Hubungan Jepang dengan Korea Utara
Sejarah

Pada awal era berdirinya Korea Utara, hubungan antara dua negara saling bermusuhan. Pada tahun 1949-1950, Korea Utara dengan keras menentang negosiasi ekonomi dan politik antara Jepang dan pemerintahan Syngman Rhee. Namun kemudian, Korea Utara berusaha untuk mengambil keuntungan dari konflik yang meletus antara Jepang dan Korea Selatan atas Garis Syngman Rhee. Sebagai respons dari prakarsa Perdana Menteri Jepang Ichirō Hatoyama yang berusaha untuk memulihkan hubungan dengan Uni Soviet dan negara komunis lainnya, pada Februari 1955 Menteri Luar Negeri Korea Utara Nam Il mengeluarkan pernyataan untuk menyerukan kerjasama ekonomi dan budaya dengan Jepang. Dari tahun 1955 sampai 1964, hubungan ekonomi Jepang-Korea Utara mengalami pertumbuhan secara bertahap, karena alasan Pyongyang berusaha untuk mencegah hubungan Jepang-Korea Selatan membaik, dan alasan lainya karena Korea Utara mencoba untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Uni Soviet.
Pada tahun 1955, Korea Utara membantu berdirinya Asosiasi Warga Korea di Jepang, Chongryon, yang berfungsi sebagai organisasi advokasi untuk etnis Korea di Jepang yang memihak Korea Utara dan sebagai kedutaan besar de facto Korea Utara di Jepang. Pemulangan sukarela warga Korea dari Jepang ke Korea Utara berjalan lambat namun lancar setelah disepakatinya perjanjian dari Palang Merah tahun 1959. Hingga akhir tahun 1960, hampir 50.000 dari sekitar 600.000 warga Korea telah tiba di Korea Utara. Program pemulangan diperpanjang selama satu tahun pada Oktober 1960 untuk memulangkan 60.000 warga.[butuh rujukan]
Pada tahun 1965, pemerintah Korea Utara mengkritik Perjanjian Mengenai Dasar Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Di era Perdana Menteri Eisaku Satō, hubungan Jepang-Korea Utara memburuk, tetapi pada 1971-1972, proses pendekatan kembali Tiongkok-Jepang menyebabkan perusahaan-perusahaan Jepang memperluas kerjasama ekonomi dengan Korea Utara. Di bawah Perdana Menteri Kakuei Tanaka, pemerintah Jepang mengambil kebijakan menjaga jarak dengan Korea Utara dan Korea Selatan, dan menolak untuk memihak Seoul dan melawan Pyongyang ketika ada percobaan pembunuhan Park Chung-Hee oleh Mun Se-gwang. Namun demikian, Jepang masih tidak mendirikan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Di bawah Takeo Miki dan penerusnya, Jepang beralih memihak Korea Selatan daripada Korea Utara. Korea Utara merasa semakin terisolasi ketika Takeo Fukuda menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Jepang dan Republik Rakyat TIongkok, dan kunjungan Yasuhiro Nakasone ke Korea Selatan pada tahun 1983. Selama masa kerjasama Jepang-Korea Selatan dan perselisihan Jepang-Korea Utara, Pyongyang sering menyatakan ketidakpuasan mereka dengan mengangkat isu sengketa Karang Liancourt.
Sampai akhir 1980-an, kebijakan Korea Utara terhadap Jepang bertujuan untuk meminimalkan kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang, dan menghalangi remiliterisasi Jepang. serta mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Jepang. Hal yang penting untuk kebijakan ini dapat berjalan adalah dukungan warga Jepang untuk Korea Utara, terutama di kalangan partai komunis dan sosialis di Jepang dan warga Korea di Jepang.[butuh rujukan]
Hanya saja, Korea Utara melakukan berbagai kesalahan sehingga tidak mampu mendapat dukungan dari warga Jepang yang bersimpati denga Korea Utara. Warga Jepang yang menemani pasangan mereka ke Korea Utara mengalami berbagai kesulitan dan dilarang berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman di Jepang. Jepang mengecam Korea Utara yang telah memberikan perlindungan bagi anggota Tentara Merah Jepang, yang dipandang sebagai kelompok teroris di Jepang. Ketidakmampuan atau Penolakan Korea Utara untuk membayar utang kepada para pedagang Jepang juga membuat warga Jepang semakin tidak mau mendukung Korea Utara.[butuh rujukan]
Hubungan Jepang–Korea Utara menjadi lebih buruk di akhir 1980-an. Kedua pemerintah tidak melakukan hubungan diplomatik yang substantif. Namun partai oposisi Partai Sosialis Jepang tetap memiliki hubungan baik dengan Korea Utara. Jepang hanya diperbolehkan berdagang dengan Korea Utara melalui jalur tidak resmi, yang dilaporkan mencapai lebih dari US$200 juta per tahun pada tahun 1980-an.[butuh rujukan]
Salah satu masalah yang membuat hubungan Jepang-Korea Utara tegang adalah media Korea Utara yang menyerang Jepang, pemberlakuan sanksi ekonomi Jepang terhadap Korea Utara atas aksi teroris melawan Korea Selatan pada tahun 1980-an, dan utang Korea Utara yang tidak terbayarkan ke perusahaan Jepang sebesar $50 juta.[butuh rujukan]