Nilai-nilai Asia
Nilai-nilai dan Modernitas Asia

Pernyataan tentang manfaat nilai-nilai Asia mendapat perhatian khusus pada awal 1990-an, ketika diartikulasikan oleh tokoh-tokoh politik terkemuka seperti mantan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pernyataan semacam itu bertentangan dengan pernyataan Barat kontemporer bahwa runtuhnya komunisme Eropa dan keberhasilan sosialisme pasar Cina telah menunjukkan keunggulan hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme atas bentuk-bentuk persaingan pengorganisasian masyarakat.
Perdebatan nilai-nilai Asia juga terjadi di masyarakat Asia. Pada saat perubahan ekonomi dan sosial yang cepat di Asia Timur, pertumbuhan individualisme dan demokratisasi dan gerakan hak asasi manusia menantang tatanan sosial ekonomi yang mapan dan rezim otoriter. Debat adalah elemen dalam perjuangan yang lebih besar untuk visi modernitas dan bagaimana masyarakat Asia harus diatur.
Pendukung nilai-nilai Asia membuat beberapa klaim terkait. Mereka menegaskan bahwa nilai-nilai Asia bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan itu; bahwa pembangunan ekonomi harus diprioritaskan pada orang yang keluar dari kemiskinan; dan, secara lebih umum, bahwa hak-hak sipil dan politik harus berada di bawah hak-hak ekonomi dan sosial. Selain itu, karena negara merupakan perwujudan identitas kolektif dan kepentingan warga negaranya, maka kebutuhannya harus didahulukan dari pada hak individu. Dengan demikian, para pendukung nilai-nilai Asia adalah pembela kedaulatan negara yang kuat, termasuk hak untuk tidak diintervensi oleh pihak luar. Ide-ide ini diungkapkan dalam Deklarasi Bangkok 1993 tentang hak asasi manusia, yang ditandatangani oleh banyak pemerintah Asia tetapi dikritik oleh organisasi hak asasi manusia Asia.
Di Indonesia, krisis ekonomi yang dimulai pada akhir 1997, merupakan katalisator penggulingan kediktatoran Soeharto oleh gerakan kerakyatan yang dipimpin oleh mahasiswa. Dengan ekonomi dalam krisis dan “kapitalisme kroni” tersebar luas, tidak ada argumen kulturalis yang dapat menyembunyikan fakta bahwa calon diktator pembangunan telah kehilangan semua legitimasi. Jatuhnya Suharto pada Mei 1998 menghilangkan ideolog utama dari “nilai-nilai Asia” developmentalis. Dengan Orde Baru Indonesia sekarang menjadi rezim kuno dan Birma juga terkena dampak krisis ekonomi regional, para jenderal Burma telah dipaksa untuk kembali ke pola umum mengandalkan kekuatan brutal tanpa kepura-puraan ideologis. “Nilai-nilai Asia” juga telah disebarkan di Singapura dan Malaysia , negara-negara dengan standar hidup yang relatif tinggi. Meskipun makmur, pemerintah mereka berpendapat bahwa demokrasi "Barat" tetap tidak pantas secara budaya. Sementara kediktatoran developmentalis telah menggunakan "nilai-nilai Asia" untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, di Singapura dan Malaysia yang lebih maju secara ekonomi "otoritarianisme lunak" sudah cukup: Kebebasan sipil dilanggar secara kurang terbuka, tetapi demokratisasi masih ditentang. Dalam konteks seperti itu, klaim “nilai-nilai Asia” menyertai upaya negara untuk mengkooptasi populasi yang semakin makmur dan terdidik. Koeksistensi standar hidup yang tinggi dan politik yang tidak liberal membuat Singapura dan Malaysia pengecualian internasional untuk “aturan” bahwa demokrasi mengikuti pembangunan ekonomi terima kasih untuk kebangkitan besar.