stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Republik Demokratik Finlandia
Rujukan

↑  Tanner, Väinö (1956). The Winter War: Finland Against Russia, 1939-1940, Volume 312. Palo Alto: Stanford University Press. hlm. 114.
↑  Trotter, William (2013). A Frozen Hell: The Russo-Finnish Winter War of 1939-1940. Algonquin Books. hlm. 58,61.
↑  Kokoshin, Andrei (1998). Soviet Strategic Thought, 1917-91. MIT Press. hlm. 93.
↑  Killham, EdwardL (1993). The Nordic Way: A Path to Baltic Equilibrium. Howells House. hlm. 78.
1 2 3  Eagle & Paananen 1985, p. 26
↑  William Peyton Coates & Zelda Kahan Coates. Russia, Finland and the Baltic. London: Lawrence & Wishart. 1940. p. 114.
↑  Geoffrey Roberts. Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939-1953. London: Yale University Press. 2006. p. 48.
↑  Manninen 2002, pp. 25–26
↑  Manninen 2002, pp. 27–28
1 2  University of Jyväskylä - Kansan vallan vaihtoehto Terijoen hallituksen lehdistössä 1939-1940
↑  Jussila, O (1985), Terijoen hallitus 1939–40. WSOY, p. 13, ISBN 951-0-12686-1
↑  Лев Николаевич Лопуховский, Борис Константинович Кавалерчик. Июнь 1941: запрограммированное поражение. / Глава 4. КРАСНАЯ АРМИЯ В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ В 1939–1940 гг.
1 2  Brody, A. et al. The USSR and Finland —  Historical, Economic, Political Facts and Documents. New York: Soviet Russia Today. 1939.
Rujukan > Bibliografi

Engle, Eloise; Paananen, Lauri (1985). The Winter War: The Russo-Finno Conflict, 1939–40. Boulder, Colorado, United States: Westview Press. ISBN 0-8133-0149-1.
Manninen, Ohto (2002). Stalinin kiusa – Himmlerin täi (dalam bahasa Finnish). Helsinki: Edita. ISBN 951-37-3694-6. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

| Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP-PPP UKP4 |
| --- | --- |

Gambaran umum
Singkatan: UKP-PPP UKP4
Didirikan: 8 Desember 2009
Dasar hukum pendirian: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009
Dibubarkan: 23 Februari 2015
Dasar hukum pembubaran: Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
Sifat: di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
Lembaga sebelumnya: Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
Lembaga pengganti: Unit Staf Kepresidenan
Situs web
http://www.ukp.go.id
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP, sering juga disingkat UKP4) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kuntoro Mangkusubroto menjabat sebagai kepalanya, yang penunjukan dan pelantikannya dilakukan bersamaan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. UKP4 secara resmi terbentuk pada 8 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009. UKP4 merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).
UKP4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, UKP4 dibantu oleh Wakil Presiden serta berkoordinasi dengan—serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari—kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda), dan pihak lain yang terkait.
UKP4 resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo per 23 Februari 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 40 ayat b. Beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan.
Fungsi

Tugas utama UKP4, menurut pasal 3 Perpres 54/2009 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 10 tahun 2012 pada Pasal 3 ayat (2) ditambah dua
huruf baru yaitu huruf e dan f, adalah "membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh". Penjabarannya adalah:
Pengawasan, yakni mengawal konsistensi-sinkronisasi program/proyek yang termasuk dalam "Prioritas Nasional"—penjabaran dari Visi-Misi Pemerintahan SBY-Boediono 2010-2014 atau "Visi-Misi Indonesia 2014"—dengan memantau dan memfasilitasi koordinasi lintassektoral dan lintaswilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP4 bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Visi Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 adalah "terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan". Upaya yang diperlukan untuk meraih visi itu dirumuskan dalam Misi: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi-Misi itu lantas dijabarkan ke dalam, dan menjadi, 11 Prioritas Nasional yang kesemuanya merupakan tema-tema pokok dari program Pemerintah 2010-2014, yakni:
reformasi birokrasi dan tata-kelola;
pendidikan;
kesehatan;
penanggulangan kemiskinan;
ketahanan pangan;
infrastruktur;
iklim investasi dan iklim usaha;
energi;
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Debottlenecking, yakni melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi dalam implementasi.
Kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau bahkan mempercepat proses tata-kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyikapinya.
Pengoperasian ruang kendali-operasi (situation room) Presiden di Bina Graha untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
Penugasan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelesaikan dan/atau memberikan saran atas langkah-langkah yang harus diambil dalam waktu cepat.
Organisasi > Kepemimpinan

Organ UKP4 ringkas. Tim intinya hanya terdiri dari kepala,enam deputi, serta beberapa tenaga profesional (asisten ahli, asisten, asisten muda, dan tenaga terampil). Kepala UKP4 serta deputinya (atas usul Kepala UKP4) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kuntoro Mangkusubroto diangkat menjadi Kepala UKP4 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2009. Adapun enam deputi UKP4 diangkat Presiden berdasarkan Keppres Nomor 24/M Tahun 2010, dan Keppres Nomor ... Tahun 2012 dilantik oleh Kepala UKP4 pada tanggal 23 Maret 2010. Keenam deputi tersebut adalah Heru Prasetyo (Deputi-I, Pengawasan dan Pengendalian Inisiatif Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan
), Mohammad Hanief Arie Setianto (Deputi-II, Pemantauan Prioritas Nasional dan Hubungan Kelembagaan), Agung Hardjono (Deputi-III, Pemanfaatan Teknologi dan Analisis Informasi), Tara Hidayat (Deputi-IV, Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional), Dr. Ir. Tjokorda Nirarta Samadhi, M.Sc (Deputi V, Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran), serta Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (Deputi VI, Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum)
Organisasi > Tata kelola

Dalam menatakelola organisasinya, UKP4 berpegang pada tujuh prinsip:
Totalitas kerja sama tim. Tugas dilaksanakan oleh seluruh anggota tim dengan struktur yang cair. Kompetensi fungsional lebih diutamakan ketimbang jenjang struktural.
Lentur dalam menjalin kerja sama berdasarkan kompetensi dengan instansi-instansi lain secara efektif-efisien berdasarkan kompetensi yang ada dan dibutuhkan.
Membentuk dan memimpin tim ahli ad-hoc dan ad-interim. Guna mencari solusi bagi masalah-masalah strategis, tim ahli yang dibentuk harus dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada dan relevan, baik dari kementerian/lembaga (K/L), lembaga swasta nasional dan internasional, serta lembaga negara asing.
Memanfaatkan (pra)sarana komunikasi termutakhir dalam menjaring informasi dari pelbagai penjuru dunia untuk memberi masukan bernuansa internasional kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Mobilitas monitoring ke seluruh Indonesia sesuai penugasan yang disepakati. Monitoring diselenggarakan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan.
Ramping namun efisien dan maximum multitasking workgroup untuk menjaga aliran kerja agar tetap mengedepankan integritas tinggi dengan hambatan minimum.
Optimal dalam pengelolaan waktu karena UKP4 bekerja, dan bersiaga penuh, melayani kebutuhan strategis manajemen pemerintahan tingkat tertinggi.
Berpijak pada tujuh prinsip itu, maka UKP4 menerapkan matriks sebagai model organisasinya. Jika dibandingkan dengan model organisasi kompartemental (“organisasi dibagi habis”) yang lazim diterapkan instansi pemerintah, model matriks dipandang lebih relevan. Dengan model organisasi “struktur mengikuti fungsi” tersebut, sebuah tim kecil yang merupakan kombinasi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan non-PNS (profesional, tenaga ahli) amat dimungkinkan terwadahi dengan performa optimal.
Berbeda dengan organisasi kompartemental, pada organisasi matriks, masing-masing personel dituntut piawai menangani lebih dari satu mata-pekerjaan. Olehnya, hierarki antara deputi dan staf menjadi lebur: satu orang dimungkinkan menjadi koordinator bagi orang lain, tak terkecuali yang secara hierarkis berada di atasnya. Model organisasi seperti ini lebih bersifat fungsional, ramping, sehingga lebih efisien.
Organisasi > Satuan tugas

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penanganan masalah tertentu, Kepala UKP4 dimungkinkan membentuk tim khusus dan gugus tugas. Kesemua tenaga profesional, tim khusus, dan gugus tugas—selain pegawai di lingkup Sekretariat UKP4—tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UKP4. Tim khusus dan gugus tugas yang telah dibentuk hingga saat ini adalah:
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+
Lihat pula

Kabinet Indonesia Bersatu II
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
Referensi dan catatan kaki

↑  "Yudhoyono: Unit Kerja Presiden adalah Mata, Telinga, dan Tangan Saya". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-07-19. Diakses tanggal 2009-12-05.
↑  Presiden Jokowi Bubarkan UKP4
↑  "Keorganisasian UKP-PPP". Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Archived from the original on 2013-08-07. Diakses tanggal 13 Juli 2022. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
↑  "Satuan Tugas UKP-PPP". Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Archived from the original on 2013-08-06. Diakses tanggal 13 Juli 2022. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
Pranala luar

Situs resmi UKP-PPP Diarsipkan 2015-03-31 di Wayback Machine.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang UKP-PPP Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine.
Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Diarsipkan 2017-06-27 di Wayback Machine.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang SOTK UKP-PPP Diarsipkan 2014-12-26 di Wayback Machine.
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Diarsipkan 2014-11-30 di Wayback Machine.
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden[pranala nonaktif permanen]
Upaya perdamaian krisis Yugoslavia

Upaya damai untuk mencari perdamaian dalam krisis yang terjadi di Yugoslavia telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melalui banyak sekali perundingan internasional. Krisis berupa pecahnya negara Yugoslavia tersebut berakhir dengan tercapainya perundingan Daytona di Amerika Serikat.
Perundingan Sarajevo

Pada tanggal 17 Maret 1992 dilaksanakan pertemuan yang kelima kalinya antara tokoh-tokoh partai/etnis Bosnia Herzegovina (Muslim, Kroasia, dan Serbia) yang disponsori oleh Masyarakat Eropa di bawah diplomat Portugal, Hose Cutleri, yang menyarankan adanya kantonisasi. Bosnia Herzegovina akan menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnik dan tetap berada di dalam batas wilayah yang ada sekarang. Usul ditolak oleh Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, yang mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan tersebut.
Pada tanggal 22 Juni 1992, berlangsung perundingan Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, dengan Kepala Staf UNPROFOR wilayah Yugoslavia, Letjen Lewis McKeuzic, dalam rangka membicarakan penyelesaian perang. Tidak terdapat hasil konkret dari pertemuan tersebut karena terjadi ledakan di Sarajevo yang mengakibatkan 8 orang penduduk tewas dan 35 orang luka-luka.
Perundingan Lissabon

Pada tanggal 27 Mei 1992, Konferensi Internasional yang pertama tentang Yugoslavia yang diorganisasi oleh Masyarakat Eropa dilaksanakan di Lisabon sebagai lanjutan dari perundingan Sarajevo. Dalam perundingan damai tersebut ketiga pihak yang bertikai telah menyetujui bahwa Republik Bosnia Herzegovina akan menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnis dan tetap dalam batas wilayah yang ada sekarang. Menurut gagasan tersebut maka Republik Bosnia Herzegovina akan dibentuk sebagai Konfederasi yang terdiri dari "kanton-kanton". Akan tetapi perundingan Lisabon tidak berhasil menghentikan krisis di Bosnia Herzegovina akibat sikap pihak Muslim Bosnia Herzegovina yang meninggalkan sidang karena adanya kejadian di Sarajevo yaitu terjadinya ledakan bom yang menewaskan puluhan penduduk dan pihak Serbia Bosnia Herzegovina dituduh sebagai pelaku peledakan tersebut. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina tidak mau melanjutkan sidang dan perundingan pun dianggap gagal.
Perundingan Beograd

Pada tanggal 19 Juni 1992, perundingan damai mengenai Bosnia Herzegovina dilaksanakan di Beograd dengan mediator Lord Carrington maupun Menlu Portugis, Jono de Pinjora. Tidak terdapat titik temu antara pihak-pihak yang bertikai mengenai pengakhiran krisis di Bosnia Herzegovina.
Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia di London

Pada tanggal 26-28 Agustus 1992 Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia dilaksanakan di London yang diprakarsai oleh Presiden Prancis dan dipimpin oleh Menlu Inggris, Douglas Hurd dan Sekjen PBB. Konferensi diselenggarakan guna mencari formula damai atas krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia sekaligus membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Hasil-hasil pertemuan ternyata belum dapat menghentikan konflik di Bosnia Herzegovina karena perlu pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut guna mencapai hal-hal yang konkret.
Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia di Jenewa

1) Pada tanggal 5 Nopember 1992, dilaksanakan perundingan di antara ketiga kelompok pihak yang bertikai di Jenewa untuk menyusun Undang-Undang Republik Bosnia Herzegovina. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina mendesak diberlakukannya regionalisasi Bosnia Herzegovina tanpa berdasarkan etnis tetapi berdasarkan prinsip geografis. Pihak Serbia Bosnia Herzegovina yang didukung oleh Kroasia Bosnia Herzegovina mendesak konsep pembagian wilayah Bosnia Herzegovina berdasarkan 3 kanton etnis.
2) Pada tanggal 9 Desember 1992, dilaksanakan perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina di Jenewa. Dalam perundingan tersebut pihak Serbia Bosnia Herzegovina mengusulkan dasar pembuatan peta baru berdasarkan persetujuan Lisabon yaitu membagi wilayah Bosnia Herzegovina ke dalam 3 provinsi etnis. Pihak Kroasia mengusulkan pembagian wilayah Bosnia Herzegovina tidak mengajukan usul mengenai pembagian wilayah Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 3 dan 4 Januari 1993, para wakil dari 3 pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina mengadakan perundingan paripurna untuk yang pertama kalinya di Jenewa. Ketua Bersama Konferensi, Lord Owen dan Vance, mengusulkan suatu peta yang membagi Bosnia Herzegovina terdiri atas 10 provinsi di mana masing-masing mempunyai wewenang yang luas dibandingkan dengan pemerintah pusat. Bosnia Herzegovina akan merupakan negara desentralisasi dengan pemerintahan yang kuat di 10 provinsi yang bukan berdasarkan etnis akan tetapi berdasarkan prinsip geografis, historis, dan komunikasi.
4) Pada tanggal 30 Januari 1994, pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina menandatangani prinsip-prinsip konstitusi Bosnia Herzegovina mengenai kelanjutan negara Bosnia Herzegovina di Jenewa. Selain hal tersebut juga ditandatangani persetujuan damai sementara persetujuan peta hanya ditandatangani oleh pihak Kroasia Bosnia Herzegovina. Ketidaksepakatan dalam pertemuan tersebut telah mengakibatkan dipindahkannya perundingan ke Markas PBB di New York.
Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia di New York

1) Pada tanggal 5 Februari 1993, Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia diselenggarakan di Markas PBB New York sebagai lanjutan dari Konferensi Jenewa. Topik pembicaraan dalam perundingan tersebut adalah mengenai usulan pembagian wilayah Bosnia Herzegovina ke dalam 10 provinsi. Tidak terdapat kesepakatan mengenai pembagian peta Bosnia Herzegovina di antara pihak-pihak yang bertikai.
2) Pada tanggal 5 Maret 1993, perundingan babak kedua penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina antara pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina dilaksanakan di New York. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina maupun Serbia Bosnia Herzegovina menolak menandatangani dokumen peta pembagian Bosnia Herzegovina ke dalam 10 provinsi. Pihak Serbia Bosnia Herzegovina menolak konsep pembagian peta wilayah Bosnia Herzegovina menjadi 10 provinsi karena akan mengurangi wilayahnya sebesar 20%. Sedangkan pihak Muslim Bosnia Herzegovina menghendaki wilayah yang lebih luas dan menghendaki adanya hubungan-hubungan antara wilayah-wilayah Muslim Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 18 sampai dengan 25 Maret 1993, ronde ketiga perundingan penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina dilaksanakan di New York. Dalam perundingan tersebut Paket Perdamaian sesuai usulan Cyrus Vance dan Lord Owen ditandatangani oleh pihak Muslim Bosnia Herzegovina, sementara pihak Serbia Bosnia Herzegovina menolak menandatangani paket perdamaian tersebut. Paket perdamaian yang sama sudah ditandatangani oleh pihak Kroasia Bosnia Herzegovina pada awal Januari 1993 di Jenewa.
Perundingan Jenewa mengenai penyelesaian krisis Kroasia dan Serbia Krajina (RSK)

Pada tanggal 7 April 1993, Kroasia dan RSK telah menandatangani suatu persetujuan gencatan senjata dalam perundingan yang dilangsungkan di Jenewa akan tetapi persetujuan tersebut akan dapat dilaksanakan jika Parlemen RSK dalam sidangnya tanggal 10 April 1993 meratifikasi persetujuan tersebut. Persetujuan gencatan senjata itu merupakan penghentian seluruh operasi militer Kroasia di wilayah RSK yang menjadi wilayah UNPA dan penarikan pasukan Kroasia ke posisi sebelum Kroasia melancarkan serbuannya ke wilayah tersebut. Dalam waktu yang sama, persetujuan itu juga meminta penempatan senjata-senjata berat RSK di bawah pengawasan pasukan UNPROFOR.
Konferensi Athena

Pada tanggal 1-2 Mei 1993, sidang paripurna tentang pengakhiran krisis di wilayah Bosnia Herzegovina diselenggarakan. Dalam konferensi tersebut hadir ketiga pemimpin bangsa Bosnia Herzegovina, Presiden RFY, Presiden Kroasia, Ketua Konferensi Jenewa, dan Utusan Khusus AS maupun Russia. Dalam konferensi tersebut akhirnya pihak Serbia Bosnia Herzegovina menandatangani paket perdamaian "Vance-Owen" namun dengan syarat perlu pengesahan melalui sidang Parlemen Serbia yang akan dilaksanakan tanggal 5 Mei 1993. Baik sidang Parlemen Serbia Bosnia Herzegovina maupun referendum yang dilaksanakan oleh rakyat Serbia Bosnia Herzegovina ternyata menolak apa yang disebut paket perdamaian "Vance-Owen" tersebut di atas.
Pertemuan puncak di Jenewa

Pada tanggal 16 Juni 1993, para pemimpin dari negara Republik Serbia, Republik Kroasia, Republik Montenegro dan Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Pemimpin Faksi Serbia Bosnia Herzegovina serta mediator internasional mengenai Yugoslavia, Lord Owen dan Thorvald Stoltenbrg, mengadakan suatu pertemuan di Jenewa guna membicarakan situasi yang terjadi di Bosnia Herzegovina yang dilanda perang saudara, agama dan etnis antara ketiga bangsa (Muslim, Serbia, dan Kroasia) selama ini. Dalam akhir pertemuan tersebut dicapai suatu kesepakatan prinsip bahwa melalui politik dan perdamaian seyogianya digunakan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia, khususnya untuk mengakhiri perang di Bosnia Herzegovina. Pertemuan tersebut diwarnai oleh sikap Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina yang meninggalkan sidang sebelum berakhir dengan alasan memburuknya situasi di wilayah Gorazde (salah satu wilayah kantong Muslim yang merupakan "Safe Area" PBB).
Perundingan Kroasia dengan Serbia Krajina di Jenewa

Pada tanggal 6-8 Juli 1993, dilaksanakan perundingan normalisasi hubungan antara Kroasia dan Serbia Krajina (RSK) di Jenewa. Dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan atas suatu draf implementasi resolusi DK PBB No. 802 karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya.
Konperensi Internasional Yugoslavia di Brussel

Pada tanggal 23 Desember 1993 lanjutan perundingan Jenewa dilaksanakan di Brussel. Pertemuan tersebut berakhir tanpa menanda-tangani suatu persetujuan damai. Konsesi teritorial yang diberikan oleh Serbia dan Kroasia telah ditolak oleh Muslim Bosnia Herzegovina dengan alasan kualitas dari pembagian wilayah tersebut tidak memuaskan pihak Muslim Bosnia Herzegovina. Lanjutan perundingan dijadwalkan pada tanggal 15 Januari 1994 di Jenewa. 11) Pada tangal 8 Sepptember 1995 pertemuan tingkat menlu negara negara Bosnia, Kroasia dan Yugoslavia di Jenewa dan berhasil dicapai persetujuan mengenai susunan negara Bosnia Herzegovina yang terdiri dari dua entitas yakni Federasi Muslim-Kroat dan Republika Serpska.
Perundingan damai Bosnia Herzegovina di Washington

1) Pada tanggal 1 Maret 1994, Faksi Muslim Bosnia Herzegovina dan Faksi Kroasia Bosnia Herzegovina serta Republik Kroasia atas inisiatip Washington menanda-tangani persetujuan pembentukan suatu Federasi dari 2 bangsa konstitutip di Bosnia Herzegovina dan selanjutnya diharapkan akan dapat membentuk Konfederasi dengan Republik Kroasia. Penanda-tanganan persetujuan yang disponsori oleh AS tersebut dilakukan oleh Menlu Republik Kroasia, Mate Granic, PM Muslim Bosnia Herzegovina, Haris Silajdzic, dan pemimpin Faksi Kroasia Bosnia Herzegovina, Kresimir Zubak, yang dihadiri oleh Menlu AS, Warren Christoper. Persetujuan tersebut menetapkan tanggal 15 Maret 1994 sebagai batas waktu untuk formulasi suatu draft konstitusi dari negara baru dan menjadi landasan Konfederasi dengan Republik Kroasia.
2)Pada tanggal 18 Maret 1994, di Washington telah ditanda-tangani oleh Muslim Bosnia Herzegovina dan Kroasia Bosnia Herzegovina persetujuan tentang pembentukan Federasi Muslim - Kroasia di Bosnia Herzegovina dan penentuan prinsip-prinsip tentang pembentukan Konfederasi antara Federasi Muslim Bosnia - Republik Kroasia. Persetujuan tentang Federasi ditanda-tangani oleh Haris Slajdzic, PM Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, dan Kresimir Zubak Pemimpin Kroasia Bosnia Herzegovina, sedang prinsip-prinsip tentang Konfederasi ditanda-tangani oleh Presiden Republik Kroasia, Franjo Tudjman, dan Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic. Penanda-tanganan persetujuan itu dihadiri pula oleh Presiden AS, Bill Clinton, para Menlu Troika (Menlu Yunani Karolos Papoulias, Menlu Belgia, Willy Claes, dan Menlu Jerman Klaus Kinkel), utusan khusus Presiden Russia, Vitaly Churkin, mediator EU dan PBB untuk bekas RFSY, Lord Owen dan Thorvald Stoltenberg.
3) Pada tangal 28 September 1995, persetujuan Konstitusi Bosnia Herzegovina dicapai melalui Perundingan para menlu negara-negara Yugoslavia, Bosnia dan Kroasia di New York.