stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kota Padang
Tata ruang > Taman dan hutan kota

Sejak tahun 1995, Pemerintah Kota Padang telah mulai mengembangkan hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, sekaligus sebagai salah satu sarana rekreasi terutama bagi warga kotanya. RTH yang ada di kota ini yaitu RTH Taman Melati dan RTH Imam Bonjol yang juga berfungsi sebagai alun-alun kota. Di kawasan Pantai Padang, terdapat Taman Muaro Lasak yang dilengkapi dengan Monumen Merpati Perdamaian. Monumen tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka Multilateral Naval Exercise Komodo 2016.
Pada sehiliran Batang Kuranji terdapat Hutan Kota Delta Malvinas yang merupakan habitat bagi bangau dan buaya kecil putih. Sementara pada Kecamatan Lubuk Kilangan, terdapat Taman Hutan Raya Bung Hatta, yang merupakan kawasan konservasi pelestarian plasma nutfah flora hutan seluas 240 ha. Taman Hutan Raya ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, sarana pendidikan dan penelitian serta juga berfungsi hidroorologi dan penangkal polusi khususnya bagi Kota Padang.
Kota Padang mendapat piala Adipura untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dari Presiden Soeharto atas prestasinya menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1991 kota ini juga memperoleh Adipura Kencana. Hingga tahun 2009 Kota Padang telah mendapat 17 kali piala Adipura selama 4 periode penilaian. Delapan tahun setelah Gempa Bumi 2009 yang menghancurkan sarana dan prasarana kota, Padang kembali menerima piala Adipura untuk ke-18 kalinya pada tahun 2017.
Kependudukan

Artikel utama: Kependudukan Kota Padang
Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang adalah sebanyak 833.584 jiwa. Jumlah tersebut menunjukan penurunan yang signifikan dari data kependudukan tahun 2008 (856.815 jiwa) akibat peristiwa gempa bumi 2009. Pada akhir tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa dengan rincian 273.915 Kepala Keluarga yang terdiri dari 507.785 orang laki-laki dan 492.306 perempuan. Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagri sebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.
| Tahun | 1819 | 1874 | 1930 | 1971 | 1980 | 1990 | 2008 | 2010 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah penduduk | 8.500 |  25.000 |  52.054 |  195.912 |  480.607 |  631.263 |  856.815 |  833.584 |  1.000.096 |  902.413 |  927.168 |  939.112 |  909.040 |
Sejarah kependudukan Kota Padang Sumber:
Kependudukan > Etnis

Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil. Orang Minang di Kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk Kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau.
Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang. Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang menikah dengan penduduk Minangkabau. Selain itu, ada pula yang menikah dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya pernikahan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.
Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri. Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaur dan biasanya berbahasa Minang. Pada tahun 1930 paling tidak 51% merupakan perantau keturunan ketiga, dengan 80% adalah Hokkian, 2% Hakka, dan 15% Kwongfu.
Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di Kota Padang sudah melupakan budayanya. Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni Kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).
Kependudukan > Agama

Mayoritas penduduk Kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di Kota Padang.
Data Kementerian Dalam Negeri pertengahan tahun 2023 mencatat, 96,82% penduduk kota Padang menganut agama Islam. Selebihnya menganut agama Kristen sebanyak 2,85% dengan rincian Protestan sebanyak 1,53% dan Katolik sebanyak 1,32%. Penduduk yang menganut agama Buddha sebanyak 0,32%, dan selebihnya 0,01% termasuk agama Hindu, Konghucu, dan agama kepercayaan.
Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution. Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini. Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.
Gereja Katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933 di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.
Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.
Pemerintahan

Artikel utama: Pemerintah Kota Padang
Pemerintahan > Masa kolonial Belanda

Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang wali kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.
Sejak 1 April 1906 termasuk Kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja. Tugas utamanya adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan permukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.
Pada tahun 1928 Mr. W.M. Ouwerkerk dipilih sebagai Burgemeester (wali kota) yang memerintah Kota Padang hingga tahun 1940. Ia kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangunlah gedung Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota Eropa berciri khas sebuah menara jam yang berlokasi di Jalan Raaffweg (sekarang Jalan Mohammad Yamin, Kecamatan Padang Barat).
Pemerintahan > Masa awal kemerdekaan Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai wali kota pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda, yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai wali kota kedua, atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid, seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.
Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai pengganti, dan menjadi Wali kota ketiga. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Padangpanjang. Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi wali kota Padang.
Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi. Kemudian pada tahun 1956 B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari Kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya. Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.
Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara. Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.
Pemerintahan > Orde Baru dan otonomi daerah

Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu. Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai wali kota berikutnya.
Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1973 dia terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin Kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983, sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H., yang menjadi wali Kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S., yang juga memimpin Kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.
Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Dr. Fauzi Bahar, M.Si, terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai wali Kota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat pemerintahan Kota Padang secara resmi dipindahkan dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Kototangah. Di samping untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di timur dan utara kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana tsunami. Kompleks pusat pemerintahan dibangun di kawasan eks Terminal Regional Bingkuang (TRB) di Air Pacah dan mulai diresmikan penggunaannya pada 30 September 2013.
Pemerintahan > Walikota

Artikel utama: Daftar Wali Kota Padang
| Walikota | Walikota | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Wakil Walikota | Wakil Walikota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fadly Amran | 20 Februari 2025 | Petahana |  | Maigus Nasir |
Pemerintahan > Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Padang dalam lima periode terakhir.
| Partai Politik | Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode> 2004–2009 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2009–2014 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2014–2019 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2019–2024 | Jumlah Kursi dalam Periode> 2024–2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PKB | 0 |  0 |  1 |  0 |  4 |
|  | Gerindra |  | (baru) 2 |  6 |  11 |  7 |
|  | PDI-P | 2 |  1 |  3 |  3 |  3 |
|  | Golkar | 8 |  5 |  5 |  3 |  5 |
|  | NasDem |  |  | (baru) 4 |  1 |  7 |
|  | PKS | 11 |  6 |  5 |  9 |  7 |
|  | Hanura |  | (baru) 4 |  5 |  0 |  0 |
|  | PAN | 9 |  5 |  6 |  7 |  5 |
|  | PBB | 3 |  2 |  1 |  0 |  0 |
|  | Demokrat | (baru) 5 |  17 |  5 |  6 |  4 |
|  | PPP | 5 |  3 |  4 |  3 |  2 |
|  | Ummat |  |  |  |  | (baru) 1 |
|  | Berkarya |  |  |  | (baru) 2 |  |
|  | PKPI | 2 |  0 |  0 |  0 |  |
| Jumlah Anggota | Jumlah Anggota | 45 |  45 |  45 |  45 |  45 |
| Jumlah Partai | Jumlah Partai | 8 |  9 |  11 |  9 |  10 |
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Jumlah anggota DPRD kota berjumlah 45 orang. Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan telah membawa perubahan peta politik di Kota Padang. Pada pemilu periode 1999-2004, anggota DPRD Kota Padang masih didominasi oleh partai Golkar. Namun, sejak pemilu 2004, PKS, PAN, Demokrat, dan belakangan Gerindra tampil mengerogoti dominasi partai Golkar dan secara bersama menguasai parlemen kota.
Kesehatan

| Data kesehatan Kota Padang> Izin Praktik | Data kesehatan Kota Padang> Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokter spesialis | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokter umum | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokter gigi | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidan | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perawat | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asisten Apoteker | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apotek | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optikal | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toko obat | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rumah bersalin | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klinik pengobatan tradisional | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sumber:
Sebagai salah satu pusat kesehatan di Pulau Sumatra, Kota Padang telah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Selain memiliki beberapa rumah sakit yang bertaraf nasional dan internasional, rumah sakit tersebut juga telah didukung oleh beberapa perguruan tinggi yang berkaitan dengan kesehatan. Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil yang didirikan oleh pemerintah pusat pada tahun 1953 merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatra bagian tengah. Rumah sakit ini telah berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Politeknik Kesehatan Padang. Setelah gempa 30 September 2009, kondisi bangunan dan peralatan rumah sakit ini memprihatinkan. Rumah Sakit M. Djamil saat ini tengah berusaha memperbaiki program Hospital Disaster untuk mengantisipasi kejadian serupa nantinya.
Pemerintahan Kota Padang sendiri juga telah memiliki rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pemerintahan Kota Padang juga telah mendirikan sebanyak 20 buah puskesmas dan 58 buah puskesmas pembantu pada wilayah kecamatan di kota ini. Untuk tahun 2007, satu puskesmas di Kota Padang rata-rata melayani 41.000 orang. Angka ini lebih tinggi dari konsep ideal wilayah puskesmas yang hanya untuk melayani 30.000 orang saja, sehingga jika ditinjau dari penyebaran, sarana kesehatan sudah memadai. Namun jika ditinjau dari aspek mutu pelayanan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan.
Selain itu, di kota ini juga terdapat sejumlah rumah sakit yang dikelola oleh BUMN, Kepolisian, TNI AD dan pihak swasta. Pada tahun 2013, PT Semen Padang meresmikan Semen Padang Hospital yang merupakan rumah sakit bertaraf internasional pertama di Sumatera Barat. Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo yang dikelola oleh TNI AD terletak pada kawasan cagar budaya Ganting. Rumah sakit ini berdiri pada komplek bangunan peninggalan zaman Belanda dan sebelumnya merupakan tempat peristirahatan para tentara kolonial. Rumah Sakit Selasih merupakan rumah sakit swasta yang dikelola secara bersama dengan pihak Kumpulan Perubatan Johor (KPJ) Sdn Bhd dari Malaysia, namun akibat gempa bumi 30 September 2009 rumah sakit ini mengalami kerusakan berat.
Pariwisata

Artikel utama: Pariwisata Kota Padang
Kota Padang yang terkenal akan legenda Sitti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan. Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Adityawarman, yang memiliki gaya arsitektur berbentuk rumah adat Minangkabau (Rumah Gadang), model Gajah Maharam. Di halaman depan museum terdapat dua lumbung padi. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi.
Di kawasan pelabuhan Muara banyak dijumpai beberapa bangunan peninggalan sejak zaman Belanda. Beberapa bangunan di kawasan tersebut ditetapkan pemerintah setempat sebagai cagar budaya. Di antaranya adalah Masjid Muhammadan bertarikh 1843, yang merupakan masjid berwarna hijau muda yang dibangun oleh komunitas keturunan India. Cagar budaya lain, Klenteng Kwan Im yang bernama See Hin Kiong tahun 1861 kemudian direnovasi kembali tahun 1905 setelah sebelumnya terbakar. Dari sehiliran Batang Arau, terdapat sebuah jembatan yang bernama jembatan Sitti Nurbaya. Jembatan itu menghubungkan sebuah kawasan bukit yang dikenal juga dengan nama Gunung Padang. Pada bukit ini terdapat Taman Sitti Nurbaya yang menjadi lokasi kuburan Sitti Nurbaya. Kawasan bukit ini juga dahulunya menjadi tempat permukiman awal masyarakat etnis Nias di Kota Padang.
Kemudian di pelabuhan Teluk Bayur terdapat beberapa kawasan wisata seperti pantai Air Manis, tempat batu Malin Kundang berdiri. Selain itu, terus ke selatan dari pusat kota juga terdapat kawasan wisata pantai Caroline, dan pantai Bungus, serta sebuah resort wisata sekelas hotel berbintang tiga yang terletak di Pulau Sikuai. Sedangkan ke arah Kecamatan Koto Tangah, terdapat kawasan wisata pantai Pasir Jambak, serta kawasan wisata alam Lubuk Minturun, yang populer dalam tradisi balimau dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama sehari sebelum masuk bulan Ramadan.
Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Makanan yang populer di antaranya seperti Gulai, Rendang, Ayam Pop, Terung Balado, Gulai Itik Cabe Hijau, Nasi Kapau, Sate Padang dan Karupuak Sanjai. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai "masakan Padang" sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum.
Dalam mendorong pariwisata di Kota Padang, pemerintah kota menggelar Festival Rendang untuk pertamakalinya pada tahun 2011, setelah sebelumnya Rendang dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia). Festival yang dipusatkan di RTH Imam Bonjol tersebut diikuti oleh kelurahan se-Kota Padang dan berhasil memasak 5,2 ton daging, sehingga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai perlombaan memasak dengan daging dan peserta terbanyak. Pada tahun yang sama pemerintah kota juga mulai menyelenggarakan Festival Sitti Nurbaya, pergelaran tahunan yang mengangkat adat dan tradisi Minangkabau.
Pers dan media

Artikel utama: Media di Kota Padang
Kota Padang sudah menjadi tempat penerbitan surat kabar sejak zaman Hindia Belanda. Sumatra Courant merupakan koran pertama yang terbit di Pulau Sumatra sekitar tahun 1859. Di saat bersamaan juga muncul Padangsche Nieuws en Advertentieblad pada 17 Desember 1859 oleh R.H. Van Wijk Rz. Setelah itu, Kota Padang banyak menerbitkan koran-koran berbahasa Melayu, Belanda, dan Tionghoa, di antaranya Padangsche Handelsblad (1871) oleh H.J. Klitsch & Co, Bentara Melayu (1877) oleh Arnold Snackey, Pelita Kecil (1 Februari 1886) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, Pertja Barat (1892) di bawah pimpinan Dja Endar Moeda, Tjahaya Soematra (1897) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, De Padanger (1900) oleh J. van Bosse, Warta Berita (1901) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo. Banyaknya surat kabar yang dipimpin Mahyuddin Datuk Sutan Marajo serta aktivitasnya di dunia pers, menyebabkan di kemudian hari ia dianggap sebagai perintis pers di Sumatra. Selanjutnya, pada tahun 1911, muncul surat kabar Soenting Melajoe yang merupakan surat kabar khusus perempuan, yang dikelola oleh Rohana Kudus. Pada tahun yang sama juga muncul surat kabar dua mingguan yang bernama al-Munir. Berikutnya tahun 1914 muncul Sinar Soematra, kemudian dikelola oleh Liem Koen Hian seorang tokoh nasionalis Tionghoa, yang menjadi redaksi tahun 1918-1921. Pada tahun yang sama, muncul Bintang Tionghoa, Soeara Rakjat, Warta Hindia, Sri Soematra, Soematra Tengah, dan Oetoesan Melajoe. Hingga saat ini Kota Padang masih menjadi kota penerbitan surat kabar, di antaranya yang cukup terkenal adalah Harian Haluan dan Singgalang. Kedua surat kabar ini masih konsisten menyediakan rubrik dalam bahasa Minang.
Beberapa stasiun radio juga terdapat di kota ini, seperti RRI Padang, Radio Classy FM. Pronews 90 FM. Radio Sushi 99.1 FM. Stasiun radio ini memainkan peranan penting, terutama dalam kasus gempa bumi 30 September 2009. Di saat beberapa media komunikasi dan informasi tidak dapat diakses oleh masyarakat, stasiun radio ini dapat mengudara dan menyampaikan informasi dari pemerintah setempat kepada seluruh masyarakat, 30 menit setelah gempa bumi tersebut. Sedikit banyaknya stasiun radio mengurangi kepanikan yang timbul di masyarakat saat itu.
TVRI Sumatera Barat, stasiun televisi daerah milik pemerintah, berkedudukan di Kota Padang. Setelah bergulirnya otonomi daerah, TVRI Sumatera Barat yang pendanaannya dibebankan kepada APBD kota/kabupaten di Sumatera Barat sempat dipertanyakan oleh beberapa pemerintah kota dan kabupaten yang menuntut komitmen TVRI Sumatera Barat untuk memberikan kontribusi yang jelas kepada mereka. Selain TVRI Sumatera Barat, juga terdapat beberapa stasiun TV swasta yang beroperasi di kota ini, diantaranya Padang TV, iNews Padang (dahulu bernama Minang TV) dan NET. Padang (dahulu bernama Favorit TV).
Kota kembar

Hildesheim, Jerman
Vũng Tàu, Vietnam
Beit Lahia, Palestina
Perth, Australia
Dubai, Uni Emirat Arab
Daftar pustaka

Colombijn, Freek (2006). Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak.