Reklamasi daratan di Singapura
Masalah penambangan pasir

Reklamasi daratan memerlukan material timbunan. Untuk perairan dangkal di sekitar Singapura, pasir merupakan opsi terbaik untuk reklamasi. Pasir tidak selalu digunakan untuk reklamasi, tetapi sering dijadikan material utama untuk reklamasi Singapura. Singapura justru menggunakan terlalu banyak pasir sehingga stok dalam negerinya habis dan berusaha mengimpor pasir dari negara-negara sekitar demi memenuhi kebutuhan reklamasi. Walaupun industri di seluruh dunia bergantung pada pasir, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa Singapura merupakan pengimpor pasir terbesar di dunia pada tahun 2014. Pada tahun 2010 saja, Singapura mengimpor 14,6 juta ton pasir.
Seiring pembangunan berjalan, sumber pasir bangunan semakin langka. Pada tahun 1997, Malaysia mengumumkan larangan ekspor pasir. Media setempat terus melaporkan penyelundupan pasir ke Singapura. Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyatakan bahwa penambang pasir korup ini "menggali Malaysia dan menyerahkannya kepada orang lain.”
Tahun 2007, Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura. Larangan ini muncul setelah terjadi ketegangan antara Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau di antara kedua negara ini. Penambang pasir kabarnya hampir melenyapkan pulau-pulau tersebut. Tahun itu, lebih dari 90% pasir impor Singapura berasal dari Indonesia. Larangan ini menaikkan biaya konstruksi dan memaksa pemerintah mencari sumber pasir baru. Singapura terus mencari sumber karena negara-negara tetangganya juga melarang ekspor pasir.
Tahun 2009, Vietnam mengikuti jejak Malaysia dan Indonesia dengan melarang ekspor pasir ke Singapura.
Pada tahun itu juga, Kamboja melarang ekspor pasir, tetapi tidak total seperti negara-negara lain. Meski pasir dari dasar laut boleh diekspor, pasir sungai tidak boleh lagi dikeruk dan diperjualbelikan. Beberapa sungai yang secara alami terisi endapan pasir karena dekat laut dikecualikan dari larangan tersebut. Meski dibatasi, Kamboja saat ini merupakan pemasok pasir utama bagi Singapura. Sebagai pemasok 25% pasir Singapura tahun 2010, Kamboja mengalami perubahan ekosistem yang drastis. Setelah Sungai Tatai (pengecualian larangan) mulai digali tahun 2010, jumlah tangkapan ikan, kepiting, dan lobster warga setempat berkurang sebesar 85%; jumlah wisatawan juga berkurang karena kebisingan proyek meningkat. Warga Kamboja meminta penambangan pasir dihentikan. Kerusakan besar terjadi di seluruh Provinsi Koh Kong akibat pengerukan ini.
Pemerintah Singapura tidak mau mengungkap sumber pasir impornya. Kementerian Pembangunan Nasional mengatakan bahwa pemerintah membeli pasir dari "berbagai sumber yang disetujui", tetapi menegaskan bahwa rincian lebih lanjut bukan informasi publik.
Pada November 2016, Singapura menerapkan metode reklamasi baru dengan menggunakan polder seperti Belanda. Sebuah tembok dibangun untuk memisahkan air laut dengan polder (dataran rendah) dan permukaan airnya dikendalikan menggunakan pompa. Penerapan metode polder akan mengurangi ketergantungan Singapura terhadap pasir impor untuk proyek-proyek reklamasi. Metode ini akan diterapkan di Singapura di ujung barat laut Pulau Tekong, tempat dibangunnya pusat latihan militer yang diperluas hingga 810 hektar.