Jomo Kenyatta
Kepemimpinan > Kepresidenan: 1964–1978 > Kebijakan ekonomi

Ekonomi Kenya sangat dibentuk oleh penjajahan yang pernah dialaminya. Negara tersebut bertumpu kepada sektor pertanian, sementara industrinya sangat terbatas. Ekonominya juga bergantung kepada ekspor barang primer sementara mereka mengimpor barang-barang jadi. Pada masa kepemimpinan Kenyatta, struktur ekonomi semacam ini tidak banyak berubah. Negara ini masih bergantung pada ekspor dan didominasi oleh perusahaan multinasional dan modal asing. Kebijakan ekonomi Kenyatta bersifat kapitalis dan mendukung kewirausahaan. Ia tidak benar-benar melaksanakan kebijakan sosialis; fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi dan bukan pada pemerataan. Pemerintah menetapkan undang-undang untuk menarik modal asing, dan mereka juga mengakui bahwa Kenya membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pada masa kekuasaan Kenyatta, perusahaan-perusahaan Barat menganggap Kenya sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi; dari tahun 1964 hingga 1970, investasi dan industri asing berskala besar di Kenya hampir berlipat ganda.
Di sisi lain, Kenyatta di muka umum mengklaim bahwa ia akan mendirikan sebuah negara sosialis demokratik yang akan melakukan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1965, ketika Thomas Mboya menjabat sebagai menteri perencanaan dan pembangunan, pemerintah mengeluarkan sebuah makalah berjudul "African Socialism and its Application to Planning in Kenya", yang secara resmi mengumandangkan komitmen negara terhadap model ekonomi "sosialis Afrika". Makalah ini mengusulkan sebuah ekonomi campuran dengan peranan yang penting dari modal swasta, sementara pemerintah Kenyatta menyatakan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan nasionalisasi apabila keamanan nasional memang terancam. Kritikus dari sayap kiri menyerangnya karena "sosialisme Afrika" yang dikemukakan dalam dokumen tersebut tidak benar-benar beralih dari ekonomi kolonial.
Sektor pertanian dan industri Kenya didominasi oleh orang kulit putih, sementara perdagangannya dikuasai oleh orang India; salah satu isu paling mendesak yang dihadapi Kenyatta adalah upaya agar ekonomi Kenya dikendalikan oleh penduduk asli. Orang-orang kulit hitam semakin banyak yang tidak menyukai dominasi orang India di sektor usaha kecil, dan pemerintah Kenyatta juga menekan usaha-usaha yang dimiliki oleh orang India dengan maksud untuk menggantikannya dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh orang Afrika. Sebuah makalah pemerintah dari tahun 1965 menjanjikan "afrikanisasi" terhadap ekonomi Kenya, dan pemerintah juga semakin menggalakkan "kapitalisme kulit hitam". Pemerintah mendirikan Industrial and Commercial Development Corporation untuk memberikan pinjaman kepada usaha milik kulit hitam, dan mengamankan 51% saham di Kenya National Assurance Company. Pada tahun 1965, pemerintah mendirikan Kenya National Trading Corporation agar penduduk asli dapat menguasai perdagangan komoditas-komoditas penting, sementara Trade Licensing Act 1967 mengatur bahwa mereka yang bukan warga negara tidak boleh terlibat dalam perdagangan beras, gula, dan jagung. Pada dasawarsa 1970-an, perdagangan sabun, semen, dan tekstil juga tidak boleh dirambah oleh orang asing. Orang-orang India yang memiliki kewarganegaraan Britania terkena dampak dari kebijakan ini. Antara akhir tahun 1967 dan awal tahun 1968, semakin banyak orang India Kenya yang pindah ke Britania; pada Februari 1968, banyak dari mereka yang pindah sebelum perubahan undang-undang di Britania Raya mencabut hak mereka untuk melakukan hal tersebut. Kenyatta sendiri tidak bersimpati kepada mereka yang pergi dari Kenya.
Pada masa kepemimpinan Kenyatta, korupsi merajalela di pemerintahan dan dunia usaha. Kenyatta dan keluarganya terkait dengan tindakan korupsi, dan mereka memperkaya diri mereka dengan membeli properti dalam jumlah besar setelah tahun 1963. Pemerolehan properti di Provinsi Pusat, Provinsi Rift Valley, dan Provinsi Pesisir telah membuat murka orang-orang Kenya yang tak memiliki lahan. Keluarganya memanfaatkan jabatan presiden yang dimiliki oleh Kenyatta untuk menyingkirkan halangan administratif atau hukum demi upaya mereka untuk mendapatkan properti. Keluarga Kenyatta juga menanamkan banyak modal dalam usaha hotel di pesisir, dan Kenyatta sendiri adalah pemilik Leonard Beach Hotel. Usaha-usaha lain yang juga dirambah oleh keluarga Kenyatta adalah penambangan mirah delima (batu rubi) di Taman Nasional Tsavo, usaha kasino, perdagangan arang (yang mengakibatkan penggundulan hutan), dan perdagangan gading. Media Kenya (yang kebanyakan pro-Kenyatta) tidak menggali isu ini; baru setelah Kenyatta meninggal mulai muncul laporan mengenai korupsi yang dilakukan oleh keluarganya. Laporan mengenai korupsi yang dilakukan oleh keluarga Kenyatta lebih diketahui di Britania Raya pada masa itu, walaupun banyak sahabatnya di Britania (termasuk McDonald dan Brockway) yang meyakini bahwa Kenyatta tidak terlibat secara langsung.