Agama di Turki
Sekularisme di Turki

Artikel utama: Sekularisme di Turki
Konstitusi Republik Turki menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya dan hal ini merupakan salah satu amanat uatama yang mesti dijalankan oleh pemerintah negara Turki. Namun, pada kenyataannya pemerintah Turki terkesan memaksakan beberapa larangan untuk mengekspresikan atau melaksanakan kegiatan praktis keagamaan bagi setiap warga negaranya. Contoh larangan-larangan tersebut adalah aturan yang melarang perempuan menggunakan hijab atau atribut keagamaan lainnya di tempat-tempat umum seperti kantor pemerintahan dan perguruan tinggi. Aturan-aturan ini dibuat dengan alasan bahwa negara Turki menganut paham sekuler sehingga merupakan kewajiban pemerintah untuk menjauhkan urusan negara dan pemerintahan terhadap urusan keagamaan. Meskipun Turki merupakan negara yang berpaham sekuler, tapi konstitusi Republik Turki juga membebaskan setiap warga negaranya untuk memilih kepercayaan, kebebasan beribadah, dan kebebasan menyebarkan informasi keagamaan, Namun, disaat yang sama konstitusi negara yang menyatakan bahwa Turki sebagai negara sekuler juga dapat mebatasi kebebasan-kebebasan beragama tersebut.
Sementara negara sekuler lain memiliki sekolah agama dan sistem pendidikannya sendiri, di Turki para pelajar baru dapat menerima pendidikan agama setelah memasuki usia tertentu. Pembukaan sekolah atau perguruan agama secara swasta merupakan hal yang terlarang di Turki. Di Turki, sekolah agama harus berada dibawah kendali pemerintah. Pemerintah Turki membuat sekolah yang diperuntukkan untuk mendidik para calon imam yang akan bertugas di masjid-masjid seluruh Turki. Sekolah agama ini disebut dengan imam hatip lisesi. Sekolah ini mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Sekolah imam hatip lisesi dibentuk untuk mencetak para imam atau pemimpin religius di lingkungan kecil masyarakat Turki. Lulusan sekolah imam hatip lisesi tidak dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan para siswa di imam hatip lisesi memang sudah diorientasikan untuk terjun ke masyarakat sebagai imam dan ulama bukan untuk menjadi insinyur, dokter, hakim, ataupun profesi yang lain.
Pemerintah Turki dalam mengurus urusan keagamaan penduduknya (hanya umat muslim yang berpaham ahlusunah waljamaah saja) melalui sebuah lembaga negara yang dibawahi langsung oleh Perdana Menteri. Lembaga ini disebut dengan Direktorat Kementerian Urusan Keagamaan dan dalam bahasa Turki disebut Diyanet İşleri Başkanlığı atau populer dikenal dengan Diyanet saja. Diyanet mengemban tanggung jawab atas seluruh masjid (hanya masjid Sunni) di seluruh wilayah kedaulatan Turki. Diyanet memiliki wewenang untuk mengurus operasional masjid seperti merekrut pengurus dan imam masjid sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa kelompok keagamaan lainnya, khususnya kaum Alevi menganggap Diyanet sebagai lembaga yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama selain Islam Sunni. Namun, menurut pihak pemerintah Turki Diyanet telah melakukan perlakuan yang adil bagi setiap kelompok agama yang ada di Turki. Orang-orang Syi'ah Alevi melakukan peribadatan mereka tanpa menggunakan jasa imam yang disediakan oleh pemerintah Turki, melainkan kaum Syi'ah Alevi ini menggelar peribadatan bersama mereka di cemevi yang dipimpin oleh seorang Dedes.