Komune di Prancis
Sejarah Komune Prancis > Kerajaan Prancis

Sebelum Revolusi Prancis, belum ada pembentukan komune seperti sekarang. Tingkat terendah dari pembagian administratif adalah paroki (paroisse), dan terdapat sekitar 60.000 paroki di Kerajaan Prancis. Sebuah paroki hanya berupa sebuah gereja, perumahan di sekitarnya (dikenal dengan desa), dan tanah pertanian di sekitar desa. harus diingat bahwa Prancis adalah negara terpadat di Eropa hingga abad ke-19, Rusia dengan 25 juta penduduk sebelum Revolusi Industri (Inggris hanya 6 juta penduduk sebelum Revolusi Industri) - ini dikarenakan jumlah paroki yang tinggi di Kerajaan Prancis. Raja Prancis sering memberi gelar mereka dengan "kekuasaan atas 100.000 menara gereja".
Tetapi paroki ini hanya sedikit memiliki struktur kotamadya dari komune sebelum Revolusi. Biasanya hanya terdapat komite pembangunan (conseil du fabrique di mana 'fabrique' berkaitan dengan kata 'fabricate' [membangun] dalam bahasa Inggris), terdiri dari penduduk desa, yang menjalankan pembangunan gereja paroki, halaman gereja, dan berbagai kediaman dan properti gereja - dan kadang-kadang menyediakan bantuan untuk fakir miskin, atau mengelola rumah sakit atau sekolah paroki. Pendeta yang bekerja di paroki itu juga perlu mencatat pembaptisan, perkawinan, dan pemakaman, sejak Peraturan Villers-Cotterêts tahun 1539 oleh François Pertama. Kecuali untuk tugas tersebut, desa ditinggalkan untuk menangani masalah lain bila diperbolehkan. Umumnya, penduduk desa berkumpul untuk memutuskan masalah istimewa yang berhubungan dengan wilayah itu, seperti penggunaan tanah pertanian, tetapi belum berdiri badan kotamadya permanen. Di banyak tempat, tuan tanah lokal (seigneur) di kediamannya masih melakukan campurtangan terhadap urusan desa, memungut pajak dari penduduk desa dan memaksa mereka bekerja sebagai corvée, masih menentukan tanah pertanian mana yang akan digunakan dan kapan, dan sebanyak apa hasil panen yang harus diberikan kepadanya.
Di sisi lain, telah dibentuk kota perjanjian yang mendapat persetujuan selama Era Pertengahan, dari raja itu sendiri, atau bangsawan lokal (seperti kota Toulouse yang disetujui bangsawan Toulouse). Kota-kota tersebut didirikan dari beberapa paroki (mencapai beberapa ratus paroki untuk Paris), dan dikelilingi oleh tembok pertahanan. Kota-kota itu telah dibebaskan dari kekuasaan tuan tanah pada abad ke-12 dan ke-13, mereka memiliki badan kotamadya yang mengatur kota, dan kemiripan dengan komune yang telah didirikan selama Revolusi Peranis kecuali untuk dua titik penting: 1- badan kotamadya ini tidak demokratis, mereka biasanya ditangani oleh keluarga bourgeois kaya, yang kekayaannya dipermasalahkan, sehingga mereka dapat dicap sebagai kelompok berkuasa daripada demokrasi kotamadya; 2- tidak terdapat status seragam untuk kota perjanjian ini, masing-masing memiliki statusnya sendiri dan organisasi tertentu.
Di utara Prancis, kota diatur oleh échevin (dari bahasa Jerman lama yang berarti hakim), sementara kota-kota di selatan Prancis diatur oleh consul (sama seperti masa Romawi), tetapi Bordeaux dipimpin oleh jurat (secara etimologi berarti "lelaki yang disumpah") dan Toulouse oleh capitouls ("pria pengawal"). Biasanya, tidak terdapat wali kota pada masa modern; seluruh échevin atau consul berada di tingkat yang sama, dan mengeluarkan keputusan secara kolegial; tetapi untuk urusan lain hanya terdapat seorang échevin atau consul di bawah yang lain, menjadi sejenis wali kota, meskipun tidak dengan kekuasaan eksekutif yang sama seperti wali kota modern. "Wali kota" ini disebut: wali kota para saudagar (prévôt des marchands) di Paris dan Lyon; maire di Marseille, Bordeux, Rouen, Orléans, Bayonne dan berbagai kota lainnya; mayeur di Lille; premier capitoul di Toulouse; viguier di Montpellier; premier consul di beberapa kota di selatan Prancis; prêteur royal di Strasbourg; maître échevin di Metz; maire royal di Nancy; atau prévôt di Valenciennes.