Apelles Jozias Supit
Masa Perjuangan Kemerdekaan Paska Proklamasi

Ketika tentara Sekutu memasuki Bogor pada 22 Oktober 1945, bulan ini merupakan awal dari kekacauan-kekacauan yang terjadi di Bogor. Pada minggu-minggu pertama bulan tersebut terjadi penculikan-penculikan yang dilakukan kaum republik terhadap orang-orang Eropa. Sekutu dengan agresif menggeledah, membakar rumah-rumah, menembaki penduduk sipil dan menjatuhkan bom ke kampung-kampung yang diduga sebagai persembunyian orang-orang yang mereka sebut "ekstrimis". Gerakan-gerakan politis pemuda yang bersemangat nasionalis semakin marak menyebar gencar di kawasan-kawasan luar Jakarta. Badan perjuangan KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dan Angkatan Muda Sulawesi (AMS, kemudian menjadi APIS) menunjuk  AJ Supit untuk memimpin kegiatan organ perjuangan termaksud di kawasan Bogor, sebagai Ketua pada 1945-1946.  Usia AMS tidak lama. Ketika Barisan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, AMS bergabung ke dalam BKR.
Pada masa ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, AJ Supit bekerja pada Kementerian Dalam Negeri RI Jogjakarta sebagai Sekretaris Komisariat Sulawesi (Agustus1945 - Agustus1950). Dalam fungsi ini ia ditugaskan oleh lembaga pemerintahan termaksud, yang pada waktu itu beralamatkan di kota Purwokerto, agar bersama Moh. Noer mengadakan “Perjalanan Peninjauan Komisariat di seluruh Jawa”. Meninjau tempat-tempat pengungsian masyarakat Sulawesi dan kegiatan cabang-cabang KRIS di Jawa. Peninjauan ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap I (18 Mei - 9 Juni 1946) berkunjung ke kota Purwokerto (Jateng), Jogyakarta, Malang, Lawang, Tretes, Prigen, Jember, Banyuwangi, Tanggul, Probolinggo, Mojokerto, Madiun, Kediri, Magelang, Purworejo, Gombong, kembali ke Jogya dan Purwokerto, terakhir balik ke Jakarta. 
Tahap II (10-16 Juli; 29 Juli-11 Agustus 1946) peninjauan ke Bogor dan daerah sekitarnya: Bogor, Sukabumi, Cicuruk, Cibadak, desa Kelaparea (desa Bojong-Kawung), Cibeber lalu balik lagi ke Bogor. Kemudian peninjauan disambung ke Cianjur, Pelabuhan Ratu, Cikotok, Ciretan, Baja dan kembali di Bogor baru pulang ke Jakarta.
Aktivitas kemasyarakatan AJ Supit dalam kurun waktu 1945-1950 adalah sebagai anggota pimpinan Yayasan Perguruan KRIS di Jakarta, yang didirikan bersama-sama kawan-kawan seperjuangannya HA Pandelaki, WHM Kaunang dan A Zainal Abidin.  Pada waktu Belanda menjalankan kembali Agresi Militer ke II pada bulan Desember 1948, seluruh pimpinan Pengurus Yayasan KRIS: H. A. Pandelaki, A.J. Supit, Mr. Andi Zainal Abidin dan W.H.M. Kaunang di tangkap oleh Belanda dengan tuduhan sebagai orang-orang Republik.  Kejadian tersebut, justru memicu Perguruan KRIS untuk lebih bertambah teguh, baik semangat maupun prinsipnya dalam mengikuti jejak langkah Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai stabilitas dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang, maka pada tanggal 28 Januari 1949, Perguruan KRIS diberi status hukum, resmi sebagai satu yayasan yakni “Yayasan Perguruan KRIS” (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dengan akte Notaris R. Kardiman No. 47 tahun 1949.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden Indonesia yang ke-4, sebelum pindah ke SD Matraman Perwari pernah bersekolah di perguruan KRIS ini. Aktivitas berikutnya, sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP Republik Indonesia)  dan KNI (Komite Nasional Indonesia) - Djakarta Raya pada 1946 -1949. Bersama Andi Zainal Abidin,  AJ Supit ditunjuk sebagai anggota Panitia Persiapan Konperensi KNI seluruh Indonesia yang diketuai oleh Ir. Noor. Konperensi KNI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 - 26 Mei 1948, adalah sebagai imbangan konperensi federal Belanda di Bandung. Pada awal konperensi KNI diprasarankan  beberapa tema mengenai Uni Belanda/Indonesia, NIS (Negara Indonesia Serikat), pemerintah interim dan tentang organisasi-kongres GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia) seluruh Indonesia. Sejalan dengan tujuan konperensi termaksud Abdul Razak dan A.J. Supit dari Gerakan Persatuan Indonesia di Jakarta terbang ke Makassar untuk meninjau persidangan parlemen di kota tersebut dan mereka disambut oleh para wakil Gapki.