Kamerun
Politik

Artikel utama: Politik Kamerun
Presiden Kamerun adalah kepala negara, dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan, dan mengesahkan perjanjian, dan menyatakan keadaan darurat. Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan anggota lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, penduduk memilih wali kota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tetapi hanya 25% yang bekerja, dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara. Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.
Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Prancis dengan pengaruh common law. Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman. Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih anggota Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.
Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi, dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik. Penjara diisi terlalu penuh, dan kekurangan makanan, dan fasilitas medis, dan penjara yang dikepalai oleh pemimpin tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah. Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.
Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden. Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan. Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal, dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.
Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) adalah satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis, dan agama telah muncul sejak saat itu. Oposisi utama adalah Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian besar oleh daerah Anglophone, dan dipimpin oleh John Fru Ndi. Biya, dan partainya telah mengendalikan kepresidenan, dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tetapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak adil. Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan mencegah demonstrasi, membubarkan pertemuan, dan menangkap para pemimpin, dan wartawan oposisi. Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik, dan kebebasan sipil. Pemilu parlemen terakhir diadakan pada 22 Juli 2007.
Kamerun adalah anggota Commonwealth of Nations, dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Prancis. Negara ini juga sangat bergantung pada Prancis dalam hal pertahanan, walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain. Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi, dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo mengenai urusan pribadi. Walaupun demikian, perang saudara adalah ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan antara kaum Kristen, dan Muslim, dan antara kaum Anglophones, dan Francophones.