Kerajaan Sanggau
Pada Masa Kerajaan

Kedudukannya sebagai Sultan Sanggau digantikan oleh Ade Sulaiman (dari Istana Laut) yang bergelar Panembahan Haji Sulaiman Kusuma Negara (1876-1908). Sejak saat inilah roda pemerintahan di Sanggau mulai dipengaruhi oleh hegemoni Belanda, termasuk perubahan status Kesultanan Sanggau yang pada awalnya sebagai Negara yang merdeka dan berdault berubah menjadi sebuah Kerajaan dengan gelar Panembahan. Tak sampai disitu, Belanda juga mencampuri urusan Kerajaan Sanggau dalam hal mengangkat, memecat, dan menggantikan kedudukan seorang Raja dengan cara tipu serta muslihat yang licik yang disamarkan dalam perjanjian diantara pihak Kerajaan Sanggau dengan Belanda. Pada tahun 1877, misalnya, dilakukan penandatanganan surat kontrak mengenai penyewaan tanah Kerajaan Sanggau oleh Belanda, yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.W. van Lansberge (1875-1881) serta pihak Kerajaan Sanggau yang diwakili oleh Raja Sanggau, Panembahan Muhammad Saleh (Mangkubumi), Pangeran Ratu Gudong Becara (Raja di Semerangkai), Pangeran Mas Paduka Putera (Raja di Balai Karangan), dan Pangeran Adi Ningrat selaku Menteri Kesultanan Sanggau). Dalam perjanjian itu, ditetapkan bahwa Tanjung Sekayam disewakan kepada Belanda.
Hal ini lah yang membuat Pangeran Haji Gusti Ahmad Putra Negara sangat anti penjajah, dirinya yang merupakan anak dari Sultan Muhammad Taher II merasa hal yang telah dilakukan Belanda terhadap Negerinya sudah sangat tidak bisa dikompromikan lagi, karena dirinya tahu bahwa hal ini tentu akan merugikan Rakyat karena isi dari perjanjian yang disodorkan oleh Belanda banyak menguntungkan posisi Belanda dan merugikan posisi Kerajaan serta rakyat Negeri. Dirinya mempersiapkan rencana untuk menghilangkan pengaruh Belanda sekaligus mengusir Belanda agar tak mencampuri urusan Kerajaan Sanggau kembali, tetapi rencana ini tercium oleh Belanda sehingga dirinya dibuang ke Jawa Barat. Tepatnya di daerah Purwakarta dari tahun 1876 hingga 1890. Dari petikan keputusan Gubernemen General Hindia Nederland Nomor 27, H Gusti Ahmad Putra Negara itu dilarang tinggal di Lanschap Purwakarta.
Panembahan H Suleman Paku Negara didampingi Pangeran H Muhamad Ali Mangku Negara bersegel tarich 1293 H serta Raden Mas Prabu dan Raden Surya Dirdja serta penghulu agama H Mas Temenggung Nata Igama. Dalam kontrak tersebut telah ditetapkan gaji raja sebesar F.2.400 (dua ribu empat ratus gulden). Politik kontrak tersebut terdiri dari 27 pasal serta beberapa pasal tambahan serta perwatasan (batas) kerajaan Sanggau dengan kerajaan lainnya.
Setelah Panembahan Suleman meninggal semestinya yang naik takhta yakni Pangeran H Muhamad Ali II Suria Negara. Namun, Pangeran Dipati Ibnu Almahrum Panembahan Haji Suleman Paku Negara tidak mau menyerahkan takhta. Terjadilah campur tangan dari Gubernement Hindi Nederland untuk menunjuk pengganti dan Pangeran Dipati dibuang ke Jawa. Gubernement Belanda mengangkat Panembahan H Muhamad Ali II Suria Negara pada tahun 1908 hingga 1915 dengan segel bertarih 1328 H yang mangkubuminya H Ade Muhamad Said Paku Negara, adik Panembahan H Suleman Paku Negara karena Pangeran Dipati telah dibuang ke Jawa.
Setelah Panembahan Muhamad Ali II Suria Negara meninggal, diangkatlah H Ade Muhamad Said Paku Negara dari tahun 1915 hingga 1921, dengan mangkubuminya Pangeran Muhamad Tahir III Suria Negara. Kemudian Panembahan Haji Muhamad Said Paku Negara minta pensiun dan diperkenankan oleh Gubernemen Belanda. Karena telah berhasil masuk ke dalam setiap kebijakan pemerintahan Kerajaan Sanggau kemudian menobatkan Panembahan Thahir III Surya Negara (dari Istana Kuta) menjadi pemimpin Kerajaan Sanggau yang selanjutnya. Kekuasaan Panembahan Thahir III Surya Negara bertahan hingga tahun 1941 dan digantikan oleh Ade Mohammad Arif Paku Negara dari pihak keluarga Istana Beringin.