Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia
Peraturan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia, hal ini meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah seiring juga dengan intensifnya penelitian dan eksplorasi alam. Namun, sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan, pengangkutan, kandang sempit, dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.
Hingga saat ini masih banyak kasus yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Memburu satwa liar dilindungi bagi sebagian orang dilakukan karena kesenangan semata.  Kegiatan ini biasanya menggunakan senapan angin dan juga jerat. Hal ini sudah merusak lingkungan hidup karena kegiatan perburuan  ini akan menghilangkan keseimbangan ekosistem hutan. Untuk menekan angka perburuan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai perburuan satwa liar yang salah satunya termuat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada pasal 21 ayat (2) yang berbunyi,  “Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Hal ini juga dibahas melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. P106 tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Liar. Untuk pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk kegiatan tertentu dengan kondisi dan syarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Saat ini perlindungan hidupan liar atau satwa dalam instrumen hukum secara internasional dibahas melalui Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora (CITES) pada tahun 1973. CITES, atau Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan mengkategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix) (United nation General Assembly 1973). Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana tersebut. Hukum nasional yang melindungi satwa liar belum memiliki kelengkapan dan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya. Ancaman sanksi yang ada pun juga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia, hal ini meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah seiring juga dengan intensifnya penelitian dan eksplorasi alam. Namun, sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan, pengangkutan, kandang sempit, dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.
Hingga saat ini masih banyak kasus yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Memburu satwa liar dilindungi bagi sebagian orang dilakukan karena kesenangan semata.  Kegiatan ini biasanya menggunakan senapan angin dan juga jerat. Hal ini sudah merusak lingkungan hidup karena kegiatan perburuan  ini akan menghilangkan keseimbangan ekosistem hutan. Untuk menekan angka perburuan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai perburuan satwa liar yang salah satunya termuat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada pasal 21 ayat (2) yang berbunyi,  “Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Hal ini juga dibahas melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. P106 tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Liar. Untuk pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk kegiatan tertentu dengan kondisi dan syarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Saat ini perlindungan hidupan liar atau satwa dalam instrumen hukum secara internasional dibahas melalui Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora (CITES) pada tahun 1973. CITES, atau Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan mengkategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix) (United nation General Assembly 1973). Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana tersebut. Hukum nasional yang melindungi satwa liar belum memiliki kelengkapan dan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya. Ancaman sanksi yang ada pun juga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Taksa | Jumlah Jenis | Persentse (%) |
| Burung | 116 | 38.03 |
| Reptil | 85 | 27.87 |
| Mamalia | 65 | 21.31 |
| Satwa Lain | 39 | 12.79 |
Sumber : Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2010 – 2018
Berdasarkan data SIPP pada tahun 2011 hingga 2018, diketahui bahwa provinsi dengan penanganan kasus terbanyak adalah Jawa Timur sebanyak 52 kasus, diikuti Bali sebanyak 38 kasus, dan Jambi sebanyak 35 kasus seperti yang tertera pada Tabel 2. Tabel 2 Jumlah kasus pada tiap provinsi berdasarkan SIPP tahun 2011 – 2018
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Provinsi | Jumlah Kasus | Persentase (%) |
| Jawa Timur | 52 | 11.79 |
| Bali | 38 | 8.62 |
| Jambi | 35 | 7.94 |
| Jawa Barat | 30 | 6.8 |
| Lampung | 29 | 6.58 |
| DKI Jakarta | 26 | 5.9 |
| Sumatera Barat | 24 | 5.44 |
| Riau | 22 | 5 |
| Kalimantan Barat | 18 | 4.08 |
| Sumatera Selatan | 18 | 4.08 |
Sumber: SIPP tahun 2011 – 2018 yang dianalisis YIARI
Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus perdagangan satwa liar masih marak terjadi di Indonesia, dengan kemajuan teknologi diharapkan pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia dapat diatasi sedikit demi sedikit sehingga hewan yang diperdagangkan bahkan hewan yang dilindungi dapat dikembangiakan dan terjaga dari kepunahan.