Austria-Hungaria
Demografi > Hubungan etnis

Lihat pula: Trialisme di Austria-Hungaria, Austria Raya Serikat, Magyarisasi, Austro-Slavisme, dan Pan-Slavisme
Pada bulan Juli 1849, Parlemen Revolusi Hungaria memproklamirkan dan memberlakukan hak-hak etnis dan minoritas (undang-undang serupa berikutnya ada di Swiss), tetapi undang-undang ini dibatalkan setelah tentara Rusia dan Austria menumpas Revolusi Hungaria. Setelah Kerajaan Hungaria mencapai Kompromi dengan Dinasti Habsburg pada tahun 1867, salah satu tindakan pertama dari Parlemennya yang dipulihkan adalah mengesahkan Undang-Undang Kebangsaan (Undang-Undang Nomor XLIV tahun 1868). Itu adalah undang-undang liberal dan menawarkan hak bahasa dan budaya yang luas. Ia tidak mengakui orang non-Hungaria memiliki hak untuk membentuk negara dengan otonomi teritorial apa pun.
"Kompromi Austro-Hungaria tahun 1867" menciptakan persatuan pribadi negara-negara merdeka Hungaria dan Austria, yang terhubung di bawah monarki bersama yang juga memiliki institusi bersama. Mayoritas Hungaria lebih menegaskan identitas mereka di dalam Kerajaan Hungaria, dan hal itu menimbulkan konflik dengan beberapa minoritasnya sendiri. Kekuatan kekaisaran penutur Bahasa Jerman yang menguasai setengah Austria dibenci oleh orang lain. Selain itu, munculnya nasionalisme di Rumania dan Serbia yang baru merdeka juga turut andil dalam masalah etnis di kekaisaran.
Pasal 19 "Undang-Undang Dasar Negara" tahun 1867 ( Staatsgrundgesetz ), hanya berlaku untuk bagian Cisleithania (Austria) dari Austria–Hungaria, menyatakan:
Semua ras kekaisaran memiliki hak yang sama, dan setiap ras memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas pelestarian dan penggunaan kebangsaan dan bahasanya sendiri. Kesetaraan semua bahasa adat (" landesübliche Sprachen ") di sekolah, kantor, dan kehidupan publik, diakui oleh negara. Di wilayah-wilayah di mana beberapa ras tinggal, lembaga publik dan pendidikan harus diatur sedemikian rupa sehingga, tanpa menerapkan paksaan untuk mempelajari bahasa negara kedua (" Landessprache "), masing-masing ras menerima sarana pendidikan yang diperlukan dalam bahasanya sendiri.
Penerapan prinsip ini menimbulkan beberapa perselisihan, karena tidak jelas bahasa mana yang dapat dianggap sebagai "adat". Orang Jerman, elit birokratis, kapitalis, dan budaya tradisional, menuntut pengakuan bahasa mereka sebagai bahasa adat di setiap bagian kekaisaran. Kaum nasionalis Jerman, khususnya di Sudetenland (bagian dari Bohemia), melihat ke Berlin dalam Kekaisaran Jerman yang baru. Ada elemen berbahasa Jerman di Austria (sebelah barat Wina), tetapi tidak menunjukkan banyak rasa nasionalisme Jerman. Artinya, tidak menuntut negara merdeka; melainkan berkembang dengan memegang sebagian besar jabatan tinggi militer dan diplomatik di Kekaisaran.
Bahasa Italia dianggap sebagai "bahasa budaya" kuno ( Kultursprache ) oleh para intelektual Jerman dan selalu diberikan hak yang sama sebagai bahasa resmi Kekaisaran, tetapi Orang Jerman mengalami kesulitan dalam menerima Bahasa Slavia yang setara dengan bahasa mereka sendiri. Pada suatu kesempatan Pangeran A. Auersperg (Anastasius Grün) memasuki Diet of Carniola membawa apa yang dia klaim sebagai seluruh kumpulan literatur Slovenia di bawah lengannya; ini untuk menunjukkan bahwa Bahasa Slovenia tidak dapat menggantikan Bahasa Jerman sebagai bahasa pendidikan tinggi.
Tahun-tahun berikutnya melihat pengakuan resmi beberapa bahasa, setidaknya di Austria. Sejak tahun 1867, undang-undang memberikan Bahasa Kroasia status yang sama dengan Bahasa Italia di Dalmatia . Sejak tahun 1882, terdapat mayoritas orang Slovenia di Dewan Carniola dan di ibu kota Laibach (Ljubljana) ; mereka mengganti Bahasa Jerman dengan bahasa Slovenia sebagai bahasa resmi utama mereka. Galicia menetapkan Bahasa Polandia alih-alih bahasa Jerman pada tahun 1869 sebagai bahasa umum pemerintahan.
Di Istria , Istro-Rumania , sebuah kelompok etnis kecil yang terdiri dari sekitar 2.600 orang pada tahun 1880-an, mengalami diskriminasi yang parah. Orang Kroasia di wilayah itu, yang menjadi mayoritas, mencoba mengasimilasi mereka, sementara minoritas Italia mendukung mereka dalam permintaan penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1888, kemungkinan membuka sekolah pertama untuk Istro-Rumania yang mengajar dalam Bahasa Rumania dibahas dalam Dewan Istria . Proposal itu sangat populer di antara mereka. Deputi Italia menunjukkan dukungan mereka, tetapi Orang Kroasia menentangnya dan mencoba menunjukkan bahwa Orang Istro-Rumania sebenarnya adalah Orang Slavia. Selama pemerintahan Austro-Hungaria, Orang Istro-Rumania hidup dalam kondisi kemiskinan,  dan mereka yang tinggal di pulau Krk berasimilasi sepenuhnya pada tahun 1875.
Sengketa bahasa paling sengit terjadi di Bohemia, di mana penutur Bahasa Ceko menjadi mayoritas dan mencari status yang setara untuk bahasa mereka dengan Bahasa Jerman. Orang Ceko telah tinggal terutama di Bohemia sejak abad ke-6 dan imigran Jerman mulai menetap di pinggiran Bohemia pada abad ke-13. Konstitusi tahun 1627 menjadikan Bahasa Jerman sebagai bahasa resmi kedua dan setara dengan Bahasa Ceko. Penutur Bahasa Jerman kehilangan mayoritasnya dalam Dewan Bohemia pada tahun 1880 dan menjadi minoritas bagi penutur Bahasa Ceko di kota Praha dan Pilsen (sambil mempertahankan sedikit mayoritas di kota Brno (Brünn) ). Universitas Charles tua di Praha, yang sampai sekarang didominasi oleh penutur Bahasa Jerman, dibagi menjadi fakultas berbahasa Jerman dan Ceko pada tahun 1882.
Pada saat yang sama, dominasi Hungaria menghadapi tantangan dari mayoritas lokal Rumania di Transylvania dan di Banat timur , Slowakia pada hari ini. di Slowakia , dan Kroasia dan Serbia di tanah mahkota Kroasia dan Dalmatia (sekarang Kroasia), di Bosnia dan Herzegovina dan di provinsi-provinsi yang dikenal sebagai Vojvodina ( Serbia utara sekarang ). Orang Rumania dan Serbia mulai melakukan agitasi untuk persatuan dengan sesama nasionalis dan penutur bahasa mereka di negara bagian Rumania yang baru didirikan (1859–1878) dan Serbia.
Para pemimpin Hungaria pada umumnya kurang bersedia dibandingkan rekan Austria mereka untuk berbagi kekuasaan dengan minoritas subjek mereka, tetapi mereka memberikan otonomi yang besar kepada Kroasia pada tahun 1868. Sampai batas tertentu, mereka mencontohkan hubungan mereka dengan kerajaan itu berdasarkan kompromi mereka sendiri dengan Austria dari tahun sebelumnya. Terlepas dari otonomi nominal, pemerintah Kroasia adalah bagian ekonomi dan administrasi Hungaria, yang dibenci Orang Kroasia. Di Kerajaan Kroasia-Slavonia dan Bosnia dan Herzegovina banyak yang menganjurkan gagasan monarki Austro-Hungaro-Kroasia trialist ; di antara para pendukung gagasan itu adalah Archduke Leopold Salvator , Archduke Franz Ferdinand dan kaisar dan raja Charles Iyang selama masa pemerintahannya yang singkat mendukung gagasan pencoba hanya untuk diveto oleh pemerintah Hungaria dan Pangeran Istvan Tisza . Hitungan tersebut akhirnya menandatangani proklamasi trialist setelah tekanan berat dari raja pada tanggal 23 Oktober 1918.
Bahasa adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam politik Austro-Hungaria. Semua pemerintah menghadapi rintangan yang sulit dan memecah belah dalam memutuskan bahasa pemerintah dan pengajaran. Kaum minoritas mencari kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, juga dalam bahasa-bahasa "dominan"—Hungaria dan Jerman. Dengan "Ordonansi 5 April 1897", Perdana Menteri Austria Count Kasimir Felix Badeni memberikan Ceko kedudukan yang setara dengan Jerman dalam pemerintahan internal Bohemia; ini menyebabkan krisis karena agitasi Jerman nasionalis di seluruh kekaisaran. Mahkota memberhentikan Badeni.
Undang-Undang Minoritas Hungaria tahun 1868 memberikan hak individu (tetapi tidak komunal) kepada minoritas (Slovakia, Rumania, Serbia, et al.) untuk menggunakan bahasa mereka di kantor, sekolah (walaupun dalam praktiknya seringkali hanya di tempat yang didirikan oleh mereka dan bukan oleh negara bagian), pengadilan dan kotamadya (jika 20% dari deputi menuntutnya). Dimulai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar tahun 1879 dan Undang-Undang Pendidikan Menengah tahun 1883, negara Hungaria melakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi penggunaan Bahasa non-Magyar, yang sangat melanggar Undang-Undang Kebangsaan tahun 1868. Setelah tahun 1875, semua sekolah bahasa Slovakia yang lebih tinggi dari sekolah dasar ditutup, termasuk hanya tiga sekolah menengah atas (gimnasium) di Revúca (Nagyrőce), Turčiansky Svätý Martin (Turócszentmárton) dan Kláštor pod Znievom (Znióváralja). Sejak Juni 1907, semua sekolah negeri dan swasta di Hungaria diwajibkan untuk memastikan bahwa setelah kelas empat, para murid dapat berbicara Bahasa Hungaria dengan lancar . Hal ini menyebabkan penutupan lebih lanjut sekolah-sekolah minoritas, yang sebagian besar dikhususkan untuk Bahasa Slovakia dan Rusyn.
Kedua kerajaan terkadang membagi wilayah pengaruh mereka . Menurut Misha Glenny dalam bukunya, The Balkans, 1804–1999 , Austria menanggapi dukungan Hungaria terhadap Ceko dengan mendukung gerakan nasional Kroasia di Zagreb.
Sebagai pengakuan bahwa ia memerintah di negara multi-etnis, Kaisar Franz Joseph berbicara (dan menggunakan) Bahasa Jerman, Hungaria, dan Ceko dengan lancar, dan Kroasia, Serbia, Polandia, dan Italia sampai taraf tertentu.