waktu itu tentara Romawi merupakan milisi paruh waktu bagi buruh tani yang dirancang setiap tahunnya untuk musim kampanye militer, yang kemudian kembali pada lahan pertanian mereka. Menolak pemanggilan dan memberikan pengaruh politik yang signifikan bagi kaum plebian. Ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi, pada saat mereka kembali dari sebuah kampanye pertahanan militer, tentara tersebut menolak mematuhi perintah, kemudian berpisah dengan Mons Sacer yang berada di luar Roma. Mereka mengancam akan tinggal di sana hingga tuntutan mereka terpenuhi. Negosiasi disepakati dan pemisahan diri berakhir.
Namun, tuntutan kaum plebeian tidak sepenuhnya terpenuhi. Sebaliknya, mereka memperoleh pengakuan atas institusi-institusi yang telah mereka ciptakan selama pemberontakan tersebut yaitu Dewan Plebeian (yaitu sebuah majelis yang dibatasi oleh para plebeian di mana mereka dapat memperdebatkan persoalan mereka) Tribunus plebis. Tribunus plebis bertindak sebagai pembela kaum plebeian karena disiksa oleh konsul atau pejabat melalui provocatio, di mana kekuatan memveto tindakan konsul dan pejabat. Mereka menggunakannya untuk tindakan yang mereka anggap tidak adil atau kasar terhadap kaum plebeian manapun. Mereka juga berkumpul dan memimpin Dewan Plebeian, serta mengajukan tagihan dalam pemungutan suara. Unsur konflik ini adalah tentang apakah resolusi dewan ini harus mengikat semua warga negara Romawi, termasuk bangsawan, atau hanya di kalangan plebeian. Lembaga-lembaga plebeian sejajar dan terpisah dari negara Romawi (yang terdiri dari konsul, senat dan dua majelis populer lainnya). Livy mengatakan, "Dua negara telah diciptakan dari satu, masing-masing faksi memiliki magistrat (resmi), dan hukumnya sendiri." Peran utama institusi plebeian di masa awal konflik pemerintahan merupakan pembelaan diri.
Langkah selanjutnya dalam konflik tersebut adalah Lex Terentilia yang diajukan oleh Gaius Terentilius Harsa, yaitu sebuah tribun plebeian, pada tahun 462 SM. Hal ini menyediakan komisi lima orang untuk menetapkan norma-norma yang dengannya kekuatan konsul akan ditetapkan. Dengan penggulingan monarki dan pendirian republik ini, kekuasaan raja dipindahkan ke konsul, yang merupakan perwakilan kekuasaan agung.
Dengan demikian, kekuatan konsuler tidak terdefinisikan dan oleh karenanya tidak memiliki batas. Gaius Terentilus ingin mereka mendefinisikannya, sehingga dibatasi, sebagai cara pembuktian atas perlindungan lebih lanjut bagi para plebeian. Kaum bangsawan atau patrician menentang pembatasan ini dan berhasil menunda perdebatan tentang undang-undang tersebut selama delapan tahun. Pada tahun 454 SM tribun plebeian menjatuhkan pencarian sia-sia dari undang-undang ini. Mereka meminta senat untuk "menyetujui pengangkatan badan legislator, yang dipilih dalam jumlah yang sama dari kaum plebeian dan kaum patrician supaya memberlakukan apa yang akan berguna bagi kedua pemerintahan tersebut dan menjamin kebebasan yang sama bagi masing-masing pihak". Para bangsawan menjawab bahwa hal ini layak dipertimbangkan, tetapi hanya para bangsawan atau patrician saja yang dapat membuat undang-undang. Meskipun diperdebatkan oleh para sejarawan seperti Niebuhr, Cornell dan Grant, menurut Livy dan Dionysius, tiga utusan dikirim ke Athena Klasik untuk mempelajari Hukum Solon dan menanyakan tentang hukum negara-negara kota Yunani lainnya. Pada 452 SM para utusan tersebut "kembali dengan hukum Athena." Tribun-tribun plebeian mendesak supaya memulai penyusunan undang-undang tersebut. Kemudian disepakati dalam menunjuk desemviri dengan kekuatan konsuler yang tidak dikenai banding dan penangguhan baik konsulat maupun masyarakat kaum plebeian. Hal ini membuat desemvirat menjadi magistrasi yang luar biasa (yaitu badan pemerintahan dengan kekuatan luar biasa), yang juga merupakan sebuah komisi yang bertugas menyusun undang-undang. Setelah berdebat panjang tentang apakah kaum plebeian harus duduk di desemvirat tersebut; tribun plebeian menyetujui sebuah panel khusus bagi kaum bangsawan atau patrician dengan perjanjian bahwa undang-undang yang telah mereka sepakati tidak dicabut.