stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sejarah > Masa Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas Hakim Konstitusi merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan segera. Setelah melalui pembahasan di kalangan Hakim Konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal.
Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan dukungan administrasi umum dan MA untuk tenaga administrasi justisial. Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS. Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara.
Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 4 dan lantai 12A. Namun, ruangan yang tersedia bagi MK di Plaza Centris masih jauh dari memadai. Karena keterbatasan ruang tersebut, para pegawai MK berkantor di lahan parkir kendaraan yang disulap menjadi ruang kantor modern. Seiring dengan itu, Ketua MK mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen pada tanggal 4 September 2003 dan pada 1 Oktober 2003 memenangkan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera.
Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan saran masih menjadi persoalan bagi MK. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pusaka Loka) Kompleks MPR/DPR, salah satu ruang di Mabes Polri dan salah satu ruang di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi mobilitas kerja para Hakim Konstitusi sekaligus ironi bagi lembaga negara sekaliber MK yang mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Karena itu, ketika merumuskan Cetak Biru "Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya", gagasan pembangunan gedung MK mendapat penekanan tersendiri.
Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang persidangan yang ada di gedung MK tidak mencukupi sehingga MK meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari kantor MK. Begitu juga ketika harus menggelar persidangan jarak jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconference.
Kewajiban dan Wewenang

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Struktur

Suhartoyo 
Ketua
Saldi Isra 
 Wakil Ketua
Anwar Usman 
 Anggota
Arief Hidayat
 Anggota
Enny Nurbaningsih
 Anggota
M. Guntur Hamzah
 Anggota
Struktur > Sekretariat Jenderal

Artikel utama: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Struktur > Kepaniteraan

Artikel utama: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Kepaniteraan MK memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK.
Persidangan > Sidang Panel

Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan. Biasanya Sidang Panel digunakan untuk mengadili Sengketa Pemilihan Umum Legislatif dalam Pemeriksaan, akan tetapi, Pembacaan Putusan tetap ada di Sidang Pleno
Persidangan > Rapat Permusyawaratan Hakim

Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.
Kewenangan legislasi
Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membuat putusan yang secara sepihak merevisi isi peraturan maupun perundang-undangan (e.g. putusan UU Ciptaker, dll.) tanpa melalui proses resmi di DPR atau lembaga terkait. Sebagai lembaga yudikatif negara, MK sendiri tidak memiliki kewenangan mengubah/merancang isi peraturan perundang-undangan karena hal tersebut merupakan tugas yang melibatkan lembaga legislatif DPR/MPR.
Akibatnya, sejumlah putusan-putusan MK berpotensi dipermasalahkan karena melampaui kewenangan pokok MK sebagai lembaga yang menguji apakah poin-poin dalam materi perundang-undangan sudah sesuai dengan konstitusi negara, tanpa perlu mengubah isi peraturan perundang-undangan secara langsung.
Persidangan > Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti.
Anggaran

Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas-tugas MK berikut aktivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam setiap tahunnya, MK mendapat anggaran berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan MK tahun anggaran 2006. Kemudian pada laporan keuangan tahun 2007, 2008 dan 2009 MK kembali meraih predikat WTP berturut-turut dari BPK.
Untuk anggaran tahun 2020 MK mengajukan anggaran sebesar Rp 554,5 miliar.
Media

Pada tahun 2008, MK meluncurkan layanan penyedia konten televisi di bawah nama MKTV (singkatan dari "Mahkamah Konstitusi TV"). MKTV diluncurkan oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie, CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan, Menkominfo Muhammad Nuh, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, dan Direktur Utama JPMC Imawan Mashuri sekaligus meramaikan hari ulang tahun MK yang kelima. MKTV pada awalnya bekerja sama dengan JPMC.
Lihat pula

Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
Daftar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
Hakim Konstitusi Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Gedung Mahkamah Kontitusi pada malam hari.
Ketua MK Jimly Asshiddiqie beserta para hakim
Ketua MK Mahfud MD beserta para hakim
Ketua MK Akil Mochtar beserta para hakim
Ketua MK Hamdan Zoelva beserta para hakim
Ketua MK Arief Hidayat beserta para hakim
Ketua MK Anwar Usman beserta para hakim
Ketua MK Suhartoyo beserta para hakim
Rencana kolombia
Rencana Kolombia

Rencana Kolombia Merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memberikan bantuan luar negeri, bantuan senjata, dan diplomasi yang bertujuan untuk memerangi kartel narkoba Kolombia serta kelompok pemberontak sayap kiri. Dengan kata lain, program ini direncanakan untuk memperkuat upaya Amerika Serikat dan Kolombia dalam mengahadapi ancaman dari organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba, serta kelompok pemberontak bersenjata yang menentang pemerintah.
Program ini pertama kali diinisiasi pada tahun 1999 oleh pemerintahan Presiden Kolombia Andres Pastrana dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, kemudian disahkan sebagai undang-undang di Amerika Serikat pada tahun 2000. program ini bertujuan untuk mengakhiri konflik Kolombia melalui penyuntikan dana dan pelatihan bagi pasukan militer serta paramiliter Kolombia, serta menekan produksi dan distribusi kokain yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi kelompok bersenjata tersebut dengan menyusun strategi anti-kokain. salah satu dampak atas pelaksanaan program ini adalah hilangnya kekuatan kelompok pemberontak FARC dalam menghadapi pemerintah kolombia. Pemerintahan Amerika Serikat melaporkan bahwa produksi kokain di Kolombia mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 72% sejak tahun 2001 hingga 2012. namun data tersebeut bertolak belakang dengan data dari PBB yang menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam produksi kokain.
Rencana Kolombia dalam bentuk awalnya berlangsung hingga tahun 2015, ketika pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat mulai mencari strategi baru sebagai akibat dari perundingan damai antara pemerintah Kolombia dan FARC. Program baru yang menggantikan Rencana Kolombia diberi nama "Kolombia Damai" (Paz Colombia), yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Kolombia setelah implementasi Perjanjian Perdamaian pada tahun 2017 dengan FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Dengan demikian, fokus bantuan yang sebelumnya bersifat militer kini bergeser ke arah mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik di Kolombia.
Gelar kehormatan dalam Kesultanan Palembang

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu Kesultanan di Indonesia yang memiliki darah Azmatkhan, namun mereka tidak seperti Kesultanan di Nusantara lainnya yang memiliki darah ‘Alawiyin yang mau memakai gelar Asli ‘Alawiyin-nya , seperti Baraqbah dalam Kesultanan Jambi, Al-Kadrie dalam Kesultanan Pontianak dan Al-Idrus dalam Kesultanan Kubu. Kesultanan Palembang Darussalam memilih memakai nama lokal yang tidak berbau ‘Alawiyin. Gelar di Kesultanan Palembang Darussalam banyak terkena pengaruh dari Kesultanan Demak  yang membuat Kesultanan Palembang Darussalam berbeda dengan Kesultanan lainnya, yaitu gelar Raden-Raden Ayu, Masagus-Masayu, Kemas-Nyimas dan Kiagus-Nyayu, kadangkala didepan namanya ditambah gelaran ‘Alawiyin Sayyid, Syarif atau Maulana.
Asal Mula > Gelar Pangeran Ratu

Pangeran Ratu merupakan gelar untuk Putera Mahkota dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Pangeran Ratu juga menjadi gelar untuk raja-raja daerah yang selevel dengan Putera Mahkota di Kesultanan induk. Gelar Pangeran Ratu sama levelnya gelar Panembahan atau Pangeran Adipati/Kanjeng Gusti Pangeran Raja muda Arya.
Gelar Pangeran Ratu otomatis untuk putera tertua Sultan, yang bakal menjabat Sultan (kepala negara) berikutnya, sedangkan putera kedua bergelar Pangeran Mangkubumi, yang bakal menjabat Penghulu (kepala pemerintahan/perdana menteri).
Asal Mula > Gelar Pangeran Ratu > Tokoh yang berasal dari Pangeran Ratu

Sultan Muhammad Bahauddin - Sultan Palembang ke-VI
Sultan Mahmud Badaruddin II - Sultan Palembang ke-VII
Sultan Ahmad Najamuddin III - Sultan Palembang ke-IX
Asal Mula > Gelar Prabu Anom

Prabu Anom yang artinya "Raja Muda" merupakan gelar untuk Pangeran ke-2 atau putera kedua dari Sultan Palembang Darussalam yang bertahta. Pangeran ke-2 atau putera kedua dari Sultan Palembang Darussalam ini berpeluang besar untuk memegang jabatan sebagai Sultan Palembang Darussalam. Gelar Prabu Anom ini mendapat pengaruh dari Kesultanan Demak.
Asal Mula > Gelar Prabu Anom > Tokoh yang berasal dari Prabu Anom

Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom - Sultan Palembang ke- X
Asal Mula > Gelar Raden dan Raden Ayu

Informasi lebih lanjut: Raden dan Raden Ayu
Gelar Raden dan Raden Ayu dalam Kesultanan Palembang Darussalam dimulai pada masa Pangeran Ario Kesumo Abdurrohim (Kemas Hindi). Karena merasa bahwa dukungan dari Kesultanan Mataram sudah mulai berkurang dalam menghadapi serbuan kerajaan lain, maka beliau mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari kekuasaan Kesultanan Mataram serta memproklamirkan berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan. Lalu kepada anak-anaknya beliau memberikan gelar Raden dan Raden Ayu. Sedangkan untuk Putra Mahkota gelar yang Tertinggi adalah Pangeran Ratu (Biasanya anak laki-laki tertua dari Sultan). Namun demikian pernah terjadi Sultan memberi gelar anak laki-lakinya yang tertua dengan gelar Pangeran Adipati atau Prabu Anom. Gelar Pangeran Adipati dipakai oleh anak tertua dari Sultan Abdurrahman yang tidak sempat menjadi raja, dan kedudukannya digantikan oleh adiknya Pangeran Ario (Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago) dan pada tahun 1821-1825 pemberian dan pemakaian gelar Prabu Anom dilakukan Oleh Sultan Ahmad Najamuddin II (Husin Dhiauddin).
Asal Mula > Gelar Raden dan Raden Ayu > Tokoh yang berasal dari Raden

Raden Muhammad Akib - Sejarawan
Raden Hanan - Walikota Palembang pertama
Raden HA. A. Rifai Tjek Yan - Walikota Palembang ke-6
Raden Husin Natodirajo - Budayawan
Raden Johan Hanafiah - Budayawan
Raden Ali Hanafiah ( Mang Amin ) - Budayawan
Asal Mula > Gelar Masagus dan Masayu

Informasi lebih lanjut: Masagus dan Masayu
Gelar Masagus (Mgs) berarti berharga banyak. Gelar ini diperkirakan mulai muncul dan dibakukan di zaman kekuasaan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago. Bahwa apabila para Pangeran atau Raden menikah dgn wanita yang tdk memiliki gelar atau berasal dari golongan rakyat maka anak-anaknya kelak diberikan gelar Masagus dan Masayu.
Asal Mula > Gelar Masagus dan Masayu > Tokoh yang berasal dari Masagus dan Masayu

Masagus Abdul Hamid (Kyai Marogan) - Ulama Palembang
Masagus H.A. Rachman (Cek Kecik) - Bupati Bengkulu Selatan ke-7
Masayu Clara - Model
Masayu Anastasia - Model
Masagus Idham Wahyudi - Raja Terakhir
Masagus Abdullah Totong Mahmud - Komponis
Asal Mula > Gelar Kemas dan Nyimas

Informasi lebih lanjut: Kemas dan Nyimas
Asal usul gelar Kemas dan Nyimas dimulai pada masa awal Kerajaan Palembang oleh Ki Gede Ing Suro bin Pangeran Sedo Ing Lautan. Putra keturunan di beri gelar Kemas/ Ki Mas/ Kyai Mas dan Nyimas. Mas berarti Yang Mulia.
Asal Mula > Tokoh yang berasal dari Kemas

Kemas Hindi (Susuhanan Abdurrahman) - Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam
Kemas Rindo - Ulama Kharismatik
Syekh Kemas Abdullah Azhari ( Ki Pedatuan ) - Ulama Sufi Palembang
Syekh Kemas Muhammad Azhari  - Ulama Sufi Palembang
Syekh Kemas Umar Bin Kemas Abdurrahman 19 ilir - Ulama Sufi Palembang
Syekh Kemas Umar Bin Kemas Adnan 8 Ilir - Ulama Kharismatik
Syekh Kemas Andi Syarifuddin - Ulama Dan Sejarawan Palembang
Kemas Fakhruddin - Ulama Palembang
Kemas Ari Panji - Sejarawan Palembang
Kemas Fachruddin - Duta Besar Indonesia untuk Yaman pada periode 2004-2008
Kemas Mangcek Abie - Seniman Palembang
Nyimas Ratu Fafa - Vokalis JKT 48
Nyimas Shandy Aulia - Aktris
Asal Mula > Gelar Kiagus dan Nyayu

Kiagus asalnya Ki Bagus, singkatan dan Kyai Bagus, sebuah gelaran yang diberikan Sultan Demak pada seorang Ulama asal negeri Arab (keturunan Hadramaut) yang bernama Abdurrohman bin Pangeran Fatahillah, Setelah Kyai Bagus menikah dengan salah seorang keluarga Keraton juga diberi gelar Bodrowongso (ada versi lain Bondowongso) dan isteri Kyai Bagus dipanggil dengan sebuatan Nyai Ayu, disingkat Nyiayu, dan di Palembang sering disebut dengan Nyayu, Ada juga Zuriat Kiagus jalur dari Tuan Faqih Jalaluddin tersambung ke Maulana Husin Jamaluddin Al Akbar ( Datuk Wali Songo )
Asal Mula > Gelar Kiagus dan Nyayu > Tokoh yang berasal dari Kiagus dan Nyayu

Kiagus Abdurrahman Bodrowongso - Panglima Perang Kesultanan Palembang Darussalam
Tuan Faqih Jalaluddin - Ulama , Guru Spiritual Kesultanan Era Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago
Kiagus Muhammad Akib ( Datuk M Akib ) Bin Hasanuddin - Ulama Sufi
Kiagus Muhammad Zen ( Datuk M Zen ) - Ulama Kharismatik
Kiagus Muhammad Azhari Imam
Kiagus Marzuki Ali - Ketua DPR RI 2009-2014
Kiagus Muhammad Saleh (Kyai Saleh Lateng Banyuwangi) atau biasa disebut Kyai Saleh - Ulama, Pendiri GP Ansor dan anggota tim 9 perumus NU
Kiagus Ahmad Badaruddin - Ketua PPATK
Kiagus Djohar - Politikus
Kiagus Wirawan Rusdi - Dalang Wayang Palembang
Kiagus Abdul Ghany Aziz - Pemilik perusahaan Firma Kiagoos dan PT. Masayu
Kiagus Sulaiman Amin - Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang
Kiagus Abdul Aziz - Anggota DPRD Jawa Timur periode 1974-1977
Nyayu Khodijah - Rektor UIN Raden Fatah Palembang
Kiagus Ahmad Syafei Yunus - Ulama
Kiagus Muhammad Hasyim Zamzam - Ulama
Kiagus Muhammad Harun Zamzam  - Ulama
Kiagus Abdul Aziz Muslim - Politikus
Asal Mula > Gelar Pangeran

Pangeran adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Sultan Palembang Darussalam kepada orang terhormat diluar keluarga keraton, pemberian gelar Pangeran ini terhadap orang luar pertama kali muncul pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam modern dibawah pemerintahan Kubu Sultan Mahmud Badaruddin III Syafei Prabu Diradja dan Kubu Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.
Asal Mula > Gelar Pangeran > Tokoh yang bergelar Pangeran

Pangeran Adipati Natanegara (Ishak Mekki) - Bupati Ogan Komering Ilir
Pangeran Wira Mandala (Rohidin Mersyah) - Gubernur Bengkulu
Pangeran Natodirajo (Raden Arfah Benny Tjekyan) - Sejarawan
Pangeran Nato Wijayo Asyaari - Sejarawan
Pangeran Nato Wijayo Nasir - Sejarawan
Pangeran Nato (Ramlan Holdan) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel
Pangeran Kusumo (Hernoe Roesprijadji) - Direktur PT Citra Nusantara Gemilang (CNG) Hilir Raya, Palembang
Asal Mula > Gelar Dato'

Dato' adalah gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh Sultan Palembang Darussalam. Gelar ini setaraf dengan gelaran "Sir" di Britania Raya dan Kanjeng di Jawa. Gelar darjah ini hanya diberikan kepada laki-laki.
Rujukan

↑  (Indonesia) Palembang Sebuah Negeri yang Hilang (Refleksi Hari Jadi Palembang ke-1319) Diarsipkan 2007-03-10 di Wayback Machine.
↑  Bincang-Bincang bersama SMB IV Diarsipkan 2023-04-12 di Wayback Machine. di RRI Net Palembang
↑  Bupati OKI Ishak Mekki Terima Gelar dari Sultan Palembang Diarsipkan 2023-04-23 di Wayback Machine. di news.detik.com Diarsipkan 2023-07-29 di Wayback Machine.
↑  Gubernur Rohidin Terima Gelar Pangeran ‘Wira Mandala’ dari Kesultanan Palembang Darussalam Diarsipkan 2023-04-29 di Wayback Machine. di bengkuluprov.go.id Diarsipkan 2023-07-20 di Wayback Machine.
1 2  SMB IV berikan gelar kehormatan kepada ketua DPW PKB Sumsel dan Direktur PT Citra Nusantara Gemilang (CNG) Diarsipkan 2023-04-23 di Wayback Machine. di indomerdeka.com Diarsipkan 2023-04-23 di Wayback Machine.
(Sultan Mahmud Badaruddin II)
Pangeran Ratu
Masagus H.A. Rachman
(Cek Kecik)
Isa bin Muhanna

Sharaf ad-Din Isa bin Muhanna at-Ta'i, yang lebih dikenal sebagai Isa bin Muhanna (w. 1284/85), adalah seorang amir (panglima/pangeran) Al Fadl, sebuah dinasti Bedouin yang mendominasi Gurun dan Stepa Suriah pada abad ke-13 sampai ke-15. Ia diangkat menjadi amir al-ʿarab (panglima Bedouin) oleh Mamluk usai mereka menaklukkan Suriah pada 1260.
Daftar pustaka

Aigle, Denise (2015). The Mongol Empire Between Myth and Reality: Studies in Anthropological History. Iran Studies. 11. Leiden: Brill. ISBN 978-9-004-28064-9. ISSN 1569-7401.
Amitai-Preiss, Reuven (1995). Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260–1281. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-46226-6.
Hiyari, Mustafa A. (1975). "The Origins and Development of the Amīrate of the Arabs during the Seventh/Thirteenth and Eighth/Fourteenth Centuries". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 38 (3): 509. doi:10.1017/s0041977x00048060. JSTOR 613705.
Northrup, Linda (1998). From Slave to Sultan: The Career of Al-Manṣūr Qalāwūn and the Consolidation of Mamluk Rule in Egypt and Syria (678–689 A.H./1279-1290 A.D.). Franz Steiner Verlag. ISBN 9783515068611.
Northrup, Linda S. (1998). "The Bahri Mamluk sultanate".  Dalam Petry, Carl F. The Cambridge History of Egypt, Vol. 1: Islamic Egypt 640–1517. Cambridge University Press. ISBN 9780521068857.
Sato, Tsugitaka (1997). State and Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqtaʻs, and Fallahun. Leiden: Brill. ISBN 90-04-10649-9.
Tritton, A. S. (1948). "The Tribes of Syria in the Fourteenth and Fifteenth Centuries". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 12 (3/4). doi:10.1017/s0041977x00083129. JSTOR 608712.
Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

| --- | --- |
 
Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Diwakili oleh:  Republik Indonesia (1950–1965, 1966–sekarang) 
Keanggotaan: Anggota penuh
Sejak: 28 September 1950 (1950-09-28)
Kursi DK PBB: Tidak tetap
Utusan Tetap: Arrmanatha Nasir
Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950, sesuai dengan Resolusi 86 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dua hari sebelumnya, dan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa", kurang dari satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November 1949).