Transgender
Hukum

Artikel utama: Aspek hukum transgender
Prosedur hukum di beberapa daerah mengizinkan pengubahan status gender dan nama untuk mendeskripsikan identitas gender dari seorang individu secara tepat. Persyaratan yang dibutuhkan bervariasi dari daerah ke daerah mulai dari diagnosis resmi dari dokter soal transseksualisme ataupun soal gangguan identitas gender hingga surat dokter yang menyatakan transisi gender atau juga peran gender yang berbeda dari seseorang. DSM IV pada tahun 1994 mengubah entri Transsexual (Transseksual) menjadi Gender Identity Disorder (Gangguan Identitas Gender). Di banyak tempat, masyarakat transgender tidak dilindungi oleh hukum dari diskirminasi di dalam pekerjaan maupun dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Sebuah laporan bulan Februari 2011 menemukan bahwa 90% orang transgender mengalami diskriminasi pekerjaan dan dengan tingkat pengangguran dua kali lebih tinggi daripada angka untuk masyarakat keseluruhan. Lebih dari 50% melaporkan pernah mengalami pelecehan atau penolakan ketika menggunakan fasilitas umum. Masyarakat transgender juga mengalami tingkat diskriminasi yang tinggi dalam pelayanan kesehatan.
Kementerian Hukum Kanada pada bulan Mei 2016 mengajukan sebuah rancangan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada untuk melindungi hak kemerdekaan ekspresi gender dan identitas gender. Rancangan tersebut akan menambahkan klausul identitas gender dan variasi gender sebagai alasan suatu diskriminasi. Pelanggar terhadap peraturan ini akan menerima sanksi yang serupa dengan aksi rasisme. Status rancangan UU tersebut kini berada di Senat untuk pembacaan kedua (per 1 Desember 2016).
Beberapa kota dan negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturan anti-diskriminasi. Sebagai contoh, pada tahun 2010 di negara bagian New York, Gubernur David Paterson mengesahkan peraturan pertama yang mencakup perlindungan terhadap orang transgender. Seorang siswi trans dari sebuah sekolah menengah atas di negara bagian Maine memenangkan tuntutannya di pengadilan terhadap distrik sekolahnya setelah ia dilarang oleh pihak sekolah untuk menggunakan toilet wanita. Pada bulan Mei 2016, Departemen Pendidikan dan Departemen Hukum Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang menghimbau sekolah-sekolah negeri untuk mengizinkan murid-murid transgender menggunakan toilet yang sesuai dengan identitas gender mereka. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel pada Mei 2014 menyatakan bahwa pihak militer harus mempertimbangkan kembali terhadap pelarangan individu transgender untuk menjadi tentara serta bahwa setiap warga Amerika Serikat yang memang mampu harus memiliki kesempatan tersebut.
Mahkamah Agung India pada bulan April 2014 menyatakan transgender sebagai "gender ketiga". Masyarakat transgender di India (seperti Hijra, dsb.) memiliki sejarah panjang di kebudayaan India serta dalam mitologi Hindu. Hakim Agung K. S. Radhakrishnan menyatakan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap identitas orang transgender/Hijra membuat mereka tidak dilindungi dengan setara oleh hukum dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik maupun seksual serta diskriminasi di pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, ia menambahkan bahwa orang transgender/Hijra juga menghadapi diskriminasi dalam penggunaan ruang publik serta bahwa dengan demikian, diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender mencederai asas persamaan di depan hukum dan perlindungan yang sama oleh hukum dan melanggar Undang-Undang Dasar India.