Sejarah Sulawesi
Sejarah

Salah satu Kerajaan pertama di Pulau Sulawesi yang tercatat dalam sejarah Nusantara adalah Kerajaan Suwawa (sekarang masuk wilayah Provinsi Gorontalo) yang terbentuk sejak tahun 500-an Masehi atau abad ke-6 dengan telur Burung Maleo sebagai alat transaksi jual beli. Selain itu, sejarah mencatat terdapat banyak Kerajaan yang muncul dan berkembang di pulau ini, diantaranya adalah Kesultanan Gowa, Kesultanan Gorontalo, Kedatuan Luwu, Kesultanan Bone, Kesultanan Limboto, Kesultanan Buton, Kesultanan Bolango, Kerajaan Balanipa, Kerajaan Palu, Kerajaan Banggai, Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Wajo, Kesultanan Soppeng, Kesultanan Tallo, Kerajaan Siau, Kedatuan Sidenreng.
Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya di Sulawesi, dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama, mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada 1400-an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern.
Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini (yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut) adalah pelaut Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar.
Sejak 1660, Belanda berperang melawan Kerajaan Gowa Makasar terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Speelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke Perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh panglima perang Bugis Arung Palakka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di Ujung Pandang, sedangkan Arung Palakka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905 seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II.
Pada tahun 1942, terjadi peristiwa penting yang menandai bergulirnya perjuangan merebut kemerdekaan di tanah Sulawesi yang digagas oleh Komite 12, yang beranggotakan Nani Wartabone, Kusno Danupoyo, Oe. H. Buluati, A. R. Ointoe, Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A. G. Usu, M. Sugondo, R. M. Danuwatio, Sagaf Alhasni dan Hasan Badjeber. Peristiwa ini dikenal sebagai hari patriotik 23 Januari 1942 atau yang disebut juga sebagai hari Proklamasi Gorontalo.
Selama Revolusi Nasional Indonesia, "Turk" Westerling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama Kampanye Sulawesi Selatan setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam kesatuan Republik Indonesia.
Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang Gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar, dengan Gubernur Sam Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.