stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sejarah > Batal membentuk panel ahli dan MKHK

Di tengah upaya melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia, terjadi peristiwa kelam yang menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan, yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam.
Peristiwa ini seakan menguatkan agar hakim konstitusi diawasi oleh sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Sayangnya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, belum ada satu lembaga atau komisi pun yang berwenang mengawasi hakim konstitusi. Awalnya, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK. Perpu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru Komisi Yudisial (KY), yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK. Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal 19 Desember 2013.
Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang melakukan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan delapan hakim konstitusi di ruang sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva pada 13 Februari 2014 sore terungkap, majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut.
Berdasarkan uji materi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 beserta seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali sebagai landasan hukum. Sehingga, terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi menjadi tidak berlaku.
Sejarah > Dasar hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 24A ayat (3): Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Pasal 24B:
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
Wewenang dan tugas > Wewenang

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Wewenang dan tugas > Tugas

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:
Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
Menetapkan calon hakim agung; dan
Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Anggota

Artikel utama: Daftar Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Berikut susunan keanggotaan Komisi Yudisial saat ini (periode 2023–2025 paruh kedua)
| Jabatan | Jabatan | Nama |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Ketua | Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M,  Ph.D |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. |
| Ketua Bidang | Bidang Rekrutmen Hakim | Drs. H. M. Taufiq HZ M.H.I. |
| Ketua Bidang | Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi | Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. |
| Ketua Bidang | Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan | Binziad Kadafi, S.H.,  LL.M, Ph.D |
| Ketua Bidang | Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim | Sukma Violetta, S.H. LL.M. |
| Ketua Bidang | Bidang Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi | Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. |
Sekretariat Jenderal

Artikel utama: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
Rujukan

↑  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
↑  Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
↑  "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-24. Diakses tanggal 2014-12-04.
1 2  A. Ahsin Thohari (2004), Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta ISBN 979-8981-35-9
↑  "KY | Profil Anggota Komisi Yudisial Paruh II Periode Juli 2023-Desember 2025". www.komisiyudisial.go.id. Diakses tanggal 2023-11-06.
↑  "Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-15. Diakses tanggal 2014-12-04.
Pranala luar

Situs web resmi Komisi Yudisial
Pelaporan Perilaku Hakim (Dugaan Pelanggaran KEPPH)
Layanan Informasi Publik (PPID)
Informasi Rekrutmen Hakim
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Yudisial
Portal Peningkatan Kapasitas Hakim - Komisi Yudisial
Pembelajaran jarak jauh (e-learning) Peningkatan Kapasitas Hakim - Komisi Yudisial
Jurnal Yudisial
| l b Topik Indonesia |
| --- | --- |
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia):  Garis waktu  Prasejarah  Kerajaan Hindu-Buddha  Kerajaan Islam  Kerajaan Kristen  Era kolonial Portugis  Era VOC  Era Hindia Belanda  Era pendudukan Jepang 
Sejarah Indonesia:  Sejarah nama  Proklamasi  Era transisi Revolusi nasional  KMB  Pengakuan Belanda  Era RIS  Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959  Pemilihan Umum 1955  Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar  Trikora  Konfrontasi ke Malaysia  G30S  Era orde baru Supersemar  Pendudukan di Timor Timur  Gerakan 1998  Era reformasi Referendum Timor Timur 
Geografi:  Air terjun  Bendungan dan waduk  Danau  Pegunungan Gunung berapi  Pulau dan kepulauan menurut provinsi  abjad A-L  M-Z  Perairan Laut  Pantai  Selat  Sungai  Teluk  Tanjung  Tempat  Titik-titik garis pangkal  Wilayah 
Politik dan  pemerintahan:  Ibu kota negara  Lembaga negara  Pemerintah  Presiden Kementerian  MPR DPR  DPD  Kekuasaan kehakiman MA  MK  KY  BPK  Perwakilan di luar negeri  Kepolisian  Militer  Administratif (Provinsi  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan/desa)  Hubungan luar negeri  Hukum  Undang-undang  Pemilu  Partai politik  Kewarganegaraan 
Ekonomi:  APBN  APBD  Bank  Pasar modal IDX  JFX  Pariwisata  Pertanian dan perkebunan  Perusahaan BUMN  Sains dan teknologi  Transportasi Penerbangan  Perkeretaapian 
Demografi:  Suku bangsa  Bahasa nasional  Bahasa daerah  Agama  Nama orang  Tokoh  Kesehatan Kesehatan hewan  Pelayanan kesehatan  Pendidikan  Olahraga 
Budaya:  Seni Film  Tari  Sastra  Musik  Lagu  Teater  Bela diri  Masakan  Mitologi  Permainan tradisional  Busana daerah  Arsitektur Bandar udara  Pelabuhan  Stasiun kereta api  Terminal  Pembangkit listrik  Warisan Budaya UNESCO  Wayang  Batik  Keris  Angklung  Tari Saman  Noken 
Simbol:  Sang Saka Merah Putih  Garuda Pancasila  Ibu Pertiwi  Nusantara 
Flora dan fauna:  Fauna Indonesia Binatang endemik  Flora Indonesia Tumbuhan endemik  Bunga  Burung endemik  Ikan  Cagar alam  Suaka margasatwa  Taman nasional  Terumbu karang 
Lainnya:  Media  Telekomunikasi Internet  Permainan video  Penyiaran Televisi Terestrial  Berlangganan  Radio  Tanda kehormatan  Kode pos  Kode telepon  Kode kendaraan  Hari penting 
 Garis besar •   Portal
Daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana di Maluku Utara

Berikut daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara adalah:
| Kabupaten/ Kota | Foto Bupati/ Wali Kota | Bupati/ Wali Kota | Bupati/ Wali Kota | Foto Wakil Bupati/ Wali Kota | Wakil Bupati/ Wali Kota | Wakil Bupati/ Wali Kota | Mulai Menjabat | Selesai Menjabat (Direncanakan) | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  KabupatenHalmahera BaratDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | James Uang |  |  | Djufri Muhammad | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KabupatenHalmahera SelatanDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Hasan Ali Bassam Kasuba |  |  | Helmi Umar | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KabupatenHalmahera TengahDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Ikram Malan Sangadji |  |  | Ahlan Djumadil | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KabupatenHalmahera TimurDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Ubaid Yakub |  |  | Anjas Taher | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KabupatenHalmahera UtaraDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Frans Manery |  |  | Muchlis Tapi Tapi | 9 Juli 2021 | Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Halmahera Utara 2024 |  |
|  KabupatenKepulauan SulaDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Fifian Adeningsi Mus |  |  | Saleh Marasabessy | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KabupatenPulau MorotaiDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Rusli Sibua |  |  | Rio Christian Pawane | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KabupatenPulau TaliabuDaftar Bupati/Wakil Bupati |  |  | Aliong Mus |  |  | Ramli | 26 Februari 2021 | Menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati Pulau Taliabu 2024 |  |
|  KotaTernateDaftar Wali Kota/Wakil Wali Kota |  |  | M. Tauhid Soleman |  |  | Nasri Abubakar | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
|  KotaTidore KepulauanDaftar Wali Kota/Wakil Wali Kota |  |  | Muhammad Senin |  |  | Ahmad Laiman | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2030 |  |
Catatan:
"Mulai menjabat" merupakan tanggal pelantikan pada awal atau saat berlangsungnya periode kepemimpinan yang sedang berjalan. Untuk penjabat bupati/walikota, merupakan tanggal pengangkatan atau perpanjangan sebagai penjabat bupati/walikota.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.
Lihat pula

Daftar kabupaten dan kota di Maluku Utara
Maluku Utara
Daftar Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Daftar gubernur dan wakil gubernur di Indonesia
| l b Kepala daerah petahana di Maluku Utara |
| --- | --- | --- |
 Gubernur: Sherly Tjoanda 
| Bupati |  Halmahera Barat: James Uang  Halmahera Selatan: Hasan Ali Bassam Kasuba  Halmahera Tengah: Ikram Malan Sangadji  Halmahera Timur: Ubaid Yakub  Halmahera Utara: Frans Manery  Kepulauan Sula: Fifian Adeningsih Mus  Pulau Morotai: Rusli Sibua  Pulau Taliabu: Aliong Mus  |  |
| Wali Kota |  Ternate: Tauhid Soleman  Tidore Kepulauan: Muhammad Senin  |  |
Terakhir diperbarui: 11 Maret 2025
| l b Wakil kepala daerah petahana di Maluku Utara |
| --- | --- | --- |
 Wakil Gubernur: Sarbin Sehe 
| Wakil Bupati |  Halmahera Barat: Djufri Muhamad  Halmahera Selatan: Helmi Umar Muchsin  Halmahera Tengah: Ahlan Djumadil  Halmahera Tengah: Anjas Taher  Halmahera Utara: Muchlis Tapi Tapi  Kepulauan Sula: Muhammad Saleh Marasabessy  Pulau Morotai: Rio Christian Pawane  Pulau Taliabu: Ramli  |  |
| Wakil Wali Kota |  Ternate: Nasri Abubakar  Tidore Kepulauan: Ahmad Laiman  |  |
Terakhir diperbarui: 11 Maret 2025
| l b Maluku Utara, Indonesia |
| --- | --- | --- |
 Pusat pemerintahan: Sofifi  Gubernur: Sherly Tjoanda  Wakil Gubernur: Sarbin Sehe 
| Kabupaten |  Halmahera Barat  Halmahera Selatan  Halmahera Tengah  Halmahera Timur  Halmahera Utara  Kepulauan Sula  Pulau Morotai  Pulau Taliabu  |  |
| Kota |  Ternate  Tidore Kepulauan  |  |
| Topik |  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan  Kepala dan wakil kepala daerah  |  |
| l b Kepala Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi |
| --- | --- | --- |
| Sumatra |  Aceh  Bengkulu  Jambi  Kepulauan Riau  Kepulauan Bangka Belitung  Lampung  Riau  Sumatera Barat  Sumatera Selatan  Sumatera Utara  |  |
| Jawa |  Banten  Jakarta  Jawa Barat  Jawa Tengah  Jawa Timur  Yogyakarta  |  |
| Nusa Tenggara |  Bali  Nusa Tenggara Barat  Nusa Tenggara Timur  |  |
| Kalimantan |  Kalimantan Barat  Kalimantan Selatan  Kalimantan Tengah  Kalimantan Timur  Kalimantan Utara  |  |
| Sulawesi |  Gorontalo  Sulawesi Barat  Sulawesi Selatan  Sulawesi Tengah  Sulawesi Tenggara  Sulawesi Utara  |  |
| Maluku |  Maluku  Maluku Utara  |  |
| Papua |  Papua  Papua Barat  Papua Barat Daya  Papua Pegunungan  Papua Selatan  Papua Tengah  |  |
Edi Damansyah

| Edi Damansyah |
| --- | --- |

 
Bupati Kutai Kartanegara ke-11
Petahana
Mulai menjabat  26 Februari 2021
Wakil: Rendi Solihin
Pendahulu Sunggono (plh.)Pengganti Petahana
Masa jabatan 14 Februari 2019 – 17 Februari 2021
Wakil: Chairil Anwar
Pengganti Sunggono (plh.)
Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara
Masa jabatan 10 Oktober 2017 – 14 Februari 2019
Pendahulu Rita WidyasariPengganti Petahana
Wakil Bupati Kutai Kartanegara ke-3
Masa jabatan 17 Februari 2016 – 10 Oktober 2017
Bupati: Rita Widyasari
 
Informasi pribadi
Lahir: 2 Maret 1965 (umur 60) Ngayau, Dati II Kutai (kini Kutai Timur)
Pekerjaan: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Edi Damansyah (lahir 2 Maret 1965
) adalah politikus Indonesia asal Kalimantan Timur yang saat ini menjabat sebagai bupati Kutai Kartanegara petahana sejak 26 Februari 2021. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil bupati Kutai Kartanegara periode 2016–2021 mendampingi Rita Widyasari. Pada 2017, ia menjadi pelaksana tugas bupati menggantikan Rita Widyasari. Ia kemudian dilantik sebagai bupati definitif pada 14 Februari 2019 hingga 17 Februari 2021.
Kehidupan pribadi

Edi menjalani pendidikan dasar di desa kelahirannya, Ngayau, sebuah desa di tepi Sungai Kedang Rantau, anak Sungai Mahakam, dalam kurun waktu 1971–1977. Pendidikan menengah ia lanjutkan di SMP kecamatan Muara Bengkal antara tahun 1979–1982 dan SMA Al-Jawahir Tenggarong antara tahun 1983–1986. Dua tahun kemudian, Edi melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Kutai Kartanegara pada 1989 dan lulus pada tahun 1993. Kemudian, ia melanjutkan program magister di Universitas Mulawarman pada 2003 hingga 2006.
Klapanunggal, Bogor

Kantor Baru Kecamatan Klapanunggal Bogor, Jawa Barat
Kalapanunggal atau Klapanunggal (aksara Sunda: ᮊᮣᮕᮔᮥᮀᮍᮜ᮪) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berada di Wilayah Timur Kabupaten Bogor (eks Kawedanan Jonggol). Klapanunggal bersama dengan 6 (enam) kecamatan lainnya Kabupaten Bogor akan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur dengan Ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Jonggol. Dahulunya kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Cileungsi  pada tahun 1999.
Kelurahan/desa

Desa Bantarjati
Desa Bojong
Desa Cikahuripan
Desa Kembang Kuning
Desa Klapanunggal
Desa Leuwikaret
Desa Ligarmukti
Desa Lulut
Desa Nambo
.
Transportasi

KAI Commuter: Commuter Line Bogor di Stasiun Nambo
Galeri

Bukit karst dekat Klapanunggal
Pranala luar

| l b Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat |
| --- | --- |
Desa:  Bantarjati  Bojong  Cikahuripan  Kembang Kuning  Klapanunggal  Leuwikaret  Ligarmukti  Lulut  Nambo 
Kantor Lama Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat
Sebelum kemerdekaan, dimana Wilayah Klapanunggal masih menjadi bagian dari District Tjibaroesa Buitenzorg/Bogor yang pada 1938 - 1963 menjadi Kawedanan Jonggol. Peta ini dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1933.
Anoa

Untuk kendaraan lapis baja, lihat ANOA.
| Anoa |
| --- | --- |

Anoa dataran rendah (B. desdrepassicornis) di Kebun Binatang Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Anoa pegunungan (B. quarlesi) di Kebun Binatang San Diego, California, USA
Status konservasi
 Terancam  (IUCN 3.1)
Klasifikasi ilmiah 
Domain:: Eukaryota
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Chordata
Kelas:: Mammalia
Ordo:: Artiodactyla
Famili:: Bovidae
Subfamili:: Bovinae
Subtribus:: Bubalina
Genus:: Bubalus (H. Smith, 1827)
Spesies::  B. quarlesi  B. depressicornis

Anoa (Bubalus sp.) atau kerbau kerdil adalah kerbau endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa merupakan mamalia tergolong dalam famili bovidae yang tersebar hampir di seluruh pulau Sulawesi. Kawasan Wallacea yang terdiri atas pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, Kepulauan Flores, dan pulaupulau kecil di Nusa Tenggara. Wilayah ini unik karena banyak memiliki flora dan fauna yang endemik dan merupakan kawasan peralihan antara benua Asia dan Australia. Salah satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi antara lain Kawasan Poso. Anoa (Bubalus sp.) merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas Pulau Sulawesi yang turut mendiami Kawasan Hutan Lindung Desa Sangginora Kabupaten Poso. Anoa tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi Undang-Undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegas dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999.
Ada dua spesies anoa, yaitu: Anoa pegunungan (Bubalus quarlesi) dan Anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis). Kedua spesies ini awalnya banyak perdebatan mengenai status taksonominya. Namun, penelitian terbaru menggunakan teknik DNA barcode telah mengungkapkan bahwa kedua jenis anoa adalah spesies yang berbeda. Kedua jenis ini tinggal dalam hutan yang tidak dijamah manusia. Keduanya juga termasuk jenis yang agresif dan sulit dijinakkan untuk dijadikan hewan ternak (domestikasi). Kedua jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk tanduk dan ukuran tubuh. Anoa gunung relatif lebih kecil, ekor lebih pendek dan lembut, serta memiliki tanduk melingkar. Sementara anoa dataran rendah lebih besar, ekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga.
Etimologi

Kata "anoa" dalam bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Makassar "ᨕᨊᨘᨕ" (anuang). Sekitar tahun 1840-1850, kata ini juga diadopsi ke dalam bahasa Inggris.
Konservasi

Secara internasional, hewan ini merupakan hewan yang sangat penting bagi kegiatan konservasi, di daerah yang dikenal sebagai "Wallacea bioregion" (Conservation International). Sampai saat ini konservasi anoa difokuskan pada perlindungan terhadap kawasan hutan dan penangkaran. Hambatan bagi konservasi anoa adalah ketidakpastian status taksonomi dan struktur populasinya di Pulau Sulawesi. Sejak tahun 1986 hingga 2007, International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan anoa sebagai satwa terancam punah (Endangered species). Populasi anoa diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa dengan perkiraan laju penurunan populasinya di alam selama kurang lebih 14-18 tahun terakhir mencapai 20%. Berdasarkan peta sebaran anoa ditambah dengan fakta populasinya saat ini di alam, distribusi anoa di Sulawesi khususnya bagian utara, cenderung mengalami penurunan populasi dengan laju yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Sulawesi. Hal ini dibuktikan di beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Utara seperti Cagar Alam (CA) Tangkoko Batuangus, CA. Gunung Ambang dan CA. Manembo-nembo, anoa telah dinyatakan punah lokal. Dalam lima tahun terakhir populasi anoa menurun secara drastis. Diperkirakan saat ini terdapat kurang dari 5000 ekor yang masih bertahan hidup. Anoa sering diburu untuk diambil kulit, tanduk dan dagingnya.