Mohamad Hasan (polisi)
Riwayat Hidup > Menjadi Kapolri

Presiden Soeharto dalam surat keputusannya telah menetapkan Komisaris Jenderal polisi Drs. Mohamad Hasan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru menggantikan Jenderal polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso. Jenderal Polisi Hoegeng telah menjabat sebagai Kapolri dari 15 Mei 1968 sampai dengan September 1971, suatu periode selama tiga tahun lebih yang dimana masa tugas Jenderal Polisi Hoegeng sebenarnya sudah berakhir pada tanggal 15 Mei 1971 namun pergantiannya baru dapat dilakukan akhir bulan September atau permulaan bulan Oktober 1971. pada saat melantik Kapolri Komjen polisi Drs. Mohamad Hasan, Presiden Soeharto yang ketika itu juga selaku Menhankam/Pangab, menyatakan "Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan masih adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum dan ketertiban". Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Presiden/Menhankam tersebut, misalnya seperti penyelundupan, penyelewengan, pelanggaran tertib lalu lintas, masih terdapatnya pos-pos pungutan liar, kenakalan remaja dan anak-anak (adult and juvenile delinguency), serta masuknya ganja dan narkotika. Kalangan pers menanggapi bahwa sikap terus terang tersebut sangat melegakan. sebab, dengan melihat dan mengakui masih adanya kekurangan tentu akan ada usaha dan upaya untuk mengatasinya.
Di samping itu, kalangan pers serta pengamat juga mengingatkan bahwa hukum bukan hanya oleh orang-orang sipil, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang militer. Kondisi yang demikian akan menjadi tugas yang sangat berat bagi Kapolri yang baru sehingga perlu didukung oleh seluruh jajaran hankam. usaha untuk mengurangi pelanggaran hukum perlu dikembangkan melalui dua saluran, yaitu pertama, menertibkan masyarakat dan kedua menertibkan instansi-instansi pemerintah, termasuk aparat pertahanan dan keamanan (hankam). Dikatakan oleh Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasan bahwa kebijakan pokok Polri merupakan bagian dari hasil analisis politik dan strategi Perthananan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) pada umumnya, di mana kita harus mampu menciptakan stabilitas dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.nu Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut, Kapolri menyatakan bahwa Polri menghadapi dua hal yang kelihatan saling bertolak belakang, yaitu tugas-tugas yang semakin berat yang harus dihadapi di satu pihak, dan kekuatan yang dimiliki polri yang relatif kecil, tetapi dengan kualitas yang cukup memadai; di lain pihak, kekuatan mana yang harus Polri susun.
Untuk mengatasi hal tersebut, terutama guna mencapai kualitas yang tinggi, kiranya tidak ada alternatif lain, kecuali Polri harus bekeria lebih
keras, teratur, dan efisien. Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasan juga menekankan bahwa sudah saatnya Polri untuk bekerja lebih keras lagi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Polri, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencegah dirinya, lingkungannya dan masyarakat yang luas agar tidak menjadi korban atau pelaku dari gangguan, ancaman kejahatan, dan pelanggaran. Kegiatan tersebut memerlukan sistem atau metode yang cocok yang senantiasa dikembangkan serta diteliti. Dalam hal ini, Polri telah merintis beberapa sistem yang masih perlu ditingkatkan, baik sistem personel, materiil, maupun anggaran.
Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasan selalu mengingatkan kepada jajarannya bahwa adanya sistem-sistem tersebut tidak berarti bahwa sistem-sistem tersebut berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya kaitan satu dengan yang lain. semua sistem tersebut harus menggunakan asas pokok yang jelas, yang disebut dengan istilah integratif fungsional. Dengan alasan tersebut akan tercakup kewajiban untuk berkoordinasi dan saling membantu antara sistem yang satu dengan sistem yang lain, dan dalam pengertian integratif fungsional tersebut termuat di dalamnya suatu arah yang jelas bagi keseluruhan sistem. Dikatakan oleh Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasan bahwa erat dengan sistem dan asas dari sistem yang diuraikan di atas, yang sangat diperlukan adalah adanya pembinaan teknis, baikpembinaan personel, materiil logistik, dan anggaran umum, maupun operasional.