stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Rizky Hanggono
Penghargaan dan nominasi

| Tahun | Penghargaan | Kategori | Karya yang dinominasikan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | MTV Indonesia Movie Awards | Most Favourite Actor | Ungu Violet | Nominasi |
| 2005 | MTV Indonesia Movie Awards | Most Favourite Rising Star | Ungu Violet | Nominasi |
| 2007 | Indonesian Movie Actors Awards | Aktor Pendatang Baru Terbaik | Ungu Violet | Nominasi |
| 2007 | Indonesian Movie Actors Awards | Pendatang Baru Terfavorit | Ungu Violet | Nominasi |
Pranala luar

(Indonesia) Profil di KapanLagi.com
(Indonesia) Filmografi untuk Rizky Hanggono di filmindonesia.or.id
Rizky Hanggono di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Rizky Hanggono di Instagram
Rizky Hanggono di X
Paus Kalistus I

| Santo Paus Kalistus I |
| --- | --- |
Uskup Roma

Gereja: Gereja Katolik
Awal masa kepausan: ca 218
Akhir masa kepausan: ca 222
Pendahulu: Zefirinus
Penerus: Urbanus I
Imamat
Tahbisan imam: 199 (diakonat) oleh Zefirinus
Informasi pribadi
Meninggal: 222 Roma
Orang kudus
Hari heringatan: 14 Oktober
Pelindung: Pekerja di pemakaman
Paus  lainnya yang bernama Kalistus
Santo Paus Kalistus I (bahasa Latin: Callistus I), yang hidup pada akhir abad ke-2 hingga awal abad ke-3, merupakan salah satu pemimpin Gereja Katolik awal yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kemurnian iman dan kesatuan gereja. Ia menjabat sebagai Uskup Roma dari sekitar tahun 217 hingga 222 M, selama periode penuh gejolak di bawah Kekaisaran Romawi. Sebagai martir dan santo dalam Gereja Katolik, Kalistus dikenang karena kontribusinya dalam menyusun ajaran gereja dan keberaniannya menghadapi penganiayaan.
Kehidupan Awal

Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Paus Kalistus I. Ia diyakini lahir pada akhir abad ke-2 di Roma atau wilayah sekitarnya. Kalistus berasal dari latar belakang sederhana dan pernah menjadi seorang budak. Menurut catatan Santo Hippolitus dari Roma, ia melayani dalam rumah seorang Kristen kaya bernama Carpophorus. Dalam perjalanan hidupnya, Kalistus menunjukkan bakat dan kesetiaan yang luar biasa, yang kemudian mengantarkannya pada posisi penting di dalam komunitas Kristen awal.
Perjalanan Menuju Kepemimpinan Gereja

Setelah mendapatkan kebebasannya, Kalistus menjadi bagian dari komunitas Kristen yang berkembang di Roma. Ia dipercaya untuk mengelola dana komunitas, tetapi mengalami kegagalan finansial yang membuatnya dipenjarakan. Meskipun mengalami banyak penderitaan, Kalistus tetap setia pada imannya. Dalam tradisi Kristen, ia disebut mengalami pertobatan mendalam selama masa penahanannya.
Setelah dibebaskan, Kalistus mendapatkan kepercayaan dari Paus Zefirinus (199–217) dan diangkat sebagai diakon, sebuah jabatan penting yang melibatkan pelayanan kepada umat dan administrasi gereja. Ia juga ditugaskan untuk mengelola Coemeterium Callisti, kompleks makam Kristen yang kini dikenal sebagai Katakombe Kalistus, yang menjadi salah satu peninggalan terpenting Gereja Katolik.
Pontifikat dan Kontroversi

Pada tahun 217 M, setelah wafatnya Paus Zefirinus, Kalistus terpilih sebagai Uskup Roma. Pontifikatnya berlangsung di tengah-tengah pertikaian doktrin dan perpecahan dalam gereja. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menghadapi kelompok bidat yang memecah belah kesatuan umat Kristen.
Paus Kalistus dikenal karena pendekatannya yang penuh belas kasih terhadap orang-orang yang jatuh dalam dosa besar, seperti murtad, perzinahan, dan pembunuhan. Ia percaya bahwa pertobatan sejati dapat membawa pengampunan Allah, dan oleh karena itu, ia mengizinkan para pendosa besar untuk kembali ke dalam persekutuan gereja setelah menjalani penitensi. Pandangan ini memicu konflik dengan kaum rigoristis, termasuk Santo Hippolitus, yang menuduh Kalistus terlalu lunak terhadap dosa.
Dalam hal doktrin, Paus Kalistus mempertegas ajaran tentang Trinitas, menolak ajaran Sabellianisme, yang menyatakan bahwa Allah hanya memiliki satu pribadi yang muncul dalam tiga bentuk berbeda. Ia juga menentang Montanisme, sebuah gerakan yang mengajarkan penekanan berlebihan pada karisma rohani dan nubuat.
Penganiayaan dan Kesyahidan

Kepemimpinan Kalistus berlangsung di bawah pemerintahan Kaisar Septimius Severus dan Kaisar Heliogabalus. Meskipun situasi umat Kristen agak membaik dibandingkan masa sebelumnya, penganiayaan masih sering terjadi. Kalistus sendiri akhirnya menjadi korban kekerasan anti-Kristen.
Menurut tradisi, Kalistus wafat sebagai martir pada tahun 222 M. Ia diduga dilemparkan ke dalam sumur dan meninggal karena mempertahankan imannya. Reliknya kemudian dihormati oleh umat Kristen, dan ia dimuliakan sebagai santo.
Warisan dan Kanonisasi

Paus Kalistus I dihormati sebagai salah satu martir awal gereja. Ia dikanonisasi sebagai santo, dan hari peringatannya dirayakan pada tanggal 14 Oktober. Katakombe Kalistus, yang ia kelola semasa hidupnya, tetap menjadi situs penting dalam sejarah Gereja Katolik, menjadi saksi bagi iman dan pengorbanan umat Kristen awal.
Kepemimpinan Kalistus memberikan pelajaran berharga tentang belas kasih, pengampunan, dan kesetiaan pada iman di tengah kesulitan. Ia meninggalkan warisan yang menginspirasi umat Kristen untuk terus mempertahankan kesatuan gereja di tengah-tengah tantangan.
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen

| Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005
Susunan organisasi
Deputi: Tatang Sutarsa

Biro
Persidangan: Helmizar
Kesekretariatan Pimpinan: -
Kerjasama Antar Parlemen: Saiful Islam
Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan: Djaka Dwi Winarko
 
Kantor pusat
Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270
Situs web
http://www.dpr.go.id/
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
Tugas dan Fungsi > Tugas

Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen.
Tugas dan Fungsi > Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen;
pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
pelaksanaan pelayanan kerja sama antar parlemen;
pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.
Struktur Organisasi

Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:
Biro Persidangan
Biro Kesekretariatan Pimpinan
Biro Kerjasama Antar Parlemen
Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan
Lihat pula

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Universitas Budi Luhur

| Universitas Budi Luhur |
| --- | --- |
  Lambang Resmi Universitas Budi Luhur     Tampilkan peta yang diperbesarTampilkan peta yang diperkecil Informasi
Nama sebelumnya: Akademi Ilmu Komputer (AIK)
Moto: "Cerdas Berbudi Luhur"
Didirikan: 1 April 1979
Rektor: Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Lokasi: Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Warna: Biru Tua  
Nama julukan: UBL (Akronim)
Situs web: https://www.budiluhur.ac.id/

  
Universitas Budi Luhur yang disingkat UBL adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta berlokasi di Jakarta, Indonesia. Universitas ini berdiri sejak 1 April 1979 yang pengelolaannya berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti. Rektor sekarang dijabat oleh Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Sejarah

Berdirinya Universitas Budi Luhur diawali dengan pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur pada 1 April 1979. Kiprah Yayasan Pendidikan Budi Luhur dalam pendidikan tinggi dimulai dengan didirikannya Akademi Ilmu Komputer (AIK) pada tahun 1979, yang merupakan salah satu perguruan tinggi komputer swasta pertama di Indonesia.
Universitas Budi Luhur (UBL) adalah hasil penggabungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP), diresmikan pendiriannya pada tanggal 7 Juni 2002, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/O/2002.
Universitas Budi Luhur mewajibkan setiap mahasiswa nya untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) sejak 2019.
Universitas Budi Luhur bersama Institut Teknologi Sepuluh November mengembangkan mobil listrik BLITS yang sudah dibawa ekspedisi keliling Indonesia dan akan mengikuti Reli Dakar di masa mendatang.
Fakultas dan akademi

Universitas Budi Luhur memiliki 5 (lima) fakultas dan 1 akademi dengan jenjang S1 dan D3 dan status yang sudah ter akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknologi Informasi (FTI)

FTI memiliki 3 program studi untuk jenjang S1 dan D3 dan 1 program studi pascasarjana.
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknologi Informasi (FTI) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Teknik Informatika

Artificial Intelligence
Cyber Security
Programming Expert
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknologi Informasi (FTI) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Sistem Informasi

Enterprise System
Digitalpreneurship
Data Science
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknologi Informasi (FTI) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Sistem Komputer

Internet of Things
Robotics
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknologi Informasi (FTI) > Program Pascasarjana (S2 dan S3)

Program Studi Doktor Ilmu Komputer
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknologi Informasi (FTI) > Program Pascasarjana (S2 dan S3) > Program Studi Magister Ilmu Komputer

Rekayasa Komputasi Terapan
Teknologi Sistem Informasi
Fakultas dan akademi > Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK)

FKDK memiliki 2 program studi untuk jenjang S1 dan 1 program studi pascasarjana.
Fakultas dan akademi > Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Ilmu Komunikasi

Broadcast Journalism
Public Relations
Digital Media dan Advertising
Tourism Communication
Fakultas dan akademi > Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Desain Komunikasi Visual

Game Development
Animation
Graphic Design
Fakultas dan akademi > Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) > Program Pascasarjana (S2) > Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Corporate Public Relations
Marketing Communications
Media Industry Communication
Fakultas dan akademi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

FEB memiliki 3 program studi untuk jenjang S1, 2 program studi pascasarjana, dan program sekretrari yang sebelumnya berdiri sendiri sebagai ASTRI namun lalu digabungkan ke FEB.
Fakultas dan akademi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Program Diploma (D3)

Sekretari
Fakultas dan akademi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Manajemen

Corporate Finance and Capital Markets
Marketing and Digital Business
Strategic Human Resource Management
International Business Management Studies
Fakultas dan akademi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Akuntansi

Managerial Accounting
Audit Assurance
Tax Accounting
Corporate Governance and CSR
Business Analytics
Fakultas dan akademi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Manajemen Bencana

Disaster Management
Fakultas dan akademi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Program Pascasarjana (S2 dan S3)

Doktor Ilmu Manajemen
Magister Manajemen
Magister Akuntansi
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknik (FT)

FT memiliki 2 program untuk jenjang S1.
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknik (FT) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Arsitektur

Eco-Smart Real Estate
Smart Interior
Fakultas dan akademi > Fakultas Teknik (FT) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Teknik Elektro

Telekomunikasi dan Multimedia
Kontrol dan Otomasi Industri
Fakultas dan akademi > Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (FISSIG)

FISSIG memiliki 2 program studi untuk jenjang S1.
Fakultas dan akademi > Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (FISSIG) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Hubungan Internasional

Public Policy and Contemporary Diplomacy
International Trade and Global Business
Global Culture and Media
Global Strategic and Security
Fakultas dan akademi > Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (FISSIG) > Program Sarjana (S1) > Program Studi Kriminologi

Criminology Journalism
Cyber Crime
Security Management
Hymne dan Mars Budi Luhur

Drs. Djaetun HS sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti yang didalamnya terdapat salah satu lembaga pendidikan yaitu Universitas Budi Luhur, di dalam bukunya yang berjudul Memahami Hakikat Budi Luhur menyampaikan bahwa kebudiluhuran diperlukan sebagai pedoman hidup di masa kini untuk menyongsong kehidupan masa yang akan datang waktu ajal tiba (wafat), juga untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.
Sebagai perwujudan penghormatan terhadap kebudiluhuran, sekaligus sebuah kebanggaan dalam semangat kebersamaan untuk terus berbuat baik serta sebagai wujud syukur kepada Tuhan akan eksistensi Universitas Budi Luhur di Bumi Pertiwi, Indonesia tercinta maka diciptakanlah Hymne Budi Luhur ini. Hymne ini diciptakan oleh Drs. Sutrisna Hari, M.M selaku salah satu dosen senior yang saat ini sudah purna tugas.
Lirik Hymne Budi Luhur
Kita puja bagimu Kampus Biru
Budi Luhur almamater penuh cinta
Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mulia
Pancasila asas dasar manusia utama
Budi Luhur manusia seutuhnya
Budi Luhur jati diri Indonesia
Mars Budi Luhur

Sebagai penegasan dan pemberi semangat untuk membangkitkan rasa bangga, memotivasi dan semangat juang warga Budi Luhur atau sering disebut sebagai bluetizen
Lirik dari Mars Budi Luhur
Derap semangat kami yang suci
Derap semangat berbakti
Padamu bangsa dan Ibu Pertiwi Indonesiaku
Membangun manusia seutuhnya, manusia utama
Manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila
Budi Luhur, Budi Luhur, mutiara bangsaku
Budi Luhur, Budi Luhur, manusia Indonesia
:
Derap semangat kami yang suci
Derap semangat berbakti
Padamu bangsa dan Ibu Pertiwi Indonesiaku
Membangun manusia seutuhnya, manusia utama
Manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila
Budi Luhur, Budi Luhur, mutiara bangsaku
Budi Luhur, Budi Luhur, manusia Indonesia
Pranala luar

(Indonesia) Situs resmi Universitas Budi Luhur
Gerbang depan Universitas Budi Luhur, tampak gedung unit 1 dan 2 di belakang
Gedung unit 3 sampai 6
Gedung unit 7
Gedung unit 8
Mobil listrik NEO BLITS
Perpustakaan di Universitas Budi Luhur
Kebebasan kognitif

Kebebasan kognitif atau "hak untuk menentukan nasib sendiri secara mental", adalah kebebasan individu untuk mengontrol proses mental, kognisi, dan kesadaran diri mereka sendiri. Konsep ini telah menjadi bahan perdebatan sebagai perpanjangan dari prinsip yang mendasarinya, yaitu hak atas kebebasan berpikir. Meskipun konsep ini relatif baru diperkenalkan, banyak ahli teori melihat kebebasan kognitif sebagai konsep yang semakin penting karena kemajuan teknologi dalam neurosains memungkinkan kemampuan yang terus berkembang untuk secara langsung memengaruhi kesadaran. Kebebasan kognitif bukanlah hak yang diakui dalam perjanjian hak asasi manusia internasional mana pun, tetapi telah memperoleh tingkat pengakuan yang terbatas di Amerika Serikat, dan dianggap sebagai prinsip yang mendasari sejumlah hak yang diakui.
Ringkasan

Istilah "kebebasan kognitif" diciptakan oleh ahli neuroetika Dr. Wrye Sententia dan ahli teori hukum sekaligus pengacara Richard Glen Boire yang merupakan pendiri dan direktur lembaga nirlaba Center for Cognitive Liberty and Ethics (CCLE). Sententia dan Boire menjelaskan kebebasan kognitif sebagai "hak setiap individu untuk berpikir secara mandiri dan otonom, untuk menggunakan segenap daya dari pikirannya, dan untuk terlibat dalam berbagai mode pemikiran."
Sententia dan Boire memahami konsep kebebasan kognitif sebagai tanggapan terhadap peningkatan kemampuan teknologi yang dapat memantau dan memanipulasi fungsi kognitif, dan peningkatan dalam kebutuhan untuk memastikan otonomi kognitif dan privasi individu. Sententia membagi penerapan praktis kebebasan kognitif menjadi dua prinsip:
Selama perilakunya tidak membahayakan orang lain, individu tidak boleh dipaksa untuk menggunakan teknologi yang dapat berinteraksi langsung dengan otak pengguna atau dipaksa untuk menggunakan obat psikoaktif tertentu.
Selama mereka tidak kemudian terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain, individu tidak boleh dilarang, atau dijatuhi hukuman tindak kriminal karena menggunakan obat dan teknologi baru yang meningkatkan pikiran.
Kedua aspek dari kebebasan kognitif ini mengingatkan pada "Dua Perintah untuk Zaman Molekuler" Timothy Leary  dalam bukunya pada tahun 1968 yang berjudul The Politics of Ecstasy:
Jangan mengubah kesadaran sesama manusia
Jangan menghalangi sesama manusia untuk mengubah kesadarannya sendiri.
Oleh sebab itu, para pendukung kebebasan kognitif berusaha untuk memaksakan kewajiban negatif dan positif pada negara, supaya menahan diri dari campur tangan yang melibatkan proses kognitif individu secara non-konsensual, dan untuk mengizinkan individu menentukan sendiri "alam batin" mereka sendiri dan mengendalikan fungsi mental mereka sendiri.
Ringkasan > Kebebasan menentukan nasib sendiri

Apabila kewajiban pertama berusaha untuk melindungi individu dari campur tangan dengan proses kognitif oleh negara, perusahaan atau individu lain, kewajiban kedua ini berusaha untuk memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengubah atau meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Seorang individu yang menikmati aspek kebebasan kognitif ini memiliki kebebasan untuk mengubah proses mental mereka dengan cara apa pun yang mereka inginkan; baik melalui metode tidak langsung seperti meditasi, yoga atau doa; atau melalui intervensi kognitif langsung melalui obat-obatan psikotropika atau neuroteknologi.
Karena obat-obatan psikotropika adalah metode yang ampuh untuk mengubah fungsi kognitif, banyak pendukung kebebasan kognitif juga merupakan pendukung reformasi hukum narkoba; mengklaim bahwa "perang melawan narkoba" sebenarnya adalah "perang melawan kondisi mental". CCLE, serta kelompok advokasi kebebasan kognitif lainnya seperti Cognitive Liberty UK, telah melobi untuk pemeriksaan ulang dan reformasi undang-undang obat terlarang. Salah satu prinsip panduan utama CCLE adalah bahwa: "pemerintah tidak boleh melarang secara pidana peningkatan kognitif atau pengalaman kondisi mental apa pun". Seruan untuk melakukan reformasi pembatasan penggunaan resep obat peningkatan kognitif (juga disebut obat pintar atau nootropika) seperti Prozac, Ritalin dan Adderall juga telah dibuat dengan dasar kebebasan kognitif.
Elemen kebebasan kognitif ini juga sangat penting bagi para pendukung gerakan transhumanis, yang prinsip utamanya adalah peningkatan fungsi mental manusia. Dr Wrye Sententia telah menekankan pentingnya kebebasan kognitif dalam memastikan kebebasan untuk mengejar peningkatan mental manusia, serta kebebasan untuk memilih melawan peningkatan. Sententia berpendapat bahwa pengakuan "hak untuk (dan tidak) mengarahkan, memodifikasi, atau meningkatkan proses berpikir seseorang" sangat penting untuk penerapan secara bebas neuroteknologi yang muncul untuk meningkatkan kognisi manusia; dan bahwa sesuatu di luar konsepsi kebebasan berpikir saat ini diperlukan. Sententia mengklaim bahwa "kekuatan kebebasan kognitif adalah melindungi mereka yang memang ingin mengubah otak mereka, tetapi juga mereka yang tidak".
Hubungan dengan hak asasi manusia yang diakui

Kebebasan kognitif saat ini tidak diakui sebagai hak asasi manusia oleh perjanjian hak asasi manusia internasional mana pun. Sementara kebebasan berpikir diakui oleh Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), kebebasan berpikir dapat dibedakan dari kebebasan kognitif di mana yang pertama berkaitan dengan melindungi kebebasan individu untuk berpikir apa pun yang mereka inginkan, sedangkan kebebasan kognitif adalah yang terkait dengan perlindungan kebebasan individu untuk berpikir bagaimana pun yang mereka inginkan. Kebebasan kognitif berusaha untuk melindungi hak individu untuk menentukan keadaan pikiran mereka sendiri dan bebas dari kontrol eksternal atas keadaan pikiran mereka, daripada hanya melindungi isi pikiran individu. Telah dikemukakan bahwa kurangnya perlindungan kebebasan kognitif dalam instrumen hak asasi manusia sebelumnya adalah karena relatif kurangnya teknologi yang mampu secara langsung mengganggu otonomi mental pada saat perjanjian inti hak asasi manusia dibuat. Karena pikiran manusia saat itu dianggap kebal terhadap manipulasi, kontrol, atau perubahan langsung, maka dianggap tidak perlu secara tegas melindungi individu dari gangguan mental yang tidak diinginkan. Namun, dengan kemajuan modern dalam ilmu saraf dan dalam mengantisipasi perkembangannya di masa depan, dikatakan bahwa perlindungan tegas semacam itu menjadi semakin diperlukan.
Kebebasan kognitif kemudian dapat dilihat sebagai perpanjangan atau "pembaruan" hak atas kebebasan berpikir seperti yang dipahami secara tradisional. Kebebasan berpikir sekarang harus dipahami termasuk hak untuk menentukan keadaan mentalnya sendiri serta isi pikirannya. Namun, beberapa orang malah berpendapat bahwa kebebasan kognitif sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka hak asasi manusia internasional sebagai prinsip yang mendasari hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama. Kebebasan untuk berpikir dengan cara apa pun yang dipilih seseorang adalah "prasyarat yang diperlukan untuk kebebasan yang dijamin tersebut."  Daniel Waterman dan Casey William Hardison berpendapat bahwa kebebasan kognitif adalah dasar dari Kebebasan Berpikir karena mencakup kemampuan untuk memiliki jenis pengalaman tertentu, termasuk hak untuk mengalami keadaan kesadaran yang berubah atau tidak biasa. Juga dikemukakan bahwa kebebasan kognitif dapat dilihat sebagai bagian dari martabat yang melekat pada manusia sebagaimana diakui oleh Pasal 1 UDHR.
Namun, sebagian besar pendukung kebebasan kognitif setuju bahwa kebebasan kognitif harus secara tegas diakui (pengakuan terpisah dari hak kebebasan berpikir) sebagai hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan yang tepat bagi otonomi kognitif individu.
Pengakuan hukum > Di Amerika Serikat

Richard Glen Boire dari Center for Cognitive Liberty and Ethics mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Agung AS dalam kasus Sell v. Amerika Serikat, di mana Mahkamah Agung memeriksa apakah pengadilan memiliki kekuatan untuk membuat perintah untuk memberikan obat antipsikotik secara paksa kepada seseorang yang telah menolak pengobatan tersebut, dengan tujuan tunggal yaitu membuat mereka secara sah dapat diadili.