stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2024
Calon > Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

|  | Rendi Solihin |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati

: Wakil Bupati Kutai Kartanegara   2021-2025

Partai Pengusung dan Pendukung
PDI-P Demokrat Gelora
Calon > Kandidat Perseorangan

| Awang Yacoub Luthman | Akhmad Zaisa |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati

Ketua DPD Nasdem Kabupaten Kutai Kartanegara: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara   2014-2024

Partai Pengusung dan Pendukung
Independen
Calon > Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya

| Dendi Suryadi | Alif Turiadi |
| --- | --- |
Calon Bupati: Calon Wakil Bupati

Dosen Tetap Universitas Pertahanan Indonesia: Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (2019–2024)

Partai Pengusung dan Pendukung
Golkar Gerindra PAN PKS PKB NasDem PPP PBB Perindo Hanura PSI
Dampak urbanisasi terhadap perekonomian Indonesia

Urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, telah menjadi fenomena yang signifikan dalam pembangunan Indonesia. Proses ini membawa dampak yang kompleks terhadap perekonomian nasional, mencakup aspek positif dan negatif yang memerlukan perhatian khusus.
Dampak positif urbanisasi

Urbanisasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, ekspansi pasar, dan peningkatan investasi. Konsentrasi penduduk di perkotaan mempermudah transfer pengetahuan dan inovasi, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan populasi kota menciptakan permintaan baru terhadap barang dan jasa, mendorong sektor industri dan jasa untuk berkembang. Kota yang terus berkembang juga menarik investasi domestik maupun asing, yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja serta pembangunan infrastruktur. Studi menunjukkan bahwa urbanisasi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan akses pasar yang lebih baik.
Dampak negatif urbanisasi

Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pengangguran dan kemiskinan perkotaan akibat migrasi massal tanpa perencanaan yang tepat, yang menyebabkan kelebihan tenaga kerja. Selain itu, ketimpangan ekonomi semakin melebar karena pertumbuhan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, mengakibatkan kesenjangan pendapatan serta akses terhadap layanan publik. Tekanan pada infrastruktur juga menjadi tantangan besar, di mana lonjakan populasi kota dapat membebani sistem transportasi, perumahan, dan layanan kesehatan jika tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa urbanisasi tanpa perencanaan yang matang dapat meningkatkan risiko ekonomi dan sosial di wilayah perkotaan.
Upaya pemerintah dalam mengelola urbanisasi

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memitigasi dampak negatif urbanisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan ekonomi daerah dengan meningkatkan peluang kerja dan usaha di pedesaan guna mengurangi arus migrasi ke kota. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan infrastruktur perkotaan dengan memperbaiki serta memperluas fasilitas kota agar dapat menampung pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Tidak hanya itu, perencanaan kota yang berkelanjutan juga menjadi perhatian utama melalui implementasi kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial demi menciptakan kota yang lebih layak huni. Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa urbanisasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Kesimpulan

Urbanisasi memiliki potensi untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui peningkatan produktivitas, ekspansi pasar, dan investasi. Namun, tanpa perencanaan dan manajemen yang tepat, urbanisasi dapat menimbulkan tantangan serius seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan tekanan pada infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat urbanisasi sambil meminimalkan dampak negatifnya.
KRI Siliman (848)

KRI Siliman (848) adalah kapal patroli cepat kelas Attack yang tergabung dalam armada kapal Komando Armada Barat dan merupakan kapal pemberian hibah dari pemerintah Australia.
KRI Siliman (848) merupakan satu dari delapan unit kapal yang dihibahkan oleh pemerintah Australia, mulai tahun 1973 hingga pertengahan tahun 1980-an. Kapal dengan tipe ini dibuat oleh galangan kapal Walkers Ltd of Maryborough, Queensland sebanyak 7 kapal dan Evans Deakin and Co, Brisbane, sebanyak 13 kapal antara tahun 1967 dan 1969. Total kapal sebanyak 20 unit ini kemudian digunakan untuk Royal Australian Navy dengan misi utama sebagai kapal pengintai dan pengawasan di sepanjang garis pantai Australia hingga terakhir pada tahun 1988.
Dari 20 unit kapal kelas patroli cepat kelas Attack tersebut, delapan unit diantaranya kini masih digunakan oleh TNI AL. Kedelapan kapal tersebut dan tahun kedatangannya adalah sebagai berikut:
16 November 1973, kapal HMAS Bandolier (P95) yang menjadi KRI Sibarau 847
21 Mei 1974, kapal HMAS Archer (P86) berubah menjadi KRI Siliman 848
20 Mei 1982, kapal HMAS Barricade (P98) berubah menjadi KRI Sigalu 857
15 Juni 1984, kapal HMAS Barbette (P97) berubah menjadi KRI Siada 862
6 Mei 1983, kapal HMAS Acute (P81) berubah menjadi KRI Silea 858
12 September 1983, kapal HMAS Bombard (P99) berubah menjadi kapal KRI Siribua 859
21 Februari 1985, kapal HMAS Attack (P90) berubah menjadi KRI Sikuda 863
18 Oktober 1985, kapal HMAS Assail (P89) berubah menjadi KRI Sigurot 864.
Kapal HMAS Archer (P86) sebelum berganti nama menjadi KRI Siliman 848 dibuat oleh galangan kapal Walkers Limited, di Maryborough, Queensland, dan resmi menjadi armada Royal Australian Navy pada 14 Desember 1968. Adapun motto dari kapal HMAS Archer (86) adalah "Swiftly Sure". HMAS Archer (P86) bertugas menjaga perairan Australia ketika Indonesia dan Malaysia berkonfrontasi.
Spesifikasi Kapal

KRI Siliman (848) merupakan kapal perang bekas Angkatan Laut Australia yang diluncurkan pada 1986. Dia masuk ke dalam kelas kapal patroli serang dengan kemampuan perang anti permukaan laut. Kapal perang ini berdimensi kecil saja (32,76 meter x 6,2 meter, dan bagian terendam air 1,9 meter), dan kecepatan jelajahnya 21 knot perjam pada bobot 150 ton. Kapal ini juga dilengkapi dengan 1 pucuk kanon ringan Bofors 40 mm di sisi haluan dan pada sisi buritan terdapat dua pucuk Senapan Mesin Berat (SMB) M2HB Browning kaliber 12,7 mm.
Kapal Siliman (848) memiliki enam tangki utama dengan kapasitas 20 ton dan dua tangki ferry berkapasitas 2,5 ton. Sedangkan kapasitas empat tangki air minum normal adalah 6,5 ton dan maksimum 7,5 ton. Kapal ini dilengkapi dengan jangkar seberat 81,8 kilogram jenis Danforth dengan dilengkapi rantai kabel 11/16 inch.
Riwayat Komandan Kapal

Mayor Laut (P) Tri Hermawan
Kapten Laut (P) Alan Abner Korinus (13 Oktober 2014)
Mayor Laut (P) Yudho Mewah Angkasa (4 Maret 2016)
Mayor Laut (P) Tunang Arimbo (27 Februari 2017)
Kapten Laut (P) Mochamad Andri Munandar Kumbara (13 Februari 2018)
Mayor Laut (P) Henri W. Naibaho
Mayor Laut (P) Mahendra (6 September 2021)
Mayor Laut (P) Robi D. Wijatmiko, S.T. (14 April 2023)
Misi Operasi

Beberapa misi yang pernah dilakukan oleh KRI Siribua (859) adalah sebagai berikut:
| Tanggal | Misi Operasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 9 Februari 2007 | Menangkap tugboat bersama Winstar Victory yang mengangkut 1.650 m3 pasir tujuan Singapura |  |
| 2 Maret 2016 | Patkor Malaysia dan Indonesia |  |
Daftar Referensi

1 2  "Musibah Kapal Hibah". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. Diakses tanggal 2020-01-06.
1 2 3 4  "Occasional Paper 51: The Attack Class Patrol Boat". Naval Historical Society of Australia (dalam bahasa Inggris). 2019-04-12. Diakses tanggal 2020-01-07.
1 2  "Akibat Cuaca Buruk, KRI Sibarau 847 Mengalami Insiden di Perairan Tanjung Tiram". Indomiliter.com. 2017-12-01. Diakses tanggal 2020-01-07.
↑  "The Australian War Memorial". www.awm.gov.au (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-07.
↑  "RAN Tally Band - HMAS Barricade". Welcome to Australian Militaria Sales (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-07.
↑  "Dansatrolarmabar Pimpin Sertijab Komandan Kapal". TNI AL. 13 Oktober 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-28. Diakses tanggal 7 Januari 2020.
↑  "JABATAN KOMANDAN KRI SILIMAN-848 DISERAH TERIMAKAN". TVPOLRI News. 2018-02-13. Diakses tanggal 2020-01-07. [pranala nonaktif permanen]
↑  {{Cite web|url=https://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/dua-komandan-kri-jajaran-satrol-lantamal-i-diserahterimahkan/ |title=JABATAN KOMANDAN KRI SILIMAN-848 DISERAH TERIMAKAN|Templat:Fix-attempted=yes
↑  Prasetyo, Erie (2016-03-02). "Indonesia dan Malaysia Kerahkan Kapal Tempur di Selat Malaka". Okezone.com. Diakses tanggal 2020-01-07.
Muhammad Yusuf Ritangnga

| Muhammad Yusuf Ritangnga |
| --- | --- |

 
Bupati Enrekang ke-15
Petahana
Mulai menjabat  20 Februari 2025
Presiden: Prabowo Subianto
Gubernur: Andi Sudirman Sulaiman
Wakil: Andi Tenri Liwang La Tinro
Pendahulu Muslimin Bando   Baba (Pj.)   Marwan Mansyur (Pj.)Pengganti Petahana
 
Informasi pribadi
Lahir: 28 Oktober 1979 (umur 45) Sudu, Sulawesi Selatan, Indonesia
Partai politik: (2019—)
Orang tua: Hj. Sullati Arifin (ibu)
Almamater: SMUN 1 Alla
Profesi: Politisi


Sunting kotak info • L • B
 
Muhammad Yusuf Ritangnga (lahir 28 Oktober 1979
) adalah seorang politikus NasDem yang menjadi Bupati Enrekang terpilih bersama wakilnya, Andi Tenri Liwang La Tinro untuk masa periode 2024-2029. Sebelumnya, ia pernah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Periode 2024-2029
Sejarah elektoral > Legislatif

| Pemilu | Lembaga legislatif | Dapil | Partai | Partai | Perolehan suara | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sulawesi Selatan 9 |  | NasDem | 47.874 | Y Terpilih |
Sejarah elektoral > Eksekutif

| Tahun | Kandidat | Nomor  Urut | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil Kepala Daerah | Perolehan suara> Suara | Perolehan suara> Persen | Perolehan suara> Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Bupati Enrekang | 2 | Muhammad Yusuf Ritangnga | Andi Tenri Liwang La Tinro | 73.638 | 56,32 % | Y Terpilih |
Pranala luar

| Jabatan politik  |
| --- | --- | --- |
| Didahului oleh: Muslimin Bando | Bupati Enrekang 2025–sekarang | Petahana |
R U OK (lagu)

"R U OK" (sering digayakan dalam huruf kecil) adalah lagu oleh penyanyi Kanada Tate McRae. Yang dirilis pada 13 Desember 2020, melalui RCA Records sebagai single kedua dari album mini McRae, Too Young to Be Sad. Lagu ini ditulis oleh McRae, Bryan Fryzel, dan Lowell.
Latar belakang

Tate McRae mengunggah cuplikan lagu di TikTok beberapa hari sebelum perilisan, dan menggambarkannya sebagai sekuel dari single terobosan tahun 2020 "You Broke Me First". Dalam siaran pers untuk lagu ia mengatakan, "'r u ok' merupakan lagu yang saya tidak terpikirkan akan saya tulis. Lagu ini memiliki nada yang sangat berani dan semangat, yang membuat saya kesulitan untuk menyelami perspektif tersebut – karena Saya pikir saya justru sebaliknya. Saya suka bahwa dalam lagu ini terdapat banyak makna emosional di balik liriknya, dengan produksi yang sangat trappy, cerah dan kontras pada saat yang bersamaan."
McRae menjelaskan bahwa ia menulis lagu bersama Lowell "di Zoom dengan ukulele [Lowell], hanya bersamtai di [tempat tidurnya]" di rumah. Ia juga membandingkan lagu ini pada lagunya "You Broke Me First," menggambarkan "R U OK" sebagai "kisah lanjutannya, yang membahas secara mendalam tentang hubungan dari seseorang yang telah sepenuhnya melupakannya."
Tangga lagu

| Tangga lagu (2020) | Posisi puncak |
| --- | --- |
New Zealand Hot Singles (RMNZ): 19
Riwayat perilisan

| Negara | Tanggal | Format | Label | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beragam | 10 Desember 2020 | Unduhan digital streaming | RCA |  |
Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing

Dinasti Qing memerintah Taiwan dari tahun 1683 sampai tahun 1895. Perebutan Taiwan dari Kerajaan Dongning oleh Dinasti Qing dengan cara mengirim pasukan yang dipimpin oleh umum Shi Lang dan berhasil mencaplok Taiwan pada tahun 1683.
Sejarah

Kaisar Kangxi menganeksasi Taiwan karena ia ingin menghapus pasukan perlawanan yang tersisa untuk melawan Dinasti Qing. Namun, Dinasti Qing tidak ingin mengembangkan Taiwan lebih kuat karena hal ini dapat mendorong setiap potensi kekuatan perlawanan untuk membangun sebuah pangkalan (negara) di Taiwan. Dengan demikian, awal Dinasti Qing memerintah Taiwan secara pasif. Taiwan diperintah sebagai bagian dari provinsi Fujian pada awalnya. Taiwan menjadi provinsi tersendiri nanti. Pada 1721, seorang Hakka - Fujian,Zhu Yigui melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh dirinya dan akhirnya ditangkap Tainan dan sebentar membentuk mengingatkan bekas pemerintah Ming .
Segera setelah Zhu Yigui melakukan pemberontakan, keinginan untuk membuka lahan baru untuk budidaya tealh membuat pemerintah mendorong perluasan migrasi Han ke area lain dari pulau. Misalnya, penduduk di daerah Danshui telah tumbuh ke titik di mana pemerintah membutuhkan sebuah pusat administrasi di sana, di samping pos militer. Pemerintah mencoba untuk membangun pusat dengan tenaga kerja rodi Aborigin lokal, tetapi memperlakukan mereka lebih seperti budak dan akhirnya memicu pemberontakan. Kelompok Aborigin split-sebagian bergabung untuk melakukan pemberontakan, tetapi ada beberapa orang tetap setia pada Dinasti Qing, mungkin karena mereka memiliki permusuhan yang sudah ada dengan kelompok lain. Pemberontakan Aborigin ditumpas dalam beberapa bulan dengan kedatangan pasukan tambahan.
Lin Shuangwen memimpin pemberontakan yang terjadi selama 1786 dan 1788. Lin, yang adalah seorang imigran dari Zhangzhou, datang ke Taiwan dengan ayahnya pada 1770-an. Ia terlibat dalam sebuah masyarakat rahasia yang disebut Surga dan Bumi Masyarakat (天地 会) yang asal-usulnya tidak jelas. Ayah Lin ditahan oleh otoritas lokal, mungkin dalam dugaan kegiatan dengan masyarakat, Lin Shuangwen kemudian diselenggarakan sisa anggota masyarakat dalam pemberontakan dalam upaya untuk membebaskan ayahnya. Ada keberhasilan awal dalam mendorong pasukan pemerintah dari home base Lin di Zhanghua, sekutunya melakukan hal yang sama di Danshui.
Pada titik ini, pertempuran itu menarik orang-orang Zhangzhou sekadar anggota masyarakat, dan mengaktifkan permusuhan lama, ini dibawa keluar jaringan Quanzhou (serta Hakka) atas nama pemerintah. Akhirnya, pemerintah mengirim kekuatan yang cukup untuk memulihkan ketertiban, Lin Shuangwen dieksekusi dan Surga dan Masyarakat Bumi tersebar ke daratan atau dikirim bersembunyi, tapi tidak ada cara untuk menghilangkan sakit-akan antara Zhangzhou, Quanzhou, dan jaringan Hakka. Meskipun mereka tidak pernah lagi serius untuk mendorong pemerintah atau mencakup seluruh pulau, permusuhan berlangsung secara sporadis untuk sebagian besar abad ke-19, hanya mulai datang ke sebuah akhir pada 1860-an.
Ada lebih dari seratus pemberontakan selama awal pemerintahan Dinasti Qing. Frekuensi pemberontakan, kerusuhan, dan pertikaian sipil di Dinasti Qing Taiwan ditimbulkan oleh umum mengatakan "setiap tiga tahun pemberontakan, setiap lima tahun pemberontakan" (三年一反,五年一乱).
Kebijakan Dinasti Qing di Taiwan

Qing memiliki tiga kebijakan utama yang berkaitan dengan pemerintahan Taiwan. Kebijakan pertama adalah untuk membatasi kualifikasi dan jumlah migran yang diizinkan untuk menyeberangi selat Taiwan dan menetap di Taiwan. Hal itu untuk mencegah pertumbuhan yang cepat dalam populasi. Kebijakan kedua adalah untuk membatasi suku Han dari China memasuki daerah pegunungan yang terutama dihuni oleh masyarakat adat Taiwan . Kebijakan ini adalah untuk mencegah konflik antara dua kelompok pemukim. Yang ketiga adalah untuk menerapkan kebijakan pajak yang berbeda untuk imigran Han dan orang-orang Aborigin.
Pemerintah kolonial pertama menjual hak pertanian lahan untuk pengusaha perkotaan, dan kemudian hak-hak pemilik akan disewakan bagian dari tanah kepada buruh tani individu dari daratan. Karena populasi yang tinggi dari Provinsi Fujian, permintaan lahan itu tinggi, dan karena sewa juga tinggi dan buruh migran biasanya tidak membuat banyak keuntungan. Untuk suku aborigin, petani pajak digunakan. Pemerintah mengakui asli atas tanah, tetapi pajak per-desa juga dikenakan. Pajak tidak dibayar langsung, tapi oleh pedagang yang membeli hak untuk mengumpulkan pajak untuk diri mereka sendiri. Kemudian petani pajak kejam akan merampas harta, wanita pemerkosaan, dan sebagainya. Selain itu, tenaga kerja rodi disertakan. Hasilnya tampak baik, karena kebijakan pajak pendapatan dibuat nyaman bagi pemerintah, pemilik tanah, petani pajak, tetapi Han dan orang-orang Aborigin berjuang.
Meskipun ada pembatasan, populasi Cina Han di Taiwan tumbuh pesat dari 100.000 sampai 2.500.000, sedangkan populasi Aborigin Taiwan menyusut.
Pembatasan warga China daratan bermigrasi ke Taiwan menetapkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang bisa menemani migran. Oleh karena itu, sebagian besar migran kebanyakan pria lajang atau pria menikah dengan istri yang tersisa di daratan Cina. Migran laki-laki yang paling awal ke Taiwan akan memilih untuk menikah dengan perempuan pribumi. Oleh karena itu, ada pepatah yang menyatakan bahwa "ada warga Tangshan (Cina) laki-laki, tetapi tidak ada wanita warga Tangshan "(有唐山公无唐山妈).
Orang-orang Han sering menempati lahan adat atau melakukan bisnis ilegal dengan masyarakat adat, sehingga konflik sering terjadi. Selama waktu itu, pemerintah Qing tidak tertarik dalam mengelola masalah ini. Ini hanya menarik perbatasan dan ditutup naik daerah pegunungan sehingga mereka bisa memisahkan dua kelompok. Hal ini juga menerapkan kebijakan yang diasumsikan bahwa masyarakat adat akan mengerti hukum sebanyak China Han, jadi ketika konflik muncul masyarakat adat cenderung dinilai tidak adil. Dengan demikian, tanah adat sering diambil melalui metode legal maupun illegal, kadang-kadang China Han bahkan menggunakan antar-pernikahan sebagai alasan untuk menempati lahan. Banyak orang menyeberangi perbatasan mempertahankan untuk bertani dan melakukan bisnis, dan konflik sering muncul.
Gubernur Taiwan menyatakan bahwa "orang liar" dari Taiwan ditundukkan sekitar tahun 1890, sebagai bagian dari tindakan yang luas oleh pemerintah Qing terhadap suku-suku asli di Cina selatan.
Pembangunan

Orang-orang Han menduduki sebagian besar dataran dan mengembangkan sistem pertanian yang baik dan sejahtera dimulai, dan akibatnya mengubah dataran Taiwan menjadi seperti masyarakat Han.
Taiwan memiliki sektor pertanian yang kuat dalam perekonomian, sedangkan provinsi pesisir Cina daratan memiliki sektor barang kerajinan yang kuat, perdagangan antara dua daerah makmur dan banyak kota di Taiwan seperti Tainan, Lukang dan Taipei menjadi pelabuhan perdagangan yang penting.
Selama 1884-1885, Perang Sino-Prancis Taiwan terpengaruh dengan perang itu. Pemerintah Qing kemudian menyadari pentingnya strategis Taiwan dalam kaitannya dengan perdagangan dan lokasi geografis dan karena itu mulai mencoba untuk secara cepat mengembangkan Taiwan. Pada tahun 1885, Taiwan menjadi Provinsi Taiwan, dan Liu Mingchuan diangkat sebagai gubernur. Ia meningkatkan wilayah administratif di Taiwan untuk memperketat kontrol dan untuk mengurangi kejahatan. Dia menerapkan reformasi tanah dan pengelolaan lahan disederhanakan. Sebagai hasil dari reformasi tanah, perpajakan yang diterima oleh pemerintah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Ia juga mengembangkan daerah pegunungan untuk meningkatkan kerukunan antara China Han dan masyarakat adat Taiwan.
Namun, modernisasi Taiwan adalah prestasi utamanya. Ia mendorong penggunaan mesin dan infrastruktur pertahanan militer dibangun. Dia juga meningkatkan jalan dan sistem kereta api. Pada tahun 1887, ia mulai membangun pertama kereta api Cina-dibangun (selesai pada 1893). Pada 1888, ia membuka kantor pos pertama di Taiwan yang juga merupakan pertama di Cina. Taiwan kemudian dianggap sebagai provinsi paling maju di Cina.
Namun, segera setelah reformasinya Taiwan diserahkan ke Jepang oleh Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Barat mengklaim bahwa penyakit seperti kusta dan malaria hadir di Taiwan.
Reaksi Taiwan terhadap Perjanjian Shimonoseki

Dalam upaya untuk mencegah pemerintahan Jepang, kemerdekaan sebuah negara yang demokratis,Republik Formosa didirikan. Republik ini berumur pendek karena Jepang cepat menekan kaum oposisi .
Stasiun Kemayoran

Artikel ini bukan mengenai Stasiun Kebayoran.
Stasiun Kemayoran (KMO) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di perbatasan antara Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, dan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +4 m ini hanya melayani KRL Commuter Line dengan jarak 5 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Sejarah

Stasiun ini terletak di bekas jalur BOSM sebelah utara Stasiun Pasar Senen, berada di ujung timur wilayah Weltevreden. Stasiun ini dinamakan sesuai dengan nama daerah pemukiman di sekitarnya, berdiri pada awal abad-20. Stasiun dan jalurnya diambil alih oleh Staatsspoorwegen pada tahun 1898.
Pasca-akuisisi oleh SS pada 1898, nama Stasiun Kemayoran, sempat diubah menjadi Weltevreden S.S. (WLS), dan singkatan stasiun ini terus digunakan meski nama stasiun ini dikembalikan menjadi Kemayoran lagi dengan beralihnya kepemilikan Stasiun Weltevreden NIS ke tangan SS.
Aslinya, bangunan stasiun ini terbuat dari kayu dan memiliki overkapping. Setelah jalur ini diambil alih oleh SS, Stasiun Kemayoran kemudian dikembangkan oleh SS. Pada tahun 1902, dibangun jalur shortcut dari Kemayoran menuju Ancol, digunakan untuk mempercepat arus pengiriman barang menuju Tanjung Priok. Jalur itu dibuka pada tanggal 1 Maret 1904. Jalur ini melewati pos blok percabangan yang diberi nama Pisangbatu, kini dikenal sebagai Stasiun Rajawali. Pada 1904, stasiun ini dan Stasiun Pasar Senen sempat menjalani renovasi, yang keduanya menggelontorkan dana sebesar ƒ350.000,00.
Dengan dioperasikannya lokomotif listrik dan kereta rel listrik (KRL pertama) di jalur Batavia–Buitenzorg pada tahun 1925, SS kemudian merencanakan pembangunan jalur ganda di hampir seluruh lintas Jakarta sejak tahun 1926. Sebagai langkah awal, jalur ganda pertama di lin Batavia adalah antara Kemayoran–Batavia dan Sawah Besar–Weltevreden. Bahkan, perombakan juga dilakukan pada jalur menuju Tanjung Priok setelah diresmikannya Stasiun Tanjung Priok baru pada tahun 1925.
Hingga tahun 1980-an, ruangan Stasiun Kemayoran yang dindingnya kayu tersebut disewakan oleh para pensiunan pegawai PJKA yang belum bisa memiliki rumah. Bangunan stasiun tersebut khirnya dibongkar pada Juni 1987 dan diganti dengan bangunan baru yang ada pada saat ini.