Ikhwanul Muslimin Suriah
Sejarah > Perang saudara Suriah tahun 2011–sekarang

Berbeda dengan pemberontakan yang dipimpin IM pada tahun 1976–1982, fase pemberontakan sipil dalam Perang Saudara Suriah yang dimulai pada bulan Maret 2011 diawali sebagai gerakan sekuler dan tanpa kekerasan yang dipimpin oleh pemuda. Para pengunjuk rasa, sebagian besar adalah warga Suriah yang apolitis berusia dua puluhan dan tiga puluhan, berkumpul di tingkat lokal, akar rumput dan berafiliasi dengan ideologi politik lama, menyerukan pembebasan tahanan tidak bersalah, jaminan kebebasan demokratis, dan jatuhnya pemerintahan Assad. Pada bulan Agustus 2011, para ekspatriat oposisi Suriah membentuk Dewan Nasional Suriah untuk mencari dukungan internasional terhadap pemberontakan tersebut. Ikhwanul Muslimin Suriah secara resmi memegang lima kursi di Dewan Nasional Suriah, payung oposisi utama di luar Suriah, namun menciptakan jaringan aliansi dengan anggota DNS lainnya, dan menciptakan pengaruh pengendali pada komite bantuan di dewan tersebut. Sejak pembentukan Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah pada bulan November 2012, Dewan Nasional Suriah tidak lagi berada di posisi belakang Koalisi, yang diakui sebagai badan politik eksternal oposisi yang “memimpin” revolusi.
Pada tahun 2012, aktivis Ikhwanul Muslimin membentuk Komisi Perlindungan Sipil (KPS). KPS dianggap sebagai front Ikhwanul Muslimin, yang bertugas membantu unit-unit bersenjata di Suriah untuk terhubung satu sama lain dan juga dengan sponsor di luar negeri. Situs webnya mencantumkan sejumlah faksi yang berafiliasi, tersebar di Homs, Damaskus, Idlib, dan tempat lainnya; namun, sebagian besar dari kelompok tersebut merupakan kelompok kecil dan umumnya mengidentifikasi diri sebagai anggota Tentara Pembebasan Suriah atau Front Pembebasan Islam Suriah. Ikhwanul Muslimin Suriah diyakini mengendalikan, melalui pendanaan, seperempat hingga sepertiga dari brigade pemberontak bersenjata yang berbeda-beda yang dikenal secara kolektif sebagai Tentara Pembebasan Suriah (TPS).
Meskipun demikian, The Daily Telegraph melaporkan pada bulan Agustus 2012 bahwa Ikhwanul Muslimin telah membentuk milisinya sendiri yang tidak berafiliasi dengan TPS di Suriah, yang disebut "Orang Bersenjata Ikhwanul Muslimin", yang berada di Damaskus dan tempat-tempat lainnya seperti Homs atau Idlib. Komisi Durou al-Thawra (Perisai Dewan Revolusi) dibentuk pada tahun 2012 dengan bantuan dari Ikhwanul Muslimin Suriah yang diduga terdiri dari 43 unit tempur yang sebagian besar berada di Idlib atau Hama.
Pada saat yang sama para pemimpin Ikhwanul Muslimin berusaha meyakinkan para pemimpin di negara tetangganya Yordania, Irak dan Lebanon – serta negara-negara Barat – bahwa mereka “tidak mempunyai niat untuk mendominasi sistem politik Suriah di masa depan” dan telah "mengecilkan" "pengaruh mereka" dalam oposisi Suriah. IM Suriah telah meyakinkan pihak luar bahwa mereka “berusaha keras untuk memastikan” bahwa senjata yang mereka sumbangkan “tidak jatuh ke tangan kelompok ekstremis”.
Menurut Hassan Hassan yang menulis di surat kabar The Guardian pada pertengahan tahun 2012, meskipun Ikhwanul Muslimin mendominasi Dewan Nasional Suriah, sebuah badan yang dibentuk di luar Suriah, Ikhwanul Muslimin tampaknya lebih populer di kalangan orang-orang buangan dibandingkan dengan kelompok pemberontak di Suriah. “Aktivis dari berbagai wilayah di Suriah mengatakan kepada saya bahwa, sebelum pemberontakan tahun lalu, negara tersebut hampir tidak memiliki kehadiran Ikhwanul Muslimin.”  "Setidaknya 70%" penduduk Suriah – non-Sunni (Muslim dan Kristen), Kurdi, dan kelompok suku lainnya “telah berada di luar” pengaruh Ikhwanul Muslimin “di masa lalu”, dan Hassan yakin di masa depan juga akan tetap berada di luar pengaruh Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Suriah mengecam keras intervensi politik Iran di Bahrain. Kecaman ini dirumuskan dengan “sopan”, tanpa adanya rujukan yang jelas-jelas menghina Syiah.  Namun, upaya tersebut gagal.
Ikhwanul Muslimin Suriah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan Jihad melawan Rusia wajib (Fardu'ain) bagi semua orang yang mampu membawa senjata setelah intervensi militer Rusia di Suriah. Mereka menegaskan kembali seruan Gereja Ortodoks Rusia agar operasi tersebut dianggap sebagai Perang Suci.