Kepulauan Cayman
Pemerintah

Artikel utama: Politik Kepulauan Cayman
Kepulauan Cayman adalah Wilayah Seberang Laut Britania Raya, negara ini terdaftar oleh 24 Komite Khusus PBB sebagai salah satu dari 16 wilayah non-self-governing. Konstitusi saat ini, menggabungkan Bill of Rights, ditahbiskan oleh instrumen hukum dari Inggris Raya pada tahun 2009. 19- kursi (tidak termasuk dua anggota tanpa hak suara yang ditunjuk oleh Gubernur yang menjadikan total 21 anggota) Parlemen dipilih oleh rakyat setiap empat tahun untuk menangani urusan dalam negeri. Dari Anggota Parlemen (MP) terpilih, tujuh dipilih untuk menjabat sebagai Menteri pemerintah dalam Kabinet yang dipimpin oleh Gubernur. Presiden diangkat oleh Gubernur.
Seorang Gubernur ditunjuk oleh Ratu Britania Raya atas saran dari Pemerintah Britania untuk mewakili raja. Gubernur dapat menjalankan otoritas legislatif dan eksekutif yang lengkap jika mereka menginginkan melalui kekuasaan yang diberikan kepada mereka dalam konstitusi. RUU yang telah disahkan Parlemen membutuhkan persetujuan kerajaan sebelum menjadi efektif. Konstitusi memberi wewenang kepada Gubernur untuk menahan persetujuan kerajaan dalam kasus-kasus di mana undang-undang tersebut tampaknya bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan Konstitusi atau mempengaruhi hak dan hak istimewa Parlemen atau Prerogatif Kerajaan, atau hal-hal yang dicadangkan untuk Gubernur menurut pasal 55. Kewenangan eksekutif Kepulauan Cayman dipegang oleh Ratu dan dijalankan oleh Pemerintah, yang terdiri dari Gubernur dan Kabinet. Ada kantor Deputi Gubernur, yang harus orang Caymanian dan pernah menjabat di kantor publik senior. Deputi Gubernur adalah penjabat Gubernur saat jabatan Gubernur kosong, atau Gubernur tidak dapat melaksanakan tugasnya atau tidak hadir di Kepulauan Cayman. Gubernur saat ini Kepulauan Cayman adalah Martyn Roper.
Kabinet terdiri dari dua anggota resmi dan tujuh anggota terpilih, yang disebut Menteri; salah satunya ditunjuk Premier. Perdana Menteri dapat menjabat selama dua periode berturut-turut setelah itu dia dilarang untuk menjabat lagi. Meskipun seorang anggota parlemen hanya dapat menjadi Perdana Menteri dua kali, setiap orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mendapatkan kursi di Parlemen dapat dipilih menjadi anggota Parlemen tanpa batas waktu.
Ada dua anggota resmi DPR, Wakil gubernur dan Jaksa Agung. Mereka diangkat oleh Gubernur sesuai dengan instruksi Yang Mulia, dan meskipun mereka memiliki kursi di Parlemen, di bawah Konstitusi 2009, mereka tidak memilih. Mereka melayani dalam peran profesional dan penasehat kepada anggota parlemen, Wakil Gubernur mewakili Gubernur yang merupakan perwakilan dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Sementara Jaksa Agung berfungsi untuk memberi nasihat tentang masalah hukum dan memiliki tanggung jawab khusus di Parlemen, mereka umumnya bertanggung jawab atas perubahan KUHP.
Ketujuh Menteri dipilih untuk menjabat oleh 19 anggota terpilih Parlemen Kepulauan Cayman. Salah satu Menteri, pemimpin partai politik mayoritas, diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Gubernur.
Setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri, Gubernur mengalokasikan portofolio tanggung jawab kepada setiap Menteri Kabinet. Di bawah prinsip tanggung jawab kolektif, semua Menteri wajib mendukung di Parlemen setiap tindakan yang disetujui oleh Kabinet.
Hampir 80 departemen, seksi dan unit menjalankan urusan pemerintahan, bergabung dengan sejumlah badan hukum dan otoritas yang dibentuk untuk tujuan tertentu, seperti Otoritas Pelabuhan, Otoritas Penerbangan Sipil, Dewan Imigrasi, Otoritas Air, Universitas Dewan Gubernur Perguruan Tinggi, Dewan Pensiun Nasional dan Komisi Asuransi Kesehatan.
Sejak tahun 2000, telah ada dua partai politik besar resmi: Partai Demokrat Cayman (CDP) dan Gerakan Progresif Rakyat (PPM). Meskipun telah terjadi pergeseran ke partai politik, banyak yang bersaing untuk jabatan masih berjalan sebagai independen. Kedua pihak sangat mirip, meskipun mereka menganggap satu sama lain sebagai saingan dalam banyak kasus, perbedaan mereka umumnya dalam kepribadian dan implementasi daripada kebijakan yang sebenarnya. Kepulauan Cayman umumnya tidak memiliki partai politik terorganisir dalam bentuk apa pun. Pada Pemilihan Umum Mei 2017, anggota PPM dan CDP telah bergabung dengan tiga anggota independen untuk membentuk koalisi pemerintah meskipun telah bertahun-tahun bermusuhan.