Gelar kebangsawanan Jawa
Jabatan Pemerintahan

Secara umum hierarki jabatan pemerintahan di Kerajaan Mataram Islam berurutan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah yaitu patih, bupati nayaka, bupati wadana, kaliwon, panewu, mantri, lurah, bekel, dan jajar. Di bawah jabatan jajar ada status magang yang belum termasuk dalam petugas negara. Jabatan tinggi seperti patih, bupati, kaliwon, panewu, dan mantri memiliki gelar khusus sehingga seorang pemangku jabatan tersebut disapa dengan gelar keturunan diikuti gelar jabatan (e.g. Kyai Adipati, Raden Adipati, Kyai Tumenggung, Raden Tumenggung, Kyai Ngabehi, Raden Ngabehi). Sedangkan jabatan rendah seperti lurah, bekel, dan jajar tidak memiliki gelar khusus sehingga seorang pemangku jabatan tersebut disapa dengan gelar keturunan diikuti nama jabatan (e.g. Mas Lurah, Raden Lurah, Mas Bekel, Raden Bekel, Mas Jajar, Raden Jajar).
Dalam Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta jabatan patih kerajaan membawahi semua jenis bupati sehingga dia bergelar Adipati. Dalam Kadipaten Mangkunagaran dan Kadipaten Pakualaman yang penguasanya bergelar Adipati, jabatan patih kadipaten hanya bergelar Tumenggung dan disebut sebagai bupati patih. Sedangkan di daerah gouvernement ada jabatan patih kabupaten yang setara dengan jabatan kaliwon atau bupati anom di daerah vorstenlanden yang pada masa kemerdekaan kira-kira setara dengan wakil bupati. Karena jabatan patih sering menjadi perantara antara kerajaan atau kadipaten dengan pemerintah kolonial maka kemudian timbul pandangan bahwa jabatan patih adalah kaki tangan pemerintah kolonial. Oleh karena itu sejak kemerdekaan Republik Indonesia jabatan patih kerajaan atau patih kadipaten dihapuskan, baik itu dihapus akibat paksaan dan tekanan terhadap pihak kerajaan atau kadipaten seperti yang terjadi di Surakarta, maupun dihapus dengan sukarela dan atas prakarsa pihak kerajaan atau kadipaten seperti yang terjadi di Yogyakarta.
Setelah perpecahan Kerajaan Mataram Islam, masing-masing kerajaan dan kadipaten menetapkan peraturan yang berbeda mengenai hierarki jabatan walaupun secara garis besar masih mengikuti pola lama. Sejak pertengahan abad keduapuluh, hierarki jabatan pemerintahan di masing-masing kerajaan dan kadipaten berurutan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah adalah sebagai berikut:
Kerajaan Surakarta: bupati nayaka, bupati sepuh, bupati anom, panewu, mantri, lurah, bekel, dan jajar.
Kerajaan Yogyakarta: bupati nayaka, bupati kaliwon, bupati sepuh, bupati anom, riya bupati, wadana, panewu, lurah, bekel sepuh, bekel anom, dan jajar.
Kadipaten Mangkunagaran: bupati, wadana, panewu, mantri, demang, rangga, dan jajar.
Kadipaten Pakualaman: bupati, riya, wadana, panewu, ngabehi, lurah, bekel, dan jajar.
Hierarki jabatan tersebut di atas adalah hierarki jabatan pemerintah pusat di istana, kotaraja, dan sekitarnya. Hierarki jabatan pemerintah daerah mempunyai beberapa variasi tersendiri. Misalnya di Kerajaan Surakarta ada jabatan demang yang secara fungsional setara dengan lurah, tetapi secara struktural lebih tinggi daripada lurah. Perbedaan hierarki jabatan antar kerajaan atau kadipaten ada yang hanya berupa perbedaan istilah untuk jabatan yang sama tetapi ada juga yang sampai berupa pembalikan hierarki. Misalnya di Kerajaan Surakarta jabatan rangga lebih tinggi daripada jabatan demang, tetapi di Kadipaten Mangkunagaran jabatan demang lebih tinggi daripada jabatan rangga.
Selain jabatan pemerintahan, terdapat pula jabatan militer dan jabatan keagamaan. Jabatan militer banyak menyerap kosakata Bahasa Belanda dalam sistem kepangkatan anggota KNIL, walaupun demikian istilah tradisional jabatan militer dan gelar yang sesuai masih dipertahankan. Sedangkan pemangku jabatan keagamaan umumnya bertanggungjawab atas tempat-tempat penting berupa masjid-masjid pusaka, masjid-masjid kabupaten, dan makam-makam pusaka serta upacara keagamaan di dalam atau di luar tempat-tempat penting tersebut.