stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati

| Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati |
| --- | --- |
Portrait resmi, 2023
 
Wakil Gubernur Bali ke-6
Masa jabatan 5 September 2018 – 5 September 2023
Presiden: Joko Widodo
Gubernur: I Wayan Koster
Pendahulu I Ketut SudikertaPengganti I Nyoman Giri Prasta
Bupati Gianyar ke-10
Masa jabatan 2008–2013
Wakil: Dewa Made Sutanaya
Pendahulu A.A.G. Agung BharataPengganti A.A.G. Agung Bharata
 
Informasi pribadi
Lahir: 23 Januari 1957 (umur 68) Ubud, Gianyar, Bali
Partai politik: PDI-P
Suami/istri: Tjokorda Istri Putri Hariyani Ramaswati
Hubungan: Tjokorda Gde Agung Sukawati (ayah) Tjokorda Gde Raka Soekawati (paman)
Anak: 4
Pendidikan: Universitas Udayana
Almamater: Universitas Udayana
Pekerjaan: Politikus ilmuwan
Tanda tangan: 
Julukan: Cok Ace


Sunting kotak info • L • B
 
Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (lahir 23 Agustus 1957
) lebih dikenal sebagai Cok Ace adalah seorang politikus dan ilmuan kelahiran Gianyar, Bali. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 mendampingi I Wayan Koster.
Cok Ace pernah menjabat sebagai Bupati Kabupatan Gianyar periode 2008-2013. Sekarang ia menjadi wakil gubernur Bali periode 2018-2023. Beliau resmi mendampingi I Wayan Koster di Pilgub Bali 2018. Keduanya diusung oleh PDIP.
Latar belakang

Pada tahun 1910, Tjokorda Gde Agung Sukawati lahir sebagai putra bungsu dari Raja Ubud, Tjokorda Gde Agung Sukawati (disebut juga Tjokorda Gede Putra Sukawati), yang menjadi ahli waris Kerajaan Ubud sekaligus ayah dari Cok Ace. Tjokorda Gde Agung Sukawati memiliki istri antara lain, Anak Agung Rai Mengwi, istri pertama, dimana dari pernikahan ini ia tidak memiliki keturunan, sehingga menikah untuk kedua kalinya dengan A.A. Niyang Agung dan memiliki seorang putri yakni Tjokorda Istri Atun Sukawati alias Cok Atun. Cok Atun menikah ke Puri Singapadu, Singapadu, Sukawati, Gianyar.
Baru pada pernikahannya yang ketiga pada tahun 1940, bersama Anak Agung Rai Bumbungan, disebut juga A.A. Niyang Rai Bungbungan, asal Puri Bungbungan, Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung, Tjokorda Gde Agung Sukawati dikaruniai tiga anak laki-laki, yakni Cok Ace, Tjokorda Gde Putra Sukawati alias Cok Putra yang kini menjadi panglingsir Puri Agung Ubud dan Tjokorda Gde Raka Sukawati alias Cok De.
A.A. Niyang Rai Bungbungan, Ibu Cok Ace, meninggal tahun 2011.
Pada tanggal 10 Oktober 2018, Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati atau disebut juga dengan panggilan Cok Tra yang merupakan putra kedua Cok Ace menikah dengan Cokorda Istri Ari Sintya Dewi dari Puri Kemuda Sari Ubud.
Pendidikan

SD 3 Ubud
SMP Kertha Yoga Ubud
Teaching English Laboratory Sydney, Australia.
SMA Katolik Swastiastu Denpasar
Sarjana S1 Fakultas Teknik jurusan Arsitektur di Universitas Udayana.
Pascasarjana S2 Fakultas Sastra jurusan Kajian budaya di Universitas Udayana.
Program Doktor S3, Karya Siswa, Fakultas Sastra jurusan Kajian budaya di Universitas Udayana.
Organisasi

Beberapa organisasi yang pernah dipimpin atau terlibat didalamnya:
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali selama dua periode.
Pada April 2017, menjabat sebagai Konsul Kehormatan Malaysia untuk Bali.
Ketua Forum Pengembangan Kawasan Strategis Ubud.
Ketua Bali Heritage Trust (Lembaga Pelestarian Bali)
Wakil Ketua Bali Tourism Board (BTB)
Ketua Bidang Pengembangan Usaha Ikatan Alumni UNUD Bali
Bendahara Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Udayana.
Ketua Yayasan Dharma Husada (bidang Kesehatan)
Ketua Saba Walaka Pedarman Bali.
Ketua Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara Bali.
Ketua Yayasan Bali India (bidang Kebudayaan).
Ketua Yayasan Ratna Warta (bidang Kesenian).
Penasehat Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Bali
Ketua Forum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia.
Ketertarikan > Seniman

Kemampuan Cok Ace di bidang seni, salah satunya, adalah dengan menjadi Calon Arang atau penari yang membawakan lakon Topeng Sidakarya.
Indonesia Terbuka 1991

Indonesia Terbuka 1991 diadakan di Bandung, dari 10 Juli hingga 14 Juli 1991. Ini adalah turnamen bintang lima dan hadiah uang sebesar US$135.000.
Hasil final

| Kategori | Pemenang | Runners-up | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunggal putra |  Ardy Wiranata |  Joko Suprianto | 15–7, 15–5 |
| Tunggal putri |  Susi Susanti |  Lee Heung-soon | 11–8, 11–3 |
| Ganda putra |  Park Joo-bong & Kim Moon-soo |  Eddy Hartono & Rudy Gunawan | 18–15, 15–13 |
| Ganda putri |  Chung Myung-hee & Hwang Hye-young |  Chung So-young & Gil Young-ah | 14–18, 15–10, 15–9 |
| Ganda campuran |  Thomas Lund & Pernille Dupont |  Aryono Miranat & Eliza | 15–11, 15–9 |
Pranala luar

Smash: Indonesia Terbuka 1991
| l b Indonesia Terbuka |
| --- | --- |
 1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Super Series BWF:  2007  2008  2009  2010 
Super Series Premier BWF:  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
Tur Dunia BWF Super 1000:  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Hylomyrma

| Hylomyrma |
| --- | --- |

Hylomyrma balzani worker

Klasifikasi ilmiah 
Takson tak dikenal (perbaiki):: Hylomyrma

Spesies tipe
Pogonomyrmex columbicus Forel, 1912
Diversitas
30 species
Sinonim
 Lundella Emery, 1915
Hylomyrma adalah genus semut myrmicine yang terdiri dari 30 spesies yang telah diketahui.
Spesies

Hylomyrma adelae Ulysséa, 2021
Hylomyrma balzani (Emery, 1894)
Hylomyrma blandiens Kempf, 1961
Hylomyrma columbica (Forel, 1912)
Hylomyrma dandarae Ulysséa, 2021
Hylomyrma dentiloba (Santschi, 1931)
Hylomyrma dolichops Kempf, 1973
Hylomyrma immanis Kempf, 1973
Hylomyrma jeronimae Ulysséa, 2021
Hylomyrma lispectorae Ulysséa, 2021
Hylomyrma longiscapa Kempf, 1961
Hylomyrma lopesi Ulysséa, 2021
Hylomyrma macielae Ulysséa, 2021
Hylomyrma margaridae Ulysséa, 2021
Hylomyrma mariae Ulysséa, 2021
Hylomyrma marielleae Ulysséa, 2021
Hylomyrma mitiae Ulysséa, 2021
Hylomyrma montana Pierce et al., 2017
Hylomyrma peetersi Ulysséa, 2021
Hylomyrma plumosa Pierce et al., 2017
Hylomyrma praepotens Kempf, 1973
Hylomyrma primavesi Ulysséa, 2021
Hylomyrma reginae Kutter, 1977
Hylomyrma reitteri (Mayr, 1887)
Hylomyrma sagax Kempf, 1973
Hylomyrma transversa Kempf, 1973
Hylomyrma versuta Kempf, 1973
Hylomyrma villemantae Neves & Lacau, 2018
Hylomyrma virginiae Ulysséa, 2021
Hylomyrma wachiperi Ulysséa, 2021
Pranala luar

Media tentang Hylomyrma di Wikimedia Commons
| --- | --- |
Pengidentifikasi takson:  Wikidata: Q1109979  Wikispecies: Hylomyrma  BOLD: 150707  EoL: 52895  GBIF: 1316230  iNaturalist: 250819  IRMNG: 1342896  ITIS: 574078  NCBI: 604392
Pencucian uang

Pencucian uang
Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Metode

Pencucian Uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan: langkah pertama yakni uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/placement); langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/layering); langkah ketiga (final) merupakan tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegaiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).
Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:
Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Inggris:Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) sebagaimana dimandatkan dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam pergaulan global di masyarakat internasional, PPATK dikenal sebagai Indonesian Financial Intelligence Unit yang merupakan unit intelijen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT Regime) di Indonesia. PPATK merupakan anggota dari ''The Egmont Group'' yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional.
Pranala luar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Financial Action Task Force on Money Laundering
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Artikel ini bukan mengenai Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Demokrat (Indonesia).
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  |
| --- | --- |

Singkatan: PDI-P/PDIP PDI Perjuangan
Ketua umum: Megawati Sukarnoputri
Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Ketua Fraksi di DPR: Utut Adianto
Dibentuk: 10 Januari 1973; 52 tahun lalu (1973-01-10) (sebagai PDI) 15 Februari 1999; 26 tahun lalu (1999-02-15) (sebagai PDI Perjuangan)
Didahului oleh: PDI (de facto transformasinya)
Kantor pusat: Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Sayap pemuda: TMP (Taruna Merah Putih)   BMI (Banteng Muda Indonesia)
Sayap Islam: BAMUSI (Baitul Muslimin Indonesia)
Sayap Tionghoa: KITA Perjuangan (Komunitas Indonesia Tionghoa Perjuangan)
Keanggotaan: 472.643 (2024)
Ideologi: Pancasila   Demokrasi sosial   Liberalisme sosial   Nasionalisme Indonesia  Nasionalisme ekonomi   Populisme   Progresivisme   Sekularisme  Faksi:  Marhaenisme  Soekarnoisme
Posisi politik: Kiri-tengah
Afiliasi internasional: Aliansi Progresif Jaringan Demokrasi Sosial di Asia (en) Dewan Liberal dan Demokrat Asia
Kursi di DPR: 110 / 580
Kursi di DPRD I: 389 / 2.372
Kursi di DPRD II: 2.810 / 17.510
Situs web
pdiperjuangan.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia berposisi kiri-tengah. Sejak tahun 2014, partai ini telah menjadi partai penguasa dan terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 128 kursi. Partai ini saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004.Partai Ini bagian dari mantan Presiden Indonesia Ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Asal-usul PDI-P dapat ditelusuri kembali ke masa-masa ketika Megawati dipaksa keluar dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada tahun 1996. Setelah pengunduran diri Soeharto dan pencabutan pembatasan terhadap partai politik, Megawati mendirikan partai ini. PDI-P memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan legislatif 1999, dan Megawati menjadi presiden pada bulan Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid. Setelah masa jabatannya berakhir, PDI-P menjadi oposisi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. PDI-P kembali berkuasa setelah pemilihan legislatif 2014.
PDI-P adalah anggota dari Dewan Liberal dan Demokrat Asia dan Aliansi Progresif.
Sejarah > Awal Berdirinya PDI-P

Pada Kongres Nasional 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, salah satu dari tiga partai politik yang diakui oleh pemerintahan "Orde Baru" Presiden Soeharto. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Harjono, calon ketua umum yang dipilihnya, untuk dipilih. Kongres Khusus diadakan di mana pemerintah mengharapkan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih. Posisinya semakin terkonsolidasi ketika Majelis Nasional PDI meratifikasi hasil kongres.
Pada bulan Juni 1996, Kongres Nasional kembali diadakan di Kota Medan, di mana Megawati tidak diundang; anggota anti-Megawati hadir. Dengan dukungan pemerintah, Suryadi, mantan ketua umum, terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI. Megawati menolak mengakui hasil kongres ini dan terus memandang dirinya sebagai pemimpin sah PDI.
Pagi 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta. Para pendukung Suryadi (kabarnya dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana sejak Kongres Nasional di Medan. Dalam bentrokan berikutnya, pendukung Megawati berhasil bertahan di markas. Kerusuhan pun terjadi—pada tahap yang dianggap terburuk yang pernah dilihat Jakarta pada masa "Orde Baru"—yang disusul dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menuding kerusuhan itu terjadi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Meski digulingkan sebagai ketua oleh Suryadi dan pemerintah, acara tersebut sangat mengangkat profil Megawati, memberikan simpati dan popularitas nasional.
PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, Megawati dan Suryadi. Fraksi Megawati ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tetapi pemerintah hanya mengakui fraksi Suryadi sebagai partai yang sah. Dalam pemilu, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan dan PDI hanya meraih 3% suara. Menyusul pengunduran diri Soeharto dan pencabutan batasan "Orde Baru" pada partai politik nasional, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, menambahkan sufiks "perjuangan" untuk membedakan fraksi partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP dan dinominasikan sebagai wakil presiden pada tahun 1999.
De facto PDI-P menjadi sebuah transformasi PDI lama.
Sejarah > 2004-2014: Oposisi terhadap Pemerintahan SBY

Pada tahun 2004, sentimen reformis yang membawa PDI-P meraih kemenangan pada pemilu 1999 telah mereda. Banyak yang kecewa dengan apa yang telah dicapai oleh proses reformasi sejauh ini dan juga kecewa dengan kepresidenan Megawati. Hal ini tercermin pada pemilu legislatif tahun 2004, PDI-P memperoleh 18,5% dari total suara, turun dibandingkan 33,7% yang diperoleh pada tahun 1999. PDI-P mencalonkan Megawati sebagai calon presidennya pada pemilu presiden 2004. Beberapa cawapres yang dipertimbangkan, antara lain Hamzah Haz (untuk memperbarui kemitraan), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla. Megawati akhirnya memilih Ketua Nahdatul Ulama Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya. Diharapkan bahwa ia akan menarik sentimen nasionalis sementara Hasyim akan menarik para pemilih Islam. Pada pemilu putaran pertama, pasangan ini berada di urutan kedua setelah SBY/Kalla. Untuk meningkatkan peluang mereka dalam putaran kedua, PDI-P membentuk koalisi dengan PPP, Golkar, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) pada bulan Agustus 2004. Namun, mereka dikalahkan dalam pemilihan putaran kedua melawan SBY/Kalla. Koalisi Nasional kemudian melirik menjadi oposisi di DPR bagi pemerintahan SBY/Kalla. Dengan terpilihnya Kalla sebagai Ketua Umum Golkar, Golkar membelot ke pihak pemerintah, meninggalkan PDI-P sebagai satu-satunya partai oposisi besar di DPR.
Pada tanggal 28 Maret 2005, Kongres PDI-P kedua diadakan di Sanur, Bali di mana Megawati terpilih kembali menjadi ketua untuk masa jabatan ketiga. Kakaknya, Guruh Sukarnoputra, terpilih menjadi ketua departemen Pendidikan dan Kebudayaan partai tersebut. Kongres ini diwarnai dengan terbentuknya faksi bernama Pembaharuan Gerakan PDI Perjuangan. Mereka menyerukan pembaruan kepemimpinan partai jika ingin memenangkan pemilu legislatif 2009. Meski menghadiri Kongres, para anggotanya keluar setelah Megawati terpilih kembali. Pada bulan Desember 2005, anggota yang sama akan membentuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
Partai ini menempati posisi ketiga pada pemilu legislatif 2009 dengan 14% suara. Ia memiliki 95 kursi di DPR. Megawati terpilih sebagai calon presiden, kali ini dengan koalisi antara Gerindra dan PDI-P sendiri melalui Perjanjian Batutulis, dengan Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Mereka kalah dari SBY, dengan Boediono sebagai wakil presiden, yang memperoleh 26,6% suara.
Sejarah > 2014-2023: Pemerintahan Jokowi dan Konflik Internal

Pada bulan Maret 2014, partai tersebut bersama dengan NasDem, PKB dan Hanura mencalonkan Gubernur Jakarta Joko Widodo sebagai calon presidennya, dengan Jusuf Kalla sebagai pasangannya untuk pilpres 2014. Pasangan ini menang dengan 53,15% suara mengalahkan Prabowo-Hatta, dan PDI-P kembali menjadi partai terbesar di DPR dengan meraih hampir 19% suara. Joko Widodo kembali menang di pilpres 2019 dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Jokowi memenangkan masa jabatan kedua dengan 55,50% suara mengalahkan Prabowo-Sandi. PDI-P tetap menjadi partai terbesar di DPR dengan meraih 19,33% suara.
Menjelang pemilu 2024, internal partai terpecah karena pilihan calon presiden. Anggota partai yang lebih muda menentang Puan Maharani, pilihan generasi tua, dan lebih memilih Ganjar Pranowo. Meski populer, Ganjar menyatakan tak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Pada 9 Oktober 2021, pendukung Puan Maharani yang dipimpin oleh Bambang Wuryanto mendirikan Dewan Banteng, melabeli orang-orang yang berbeda pendapat dengan sebutan Celeng (bahasa Jawa dari babi hutan). Sebagai tanggapan dari senior partai, Immanuel Ebenezer beserta para anggota muda meluncurkan kampanye Barisan Celeng Berjuang pada tanggal 12 Oktober 2021, mengkritik Bambang Pacul dan DPP Partai. Barisan Celeng Berjuang mengadopsi bendera dengan skema warna terbalik sebagai bentuk perlawanan. Pada tanggal 15 Oktober 2021, DPP PDI-P memberikan sanksi kepada anggota dari kedua belah fraksi karena berupaya mengabaikan proses pengambilan keputusan pimpinan, menekankan bahwa hanya Megawati yang dapat menentukan calon presiden resmi dan mendesak diakhirinya persaingan tersebut.
Sejarah > 2023-sekarang: Pencalonan Ganjar Pranowo, Friksi Mega-Jokowi

Pada 21 April 2023, Ganjar resmi dicalonkan PDI-P sebagai calon presidennya. Namun, pada tanggal 22 Oktober, Gibran Rakabuming Raka – seorang kader aktif partai dan putra Jokowi – secara resmi dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, setelah keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi mengizinkannya untuk mencalonkan diri. Pada bulan November, Gibran dikeluarkan dari partai. Pada bulan-bulan berikutnya, beberapa anggota dan politisi PDI-P mulai menyerang Jokowi. Saat perayaan HUT partai yang digelar pada 10 Januari 2024, Megawati secara tidak langsung mengkritik para pemimpin yang “haus kekuasaan”. Para pengamat menilai pernyataannya ditujukan kepada Jokowi yang tidak diundang dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa PDI-P menang dalam dua pemilu sebelumnya karena dukungan masyarakat, bukan karena pengaruh Jokowi.
Identitas Politik > Ideologi

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PDI-P menganut Pancasila. Megawati secara khusus mengklarifikasi bahwa Pancasila yang dimaksud adalah versi 1 Juni 1945. Pada bulan September 2023, Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI-P adalah partai "kiri" yang progresif, bukan partai komunis atau sosialis. Pandangan orang luar mengenai orientasi politik partai bervariasi. Akademikus dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan PDI-P sebagai partai nasionalis dan sekuler, namun para akademisi internasional memandang PDI-P sebagai partai nasionalis-sekuler, liberal-sosial atau populis. Selain itu, di dalam PDI-P ada faksi penganut Marhaenisme, yakni pemahaman sosialis dari Soekarno.
Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai kiri-tengah atau sentris.
Identitas Politik > Pandangan Politik

PDI-P mendukung pemisahan agama dan negara. Mereka menolak peraturan daerah (perda) yang berbasis agama (seperti perda berbasis syariah), kecuali wilayah Aceh. PDI-P mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. PDI-P juga memosisikan dirinya sebagai partai untuk 'wong cilik'.
Berdasarkan halaman internet resmi partainya, PDI-P bertujuan untuk "mewujudkan tujuan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 berupa masyarakat adil dan makmur serta mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, berdaulat politik, dan mandiri secara ekonomi dan itulah karakter dan budaya Indonesia". Pada kongres keempat partai tersebut pada tahun 2015, PDIP mengeluarkan tujuh butir pernyataan bertajuk “Wujudkan Indonesia Hebat, Indonesia yang Benar-Benar Merdeka”, yang didalamnya PDIP berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat dan memastikan janji kampanyenya ditepati. sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik dan menggarisbawahi dukungannya terhadap masyarakat miskin dan memerangi kemiskinan struktural.