Kerajaan Wajo
Masyarakat dan kebudayaan > Hak-hak dan hierarki sosial

Sejarawan Anthony Reid berpendapat bahwa Wajo memiliki bukti paling kuat untuk pelembagaan hak-hak kebebasan bila dibandingkan dengan masyarakat pra-modern Asia manapun. Naskah-naskah Wajo selalu menekankan bahwa "orang-orang Wajo itu merdeka", dan bahwa tuan mereka hanyalah hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Prinsip ammaradékangeng atau 'kemerdekaan' di Wajo mencakup, antara lain: jaminan keselamatan pribadi dan kepemilikan, akses terhadap keadilan, serta kebebasan untuk berpendapat, bergerak, dan membuat kontrak. Sumber-sumber Wajo menyebutkan bahwa hak-hak kemerdekaan ini adalah adat turun-temurun yang sudah demikian adanya, sehingga seorang arung matoa sekalipun tidak boleh menentangnya. Ketika seorang arung matoa dilantik, ia juga mesti bersumpah untuk menjaga hak-hak ini. Walaupun begitu, hak-hak "kemerdekaan" ini memiliki batasan dan tidak berlaku sepenuhnya bagi seluruh masyarakat Wajo. Kalangan budak tidak memiliki hak yang sama dengan kalangan orang merdeka, apalagi kalangan ningrat.
Secara garis besar, masyarakat Bugis dahulu terbagi ke dalam tiga golongan: 1) bangsawan atau ningrat, 2) orang merdeka, dan 3) budak. Golongan ningrat secara teori mencakup siapapun yang memiliki "darah putih". Hanya saja, karena pernikahan dapat terjadi lintas golongan, dan nasab diturunkan secara bilateral (dari kedua orang tua), masyarakat Bugis mengembangkan penggolongan sosial yang kompleks, berdasarkan seberapa murni "darah putih" yang dimiliki oleh seseorang. Tingkat tertinggi disebut sebagai anaʼmatola ('putra-putri mahkota'), yang mencakup orang-orang dengan kemurnian darah tertinggi, termasuk di antaranya para arung matoa dan anggota Petta Ennengngé. Di bawah mereka, ada golongan anakarung ('anak penguasa'), yang mencakup bangsawan-bangsawan rendah, termasuk di antaranya para arung atau penguasa negeri-negeri bawahan Wajo. Kedua golongan ini dianggap sebagai bagian dari kalangan ningrat. Tingkat berikutnya disebut tau décéng ('orang baik-baik'), yaitu golongan rakyat biasa yang masih memiliki sedikit darah bangsawan, setingkat di atas kalangan tau maradéka ('orang merdeka') atau tau sama ('orang setara').
Penggolongan antara bangsawan dengan derajat tertinggi hingga orang merdeka bukanlah kasta tetap turun-temurun dengan batas-batas yang jelas, karena pernikahan tidak dibatasi sesama golongan (endogami) saja. Terutama di Wajo, batas-batas antara kelompok bangsawan dengan orang merdeka tergolong sangat cair bila dibandingkan dengan negeri-negeri Bugis lain. Misionaris dan ahli bahasa Benjamin Frederik Matthes, misalnya, menyebut bahwa seorang penguasa wanita di Wajo dapat saja mempersunting lelaki merdeka non-bangsawan tanpa menurunkan status sosialnya, tidak seperti di negeri Bugis lainnya. Sementara, James Brooke mengamati bahwa derajat sosial orang merdeka di Wajo dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan kekayaan harta benda. Jurang yang lebih lebar terdapat antara orang merdeka dan golongan ata atau budak, yang berada di posisi paling bawah dalam hierarki masyarakat Bugis. Seseorang dapat diperbudak sebagai hukuman akibat kejahatan atau karena tidak mampu membayar utang. Perbudakan dapat bersifat turun-temurun; anak dari sepasang budak akan dianggap budak pula. Seorang budak yang dibebaskan akan menjadi orang merdeka, dan siapapun yang memiliki ayah orang merdeka juga akan dianggap sebagai orang merdeka.