Rancangan Malaysia Kedua
Pertanian

Rancangan Malaysia Kedua melanjutkan usaha-usaha rencana lima tahun sebelumnya, seperti Rancangan Malaya Pertama. Meskipun biaya untuk pembangunan lainnya telah meningkat mencapai M$1 juta, dana untuk pengembangan pedesaan juga ditambahkan. Rancangan Malaysia Kedua bertumpu pada usaha meragamkan tanaman di Malaysia. Rancangan Buku Hijau diluncurkan pada tahun 1974 dengan tujuan mengurangi ketergantungan Malaysia terhadap impor makanan dengan mendorong petani-petani menanam sayuran sepeti kacang panjang, cabai dll., dan menernak hewan. Pupuk, kecambah, insektisida, dan herbisida disubsidi. Tumpang sari padi dianjurkan, sehingga petani dapat memanen dua kali dalam setahun. Lembaga Pertubuhan Peladang didirikan pada tahun 1973 untuk mengkoordinasikan kerjasama dalam sektor pertanian antara asosiasi petani dan badan pemerintah.
Pertumbuhan sektor petani-petani kecil dipandang penting dalam membuka peluang pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Maka beberapa lembaga pemerintah seperti Lembaga Pembangunan Tanah Federal (FELDA) telah memperluas ukuran program pembangunan mereka. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) telah ditugaskan meragamkan ladang petani kecil. Bahkan RISDA sendiri telah menetapkan satu target untuk mengembangkan tanah seluas 150.000 are (610 km²) sewaktu Rancangan Malaysia Kedua. Kebijakan utama berikutnya adalah rencana meragamkan sektor pertanian dengan penanaman kelapa sawit. Ekonomi Malaysia sebelumnya terlalu bergantung pada karet. Pada puncaknya, Malaya (Semenanjung Malaysia) menghasilkan hampir separuh dari kebutuhan karet dunia. Akan tetapi, Depresi Besar sekitar tahun 1930-an telah menyebabkan harga karet jatuh, dan secara langsung memengaruhi ekonomi negara ini. Maka, pemerintah ingin agar kejadian yang sama tidak terulang kembali dengan meragamkan sektor perkebunan. Akan tetapi, RISDA dianggap telah melampaui batas kemampuannya dalam percobaan mengambil tanah secara terburu-buru dan kemudian dikembangkan sebagai ladang kelapa sawit. Menjelang akhir Rancangan Malaysia Kedua, hanya 40.000 are (160 km²) saja yang telah dikembangkan, dengan separuh di antaranya adalah ladang kelapa sawit.
Kebijakan pengembangan tanah dan relokasi dilakukan oleh pemerintah, namun gagal memberi memberi pengaruh positif terhadap masalah kemiskinan di pedesaan. Pemerintah hanya berhasil menempatkan kembali sejumlah 40.000 orang meskipun diperkirakan sejumlah 535.000 keluarga yang bekerja dalam sektor pertanian hidup di bawah tingkat kemiskinan. Akibat kelemahan program itu, orang yang mendapat manfaat dari rencana ini tidak selalu datang dari kaum yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa proses relokasi dan pembangunan wilayah baru diberi penekanan lebih dibandingkan meningkatkan daya produksi ladang-ladang dan kebun-kebun yang ada. Hal ini seterusnya dirumitkan oleh Konstitusi Malaysia yang menempatkan kontrol atas urusan tanah ke pemerintah negeri sekaligus mengharuskan pemerintah federal berkonsultasi dengan setiap pemerintah negeri satu per satu. Keluarga bukan Melayu di pedesaan juga tidak menerima tunjangan ini karena Konstitusi Persekutuan menyediakan sebagian wilayah untuk orang-orang Melayu, dan pemerintah negeri tidak ingin menerima golongan non-Melayu yang miskin.
Meskipun Rancangan Malaysia Kedua telah memodernisasi negeri-negeri "swasembada beras" seperti Kedah dan Perlis (seperti mengganti kerbau dengan mesin membajak), tidak semua pengusaha kecil menerima manfaat teknologi ini. Di bidang perusahaan pertanian, orang-orang Melayu hanya memegang sekitar 0,3% dibandingkan 70,8% yang dimiliki oleh orang asing. Berbeda pula kondisinya di dalam sektor bukan perusahaan yang menyaksikan orang-orang Melayu mengontrol sekitar 47,1%. Akibat kekurangan modal, kebanyakan pengusaha-pengusaha Melayu masih terlibat di dalam "aktivitas berproduktivitas rendah" saat Rancangan Malaysia Kedua berakhir.