Kadi
Sumber Hukum Hakim Agama > Hukum Materiel

Dalam sejarahnya, hukum materil yang digunakan oleh peradilan agama mengalami pasang surut, pasalnya hukum material adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqih, yang sudah barang tentu rentan dengan perbedaan, terlebih bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa lain yang bukan hanya berpengaruh pada politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga agama.
Hukum materil peradilan agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama' masa lalu yang dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut disatu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikelurkan UU No. 1946 adb UU No. 23 tahun 1954 yang mengatur hukum perkawinan, talak dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro peradilan agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.
Bagi pemerintah, lantaran ini masih dianggap belum ada kepastian hukum, makanya pada 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan kemudian di susul dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 28 tahun 1977 tantang perwakafan tanah milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum tertulis. Namun bagian lain dari hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf masih diluar hukum terulis, sehingga masih banyak terjadi perbedaan putusan oleh pengadilan agama terhadap kasus yang sama, karena pengambilan dasar hukumnya dari kitab fiqih yang berbeda meskipun kitab-kitab rujukan telah dibingkai dalam 13 kitab di atas.
Walaupun UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang di dalamnya mengatur peradilan agama disahkan sejak anggal 17 Desember 1970, namun secara riil pengadilan agama sesuai dengan undang-undang tersebut baru berjalan setelah adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama No 01,02,03, dan 04, tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan hukum materialnya masih bersekat pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sebagian tercantum dalam UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sebagaimana sifatnya, fiqih itu sangat toleran terhadap hukum yang berkembang disekelilingnya, dengan kata lain fiqih sangat toleran terhadap situasi dan kondisi yang melingkupi, sehingga lahir kaidah: AlHukmu yaduru ma'a Ilatihi Wujudan Wa Adaman, bahwa hukum itu akan beredar sesuai dengan ada atau tidaknya alasan, kemudian Ibnu Qoyyim mengemukakan kaidah yang semakna, yaitu: hukum berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Namun pada sisi lain negara-negara muslim juga memberlakukan hukum Islam dalam peraturan perundang-undanganya.
Yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama menyangkut bidang:
Perkara perkawinan
UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974.
Fiqih Munakahat yang telah terangkum dan terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (buku I)
Perkara Kewarisan: Fiqih Mawaris yang telah terangkum dan terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (buku II)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik
Fiqih Muamalat bab Waqaf yang telah terangkum dan terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (buku II) Adapun karena seperti tertera dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 bahwa peradilan agama mempunyai kewenangan dalam menengani sengketa ekonomi Syari’ah, pemerintah juga membentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) untuk pegangan para hakim
Mekanisme Penetapan Hukum
Ada mekanisme tertentu yang sering diterapkan oleh para hakim untuk memutuskan perkara, selain yang tertera dalam hukum acara pengadilan agama, dalam ijtihadnya seringkali hakim hanya menggunakan hukum materiel berupa KHI sebagai acuan memutuskan perkara meskipun bersifat fakultatif.