Dana darurat
Besaran Dana Darurat > Penggunaan > Pejabat Perbendaharaan

Menteri Keuangan selaku PA-BUN mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Dana Darurat. Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Menteri Keuangan menunjuk Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai PPA-BUN Transfer. PPA-BUN Transfer dalam melaksanakan kewenangannya memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab:
menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan;
menyusun RDP-BUN berdasarkan pagu dana pengeluaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan teknis kepada KPA-BUN Dana Darurat yang berada di bawahnya dalam rangka penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN, RDP-BUN, dan alokasi dana pengeluaran BUN; dan
menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang berasal dari BA-BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPA-BUN Transfer menyampaikan RDP-BUN kepada Dirjen Anggaran. Dalam hal diperlukan, PPA-BUN Transfer dapat mengusulkan revisi RDP-BUN. Tata cara penyusunan dan pengesahan RDP-BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dirjen Anggaran menetapkan DHP RDP-BUN sebagai dasar PPA-BUN Transfer dalam menyusun DIPA-BUN. DIPA-BUN disampaikan oleh PPA-BUN Transfer kepada Dirjen Anggaran untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal diperlukan, PPA-BUN Transfer dapat mengusulkan revisi DIPA-BUN.
Tata cara penyusunan, pengesahan, dan revisi DIPA-BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPA-BUN Transfer dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai KPA-BUN Dana Darurat (KPA-BUN DD). Penunjukan KPA-BUN DD bersifat ex-officio. Penetapan dan pergantian KPA-BUN DD tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal terdapat kekosongan KPA-BUN DD, PPA-BUN Transfer menunjuk pejabat baru sebagai pelaksana tugas KPA-BUN DD. PPA-BUN Transfer memberikan kewenangan kepada KPA-BUN DD untuk menetapkan:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
Pejabat Penandatangan SPM.
PPA-BUN Transfer bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan penyaluran Dana Darurat. KPA-BUN DD memiliki tugas dan wewenang:
menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
menetapkan Pejabat Penandatangan SPM untuk melakukan pengujian tagihan dan penerbitan SPM atas beban anggaran negara;
memberikan supervisi dan konsultasi dalam pencairan dana;
mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran; dan
menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran sebelumnya masih tetap berlaku.
Dalam hal terdapat kekosongan jabatan PPK, KPA-BUN DD segera menunjuk pejabat baru sebagai pelaksana tugas PPK. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari PPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara, KPA-BUN DD menunjuk Pejabat Penandatangan SPM. Penetapan Pejabat Penandatangan SPM tidak terikat periode tahun anggaran.
Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Penandatangan SPM pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan Pejabat Penandatangan SPM tahun anggaran sebelumnya masih tetap berlaku. Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat Penandatangan SPM, KPA-BUN DD segera menunjuk pejabat baru sebagai pelaksana tugas Pejabat Penandatangan SPM.
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Pejabat Penandatangan SPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPA-BUN Transfer dapat merangkap sebagai PPK atau Pejabat Penandatangan SPM. PPK dan Pejabat Penandatangan SPM tidak boleh saling merangkap. Tembusan surat keputusan penunjukan/pengangkatan KPA-BUN DD, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penyampaian surat keputusan dimaksud disertai dengan spesimen tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM dan PPK.
Tembusan surat keputusan penunjukan/pengangkatan PPK beserta specimen tanda tangan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM.