Ahmad Dahlan (bupati)
Karier Politik > Sebagai Bupati Kutai

Setelah Aji Raden Padmo diberhentikan secara paksa dan ditangkap atas perintah Kolonel Soehario dengan tuduhan hendak mendirikan kembali pemerintahan swapraja pada Agustus 1964, terjadi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum Roesdibjono diangkat menjadi pejabat bupati pada 21 November 1964 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. Up-14/11/46-2074. Roesdibjono ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang baru dan dibantu oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai, Soekardi.
Ahmad akhirnya dipilih oleh DPRD-GR Kabupaten Kutai menjadi kepala daerah yang baru dan diangkat menjadi bupati pada 28 Oktober 1965 melalui SK Menteri Dalam Negeri No. Up-14/10/1965. Ia dilantik oleh Gubernur Abdoel Moeis Hassan pada 1 November 1965 dalam sidang khusus DPRD-GR Kabupaten Kutai di Tenggarong. Meski pada awal jabatannya ia berstatus sebagai anggota PNI, pada masa Orde Baru ia keluar dari partai tersebut. Ahmad tidak langsung bergabung dengan Golkar dan baru secara resmi masuk ke dalamnya pada tahun 1975 di Samarinda. Meski demikian, sebagai pegawai negeri, ia secara otomatis tergabung dalam KORPRI.
Langkah pertama yang ia lakukan sebagai bupati adalah mereformasi struktur pemerintah daerah Kabupaten Kutai. Pada masa jabatannya, struktur DPRD-GR Kabupaten Kutai berhasil disempurnakan pada 10 April 1967, yang mana pada hari itu sebanyak 30 orang anggota dewan baru dilantik oleh Pejabat Gubernur Kaltim Kolonel Soekadijo. Penyempurnaan dalam badan perwakilan daerah dilanjutkan dengan pelantikan Mansjursjah (PNI) sebagai ketua dan Eramsjah A.A. (PNI) serta Achmad Arsjad (PSII) sebagai wakil ketua oleh Residen Aji Raden Padmo pada 22 April 1967.
Selain itu, Ahmad juga mengangkat Muhidin sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai yang baru. Ia dilantik dalam suatu sidang khusus DPRD-GR pada 15 April 1968. Terakhir, penyempurnaan diselesaikan dengan melantik empat orang anggota BPH (Badan Pengurus Harian) yang baru pada 12 Agustus 1968. Mereka adalah Mohd. Roesli (PNI), Iskandar L.S. (NU), Johan Gimak Sombeng (Parkindo), dan Mohd. Masjkun M.D. (IPKI). Kebijakan lain yang ia lakukan di bidang administrasi pemerintah daerah adalah mengeluarkan SK No. THP-l/SK-1966 yang berisi ketentuan baru mengenai struktur organisasi pemerintah daerah. Ketentuan tersebut disempurnakan lebih jauh dalam berbagai surat keputusan dan mencapai bentuk akhirnya dengan SK No. TH-lOl/C-2/OR-1969 sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 145/1969 yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 1969 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1970.
Bupati Ahmad juga berperan penting dalam menghidupkan kembali upacara erau yang sebelumnya tidak lagi diselenggarakan sejak bubarnya swapraja Kutai pada 20 Januari 1960. Erau kembali diperingati mulai 28 September 1971, bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Tenggarong. Keputusan ini didukung oleh Gubernur Abdoel Wahab Sjahranie. Meski sebenarnya erau diadakan untuk merayakan penobatan raja, tetapi pada masa Orde Baru erau mendapat makna baru sebagai simbol penghargaan pemerintah terhadap etnis Kutai. Erau yang sebelumnya diadakan selama 40 hari lamanya, kini dipangkas menjadi seminggu. Upacara erau kembali dihidupkan sebagai respon atas "hegemoni" dari kelompok pendatang di Kabupaten Kutai.