Teori Internasional Ketiga
Doktrin > Sosialisme

Bagian kedua dari "Buku Hijau"—"Penyelesaian masalah ekonomi (Sosialisme)"—menjabarkan aspek ekonomi Teori Internasional Ketiga (diterbitkan pada 2 Februari 1978).
Bagian ini mengkritik buruh upahan, membandingkannya dengan perbudakan, dan menyatakan hak seorang pekerja atas produk apa pun yang dihasilkannya. Seseorang harus bekerja sesuai dengan kemampuannya dan juga harus mampu memenuhi kebutuhannya, dan semua surplus harus diarahkan untuk akumulasi kekayaan sosial. Akumulasi surplus oleh satu orang mengurangi [kemungkinan pemenuhan] kebutuhan orang lain, dan karenanya tidak dapat diterima.
Pada bulan September 1977, Khadafi mengajukan asas "pemerintahan sendiri dalam perekonomian" sebagai dasar kehidupan ekonomi. Sejalan dengan asas ini, ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan harus dialihkan ke manajemen kolektif dari mereka yang bekerja di sana. Semboyan "Mitra, bukan karyawan" diberikan justifikasi teoritis di bagian kedua Buku Hijau, dan pada bulan November tahun yang sama gagasan ini mulai diterapkan di beberapa perusahaan industri.
Selama pengembangan ide-ide ekonominya, Khadafi mengajukan slogan lain: "Real Estat—properti penghuninya." Artinya, seseorang yang tinggal di sebuah rumah adalah pemilik, bukan penyewa. Pada bulan Mei 1978, sebuah undang-undang disahkan, yang melarang penyewaan tempat tinggal, dan penyewa menjadi pemilik apartemen dan rumah sewa mereka.
Dengan slogan "Mitra, bukan karyawan", para pekerja dan karyawan di bawah pimpinan Komite Rakyat mengambil alih bisnis dan lembaga tidak hanya dalam produksi tetapi juga perdagangan, serta berbagai layanan jasa. Para mantan pemilik mendapat kompensasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan ini, tetapi dalam "kemitraan yang setara dengan para produsen." Kampanye ini digambarkan sebagai "pengambilalihan oleh rakyat" dan merupakan bentuk penghapusan kepemilikan pribadi atas bisnis oleh kelas atas dan menengah.
Berfungsinya sistem politik "Jamahiriyah" di lapangan dan khususnya dalam produksi terhambat baik oleh pertentangan dari kelas atas maupun oleh persiapan yang tidak memadai untuk kegiatan yang dilakukan dan ketidakmampuan staf manajemen baru untuk mengelola ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan keresahan di antara penduduk terhadap inovasi politik dan ekonomi dari kepemimpinan Libya. Beberapa ulama Muslim menuduh Khadafi "menyimpang dari Al-Qur'an."
Sebagai tanggapan, pihak berwenang melakukan upaya serius untuk membatasi pengaruh para ulama. Khadafi mengadakan pemeriksaan publik yang disiarkan di televisi terhadap para ulama pro-oposisi mengenai Al-Qur'an. Menurut Khadafi, ia membuktikan bahwa mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan ia kemudian menggunakan hal itu sebagai alasan untuk mencabut hak beberapa dari mereka untuk melakukan ibadah keagamaan.
Hasil akhir dari reformasi ekonomi di Jamahiriyah dimaksudkan untuk "tercapainya masyarakat sosialis baru", tahap di mana laba dan uang menghilang dari masyarakat dan masyarakat menjadi sepenuhnya produktif, dan produksi sepenuhnya memenuhi kebutuhan material semua anggota masyarakat. Pada tahap ini, laba dan uang dimaksudkan untuk menghilang dengan sendirinya.
Berkat eksplorasi minyak yang sukses sejak tahun 1961, Libya telah menjadi negara makmur dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Pada tahun 1970, harga minyak di pasar dunia meningkat pesat, yang menyebabkan terkumpulnya dana yang besar di Libya, sebagai pemasok minyak ke negara-negara barat. Pendapatan pemerintah dari ekspor minyak akan digunakan untuk membiayai pembangunan perkotaan dan penciptaan sistem kesejahteraan sosial modern.
Pada saat yang sama, untuk meningkatkan prestise internasional Libya, sejumlah besar dana dihabiskan untuk menciptakan tentara modern yang diperlengkapi dengan baik. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, Libya berperan sebagai pembawa gagasan nasionalisme Arab dan sebagai musuh yang tidak kenal kompromi bagi Israel dan Amerika Serikat. Penurunan tajam harga minyak pada pertengahan 1980-an dan sanksi PBB atas hubungannya dengan pengeboman Lockerbie (tahun 1992) menyebabkan melemahnya Libya secara signifikan. Pada 12 September 2003, Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi yang dijatuhkan pada tahun 1992.