Sejarah demokrasi
Zaman Kuno > Masyarakat-masyarakat protodemokratis > India

Klaim lain mengenai keberadaan pranata-pranata demokratis perdana datang dari "republik-republik" mandiri di India, yakni pranata sangga dan gana, yang sudah ada semenjak abad ke-6 SM dan bertahan di beberapa kawasan sampai abad ke-4 M. Akan tetapi bukti-buktinya masih berserakan, dan tidak ada sumber rujukan yang murni bersifat sejarah dari kurun waktu tersebut. Selain itu, Diodoros Sikolos—sejarawan Yunani yang menyusun karya tulisnya dua abad sesudah Aleksander Agung menginvasi India—menyebutkan, tanpa memperinci, bahwa ada negara-negara merdeka dan demokratis di India. Para pengkaji modern mencermati bahwa kata demokrasi muncul pada abad ke-3 SM, namun di kemudian hari mengalami degradasi makna sehingga dapat berarti negara otonom mana pun, tanpa memandang seoligarkis apa sifatnya.
Agaknya ciri khas utama dari gana adalah terdiri atas seorang kepala monarki yang lazimnya disebut raja, dan suatu majelis permusyawaratan. Majelis ini bersidang secara teratur untuk membahas semua keputusan besar negara. Sekurang-kurangnya di beberapa negara, sidang majelis ini boleh diikuti oleh semua warga laki-laki yang merdeka. Majelis ini juga memiliki kewenangan penuh di bidang keuangan, tadbir, dan kehakiman. Pejabat-pejabat lain, yang jarang disebut-sebut, mematuhi keputusan-keputusan majelis. Kepala monarki, yang dipilih oleh gana, tampaknya selalu berasal dari kalangan bangsawan, yakni Warna Kesatria. Kepala monarki merundingkan kegiatan-kegiatannya dengan majelis permusyawaratan; di beberapa negara, kepala monarki merundingkannya dengan suatu majelis yang beranggotakan bangsawan-bangsawan lain. Suku Licawi memiliki lembaga penyelenggara pemerintahan utama yang terdiri atas 7.077 raja, yakni para kepala keluarga terkemuka. Selain itu, sekitar masa hidup Sang Buddha Gautama, suku Sakya, Koliya, Mala, dan Licawi membuka kesempatan untuk ikut bersidang dalam majelis permusyawaratan bagi semua laki-laki, baik yang kaya maupun yang miskin.
Para pengkaji berbeda pandangan mengenai bentuk pemerintahan ini, dan ketaksaan bukti-bukti yang juga masih berserakan itu membuka peluang bagi timbulnya perbedaan pandangan yang besar. Beberapa pengkaji menitikberatkan peran sentral dari majelis permusyawaratan, sehingga bersikeras bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah demokrasi; pengkaji-pengkaji lain memusatkan perhatiannya pada dominasi golongan-atas dalam kepemimpinan dan peluang besar yang dimiliki golongan tersebut untuk mengendalikan majelis permusyawaratan, sehingga menilai bentuk pemerintahan tersebut sebagai oligarki atau aristokrasi. Meskipun majelis permusyawaratan jelas memiliki kekuasaan yang besar, belum dapat dipastikan apakah keanggotaan dan keikutsertaan dalam sidang majelis tersebut sungguh-sungguh bersifat kerakyatan. Hambatan besar yang pertama adalah kurangnya bukti yang menjabarkan tentang kekuasaan rakyat di dalam majelis itu. Kenyataan ini tercermin dalam Artasastra, sebuah kitab rujukan kuno bagi para kepala monarki tentang cara menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Salah satu bab dalam Artasastra membahas tentang cara berurusan dengan sangga, yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk memanipulasi para pemimpin dari kalangan bangsawan, namun tidak membahas cara-cara mempengaruhi khalayak ramai warga negara—suatu kekurangan yang mengejutkan jika memang benar bahwa lembaga-lembaga demokratis, bukannya keluarga-keluarga bangsawan, yang secara aktif mengendalikan pemerintahan-pemerintahan republik itu. Isu lainnya adalah kukuhnya sistem penggolongan masyarakat menjadi empat tingkatan Warna. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa warga dari masing-masing kasta—cukup kaku untuk melarang seseorang makan bersama orang-orang dari kasta lain—boleh jadi mempengaruhi peranan-peranan yang diharapkan untuk dimainkan oleh warga di dalam negara, di luar dari formalitas pranata-pranata tersebut. Salah satu asas demokrasi adalah gagasan mengenai pembagian kuasa pengambilan keputusan. Tidak adanya gagasan yang jelas perihal kesetaraan warga negara dalam batasan-batasan sistem kasta ini menjadikan banyak pengkaji menyatakan bahwa pada hakikatnya gana dan sangga tidaklah setaraf dengan pranata-pranata demokratis yang sesungguhnya.