Hubungan Rusia dengan Ukraina
Sejarah hubungan > Setelah kemerdekaan > Tahun 2010-an > Euromaidan dan setelahnya

Pada 17 Desember 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk memberikan bantuan pinjaman sebesar 15 miliar dolar ke Ukraina dan memberikan diskon 33% untuk harga gas alam. Perjanjian tersebut ditandatangani pada saat protes besar-besaran di Ukraina yang menuntut hubungan yang lebih dekat antara Ukraina dan Uni Eropa. Pemberian pinjaman tersebut dikritik karena diduga sebagai upaya Rusia untuk mencegah Ukraina untuk dapat menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa.
Krisis Krimea 2014 terjadi sebagai dampak dari revolusi Ukraina 2014 yang telah melengserkan Yanukovych dari jabatan presiden Ukraina. Demonstrasi di Krimea tersebut dilakukan oleh kelompok pro-Rusia yang menentang tuntutan Euromaidan dan menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, serta menginginkan otonomi lebih lanjut dan bahkan kemerdekaan Krimea. Kelompok lain seperti Tatar Krimea menentang tindakan pro=Rusia tersebut dan lebih mendukung Euromaidan. Pada 27 Februari, sekumpulan orang bersenjata dengan mengenakan masker mengambil alih sejumlah bangunan penting di Krimea, seperti gedung parlemen dan dua bandara. Dalam krisis tersebut, Dewan Tertinggi Krimea memecat beberapa pejabat pemerintah republik otonomi dan mengganti ketua Dewan Menteri Krimea Anatoly Mohyliov menjadi Sergey Aksyonov.
Ukraina menuduh Rusia ikut campur dalam urusan internal Ukraina, sementara pihak Rusia menyangkal tuduhan tersebut. Untuk merespons krisis tersebut, Verkhovna Rada meminta pihak yang menandatangani Memorandum Budapest tetap berkomitmen untuk mentaati prinsip-prinsip yang tertulis pada perjanjian tersebut, dan selanjutnya meminta mereka untuk berkonsultasi dengan Ukraina agar mengurangi ketegangan di antara pihak. Pada 1 Maret, parlemen Rusia memberikan kewenangan kepada Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer di Ukraina, setelah adanya permintaan bantuan dari pemimpin gerakan pro-Rusia tak resmi, Sergey Aksyonov. Pada hari yang sama, presiden Ukraina ad interim, Oleksandr Turchynov menyatakan penunjukan Perdana Menteri Krimea sebagai tindakan inkonstitusional. Ia berkata, "Kami menganggap sikap Rusia adalah tindakan agresi langsung terhadap kedaulatan Ukraina!"
Pada tanggal 11 Maret, parlemen Krimea menyetujui deklarasi kemerdekaan Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol dari Ukraina, dan mendirikan Republik Krimea, dengan suara 78 dari 100 anggota parlemen. Kemudian warga Krimea memberikan suaranya dalam referendum untuk bergabung ke Rusia pada 16 Maret. Republik Krimea menyatakan kemerdekaannya dari Ukraina keesokan harinya, dan mulai mencari pengakuan dari PBB, serta meminta agar dapat bergabung dengan Federasi Rusia. Di hari yang sama, Rusia mengakui Krimea sebagai negara berdaulat.
Segera setelah pengumuman pengakuan Rusia atas Republik Krimea, Ukraina merespons hal tersebut dengan sanksi terhadap Rusia serta membekukan aset milik tokoh atau organisasi yang terlibat dalam aneksasi Krimea. Ukraina memboikot seluruh barang buatan Rusia. Negara-negara lain yang mendukung tindakan Ukraina dan mengikuti langkah yang serupa (seperti Uni Eropa, Norwegia, Islandia, Swiss, Lichtenstein, Albania, Montenegro, Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang, dll.). Rusia merespons hal tersebut dengan langkah serupa seperti sanksi terhadap Ukraina dan pendukungnya tetapi tidak mempublikasikan tokoh atau organisasi yang kena dalam daftar hitam tersebut.
Pada tanggal 27 Maret, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 68/262 yang menyatakan referendum Krimea tidak sah secara hukum internasional dan penyatuan Krimea ke Rusia adalah tindakan ilegal. Dan pada 27 Maret 2016, Dmitry Kozak ditunjuk untuk memperkuat hubungan sosial, politik, dan ekonomi Krimea dengan Rusia.
Pada 14 April, Vladimir Putin menetapkan Bank Rossiya sebagai bank utama di Krimea yang telah dianeksasi dan memberikan hak untuk memberikan pelayanan pembayaran listrik di Krimea sebesar $36 miliar per tahun - yang akan memberikan bank tersebut komisi sebesar $112 juta setiap tahunnya.
Pada sidang Pertemuan Parlemen Majelis Eropa tanggal 26 Juni 2014, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan bahwa hubungan bilateral dengan Rusia tidak dapat kembali normal kecuali Rusia mengembalikan Krimea ke Ukraina. Pada bulan Februari 2015, Ukraina mengakhiri perjanjian pada tahun 1997 yang mengatur warga Rusia dapat masuk ke Ukraina cukup dengan kartu tanda penduduk dan tidak memerlukan paspor.
Di bulan Mei 2015, Ukraina menghentikan sementara kerjasama militer dengan Rusia, yang telah dilakukan sejak tahun 1993. Setelah berhentinya kerjasama dalam bisnis, Ukraina juga menghentikan pasokan komponen senjata ke Rusia. Pada bulan Agustus, Rusia mengumumkan pelarangan impor dari peralatan pertanian dari Ukraina mulai Januari 2016. Pada Oktober 2015, Ukraina melarang semua penerbangan langsung antara Ukraina dan Rusia. Pada bulan November 2015, Ukraina menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat militer dan komersial Rusia. Pada bulan Desember 2015, Verkhovna Rada memutuskan untuk memberikan embargo perdagangan pada Rusia sebagai balasan pembatalan zona perdagangan bebas kedua negara dan larangan impor makanan dari Ukraina karena perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina akan berlaku mulai Januari 2016. Rusia memberikan cukai terhadap seluruh barang dari Ukraina mulai Januari 2016, sebagai akibat Ukraina bergabung dengan zona perdagangan bebas Uni Eropa.