stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pidato perpisahan Abraham Lincoln

Versi alternatif Pidato Perpisahan Abraham Lincoln, diterbitkan oleh The American News Company
Pidato Perpisahan Abraham Lincoln adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih Abraham Lincoln di Springfield, Illinois pada tanggal 11 Februari 1861. Pidato tersebut merupakan salah satu pidato Lincoln yang paling emosional, karena ia dan masyarakat tahu bahwa ada tantangan besar yang akan ia hadapi dan tidak tahu kapan ia akan kembali ke Springfield. Akibat Perang Saudara dan pembunuhannya pada tahun 1865, Lincoln tidak pernah kembali ke Springfield semasa hidupnya setelah pidato ini.
Pidato

Pada tanggal 11 Februari 1861, beberapa ribu penduduk Springfield, Illinois berkumpul di stasiun kereta untuk melihat kepergian Lincoln untuk pelantikannya di Washington, D.C. Sebagai tanggapan, ia menyampaikan pidato impromptu yang singkat ini dari gerbong keretanya, di tengah hujan badai lebat:
My friends, no one, not in my situation, can appreciate my feeling of sadness at this parting. To this place and the kindness of these people, I owe everything. Here I have lived a quarter of a century, and have passed from a young to an old man. Here my children have been born, and one is buried. I now leave, not knowing when, or whether ever, I may return, with a task before me greater than that which rested upon Washington. Without the assistance of that Divine Being who ever attended him, I cannot succeed. With that assistance I cannot fail. Trusting in Him who can go with me, and remain with you, and be everywhere for good, let us confidently hope that all will yet be well. To His care commending you, as I hope in your prayers you will commend me, I bid you an affectionate farewell.
Versi

Pidato tersebut begitu menggerakkan hati anggota rombongannya sehingga setelah kereta mulai berjalan, ia diminta menuliskan kata-kata tersebut dalam bentuk tulisan. Karena kesulitan untuk melakukan hal itu saat kereta masih bergerak, Lincoln meminta sekretaris pribadinya, John Nicolay, untuk menyelesaikan menyalinnya setelah beberapa kalimat.[butuh rujukan]
 Ada tiga versi kontemporer dari pidato tersebut: yang dituliskan di kereta, yang dipublikasikan keesokan harinya di Illinois State Journal, dan yang dipublikasikan pada tanggal 23 Februari di Harper's Weekly.
Penerimaan

Pidato perpisahan ini adalah salah satu pidato Lincoln yang paling emosional. Lincoln mengerti bahwa ia mungkin tidak akan dapat kembali ke Springfield, karena pemilihannya telah menyebabkan beberapa negara bagian memisahkan diri dari Serikat, dan Perang Saudara Amerika akan segera mulai. Lincoln takut bahwa ia akan dibunuh bahkan sebelum ia dilantik (ketakutan tersebut berujung pada diungkapnya dugaan Plot Baltimore). Pidato perpisahan Lincoln sesungguhnya adalah perpisahannya yang terakhir dengan Springfield: ia tidak akan kembali lagi ke kota tersebut hidup-hidup akibat pembunuhannya. Ia akan kembali ke kota tersebut dalam peti mati setelah perjalan kereta memorial yang panjang untuk pemakamannya.
Lihat pula

Pemilihan presiden Amerika Serikat 1860
Pidato Gettysburg
Kepresidenan Abraham Lincoln
Pandangan religius Abraham Lincoln
Pranala luar

Manuskrip asli dari Perpustakaan Kongres
Templat:Abraham Lincoln
Lukman Abunawas

| Lukman Abunawas |
| --- | --- |

 
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara ke-9
Masa jabatan 5 September 2018 – 5 September 2023
Presiden: Joko Widodo
Gubernur: Ali Mazi
Pendahulu Saleh LasataPengganti Hugua
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Masa jabatan 1 April 2014 – 12 Februari 2018
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur: Nur Alam Saleh Lasata (Plt.)
Pendahulu Zainal AbidinPengganti Isma (Pj.)
Bupati Konawe ke-7
Masa jabatan 2004–2013
Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur: Nur Alam
Wakil: Tony Herbiansyah Masmudin
Pendahulu sebagai Bupati KendariPengganti Kery Saiful Konggoasa
Bupati Kendari ke-7
Masa jabatan 2003–2004
Presiden: Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur: Ali Mazi Nur Alam
Wakil: Tony Herbiansyah
Pendahulu Razak PorosiPengganti sebagai Bupati Konawe
 
Informasi pribadi
Lahir: 11 September 1958 (umur 66) Kendari, Sulawesi
Partai politik: Partai Golkar (2003–13)  PDI Perjuangan (2020–)
Suami/istri: Yati Lukman
Anak: 5
Profesi: Politisi


Sunting kotak info • L • B
 
Lukman Abunawas (lahir 11 September 1958
) adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018—2023.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014—2018.
Riwayat Jabatan

PNS Pemerintahan Kabupaten Maros (1976—1983)
PNS Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (1983—1986)
Plt. Kasubag Dokumentasi BP7 (1986—1988)
Sekretaris wilayah Kecamatan Wawotobi (1988—1990)
Camat Wawotobi, Konawe (1990—1996)
Kepala bagian Pemerintahan Kabupaten Kendari (1996—1998)
Kadis Tata Ruang Kabupaten Kendari (1998—1999)
Kadis Diknas Kabupaten Kendari (1999—2003)
Bupati Kendari (2003—2008)
Bupati Konawe (2008—2013)
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (2014—2018)
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (2018—)
Riwayat Organisasi

Ketua DPD II Partai Golkar Konawe (2007—2013)
Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara (2020—)
Galeri

Lukman Abunawas
Lukman Abunawas
Club Always Ready

Club Always Ready, atau lebih dikenal dengan Always Ready, adalah klub sepak bola Bolivia dari La Paz yang memainkan pertandingan kandangnya di dekat El Alto. Karena seragamnya, tim ini juga dikenal sebagai Banda Roja, atau pita merah.
Sejarah

Club Always Ready didirikan pada 13 April 1933 dan tim tersebut mengikuti kejuaraan La Paz yang diadakan pada tahun 1950 dalam kondisi tim yang masih semi-profesional; pertandingan itu diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola La Paz (LPFA). Meski tidak berstatus resmi, pemenang turnamen tersebut secara luas dianggap sebagai juara "de facto" Bolivia. Selalu Siap meraih gelar pertama mereka pada tahun 1951. Dalam dua tahun berikutnya, tim tersebut menjadi runner-up.
Club Always Ready dalam kompetisi CONMEBOL

Copa Libertadores: 3 penampilan
Copa Sudamericana: 1 penampilan
Skuat saat ini

Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
Pranala luar

Club Always Ready di Facebook
Final standings in Bolivia – 1950 to 1990
Bolivian Soccer Championship, results and tables
Always cumple 75 años de trayectoria (dalam bahasa Spanyol) (archived 27 January 2013)
Siempre listos (Spanish)
SoccerWay Profile
| l b Liga de Fútbol Profesional Boliviano |
| --- | --- |
2012–13:  Aurora  Blooming  Bolívar  Jorge Wilstermann  La Paz  Nacional Potosi  Oriente Petrolero  Petrolero  Real Potosí  San José  The Strongest  Universitario 
Mantan tim:  1 de Mayo  Always Ready  Chaco Petrolero  Ciclón  Deportivo Municipal  Destroyers  Enrique Happ  Flamengo  Guabirá  Iberoamericana  Independiente Petrolero  Independiente Unificada  Litoral  Mariscal Braun  Orcobol  Pompeya  Real Mamoré  Real Santa Cruz  Stormer's  Unión Central  Universitario La Paz  Wilstermann Cooperativas
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

| Direktorat Jenderal Prasarana Strategis  Kementerian Pekerjaan UmumRepublik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
Susunan organisasi
Direktur Jenderal: Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.

Situs web
www.pu.go.id
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang pembinaan, kebijakan pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
fasilitasi pengembangan jejaring kemitraan pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana strategis dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
| l b Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Dody Hanggodo • Wakil Menteri: Diana Kusumastuti
| Unsur pembantu pimpinan | Sekretariat Jenderal |  |
| Unsur pelaksana | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air • Direktorat Jenderal Bina Marga • Direktorat Jenderal Cipta Karya • Direktorat Jenderal Prasarana Strategis • Direktorat Jenderal Bina Konstruksi • Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum |  |
| Unsur pengawas | Inspektorat Jenderal |  |
| Unsur pendukung | Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
Norodom Sihanouk
Kehidupan awal dan naik takhta untuk pertama kali

Norodom Sihanouk adalah anak tunggal yang lahir dari pasangan Norodom Suramarit dan Sisowath Kossamak. Diberi nasihat oleh astrolog kerajaan bahwa ia bakal meninggal pada usia muda bila ia dibesarkan di bawah asuhan keluarga pihak ayah, orangtuanya kemudian menyerahkan Sihanouk untuk diasuh oleh nenek Kossamak, Pat. Ketika Pat meninggal, Sihanouk dibawa Kossamak untuk tinggal dengan kakek dari garis keturunan ayahnya, Norodom Sutharot. Sutharot menyerahkan pengasuhan Sihanouk di bawah tanggung jawab  putrinya, Norodom Ket Kanyamom.
Sihanouk menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Francois Baudoin dan sekolah Nuon Moniram di Phnom Penh. Pada masa tersebut, ia dibantu dengan bantuan keuangan dari kakek garis keturunan ibunya, Sisowath Monivong, untuk memimpin sebuah tim sepak bola dan kelompok pertunjukan amatir. Pada 1936, Sihanouk dikirim ke Saigon dan menjalani pendidikan menengahnya di Lycée Chasseloup Laubat, sebuah sekolah asrama.
Ketika Raja Monivong meninggal pada tanggal 23 April 1941, Gubernur Jenderal Indochina Prancis, Jean Decoux memilih Sihanouk untuk menggantikan Raja Monivong. Pemilihan Sihanouk sebagai raja diresmikan pada hari berikutnya oleh Dewan Mahkota Kamboja, dan acara penobatannya diadakan pada tanggal 3 Mei 1941. Pada masa pendudukan Jepang di Kamboja, ia menjalani sebagian besar waktunya untuk berolahraga, membuat film, dan melakukan tur ke seluruh penjuru negara. Pada Maret 1945, militer Jepang, yang telah menduduki Kamboja sejak Agustus 1941, membubarkan pemerintahan jajahan Prancis. Di bawah tekanan Jepang, Sihanouk memproklamasikan kemerdekaan Kamboja dan diangkat menjadi perdana menteri sekaligus menjabat sebagai raja pada waktu yang sama.
Era Sangkum

Artikel utama: Kerajaan Kamboja (1953–70)
Era Sangkum > Turun takhta dan masuk politik

Pada tanggal 2 Maret 1955, Sihanouk turun takhta, dan menyerahkan jabatan tersebut kepada ayahnya, Norodom Suramarit. Penurunan takhta ini mengejutkan semua orang, termasuk orangtuanya sendiri. Dalam pidato penurunan takhta, Sihanouk menyatakan bahwa ia turun takhta dalam rangka melepaskan diri dari "intrik" kehidupan istana dan memungkinkan akses yang lebih mudah kepada rakyat jelata sebagai  "warga negara biasa". Menurut Osborne, penurunan takhta Sihanouk memberinya kebebasan untuk mengejar politik meskipun ia tetap menerima kehormatan dari rakyatnya ketika ia menjadi  raja. Selain itu, ia juga takut disingkirkan oleh pemerintah setelah mengetahui bahwa popularitasnya dibuat oleh pejabatnya sendiri.
Pada bulan April 1955, sebelum meninggalkan pertemuan dengan negara-negara Asia dan Afrika di Bandung, Indonesia, Sihanouk mengumumkan pembentukan partai politiknya sendiri, Sangkum, dan menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diadakan pada bulan September 1955. Meskipun Sangkum merupakan sebuah partai politik, Sihanouk menyatakan bahwa Sangkum dipandang sebagai sebuah "organisasi" politik, dan menyatakan bahwa ia mengakomodasi orang-orang dengan orientasi-orientasi politik yang berbeda dengan syarat utamanya adalah mereka berjanji setia kepada raja dan kerajaan. Pembentukan Sangkum dipandang sebagai sebuah langkah untuk membubarkan partai politik.
Sangkum berdasarkan dari empat partai kecil, pendukung monarki, partai-partai sayap kanan yaitu Partai "Pemenang  Timur Laut" yang dipimpin oleh Dap Chhuon, Partai Renovasi Khmer pimpinan Lol Nol, Partai Rakyat, dan Partai Liberal. Pada saat yang sama, Sihanouk kehilangan kesabaran dengan Partai Demokrat  dan partai sayap kiri Pracheachon, karena keduanya menolak untuk bergabung dengan partainya dan berkampanye untuk melawannya. Ia dilantik sebagai direktur keamanan nasional Dap Chhuon, yang memerintahkan polisi nasional untuk menahan para pemimpin mereka dan membubarkan rapat umum pemilihan mereka. Ketika pemilu diadakan, Sangkum meraih 83 persen suara sah dan menduduki seluruh kursi dalam Majelis Nasional, menggantikan Partai Demokrat, yang sebelumnya menjadi partai mayoritas. Pada bulan berikutnya, Sihanouk dilantik menjadi perdana menteri.
Penggulingan dari jabatan, GRUNK dan tahun-tahun Khmer Merah

Artikel utama: Kudeta Kamboja 1970
Penggulingan dari jabatan, GRUNK dan tahun-tahun Khmer Merah > Kudeta tahun 1970

Pada bulan Januari 1970, Norodom Sihanouk bertolak meninggalkan Kamboja untuk cuti liburan selama dua bulan di Prancis, menghabiskan waktunya di sebuah penginapan mewah di daerah Riviera Prancis. Pada tanggal 11 Maret 1970, sebuah unjuk rasa besar terjadi di luar kompleks kedutaan besar Vietnam Utara dan kompleks Kedutaan Besar Pemerintahan Revolusioner Sementara Republik Vietnam Selatan, dengan tuntutan para pengunjuk rasa untuk meminta pasukan Viet Cong keluar dari Kamboja. Unjuk rasa tersebut menjadi kisruh, karena para pengunjuk rasa menjarah kedua kompleks kedutaan besar tersebut dan membakar gedung kedutaan, membuat Sihanouk khawatir. Sihanouk, yang berada di Paris pada waktu itu, mengalami dilema antara memilih pulang untuk menenangkan situasi, atau memilih mengunjungi Moskwa, Beijing, dan Hanoi. Ia memilih pilihan kedua, dengan berpikir bahwa ia dapat bertemu dan membujuk para pemimpin negara itu untuk mengembalikan kembali pasukan Viet Cong ke wilayah hutan yang menjadi tempat asal mereka.
Lima hari kemudian, Oum Mannorine, saudara tiri dari istri Sihanouk, Monique, dipanggil menghadap ke Majelis Nasional untuk menjawab tuduhan-tuduhan korupsi yang disangkakan kepadanya. Pada malam setelah ia dipanggil, Mannorine memerintahkan para pasukan di bawah komandonya untuk menangkap Lon Nol dan Sirik Matak, namun berakhir dengan ditangkap balik oleh pasukan Lon Nol. Pada tanggal 18 Maret 1970, Majelis Nasional memutuskan untuk menggulingkan Sihanouk, mengizinkan Lon Nol dapat memegang kekuasaan darurat. Pada saat yang bersamaan, Sihanouk berada di Moskwa menemui Menteri Luar Negeri Soviet Alexei Kosygin, yang menyampaikan berita tersebut saat ia mengantar Sihanouk menuju bandar udara Moskwa. Dari Moskwa, Sihanouk terbang ke Beijing dan ia disambut oleh Perdana Menteri Zhou Enlai. Zhou kemudian meminta Perdana Menteri Vietnam Utara, Pham Van Dong untuk terbang dari Hanoi ke Beijing dan mengatur pertemuannya dengan Sihanouk. Zhou menyambut Sihanouk dengan hangat dan menyampaikan kepadanya bahwa Tiongkok masih mengakui Sihanouk sebagai pemimpin Kamboja yang sah serta akan menekan Korea Utara bersama dengan beberapa pemimpin negara Timur Tengah dan Afrika untuk tidak mengakui pemerintahan Lol Nol. Zhou dan Dong mendorong Sihanouk untuk melawan tindakan Lon Nol dan memberikannya bantuan keuangan dan militer.
Penggulingan dari jabatan, GRUNK dan tahun-tahun Khmer Merah > Menjadi tahanan rumah

Setelah itu, Sihanouk ditahan di bawah penahanan rumah di istana kerajaan. Pada September 1978, ia dipindahkan ke apartemen lainnya di pinggiran kota Phnom Penh untuk tinggal sampai akhir tahun. Sepanjang penahanannya, Sihanouk membuat beberapa permintaan kepada Angkar untuk pergi ke luar negeri namun tidak berhasil. Pada akhir tahun 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Pada 1 Januari 1979, Sihanouk dipindahkan dari Phnom Penh ke Sisophon untuk menetap selama tiga hari sampai 5 Januari, ketika ia dipulangkan ke Phnom Penh. Sihanouk bertemu dengan Pol Pot, yang menyampaikan rencana Angkar untuk memukul mundur pasukan Vietnam.
Pada tanggal 6 Januari 1979, Sihanouk terbang dari Phnom Penh ke Beijing dan ia disambut oleh Deng Xiaoping, pengganti Perdana Menteri Zhou Enlai. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Januari 1979, ibukota Phnom Penh berhasil dikuasai pasukan Vietnam. Pada 9 Januri 1979, Sihanouk terbang dari Beijing ke New York untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB dan ia mengutuk keras bahwa Khmer Merah-lah yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida Kamboja serta pendudukan Vietnam di Kamboja. Sihanouk kemudian meminta suaka kepada Tiongkok setelah dua kali gagal meminta suaka kepada AS dan Prancis.
FUNCINPEC dan tahun-tahun PKKD > Gerakan perlawanan

Setelah rezim Khmer Merah lengser, sebuah pemerintahan baru Kamboja Republik Rakyat Kamboja (RRK) dibentuk dengan dukungan oleh Vietnam. Pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping, menjadi tak senang dengan pengaruh Vietnam pada pemerintah RRK. Deng mengusulkan kepada Sihanouk agar ia bekerja sama dengan Khmer Merah untuk melengserkan pemerintahan RRK, namun ditolak oleh Sihanouk karena ia menentang kebijakan genosida yang diterapkan oleh Khmer Merah saat mereka berkuasa. Pada bulan Maret 1981, Sihanouk mendirikan sebuah gerakan perlawanan FUNCINPEC yang didalamnya terdapat sebuah pasukan pemberontak kecil yang dikenal sebagai Armée Nationale Sihanoukiste (ANS). Ia mengangkat In Tam, yang pernah secara singkat menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Khmer, sebagai ketua komandan ANS. ANS membutuhkan bantuan militer dari Tiongkok, dan Deng mengambil kesempatan untuk meminta Sihanouk bekerja sama dengan Khmer Merah. Sihanouk menyetujuinya meskipun dengan rasa terpaksa, dan memulai perbincangan pada Maret 1981 dengan Khmer Merah dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (FPNRK) yang dipimpin Son Sann pada sebuah gerakan pemberontakan anti-RRK yang bersatu.
FUNCINPEC dan tahun-tahun PKKD > Negosiasi dan hasilnya

Setelah beberapa kali pelaksanaan negosiasi yang dimediasi oleh Deng dan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew, FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Merah sepakat untuk membentuk Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik (KPKD) pada bulan Juni 1982. KPKD dikepalai oleh Sihanouk, dan bertindak sebagai pemerintahan dalam pengasingan. Perserikatan Bangsa Bangsa menolak resolusi untuk mengakui RRK sebagai pemerintah Kamboja yang sah dan secara otomatis mengakui Norodom Sihanouk selaku Pemimpin Kamboja yang sah di mata dunia internasional.
Sebagai ketua KPKD, Sihanouk gagal bernegosiasi bersama dengan pemerintah Tiongkok selama lebih dari lima tahun berikutnya, untuk menengahi penyelesaian politik dalam rangka mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada masa-masa tersebut, Sihanouk melantik dua putranya, Norodom Chakrapong dan Norodom Ranariddh, untuk memimpin ANS. Chakrapong dilantik sebagai wakil ketua staf untuk ANS pada Maret 1985, sementara Ranariddh memegang dua jabatan sekaligus yakni sebagai Panglima dan Kepala Staf ANS pada bulan Januari 1986, menggantikan Tam.
Pada Desember 1987, Perdana Menteri pemerintahan RRK, Hun Sen, bertemu pertama kalinya dengan Sihanouk untuk membicarakan akhir Perang Kamboja-Vietnam. Pada bulan Juli 1988, Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu, Ali Alatas, menjadi mediator pembicaraan pertama antara empat faksi Kamboja yang berperang yang terdiri dari FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan pemerintah RRK terkait masa depan Kamboja. Dua pertemuan berikutnya diadakan di Februari dan Mei 1989; karena seluruh kegiatan tersebut diadakan di Istana Bogor, sekitaran Jakarta, pertemuan tersebut dikenal sebagai Jakarta Informal Meetings (JIM).
Pada bulan Juli 1989, Ali Alatas bergabung dengan Menteri Luar Negeri Prancis Roland Dumas dalam pembukaan Konferensi Perdamaian Paris. Konferensi tersebut ditujukan terkait rencana penarikan pasukan Vietnam dan rencana pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Kamboja pada masa mendatang. Pada bulan berikutnya, Sihanouk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden FUNCINPEC namun masih tetap menjabat di organisasi tersebut sebagai anggota biasa. Pada bulan September 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pendirian Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (DNTK), sebuah badan administratif yang bertugas untuk mengurusi urusan kedaulatan Kamboja untuk sementara waktu sampai pemilihan yang didukung PBB diadakan. Pembentukan DNTK kemudian diratifikasi dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 668. Pada bulan Juli 1991, Sihanouk keluar dari FUNCINPEC dan terpilih sebagai ketua DNTK.
Masa kepemimpinan OTPBBK > Perjanjian perdamaian Paris dan kembali ke Kamboja

Pada tanggal 23 Oktober 1991, Sihanouk memimpin FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan RRK dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian Paris. Perjanjian tersebut mengakui DNTK sebagai "perwakilan sah dari kedaulatan Kamboja" dan membentuk Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (OTPBBK) untuk bertindak sebagai pemerintahan transisi antara tahun 1992 dan 1993. Sehingga, OTPBBK diberikan mandat untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Kamboja dalam mengawasi pelucutan senjata dari empat faksi di Kamboja yang berperang dan kemudian melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1993. Sihanouk kemudian kembali ke Phnom Penh pada tanggal 14 November 1991. Bersama dengan Hun Sen, Sihanouk menaiki sebuah limousine beratap terbuka dari Bandar Udara Pochentong menuju istana kerajaan, sepanjang perjalannya ia menyapa para warga yang berbaris di pinggiran jalan untuk menyambut kepulangannya. Pemerintahan OTPBBK dibentuk pada bulan Februari 1992, namun mengalami rintangan dalam melaksanakan operasi penjagaan perdamaiannya karena Khmer Merah menolak bekerjasama untuk melucuti senjata tentaranya. Sebagai tanggapannya, Sihanouk meminta OTPBBK untuk mengabaikan Khmer Merah dari proses penjagaan perdamaian yang dilaksanakan sebanyak dua kali, pada bulan Juli dan September 1992. Pada bulan-bulan tersebut, Sihanouk menjalani sebagian besar waktunya dengan tinggal di Siem Reap dan melakukan perjalanan menggunakan helikopter untuk memantau persiapan pemilihan di daerah-daerah basis KPNLF, FUNCINPEC, dan Khmer Merah.
Sihanouk pergi ke Beijing pada bulan November 1992 untuk mendapatkan perawatan medis untuk dirawat selama enam bulan berikutnya sampai ia kembali ke Kamboja pada Mei 1993, pada malam sebelum pemilu. Saat di Beijing, Sihanouk mengusulkan bentuk pemerintahan sistem presidensial untuk Kamboja kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu Boutros Boutros-Ghali, namun ia kemudian mengurungkan idenya tersebut setelah ditentang Khmer Merah.