Turki
Sejarah > Republik Turki

Artikel utama: Sejarah Republik Turki dan Reformasi Atatürk
Pendudukan Konstantinopel dan Smirna oleh Sekutu pada masa setelah Perang Dunia I mendorong pembentukan Gerakan Nasional Turki. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, seorang komandan militer yang telah membedakan dirinya selama Pertempuran Gallipoli, Perang Kemerdekaan Turki dilancarkan dengan tujuan mencabut ketentuan Persetujuan Sèvres.
Pada 18 September 1922, tentara pendudukan dikalahkan, dan rezim Turki yang berbasis di Ankara, yang menyatakan diri sebagai pemerintah yang sah pada bulan April 1920, mulai meresmikan transisi hukum dari Kesultanan Utsmaniyah yang lama ke sistem politik Republik Turki yang baru. Pada tanggal 1 November, parlemen baru didirikan dan secara resmi menghapuskan sistem Kesultanan, sehingga mengakhiri 623 tahun pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Perjanjian Lausanne tanggal 24 Juli 1923 mendapat pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara "Republik Turki" yang baru dibentuk sebagai negara penerus dari Kesultanan Utsmaniyah, dan secara resmi dinyatakan pada tanggal 29 Oktober 1923 di Ankara, ibu kota Turki yang baru. Perjanjian Lausanne menetetapkan adanya pertukaran populasi antara Yunani dan Turki, di mana 1,1 juta orang Yunani meninggalkan Turki menuju Yunani dan 380.000 umat Islam dipindahkan dari Yunani ke Turki.
Mustafa Kemal Atatürk menjadi Presiden pertama dan kemudian melakukan banyak reformasi dengan tujuan mengubah negara Kesultanan Utsmaniyah-Republik Turki menjadi republik sekularisme baru. Dengan adanya UU Pemberian Julukan tahun 1934, Parlemen Turki memberikan gelar Atatürk (Bapak Bangsa Turki) kepada Mustafa Kemal Atatürk.
Turki tetap netral selama Perang Dunia II, namun masuk pada saat akhir perang di Pihak Sekutu pada tanggal 23 Februari 1945. Pada tanggal 26 Juni 1945, Turki menjadi anggota piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah perang, Yunani menghadapi kesulitan dalam mengatasi pemberontakan komunis, bersamaan dengan tuntutan Uni Soviet untuk membangun pangkalan militer di Selat Turki. Hal itu mendorong Amerika Serikat untuk menyatakan Doktrin Truman pada tahun 1947, untuk menjamin keamanan Turki dan Yunani. Yunani dan Turki tergabung dalam Rencana Marshall dan OEEC untuk membangun kembali ekonomi Eropa pada tahun 1948, dan kemudian menjadi anggota pendiri OECD pada tahun 1961.
Setelah ikut serta dengan pasukan PBB dalam Perang Korea, Turki bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada tahun 1952, dan menjadi benteng untuk melawan ekspansi Uni Soviet ke Laut Tengah. Setelah satu dekade kekerasan antarkomunitas Siprus dan kudeta di Siprus pada 15 Juli 1974 yang dilakukan organisasi paramiliter EOKA B, untuk menggulingkan Presiden Makarios III dan menerapkan pro-Enosis (persatuan dengan Yunani) dengan Nikos Sampson sebagai diktator, Turki menginvasi Siprus pada tanggal 20 Juli 1974. Sembilan tahun kemudian, Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki, didirikan.
Periode sistem satu partai berakhir pada tahun 1945. Hal ini diikuti oleh transisi menjadi demokrasi multipartai selama beberapa dekade mendatang, yang terganggu oleh kudeta militer pada tahun 1960, 1971, 1980 dan 1997. Pada tahun 1984, kelompok separatis Kurdi (PKK) memulai kampanye perlawanan terhadap pemerintah Turki, yang sampai saat ini telah merenggut lebih dari 40.000 jiwa. Namun, proses perdamaian sedang berlangsung. Sejak liberalisasi ekonomi Turki selama tahun 1980, negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang kuat. Pada tahun 2013, sejumlah protes terjadi di banyak provinsi di Turki, yang dipicu oleh rencana untuk menghancurkan Taman Taksim Gezi.