Presiden Prancis
Kewenangan

Republik Prancis Kelima adalah republik semi presidensial. Tidak seperti Presiden-Presiden yang ada dinegara Benua Eropa lainnya, Presiden Prancis sangat kuat kewenangannya. Meskipun Perdana Menteri Prancis melalui pemerintahan mereka dan juga parlemen, mengatur urusan dalam negeri, maka Presiden Prancis memiliki pengaruh signifikan dan otoritas terlebih dalam bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Kewenangan terbesar Presiden Prancis adalah memilih Perdana Menteri Prancis. Tapi karena Majelis Nasional Prancis juga ada kewenangan tunggal dalam memberhentikan pemerintahan Perdana Menteri Prancis, maka mau tidak mau Presiden Prancis akan memilih perdana menteri baru yang dapat mengamankan suara mayoritas dalam Majelis Nasional. Sejak 2002, pemilihan umum legislatif akan diadakan beberapa minggu setelah pemilihan umum presiden;mayoritas mendukung partai presiden atau paling tidak, tidak menentang pilihan presiden sehingga sangat mungkin diperoleh. Mereka juga bertugas menengahi berfungsinya otoritas pemerintah untuk layanan yang efisien, sebagai kepala negara Prancis.
Ketika mayoritas Majelis mempunyai pandangan politik yang berlawanan dari Presiden, hal ini akan menyebabkan kohabitasi politik. Dalam kasus ini, kekuasaan presiden berkurang karena kekuasaan  de facto bergantung pada perdana menteri dan Majelis Nasional yang mendukung, dan tidak secara langsung dikaitkan dengan jabatan presiden.
Ketika mayoritas Majelis sependapat dengan Presiden, Presiden akan dapat peran lebih aktif dan  dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Perdana Menteri Prancis akan dijabat oleh orang disukai atau dipilih oleh Presiden dan dengan mudahnya dapat diganti kalau kebijakannya malah mempengaruhi suara populer Presiden itu sendiri. Hal ini pernah terjadi dimasa kepresidenan Presiden François Mitterrand, Jacques Chirac, danFrançois Hollande.
Sejak tahun 2002, masa jabatan Presiden dan Majelis Nasional selama lima tahun. Kekuasaan Presiden Prancis antara lain :
Presiden meratifikasi Undang-Undang dan Peraturan lainnya.
Presiden berhak memveto sebuah Rancangan Undang Undang
Presiden juga dapat mereferensikan Undang-Undang untuk dikaji kembali ke Dewan Konstitusional sebelum diratifikasi.
Presiden dapat membubarkan Majelis Nasional Prancis.
Presiden juga dapat melakukan referendum untuk beberapa Rancangan Undang-Undang dengan beberapa syarat dan ketentuan (biasanya membutuhkan persetujuan dari Perdana Menteri atau Majelis Nasional)
Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Prancis.
Presiden dapat memerintahkan penggunaan senjata nuklir
Presiden memilih Perdana Menteri. Dalam teorinya, Presiden tidak dapat memberhentikan Perdana Menteri secara langsung, tapi setidaknya ada beberapa Perdana Menteri yang diketahui telah memberikan surat pengunduran diri yang tidak bertanggal untuk diri mereka sendiri kepada presiden setelah menjabat, dan presiden umumnya memiliki pengaruh terhadap PM. Presiden juga menunjuk dan memberhentikan menteri lainnya, atas saran perdana menteri.
Presiden dapat menetapkan pejabat-pejabat lainnya dengan konfirmasi dari kabinet.
Presiden dapat mengusulkan nama-nama anggota Dewan Konstitusional.
Presiden menerima kredensi para duta-duta besar negara asing.
Presiden dapat memberikan pengampunan (tapi bukan amnesti) kepada pihak yang disetujuinya, Presiden juga dapat mengurangi atau menambah masa hukuman seorang terdakwa. Ini merupakan sebuah hal yang krusial dan penting ketika Prancis masih memberlakukan hukuman mati.
Semua keputusan kebijakan oleh Presiden harus bersama-sama mendapatkan tanda tangan Perdana Menteri kecuali dalam hal membubarkan Majelis Nasional, memilih Perdana Menteri dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Pasal 19 Konstitusi Prancis.