stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hukum siber
Teori-teori yang Melandasi Perkembangan Dunia Maya (Cyber)

Ada beberapa guidance bagi kita untuk mengerti seluk beluk perdagangan secara elektronik dengan melihat teori-teori di bawah ini:
Teori Kepercayaan (vetrowen theory): Teori menjelasan bahwa ada pernyataan objektif yang dipercayai pihak-pihak. Tercapainya kata sepakat dengan konfirmasi tertulis.
Teori Pernyataan (verklarings theory): Keadaan objektif realitas oleh penilaian masyarakat dapat menjadi persetujuan tanpa mempedulikan kehendak pihak-pihak
Teori Kehendak (wills theory): Teori menitikberatkan pada kehendak para pihak yang merupakan unsure essensil dalam pernjanjian.
Teori Ucapan (uitings theorie): Teori ini menganut sistem di mana penawaran ditawarkan dan disetujui maka perjanjian tersebut sudah sempurna dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.
Teori Penawaran (ontvangs theorie): Konfirmasi pihak kedua adalah kunci terjadinya pernjanjian setelah di pihak penerima menerima tawaran dan memberikan jawaban.
Teori Pengetahuan (vernemings theorie): Konsensus dalam bentuk perjanjian tersebut terjadi bila si penawar mengetahui hukum penawaran disetujui walaupun tidak ada konfirmasi.
Teori Pengiriman (verzendings theorie): Bukti pegiriman adalah kunci dari lahirnya pernjajian, artinya jawaban dikirim, pada saat itulah sudah lahir perjanjian yang dimaksud.
Kompetensi relatif dalam dunia maya (cyber) dapat menjadi acuan bagi pihak berperkara dalam dunia maya atas dasar teori-teori berikut ini:
Teori akibat (leer van het gevolg): Teori ini menitikberatkan pada akibat suatu peristiwa hukum yang melawan hukum ditempat di mana tindak pidana itu memunculkan akibat.
Teori alat (leer van instrument): Tempat terjadinya tindak pidana selaras dengan instrument yang digunakan dengan tindak pidana itu
Teori perbuatan materiil (leer van lechamelijke daad): Teori ini menunjuk tempat terjadinya tindak pidana adalah kunci
Teori gabungan: Teori yang juga merupakan gabungan ketiganya: akibat alat dan perbuataan materiil
Aspek Hukum Aplikasi Internet

Aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut meliputi aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi.
Aspek Hukum Aplikasi Internet > Aspek Hak Cipta

Hak cipta yang sudah diatur dalam UU Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Publik beranggapan bahwa informasi yang tersebdia di internet bebas untuk di-download, diubah, dan diperbanyak. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi.
Aspek Hukum Aplikasi Internet > Aspek Merek Dagang

Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa, yang diatur dalam UU Merek.
Aspek Hukum Aplikasi Internet > Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang, berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Jangan karena melakukan fitnah atau sekadar olok-olok di email atau chat room maka kita bebas melenggang tanpa rasa bersalah. Ada korban dari perbuatan kita yang tak segan-segan menggambil tindakan hukum
Aspek Hukum Aplikasi Internet > Aspek Privasi

Di banyak negara maju di mana komputer dan internet sudah diaskes oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang menggantungkan pekerjaannya kepada komputer, makin tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Ada beberapa persoalan yang bisa muncul dari hal privasi ini. Pertama, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain? Lalu apa sajakah pesan informasi pribadi yang tidak perlu diakses orang lain? Apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim.
Aspek Hukum Aplikasi Internet > Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber

Dalam ruang siber pelaku pelanggaran sering kali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Menurut Darrel Menthe, dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis yuridikasi, yaitu:
Yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (the jurisdiction to prescribe)
Yurisdiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce), dan
Yurisdiksi untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate)
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asa yang biasa digunakan, yaitu:
Subjective territoriality: Menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasakan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
Objective territoriality: Menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan
Nationality: Menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
Passive nationality: Menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
Protective principle: Menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk menlindungin kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
Universality
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi pada umumnya dan teknologi internet pada khususnya telah mempengaruhi dan setidak-tidaknya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan instrumen hukum positif nasional.
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU Perlindungan Konsumen

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut Keterkaitan UU Perlindungan Konsumen dengan Hukum Siber adalah:
Batasan/ Pengertian (Pasal 1 Angka 1)
Hak konsumen (pasal 4 Huruf h)
Kewajiban konsumen (Pasal 5 Huruf b)
Hak pelaku usaha (Pasal 6 huruf b)
Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 huruf a, b, d, e)
Perbuatan pelaku usaha yang dilarang (Pasal 11)
Pasal 17
Klausula baku (Pasal 1 Angka 10, Pasal 18)
Tanggung Jawab pelaku usaha (Pasal 20)
Beban pembuktian (Pasal 22)
Penyelesaian sengketa (Pasal 45)
Pasal 46
Sanksi (Pasal 63)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > Hukum Perdata Materil dan Formil

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkatian Hukum Perdata Materil dan Formil dengan Hukum Siber  adalah:
Syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320)
Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
Beban pembuktian (Pasal 1865)
Tentang akibat suatu perjanjian (Pasal 1338)
Alat-alat bukti (Pasal 1866)
Alat bukti tulisan (Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1869, Pasal 1870, Pasal 1871, Pasal 1872, Pasal 1873, Pasal 1874, Pasal 1874 a, Pasal 1875, Pasal1876, Pasal 1877, Pasal 1878, Pasal 1879, Pasal 1880, Pasal 1881, Pasal 1882, Pasal 1883, Pasal 1884, Pasal 1885, Pasal 1886, Pasal 1887, Pasal 1888, Pasal 1889, Pasal 1890, Pasal 1891, Pasal 1892, Pasal 1893, Pasal 1894).
Tentang pembuktian saksi-saksi (Pasal 1902, Pasal 1905, Pasal 1906)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > Undang-Undang Hukum Pidana

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Siber  adalah:
Tentang Pencurian (Pasal 362)
Tentang pemerasan dan pengancaman (Pasal 369, Pasal 372)
Tentang perbuatan curang (Pasal 386, Pasal 392)
Tentang pelanggaran ketertiban umum (Pasal 506)
Pasal 382 bis
Pasal 383
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/ Pengertian telekomunikasi (Pasal 1 Angka 1, 4, 15)
Larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bidang telekomunikasi (Pasal 10)
Hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi (Pasal 14)
Kewajiban penyelenggara telekomunikasi (Pasal 17)
Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2)
Pasal 19
Pasal 21
Pasal 22
Penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 29)
Perangkat telekomunikasi (Pasal 32 Ayat (1))
Pengamanan telekomunikasi (Pasal 38)
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2)
Pasal 43
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Hukum Siber  adalah:
Usaha Bank (Pasal 6 huruf e, f, g)
Privacy (Pasal 40)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2)
Fungsi & Arah (Pasal 4, Pasal 5)
Isi siaran (Pasal 36)
Arsip Siaran (Pasal 45)
Siaran Iklan (Pasal 46)
Sensor Isi siaran (Pasal 47)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan Merek (Pasal 1)
Ruang Lingkup Hak (Pasal 3)
Indikasi Geografis (Pasal 56)
Pemeriksaan Substantif (Pasal 18 Ayat (2), Pasal 52)
Jangka Waktu Perlindungan (Pasal 28, Pasal 35 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (7))
Administrasi Pendaftaran (Pasal 7 Ayat (1))
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Hukum Siber  adalah:
Definisi Monopoli (Pasal 1 Ayat 1)
Persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 Angka 6)
Posisi dominan (Pasal 25)
Alat bukti (Pasal 42)
Perjanjian yang berkaitan dengan HAKI (Pasal 50 Huruf b)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/Pengertian (Pasal 1 Angka 1)
Lingkup Rahasia dagang (Pasal 2, Pasal 3)
Penyelesaian Sengketa (Pasal 12)
Pelanggaran rahasia dagang (Pasal 13, Pasal 14)
Ketentuan lain (Pasal 18)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Siber  adalah:
Definisi (Pasal 1 Angka 1 dan 3)
Publikasi dan Penggandaan (Pasal 1 Angka 5 dan 6)
Program Komputer (Pasal 1 Angka 8)
Lembaga Penyiaran (Pasal 1 Angka 12)
Perbanyakan rekaman suara (Pasal 49)
Ciptaan yang dilindungi (Pasal 12, Pasal 13)
Pembatasan Hak Cipta (Pasal 14 Huruf c)
Kepentingan Ilmiah dan e-learning (Pasal 15)
Informasi dan sarana kontrol teknologi (Pasal 25 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1))
Pasal 28 Ayat (1)
Jangka waktu perlindungan (Pasal 29 Ayat (1), Pasal 30)
Administrasi (Pasal 35)
Pasal 53
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/ Pengertian (Pasal 1 Angka 6)
Tugas Bank Indonesia (Pasal 8)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Hukum Siber  adalah:
Hak Mengembangkan Diri (Pasal 14)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/ Pengertian (Pasal 1 Angka 1 dan 2)
Syarat perlindungan (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/ Pengertian (Pasal 1 Angka 1)
Desain Industri yang mendapat perlindungan (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2))
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dengan Hukum Siber  adalah:
Batasan/ Pengertian (Pasal 1 Angka 2)
Jenis Dokumen (Pasal 2)
Pembuatan Catatan dan Penyimpanan Dokumen Perusahaan (Pasal 9, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 11)
Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi (Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Hukum Siber  adalah:
Pengakuan terhadap eksistensi pengadilan dan arbitrase (Pasal 3 Ayat (1))
Alat bukti (Pasal 6 Ayat (2))
Pasal 16
Asas-asas peradilan (Pasal 28 Ayat (1))
Pasal 18
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > Keterkaitan Regulasi dan Forum Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Siber

Ajudikasi
Pengadilan
Arbitrase
Non Ajudikasi
Negosiasi
Mediasi
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Siber  adalah:
Arbitrase (Pasal 1 Angka 1)
Perjanjian Arbitrase (Pasal 1 Angka 3)
Putusan Arbitrase Internasional (Pasal 1 Angka 9)
Objek Penyelesaian Sengketa (Pasal 5)
Model Pemberitahuan (Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11)
Putusan Arbitrase (Pasal 56)
Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 60, Pasal 65, Pasal 66)
Perkembangan Siber dengan Instrumen Hukum Nasional di Indonesia > UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Hukum Siber  adalah:
Pasal 55 ayat (1)
Pasal 95
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 98
Kasus Pertama di Indonesia yang Menyangkut Cyberlaw

Kasus Mustika Ratu adalah kasus cybercrime pertama di Indonesia yang disidangkan. Belum usai perdebatan pakar mengenai perlu tidaknya cyberlaw di Indonesia, tiba-tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai disidangkan kasus cybercrime. Pelakunya, menggungakan domain name mustikaratu.com untuk kepentingan PT. Mustika Berto, pemegang merek kosmetik Sari Ayu. Jaksa mendakwa pakai undang-undang apa?
Tjandra Sugiono yang tidak sempat mengenyam hotel prodeo karena tidak “diundang” penyidik dan jaksa penuntut umum, pada kamis (2/8) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tjandra didakwa telak melakukan perbuatan menipu atau mengelirukan orang banyak untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Kasus ini berawal dengan didaftarkannya nama domain name mustikaratu.com di Amerika dengan menggunakan Network Solution Inc (NSI) pada Oktober 1999 oleh mantan general Manager International Marketing PT. Martina Berto ini. Alamat yang dipakai untuk mendaftarkan domain name tersebut adalah Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat, JA. 10330.
Akibat penggunaan domain name mustikaratu.com tersebut, PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri. Pasalnya, mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di website tersebut. Mereka kebingungan ketika menemukan website mustikaratu.com yang isinya justru menampilkan produk-produk Belia dari Sari Ayu, yang notabene adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik.
Tjandra Sugiono didakwa dengan Pasal 382 bis KUHP mengenai perbuatan curang (bedrog) dalam perdagangan, yang ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Selain itu, jaksa juga memakai Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal ini melarang pelaku usaha untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
“Dia (Tjandra, Red) memakai nama mustikaratu.com. Jadi PT. Mustika Ratu merasa namanya dipakai orang lain dan dia melaporkan ke penyidik, maka jadilah perkaranya di pengadilan,” komentar Suhardi yang menjadi Jaksa Penuntut Umum untuk perkara ini.
Eupromera gilmouri

| Eupromera gilmouri |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Coleoptera
Famili:: Cerambycidae
Genus:: Eupromera
Spesies:: Eupromera gilmouri

Eupromera gilmouri adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Eupromera, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Pesan Arecibo

Pesan Arecibo
Representasi audio dari pesan Arecibo yang dikirim ke luar angkasa pada tahun 1974
Pesan Arecibo diarahkan ke luar angkasa satu kali melalui gelombang radio pada tanggal 16 November 1974. Pesan ini meliputi 1679 bit, berukuran sekitar 210 byte, ditransmisikan dengan frekuensi 2380 MHz. Seluruh transmisi berlangsung selama 1679 detik. Pesan ini ditujukan ke kluster bintang M13
Penulis Pesan Arecibo adalah Dr. Frank Drake–pencetus Persamaan Drake yang berhubungan erat dengan paradoks Fermi, dengan bantuan dari beberapa orang termasuk Carl Sagan. Pesan ini terdiri dari 7 bagian, yaitu:
Angka 1 sampai 10
Nomor atom dari hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor, yang membentuk deoxyribonucleic acid (DNA)
Formula gula dan basa nukleotida dalam DNA
Jumlah nukleotida dalam DNA, dan gambar dari struktur double helix (heliks ganda) dari DNA
Gambar manusia, dengan tinggi rata-rata manusia, dan populasi manusia di Bumi
Gambar Tata Surya
Gambar teleskop radio Arecibo dan diameter fisik dari antena pemancar
Karena akan memakan waktu 25.000 tahun untuk pesan untuk mencapai tujuan bintang yang dimaksud (dan tambahan 25.000 tahun untuk menerima sebuah balasan), Pesan Arecibo cenderung merupakan sebuah demonstrasi dari pencapaian teknologi manusia daripada upaya nyata untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Bahkan, bintang-bintang M13 tidak akan berada di lokasi itu saat pesan tiba. Menurut siaran pers Cornell News tanggal 12 November 1999, tujuan sebenarnya dari pesan itu untuk tidak membuat kontak, tetapi untuk menunjukkan kemampuan peralatan yang baru diinstal.
Penjelasan > Angka

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10
----------------------
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X  X  X <-Tanda pembeda digit
Angka 1 hingga 10 ditampilkan dalam sistem biner. Baris bawah menandakan awal dari tiap angka.
Dengan anggapan penerima dapat memahami pesan tersebut, cara pemahamannya mungkin tidak bisa langsung karena harus memahami cara kode itu dibuat. untuk membaca angka 1 hingga 7, abaikan baris terbawah, dan baca sebagai 3 digit biner dari atas ke bawah. Untuk angka 8-10, cara bacanya sedikit berbeda karena harus dibuat 2 kolom. Hal ini disebabkan kode terlalu panjang apabila ditulis dalam satu baris. Namun hal ini bisa dibedakan dengan tidak adanya kolom kosong.
Penjelasan > Elemen DNA

H C N O P
1 6 7 8 15
----------
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
X X X X X
Pesan menunjukkan angka 1,6,7,8, dan 15. Ini adalah nomor atom dari H (Hidrogen), C (Karbon), N (Nitrogen) O (Oksigen) dan P (Fosfor)sebagai komponen DNA.
Angka 8 dan 15 disini dibuat satu kolom, berbeda dengan cara sebelumnya.
Penjelasan > Nukleosida

Deoxyribose Adenine Thymine Deoxyribose
(C5OH7) (C5H4N5) (C5H5N2O2) (C5OH7)
Fosfor Fosfor
(PO4) (PO4)
Deoxyribose Cytosine Guanine Deoxyribose
(C5OH7) (C4H4N3O) (C5H4N5O) (C5OH7)
Fosfar Fosfor
(PO4) (PO4)
Nukleosida dijelaskan sebagai urutan 5 atom dari baris sebelumnya. Tiap susunan menunjukkan rumus molekul tiap nukleosida DNA.
Contoh: Deoksiribose (C5OH7 di dalam DNA, C5O4H10 ketika bebas) maka rumus nukleosida di pojok kiri atas gambar dibaca sebagai:
11000
10000
11010
XXXXX
-----
75010
Dengan arti 7 atom Hidrogen, 5 atom Karbon, 0 atom Nitrogen, 1 atom Oksigen, dan 0 atom Fosfor.
Penjelasan > Spiral Ganda

11
11
11
11
11
01
11
11
01
11
01
11
10
11
11
01
X
1111111111110111 1111101101011110 (biner)
= 4,294,441,823 (desimal)
Menunjukkan gambar Spiral DNA (Baris vertikal menunjukkan jumlah nukleotida, tetapi jumlahnya ditunjukkan 4,3 miliar dimana sesungguhnya hanya 3,2 miliar di tubuh manusia)
Penjelasan > Manusia

X011011
         111111
X0111    110111
         111011
         111111
         110000
1110 (biner) = 14 (desimal)
000011 111111 110111 111011 111111 110110 (biner)
= 4,292,853,750 (desimal)
Gambar di tengah menunjukkan manusia. Gambar di kiri menandakan tinggi rata-rata manusia:1764 mm. Ini didapat dari angka biner 14 dikali panjang gelombang radio yang dikirim (126 mm). Gambar di kanan menandakan jumlah populasi manusia (4.3 Miliar) pada tahun 1974, ketika pesan dikirim. Untuk bagian ini kode ditulis horizontal dengan pemisah desimal di atas-kiri gambar.
Penjelasan > Planet

Bumi
Matahari Merkurius Venus       Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto
Tata Surya, menunjukkan Matahari dan urutan planet-planet (Disini Pluto masih dianggap planet ketika pesan dikirimkan). Bumi sebagai planet ketiga dipisahkan untuk menunjukkan asal sinyal. Selain itu gambar manusia diletakkan persis diatas Bumi.
Penjelasan > Teleskop

Dua baris bawah:
     100101
<--- 111110X --->
100101 111110 (biner) = 2,430 (desimal)
Bagian ini memunjukkan Teleskop Radio Arecibo, tempat mengirimkan pesan dengan diameternya (2430 dikali panjang gelombang sama dengan 306.18 meter). Diletakkan mendatar dengan pemisah digit. Bagian ini terlihat seperti huruf M dan ada parabola untuk mengindikasikan pesan.
Pranala luar

SETI homepage on the message Diarsipkan 2008-05-14 di Wayback Machine.
Interstellar Radio Messages
Arecibo Observatory message Diarsipkan 2009-08-19 di Wayback Machine. on Alien Research
Cornell news: Arecibo message anniversary Diarsipkan 2009-02-17 di Wayback Machine.
Ithaca Times article on 31st anniversary of Arecibo Message broadcast. Diarsipkan 2008-12-05 di Wayback Machine.
The Arecibo Message explained Diarsipkan 2007-07-17 di Wayback Machine.
Bagian 1 — Angka 1 hingga 10
Bagian 2 — Elemen pembentuk DNA
Bagian 3 — Nukleotida DNA
Bagian 4 — Struktur spiral ganda DNA
Bagian 5 — Gambar manusia, tinggi dan jumlahnya
Bagian6 — Tata Surya
Bagian7 — Teleskop Radio Arecibo