Jerman Timur
Sejarah > Pemisahan

Pada 21 April 1946, Partai Komunis Jerman (Kommunistische Partei Deutschlands–KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (Sozialdemokratische Partei Deutschlands–SPD) bergabung untuk membentuk Partai Persatuan Sosialis Jerman (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED), yang memenangi pemilihan umum tahun 1946, yang diselenggarakan di bawah pengawasan tentara Soviet. Karena ideologinya merupakan Marxis–Leninis, pemerintahan SED menasionalisasi infrastruktur dan pabrik industri.
Pada tahun 1948, Komisi Ekonomi Jerman (Deutsche Wirtschaftskomission—DWK) di bawah kepemimpinan Heinrich Rau memegang kewenangan administratif di zona pendudukan Soviet, yang menjadikannya sebagai pendahulu pemerintahan Jerman Timur.
Pada 7 Oktober 1949, SED mendirikan Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratis Jerman – RDJ), yang kemudian mengendalikan front antifasis, Front Nasional Republik Demokratis Jerman (NF, Nationale Front der Deutschen Demokratischen Republik), sebuah aliansi yang terdiri dari seluruh partai dan organisasi masyarakat di Jerman Timur. NF didirikan untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk Volkskammer (Majelis Rakyat), parlemen Jerman Timur. Satu-satunya Presiden Republik Demokratis Jerman adalah Wilhelm Pieck. Setelah 1950, kekuasaan politik di Jerman Timur dipegang oleh Sekretaris Pertama SED, Walter Ulbricht.
Pada 16 Juni 1953, buruh yang membangun adimarga baru Stalinallee di Berlin Timur protes melawan peningkatan kuota sebesar 10%. Awalnya hanya protes buruh, kemudian protes juga diikuti oleh masyarakat umum, dan pada 17 Juni unjuk rasa serupa terjadi di beberapa wilayah RDJ, dengan jutaan orang mogok kerja di sekitar 700 kota. Khawatir dengan kontra revolusi antikomunis, pada 18 Juni 1953 pemerintah RDJ meminta Pasukan Soviet untuk membantu polisi untuk mengakhiri unjuk rasa; sekitar 50 orang tewas dan 10.000 orang dipenjarakan. (Lihat Pemberontakan Jerman Timur 1953.)
Pampasan perang Jerman Timur kepada Uni Soviet membuat perekonomian Jerman Timur melemah. Selama periode 1945–46, Soviet mengambil sekitar 33% pabrik industri dan di awal 1950-an telah mengambil hasil produksi pertanian dan industri setara dengan US$10 miliar untuk ganti rugi perang. Kemiskinan di Jerman Timur yang disebabkan pampasan perang ini menyebabkan Republikflucht ("desersi dari republik") ke Jerman Barat, yang memperburuk perekonomian Jerman Timur. Kesempatan di Barat menyebabkan pengurasan keterampilan. Untuk menanggapi hal tersebut, RDJ menutup Perbatasan Jerman Dalam, dan pada 12 Agustus 1961, tentara Jerman Timur mulai membangun Tembok Berlin.
Pada tahun 1971, pemimpin Soviet Leonid Brezhnev menyingkirkan Ulbricht dari jabatannya; Erich Honecker menggantikan Ulbricht. Ketika pemerintahan Ulbricht mencoba untuk melakukan reformasi, pemerintahan Honecker mencabut kembali kebijakan reformasi tersebut. Pemerintahan baru mengenalkan Konstitusi Jerman Timur baru yang mendefinisikan Republik Demokratis Jerman sebagai "republik buruh dan petani".
Awalnya, Jerman Timur mengklaim memerintah keseluruhan Jerman, klaim tersebut didukung oleh negara Blok Timur. Klaim tersebut menyatakan bahwa Jerman Barat adalah negara boneka ilegal yang dibuat NATO. Namun, sejak 1960-an, Jerman Timur mulai mengakui dirinya sebagai negara yang terpisah dari Jerman Barat. Hal ini diformalkan pada tahun 1974, ketika klausul reunifikasi dihilangkan dari konstitusi Jerman Timur yang telah diamendemen. Berbeda dengan Jerman Timur, Jerman Barat mempertahankan klaim bahwa ia adalah pemerintahan Jerman yang legal. Dari tahun 1949 sampai awal 1970-an, Jerman Barat memandang bahwa Jerman Timur adalah negara yang dibuat secara ilegal. Mereka berpendapat bahwa RDJ adalah negara boneka Soviet, dan sering disebut sebagai "Zona pendudukan Soviet". Sikap ini juga dimilik oleh sekutu Jerman Barat sampai tahun 1973. Jerman Timur diakui terutama oleh negara komunis dan blok Arab, bersama dengan beberapa simpatisan. Berdasarkan Doktrin Hallstein (1955), Jerman Barat juga tidak mengakui negara yang mengakui Jerman Timur – kecuali Uni Soviet.
Namun di awal 1970-an, Ostpolitik ("Kebijakaan Timur") tentang "Perubahan Melalui Pendekatan Kembali" dari pemerintahan pragmatis Kanselir Jerman Barat Willy Brandt, mendirikan hubungan diplomatik dengan negara Blok Timur. Kebijakan ini akhirnya dapat menghilangkan klaim salah satu dari kedua pemerintahan Jerman berwenang atas keseluruhan Jerman and mendirikan hubungan diplomatik antara kedua Jerman. Kedua negara bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1973. Hal ini juga menambah jumlah negara yang mengakui Jerman Timur menjadi 55 negara, termasuk AS, Britania Raya, dan Prancis, walau ketiga negara tersebut tetap menolak untuk mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota.