Rojava
Sejarah > Kemerdekaan Suriah dan kekuasaan Partai Ba'this

Setelah kemerdekaan Suriah, kebijakan nasionalisme Arab dan upaya Arabisasi paksa menyebar luas di utara negara itu, sebagian besar ditujukan terhadap penduduk Kurdi. Wilayah tersebut menerima sedikit investasi atau pembangunan dari pemerintah pusat dan undang-undang mendiskriminasikan orang Kurdi yang memiliki properti, mengendarai mobil, bekerja dalam profesi tertentu dan membentuk partai politik. Properti secara rutin disita oleh rentenir pemerintah.
Setelah Partai Ba'this merebut kekuasaan dalam kudeta Suriah 1963, bahasa non-Arab dilarang di sekolah umum Suriah. Ini membahayakan pendidikan siswa yang termasuk minoritas seperti Kurdi, Turkmen, dan orang Asyur. Beberapa kelompok seperti Armenia, Adighe, dan Asyur mampu mengimbangi dengan mendirikan sekolah swasta, tetapi sekolah swasta Kurdi juga dilarang. Rumah sakit di Suriah Utara tidak memiliki peralatan untuk perawatan lanjutan dan sebagai gantinya pasien harus dipindahkan ke luar wilayah. Banyak nama tempat di-arab-kan pada 1960-an dan 1970-an.
Dalam laporannya untuk sidang ke-12 Dewan Hak Asasi Manusia PBB berjudul Persecution and Discrimination against Kurdish Citizens in Syria, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa "Kesuksesan pemerintah Suriah dalam mengadopsi kebijakan diskriminasi etnis dan penganiayaan nasional terhadap orang Kurdi, yang sepenuhnya merampas hak-hak nasional, demokrasi dan hak asasi mereka. Pemerintah memberlakukan program, peraturan, dan tindakan eksklusif berbasis etnis pada berbagai aspek kehidupan Kurdi; politik, ekonomi, sosial, dan budaya."  Festival budaya Kurdi seperti Nawruz secara efektif dilarang.
Dalam banyak kasus, pemerintah Suriah secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan warga etnis Kurdi. Contoh terbesar seperti itu adalah konsekuensi dari sensus pada tahun 1962, yang dilakukan untuk tujuan ini. 120.000 warga etnis Kurdi melihat kewarganegaraan mereka diambil secara sewenang-wenang dan menjadi tanpa kewarganegaraan. Status ini diberikan kepada anak-anak dari ayah Kurdi yang tidak berkewarganegaraan. Pada tahun 2010, Human Rights Watch memperkirakan jumlah orang Kurdi tanpa kewarganegaraan di Suriah mencapai 300.000.
Pada tahun 1973, pemerintah Suriah menyita 750 km² lahan pertanian subur di Kegubernuran Al-Hasakah, yang dimiliki dan dibudidayakan oleh puluhan ribu warga Kurdi, dan memberikannya kepada keluarga Arab yang didatangkan dari provinsi lain. Pada tahun 2007, di Kegubernuran Al-Hasakah, 600 km² di sekitar Al-Malikiyah diberikan kepada keluarga Arab, sementara puluhan ribu penduduk Kurdi dari desa-desa yang bersangkutan digusur. Pengambilalihan ini dan lainnya adalah bagian dari apa yang disebut "Inisiatif Sabuk Arab" yang bertujuan untuk mengubah struktur demografi wilayah yang kaya sumber daya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah Suriah dan penduduk Kurdi Suriah menjadi tegang.
Tanggapan partai dan gerakan Suriah utara terhadap kebijakan pemerintah Ba'this Hafez al-Assad sangat bervariasi. Pemerintah juga merekrut pejabat Kurdi, khususnya sebagai walikota, untuk meredakan hubungan etnis. Terlepas dari itu, kelompok etnis Suriah utara tetap sengaja kurang terwakili dalam birokrasi, dan banyak wilayah mayoritas Kurdi dijalankan oleh pejabat Arab dari bagian lain negara itu.
Badan-badan keamanan dan intelijen bekerja keras untuk menekan para pembangkang, dan sebagian besar partai Kurdi tetap menjadi gerakan bawah tanah. Pemerintah memantau, meskipun umumnya mengizinkan aktivitas sub-negara bagian ini karena minoritas utara termasuk Kurdi jarang menimbulkan kerusuhan kecuali kerusuhan Qamishli tahun 2004. Situasi membaik setelah kematian Hafez al-Assad dan pemilihan putranya, Bashar al-Assad, di bawah siapa jumlah pejabat Kurdi tumbuh.
Terlepas dari kebijakan internal Ba'this yang secara resmi menekan identitas Kurdi, pemerintah Suriah mengizinkan Partai Buruh Kurdistan untuk mendirikan kamp pelatihan. Partai Buruh Kurdistan (PBK) adalah kelompok militan Kurdi yang dipimpin oleh Abdullah Öcalan  yang mengobarkan pemberontakan melawan Turki. Suriah dan Turki saling bermusuhan pada saat itu, mengakibatkan penggunaan PBK sebagai kelompok proksi. Partai tersebut mulai sangat mempengaruhi populasi Kurdi Suriah di distrik Afrin dan Kobanê, di mana partai tersebut mempromosikan identitas Kurdi melalui musik, pakaian, budaya populer, dan aktivitas sosial.
Sebaliknya, Partai Buruh Kurdistan (PBK) tetap kurang populer di kalangan Kurdi di Kegubernuran al-Hasakah, di mana partai-partai Kurdi lainnya mempertahankan pengaruh yang lebih besar. Banyak orang Kurdi Suriah mengembangkan simpati jangka panjang untuk PBK, dan sejumlah besar, mungkin lebih dari 10.000, bergabung dengan pemberontakannya di Turki. Sebuah pemulihan hubungan antara Suriah dan Turki mengakhiri fase ini pada tahun 1998, ketika calan dan PBK secara resmi diusir dari Suriah utara. Bagaimanapun, PBK mempertahankan kehadiran klandestin di wilayah tersebut.
Pada tahun 2002, Partai Buruh Kurdistan (PBK) dan kelompok sekutunya mengorganisir Persatuan Komunitas Kurdistan (PKK) untuk mengimplementasikan ide calan di berbagai negara Timur Tengah. Sebuah cabang PKK juga didirikan di Suriah, dipimpin oleh Sofi Nureddin dan dikenal sebagai "PKK-Rojava". Dalam upaya untuk menjauhkan cabang Suriah dari PBK, Partai Persatuan Demokratik (PPD) didirikan sebagai penerus PBK Suriah secara de facto pada tahun 2003. Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), sayap paramiliter PPD, juga didirikan selama waktu ini, tetapi tetap tidak aktif.