Hubungan Rusia dengan Ukraina
Sejarah hubungan > Setelah kemerdekaan > Tahun 2000-an > Pemerintahan Tymoshenko Kedua

Pada Februari 2008, Rusia secara sepihak menarik diri dari perjanjian antarpemerintahan Ukraina-Rusia SPRN yang ditandatangani pada tahun 1997. Selama perang Rusia-Georgia, hubungan antara Ukraina dan Rusia memburuk, karena dukungan dan penjalan senjata Ukraina ke Georgia. Menurut Komite Penyelidikan Rusia, 200 anggota UNA-UNSO dan Angkatan Darat Ukraina ikut membantu pasukan Georgia selama pertempuran. Ukraina membantah tuduhan tersebut.
Selain itu, hubungan dengan Rusia juga makin memburuk setelah pemerintah Ukraina memberlakukan peraturan terbaru untuk Armada Laut Hitam Rusia agar mereka harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk dapat melewati perbatasan Ukraina. Dan Rusia menolak mengikuti peraturan tersebut.
Pada 2 Oktober 2008, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina telah memasok senjata ke Georgia selama Perang Ossetia Selatan. Putin juga mengklaim bahwa Moskwa memiliki bukti yang menunjukkan ahli militer Ukraina berada zona konflik selama perang. Ukraina membantah tuduhan tersebut. Kepala perusahaan senjata negara Ukrspetsexport mengatakan tidak ada senjata yang dijual selama perang, dan Menteri Pertahanan Yuriy Yekhanurov membantah bila personel militer Ukraina ikut bertempur di pihak Georgia. Jaksa Agung Ukraina pada 25 September 2009 mengatakan tidak ada personel militer Ukraina yang ikut serta dalam Perang Ossetia Selatan 2008, tidak ada senjata atau peralatan militer Ukraina yang digunakan selama konflik, dan tidak ada bantuan yang diberikan ke Georgia. Dan juga dalam pejabat Ukraina menyatakan bahwa transfer peralatan militer dari Ukraina ke Georgia selama tahun 2006-2008 dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati jauh sebelum perang, sesuai dengan hukum Ukraina, dan perjanjian internasional.
AS mendukung pengajuan Ukraina untuk bergabung dengan NATO di Januari 2008 sebagai upaya untuk memperoleh Keanggotaan NATO. Rusia sangat menentang Ukraina dan Georgia untuk menjadi anggota NATO. Menurut transkrip yang diduga berasal dari pidato Putin pada Pertemuan Dewan NATO-Rusia di Bukares tahun 2008, Putin menyatakan Rusia bertanggung jawab akan penduduk Rusia di Ukraina dan mendesak NATO untuk bertindak matang-matang; menurut beberapa media, dilaporkan bahwa Putin mengisyaratkan kepada rekan di AS secara privat akan kemungkinan Ukraina akan kehilangan wilayahnya setelah bergabung pada NATO. Menurut sebuah dokumen pada kabel diplomatik Amerika Serikat yang bocor, Putin "secara implisit mempertanyakan legalitas wilayah Ukraina, dengan menyatakan Ukraina hanyalah hasil buatan dari beberapa wilayah Polandia, Republik Ceko, Rumania, dan Rusia yang bergabung sebagai akibat dari Perang Dunia II."
Selama sengketa Januari 2009 yang disebabkan harga gas alam, ekspor gas alam Rusia melalui Ukraina dihentikan. Hubungan tersebut semakin diperparah ketika Perdana Menteri Rusia Putin mengatakan pada waktu sengketa bahwa "Kepemimpinan di Ukraina saat ini tidak mampu untuk memecahkan masalah ekonomi, dan [...] tingkat kriminalisasi pihak berwenang [Ukraina] meningkat" dan ketika Februari 2009 (setelah konflik) Presiden Ukraina Yushchenko dan Kementerian Luar Negeri Ukraina menganggap pernyataan yang dilontarkan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengenai Ukraina yang harus memberikan kompensasi untuk kerugian yang diakibatkan krisis gas di negara Eropa sebagai "pernyataan emosional yang menyerang Ukraina dan Negara anggota Uni Eropa". Selama konflik, media Rusia secara kompak menggambarkan Ukraina sebagai sebuah negara yang agresif dan rakus yang ingin bersekutu dengan musuh Rusia dan memanfaatkan gas murah dari Rusia.
Setelah "rencana utama" untuk memodernisasi infrastruktur gas alam antara Uni Eropa dan Ukraina diumumkan pada 23 Maret 2009, Menteri Energi Rusia Sergei Shmatko mengatakan bahwa rencana tersebut mungkin akan membahayakan kepentingan Moskwa di Ukraina. Menurut Putin "membahas isu-isu ini tanpa dasar merupakan pembahasan yang tidak serius".
Dalam kabel diplomatik AS yang bocor (yang dibocorkan oleh WikiLeaks) mengenai krisis gas Rusia-Ukraina Januari 2009, Duta Besar AS untuk Ukraina William Taylor mengutip pernyataan Duta Besar Ukraina untuk Rusia Kostyantyn Hryshchenko yang berpendapat jika pemimpin Rusia menginginkan orang yang berwenang di Ukraina tunduk pada Rusia dan Putin "benci" terhadap Presiden terdahulu Yushchenko dan menganggap rendah Yanukovych, tetapi memandang Perdana Menteri Tymoshenko sebagai seseorang tidak bisa ia percaya, namun dapat ia tangani.
Pada 11 Agustus 2009, Presiden Rusia Dmitry Medvedev merilis blog video di situs Kremlin.ru, dan di akun resmi LiveJournal milik pemerintah. Di vlog tersebut ia mengkritik Yushchenko yang Medvedev klaim sebagai penyebab memburuknya hubungan Rusia–Ukraina dan "sentimen anti-Rusia di pemerintahan Ukraina saat ini". Medvedev kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan mengirim Duta Besar Rusia untuk Ukraina yang baru sampai ada perbaikan hubungan. Menanggapi hal tersebut, Yushchenko menulis surat yang berisi bahwa ia setuju jika hubungan Ukraina-Rusia sedang berada dalam masalah bertanya-tanya mengapa Presiden Rusia mengabaikan tanggung jawab Rusia dalam masalah ini. Analis mengatakan pesan Medvedev sengaja dirilis pada pemilihan presiden Ukraina 2010 untuk mempengaruhi pemilih di Ukraina. Juru bicara Department Luar Negeri AS berkomentar mengenai pesan oleh Medvedev ke Yuschenko, ia mengatakan: "Hal penting bagi Ukraina dan Rusia untuk membangun hubungan. Saya tidak yakin bahwa komentar ini akan memberikan dampak. Tetapi kedepannya, Ukraina memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, dan kita merasa bahwa Ukraina memiliki hak untuk bergabung dengan NATO jika mereka menginginkannya."
Pada 7 Oktober 2009, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Pemerintah Rusia ingin melihat ekonomi berkembang karena hubungan Rusia-Ukraina dan hubungan antara kedua negara akan membaik jika kedua negara mendirikan perusahaan patungan, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Pada saat pertemuan yang sama di Kharkiv, Lavrov mengatakan Pemerintah Rusia tidak akan menanggapi usulan Ukraina untuk mengadakan pertemuan antara presiden Rusia dan Ukraina, tetapi "Kontak antara dua kementerian luar negari akan tetap berjalan."
Pada 2 Desember 2009, Menteri Luar Negeri Ukraina Petro Poroshenko dan Lavrov sepakat untuk secara bertahap menghapuskan daftar individu yang dilarang untuk datang ke masing-masing negara tersebut.