Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
Sejarah

Tahap ini ditandai dengan munculnya keinginan untuk membentuk wadah Mahasiswa Hindu Indonesia ke dalam satu wadah yang bersifat nasional di Yogyakarta pada saat panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu Nasional pada tahun 1991. Waktu itu diusulkan bentuk forum komunikasi informal, dan disepakati KMHD UGM sebagai fasilitator. Tugas dari forum komunikasi tersebut adalah untuk membangun jaringan komunikasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bagi perguruan tinggi yang belum memiliki KMHD di perguruan tingginya, diserukan agar segera membentuk KMHD yang bisa mengakomodasikan seluruh potensi dan aspirasi Mahasiwa Hindu di masing-masing perguruan tinggi. Dalam perjalanannya Forum Komunikasi banyak menemui kendala sehingga komunikasi mahasiswa Hindu Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan.
Menyadari kendala yang dihadapi oleh Forum Komunikasi tersebut, dilakukan pembicaraan lebih lanjut dalam Dialog Mahasiswa Hindu yang diselenggarakan pada saat TPKH ITS menyelenggarakan Seminar Nasional Mahasiswa Hindu pada tahun 1992. Adapun hasil yang dicapai pada saat itu adalah dibentuknya Koordinator Wilayah (Korwil) di masing-masing kota memiliki pergurun tinggi. Selain itu, untuk membicarakan mekanisme kerja Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu, maka akan diadakan Dialog di Bali dengan tetap menunjuk KMHD UGM sebagai fasilitator dan penyelenggara. Untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan di ITS, pada tanggal 3-4 Agustus 1992 KMHD UGM bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Warmadewa menyelenggarakan Panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membahas mekanisme kerja dan biaya operasional dari Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu Indonesia. Pada saat inilah muncul usulan untuk membentuk wadah yang bersifat Formal dan Nasional. Usulan tersebut dilontarkan pertama kali oleh KPMHD Malang selaku Korwil Malang.
Pro dan kontra sempat mewarnai dialog tersebut. Sebagian peserta dialog mendukung dengan alasan sudah waktunya mahasiswa Hindu tampil dalam forum Nasional dan bersama rekan-rekan mahasiswa yang lain berpartisipasi membangun bangsa dari keterpurukan. Adapun peserta dialog yang tidak mendukung usulan tersebut karena memandang mahasiswa Hindu belum siap tampil di Forum-Forum Nasional. Perbedaan pandangan ini berlangsung lama dan alot, sehingga harus break untuk lobi masing-masing pihak.
Pendekatan secara personal pada saat lobi ternyata berhasil memuaskan semua pihak. Tiga keputusan penting yang dihasilkan, yaitu:
Dalam waktu enam bulan Mahasiswa Hindu Indonesia harus menyelenggarkan Kongres.
Biaya Kongres ditanggung bersama oleh masing-masing Korwil.
Dibentuk Panitia Kecil mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kongres.
Pada kesempatan itu juga disepalati bahwa Kongres dilaksanakan di Bali dengan Korwil Bali (FPMHD UNUD) sebagai penyelenggara dan Korwil Malang sebagai Panitia Kecil (Steering Committee).
Untuk menindaklanjuti hasil Dialog di Universitas Warmadewa, pada tanggal 9-11 Oktober 1992 diadakan Malang Informal Meeting (MIM) yang bersamaan dengan kegiatan Dharma Bakti VIII KPMHD Malang. Tujuan utama dari MIM adalah untuk menyamakan Visi dan persepsi tentang wadah yang akan dibentu serta membuat rancangan materi untuk keperluan Kongres. Keputusan penting yang dihasilkan pada saat MIM adalah sebelum Kongres perlu diadakan Pra Kongres yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan mahasiswa Hindu dalam menyelenggarakan Kongres.
Pada tanggal 25-28 Desember 1992 diadakan Urun rembug Nasional di kampus IHD Bali (UNHI) yang merupakan istilah lain dari Pra Kongres seperti yang dimaksud dalam MIM. Urun rembug ini lebih bersifat kekeluargaan untuk lebih mematangkan Pelaksaan Kongres. Namun pada urun rembug ini kembali timbul perbedaan Visi dan persepsi tentang wadah yang akan dibentuk. KMHD UGM tetap menghendaki wadah yang bersifat informal sedang delegasi lainnya menghendaki wadah yang bersifat formal berbentuk sebuah Organisasi. Setelah melalui perdebatan yang panjang maka KMHD UGM mengambil sikap walk out.
Dalam rangka mewujudkan keinginan untuk membentuk wadah bersama secara formal, maka diputuskan:
Pelaksanaan Kongres diundur sampai bulan September 1993.
Tempat Kongres tetap di Bali
Untuk membahas ancangan AD/ART, GBHO, dan Program Kerja maka diadakan pertemuan lanjutan di Bali.
Pembiayaan Kongres ditanggung bersama oleh seluruh Korwil, dan Panitia.
Dibentuk Tim Investigasi yang bertugas untuk mempelajari dan mendapatkan informasi mengenai kondisi Mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia.
Kemudian pada tanggal 8-10 dan 14-15 Februari 1993 bertempat di Sekretariat Panitia Kongres, Jl. Ir. Ida Bagus Oka No.5, diadakan Bali Informal Meeting (BIM). Hasil penting BIM adalah:
Nama Organisasi yang diusulkan pada Kongres adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, disingkat KMHDI.
Akan diadakan pertemuan lanjutan di Bandung.
Penegasan bahwa biaya Kongres ditanggung bersama.
Menugaskan untuk Korwil Bali dan NTB untuk membuat rancangan Program Kerja, dan Korwil Malang untuk membuat rancangan GBHO.
Hal-hal yang belum dibahas dalam BIM akan dibahas dalam pertemuan di Bandung.
Masing-masing Perguruan Tinggi untuk mengirimkan kalender akademik, untuk mencari waktu yang tepat tentang pelaksanaan Kongres.
Untuk menindaklanjuti hasil-hasil BIM maka pada tanggal 18-20 April 1993 diadakan Pertemuan Informal Bandung (PIB) di Asrama Mahasiswa Viyata Tirta Gangga dan Ciung Wanara, dengan hasil-hasil:
Kongres tetap diadakan di Bali pada tanggal 1-4 September 1993.
Menugaskan pada seluruh Korwil untuk memberikan masukan tentang rancangan GBHO KMHDI.
Menugaskan Korwil Jakarta untuk membuat Mars KMHDI.
Sebelum diadakan Kongres, perlu diadakan pertemuan antar Korwil.
Pembahasan RAD/RAT telah mencapai 90% dan masalah tempat dan kedudukan dipending sampai dengan Kongres.
Kongres ini merupakan puncak dari seluruh pertemuan dan pembahasan sebelumnya. Kongres berlangsung dari tanggal 1-4 September 1993 di UNHI (Universitas Negeri Hindu Indonesia) Bali. pada intinya kegiatan ini bermaksud untuk membentuk wadah nasional bagi Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan sekaligus memilih Pengurus Pimpinan Pusat periode 1993-1996. Kongres pada akhirnya menghasilkan lima Ketetapan, lima Keputusan dan satu Keputusan Khusus, memilih dan menetapkan Susunan Pengurus Inti yang terdiri dari tiga orang, yaitu Ketua Umm, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum KMHDI. Sehingga secara de facto KMHDI berdiri sebagai organisasi berskala nasional pada tanggal 3 September 1993 dengan disahkannya AD dan ART KMHDI, tanggal 3 September inilah diperingati sebagai hari lahirnya KMHDI.