Sejarah Jawa Barat pada era kerajaan Hindu-Buddha
Sunda dan Galuh

Di tahun 670, Tarusbawa, menantu dan pengganti raja Linggawarman memindahkan pusat pemerintahan kembali ke Sundapura, ibukota Tarumanagara di era Purnawarman. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kejayaan Tarumanagara yang di abad ke-7 M sudah mengalami banyak kemunduran. Ia lalu mengubah nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Keputusan ini menimbulkan pertentangan dari Wretikandayun, penguasa dari Kerajaan Galuh di Karangkamulyan, wilayah timur Tarumanagara. Dengan dukungan dari para raja daerah di wilayah timur juga Kerajaan Kalingga, Wretikandayun menyatakan Galuh sebagai kerajaan merdeka yang terpisah dari kerajaan Sunda. Untuk menghindari terjadinya perang saudara, Tarusbawa pun mengakui status Galuh sebagai kerajaan mandiri yang sejajar dengan Sunda. Wilayah antara Sunda dan Galuh dibatasi oleh Sungai Citarum. Dikarenakan adanya serbuan dari Sriwijaya terhadap Sundapura di tahun 686, Tarusbawa lalu memindahkan lagi ibukota ke daerah pedalaman tepatnya di Pakuan Pajajaran yang sekarang masuk daerah Bogor. Di abad ke-9 M, kedua kerajaan tersebut kembali dipimpin oleh satu raja, ketika di tahun 852 takhta Galuh diserahkan kepada Gajah Kulon yang juga merupakan raja Sunda. Antara akhir abad ke-8 sampai abad ke-10 M, Sunda dan Galuh berada di bawah pengaruh Sriwijaya, dimana Sriwijaya pernah melancarkan serbuan beberapa kali ke pesisir utara wilayah Sunda & Galuh. Menurut Prasasti Kebonkopi II, wilayah Jawa Barat khususnya Kerajaan Sunda terlepas dari pengaruh Sriwijaya di tahun 932. Di era pemerintahan Jayabhupati di abad ke-11 M, Kerajaan Sunda memilih untuk netral terhadap permusuhan antara Sriwijaya dengan Kerajaan Medang di Jawa Timur, karena penguasa di kedua kerajaan tersebut masih kerabat dari Jayabhupati. Di era Kerajaan Hindu-Buddha, terdapat beberapa kerajaan daerah yang pernah berdiri di Jawa Barat, diantaranya adalah Kerajaan Jampang Manggung, Kerajaan Agrabintapura, Kerajaan Tanjung Singuru, Kerajaan Kendan, Kerajaan Talaga Manggung, Kerajaan Galunggung, dan Kerajaan Tembong Agung.
Kerajaan Sunda dan Galuh merupakan salah-satu wilayah di Nusantara yang tidak berada di bawah pengaruh Majapahit di abad ke-14 M. Prabu Hayam Wuruk berniat untuk memperistri putri Dyah Pitaloka Citraresmi, namun terjadinya insiden Perang Bubat yang menewaskan maharaja Linggabuana beserta seluruh pengawalnya di wilayah Majapahit mengakibatkan ketegangan antara Sunda-Galuh dengan Majapahit, meski ketegangan tersebut tidak berujung pada perang terbuka. Hubungan kerajaan Galuh dengan Majapahit setelah insiden di Bubat relatif normal, dimana ketika Perang Paregreg antara sesama keturunan Hayam Wuruk meletus di timur, kerajaan tersebut menerima para rombongan pengungsi dari Majapahit. Namun keputusan raja Galuh saat itu, Dewa Niskala, untuk menikah dengan salah-satu pengungsi dari Majapahit mengundang protes dari raja Susuk Tunggal di Sunda karena hal tersebut dianggap tabu. Untuk meredakan ketegangan antara Sunda dan Galuh, di tahun 1482 kedua raja tersebut akhirnya turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada Jayadewata, dimana Jayadewata awalnya dinobatkan sebagai raja Galuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Ia lalu memindahkan pusat pemerintahan dari Kawali (Ciamis Utara) menuju Pakuan dan menikah dengan putri dari Susuk Tunggal. Kerajaan Sunda dan Galuh yang berdiri terpisah selama 8 abad akhirnya bersatu kembali. Dikarenakan ibukota dari kerajaan Sunda yang baru tersebut berada di Pakuan Pajajaran, kerajaan tersebut akhirnya mulai dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Di era pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda mengalami masa keemasan dan sudah melakukan kontak dengan bangsa Eropa. Tomé Pires, seorang diplomat berkebangsaan Portugis yang mengunjungi Pakuan di tahun 1513, mencatat bahwa kerajaan Sunda merupakan kerajaan agraris yang banyak menghasilkan komoditas berupa beras, lada, asam jawa, dan cabai jawa dengan mutu yang baik.