Krisis politik Malaysia 2020–2022
Kronologi > Penarikan sokongan terhadap pemerintahan dan pernyataan darurat

Pada 13 Desember 2020, veteran UMNO, anggota parlemen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah mengadakan konferensi pers bersama dengan saingan lamanya Mahathir Mohamad, ketika ia  menyatakan penolakannya terhadap Belanjawan 2021 yang diajukan oleh Muhyiddin dan keduanya menyatakan pemerintahan Pakatan Harapan tidak sah. Razaleigh tidak menghadiri pemungutan suara Belanjawan berikutnya yang diadakan pada 14 Desember yang dimenangkan pemerintah dengan 111 suara mendukung berbanding 108 suara menolak.
Dengan membina ketidakpuasan di dalam jajaran partai terhadap sejumlah isu, anggota parlemen dari UMNO mulai menyerukan secara terbuka untuk mundur dari pemerintahan PN. Menteri Wilayah Federal Annuar Musa, yang tegas dalam pendiriannya "tiada Anwar, tiada DAP" sehubungan dengan kerja sama politik, dipecat dari jabatan Sekretaris Jenderal Barisan Nasional pada 5 Januari 2021. Penggantinya Ahmad Maslan secara terbuka menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum dan menyebut kasus pengadilan yang sedang berlangsung terhadap tokoh UMNO adalah kejam. Annuar sendiri kemudian  menuduh dengan menunjukkan sebuah surat yang diklaim berisi sejumlah anggota parlemen UMNO yang didukung oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berencana meninggalkan Perikatan Nasional untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan DAP dan mungkin partai anggota PH lainnya dalam konferensi pers. Pernyataan itu dibantah oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak dan Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng. Sebelumnya, Annuar sempat memperingati UMNO menuju perpecahan karena gairah beberapa pemimpin partai yang seolah menjadi juru bicara bagi memupuk kerjasama dengan DAP dan Anwar.
Anggota parlemen Machang Ahmad Jazlan Yaakub mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penarikan dukungannya kepada pemerintah PN dan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) secara pribadi dan terbuka. Ia menyatakan dirinya tidak lagi bersekutu dengan PN sebagai anggota parlemen. Karena demikian, koalisi PN mulai bergerak menuju runtuh ketika hanya mendapat 110 dukungan anggota parlemen (111 anggota parlemen bagi mendapat hasil imbang). Penarikan dukungannya adalah kali kedua dari koalisi setelah penarikan dukungan dari Razaleigh.
Pada 12 Januari, Yang di-Pertuan Agong menyetujui pernyataan darurat nasional berdasarkan Pasal 150 Konstitusi Malaysia untuk membendung pandemi COVID-19 yang berlaku sejak 12 Januari 2021 hingga 1 Agustus 2021. Dengan pernyataan tersebut, parlemen secara resmi ditangguhkan dan tidak ada pemilihan umum awal yang bisa diadakan. Mohamed Nazri Abdul Aziz mengadakan konferensi pers pada hari yang sama untuk mengumumkan penarikan dukungannya secara terbuka dan secara pribadi dengan menyatakan dia tidak lagi bersekutu dengan PN sebagai anggota parlemen, sehingga mengakibatkan keruntuhan koalisi PN, dengan mengumpulkan dukungan hanya 109 dari 220 anggota parlemen. Penarikan dukungannya merupakan yang ketiga dari koalisinya setelah penarikan dukungan dari Razaleigh dan Jazlan. Nazri mengatakan kepada pers bahwa pernyataan tersebut hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Muhyiddin tidak dapat membuktikan adanya dukungan mayoritas di parlemen jika mosi percaya diadakan.
Pada 18 Januari 2021, Khairuddin Abu Hassan menggugat Muhyiddin dan pemerintahannya atas pengumuman pernyataan darurat nasional. Khairuddin menilai tindakan yang dilakukan Muhyiddin melanggar hukum dan tidak konstitusional karena Muhyiddin sudah kehilangan mayoritas yang dibutuhkan untuk memegang pemerintahan.
Pada 23 Januari 2021, Anwar mengatakan sekitar 115 anggota parlemen menentang pernyataan keadaan darurat tersebut. Laporan media sebelumnya mengklaim bahwa banyak anggota parlemen telah mengajukan surat banding kepada Agong untuk mengakhiri keadaan darurat yang diberlakukan pada 13 Januari untuk mengentaskan COVID-19. Pihak oposisi mengklaim langkah perdana menteri hanya untuk mempertahankan kekuasaan dengan penangguhan parlemen.