stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
diubah menjadi
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.
diubah menjadi
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Pasal 6

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
diubah menjadi
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang - undang.
Pasal 6 > Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
Pasal 6 > Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 6 > Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk merumuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal 6 > Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
diubah menjadi
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
diubah menjadi
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.
diubah menjadi
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
BAB VIIA: Dewan Perwakilan Daerah > Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.
BAB VIIA: Dewan Perwakilan Daerah > Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
BAB VIIB: Pemilihan Umum > Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
diubah menjadi
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Pasal 23 > Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Pasal 23 > Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
BAB VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan > Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangnnya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
BAB VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan > Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
BAB VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan > Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
diubah menjadi
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24 > Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.
Pasal 24 > Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
Pasal 24 > Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Pranala luar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Asli)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Satu Naskah)
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Polinoro di Antonio Lunardini

| Polinoro di Antonio Lunardini |
| --- | --- |
 
Wali Kapten San Marino
Masa jabatan 1 Oktober 1531 – 1 April 1532 Menjabat bersama Girolamo di Giuliano Gozi
 
Informasi pribadi
Kebangsaan: San Marino


Sunting kotak info • L • B
 
Polinoro di Antonio Lunardini adalah seorang politikus San Marino yang pernah menjabat sebagai Wali Kapten, yaitu salah satu dari dua kepala negara Republik San Marino yang dipilih setiap enam bulan. Ia menjabat dari tanggal 1 Oktober 1531 hingga 1 April 1532 bersama dengan Girolamo di Giuliano Gozi.
Daniel Coke

| Daniel Coke |
| --- | --- |
Daniel Coke, dengan sepupunya Rev. D'Ewes Coke (berdiri) dan istri sepupunya, dilukis oleh Joseph Wright, 1782
Lahir: 17 Juli 1745 Derbyshire?
Meninggal: 6 Desember 1825 Derby
Pendidikan: Derby School, Queen's College, Oxford, dan All Souls College, Oxford
Pekerjaan: pengacara dan anggota parlemen
Suami/istri: tidak ada
Orang tua: Thomas dan Matilda Coke

Daniel Parker Coke (17 Juli 1745 – 6 Desember 1825
), adalah seorang pengacara Inggris dan anggota Dewan Rakyat Britania Raya.
Kehidupan awal

Coke adalah putra satu-satunya dari Thomas Coke (1700–1776), seorang pengacara, dengan istrinya, Matilda Goodwin (1706–1777). Ia adalah anggota keluarga tua di Derbyshire, keluarga Coke dari Trusley. Ia menerima pendidikan di Derby School, Queen's College, Oxford, dan All Souls College, Oxford, menerima gelar BA tahun 1769 dan MA tahun 1772, kemudian belajar di Lincoln's Inn, London.
Karier

Coke mulai ikut bersidang tahun 1768, dan menjadi pengacara di daerah midland.
Sejak 1776 sampai 1780 ia adalah anggota parlemen mewakili daerah pemilihan Derby, lalu tahun 1780 sampai 1812 mewakili Nottingham.
Dari tahun 1793, Coke mendukung keputusan pemerintah Britania Raya untuk berperang dengan Prancis. Pada pemilihan umum tahun 1802 Coke tidak populer di daerah pemilihan Nottingham karena dukungannya ada perang, yang dituduhkan menyebabkan kenaikan harga bahan makanan, dan kalah oleh Dr Joseph Birch dari Preston. Coke melakukan petisi terhadap hasil pemilihan dan pada Mei 1803 memenangkan pemilihan. Ia mengalahkan Birch kembali pada tahun 1806.
Setelah berhenti dari parlemen, Coke melanjutkan menjadi ketua quarter sessions Derbyshire sampai 1818.
Ia tidak pernah menikah. Ia wafat di Derby tahun 1825 dan dibuatkan sebuah monumen di Katedral Derby.
Psamtik I

Psamtik I (juga dieja Psammeticus atau Psammetichus, dalam bahasa Yunani: Ψαμμήτιχος), adalah firaun Mesir Kuno pada masa dinasti keduapuluh enam Mesir atau dinasti Sais. Psamtik adalah putra dari Nekho I yang meninggal pada tahun 664 SM saat raja Kush Tantamani mencoba merebut Mesir Hilir dari Asiria. Prenomennya, Wah-Ib-Re, berarti "Teguhlah Hati Re."
Sebagai seorang firaun, ia berhasil menyatukan kembali Mesir pada tahun kesembilan kekuasaannya dengan ditundukannya Thebes pada bulan Maret 656 SM. Berkat kemenangannya tersebut, sisa-sisa terakhir Nubia dari dinasti keduapuluh lima Mesir telah dihancurkan. Kemudian, Psamtik I menyerang pangeran lokal yang menolak penyatuan kembali Mesir dan mengusir penyerang dari Libya. Selain itu, ia berhasil memerdekakan Mesir dari Asyur dan menyejahterakan kembali negerinya. Psamtik I juga membina hubungan yang baik dengan Yunani dan mengajak orang-orang Yunani untuk menetap di Mesir sebagai tentara.
Istri utama Psamtik adalah Mehtenweskhet. Dari pernikahan mereka, lahirlah Nekho II, Merneith, dan Nitocris I.
Daniel Chester French

| Daniel Chester French |
| --- | --- |
French pada tahun 1902
Lahir: (1850-04-20)20 April 1850 Exeter, New Hampshire, Amerika Serikat
Meninggal: 7 Oktober 1931(1931-10-07) (umur 81) Stockbridge, Massachusetts, Amerika Serikat
Kebangsaan: Amerika Serikat
Pendidikan: Institut Teknologi Massachusetts (tanpa gelar)
Dikenal atas: Pahat
Karya terkenal: Abraham Lincoln
Gerakan politik: Pembaharuan Amerika

Patron(s): Hiram Powers, Thomas Ball
 
 Penghargaan Fellow of the American Academy of Arts and Sciences (en)   
 
Amerika, salah satu dari Empat Benua di The Alexander Hamilton Custom House, Bowling Green, New York City
Daniel Chester French (20 April 1850 – 7 Oktober 1931
) adalah seorang pemahat Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Ia dikenal karena merancang patung monumental Abraham Lincoln (1920) di Lincoln Memorial, Washington, D.C.
Bacaan tambahan

Buck, Diane M. and Virginia A. Palmer, Outdoor Sculpture in Milwaukee: A Cultural and Historical Guidebook, The State Historical Society of Wisconsin, Madison,  1995
Caffin, Charles H., American Masters of Sculpture, Doubleday, Page & Company, New York 1913
Caffin, in International Studio, volumes xx (1903), lx (1910), and lxvi (1912)
Carlock, Marty, A Guide to Public Art in Greater Boston from Newburyport to Plymouth, The Harvard Common Press, Boston Massachusetts,  1988
Chesterwood Archives, Geographical List of Works: DRAFT, unpublished manuscript, April 14, 1993
Coughlan, in Magazine of Art (1901)
Craven, Wayne, Sculpture in America, Thomas Y. Crowell Co, NY, NY 1968
Cresson, Margaret French, Journey into Fame: The Life of Daniel Chester French, Harvard University Press, Cambridge, MA,  1947
Dearinger, David, Daniel Chester French: The Female Form Revealed, Boston Athenaeum, 2016
Hucke, Matt and Ursela Bielski, Graveyards of Chicago: the People, History, Art and Lore of Cook County Cemeteries,  Lake Claremont Press, Chicago,  1999
Kvaran, Einar Einarsson, Architectural Sculpture in America
Lanctot, Barbara, A Walk Through Graceland Cemetery,  Chicago Architectural Foundation, Chicago,  Illinois,  1988
Richman, Michael, Daniel Chester French: An American Sculptor, The Preservation Press, Washington DC, 1976
Taft, Lorado, The History of American Sculpture, MacMillan Co., New York,  NY 1925
Tolles, Thayer. "Daniel Chester French (1850–1931)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. (June 2010)
Wilson, Susan, Garden of Memorials: A Guide to Historic Forest Hills, Forest Hills Educational Trust
Pranala luar

Wikisource memiliki teks  artikel Ensiklopedia Britannica 1911 mengenai .
Karya oleh/tentang Daniel Chester French di Internet Archive (pencarian dioptimalkan untuk situs non-Beta)
Daniel Chester French: Sculpture In Situ
Chesterwood Estate and Museum—Summer home, studio, and garden of sculptor Daniel Chester French
"F" (pp. 158–182; see p. 177) in Members of the American Academy of Arts & Sciences: 1780–2012
Daniel Chester French exhibition brochure from the Metropolitan Museum of Art
"Chesterwood: The Workshop of an American Sculptor"; "Chesterwood: The Workshop of an American Sculptor – A Teaching with Historic Places Lesson Plan", a National Park Service Teaching with Historic Places (TwHP) lesson plan
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  Amerika Serikat  Israel  Belanda  Polandia  Vatikan 
Lembaga penelitian seni:  RKD Artists (Belanda)  Artist Names (Getty) 
Basis data ilmiah:  Semantic Scholar 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  Microsoft Academic  Social Networks and Archival Context