Prusia
Negara Bebas Prusia di Republik Weimar

Artikel utama: Negara Bebas Prusia
Karena terjadinya Revolusi Jerman pada tahun 1918, Wilhelm II diturunkan dari kursi Kekaisaran Jerman dan Kerajaan Prusia. Prusia diproklamirkan sebagai sebuah "Negara Bebas" (sebuah republik, Bahasa Jerman: Freistaat) di dalam Republik Weimar yang baru dan pada tahun 1920 menerima konstitusi Demokratis.
Hampir semua lepasnya teritori Jerman, disebutkan dalam Perjanjian Versailles, ialah daerah-daerah yang pernah menjadi bagian dari Prusia: Eupen dan Malmedy ke Belgia; Schleswig Utara ke Denmark; Teritori Memel ke Lithuania; Hlučínsko ke Cekoslovakia. Banyak daerah Prusia dianeksasi pada pemisahan Polandia, seperti Provinsi Posen dan Prusia Barat, juga Silesia Atas bagian Timur, dialihkan ke Republik Polandia Kedua. Danzig menjadi Kota Bebas Danzig di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa. Selain daripada itu, Saargebiet dibuat dari teritori-teritori Prusia yang lama. Prusia Timur menjadi eksklaf, hanya bisa dikunjungi menggunakan kapal (Pelayanan Kelautan Prusia Timur) atau menggunakan kereta melalui koridor Polandia.
Pemerintah Jerman sudah serius memikirkan pemecahan Prusia menjadi beberapa negara kecil, tetapi sentimen pihak tradisionalis menjadi pengaruh mayoritas dan Prusia pada masa Republik Weimar menjadi negara bagian terbesar, meliputi 60% teritori Republik tersebut. Dengan pemutihan nama Prusia lama, hal ini menjadi basis kekuatan politik kiri. Dengan peliputan "Berlin Merah" dan industrialisasi daerah Ruhr - keduanya mayoritas bersama kelas pekerja - memastikan dominasi kekuatan sayap kiri.
Dari tahun 1919 ke tahun 1932, Prusia diatur oleh koalisi Partai Sosial Demokrat Jerman, Partai Sentral Jerman dan Partai Demokratik Jerman; dari tahun 1921 ke tahun 1925, pemerintah koalisi sudah termasuk dengan Partai Rakyat Jerman. Tidak seperti negara bagian lain dari Reich Jerman, kekuasaan mayoritas oleh partai-partai demokratis tidak pernah terancam. Tetap saja, di Prusia Timur dan beberapa daerah industri, Partai Nazi binaan Adolf Hitler terus menerus meningkatkan pengaruh mayoritas pemilih, terutama dari kelas menengah kebawah semenjak 1930. Selain dari Silesia Atas yang mayoritas Katolik, Partai Nazi pada tahun 1932 menjadi partai terbesar di sebagian besar Negara Bebas Prusia. Tetapi, partai-partai demokratis dalam koalisi tetap menjadi mayoritas, sedangkan Komunis dan Nazi menjadi oposisi.
Wilayah Prusia pada tahun 1922 adalah sebagai berikut:
Berlin (Bundesland Berlin, Jerman)
Provinz Brandenburg (negara bagian Brandenburg, Jerman dan bagian dari Provinsi Lubuskie, Polandia)
Provinz Hannover (bagian dari negara bagian Niedersachsen dan Hamburg, Jerman)
Provinz Hessen-Nassau (bagian dari negara bagian Hessen dan Rheinland-Pfalz, Jerman)
Provinz Ostpreußen (Oblast Kaliningrad, Rusia; Provinsi Warminsko-Mazurskie und Teil der Provinsi Pomorskie, Polandia)
Provinz Pommern (bagian dari negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, Jerman, Provinsi Zachodniopomorskie, Polandia)
Grenzmark Posen-Westpreußen (bagian dari Provinsi Wielkopolskie, Polandia)
Rheinprovinz (bagian dari negara bagian Nordrhein-Westfalen dan Rheinland-Pfalz, Jerman)
Provinz Sachsen (bagian dari negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman)
Provinz Niederschlesien (Provinsi Dolnoslaskie dan bagian dari Provinsi Lubuskie, Polandia; bagian dari Sachsen, Jerman)
Provinz Oberschlesien (bagian dari Provinsi Slaskie, Provinsi Opolskie, Polandia)
Provinz Schleswig-Holstein (bagian dari negara bagian Schleswig-Holstein dan Hamburg, Jerman)
Provinz Westfalen (bagian dari negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman)
dan sebuah daerah yang disebut sebagai Tanah Hohenzollern (daerah negara bagian Baden-Württemberg, Jerman)
Orang Prusia Timur bernama Otto Braun, yang merupakan menteri-presiden untuk Prusia nyaris tanpa putus pada tahun 1920 hingga 1932, dinilai sebagai orang Sosial Demokrat paling kompeten sepanjang sejarah Jerman. Dia mengimplementasikan reformasi-reformasi yang menjadi patokan untuk penguasa setelahnya, bersama mentri dalam negri Carl Severing, yang nantinya juga menjadi panutan saat Republik Federal Jerman (RFJ) pada masa datang. Contohnya, menteri-presiden Prusia hanya bisa diturunkan dari kursi jabatan apabila sudah ada "suara mayoritas positif" akan adanya penerus yang potensial. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai mosi tidak percaya, terbawa ikut pada pembentukan Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman. Mayoritas sejarawan menganggap pemerintahan Prusia pada masa ini lebih sukses dibandingkan Jerman pada umumnya saat itu.
Kebalikan dari autoritarian yang dianut Prusia sebelum Perang Dunia I, Prusia merupakan pilar Demokrasi di Republik Weimar. Sistem ini dihancurleburkan oleh Preußenschlag ("Kudeta Prusia") yang didalangi oleh Kanselir Reich Franz von Papen. Dalam kudeta ini, pemerintahan Reich menurunkan paksa pemerintahan Prusia pada 20 July 1932, dengan alasan bahwa pemerintahan Prusia telah kehilangan kendali atas ketertiban umum di Prusia (saat terjadinya Minggu berdarah di Altona, Hamburg, yang masih menjadi bagian Prusia pada masa itu) dan dengan menggunakan bukti palsu bahwa para kaum Sosial Demokrat dan Komunis merencanakan putsch gabungan. Menteri Pertahanan Umum Kurt von Schleicher, yang merupakan orang utama dibalik bukti palsu yang menyatakan bahwa polisi Prusia, di bawah perintah Otto Braun mengutamakan Rotfrontkämpferbund kaum Komunis pada saat adanya perkelahian di jalan antara mereka dengan kaum SA sebagai dasar formasi revolusi Marksisme, yang dia gunakan untuk mendapatkan dekret darurat dari Presiden Paul vin Hindenburg yang berakibat pada pengalihan kontrol Prusia ke Reich. Papen mengangkat dirinya sendiri menjadi Komisaris Reich untuk Prusia dan mengambil alih kontrol pemerintahan setempat. Kejadian Preußenschlag hanya mempermudah Hitler untuk mengambil alih kekuasaan setengah tahun kemudian atas seluruh wilayah Jerman, karena dia menguasai seluruh elemen dari aparat pemerintahan Prusia.