Emha Ainun Nadjib
Reformasi 1998 > Empat Sumpah Soeharto

Presiden Soeharto sudah turun, dan B.J. Habibie menjadi presiden. Di masa kepresidenan Habibie, krisis multidimensi terjadi. Pemimpin-pemimpin politik tidak bisa bersatu. Menurut Cak Nun ketika itu, siapapun bisa bicara apa saja dan bahkan para pemimpin pun sulit dipercaya. Himbauan ulama untuk tidak berbuat rusuh tidak dihiraukan. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Karena itu Cak Nun yang resah dengan keadaan ini memandang keluarga besar bangsa Indonesia perlu melakukan Ikrar Husnul Khatimah. Ikrar yang digagas Cak Nun ini rencananya diselenggarakan pada 14 Februari 1999, bertempat di Masjid Baiturrahman Komplek DPR/MPR. Mulanya, ide ini dilontarkan Cak Nun pada saat shalat tarawih Ramadlan, awal tahun 1999, bersama Ginanjar Kartasasmita, Abdul Latief, A.M. Hendropriyono, dan Akbar Tanjung. Menurutnya, ini satu-satunya cara untuk mencoba membuka pintu krisis legitimasi yang dialami Indonesia.
Dalam rencana acara Pertobatan Nasional bertajuk Ikrar Husnul Khatimah itu, para tokoh nasional diundang. Selain tiga tokoh di atas, tokoh-tokoh yang diundang antara lain: Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Gus Dur, Megawati, Amien Rais, para menteri dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Soeharto.
Cak Nun mengundang Soeharto secara langsung ketika bertemu dengannya di Cendana sebanyak dua kali. Tanggal 26 Januari 1999, Soeharto mengundang Cak Nun. Sebelumnya, beberapa kali, orang-orang lain, termasuk anak-anaknya, Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmodjo, mencoba menghubungkan Cak Nun dengan Soeharto, tetapi tidak berhasil. Menurut Soeharto, Cak Nun termasuk orang yang dia percayai karena di tengah-tengah hujatan kepadanya, Cak Nun dianggap cukup objektif.
Dalam pertemuan pertama selama tiga jam di kediamannya, Soeharto menyanggupi untuk hadir pada acara tanggal 14 Februari. Tidak hanya akan hadir, ia setuju untuk membayar semua dosanya dan mengakhiri sisa kehidupan dengan kebaikan-kebaikan dengan menandatangani rumusan Empat Sumpah Soeharto, di hadapan Cak Nun.
Sumpah yang rencananya dinyatakan di hadapan seluruh masyarakat, tokoh, dan semua wartawan media cetak dan televisi yang akan hadir itu berisi:
(1) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. (2) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah turut campur dalam setiap proses pemilihan Presiden Republik Indonesia. (3) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. (4) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh Pengadilan Negara.
Ide Cak Nun agar Soharto melakukan pertobatan ini lantas menjadi pemberitaan. Termasuk, menurut Cak Nun, ada pemberitaan miring dengan tuduhan yang penuh curiga dan tafsir aneh-aneh tanpa mengerti inti acara sebenarnya. Berita yang dimaksud dimuat antara lain di Pos Kota dan Terbit, pada 3 Februari 1999. Berita-berita itu menggiring opini bahwa acara ini digagas Soeharto sebagai langkahnya menghindari upaya hukum yang sedang diproses untuk menghukumnya. Cak Nun juga mendapat tanggapan bernada negatif dari para tokoh politik yang menganggap Cak Nun telah menjadi “mesin politik” Soeharto. Gus Dur juga tampaknya kurang antusias dengan ide acara tersebut.
Soeharto mengundang Cak Nun kembali ke Cendana tanggal 4 Februari 1999, dan skenario berubah. Karena Soeharto khawatir acara yang rencananya dihadiri 10.000 undangan itu bisa menimbulkan masalah yang memancing demo dan menambah huru-hara. Soeharto tetap berniat melakukan taubat nasuha meskipun tidak dilakukan di tempat acara Cak Nun digelar. Ia akan melakukannya di masjid dekat rumahnya, Masjid Bimantara, Kebon Sirih, dan berjanji akan menjelaskan soal pertobatannya pada 28 Februari 1999 di masjid dekat kediaman Gus Dur di Ciganjur. Setelah pertemuan kedua itu, kepada wartawan Cak Nun menegaskan, “Ini ide saya dan bukan maunya Pak Harto. Mau datang atau tidak bukan urusan saya.”
Meskipun Soeharto bersumpah untuk bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mengembalikan harta yang dituduhkan telah dicurinya dengan dibuktikan pengadilan, namun hingga wafatnya tahun 2008, Soeharto tidak pernah sekalipun diadili oleh penegak hukum Republik Indonesia.