Ma'ruf Amin
Perjalanan karier

Tak lama setelah menyelesaikan program studi dari perguruan tinggi, Ma'ruf melakukan tugas dakwah di Jakarta pada 1964 dan menjadi guru sekolah di Jakarta Utara sejak 1964 hingga 1970. Di samping itu, ia juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama, Jakarta, tahun 1968 dan Direktur, sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad tahun 1976. Kiprahnya di Nahdlatul Ulama dimulai sewaktu dirinya menjabat sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor ranting Koja yang pertama dengan menginisasi pembentukan grup drumben untuk meningkatkan kreativitas pemuda GP Ansor di bidang seni dan budaya, antara tahun 1964 sampai 1965. Selain itu, ia memimpin GP Ansor Cabang Tanjong Priok dari 1965 sampai 1966 dan Ketua Front Pemuda yang beranggotakan organisasi pemuda lintas partai dari 1964 sampai 1967. Dilanjut pada tahun 1966 hingga 1970, ia memimpin Nahdlatul Ulama Jakarta, lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Nahdlatul Ulama wilayah Jakarta dari 1968 sampai 1976. Sebagai seorang pendakwah, Ma'ruf terlibat dalam Koordinator Dakwah Islam dengan menjadi anggotanya sejak tahun 1970 hingga 1972. Setelahnya, ia menjabat sebagai anggota Badan Amil Zakar, Infak, dan Sadaqah (Bazis) Jakarta sejak 1971 hingga 1977. Setelah itu, Ma'ruf menjadi anggota Pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, antara tahun 1977 hingga 1989 dan memimpin Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ketua umum tahun 1987.
Sejarah politiknya dimulai ketika terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Utusan Golongan sewaktu Nahdlatul Ulama masih aktif sebagai organisasi partai politik untuk periode 1971–1977, melalui Pemilu 1971 dengan anggota termuda pada masanya. Ia dilantik pada 14 Oktober 1971 dan memimpin sementara DPRD DKI Jakarta bersama dengan Sjamsidar Murdono dari Fraksi Golongan Karya. Selain itu, ia juga mengetuai Fraksi Utusan Golongan dari 1971 sampai 1973 dan Ketua Dewan Fraksi PPP dari 1973 sampai 1977. Ma'ruf kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) periode 1977–1982, sekaligus menjabat Ketua Fraksi PPP dan pimpinan Komisi A. Di akhir masa jabatannya, Ma'ruf kembali ke kampus sebagai dosen dan aktivisme sosial. Pada tahun 1989, ia ditunjuk sebagai katib 'aam, yakni posisi senior dalam syuriah atau dewan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai tahun 1994. Dia kemudian naik posisinya menjadi salah satu dari ra'is syuriah atau pemimpin (1994–1998) dan mengawasi kepemimpinan eksekutif Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998, Ma'ruf menjadi penasehat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta bagi Gus Dur selama periode kepresidenannya di Indonesia dari 1999 sampai 2001. Ia kembali aktif dalam dunia politik usai melenggang ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada periode 1997–1999 yang terpilih di Fraksi Utusan Golongan. Ketika Partai Kebangkitan Bangsa dibentuk, Ma'ruf pada akhirnya berpindah partai pada tahun 1998. Di tahun yang sama, ia juga terlibat dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai anggota Mustasyar PBNU. Pada tanggal 1 Oktober 1999, Ma'ruf dilantik sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Kabupaten Tangerang setelah terpilih pada pemilu legislatif 1999 untuk masa jabatan 1999–2004 dan duduk sebagai Ketua Komisi VI DPR RI hingga 2001 lalu menjadi anggota Komisi II DPR RI. Sejak tahun 1990, Ma'ruf sudah menganggotai Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1996.
Semasa menjabat anggota DPR RI periode 1999–2004, Ma'ruf menjadi anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia pada 1999 dan mengetuai Komisi Fatwa Majelis Ulama yang bertugas mengeluarkan pendapat hukum (fatwa), antara tahun 2001 sampai 2007. Selain itu, ia turut mendirikan Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten, tahun 2001. Awal berdirinya PKB, Ma'ruf menjabat posisi Ketua Dewan Syuro PKB sampai 2002. Pada Juli 2002, ia terpilih sebagai anggota Dewan Mustasyar PKB hingga mengundurkan diri setelah mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama pada tahun 2006. Dia tidak mengikuti pemilihan kembali untuk melenggang ke DPR RI pada tahun 2004 dan kembali ke pangkuan Majelis Ulama Indonesia untuk memimpin Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI dari 2004 hingga 2010. Kemudian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf mengemban amanat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari 2007 sampai 2014. Pada awal menjabat, ia ditempatkan di bidang Kehidupan Beragama hingga tahun 2009. Selanjutnya, pada 25 Januari 2010, Ma'ruf dilantik kembali menjadi anggota Wantimpres yang membidangi Kehidupan Beragama dan Pertanian. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wantimpres, ia membidangi urusan Hubungan Antar Agama dari 2012 sampai 2014.
Sahal Mahfudh, Ketua Umum MUI petahana meninggal dunia pada 24 Januari 2014. Oleh karena itu, Din Syamsuddin dari Muhammadiyah yang ketika itu menjabat Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Dewan Pertimbangan MUI untuk menjabat posisi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Bersamaan dengannya, Ma'ruf ditunjuk pula sebagai Wakil Ketua Umum. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Sejak dibentuknya Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada 2014, ia menduduki posisi ex-officio dengan tugas memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah. Pada Agustus 2015, Ma'ruf mencalonkan diri untuk posisi 'aam syuriah Nahdlatul Ulama yang setara dengan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi. Namun, ia mendapatkan posisi kedua dari pemilihan setelah posisi pertama dipegang oleh petahana, Mustofa Bisri. Dalam perkembangan yang signifikan, Bisri menarik namanya dari pemilihan dan Ma'ruf setelahnya memenangkan posisi Ra'is 'Aam Syuriah dalam Kongres ke-33 Nahdlatul Ulama. Ia juga memimpin Majelis Ulama Indonesia, setelah terpilih sebagai ketua pada tanggal 27 Agustus 2015 melalui Musyawarah Nasional IX di Surabaya, Jawa Timur, menggantikan Din Syamsuddin.
Pada 7 Juni 2017, oleh Presiden Joko Widodo, Ma'ruf dilantik sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berganti nama pada tanggal 28 Februari 2018 menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tanggal 6 September 2018, ia dinobatkan menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ma'ruf dinonaktifkan dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 20 Oktober 2019, mengingat dirinya telah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selepas mengabdi sebagai Ketua Umum MUI, ia terpilih dalam Musyawarah X Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI sejak 27 November 2020. Pada 23 Februari 2020, ia diangkat menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.