Thomas Sankara
Kepresidenan > Perang Jalur Agacher

Artikel utama: Perang Jalur Agacher
Setelah bentrokan antara Burkina Faso dan Mali pada tahun 1974 atas wilayah sengketa Jalur Agacher, Organisasi Kesatuan Afrika telah membentuk komisi mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan batas wilayah yang independen dan netral. Kedua pemerintah telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengakhiri sengketa tersebut.
Namun pada tahun 1983 kedua negara tidak sepakat tentang pekerjaan komisi tersebut. Sankara secara pribadi tidak menyukai Presiden Mali Moussa Traoré, yang telah mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan rezim Modibo Keita yang berhaluan kiri. Pada tanggal 17 September Sankara mengunjungi Mali dan bertemu dengan Traoré. Dengan mediasi Aljazair, keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dan kemudian mengajukan petisi kepada badan tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pada bulan Juli 1985 Burkina Faso mendeklarasikan sekretaris jenderal Mali dari Masyarakat Ekonomi Afrika Barat, Drissa Keita, sebagai persona non grata setelah ia mengkritik rezim Sankara. Pada bulan September Sankara menyampaikan pidato di mana ia menyerukan revolusi di Mali. Para pemimpin Mali sangat sensitif terhadap retorika yang menghasut, karena negara mereka sedang mengalami kerusuhan sosial. Sekitar waktu yang sama, Sankara dan tokoh-tokoh kunci lainnya di CNR menjadi yakin bahwa Traoré menyembunyikan oposisi terhadap rezim Burkinabé di Bamako dan berencana untuk memprovokasi perang perbatasan, yang akan digunakan untuk mendukung kontrarevolusi.
Ketegangan di perbatasan mulai meningkat pada tanggal 24 November ketika seorang warga negara Burkina Faso membunuh warga negara lain di dekat perbatasan di Provinsi Soum. Polisi Mali melintasi perbatasan untuk menangkap pembunuh dan juga menahan beberapa anggota Komite Pertahanan Revolusi setempat yang sedang mempersiapkan pengadilan. Tiga hari kemudian polisi Mali memasuki Kounia untuk 'memulihkan ketertiban'. Burkina Faso menyampaikan perwakilan diplomatik mengenai insiden tersebut ke Mali, tetapi tidak mendapat tanggapan resmi.
Pada awal Desember, Burkina Faso memberitahu Mali dan negara-negara tetangga lainnya bahwa mereka akan melaksanakan sensus nasional sepuluh tahunan dari 10 hingga 20 Desember. Pada 14 Desember, personel militer memasuki Agacher untuk membantu sensus. Mali menuduh otoritas militer menekan warga Mali di desa-desa perbatasan untuk mendaftar pada sensus, tuduhan yang dibantah Burkina Faso. Dalam upaya untuk mengurangi ketegangan, ANAD (organisasi perjanjian Afrika Barat) mengirim delegasi ke Bamako dan Ouagadougou untuk menengahi. Presiden Aljazair Chadli Bendjedid menghubungi Sankara dan Traoré untuk mendorong resolusi damai. Atas permintaan anggota ANAD, Burkina Faso mengumumkan penarikan semua personel militer dari wilayah yang disengketakan.
Meskipun penarikan pasukan telah diumumkan, 'perang komunike' terjadi saat otoritas Burkina Faso dan Mali saling bertukar pesan permusuhan. Merasa terancam oleh Sankara, Traoré mulai mempersiapkan Mali untuk melakukan permusuhan dengan Burkina Faso. Tiga kelompok dibentuk dan berencana untuk menyerang Burkina Faso dan berkumpul di kota Bobo-Dioulasso. Sesampainya di sana, mereka akan mengerahkan pasukan oposisi Burkina Faso untuk merebut Ouagadougou dan menggulingkan Sankara.
Mantan ajudan Sankara, Paul Michaud, menulis bahwa Sankara bermaksud memprovokasi Mali agar berkonflik dengan tujuan memobilisasi dukungan rakyat terhadap rezimnya. Menurut Michaud, "sumber resmi—dan terpercaya—dari Mali" telah melaporkan bahwa dokumen mobilisasi tertanggal 19 Desember ditemukan pada mayat tentara Burkina Faso yang gugur selama perang berikutnya.
Upaya Sankara untuk memberikan bukti atas itikad baiknya secara sistematis dirusak. "Sulit untuk percaya bahwa otoritas Mali tidak menyadari bahwa rumor yang beredar adalah palsu," kata Duta Besar AS Leonardo Neher. Bertentangan dengan pernyataan Michaud, sebuah kabel CIA menyatakan, "Perang itu lahir dari harapan Bamako bahwa konflik itu akan memicu kudeta di Burkina Faso."
Pada dini hari tanggal 25 Desember 1985, sekitar 150 tank Angkatan Darat Mali melintasi perbatasan dan menyerang beberapa lokasi. Pasukan Mali juga berusaha mengepung Bobo-Dioulasso dalam serangan penjepit. Angkatan Darat Burkina Faso berjuang untuk menangkis serangan itu dalam menghadapi kekuatan tembakan Mali yang unggul dan kewalahan di garis depan utara; Pasukan Mali dengan cepat mengamankan kota Dionouga, Selba, Kouna, dan Douna di Agacher. Pemerintah Burkinabé di Ouagadougou menerima kabar tentang permusuhan sekitar pukul 13:00 dan segera mengeluarkan perintah mobilisasi. Berbagai tindakan keamanan juga diberlakukan di seluruh negeri, termasuk pemadaman listrik malam hari.
Pasukan Burkina Faso berkumpul kembali di wilayah Dionouga untuk melakukan serangan balik. Kapten Compaoré mengambil alih komando front barat ini. Di bawah kepemimpinannya, para prajurit terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan menggunakan taktik gerilya melawan tank-tank Mali.
Segera setelah permusuhan dimulai, para pemimpin Afrika lainnya berusaha untuk melembagakan gencatan senjata. Pada pagi hari tanggal 30 Desember, Burkina Faso dan Mali menyetujui gencatan senjata yang ditengahi ANAD. Saat itu Mali telah menduduki sebagian besar Jalur Agacher. Lebih dari 100 tentara Burkina Faso dan sekitar 40 tentara dan warga sipil Mali tewas selama perang. Kota-kota Burkina Faso di Ouahigouya, Djibo, dan Nassambou rusak parah akibat pertempuran tersebut.
Pada pertemuan puncak ANAD di Yamoussoukro pada 17 Januari 1987, Traoré dan Sankara bertemu dan meresmikan perjanjian untuk mengakhiri permusuhan. ICJ kemudian membagi Sungai Agacher; Mali menerima wilayah barat yang lebih padat penduduknya dan Burkina Faso menerima wilayah timur yang berpusat di Sungai Béli.  Kedua negara menyatakan kepuasan mereka terhadap putusan tersebut.
Burkina Faso menyatakan bahwa perang tersebut merupakan bagian dari 'komplotan internasional' untuk menjatuhkan pemerintahan Sankara. Burkina Faso menolak spekulasi bahwa perang tersebut terjadi karena rumor kekayaan mineral di Agacher. Kinerja negara yang relatif buruk dalam konflik tersebut merusak kredibilitas CNR di dalam negeri. Beberapa tentara Burkina Faso marah karena Sankara gagal untuk melancarkan perang secara lebih agresif dan menggalang serangan balik terhadap Mali.
Konflik ini juga menunjukkan posisi internasional negara yang lemah dan memaksa CNR untuk menciptakan citra yang lebih moderat mengenai kebijakan dan tujuannya di luar negeri. Setelah itu, pemerintah Burkina Faso tidak banyak menyinggung tentang dukungan terhadap revolusi di negara lain, dan hubungannya dengan Prancis membaik. Dalam sebuah rapat umum yang diadakan setelah perang, Sankara mengakui bahwa militer negaranya tidak dipersenjatai dengan memadai dan mengumumkan pengurangan hukuman bagi banyak tahanan politik.