Kota Padang
Pelayanan umum

Artikel utama: Pelayanan umum Kota Padang
Untuk melayani kebutuhan akan air bersih, pemerintah kota melalui PDAM Kota Padang sampai tahun 2007 telah memiliki 13 unit sumur bor dan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) di wilayah Gunung Pangilun dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Lubuk Minturun, Ulu Gadut, Pegambiran dan Bungus. Sekitar 60% akan kebutuhan air bersih dipasok dari perusahaan pemerintah daerah ini. Adapun untuk mengantisipasi kebutuhan akan energi listrik, Padang mengandalkan PLTU Teluk Sirih unit I yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan kapasitas 1x112 MW. Untuk jaringan telekomunikasi, hampir di setiap kawasan dalam kota telah terjangkau jaringan telepon genggam. Layanan gratis internet tanpa kabel Wi-Fi atau dikenal dengan hotspot telah disebar pada beberapa perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, hotel, sampai kantor polisi.
Dalam menangani masalah sampah, pemerintah kota memfungsikan lahan pada Kecamatan Koto Tangah di TPA Air Dingin seluas 30.3 ha yang berjarak 17 km dari pusat kota atau berada pada radius 7 km dari kawasan permukiman. TPA ini hanya mengelola 800 m³ sampah per hari dari total 1.432 m³ sampah yang dihasilkan dalam kota. Mengawali tahun 2015, Pemerintah Kota Padang memberlakukan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang denda dan larangan membuang sampah sembarangan. Kebijakan ini terintegrasi dalam Program Padang Bersih yang diluncurkan pada 25 Oktober 2014. Pada tingkat kelurahan, terdapat Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang mengawasi disiplin kebersihan warga. Pemerintah Kota Padang saat ini memiliki 90 unit becak motor pengangkut sampah dan 300 kontainer yang telah disebar ke seluruh Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Ada 10 kawasan bebas sampah di Kota Padang yang dilindungi oleh Perda Nomor 21 tahun 2012. Dimulai dari sepanjang Jalan Sudirman hingga ke Khatib Sulaiman; Jalan S. Parman hingga Jalan Pemuda; Jalan Ratulangi dan Belakang Olo; Jalan A Yani; Jalan Ujung Gurun; Jalan Raden Saleh; Jalan M. Yamin. Selebihnya, adalah kawasan wisata meliputi Pantai Padang, Pantai Air Manis, dan Pantai Pasir Jambak.
Untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi masyarakat, Pemerintah Kota Padang telah menyediakan lahan pada beberapa kawasan, di antaranya TPU Tunggul Hitam dan TPU Air Dingin.
Sejak dahulu, Kota Padang sangat rawan terhadap banjir. Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mencoba menanggulangi di antaranya dengan memperbaiki tata ruang kota serta memperbaiki beberapa bantaran sungai yang membelah kota. Pada 1918, aliran Batang Arau dibagi melalui banjir kanal sepanjang 6,8 km dan lebar 20 meter. Sejak kemerdekaan Indonesia, banjir besar yang terjadi tercatat pada tahun 1972, 1979, 1980, 1981, dan 1986. Belakangan, banjir cukup sering terjadi dan merendam beberapa kawasan di Kota Padang. Sebelumnya, beberapa kawasan terutama di Kecamatan Koto Tangah merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air namun pemerintah kota menetapkan kawasan tersebut sebagai daerah perkembangan perumahan sehingga menjadi daerah permukiman padat penduduk. Perubahan fungsi ini berdampak jika curah hujan cukup tinggi (>223,03 mm/jam) maka terjadi banjir yang menggenangi kawasan seluas 44.09 Ha dengan tinggi genangan air mencapai 60 cm selama lebih dari 6 jam. Sementara sistem jaringan drainase Kota Padang terdiri dari 19 areal dengan luas cakupan 3.986 Ha, yang kesemuanya mengalir ke arah sungai utama yaitu Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin.
Kota Padang termasuk kota di Indonesia yang berada pada kawasan berkategori rawan gempa bumi dan tsunami. Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah setempat telah membangun beberapa kawasan tertentu sebagai lokasi evakuasi terhadap kemungkinan bencana alam tersebut. Namun belajar dari pengalaman gempa bumi 30 September 2009, beberapa jalur jalan evakuasi yang telah dirancang sejak tahun 2005 belum dapat memberikan sistem penyelamatan massive yang baik bagi masyarakat yang umumnya berada di zona merah bahaya tsunami. Tingginya tingkat kekacauan lalu lintas, serta kurangnya koordinasi pada masyarakat waktu itu, membuat pemerintah setempat perlu memikirkan mitigasi bencana yang tepat dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada masa depan.
Pada 2011, Padang memiliki gudang regional Palang Merah Indonesia (PMI) yang ketiga di Indonesia. Sebagai basis penanggulangan bencana alam terutama di wilayah Sumatra, gudang ini memiliki kapasitas untuk menampung 2.000 paket family kit, 2.000 paket terpal, 2.000 kotak hygiene kit, 4.000 paket matras, 4.000 kelambu, 8.000 jerigen, dan 1.000 kantung mayat.