Park Chung Hee
Kepresidenan (1962–1979) > Kebijakan Dalam Negeri

Setelah menjabat untuk masa jabatan keduanya pada tahun 1967, Park berjanji bahwa sesuai dengan Konstitusi tahun 1963 yang membatasi presiden hanya untuk dua periode berturut-turut, ia akan mengundurkan diri pada tahun 1971. Namun, segera setelah kemenangannya pada tahun 1967, Partai Republikan Demokrat yang mendominasi Majelis Nasional berhasil mendorong amandemen yang memungkinkan presiden petahana – Park sendiri – untuk mencalonkan diri selama tiga periode berturut-turut.
Sementara itu, Park semakin cemas dengan perubahan kebijakan AS menuju komunisme di bawah Doktrin Guam milik Richard Nixon. Legitimasi pemerintahannya bergantung pada sikap anti-komunisme yang kuat, dan sikap sekecil apa pun yang dilakukan sekutu Korea Selatan (termasuk AS) terhadap kebijakan tersebut akan mengancam fondasi pemerintahannya. Park mulai mencari opsi untuk semakin memperkuat kekuasaannya di negara tersebut. Pada bulan Mei 1970, penyair Katolik Kim Chi-ha ditangkap karena diduga melanggar Undang-Undang Anti-Komunis karena puisinya "Lima Bandit", yang sebenarnya tidak merujuk pada Komunisme baik secara eksplisit maupun implisit, melainkan menyerang korupsi di bawah pemerintahan Park. Majalah jurnal Sasanggye yang menerbitkan "Lima Bandit" ditutup oleh pemerintah.
Salah satu tokoh bandit dari "Lima Bandit" digambarkan sebagai seorang jenderal yang memulai kariernya berjuang untuk Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan semua bandit dalam puisi tersebut digambarkan sebagai kolaborator Chinilpa yang melayani Jepang karena keserakahan dan amoralitas mereka. Park merasa penyebutan dirinya dalam "Lima Bandit" lewat karakter jenderal sedangkan fakta bahwa semua bandit memiliki latar belakang Chinilpa merupakan referensi dari basis sosial rezim Park. Pada tahun 1974, Kim dijatuhi hukuman mati karena puisinya, dan meskipun ia tidak dieksekusi, ia menghabiskan hampir seluruh tahun 1970-an di penjara.
Kemudian pada tahun 1970, Park meluncurkan Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru) yang bertujuan untuk memodernisasi pedesaan dengan menyediakan listrik dan air mengalir kepada para petani, membangun jalan beraspal, dan mengganti atap jerami dengan atap seng. Proyek atap tersebut dikatakan mencerminkan obsesi pribadi Park, yang tidak tahan melihat atap jerami di rumah petani, yang baginya merupakan tanda keterbelakangan Korea Selatan. Park menggunakan asbes untuk memperbaiki rumah pedesaan, yang berbahaya bagi manusia.
Pada tahun 1971, Park memenangkan pemilihan umum melawan saingannya, Kim Dae-jung. Pada bulan Desember tahun itu, tak lama setelah dilantik, ia mendeklarasikan keadaan darurat "berdasarkan kenyataan berbahaya dari situasi internasional". Pada bulan Oktober 1972, Park membubarkan badan legislatif dan menangguhkan Konstitusi tahun 1963 melalui kudeta mandiri. Pekerjaan kemudian dimulai pada penyusunan konstitusi baru. Park mendapatkan inspirasi kudeta dari Ferdinand Marcos, Presiden Filipina, yang merencanakan kudeta serupa beberapa minggu sebelumnya.
Sebuah konstitusi baru, yang disebut Konstitusi Yushin, disetujui melalui pemungutan suara yang sangat curang pada bulan November 1972. Terjemahannya adalah "peremajaan" atau "pembaruan" (serta "restorasi" dalam beberapa konteks). Para ahli melihat penggunaan istilah tersebut sebagai referensi Park sendiri sebagai "presiden kekaisaran".
Konstitusi Yushin yang baru adalah dokumen yang sangat otoriter. Konstitusi ini merubah proses pemilihan presiden ke lembaga pemilihan, Konferensi Nasional untuk Unifikasi. Hal ini juga secara dramatis memperluas kekuasaan presiden. Khususnya, ia diberi kekuasaan luas untuk memerintah melalui dekrit dan menangguhkan kebebasan konstitusional. Masa jabatan presiden ditingkatkan dari empat menjadi enam tahun, tanpa batasan untuk pemilihan kembali. Untuk semua maksud dan tujuan ini, Park merubah kekuasaan daruratnya menjadi kediktatoran yang sah. Sesuai konstitusi barunya, Park mencalonkan diri untuk masa jabatan baru sebagai presiden pada bulan Desember 1972, dan menang tanpa lawan. Dia terpilih kembali pada tahun 1978 juga tanpa lawan. Banyak penulis terkemuka Korea Selatan menentang rezim Park, dan banyak puisi serta novel terbaik tahun 1970-an yang menyindir sistem Yushin.
Park berpendapat bahwa demokrasi liberal gaya Barat tidak cocok untuk Korea Selatan karena perekonomiannya yang masih goyah. Ia percaya bahwa demi kepentingan stabilitas, negaranya memerlukan "demokrasi gaya Korea" dengan kepemimpinan presiden yang kuat dan tidak tertandingi. Meskipun ia berulang kali berjanji untuk membuka rezim dan memulihkan demokrasi penuh, semakin sedikit orang yang mempercayainya.
Pada tahun 1975, dalam persiapan pencalonan Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1988, ia memerintahkan polisi untuk 'membersihkan' jalanan dan mengusir pengemis, gelandangan, dan pedagang kaki lima yang memberikan citra buruk pada negara tersebut di luar negeri. Petugas polisi yang dibantu oleh pemilik toko akan menangkap pengemis, pedagang kecil-kecilan yang menjual permen karet dan pernak-pernik, orang cacat, anak-anak hilang atau tanpa pengawasan, dan para pembangkang, termasuk mahasiswa yang memegang selebaran anti-pemerintah. Ribuan orang menjadi korban kampanye pembersihan sosial ini, dikirim ke tiga puluh enam kamp dan menjadi sasaran kerja paksa, tanpa bayaran, serta penyiksaan dan pemerkosaan berulang kali. Pada tahun 1986, jumlah narapidana melonjak dalam lima tahun dari 8.600 menjadi lebih dari 16.000, menurut dokumen pemerintah. Secara resmi, 513 orang meninggal karena kelelahan di kamp-kamp ini, namun jumlahnya mungkin jauh lebih tinggi.
Park menghapuskan penggunaan hanja atau karakter Cina dan menetapkan eksklusivitas hangeul untuk bahasa Korea pada tahun 1960-an dan 1970-an. Setelah Rencana Eksklusivitas Hangeul Lima Tahun (한글종양오년계획) diumumkan secara resmi melalui jalur legislatif dan eksekutif, mulai tahun 1970 penggunaan hanja menjadi ilegal di semua tingkatan sekolah negeri dan militer. Hal ini menyebabkan berkurangnya buta huruf di Korea Selatan.
KCIA mengendalikan seluruh negeri, dengan lebih dari empat puluh ribu pegawai tetap dan satu juta koresponden. Pekerja yang mogok, pengunjuk rasa atau penandatangan petisi sederhana menghadapi hukuman penjara yang lama dan penyiksaan. Seluruh negeri berada di bawah pengawasan terus-menerus.