Kabinet Tōjō
Sejarah > Setelah pelantikan

Mayoritas Angkatan Laut, yang menyadari perbedaan besar kekuatan angkatan laut dengan Angkatan Laut Amerika Serikat merupakan mereka yang ingin menghindari perang dengan Amerika Serikat, namun Menteri Shigetaro Shimada menyebut, "Tidak baik bagi seorang Menteri Angkatan Laut dengan sendirian menentang dan melewatkan peluang perang." Namun, setelah Menteri Luar Negeri Shigenori Togo menjabat, ia membuang faksi pro Jerman di dalam kementerian dan menyatukan kementerian dengan ide untuk mempromosikan negosiasi dengan Amerika Serikat. Lalu, fakta bahwa Jepang telah berubah dari pemerintahan sipil di bawah Perdana Menteri Konoe menjadi pemerintahan militer di bawah Perdana Menteri dan Menteri Perang Tojo, yang diarahkan untuk memulai perang, tentu saja dirasakan oleh negara-negara demokratis seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Selain itu, meskipun secara nominal diarahkan oleh Menteri Luar Negeri Cordell Hull, pada kenyataannya kemudian diketahui dengan dirilisnya Venona Papers bahwa Harry White, petinggi Departemen Keuangan Amerika Serikat, bersembunyi di dalam pemerintahan Amerika Serikat dan sedang melakukan spionase untuk Uni Soviet. Kabinet Tojo mengabaikan negosiasi dengan Amerika Serikat dan menganggap Nota Hull yang ditulis oleh salah satu bawahan Menteri Keuangan Morgenthau sebagai sebuah "ultimatum'' kepada pemerintah Jepang, dan Kabinet Tojo beralih untuk memulai perang. Akibatnya, Kabinet Tojo memutuskan untuk berperang melawan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan kekuatan Sekutu lainnya.
Setelah perang dimulai dengan invasi Malaya dan pengeboman Pearl Harbor pada 8 Desember, sebuah dekrit deklarasi perang atas nama Kaisar Showa diumumkan. Perdana Menteri Tojo mengungkapkan tekadnya kepada rakyat Jepang melalui siaran radio bertajuk "Saya tunduk kepada dekrit Kaisar.'' Empat hari kemudian, pada tanggal 12 Desember di tahun yang sama, keputusan Kabinet mencakupkan Perang Tiongkok-Jepang, yang telah terjadi sejak Kabinet Konoe pertama.
Kemudian, ketika pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat ke-21 diadakan 1 tahun setelah perang dimulai. Tojo mengundurkan diri dari posisi Menteri Dalam Negeri dan digantikan oleh Michio Yuzawa, seorang birokrat Kementerian Dalam Negeri yang berpengalaman. Di sisi lain, untuk meningkatkan kepemimpinannya dalam operasi militer, Tojo mengambil posisi Kepala Staf. Selain itu, untuk memperkuat sikap pada masa perang, pemerintahan merombak badan dan kementerian, termasuk Kementerian Asia Timur Raya dan Kementerian Amunisi, mempromosikan sumber daya manusia, dan sentralisasi kekuasaan. Akibat dari Tojo yang mengemban jabatan sebagai Menteri Amunisi, Nobusuke Kishi yang merupakan Menteri Perdagangan dan Industri (juga menjabat sebagai Perdana Menteri setelah perang), secara tidak wajar diturunkan posisinya sebagai Wakil Menteri Amunisi, selagi mengemban jabatan sebagai Menteri Negara. Di satu waktu, terdapat rencana untuk membubarkan Kementerian Perang dan Kementerian Angkatan Laut untuk membentuk Kementerian Pertahanan. Di tengah situasi tersebut, Menteri Luar Negeri Togo mengundurkan diri karena perlawanannya atas pembentukan Kementerian Asia Timur Raya. Lalu, ketika penjelasan di parlemen mengenai sistem metropolitan Tokyo dan reformasi sistem kotamadya, kota dan desa, yang berfokus pada wali kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Michio Yuzawa terpaksa mengundurkan diri setelah menimbulkan kebencian dari Asosiasi Politik Pendukung. Fondasi pemerintahan kemudian terus melemah seiring dengan kekalahan tentara Jepang dan situasi perang yang semakin memburuk.
Di sisi lain, terdapat sekelompok pengikut senior, termasuk mantan perdana menteri, dan sekelompok keluarga kekaisaran yang berpusat di sekitar Pangeran Takamatsu Nobuhito, salah satu adik Kaisar Showa (pengikut senior, Fumimaro Konoe, bukan bagian dari keluarga kekaisaran tetapi anggota bangsawan, tetapi merupakan kepala keluarga Sekke). Rencana untuk menggulingkan pemerintahan oleh seorang adipati yang kedudukannya setara dengan anggota keluarga kekaisaran terjadi di balik layar. Sebagai respon, Tojo mencoba mengatasi situasi tersebut dengan menunjuk pengikut senior sebagai menteri.
Namun, Pertempuran Mariana dan jatuhnya Saipan memudahkan militer AS untuk mengebom daratan (serangan udara di daratan Jepang). Kishi menolak permintaan Perdana Menteri Tojo agar ia mengundurkan diri, dan pada tahun 1944 terjadi perselisihan di dalam kabinet . Kabinet Tojo mengundurkan diri secara massal pada tanggal 18 Juli sebagai bentuk tanggung jawab atas jatuhnya Saipan pada tanggal 9 Juli. Penggantinya adalah Kuniaki Koiso, yang menjadi Perdana Menteri, dan Kabinet Koiso dibentuk.