stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pendudukan Timor Leste oleh Indonesia
Hegemoni Indonesia > Pemindahan penduduk dan kelaparan yang dipaksakan

Akibat rusaknya tanaman pangan, banyak warga sipil terpaksa meninggalkan perbukitan dan menyerah kepada ABRI. Seringkali, ketika penduduk desa yang selamat turun ke daerah dataran rendah untuk menyerah, militer akan mengeksekusi mereka. Mereka yang tidak langsung dibunuh oleh pasukan ABRI dikirim ke posko penerima untuk pemeriksaan, yang telah dipersiapkan sebelumnya di sekitar pangkalan ABRI setempat. Di kamp-kamp transit ini, warga sipil yang menyerah didaftarkan dan diinterogasi. Mereka yang dicurigai sebagai anggota perlawanan akan dibunuh.
Kamp-kamp tersebut sering dibangun dari gubuk jerami tanpa toilet. Selain itu, militer Indonesia melarang Palang Merah membagikan bantuan kemanusiaan, dan tidak ada perawatan medis yang diberikan kepada para tahanan. Akibatnya, banyak orang Timor – yang dilemahkan karena kelaparan dan hanya bertahan hidup dengan jatah kecil yang diberikan oleh penculiknya – meninggal karena kekurangan gizi, kolera, diare, dan TBC. Pada akhir 1979, antara 300.000 dan 370.000 orang Timor telah melewati kamp-kamp ini. Setelah tiga bulan, para tahanan dipindahkan kembali di "dusun strategis" di mana mereka dipenjara dan mengalami kelaparan yang dipaksakan. Mereka yang berada di kamp-kamp tersebut dilarang bepergian dan mengolah lahan pertanian dan dikenakan jam malam. Laporan komisi kebenaran PBB mengkonfirmasi penggunaan kelaparan paksa oleh militer Indonesia sebagai senjata untuk memusnahkan penduduk sipil Timor, dan bahwa sejumlah besar orang "secara positif ditolak aksesnya ke makanan dan sumber-sumbernya". Laporan tersebut mengutip kesaksian dari orang-orang yang tidak diberi makan dan penghancuran rinci tanaman dan ternak oleh tentara Indonesia. Disimpulkan bahwa kebijakan kelaparan yang disengaja ini mengakibatkan kematian 84.200 hingga 183.000 orang Timor. Seorang anggota gereja melaporkan bahwa lima ratus orang Timor Timur meninggal karena kelaparan setiap bulan di suatu distrik.
World Vision Indonesia mengunjungi Timor Timur pada bulan Oktober 1978 dan mengklaim bahwa 70.000 orang Timor Timur terancam kelaparan. Seorang utusan dari Komite Internasional Palang Merah melaporkan bahwa pada tahun 1979, 80% dari populasi satu kamp kekurangan gizi, dalam situasi yang "seburuk Biafra". ICRC memperingatkan bahwa "puluhan ribu orang" terancam kelaparan. Indonesia mengumumkan bahwa mereka bekerja melalui Palang Merah Indonesia yang dikelola pemerintah untuk meringankan krisis, tetapi LSM Action for World Development menuduh organisasi tersebut menjual pasokan bantuan yang disumbangkan.
Hegemoni Indonesia > Adopsi paksa dan pemindahan anak-anak

Selama pendudukan, sekitar 4.000 anak-anak diusir secara paksa dari keluarga mereka oleh tentara Indonesia serta oleh organisasi negara dan agama. Meskipun beberapa diperlakukan dengan baik, yang lain menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Ada yang masuk Islam. Sejumlah tentara yang menculik anak-anak ini masih memegang posisi senior dalam militer Indonesia.
Hegemoni Indonesia > Operasi Keamanan: 1981–82

Pada tahun 1981 militer Indonesia melancarkan Operasi Keamanan, yang oleh beberapa orang disebut program "pagar kaki". Selama operasi ini, pasukan Indonesia mengerahkan 50.000 hingga 80.000 pria dan anak laki-laki Timor untuk berbaris melewati pegunungan di depan pasukan ABRI yang maju sebagai tameng manusia untuk menutup serangan balik Fretilin. Tujuannya adalah untuk menyapu gerilyawan ke bagian tengah wilayah di mana mereka dapat diberantas. Banyak dari mereka yang wajib militer di "pagar kaki" meninggal karena kelaparan, kelelahan atau ditembak oleh pasukan Indonesia karena membiarkan gerilyawan lolos. Saat "pagar" menyatu di desa-desa, pasukan Indonesia membantai sejumlah warga sipil yang tidak diketahui jumlahnya. Sedikitnya 400 penduduk desa dibantai di Lacluta oleh Batalyon 744 Angkatan Darat Indonesia pada bulan September 1981. Seorang saksi mata yang bersaksi di depan Senat Australia menyatakan bahwa tentara dengan sengaja membunuh anak-anak kecil dengan membenturkan kepala mereka ke batu. Operasi tersebut gagal untuk menghancurkan perlawanan, dan kebencian yang meluas terhadap pendudukan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika pasukan Fretilin di pegunungan melanjutkan serangan sporadis mereka, pasukan Indonesia melakukan banyak operasi untuk menghancurkan mereka selama sepuluh tahun berikutnya. Sementara itu, di kota-kota dan desa-desa, gerakan perlawanan tanpa kekerasan mulai terbentuk.
Hegemoni Indonesia > Operasi Sapu Bersih: 1983

Kegagalan kampanye kontra-pemberontakan Indonesia yang berturut-turut membuat elit militer Indonesia menginstruksikan komandan Koresor Sub regional Dili, Kolonel Purwanto untuk memulai pembicaraan damai dengan komandan Fretilin Xanana Gusmão di daerah yang dikuasai Fretilin pada Maret 1983. Ketika Xanana berusaha untuk meminta Portugal dan PBB dalam negosiasi, Panglima ABRI Benny Moerdani melanggar gencatan senjata dengan mengumumkan serangan kontra-pemberontakan baru yang disebut "Operasi Sapu Bersih" pada Agustus 1983, menyatakan, "Kali ini jangan main-main. Kali ini kita akan pukul mereka tanpa ampun."
Runtuhnya perjanjian gencatan senjata diikuti oleh gelombang pembantaian baru, eksekusi kilat dan "penghilangan" di tangan pasukan Indonesia. Pada Agustus 1983, 200 orang dibakar hidup-hidup di desa Creras, dengan 500 lainnya tewas di sungai terdekat. Antara Agustus dan Desember 1983, Amnesty International mendokumentasikan penangkapan dan "penghilangan" lebih dari 600 orang di ibu kota saja. Kerabat korban diberitahu oleh pasukan Indonesia bahwa "orang yang hilang" dikirim ke Bali.
Mereka yang dicurigai menentang integrasi sering ditangkap dan disiksa. Pada tahun 1983 Amnesty International menerbitkan manual bahasa Indonesia yang diterimanya dari Timor Timur yang menginstruksikan personel militer tentang cara menimbulkan penderitaan fisik dan mental, dan memperingatkan pasukan untuk "Hindari pengambilan foto yang menunjukkan penyiksaan (seseorang yang disetrum, ditelanjangi, dan sebagainya)". Dalam memoarnya tahun 1997 East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance, Constâncio Pinto menggambarkan bagaimana disiksa oleh tentara Indonesia: "Dengan setiap pertanyaan, saya akan mendapatkan dua atau tiga pukulan di wajah. Ketika seseorang meninju Anda begitu banyak dan sangat keras, itu terasa seperti wajahmu patah. Orang-orang memukul punggung dan sisi saya dengan tangan mereka dan kemudian menendang saya.... [Di lokasi lain] mereka menyiksa saya secara psikologis; mereka tidak memukul saya, tetapi mereka menguatkan saya ancaman untuk membunuh saya. Mereka bahkan menodongkan pistol di atas meja." Dalam buku karya Michele Turner Telling East Timor: Personal Testimonies 1942–1992, seorang wanita bernama Fátima menggambarkan penyiksaan yang terjadi di penjara Dili: “Mereka membuat orang duduk di kursi dengan bagian depan kursi di jari kaki sendiri. Gila, ya. Tentara buang air kecil di makanan lalu mencampurnya untuk dimakan orang. Mereka menggunakan sengatan listrik dan mereka menggunakan mesin listrik...."
Hegemoni Indonesia > Penyalahgunaan yang dilakukan Fretilin

Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa beberapa kuburan massal yang berisi "puluhan" orang yang dibunuh oleh Fretilin telah ditemukan di dekat Ailieu dan Samé. Amnesty International mengkonfirmasi laporan-laporan ini pada tahun 1985, dan juga menyatakan keprihatinannya tentang beberapa pembunuhan di luar proses hukum yang mana Fretilin telah mengaku bertanggung jawab. Pada tahun 1997, Human Rights Watch mengutuk serangkaian serangan yang dilakukan oleh Fretilin, yang menyebabkan kematian sembilan warga sipil.
1990-an > Mengubah kampanye perlawanan dan integrasi

Investasi besar oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan Timor Timur sejak tahun 1975 tidak mengakhiri perlawanan orang Timor Timur terhadap pemerintahan Indonesia. Meskipun pada tahun 1980-an pasukan Fretilin telah berkurang menjadi beberapa ratus orang bersenjata, Fretilin meningkatkan kontaknya dengan pemuda Timor khususnya di Dili, dan perlawanan sipil tak bersenjata yang mencari penentuan nasib sendiri mulai terbentuk. Banyak dari mereka yang berada dalam gerakan protes adalah anak-anak kecil pada saat invasi dan telah dididik di bawah sistem Indonesia. Mereka membenci penindasan dan penggantian kehidupan budaya dan politik Timor, yang ambivalen pembangunan ekonomi Indonesia, dan berbicara bahasa Portugis di antara mereka sendiri, menekankan warisan Portugis mereka. Mencari bantuan dari Portugal untuk penentuan nasib sendiri, mereka menganggap Indonesia sebagai kekuatan pendudukan. Di luar negeri, anggota Fretilin—terutama mantan jurnalis José Ramos Horta (kemudian menjadi perdana menteri dan presiden)—mendorong perjuangan mereka di forum-forum diplomatik.
Berkurangnya perlawanan bersenjata mendorong pemerintah Indonesia pada tahun 1988 untuk membuka Timor Timur guna meningkatkan prospek komersialnya, termasuk pencabutan larangan bepergian bagi wartawan. Kebijakan baru datang dari Menteri Luar Negeri Ali Alatas. dan diplomat lainnya mempengaruhi Suharto untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran internasional meskipun ada kekhawatiran di antara para pemimpin militer bahwa hal itu akan menyebabkan hilangnya kendali. Pada akhir tahun 1989, komandan militer garis keras Brigadir Jenderal Mulyadi digantikan oleh Brigadir Jenderal Rudolph Warouw yang menjanjikan pendekatan yang lebih "persuasif" terhadap anti-integrasi. Pembatasan perjalanan di dalam wilayah dikurangi, kelompok tahanan politik dibebaskan, dan penggunaan penyiksaan dalam interogasi menjadi lebih jarang. Warouw berusaha meningkatkan disiplin militer; pada bulan Februari 1990 seorang tentara Indonesia diadili atas perbuatan melawan hukum di Timor Timur, tindakan tersebut merupakan yang pertama sejak invasi berlangsung.
Berkurangnya ketakutan akan penganiayaan mendorong gerakan perlawanan; protes anti-integrasi disertai kunjungan profil tinggi ke Timor Timur, termasuk kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Selain itu, berakhirnya Perang Dingin menghilangkan banyak pembenaran untuk dukungan Barat terhadap pendudukan Indonesia. Meningkatnya perhatian internasional terhadap penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia memberikan tekanan lebih lanjut bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa berikutnya di Timor Timur pada 1990-an membantu meningkatkan profil internasional Timor Timur secara dramatis, yang pada gilirannya secara signifikan meningkatkan momentum kelompok-kelompok perlawanan.
1990-an > Pembantaian Santa Cruz

Artikel utama: Pembantaian Santa Cruz
Dalam misa peringatan pada tanggal 12 November 1991 untuk seorang pemuda pro-kemerdekaan yang ditembak oleh pasukan Indonesia, para demonstran yang berjumlah 2.500 orang itu membentangkan bendera Fretilin dan spanduk dengan slogan-slogan pro-kemerdekaan dan meneriakkan dengan riuh namun damai. Setelah konfrontasi singkat antara tentara Indonesia dan pengunjuk rasa, 200 tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang menewaskan sedikitnya 250 orang Timor Timur.
Kesaksian orang asing di kuburan dengan cepat dilaporkan ke organisasi berita internasional, dan rekaman video pembantaian itu disiarkan secara luas secara internasional, sehingga menyebabkan kemarahan. Menanggapi pembantaian itu, para aktivis di seluruh dunia mengorganisir solidaritas dengan orang Timor Timur, dan urgensi baru dibawa untuk menyerukan penentuan nasib sendiri. TAPOL, sebuah organisasi Britania Raya yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengadvokasi demokrasi di Indonesia, meningkatkan pekerjaannya di sekitar Timor Timur. Di Amerika Serikat, Jaringan Aksi Timor Timur (sekarang Jaringan Aksi Timor Timur dan Indonesia) didirikan dan segera memiliki cabang di sepuluh kota di seluruh negeri. Kelompok solidaritas lainnya muncul di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brasil. Pemberitaan pembantaian tersebut merupakan contoh nyata bagaimana pertumbuhan media baru di Indonesia semakin mempersulit "Orde Baru" untuk mengontrol arus informasi yang masuk dan keluar dari Indonesia, dan bahwa pada pasca-Perang Dingin 1990-an, pemerintah berada di bawah pengawasan internasional yang meningkat. Beberapa kelompok mahasiswa pro-demokrasi dan majalah mereka mulai secara terbuka dan kritis membahas tidak hanya Timor Timur, tetapi juga "Orde Baru" dan sejarah dan masa depan Indonesia yang lebih luas.
Kecaman tajam terhadap militer datang bukan hanya dari komunitas internasional, tetapi juga dari kalangan elit Indonesia. Pembantaian itu mengakhiri pembukaan wilayah pemerintah 1989 dan periode baru penindasan dimulai. Warouw dicopot dari posisinya dan pendekatannya yang lebih akomodatif terhadap perlawanan orang Timor ditegur oleh atasannya. Terduga simpatisan Fretilin ditangkap, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, dan larangan jurnalis asing diberlakukan kembali. Kebencian meningkat di antara orang Timor akan kehadiran militer Indonesia. Grup 3 Kopassus milik Mayjen Prabowo melatih geng-geng milisi yang mengenakan kerudung hitam untuk menghancurkan perlawanan yang tersisa.
1990-an > Penangkapan Xanana Gusmão

Pada tanggal 20 November 1992, pemimpin Fretilin Xanana Gusmão ditangkap oleh pasukan Indonesia. Pada Mei 1993, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan "pemberontakan", tetapi hukumannya kemudian diringankan menjadi 20 tahun. Penangkapan pemimpin perlawanan yang diakui secara universal merupakan pukulan besar bagi gerakan anti-integrasi di Timor Timur, tetapi Gusmão terus menjadi simbol harapan dari dalam LP Cipinang. Sementara itu, perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan orang Timor Timur terus menunjukkan jati dirinya. Ketika Presiden Bill Clinton mengunjungi Jakarta pada tahun 1994, dua puluh sembilan mahasiswa Timor Timur menduduki kedutaan AS untuk memprotes dukungan AS kepada Indonesia.
Pada saat yang sama, para pengamat hak asasi manusia meminta perhatian atas berlanjutnya pelanggaran oleh tentara dan polisi Indonesia. Sebuah laporan tahun 1995 oleh Human Rights Watch mencatat bahwa "pelanggaran di wilayah tersebut terus meningkat", termasuk penyiksaan, penghilangan, dan pembatasan hak-hak dasar. Setelah serangkaian kerusuhan pada bulan September dan Oktober 1995, Amnesty International mengkritik pihak berwenang Indonesia atas gelombang penangkapan dan penyiksaan yang sewenang-wenang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa para tahanan dipukuli dengan jeruji besi, ditendang, dicabik, dan diancam akan dibunuh.
1990-an > Penghargaan Nobel Perdamaian

Carlos Filipe Ximenes Belo
José Ramos Horta
Pada tahun 1996 Timor Timur tiba-tiba menjadi perhatian dunia ketika Penghargaan Nobel Perdamaian dianugerahkan kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos Horta "atas pekerjaan mereka menuju solusi yang adil dan damai untuk konflik di Timor Timur". Komite Nobel menyatakan dalam siaran persnya bahwa mereka berharap penghargaan itu akan "memacu upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas konflik di Timor Timur berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri". Seperti yang dicatat oleh sarjana Nobel Irwin Abrams:
Bagi Indonesia, hadiah itu sangat memalukan.... Dalam pernyataan publik, pemerintah mencoba untuk menjaga jarak antara kedua pemenang, dengan enggan mengakui jika hadiah itu diberikan untuk Uskup Belo, yang dianggap dapat mengendalikannya, tetapi menuduh Ramos Horta bertanggung jawab atas kekejaman selama perselisihan sipil di Timor Timur dan menyatakan bahwa dia adalah seorang oportunis politik. Pada upacara penghargaan Ketua Sejersted menjawab tuduhan ini, menunjukkan bahwa selama konflik sipil Ramos Horta bahkan tidak berada di negara itu dan sekembalinya ia mencoba untuk mendamaikan kedua pihak.
Sementara itu, para diplomat dari Indonesia dan Portugal melanjutkan konsultasi yang disyaratkan oleh resolusi Majelis Umum 1982, dalam serangkaian pertemuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas disebut sebagai "kerikil di sepatu Indonesia".
Akhir dari kendali Indonesia

Upaya mediasi baru yang ditengahi PBB antara Indonesia dan Portugal dimulai pada awal 1997.
Akhir dari kendali Indonesia > Transisi di Indonesia

Lihat pula: Sejarah Indonesia (1998–sekarang) dan Kejatuhan Soeharto
Kemerdekaan Timor Timur, atau bahkan otonomi daerah yang terbatas, tidak diperbolehkan di bawah rezim Orde Baru. Kendati opini publik Indonesia pada tahun 1990-an kadang-kadang menunjukkan apresiasi yang kurang baik terhadap orang Timor, secara luas dikhawatirkan bahwa kemerdekaan Timor Timur akan mengacaukan persatuan Indonesia. Upaya mediasi baru yang ditengahi PBB antara Indonesia dan Portugal dimulai pada awal 1997. Krisis finansial Asia 1997, bagaimanapun, menyebabkan pergolakan luar biasa di Indonesia dan menyebabkan pengunduran diri Suharto pada Mei 1998, mengakhiri 32 tahun masa kepresidenannya. Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai komandan Cadangan Strategis Indonesia yang kuat, pergi ke pengasingan di Yordania dan operasi militer di Timor Timur merugikan pemerintah Indonesia yang bangkrut satu juta dolar per hari. Periode "reformasi" yang relatif terbuka, termasuk perdebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang hubungan Indonesia dengan Timor Timur. Selama sisa tahun 1998, forum-forum diskusi berlangsung di seluruh Dili untuk mengupayakan referendum. Menlu Ali Alatas menggambarkan rencana otonomi bertahap yang mengarah pada kemungkinan kemerdekaan sebagai "hanya rasa sakit, tanpa ada keuntungan" bagi Indonesia. Pada tanggal 8 Juni 1998, tiga minggu setelah menjabat, B. J. Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan segera menawarkan Timor Timur rencana khusus untuk otonomi.
Pada akhir tahun 1998, Pemerintah Australia John Howard mengirim surat kepada Indonesia yang berisi nasihat tentang perubahan kebijakan Australia, dan menganjurkan referendum kemerdekaan dalam satu dekade. Presiden Habibie melihat bahwa rencana Indonesia di Timor Timur seperti "pemerintahan kolonial" dari Indonesia dan dia memutuskan untuk mengadakan referendum cepat mengenai masalah ini.
Indonesia dan Portugal mengumumkan pada tanggal 5 Mei 1999 bahwa pemungutan suara akan diadakan yang memungkinkan rakyat Timor Timur untuk memilih antara rencana otonomi atau kemerdekaan. Pemungutan suara, yang akan diselenggarakan oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNAMET), semula dijadwalkan pada 8 Agustus tetapi kemudian ditunda hingga 30 Agustus. Indonesia juga bertanggung jawab atas keamanan; rencana ini menimbulkan kekhawatiran di Timor Timur, tetapi banyak pengamat percaya bahwa Indonesia akan menolak untuk mengizinkan penjaga perdamaian asing selama pemungutan suara.
Tanggapan internasional

Indonesia menggunakan ketakutan akan komunisme untuk mengumpulkan berbagai tingkat dukungan di antara negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, untuk invasi dan pendudukan Timor Timur. Invasi dan penindasan gerakan kemerdekaan Timor Timur menyebabkan kerusakan besar pada reputasi dan kredibilitas internasional Indonesia. Kritik dari negara berkembang merusak upaya pada 1980-an untuk mengamankan kursi Gerakan Non-Blok yang sangat diinginkan Suharto untuk Indonesia dan kecaman terhadap Indonesia berlanjut hingga 1990-an.
Tanggapan internasional > Filipina

Karena memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia, Filipina pada awalnya bersikap dingin terhadap masalah ini. Bahkan, tak hanya menolak masuknya José Ramos Horta pada 1997 saat seharusnya memberikan kuliah di Universitas Filipina Diliman, Presiden Fidel V. Ramos pun memasukkannya ke dalam daftar hitam imigrasi.
Namun, dengan dukungan luas dari berbagai negara, Filipina akhirnya mengubah kebijakannya. Setelah Kemerdekaan Timor, Filipina menyumbangkan personel medis dan logistik ke Interfet, bukan pasukan darat. Pada tahun 2000, PBB menunjuk seorang dari Filipina, yaitu Letjen Jaime de los Santos untuk memimpin Interfet PBB penuh.
Berbagi warisan Katolik Roma yang sama, Filipina menjadi sekutu alami dan telah memelihara hubungan baik dengan Timor Timur sejak itu. Itu juga telah menghapus José Ramos Horta dari daftar hitam; ia sering memberikan kuliah di berbagai universitas di Filipina, terutama di Universitas Filipina Diliman, Universitas Politeknik Filipina, Universitas De La Salle dan Universitas Ateneo de Davao.
Tanggapan internasional > Portugal

Sehari setelah invasi, Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan terus mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi tersebut. Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, pemerintah Portugis tampak enggan mendorong isu tersebut; Pakar Amerika Indonesia, Benedict Anderson memperkirakan bahwa hal ini berasal dari ketidakpastian pada saat penerapannya ke Komunitas Eropa. Kritik Portugal meningkat tajam sejak pertengahan 1980-an, dan karena tekanan publik, negara itu menjadi salah satu juru kampanye terkemuka di forum internasional untuk penentuan nasib sendiri Timor Timur. Sepanjang tahun 1990-an, Portugal mengambil bagian dalam mediasi yang ditengahi PBB dengan Indonesia.
Tanggapan internasional > Negara-negara lain

Britania Raya, Kanada, Jepang, dan negara-negara lain mendukung Indonesia selama pendudukan Timor Timur. Britania Raya abstain dari semua resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan Timor Timur dan menjual senjata selama pendudukan. Pada tahun 1978 Indonesia membeli delapan pesawat jet BAE Hawk, yang digunakan selama kampanye "pengepungan dan pemusnahan". Britania Raya menjual lusinan jet tambahan ke Indonesia pada 1990-an. Kanada abstain dari resolusi Majelis Umum awal tentang Timor Timur. Pemerintah Kanada secara teratur menjual senjata ke Indonesia selama pendudukan, dan pada 1990-an menyetujui lebih dari CDN$400 juta ekspor untuk suku cadang senjata. Jepang memberikan suara menentang terhadap kedelapan resolusi Majelis Umum mengenai Timor Timur.
Pemerintah India juga mendukung Indonesia, menyamakan pendudukan itu dengan perebutan Goa oleh mereka sendiri pada tahun 1961. Beberapa analis mengatakan bahwa tindakan Indonesia yang tertunda juga mencegah pemindahan Timor Timur secara damai ke sana, mirip dengan bagaimana Prancis memindahkan Pondicherry ke India pada tahun 1962.
Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), secara konsisten memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum yang menyerukan penentuan nasib sendiri di Timor Timur.