Pakistan
Politik

Artikel utama: Politik Pakistan
Pakistan adalah negara federal republik parlementer yang demokratis, dengan Islam sebagai agama negara. Pengalaman politik Pakistan pada dasarnya terkait dengan perjuangan umat Islam di anak benua India untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang hilang dari penjajahan Inggris. Konstitusi pertama diadopsi pada tahun 1956 tetapi ditangguhkan oleh Ayub Khan pada tahun 1958, yang menggantikannya dengan konstitusi kedua pada tahun 1962. Sebuah konstitusi yang lengkap dan komprehensif diadopsi pada tahun 1973, tetapi ditangguhkan oleh Zia-ul-Haq pada tahun 1977 tetapi diberlakukan kembali pada tahun 1985. Konstitusi ini adalah dokumen negara yang paling penting, meletakkan dasar pemerintahan saat ini.
Presiden merupakan kepala negara, namun perubahan konstitusi pada tahun 2010, kekuasaan presiden dikurangi dan peran presiden menjadi murni seremonial. Peran Perdana Menteri diperkuat. Presiden merupakan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Pakistan (dengan Ketua Komite Kepala Staf Gabungan sebagai penasihat militer utama), tetapi penunjukan militer dan konfirmasi kunci dalam angkatan bersenjata dibuat oleh Perdana Menteri setelah meninjau laporan tentang prestasi dan kinerja kandidat. Hampir semua pejabat yang ditunjuk di lembaga yudikatif, militer, kepala gabungan ketua, staf gabungan, dan legislatif memerlukan konfirmasi eksekutif dari Perdana Menteri, yang harus dikonsultasikan oleh Presiden berdasarkan undang-undang. Namun, kekuasaan untuk mengampuni dan memberikan grasi terletak pada Presiden.
Legislatif bikameral terdiri dari 104 anggota Senat (majelis tinggi) dan 342 anggota Majelis Nasional (majelis rendah). Anggota Majelis Nasional dipilih melalui sistem first-past-the-post di bawah hak pilih orang dewasa universal, mewakili daerah pemilihan yang dikenal sebagai daerah pemilihan Majelis Nasional. Menurut konstitusi, 70 kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas agama dialokasikan ke partai politik sesuai dengan perwakilan proporsional mereka. Anggota senat dipilih oleh legislator provinsi, dengan semua provinsi memiliki perwakilan yang sama.
Cabang Yudikatif terbentuk dengan komposisi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, di samping pengadilan tinggi dan pengadilan rendah lainnya. Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan Konstitusi dan undang-undang dan peraturan federal.
Pakistan adalah negara demokrasi multipartai di mana beberapa partai politik bersaing memperebutkan kursi di majelis Nasional dan Provinsi. Namun, setelah Kejatuhan Dhaka pada tahun 1971, sistem dua partai ditanamkan antara Partai Rakyat dan Liga Muslim. Popularitas partai sentris juga meningkat tajam seperti PML-Q dan PTI. Pendirian militer telah memainkan peran yang berpengaruh dalam politik negara. Dari tahun 1950-an hingga 2000-an, beberapa kudeta dilakukan yang menggulingkan rezim demokrasi.
Lanskap politik Pakistan sering ditentukan oleh aturan yang berlaku: dimanapun militer Pakistan ingin menggunakan pengaruhnya, ia melakukannya dan cenderung mempertahankan kehadirannya, terlepas dari akibatnya. Perdana Menteri Khan sendiri naik ke kepemimpinan pada tahun 2018 dengan dukungan militer, tetapi kemudian disingkirkan dari kekuasaan pada tahun 2022 setelah kehilangan dukungan tersebut. Setelah pengunduran diri Presiden Pervez Musharraf pada tahun 2008, garis tajam telah ditarik antara Militer dan politik dan Pakistan bergerak lebih dekat untuk menjadi demokrasi liberal setelah pemilihan umum pada tahun 2013. Namun, kritikus berpendapat bahwa negara sedang bergerak menuju sistem hibrida yang ketat, sebuah sistem di mana para pemimpin militer dan politik mengambil keputusan kolektif, sehingga mempengaruhi keseluruhan struktur kekuasaan pemerintahan sipil. Sementara banyak pendukung mendukung perubahan dan menggambarkannya sebagai perubahan yang diperlukan dalam sistem negara untuk membawa lebih banyak suara sipil dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak yang memuji upaya tersebut dan memberi contoh betapa suksesnya sistem ini seperti National Command and Control Center (NCOC) untuk melacak respons Covid-19 secara efektif di tingkat negara bagian, National Locust Control Center (NLCC) untuk melawan serangan belalang dan memastikan keamanan pangan di negara tersebut.