stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Trim (komputer)
Disadvantages

Some deniable encryption schemes involve making the whole disk look like random garbage. Using TRIM defeats this layer of plausible deniability as the all-zero (or all-one) blocks created easily indicate what blocks are used. It has been argued disabling TRIM might be suspicious too.
The original version of the TRIM command has been defined as a non-queued command by the T13 subcommittee, and consequently can incur massive execution penalty if used carelessly, e.g., if sent after each filesystem delete command. The non-queued nature of the command requires the driver to first wait for all outstanding commands to be finished, issue the TRIM command, then resume normal commands. TRIM can take a lot of time to complete, depending on the firmware in the SSD, and may even trigger a garbage collection cycle.[butuh rujukan]
 This penalty can be minimized in solutions that periodically do a batched TRIM, rather than trimming upon every file deletion, by scheduling such batch jobs for times when system utilization is minimal. This TRIM disadvantage has been overcome in Serial ATA revision 3.1 with the introduction of the Queued TRIM Command.
Faulty drive firmware that misreports support for queued TRIM or has critical bugs in its implementation has been linked to serious data corruption in several devices, most notably Micron and Crucial's M500 and Samsung's 840 and 850 series. The data corruption has been confirmed on the Linux operating system (the only OS with queued trim support as of 1 July 2015).
Perangkat ini masuk daftar hitam di kernel Linuxlibata-core.c untuk memaksa pengiriman perintah TRIM yang tidak antri (ATA_HORKAGE_NO_NCQ_TRIM ) ke drive ini alih-alih perintah TRIM yang diantri:
Micron/Crucial M500 menggunakan semua versi firmware termasuk SSD yang disertifikasi ulang oleh pabrik
Micron M510 menggunakan firmware versi MU01
Micron/Crucial M550 menggunakan firmware versi MU01
Krusial MX100 menggunakan firmware versi MU01
SSD Samsung seri 840 dan 850 menggunakan semua versi firmware
File ini juga memasukkan SuperSSpeed S238 ke dalam daftar hitam terhadap TRIM secara umum karena menyebabkan blok yang salah kehilangan data saat TRIM dikeluarkan.
libata-core.c also memiliki daftar putih ke SSD:
SSD penting
Intel SSD tidak termasuk Intel SSD 510
SSD mikron
SSD Samsung
SSD Seagate
Pranala luar

Dari write() hingga chip flash – Penjelasan tentang bagaimana perintah TRIM memungkinkan SSD menghapus data yang tidak digunakan oleh sistem file
Buku Putih Perintah TRIM – Buku putih yang menjelaskan tujuan dan tindakan perintah
Paten Fusion-io "Peralatan, sistem, dan metode untuk cache tulis redundan"
Pulau Lari-Larian

|  |
| --- | --- |
Pulau Lari-larian pada 8 Desember 2023
Geografi
Lokasi: Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
Koordinat: 3°30′36″S 117°27′27″E﻿ / ﻿3.51000°S 117.45750°E﻿ / -3.51000; 117.45750
Kepulauan: Kepulauan Kotabaru
Luas: ±60000 m2
Garis pantai: ±900 m
Pemerintahan
Negara: Indonesia
Provinsi: Kalimantan Selatan
Kependudukan
Penduduk: Tidak berpenghuni

Pulau Lari-Larian (Sebutan di Kalimantan Selatan) atau Pulau Lerek-lerekan (Sebutan di Sulawesi Barat) adalah sebuah pulau kecil yang berada di wilayah kecamatan Pulau Sebuku di kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pulau ini terletak 60 mil di sebelah timur pulau Sebuku dan 80 mil dari pulau Sulawesi.
Sengketa administrasi pulau

Pada 29 September 2011 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 yang menetapkan pulau Lereklerekan sebagai wilayah administratif Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Keputusan ini ditentang oleh pemerintah kabupaten Kotabaru dan Kalimantan Selatan dari beberapa aspek, Sehingga gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin pada saat itu membuat permohonan uji materi undang-undang tersebut ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya menyatakan Permendagri tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kementerian Dalam Negeri lalu mengeluarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya dan meresmikan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Selatan.
Lihat pula

Kecamatan Pulau Sebuku
↑  Agency, ANTARA News. "Pulau Lerek-lerekkan Resmi Milik Kalsel". ANTARA News Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 2024-01-21.
↑  Mys. "MA Batalkan Permendagri 43 Tahun 2011". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-01-21. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pemakzulan Yoon Suk Yeol

| Pemakzulan Yoon Suk Yeol |
| --- | --- |
Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menandatangani mosi pemakzulan yang disetujui anggotanya.
Termohon: Yoon Suk Yeol (Presiden Korea Selatan)
Pemohon: Park Chan-dae, Hwang Un-ha, Cheon Ha-ram, Yoon Jong-oh, Yong Hye-in, dan Han Chang-min
Tanggal: 4 Desember 2024 hingga sekarang
Tuduhan: Pengkhianatan terhadap negara
Pemicu: Darurat militer Korea Selatan 2024
Mosi pemakzulan pertama  7 Desember 2024
Hasil: Suara tidak dihitung karena tidak tercapainya kuorum di tengah aksi boikot PPP; pemakzulan tidak berhasil
Mosi pemakzulan kedua  14 Desember 2024
Suara mendukung: 204 / 300 （68%）
Suara menolak: 85 / 300 (28,3%)
Hasil: Dimakzulkan Yoon dimakzulkan dan diskors dari kursi kepresidenan selama masa persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi  Han Duck-soo menjadi Pejabat Presiden ad interim 
Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan
Hasil: Tertunda
Pada tanggal 14 Desember 2024, Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan menyusul hasil dari pemungutan suara pemakzulan kedua yang ditujukan kepadanya. Tindakan ini disebabkan oleh pengumuman darurat militer yang kontroversial pada tanggal 3 Desember 2024 yang dibatalkan oleh Majelis Nasional dan secara resmi dicabut oleh Yoon enam jam kemudian pada 4 Desember 2024.
Perdana Menteri petahana Korea Selatan Han Duck-soo memangku jabatan sebagai pejabat presiden sementara sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai apakah Yoon akan dicopot dari jabatannya atau tidak. Usulan pemakzulan ini sebelumnya diajukan pertama kali pada 7 Desember 2024, akan tetapi pemungutan suara tersebut gagal disahkan karena jumlah anggota parlemen yang hadir tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk pengesahannya. Hal ini disebabkan anggota partai penguasa PPP memboikot pemungutan suara tersebut.
Pemakzulan tersebut merupakan pemakzulan ketiga terhadap Presiden Korea Selatan. Sebelumnya Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Park Geun-hye dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2016 dan dicopot dari jabatannya oleh MK pada tahun 2017.
Latar belakang

Hanya satu presiden, Park Geun-hye, yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan, pada tahun 2017. Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 atas tuduhan pelanggaran kampanye pemilu, inkompetensi, dan salah urus ekonomi, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga dirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.
Latar belakang > Tata cara pemakzulan

Tata cara pemakzulan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan ke-10 tahun 1987. Pasal 65 ayat 1 menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden, perdana menteri, atau pejabat negara lainnya jika mereka melanggar konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi kenegaraan.
Agar mosi pemakzulan terhadap presiden dapat disahkan, dibutuhkan dukungan suara mayoritas minimal dua pertiga anggota Majelis Nasional – 200 dari 300 anggota – . Setelah disahkan, pejabat tersebut langsung diberhentikan sementara dari tugasnya sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik, tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan melalui proses ini.
Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak diterimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum. Pemberhentian presiden secara resmi mengharuskan dukungan suara enam dari sembilan hakim Konstitusi; karena ada tiga hakim yang kosong, keenam hakim Konstitusi harus memberikan suara untuk memberhentikannya. Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengharuskan setidaknya tujuh hakim Konstitusi untuk bermusyawarah.
Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari jabatanya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden sementara. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden awal harus diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.
Latar belakang > Desakan pemakzulan sebelumnya

Pada bulan Juli 2024, sebuah petisi daring dirilis di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol dan mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, dimana semua petisi dengan lebih dari 50.000 tanda tangan diwajibkan secara hukum untuk ditinjau oleh komite parlemen. Situs tersebut mengalami mogok, dimana sekitar 22.000 orang menunggu secara bersamaan untuk mengakses situs web dengan perkiraan waktu tunggu 30 menit. Pada bulan November 2024, lebih dari 3.000 profesor dan peneliti di berbagai universitas menandatangani surat yang meminta Yoon mengundurkan diri. Seorang pewawancara berspekulasi bahwa surat tersebut telah menerima jumlah tanda tangan tertinggi dari akademisi sejak aksi unjuk rasa selama pemerintahan Park Geun-hye. Pada tanggal 28 November, 1.466 pendeta Katolik Korea Selatan juga menyerukan agar Yoon Suk Yeol dimakzulkan, dengan mengeluarkan pernyataan berjudul Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti ini (어째서 사람이 이 모양인가), dan mengaku dirinya adalah "boneka" dan "wayang orang" yang mementingkan diri sendiri, tidak tahu apa yang diperbuatnya dan siapa dirinya, serta menyerahkan kekuasaan yang diamanahkan rakyat kepada istrinya.
Latar belakang > Pengumuman darurat militer

Artikel utama: Darurat militer Korea Selatan 2024
Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, dengan menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan Korea Selatan dari kekuatan antinegara. Pasukan militer dan polisi berusaha mencegah anggota parlemen memasuki Ruang Sidang Majelis Nasional Korea, yang menyebabkan bentrokan antara polisi dan militer, pengunjuk rasa, dan ajudan kongres. Seluruh 190 anggota kongres yang hadir di ruang sidang dengan suara bulat memilih untuk mencabut darurat militer, yang menyebabkan Yoon mencabut darurat militer pada 4 Desember pukul 04.30 dini hari WSK (02.30 WIB).
Pemakzulan > Pasca mosi pertama dan Pra mosi kedua

Usai pemungutan suara pemakzulan pertama, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP akan terus "mendorong presiden untuk mundur secara tertib guna meminimalkan kekacauan", sementara Ketua fraksi PPP di Majelis Nasional Choo Kyung-ho mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas "pemungutan suara pemakzulan presiden ketiga dalam sejarah konstitusional Korea Selatan]". Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dia akan "melakukan upaya habis-habisan untuk segera menstabilkan situasi saat ini". DPK mengatakan pihaknya akan terus mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon setiap minggu.
Pada tanggal 8 Desember, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa penuntut atas dugaan melakukan pemberontakan dengan menyarankan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk merebut gedung legislatif. Pada hari yang sama, Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP "secara efektif memperoleh janji (Yoon) untuk mengundurkan diri" sebagai imbalan bagi partai yang memblokir pemakzulannya. Satuan tugas khusus PPP mengusulkan agar Yoon meninggalkan jabatannya pada bulan Februari atau Maret 2025 dan menyerukan pemilihan presiden cepat yang akan diadakan pada bulan April atau Mei.
Pada tanggal 10 Desember, Majelis Nasional meloloskan RUU yang membentuk tim investigasi khusus permanen untuk menyelidiki Yoon atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara terkait dengan deklarasi darurat militernya. Usulan tersebut disetujui oleh 210 anggota Majelis Nasional, termasuk 23 anggota PPP, setelah partai tersebut mengizinkan anggotanya untuk memberikan suara sesuai dengan keputusan masing-masing. Pada tanggal 12 Desember, Yoon mengeluarkan pernyataan yang berisi tekadnya untuk "berjuang sampai akhir", menolak desakan agar ia mengundurkan diri. Menyusul pernyataan Yoon, Han Dong-hoon menyerukan pemakzulan Yoon dan membentuk komite etik untuk membahas pengusiran Yoon dari PPP.
Pemakzulan > Mosi kedua

| Pilihan | Suara |
| --- | --- |
Y Ya: 204 / 300 (68%)
N Tidak: 85 / 300 (28,3%)
Abstensi: 3 / 300 (1%)
Suara tidak sah: 8 / 300 (2,7%)
Tidak memilih: 0 / 300
Pemakzulan berhasil    Ya   Tidak   Abstensi   Suara tidak sah 
Seminggu pasca gagalnya mosi pemakzulan pertama, DPK mengajukan mosi kedua untuk memakzulkan Yoon pada 12 Desember, dengan agenda pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Desember 2024.
Sebelum pemungutan suara, tujuh anggota Majelis Nasional dari PPP menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi, seperti Ahn Cheol-soo, Kim Ye-ji, dan Kim Sang-wook, yang berpartisipasi dalam pemungutan suara sebelumnya, serta Bae Hyun-jin, yang belum menyatakan keinginannya dalam pemungutan suara berikutnya. Pada tanggal 10 Desember, Kim Sang-wook, yang memberikan suara menentang mosi pemakzulan, mengumumkan bahwa ia akan mendukung pemakzulan dan meminta maaf atas keputusannya sebelumnya.
Sebelum pemungutan suara dimulai pada tanggal 14 Desember, Han Dong-hoon mengumumkan bahwa meskipun partainya menentang pemakzulan, partainya akan terlibat dalam pemungutan suara, dengan mendorong para anggota parlemen untuk memberikan suara "sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka daripada mengikuti kepentingan partisan". Tak lama setelah pukul 16.00 WSK (14.00 WIB), dengan kehadiran enam anggota PPP, ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengumumkan dimulainya pemungutan suara, dengan mengatakan "Saya harap setiap dari Anda akan berpartisipasi dalam pemungutan suara". BBC News menggambarkan pemungutan suara kedua memiliki "perbedaan yang mencolok dari pemungutan suara pertama Sabtu pekan lalu", dengan alasan tidak adanya boikot PPP. Media lokal mengatakan bahwa hasilnya kemungkinan akan dihitung pada pukul 17.30 WSK (15.30 WIB).
Sekitar pukul 16.50 KST (14.50 WIB) pada tanggal 14 Desember, Woo mengumumkan bahwa seluruh 300 anggota telah memberikan suara dan penghitungan suara dimulai. Saat suara dihitung, para pengunjuk rasa menyanyikan lagu "March for the Beloved", sebuah lagu untuk mengenang mereka yang terbunuh selama Pergerakan Demokratisasi Gwangju, dan lagu "Into the New World" oleh Girls' Generation, yang juga digunakan selama Pemakzulan Park Geun-hye. Majelis Nasional memilih untuk memakzulkan Yoon, dimana dari hasil tersebut 204 (68%) dari 300 anggota Majelis Nasional menyetujui mosi pemakzulan kedua. Dari 204 anggota parlemen yang menyetujui mosi pemakzulan, 12 anggota diantaranya adalah anggota PPP, melebihi tujuh orang yang sebelumnya telah menyatakan niat mereka untuk melakukannya. 85 anggota (28,3%) memberikan suara menentang pemakzulan, sementara tiga suara (1%) lainnya abstain dan delapan suara (2,7%) lainnya dinyatakan tidak sah. Tak lama kemudian, Yoon diberhentikan sementara dari kursi kepresidenan sejak pukul 19.24 WSK (17.24 WIB) setelah kantor Kepresidenan menerima salinan dokumen pemakzulan.
Pemakzulan > Mosi kedua > Akibat mosi kedua

Menyusul pengesahan mosi pemakzulan kedua, Yoon menyampaikan pidato di hadapan rakyat, mengakui penangguhan jabatannya sambil berjanji untuk "berbuat yang terbaik bagi bangsa sampai akhir". Lima orang anggota Dewan Tertinggi PPP mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab, yang mendorong dibentuknya sistem komite darurat untuk memimpin partai sesuai dengan peraturannya. DPK mengatakan keberhasilan mosi tersebut merupakan "kemenangan bersejarah bagi demokrasi" dan berjanji akan terus menyelidiki Yoon karena mengumumkan darurat militer.
Dengan penangguhan sementara Yoon dari jabatan presiden, perdana menterinya, Han Duck-soo ditunjuk menjadi penjabat presiden sementara. Di tengah desakan agar Han diminta oleh polisi untuk diinterogasi dalam penyelidikan darurat militer, pemimpin DPK Lee Jae-myung mengatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan pemakzulan kepadanya untuk sementara waktu guna menghindari "kebingungan dalam urusan negara". Lee juga menyerukan pembentukan badan konsultatif antara Majelis Nasional dan pemerintah untuk menstabilkan urusan negara.
Pemakzulan > Mosi Pemakzulan terkait

Selain Yoon, beberapa pejabat juga menjadi sasaran usulan dan mosi pemakzulan atas keterlibatan mereka dalam deklarasi darurat militer. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang mundur pada 5 Desember, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, yang mosi pemakzulannya diajukan oleh DPK pada 7 Desember. Lee mundur pada keesokan harinya tanggal 8 Desember. Pada tanggal 12 Desember, Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Menteri Hukum Park Sung-jae dan Kepala Kepolisian Korea Selatan Cho Ji-ho.
Setelah pemakzulan Yoon, DPK mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap penasihat hukum utama Yoon, Seok Dong-hyun, setelah ia menyangkal pada konferensi pers pada tanggal 19 Desember bahwa Yoon bermaksud menangkap politisi selama darurat militer dan meremehkan peristiwa serbuan tentara ke Majelis Nasional.
Pada tanggal 24 Desember, DPK menyatakan bahwa mereka akan berupaya untuk memakzulkan penjabat presiden ad interim Han Duck-soo karena memveto dua rancangan undang-undang penasihat khusus yang berupaya menyelidiki Presiden Yoon dan istrinya Kim Keon-hee, baik atas pernyataan darurat militernya maupun tuduhan korupsi terhadap istrinya. Mosi tersebut diajukan pada tanggal 26 Desember, dan sidang paripurna pemungutan suara dijadwalkan pada 27 Desember. Sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 Desember, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik memutuskan bahwa suara mayoritas lebih dari 50% sudah cukup untuk memakzulkan Han, dibandingkan dengan syarat dua pertiga mayoritas anggota Majelis Nasional untuk memakzulkan seorang presiden. Dengan kriteria ini, mosi pemakzulan Han Duck-soo diloloskan, dengan 192 anggota parlemen memberikan suara mendukung dan Han menerima hasilnya.
Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu 180 hari sejak disahkannya mosi pemakzulan suatu pejabat negara untuk meninjaunya. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari enam hakim, karena tiga di antaranya baru saja pensiun dan belum diganti. Biasanya MK Korsel beranggotakan sembilan orang dan secara hukum diharuskan beranggotakan tujuh orang untuk memulai suat persidangan. Perdebatan muncul di antara anggota Majelis Nasional mengenai apakah penjabat presiden Han Duck-soo berhak untuk mengisi kursi yang kosong, dimana DPK mendukungnya sedangkan PPP menentangnya dengan alasan bahwa seorang presiden yang sedang menjabat hanya dapat menunjuk hakim jika terjadi lowongan jabatan presiden, bukan jika terjadi penangguhan tugas. Pemakzulan Yoon menjadi kasus pemakzulan kedelapan pada tahun 2024 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dimana tahun tersebut menjadi tahun dengan jumlah tertinggi perkara pemakzulan dalam satu tahun dalam sejarah Korea Selatan.
Permohonan pemakzulan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 14 Desember 2024, dan pertemuan menjelang sidang pemakzulan dilaksanakan pada 16 Desember. Pada 16 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi Korsel mengumumkan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan enam hakim. Identitas hakim ketua, yang biasanya tidak diungkapkan, terungkap sebagai Cheong Hyung-sik, hakim yang ditunjuk Yoon, karena besar dampaknya kasus tersebut bagi negara. Mantan ketua Komisi Komunikasi Korea Kim Hong-il diumumkan sebagai kepala tim pembela hukum Yoon, sementara Ketua Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional Jung Chung-rae akan menjabat sebagai jaksa pemakzulan. Pada 26 Desember, Majelis Nasional menyetujui mosi untuk mengisi tiga kursi hakim yang kosong di Mahkamah Konstitusi, dengan PPP tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara konfirmasi. Namun, Penjabat Presiden sementara Han Duck-soo menolak untuk melantik para calon hakim Konstitusi, dengan alasan perlunya konsensus bipartisan. Akibatnya, DPK mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han pada hari yang sama, yang disahkan dalam sidang paripurna pemungutan suara pada 27 Desember, mengakibatkan tugas Han sebagai penjabat presiden ditangguhkan sementara.
Sidang persiapan pertama untuk kasus tersebut diadakan pada 27 Desember 2024, dengan sidang persiapan berikutnya dijadwalkan pada 3 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, Majelis Nasional diwakili oleh anggota parlemen DPK Jung Chung-rae, yang merupakan ketua Komite Legislasi dan Peradilan. Tim pembela Yoon terdiri dari Bae Bo-yoon, mantan akademisi Mahkamah Konstitusi dan juru bicara selama persidangan pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye; Yun Gap-geun, mantan kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Daegu; Bae Jin-han, mantan hakim dan teman sekelas Yoon di Sekolah Hukum Universitas Nasional Seoul; dan Kim Hong-il, mantan ketua Komisi Komunikasi Korea.
Reaksi masyarakat

Saat sidang paripurna voting Pemakzulan Yoon yang pertama sedang berlangsung, massa di luar Gedung Majelis Nasional yang menuntut pemecatan Yoon dan mendesak anggota parlemen PPP untuk ikut serta dalam pemungutan suara pemakzulan diperkirakan berjumlah ratusan ribu orang. beberapa diantaranya mencoba memanjat tembok dan barikade polisi. Pada tanggal 5 Desember, nomor telepon anggota parlemen PPP dirilis secara daring, yang menyebabkan gelombang pesan teks dari masyarakat yang mendesak mereka untuk mendukung pemakzulan Yoon, yang terus berlanjut setelah mosi pemakzulan gagal. Seorang anggota parlemen, Shin Sung-bum, mengatakan bahwa ia telah menerima 10.501 pesan singkat hingga tanggal 9 Desember. Setelah usulan pemakzulan pertama gagal, sejumlah kantor anggota parlemen PPP dirusak, sementara yang lain menerima karangan bunga pemakaman bertuliskan pesan-pesan seperti "kaki tangan pemberontakan". Pemotong kotak juga ditemukan di kediaman anggota parlemen Kim Jae-sub. Sebuah petisi yang diajukan di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pembubaran PPP mengumpulkan lebih dari 171.000 tanda tangan, melebihi 50.000 tanda tangan yang dibutuhkan untuk menyerahkan proposal kepada komite tetap yang relevan.
Pada saat sidang paripurna voting Pemakzulan kedua, setidaknya 208.000 orang berkumpul di depan gedung Majelis Nasional untuk mendukung pemakzulan. Demonstrasi untuk mendukung pemakzulan Yoon juga diadakan di kota-kota di seluruh negeri, dengan 10.000 orang menghadiri demonstrasi di Jeonju dan 30.000 orang lainnya berpartisipasi di Daegu. Pada saat yang sama, unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung Yoon diadakan di Gwanghwamun Plaza di Seoul, yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang. Kereta yang beroperasi di Jalur 9 dari Kereta Bawah Tanah Metropolitan Seoul menghindari berhenti di Stasiun Majelis Nasional untuk mencegah kecelakaan akibat kemacetan. Pada 13 Desember, 50 Warga keturunan Korea di Amerika Serikat berunjuk rasa di depan Gedung Putih di Washington DC meminta Yoon dimakzulkan.
Analisis

The Korea Times membandingkan antara pemakzulan Yoon dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan keberhasilan Yoon dalam upaya pemakzulan pertama dengan ketakutan PPP bahwa mereka akan mengalami kekalahan telak dalam pemilihan presiden sela, serupa dengan apa yang terjadi pada Partai Saenuri setelah Park dicopot dari kursi kepresidenan.