Dewan Rakyat Britania Raya
Sejarah

Parlemen Britania Raya merunut sejarahnya dari Parlemen Kerajaan Inggris. Parlemen berkembang dari majelis penasehat raja Inggris pada waktu Zaman Pertengahan. Majelis kerajaan ini terdiri dari para padri, bangsawan, dan juga perwakilan kabupaten (dikenal juga sebagai "knights of the shire"). Tugas utama majelis adalah untuk mengizinkan pajak yang diajukan oleh Raja. Dalam banyak kasus majelis mendesakkan keluhan rakyat sebelum meneruskan dengan pemungutan suara pada pajak. Dan sejak itu Dewan rakyat mulai mempunyai kekuasaan legislatif.
Dalam "Parlemen Model" 1295, perwakilan kawasan perkotaan juga dimasukan. Dan sejak itu menjadi praktik lumrah bahwa setiap wilayah mengirimkan dua ksatria dari daerah, dan bahwa setiap daerah administratif mengirimkan dua borjuis. Pada mulanya, borjuis hampir tidak mempunyai kekuasaan. Ketika perwakilan wilayah sedang diaturkan, raja dapat memberikan hak memilih atau melucutkan hak memilih wilayah-wilayah sesuka hatinya. Penunjukan independensi oleh borjuis akan membuat kota-kota merka dikecualikan dari Parlemen. Para ksatria daerah berada dalam keadaan lebih baik, walaupun tetap kurang berkuasa daripada rekan-rekan aristrokrat mereka pada Parlemen yang masih satu kamar dahulu. Pembagian Parlemen ke dalam dua majelis dimulai ketika pemerintahan Edward III: para ksatria dan borjuis mendirikan Dewan rakyat, sementara pendeta dan para bangsawan menjadi bagian dari Dewan bangsawan.
Walaupun mereka masih berhamba pada Raja dan Dewan bangsawan, Dewan rakyat bertindak semakin berani. Pada waktu Parlemen Baik (1376), Juru bicara Dewan rakyat, Sir Peter de la Mare, mengeluhkan pajak yang besar, meminta penghitunganan pembelanjaan kerajaan, dan mengkritik pengurusan ketentaraan. Dewan rakyat bahkan juga melakukan pendakwaan pada setengah menteri Raja. Juru bicara berani itu dipenjarakan namun dilepaskan setelah kematian Raja Edward III. Pada waktu pemerintahan selanjutnya, Richard II, Dewan rakyat sekali lagi mulai mendakwa para menteri Raja. Mereka mendesak bahwa mereka tidak dapat mengatur pajak dan pembelanjaan negara. Walaupun kekuasaan mereka makin besar Dewan rakyat masih kurang berkuasa daripada Dewan bangsawan dan Raja.
Pengaruh Raja diperbesar oleh perang saudara setelah abad kelimabelas yang telah memusnahkan kekuasaan para bangsawan. Kedua dewan Parlemen memegang sedikit kekuasaan sewaktu tahun-tahun seterusnya, dan kekuasaan mutlak Raja dikembalikan. Dominasi raja menjadi semakin besar di bawah dinasti Tudor pada abad keenam belas. Kecenderungan ini namun telah dikembalikan ketika Dewan Stuart mendapatkan Tahta Inggris pada 1603. Dua raja Stuart, James I dan Charles I, memancing pertikaian dengan Dewan rakyat dengan isu-isu seperti pajak, agama dan kekuasaan kerajaan.
Perbedaan di antara Charles I dan Parlemen sangat besar dan menyebabkan Perang Saudara Inggris, yang dimenangkan oleh angkatan bersenjata Parlemen. Pada Desember 1648 Dewan rakyat telah dibersihkan oleh Tentara Model Baru yang seharusnya menghamba ke Parlemen. Pembersihan pride menjadi kudeta ketentaraan pertama dan satu-satunya dalam sejarah Inggris. Raja Charles I dihukum pancung dan Majelis tinggi dihapuskan. Parlemen satu kamar yang bertahan itu kemudian dirujuk oleh pengkritik sebagai Parlemen Bokong karena ia terdiri dari hanya segelintir anggota parlemen yang diizinkan oleh tentara - setengah dari mereka adalah dari pihak militer sendiri. Pada 1653, ketika tokoh-tokoh di Parlemen ini mulai berselisih pendapat dengan tentara, ia dibubarkan oleh Oliver Cromwell. Meskipun, raja dan Dewan bangsawan dikembalikan dengan Dewan rakyat pada 1660. Pengaruh Raja telah dikurangkan dan semaking berkurang ketika James II telah diturunkan dari takhtanya pada Revolusi Glorious pada 1688.
Abad kedelapanbelas memperlihatkan pengembangan pejabat Perdana Menteri. Idea bahwa sebuah kerajaan kekal kekuasaanna hanya sepanjang ia dapat mengekal dukungan Parlemen menghasilkan mosi tidak percaya pertama kali dalam sejarah ketika kerajaan Tuan North gagal untuk menamatkan Revolusi Amerika. Ide mutakhir bahwa hanya dukungan Dewan rakyat yang diperlukan untuk sebuah kerajaan namun adalah pengembangan kemudian. Adat bahwa Perdana Menteri adalah senantiasa seorang anggota Majelis rendah alih-alih majelis tinggi juga merupakan pengembangan kemudian.
Dewan rakyat mengalami suatu pembaruan penting pada abad kesembilan belas. Untuk beberapa tahun, beberapa kejanggalan muncul dalam perwakilan daerah administratif. Perbatasan-perbatasan kawasan pemilihan tidak pernah berubah sejak 1660, shingga banyak kota dulunya penting namun telah merosot pada abad kesembilanbelas masih mengekalkan hak mereka untuk memilih dua ahli. Yang amat terkenal dari "rotten borough" ini adalah Sarum Tua, yang hanya mempunyai enam pemilih untuk dua AP, dan Dunwich yang telah jatuh ke laut. Pada waktu yang sama, kota-kota besar seperti Manchester tidak menerima perwakilan tersendiri. Juga terkenal adalah pocket boroughs, daerah administratif yang diatur oleh pemilik tanah dan aristokrat, yang "calonnya" telah dipilih sebelumnya.
Dewan rakyat mencoba untuk menangani kejanggalan ini dengan meluluskan suatu rancangan undang-undang Pembaruan pada 1831. Pada mulanya, Dewan bangsawan tidak ingin meluluskan rancangan undang-undang itu namun akhirnya dipaksa untuk melakukannya ketika Perdana Menteri, Tuan Grey, menasehatkan Raja William IV untuk membanjiri Dewan bangsawan dengan membuat bangsawan pro-Pembaruan. Untuk menghindari hal ini ini, Para Tuan mundur dan meluluskan rancangan undang-undang pada 1832. Akta Pembaruan 1832, juga dikenali sebagai "Akta Pembaruan Hebat", mendirikan kawasan perkotaan, membuat keperluan pemilihan seragam untuk kawasan perkotaan, dan memberikan perwakilan pada kota-kota berpenduduk besar, tetapi masih banyak daerah kantung administratif tersisa. Pada tahun-tahun berikutnya, Dewan rakyat menjadi lebih tegas dan pengaruh Dewan bangsawan dikurangi oleh Krisis rancangan undang-undang Pembaruan, dan kekuasaan patron semakin berkurang. Dewan bangsawan menjadi lebih segan untuk menolak rancangan-rancangan undang-undang yang Dewan rakyat telah luluskan dengan mahoritas, dan ia menjadi prinsip politik yang diterima bahwa kepercayaan Dewan rakyat sendiri adalah perlu untuk sebuah kerajaan untuk tetap pada jabatannya.
Banyak pembaruan diperkenalkan pada akhir abad kesembilanbelas. Akta Pembaruan 1867 mengurangkan keperluan hak milik untuk pemilihan pada kawasan perkotaan, mengurangkan perwakilan pada daerah administratif yang lebih kurang penduduknya, dan memberikan tempat duduk parlemen pada kota-kota industri yang semakin besar. Pemilihan umum kemudian dikembangkan oleh Pewakilan Akta Rakyat 1884, di mana kelayakan hak milik dalam kawasan-kawasan perkotaan telah dikurangkan. Redistribution of Seats Act pada tahun berikutanya telah menggantikan hampir kesemua kawasan pemilihan berbagai anggota dengan kawasan-kawasan pemilihan satu anggota.
Perkembangan berlanjut pada awal abad keduapuluh. pada 1908, pemerintah Liberal di bawah Asquith memperkenalkan beberapa program kesejahteraan masyarakat yang, bersamaan dengan suatu perlombaan senjata, memaksa Kerajaan untuk mendapatkan pajak lebih tinggi. Pada 1909, Chancellor of the Exchequer, David Lloyd George, memperkenalkan "Pembelanjaan Rakyat", yang mengatur suatu pajak baru disasarkan kepada pemilik tanah kaya. Aksi yang tidak terkenal ini namun gagal dalam Dewan bangsawan yang Konservatif-dan meniggalkan jabatannya. Pada pemilihan umumnya selanjutnyaa namun, Asquith tetap menjadi Perdana Menteri dengan dukungan partai-partai yang lebih kecil. Asquith mengajukan bahwa kekuasaan Pertuanan akan dikurangkan dengan keras. Selepas suatu pemilihan umum pada Desember 1910 berikutnya, pemeritntahan Asquith mengatur kelulusan suatu rancangan undang-undang untuk mengurangi kekuasaan Dewan bangsawan selepas mengancam untuk membanjiri Majelis dengan 500 bangsawan baru untuk memastikan kelulusan rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Akta Parlemen 1910 menjadi berkesan, memusnahkan kesamaan dua Majelis parlemen. Dewan bangsawan telah diizinkan hanya untuk melambatkan kebanyakan perundangan untuk maksimum tiga sesi parlemen atau dua tahun kalender (dikurangkan ke dua sesi atau satu tahun oleh Akta Parlemen 1919). Sejak kelulusan Akta-Akta ini, Dewan rakyat telah menjadi cabang paling berpengaruh Parlemen, dalam teori dan dalam praktik.
Sejak abad ke-17, para AP tidak pernah diberi gaji. Kebanyakan lelaki yang dipilih ke Dewan rakyat mempunyai gaji swasta, sementara beberapa di antara mereka bergantung pada dukungan keuangan dari seorang yang kaya. Para AP sering kali digaji oleh serikat pekerja tetapi hal ini telah didakwakan haram oleh suatu keputusan Dewan bangsawan pada 1910 dan karenanya suatu klausa telah dimasukkan ke dalam Akta Parlemen 1911 yang memperkenalkan gaji untuk AP. Para menteri Kerajaan telah sentiasa digaji.