Irman Gusman
Kontroversi > Kasus hukum

Pada 5 Oktober 2016, Irman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI. Hal itu menyusul penangkapannya dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 September 2016 atas dugaan korupsi terkait pengurusan kuota gula impor. Irman menjadi anggota DPD pertama yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Februari 2017, majelis hakim memvonis Irman dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Irman telah mencederai amanat sebagai Ketua DPD RI dan tidak berterus terang dalam persidangan.
Pada 24 September 2019, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Irman. MA mengurangi hukuman Irman menjadi 3 tahun penjara. MA menggugurkan dakwaan jaksa  KPK, mengkoreksi putusan judex factie, dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Irman Gusman dengan cara memangkas masa hukuman menjadi 3 tahun, sekaligus juga menurunkan denda dari Rp200 juta yang telah Irman bayar lunas, menjadi Rp50 juta.
Kasus yang dialami Irman Gusman dianggap kontroversial oleh puluhan professor dan doktor serta praktisi hukum yang melakukan eksaminasi terhadap putusan perkaranya. Eksaminasi yang mereka lakukan serta wawancara dengan mereka dibukukan dalam dua jilid buku berjudul Menyibak Kebenaran yang diluncurkan dan dibedah isinya di Universitas Andalas Padang pada 12 Desember 2018, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 22 Januari 2019, serta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta pada 31 Januari 2019. Buku Menyibak Kebenaran jilid kedua juga dijadikan obyek Diskusi Publik oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta pada 12 Februari 2019.
Dalam eksaminasi yang dilakukan para guru besar hukum tersebut, diketahui bahwa Irman Gusman seharusnya tidak dihukum, sebab —menurut para profesor hukum tersebut— majelis hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan. Akibatnya, setelah tiga tahun mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Irman Gusman dibebaskan, menyusul dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum luar biasa —Peninjauan Kembali— yang digulirkan Irman, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019.
Dalam putusan PK MARI tersebut jelas terbukti bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru memilih pasal dakwaan. Seharusnya yang digunakan adalah Pasal 11 dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tetang Perubahan Terhadap Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi —yaitu pasal yang mengarah ke gratifikasi— dan bukan Pasal 12 b yang tentang suap.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nawawi Pomolango, yang mengetuk palu dan menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada Irman Gusman akhirnya mengakui bahwa Irman Gusman seharusnya tidak layak dihukum. Sebab kasus hukumnya bukan merupakan operasi tangkap tangan, melainkan sebuah penjebakan (entrapment). Pengakuan jujur itu ia kemukakan kepada DPR RI saat ia menghadiri uji kelayakan (fit and proper test) untuk menjadi komisioner KPK. Nawawi kemudian menjadi Ketua KPK.
Nawawi Pomolango katakan, seharusnya kasus Irman Gusman sudah berakhir di tahap praperadilan, karena kasusnya lebih nyata sebagai penjebakan, tetapi bukan kasus tertangkap tangan. Akan tetapi ia terpaksa harus menyidangkan perkara tersebut karena berkasnya sudah dilimpahkan oleh jaksa KPK dan —sesuai prosedur hukum— hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara yang berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Akan tetapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu akhirnya terbukti keliru —seperti yang sudah disimpulkan oleh para guru besar hukum yang melakukan anotasi atau eksaminasi terhadap putusan perkara dimaksud. Sebab pada akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya sendiri yang membatalkan putusan Pengadilan Negerri Jakarta Pusat tersebut.
Dalam putusan yang dikeluarkan pada 24 September 2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana badan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada Irman Gusman. Mahkmah Agung lantas mengadili kembali perkara dimaksud, lalu menetapkan masa pidana 3 (tiga) tahun —bukan  4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk Irman Gusman— sehingga ia dikeluarkan dari penjara pada tanggal 26 September 2019, yaitu dua hari setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan Peninjauan Kembali tersebut; karena ketika putusan PK itu diterbitkan, Irman Gusman sudah berada dalam penjara selama tiga tahun lewat satu minggu.
Namun demikian, Irman Gusman masih harus menjalani hukuman politik, yaitu tidak diizinkan menduduki jabatan publik selama tiga tahun sejak dikeluarkan dari penjara sampai dengan tanggal 26 September 2022. Setelah tanggal 26 September 2022 Irman sudah terlepas dari segala tuntutan hukum dan berhak mengikuti Pemilu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.