Proyek Strategis Nasional
Pembatalan Proyek Strategis Nasional

Lihat pula: Daftar Proyek Strategis Nasional
Pada tahun 2016, terdapat 15 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya dan dikeluarkan dari daftar PSN. Sementara itu, pada tahun 2017, terdapat 14 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya, sehingga total sepanjang periode 2016-2017 terdapat 29 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya.
Ke-29 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan status PSN-nya sepanjang 2016 dan 2017 adalah:
Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, di Jawa Timur, sepanjang 18,2 kilometer, dengan nilai investasi Rp 11,11 triliun. Proyek ini dikeluarkan dari statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menginginkan proyek ini yang membuat Rencana Tata Ruang dan Wilayah tak kunjung direvisi untuk mengakomodir proyek ini.
Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang, Jawa Barat, sepanjang 61 kilometer, dengan nilai investasi Rp 10,74 triliun;
Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper;
Jalur Rel Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, yang merupakan bagian dari Kereta Api Trans Sumatera, dengan nilai investasi Rp 3,36 triliun;
Jalur Rel Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai, yang melewati Sumatera Selatan hingga Bengkulu, dengan nilai investasi Rp 39,97 triliun;
Jalur Rel Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api, di Sumatera Selatan, dengan nilai investasi Rp 34 triliun;
Jalur Rel Kereta Api Jambi - Pekanbaru, yang melewati Jambi hingga Riau, dengan nilai investasi Rp 12,3 triliun;
Jalur Rel Kereta Api Jambi - Palembang, yang melewati Jambi hingga Sumatera Selatan, dengan nilai investasi Rp 9,79 triliun;
Jalur Rel Kereta Api di Kalimantan Timur, dengan nilai investasi Rp 53,3 triliun;
Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Timur - Barat di DKI Jakarta karena kajiannya belum selesai, dengan nilai investasi Rp 83,96 triliun;
Bandara Sebatik di Kalimantan Utara disebabkan lokasi bandara ini berdekatan dengan Bandara Nunukan;
Bandara Banten Selatan, Panimbang;
Bandara Karawang;
Bandara HAS Hanadjoedin, Tanjung Pandan;
Bendungan Long Sempajong;
Bendungan Loea;
Bendungan Bonehulu;
Bendungan Segalamider;
Terminal LPG Banten;
Kilang mini LNG di Pulau Jawa;
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang, di Sumatera Utara, dengan nilai investasi Rp 747 miliar;
Pembangunan Bendungan Pelosika, di Sulawesi Tenggara, dengan nilai investasi Rp 3,9 triliun;
Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, Papua;
Kawasan Ekonomi Khusus, Lhokseumawe;
Pelabuhan Wayabulu;
Pelabuhan Parigi;
Food estate;
Pembangunan Pulau Karantina, di Pulau Nanduk;
Pembangunan gudang beku terintegrasi di 20 lokasi.
Semula terdapat 16 Proyek Strategis Nasional yang akan dibatalkan statusnya, namun dua proyek yakni Jalan Palu-Parigi sepanjang 83,6 kilometer, Jabodetabek Circular Line, dan pengembangan pelabuhan hub internasional Bitung, diputuskan tetap mendapatkan status PSN berdasarkan rapat di Sekretariat Kabinet pada 4-5 April 2018, setelah penanggung jawab proyek menyetujui perubahan strategi implementasi, dengan target konstruksi atau financial close harus dimulai paling lambat sebelum kuartal III-2019. Namun, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur tetap dibatalkan status PSN-nya berdasarkan Surat Menteri Perhubungan No PR.007/1/15/PHB/2018 tertanggal 9 April 2018.
Sementara itu, dalam ratas kabinet khusus tentang Evaluasi Proyek Strategis Nasional pada 29 Mei 2020, pemerintah memutuskan proyek pengembangan pesawat R80 dan N245 tidak lagi menyandang status Proyek Strategis Nasional. Sebagai gantinya, tiga proyek pengembangan pesawat Drone senilai Rp 7,17 triliun yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional.