Chili
Politik

Republik Chili adalah sebuah negara kesatuan demokratis dengan sistem presidensial, terdiri dari berbagai institusi yang otonom seperti yang dikehendaki konstitusi dengan fungsi-fungsi tertentu dan dengan kompetensi yang terdistribusi baik di antara organ-organ negara, yang tidak sama dengan doktrin tradisional pemisahan kekuasaan. Konstitusi terkini Chili disetujui melalui sebuah referendum nasional pada tanggal 11 September 1980, di bawah pemerintahan militer Augusto Pinochet. Konstitusi ini, yakni konstitusi ke-10 dalam sejarah konstitusi Chili, telah menjadi dokumen fundamental negara sejak tanggal 11 Maret 1981. Setelah kekalahan Pinochet dalam referendum tahun 1988, konstitusi ini diamendemen untuk mempermudah ketentuan amendemen pada masa depan. Sejak tahun 1989, konstitusi ini telah diamendemen sebanyak 14 kali. Pada bulan September 2005, Presiden Ricardo Lagos mengundangkan beberapa amendemen yang diloloskan oleh Kongres. Amendemen-amendemen ini menghapus kedudukan senator yang ditunjuk dan senator seumur hidup, memberi Presiden kewenangan menghilangkan panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan mengurangi masa jabatan kepresidenan dari enam tahun menjadi empat tahun.
Lembaga eksekutif, atau lebih tepatnya pemerintah dan administrasi publik, dikepalai oleh Presiden Republik yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Rakyat Chili memberikan suaranya dalam putaran pertama pemilihan presiden pada tanggal 13 Desember 2009. Tidak seorangpun dari empat calon presiden yang meraih 50% suara. Hasilnya, dua calon yang bersuara terbanyak, Eduardo Frei Ruiz-Tagle dari koalisi tengah-kiri (Konser Partai untuk Demokrasi) dan Sebastián Piñera dari koalisi tengah-kanan Koalisi untuk Perubahan, bertarung dalam pemilihan putaran kedua pada tanggal 17 Januari 2010, dan dimenangi oleh Sebastián Piñera. Ini adalah pemilihan presiden Chili kelima setelah berakhirnya era Pinochet. Kelima-limanya dinilai bebas dan adil. Pada bulan Maret 2010, jabatan ini dipegang oleh Sebastián Piñera. Menurut konstitusi, presiden bekerja selama empat tahun dalam satu masa jabatan, dan setelah itu tidak dapat menjabat kembali. Presiden Republik menunjuk kementerian Chili, yang menjadi mitra langsung dan segera dalam pemerintahan dan administrasi negara. Menteri-menteri ini merupakan pejabat dengan kepercayaan eksklusif.
Pemerintahan dalam negeri di tiap-tiap region berada di tangan intendan, didesain oleh presiden dan wakilnya, asli dan langsung dari masing-masing region. Lembaga administrasi regional bertanggung jawab kepada Pemerintah Regional, yang dibentuk oleh masing-masing intendan, dan sebuah Dewan Regional yang dipilih secara tidak langsung. Pada gilirannya, pemerintahan provinsi berada di tangan gubernur, yang ditunjuk oleh presiden. Kemudian, lembaga administrasi lokal menjadi tanggung jawab munisipalitas, yang terdiri dari wali kota dan pemerintah dewan–pengelola yang dipilih oleh rakyat.
Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden Republik dan Kongres Nasional Kongres Nasional, yang berbasis di kota pelabuhan, Valparaíso, kira-kira 140 kilometer sebelah barat ibu kota, Santiago. Kongres Nasional Chili berkarakter bikameral, terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Senat terdiri dari 38 senator yang dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa bakti 8 tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali di masing-masing distrik pemilihan umum. Setiap 4 tahun sekali, setengah anggota senat diperbarui oleh senator pengganti. Senat terkini memiliki 20–18 fraksi yang mendukung koalisi oposisi. Dewan Perwakilan yang terdiri dari 120 anggota dipilih berdasarkan suara terbanyak, dengan masa bakti 4 tahun dan juga dapat dipilih kembali pada masing-masing distrik pemilihan umum, tiap-tiap distrik memilih dua calon wakil rakyat dalam masing-masing pemilihan umum, yang memperbarui keseluruhan anggota dewan perwakilan. Pemilihan kongres terbaru diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2009, bersamaan dengan pemilihan presiden. Dewan Perwakilan terkini terdiri dari 58 anggota koalisi tengah-kanan yang memerintah, 54 dari oposisi tengah-kiri, dan 8 dari partai-partai kecil atau pihak independen.
Pemilihan anggota kongres Chili diselenggarakan dengan sistem binomial yang menghasilkan dua blok politik mayoritas — Konser Partai-Partai untuk Demokrasi atau Concertación dan Aliansi untuk Chili atau Alianza]] — dengan mengorbankan perkecualian grup-grup politik yang bukan mayoritas. Oleh karena itu, hanya terdapat dua kursi senat dan dua kursi dewan perwakilan yang dibagikan ke masing-masing distrik pemilihan, partai-partai dipaksa membentuk koalisi-koalisi yang luas dan, berdasarkan sejarahnya, dua koalisi terbesar (Concertación dan Alianza) memecah sebagian besar kursi di suatu distrik. Koalisi terkemuka berhak memperoleh kedua-dua kursi, hanya jika mereka mampu mengalahkan koalisi kedua dengan selisih lebih dari 2-banding-1. Pihak-pihak penentang sistem yang diamanatkan oleh Konstitusi 1980 ini senantiasa menuntut perubahan. Dalam pemilihan kongres tahun 2001, Uni Demokrat Independen yang konservatif melampaui Partai Demokrat Kristen untuk kali pertama, dan menjadi partai terbesar di dewan perwakilan. Dalam pemilihan parlemen 2005, kedua-dua partai terkemuka, Partai Demokrat Kristen dan Uni Demokrat Independen kehilangan perwakilan mereka karena masing-masing sekutunya, Partai Sosialis (yang menjadi partai terbesar dalam koalisi Concertación) dan Pembaruan Nasional dalam aliansi sayap kanan. Dalam pemilihan legislatif terbaru di Chili, Partai Komunis memenangi 3 dari 120 kursi di Dewan Perwakilan untuk kali pertama dalam 30 tahun (Partai Komunis dilarang berdiri pada masa kediktatoran).
Kekuasaan yudikatif, terwujud dalam pengadilan dengan yurisdiksi yang otonom dan mandiri, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kejaksaan Agung bertugas langsung secara eksklusif terhadap penyelidikan pidana, dan juga menjalankan penuntutan umum. Pada bulan Juni 2005, Chili menyelesaikan perbaikan sistem peradilan pidana di seluruh pelosok negeri. Reformasi telah menggantikan sistem inkuisitorial dengan sistem adversarial yang lebih mirip dengan Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi memiliki kendali konstitusional terhadap rancangan undang-undang dan auto acordado, dekret, dan hukum. Pengawas Keuangan Umum berperan mengontrol keabsahan kegiatan administrasi publik, juga mengawasi pemasukan/pendapatan negara dan investasi dana masyarakat. Mahkamah Pemilihan Umum dan 13 pengadilan pemilihan umum regional berfungsi untuk mengawasi keteraturan proses pemilihan umum dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Lembaga-lembaga peradilan lainnya adalah pengadilan banding dan sistem peradilan militer.