stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Christiany Eugenia Paruntu
Latar belakang

Christiany Eugenia Paruntu lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 25 September 1967. Dia merupakan anak dari mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Jopie Paruntu dan politikus Jenny Y. Tumbuan. Tetty menyelesaikan pendidikan di SD Budi Mulia Bogor, SMP Budi Mulia Bogor, Harry Carlton Comprehensive School, Suthon Bomington – Notingham, Inggris. Setelah itu dia melanjutkan di Pitman College pada jurusan Manajemen Bisnis. Di samping itu, Tetty Paruntu juga tercatat pernah menempuh pendidikan formal pada West London College, mengambil jurusan Sistem Informasi Managemen. Pada 1990, Tetty Paruntu, bersama keluarganya, kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan formal di Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayagita – LPI.
Dia berkecimpung dalam tiga bidang karier sekaligus yaitu pengusaha, politisi dan pekerja sosial. Pada saat yang hampir bersamaan, karier politiknya dimulai dengan bergabung dengan Partai Golongan Karya. Sejak berkiprah dalam partai, Tetty Paruntu menjabat sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar dan merangkap Wakil Bendahara I Partai Golkar Sulawesi Utara. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, kiprah Tetty Paruntu tercatat aktif dalam beberapa organisasi masyarakat antara lain Eugenia Ministry, Lions Club Jakarta, KNPI Jakarta Selatan.
Karier

Presiden Direktur PT Puspita Adhiniaga Indonesia
Komisaris PT Trutama Star
Komisaris PT Chandra Ekakarya Pratama
Direktur PT Partim Indomakmur
Presiden Direktur PT Chandra Ekakarya Pratama
Penghargaan

Best Dressed Woman Indonesia (1992)
Penghargaan dari Lions Club International (2007)
Penghargaan Ibu Pembangunan Desa dari Manado Post (2009)
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (2011)
Adhi Bhakti Mina Bahari (2012)
Prestasi Citra Kartini Anak Bangsa (2012)
Penghargaan Program PKH Award Tahun 2011, Kategori Ketepatan dan Kecapatan Final Closing Data untuk pembayaran terbaik wilayah timur (2012)
Women Of The Year 2011 Versi Majalah Marketeers (2012)
Aditya Karya Mahatva Yodha dari Karang Taruna Nasional (2012)
Anugerah Perempuan Indonesia dari Menteri Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2013)
Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN RI (2013)
Satyalancana Kebaktian Sosial (2013)
Satyalancana Wira Karya (2014)
Bintang Kehormatan Legiun Veteran Republik Indonesia (2014)
Good Governance Award dari Citra Prestasi Anak Bangsa (2014)
Wahana Tata Nugraha (2014)
Juara I Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tingkat Nasional oleh Presiden RI (2014)
Satyalancana Pembangunan Bidang Pembangunan Keluarga Berencana Dan Kependudukan (2015)
Bintang Jasa Utama (2015)
Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2014 (2015)
Indonesian Top Leader Award (Kartini Award) - Tokoh Indonesia (2016)
Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Sulawesi Utara (2016)
Kepala Daerah Inovatif (2016)
Terbaik II JKN Award Provinsi Sulawesi Utara (2016)
Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2015 (2016)
Perdana Menteri Malaysia
Pelantikan

Menurut Konstitusi Federal, Yang di-Pertuan Agong perlu mengangkat dan melantik seorang anggota Dewan Rakyat yang memiliki kepercayaan mayoritas dari para anggota parlemen untuk menjabat sebagai perdana menteri yang memimpin kabinet. Setiap yang menjabat adalah warga negara Malaysia, tetapi tidak dapat memperoleh kewarganegaraan mereka dengan cara naturalisasi. Yang di-Pertuan Agong juga berhak melantik menteri dan wakil menteri yang menjadi anggota Dewan Rakyat maupun Dewan Negara selaku senator yang telah ditunjuk oleh perdana menteri.
Seorang perdana menteri bersama dengan anggota kabinetnya wajib melakukan sumpah jabatan dan sumpah kesetiaan, serta sumpah kerahasiaan di hadapan Yang di-Pertuan Agong sebelum menjalankan tugas jabatan. Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen Malaysia dan tidak boleh memiliki kantor laba, serta terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menyebabkan konflik kepentingan. Departemen Perdana Menteri (disebut juga "Kantor Perdana Menteri") adalah badan dan kementerian, di mana perdana menteri menjalankan fungsi dan kekuasaannya.
Bagi setiap menteri dan wakil menteri tetap memegang jabatan sesuai kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali yang bersangkutan telah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kabinet. Apabila pemerintah tidak dapat mengesahkan anggaran di Dewan Rakyat atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah, khususnya perdana menteri, maka perlu dilakukan peletakkan jabatan oleh perdana menteri dan membubarkan pemerintahan, termasuk kabinetnya. Penggantinya akan dijabat oleh seseorang dengan dukungan dan kepercayaan terbesar di parlemen, biasanya seorang pemimpin partai yang memerintah.
Sumpah jabatan perdana menteri dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sumpah tersebut adalah sebagai berikut:
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama), setelah dilantik memegang jabatan sebagai perdana menteri dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban atas jabatan ini dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Malaysia, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan undang-undang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama) dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung atas apapun hal yang menjadi pertimbangan saya atau yang telah saya ketahui sebagai seorang perdana menteri, kecuali sebagaimana yang kiranya mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajar-wajarnya kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin diperkenankan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).
Kedudukan dan kekuasaan

Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan suara dan dukungan di Dewan Rakyat, maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama anggota kabinet dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.
Pada umumnya, partai dari perdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat dan perlunya solidaritas sesama rekan partai politik pro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik di parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah melalui rapat paripurna di Dewan Rakyat.
Menurut asas konstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran dalam mengajukan suatu usulan atau laporan kepada Yang di-Pertuan Agong terkait:
Penunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota kabinet);
Penunjukan wakil menteri persekutuan dan sekretaris parlemen (tidak wajib);
Pengangkatan 44 dari 70 Senator di Dewan Negara;
Penyelenggaraan dan penundaan sidang di Dewan Rakyat;
Penunjukan hakim pengadilan tinggi, mahkamah konstitusi, dan pengadilan persekutuan atau federal;
Penunjukan jaksa agung dan hakim agung; dan
Penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan Dewan Angkatan Bersenjata;
Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggungjawaban dari kabinet. Dengan demikian, seorang perdana menteri bersama kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja.
Daftar Perdana Menteri Malaysia

Artikel utama: Daftar Perdana Menteri Malaysia
Pejabat sementara

Berdasarkan Pasal 55 ayat 3 Konstitusi Malaysia dijelaskan bahwa anggota Dewan Rakyat menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil pemilihan umum sebelumnya (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaannya sendiri atas permohonan dari perdana menteri). Dalam Pasal 55 ayat 4 Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran Dewan Rakyat dan parlemen harus mengadakan persidangan selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dengan parlemen selanjutnya berdasarkan pemilihan umum, maka perdana menteri dan anggota kabinet tetap menjabat selama pemerintahan sementara atau transisi pemerintahan.
Namun, apabila perdana menteri petahana sedang melakukan urusan pribadi di luar negeri, maka seorang Wakil Perdana Menteri ditunjuk untuk menduduki posisi perdana menteri dan bertugas selama masa yang ditentukan.
Lihat pula

Daftar Perdana Menteri Malaysia
Pasangan Perdana Menteri Malaysia
Ketua Oposisi (Malaysia)
Pranala luar

(Melayu) Departemen Perdana Menteri
(Inggris) Perdana Menteri Malaysia Diarsipkan 2010-04-16 di Wayback Machine.
| l b Pemerintah Federal Malaysia |
| --- | --- |
Kabinet Federal Malaysia
Kursi eksekutif:  Perdana Menteri  Wakil Perdana Menteri  Menteri Senior 
Kementerian federal:  Sekretariat Perdana Menteri  Dalam Negeri  Luar Negeri  Pertahanan  Wilayah Federal  Keuangan  Ekonomi  Perdagangan Dalam Negeri  Investasi, Perdagangan, dan Perindustrian  Pendidikan  Pendidikan Tinggi  Kesehatan  Sains, Teknologi, dan Inovasi  Transisi Energi dan Transformasi Air  Sumber Daya Alam  Sumber Daya Manusia  Perkebunan dan Komoditas  Pertanian dan Ketahanan Pangan  Pekerjaan Umum  Transportasi  Perumahan dan Pemerintahan Daerah  Pembangunan Desa dan Wilayah  Komunikasi  Digital  Pariwisata, Seni, dan Budaya  Kewirausahaan dan Pembangunan Koperasi  Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat  Persatuan Nasional  Pemuda dan Olahraga 
Komisi:  Penerbangan  Komunikasi dan Multimedia  Perusahaan  Pemilihan Umum  Energi  Hak Asasi Manusia  Etik Kepolisian  Pelayanan Publik  Sekuriti 
Departemen:  Audit  Penyiaran  Imigrasi  Pengembangan Keterampilan  Margasatwa dan Taman Nasional  Orang Asli  Pekerjaan Umum  Perhubungan Darat  Pemadaman Kebakaran  Keamanan Sipil  Film  Pemasyarakatan  Pembangunan Islam 
Lembaga lainnya:  Penelitian dan Pengembangan Pertanian  Bernama  Pemasaran Produk Pertanian Federal  Pertanahan  Penelitian Hutan  Pengembangan Produk Halal  Pembangunan Jalan Raya  Pembangunan Investasi  Kedaulatan Maritim  Administrasi Publik  Olahraga  Minyak Sawit  Pemberdayaan Petani Karet  Antariksa  Urban Development Authority  Korps Sukarelawan  Penerbangan Sipil  Pemulihan Nasional 
Penegak hukum:  Pemberantasan Korupsi  Bea dan Cukai  Kedaulatan Maritim  Keamanan Nasional  Kepolisian  Polisi Wisatawan 
Bank sentral:  Bank Sentral Malaysia
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024

Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024.
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2024) adalah Pemilihan Umum Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota (kecuali DKI Jakarta)) se-Indonesia periode 2024–2029.
Pemilu Legislatif (Pileg) tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada).
Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada di waktu bersamaan ini masih menimbulkan kontroversi, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Alokasi kursi parlemen

| Tingkat | Institusi | Kursi yang diperebutkan | Perubahan dari Pemilu 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | 580 | 5 |
| Nasional | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | 152 | 16 |
| Provinsi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (DPRD I) | 2,372 | 165 |
| Kabupaten/Kota | Dewan Perwakilian Rakyat Daerah II (DPRD II) | 17,510 | 170 |
|  | Total | 20,614 |  |
Peserta pemilihan umum Anggota DPR

Dari 40 partai politik yang mendaftar, hanya terdapat 18 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Urutan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2024 adalah sebagai berikut.
Peserta pemilihan umum Anggota DPR > Partai politik nasional

| Nomor urut | Partai politik | Partai politik | Partai politik | Pemimpin | Pendaftaran | Verifikasi faktual | Koalisi | Hasil Pemilu 2019> Suara (%) | Hasil Pemilu 2019> Kursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | Muhaimin Iskandar | 8 Agustus 2022 | 8 Agustus 2022 | Perubahan | 9,69 | 58 / 575 |
| 2 |  | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | Prabowo Subianto | 8 Agustus 2022 | 8 Agustus 2022 | Indonesia Maju | 12,57 | 78 / 575 |
| 3 |  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | Megawati Soekarnoputri | 1 Agustus 2022 | 1 Agustus 2022 | Kerja Sama | 19,33 | 128 / 575 |
| 4 |  | Partai Golongan Karya | Golkar | Airlangga Hartarto | 10 Agustus 2022 | 10 Agustus 2022 | Indonesia Maju | 12,31 | 85 / 575 |
| 5 |  | Partai NasDem | NasDem | Surya Paloh | 1 Agustus 2022 | 1 Agustus 2022 | Perubahan | 9,05 | 59 / 575 |
| 6 |  | Partai Buruh | Buruh | Said Iqbal | 12 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Netral | (baru) | (baru) |
| 7 |  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | Anis Matta | 7 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Indonesia Maju | (baru) | (baru) |
| 8 |  | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | Ahmad Syaikhu | 1 Agustus 2022 | 1 Agustus 2022 | Perubahan | 8,21 | 50 / 575 |
| 9 |  | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | Anas Urbaningrum | 2 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Netral | (baru) | (baru) |
| 10 |  | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | Oesman Sapta Odang | 8 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Kerja Sama | 1,54 | 0 / 575 |
| 11 |  | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | Ahmad Ridha Sabana | 3 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Indonesia Maju | 0,50 | 0 / 575 |
| 12 |  | Partai Amanat Nasional | PAN | Zulkifli Hasan | 10 Agustus 2022 | 10 Agustus 2022 | Indonesia Maju | 6,84 | 44 / 575 |
| 13 |  | Partai Bulan Bintang | PBB | Yusril Ihza Mahendra | 1 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Indonesia Maju | 0,79 | 0 / 575 |
| 14 |  | Partai Demokrat | Demokrat | Agus Harimurti Yudhoyono | 1 Agustus 2022 | 1 Agustus 2022 | Indonesia Maju | 7,77 | 54 / 575 |
| 15 |  | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | Kaesang Pangarep | 10 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Indonesia Maju | 1,89 | 0 / 575 |
| 16 |  | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | Hary Tanoesoedibjo | 1 Agustus 2022 | 14 Desember 2022 | Kerja Sama | 2,67 | 0 / 575 |
| 17 |  | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | Muhamad Mardiono | 10 Agustus 2022 | 10 Agustus 2022 | Kerja Sama | 4,52 | 19 / 575 |
| 24 |  | Partai Ummat | Ummat | Ridho Rahmadi | 12 Agustus 2022 | 30 Desember 2022 | Perubahan | (baru) | (baru) |
Peserta pemilihan umum Anggota DPR > Partai politik lokal Aceh

| Nomor urut | Partai politik | Partai politik | Partai politik | Pemimpin | Koalisi | Hasil Pemilu 2019> Suara (%) | Hasil Pemilu 2019> Kursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Partai Nanggroe Aceh | PNA | Irwandi Yusuf | Netral | 6,81 | 6 / 81 |
| 19 |  | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa | Gabthat | Ahmad Tajuddin | Netral | (baru) | (baru) |
| 20 |  | Partai Darul Aceh | PDA | Muhibbussabri A. Wahab | Perubahan | 3,30 | 3 / 81 |
| 21 |  | Partai Aceh | PA | Muzakir Manaf | Indonesia Maju | 21,35 | 18 / 81 |
| 22 |  | Partai Adil Sejahtera Aceh | PAS Aceh | Tu Bulqaini Tanjongan | Perubahan | (baru) | (baru) |
| 23 |  | Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh | SIRA | Muslim Syamsuddin | Perubahan | 1,45 | 1 / 81 |
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi > Dewan Perwakilan Daerah

Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024–2029
Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD adalah provinsi sehingga terdapat 38 daerah pemilihan untuk 38 provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau provinsi adalah empat orang.
Jadwal pemilihan umum 2024

Daftar rencana jadwal pemilihan umum sebagai berikut:
| Keterangan | Awal | Akhir |
| --- | --- | --- |
| Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu | 14 Juni 2022 | 14 Juni 2024 |
| Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih | 14 Oktober 2022 | 21 Juni 2023 |
| Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu | 29 Juli 2022 | 13 Desember 2022 |
| Penetapan peserta pemilu | 14 Desember 2022 |  |
| Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan | 14 Oktober 2022 | 9 Februari 2023 |
| Pencalonan anggota DPD | 6 Desember 2022 | 25 November 2023 |
| Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota | 24 April 2023 | 25 November 2023 |
| Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden | 19 Oktober 2023 | 25 Oktober 2023 |
| Masa kampanye pemilu | 28 November 2023 | 10 Februari 2024 |
| Masa tenang | 11 Februari 2024 | 13 Februari 2024 |
| Pemungutan suara | 14 Februari 2024 |  |
| Penghitungan suara | 14 Februari 2024 | 15 Februari 2024 |
| Rekapitulasi hasil penghitungan suara | 15 Februari 2024 | 20 Maret 2024 |
| Penetapan hasil pemilu | paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK |  |
| Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD | 1 Oktober 2024 |  |
| Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden | 20 Oktober 2024 |  |
Tahapan dan jadwal pemilu presiden dan wakil presiden jika terjadi putaran kedua:
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (22 Maret 2024-25 April 2024)
Masa kampanye pemilu (2 Juni 2024-22 Juni 2024)
Masa tenang (23 Juni 2024-25 Juni 2024)
Pemungutan suara (26 Juni 2024)
Penghitungan suara (26 Juni 2024-27 Juni 2024)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara (27 Juni 2024-20 Juli 2024)
Hasil > Hasil Pemilihan umum Anggota DPR-RI 2024

| Urutan | Partai | Partai | Jumlah suara | Persentase suara | Jumlah kursi | Persentase kursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 25.387.279 | 16.72% | 110 | 18.96% |
| 2 | 4 | Partai Golongan Karya | 23.208.654 | 15.29% | 102 | 17.59% |
| 3 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 20.071.708 | 13.22% | 86 | 14.83% |
| 4 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 16.115.655 | 10.62% | 68 | 11.72% |
| 5 | 5 | Partai NasDem | 14.660.516 | 9.66% | 69 | 11.90% |
| 6 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 12.781.353 | 8.42% | 53 | 9.14% |
| 7 | 14 | Partai Demokrat | 11.283.160 | 7.43% | 44 | 7.59% |
| 8 | 12 | Partai Amanat Nasional | 10.984.003 | 7.24% | 48 | 8.27% |

| 9 | 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 5.878.777 | 3.87% | 0 | 0 |
| 10 | 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 4.260.169 | 2.81% | 0 | 0 |
| 11 | 16 | Partai Persatuan Indonesia | 1.955.154 | 1.29% | 0 | 0 |
| 12 | 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 1.281.991 | 0.84% | 0 | 0 |
| 13 | 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1.094.588 | 0.72% | 0 | 0 |
| 14 | 6 | Partai Buruh | 972.910 | 0.64% | 0 | 0 |
| 15 | 24 | Partai Ummat | 642.545 | 0.42% | 0 | 0 |
| 16 | 13 | Partai Bulan Bintang | 484.486 | 0.32% | 0 | 0 |
| 17 | 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 406.883 | 0.27% | 0 | 0 |
| 18 | 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 326.800 | 0.22% | 0 | 0 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 151.796.631 | 100,00% | 580 | 100,00% |
Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Keterangan:
Pembatasan garis hitam: Karena adanya penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold, PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 4% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.
Hasil > Hasil Pemilihan umum DPR Aceh 2024 untuk partai lokal Aceh

| Urutan | Partai | Partai | Jumlah suara | Persentase suara | Jumlah kursi | Persentase kursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | Partai Aceh | 683.768 | 22,11% | 20 | 24,69% |
| 2 | 22 | Partai Adil Sejahtera Aceh | 147.772 | 4,78% | 4 | 4,94% |
| 3 | 18 | Partai Nanggroe Aceh | 89.368 | 2,89% | 1 | 1,23% |
| 4 | 23 | Partai SIRA | 33.343 | 1,08% | 0 | 0 |
| 5 | 20 | Partai Darul Aceh | 22.662 | 0,73% | 1 | 1,23% |
| 6 | 19 | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa | 10.878 | 0,35% | 0 | 0 |
Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Hasil > Hasil penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei

| Partai politik | Kompas   Litbang | Charta Politika Indonesia | Metrotvnews   Indikator Politik Indonesia | Saiful Mujani   Lembaga Survei Indonesia | Lingkaran Survei Indonesia Denny JA | Poltracking | Populi Center | Politika Research & Consulting | Hasil Akhir KPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PKB | 10,71% | 10,51% | 10,49% | 10,81% | 10,55% | 10,89% | 10,92% | 11,20% | 10,62% |
| Gerindra | 13,47% | 13,52% | 13,39% | 13,02% | 13,44% | 13,34% | 13,96% | 13,27% | 13,22% |
| PDIP | 16,31% | 16,09% | 16,68% | 16,80% | 16,79% | 16,64% | 16,33% | 17,12% | 16,72% |
| Golkar | 14,64% | 13,84% | 14,97% | 14,85% | 14,93% | 15,18% | 15,54% | 15,68% | 15,29% |
| Nasdem | 9,96% | 9,02% | 9,41% | 9,00% | 9,46% | 9,24% | 9,12% | 9,52% | 9,66% |
| PB | 0,68% | 0,67% | 0,79% | 0,80% | 0,83% | 0,63% | 0,73% | 0,75% | 0,64% |
| Gelora | 0,85% | 0,99% | 0,93% | 1,09% | 1,24% | 0,94% | 0,89% | 0,99% | 0,84% |
| PKS | 8,37% | 9,43% | 8,13% | 8,28% | 8,35% | 8,17% | 8,00% | 7,41% | 8,42% |
| PKN | 0,24% | 0,39% | 0,38% | 0,35% | 0,46% | 0,24% | 0,28% | 0,39% | 0,22% |
| Hanura | 0,86% | 0,85% | 0,88% | 1,00% | 0,96% | 0,74% | 0,89% | 0,78% | 0,72% |
| Garuda | 0,30% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,49% | 0,33% | 0,34% | 0,36% | 0,27% |
| PAN | 7,10% | 7,08% | 6,90% | 6,83% | 6,61% | 7,27% | 7,19% | 6,41% | 7,24% |
| PBB | 0,39% | 0,54% | 0,61% | 0,63% | 0,47% | 0,41% | 0,45% | 0,42% | 0,32% |
| Demokrat | 7,62% | 7,66% | 7,46% | 7,42% | 6,97% | 7,41% | 7,07% | 7,58% | 7,43% |
| PSI | 2,80% | 2,97% | 2,81% | 2,90% | 2,72% | 2,89% | 2,62% | 2,78% | 2,81% |
| Perindo | 1,37% | 1,50% | 1,41% | 1,40% | 1,37% | 1,33% | 1,34% | 1,21% | 1,29% |
| PPP | 3,86% | 3,97% | 3,64% | 3,79% | 3,91% | 3,84% | 3,85% | 3,68% | 3,87% |
| Ummat | 0,47% | 0,54% | 0,60% | 0,60% | 0,45% | 0,51% | 0,46% | 0,54% | 0,42% |
| Suara masuk | 100% | 96,90% | 97,80% | 92,15% | 99,90% | 99,30% | 99,88% | 98,67% | 100% |
Ditebalkan: Partai dengan perkiraan suara terbanyak
Dimiringkan: Partai yang diperkirakan tak lolos ambang batas parlemen 4%