Tjoe Bou San
Kritik terhadap Fromberg

Tjoe mengidentifikasi diri dengan nasionalis Tionghoa di Tiongkok. Dia merasa bahwa warga Tionghoa di Hindia Belanda (baik peranakan maupun totok) harus menganggap diri mereka Tionghoa. Warga Tionghoa di Hindia Belanda adalah orang asing. Mereka tidak harus mengambil bagian dalam politik lokal karena nasib mereka bergantung kepada Tiongkok, bukan Belanda.
Pandangannya itu berseberangan dengan P.H. Fromberg Sr, yaitu ahli hukum Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda sebagai pejabat Biro Urusan Tionghoa dan dekat dengan masyarakat peranakan Tionghoa. Sikap yang ditunjukkan Fromberg berbeda sekali dengan pembesar Belanda yang dianggap memusuhi masyarakat Tionghoa. Dia adalah pembesar Belanda yang bersimpati terhadap orang Tionghoa. Menurut Suryadinata, untuk membela orang Tionghoa, dia menulis catatan-catatan kecil yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Chung Hwa Hui Nederland dengan judul Pergerakan Orang Tionghoa di Jawa pada 1926.
Tjoe sendiri menganggap bahwa Fromberg adalah “Douwes Dekker-nya” orang Tionghoa. Dia tidak setuju dengan pendapatnya mengenai nasionalisme Tionghoa dan mengkritiknya berkali-kali di Sin Po, meskipun mengakui jasa Fromberg. Dia akhirnya menerbitkan beberapa terjemahan tulisan-tulisan Fromberg serta kritiknya sendiri menjadi sebuah buku berjudul Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda dan Mr. P.H. Fromberg Sr pada 1921. Tulisan-tulisan dari Fromberg sendiri awalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat secara bersambung di Sin Po edisi Melayu.
Fromberg berpendapat bahwa warga Tionghoa pada akhir abad ke-19 diperlakukan tidak adil di Hindia Belanda dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya Pan-Chinese Movement (Gerakan Tionghoa Raya). Orang Tionghoa lantas berorientasi ke Tiongkok dan sadar akan rasnya sendiri. Mereka merasa terhina karena ditempatkan di bawah orang Eropa dan menuntut agar diberi status yang sama, tetapi usaha ini gagal.
Lebih lanjut, dia menengarai bahwa orang Tionghoa tidak senang ketika Undang-Undang Kekawulaan diumumkan dan kaum peranakan Tionghoa digolongkan sebagai kawula. Mereka berpikir bahwa Belanda berniat menghilangkan kewarganegaraan orang Tionghoa, sedangkan kekawulaan tidak memberikan sesuatu yang baru bagi mereka. Masalah mengenai milisi akhirnya memancing peningkatan kampanye menentang kekawulaan, tetapi kampanye masih berlanjut setelah rancangan itu ditinggalkan. Fromberg berpendapat bahwa hal ini disebabkan karena orang peranakan Tionghoa telah terpengaruh oleh semangat nasionalisme Tionghoa, tetapi tidak mengerti tentang hukum.
Bagi dirinya, kekawulaan hanya menyangkut peranakan Tionghoa yang terus tinggal di Hindia Belanda sejak beberapa generasi. Dia menunjuk kelompok-kelompok minoritas di negara-negara lain yang mengeluhkan bahwa mereka dihalangi untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya dan diperlakukan sebagai orang-orang asing, sekalipun telah tinggal di negara bersangkutan sejak beberapa generasi. Sebaliknya, kaum peranakan Tionghoa di Hindia Belanda malah menolak untuk menerima kekawulaan setelah ditawari oleh Belanda. Mereka seperti tidak mengetahui bahwa kekawulaan disertai dengan hak yang menarik batas antara seorang kawula dengan orang asing. Dia menerangkan tentang hak dan manfaat yang dapat dinikmati oleh seorang kawula. Salah satu contoh yang ditunjukkannya adalah hak untuk ikut serta dalam politik setempat.
Fromberg beralasan bahwa menerima kekawulaan tidak berarti bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda harus meninggalkan bahasa dan adat istiadat mereka. Kekawulaan untuk sementara waktu hanya suatu keterangan atau pengenal mengenai keanggotaan dalam masyarakat Hindia Belanda. Berikut pendapat Fromberg yang diambil dari tulisan Suryadinata berjudul Politik Tionghoa Peranakan di Jawa.
Waktunya akan datang ketika kesombongan orang-orang kulit putih akan terhapus dan berbagai kelompok akan dibuat sederajat di depan hukum. Jika perasaan rasial dari masing-masing kelompok dihormati dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, berbagai kelompok akan berhenti memperjuangkan kepentingan bersama. Pada saat itu, kesatuan berbagai kelompok akan menjadi kenyataan dan timbullah suatu pergerakan ke arah terbentuknya suatu nasion.
Dia memercayai bahwa sebagian besar peranakan Tionghoa tidak setuju dengan kampanye gerakan anti Undang-Undang Kekawulaan. Dia senang bahwa ada orang peranakan berpendidikan yang mau bekerja untuk Belanda dan tidak mengurung dirinya di kelompoknya sendiri. Dua contoh yang diberikannya adalah Yap Hong Tjoen (ahli mata yang pernah menjadi ketua perkumpulan mahasiswa Tionghoa di Belanda) dan H.H. Kan (tuan tanah dan politisi). Dia akhirnya berkesimpulan bahwa kampanye anti kekawulaan dilancarkan oleh kaum sauvinis Tionghoa. Mereka hanya memanfaatkan masalah milisi dan kekawulaan untuk mengungkapkan rasa sauvinisme dan rasa menyendiri yang mereka miliki. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan kepentingan Belanda dan hanya akan membahayakan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda sendiri.
Tjoe mengemukakan sanggahan bahwa Fromberg sebagai seorang Nederlander telah gagal untuk memahami gerakan orang Tionghoa di Hindia Belanda. Fromberg benar ketika mengatakan bahwa gerakan Tionghoa sebelum kampanye ada kaitannya dengan hukum-hukum yang diskriminatif dan bertujuan untuk menaikkan status orang Tionghoa di Hindia Belanda agar setara dengan orang-orang Eropa. Namun, gerakan lain yang dikenal sebagai kampanye anti Undang-Undang Kekawulaan bertujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan Tiongkok. Tjoe mengatakan bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda merasa diri mereka sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dengan nasion Tionghoa yang besar. Sebagai satu kelompok tersendiri, orang Tionghoa di Hindia Belanda tidak mempunyai arti apa pun di mata dunia karena jumlahnya kecil. Namun, mereka mempunyai arti penting jika bergabung dengan ratusan juta orang Tionghoa di Tiongkok. Kekawulaan justru memisahkan mereka – kaum peranakan – dari totok dan memaksa setiap orang peranakan untuk menjadi kawula. Dia beralasan bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda ingin tetap menjadi orang asing, tetapi penguasa Belanda justru mengangkat H.H. Kan dan Liem A. Pat sebagai wakil Tionghoa di Hindia Belanda.
Sementara itu, langkah-langkah ke arah wajib dinas militer untuk kaum peranakan diusulkan oleh Volksraad. Sejarawan Ong Hok Ham menyebut bahwa orang Tionghoa tidak mempunyai wakil di sana, kecuali “wakil-wakil” yang ditunjuk oleh Belanda sendiri. Belanda bersikeras mengatakan bahwa Volksraad adalah Dewan Rakyat dan keputusan-keputusannya harus dianggap sebagai keputusan-keputusan rakyat. Pada tahap ini, kampanye menentang kekawulaan dimulai. Tjoe mengatakan bahwa kelompok ini berhasil memperoleh dukungan dari 28.789 kepala keluarga yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Tiongkok dalam waktu singkat, setelah Sin Po mengemukakan pendiriannya secara jelas. Harian tersebut ditunjuk sebagai wakil mereka untuk menentang kekawulaan. Dia mengklaim bahwa ada telegram dan surat dari beberapa ratus organisasi yang menyatakan persetujuan dengan redaksi tersebut. Organisasi-organisasi itu kemudian bergabung dan mengirim delegasi bersama ke Tiongkok. Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh kampanye yang dilakukan oleh Sin Po semata. Berdasarkan pandangannya, Fromberg hanya menerima pidato dari Kan dan Yap saja – yang hanya mewakili kepentingan para opsir dan pengusaha Tionghoa.
Tjoe selanjutnya mengecam Fromberg karena konsepnya mengenai “kepentingan bersama” dalam Sin Po tahun 1921 berjudul Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda dan Mr. P.H. Fromberg Sr. Fromberg berpandangan bahwa onderdaanschap (kekawulaan) biasanya sama dengan nationaliteit (kewarganegaraan) dan hakikat dari kewarganegaraan adalah kepentingan bersama. Dia setuju dengan pandangan ini, tetapi mengemukakan argumen bahwa tidak ada kepentingan bersama di Hindia Belanda. Kepentingan kelompok Tionghoa berbeda dengan kepentingan kelompok-kelompok lain. Dia menyalahkan politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda, seperti halnya sistem wilayah untuk tinggal dan sistem surat jalan. Sistem tersebut menyebabkan orang Tionghoa tetap terpisah dari kelompok ekonomi lainnya. Dia juga mengajukan pendapat bahwa sistem sekolah terpisah yang diterapkan saat itu telah memperpanjang separatisme orang Tionghoa. Hal tersebut dikarenakan rasa kepentingan kelompok begitu kuat, sehingga tidak ada kepentingan bersama, yang ada hanyalah kepentingan kelompok.
Menurut Tjoe, orang Tionghoa sebagai satu kelompok minoritas berada dalam kedudukan yang sangat sulit. Mereka terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Tjoe menulis di Sin Po tahun 1921 sebagai berikut.
Di belakangnya orang Belanda ada Nederland yang pegang Souvereiniteit dari Hindia. Di belakangnya bumiputra ada 30 juta jiwa, yang bukan saja kuat lantaran jumlahnya yang besar, tetapi karena mereka juga punya kedudukan – sebagai pribumi yang tidak dapat disangkal haknya. Di belakang orang Tionghoa ada apakah yang bisa disandarkan, kalau mereka terus mau mati dan hidup di Hindia Belanda dengan terus menjadi satu golongan kecil? Di belakang Tionghoa Hindia Belanda tidak ada apa-apa, bahkan kalau badan penasihat Volksraad berkembang menjadi suatu parlemen, kepentingan kelompok Tionghoa tidak bisa dilindungi karena mereka adalah minoritas.
Bagi Tjoe, satu-satunya pemecahan masalah itu adalah orang Tionghoa di Hindia Belanda berasimilasi sepenuhnya dengan kelompok-kelompok lain. Hanya dengan berbuat demikian, masalah Tionghoa dapat dipecahkan. Namun, pemecahan ini tidaklah mungkin terjadi karena jurang yang memisahkan berbagai kelompok demikian lebar dan masyarakat sadar mengenai perbedaan etnis di antara mereka. Orang Tionghoa tidak mau menyerahkan masa depannya ke tangan orang Belanda karena mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Mereka tidak memperoleh manfaat apa pun dari pemerintah kolonial dan memutuskan tidak menjadi kawula, sebab mereka adalah orang Tionghoa yang mempunyai hubungan dengan Tiongkok.
Bertolak dari teorinya tentang kepentingan kelompok, dia berpandangan bahwa pertahanan Hindia Belanda bukanlah suatu kepentingan bersama, melainkan hanya kepentingan para kapitalis Belanda. Dia mengemukakan sanggahannya dalam Sin Po tahun 1921 sebagai berikut.
Indie Weebaar bukanlah satu kepentingan umum, melainkan ada satu kepentingan di situ. Bukan kepentingan orang bumiputra, juga bukan orang Indo-Belanda. Tanah siapakah yang akan dipertahankan oleh orang Tionghoa, karena mereka tidak diperkenankan memiliki tanah? Dalam kenyataannya, orang Tionghoa akan mempertahankan tanah orang Belanda. Apabila pertahanan Hindia Belanda tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang Tionghoa, sebaliknya pertahanan negeri Tiongkok benar-benar menyangkut kepentingan mereka. Kalau negeri Tiongkok menjadi kuat, status orang Tionghoa di Hindia Belanda akan menjadi lebih baik. Pemerintah Belanda akan menyetujui orang Tionghoa memperoleh status Eropa (seperti orang-orang Jepang yang diberikan status tersebut setelah mengalahkan Rusia).
Jelaslah Fromberg dan Tjoe mempunyai pandangan yang berbeda tentang lahirnya nasion Hindia Belanda. Fromberg yang berpandangan asosiasi berpendapat bahwa nasion ini akan lahir, tetapi Tjoe tidak sependapat dan tetap mempertahankan nasionalisme Tionghoanya. Pandangannya itu bahkan juga membuatnya bertikai dengan Tek Kong. Tek Kong yang tidak betah tinggal di Tiongkok akhirnya memutuskan untuk menerima kekawulaan dan kembali ke Hindia Belanda. Dia akhirnya menerbitkan sebuah surat kabar Melayu (Indonesia) pada 1923 bernama Keng Po (koran yang bersaing) karena tidak bisa masuk lagi ke Sin Po.
Keyakinan Tjoe juga ditampilkan dalam buku berjudul Doea Kepala Batoe yang ditulis oleh Tjiat pada 1924. Buku tersebut berisi perdebatan antara Tjoe dan Yap. Yap sendiri adalah seorang anggota Chung Hwa Hui Nederland yang memiliki pandangan sama seperti Fromberg.