Hak atas pembangunan
Pemenuhan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada paragraf ketiga dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dinyatakan bahwa hak untuk pembangunan harus dipenuhi untuk memenuhi secara adil kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang. Pernyataan yang serupa juga disampaikan pada paragraf ke-11 dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi. Khusus pada Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan telah dibahas mengenai hak setiap orang atas pembangunan yang berkelanjutan bersama dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemenuhan Deklarasi Hak Atas Pembangunan dilakukan melalui penyusunan buku Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada paragraf ke-10 dalam buku ini dinyatakan bahwa tujuan penyusunannya untuk pemenuhan Deklarasi Hak untuk Pembangunan. Pada paragraf ke-35 dinyatakan bahwa Deklarasi Hak Atas Pembangunan merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak untuk pembangunan. Hak ini harus terpenuhi sebagai prasyarat untuk keamanan dan perdamaian dunia.
Pada tahun 1998 dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan antar pemerintah negara anggota PBB. Keanggotaannya tidak dibatasi untuk pemerintah negara tertentu. Pertemuan pertama dari Kelompok Kerja ini diadakan di tahun yang sama. Hasil pertemuannya dilaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB. Kelompok Kerja Pembangunan ini diberi mandat antara lain:
Memantau kemajuan dan meninjau hasil yang dicapai dalam promosi dan implementasi hak-hak dalam Deklarasi Hak Atas Pembangunan. Pemantauan dan pieninjuan berlaku untuk tingkat nasional maupun internasional. Kelompok kerja dapat memberikan rekomendasi dan menganalisis penyebab pemenuhan hak-hak tersebut mengalami hambatan.
Meninjau laporan dan informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan mereka dan hak atas pembangunan. Informasi ini dapat diperoleh dari negara anggota PBB, badan-badan PBB, organisasi internasional lainnya atau organisasi nonpemerintah yang masih berkaitan dengan hak atas pembangunan.
Menyampaikan petibangan kepada Dewan HAM dalam bentuk suatu laporan sesi. Laporan pertimbangan disertai dengan pemberian saran kepada Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Saran yang diberikan perihal implementasi hak untuk pembangunan serta metode poromosi pelaksanaan hak. Metode yang digunakan dapat berupa program-program atau bantuan teknis atas permintaan negara-negara berminat untuk membantu kegiatan promosi.
Dari tahun 2004 hingga April 2010, Kelompok Kerja didukung oleh gugus tugas tingkat tinggi tentang implementasi hak atas pembangunan. Gugus tugas ini dibentuk pada tahun 2004.  Susunan anggotanyan adalah lima orang ahli independen. Tugasnya adalah memberikan saran ahli kepada Kelompok Kerja. Saran yang diberikan oleh gugus tugas tingkat tinggi berupa  serangkaian usulan kriteria dan sub-kriteria operasional yang sesuai untuk implementasi hak atas pembangunan.
Pada Resolusi Majelis Umum PBB 48/141 menetapkan tugas tambahan untuk jabatan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komisioner Tinggi PBB). Dalam resolusi ini, Komisioner Tinggi PBB diberi tugas untuk mempromosikan dan melindungi pemenuhan hak atas pembangunan. Selain itu, Komisioner Tinggi PBB bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan dukungan dari badan-badan terkait sistem PBB atas hak untuk pembangunan. Komisioner Tinggi PBB juga diharuskan untuk membuat laporan tahunan tentang kemajuan dalam pelaksanaan hak atas pembangunan. Laporan ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan global untuk pembangunan antara negara-negara anggota PBB. Selain itu, isi laporan menyebutkan pula tentang agen-agen pembangunan dan lembaga pengembangan, keuangan dan perdagangan internasional. Dalam pemenuhan hak atas pembangunan melibatkan beberapa kerja sama internasional yaitu Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan, serta Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, dilibatkan pula organisasi perdagangan internasional meliputi Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Global dan Pusat Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan. Organisasi internasional lainnya yang turut mendukung pemenuhan hak atas pembangunan yaitu Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Asosiasi Klub Eropa.