stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ABC News (Australia)
Fungsi

Divisi ini bertanggung jawab atas semua pengumpulan berita dan produksi berita untuk ABC television, ABC network of radio stations, dan layanan online-nya. Pada tahun 2018, diperkirakan bahwa berita dan berita terkini ABC online menjangkau sekitar 4,8 juta pengguna di Australia setiap bulannya. Hingga 2021, situs web ABC News mencakup ABC Sport, ABC Health, ABC Science, ABC Arts & Culture, ABC Fact Check, ABC Environment dan berita dalam bahasa-bahasa lain.
Pranala luar

Situs web resmi
News on iview
Arso Barat, Keerom

| Arso Barat |
| --- | --- |
Distrik
Negara:  Indonesia
Provinsi: Papua
Kabupaten: Keerom
Populasi
 • Total: - jiwa
Kode Kemendagri: 91.11.08 
Kode BPS: 9420042 
Luas: - km²
Kepadatan: - jiwa/km²
Kampung/kelurahan: 8 kampung
Arso Barat adalah sebuah distrik di Kabupaten Keerom, Papua, Indonesia.
Pembagian Administrasi

Distrik Arso Barat terdiri dari 8 kampung, yaitu:
Baburia
Dukwia
Ifia-fia
Sanggaria
Warbo
Yammua
Yatu Raharja
Yowong
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Papua |
| --- | --- |
Kampung:  Baburia  Dukwia  Ifia-fia  Sanggaria  Warbo  Yammua  Yatu Raharja  Yowong 
| l b Kabupaten Keerom, Papua |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Piter Gusbager  Wakil Bupati: Wahfir Kosasih  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Distrik |  Arso  Arso Barat  Arso Timur  Kaisenar  Mannem  Senggi  Skanto  Towe  Waris  Web  Yaffi  |  |
Lihat juga: Daftar distrik dan kampung di Kabupaten Keerom
Abdul Malik bin Qathan al-Fihri

Abdul Malik bin Qathan al-Fihri (bahasa Arab: عبد الملك بن قطن الفهري) adalah gubernur al-Andalus pada masa Kekhalifahan Umayyah. Abdul Malik berasal dari kabilah Bani Muharib bin Fihr dari suku Quraisy.
Ia turut serta dalam Pertempuran al-Harrah bersama penduduk Madinah melawan pasukan Muslim bin Uqbah lalu menjabat sebagai gubernur al-Andalus selama dua periode. Masa jabatan pertamanya dimulai dari tahun 732 hingga 734 dan masa jabatan keduanya dimulai dari tahun 741 hingga kematiannya di tahun yang sama di tangan Balj bin Bisyr al-Qusyairi dan pasukannya.
Sensus Penduduk Indonesia 1961

| Sensus Penduduk 1961 |
| --- | --- |
Prangko peringatan sensus
Informasi umum
Negara: Indonesia
Tanggal diambil: 31 Oktober 1961 (1961-10-31)
Total populasi: 97.018.829
Perubahan persen:  59.8%
Provinsi paling padat: Jawa Timur (21.823.020)
Provinsi paling kurang padat: Kalimantan Tengah (496.522)
Sensus Penduduk Indonesia 1961 merupakan sensus pertama Indonesia sebagai negara berdaulat. Dengan jumlah penduduk sebesar 97.018.829 jiwa, Indonesia merupakan negara terpadat kelima di dunia saat itu. Sensus ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia, tetapi tidak dilakukan penghitungan di wilayah Papua Barat karena saat itu masih berada di bawah pendudukan Belanda. Sebagai gantinya, perkiraan jumlah penduduk wilayah tersebut dimasukkan dalam angka sensus akhir. Menurut sensus tahun 1961, kepadatan penduduk Indonesia saat itu adalah 50,9
jiwa/km2.
Sebagai sensus pertama Indonesia sejak era kolonial Belanda (tahun 1930), data hasil sensus ini digunakan untuk merencanakan pembangunan masa depan bangsa. Sepertiga penduduk Indonesia saat itu berusia di bawah sepuluh tahun, dan 65 persen dari populasi tinggal di pulau Jawa, yang dianggap kelebihan populasi sejak tahun 1930-an. Para ahli demografi menekankan bahwa sebagian besar kaum muda menyebabkan tantangan demografi. Mengingat sekitar seperlima pemuda pedesaan masih menganggur, muncul pertanyaan apakah Indonesia akan mampu menyerap gelombang pekerja baru di masa mendatang. Pertanian merupakan industri dominan yang mempekerjakan 72 persen pekerja. Sensus juga mengumpukan data terkait tingkat kehadiran sekolah masyarakat untuk memfasilitasi perencanaan pendidikan. Hampir setengah dari penduduk berusia sepuluh tahun ke atas dapat membaca dan menulis dalam aksara Latin maupun aksara non-Latin.
Sekitar 350.000 petugas pendataan terdaftar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Pelaksanaan sensus dimulai pada bulan Februari 1961, dengan penghitungan dan verifikasi akhir dilakukan pada bulan Oktober. Tabulasi dilakukan di biro statistik tingkat provinsi, tetapi hanya data dari tiga provinsi yang diproses secara lengkap. Data untuk wilayah Indonesia lainnya diambil dari survei 1 tabulasi sampel persen dari pengembalian sensus, dan banyak hasil sensus asli telah hilang.
Latar belakang

Sensus penduduk 1961 merupakan sensus pertama di Indonesia setelah merdeka dari Belanda. Sensus Hindia Belanda tahun 1930 adalah sensus sebelumnya yang telah diselesaikan dengan hasil perhitungan jumlah penduduk sebanyak 60.727.233 jiwa. Setelah sensus 1930, ada rencana untuk melakukan sensus pada tahun 1940, tetapi dibatalkan karena Perang Dunia II. Berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan konstan dari sensus tahun 1930, estimasi resmi untuk jumlah populasi tahun 1940 adalah sebanyak 70,4 juta penduduk. Perkiraan selanjutnya pada tahun 1950—kali ini dihimpun dari catatan pendaftaran sipil yang dimiliki oleh kepala desa setempat—menunjukkan jumlah penduduk sebesar 77,2 juta jiwa. Namun, catatan populasi di beberapa wilayah Jawa dan wilayah lain di Indonesia pada saat itu seringkali kurang lengkap, dan metode pengumpulan data tidak konsisten; oleh karena itu, keandalan estimasi ini dipertanyakan.
Pada tahun 1953, Komisi Statistik dan Komisi Populasi PBB mulai mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan dan menyelesaikan sensus nasional mereka pada tahun 1960 dengan menggunakan metode statistik baru. Sebagai tanggapan menganai hal itu, Kabinet Djuanda membentuk Biro Pusat Statistik (disingkat BPS) melalui Keppres pada bulan Januari 1958 dan memerintahkannya untuk mempersiapkan sensus yang akan diadakan pada tahun 1960 atau 1961. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, mencabut undang-undang sensus era Belanda atas nama perencanaan dan pembangunan nasional, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus menjadi dasar hukum baru sensus.
Enumerasi dan tabulasi

Hari pelaksanaan sensus secara resmi dimulai pada tanggal 31 Oktober 1961. Untuk memudahkan operasional, BPS mendirikan kantor sensus di setiap provinsi dan gubernur provinsi ditunjuk sebagai direktur ex officio untuk operasional sensus. Staf kantor provinsi dilatih langsung oleh BPS, dan mereka pada gilirannya melatih petugas sensus di tingkat kabupaten. Rantai tersebut berlanjut hingga ke tingkat kecamatan, tempat para enumerator dan pengawas mereka dilatih. Secara keseluruhan, sensus ini melibatkan sekitar 350.000 petugas sensus dan 50.000 pengawas.
Persiapan dimulai tiga tahun sebelumnya dengan penggambaran enumerasi tingkat kecamatan dan pelaksanaan uji coba survei untuk mensimulasikan sensus. Pelaksanaan survei secara lapangan dimulai pada bulan Februari 1961 dengan pencatatan dan verifikasi rumah tangga. Sekitar 200.000 enumerasi kecamatan dibentuk, dengan setiap kecamatan menampung sekitar 100 rumah tangga. Kegiatan ini berlanjut hingga Oktober, dan enumerasi penduduk sebenarnya dilakukan pada bulan yang sama. Petugas pendataan mendata rumah tangga—sekitar 57 rumah tangga per petugas pendataan—dan memverifikasi informasinya. Di Sulawesi Selatan, enumerasi ditunda hingga bulan Desember karena masalah keamanan selama Pemberontakan Permesta. Antara tanggal 19 dan 31  bulan Oktober, petugas sensus mengunjungi kembali setiap rumah tangga untuk melakukan pengecekan akhir terhadap kelahiran baru, kematian, dan perubahan lainnya sejak rumah tangga tersebut pertama kali disurvei. Individu yang tidak hadir pada saat pendataan karena pekerjaan dan mereka yang berada di luar rumah kurang dari tiga bulan, didata di tempat asal mereka.
Sensus menggunakan jadwal individu dan jadwal rumah tangga. Jadwal individu mengumpulkan informasi mengenai nama seseorang, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, usia, status perkawinan, kewarganegaraan, agama, bahasa, tempat lahir, pendidikan, dan tingkat kehadiran di sekolah. Untuk individu berusia sepuluh tahun atau lebih, jadwal tersebut mengumpulkan informasi tentang literasi, jenis kegiatan, pekerjaan utama, industri, status dalam industri, pekerjaan sekunder, dan jumlah kelahiran setiap wanita yang sudah menikah. Rumah tangga yang dijadwalkan berisi topik terpisah untuk perusahaan industri, rumah tangga institusional, dan rumah tangga pribadi. Untuk rumah tangga pribadi, jadwal tersebut juga mencakup jenis rumah dan informasi pertanian.
Tabulasi jadwal dilakukan dalam dua kelompok. Jadwal dari semua wilayah perkotaan dan 10 persen jadwal dari daerah pedesaan diproses secara mekanis oleh BPS. Sisa 90 persen jadwal pedesaan ditabulasi secara manual di tingkat provinsi. Hasil sementara pertama dirilis pada bulan Desember 1961. Hal ini diikuti enam bulan kemudian dengan data tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hanya data dari tiga provinsi (Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur) yang diproses secara lengkap, sedangkan data untuk seluruh wilayah Indonesia diambil dari data 1 tabulasi sampel persen dari pengembalian sensus. Banyak hasil rincinya yang telah hilang.
Data populasi

Sensus tersebut menghasilkan data jumlah penduduk sebesar 97.018.829 jiwa,  yang berarti peningkatan sebesar 60 persen dibandingkan sensus tahun 1930. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di dunia, setelah Republik Rakyat Tiongkok (669 juta jiwa pada tahun 1958), India (438 juta jiwa pada tahun 1961), Uni Soviet (214 juta jiwa pada tahun 1960), dan Amerika Serikat (182 juta jiwa pada tahun 1961). Rasio jenis kelamin secara keseluruhan adalah 95 laki-laki per 100 perempuan. Walaupun sensus mencakup seluruh wilayah negara, tidak ada penghitungan yang dilakukan di wilayah Papua Barat yang diklaim Indonesia, karena masih berada di bawah pendudukan Belanda. Alhasil, data jumlah penduduk untuk wilayah tersebut ditambahkan melalui perkiraan sebesar 700.000 jiwa. Sebagai perbandingan, pejabat Belanda melaporkan kepada PBB pada tahun yang sama dengan sensus bahwa penduduk asli Papua Barat adalah 717.055. Angka ini tidak termasuk sekitar 12.000 tentara Belanda.
| Provinsi | Pulau | Laki-laki | Perempuan | Total | Luas (km2) | Kepadatan (orang per km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jakarta | Jawa | 1.480.771 | 1.425.762 | 2.906.533 | 577 | 5.037 |
| Jawa Barat | Jawa | 8.657.815 | 8.956.740 | 17.614.555 | 46.300 | 380 |
| Jawa Tengah | Jawa | 8.967.714 | 9.439.757 | 18.407.471 | 34.206 | 538 |
| Yogyakarta | Jawa | 1.092.403 | 1.149.074 | 2.241.477 | 3.169 | 707 |
| Jawa Timur | Jawa | 10.602.448 | 11.220.572 | 21.823.020 | 47.922 | 455 |
| Sumatra Selatan | Sumatra | 2.465.562 | 2.381.662 | 4.847.224 | 158.163 | 31 |
| Jambi | Sumatra | 386.109 | 358.272 | 744,381 | 44.924 | 17 |
| Riau | Sumatra | 637.064 | 597.920 | 1.234.984 | 94.562 | 13 |
| Sumatra Barat | Sumatra | 1.117.669 | 1.201.388 | 2.319.057 | 49.778 | 47 |
| Sumatra Utara | Sumatra | 2.514.328 | 2.450.406 | 4.964.734 | 70.787 | 70 |
| Aceh | Sumatra | 822.102 | 806.881 | 1.628.983 | 55.392 | 29 |
| Kalimantan Barat | Kalimantan | 802.010 | 779.024 | 1.581.034 | 146.760 | 11 |
| Kalimantan Tengah | Kalimantan | 251.316 | 245.206 | 496.522 | 152.600 | 3,3 |
| Kalimantan Selatan | Kalimantan | 725.959 | 747.196 | 1.473.155 | 37.660 | 39 |
| Kalimantan Timur | Kalimantan | 286.963 | 263.801 | 550.764 | 202.440 | 2.7 |
| Sulawesi Utara | Sulawesi | 1.015.050 | 988.161 | 2.003.211 | 88.578 | 23 |
| Sulawesi Selatan | Sulawesi | 2.474.747 | 2.601.391 | 5.076.138 | 100.457 | 51 |
| Bali | Kepulauan Sunda Kecil | 883.512 | 899.017 | 1.782.529 | 5.561 | 321 |
| Nusa Tenggara Barat | Kepulauan Sunda Kecil | 893.469 | 814.361 | 1.807.830 | 20.177 | 90 |
| Nusa Tenggara Timur | Kepulauan Sunda Kecil | 984.415 | 982.882 | 1.967.297 | 47.876 | 41 |
| Maluku | Kepulauan Maluku | 402.500 | 387.034 | 789.534 | 74.505 | 11 |
| Irian Barat | Kepulauan Maluku and Papua Barat | 375.154 | 383.242 | 758.396 | 421.951 | 1,8 |
| Total | Total | 47.839.080 | 49.179.749 | 97.018.829 | 1.904.345 | 51 |
Sumber: Nitisastro 2006, hlm. 174, 239–248
Data populasi > Penyebaran geografis

Salah satu ciri utama penduduk Indonesia adalah adanya perbedaan kepadatan penduduk antar pulau-pulaunya. Hampir 65 persen dari total penduduk tinggal di pulau Jawa yang hanya seluas 6,9 persen dari total luas wilayah Indonesia.  Jawa sudah dianggap kelebihan populasi sejak tahun 1930an. Di sisi lain, Kalimantan yang luas wilayahnya mencapai 28 persen dari total wilayah Indonesia, hanya dihuni oleh 4,2 persen dari total populasi. Rasio penduduk Jawa terhadap total penduduk menurun dari sensus tahun 1930, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Sumatera dan Kalimantan, misalnya, jumlah penduduknya hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1930.
Data populasi > Distribusi usia

Persentase penduduk yang tertinggi (33,6 persen) adalah anak-anak di bawah usia sepuluh tahun, mencerminkan penurunan angka kematian bayi dan anak pada tahun 1950-an yang disebabkan oleh penurunan kasus frambusia, tuberkulosis, dan malaria, serta ketersediaan pangan dan gizi yang lebih baik dibandingkan tahun 1940-an. Dari total populasi, 55,3 persen berada pada usia kerja (usia 15–64). Proporsi ini lebih tinggi di Jawa (56,5 persen) dan di wilayah perkotaan (57,6 persen). Demografer Kurt Horstmann [de] berteori bahwa distribusi penduduk yang datar antara usia sepuluh dan tiga puluh lima tahun merupakan kerugian ekonomi bagi Indonesia pada tahun 1950an. Distribusi yang lebih normal akan menghasilkan populasi pekerja yang lebih besar di suatu negara. Secara keseluruhan, rasio ketergantungan di Indonesia saat itu adalah 81 orang tanggungan per 100 orang pekerja. Menggabungkan data usia dengan data distribusi perkotaan-pedesaan menunjukkan adanya masuknya pekerja muda ke pusat perkotaan. Kelompok umur 15–24 tahun memiliki representasi yang lebih besar di kota-kota (20 persen dari populasi perkotaan) dibandingkan di pedesaan (15 persen dari penduduk pedesaan).
| Kelompok usia | Laki-laki | Perempuan | Total | Persen total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–4 | 8.461.949 | 8.580.361 | 17.042.310 | 17,7% |
| 5–9 | 7.683.534 | 7.639.422 | 15.322.956 | 15,9% |
| 10–14 | 4.318.543 | 3.860.869 | 8.179.412 | 8,5% |
| 15–19 | 3.834.117 | 3.874.058 | 7.708.175 | 8,0% |
| 20–24 | 3.452.362 | 4.338.603 | 7.790.965 | 8,1% |
| 25–34 | 7.333.617 | 8.542.102 | 15.875.719 | 16,5% |
| 35–44 | 5.719.856 | 5.363.334 | 11.083.190 | 11,5% |
| 45–54 | 3.559.007 | 3.483.325 | 7.042.332 | 7,3% |
| 55–64 | 1.897.510 | 1.850.396 | 3.747.906 | 3,9% |
| 65–74 | 795.730 | 829.027 | 1.624.757 | 1,7% |
| 75+ | 377.747 | 406.609 | 784.356 | 0,8% |
| Tidak diketahui | 59.882 | 56.869 | 116.751 | 0,1% |
| Total, semua usia | 47.493.854 | 48.824.975 | 96.318.829 | 100,0% |
Sumber: Nitisastro 2006, hlm. 179 Catatan:  1 2 3  Angka distribusi usia tidak termasuk perkiraan populasi Papua Barat (700.000).
Analisis selanjutnya > Kesenjangan dalam etnografi

Agama di Jakarta (1961)
Islam (84.7%)
Buddha, Hindu, dan Konghucu (7.8%)
Protestan (3.1%)
Katolik (1.7%)
Lainnya dan tidak diketahui (2.7%)
Berbeda dengan sensus sebelumnya yang dilakukan pada tahun 1930, sensus tahun 1961 tidak memuat informasi mengenai kelompok etnis di Indonesia. Pemerintah yang berkuasa sejak masa kemerdekaan hingga tahun 1990-an tidak mengumpulkan data etnis karena mereka yakin bahwa informasi mengenai komposisi etnis di suatu negara dapat digunakan untuk memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Data semacam itu tidak dikumpulkan sampai sensus tahun 2000 setelah era reformasi pada tahun 1998. Oleh karena itu, analisis pengelompokan etnis di tingkat nasional selama sebagian besar abad ke-20 diekstrapolasi dari data tahun 1930 atau dengan data estimasi yang akurat.
Para ahli demografi telah mencatat bahwa posisi mengenai etnisitas ini berbeda dengan sikap pemerintah terhadap agama, yang informasinya telah dikumpulkan dalam semua sensus penduduk. Meski demikian, agama dianggap sebagai topik yang sensitif sehingga data lengkap terkait agama pada tahun 1961 tidak pernah dipublikasikan. BPS hanya merilis statistik agama untuk Jakarta, sementara peneliti kemudian memperoleh data yang tidak dipublikasikan untuk Yogyakarta dan Jawa Timur.
Analisis selanjutnya > Proyeksi populasi

Survei pasca pencacahan dilakukan pada tahun yang sama dengan sensus di seluruh Jawa, tetapi untuk di pulau lainnya hanya dilakukan di ibu kota provinsi. Ditemukan bahwa survei pasca pencacahan di Jawa memiliki ketidakakuratan bersih sebesar 0,19 persen, sedangkan ibu kota provinsi lainnya memiliki tingkat ketidakakuratan bersih sebesar 0,45 persen. Di Jakarta, data sebaran penduduk menurut tahun umur tunggal menunjukkan kecenderungan penumpukan umur pada umur berakhiran nol dan lima tahun dan umur dua belas dan delapan belas tahun. Terdapat pula pola penghitungan yang kurang dari jumlah anak-anak yang sangat muda, perkiraan yang lebih tinggi dari usia orang tua, dan penghitungan usia yang lebih rendah untuk perempuan muda—semua hal tersebut sering terlihat dalam sensus penduduk.  Ekonom Widjojo Nitisastro, yang mengepalai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menerapkan penyesuaian terhadap data jenis kelamin dan usia untuk membuat proyeksi populasi hingga tahun 1991. Survei demografi juga dilakukan pada tiga tahun berikutnya. Perencana sensus menggunakan informasi dari sensus dan survei yang telah selesai untuk melakukan perbaikan pada sensus berikutnya pada tahun 1971.
Mengingat besarnya proporsi penduduk usia 5–14 tahun, demografer Nathan Keyfitz memperkirakan jumlah orang yang memasuki dunia kerja akan meningkat dari 1,5 juta per tahun pada pertengahan tahun 1960-an menjadi lebih dari 3 juta per tahun pada awal tahun 1970-an, sehingga muncul pertanyaan apakah perekonomian Indonesia mampu menyerap gelombang pekerja baru tersebut. Ia menyoroti bahwa data sensus telah menunjukkan bahwa sekitar seperlima dari kaum muda di daerah pedesaan menganggur. Ia mengantisipasi adanya tekanan populasi di Jawa yang kekurangan lahan, yang tiga perempatnya merupakan daerah pedesaan. Ekonom Alex Hunter mencatat bahwa pemerintah kolonial Belanda sebelumnya mencoba memecahkan masalah ini dengan memperkenalkan program transmigrasi untuk memindahkan orang-orang yang tidak memiliki tanah ke pulau-pulau terluar yang penduduknya lebih sedikit, namun program ini kurang berhasil di kalangan orang Jawa. Keyfitz justru meramalkan bahwa migrasi dari desa ke kota akan semakin cepat, melanjutkan pola pertumbuhan pesat di kota-kota yang terlihat dalam sensus. Ahli demografi Gavin Jones setuju bahwa migrasi dari desa ke kota lebih praktis, namun mencatat bahwa "kinerja ekonomi yang buruk" pada paruh pertama tahun 1960-an mengakibatkan buruknya kesempatan kerja dan kondisi kehidupan di wilayah perkotaan.
Lihat pula

Demografi Indonesia
Sejarah ekonomi Indonesia
Peta kepulauan Indonesia yang menunjukkan batas-batas 22 provinsi di negara tersebut pada saat sensus tahun 1961. Wilayah Papua Barat diklaim oleh Indonesia tetapi tetap di bawah pendudukan Belanda.
Jadwal rumah tangga yang digunakan dalam sensus tahun 1961
Masyarakat mengambil susu formula di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Jakarta pada tahun 1951. Meningkatnya ketersediaan pangan berkontribusi terhadap ledakan populasi yang tercermin dalam data sensus.
Seorang wanita sedang menjual beras di halaman belakang rumahnya di Madiun, Jawa Timur. Mayoritas perempuan di daerah pedesaan melakukan pekerjaan rumah tangga dan aktivitas ekonomi lainnya pada saat yang bersamaan.
Seorang pria mengumpulkan daun tembakau di sebuah perkebunan di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Pertanian merupakan industri dominan dan mempekerjakan 72 persen pekerja Indonesia.
Toko-toko di kawasan pecinan Glodok, Jakarta, memajang tanda-tanda dalam aksara Latin dan Mandarin.
Pelajar di sebuah sekolah menengah atas di Singaraja, Bali
Seorang wanita mendandani putranya untuk hari pertama sekolah.
Piramida penduduk Indonesia tahun 1961 dengan penyesuaian data sensus oleh ekonom Widjojo Nitisastro
Katedral Soissons

| Katedral Soissons |
| --- | --- |
Katedral Santo Gervasius dan Protasius
bahasa Prancis: Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons
Katedral Soissons
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 49°22′51″N 3°19′31″E﻿ / ﻿49.38083°N 3.32528°E﻿ / 49.38083; 3.32528
Lokasi: Soissons
Negara: Prancis
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Soissons
 
Katedral Soissons (Perancis: Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Soissons, Perancis. Ini adalah kedudukan Uskup Soissons, Laon, dan Saint-Quentin. Pembangunan transept selatan dimulai sekitar tahun 1177, dan jalur paduan suara terendah pada tahun 1182.
Sejarah

Paduan suara, dengan ketinggian tiga lantai aslinya dan clerestory yang sangat tinggi, selesai dibangun pada tahun 1211. Ini lebih awal dari Chartres, yang menjadi dasar desainnya. Pekerjaan kemudian dilanjutkan ke bagian tengah hingga akhir abad ke-13.
Menara tunggal di bagian barat berasal dari pertengahan abad ke-13 dan merupakan tiruan dari menara Notre-Dame de Paris, yang tingginya sama (66 meter (217 ft)). Menara ini dipulihkan setelahnya dan sebagian bagian tengahnya rusak parah pada Perang Dunia I. Sebuah menara yang serasi di sisi lain fasad pada awalnya direncanakan, tetapi tidak pernah dibangun.
Ikrimah bin Abu Jahal

| --- | --- |

Nama dalam bahasa asli: (ar) عكرمة بن أبي جهل 
Biografi
Kelahiran: 598 (Kalender Masehi Gregorius)  Makkah 
Kematian: 15 Agustus 636 ↔ 20 Agustus 636  (37/38 tahun) Sungai Yarmouk, dekat 
Penyebab kematian: Terbunuh dalam tugas 


 
 
Data pribadi
Agama: Islam 
Kegiatan
Pekerjaan: pemimpin militer 
Konflik: Pertempuran Badar dan Pertempuran Yarmuk 
Keluarga
Pasangan nikah: Umm Hakim (en)   
Ayah: Amr bin Hisyam 
Ikrimah bin Abu Jahal (Arab: عكرمة بن أبي جهل) adalah salah seorang Sahabat Nabi. Ia adalah anak dari Abu Jahal sehingga termasuk kalangan bangsawan dari suku Quraisy. Ikrimah belum menjadi muslim pada masa Pertempuran Badar, Pertempuran Uhud hingga Pertempuran Khandaq. Ia menjadi muslim setelah Pembebasan Mekkah. Ikrimah ikut dalam peperangan melawan kaum murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia wafat selama peperangan atas Musailamah al-Kazzab. Selama hidupnya, Ikrimah bin Abu Jahal mengadakan periwayatan hadis. Ia juga memberikan pendapat mengenai kata serapan di dalam Al-Qur'an serta persoalan mengenai tetangga dekat dan tetangga jauh.