Sri Mulyani
Karier > Pandemi Covid-19

Selang beberapa bulan setelah pelantikannya kembali sebagai Menteri Keuangan di periode kedua Presiden Joko Widodo, Indonesia dihadapkan dengan krisis sosial, kesehatan, dan perekonomian dikarenakan terjadinya Pandemi global akibat virus Covid-19. Sebagai respon awal, pada Februari 2020, Sri Mulyani mengeluarkan paket kebijakan stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, dengan fokus perumahan, bantuan langsung, serta sektor pariwisata (termasuk penerbangan, hotel, dan restoran). Stimulus ini kemudian berlanjut dengan paket kebijakan stimulus kedua pada Maret 2020 sebesar Rp22,9 triliun, yang di dalamnya meliputi relaksasi PPh 21 bagi seluruh pekerja industri manufaktur dengan tingkat penghasilan tertentu, relaksasi PPh 22 dan PPh 25 impor bagi 19 sektor industri manufaktur, serta sejumlah relaksasi restitusi PPN. Stimulus kedua juga mencakup penyederhanaan serta pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) untuk aktivitas ekspor dan impor, khususnya bahan baku.
Pada 31 Maret 2020, bersamaan dengan penetapan Pandemi Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sekaligus bencana nasional, Pemerintah mengundangkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang menjadi landasan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi. Perppu tersebut kemudian menjadi landasan Sri Mulyani menyusun aturan pelaksana mengenai paket kebijakan stimulus ketiga sebesar Rp405,1 triliun. Adapun stimulus ketiga difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta dukungan industri; meliputi insentif perpajakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berkaitan dengan insentif perpajakan bagi Wajib pajak terdampak pandemi, selama kurun 2020 hingga 2022, Sri Mulyani menerbitkan tidak kurang dari 9 peraturan menteri keuangan (PMK) yang menyasar ke ribuan klasifikasi lapangan usaha (KLU). Sementara, berkaitan dengan pengeluaran PEN, dana ini kemudian kembali ditambahkan dalam penganggaran tahun-tahun selanjutnya, hingga pada 2022 mencapai Rp1.645 triliun.
Pengeluaran pandemi yang besar dan tak menentu membuat Sri Mulyani harus mengambil langkah ekstrem. Pada April 2020, melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, anggaran belanja 20 Kementerian dan Lembaga dipangkas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami pemotongan terbesar, yaitu sebesar Rp24,53 triliun. Hanya 2 kementerian yang anggarannya justru bertambah: Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,15 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp34,42 triliun. Pemangkasan kembali terjadi pada Juni 2020, yaitu sebesar Rp50 triliun. Pada 2021, hingga bulan Agustus, total 4 kali Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran. Pada pemangkasan tersebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta tunjangan kinerja (tukin) di komponen THR dan gaji ke-13 PNS ikut direalokasi. Bahkan keputusannya memotong anggaran MPR pernah membuatnya berseteru dengan beberapa pimpinan MPR.
Langkah lain yang ia ambil ialah rencana penerbitan Pandemic Bond, surat utang global bond khusus dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19. Surat utang ini disebut-sebut sebagai yang terbesar diantara global bond yang pernah diterbitkan Indonesia, dan, salah satu dari tiga seri yang hendak diterbitkan pada emisi pertama tersebut direncanakan bertenor 50 tahun, yang mana merupakan yang terlama dalam sejarah Pemerintah Indonesia. Meski demikian, hal ini kemudian ia batalkan; surat utang tersebut terbit dalam bentuk bukan surat utang khusus sebagai bagian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara keseluruhan.
Atas prestasinya menangani pandemi Covid-19, pada Oktober 2020, Sri Mulyani memperoleh penghargaan "Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia Timur dan Pasifik 2020" dari majalah Global Markets. Ini merupakan kedua kalinya ia memperoleh penghargaan tersebut, setelah sebelumnya ia mendapatkan penghargaan serupa pada 2018.