stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kota Palangka Raya
Pendidikan > Perguruan tinggi

Perguruan tinggi di Palangka Raya, diantaranya adalah:[butuh rujukan]
Universitas
Universitas Palangka Raya (UPR)
Universitas Terbuka Palangka Raya (UPBJJ-UT Palangka Raya)
Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR)
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR)
Universitas PGRI Palangka Raya (UPPR)
Universitas Siber Asia Palangka Raya (UNSIA)
Institut
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN Palangka Raya)
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (IAHN TP Palangka Raya)
Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (IAKN Palangka Raya)
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan (ITSNUKA)
Sekolah tinggi
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangka Raya (STMIK Palangka Raya)
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai (STIH Tambun Bungai)
Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa (STIP Bunga Bangsa)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya (STIE Palangka Raya)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya (STIE YBPK)
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap (STIKES Eka Harap)
Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum (STIPAS TDP)
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Palangka Raya
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Palangka Raya
Politeknik
Politeknik Kesehatan Palangka Raya (POLTEKKES Palangka Raya)
Politeknik Batang Garing Palangka Raya
Akademi
Akademi Kebidanan Betang Asi Raya (AKBID BETARA)
Pariwisata > Tempat Wisata

Arboretum Nyaru Menteng
Borneo Fantasi
Bukit Tangkiling (Bukit Baranahu, Doa Karmel, Kalalawit, Tabala, Tunggal, Bulan, Buhis, Liau, Lisin, Tangkiling)
Bundaran Besar (Dipusat kota)
Danau Tahai
Danum Bahandang
Dermaga Kereng Bangkirai
Museum Balanga
Padang Himba Adventure
Pesona Alam Lestari (PAL)
Surung Danum
Taman Nasional Sebangau
Taman Pasuk Kameloh
Taman Pemuda
Taman Wisata Alam Batu Banama
Taman Wisata Fantasi Beach
Taman Wisata Kum-Kum
Taman Wisata Matan Andau
Pranala luar

(Indonesia) Situs resmi Pemerintah Kota Palangka Raya
(Indonesia) Situs resmi Bappeda Kota Palangka Raya
(Indonesia) Situs resmi Berita Lokal Palangka Raya
(Indonesia) Situs resmi Wisata Palangka Raya
| l b Daftar ibu kota provinsi di Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Sumatra |  Banda Aceh  Medan  Pekanbaru  Tanjungpinang  Padang  Jambi  Bengkulu  Palembang  Pangkalpinang  Bandar Lampung  |  |
| Jawa |  Serang  Jakarta  Bandung  Semarang  Yogyakarta  Surabaya  |  |
| Kalimantan |  Pontianak  Palangka Raya  Tanjung Selor+  Samarinda  Banjarbaru  |  |
| Nusa Tenggara |  Denpasar  Mataram  Kupang  |  |
| Sulawesi |  Manado  Gorontalo  Palu  Mamuju+  Makassar  Kendari  |  |
| Maluku |  Sofifi+  Ambon  |  |
| Papua |  Sorong  Manokwari+  Jayapura  Wanggar+  Jayawijaya+  Merauke+  |  |
+) Ibu kota tersebut bukan merupakan satuan daerah yang berbentuk kota otonom.
| l b Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah |
| --- | --- | --- |
 Wali Kota: Hera Nugrahayu (Pj.)  Wakil Wali Kota:  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bukit Batu  Jekan Raya  Pahandut  Rakumpit  Sabangau  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Palangka Raya
| l b Kalimantan Tengah, Indonesia |
| --- | --- | --- |
 Pusat pemerintahan: Palangka Raya  Gubernur: Agustiar Sabran  Wakil Gubernur: Edy Pratowo 
| Kabupaten |  Barito Selatan  Barito Timur  Barito Utara  Gunung Mas  Kapuas  Katingan  Kotawaringin Barat  Kotawaringin Timur  Lamandau  Murung Raya  Pulang Pisau  Seruyan  Sukamara  |  |
| Kota |  Palangka Raya  |  |
| Topik |  Kabupaten/kota  Kecamatan dan kelurahan  Kepala dan wakil kepala daerah  |  |
Tugu Soekarno, Palangka Raya
Jembatan Kahayan pada malam hari
Kantor Wali Kota Palangka Raya
Sungai Kahayan yang membelah Kota Palangka Raya.
Jembatan Kahayan pada sore hari.
Taman Pemuda, Palangka Raya
TriBeCa (disambiguasi)

TriBeCa atau Tribeca dapat mengacu pada beberapa hal berikut:
Tribeca, kawasan di Manhattan, New York City, Amerika Serikat
Subaru Tribeca, mobil Subaru
TriBeCa (serial televisi), Robert De Niro dan Jane Rosenthal sebagai produser
Festival Film TriBeCa, festival film yang pertama kali diadakan pada tahun 2002
Pendudukan Sumatera Barat oleh Jepang

Soekarno yang pada masa awal kedatangan Jepang berada di Padang meyakinkan sebagian besar tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan agar mau bekerja sama dengan Jepang.
Pendudukan Jepang di Sumatera Barat, secara resmi dikenal sebagai Sumatora Nishi Kaigan Shū (Jepang: スマトラ西海岸州code: ja is deprecated , Hepburn: Sumatora Nishikaigan-shū, terj. har. 'Provinsi Pantai Barat Sumatra'), dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945 ketika wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942 dan dalam sepuluh hari seluruh kota penting di wilayah Sumatera Barat diduduki tanpa perlawanan dari Belanda. Pendudukan Jepang di wilayah ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
Pada masa awal pendudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi oleh Soekarno. Ia berada di Sumatera Barat selama tiga bulan, antara akhir Februari 1942 hingga akhir Mei 1942.
Pada Oktober 1943, Jepang memerintahkan pendirian Giyugun untuk membantu pertahanan. Dipimpin oleh Chatib Sulaiman, Giyugun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara sukarela ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan.
Kedatangan Jepang

Jepang memulai invasinya di Sumatra pada Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang. Menurut Audrey Kahin, Jepang bermaksud mendahului rencana Belanda yang akan merusakkan instalasi minyak di dekat Palembang. Dari Palembang, balatentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara Sumatra. Pada pertengahan Maret, pasukan dalam jumlah yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur Sumatra, lalu bergerak cepat ke selatan.
Melalui Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia kepada Jepang. Setelah pendudukan dimulai, Jepang membagi Indonesia dalam tiga wilayah pemerintahan militer. Wilayah Sumatra berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 di Singapura yang dipimpin Jenderal Tomoyuki Yamashita. Namun, komandan militer Belanda di Sumatra A. I. Spits mendeklarasikan tentara Belanda di Sumatra akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir.
Masuknya Jepang ke Sumatera Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatra lainnya. Tentara angkatan perang Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari, seluruh Sumatera Barat dapat mereka kuasai dan komandan militer Belanda di Sumatra menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
Pemerintahan

Atap Jam Gadang mengikuti bentuk atap pagoda (tengah) sewaktu pendudukan Jepang.
Akademisi Audrey Kahin—yang meraih gelar doktor dalam ilmu sejarah Asia Tenggara dari Universitas Cornell—mencatat, salah satu fokus tentara pendudukan Jepang selama tahun pertama pendudukan adalah memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatra sehingga dengan demikian mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumber daya vital di Sumatra, terutama ladang minyak dekat Palembang dan perkebunan karet di Sumatra Timur. Jepang menghidupkan kembali sistem pemerintahan peninggalan Belanda dan mengangkat kembali sebagian besar mantan pejabat Indonesia yang pernah duduk di birokrasi sebelumnya.
Sumatra dalam struktur pemerintahan pendudukan pada mulanya berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Singapura. Namun, Komando Angkatan Darat ke-25 berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin memerintah Sumatra dari markas besarnya di Singapura, terutama dalam usaha melindungi daerah di sekitar instalasi-instalasi vital. Pada 1 Mei 1943, markas besar Angkatan Darat ke-25 dipindahkan dari Singapura ke Bukittinggi dan Sumatra yang sebelumnya tergabung bersama Malaya dijadikan unit pemerintahan sendiri. Jepang membagi Sumatra menjadi 10 shū (identik dengan daerah administratif residen pada zaman Belanda) yang masing-masing dikepalai oleh seorang shūchōkan.
Keresidenan Sumatera Barat dibentuk pada Agustus 1942 dengan nama Sumatora Nishi Kaigan Shū. Keresidenan ini beribu kota di Padang. Mantan Gubernur Prefektur Toyama Yano Kenzo menjabat sebagai shūchōkan pertama. Sebagai pemimpin sipil untuk wilayah Sumatera Barat, Yano Kenzo tiba di Padang tanggal 9 Agustus 1942 bersama dengan 68 orang pegawai sipil. Pembagian unit daerah administratif Sumatera Barat hampir sepenuhnya mengacu pada pembagian yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935 yang terdiri dari 5 afdeelingen, 19 onderafdeelingen, 20 districten, dan 49 onderdistricten serta sedikitnya 430 nagari. Sejarawan Gusti Asnan mencatat, sedikit perbedaan dari pembagian unit daerah administratif oleh Jepang adalah dikeluarkannya Fuku Bun Bangkinang dan dimasukkannya daerah itu ke dalam Rio Shū.
Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatera Barat, Jepang tidak banyak melakukan perubahan struktur pemerintahan, kecuali perubahan nomenklatur ke dalam bahasa Jepang. Afdeeling yang dikepalai oleh asisten residen diubah menjadi bunshū yang dikepalai oleh bunshūchō. Onderafdeeling yang dikepalai oleh kontroler diubah menjadi fuku bunshū yang dikepalai oleh seorang fuku bunshūchō. District yang dikepalai oleh demang diubah menjadi gun yang dikepalai oleh gunchō. Onderdistrict yang dikepalai oleh asisten demang diubah menjadi fuku gun yang dikepalai oleh fuku gunchō.
Kecuali posisi penting dalam pemerintahan, Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya duduk di administrasi Hindia Belanda dengan syarat tidak melanggar otoritas Jepang. Pejabat Bumiputra tertinggi mengepalai gun dan struktur di bawahnya, fuku gun. Unit pemerintahan yang terkecil yaitu nagari diberi istilah son dan kepala nagari dinamakan sonchō.
Penerimaan > Kepemimpinan Yano Kenzo

Pemerintahan sipil Sumatera Barat baru efektif berjalan setelah kedatangan Yano Kenzo ke Sumatera Barat pada 9 Agustus 1942 sebagai Residen Sumatera Barat. Sebelum bertugas di Sumatera Barat, Yano pernah menjabat sebagai Gubernur Prefektur Toyama. Gusti Asnan mencatat Yano berperan besar dalam mewujudkan kerja sama yang baik antara rakyat Sumatera Barat dengan pihak Jepang. Yano banyak menentang kebijakan Komando Angkatan Darat ke-25, tetapi tetap menjaga hubungan persahabatan dengan Panglima Angkatan Darat ke-25 Moritake Tanabe di Bukittinggi. Simpatinya pada aspirasi rakyat setempat untuk merdeka dan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangannya ia kemukakan dalam sebuah artikel yang ditulisnya kelak pada 1967.
Sebagai pemimpin sipil, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau melalui kebudayaan. Ia memiliki minat pada alam, masyarakat, dan adat-istiadat Minangkabau yang menganut tradisi matrilineal. Menurut Gusti Asnan, pandangan politiknya yang dipengaruhi oleh minatnya yang besar terhadap Minangkabau menjadi dasar lahirnya ide untuk memprakarsai pendirian beberapa organisasi kemasyarakatan, sosial, dan budaya di Sumatera Barat. Karena bertahan dengan pendiriannya menentang kebijakan ekonomi otoritas Jepang, Yano mengundurkan diri sebagai gubernur pada Maret 1944 dan digantikan oleh Hattori Naoaki pada bulan berikutnya. Yano menilai, tentara pendudukan Jepang sangat menyadari sumber daya Indonesia yang berlimpah dan bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sekalipun untuk itu Jepang terpaksa melepaskan Filipina dan Burma.
"...Minangkabau di Sumatra, yang berada di bawah yurisdiksi saya..., tampaknya sebuah suku yang paling cerdas dan maju di bidang ekonomi di antara suku-suku yang ada; dan kepedulian politik mereka pun mengagumkan. Jadi, tidak mengherankan kalau mereka ini mempunyai keinginan yang kuat untuk mengakhiri 350 tahun penindasan Belanda, dan meraih kemerdekaan penuh. Yakin bahwa tentara pendudukan Jepang akan membantu tercapainya impian jangka panjang mereka, mereka mau bekerja sama. Tetapi, setelah pendudukan berlangsung selama dua tahun, tak kunjung ada perubahan."
— Yano Kenzo.
Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, Yano mendirikan Kerukunan Minangkabau (Gui Gan) sebagai badan konsultasi dirinya dengan tokoh-tokoh Minangkabau. Kerukunan Minangkabau mengadakan pertemuan secara teratur di kediaman gubernur. Anggota-anggotanya adalah representatif dari ulama, politisi, pemimpin adat, dan akademisi yang bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi shūchōkan. Gusti Asnan menyebut Kerukunan Minangkabau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode awal. Ketika Komando Angkatan Darat ke-25 mengeluarkan perintah pendirian shū sangi kai atau DPR di setiap shū pada 8 November 1943, pemerintah sipil Sumatera Barat meneruskan Kerukunan Minangkabau yang telah ada sebagai shū sangikai dan Muhammad Sjafei ditunjuk sebagai ketua.[butuh rujukan]
Penerimaan > Dukungan ulama Minangkabau

Menanggapi peralihan kekuasaan ke tampuk tentara Jepang, kelompok ulama Minangkabau menggagas berdirinya Majelis Islam Tinggi (MIT) Minangkabau. Ahmad Husein mencatat, majelis ini didirikan sebagai wadah tempat para alim ulama bermusyawarah menghadapi politik pemerintahan Jepang. Sementara itu, menurut Datuk Palimo Kayo, MIT lahir berkat kesadaran tokoh-tokoh ulama pembaru tentang betapa berbahayanya kekuasaan Jepang. Didirikan pada 1942, organisasi ini memilih Sulaiman Ar-Rasuli sebagai ketua. Dengan tujuan untuk menghimpun semua kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau, MIT Minangkabau mendapat dukungan seluruh rakyat Minangkabau. Pimpinan organisasi keislaman pada masa itu seperti Perti dan Muhammadiyah bersama-sama bersatu dalam melawan politik Jepang.[butuh rujukan]
Untuk mendapat penerimaan dari rakyat, Jepang berupaya mendekati kelompok ulama dan memberi mereka tempat dalam pengambilan kebijakan. Ulama Minangkabau manfaatkan tawaran kerja sama dengan Jepang untuk menghimpun kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau melawan penjajah. Jepang memberi tempat bagi MIT Minangkabau dalam pengambilan kebijakan, di antaranya menunjuk Mahmud Yunus mewakili MIT Minangkabau sebagai penasihat residen. Selain itu, beberapa anggota majelis diundang untuk menghadiri Muktamar Islam Asia Timur Raya di Singapura.
"...Belanda tidak boleh kita menjadi tentara baginya, tetapi Jepang dibolehkannya. Masukilah Giyu Gun itu nanti berguna bagi kita untuk memeranginya."
— Syekh Abbas Abdullah.
Meskipun ikut menggairahkan semangat rakyat membantu Jepang, ulama Minangkabau pada saat bersamaan ikut menyuburkan tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Mereka memberikan dorongan kepada para pemuda untuk mengikuti pelatihan-pelatihan militer yang dianjurkan oleh Jepang. Bersama tokoh adat, mereka terlibat dalam proses perekrutan calon perwira Giyugun untuk meminimalkan pengaruh propaganda Jepang dan menggantinya dengan semangat nasionalisme. Sejarawan Gusti Asnan mencatat, keterlibatan mereka dalam penyeleksian perwira adalah memilih calon yang telah berusia di atas 25 tahun hingga 30 tahun dan menyisipkan semangat cinta Tanah Air dalam mars Giyugun. "Mereka menginginkan agar calon yang akan diterima telah cukup dewasa dan bisa menghindari pengaruh negatif dari didikan militer Jepang."
Akademisi UIN Imam Bonjol Irhash A. Shamad menyebutkan, dukungan semu yang diberikan oleh para ulama Minangkabau pada masa pemerintahan Jepang telah membutakan mata Jepang dalam melihat apa yang ada di balik dukungan tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama berusaha agar kemerdekaan Indonesia dapat segera dicapai. Menurut Irhash, melawan secara terang-terangan kepada Jepang pada waktu itu merupakan perhitungan yang keliru sehingga para ulama memberikan motivasi kepada rakyat untuk melawan dengan diam-diam "sambil berlindung di balik dukungan terhadap Perang Asia Timur Raya yang didengungkan oleh Jepang".
Pengerahan tenaga penduduk > Perempuan

Selama pendudukan Jepang, banyak perempuan Sumatera Barat menjadi korban kekerasan tentara Jepang, khususnya eksploitasi seksual. Tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi sejak hari-hari pertama bala tentara Jepang datang. Aturan-aturan nilai yang menghargai perempuan dilecehkan oleh tindakan seperti memaksa, menculik, dan memperkosa, hingga menjadikan perempuan penghibur secara paksa atau jugun ianfu. Jepang tidak lagi bisa mendatangkan perempuan penghibur dari negeri mereka sehingga sebagai gantinya, Jepang membuat kebijakan untuk memaksa perempuan sebagai penghibur bagi kebutuhan tentaranya di rumah-rumah bordil yang mereka dirikan. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada 1938 mengatakan bahwa setiap batalion perlu memiliki rumah pelacuran, agar serdadu Jepang dapat konsentrasi dalam menghadapi perang.
Mengatasi tindakan berupa paksaan ini telah diupayakan oleh pemuka daerah setempat. Soekarno ketika berada di Padang setelah berdiskusi dengan beberapa ulama memberi izin praktik prostitusi untuk tentara Jepang. "Semata-mata sebagai tindakan darurat, demi menjaga para gadis kita, aku bermaksud memanfaatkan para pelacur di daerah ini. Dengan cara ini, orang-orang asing dapat memuaskan keinginannya dan sebaiknya para gadis tidak diganggu," beber Soekarno. Pemberian izin tersebut ditandai dengan adanya rumah-rumah bordil di beberpa tempat Sumatera Barat seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Umumnya para pekerja seks berasal dari perempuan non-Sumatera Barat, kebanyakan mereka berasal dari perempuan yang dibawa oleh Belanda bekerja dan hidupnya terlantar.
Pemberian izin Soekarno terhadap rumah-rumah bordil awalnya bertujuan agar tentara Jepang tidak lagi mengganggu perempuan-perempuan Sumatera Barat. Namun, para perempuan yang diberi izin beroperasi pada kamp-kamp Jepang tidak sebanding jumlahnya dengan tentara yang ribuan jumlahnya. "Untuk mendapatkan perempuan penghibur yang disediakan, tentara Jepang harus beli karcis antrean. Bahkan untuk satu perempuan ada yang antre sampai empat/enam orang satu malam," ujar kesaksian salah seorang Kaigun Heiho berpangkat kopral. Dengan adanya karcis, serdadu Jepang menjadi teratur dalam menunggu giliran untuk dapat bersama dengan perempuan yang diinginkannya.
Ketimpangan yang mencolok menimbulkan rasa tidak puas pada banyak serdadu Jepang sehingga mendorong mereka melakukan pemaksaan kepada banyak perempuan Sumatera Barat. Untuk mendapatkan perempuan, Jepang melakukan dengan cara pemaksaan, penculikan, pemerkosaan, dan bujukan demi mencapai maksudnya. Mereka bahkan tidak segan-segan menarik perempuan walau sudah kawin, tidak peduli perempuan itu sedang duduk dengan suaminya.
Pengaruh Jepang

Menurut Akira Oki, diiziinkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat. Dalam lapangan politik, Jepang telah mewariskan bentuk lembaga representatif Kerukunan Minangkabau yang menghimpun tokoh adat dan agama sebagai penasihat bagi residen. Meski tidak memiliki wewenang resmi dalam pemerintahan, mereka dapat mewarnai kebijakan penguasa Jepang di Sumatera Barat, dan secara diam-diam menanamkan cita-cita kebangsaan kepada rakyat. Dalam bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer lewat tentara sukarela Giyugun. Angkatan terawal perwira Giyugun kelak berperan dalam pendirian angkatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan dan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi.
Audrey Kahin mencatat, kerja sama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatera Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat bernilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan.
Catatan kaki > Keterangan

↑  Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu sejak tahun 1938. Ketika pasukan Jepang mendarat di Palembang, Belanda mengatur pemindahan Soekarno ke Padang untuk menerbangkannya ke Australia. Menurut sejarawan Mestika Zed, Belanda khawatir jika nantinya Soekarno dimanfaatkan Jepang untuk tujuan propaganda anti-Belanda. Namun, kapal yang sedianya akan mengangkut Soekarno dari Padang telah ditenggelamkan Jepang dekat Pulau Enggano. Tentara Belanda menyelamatkan diri ke Barus dan meninggalkan Soekarno di Painan. Tokoh-tokoh Hizbul Wathan menjemput Soekarno untuk dibawa ke Padang dengan menggunakan pedati. Soekarno tiba di Padang beberapa hari sebelum tentara Jepang menduduki kota pada 17 Maret 1942.
↑  Kerukunan Minangkabau didirikan oleh Yano pada 1 Oktober 1942. Anggotanya terdiri dari 10 sampai 20 orang, yang diwakili dari setiap distrik, subdistrik, kepala nagari, kepala adat, para ulama, pemuda, dan kaum terpelajar.
↑  Jepang merancang pembentukan organisasi Masyumi di pusat. Kantor Urusan Agama didirikan di setiap keresidenan bernama Shu Muka. Para ulama diberikan program pelatihan khusus yang disebut dengan Kiyai Koshokai dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi alat propaganda Jepang. "Prinsip-Prinsip Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan" (Senryochi Gunsei Jisshi Yoko) yang dikeluarkan otoritas Jepang pada tanggal 14 Maret 1942 meyebutkan, "bahwa agama-agama harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat… Kaum Muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkeram pikiran rakyat".
↑  Chatib Sulaiman sibuk berkeliling Sumatera Barat untuk merekrut calon perwira Giyugun, sebagian besar waktunya digunakan untuk bolak-balik antara Padang dan Bukittinggi.
↑  Pemuda-pemuda di Minangkabau didorong untuk menjadi pasukan Giyugun agar mendapat pelatihan kemiliteran dari Jepang. Dengan dorongan dari tokoh adat dan agama, banyak pemuda-pemuda mendaftarkan diri menjadi Giyugun. Di antara mereka yang tercatat adalah Dahlan Djambek, Ismail Lengah, Syarif Usman, Dahlan Ibrahim, Syofyan Nur, Syofyan Ibrahim. A. Thalib, Nurmatias, Sayuti Amin, Alwi St. Marajo, Syefei Ali, Mahyuddin Tonek, Burhanuddin, Munir Latief, dan banyak lagi yang lain;
Domurcalı, Süloğlu

| Domurcalı |
| --- | --- |
Desa
DomurcalıLokasi di Turki
Koordinat: 41°48′51″N 26°49′17″E﻿ / ﻿41.81417°N 26.82139°E﻿ / 41.81417; 26.82139
Negara: Turki
Provinsi: Edirne
Distrik: Süloğlu
Populasi (2022): 213
Zona waktu: TRT (UTC+3)
Kode pos: 22560
Domurcalı adalah sebuah desa di Distrik Süloğlu, Provinsi Edirne, Turki. Populasinya adalah 213 jiwa pada tahun 2022.
Gereja Protestan dan Islam

Gereja Protestan dan Islam mulai menjalani dengan abad ke-16 ketika Kekaisaran Ottoman, yang memperbesar wilayahnya di Balkan, yang pertama kali bertemu dengan Protestan Calvinis di Hongaria dan Transilvania saat ini. Ketika kedua belah pihak menentang Kaisar Romawi Suci Austria dan sekutunya yang beragama Katolik Roma, banyak pertukaran terjadi, menjajaki kesamaan agama dan kemungkinan aliansi perdagangan dan militer.
Protestan dan Islam mula-mula membangun rasa saling toleransi dan pengertian, meskipun ada perbedaan teologis mengenai Kristologi, menganggap satu sama lain lebih dekat satu sama lain daripada dengan Katolik. Kekaisaran Ottoman mendukung gereja-gereja Protestan mula-mula dan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup mereka di masa-masa sulit. Martin Luther menganggap Ottoman sebagai sekutu melawan kepausan, menganggap mereka sebagai "tongkat murka Tuhan terhadap dosa-dosa Eropa."  Kesetiaan Kekaisaran Ottoman dan ancaman ekspansi Ottoman di Eropa Timur menekan Raja Charles V untuk menandatangani Perdamaian Nuremberg dengan para pangeran Protestan, menerima Perdamaian Passau, dan Perdamaian Augsburg , secara resmi mengakui Protestantisme di Jerman dan mengakhiri ancaman militer terhadap keberadaan mereka.