P&O Ferries
Sejarah > 2020 - sekarang > Pengurangan pegawai 2022

Artikel utama: Kontroversi pemecatan P&O
Pada tanggal 17 Maret 2022, P&O tiba-tiba menghentikan operasionalnya, membatalkan semua pelayaran, serta menurunkan semua penumpang dan barang dari kapalnya. Sebanyak 800 orang pegawai P&O Ferries kemudian diberitahu melalui panggilan video bahwa mereka "akan segera diberhentikan karena jumlah pegawai yang terlalu banyak", dan bahwa mereka akan digantikan oleh pegawai yang dikontrak oleh pihak ketiga. Pegawai di sejumlah kapal feri pun menolak untuk turun dari kapal. Seorang juru bicara dari National Union of Rail, Maritime and Transport Workers menyatakan bahwa tidak ada konsultasi dengan pegawai atau serikat pekerja. Chairman dari Transport Select Committee, Huw Merriman MP, pun mengkritik P&O. Pemerintah Britania Raya kemudian menyatakan bahwa mereka akan meninjau kembali kontrak mereka dengan perusahaan ini. Seruan untuk memboikot P&O Ferries kemudian juga disuarakan oleh masyarakat, perusahaan perjalanan wisata, dan politisi.
Metode dari pemberhentian tersebut, yang diawasi oleh mantan prajurit, pun dikritik oleh sejumlah pejabat pemerintah dan pebisnis. Mark Russell, direktur non-eksekutif DP World, lalu bahkan mengundurkan diri karena tidak setuju dengan metode dari pemberhentian tersebut. P&O Ferries merugi selama pandemi COVID-19 dan dana pensiunnya juga mengalami defisit. P&O Ferries juga diberitakan menghadapi biaya operasional yang tinggi dan kompetisi yang ketat dari Irish Ferries. Verity Slater, mitra dan ahli hukum ketenagakerjaan maritim di Stephens Scown, berkomentar bahwa P&O mungkin tidak harus mengikuti hukum ketenagakerjaan di Britania Raya, karena sejumlah kapalnya tidak berbendera Britania Raya.
Pada tanggal 24 Maret 2022, CEO P&O Ferries, Peter Hebblethwaite, mengkonfirmasi di hadapan Transport Select Committee bahwa mereka telah melanggar hukum, karena memberhentikan pegawainya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Grant Shapps kemudian menyatakan bahwa P&O Ferries harus mengubah nama dari MS Spirit of Britain, MS Pride of Hull, MS Pride of Kent, dan MS Pride of Canterbury untuk menghilangkan unsur Britania Raya dari kapal-kapal tersebut, jika P&O terbukti melanggar hukum Britania Raya. Shapps pun mengkonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut hanya dapat kembali beroperasi setelah menjalani pelatihan penuh dan inspeksi dari Maritime and Coastguard Agency.
Pada tanggal 24 Maret, Shapps menulis kepada Hebblethwaite guna memberinya "satu kesempatan terakhir" untuk mempekerjakan kembali 800 orang tersebut. Pada tanggal 29 Maret, Hebblethwaite menyatakan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri, walaupun dua kapal milik P&O telah disita atas alasan keselamatan, dan menyatakan bahwa P&O tidak akan mempekerjakan kembali 800 orang yang mereka berhentikan.
Kontroversi tersebut juga menyebabkan P&O Cruises, yang awalnya dimiliki oleh P&O, tetapi telah didivestasi pada tahun 2000 dan diakuisisi oleh Carnival Corporation & plc pada tahun 2003, mendapat sorotan publik, dan akhirnya mengadakan kampanye iklan untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak lagi terafiliasi dengan P&O Ferries.
Pada tanggal 25 April, diberitakan bahwa P&O Ferries dipaksa untuk membatalkan upayanya dalam memotong gaji dari para pegawai baru. National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) juga mendapat laporan dari pelaut yang dipaksa untuk meneken kontrak baru dengan gaji yang lebih rendah. RMT kemudian melaporkan perusahaan ini ke Maritime and Coastguard Agency, yang kemudian memastikan bahwa gaji tersebut tidak dikurangi.