Revolusi Jerman 1918-1919
Revolusi, babak kedua: kekalahan radikal Kiri > Pemerintahan > Pemerintahan sementara

Pada 12 November, Dewan Deputi Rakyat mengeluarkan program pemerintah mereka dalam deklarasi "Untuk Rakyat Jerman". Mereka membatalkan keadaan darurat dan sensor, memberikan amnesti untuk semua tahanan politik, menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan pers, serta membatalkan aturan yang mengatur hubungan antara majikan dan pelayan. Mereka juga menjanjikan pemilu langsung, setara, dan terbuka untuk semua kalangan laki-laki dan perempuan di atas 20 tahun, hari kerja delapan jam, dan peningkatan tunjangan buat pengangguran, asuransi sosial, dan kompensasi pekerja.
Secara teori, Dewan Eksekutif Dewan Pekerja dan Tentara Berlin Raya adalah dewan tertinggi di rezim revolusioner, jadi Richard Müller sebenernya seperti kepala negara Republik Sosialis Jerman yang baru dideklarasikan. Tapi, dalam praktiknya, inisiatif Dewan Eksekutif ini terhalang sama konflik kekuasaan internal. Selama delapan minggu kekuasaan ganda antara Dewan Eksekutif dan pemerintah yang dipimpin Ebert, pemerintahan Ebert selalu menjadi yang dominan. Meskipun Haase secara resmi adalah wakil ketua Dewan Deputi Rakyat dengan hak yang sama, administrasi tingkat atas hampir selalu lebih milih kerja bareng Ebert yang lebih moderat dan SPD.
Pemerintah melihat tugas utamanya adalah menjalankan syarat-syarat dari Perjanjian Versailles, demobilisasi, menyediakan makanan dan bahan bakar untuk negara yang masih di bawah blokade Sekutu, dan menjaga keamanan dalam negeri serta luar negeri dari separatis di Provinsi Rhine dan para pemberontak Polandia di Timur. Demi memastikan demokrasi baru ini kuat, pemerintah sebenernya harus membuat pemutusan total dari institusi lama, tapi SPD merasa krisis pasca-perang harus dihadapi terlebih dahulu. Karena itu, mereka harus bergantung pada struktur dan keahlian yang sudah ada di pemerintah maupun di swasta. Meskipun setelah 9 November, tidak semuanya runtuh. Administrasi tetap jalan. Pegawai negeri dari era kekaisaran tetap kerja di bawah pengawasan dewan, tapi posisi mereka tak berubah, dan mereka tetap kerja seperti biasa. Sistem hukum dan pendidikan hampir tak terpengaruh oleh revolusi, dan setelah Pakta Ebert-Groener, Komando Tertinggi Angkatan Darat malah menjadi mitra Dewan Deputi Rakyat. Jenderal-jenderal dan perwira tinggi lainnya tetap di posisi mereka. Pemerintah Ebert butuh OHL yang dapat mengurangi masalah besar demobilisasi, tapi Dewan Deputi Rakyat tak nyoba membatasi kekuasaan mereka ke tugas yang paling penting. Tak ada usaha untuk mengambil alih tanah bangsawan di Elbia Timur (yang dulu banyak menghasilkan perwira) atau pemilik dengan kekuasaan tanah dari kalangan borjuis.
SPD dan USPD kepepet segera bertindak. Saat kedua partai ini membuat aliansi, mereka memutuskan untuk menjalankan pemerintahan di luar konstitusi kekaisaran. Mereka memberikan instruksi agar Reichstag tak kumpul lagi dan memerintahkan Dewan Federal negara-negara bagian cuma boleh menjalankan fungsi administratifnya, bukan kekuasaan legislatifnya. Dewan ini pada dasarnya mengambil alih peran mantan kaisar, kanselir, Bundesrat, dan Reichstag. Dewan mulai kerja sesuai aturan pada 12 November. Aturan ini melarang intervensi administratif tanpa izin dari anggota dewan. Instruksi ke sekretaris negara harus dikeluarkan secara kolektif dan hanya sebagai panduan, bukan sebagai kasus-kasus individu.
Lewat berbagai dewan, kaum sosialis bisa membangun basis kuat di level lokal. Tapi walaupun mereka merasa sudah bertindak demi kepentingan tatanan baru, para pimpinan SPD melihat mereka sebagai ancaman pada transisi kekuasaan damai yang mereka pikir sudah terjadi. Bersama partai-partai kelas menengah, mereka mendorong agar pemilu ke majelis nasional segera diadakan buat menentukan bentuk negara baru pasca perang. Sikap ini membuat SPD cepat-cepat bentrok dengan banyak revolusioner. USPD masih ingin menunda pemilu sampai pencapaian revolusi benar-benar terkonsolidasi.
Walaupun Ebert berhasil menyelamatkan posisi penting SPD dan mengehindari revolusi sosial, dia tak puas sama hasilnya. Ia merasa kalau dewan-dewan itu, termasuk Dewan Eksekutif, malah mengehalangi transisi mulus dari monarki ke sistem pemerintahan baru. Seluruh pimpinan SPD malah lebih curiga ke dewan-dewan ini ketimbang elit lama di militer dan administrasi. Di sisi lain, mereka juga melebih-lebihkan loyalitas elit lama ke republik baru. Ebert tak bisa lagi bertindak sebagai kanselir di depan OHL atau rekan-rekannya dari kelas menengah di kabinet dan Reichstag, tapi dia hanya dianggap sebagai ketua pemerintahan revolusioner. Meskipun dia mengambil alih revolusi demi menghentikan pertengkaran, kaum konservatif tetap melihat dia sebagai pengkhianat.