Hukum Uni Eropa
Hukum administratif > Pengaruh langsung

Artikel utama: Pengaruh langsung dan Kedudukan hukum
Pengaruh langsung hukum Uni Eropa diabadikan oleh Mahkamah Eropa dalam keputusan terhadap perkara Van Gend en Loos pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Uni Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan perundang-undangan Eropa sebelum pengadilan nasional dan Mahkamah Eropa. Namun, negara-negara anggota Uni Eropa tidak perlu mengadopsi legislasi Eropa terkait, ke dalam sistem hukum internalnya. Prinsip 'pengaruh langsung' memastikan penerapan, serta efektivitas hukum Uni Eropa di negara-negara anggotanya. Mahkamah Hukum Uni Eropa mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Uni Eropa dapat diterapkan. Salah satunya, pengaruh langsung yang hanya terkait antara individu dan negara anggota Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan legislasi Eropa tertentu; bergantung beberapa kondisi. Pada perkara Van Gend en Loos, Mahkamah Eropa mengandalkan metode penafsiran yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi; tanpa perlu menerapkan undang-undang. Mahkamah Eropa selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut. Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum sui generis, yang bukan merupakan hukum nasional atau federal; tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik, antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian, yang bersifat khusus bagi Uni Eropa. Sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya, dalam tiga hal penting yang meliputi: pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Uni Eropa.
Beberapa kriteria pengaruh langsung diantaranya adalah: (1) jelas dan tepat, yaitu suatu hukum berlaku dalam keadaan kedua belah pihak memiliki kejelasan tentang hak/kewajiban masing-masing; (2) tidak bersyarat; (3) tidak tunduk pada perundang-undangan lebih lanjut, baik pada tingkat Komunitas, maupun otoritas nasional. Sifat dari pengaruh langsung ini dapat berbentuk vertikal, yaitu ketika hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian diberikan kepada individu dalam melawan negara. Misalnya, pada perkara Van Gend en Loos, atau dalam bentuk pengaruh langsung horizontal, seperti pada perkara Defrenne v Sabena. Regulasi dapat berpengaruh langsung dengan ketentuan yang 'mengikat secara keseluruhan, dan langsung berlaku di seluruh negara-negara anggota', baik vertikal maupun horizontal. Sementara Pedoman dan Keputusan memiliki pengaruh langsung ketika keputusan-keputusan tersebut merujuk pada negara-negara Uni Eropa sebagai penerima; dan hanya berpengaruh langsung secara vertikal, serta hanya mengikat bagi mereka yang ditujukan; baik itu negara anggota, perusahaan, atau perorangan. Beberapa perkara hukum yang mengkonfirmasi karakter Pedoman yang berpengaruh secara vertikal terdapat pada perkara Pubblico Ministero v Ratti, Marshall, Roberts v Tate & Lyle Industries, dan Foster v British Gas, serta Doughty v Rolls Royce. Meski dalam praktiknya, Mahkamah Eropa menafsirkan ulang definisi 'negara' yang dimaksud dalam pengaruh langsung vertikal tersebut.
Pembatasan potensial efektivitas Pedoman, diatasi oleh Mahkamah Eropa dengan memaksakan kewajiban menafsirkan perundang-undangan kepada pengadilan nasional, dengan berdasar aturan Pedoman. Kewajiban ini disebut sebagai prinsip 'pengaruh tidak langsung', yang ditetapkan untuk pertama kalinya di dalam perkara Von Colson. Pada perkara 80/86 Kolpinghuis Nijmegen, Mahkamah Eropa menjelaskan bahwa penafsiran legislasi nasional yang berdasar Pedoman, dapat menghasilkan konflik dengan Prinsip dasar hukum Uni Eropa, seperti prinsip 'non-reaktivitas' atau 'harapan yang sah'. Maka, penerapan pengaruh tidak langsung terbatas sejauh hal tersebut 'memungkinkan' dilakukan oleh pengadilan nasional, dalam menyesuaikan hukum nasional dengan Pedoman Uni Eropa. Pada perkara C-106/89 Marleasing, Mahkamah Hukum Uni Eropa menetapkan bahwa legislasi nasional dapat mengandalkan penafsiran pada Pedoman yang belum dijalankan, atau baru diterapkan secara tidak tepat; tidak hanya oleh individu dalam melawan negara, tetapi juga dalam melawan individu lainnya. Bahkan ketika hukum nasional tersebut telah mendahului sebuah Pedoman yang tidak dimaksudkan dalam menerapkan hal tersebut. Dengan kata lain, ketetapan ini membolehkan penggunaan Pedoman yang tidak berhubungan, dalam 'pengaruh langsung horizontal'. Sementara 'pengaruh langsung insidental' dapat terjadi dalam kondisi-kondisi khusus, misalnya Pedoman tersebut tidak dimaksudkan menganugerahkan hak dan kewajiban secara langsung kepada suatu individu. Contohnya, sebuah Pedoman yang dikeluarkan dalam melindungi Pasar Bersama dalam perkara C-443/98 Unilever Italia. Selain itu, sumber sebuah hak atau kewajiban, tidak selalu terang-terangan ada di dalam Pedoman. Misalnya, dalam perkara C-144/04 Mangold memperlihatkan bahwa sumber hak bagi penuntut adalah sebuah Pedoman, yang tanggal kadaluwarsanya belum berakhir. Kemudian Pedoman dapat memberikan pengaruh langsung, sebagaimana hak pengajuan pra-peradilan yang berhubungan dengan diskriminasi. Kemudian Mahkamah Hukum Uni Eropa memberikan hak tersebut berdasar prinsip umum non-diskriminasi, sebagai lawan Pedoman pra-peradilan.