Pertempuran Gaza (2007)
Latar belakang > Pemerintahan Haniyeh Pertama

Informasi lebih lanjut: Pemerintahan Haniyeh Pertama
Setelah Hamas menolak syarat-syarat Kuartet, Fatah dan faksi-faksi lain menolak untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional. Pada tanggal 29 Maret 2006, Hamas membentuk Pemerintahan Haniyeh Pertama, yang sebagian besar terdiri dari anggota Hamas, dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Komunitas internasional menanggapi dengan menjatuhkan sanksi ekonomi (PNA), dan Mesir serta Israel sebagian besar menutup penyeberangan perbatasan mereka dengan Gaza, dan melembagakan blokade Jalur Gaza.
Presiden Abbas berada di bawah tekanan komunitas internasional, yang menganggap kemenangan Hamas tidak dapat diterima karena dianggap merusak upaya internasional selama beberapa dekade untuk mengamankan resolusi damai atas konflik tersebut. Kuartet berusaha untuk melemahkan Hamas dan memaksanya turun dari kekuasaan sambil memperkuat posisi Abbas. Disarankan bahwa Abbas dapat menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk membubarkan pemerintah dan menyerukan pemilu baru, yang dimaksudkan untuk memberikan hasil yang berbeda dan mengembalikan Fatah ke tampuk kekuasaan dengan alasan bahwa para pemilih Palestina akan melihat Hamas sebagai sebuah kegagalan. Ancaman pemilu baru tidak pernah terlaksana karena muncul fakta bahwa Hamas mungkin akan kembali berkuasa meskipun tidak mampu mengimplementasikan manifestonya dan karena gerakan itu sendiri dengan tegas mengisyaratkan bahwa mengadakan pemilu baru, meskipun merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden, akan menjadi 'kudeta terhadap legitimasi Palestina dan kehendak rakyat Palestina'.
Pemerintahan Hamas yang baru berselisih dengan Presiden Abbas, yang berbagi kekuasaan dengannya berdasarkan Perjanjian Nasional Palestina. Melalui dekrit presiden, Abbas mengambil otoritas kepresidenan eksklusif atas beberapa kekuasaan administratif dan secara berkala mengancam untuk membubarkan pemerintahan Haniya. Dia juga menempatkan pasukan keamanan Jalur Gaza di bawah kendali langsungnya dan meningkatkan Pengawal Kepresidenan Palestina - yang seluruhnya terdiri dari para aktivis Fatah yang setia kepadanya - dari sekitar 90 menjadi 1.000 petugas. Hamas menanggapi dengan membentuk pasukan keamanan paralel - Angkatan Eksekutif - yang terdiri dari anggota pasukan sayap, yang dipimpin oleh Jamal Abu Samhadana. Abbas mengecam langkah tersebut sebagai inkonstitusional, dengan mengatakan bahwa hanya presiden Palestina yang dapat memimpin angkatan bersenjata. Kedua pasukan menolak untuk bekerja sama - pasukan Hamas mendukung perlawanan bersenjata terhadap Israel, sedangkan pasukan Fatah berkomitmen untuk menegakkan Perjanjian Oslo.
Hamas menerima uang dan senjata dari Iran dan mungkin Suriah dan mengancam akan meningkatkan Pasukan Eksekutifnya menjadi 6.000 orang. Pada saat itu, AS mulai memberikan pelatihan teknik-teknik anti-teroris perkotaan kepada para anggota Pasukan Pengawal Presiden, dengan tujuan untuk memperkuat pasukan keamanan Abbas. Mesir, Yordania, dan Turki juga mulai memberikan pelatihan serupa untuk pasukan Fatah pada saat itu, dan Inggris, Spanyol, dan Uni Eropa mulai menyediakan peralatan komunikasi, kendaraan, dan dukungan logistik. Ada juga rencana untuk menambahkan Brigade Badr yang berbasis di Yordania milik PLO ke dalam Tentara Yordania ke dalam Pasukan Pengawal Presiden. Badan Keamanan Israel juga mendukung Presiden Abbas dan Pasukan Pengawal Presiden, namun prihatin dengan pengalaman mereka sebelumnya, di mana banyak petugas keamanan Palestina yang telah dilatih oleh CIA kemudian terlibat dalam serangan terhadap target-target Israel atau bergabung dengan Brigade Al Aqsa selama Intifadah Kedua.
Menyusul penculikan Militan Hamas terhadap Gilad Shalit pada tanggal 25 Juni 2006 dalam sebuah serangan lintas batas melalui terowongan dari Gaza, Israel menangkap 49 pejabat senior Hamas, termasuk 33 anggota parlemen, hampir seperempat anggota PLC dan menteri di Tepi Barat. Mereka juga mengintensifkan boikot terhadap Gaza dan mengambil langkah-langkah hukuman lainnya.