Telekomunikasi seluler di Indonesia
Sejarah > 1993-2000: Kemajuan dan penurunan

Pada Oktober 1993, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) memulai pilot-project pengembangan teknologi generasi kedua (2G), GSM, di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan penggunaan teknologi AMPS (yang dikembangkan ke Digital AMPS) serta NMT, atau beralih ke GSM yang menggunakan frekuensi 900 MHz. Akhirnya, Menristek saat itu, B.J. Habibie, memutuskan untuk mulai menggunakan teknologi GSM pada sistem telekomunikasi digital Indonesia. Ide penerapannya muncul saat Habibie diundang ke Jerman pada tahun 1990 untuk melihat teknologi tersebut yang didemonstrasikan oleh Siemens di Muenchen. Bersama Setyanto Santosa, direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (yang selanjutnya menjadi direktur utama Telkom), keduanya kemudian tertarik mengembangkan teknologi tersebut di Indonesia yang dirasa penerimaannya luas dan menguntungkan secara komersial. Adapun Habibie dan Setyanto memilih sistem tersebut dari alternatif seperti sistem Amerika (CDMA) dan Jepang.
Pada waktu itu dibangun 3 BTS (Base Transceiver Station), satu buah di Batam dan dua di Bintan. Pada 31 Desember 1993, pilot-project tersebut selesai dibangun infrastrukturnya, dan sistem GSM-nya resmi diujicoba untuk yang pertama kali pada 2 Juli 1994 oleh Habibie. Daerah Batam dipilih sebagai lokasi dengan beberapa alasan: Batam adalah daerah yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, termasuk warga Singapura. Jarak yang cukup dekat membuat sinyal seluler dari negara itu bisa ditangkap pula di Batam. Alhasil, warga Singapura yang berada di Batam bisa berkomunikasi dengan murah meriah, lintas negara tapi seperti menggunakan telepon lokal. Jadi pilot-project ini juga dimaksudkan untuk menutup sinyal dari Singapura sekaligus memberikan layanan komunikasi pada masyarakat Batam.
Menyusul keberhasilan proyek tersebut, operator GSM pertama di Indonesia kemudian diberi izin pemerintah lewat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. PM108/2/MPPT-93 untuk beroperasi, dengan nama Satelindo (PT Satelit Palapa Indonesia). Adapun Satelindo awalnya dimiliki oleh PT Telkom Indonesia (30%), PT Indosat (10%), dan PT Bimagraha Telekomindo (60%) dan cakupan layanannya meliputi Jakarta dan sekitarnya. Tidak lama kemudian, operator GSM kedua di Indonesia didirikan, yaitu Telkomsel (PT Telekomunikasi Seluler) pada 26 Mei 1995 yang daerah operasionalnya dimulai dari Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar dengan produk Kartu Halo. Tercatat dalam waktu setahun (29 Desember 1996), Telkomsel sudah menjangkau provinsi ke-27, Maluku. Selanjutnya, mulai beroperasi juga PT Excelcomindo Pratama (Excelcom, sekarang XL Axiata) sebagai operator GSM ketiga pada akhir tahun 1996. Untuk membantu pengembangan teknologi GSM pada saat itu, tiga operatornya sama-sama mengundang partner dari investor asing. Satelindo menggandeng Deutsche Telekom pada 3 April 1995 dengan 25% kepemilikan, Telkomsel menggandeng KPN dengan 17,2% kepemilikan pada 1996, sedangkan pada tahun sebelumnya (Oktober 1995) Excelcomindo sudah menggandeng NYNEX dan Mitsui dengan masing-masing 23% dan 4% saham.
Pada periode inilah, jumlah pengguna telepon seluler mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik, yang didorong oleh beberapa faktor seperti ukuran perangkat yang makin kecil dan ringan sehingga mudah dibawa dan mulai munculnya operator GSM yang menawarkan kelebihan dibanding teknologi sebelumnya (AMPS dan NMT), seperti kartu SIM yang memungkinkan pelanggan untuk berganti perangkat tanpa mengganti nomor. Kebijakan pemerintah, seperti pembebasan bea masuk telepon genggam, ikut menekan harga menjadi lebih terjangkau. Belum lagi upaya deregulasi industri telekomunikasi demi mendorong investor swasta dengan mengubah regulasi perusahaan telekomunikasi yang awalnya harus berupa sistem bagi hasil dan bangun-guna-serah (BOT) menjadi diizinkan dalam bentuk perusahaan patungan bersama Telkom.
Sebenarnya, tidak hanya teknologi GSM, ada teknologi komunikasi nirkabel lainnya yang berusaha diterapkan di Indonesia saat itu, yaitu CT2, TDMA dan PHS. Penggunaan teknologi GMH 2000/ETDMA diperkenalkan oleh Ratelindo. Layanan yang diberikan oleh Ratelindo berupa layanan fixed-cellular network operator, yaitu telepon rumah nirkabel. Teknologi CT2 diperkenalkan oleh PT Telepoint Nusantara pada 12 November 1996, dengan modal awal 1.000 base station. PHS berusaha diperkenalkan oleh PT Indoprima Mikroselindo (Primasel) pada 1996, dengan wilayah layanan awal di Jawa Timur (walaupun akhirnya tidak pernah dioperasikan). Baik PHS maupun CT2 merupakan teknologi telepon nirkabel, walaupun tidak sama/kompatibel dengan jenis GSM.
Selain itu, teknologi analog yaitu AMPS dan NMT tercatat juga masih memiliki "peminat" di era 1990-an, dengan kini juga tidak lagi untuk telepon mobil melainkan juga telepon seluler. Operasionalnya tidak lagi berbentuk bagi hasil, melainkan kini berupa perusahaan patungan bersama Telkom.
Pada 1995, operator tunggal NMT di Indonesia, yaitu PT Rajasa Hazanah Perkasa mentransformasikan proyek bagi hasilnya menjadi perusahaan patungan bernama PT Mobile Selular Indonesia (Mobisel). Jumlah penggunanya ada 24.200, dan tersebar di Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian, Mobisel mermperluas operasionalnya hingga ke pulau Sumatra (seperti Lampung).
Operator AMPS pertama yang mengubah proyek bagi hasilnya menjadi perusahaan patungan yaitu adalah PT Elektrindo Nusantara pada awal 1995. Perusahaannya bernama PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo), dengan wilayah operasional di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, Sumatera Utara serta Aceh.
Operator AMPS kedua, yaitu PT Centralindo Panca Sakti mengubah proyek bagi hasilnya menjadi perusahan patungan bernama PT Metro Selular Nusantara (Metrosel) pada akhir 1995. Wilayah operasionalnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Irian Jaya dan Maluku.
Operator AMPS terakhir (dan terkecil) yaitu PT Telekomindo Primabhakti melakukan transformasi bentuk usahanya pada tahun 1996, dengan kini dibawah PT Telekomindo Selular Raya (Telesera). Wilayah layanannya ada di  Bali, Kalimantan dan Sumatera Selatan. Telesera merupakan satu-satunya operator analog yang bukan perusahaan patungan dan tetap mempertahankan skema bagi hasil bersama Telkom.
Pada periode 1997-1999, Indonesia mengalami guncangan hebat akibat krisis moneter. Walaupun sempat menurun (dari akhir 1997 sebesar 1 juta menjadi 162.000 pada September 1998), minat masyarakat kemudian berhasil naik kembali untuk menikmati layanan telepon seluler, meskipun masih tercatat rendah (saat itu hanya 4 telepon seluler per 1.000 penduduk, jauh dibanding misalnya Singapura yang terdapat 110 telepon seluler/1.000 penduduk). Untuk memenuhi keinginan konsumen, maka beredarlah jenis kartu prabayar untuk pertama kalinya pada era ini. Di tahun 1998, Telkomsel memperkenalkan produk prabayar pertama yang diberi nama Simpati, sebagai alternatif layanan pascabayar Kartu Halo. Lalu Excelcom meluncurkan Pro-XL sebagai jawaban atas tantangan dari para kompetitornya (dan pelengkap layanan pascabayar GSM-XL), dengan layanan unggulan roaming pada tahun 1998. Pada tahun tersebut, Satelindo tak mau ketinggalan dengan meluncurkan produk Mentari, dengan keunggulan perhitungan tarif per detik. Produk Mentari yang diluncurkan Satelindo pun mampu dengan cepat meraih 10.000 pelanggan. Padahal, harga kartu perdana saat itu termasuk tinggi, mencapai di atas Rp 100 ribu dan terus naik pada tahun berikutnya. Hingga akhir 1999, jumlah pelanggan seluler di Indonesia telah mencapai 3,6 juta pelanggan, yang sebagian besar merupakan pelanggan layanan prabayar.
Mengantisipasi keinginan konsumen, pemerintah juga berusaha memperbanyak operator seluler, menggunakan jenis Personal Communications Service/Network (PCS/N). PCS menggunakan dua sistem yaitu GSM (atau bisa disebut juga DCS)-1800 dan PHS. Lisensi layanan PCS/N berbasis GSM 1800 pertama kali diberikan pada awal 1997 kepada PT Selnet Nasional Indonesia (dengan merek Selnas, dimiliki Sudwikatmono dan Mamiek Soeharto lewat PT Cellnet Nusantara) dan PT Indomedia Telephone Cellular National (dengan merek Indophone, milik Bob Hasan dan Titiek Soeharto lewat PT Nusamba Indopacific Telekomunikasi). Belakangan, PT Indopacific Central Media Communications (dengan merek Indocomm, milik Bob Hasan dan Grup Salim) juga sempat mendapatkan izin untuk layanan CDMA. Masing-masing operator berkongsi dengan Telkom (35% di Indophone dan 10% di Selnas) dan ada yang sudah mengujicoba sistem ini di Jakarta (Selnas), namun kemudian ketiganya dibatalkan pemerintah setelah kejatuhan Orde Baru karena terkesan menampilkan unsur KKN yang kuat. Pada pertengahan 1998, pemerintah kemudian mengadakan tender untuk sistem DCS/GSM-1800 lagi secara regional yang diumumkan pada Oktober-November 1998, dengan pemenangnya yaitu:
PT Astratel Nusantara (dimiliki oleh Astra Internasional), dengan wilayah layanan pulau Sumatra. Mereknya direncanakan bernama AstraCell. Beberapa waktu kemudian, izinnya dialihkan ke PT Nuvia Mitra Swarnabhumi yang merupakan patungan grup Astra bersama Milicom, yang direncanakan menggunakan merek Tango.
PT Indonesia Selular, wilayah layanan di Jakarta dengan merek Indosel.
PT Natrindo Global Telekomunikasi (dimiliki oleh Grup Lippo dan Hutchison Telecommunications) untuk wilayah Jawa Timur. Sejak 2000 izinnya dialihkan kepada PT Natrindo Telepon Seluler.
PT Kodel Margahayu Telindo (dimiliki oleh Grup Kodel), memiliki wilayah layanan Indonesia Timur.
PT Primarindo Sistel, memiliki wilayah layanan pulau Kalimantan.
PT Ariawest Internasional, memiliki wilayah layanan Jawa Barat.
Seiring waktu, pemerintah juga memberi izin pada 2000-2001 kepada sejumlah operator baru. Tiga dari operator baru ini berasal dari BUMN.
PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) diberikan izin untuk beroperasi nasional pada 16 Agustus 2000. Direncanakan dengan merek TelkoMOBILE.
PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) diberikan izin untuk beroperasi nasional pada 14 Agustus 2000.
PT Inti Mitratama Abadi (di bawah PT Industri Telekomunikasi Indonesia berpatungan dengan sejumlah pihak termasuk Grup Lippo), untuk wilayah layanan Jakarta (pengganti Indosel), diberi izin pada 2001.
PT Mitra Perdana, dengan wilayah operasional Jawa Tengah, diberi izin pada 2001.
Dari calon-calon operator telekomunikasi tersebut, tidak banyak yang bisa beroperasi. Yang dapat mengoperasikan sistemnya hanyalah Natrindo, Indosat dan Telkom. Natrindo merupakan operator pertama yang layanannya diluncurkan pada 27 April 2001 menggunakan merek Lippo Telecom. Indosat kemudian izinnya dialihkan ke anak usahanya, yaitu PT Indosat Multimedia Mobile yang dikenal dengan merek SMART dan BRIGHT, dan diluncurkan pada 31 Agustus 2001 di Batam. Sedangkan Telkom mengalihkan izin DCS-1800nya ke anak usahanya, Telkomsel pada 2002. Sementara itu, bagi operator lain mereka ada yang menyerahkan izinnya kepada pihak lain. Indosel mengembalikan izinnya pada 2000 ke pemerintah, sedangkan izin Astratel/Nuvia, Inti Mitratama, Mitra Perdana, Primarindo dan Ariawest kemudian digabungkan dengan izin Lippo Telecom pada November 2002 sehingga Lippo Telecom bisa beroperasi nasional. Beberapa perusahaan tersebut juga ada yang diambilalih Grup Lippo.
Satu paket dengan tender GSM-1800, pemerintah juga melakukan tender untuk membangun jaringan PHS. Sebenarnya, tender ini sudah berusaha dilakukan pada 1997 untuk 10 operator (PHS/DCS) namun krisis moneter 1998 membuat rencana itu batal. Seiring waktu, tender yang dibuka pada pertengahan 1998 kemudian berhasil mendapatkan 36 peminat, dari target 11 operator (5 PHS dan 6 DCS). Akan tetapi, walaupun target calon operator GSM/DCS-1800 kemudian berhasil terpenuhi (yang ditunjukkan di atas), tidak halnya dengan PHS yang hanya menghasilkan empat pemenang saja, yaitu:
PT Bima Investa Utama (Jawa Tengah)
PT Telkom (Jakarta), direncanakan dengan merek Telkom Personal PHS.
PT Patria Caraka (Jawa Barat)
PT Jaya Telesarana Intisel (Sumatra)
Keempat operator ini (ditambah Primasel sebelumnya) awalnya ditargetkan memulai operasionalnya dalam waktu 12 bulan (dari tahun 1998), namun pada akhirnya tidak ada yang mampu menjalankannya sama sekali. Bagaimanakah dengan CT2? Layanan ini akhirnya juga bernasib tidak baik, yaitu dihentikan pada 1999 setelah hanya beroperasi 3 tahun.