Sidang Nürnberg
Pembentukan sidang > Piagam Nürnberg

Artikel utama: Piagam Nürnberg
Di Konferensi London yang digelar pada tanggal 26 Juni hingga 2 Agustus 1945, perwakilan-perwakilan dari Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis dan Uni Soviet membahas tentang bentuk peradilan apa yang akan digunakan untuk mengadili para penjahat perang. Namun hingga berakhirnya konferensi, masih tidak jelas apakah peradilan akan diadakan sama sekali.
Jenis pelanggaran yang akan didakwakan adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam konferensi tersebut, masih diperdebatkan apakah perang agresi dilarang dalam hukum internasional yang ada; bagaimanapun juga, sebelum piagam Nürnberg disetujui, tidak ada undang-undang atau aturan baku yang mengatur tanggung jawab pidana atas agresi. Meskipun ada keraguan dari Sekutu lainnya, negosiator Amerika dan hakim Mahkamah Agung AS Robert H. Jackson mengancam Amerika Serikat mundur dari konferensi jika dakwaan perang agresi tidak didakwakan dalam sidang internasional karena hal itu menjadi alasan masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia II. Namun, Jackson mengakui definisi kejahatan terhadap perdamaian; tiga Sekutu lainnya menentang karena akan melemahkan kebebasan bertindak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kejahatan perang sudah tercantum dalam hukum internasional sebagai pelanggaran kejahatan hukum dan aturan perang, tetapi tidak berlaku pada perlakuan pemerintah terhadap warganya sendiri. Para pakar hukum mengupayakan cara untuk mengadili kejahatan terhadap warga Jerman, seperti Yahudi-Jerman. Sebuah usul dari Uni Soviet tentang dakwaan "kejahatan terhadap warga sipil" kemudian diganti dengan istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" atas saran dari Jackson setelah istilah tersebut sebelumnya digunakan dalam ketentuan dalam Komisi Tanggung Jawab Pasca Perang Dunia I dan dalam langkah-langkah yang gagal untuk mendakwa para pelaku kriminal Genosida Armenia. Sementara itu, usulan Britania Raya untuk mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan secara umum dapat diterima oleh semua pihak, dengan pemilihan kata akhirnya menjadi "pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian dan segala bentuk tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil siapa pun". Versi akhir dari piagam ini kemudian membatasi yurisdiksi mahkamah hanya pada kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai bagian dari perang agresi. Baik Amerika Serikat–yang prihatin agar sistem segregasi rasial "Jim Crow"-nya tidak dilabel sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan–maupun Uni Soviet ingin mencegah diberikannya sebuah yurisdiksi kepada mahkamah internasional atas perlakuan pemerintah terhadap warganya sendiri.
Piagam Nürnberg membalikkan pandangan lama atas hukum internasional dengan membuat individu, dan bukan negara, bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Terdapat tiga usulan lain dari Sekutu untuk membatasi definisi kejahatan pada tindakan yang dilakukan pihak Poros yang kalah, tetapi usulan-usulan tersebut ditolak oleh Jackson. Piagam tersebut justru membatasi yurisdiksi mahkamah pada tindakan kejahatan perang Jerman. Pasal 7 Piagam Nürnberg mencegah para terdakwa dari mengklaim kekebalan kedaulatan, dan pembelaan bahwa kejahatan yang mereka lakukan murni berasal dari perintah atasan diserahkan kepada para hakim untuk memutuskan. Peradilan yang dilaksanakan menggunakan sistem hukum umum yang dimodifikasi. Para negosiator memutuskan bahwa mahkamah militer internasional ini akan berpusat di Berlin sedangkan pelaksanaan peradilannya akan diadakan di Istana Kehakiman di Nürnberg. Berada di zona pendudukan Amerika, Nürnberg merupakan sebuah lokasi simbolis tempat kampanye akbar Nazi paling sering diadakan. Istana Kehakiman relatif utuh tetapi perlu direnovasi untuk persidangan karena kerusakan akibat bom. Selain itu, Istana Kehakiman memiliki penjara tempat para terdakwa dapat ditahan. Pada tanggal 8 Agustus, Piagam Nürnberg akhirnya ditandatangani di London.