San Marino
Pemerintahan

Artikel utama: Politik San Marino
Lihat pula: Hubungan Luar Negeri San Marino, Konstitusi San Marino, Hukuman mati di San Marino, Paspor San Marino, Penegakan hukum di San Marino, dan Pemilu di San Marino
San Marino memiliki kerangka politik Republik parlementer demokrasi perwakilan: kapten bupati adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan ada pluriform sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Dewan Agung dan Umum, sementara yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif.[butuh rujukan]
San Marino dianggap memiliki dokumen pemerintahan yang paling awal tertulis dan masih berlaku, karena Statuta 1600 masih menjadi inti dari kerangka konstitusionalnya.
San Marino awalnya dipimpin oleh Arengo, awalnya dibentuk dari kepala keluarga masing-masing. Pada abad ke-13, kekuasaan diberikan kepada Dewan Agung dan Umum. Pada tahun 1243, dua kapten bupati pertama dicalonkan oleh dewan. Masih hari ini, Kapten Bupati dipilih setiap enam bulan oleh dewan.[butuh rujukan]
Badan legislatif republik adalah Dewan Agung dan Umum (Consiglio grande e generale). Dewan ini adalah badan legislatif unikameral dengan 60 anggota. Ada pemilihan setiap lima tahun oleh perwakilan proporsional di sembilan distrik administratif. Distrik-distrik (kotapraja) ini sesuai dengan paroki lama di republik ini. Semua warga negara berusia 18 tahun ke atas berhak memilih.[butuh rujukan]
Selain undang-undang umum, Dewan Agung dan Umum menyetujui anggaran dan memilih kapten bupati, Kongres Negara (terdiri dari sepuluh sekretaris dengan kekuasaan eksekutif), Dewan Dua Belas (yang membentuk cabang yudikatif selama periode legislatif dewan), Komisi Penasihat, dan Serikat Pemerintah. Dewan juga memiliki kekuatan untuk meratifikasi perjanjian dengan negara lain. Dewan tersebut dibagi menjadi lima Komisi Penasihat yang berbeda yang terdiri dari lima belas anggota dewan yang memeriksa, mengusulkan, dan membahas penerapan undang-undang baru yang sedang dalam perjalanan untuk dipresentasikan di lantai dewan.[butuh rujukan]
Setiap enam bulan, dewan memilih dua kapten bupati untuk menjadi kepala negara. Para kapten dipilih dari pihak lawan sehingga ada keseimbangan kekuatan. Mereka menjalani masa jabatan enam bulan. Pelantikan para kapten bupati berlangsung pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun. Setelah masa jabatan ini berakhir, warga memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan keluhan tentang kegiatan kapten. Jika mereka menjaminnya, proses peradilan terhadap mantan kepala negara dapat dimulai.[butuh rujukan]
Praktek memiliki dua kepala negara, seperti konsul Romawi, dipilih dalam pemilihan umum, berasal langsung dari kebiasaan Republik Romawi. Dewan ini setara dengan Senat Romawi; kapten wali, ke konsul dari Roma kuno. Diperkirakan penduduk daerah itu bersatu ketika pemerintahan Romawi runtuh untuk membentuk pemerintahan yang belum sempurna untuk perlindungan mereka sendiri dari pemerintahan asing.[butuh rujukan]
San Marino adalah republik demokrasi multi-partai. Undang-undang pemilu yang baru pada tahun 2008 menaikkan ambang batas bagi partai-partai kecil untuk memasuki Parlemen, menyebabkan partai-partai politik mengorganisir diri menjadi dua aliansi: sayap kanan Pakta untuk San Marino, yang dipimpin oleh Partai Demokrat Kristen San Marino ; dan sayap kiri Reformasi dan Kebebasan, dipimpin oleh Partai Sosialis dan Demokrat, penggabungan Partai Sosialis San Marino dan mantan komunis Partai Demokrat . pemilihan umum 2008 dimenangkan oleh Pakta San Marino dengan 35 kursi di Dewan Agung dan Dewan Umum menentang Reformasi dan Kebebasan 25.[butuh rujukan]
Pada 1 Oktober 2007, Mirko Tomassoni terpilih sebagai salah satu kepala negara, menjadikannya orang cacat pertama yang pernah terpilih sebagai kapten bupati.