Dinasti Tang
Sejarah > Administrasi dan politik > Ujian kenegaraan

Ujian kenegaraan diterapkan dan dimulai sejak Dinasti Sui, tetapi sistem ujian kenegaraan masa itu masih relatif belum sempurna karena masih sarat dengan dominasi kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa pada masa itu. Dinasti Tang lalu mereformasi sistem ini pada zaman Maharani Wu yang memutuskan untuk memperbolehkan dan mengangkat pejabat-pejabat kekaisaran dari kaum rakyat biasa yang tidak mempunyai latar belakang dan hubungan dengan penguasa waktu itu.
Murid-murid ilmu Konfusianisme merupakan calon potensial, dan mereka yang lulus ujian dapat diangkat menjadi birokrat negara di tingkatan daerah atau pusat. Terdapat dua jenis ujian yang ditawarkan yaitu mingjing dan jinshi. Ujian mingjing didasarkan pada teks-teks klasik Konfusianisme dan menguji pengetahuan calon akan berbagai teks. Ujian jinshi menguji kemampuan menulis calon; mereka diberi pertanyaan esai mengenai masalah pemerintahan dan politik, dan kemampuan menulis puisi mereka turut diuji. Selain itu, calon dinilai berdasarkan tingkah laku, penampilan, cara berbicara, dan kemampuan menulis kaligrafi; semua ini merupakan kriteria subjektif yang memungkinkan orang kaya untuk lebih dipilih daripada mereka yang miskin dan tak terlatih dalam retorika atau kemampuan menulis. Akibatnya, jumlah pegawai negeri yang berasal dari kalangan aristokrat tidak sepadan dengan mereka yang bukan berasal dari kalangan tersebut. Ujian boleh diikuti oleh semua laki-laki asalkan ayahnya bukan seorang pengrajin atau pedagang, walaupun kekayaan atau kebangsawanan bukan syarat untuk mendapat rekomendasi. Sementara itu, untuk mendorong penyebaran pendidikan Konfusianisme, pemerintah Tang juga mendirikan sekolah-sekolah negara dan mengeluarkan versi standar lima karya klasik Konfusian beserta penjelasannya.
Prosedur yang kompetitif ini dirancang untuk merekrut orang-orang paling berbakat dalam pemerintahan. Namun, terdapat pula alasan lain yang lebih dipertimbangkan oleh penguasa Tang. Mereka sadar bahwa bila mereka terlalu bergantung pada keluarga aristokrat dan pemimpin perang, dapat terjadi destabilisasi. Maka dari itu, mereka mencoba membuat badan pemerintahan dengan pejabat-pejabat yang tidak memiliki basis kekuatan teritorial atau fungsional. Undang-undang Tang memastikan pembagian warisan properti para pejabat ini kepada penerus yang sah agar memungkinkan mobilitas sosial dan agar keluarga mereka tidak menjadi keluarga bangsawan melalui primogenitur. Pada akhirnya, para pejabat memperoleh status di komunitas lokal dan keluarga mereka, walaupun mereka masih tetap terikat kepada istana kekaisaran. Dari masa Dinasti Tang hingga berakhirnya Dinasti Qing pada tahun 1912, para pejabat berfungsi sebagai perantara akar rumput dengan pemerintahan. Namun, potensi sistem ujian masuk pegawai negeri masih belum dimaksimalkan hingga masa Dinasti Song, ketika para pejabat yang terpilih berdasarkan kemampuan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan aristokratiknya dan mendefinisikan status sosialnya melalui sistem ujian masuk. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Patricia Ebrey mengenai pejabat pada masa Dinasti Song:
Sistem ujian masuk pegawai negeri, yang hanya digunakan dalam skala kecil pada masa Sui dan Tang, memainkan peran utama dalam membuat elit baru ini. Kaisar-kaisar Song awal, yang memikirkan bagaimana menghindari dominasi pemerintahan oleh orang militer, memperluas sistem ujian masuk pegawai negeri dan sekolah pemerintahan.
Meskipun begitu, Dinasti Sui dan Tang telah menginstitusikan dan menetapkan dasar sistem ujian masuk pegawai negeri beserta kelas elit pejabat baru yang dihasilkan oleh sistem tersebut.