stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penahanan palsu

Penahanan palsu atau penahanan tidak sah terjadi ketika seseorang dengan sengaja membatasi pergerakan orang lain dalam suatu area tanpa kewenangan hukum, pembenaran, atau izin dari orang yang ditahan. Pengekangan fisik yang sebenarnya tidak diperlukan untuk terjadinya penahanan palsu. Klaim penahanan palsu dapat dibuat berdasarkan tindakan pribadi, atau atas penahanan pemerintah yang salah. Untuk penahanan oleh polisi, bukti penahanan palsu memberikan dasar untuk memperoleh surat perintah habeas corpus.
Pranala luar

Prosser on Torts website
Enright v. Groves
Elaine Chao

| Elaine Chao |
| --- | --- |

 
Menteri Transportasi Amerika Serikat ke-18
Masa jabatan 31 Januari 2017 – 11 Januari 2021
Presiden: Donald Trump
Pendahulu Anthony FoxxPengganti Pete Butigieg
Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat ke-24
Masa jabatan 29 Januari 2001 – 20 Januari 2009
Presiden: George W. Bush
Pendahulu Alexis HermanPengganti Hilda Solis
Direktur Korps Perdamaian ke-12
Masa jabatan 1991–1992
Presiden: George H. W. Bush
Pendahulu Paul CoverdellPengganti Carol Bellamy
Deputi Menteri Transportasi
Masa jabatan 1989–1991
Presiden: George H. W. Bush
Pendahulu Mary Ann DawsonPengganti Mortimer L. Downey
 
Informasi pribadi
Lahir: Elaine Lan Chao 26 Maret 1953 (umur 71) Taipei, Taiwan
Partai politik: Republik
Suami/istri: Mitch McConnell
Almamater: Mount Holyoke College (BA) Harvard University (MBA)
 Penghargaan(2010) honorary doctor of the Shanghai Jiao Tong University (en)  (2006) Great Immigrants Award (en)  (1984) Mount Holyoke College Mary Lyon Award (en)   White House Fellows (en)   Ellis Island Medal of Honor (en)        

Sunting kotak info • L • B
 
Elaine Chao (Hanzi tradisional: 趙小蘭; Hanzi sederhana: 赵小兰; Pinyin: Zhào Xiǎolán, lahir 26 Maret 1953), adalah seorang politisi Amerika Serikat yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat ke-24 di dalam Kabinet Presiden George W. Bush dari tahun 2001-2009 dan sebagai Deputi Menteri Transportasi di dalam pemerintahan Presiden George H. W. Bush. Lahir di Taipei, Taiwan, dia adalah wanita Amerika keturunan Asia pertama dan orang Amerika keturunan Taiwan pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang duduk dalam kabinet presiden Amerika Serikat.
Elaine Chao menikah dengan Pimpinan Mayoritas Senat, Mitch McConnell dari Kentucky.
Pada tanggal 29 November 2016, diumumkan bahwa Presiden terpilih Donald Trump berencana untuk menominasikan Chao sebagai Menteri Transportasi pada saat dia resmi menjabat.
Masa kecil dan pendidikan

Chao dilahirkan di ibu kota Taiwan, Taipei. Sulung dari enam bersaudari, Chao lahir dari pasangan Ruth Mulan Chu Chao (趙朱木蘭), seorang sejarawan, dan James S. C. Chao (趙錫成), yang memulai kariernya sebagai seorang pelaut dan kemudian mendirikan sebuah perusahaan perkapalan yang sukses di Kota New York yang dinamakan Foremost Shipping. Orang tuanya mengungsi dari daratan Cina setelah kaum komunis mengambil alih kekuasaan pada saat perang sipil Cina pada tahun 1949. Pada saat usia 8 tahun, Elaine Chao dan keluarganya bermigrasi ke AS. Ia bersekolah di Syosset High School di Long Island, New York.
Chao menerima gelar sarjana muda dalam bidang ekonomi dari Mount Holyoke College pada tahun 1975 dan MBA dari Harvard Business School. Chao juga melakukan studi di MIT, Dartmouth College, dan Columbia University. Ia adalah penerima 29 gelar doktor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia.
Karier > Kabinet Presiden George H.W. Bush

Pada tahun 1986, Chao kembali ke Washington DC, sebagai deputi Administratur, dari Administratur Kelautan, departemen transportasi AS. Dari tahun 1988 hingga 1989, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Kelautan Federal.
Pada tahun 1989, Presiden George H.W. Bush menominasikan Chao menjadi Deputi Menteri Transportasi AS, posisi nomor dua dalam departemen itu. Dari tahun 1991 hingga 1992, Chao adalah mantan Direktur Peace Corps. Di ketiga jabatan tersebut ia adalah wanita asia amerika pertama yang melakukannya. Ia meluaskan program Peace Corps hingga ke Latvia, Lithuania, Estonia, Polandia, dan Negara-negar baru lain yang merupakan pecahan dari uni soviet.
Karier > United Way dan Heritage Foundation

Setelah kariernya di pemerintahan, Chao bekerja selama 4 tahun sebagai Presiden dan CEO United Way of America. Ia dianggap berjasa dalam memulihkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut setelah skandal penyalahgunaan keuangan yang memalukan yang melibatkan mantan presidennya Bill Aramony. Dari 1996 sampai dengan pengangkatannya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Chao tercatat sebagai anggota kehormatan Heritage Foundation, sebuah lembaga think thank Washington.
Pencapaian sebagai Menteri Tenaga Kerja
Selama masa jabatannya, Kementerian Tenaga Kerja AS telah memperbarui aturan lembur pekerja kerah putih di bawah UU Standar Perburuhan yang Adil, yang menjadi agenda dari setiap pemerintahan sejak 1977. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perlindungan upah lembur secara jelas dijamin bagi pekerja kerah biru, polisi, pemadam kebakaran, pekerja pabrik, pekerja konstruksi, dan pekerja tak tetap lainya. Ini adalah reformasi peraturan paling signifikan dalam periode pertama pemerintahan Bush, peraturan ini melindungi pemberian upah lembur bagi jutaan pekerja.
Pada tahun 2003, Departemen mencapai pembaruan besar pertama dalam keterbukaan keuangan serikat buruh selama 40 tahun, memberikan akses pada setiap anggota serikat akan informasi tentang bagaimana iuran mereka dibelanjakan. Kementerian tersebut juga telah menetapkan catatan perlindungan pekerja yang baru. Dan juga telah meluncurkan reformasi menyeluruh atas program pelatihan pekerja yang dibiayai Negara. Pada tahun 2006 dan 2007, kementerian berhasil menerapkan UU Perbaikan dan Respons Darurat Baru Pertambangan tahun 2006 (Miner Act). Pada 17 Agustus 2006, Presiden Bush menandatangani UU Perlindungan Pensiun, yang melindungi 44 juta pekerja yang jaminan pensiunnya berada di program pensiun swasta.
Setelah Donald Rumsfeld mundur dari jabatan Menteri Pertahanan pada November 2006, dia menjadi satu-satunya anggota asli kabinet Bush yang masih menjabat pada posisi yang sama.
Kehidupan pribadi

Elaine Chao menikah dengan Senator AS dari Kentucky Mitch McConnell pada tahun 1993.
Perpustakaan Ekstrom Universitas Louisville membuka seksi bagian "Arsip McConnell-Chao" pada November 2009. Perpustakaan ini merupakan komponen utama dari gedung universitas McConnell Center.
Sejak Juli 2022, Donald Trump mengkritik kepemimpinan McConnell sebagai ketua fraksi Partai Republik di Senat Amerika Serikat di media sosial dan mencemooh Elaine Chao dengan ejekan rasis, termasuk juga memanggilnya "Coco Chow". Dalam sebuah pernyataan kepada Politico pada bulan Januari 2023, Chao mengatakan bahwa orang-orang "sengaja salah mengeja atau salah mengucapkan nama saya. Orang Amerika keturunan Asia telah bekerja keras untuk mengubah pengalaman itu untuk generasi berikutnya. Dia sepertinya tidak memahami hal itu, yang berarti banyak hal lebih banyak tentang dia daripada yang pernah dikatakan tentang orang Amerika keturunan Asia."
Suku Rambang

| Jumlah populasi |
| --- | --- |
144.986
Daerah dengan populasi signifikan
 Indonesia (Sumatera Selatan)
Bahasa
Asli Melayu Tengah
Agama
Islam
Kelompok etnik terkait
Ogan, Melayu Basemah, Melayu Enim, Melayu Semende 
Suku Rambang (Rambang; Jawi: ملايو رمبڠ) adalah salah satu kelompok etnis yang mayoritas bermukim di Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Melayu Rambang mendiami wilayah Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim yang tersebar di wilayah  Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Kecamatan Lubai, serta Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Rambang Kuang dan daratan yang masih bersinggungan dengan Sungai Rambang.
Bahasa

Dalam Kesehariannya suku Melayu Rambang berbicara menggunakan bahasa Melayu Rambang. Bahasa Melayu Rambang sendiri merupaka bahasa  yang tergabung dalam kelompok Bahasa Melayu Tengah yang berdialek "E" pada setiap akhir kata.
Bone Pute, Burau, Luwu Timur

Bone Pute adalah nama sebuah desa di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Tanah ulayat

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat pemerintahan adat.
Hukum tanah

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat; dan pasal 5 ayat (1) yang membagi status hutan hanya negara dan hutan hak. dengan demikian, hutan ulayat (adat) bukan merupakan hutan negara, sehingga hutan adat merupakan entitas tersendiri disamping hutan negara dan hutan hak, sesuai dengan yang terdapat dalam peta marga indeeling residentie staat Drukkerij sebelum Indonesia merdeka tahun 1930, peta ini menjadi dasar Negara dalam menentukan hutan ulayat adat.
Tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat dan dikelola sesuai dengan adat istiadat mereka, yang bertentangan dengan penguasaan hukum yang biasanya diperkenalkan pada masa kolonial. Kepemilikan bersama merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah adat. Sejak akhir abad ke-20, pengakuan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dan tanah harus menjadi tantangan besar. Kesenjangan antara lahan yang diakui secara formal dan yang dimiliki dan dikelola secara adat merupakan sumber signifikan dari keterbelakangan, konflik, dan degradasi lingkungan.
Di sebagian besar negara, tanah adat tetap menjadi bentuk penguasaan tanah yang dominan.
Lihat pula

Masyarakat adat
Hukum adat
Pranala luar

(Indonesia) Pedoman penyelesaian hak ulayat masalah hukum adat
C2C (studio)

| --- | --- |
Industri: Studio animasi
Didirikan: 3 April 2006; 18 tahun lalu (2006-04-03)
Kantor pusat: Tokyo, Jepang
Produk: Animasi
Situs web: www.c2c2009.com/en
   
C2C Co., Ltd. (株式会社C2Ccode: ja is deprecated , Kabushiki-gaisha C2C) adalah studio animasi Jepang yang didirikan pada tanggal 3 April 2006.
Works

Yurumates 3D (2012)
Go! Go! 575 (2014, diproduksi bersama Lay-duce)
Oneechan ga Kita (2014)
M3: The Dark Metal (2014, diproduksi bersama Satelight)
Aquarion Logos (2015, diproduksi bersama Satelight)
Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka? (2017, diproduksi bersama Satelight)
Harukana Receive (2018)
Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu (2019)
Shachō, Battle no Jikan Desu! (2020)
Wandering Witch: The Journey of Elaina (2020)
Pranala luar

Situs web resmi (Inggris)
C2C  di ensiklopedia Anime News Network (dalam bahasa Inggris)
| l b Karya oleh C2C |
| --- | --- |
Seri televisi:  Yurumates 3D (2012)  Oneechan ga Kita (2014)  Go! Go! 575 (2014)  M3: The Dark Metal (2014)  Aquarion Logos (2015)  Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka? (2017)  Harukana Receive (2018)  Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu (2019)  Shachō, Battle no Jikan Desu! (2020)  Majo no Tabitabi (2020)  Tsukimichi: Moonlit Fantasy (2021)  PuraOre: Pride of Orange (2021)  Tensei Shitara Ken Deshita (2022) 
OVA/ONA:  Yurumates (2012)  Go! Go! 575: Meippai ni, Hajiketeru? (2014)  Oneechan ga Kita (2014)  Tamashichi (2015)  Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 4 (2016–2017) 
 Kategori
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

| Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan  Kementerian KesehatanRepublik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
Nomenklatur sebelumnya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Bidang tugas: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat
Susunan organisasi
Kepala Badan: Syarifah Liza Munira, Ph.D.
Sekretaris Badan: dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H.  
Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan: Dwi Puspasari, SKM., M.Sc. (Plt.)
Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan: Dr. apt. IGM. Wirabrata, S.Si., M.Kes., M.M., M.H.
Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan: Bonanza Perwira Taihitu, S.Sos., M.Si.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan: Dr. Ahmad Irsan A. Moeis, S.E., M.E.
 
Kantor pusat
Jalan Percetakan Negara No.29 Jakarta Pusat 10560
Situs web
https://www.badankebijakan.kemkes.go.id
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (disingkat BKPK) adalah unsur pendukung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kes).
Sejarah

Tepatnya 12 Desember 1975 lahirlah suatu lembaga penelitian kesehatan nasional yang berada di bawah Depkes RI dengan nama Badan Litbang Kesehatan. Lembaga penelitian ini berdiri berdasarkan Keppres No. 44 dan 45 tahun 1974 dalam upaya penyem-purnaan departemen dan satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Keppres tersebut di atas, dikeluarkanlah Kep.Menkes RI No 114/1975. Tanggal dikeluarkannya Kep. Menkes ini digunakan sebagai tanggal lahir Badan Litbangkes dan sejak saat itu, mulailah Badan Litbang Kesehatan berkiprah dalam pembangunan kesehatan nasional di bidang penelitian dan pengembangan iptek kesehatan.
Proses berdirinya Badan Litbang Kesehatan ini sebenarnya tidak hanya oleh adanya aspek legal yang ditetapkan Pemerintah, namun mempunyai perjalanan panjang sejalan dengan proses pembangunan kesehatan setelah Indonesia merdeka. Secara historis, jauh sebelum Badan Litbang Kesehatan berdiri, telah ada berbagai lembaga yang berada di bawah naungan Depkes RI (dahulu Kementrian Kesehatan) yang melaksanakan berbagai penelitian di bidang kesehatan. Misalnya Lembaga Makanan Rakyat di Bogor yang bertugas mengadakan pengembangan dan penerapan ilmu gizi bagi kesejahteraan masyarakat, Lembaga Pusat Penyelidikan dan pemberantasan penyakit kelamin di Surabaya yang melakukan kegiatan penelitian pelayanan kesehatan khususnya penyakit kelamin, dan Hortus Medicus Tawangmangu yang melakukan pengumpulan dan uji coba tanaman obat. Ketiga unit penelitian tersebut didirikan pada awal-awal dekade 1950-an. Barulah menjelang akhir dekade 1960-an, berdasarkan Kep.Menkes No.57/1969 dibentuk Lembaga Riset Nasional yang merupakan embrio pembentukan Badan Litbang Kesehatan dengan mengintegrasikan semua unit-unit penelitian tersebut di atas ditambah unit-unit lainnya disesuaikan dengan kebutuhan saat itu dan masa datang.
Dalam menempuh keberadaannya tercatat 5 guru besar/profesor (Dr. Julie Sulianti Saroso, Prof. Dr. A.A. Loedin, Prof. Dr. Soemarmo Poorwo Soedarmo, dan Prof Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH. PhD., Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF) dan 6 pejabat karier Depkes (Dr. Habib Rahmat Hapsara, Dr. Brahim, Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, Msc.PH, Dr. Sumaryati Arjoso, SKM, Dr. Dini K.S. Latief, Msc, dr. Triono Soendoro, PhD) yang memegang kemudi Badan Litbang Kesehatan. Sudah barang tentu kedelapan pejabat tersebut di atas adalah orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing dan nama mereka cukup dikenal di dunia internasional. Kini kemudi Badan Litbang Kesehatan dipegang oleh Dr. dr. Trihono, MSc. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh dia. Gejolak moneter yang mau tidak mau menciutkan anggaran Badan Litbang Kesehatan; SDM yang masih terbatas dan perlu ditingkatkan kualitasnya; berkembangnya new emerging disease dan re-emerging disease; adanya kesenjangan antar wilayah, desa-kota, kaya-miskin; dan adanya beban ganda dengan meningkatnya penyakit tidak menular; namun di lain pihak, insiden dan prevalen penyakit menular belum menurun.
Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Litbangkes mempunyai fungsi:
penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
pelaksanaan administrasi Badan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Susunan organisasi

Badan Litbangkes terdiri atas:
Sekretariat Badan
Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Pusat 1)
Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan (Pusat 2)
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat (Pusat 3)
Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan (Pusat 4)
Badan Litbangkes juga memiliki sejumlah unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, UPT lingkup Badan Litbangkes meliputi:
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Magelang
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Banjarnegara
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II Tanah Bumbu
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II Papua
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II Baturaja
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II Banda Aceh
Loka Penelitian dan Pengembangan Pangandaran
Loka Penelitian dan Pengembangan Wakaibubak
Daftar kepala

Daftar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sejak berdirinya hingga dibubarkan pada tahun 2022 adalah:
Prof. Dr. dr. J. Soelianti Saroso, MPH (12 Desember 1975-24 Agustus 1978)
Prof. Dr. dr. A.A. Loedin, Sp.B (24 Agustus 1978-29 Februari 1988)
Dr. dr. Hapsara Habib Rahmat, DPH (29 Februari 1988-10 Mei 1989)
Prof. Dr. dr. Sumarmo Poorwo S., Sp.A(K) (2 Juni 1989-10 Februari 1994)
dr. Brahim (10 Februari 1994-16 Juli 1997)
Prof. Dr. dr. Umar F. Achmadi, MPH, Ph.D (16 Juli 1997-10 April 2000)
dr. Sri Astuti S. Suparmanto, MSc.PH (10 April 2000-5 Maret 2003)
dr. Sumarjati Arjoso, SKM (5 Maret 2003-18 Februari 2004)
dr. Dini Latief, MSc (18 Februari 2004-31 Desember 2005)
dr. Triono Soendoro, Ph.D (19 April 2006-12 Januari 2009)
Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, Sp.F (12 Januari 2009-2 November 2010)
Dr. dr. Trihono, MSc (2 November 2010- 28 Februari 2014)
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K)., MARS., DTM&H, DTCE (2 Mei 2014- 30 September 2015)
dr. Siswanto, MHP, DTM (10 Februari 2016 - sekarang)
Pranala luar

Peraturan Menteri Kesehatan no. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Diarsipkan 2015-01-05 di Wayback Machine.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017
Daftar Pejabat Badan Litbangkes Diarsipkan 2015-09-11 di Wayback Machine.
Situs Resmi Badan Litbangkes Diarsipkan 2015-08-15 di Wayback Machine.
The Dance of Minds: 35 Tahun Badan Litbangkes Diarsipkan 2013-09-11 di Wayback Machine.
Al-Mu'tamid bin Abbad

Al-Mu'tamid Muhammad bin Abbad al-Lakhmi (bahasa Arab:  المعتمد محمد ابن عباد بن اسماعيل اللخمي; memerintah sekitar tahun 1069–1091, hidup tahun 1040–1095), juga dikenal sebagai Abbad III, adalah raja ketiga dan penguasa terakhir Thaifah Sevilla di Al-Andalus, serta seorang penyair terkenal. Ia adalah penguasa terakhir Dinasti Arab Abbadiyah di Sevilla, sebelum digulingkan oleh Murabithun pada tahun 1091.
Kehidupan awal

Ketika berusia 13 tahun, ayah Al-Mu'tamid menganugerahkan gelar Emir kepadanya dan mengangkat penyair Arab Andalusi Ibnu Ammar sebagai wazirnya. Namun, Al-Mu'tamid sangat terpengaruh oleh Ibnu Ammar. Ayah Al-Mu'tamid waspada terhadap Ibnu Ammar dan pengaruh yang dimilikinya, akhirnya mengirimnya ke pengasingan.