Kerajaan Wajo
Pemerintahan

Lihat pula: Daftar pemimpin Wajo
Pemimpin tertinggi Wajo disebut dengan gelar arung matoa. Seorang arung matoa dipilih di antara kalangan "darah putih" atau ningrat. Jabatan arung matoa tidak dapat dirangkap dengan jabatan pemerintahan lainnya. Jabatan ini juga tidak dapat diwariskan mengikut keturunan, dan hanya dapat dipegang seumur hidup sepanjang pemegangnya dianggap layak. Arung matoa memiliki kekuasaan yang terbatas; peran utamanya adalah menjadi simbol pemersatu bagi negerinya, sebagai hakim dan panglima perang tertinggi, serta sebagai perwakilan Wajo dalam urusan luar negeri. Penguasa Wajo lazimnya diharapkan untuk tunduk kepada negara dan hukum adat yang telah menggariskan otonomi komunitas-komunitas yang dipimpinnya. Jika tidak, maka ia dapat dipecat dari jabatannya. Arung Matoa La Samaléwa To Appakiung (menjabat 1612–1616), misalnya, diturunkan oleh rakyatnya, sebab ia disebut telah bersikap semena-mena. Adat serupa juga dapat ditemukan pada negeri-negeri Sulawesi Selatan lainnya, walaupun mungkin tidak sekuat di Wajo. Monarki di Gowa dan Bone menganut sistem keturunan, dan penguasa-penguasa di sana umumnya cenderung lebih otoriter (serupa penguasa zaman feodal di Eropa) bila dibandingkan dengan arung matoa di Wajo.
Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari di Wajo, arung matoa dibantu oleh tiga pasang pemimpin sipil dan militer yang dikenal secara kolektif sebagai Petta Ennengngé ('Tuan yang Enam'); setiap pasangnya mewakili masing-masing limpo. Pemimpin sipil sebuah limpo disebut ranreng, sementara pemimpin militernya disebut baté lompo. Gelar bagi para baté lompo disesuaikan dengan warna panji yang mereka bawa, yaitu Pilla atau 'Merah' bagi Béttémpola, Patola atau 'Warna-Warni' bagi Talotenreng, dan Cakkuridi atau 'Kuning' bagi Tua. Setiap ranreng dan baté lompo dalam Petta Ennengngé memiliki kekuasaan yang setara di antara mereka dan sama besarnya dengan sang arung matoa. Meski begitu, secara tradisi, Pilla Wajo-lah yang dianggap sebagai panglima Petta Ennengngé tertinggi di kala perang, sementara Ranreng Béttémpola dianggap sebagai pejabat Petta Ennengngé tertinggi di kala damai. Jika posisi arung matoa sedang lowong, maka Ranreng Béttémpola pula yang mengambil alih tugasnya untuk sementara hingga terpilih arung matoa yang baru. Keseluruhan Petta Ennengngé ditambah dengan arung matoa membentuk dewan pemerintahan tertinggi yang disebut sebagai Petta Wajoʼ ('Tuan di Wajo').
Petta Wajoʼ merupakan bagian dari dewan perwakilan lebih besar yang terdiri dari 40 anggota, juga dikenal sebagai Arung Patappuloé ('Empat Puluh Raja'), dengan arung matoa sebagai ketuanya. Selain dari ketujuh anggota Petta Wajoʼ, setiap limpo menyumbang seorang suro atau utusan, 4 orang arung mabbicara atau hakim yang memutuskan perkara, serta 6 orang arung paddokki-rokki atau hakim yang hanya bertugas sebagai penasihat; setiap perkara dari masyarakat akan diperiksa lebih dahulu oleh mereka sebelum diteruskan ke arung mabbicara. Arung mabbicara juga merangkap jabatan sebagai kepala daerah di bawah limpo, sementara arung paddokki-rokki tidak memegang jabatan lain selain sebagai anggota dewan pemerintahan. Keseluruhan anggota dewan hanya berkumpul dalam masa-masa tertentu saja, termasuk di antaranya saat pemilihan arung matoa yang baru.
Kekuatan Arung Patappuloé diimbangi pula oleh tiga orang punggawa, satu dari setiap limpo, sebagai perwakilan non-ningrat yang dipilih di antara para tetua di daerah. Para punggawa ini memiliki wewenang yang cukup signifikan. Menurut laporan James Brooke, penjelajah Inggris yang kelak menjadi Raja Sarawak:
Kekuatan pangawas [sic], atau tribunes of the people [sic], lumayan besar. Hanya mereka yang berhak memanggil anggota dewan empat puluh untuk melakukan rapat. Mereka memiliki hak veto untuk menolak penunjukan aru matoah [sic]. Hanya perintah merekalah yang dapat menjadi panggilan sah untuk berperang, tiada pejabat maupun dewan yang mempunyai hak, atau bahkan kuasa, untuk memanggil rakyat merdeka ke medan pertempuran.
Selain memiliki punggawa sebagai perwakilan permanen resmi di dalam pemerintahan, tetua-tetua (uluanang) dari kalangan orang merdeka beserta kepala-kepala desa di Wajo dapat pula berkumpul dalam sebuah musyawarah luar biasa yang boleh diadakan jika Arung Patappuloé tidak mencapai kata sepakat dalam membahas sebuah masalah. Para rakyat merdeka ini dapat bertukar pikiran dan memberi masukan kepada pemerintah mengenai penyelesaian terbaik bagi masalah tersebut, walaupun keputusan akhirnya tetap berada di tangan arung matoa.
Struktur pemerintahan lokal tiap daerah di Wajo berbeda-beda, tetapi secara garis besar memiliki pola pembagian wewenang dan kekuasaan yang tidak berbeda jauh dengan pemerintahan pusat. Arung Paria, misalnya, hanya bersifat simbolis, sementara wewenang pemerintahan ada pada tangan wakilnya yang disebut arung malolo. Paria juga dibagi menjadi tiga limpo, yang masing-masingnya dipimpin oleh sepasang arung dan arung malolo, serta beberapa pejabat rendah dengan tugas yang berbeda-beda. Wilayah Pammana dipimpin oleh seorang datu, yang diwakili oleh maddanreng dalam urusan luar daerah, perang dan perayaan, atau oleh sulléwatang dalam urusan daerah dan keadaan gawat. Sementara Bélawa memiliki dua orang arung, satu di wilayah barat dan satu di wilayah timur; masing-masingnya dibantu oleh seorang sulléwatang yang bertindak sebagai panglima perang.
Di bawah penjajahan tidak langsung yang diberlakukan oleh Belanda, Wajo masih diperbolehkan untuk memiliki pemerintahan sendiri, walaupun kekuasannya sangatlah terbatas. Secara praktis, hampir seluruh jabatan dalam dewan perwakilan dihapuskan oleh Belanda, kecuali jabatan para Petta Wajoʼ, yang kini bersifat birokratis semata. Kekuasaan sebenarnya ada pada kontrolir civiel gezaghebber ('komandan sipil') yang mewakili pemerintah Hindia Belanda. Namun, meski kekuasaan (power) kalangan aristokrat Sulawesi Selatan pada masa penjajahan berkurang, ahli ilmu politik Barbara Sillars Harvey berpendapat bahwa mereka masih memiliki wewenang (authority) yang signifikan, sehingga para pamong praja Belanda masih memerlukan kerja sama mereka untuk memastikan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah kolonial.