Kerajaan Wajo
Sejarah > Masa akhir dan kemunduran (1795–1905)

Memasuki abad ke-19, agama Islam semakin kuat mengakar di Wajo. Arung Matoa La Mallalengeng (menjabat 1795–1817) memerintahkan agar para pemimpin di pelosok memperbaiki masjid dan surau di daerah masing-masing, serta meramaikannya dengan kajian-kajian Al-Qur'an dan pembacaan barzanji tiap malam Jumat. Di bawah pengaruh ulama yang terinspirasi gerakan pembaharuan Islam di Arab Saudi, La Memmang To Appamadeng (menjabat 1821–1825) memerangi adat-adat yang dianggap takhayul, menghancurkan tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat pra-Islam, dan berusaha untuk menerapkan syariat Islam dengan tegas (semisal menerapkan hukum cambuk dan potong tangan, serta mewajibkan penggunaan hijab), walaupun usahanya ini tidak bertahan lama karena penentangan dari rakyatnya.
Pada dekade 1830-an, sebuah kemelut perebutan takhta terjadi di negeri Sidenreng antara La Pangnguriseng dan saudara tirinya La Patongi. Sebagian besar bangsawan Wajo memihak La Patongi yang merupakan cucu dari seorang Ranreng (penguasa wilayah) Talotenreng, tetapi sebagian kecil faksi memihak La Pangnguriseng yang juga didukung oleh Bone, Soppeng, dan Belanda. Meski pada awalnya La Patongi kalah dan tersingkir, ia tidak juga melepaskan klaimnya atas takhta Sidenreng. Perselisihan ini menjadikan pemerintahan Wajo tidak stabil, dan selama bertahun-tahun para anggota dewan tidak dapat bersepakat untuk memilih arung matoa yang baru. Pengangkatan La Paddengngeng (menjabat 1839–1845) sebagai arung matoa tidak banyak mengubah keadaan; malah, ia memilih pergi ke luar Wajo akibat perselisihannya dengan para Petta Ennengngé (enam anggota dewan tertinggi Wajo selain arung matoa) dan tidak lagi terlibat dalam politik Wajo hingga akhir hayatnya.
Perang perebutan takhta Sidenreng berlanjut pada masa pemerintahan Arung Matoa La Pawellangi Pajumpéroé. Ia kemudian digantikan oleh La Cincing Akil Ali, saudara kandung La Pangnguriseng. Sebagaimana La Paddengngeng, La Cincing lebih banyak mengabaikan tugasnya dan menetap di luar Wajo, sehingga perselisihan dalam pemerintahan Wajo semakin meningkat, bahkan pecah menjadi perang saudara. Akibatnya, pemerintahan dan penegakan hukum tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga aksi kejahatan merajalela di seluruh Wajo. Barulah pada masa pemerintahan La Koro (1885–1891), hukuman keras ditegakkan bagi para pelaku kejahatan, sehingga orang-orang menjadi segan kepadanya. Ia juga melakukan reformasi pada bidang militer dengan mengangkat jenderal, kolonel, serta mayor yang memiliki pasukan tetap.
Pertikaian yang berlarut-larut selama abad ke-19 melemahkan Wajo dan negeri-negeri Bugis lainnya, sehingga posisi Belanda di Sulawesi Selatan semakin kuat. Sepanjang abad ke-19 pula, Belanda beberapa kali memerangi Bone untuk membatasi kekuatan sekutu lamanya tersebut. Puncaknya pada tahun 1860, Bone terpaksa menandatangani perjanjian yang menurunkan statusnya dari sekutu menjadi negara vasal. Mendekati akhir abad ke-19, Belanda mulai melakukan ekspansi untuk menundukkan secara penuh negeri-negeri Nusantara yang masih belum berada di bawah naungan Hindia Belanda, termasuk di antaranya negeri-negeri Sulawesi Selatan. Menyusul takluknya Gowa dan Bone pada tahun 1905, Wajo dan Soppeng pun menuruti keinginan Belanda dan menandatangani Korte Verklaring, yaitu pernyataan pendek yang mengakui bahwa mereka merupakan negara bawahan yang setia kepada Belanda. Wajo dan negeri-negeri lainnya berjanji menyerahkan segala urusan luar negeri mereka, serta menuruti peraturan dan perintah yang diberikan oleh Kerajaan Belanda melalui pemerintahan kolonial.