Zimbabwe
Sejarah > Era kemerdekaan (1980–sekarang)

Presiden pertama Zimbabwe setelah kemerdekaannya adalah Canaan Banana yang awalnya hanya berperan seremonial sebagai kepala negara. Mugabe adalah perdana menteri dan kepala pemerintahan pertama negara itu.
Penolakan terhadap apa yang dianggap sebagai pengambilalihan Shona segera meletus di sekitar Matabeleland. Kerusuhan Matabele menyebabkan apa yang kemudian dikenal sebagai Gukurahundi. Brigade Kelima, unit elit terlatih Korea Utara yang melapor langsung ke Mugabe, memasuki Matabeleland dan membantai ribuan warga sipil yang dituduh mendukung "pembangkang". Perkiraan jumlah kematian selama lima tahun kampanye Gukurahundi berkisar antara 3.750 hingga 80.000.
 Ribuan lainnya disiksa di kamp-kamp interniran militer. Kampanye secara resmi berakhir pada tahun 1987 setelah Nkomo dan Mugabe mencapai kesepakatan persatuan yang menggabungkan pihak masing-masing, menciptakan Uni Nasional Afrika Zimbabwe – Front Patriotik (ZANU–PF). Pemilihan pada bulan Maret 1990 menghasilkan kemenangan untuk Mugabe dan partai ZANU-PF, yang mengklaim 117 dari 120 kursi yang diperebutkan.
Selama tahun 1990-an, mahasiswa, anggota serikat pekerja, dan pekerja lainnya sering menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan partai Mugabe dan ZANU–PF. Pada tahun 1996, pegawai negeri, perawat, dan dokter junior melakukan pemogokan karena masalah gaji. Kesehatan umum penduduk juga mulai menurun secara signifikan; pada tahun 1997 diperkirakan 25% dari populasi telah terinfeksi HIV dalam pandemi yang mempengaruhi sebagian besar Afrika bagian selatan.
Redistribusi tanah muncul kembali sebagai isu utama bagi pemerintah ZANU–PF sekitar tahun 1997. Meskipun adanya program reformasi tanah "pembeli-pembeli-penjual" sejak tahun 1980-an, populasi minoritas kulit putih Zimbabwe sekitar 0,6% terus memegang 70% dari tanah pertanian paling subur di negara itu.
Pada tahun 2000, pemerintah terus maju dengan program Fast Track Land Reform, sebuah kebijakan yang melibatkan pengadaan tanah wajib yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah dari populasi minoritas kulit putih ke mayoritas populasi kulit hitam. Penyitaan lahan pertanian kulit putih, kekeringan terus-menerus, dan penurunan serius dalam keuangan eksternal dan dukungan lainnya menyebabkan penurunan tajam dalam ekspor pertanian, yang secara tradisional merupakan sektor penghasil ekspor utama negara itu. Sekitar 58.000 petani kulit hitam independen sejak itu mengalami keberhasilan terbatas dalam menghidupkan kembali sektor tanaman komersial yang hancur melalui upaya dalam skala yang lebih kecil.
Presiden Mugabe dan kepemimpinan partai ZANU-PF mendapatkan berbagai sanksi internasional. Pada tahun 2002, negara tersebut diskors dari Commonwealth of Nations karena penyitaan pertanian yang sembrono dan kecurangan pemilihan secara terang-terangan. Tahun berikutnya, pejabat Zimbabwe secara sukarela mengakhiri keanggotaan Persemakmurannya. Pada tahun 2001, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Pemulihan Demokrasi dan Ekonomi Zimbabwe (ZDERA). Itu mulai berlaku pada tahun 2002 dan membekukan kredit kepada pemerintah Zimbabwe. RUU itu disponsori oleh Bill Frist bersama senator AS Hillary Clinton, Joe Biden, Russ Feingold, dan Jesse Helms. Melalui ZDERA Bagian 4C ("Pembatasan Pembiayaan Multilateral"), Menteri Keuangan diperintahkan untuk mengarahkan Direktur A.S. di Lembaga Keuangan Internasional yang tercantum dalam Bagian 3 "untuk menentang dan memberikan suara menentang-- (1) setiap perpanjangan oleh masing-masing lembaga pinjaman, kredit, atau jaminan apa pun kepada Pemerintah Zimbabwe; atau (2) pembatalan atau pengurangan utang apa pun yang terutang oleh Pemerintah Zimbabwe kepada Amerika Serikat atau lembaga keuangan internasional mana pun".
Pada tahun 2003, ekonomi negara itu telah runtuh. Diperkirakan seperempat dari 11 juta penduduk Zimbabwe telah meninggalkan negara. Tiga perempat dari sisa warga Zimbabwe hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar AS per hari.
Setelah pemilihan umum pada tahun 2005, pemerintah memprakarsai "Operasi Murambatsvina", sebuah upaya untuk menindak pasar ilegal dan daerah kumuh yang muncul di kota-kota besar dan kecil, menyebabkan sebagian besar penduduk miskin kota menjadi tunawisma. Pemerintah Zimbabwe telah menggambarkan operasi tersebut sebagai upaya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk, meskipun menurut kritikus seperti Amnesty International, pihak berwenang belum benar-benar membuktikan klaim mereka.
Pada 10 Juli 2008, Rusia dan Tiongkok memveto sanksi PBB terhadap Zimbabwe yang diprakarsai oleh Inggris dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyusun file tersebut, yang akan menempatkan embargo senjata pada rezim Mugabe. Namun, sembilan dari 15 negara di Dewan Keamanan PBB menentangnya, termasuk Vietnam, Afrika Selatan, dan Libya yang berpendapat bahwa Zimbabwe bukanlah 'ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional'.
Pada akhir 2008, masalah di Zimbabwe mencapai tingkat krisis di bidang standar hidup, kesehatan masyarakat (dengan wabah kolera besar pada bulan Desember) dan berbagai urusan dasar. Selama periode ini, LSM mengambil alih dari pemerintah sebagai penyedia utama pangan selama periode kerawanan pangan di Zimbabwe.
Pada bulan September 2008, kesepakatan pembagian kekuasaan dicapai antara Tsvangirai dan Presiden Mugabe, dimana ia memegang jabatan perdana menteri. Karena perebutan menteri antara partai politik masing-masing, perjanjian itu tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai 13 Februari 2009. Pada Desember 2010, Mugabe mengancam untuk sepenuhnya mengambil alih perusahaan swasta yang tersisa di Zimbabwe kecuali "sanksi barat" dicabut.
Sebuah survei tahun 2011 oleh Freedom House menunjukkan bahwa kondisi kehidupan telah membaik sejak perjanjian pembagian kekuasaan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyatakan dalam dokumen perencanaan 2012–2013 bahwa "situasi kemanusiaan telah membaik di Zimbabwe sejak 2009, tetapi kondisinya tetap genting bagi banyak orang".
Pada 17 Januari 2013, Wakil Presiden John Nkomo meninggal karena kanker di Rumah Sakit St Anne, Harare, pada usia 78 tahun. Sebuah konstitusi baru yang disetujui dalam referendum konstitusi Zimbabwe 2013, membatasi kekuasaan presiden.
Mugabe terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum Zimbabwe Juli 2013 yang oleh The Economist digambarkan sebagai "dicurangi", dan Daily Telegraph sebagai "dicuri". Gerakan untuk Perubahan Demokratis menuduh penipuan besar-besaran dan mencoba mencari bantuan melalui pengadilan. Dalam momen keterbukaan yang mengejutkan di kongres ZANU–PF pada bulan Desember 2014, Presiden Robert Mugabe secara tidak sengaja mengatakan bahwa pihak oposisi sebenarnya telah memenangkan jajak pendapat tahun 2008 yang kontroversial dengan selisih 73% yang mencengangkan. Setelah memenangkan pemilihan, pemerintah Mugabe ZANU–PF menerapkan kembali aturan satu partai, menggandakan pegawai negeri dan, menurut The Economist, memulai "korupsi salah atur dan membingungkan". Sebuah studi tahun 2017 yang dilakukan oleh Institute for Security Studies (ISS) menyimpulkan bahwa karena kemerosotan pemerintahan dan ekonomi "pemerintah mendorong korupsi untuk menutupi ketidakmampuannya mendanai lembaganya sendiri".
Pada tanggal 22 Oktober 2015, presiden Robert Mugabe dianugerahi Penghargaan Perdamaian Konfusius, sebuah tandingan Tiongkok untuk Hadiah Nobel Perdamaian, atas komitmennya terhadap tatanan politik dan ekonomi negara.
Pada bulan Juli 2016 protes nasional terjadi mengenai keruntuhan ekonomi di negara itu, dan menteri keuangan mengakui "Saat ini kita benar-benar tidak punya apa-apa".
Pada November 2017, tentara memimpin kudeta setelah pemecatan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, menempatkan Mugabe di bawah tahanan rumah. Tentara menyangkal bahwa tindakan mereka merupakan kudeta. Pada 19 November 2017, ZANU–PF memecat Robert Mugabe sebagai pemimpin partai dan menunjuk mantan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa menggantikannya. Pada 21 November 2017, Mugabe mengajukan pengunduran dirinya sebelum proses pemakzulan selesai. Meskipun menurut Konstitusi Zimbabwe Mugabe harus digantikan oleh Wakil Presiden Phelekezela Mphoko, namun seorang pendukung Grace Mugabe, kepala cambuk ZANU–PF bernama Lovemore Matuke menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Mnangagwa akan diangkat sebagai presiden.
Pada tanggal 30 Juli 2018 Zimbabwe mengadakan pemilihan umum, yang dimenangkan oleh partai ZANU-PF yang dipimpin oleh Mnangagwa. Lawannya, Nelson Chamisa yang memimpin partai oposisi utama Aliansi MDC mengklaim terjadi kecurangan dalam pemilihan, dan kemudian mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Zimbabwe. Pengadilan mengkonfirmasi kemenangan Mnangagwa, menjadikannya presiden baru yang terpilih setelah Mugabe.
Pada bulan Desember 2017, situs web Zimbabwe News, yang menghitung biaya era Mugabe menggunakan berbagai statistik, mengatakan bahwa pada saat kemerdekaan pada tahun 1980, negara itu tumbuh secara ekonomi sekitar lima persen per tahun. Jika tingkat pertumbuhan ini dipertahankan selama 37 tahun ke depan, Zimbabwe diperkirakan akan memiliki PDB pada tahun 2016 sebesar US$52 miliar. Sebaliknya Zimbabwe hanya memiliki US$14 miliar PDB sektor formal, yang berarti mengalami kerugian sebesar US$38 miliar. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1980 termasuk yang tertinggi di Afrika sekitar 3,5 persen per tahun, dua kali lipat setiap 21 tahun. Jika pertumbuhan ini dipertahankan, populasi akan menjadi 31 juta. Sebaliknya, pada 2018, jumlahnya hanya sekitar 13 juta. Diyakini sebagian disebabkan oleh kematian akibat kelaparan dan penyakit, dan sebagian lagi karena penurunan kesuburan. Harapan hidup telah berkurang setengahnya, dan kematian akibat kekerasan bermotif politik yang disponsori oleh pemerintah melebihi 200.000 sejak tahun 1980. Pemerintah Mugabe secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan kematian setidaknya tiga juta warga Zimbabwe dalam 37 tahun. Menurut Program Pangan Dunia, lebih dari dua juta orang menghadapi kelaparan karena kekeringan yang baru-baru ini dialami negara tersebut.