Ekonomi Hindia Belanda
Sejarah > Pengalihan kekuasaan dari Perusahaan Hindia Timur Belanda ke Pemerintah Hindia Belanda

Hindia Belanda merupakan sebuah negara jajahan yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1800 oleh Kerajaan Belanda. Kedudukan Kerajaan Belanda dalam kekuasaan di Hindia Belanda sebagai pengganti dari Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Bersamaan dengan pengalihan ini, seluruh hutang VOC dialihkan penanggungannya kepada Kerajaan Belanda. Kerajaan Hindia Belanda meliputi kawasan Nusantara dan diakui oleh dunia secara de jure maupun de facto.
Ekonomi Hindia Belanda mengalam masa sulit dalam hal keuangan ketika pertama kali dialihkan pengurusannya ke Pemerintah Hindia Belanda. Di Hindia Belanda pada masa awal pendiriannya belum ada bank sirkulasi. Sehingga pengaturan keuangan sepenuhnya dilakukan sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda tanpa adanya lembaga keuangan pemerintah.
Setelah VOC dibubarkan, administrasi wilayah jajahan yang sebelumnya diurus oleh de Heeren XVII (Gentlemen Seventeen), digantikan oleh Aziatische Raad (Dewan Asia). Posisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dijabat oleh Pieter Gerardus van Overstraten. Pada masa jabatannya, ia berhasil menahan serangan Inggris yang dipimpin Admiral Ball atas bantuan raja-raja di Pulau Jawa. Posisinya kemudian digantikan oleh Johannes Siberg. Sebelum pelantikannya, Siberg mengirim dua orang komisaris ke Hindia Belanda, yaitu Nederburg dan van Hogendrop. Tujuannya untuk memperkirakan politik penjajahan yang akan diterapkan di Hindia Belanda.
Kedua komisaris ini memiliki perbedaan pendapat. Nederburg cenderung konservatif, sementara van Hogendrop  berpendirian sangat liberal. Usulan yang diajukan oleh Nederburg adalah mempertahankan dan melanjutkan sistem perekonomian yang telah dibangun oleh VOC. Sedangkan Van Hogendrop mengusulkan agar persoalan politik dan ekonomi harus dipisah. Kedua pendapat ini kemudian diberi kompromi dalam Charter 1904. Dalam Charter 1904 ditetapkan bahwa kebijakan lama yang masih dipandang baik perlu dipertahankan. Pembaharuan-pembaharuan hanya akan dilakukan jika memang dibutuhkan. Akhirnya, Kerajaan Belanda mulai mengalihkan perhatiannya dari urusan ekonomi menjadi urusan politik penjajahan.
Kerajaan Belanda kemudian melakukan ekspansi-ekspansi ekonomi di wilayah Hindia Belanda hingga mendekati tahun 1850. Ekspansi ini dikategorikan sebagai kolonialisme marxistik dengan pemikiran kapitalisme. Pihak Kerajaan Belanda memperoleh penambahan modal dan kelebihan produksi selama masa ini. Setelah tahun 1850, kebijakan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda tidak hanya meliputi urusan ekonomi, tetapi juga urusan militer, politik, keagamaan dan kepegawaian.
Kondisi ekonomi Hindia Belanda akhirnya menjadi tidak stabil selama Perang Dunia I (1914-1918) dan setelahnya. Perekonomian Hindia Belanda berhenti mengalami pertumbuhan ekonomi hingga tahun 1921. Industri komoditas penting seperti kelapa sawit hingga berakhirnya Perang Dunia I hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri di Hindia Belanda. Setelah tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda mulai kembali meningkat. Kegiatan industri dan ekspor kembali berkembang. Jenis indsustri yang berkembang pesat di Hindia Belanda setelah tahun 1921 adalah industri pembuatan cerutu dan rokok. Pabrik-pabrik pengolahan tembakau dibangun dalam skala besar di Pulau Jawa.
Periode 1920-an kemudian menjadi masa keemasan bagi ekonomi Hindia Belanda. Nilai ekspor dari berbagai jenis tanaman perkebunan mengalami titik kulminasi. Perkembangan ekonomi Hindia Belanda seiring dengan perkembangan ekonomi di Eropa setelah Perang Dunia I berakhir. Perkembangannya mencapai skala ekonomi lokal. Perkembangan ini ditandai dengan penyediaan dana untuk pembangunan kota-kota di Hindia Belanda dalam skala besar.
Hingga tahun 1940, ekonomi Hindia Belanda mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kegiatan ekspor dilakukan dengan komoditas dari sektor perkebunan sebagai andalan dalam perdagangannya. Pada tahun ini juga terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian khususnya tanaman padi karena swasembada beras. Namun, pada tahun 1942, seluruh kebijakan ekonomi dan regulasi Pemerintah Hindia Belanda terkait ekonomi berakhir. Berakhirnya ekonomi Hindia Belanda disebabkan oleh berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda.
Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan digantikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, ekonomi Hindia Belanda digantikan dengan perekonomian perang. Sumber daya ekonomi di Indonesia digunakan untuk mendukung pasukan Jepang dalam memperoleh kemenangan dalam Perang Pasifik.