Perampasan harta benda Armenia oleh Turki
Sejarah > Perampasan sebagai bagian dari Genosida Armenia

Pada 16 Mei 1915, ketika genosida Armenia sedang berlangsung, sebuah instruksi rahasia diberlakukan dengan judul "instruksi administratif mengenai properti bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang-orang Armenia yang dideportasi akibat perang dan keadaan politik yang tidak biasa." Setelah diberlakukan, komisi-komisi khusus dibentuk atas instruksi tersebut, yang dikenal sebagai "Komisi Properti yang Ditinggalkan" (bahasa Turki: Emvâl-i Metrûke İdare Komisyonları) dan "Komisi Likuidasi" (bahasa Turki: Tasfiye Komisyonu), yang ditugaskan untuk memberikan informasi terperinci dan menaksir nilai aset yang "ditinggalkan" oleh orang-orang yang dideportasi dengan dalih untuk "menjaga" aset-aset tersebut. Jumlah komisi ini meningkat menjadi 33 pada Januari 1916. Setelah para penduduk Armenia dideportasi, barang-barang dan ternak yang dianggap "mudah rusak" diprioritaskan sebagai barang pertama yang harus dijual melalui pelelangan umum, sementara keuntungan dari pelelangan ini akan diamankan di bawah hak pemiliknya. Setelah memberikan dokumentasi properti (salinannya diberikan kepada para pemilik dan Bendahara Utsmaniyah), instruksi tersebut menetapkan bahwa para muhajir (pengungsi Turki yang sebagian besar berasal dari perang Balkan) harus menetap di tanah-tanah kosong dan properti milik orang-orang yang dideportasi.  Setelah menetap, para pengungsi harus mendaftarkan tanah dan rumah, sementara aset lain yang melekat pada properti, seperti kebun zaitun dan kebun anggur, harus dialokasikan di antara mereka. Barang-barang dan aset yang tidak diinginkan harus dijual dalam pelelangan umum. Menurut sejarawan Dickran Kouymjian, penempatan para muhajir di tanah dan properti orang-orang Armenia yang dideportasi menyiratkan bahwa pihak berwenang setempat mengetahui secara langsung bahwa orang-orang yang dideportasi tidak akan pernah kembali (akan dibantai).
Pada tanggal 29 Mei 1915, Komite Pusat dari Komite Persatuan dan Kemajuan (CUP) mengesahkan Undang-Undang Tehcir yang mengesahkan pendeportasian "orang-orang yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional." UU Tehcir menekankan bahwa orang yang dideportasi tidak boleh menjual aset mereka, melainkan memberikan daftar terperinci dan menyerahkan daftar tersebut kepada pihak berwenang setempat:
Tinggalkan semua barang-barang Anda-perabotan Anda, tempat tidur Anda, artefak-artefak Anda. Tutuplah toko-toko dan bisnis Anda dengan segala isinya tetap berada di dalam. Pintu-pintu Anda akan disegel dengan stempel khusus. Pada saat Anda kembali, Anda akan mendapatkan semua yang Anda tinggalkan. Jangan menjual properti atau barang mahal apa pun. Pembeli dan penjual sama-sama akan bertanggung jawab atas tindakan hukum. Simpan uang Anda di bank atas nama kerabat yang berada di luar negeri. Buatlah daftar semua yang Anda miliki, termasuk ternak, dan berikan kepada pejabat yang ditunjuk sehingga semua barang Anda dapat dikembalikan kepada Anda nanti. Anda memiliki waktu sepuluh hari untuk mematuhi ultimatum ini.
"Undang-Undang Temporer tentang Pengambilalihan dan Penyitaan" diterbitkan di banyak surat kabar di seluruh Kesultanan Utsmaniyah. Di atas adalah contoh salah satu publikasi tersebut, edisi 23 Oktober 1915 dari surat kabar Turki berbahasa Inggris , yang sepenuhnya menerbitkan undang-undang tersebut dengan kesebelas pasal. Arthur von Gwinner, kepala Deutsche Bank, mencemooh undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa sebelas pasal harus diringkas menjadi dua, "1. Semua barang orang Armenia disita. 2. Pemerintah akan mencairkan kepemilikan orang-orang yang dideportasi dan akan melunasi (atau tidak akan melunasi) hutang-hutang mereka [kepada rakyat Armenia]."" Yang lain, seperti para ahli hukum dan diplomat asing, ia menyebutnya sebagai "legalisasi penjarahan".
Ketika UU Tehcir dilaksanakan, Direktorat untuk Pemukiman Suku dan Pengungsi (bahasa Turki: Iskan-i Asairin Muhacirin Muduriyeti), di bawah Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan pada bulan Juni 1915 untuk menangani harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Armenia yang dideportasi atau dibunuh. Komisi ini, yang gajinya disediakan oleh properti yang disita oleh orang Armenia, menghasilkan "Hukum Sementara Pengambilalihan dan Penyitaan (hukum "Properti yang Ditinggalkan") dan diterbitkan dalam daftar resmi pada 27 September (13 September menurut kalender Islam) dan mengeluarkan arahan lebih lanjut untuk implementasi hukum pada 8 November.  Tujuan dari undang-undang tersebut secara bersamaan adalah untuk mereduksi kepemilikan properti Armenia, memperkaya politisi nasional, dan untuk menempatkan para pengungsi Muslim Turki di properti yang dirampas. Properti yang dirampas termasuk properti pribadi (termasuk tanah, bangunan, dan rekening bank), bisnis, dan juga properti komunitas (misalnya gereja). Barang-barang yang dianggap berguna untuk upaya perang yang mendesak diprioritaskan dan segera disita dengan keputusan terpisah. Di bawah hukum, transaksi properti dan aset dilarang sebelum deportasi untuk mencegah pemiliknya memiliki kesempatan untuk mempertahankan propertinya. Meskipun undang-undang itu disebut "Sementara", ketentuan-ketentuan di dalamnya tampaknya bertujuan untuk transformasi permanen etnisitas masyarakat dari Armenia ke Muslim Turki.
Undang-undang relokasi ini memuat pelaporan resmi properti kepada otoritas nasional dan berisi prosedur bagi mereka yang propertinya diambil untuk menuntut, tetapi rincian dari undang-undang tersebut membuat ketentuan-ketentuan ini berfungsi untuk tujuan yang lebih besar yaitu untuk "Turkifikasi" wilayah dan sektor ekonomi.. Data properti dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau penyewaan properti yang disita semuanya dicatat dan disimpan di Kementerian Urusan Keuangan untuk menyediakan kemungkinan pengembalian properti kepada pemiliknya. Selain itu, Undang-undang tersebut menetapkan bahwa mereka yang propertinya telah disita dapat menuntut pengembalian properti (dan pembayaran untuk setiap kerusakan yang terjadi). Akan tetapi, undang-undang tersebut mengharuskan pemilik properti untuk menuntut dan hadir sendiri (tidak mengizinkan surat kuasa), suatu kemustahilan ketika pemilik properti telah dibunuh atau dideportasi. Selain itu, yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah negara yang menyebabkan peluang keberhasilan dalam gugatan hukum apa pun sangat kecil kemungkinannya. Pada akhirnya, hukum menetapkan bahwa properti yang disita harus dijual di pelelangan; namun, karena peraturan tersebut menetapkan bahwa "siapa pun selain pengungsi Muslim Turki hanya dapat memperoleh properti di Turki dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri", hasilnya adalah bahwa Muslim non-Turki secara efektif tidak diikutsertakan. Properti sering diberikan kepada elit politik nasional dan lokal, yang akhirnya menyerahkannya kepada pengungsi Muslim Turki.
Semua harta benda orang Armenia disita, secara nominal kepada negara untuk dana perang. Dengan cara ini semua rumah, toko, toko, ladang, kebun, kebun anggur, barang dagangan, barang-barang rumah tangga, permadani, diambil. Pengerjaannya merupakan wewenang sebuah komisi, yang anggotanya beberapa kali saya temui secara pribadi. Seringkali dikatakan bahwa komisi tersebut sebenarnya tidak menerima cukup uang untuk keperluan pemerintah untuk menutupi pengeluarannya. Real estat disewakan di pelelangan dan sebagian besar ditawar dengan harga yang sangat rendah oleh orang-orang dalam. Hal ini saya ketahui bukan hanya sebagai informasi umum, tetapi langsung dari seorang pengacara Turki yang bekerja di tempat kami dan yang menyediakan salah satu rumah terbaik milik orang Armenia untuknya. Orang-orang Turki pindah dari tempat tinggal mereka yang lebih kumuh ke rumah-rumah orang Armenia yang lebih baik yang pemiliknya telah 'dideportasi'. Semua harta benda orang Armenia kecuali beberapa sisa yang ditinggalkan kepada orang Armenia yang telah memeluk Islam, kemudian dijarah.
—Presiden dari Anatolia College di Mersovan, Dr. George E. White
Dampak dari hukum-hukum ini segera terlihat. Menurut laporan pada bulan Juni 1916 oleh duta besar Jerman yang ditempatkan di Konstantinopel, harta benda milik orang-orang Armenia "telah lama disita, dan aset mereka telah dilikuidasi oleh sebuah badan yang disebut komisi, yang berarti bahwa jika orang Armenia memiliki sebuah rumah yang bernilai, katakanlah, £T100, orang Turki - seorang teman atau anggota [Ittihad dan Terakki] - dapat memilikinya dengan harga sekitar £T2."
Satu-satunya oposisi domestik yang menonjol adalah dari seorang perwakilan parlemen Utsmaniyah, Ahmed Riza, yang menyatakan:
Menetapkan aset-aset Armenia sebagai "barang-barang yang diterlantarkan" adalah perbuatan yang tidak sah karena orang-orang Armenia, para pemiliknya, tidak meninggalkan harta bendanya secara sukarela; mereka secara terpaksa, harus dikeluarkan dari tempat tinggalnya dan diasingkan. Sekarang pemerintah berusaha untuk menjual barang-barang mereka ... Tak seorang pun dapat menjual properti saya jika saya tidak mau menjualnya. Pasal 21 Konstitusi melarangnya. Jika kita adalah rezim konstitusional yang berfungsi sesuai dengan hukum konstitusional, kita tidak bisa melakukan hal ini. Ini sangat kejam. Merampas lengan saya, mengusir saya dari desa saya, kemudian menjual barang dan properti saya, hal seperti itu tidak dapat diterima. Baik hati nurani Utsmaniyah maupun hukum tidak bisa mengizinkannya.
Instruksi formal dibuat agar banyak properti dan bisnis yang disita dari orang-orang Armenia dipindahkan ke tangan umat Islam. Pada tanggal 6 Januari 1916, Talaat Pasha, Menteri Dalam Negeri Kekaisaran Ottoman, menetapkan:
Harta bergerak yang ditinggalkan oleh orang-orang Armenia harus dilestarikan untuk jangka panjang, dan demi peningkatan bisnis Muslim di negara kita, perusahaan-perusahaan perlu didirikan secara ketat yang terdiri dari orang-orang Muslim. Harta bergerak harus diberikan kepada mereka dengan kondisi yang sesuai yang akan menjamin konsolidasi bisnis yang stabil. Pendiri, manajemen, dan perwakilan harus dipilih dari para pemimpin terhormat dan elit, dan untuk memungkinkan para pedagang dan petani untuk berpartisipasi dalam dividennya, voucher harus setengah lira atau satu lira dan didaftarkan atas nama mereka untuk mencegah modal jatuh ke tangan asing. Pertumbuhan kewirausahaan di benak orang-orang Muslim perlu dipantau, dan upaya ini serta hasil pelaksanaannya perlu dilaporkan kepada kementerian secara bertahap.
Selain gereja dan biara, properti milik komunitas lainnya yang disita adalah sekolah dan fasilitas pendidikan. Kementerian Dalam Negeri telah memerintahkan fasilitas pendidikan tersebut untuk dialihkan kepada umat Islam:
Sekolah-sekolah di kota-kota dan desa-desa yang telah dikosongkan dari orang Armenia perlu diberikan kepada imigran Muslim yang akan menetap di sana. Akan tetapi, nilai terkini dari bangunan-bangunan tersebut, jumlah dan nilai materi pendidikannya perlu diregistrasi dan dikirim ke departemen pencatatan umum.
Menyusul dekrit tersebut, sekolah-sekolah swasta Armenia menjadi sekolah-sekolah Turki Utsmaniyah dan perlengkapan sekolah didistribusikan untuk penduduk Muslim Turki. Abraham Harutiunian, seorang imam yang tinggal di Zeitun, mencatat dalam memoarnya bahwa sekolah di Zeitun disita oleh pemerintah dan bahwa "orang-orang Armenia tidak lagi memiliki hak atas pendidikan, dan sekolah itu sekarang dipenuhi oleh ratusan anak-anak Turki."
Pada awal tahun 1930-an, semua properti milik orang Armenia yang menjadi sasaran deportasi telah berhasil dirampas. Sejak itu, tidak pernah terjadi sekalipun pengembalian harta benda yang disita selama genosida Armenia. Undang-undang tentang properti yang ditelantarkan tetap berlaku selama 73 tahun sampai akhirnya dihapuskan pada 11 Juni 1986. Penyitaan harta benda secara massal memberikan kesempatan bagi orang-orang Turki kelas bawah biasa (yaitu petani, tentara, dan buruh) untuk naik ke jajaran kelas menengah. Sejarawan Turki kontemporer Uğur Ümit Üngör menegaskan bahwa "penghapusan populasi Armenia meninggalkan infrastruktur properti Armenia kepada negara, yang digunakan untuk kemajuan komunitas Turki (pemukim). Dengan kata lain: pembangunan "ekonomi nasional" Turki yang étatis tidak dapat terbayangkan tanpa pemusnahan dan perampasan terhadap kepemilikan orang-orang Armenia."