stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sosialisme Utopis

Sosialisme Utopis atau Sosialisme Utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka; istilah "Sosialisme Utopis" awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya, untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotetis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara di mana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan.
Kata utopia sendiri diambil dari kisah pulau Utopia karangan Thomas Moore.
Karena Sosialisme utopis ini lebih merupakan sebuah kategori yang luas dibanding sebuah gerakan politik yang spesifik, maka sebenarnya sulit untuk mendefinisikan secara tepat istilah ini. Merujuk kepada beberapa definisi, desinisi sosialisme utopis ini sebaiknya melihat para penulis yang menerbitkan tulisan-tulisan mereka pada masa antara Revolusi Prancis dan pertengahan 1930-an. Definisi lain mengatakan awal mula sosialisme utopis jauh lebih ke masa lalu, dengan mengambil contoh bahwa figur Yesus adalah salah satu di antara penganut sosialisme utopis.
Walaupun memang terbuka kemungkinan siapapun yang hidup dalam waktu kapanpun dalam sejarah dapat disebut sebagai seorang sosialis utopis, istilah ini lebih sering dipakai terhadap para sosialis utopis yang hidup pada seperempat masa pertama abad 19. Sejak pertengahan abad 19 dan selanjutnya, cabang-cabang sosialisme yang lain jauh melebihi versi utopisnya, baik dalam perkembangan pemikirannya maupun jumlah penganutnya. Para sosialis utopis sangat penting dalam pembentukan pergerakan modern bagi komunitas intentional dan koperasi, techno-komunisme.
Istilah "sosialisme ilmiah" kadang digunakan oleh para penganut paham Marxisme untuk menguraikan versi sosialisme mereka, terutama untuk tujuan membedakannya dari Sosialisme Utopis di mana telah terdeskripsi dan idealistis (dalam beberapa hal mewakili suatu yang ideal) dan bukan ilmiah, yaitu, yang dibangun melalui pemikiran dan berdasarkan pada ilmu-ilmu sosial.
Pemikir utama

Robert Owen (1771-1858) adalah seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnis nya demi peningkatan hidup karyawannya. Reputasi dia meningkat ketika dia mendirikan suatu pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia dan memperkenalkan waktu kerja lebih pendek, membangun sekolah untuk anak-anak dan merenovasi rumah-rumah tempat tinggal pegawainya. Ia juga merancang suatu komunitas Owenite yang disebut New Harmony (Keselarasan Baru) di Indiana, AS. Komunitas ini bubar ketika salah satu dari mitra bisnisnya melarikan diri dengan membawa semua laba yang ada. Kontribusi utama Owen bagi pikiran kaum sosialis adalah pandangan tentang di mana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yg mereka inginkan.
Étienne Cabet (1788–1856) dipengaruhi oleh pemikiran Robert Owen. Di dalam bukunya Travel and adventures of Lord William Carisdall in Icaria (1840) ia memaparkan suatu masyarakat komunal idealis. Usaha nya untuk membuatnya kembali (gerakan Icarian) gagal.
Charles Fourier (1772-1837) sejauh ini adalah seorang sosialis yang paling utopis. Menolak semua tentang Revolusi Industri dan semua permasalahan yang timbul menyertainya, ia membuat berbagai pendapat fantastis tentang dunia yang ideal yang ia impikan. Selain beberapa kecenderungan yang jelas-jelas tidak sosialis, ia tetap memberi kontribusi berarti bagi gerakan sosialis. Tulisan-tulisannya membantu Karl Marx muda dan membantunya memikirkan teori alienasi-nya. Fourier juga seorang feminisme radikal.
Sosialisme Utopis dalam kultur modern

Salah satu yang paling terkenal adalah United Federation of Planets yang dilukiskan pada kisah Star Trek - The Next Generation. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit atau ketidakpedulian di dunia; semua orang bekerja untuk kemajuan bagi semua umat manusia, bukan bagi
kekayaan dirinya sendiri, sesuai dengan ketetapan federasi.
Kritik terhadap Sosialisme Utopis

Marx dan Engels percaya bahwa Sosialisme Utopis adalah suatu jebakan politik, yang diskusi nya menyia-nyiakan waktu bila mengonstruksikan suatu masyarakat yang ideal secara teoritis dan kapasitas relatif nya untuk diwujudkan di masyarakat. Kritik ini mempermasalahkan 'terbuangnya' waktu dan energi yang berharga untuk sekadar memikirkan teori konsep ini yang masih sangat idealistis pada masa itu. Selain itu, Marx and Engles juga percaya bahwa cara yang ditempuh oleh Sosialis Utopis tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan Sosialis Utopis tidak menempuh jalur revolusi yang berusaha menghapuskan struktur kelas, yang tidak seperti komunisme, dengan menyatakan bahwa Sosialisme Utopis tidak akan terjadi selama masih ada kelas borjuis dalam struktur masyarakat.
| l b Demokrasi sosial |
| --- | --- | --- |
| Pendahulu |  Humanisme  Zaman Pencerahan  Revolusi Prancis  Sosialisme Utopis  Serikat pekerja  Revolusi 1848  |  |
| Perkembangan |  Marxisme Ortodoks  Revisionis  Reformisme  Gradualisme  Sosialisme demokratik  Deklarasi Frankfurt  Keynesianisme  Kapitalisme kesejahteraan  Jalan Ketiga  Sosialisme Eropa modern  Model Nordik  |  |
| Kebijakan |  Demokrasi perwakilan  Kebebasan sipil  Hak pekerja  Ekonomi campuran  Reformasi pertanahan  Nasionalisasi  Negara kesejahteraan  Perdagangan bebas  Perlindungan lingkungan  Sekularisme  |  |
| Organisasi |  Sosialis Internasional  Partai Sosialis Eropa  Aliansi Progresif  Konfederasi Serikat Buruh Internasional  |  |
| Tokoh |  B. R. Ambedkar  Jacinda Ardern  Clement Attlee  Obafemi Awolowo  José Batlle y Ordóñez  David Ben-Gurion  Eduard Bernstein  Rómulo Betancourt  Zulfikar Ali Bhutto  Louis Blanc  Tony Blair  Willy Brandt  Hjalmar Branting  Gordon Brown  Gro Harlem Brundtland  Jeremy Corbyn  Bettino Craxi  Ignacy Daszyński  Eugene V. Debs  Tommy Douglas  Willem Drees  Émile Durkheim  Friedrich Ebert  Bülent Ecevit  Tage Erlander  Hugh Gaitskell  Einar Gerhardsen  Felipe González  João Goulart  Leonel Brizola  Bob Hawke  Rudolf Hilferding  Jean Jaurès  Zhang Junmai  Roy Jenkins  Tetsu Katayama  Karl Kautsky  Charles Kennedy  Alexander Kerensky  Martin Luther King Jr.  Wim Kok  Ricardo Lagos  Ferdinand Lassalle  Jack Layton  René Lévesque  Ramsay MacDonald  Nelson Mandela  Jawaharlal Nehru  Olof Palme  Georgi Plekhanov  Romano Prodi  John Ruskin  Bertrand Russell  Bernie Sanders  Michael Joseph Savage  Thorvald Stauning  Norman Thomas  Joop den Uyl  |  |
| Lagu |  The Internationale  |  |
| Terkait |  Sosialisme  Sosialisme liberal  Demokrasi  |  |
 Portal sosialisme  Portal ekonomi  Portal politik 
1 2  Paden, Roger (2002). "Marx's Critique of the Utopian Socialists". Utopian Studies. 13 (2): 67–91. ISSN 1045-991X.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sejarah > Kabinet Dwikora

Dalam Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh sebuah Presidium, terdiri dari tiga Wakil Perdana Menteri (Waperdam). Kabinet yang tersusun atas lima belas Kompartemen tersebut masing-masing membawahi beberapa Kementerian. Pada saat itu, Kementerian Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dipecah menjadi tiga Kementerian yang berada di bawah naungan Kompartemen Pembangunan, terdiri dari Kementerian Perindustrian Dasar, Kementerian Pertambangan dan Kementerian Minyak dan Gas Bumi. Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra) dipecah menjadi empat Kementerian yang berada di bawah Kompartemen Perindustrian Rakyat terdiri dari Kementerian Perindustrian Tekstil, Perindustrian Ringan, Perindustrian Kerajinan dan Perindustrian Rakyat serta Urusan Berdikari. Sementara, Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan.
Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22 Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipercayakan pada Hadi Thayeb, Menteri Perindustrian Pertambangan dijabat oleh Armunanto, Menteri Perindustrian Tekstil dipimpin oleh Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Ringan dipimpin oleh Brigjen M. Yoesoef, Menteri Perindustrian Kerajinan dipimpin oleh Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri oleh Brigjen Achmad Joesoef dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat oelh Mardanoes. Sewaktu Kabinet Dwikora disempuranakan, maka sebagai Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan Brigjen M. Joesoef, Menteri Perindustrian Rakyat ditetapkan Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perindustrian Tekstil Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Kerajinan Hadi Thajeb, Menteri Perindustrian Ringan Laksda (U) Soeharnoko Harbani dan Menteri Perdagangan tetap dipegang oleh Brigjen Achmad Joesoef. Menteri Perindustrian Maritim masih dijabat oleh Mardanus sampai kabinet ini berakhir tanggal 28 Maret 1966.
Selanjutnya, berlangsung Kabinet Dwikora dan Brigjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Ir. Sjafiun sebagai Menteri Perindustrian Tekstil, brigjen Ashari Danudirdjo diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Kom (U) J. Salatoen sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan dan Mardanus tetap sebagai Menteri Perindustrian Maritim sampai berakhirnya Kabinet Dwikora tanggal 25 Juli 1966.
Di era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera sampai 17 Oktober 1967 Mayjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Ir. H. M. Sanusi dan Menteri Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danoedirdjo, Ir. H. M. Sanusi tetap sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan Mayjen M. Joesoef sebagai Menteri Perdagangan, yang berakhir pada tanggal 6 Juni 1968.
Sejarah > Kabinet Pembangunan

Dalam Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang terbentuk sejak tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973, Letjen M. Joesoef sebagai Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan, kemudian digantikan oleh Drs. Radioes Prawiro.
Dalam Kabinet Pembangunan III, tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19 Maret 1983, Ir. A.R. Soehoed sebagai Menteri Perindustrian, Drs. Radioes Prawiro sebagai dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Bustanil Arifin SH ditunjuk sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi. Selanjutnya sejak tanggal 29 Maret 1983 sampai dengan 19 Maret 1988, Rachmat Saleh, SE ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, sementara Bustanil Arifin, SH sebagai Menteri Koperasi.
Dalam Kabinet Pembangunan IV, sebagai Menteri Perindustrian adalah Ir. Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993. Menteri Muda Perindustrian dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo, Menteri Perdagangan dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Dr. Soedradjat Djiwandono.
Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian dan sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono yang berakhir sampai tanggal 6 Desember 1995, sebagai awal digabungnya Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan diangkatlah Ir. T. Ariwibowo.
Pada tangal 16 Maret 1998, menggantikan Ir. T. Ariwibowo diangkat Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Mohammad Hasan digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.
Selanjutnya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 26 Oktober 1999 ditetapkan Drs. Jusuf Kalla menggantikan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 April 2000, pergantian pimpinan Depperindag kembali terjadi yakni dari Drs. Jusuf Kalla diserahkan kepada Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan.
Sejarah > Kabinet Gotong Royong

Pada tanggal 9 Agustus 2001, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, maka pimpinan Depperindag diserahterimakan dari Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan kepada Rini M.S. Soewandi.
Selama kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, selaku Presiden Republik Indonesia ke-4, dengan berbagai alasan dan masalah yang dihadapi telah berkali-kali mengubah susunan dan komposisi personalia kabinet yang dipimpinnya. Dalam hubungan ini telah terjadi sebanyak tiga kali pergantian Menteri Koordinator Perekonomian Nasional, semula dijabat oleh Dr. Kwik Kian Gie; kemudian berturut-turut dipegang oleh Dr. Rizal Ramli dan Drs, Burhanuddin Abdullah MA hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Menteri yang menjabat bidang perindustrian dan perdagangan ditetapkan semula Drs. Jusuf Kalla, kemudian diganti oleh Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan seperti yang telah diungkapkan di atas.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diberhentikan oleh MPR - RI melalui suatu Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, sesuai konstitusi, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai Presiden RI ke-5 yang menjabat hingga tahun 2004. Sedang sebagai Wakil Presiden RI untuk periode yang sama terpilih Dr. Hamzah Haz.
Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz memang beralasan. Betapa tugas-tugas berat tersebut harus diemban, tidak saja melingkupi bidang perekonomian, penegakan hukum, pemulihan keamanan serta persoalan-persoalan lain yang demikian kompleks menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir. Bangsa Indonesia demikian menyadari bahwa globalisasi semakin dekat, sementara jika persoalan di dalam negeri masih belum terselesaikan secara baik, sangat mustahil akan mampu bersaing di kancah internasional.
Becermin dati pengalaman dua tahun kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid, Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 didampingi oleh Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI yang ke-9, membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung dari berbagai unsur, baik dari partai politik maupun kalangan profesional dan non politik. Dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan puteri sulung Proklamator RI, Ir. Soekarno, yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001, bangsa Indonesia kembali menapak dan berusaha melangkah dengan tegak menyongsong hari depan yang cerah, agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Penanganan sektor industri dan perdagangan yang dipercayakan kepada Rini Mariani Soemarno Soewandi diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian bangsa Indonesia.
Sejarah > Kabinet Indonesia Bersatu

Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden RI, yaitu dengan terpilihnya Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yaitu Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20 Oktober 2004 - 5 Desember 2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin oleh Mari Elka Pangestu. Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I di mana Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja diganti oleh Drs. Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri Perindustrian.
Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode 2009 - 2014) di bawah kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Boediono, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perindustrian dengan Mohamad S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian.
Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha indusfi dan kegiatan kawasan industri;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Perindustrian berdasarkan Permenperin No. 1 Tahun 2025 terdiri atas:
Pimpinan
Menteri Perindustrian
Wakil Menteri Perindustrian
Sekretariat
Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan
Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
Biro Keuangan
Biro Hukum
Biro Hubungan Masyarakat
Biro Umum
Inspektorat
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IV
Inspektorat Investigasi
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Industri Agro
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Industri Kimia Hulu
Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi
Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Industri Logam
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
Direktorat Industri Aneka
Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
Direktorat Perwilayahan Industri
Direktorat Akses Industri Internasional
Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional
Badan
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Sekretariat Badan
Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri
Pusat Industri Hijau
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Sekretariat Badan
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri
Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri
Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0
Pusat
Pusat Data dan Informasi
Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pusat Industri Halal
Gedung kementerian

| Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia |
| --- | --- |

id (in English: Content-based image retrieval)
Informasi umum
Jenis: Gedung perkantoran
Lokasi: Jakarta, Indonesia
Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950
Koordinat: 6°14′17″S 106°49′51″E﻿ / ﻿06.2381310°S 106.8308762°E﻿ / -06.2381310; 106.8308762
Mulai dibangun: 1980
Rampung: 1983
Tinggi
Arsitektural: 8.947 meter (29.354 ft)
Data teknis
Jumlah lantai: 22
Desain dan konstruksi
Pengembang: PT. Arkonin

   
Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1980 dan rampung pada tahun 1983.
Galeri

Logo Departemen Perindustrian (1981–1995)
Logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1995–2004)
Logo Departemen Perindustrian (2004–2009)
Logo Kementerian Perindustrian (2009–2011)
Logo Kementerian Perindustrian (2011–sekarang)
Lihat pula

Daftar Menteri Perindustrian Indonesia
Kementerian Indonesia
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
| l b Kementerian Perindustrian Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Agus Gumiwang Kartasasmita Wakil Menteri: Faisol Riza
| Unsur pembantu pimpinan | Sekretariat Jenderal |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Industri Agro  Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil  Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika  Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka  Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional  |  |
| Unsur pengawas | Inspektorat Jenderal |  |
| Unsur pendukung |  Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri  |  |
Pemilihan umum Bupati Kolaka 2024

Pemilihan umum Bupati Kolaka 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Kolaka periode 2024–2029.
Pemilihan Bupati Kolaka tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Ahmad Safei tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Kolaka 2024.
Bakal Calon > Potensial

Muhammad Jayadin, Wakil Bupati Kolaka periode 2014–2019 dan 2019–2024.
Asmani Arif, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka.
Amrin Jamaluddin, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Kolaka.
Heryanto Suaib, Sekretaris BAPILU DPD PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara.
Husmaluddin, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kolaka.
Nur Endang Abbas, Widyaswara Ahli Utama Provinsi Sulawesi Tenggara.
Samsul Kadar, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka.
Yahya Darise, Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kolaka.