Kekaisaran Brasil
Pemerintahan > Pemilihan umum

Hingga tahun 1881, pemilih diwajibkan memilih dan pemilihan berlangsung dalam dua tahap. Dalam tahap pertama, pemilih memilih elektor yang kemudian memilih sejumlah calon senator. Kaisar kemudian akan memilih senator baru (anggota senat, majelis tinggi di Majelis Umum) dari daftar tiga calon yang telah memperoleh suara paling banyak. Elektor juga memilih anggota Bilik Deputi (majelis rendah), anggota Majelis Provinsial dan anggota dewan kota tanpa melibatkan Kaisar. Semua laki-laki yang berusia di atas 25 tahun dengan pendapatan tahunan paling tidak Rs 100$000 (atau 100.000 réis; pada tahun 1824 sama dengan 98 dollar Amerika Serikat.) memiliki hak untuk memilih dalam tahap pertama. Batas usia untuk memilih diturunkan menjadi 21 tahun untuk laki-laki yang sudah menikah. Sementara itu, elektor harus memiliki pendapatan tahunan paling tidak Rs 200$000.
Sistem Brasil cukup demokratik pada masa ketika pemilihan tidak langsung merupakan cara pemilihan yang umum di negara-negara demokrasi. Persyaratan pendapatan minimal di Britania jauh lebih tinggi daripada di Brasil, bahkan setelah diberlakukannya Undang-Undang Reformasi 1832 di Britania Raya. Pada masa itu dua negara yang tidak memiliki persyaratan pendapatan minimal adalah Prancis dan Swiss yang telah memberlakukan hak pilih universal pada tahun 1848. Kemungkinan pada masa itu kebanyakan negara-negara Eropa tidak memiliki kebijakan yang seliberal Brasil. Persyaratan pendapatan minimal di Brasil sangat rendah sehingga setiap laki-laki dewasa yang berpenghasilan memiliki hak untuk memilih. Sebagai gambaran, pegawai negeri dengan gaji terendah pada tahun 1876 adalah pesuruh yang digaji Rs 600$000 setiap tahunnya.
Sebagian besar pemilih di Brasil memiliki pendapatan yang rendah. Sebagai contoh, di kota Formiga di Minas Gerais pada tahun 1876, 70% elektorat merupakan orang miskin, sementara di Irajá (provinsi Rio de Janeiro) orang miskin mencakup 87% elektorat. Mantan budak tidak boleh memilih, tetapi anak dan cucu mereka boleh, dan begitu pula mereka yang buta huruf (hanya sedikit negara yang memperbolehkannya pada masa itu). Pada tahun 1872, 10,8% penduduk Brasil ikut memilih dalam pemilu (13% populasi non-budak). Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi di Britania Raya pada tahun 1870 tercatat sebesar 7% dari total populasi; di Italia tingkat partisipasi tercatat sebesar 2%; di Portugal 9%; dan di Belanda 2,5%. Pada tahun 1832 (yang merupakan tahun reformasi elektoral Britania), hanya 3% warga Britania yang ikut memilih dalam pemilu. Reformasi elektoral pada tahun 1867 dan 1884 menambah tingkat partisipasi elektoral di Britania menjadi 15%.
Meskipun kecurangan sering terjadi, hal ini tidak diabaikan oleh Kaisar, politikus dan pengamat pada masa itu. Masalah ini dianggap sebagai masalah besar dan berbagai upaya dilancarkan untuk menanggulanginya. Berbagai undang-undang (termasuk reformasi elektoral tahun 1855, 1875 dan 1881) ditetapkan untuk memberantas kecurangan. Reformasi pada tahun 1881 membawa perubahan besar: reformasi ini menghapuskan sistem elektoral dua tahap, memperkenalkan pemilihan langsung, serta memperbolehkan mantan budak dan orang-orang non-Katolik untuk memilih. Namun, penduduk yang buta huruf tidak lagi diperbolehkan untuk memilih. Tingkat partisipasi menurun dari 13% menjadi 0,8% pada tahun 1886. Pada tahun 1889, sekitar 15% populasi Brasil dapat membaca dan menulis, sehingga penghapusan hak pilih orang buta huruf tidak menjelaskan penurunan drastis ini. Penghapusan kewajiban untuk memilih dan apatisme di antara pemilih kemungkinan adalah faktor-faktor penting yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi elektoral di Brasil.