Kota Sorong
Sejarah > Masa Nugini Belanda (1949–1962)

Semasa perang antara Sekutu melawan Jepang, pemerintah Belanda membentuk satuan pemerintahan sipil yang diberi nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Setelah berakhirnya perang, satuan pemerintahan ini masih berkuasa hingga tahun 1947. Pada tahun 1947, pemerintah Belanda mulai menyusun struktur pemerintahan dengan pembagian-pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil. Sorong ditentukan sebagai onderafdeling yang meliputi distrik-distrik di Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Doberai. Onderafdeling ini dipakai oleh seorang Hoofd van Plaatslijk Bestuur (HvPB) dan berkedudukan di Sorong-Doom. Kota Sorong-Doom  ditentukan sebagai ibu kota Afdeling West Nieuw Guinea yang meliputi seluruh wilayah Semenanjung Doberai dan Fakfak (sekarang Kabupaten Fakfak). Afdeling West Nieuw Guinea ini dikepalai oleh seorang asisten residen, sedangkan residennya sebagai kepala provinsi berkedudukan di Hollandia. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950, Pemerintah Belanda berusaha memisahkan Papua melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), maka Pemerintah Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk Satuan Pemerintahan yang diberi nama Het Gouverment Van Nederlands Nieuw Guinea (Netherlands New Guinea atau Nugini Belanda) dikepalai oleh seorang gouvernelir berkedudukan di Jayapura.
Mulai pada saat itu terbentuklah beberapa afdeling definitif di seluruh Irian Barat (Nederlands Nieuw-Guinea), diantaranya Afdeling West Nieuw Guinea yang meliputi seluruh wilayah kepala burung (vogelkop) dan Fakfak dikepalai oleh seorang residen yang  berkedudukan di Sorong-Doom. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1950, karena luasnya wilayah onderafdeling Sorong maka pada tahun 1952, onderafdeling kemudian dipecah menjadi 2 (dua) onderafdeling yaitu:
Onderafdeling Sorong-Olie
Onderafdeling Radja Ampat
Masing-masing dikepalai oleh seorang Hoofd van Plaaslijk Bestuur (HvPB), dan keduanya berkedudukan di Sorong-Doom.
Sorong-Olie (Inggris: Sorong-Oil; Indonesia: Sorong-Minyak) saat itu juga disebut Sorong-vaste-wal (Sorong-Daratan). Keduanya adalah sebutan dalam bahasa Belanda untuk wilayah yang sama, yaitu Kota Sorong saat ini. Sebutan Sorong-Olie dan Sorong-vaste-wal saat itu digunakan untuk membedakan antara "Sorong-Daratan" dengan "Sorong-Doom".
Pada tahun 1956, Afdeling West Nieuw Guinea kemudian dipecahkan dan dibentuk menjadi 2 (dua) afdeling, yaitu Afdeling West Nieuw Guinea dan Afdeling Fakfak. Bersamaan dengan pemecahan tersebut maka residen West Nieuw Guinea yang tadinya berkedudukan di Sorong-Doom kemudian dipindahkan ke Manokwari pada Maret 1957.
Pada tahun 1959, Hoofd van Plaatselijk Bestuur (HvPB) Sorong-Olie dipindahkan dari Sorong-Doom ke Remu sebagai ibu kota onderafdeling Sorong-Olie yang baru (Kota Sorong saat ini), sedangkan Sorong-Doom tetap sebagai Ibukota onderafdeling Raja Ampat.
Remoeland atau Remoe Complex (Remu) adalah sebuah lokasi baru di Sorong Daratan, terletak 6 km di sebelah selatan pusat perminyakan yang dibuka oleh NNGPM dan diserahkan kepada pemerintah Belanda.
Setelah Perang Dunia II berakhir, industri perminyakan baru benar-benar berkembang pesat di Sorong. Minyak bumi adalah salah satu alasan Belanda ingin mempertahankan wilayah Papua (Irian Barat).  Perpindahan kantor NNGPM dari Sorong-Doom ke Sorong-Olie ikut berkontribusi dalam membentuk suatu komunitas masyarakat yang kondisi kehidupannya sangat berbeda dengan kondisi kehidupan masyarakat di wilayah lain di West Nieuw Guinea. Untuk mendukung pekerjaan pertambangan minyak di Sorong, NNGPM membangun sejumlah kawasan pemukiman dengan fasilitas lengkap untuk karyawannya. Kawasan pemukiman Klademak I, Klademak II, dan Klademak III dibangun bagi para pekerja buruh yang berasal dari berbagai daerah lain di Indonesia. Begitu juga dengan kawasan pemukiman di Krani Heuvel (saat ini Puncak Cendrawasih) diperuntukkan bagi para karyawan administrasi NNGPM. Terdapat pula kawasan pemukiman untuk para pekerja Papua dan Tionghoa, serta pemukiman di Lido untuk para pekerja ekspatriat Eropa. NNGPM juga membangun fasilitas-fasilitas penunjang seperti pembangkit listrik, toko, lapangan-lapangan olahraga (tenis dan hoki), dan rumah sakit. Terdapat surat kabar lokal berbahasa Belanda Sorong Post yang terbit setiap hari Minggu. Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) membuka jalur logistik reguler antara Sorong dengan Hollandia (Jayapura), Merauke, dan Singapura. Maskapai penerbangan Belanda KLM juga membuka jalur penerbangan setiap dua minggu antara Sorong (Bandar Udara Jeffman) dan Biak. Pada tahun 1956 populasi penduduk di Sorong-Olie adalah 7.689 jiwa, terdiri dari 3.075 orang Papua, 3.728 orang Asia (Indonesia dan Tionghoa), dan 886 orang Eropa. Populasi penduduk di wilayah Sorong Daratan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan 1.667 jiwa penduduk di wilayah Sorong-Doom.
Tahun 1954 adalah tahun puncak bagi NNGPM, ketika setengah juta ton minyak (yang nilainya sebesar 26,4 juta Gulden) berhasil diekspor dari Sorong. Namun setelah itu, penambangan minyak mulai menurun secara drastis. Dengan adanya gejolak politik, muncul anggapan bahwa masa depan pertambangan minyak di Sorong akan suram. Tahun 1961 sebagian besar pekerja ekspatriat Eropa mulai meninggalkan Sorong. Sejumlah tentara Belanda ditempatkan di Distrik Klademak untuk mengawal keberangkatan mereka. Pada akhirnya, NNGPM menjual seluruh asetnya sebelum Republik Indonesia menguasai Irian Barat. Pertambangan minyak di Sorong kemudian diambil alih oleh Perusahaan Minyak Negara (Permina) yang kini telah berganti nama menjadi Pertamina.