stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Genosida Armenia
Latar belakang > Warga Armenia Utsmaniyah

Artikel utama: Bangsa Armenia di Kesultanan Utsmaniyah
Keberadaan bangsa Armenia di jazirah Anatolia sudah terdokumentasi sejak abad ke-6 SM, kira-kira 1.500 tahun sebelum kedatangan bangsa Turki di bawah dinasti Seljuk. Kerajaan Armenia mengukuhkan agama Kristen sebagai agama negara pada abad ke-4 Masehi, sehingga lahir Gereja Apostolik Armenia. Sesudah Kekaisaran Romawi Timur tumbang pada tahun 1453, dua kemaharajaan Islam, Turki Utsmani dan Iran Safawi, bersaing mendaulat Armenia Barat, wilayah yang dipisahkan secara permanen dari Armenia Timur (jajahan Safawi) oleh Perjanjian Zuhab tahun 1639. Kesultanan Utsmaniyah adalah sebuah kemaharajaan yang menaungi beragam suku bangsa dan agama. Sistem milet yang diciptakannya menempatkan warga non-Muslim pada kedudukan kelas dua tetapi dilindungi di tengah-tengah masyarakat. Syariat Islam memang mengistimewakan warga Muslim, tetapi menjamin hak-hak kepemilikan dan kebebasan beribadat warga non-Muslim (kaum zimi) sebagai imbal balik jizyah yang diwajibkan atas mereka.
Pada tahun 1914, menjelang Perang Dunia I, sekitar dua juta warga Armenia dari total populasi yang berkisar antara 15 sampai 17,5 juta jiwa menetap di Jazirah Anatolia. Menurut perkiraan untuk tahun 1913-1914 yang disusun Kebatrikan Armenia, ada 2.925 kota dan desa warga Armenia di dalam wilayah Kesultanan Utsmaniyah, 2.084 di antaranya berada di Dataran Tinggi Armenia, tepatnya di vilayet Bitlis, Diyarbekir, Erzerum, Harput, dan Van. Warga Armenia merupakan golongan minoritas di hampir semua lingkungan tempat mereka menetap, hidup bertetangga dengan warga Turki, warga Muslim Kurdi, dan warga Kristen Ortodoks Yunani. Menurut data Kebatrikan Armenia, 215.131 warga Armenia menetap di kawasan perkotaan, khususnya Konstantinopel, Smirna, dan Trakia Timur. Sebagian besar warga Armenia memang bermata pencaharian sebagai petani kecil, tetapi mereka sangat menonjol dalam perdagangan. Sekalipun sejumlah warga Armenia tergolong kaya, kekuatan politik masyarakat Armenia selaku golongan minoritas perantara tidaklah seberapa, dan oleh karena itu posisi mereka terbilang sangat rapuh.
Latar belakang > Perang Balkan

Lihat pula: Perang Balkan
Akibat Perang Balkan I tahun 1912, Kesultanan Utsmaniyah kehilangan nyaris seluruh wilayah kedaulatannya di Eropa dan umat Islam terusir dari Jazirah Balkan. Perlakuan zalim terhadap umat Islam Balkan menyulut amarah masyarakat Muslim Utsmaniyah, mengobarkan sentimen anti-Kristen, dan ujung-ujungnya membangkitkan hasrat balas dendam. Pihak yang dituding sebagai biang keladi hilangnya wilayah kedaulatan Utsmaniyah adalah semua warga Kristen, termasuk warga Armenia, padahal banyak warga Armenia yang turut serta berjuang di pihak Utsmaniyah dalam perang itu. Perang Balkan mematikan semangat Utsmanisme yang memperjuangkan pluralisme dan koeksistensi, bahkan Komite Persatuan dan Kemajuan pun beralih ke jalur nasionalisme Turki yang kian lama kian radikal demi mempertahankan kelangsungan negara. Para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan, semisal Talat dan Enver Pasya, mulai menyalahkan konsentrasi populasi non-Muslim di daerah-daerah strategis, sebagai pangkal berbagai masalah yang dihadapi negara, dan akhirnya menyimpulkan pada pertengahan tahun 1914 bahwa merekalah tumor-tumor di dalam negeri yang harus disingkirkan. Dari semua populasi non-Muslim tersebut, warga Armenia dianggap yang paling berbahaya, karena para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan khawatir kalau-kalau kampung halaman masyarakat Armenia di Anatolia, yang digadang-gadangkan sebagai suaka terakhir bangsa Turki, akan mengikuti jejak Jazirah Balkan dan melepaskan diri dari Kesultanan Utsmaniyah.
Pada bulan Januari 1913, Komite Persatuan dan Kemajuan sekali lagi melancarkan kudeta, membuat Kesultanan Utsmaniyah menjadi negara satu partai, dan menindas keras semua pihak yang terbukti maupun yang dicurigai sebagai musuh di dalam selimut. Sesudah kudeta tersebut, Komite Persatuan dan Kemajuan mengubah demografi daerah-daerah di perbatasan, dengan memukimkan para pengungsi Muslim Balkan dan mendesak warga Kristen untuk hijrah ke luar negeri. Para imigran diiming-imingi harta benda tinggalan warga Kristen. Ketika Kesultanan Utsmaniyah menduduki beberapa daerah di Trakia Timur dalam Perang Balkan II pada pertengahan tahun 1913, terjadi kampanye penjarahan dan intimidasi terhadap warga berkebangsaan Yunani dan Armenia, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa hijrah ke luar negeri. Sekitar 150.000 warga Kristen Ortodoks Yunani dari daerah pesisir Laut Egea dideportasi paksa pada bulan Mei dan Juni 1914 oleh gerombolan bandit Muslim yang diam-diam dibekingi Komite Persatuan dan Kemajuan dan adakalanya beraksi bersama-sama para personel angkatan darat. Sejarawan Matthias Bjørnlund menegaskan bahwa keberhasilan deportasi warga Yunani menumbuhkan niat di hati para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih radikal "sebagai satu lagi perpanjangan dari kebijakan rekayasa sosial melalui proses Turkifikasi".
Deportasi sistematis > Pengislaman

Pengislaman warga Armenia, yang dijalankan sebagai pelaksanaan kebijakan negara yang sistematis, dengan melibatkan birokrasi, polisi, aparat penegak hukum, serta alim-ulama, merupakan salah satu unsur utama dari susunan rencana genosida ini. Diperkirakan ada 100.000 sampai 200.000 warga Armenia yang diislamkan, dan kurang lebih dua juta warga negara Turki pada awal abad ke-21 memiliki paling tidak satu orang nenek atau kakek berkebangsaan Armenia. Beberapa warga Armenia diizinkan masuk Islam dan selamat dari aksi deportasi, tetapi rezim yang berkuasa tetap saja bertekad memusnahkan mereka apabila jumlah mereka sudah melebihi ambang batas di kisaran lima sampai sepuluh persen, atau bilamana muncul risiko bahwasanya mereka mampu melestarikan kebangsaan dan kebudayaan Armenia. Talat Pasya sendiri yang mengotorisasi aksi pengislaman warga Armenia, dan dengan saksama memantau kesetiaan mualaf-mualaf Armenia sampai perang berakhir. Meskipun langkah yang pertama dan terutama adalah pengislaman, kebijakan ini juga gencar meniadakan nama-nama khas, bahasa, dan budaya Armenia, serta mengawinkan paksa perempuan Armenia dengan pria Muslim. Sekalipun merupakan jalan pintas termudah demi bertahan hidup, pengislaman justru menyalahi norma-norma moral dan sosial Armenia.
Komite Persatuan dan Kemajuan memperbolehkan perempuan-perempuan Armenia untuk kawin dan menjadi bagian dari keluarga-keluarga Muslim, karena perempuan-perempuan tersebut harus memeluk agama Islam dan kehilangan jati diri Armenianya. Para pemudi dan anak-anak perempuan sering kali dijadikan pembantu rumah tangga atau budak nafsu. Beberapa bocah lelaki diculik untuk dijadikan tenaga kerja paksa bagi orang-orang pribadi Muslim. Ada anak-anak dirampas dari orang tuanya, tetapi ada pula yang sengaja dijual atau diserahkan orang tua mereka demi menyelamatkan nyawa mereka. Pemerintah juga mendirikan panti-panti asuhan khusus yang dikelola negara dan diperlengkapi dengan prosedur ketat yang bertujuan membuat anak-anak panti melupakan jati diri Armenia mereka. Sebagian besar dari anak-anak Armenia penyintas genosida menjadi korban eksploitasi, dijadikan buruh kasar tanpa upah, dipaksa masuk Islam, dan menanggung kekerasan fisik maupun seksual. Perempuan-perempuan Armenia yang diculik dari iring-iringan kirab maut berakhir di rumah-rumah keluarga Turki atau Kurdi. Perempuan-perempuan Armenia yang diislamkan saat berlangsungnya genosida gelombang kedua berakhir di lingkungan masyarakat Arab atau Badawi.
Baik rudapaksa, kekerasan seksual, maupun pelacuran perempuan Armenia sangat umum terjadi. Sekalipun perempuan-perempuan Armenia berusaha menghindari kekerasan seksual, kadang-kadang bunuh diri sajalah satu-satunya alternatif yang tersedia bagi mereka. Korban deportasi dijajakan tanpa busana di Damsyik, dan dijual sebagai budak nafsu di beberapa daerah. Usaha perdagangan manusia ini merupakan salah satu sumber pemasukan utama bagi para personel gendarmeri yang menjalankan tugas pengawalan. Beberapa orang dijajakan kepada jemaah-jemaah haji di pasar-pasar budak di Arab, sehingga ada yang terdampar jauh sampai ke Tunisia atau Aljazair.
Deportasi sistematis > Penyitaan harta benda

Artikel utama: Penyitaan harta benda warga Armenia di Turki dan Ekonomi nasional (Turki)
Motif sekunder yang melatarbelakangi genosida adalah penghancuran kaum borjuis Armenia demi memberi ruang bagi kelas menengah Turki dan Muslim, dan demi membangun "ekonomi nasional" terpusat yang berada di bawah kendali warga Turki Muslim. Kampanye turkifikasi ekonomi dicanangkan pada bulan Juni 1914 dengan pengesahan undang-undang yang mewajibkan para saudagar dari golongan etnis minoritas untuk mempekerjakan karyawan Muslim. Menyusul aksi deportasi, usaha-usaha yang ditinggalkan para korban deportasi diambil alih warga Muslim yang sering kali tidak kompeten sehingga menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi. Genosida Armenia justru melemahkan ekonomi Kesultanan Utsmaniyah. Warga Muslim dirugikan akibat deportasi tenaga kerja ahli, dan semua daerah dilanda bencana kelaparan akibat deportasi petani. Pemerintah Utsmaniyah dan Turki mengesahkan Undang-Undang Harta Terlantar untuk mengelola dan meredistribusi harta benda warga Armenia yang disita negara. Berdasarkan undang-undang ini, negara hanya mengurus harta benda sitaan atas nama warga Armenia yang berhalangan hadir, tetapi ihwal pengembalian harta benda sitaan kepada pemilik semula tidak diatur di dalamnya, sehingga undang-undang ini terkesan berpraduga bahwa warga Armenia yang dimaksud sudah tiada.
Menurut sejarawan Taner Akçam dan Ümit Kurt, "sepertinya negara Republik Turki dan sistem hukumnya dibangun di atas penyitaan kekayaan budaya, sosial, dan ekonomi warga Armenia, dan di atas penyapubersihan keberadaan mereka." Hasil penjualan harta benda sitaan sering kali digunakan untuk mendanai aksi deportasi warga Armenia dan usaha pemukiman kembali warga Muslim, maupun untuk mendanai belanja angkatan darat, milisi, dan berbagai belanja negara lainnya. Harta benda sitaan pada akhirnya menjadi unsur utama dari landasan industri dan ekonomi Republik Turki pascapembentukannya pada tahun 1923, karena menjadi modal usaha bagi negara itu. Perampasan harta dan penyingkiran para pesaing Armenia memungkinkan banyak warga Turki kelas bawah (petani, serdadu, dan buruh) untuk mengubah nasib menjadi warga kelas menengah. Penyitaan aset-aset warga Armenia berlanjut hingga seperdua akhir abad ke-20. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan Nasional menetapkan bahwa catatan-catatan harta benda dari tahun 1915 harus tetap dirahasiakan demi keamanan nasional. Di luar Istanbul, jejak-jejak keberadaan bangsa Armenia di Turki, yang mencakup gereja-gereja, biara-biara, perpustakaan-perpustakaan, tugu-tugu khackar, bahkan nama-nama satwa dan nama-nama tempat, ditiadakan secara sistematis, mulai dari zaman perang sampai berpuluh-puluh tahun kemudian.
Reaksi internasional

Kesultanan Utsmaniyah berusaha menghalang-halangi wartawan dan juru foto untuk mendokumentasikan segala kezaliman itu dengan ancaman penahanan. Meskipun demikian, laporan-laporan yang dapat dipastikan kebenarannya mengenai pembunuhan-pembunuhan massal tersebut marak dimuat surat-surat kabar Barat. Pada tanggal 24 Mei 1915, Tiga Entente (Rusia, Inggris, dan Prancis) secara resmi mengutuk "kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban" yang dilakukan Kesultanan Utsmaniyah, dan mengancam akan menuntut pertanggungjawaban dari pelakunya. Keterangan saksi mata disebarluaskan lewat buku-buku, semisal The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire (terbit tahun 1916) dan Ambassador Morgenthau's Story (terbit tahun 1918), yang membuka mata khalayak ramai terhadap aksi genosida tersebut.
Kekaisaran Jerman adalah sekutu militer Kesultanan Utsmaniyah pada Perang Dunia I. Diplomat-diplomat Jerman menyetujui kebijakan penggusuran terbatas warga Armenia pada awal tahun 1915, dan tidak mengambil tindakan untuk menentang genosida, sehingga cukup menimbulkan kontroversi.
Di belasan negara, muncul usaha-usaha penggalangan dana untuk menyantuni para penyintas genosida Armenia. Pada tahun 1925, rakyat di 49 negara menjalankan "Hari Minggu Kaidah Kencana", yakni menyantap makanan yang biasa dikonsumsi para pengungsi Armenia, dengan maksud menyisihkan uang bagi upaya-upaya kemanusiaan. Antara tahun 1915 sampai 1930, Yayasan Timur Dekat menggalang dana sebesar 110 juta dolar (165 milyar dolar jika disesuaikan dengan inflasi) untuk membantu para pengungsi dari Kesultanan Utsmaniyah.
Kesudahan > Seusai Perang Dunia I

Pembunuhan terencana dengan dukungan negara terhadap warga Armenia mereda pada akhir bulan Januari 1917, kendati sesekali masih terjadi pembantaian dan musibah kelaparan di sana sini. Sejarawan-sejarawan pada masa itu maupun kemudian hari memperkirakan bahwa kurang lebih ada 1 juta warga Armenia yang mati dalam rentang waktu pelaksanaan genosida. Angka-angkanya berkisar dari 600.000 sampai 1,5 juta jiwa. Antara 800.000 sampai 1,2 juta warga Armenia dideportasi. Menurut perkirakan semasa, hanya 200.000 orang yang masih bertahan hidup menjelang akhir tahun 1916. Ketika dikerahkan ke utara melewati Syam pada tahun 1917 dan 1918, Angkatan Darat Inggris membebaskan sekitar 100.000 sampai 150.000 orang Armenia yang dikaryakan militer Utsmaniyah dalam kondisi yang memilukan, belum lagi orang-orang Armenia yang ditawan suku-suku Arab.
Akibat Revolusi Bolshevik dan perdamaian terpisah dengan Blok Sentral, tentara Rusia menarik diri dan pasukan Utsmaniyah bergerak maju ke wilayah timur Anatolia. Republik Pertama Armenia diproklamasikan pada Mei 1918, di saat 50 persen penduduknya adalah para pengungsi dan 60 persen wilayahnya diduduki oleh Utsmaniyah. Pasukan Utsmaniyah mundur dari beberapa daerah Armenia menyusul Gencatan Senjata Mudros yang disepakati pada bulan Oktober 1918. Dari tahun 1918 hingga 1920, pendukung militan Armenia melakukan pembunuhan balas dendam terhadap ribuan warga Muslim, yang disebut-sebut sebagai dalih retroaktif atas genosida sebelumnya. Pada tahun 1918, setidaknya 200.000 orang di Armenia, yang sebagian besar adalah pengungsi, meninggal karena kelaparan dan penyakit, sebagian karena blokade pasokan makanan oleh Turki ke Armenia dan pengrusakan tanaman yang disengaja oleh pasukan Turki di wilayah timur Armenia, baik sebelum maupun sesudah gencatan senjata.
Armenia mengorganisir gerakan yang dikenal sebagai vorpahavak (pengumpulan yatim piatu), yaitu merebut kembali ribuan perempuan dan anak Armenia yang diculik dan diislamkan pemerintah Utsmaniyah. Para pemimpin Armenia meninggalkan adat penisbatan anak kepada nasab ayah dengan menggolongkan anak-anak dari rahim perempuan Armenia yang dihamili majikan Muslimnya sebagai orang Armenia. Sebuah panti asuhan di Aleksandropol menampung 25.000 yatim piatu, jumlah terbesar di dunia. Pada tahun 1920, Kebatrikan Konstantinopel Armenia melaporkan telah menampung 100.000 yatim piatu, dan memperkirakan ada 100.000 yatim piatu lagi yang masih hidup sebagai tawanan.
Kesudahan > Pengadilan

Artikel utama: Penuntutan penjahat perang Utsmaniyah dan Pengadilan Militer Khusus Utsmaniyah
Setelah gencatan senjata, negara-negara Sekutu memperjuangkan penuntutan penjahat perang. Wazir Agung Damat Ferid Pasha secara terbuka mengakui bahwa sebanyak 800.000 orang Armenia yang menjadi warga Utsmaniyah telah meninggal akibat kebijakan negara  dan bahwa "kemanusiaan, peradaban gemetar dan selamanya akan gemetar, menghadapi tragedi ini". Pemerintah Utsmaniyah pascaperang menyelenggarakan Pengadilan Militer Khusus Utsmaniyah. Dalam pengadilan tersebut, genosida Armenia diusahakan disorot dalam kepemimpinan Komite Persatuan dan Kemajuan sambil membebaskan Kesultanan Utsmaniyah secara keseluruhan agar terhindar dari pemisahan oleh Sekutu.
Pengadilan memutuskan bahwa "kejahatan pembunuhan massal" terhadap orang-orang Armenia "diorganisir dan dilakukan oleh para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan". Delapan belas pelaku (termasuk Talat, Enver, dan Cemal) dijatuhi pidana mati. Hanya tiga orang pelaku yang dieksekusi mati, selebihnya melarikan diri dan diadili secara in absentia.
Perjanjian Sèvres tahun 1920, yang memberikan wilayah luas di kawasan timur Anatolia kepada bangsa Armenia, membuat pemerintah Utsmaniyah mengurungkan niatnya untuk menyelenggarakan pengadilan. Proses penuntutan terhalang oleh keyakinan yang menyebar di kalangan warga Muslim Turki bahwa perlakuan terhadap  orang-orang Armenia bukanlah kejahatan yang patut diganjari hukuman, malah dianggap perlu dan dibenarkan demi mendirikan sebuah negara bangsa Turki.
Pada tanggal 15 Maret 1921, Talat Pasya dibunuh di Berlin sebagai bagian dari Operasi Nemesis, yakni operasi rahasia Federasi Revolusionaris Armenia yang dilancarkan pada dasawarsa 1920-an untuk membunuh para pelaku genosida Armenia. Pengadilan terhadap orang yang mengaku membunuh Talat Pasya, Soghomon Tehlirian, malah berfokus pada tanggung jawab Talat atas genosida Armenia. Tehlirian pada akhirnya dibebaskan oleh dewan juri.
Kesudahan > Perang Kemerdekaan Turki

Komisi Persatuan dan Kemajuan berkumpul kembali sebagai gerakan nasionalis Turki untuk melawan Perang Kemerdekaan Turki, dengan bergantung pada dukungan para pelaku genosida Armenia dan orang-orang yang diuntungkan oleh genosida itu.  Gerakan ini beranggapan bahwa kedatangan kembali para penyintas genosida Armenia sebagai ancaman mematikan bagi ambisi nasionalisnya dan kepentingan para pendukungnya. Karena itulah, pengembalian para penyintas genosida tidak mungkin dilaksanakan di sebagian besar Anatolia dan ribuan orang Armenia yang mencoba kembali akhirnya dibunuh. Sejarawan Raymond Kévorkian menyatakan bahwa perang kemerdekaan "bertujuan untuk menuntaskan genosida dengan akhirnya memusnahkan para penyintas Armenia, Yunani, dan Suriah". Pada tahun 1920, Jenderal Turki Kâzim Karabekir menginvasi Armenia dengan perintah "untuk menyisihkan Armenia secara fisik dan politis". Hampir 100.000 orang Armenia dibantai di Transkaukasia oleh Tentara Turki dan 100.000 orang lainnya melarikan diri dari Silisia selama penarikan Prancis. Menurut Kévorkian, hanya pendudukan Soviet atas Armenia yang mampu mencegah terjadinya genosida baru.
Para nasionalis yang menang kemudian mendeklarasikan Republik Turki pada tahun 1923. Para penjahat perang Komisi Persatuan dan Kemajuan diberikan imunitas  dan kemudian di tahun yang sama,  Perjanjian Lausanne menetapkan batas terbaru Turki dan pengusiran penduduk Yunani dari Turki. Tidak ada mekanisme penegakan hukum bagi ketentuan perlindungan kaum minoritas di Turki dan bahkan dalam praktiknya diabaikan.
Para penyintas Armenia umumnya tersisa di tiga lokasi. Sekitar 295.000 orang Armenia kabur ke wilayah yang dikontrol oleh Rusia dan kebanyakan berakhir di Republik Sosialis Soviet Armenia. Sekitar 200.000 pengungsi Armenia menetap di Timur Tengah dan membentuk gelombang baru diaspora Armenia.
Di Republik Turki, sebanyak 100.000 orang Armenia hidup di Konstantinopel dan 200.000 orang lainnya hidup di provinsi-provinsi lain di Turki, kebanyakan dari mereka adalah para wanita dan anak-anak yang telah dipaksa masuk Islam. Meskipun orang-orang Armenia di Konstantinopel menghadapi diskriminasi, mereka diperbolehkan untuk mempertahankan identitas budaya mereka, tidak seperti orang-orang Armenia yang berada di wilayah lain di Turki yang tetap saja mengalami pengislaman paksa dan penculikan anak-anak perempuan setelah tahun 1923. Antara tahun 1922 dan 1929, Otoritas Turki menyisihkan ribuan penyintas Armenia dari Turki selatan dan mengusir mereka ke Mandat Prancis di Suriah.
Warisan sejarah

Menurut sejarawan Margaret Lavinia Anderson, genosida Armenia telah mencapai "status ikonik" sebagai sebuah "puncak kengerian yang bisa dibayangkan" sebelum Perang Dunia II. Genosida ini digambarkan oleh orang-orang masa itu sebagai "pembunuhan suatu bangsa", "pemusnahan ras",  "kejahatan terbesar sepanjang masa", dan "halaman paling gelap dalam sejarah modern". Menurut sejarawan Stefan Ihrig, di Jerman, Nazi memandang Turki pasca-1923 sebagai surga pasca-genosida dan, "memasukkan genosida Armenia, 'pelajaran', taktik, dan 'manfaatnya', ke dalam pandangan dunia mereka sendiri".
Warisan sejarah > Turki

Lihat pula: Penyangkalan genosida Armenia
Pada tahun 1920-an, orang-orang Kurdi dan Alawi menggantikan orang-orang Armenia sebagai musuh dalam selimut negara Turki. Militerisme, lemahnya kedaulatan hukum, dan kurang terjaminnya hak-hak golongan minoritas, dan khususnya keyakinan bahwa Turki terus menerus berada dalam ancaman—sehingga membenarkan kekerasan negara—adalah beberapa peninggalan tahun 1915 di Turki. Di Turki pada masa setelah perang, para pelaku genosida dipuji sebagai "martir" nasional. Penyangkalan genosida Armenia oleh pemerintah Turki terus menerus bergantung pada pembenaran para anggota Komisi Persatuan dan Kemajuan atas tindakan-tindakannya. Pemerintah Turki menganggap deportasi massal orang-orang Armenia sebagai sebuah tindakan sah untuk melawan ancaman bagi keberadaan Kesultanan, namun tidak bertujuan untuk memusnahkan orang-orang Armenia. Posisi pemerintah adalah mendukung mayoritas warga negara Turki. Banyak orang-orang Kurdi, yang juga mengalami penekanan politis di Turki, mengakui dan mengutuk genosida Armenia.
Turki menganggap diskusi terbuka mengenai genosida Armenia sebagai suatu ancaman bagi keamanan nasional karena hubungan antara genosida tersebut dengan berdirinya Republik Turki. Karena itu, selama beberapa dekade, Turki dengan ketat menyensornya. Pada tahun 2002, Partai Keadilan dan Pembangunan berkuasa dan melonggarkan aturan penyensoran sampai batas tertentu. Riwayat isu mengenai penyensoran ini kembali mencuat pada tahun 2007, saat pembunuhan Hrant Dink, seorang jurnalis Armenia-Turki yang dikenal berkat pembelaannya pada upaya rekonsiliasi. Meskipun Partai Keadilan dan Pembangunan memperhalus alasan penyangkalan negara atas genosida Armenia, dengan menyatakan bahwa orang-orang Armenia sebagai kerugian perang Kesultanan Utsmaniyah, selama tahun 2010-an, penekanan dan penyensoran kembali meningkat. Upaya Turki dalam seabad untuk mencegah adanya pengakuan atau penyebutan genosida Armenia di negara-negara luar telah melibatkan jutaan dolar biaya melobi, dan juga mengintimidasi dan mengancam.
Warisan sejarah > Armenia dan Azerbaijan

Hari Peringatan Genosida Armenia diperingati setiap tanggal 24 April setiap tahunnya di Armenia dan luar negeri, bertepatan dengan peringatan tahunan deportasi kaum intelektual Armenia. Pada 24 April 1965, sebanyak 100.000 orang Armenia berunjuk rasa, diikuti oleh para diaspora Armenia di seluruh dunia untuk mendesak pengakuan genosida dan pencaplokan tanah oleh Turki. Sebuah taman peringatan selesai dibangun dua tahun setelahnya, di Tsitsernakaberd, di atas Yerevan.
Sejak 1988, orang-orang Armenia dan Azerbaijan terlibat konflik atas Nagorno-Karabakh, sebuah enklaf Armenia yang diakui secara internasional sebagai bagian dari negara Azerbaijan. Awalnya, demonstrasi oleh orang-orang Armenia berjalan damai sampai akhirnya timbul kekerasan yang mengakibatkan pembantaian di kedua belah pihak dan lebih dari setengah juta orang harus berpindah tempat. Selama konflik berlangsung, baik pemerintah Armenia maupun pemerintah Azerbaijan, secara rutin menuduh satu sama lain sedang merencanakan genosida. Azerbaijan juga bergabung dalam upaya Turki untuk menyangkal genosida Armenia.
Warisan sejarah > Pengakuan internasional

Artikel utama: Pengakuan genosida Armenia
Sebagai tanggapan terhadap sikap Turki yang bersikukuh menyangkal Genosida Armenia, banyak aktivis Armenia diaspora yang melobi pengakuan resmi atas genosida Armenia, upaya ini menjadi perhatian utama para diaspora Armenia. Dari tahun 1970-an, banyak negara yang menghindari pengakuan atas genosida Armenia untuk menjaga hubungan baik dengan Turki. Hingga 2023, 34 negara telah mengakui genosida Armenia, termasuk Paus Fransiskus dan Parlemen Eropa.
Sementara itu, Pakistan mendukung sikap Turki terhadap genosida Armenia. Kemenlu Pakistan menyebut bahwa pengakuan AS bersifat “sepihak dan politis”.