Konferensi Waligereja Indonesia
Sejarah > Pendirian MAWI

Pada tanggal 26–30 April 1954, para waligereja se-Jawa pada saat itu (terdiri dari Vikaris Apostolik Djakarta, Prefek Apostolik Sukabumi, Vikaris Apostolik Bandung, Vikaris Apostolik Semarang, Vikaris Apostolik Purwokerto, Vikaris Apostolik Surabaia, dan Vikaris Apostolik Malang) mengadakan pertemuan di Lawang, Kabupaten Malang. Di dalam pertemuan itu, mereka menyatakan keinginan untuk mengadakan sidang atau konferensi baru yang merangkul seluruh waligereja di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan tersebut, rancangan anggaran dasar untuk pelaksanaan konferensi kemudian disusun oleh Mgr. Willem Schoemaker, M.S.C. (Vikaris Apostolik Purwokerto saat itu). Rancangan anggaran dasar disetujui oleh internunsius apostolik untuk Indonesia pada saat itu, Mgr. Georges-Marie-Joseph-Hubert-Ghislain de Jonghe d’Ardoye, M.E.P., di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1955. Setelahnya pada tanggal 14 Maret, Mgr. W. Schoemaker M.S.C. (Vikaris Apostolik Purwokerto) diangkat oleh internunsius apostolik menjadi ketua sidang waligereja yang akan datang.
Sidang waligereja yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia akhirnya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober–2 November 1955 di Bruderan St. Louis (sekarang menjadi SMA Katolik St. Louis 1), Surabaya dan dihadiri oleh 22 orang waligereja (dari 25 orang waligereja yang ada pada saat itu). Keputusan yang paling penting dalam sidang ini ialah pernyataan bahwa untuk seterusnya, sidang para waligereja Indonesia ini dinamakan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI). Selain itu, terdapat pula keputusan untuk membentuk suatu dewan tetap yang bersidang mengenai tugas-tugas harian sedikitnya setahun sekali, yang dinamakan "Dewan Waligereja Indonesia Pusat" (DEWAP), yang diketuai oleh Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (Vikaris Apostolik Semarang saat itu). Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Katolik di Indonesia pula, dibentuklah berbagai panitia yang disebut "Panitia Waligereja Indonesia" (PWI), yang menjadi anggota DEWAP dan menangani salah satu bidang pelayanan Katolik. PWI yang dibentuk pada saat itu adalah PWI Sosial, PWI Aksi Katolik dan Kerasulan Awam, PWI Seminari dan Universitas, PWI Pendidikan dan Pengajaran Agama, PWI Katekese Umat dan Penyebaran Iman, dan PWI Pers dan Propaganda. SIdang ini juga membentuk "Kantor Waligereja Indonesia" (Kantor KWI atau Kawali) yang menjadi pelaksana tugas harian MAWI. Keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam sidang ini di luar keputusan mengenai struktur fungsional MAWI adalah keputusan untuk mendukung adanya Partai Katolik dan pengakuan resmi terhadap Organisasi Pemuda Katolik Pandu Putera (yang saat ini dikenal sebagai Pemuda Katolik), masalah pendidikan seminari, keputusan penerjemahan dan penerbitan Kitab Suci Perjanjian Lama secara bertahap (jilid demi jilid), penerjemahan Rituale Romanum (Ritual Romawi), serta dikeluarkannya surat edaran mengenai soal-soal di bidang politik, sosial dan kebudayaan di Asia untuk mendukung resolusi-resolusi dari Pan-Pacific Conference yang baru diselenggarakan di Melbourne saat itu.
Sebelum Sidang MAWI selanjutnya, DEWAP kemudian menyelenggarakan rapat sebanyak dua kali, yaitu rapat tanggal 5–9 November 1956 dan rapat tanggal 25–28 Mei 1959. Kemudian, Sidang MAWI yang kedua diadakan di Rumah Retret Girisonta, Kabupaten Semarang pada tanggal 9–16 Mei 1960. Dari sidang ini, para waligereja Indonesia menuliskan surat kepada paus saat itu, Paus Yohanes XXIII, yang berisikan permohonan resmi agar Sri Paus meresmikan berdirinya Hierarki Gereja Katolik di Indonesia, sebagai jawaban atas umat Katolik yang semakin berkembang pesat. Selain itu, sidang ini juga membahas masalah-masalah penting seputar kesatuan dalam Gereja (sensus catholicus), tentang semangat nasionalisme, pentingnya pengadaan Katekismus Indonesia dan penyediaan buku-buku pelajaran agama Katolik yang pembuatannya diserahkan kepada PWI Pendidikan dan Pengajaran Agama, pemeliharaan rohani tentara, dan penegasan akan pentingnya pendidikan liturgi bagi umat.
Surat tersebut akhirnya ditanggapi dengan dikeluarkannya Konstitusi Apostolik "Quod Christus Adorandus" oleh Paus Yohanes XXIII pada tanggal 3 Januari 1961. Dokumen ini meresmikan berdirinya Hierarki Gereja Katolik di Indonesia dengan menaikkan status sebagian besar yurisdiksi gerejawi di Indonesia, dari prefektur/vikariat apostolik menjadi keuskupan atau keuskupan agung, serta dengan membentuk enam provinsi gerejawi, yaitu Provinsi Gerejawi Djakarta, Semarang, Endeh, Medan, Pontianak, dan Makassar. Oleh karena itu, status prefek/vikaris apostolik juga berubah menjadi uskup atau uskup agung. Hal ini menjadikan MAWI sebagai lembaga konferensi waligereja yang sejati.
Sidang para waligereja yang telah menjadi uskup diosesan tersebut selanjutnya terlaksana di sela-sela penyelenggaraan Konsili Vatikan II (1962–1965). Selama berada di Roma dan Vatikan, para waligereja Indonesia menyelenggarakan rapat tersendiri di Feyor Unitas. Rapat-rapat para uskup Indonesia tersebut diketuai oleh Mgr. A. Soegijapranata (Uskup Agung Semarang) pada tahun 1962, yang kemudian digantikan Mgr. A. Djajasepoetra (Uskup Agung Jakarta) pada tahun 1963 dan Mgr. Justinus Darmojuwono (Uskup Agung Semarang yang baru) pada tahun 1964–1965, setelah Mgr. A. Soegijapranata meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1963 di Steyl, Belanda. Selain membahas hal-hal penting yang umumnya menjadi topik bahasan dalam Konsili Vatikan II, uskup-uskup Indonesia dalam rapat-rapat tersebut juga berbicara masalah penting lainnya, misalnya masalah pendidikan Katolik dan pendirian universitas Katolik. Di samping itu pula, MAWI juga menyelenggarakan sidangnya di Indonesia, yaitu pada tanggal 25–30 Mei 1964 dan tanggal 20–28 Agustus 1965, keduanya di Rumah Retret Girisonta.
Setelah Konsili Vatikan II, Sidang MAWI diadakan kembali pada tanggal 15–26 Oktober 1966 di Rumah Retret Girisonta. Pada sidangnya kali ini, para uskup memberikan resolusi atau seruan kepada umat awam, organisasi-organisasi Katolik, dan para rohaniwan. Sidang MAWI menyerukan kepada kaum awam Katolik agar ikut terlibat dalam karya kemasyarakatan sehingga dapat membangun masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Gereja, sehingga kerasulan awam semakin nyata dan dirasakan, terutama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Para awam dalam keterlibatannya di bidang-bidang tersebut tidak harus atas nama Gereja, tetapi dapat pula atas nama organisasi atau atas nama perseorangan. Organisasi-organisasi Katolik, khususnya Wanita Katolik dan Pemuda Katolik diharapkan bekerjasama dengan baik dan pertama-tama berjuang untuk kepentingan umum menurut norma-norma ajaran Gereja. Sedangkan kepada para rohaniwan, diserukan agar memerankan diri sebagai moderator bagi organisasi-organisasi Katolik dengan tugas utamanya mendorong, menasihati, dan membantu, bukan malah sebaliknya, yakni menguasai, memimpin dan mengambil alih fungsi pengurus.