Wazir (Kekhalifahan Fathimiyah)
Sejarah dan kekuasaan

Selama periode Ifriqiyah dari Kekhalifahan Fathimiyah (909–973), gelar "wazir", meskipun berlaku di dunia Islam timur, tidak digunakan. Gelar ini diadopsi setelah penaklukan Mesir oleh Fatimiyah, tempat jabatan tersebut memiliki tradisi panjang di bawah dinasti Tuluniyah dan Ikhshidiyah yang otonom. Meskipun wazir Ikhsyidiyah terakhir, Ja'far bin al-Furat, terus menjalankan banyak fungsi sebelumnya, penakluk dan raja muda Mesir, Jawhar, menolak untuk mengakui kepemilikannya atas gelar wazir. Demikian pula, ketika Khalifah al-Mu'izz li-Din Allah (m. 953–975) tiba di Mesir, ia lebih suka menghindari pendelegasian kekuasaannya kepada wazir, meskipun ia menunjuk Ya'qub bin Killis, mantan pejabat Ikhsyidiyah, sebagai kepala aparatur administratif. Itu hanya sekitar 979, Khalifah al-Aziz Billah (m. 975–996) memberikan gelar wazir kepada Ibnu Killis, yang terus menjabat sebagai kepala pemerintahan hingga wafatnya pada tahun 991.
Setelah Ibnu Killis, para khalifah dapat memilih untuk mengangkat wazir, atau mempercayakan urusan kepada "perantara" (wāsiṭa) yang menjadi penengah antara Khalifah dan pejabat serta rakyatnya. Sejalan dengan kebijakan umum Fatimiyah tentang toleransi terhadap orang Kristen dan Yahudi, beberapa wazir beragama Kristen atau memiliki asal-usul Kristen, dimulai dengan Isa bin Nasturus di bawah al-Aziz. Di sisi lain, orang Yahudi tampaknya baru memegang jabatan tersebut setelah masuk Islam, contoh yang paling menonjol adalah Ibnu Killis.
Para wazir awal bertugas atas keinginan khalifah yang mengangkat mereka, dan mencontohkan apa yang disebut oleh ahli teori hukum abad ke-11 al-Mawardi sebagai wazir al-tanfīdh ("wazir eksekusi"), yang secara efektif, menurut deskripsi Marius Canard, seorang orientalis, adalah "agen untuk pelaksanaan keinginan penguasa". Memang, karier mereka seringkali sangat singkat, digulingkan, dipenjara, dipukuli, dan sering dieksekusi, oleh khalifah atau oleh pesaing istana lainnya. Akibatnya, menurut Canard, "secara umum, karakteristik utama wazir Fatimiyah adalah ketidakamanan para wazir", dengan periode ketika jabatan tersebut berpindah tangan secara cepat. Di bawah al-Mustansir yang lemah, lima wazir memegang jabatan antara tahun 1060 dan 1062 saja.
Hal ini berubah dengan munculnya orang-orang kuat militer ke posisi tersebut: Badr al-Jamali dan para penerusnya memegang kekuasaan penuh menggantikan khalifah, dan mewakili wazir al-tafwīd al-Mawardi, "wazir dengan kekuasaan yang didelegasikan". Karena latar belakang militer para pemegang wazir, mereka juga dikenal sebagai "wazir pedang dan pena" (wazir al-sayf wa'l-qalam), atau hanya "wazir pedang" (wazir al-sayf). "Wazir pedang", yang mendominasi abad terakhir keberadaan Khilafah, pada saat yang sama adalah menteri utama yang bertanggung jawab atas semua administrasi sipil, kepala angkatan darat (amīr al-juyūsh), bertanggung jawab atas semua masalah peradilan sebagai kepala qāḍī, dan bahkan untuk semua masalah keagamaan sebagai kepala misionaris (dāʿī al-duʿāt). Ketika kekuasaan wazir tumbuh melampaui kekuasaan khalifah, mereka bahkan mengambil gelar "raja" (al-malik) diikuti dengan julukan.
Sejak awal abad ke-12, jabatan ṣāḥib al-bāb atau bendahara tinggi diciptakan dan muncul segera setelah wazir, mengambil alih beberapa tugas wazir ketika wazir bukan "orang yang bersenjata pedang". Digambarkan sebagai "wazir kedua", jabatan tersebut berfungsi sebagai batu loncatan untuk jabatan wazir yang sebenarnya bagi Abu'l-Fath Yanis, Ridwan bin Walakhsyi, dan Dirgham.