Hamengkubuwana IX
Sultan Yogyakarta > Kontrak politik

Hamengkubuwana VIII menggandeng tangan Gubernur Bijleveld. Kebiasaan Sultan Yogyakarta menggandeng tangan Gubernur Hindia Belanda Yogyakarta dalam acara resmi dinilai sebagai simbol paternalisme Belanda.
Hamengkubuwana IX setelah penobatannya sebagai Sultan Yogyakarta berjalan beriringan dengan Gubernur Adam. Tampak dirinya tidak menggandeng tangan Gubernur Adam, mungkin karena desakan darinya kepada Adam.
Sejak abad ke-18, para Penguasa Mataram diharuskan menandatangani kontrak politik baru dengan Pemerintah Kolonial Belanda sebelum naik takhta. Hal ini juga terjadi ketika Dorodjatun akan naik takhta. Sebelum pejabat Belanda dapat melakukan negosiasi dengan calon Sultan baru, proses suksesi di internal keluarga kerajaan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan ini, Dorodjatun sebagai putra mahkota kemudian mengumpulkan para saudara dan pamannya untuk bermusyawarah siapa yang akan menjadi Sultan selanjutnya. Kesemua kerabatnya tidak keberatan jika Dorodjatun sebagai Sultan selanjutnya. Banyak penulis dan sejarawan yang mengatakan bahwa secara de facto dari sini Dorodjatun sebenarnya sudah menjadi Sultan Yogyakarta ke-9, tepatnya sekitar tanggal 26 Oktober 1939, dua hari setelah pemakaman ayahnya.
Untuk membuat kontrak baru, Dorodjatun harus bernegosiasi dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam sebagai perwakilan Pemerintah Hindia Belanda. Lucien Adam merupakan seorang pejabat senior Hindia Belanda dan seorang Javanicus (ahli adat istiadat Jawa). Monfries mencatat bahwa Gubernur Adam ingin segera membentuk hubungan yang baik dengan Dorodjatun dalam laporan-laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia. Mereka berdua pun memiliki satu kesamaan, yaitu pernah mengambil studi di Universitas Leiden, meskipun terpaut umur yang cukup jauh. Adam, yang umurnya sudah mendekati 50 tahun, merasa harus menjadi seperti figur ayah yang bertanggung jawab bagi Dorodjatun. Keduanya sebenarnya termasuk cukup akrab bahkan sering saling meminjam buku bacaan satu sama lain.
Hampir setiap hari Dorodjatun harus bertemu dengan Gubernur Adam sejak awal November 1939 untuk merundingkan kontrak politiknya. Perjanjian ini digunakan untuk memperbarui kontrak politik yang ditandatangani pada masa Hamengkubuwana VIII berkuasa dan memiliki isi yang lebih detail. Perundingan tersebut berlangsung alot. Menurut buku Takhta untuk Rakyat, pembicaraan mengenai jabatan Patih Danurejo yang selain bertanggung jawab kepada Sultan juga menjadi pegawai Belanda, adanya dewan penasihat dari Pemerintah Hindia Belanda, serta prajurit keraton yang diminta agar berada di bawah KNIL menjadi penyebabnya. Sementara itu, Monfries, mengutip laporan-laporan Gubernur Adam, menuliskan bahwa Adam mengalami kesulitan dalam perundingan di bidang anggaran sipil, kepolisian, hutan, dan jangkauan otoritas hukum Sultan atas rakyat-rakyatnya. Monfries berpendapat bahwa sangat sulit menemukan penjelasan dari bukti-bukti yang ada atas perbedaan yang sangat besar dari versi Hamengkubuwana dengan laporan-laporan Gubernur Adam.
Di lain hal, Gubernur Adam, dalam laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia, mengatakan bahwa Dorodjatun memiliki perilaku yang baik. Ia menambahkan bahwa Dorodjatun telah mengubah sistem perbelanjaan di keraton dengan cepat. Rencana kebijakan lain yang disorot oleh Adam adalah reformasi besar-besaran di keraton oleh Dorodjatun, yaitu dalam hal tingkat kekuasaan kepada rakyatnya, pembagian antara kekayaan keraton dan kesultanan yang lebih jelas, dan pengaturan pembayaran gaji kepada anggota keluarganya. Selain itu, Dorodjatun ingin mengurangi jumlah pegawai negeri sembari menaikkan gaji mereka, juga mengubah peran tentara dengan menambahkan tugas jaga kepada mereka.
Setelah empat bulan berunding dengan alot, Dorodjatun tiba-tiba menyetujui kontrak politik tersebut secara langsung tanpa adanya penolakan atas isi-isinya sebagaimana yang telah ia sampaikan dalam perundingan-perundingan sebelumnya. Ia mengaku melakukannya setelah mendapatkan wisik (bisikan) dari almarhum ayahnya yang mendatanginya dalam mimpi.
Wis, Tholé, tèkena waé. Landa bakal lunga saka bumi kéné.
(Sudahlah, Nak, tanda tangani saja. Belanda akan pergi dari bumi sini.)
Kegiatan perundingan selesai lebih cepat daripada laporan Gubernur Adam tanggal 18 Februari 1940 yang menyatakan bahwa perundingan mungkin selesai pada bulan April sebelum Grebeg diadakan. Dengan demikian, prosesi upacara penobatan dilaksanakan sebulan lebih cepat daripada pelaksanaan Grebeg. Kontrak politik yang terdiri atas 17 bab dan 59 pasal tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 12 Maret 1940 meskipun dalam surat tertanggal 18 Maret 1940.