Perang dagang Jepang–Korea Selatan 2019
Kronologi

Pada tanggal 1 Juli 2019, Pemerintah Jepang mengumumkan akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan, yang berlaku pada 4 Juli 2019. Pengetatan ini memberikan batasan termasuk proses perizinan yang bisa memaksa para eksportir dari Korea Selatan untuk meminta persetujuan otoritas terkait untuk setiap pengiriman bahan baku termasuk bahan-bahan kimia yang sensitif yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Wakil Sekretaris Kabinet Yasutoshi Nishimura telah mengklarifikasi bahwa pembatasan tersebut karena alasan keamanan nasional. Tetapi Korea Selatan menolak dengan tegas pembatasan ini dan mengatakan bahwa pemerintah Jepang melakukan "pembalasan ekonomi" terhadap masalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan.
Dalam Konferensi pers mengenai pengetatan ekspor, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) memberi alasan kurang dipercayanya sistem kontrol ekspor Korea Selatan, sebagai pembenaran atas tindakan tersebut. Meskipun Kementerian tersebut belum memberikan contoh spesifik, beberapa laporan media, terutama dari media massa Jepang mengklaim bahwa Korea Selatan mungkin telah menyelundupkan bahan kimia dengan jumlah yang terbatas ke Uni Emirat Arab, Iran, atau Korea Utara yang pada hakikatnya bahan-bahan tersebut digunakan untuk pembuatan Senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Korea Selatan dengan tegas membantah laporan tersebut.
Pada tanggal 10 Juli, beredar laporan dari stasiun televisi Jepang, Fuji TV dan salah satu surat kabar Sankei Shimbun bahwa Korea Selatan telah menemukan 156 bahan strategis yang berpotensi memiliki senjata yang secara diam-diam diekspor dalam kurun waktu 4 tahun dari 2015 hingga 2019 untuk membuat bahan-bahan seperti racun VX, yang digunakan untuk membunuh Kim Jong-nam, saudara laki-laki Pemimpin Korut Kim Jong-un. serta bahan-bahan strategis lainnya yang diselundupkan secara ilegal ke negara lain. Seorang anggota parlemen dari Partai Bareunmirae Ha tae-kyung membantah tuduhan dari media Jepang dan dia menyatakan bahwa Jepang mengungkap dugaan penyelundupan barang-barang strategis oleh perusahaan-perusahaan Jepang ke Korea Utara, mengutip data dari Pusat Informasi Pengendalian Keamanan Perdagangan (CISTEC), sebuah organisasi non-pemerintah yang melacak data mengenai kontrol ekspor dan impor.
Kemudian Korea Selatan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, berencana melapor ke WTO untuk meminta pembatalan kebijakan ekspor Jepang pada saat pertemuan dewan Organisasi yang mengurusi soal urusan perdagangan dunia tersebut pada tanggal 8−9 Juli 2019.
Jepang dan Korea Selatan membawa kasus seputar pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang ke Markas WTO di Jenewa pada 24 Juli dimana Jepang mengirim direktur-Jenderal urusan Ekonomi Kementerian Luar Negeri Shingo Yamagami dan Korea Selatan mengirim satu perwakilannya yaitu wakil Menteri Perdagangan Kim Seung-ho.
Pada tanggal 2 Agustus, Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korea Selatan dari apa yang disebut sebagai "daftar putih", sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan. Keputusan ini kemudian dituangkan secara resmi di situs publikasi pemerintah Jepang, KAMPO pada 7 Agustus. Jepang membantah hal tersebut merusak hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, tetapi bisa dilihat oleh Korsel memiliki implikasi yang sangat besar bagi ekonominya yang sedang berjuang. Keputusan ini berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019, 21 hari setelah dipublikasikan secara resmi di situs publikasi resmi Jepang. Akibatnya, Pemerintah Korea Selatan, melalui Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Se-young memanggil Duta Besar Jepang Yasumasa Nagamine untuk memprotes keputusan itu.
Pada 12 Agustus, Korea Selatan mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit yang memiliki pelakuan khusus dalam hal perdagangan. Korea Selatan beralasan bahwa tindakan ini dianggap sebagai balasan atas tindakan Pemerintah Jepang dalam hal serupa. Menteri Perindustrian Korsel Sung Yun-mo mengatakan Jepang akan masuk dalam daftar yang baru dibuat untuk negara-negara yang belum menjalankan sistem kontrol ekspor. Artinya, Jepang perlu menerapkan prinsip-prinsip dagang internasional. Keputusan pemerintah Korsel ini berlaku pada 18 September 2019 setelah pemerintah selesai mengumpulkan berbagai opini dari masyarakat melalui situs web pemerintah dan email dari 14 Agustus hingga 3 September yang 91% pendapatnya mendukung revisi soal pengendalian ekspor. Pejabat Kementerian Perdagangan Korsel Lee Ho-hyeon, menegaskan bahwa langkah ini akan mempengaruhi 100 perusahaan yang mengekspor bahan baku penting ke Jepang seperti alat komunikasi dan bahan baku semikonduktor.
Kementerian Perdagangan Korea Selatan melaporkan keluhan atas kontrol ekspor Jepang yang lebih ketat kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 September. Korsel menuduh langkah Jepang "bermotivasi politik." Menteri Perdagangan Jepang yang baru Ishuu Sugawara menyetujui pembicaraan dengan Korsel dalam Konferensi Pers tanggal 20 September.
Pada 11 Oktober, perwakilan dari kedua negara mengadakan pertemuan bilateral tahap pertama sebagai tahapan dalam penyelesaian perselisihan dagang antar-negara dalam aturan WTO yang berpusat di Jenewa, Swiss.
Pada 19 November, putaran kedua perundingan bilateral antar kedua negara berlangsung. dimana negosiasi kedua negara berlangsung selama 6 jam. Namun pembicaraan ini gagal menyelesaikan sengketa perdagangan antara kedua negara.