Politik Minangkabau
Sejarah > Zaman Kerajaan

Memasuki zaman kerajaan pada abad ke-7, kehidupan politik di tanah Minang tak banyak mengalami perubahan. Para pemimpin politik biasanya juga menjadi seorang pemimpin dalam kafilah perdagangan. Semula kerajaan-kerajaan Minangkabau berkembang di sekitar hulu sungai-sungai besar. Namun untuk memperluas usaha dagang mereka, banyak di antara pemimpin tersebut yang kemudian mengembangkan koloni dagang dan kerajaan-kerajaan di perantauan. Salah satu kerajaan yang berkembang di hulu Sungai Kampar ialah Kerajaan Minanga. Seorang pempimpin politiknya Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pada tahun 671 melakukan ekspedisi militer ke Palembang dan mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaannya di pedalaman ke daerah yang strategis di tepi laut. Selain Minanga, di hulu Sungai Kampar juga berdiri Kesultanan Kuntu.
Di daerah aliran Sungai Batanghari, pada tahun 645 konfederasi politik Minangkabau dan masyarakat setempat mendirikan Kerajaan Melayu. Kerajaan ini dibentuk untuk memperkuat basis perdagangan emas Minangkabau di Selat Malaka. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan ini kemudian menjadi Kerajaan Dharmasraya, yang bercabang menjadi Kerajaan Pagaruyung dan Kesultanan Melaka. Menurut Thomas Stamford Raffles, salah seorang raja Dharmasraya Sri Tribuwana Mauliwarmadewa merupakan pendiri Singapura, yang kemudian anak keturunannya Parameswara mendirikan Kesultanan Melaka di Semenanjung Malaysia. Di muara Sungai Indragiri, raja-raja Minangkabau juga membentuk sebuah kerajaan pada abad ke-16 yang disebut Kerajaan Inderagiri.
Karena penguasaan tambang emas di pedalaman Sumatra, pada abad ke-14 hingga abad ke-18 Kerajaan Pagaruyung menjadi salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Sistem politik Pagaruyung terdiri dari tiga raja (Rajo Tigo Selo) yang dipimpin oleh Raja Alam yang bertugas melaksanakan pemerintahan. Raja Alam dibantu oleh dua orang pembantu utamanya (wakil raja), yaitu Raja Adat dan Raja Ibadat. Selain kedua raja tadi, Raja Alam juga dibantu oleh para pembesar yang disebut Basa Ampek Balai yang terdiri dari Bandaro, Makhudum, Indomo, dan Tuan Gadang. Untuk memperkuat kedudukan Raja Alam, pemerintahan Pagaruyung juga mengangkat raja-raja vassal di seluruh Sumatra.
Koloni dagang serta kerajaan orang-orang Minang juga terbentang di sepanjang pantai barat Sumatra dari Tapaktuan, Barus, Sibolga, Natal, Pariaman, Bengkulu, hingga Lampung Barat. Di wilayah ini politik Minangkabau direpresentasikan oleh Kesultanan Indrapura. Di pesisir timur Sumatra, politik Minangkabau direpresentasikan oleh Kesultanan Kota Pinang yang kemudian para keturunannya menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Pannai, dan Bilah. Sama seperti halnya dengan pendirian nagari-nagari di dataran tinggi Minangkabau yang mensyaratkan adanya empat suku, pendirian kota-kota dagang dan kerajaan di rantau timur-pun pada umumnya mengambil sistem politik "Datuk Empat Suku". Dimana musyawarah para datuk tersebut yang akan menentukan pemimpin dan para sultan di kerajaan.
Pada abad ke-17, kedudukan politik Minangkabau di Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia mulai menguat. Tahun 1718 di bawah kepemimpinan Raja Kecil, para politisi Minangkabau menduduki tahta Kesultanan Johor-Riau. Empat tahun kemudian, tahta Raja Kecil dikudeta oleh pasukan Bugis pimpinan Daeng Parani. Kemudian ia pergi ke Riau dan mendirikan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Pada tahun 1773, untuk memperkuat kedudukan politik orang Minang di Semenanjung Malaysia, masyarakat Negeri Sembilan menjemput Raja Melewar dari Pagaruyung. Keturunan Raja Melewar inilah kemudian yang banyak menjadi pemimpin politik di Malaysia.