Pelacuran di Singapura
Sejarah

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dari Singapura di abad ke-19 dikombinasikan dengan ketidakseimbangan gender di Singapura (populasi pria lebih banyak dari wanita) menyebabkan pelacuran dan rumah bordil menjadi bisnis yang menjanjikan dan berkembang. Pekerja seks biasanya berasal dari Tiongkok dan Jepang, datang ke Singapura sebagai Karayuki-san. Diperkirakan 80% dari wanita dan perempuan yang datang dari Tiongkok dan Singapura pada akhir 1870-an dijual ke bisnis pelacuran. Berkembangnnya kantong-kantong penduduk Jepang di Jalan Tengah, Singapura berhubungan dengan berdirinya rumah bordil di timur Sungai Singapura, yaitu Hylam, Malabar, Malay and Bugis Streets pada akhir 1890-an. Pada 1905 terdapat 109 rumah bordil Jepang di Singapura.
Pelacuran dilihat oleh otoritas kolonial sebagai kejahatan yang diperlukan tetapi beberapa langkah diambil untuk membatasi pelacuran di kota. Pendaftaran pekerja seks dan rumah bordil dijadikan kewajiban sebagai upaya untuk mencegah pemaksaan pelacuran, dan Office to Protect Virtue didirikan untuk menolong orang-orang yang tidak mau terlibat di dunia pelacuran. Tidak lama setelah pecahnya Perang Dunia I, otoritas kolonial melarang pelacuran oleh wanita kulit putih sebagai akibatnya rumah bordil wanita kulit putih di Singapura (berjumlah lebih dari 21 rumah bordil) tutup pada 1916.
Laporan tahun 1916 mendeskripsikan penderitaan dan ketidaksenonohan pekerja pelacuran di distrik lampu merah disekitar Malay Street dan Smith Street, dan tekanan yang diberikan kepada Kantor Kolonial di Britania Raya untuk membatasi lisensi pelacuran. Sir Arthur Young, Gubernur Jenderal Negeri-Negeri Selat, mempertimbangkan pelacuran sebagai hal yang tidak tergantikan untuk ekonomi dan suplai tenaga kerja Singapura tetapi penjualan wanita dan perempuan ke pelacuran dilarang pada 1917. Figur berpengaruh komunitas Jepang di Singapura yang peduli terhadap martabat dan moralitas menekan konsulat Jepang untuk mengakhiri pelacuran asal Jepang. Pada 1920, konsulat memerintahkan untuk mengusir semua pekerja seks asal Jepang di Singapura, walaupun beberapa wanita tetap menjadi pekerja seks ilegal. Impor pekerja seks wanita dan perempuan dilarang pada 1927 dan rumah bordil dilarang pada 1930, tetapi kegiatan pelacuran tetap legal.
Selama masa Pendudukan Jepang di Singapura (1942–1945), rumah bordil didirikan untuk digunakan tentara Jepang. Terdapat 20 rumah bordil di kota, biasanya berada di masion milik etnis Tiongkok. Saat Jepang menyerah pada 1945 kegiatan pelacuran berkembang.
Pada 1950-an pertunjukan tari telanjang berlangsung di GetaiShows yang dilakukan oleh kelompok spesialis tari telanjang. Pertunjukan ini memberkan citra buruk karena kabar bahwa sebagian dari penari bekerja sebagai pekerja seks. Selama satu dekade kepolisian melaksanakan operasi untuk menurunkan jumlah pekerja seks dan Kepala Menteri Lim Yew Hock mencari saran bagaimana jumlah pekerja seks bisa dibatasi. Aktivis hak perempuan Shirin Fozdar mendeskripsikan Singapura sebagai "satu rumah bordil besar" dan pusat kota menjadi pusat regional dari pekerja seks. Partai Tindakan Rakyat dibawah kepemimpinan Lee Kuan Yew awalnya melarang kegiatan pelacuran saat mereka memegang kekuasaan pada akhir 1950-an, dan mengganti strategi dengan pembatasan pada pertengahan 1960-an.
Dari 1950-an sampai dengan awal 1980-an Bugis Street terkenal dengan pertunjukan malam bertema dewasa yang dilakukan oleh transgender dan sekelompok pekerja seks yang juga mencari pelanggan. Johore Road yang letaknya berdekatan juga menjadi bagian dari distrik lampu merah pada 1960-an sampai dengan 1970-an dimana pekerja seks transgender membuka jasanya di ruko dan lorong. Pemberantasan pekerja seks dimulai pada 1970-an, dan bisnis tersebut tersebar ke area sekitar seperti Jalan Besar. Bugis Street lama dihancurkan pada pertengahan 1980-an dan Johore Road menghilang diakhir 1990-an.