Konsorsium Pembaruan Agraria

| --- | --- |
Logo resmi KPA
Singkatan: KPA
Tanggal pendirian: 24 September 1994; 30 tahun lalu (1994-09-24)
Pendiri: Didirikan oleh beberapa organisasi dan aktivis reforma agraria di Indonesia.
Didirikan di: Bandung
Status: Perkumpulan Pembaruan Agraria
Tipe: Non-governmental organization
Kantor pusat: Jakarta, Indonesia
Lokasi: Jl. Batu Merah IV No.88 RT.9/RW.2, Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
Jasa: Advokasi kebijakan, kampanye & manajemen pengetahuan dan penguatan organisasi rakyat
Jumlah anggota  : 96 organisasi rakyat dan 33 organisasi non-pemerintah
Bahasa resmi : Indonesia, Inggris
Situs web: kpa.or.id
Konsorsium Pembaruan Agraria merupakan organisasi rakyat bersifat terbuka dan independen. Bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber- sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
KPA didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 di Bandung. Menganut nilai-nilai hak asasi manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat; demokrasi; keadilan (sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan gender); non sektarian; non-partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi; solidaritas.
Keanggotaan KPA terdiri dari serikat tani, serikat nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan, organisasi masyarakat miskin kota dan NGO yang mempunyai satu tujuan, memperjuangkan Reforma Agraria Sejati di Indonesia. Berdasarkan Musyawarah Nasional VIII KPA tahun 2021, ke-anggotaan KPA berjumlah 135 Organisasi yang terdiri dari 78 Organisasi Rakyat (organisasi tani, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan, organisasi nelayan, dan organisasi masyarakat miskin kota) dan 57 organisasi masyarakat sipil (NGO) yang berada di 22 provinsi di Indonesia.
KPA bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber- sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan tujuan tersebut, keberadaan KPA berfungsi sebagai; 1) sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat; 2) Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.; dan 3) Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.
KPA berdiri atas respon terhadap situasi agraria nasional yang masih sarat dengan konflik, ketimpangan dan monopoli sumber-sumber agraria. Situasi ini disebabkan oleh peninggalan persekongkolan sistem feodalisme dan kolonialisme yang telah mengakar ratusan tahun di Indonesia, dan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 sesungguhnya merupakan tonggak untuk menghancurkan kekuatan sistem feodalisme dan kolonialisme tersebut. Lahirnya UUPA tahun 1960 adalah kelanjutan dari Revolusi Nasional untuk mewujudkan cita-cita anti-feodalisme dan kolonialisme tersebut.
Namun, cita-cita perjuangan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 tersebut, telah dikhianati oleh kekuatan- kekuatan yang menentang lahirnya keadilan agraria di Indonesia. UUPA 1960 yang memiliki karakter anti- imperialisme dan anti-feodalisme, seharusnya dapat dijadikan tonggak untuk mendorong lahirnya keadilan agraria dan seterusnya di Indonesia. Sebab, keadilan agraria merupakan kunci dari upaya pencapaian kemakmuran dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Namun sayangnya, lagi-lagi pengkhianatan terhadap UUPA 1960 dilakukan oleh rezim yang berkuasa, dengan membiarkan penguasaan sumber- sumber agraria oleh Tuan-tuan Feodal, dan menyerahkan sumber-sumber agraria kepada kekuatan imperialisme.
Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria oleh kekuatan feodalisme dan imperialisme, dan pengkhianatan aparat negara terhadap pembaruan agraria, telah melahirkan semangat perlawanan rakyat. Sebuah semangat perlawanan yang didasarkan bahwa kemenangan pembaruan agraria sesungguhnya bersandar pada inisiatif dan kekuatan rakyat. Sejarah dan semangat perlawanan tersebut telah mengilhami lahirnya KPA, sebagai bagian dari front perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria, sekaligus memutus rantai praktik feodalisme, kapitalisme dan imperialisme. Sebuah perjuangan yang dilandaskan pada garis perjuangan rakyat. Artinya, hanya dengan kekuatan massa rakyatlah pembaruan agraria dapat terwujud. Pembaruan agraria yang dimaksud adalah sebuah pembaruan agrarian yang betujuan;
Pertama, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber- sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, tani miskin, buruh nelayan, dan nelayan miskin, serta masyarakat miskin kota, ataupun pengakuan atas sumber-sumber agraria kepada masyarakat adat;
Kedua, peningkatan produksi pertanian dan;
Ketiga, jaminan pasar yang berkeadilan; dan hanya dengan dijalankan pembaruan agraria sejati, akan tercipta tatanan masyarakat yang lepas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan.
Masalah Agraria Indonesia
Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber-sumber agraria yang melimpah dimulai dari tanah, laut dan hutan yang luas, kaya, dan subur, serta di dalamnya terkandung kekayaan berupa minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Sumber-sumber agraria yang kaya raya tersebut haruslah diabdikan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari itu, sumber-sumber agraria merupakan roh dan identitas kebanggaan, yang secara turun-temurun telah diyakini oleh rakyat Indonesia. Namun, penguasaan sumber-sumber agraria hanya dikuasai oleh segelintir kelompok sosial sehingga menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial.
Bahwa sesungguhnya ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang terjadi di Indonesia hari ini telah menjauhkan bangsa kita dari cita-cita kemerdekaan, UUD 1945 khususnya Pasal 33 dan UUPA No.5/1960. Saat ini, ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai puncak ketimpangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Badan usaha swasta, asing dan negara telah menguasai begitu banyak tanah dan kekayaan alam, sementara puluhan juta rumah tangga petani, masyarakat adat, nelayan menguasai tanah dan kekayaan alam secara gurem bahkan banyak yang tidak bertanah.
Situasi serupa juga terjadi di perkotaan dimana sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh konglomerat properti dengan membangun pusat-pusat bisnis dan mengarahkan rencana tata ruang, sehingga mereka memperoleh ruang-ruang dan infrastruktur terbaik. Sementara, rakyat hanya hidup di ruang-ruang sisa seperti perkampungan kumuh, bantaran kali atau di rumah-rumah sewa dengan harga yang mencekik.
Konsentrasi penguasaan tanah oleh segelintir kelompok yang mengarah kepada monopoli tanah oleh badan usaha swasta dan badan usaha negara didapatkan dari proses perampasan tanah yang mengakibatkan letusan konflik agraria di seluruh pelosok negeri. Konflik agraria yang terjadi adalah bentuk perlawanan rakyat akibat praktik perampasan yang dijalankan badan usaha dan badan negara atas nama hukum yang disetir oleh modal.
Perampasan tanah bukanlah sekedar kejadian konflik atau tumpang tindih klaim hak atas tanah. Perampasan tanah adalah manifestasi dari proses menghubungkan sirkuit produksi kapitalisme. Lebih dari itu, substansi dari perampasan tanah adalah menyatukan wilayah-wilayah ke dalam rezim kapitalisme global yang menjadikan bangsa kita berkedudukan sebagai penyedia bahan mentah, penyedia tenaga kerja murah bahkan perbudakan bagi pertumbuhan kapitalisme global.
Perampasan tanah rakyat yang dirancang dengan regulasi, dilengkapi dengan penggunaan alat keamanan negara seperti kepolisian dan militer yang bertujuan melancarkan akumulasi kapital yang baru. Dengan maksud melipatgandakan akumulasi kapital tersebut, maka pembangunan infrastruktur bagi kawasan ekonomi khusus, industri, pariwisata, food estate, industri perikanan, pertambangan, dan reklamasi pantai gencar dilakukan. Ini adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang agar semakin terhubung ke dalam sistem pasar global. Di atasnya ruang-ruang hidup rakyat dihancurkan sedemikian rupa dan secara paksa rakyat dimasukkan ke dalam sistem pasar tersebut.
Perampasan Tanah rakyat adalah sumber utama hilangnya kedaulatan masyarakat pedesaan, sehingga terlempar dari tanahnya untuk menjadi tenaga kerja murah, pekerja informal, migrasi rakyat ke kota hingga ke luar negara. Perampasan tanah adalah penyebab hilangnya kedaulatan pangan rakyat dan pertanian alami di tengah-tengah masyarakat. Perampasan tanah adalah sumber kekurangan pangan hingga krisis pangan, yang menjadi dalih negara dan pengusaha untuk melakukan importasi pangan berupa beras, gandum, daging, garam, susu dan buah-buahan hasil dari korporasi pangan global.
Perampasan tanah adalah penyebab utama lemahnya kehidupan layak bagi kaum buruh. Sebab, perampasan tanah adalah penyebab begitu banyaknya tenaga kerja produktif dari desa bermigrasi ke kota, sehingga terjadi kelimpahan pencari kerja di perkotaan. Perampasan tanah adalah biang keladi kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan kejahatan ekologis di Indonesia.
Dengan demikian, lemahnya posisi dan kedudukan rakyat Indonesia di bidang agraria dan industri disebabkan syarat yang terus dipertahankan Negara: kemudahan perampasan tanah!