stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sejarah

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah indonesia secara khusus mendirikan KNKS melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 pada tanggal 8 November 2016. untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah. Selanjutnya sejak diundangkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Tugas dan Fungsi

KNEKS mengembangn tugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Dalam menjalankan tugas tersebut, maka KNEKS melakukan fungsi-fungsi sebegai berikut :
Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana araha kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Struktur

KNEKS dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sebagai ketua. Sedangkan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua selaku Ketua Harian. Menteri Keuangan menjabat sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota.
KNEKS memiliki 16 anggota yang terdiri 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua lembaga pemerintah dan 2 Instansi lainnya, yaitu:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudaYaan;
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Menteri Agama;
Menteri Perindustrian;
Menteri Perdagangan;
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf;
Ketua Dewan Komisioner OJK;
Gubernur BI;
Ketua Dewan Komisioner LPS;
Ketua Umum MUI;
Ketua Umum KADIN.
Dalam membantu tugas pimpinan, sekretaris dan anggota, maka dibentuk Manajemen Eksekutif dan Sekretariat. Manajemen Eksekutif bertugas untuk melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan Sekretariat bertugas untuk pemberian dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif, Pimpinan dan Anggota KNEKS.
Struktur > Manajemen Eksekutif

Dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang diangkat oleh Ketua untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembati untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, maka Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi :
penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional;
pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.
Struktur > Sekretariat

Dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat oleh Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS. Kepala Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pimpinan melalui Sekretaris KNEKS dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Menteri keuangan.
Pranala luar

Situs web resmi
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Instagram
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di X
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Facebook
Gabriella Quinlyn

| Gabriella Quinlyn |
| --- | --- |
Lahir: 22 Maret 2007 (umur 17)
Pekerjaan: Pemeran model
Tahun aktif: 2015—sekarang

 
Gabriella Quinlyn (lahir 22 Maret 2007
) merupakan pemeran dan model Indonesia.
Karier

Gabriella memulai debutnya di dunia akting dengan memerankan tokoh Farah dalam film Relationshit yang dirilis pada tahun 2015.
Pada tahun 2020, ia berperan sebagai Nyimas Ratih dalam serial televisi perdananya, yakni Kembalinya Raden Kian Santang.
Filmografi > Film

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Relationshit | Farah |  |
| 2017 | Jailangkung | Tasya |  |
| 2017 | Ten: The Secret Mission | Kelly | Dikreditkan sebagai Quinlin |
| 2017 | Mereka yang Tak Terlihat | Saras kecil |  |
| 2018 | Ghost | Clarissa |  |
| 2018 | Jailangkung 2 | Tasya |  |
Filmografi > Serial televisi

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Kembalinya Raden Kian Santang | Nyimas Ratih |  |
| 2021—2022 | Cinta Amara | Echa |  |
| 2022 | Juara Dunia | Hilda |  |
| 2022 | Cinta setelah Cinta | Murid SMU Nusa Bangsa |  |
| 2024—sekarang | Magic 5 | Jasmine | Dikreditkan sebagai Gabriella Quin |
Filmografi > Serial web

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Private Bodyguard | Shania |  |
Filmografi > FTV

FTV Ramadan: Durhaka Demi Pura-Pura Kaya (2024)
FTV Ramadan: Hidayah Pemakan Uang Jama’ah (2024)
Pranala luar

(Indonesia) Filmografi Gabriella Quinlyn Diarsipkan 2022-03-17 di Wayback Machine.
Gabriella Quinlyn di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Gabriella Quinlyn di Instagram
Tentara Nasional Indonesia

| Tentara Nasional Indonesia |
| --- | --- |
Lambang TNI
Bendera TNI
Didirikan: 5 Oktober 1945; 79 tahun lalu (1945-10-05) (dengan nama Tentara Keamanan Rakyat)  
Formasi terkini: 3 Juni 1947; 77 tahun lalu (1947-06-03)
Angkatan:  TNI Angkatan Darat  TNI Angkatan Laut  TNI Angkatan Udara
Markas besar: Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur
Situs web: tni.mil.id
Kepemimpinan
Presiden/Panglima Tertinggi:  Prabowo Subianto
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:  Budi Gunawan
Menteri Pertahanan:  Sjafrie Sjamsoeddin
Panglima:  Jenderal TNI Agus Subiyanto
Kekuatan personel
Usia penerimaan: 17
Wajib militer: Tidak ada
Ketersediaan menurut usia: 131.000.000, umur 15–49 (2016)
Ketersediaan untuk  tugas militer: 108.000.000, umur 15–49 (2016)
Penambahan usia militer/tahun: 4.500.000 (2016)
Personel aktif: 400.000
Personel cadangan: 12.226
Personel dikerahkan: 3.544
Belanja
Anggaran: Rp139.9 triliun (2021)
Persentase terhadap PDB: 1% (2023)
Industri
Pemasok lokal: Daftar PT Pindad  PT Komodo Armaments  PT Enrol Sistem Indonesia  PT Sari Bahari Malang  PT Len Industri (Persero)  PT PAL  LAPAN  PT DI  PT DAHANA  PT SRITEX  PT Sentra Surya Eka Jaya (SSE)  CV Maju Mapan  PT Palindo Marine  PT Lundin Industry Invest  PT Citra Shipyard  PT Tesco Indomaritim  PT Dok dan Perkapalan (DKB) Kodja Bahari  PT Famatex  BPKTP  PT Fista Bahari Internusa  PT CMI Teknologi 
Pemasok asing:  Saat ini:  Australia   Amerika Serikat   Afrika Selatan   Austria   Belgia   Belanda   Brasil   Britania Raya   Bulgaria   India   Israel   Italia   Jepang   Jerman   Kanada   Korea Selatan   Norwegia   Prancis   Polandia   Ceko   Tiongkok   Rusia   Singapura   Swedia   Spanyol   Swiss   Turki   Ukraina   Mantan:  Cekoslowakia   Jerman Timur   Uni Soviet   Yugoslavia 
Artikel terkait
Operasi militer: Pemberontakan PKI 1948 Revolusi Nasional Indonesia Pemberontakan Darul Islam PRRI Operasi Trikora Konfrontasi Indonesia-Malaysia Operasi Seroja Pemberontakan di Aceh Operasi di Aceh Operasi Madago Raya Operasi Damai Cartenz
Jenjang pangkat: Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.
TNI terdiri dari tiga matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.
Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Kepolisian. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 keduanya kembali terpisah.
Sejarah

Artikel utama: Sejarah Tentara Nasional Indonesia
Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan, (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.
Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman Nazi, dan Kekaisaran Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL.
Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan Pasukan Sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara.
Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.
Sejarah > Pembentukan

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.
BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.
Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang atau Hari Angkatan Bersenjata, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.
Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya. di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.
Sejarah > Perkembangan

Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu
Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton, sangat besar juga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15.
Sejarah > Masa orde baru

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun, sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, ABRI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya diangkat dan tidak melalui proses pemilu, disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.
Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.
Motto

Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan  Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan Catur menjadi Tri setelah terpisahnya POLRI dari ABRI.
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007 tertanggal 12 Januari 2007, Penerangan TNI ditetapkan menjadi Tri Dharma Eka Karma yang disingkat dengan TRIDEK.
Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah (Pasal 2 UU TNI):
Tentara Rakyat, yaitu tentara yang Prajuritnya berasal dari warga negara Indonesia;
Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Dan Persatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak arogan, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan negara Republik Indonesia dan UUD 1945, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Organisasi

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI, Panglima TNI, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden no. 62 tahun 2016 Diarsipkan 2018-01-28 di Wayback Machine., Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Organisasi > Unsur Pimpinan TNI

Artikel utama: Panglima Tentara Nasional Indonesia
Jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang biasanya dijabat oleh Jenderal, Laksamana, Marsekal berbintang empat Sesuai Pangkat Di Tiap Matra TNI. Saat ini Panglima TNI dijabat oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto yang sudah menjabat sejak 22 November 2023 yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Kekuatan

Mulai tahun 2010 pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan pokok minimum (bahasa Inggris: Minimum Essential Force (MEF)). MEF dibagi menjadi tiga tahap rencana strategis sampai tahun 2024. Pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode MEF 2010-2014.
Tabel di bawah adalah data mengenai kekuatan Tentara Nasional Indonesia dengan beberapa data yang telah diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
Jumlah prajurit: 585.345 personel
| TNI Angkatan Darat | TNI Angkatan Laut | TNI Angkatan Udara |
| Jumlah prajurit: 465.000 (Aktif) 5.446 (Cadangan) | Jumlah prajurit: 75.000 (Aktif) 1.034 (Cadangan) | Jumlah prajurit: 37.850 (Aktif) 1.015 (Cadangan) |
| Kekuatan Terpusat  Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat: Tiga divisi satuan tempur 20 batalion infranteri  17 batalion lain  Komando Pasukan Khusus: 4 grup tempur dan 1 grup pendidikan    Kekuatan Kewilayahan  Komando Daerah Militer: 15  Komando Resort Militer: 45  Komando Distrik Militer: 274  Batalion: 97    Kekuatan Badan Pelaksana Pusat  Resimen Zeni Konstruksi: 1  Skadron Penerbang TNI AD: 5  Lima batalion lain | Sistem Senjata Armada Terpadu  Kapal Republik Indonesia: 136  Kapal Angkatan Laut: 71  Pasukan Marinir: 3  Brigade Marinir: 3  Komando Latih Marinir: 1    Kekuatan Kewilayahan  Koarmada Armada I  Armada II  Armada III Pangkalan Utama Angkatan Laut: Kelas A: 14  Kelas B: 24  Kelas C: 19  Kelas khusus: 3 | Skadron Udara  Jumlah pesawat tempur: 180 (target 2024)  Skadron tempur: 8  Skadron angkut: 5  Skadron intai: 1  Skadron helikopter: 3  Skadron latih: 3    Kekuatan Kewilayahan  Koopsudnas Koopsud I  Koopsud II  Koopsud III Pangkalan Udara  Pangkalan Udara: 41  Detasemen Angkatan Udara: 8  Pos Angkatan Udara: 80    Pasukan Khas  3 wing operasional, 1 Satuan anti teror/Satbravo 90, dan 1 Pusdiklat Pasukan Khas    Satuan Radar  17 satuan radar pertahanan udara |
Anggaran

Setiap tahun TNI memperoleh anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui APBN. Berbeda dengan Polri yang menerima anggaran langsung untuk 1 unit organisasi (Mabes Polri), anggaran yang dialokasikan untuk TNI tidak langsung digunakan untuk TNI sendiri, tetapi harus dibagi kepada 5 unit organisasi, yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN.
| Tahun Fiskal | Anggaran (IDR) | Anggaran (USD) |
| --- | --- | --- |
| 2005 | Rp21,97 triliun | USD2,5 miliar |
| 2006 | Rp23,6 triliun | USD2,6 miliar |
| 2007 | Rp32,6 triliun | USD3,4 miliar |
| 2008 | Rp36,39 triliun | USD3,8 miliar |
| 2009 | Rp33,6 triliun | USD3,3 miliar |
| 2010 | Rp42,3 triliun | USD4,47 miliar |
| 2011 | Rp47,5 triliun | USD5,2 miliar |
| 2012 | Rp64,4 triliun | USD7,5 miliar |
| 2013 | Rp81,8 triliun | USD8,44 miliar |
| 2014 | Rp83,4 triliun | USD8,5 miliar |
| 2015 | Rp102,3 triliun (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015/APBN Perubahan Tahun 2015) |  |
| 2016 | Rp99,6 triliun (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2016) |  |
Industri

Daftar perusahaan industri militer alutsista dan produksinya
Mabes TNI: Rantis 4x4 TNI
Balitbang Kemhan: Roket 122&200mm, Repeater UHF, Munisi 90 mm
Dislitbangad: Remote Control Weapon System
Dislitbangal: Munisi dan senjata APS
Dislitbangau: Modulator TWT Radar Thomson
BPPT: UAV Wulung
LIPI: ISRA Coastal radar
Lapan: Roket Ф 122 mm
PT Pindad: MRAP, tank medium
PT Dirgantara Indonesia: Pesawat CN-295
PT PAL: PKR 105. KCR-60, LPD-125, FPB-57
PT LEN: Combat Management System
PT Dok Kodja Bahari: Kapal BCM-122
PT Lundin Industry Invest: KCR trimaran kelas Klewang
PT Auto Car: Engine
CV Indopulley Perkasa: Ban runflat, Boogie Wheel
PT Infoglobal Teknologi Semesta: MPD, MFD
PT Sari Bahari: Bom P-100 dan P-250
PT Fista Bahari Internusa: Life craft
PT Tesco Indomaritim: Landing Craft Vehicle Personel
CV Maju Mapan: Payung Udara Barang
PT Infra RCS: Surveillance
CV Nuslisty Abadi Medika: Kelambu Malaria
PT CMI: Tekhnologi Radar APQ 159 untuk pesawat F-5
PT Palindo Marine: KCR-40, KP-110
PT Persada Aman Sentosa: Helm & Rompi Tempur
PT Indah Angurah Abadi: Azimuth Rudder Propeller
PT Maju Sentosa Pertiwi: Minyak Senjata dan Kimia Perawatan
PT Saba Wijaya Persada: Helm dan Rompi Tempur
PT Aura Sakti Engineering: Peralatan Alins/Alongins
PT Bogar Artha Satria: Filter Tank Scorpion
PT Surya Segara: Food Ration dan Drinking Water
PT Sritex: Tenda Peleton
PT Uavindo: 4 Pesawat UAV
PT Fiber Glass Perkasa: Miniature FPB 28,5 mm
CV Guno Meja: Kursi Lapangan
PT Langit Biru Parasut: PUO Freefall
PT Wirajayadi Bahari: APC Amphibi BTR-58
PT F1 Perkasa
PT Vadel Ksatria Samudra Indonesia
PT Hyperbaric Medical Solusindo
PT Technology Engineering Simulation
PT Security Operation Group Indonesia
PT Honley Motor Indonesia
PT Boogie Advindo
CV Hydrosix
PT Epoxyndo Art Lestari
PT Nusantara Turbin & Propulsi
PT Jala Berikat Nusantara Perkasa: Indonesian Light Strike Vehicle
PT Persada Aman Sentosa
PT Fajar Sistanindo
PT Gemilang Bhakti Pertiwi
PT. Adhi Daya Cemerlang Minyak Senjata
Galeri

Logo Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1959–1999)
Logo Tentara Nasional Indonesia (1999–2013)
Logo Tentara Nasional Indonesia (2013–sekarang)
Lihat pula

Kapal Perang TNI AL
Daftar operasi militer dan non-militer TNI
Kementerian Pertahanan
Kepolisian Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Keamanan Laut
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia
Pertempuran Vega de Granada

Pertempuran Sierra Elvira, juga disebut Bencana Vega de Granada, adalah sebuah pertempuran Reconquista Spanyol yang terjadi di dekat kota Granada pada 1319. Pertempuran tersebut terjadi antara pasukan Kerajaan Granada dan pasukan Kerajaan Kastilia. Pertempuran tersebut menghasilkan kekalahan katastrofik bagi Kastilia.