stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Timor (mobil)
Produk > Timor S5 > Timor SW516i

Beberapa station wagon 'SW516i' diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas oleh New Armada, perusahaan karoseri yang berbasis di Magelang, Jawa Tengah. Berbasis sedan S516i, model ini tergolong langka, tetapi saat itu resmi dijual di dealer Timor. TPN berencana memproduksi 50 SW516i, namun hanya 30 yang terealisasi.
Produk > Prototipe > Timor S2

Seri Timor S2, khususnya S213i adalah prototipe hatchback yang dikembangkan sendiri oleh TPN. Pengembangan mobil ini digagas dan diawasi oleh Soeparto Soejatmo, direktur teknik TPN. Desain eksterior dirancang oleh Zagato, perusahaan desainer asal Italia, dan mobil ini ditenagai oleh mesin bensin injeksi 1.3 L 16V DOHC dengan tenaga sekitar 82 hp yang dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Suspensi belakang adalah suspensi independen dengan per daun tunggal. Prototipe selesai pada tahun 2000 namun tidak pernah diproduksi massal.
Lihat pula

Mobil nasional (Indonesia)
Bimantara (mobil)
Pranala luar

Timor Putra Nasional Diarsipkan 2007-06-23 di Wayback Machine.
Klub Timor-er Diarsipkan 2016-04-06 di Wayback Machine.
Laporan Australian Broadcasting Corporation 1996 mengenai pembebasan pajak khusus yang diberikan kepada Timor.
Timor S515 yang logonya diganti menjadi Kia
Ketoprofen

| Nama sistematis (IUPAC) |
| --- | --- |
(RS)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid
Data klinis
Nama dagang: Kaltrofen, Oruvail, Protofen, dll
AHFS/Drugs.com: monograph
MedlinePlus: a686014
Data lisensi: US Daily Med:pranala
Kat. kehamilan: C(AU) 
Status hukum: Apoteker saja (S3) (AU) ℞-only (US) Rx-only & OTC
Rute: By mouth, topical, intravenous (veterinary use)
Data farmakokinetik
Ikatan protein: 99%
Waktu paruh: 2–2.5 hours
Pengenal
Nomor CAS: 22071-15-4 Y
Kode ATC: M01AE03 M01AE17, M02AA10
PubChem: CID 3825
Ligan IUPHAR: 4795
DrugBank: DB01009
ChemSpider: 3693 Y
UNII: 90Y4QC304K Y
KEGG: D00132 Y
ChEBI: CHEBI:6128 N
ChEMBL: CHEMBL571 Y
Data kimia
Rumus: C16H14O3 
SMILES: eMolecules & PubChem
 InChI InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19) Y Key:DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N Y 
Ketoprofen adalah obat antiinflamasi golongan nonsteroid (NSAID), obat ini digunakan untuk mengatasi keluhan nyeri atau peradangan yang disebabkan oleh artritis. Ketoprofen juga digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang, atau nyeri haid. Hanya kapsul lepas lambat ketoprofen yang digunakan untuk mengobati radang sendi.
Kereta api Tegal Arum

Untuk kegunaan lain, lihat Tegalarum (disambiguasi).
| --- | --- |
    KA TEGAL ARUM   Tegal⇋Pasar Senen (PP)  
Informasi umum
Jenis layanan: Kereta api antarkota
Status: Tidak beroperasi
Daerah operasi: Daerah Operasi IV Semarang
Pendahulu:  Kereta api Gunung Jati 
Mulai beroperasi: 4 Januari 1971
Terakhir beroperasi: 4 April 2016
Penerus:  Kereta api Tegal Ekspres  Kereta api Tegal Bahari 
Operator saat ini: Kereta Api Indonesia
Lintas pelayanan
Stasiun awal: Tegal
Jumlah pemberhentian: 11-12
Stasiun akhir: Pasar Senen
Jarak tempuh: 288 km
Waktu tempuh rerata: 5 atau 6 jam
Frekuensi perjalanan: Satu kali keberangkatan tiap hari
Jenis rel: Rel berat
Pelayanan penumpang
Kelas: Ekonomi AC
Pengaturan tempat duduk:  80 tempat duduk disusun 2-2. Sebanyak 40 kursi berhadap ke kanan dan 40 kursi berhadap ke kiri kursi dapat direbahkan 106 tempat duduk disusun 3-2 kursi saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan
Fasilitas restorasi: Ada
Fasilitas observasi: Kaca dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas.
Fasilitas bagasi: Ada (Bukan Kereta Bagasi)
Teknis sarana dan prasarana
Lebar sepur: 1.067 mm
Kecepatan operasional: 60 s.d 100 km/jam
Pemilik jalur: Ditjen KA, Kemenhub RI
Nomor pada jadwal: 205-206
Kereta api Tegal Arum adalah kereta api ekonomi yang pernah melayani relasi Tegal–Pasar Senen melalui lintas utara Jawa.
Kereta api Tegal Arum merupakan kereta kelas ekonomi andalan. Dikenal sebagai kereta api yang jarang terlambat, Tegal Arum merupakan pemisahan dari kereta api Gunung Jati yang sempat menggunakan KRD. KA Tegal Arum hanya berjalan 1 kali dalam sehari.
Mulai 4 April 2016, kereta api Tegal Arum berhenti beroperasi, rangkaian KA Tegal Arum tersebut dihibahkan untuk operasional kereta api Tawang Jaya untuk menjadi rangkaian panjang, dengan rute Semarang-Jakarta, pp. Dengan dihentikannya KA Tegal Arum, maka Kereta api Tegal Ekspres menjadi alternatif pengganti KA kelas ekonomi untuk rute Jakarta-Tegal, pp, dengan waktu keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen pada pagi hari dan dari Stasiun Tegal pada sore hari.
Stamformasi

CC 201+8K3+KMP3+1B (dapat berubah seiring waktu)
Lihat pula

Kereta api Tegal Ekspres
Kereta api Tawang Jaya
Pranala luar

(Indonesia) Situs resmi PT Kereta api Diarsipkan 2015-11-25 di Wayback Machine.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1959 hingga 1971, dimana MPRS digantikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno. Pada era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, MPR menjadi lembaga absolut. Lembaga tersebut melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. MPR masa itu menjalankan amanat Undang-Undang 1945 sebelum mengalami empat kali amendemen. Dalam masa kepemimpinan ini lembaga tersebut dijuluki penjelmaan rakyat dan membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dalam masa itu pula, MPRS berwenang memilih presiden dan wakil presiden, termasuk memberhentikan keduanya. Kiprah majelis di Orde Baru juga bisa dibilang paling produktif, pada kurun waktu 20 Juni hingga 5 Juli 1966, ada enam Ketetapan MPR yang dibuat. Termasuk pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketetapan-ketetapan itu merupakan hasil dari Sidang Umum IV MPRS yang mengawali Orde Baru. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat atau tritura, yakni membubarkan PKI dan membersihkan pemerintahan dari ideologi komunis.
Sejarah pembentukan

MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 atau Keputusan Presiden RI Nomor 150/1959 pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai solusi mengatasi masalah ketidakpastian Konstituante Republik Indonesia dalam membuat  Undang-Undang Dasar yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara. Berdasarkan dekrit inilah, MPRS dibentuk bersamaan dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara seiring pembubaran Konstituante. Pembentukan ini pun dilanjutkan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur penentuan jumlah anggota MPRS serta pengangkatan ketua dan wakil ketua yang ditentukan oleh presiden yang menjabat saat itu, yaitu Soekarno. Berdasarkan Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959, susunan anggota MPRS terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Golongan Karya dan utusan daerah yang berjumlah 94 orang yang berasal dari 24 wilayah. Akhirnya pada Peraturan Presiden No.199 Tahun 1960, anggota MPRS secara resmi yang terdiri dari 616 anggota yang beranggoatan 281 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 94 utusan daerah dan 241 dari Golongan Karya.  Kemudian pada Peraturan Presiden No.292 Tahun 1960, para ketua dan wakil ketua dipilih oleh presiden yang terdiri dari, Chaerul Saleh sebagai ketua dan empat wakil ketua yang terdiri dari  Mr. Ali Sastroamidjojo,  K.H. Idham Chalid, D.N. Aidit, Wilujo Puspojudo.
Periode 1960 - 1965

Susunan MPRS diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, sebagai berikut:[butuh rujukan]
MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
Jumlah Anggota MPRS ditetapkan oleh Presiden.
Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya.
Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.
MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.
Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah.[butuh rujukan]
Periode 1960 - 1965 > Sidang Umum I MPRS (1960)

Sidang Umum Pertama MPRS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10 November - 7 Desember 1960. Sidang Umum Pertama MPRS ini menghasilkan dua ketetapan (Tap MPRS), yaitu:[butuh rujukan]
Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara;
Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
Periode 1960 - 1965 > Sidang Umum II MPRS (1963)

Artikel utama: Pemilihan Presiden Indonesia 1963
Sidang Umum Kedua MPRS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 15 Mei - 22 Mei 1963. Sidang Umum Kedua ini menghasilkan dua ketetapan, yaitu:[butuh rujukan]
Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup;
Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
Periode 1960 - 1965 > Sidang Umum III MPRS (1965)

Sidang Umum Ketiga MPRS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 11 - 16 April 1965. Sidang Umum Ketiga MPRS menghasilkan empat ketetapan, yaitu:[butuh rujukan]
Ketetapan MPRS Nomor V/MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul Berdiri di atas Kaki Sendiri yang lebih dikenal dengan "Berdikari" sebagai Penugasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia;
Ketetapan MPRS Nomor VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
Ketetapan MPRS Nomor VII/MPRS/1965 tentang "Gesuri", "TAVIP" (Tahun Vivere Pericoloso), "The Fifth Freedom is Our Weapon" dan "The Era of Confrontation" sebagai Pedoman-pedoman pelaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia;
Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 tentang Prinsp-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
Periode 1966-1967

Periode 1959-1965 adalah periode yang penuh pertentangan ideologi dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan di Indonesia dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan peristiwa G-30-S.
Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. Lembaga MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI, dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.
Periode 1966-1967 > Sidang Istimewa MPRS (1967)

Pada saat Presiden RI/Mandataris MPRS Soekarno menyampaikan pidato pertangungjawaban di depan Sidang Umum keempat MPRS Tahun 1966, rakyat yang merasa telah dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI mengharapkan kejelasan pertangungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G-30-S/PKI berikut epilognya serta kemunduran ekonomi dan akhlak. Namun pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul "Nawaksara" ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato pertanggungjawabannya.[butuh rujukan]
Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertangal 10 Januari 1967 yang diberi nama "Pelengkap Nawaksara", tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setalah membahas surat Presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah lalai dalam memenuhi kewajiban Konstitusional.[butuh rujukan]
Sementara itu DPR-GR dalam resolusi dan memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai "Nawaksara" beserta pelengkapnya berpendapat bahwa "Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila".
Dalam kaitan itu, DPR-GR meminta kepada MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.[butuh rujukan]
Berdasarkan permintaan dari DPR-GR, MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 7 hingga 12 Maret 1967.[butuh rujukan]
Pada Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat ketetapan, yaitu:[butuh rujukan]
Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;
Ketetapan MPRS Nomor XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara;
Ketetapan MPRS Nomor XXXV/MPRS/1967 tentang Pancabutan Ketetapan MPRS Nomor XVII/1966;
Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966.
Lihat pula

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Glibenklamid

Artikel ini bukan mengenai gliklazid atau glipizid.
| Nama sistematis (IUPAC) |
| --- | --- |
5-chloro-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl) phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide
Data klinis
Nama dagang: Daonil, Diabeta, Glynase, Latibet, Micronase, Renabetic, dll
AHFS/Drugs.com: monograph
MedlinePlus: a684058
Data lisensi: US Daily Med:pranala
Kat. kehamilan: C(AU) 
Status hukum: Harus dengan resep dokter (S4) (AU) POM (UK) ℞-only (US) 
Rute: By mouth
Data farmakokinetik
Ikatan protein: Extensive
Metabolisme: Liver hydroxylation (CYP2C9-mediated)
Waktu paruh: 10 hours
Ekskresi: Kidney and bile duct
Pengenal
Nomor CAS: 10238-21-8 Y
Kode ATC: A10BB01
PubChem: CID 3488
Ligan IUPHAR: 2414
DrugBank: DB01016
ChemSpider: 3368 Y
UNII: SX6K58TVWC Y
KEGG: D00336 Y
ChEBI: CHEBI:5441 Y
ChEMBL: CHEMBL472 Y
Data kimia
Rumus: C23H28ClN3O5S 
 InChI InChI=1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29) Y Key:ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N Y 
Data fisik
Titik lebur: 169–170 °C (336–338 °F)
Glibenklamid atau gliburid adalah obat yang digunakan untuk pengendalian kadar gula darah yang tinggi pada pasien diabetes tipe 2. Obat glibenklamid ini perlu digabung dengan olahraga rutin, dan pola makanan sehat demi mengontrol kadar gula darah.
Taratak Padang Kampuang, Payakumbuh Utara, Payakumbuh

Taratak Padang Kampuang (Bahasa Indonesia: Teratak Padang Kampung) adalah sebuah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat |
| --- | --- |
Kelurahan:  Balai Tongah Koto  Ikua Koto Dibalai  Kapalo Koto Dibalai  Kotokociak Kubu Tapakrajo  Napar  Ompang Tanah Sirah  Taratak Padang Kampuang  Tigo Koto Diate  Tigo Koto Dibaruah
Stasiun MRT Senayan Mastercard

Stasiun MRT Senayan Mastercard (SNY) adalah sebuah stasiun moda raya terpadu yang melayani Jalur Utara–Selatan MRT Jakarta. Stasiun ini terletak di wilayah Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan dibangun di bawah Jalan Jenderal Sudirman. Stasiun ini merupakan stasiun bawah tanah paling selatan untuk fase pertama proyek MRT Jakarta sebelum memasuki jalur layang.
Dengan panjang 200 meter dan lebar 19 meter, area peron penumpang stasiun bawah tanah pertama di fase 1 ini terletak di kedalaman sekitar 14 meter di bawah permukaan tanah. Area komersil atau concourse stasiun yang terletak di depan kawasan perkantoran Senayan ini berada di kedalaman sekitar 3 meter dari permukaan jalan. Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dan dipisahkan oleh peron pulau di tengahnya. Letak stasiun ini tidak jauh dari pusat perbelanjaan Ratu Plaza, fx Senayan dan Halte Bundaran Senayan.
Hak penamaan

Pada Desember 2023, perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat, Mastercard membeli hak penamaan Stasiun MRT Senayan. Hal yang menarik adalah terdapat penambahan jenama "Mastercard" pada pengumuman (announcement) di dalam armada Ratangga yang diikuti dengan merek suara (sonic brand) yang kerap dijumpai saat penerimaan pembayaran menggunakan kartu Mastercard di luar negeri. Hal ini menjadi sejarah kerja sama hak penamaan pertama dengan menggunakan merek suara pada transportasi umum di Indonesia.
Selain hak penamaan, Mastercard juga melakukan kerja sama dengan MRT Jakarta dalam bidang pembayaran nontunai. Kerja sama yang dijalin dengan Mastercard yakni dengan penyediaan kanal pembelian tiket dengan kartu debit dan/atau kredit bank yang bekerja sama dengan Mastercard yang tersedia melalui Aplikasi MyMRTJ dan mesin tiket otomatis MyMRTJ Lite. Kerja sama tersebut rencananya turut meliputi penggunaan kartu kredit Mastercard untuk akses masuk langsung di gerbang stasiun di masa depan, serupa dengan penggunaan kartu uang elektronik (KUE) saat ini.
Denah stasiun

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| G | Jalan | Pintu masuk dan pintu keluar |
| B1 | Concourse | Pintu Tiket, Mesin Tiket, Loket, dan Kios Retail |
| B2 Peron | Peron 1 |  Jalur Utara–Selatan menuju Lebak Bulus Grab (←) |
B2 Peron: Peron pulau, pintu terbuka di sisi kiri
| B2 Peron | Peron 2 |  Jalur Utara–Selatan menuju Bundaran HI (→) |
Tempat-tempat terdekat

Plaza Senayan
Senayan City
STC Senayan
Ratu Plaza
FX Sudirman
Galeri

Bagian atas Stasiun MRT Senayan, 2019
Ratangga saat tiba di Stasiun MRT Senayan, 2019
Pranala luar

Stasiun Senayan di situs MRT Jakarta.
Anak benua India

| --- | --- |

Negara:  Bangladesh  Bhutan  India  Maladewa    Nepal  Pakistan  Sri Lanka
Dependensi:  Wilayah Samudra Hindia Britania
Anak benua India atau subbenua India adalah wilayah fisiografis di Asia Selatan, yang terletak di Lempeng India dan menjorok ke selatan menuju Samudra Hindia dari Pegunungan Himalaya. Secara geologis, anak benua India terkait dengan daratan yang terpecah dari superbenua Gondwana selama Periode Kapur dan bergabung dengan daratan Eurasia pada hampir 55 juta tahun yang lalu.
Secara geografis, ini adalah wilayah semenanjung di Asia Tengah-Selatan, dibatasi oleh Himalaya di utara, Hindu Kush di barat, dan Etnis Rakhine di timur. Secara geopolitik, anak benua India umumnya mencakup seluruh atau sebagian Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka, serta Maladewa. Istilah "anak benua India" dan Asia Selatan kadang-kadang digunakan secara bergantian untuk menunjukkan wilayah tersebut, meskipun istilah Asia Selatan biasanya juga mencakup Afganistan.
Geografi

Menurut antropolog John R. Lukacs, "Anak Benua India menempati daratan utama Asia Selatan." Menurut sejarawan B. N. Mukherjee, "Anak benua adalah entitas geografis yang tak terpisahkan." Menurut ahli geografi Dudley Stamp, "mungkin tidak ada bagian daratan di dunia yang lebih baik ditandai oleh alam sebagai wilayah atau 'alam' sendiri selain anak benua India."
Daratan fisik alami di Asia Selatan ini merupakan bagian lahan kering dari Lempeng Hindia, yang relatif terisolasi dari bagian Eurasia lainnya. Himalaya (dari Sungai Brahmaputra di timur hingga Sungai Indus di barat), Karakoram (dari Sungai Indus di timur hingga Sungai Yarkand di barat) dan pegunungan Hindu Kush (dari Sungai Yarkand ke barat) membentuk batas utaranya. Di barat dibatasi oleh bagian-bagian pegunungan Hindu Kush, Spīn Ghar (Safed Koh), Pegunungan Sulaiman, Pegunungan Kirthar, Pegunungan Brahui, dan kisaran Pab antara lain, dengan Sabuk Lipat Barat di sepanjang perbatasan (antara Pegunungan Sulaiman dan Sesar Chaman) adalah batas barat Lempeng India, di mana, di sepanjang Timur Hindu Kush, terletak di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Di sebelah timur, dibatasi oleh perbukitan Patkai, Naga, Lushai dan Chin. Samudera Hindia, Teluk Benggala dan Laut Arab membentuk batas dari anak benua India di selatan, tenggara, dan barat daya.
Mengingat sulitnya perjalanan melalui Himalaya, interaksi sosial budaya, agama dan politik di anak benua India sebagian besar telah melewati lembah Afghanistan di barat lautnya, lembah Manipur di timurnya, dan melalui jalur laut. Interaksi yang lebih sulit tetapi penting secara historis juga terjadi melalui lorong-lorong yang dirintis oleh orang Tibet. Rute dan interaksi ini telah menyebabkan penyebaran agama Buddha keluar dari anak benua India ke bagian lain Asia. Dan ekspansi Islam tiba di anak benua India dengan dua cara, melalui Afghanistan di darat dan ke pantai India melalui rute maritim di Laut Arab.
Nama

Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, istilah anak benua menandakan "subdivisi benua yang memiliki identitas geografis, politik, atau budaya yang berbeda" dan juga "daratan besar yang agak lebih kecil daripada benua." Penggunaannya untuk menandakan anak benua India dibuktikan dari awal abad kedua puluh, ketika sebagian besar wilayah adalah bagian dari India Britania, karena itu adalah istilah yang tepat untuk merujuk pada wilayah yang terdiri dari Provinsi India dan princely states di bawah British Paramountcy.
Anak benua India sebagai istilah telah sangat umum di Kerajaan Inggris dan penerusnya, sedangkan istilah Asia Selatan adalah penggunaan yang lebih umum di Eropa dan Amerika Utara. Anak benua India sebagai istilah telah sangat umum di Kerajaan Inggris dan penerusnya, sedangkan istilah Asia Selatan adalah penggunaan yang lebih umum di Eropa dan Amerika Utara. Menurut sejarawan Sugata Bose dan Ayesha Jalal, anak benua India kemudian dikenal sebagai Asia Selatan "dalam bahasa yang lebih baru dan netral". Ahli Indologi Ronald B. Inden berpendapat bahwa penggunaan istilah Asia Selatan menjadi lebih luas karena dengan jelas membedakan wilayah tersebut dari Asia Timur. Sedangkan Asia Selatan, istilah yang lebih akurat yang mencerminkan kawasan demarkasi politik kontemporer, menggantikan anak benua India, istilah yang terkait erat dengan kawasan warisan kolonial, sebagai istilah penutup, yang terakhir masih banyak digunakan dalam studi tipologi.