Pemilihan umum Gubernur Papua Barat Daya 2024
Calon

| Abdul Faris Umlati | Petrus Kasihiw |
| --- | --- |
Calon Gubernur: Calon Wakil Gubernur

Bupati Raja Ampat (2016–2021, 2021–2025): Bupati Teluk Bintuni (2016–2021, 2021–2025)

Partai Pengusung
Demokrat NasDem PKS PSI
Suara sah pemilu legislatif
107.275 / 345.409 （31%）
Kursi DPR Papua Barat Daya
11 / 35 （31%）
Visi
"Terwujudnya Papua Barat Daya yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Mandiri."
Misi
 Mewujudkan Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, produktif, kreatif, dan berbudaya.  Memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolahan potensi wilayah untuk kepentingan kesejahteraan.  Mengelola tata pemerintahan yang terbuka, bersih, dan mampu mendorong inovasi yang berbasis pada nilai nilai kearifan.  Akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur terkoneksi antar pulau dan daerah terisolir.  Memastikan rasa aman dan adil dalam setiap agenda investasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.  Mengembangkan dan melestarikan budaya Papua dan Nusantara sebagai bentuk kesadaran pembangunan majemuk.
Pada Selasa, 5 November 2024, KPU Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur. Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya menjelaskan bahwa Abdul Faris Umlati selaku Bupati Raja Ampat melakukan pelanggaran karena mengganti kepala distrik di masa pencalonannya sebagai calon gubernur. Tindakan ini melanggar pasal 71 ayat 2 dan 3 UU No 10 Tahun 2016.
Pasal 71 (2) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan menggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 (3) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Dalam keterangannya, Abdul Faris menyatakan dirinya bersama partai koalisi menghormati keputusan tersebut kendati merasa tidak melakukan pelanggaran administratif. Pihaknya akan fokus pada pengajuan banding di Mahkamah Agung.
Pada Selasa, 19 November 2024, MA mengabulkan gugatan Abdul Faris Umlati mengenai pembatalan pencalonan di Pilgub PBD. Majelis hakim Mahkamah Agung meminta KPU Papua Barat Daya untuk kembali menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Papua Barat Daya nomor urut satu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga calon itu bisa ikut Pilkada 2024.
"KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan tentang pembatalan keputusan terdahulu, di mana keputusan terdahulu telah membatalkan salah satu pasangan calon," kata Idham di Jakarta, Jumat, 22 November 2024.
Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati. Ia mengatakan dengan keputusan ini, pasangan calon yang sebelumnya dicabut haknya kini telah kembali menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.
"Kini seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan dibatalkan tersebut telah kembali menjadi pasangan calon, memiliki hak-hak sebagai pasangan calon yang sama dengan yang lain," ujarnya.
| Gabriel Asem | Lukman Wugaje |
| --- | --- |
Calon Gubernur: Calon Wakil Gubernur

Bupati Tambrauw (2011–2016, 2017–2022): Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sorong Selatan

Partai Pengusung
Hanura Perindo Gelora
Suara sah pemilu legislatif
50.546 / 345.409 （15%）
Kursi DPR Papua Barat Daya
6 / 35 （17%）
Visi
"Terwujudnya Papua Barat Daya yang Maju, Produktif, Mandiri, dan Sejahtera."
Misi
 Membangun kualitas manusia yang cerdas profesional dan beretika.  Membangun fondasi kelembagaan dan struktur ekonomi daerah melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.  Membangun birokrasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif di bawah panji tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (clean governance).  Mengembangkan sarana dan pra sarana infrastruktur daerah dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik.  Menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi lestari.  Melestarikan budaya dan memperhatikan hak hak dasar masyarakat adat Papua dan masyarakat adat nusantara lainnya di Provinsi Papua Barat Daya.
| Elisa Kambu | Ahmad Nausrau |
| --- | --- |
Calon Gubernur: Calon Wakil Gubernur

Bupati Asmat (2016–2021, 2021–2025): Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat

Partai Pengusung
Gerindra PKB PAN
Suara sah pemilu legislatif
69.030 / 345.409 （20%）
Kursi DPR Papua Barat Daya
5 / 35 （14%）
Visi
"Masyarakat Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan."
Misi
 Mewujudkan SDM yang berkualitas dan inovatif berbasis modal sosial.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis e-government.  Meningkatkan ekonomi kreatif.  Mewujudkan pembangunan konektivitas wilayah berbasis pertumbuhan ekonomi.
| Joppye Onesimus Wayangkau | Ibrahim Wugaje |
| --- | --- |
Calon Gubernur: Calon Wakil Gubernur

Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari (2016–2020): Kepala Suku Immeko

Partai Pengusung
PDI-P Buruh PPP
Suara sah pemilu legislatif
47.463 / 345.409 （14%）
Kursi DPR Papua Barat Daya
5 / 35 （14%）
Visi
"Terwujudnya Papua Barat Daya yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Mandiri."
Misi
 Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat.  Mempercepat pembangunan sarana prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan pembangunan berkelanjutan.  Membangun kualitas SDM yang cerdas, kompetitif, profesional, dan bermoral.  Meningkatkan pelayanan kesehatan secara efisien dan efektif serta penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial.  Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.  Mengoptimalisasi potensi pemanfaatan SDA secara proporsional dan berkelanjutan.  Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya.
| Bernard Sagrim | Sirajuddin Bauw |
| --- | --- |
Calon Gubernur: Calon Wakil Gubernur

Bupati Maybrat (2011–2014, 2017–2022): Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat

Partai Pengusung
Golkar
Partai Pendukung
PKN Garuda PBB
Suara sah pemilu legislatif
63.503 / 345.409 （18%）
Kursi DPR Papua Barat Daya
8 / 35 （23%）
Visi
"Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berkolaborasi Membangun Warga Masyarakat yang Damai di Provinsi Papua Barat Daya."
Misi
 Peningkatan dan penguatan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah secara dinamis dan akomodatif.  Pengendalian sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat berbasis kebutuhan dan sumber daya.  Menyelaraskan kebijakan strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyediaan pelayanan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pemukiman warga yang murah dan gratis secara proporsional.  Komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dengan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kebijakan strategis pembangunan daerah yang mengacu kepada implementasi undang-undang otsus dan kebijakan pemerintah pusat secara tertib dan bertanggung jawab.  Mengelola dan mengendalikan stabilitas daerah (keamanan, kamtibmas, politik, ekonomi, dan social kemasyarakatan) dalam rangkah menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk orang asli Papua maupun lintas suku Nusantara di Provinsi Papua Barat Daya.  Mempromosikan potensi ekonomi daerah untuk menarik minat investor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, menciptakan kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan warga masyarakat.  Memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan social kemasyarakatan yang kolaboratif dalam rangkah membangun harmonisasi, kerukunan, persaudaraan secara lintas sectoral dan lintas komunitas lembaga dan warga masyarakat serta pengembangan kreatifitas lintas sektor bagi kaum generasi muda, perempuan dan lembaga adat dalam lingkup wilayah adat yang ada.  Membangun, menata, dan meningkatkan infrastruktur dasar pemerintah dan fasilitas umum masyarakat dan secara bertahap membangun smart city/kota cerdas di lokasi yang representative.