Orientasi pelajar
Pekan orientasi di seluruh dunia > Indonesia

Perpeloncoan umumnya menjadi aspek utama dalam penyambutan pelajar baru di Indonesia. Pekan orientasi di negara ini biasa disebut Ospek (singkatan dari Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) untuk tingkat universitas dan MOS/MOPD (singkatan dari Masa Orientasi Siswa/Masa Orientasi Peserta Didik) untuk tingkat sekolah menengah. Orientasi pada umumnya melibatkan penghinaan secara verbal dan proses inisiasi (penyambutan) yang berujung pada tindakan yang memalukan. Ospek pada umumnya berlangsung selama tiga sampai lima hari dan kadang-kadang mencakup perjalanan ke daerah terpencil. Ospek diselenggarakan oleh mahasiswa senior, bukan dewan pengajar. Pekan orientasi di Indonesia berbeda ketimbang negara-negara lain karena para pelajar baru disyaratkan memakai aksesori yang tidak lazim (misalnya diminta mengenakan topi yang terbuat dari sarang burung, dasi kertas, dan membawa kantong plastik alih-alih tas punggung).
Hukuman fisik yang keras sering dijumpai pada masa pemerintahan Soeharto dan media massa terus melaporkan aktivitas yang tidak manusiawi selama pekan orientasi yang berujung pada kematian pelajar baru. Pasca era Soeharto, orientasi agak lebih toleran karena penyiksaan fisik sudah dilarang. Meski begitu, praktik ini masih dikritik oleh banyak psikolog dan masyarakat karena penghinaan verbal yang berlebihan seperti berteriak ke pelajar junior dan mengenakan aksesori yang tidak lazim masih dilakukan di tingkat SMP dan SMA. Pekan orientasi juga dikritik sebagian besar orang tua karena menghabiskan banyak biaya. Sejumlah psikolog berpendapat bahwa Ospek sering dipakai sebagai media pembalasan oleh panitia penyelenggara atas apa yang pernah mereka alami sewaktu masih berstatus pelajar baru. Karena itu banyak orang menganggap praktik semacam ini tidak perlu dilakukan. Tingkat kekerasan Ospek dan MOS bervariasi di setiap universitas dan sekolah di Indonesia.
Anggapan tidak pentingnya orientasi pelajar bukan tanpa dasar; mengingat sering beredarnya kabar siswa yang meninggal usai mengikuti kegiatan MOPD. Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak ke sebuah SMA di Kota Tangerang, Banten pada 29 Juli dan Mendikbud mendapati kegiatan yang menjurus ke perploncoan dan atribut-atribut yang tidak berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar. Hal ini tentu sangat disayangkan. Pada akhirnya, Mendikbud menginstruksikan kepada seluruh daerah yang sedang melaksanakan MOPD untuk tidak menggunakan atribut yang berlebihan dan tidak mengadakan kegiatan yang berisi perpeloncoan, meski langkah ini kurang membuahkan hasil karena pada kenyataannya kegiatan semacam itu tetap berlangsung.
Pada 11 Juli 2016, Baswedan secara resmi melarang kegiatan MOPD/MOS yang dilakukan oleh pelajar, karena rawan terjadi aksi pelonco maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap siswa baru. Meskipun demikian, kegiatan pengenalan di sekolah tetap dilakukan oleh para guru dan dilakukan saat jam belajar. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa yang terjadi saat ini. Di dalam Permendikbud tersebut, tidak boleh lagi diadakan kegiatan yang berisi atau menjurus kepada perpeloncoan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru. Selanjutnya, yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini adalah kepala sekolah. Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan, apabila pelanggaran sangatlah berat, kepala sekolah terancam dicopot dan siswa yang melakukan dikeluarkan dari sekolah.