Raad van State
Dibawah Kerajaan Belanda

Meskipun sebuah badan penasihat dengan nama Raad van State juga dibentuk lagi pada akhir era Republik Belanda pada tahun 1805, dan kemudiannya pada masa Kerajaan Hollandia (yang modelnya sama Dewan Negara Sementara Prancis), badan ini kembali bubar selama masa penjajahan Prancis (1810-1813). Setelah restorasi kemerdekaan Belanda pada tahun 1813, Raad van State kembali dibentuk berdasarkan konstitusi tahun 1814-1815. Konstitusi-konstitusi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa "segala keputusan dan tindakan dari penguasa (Pangeran berdaulat dan kemudiannya menjadi Raja Belanda) hanya akan dapat diterapkan jika telah berkonsultasi dalam rapat Raad van State". Hal ini meliputi perancangan Undang-Undang oleh DPR dan Dekret Kerajaan. Hal tersebut menjadi penting sebab Raja Belanda Pertama, Willem I lebih suka memerintah dengan membuat kebijakan melalui dekret. Raja Belanda bertindak sebagai Presiden Raad van State dan Putra Mahkota akan menjadi anggota ex-officio Raad van State jika telah mencapai umur dewasa. Dalam pelaksanaannya, seorang Wakil Presiden memimpin musyawarah/rapat Raad van State, dan Raja biasanya akan memimpin rapat untuk hal-hal tertentu. Para anggota yang diangkat merupakan orang-orang dari seluruh provinsi-provinsi di wilayah "Belanda" dan "Belgia". Setelah Revolusi Belgia pada tahun 1830 para anggota Raad van State dari Belgia memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya. Kerajaan Belgia tidak membentuk Raad van State mereka sampai pada tahun 1946 dibentuk sebuah lembaga administrasi.
Dibawah Konstitusi Tahun 1848, Raad van State direformasi dalam bidang struktur dan fungsinya yang didelegasikan menjadi sebuah Hukum Organik seperti contoh pada saat penetapan UU Raad van State ditahun 1861. Inovasi yang paling penting dari undang-undang ini adalah bahwa selain tugasnya sebagai penasihat dalam hal pemberian hukum, Raad van State juga akan memberi nasihat dalam kasus-kasus di mana konflik antara organ-organ administratif (seperti provinsi dan kotamadya) yang diajukan ke hadapan raja dan menteri sebelum diadakan resolusi. Untuk jenis nasihat ini, subdivisi baru Raad van State dibentuk yang bertindak seperti pengadilan administratif (meskipun keputusan resmi ada di tangan raja). Fungsi pengadilan administrasi tinggi ini diperluas pada abad berikutnya. Akhirnya, undang-undang tahun 1861 menjadikan Raad van State sebagai lembaga yang akan menjalankan tugas kerajaan jika raja atau pemangku raja berhalangan hadir.
Pada tahun 1887 konstitusi yang direvisi membuka jalan untuk menjadikan Raad van State sebagai pengadilan administrasi formal. Ini tidak benar-benar terjadi sebelum 1963 ketika Wet Beroep Administratieve Beschikkingen (BAB, Undang-Undang Peninjauan Keputusan Administratif) diberlakukan, digantikan pada tahun 1976 oleh Wet Administratief Beroep Overheidsbeschikkingen (AROB, Undang-Undang Banding Keputusan Administratif). Pengaturan ini diubah pada tahun 1988, karena Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah menganggap di Benthem V Belanda bahwa fakta bahwa Raad van State  bukanlah lembaga independen bertentangan dengan ketentuan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memperbaiki kecacatan ini secara permanen, bagian "yudisial" dari Dewan pada tahun 1994 dibuat secara resmi independen dari bagian yang memberi nasihat tentang masalah legislatif. Perpecahan dalam dua bagian terpisah ini dikonfirmasi dalam revisi terbaru (2010) dari UU Raad van State.