Teuku Ben Mahmud
Kehidupan Awal

Teuku Bentara Mahmud lahir di Gampong Cot, Kuta Tinggi, Blangpidie, Aceh Barat Daya sekitar tahun 1860. Ayahnya bernama Teuku Bentara Nyak Abbas bin Teuku Bentara Agam Nyak Sari yang berasal dari Mukim Gampong Lhang, Pidie. Saat masih muda, Teuku Ben Mahmud digelari oleh Datuk Susoh dengan sebutan Anak Bergumbak. Gelar ini kerap digunakan oleh para pangeran Minangkabau. Datuk Susoh yang berjumlah lima orang yaitu Datuk Tuha, Datuk Baginda, Datuk Kabong (Datuk Baru), Datuk Rawa dan Datuk Pawoh seterusnya menyampaikan Datuk Balimo Taraso Baranam dengan Anak Bergumbak. Pada tahun 1882, Teuku Ben Mahmud diangkat oleh Sultan Aceh menjadi uleebalang Blangpidie dengan gelar Teuku Bentara Blang Mahmud Setia Raja.
Pada awal abad ke-19 terjadi perebutan kekuasaan di Kuta Batee antara beberapa pemimpin koloni dari Pidie dengan Aceh Besar. Hingga kemudian Tuanku Pangeran Husein bin Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Syah (1836-1869) dapat mendamaikan keduabelah pihak yang bertikai sekaligus memberikan cap seuteungoh kepada Teuku Ben Abbas dari trah Pidie sebagai uleebalang Kuta Batee yang selanjutnya disebut Blangpidie yang merdeka dari Kenegerian Susoh.
Setelah Teuku Ben Abbas meninggal dunia, kepemimpinan kenegerian Blangpidie dilanjutkan oleh Teuku Ben Mahmud. Namun dikarenakan Teuku Ben Mahmud masih kecil. Pemerintahan dkendalikan oleh pamannya bernama Teuku Nyak Sawang gelar Raja Muda Blang Pedir yang bertindak sebagai pemangku raja Blangpidie sekaligus uleebalang Pulau Kayu.
Teuku Nyak Sawang mendapuk dirinya sebagai Zelfbestuur Landschappen Pulau Kayu-Blangpidie setelah menandatangani korte verklaring pada tanggal 9 Maret 1874 dan dikukuhkan pada tanggal 27 Juli 1874. Setelah kematian Teuku Nyak Sawang, uleebalang Pulau Kayu dijabat oleh anaknya; Teuku Raja Cut.
Hubungan antara uleebalang Blangpidie dengan uleebalang Pulau Kayu bermula dari tokoh pendiri kenegerian Pulau Kayu yang bernama Teuku Nyak Seh yang menikahi Nyak Buleun, cucu tertua dari Tok Gam. Pulau Kayu kala itu menjadi pelabuhan satu-satunya Blangpidie yang bersebelahan langsung dengan Bandar Susoh.
Saat Teuku Ben Mahmud menunjukkan sikap perlawanan terhadap Belanda pada saat mereka memasuki Aceh pada tahun 1873, Teuku Nyak Sawang bertindak atas nama uleebalang Blangpidie menandatangani Korte Verklaring dengan Belanda pada tahun 1874 di saat kunjungan Divisi Laut Belanda ke Pantai Barat Aceh yang dipimpin oleh Jenderal van Swieten.  Setelah kematian Teuku Nyak Sawang, Teuku Ben Mahmud menikah dengan janda Teuku Nyak Sawang bernama Cut Meurah binti Teuku Pang Chik. Cut Meurah yang  merupakan uleebalang cut Kuta Tuha adalah sosok yang mengubah nama Kuta Batee menjadi Blangpidie.
Teuku Ben Mahmud memiliki empat orang istri di Aceh yaitu Cut Meurah, Cut Halimah Mata Ie, Cut Gadih dan Cut Linggam. Putra pertamanya bersama Cut Meurah, istri pertama lahir pada tahun 1884 dan diberi nama Teuku Banta Sulaiman, putra mahkota Blangpidie.
Pada tahun 1882, Teuku Ben Mahmud ditunjuk oleh Sultan Muhammad Daud Syah sebagai uleebalang Blangpidie dengan gelar Teuku Bentara Blang Mahmud Setia Raja. Namun, Belanda baru mengakuinya setelah ia turun gunung pada tahun 1908. Meskipun demikian, Teuku Ben Mahmud menolak menjadi Zelfbestuurder van Blangpidie. Jabatan itu ia serahkan kepada putranya; Teuku Banta Sulaiman. Adapun Teuku Umar bin Teuku Raja Cut menjadi uleebalang cut Pulau Kayu dan Teuku Muhammad Daud bin Teuku Raja Cut menjadi uleebalang cut Guhang dengan gaji 25 Gulden. Gaji ini lebih tinggi daripada gaji uleebalang cut lainnya di Pantai Barat Selatan Aceh
Keluarga mendiang Teuku Nyak Sawang pernah mengajukan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar negeri Pulau Kayu menjadi negeri otonom yang terpisah dari Blangpidie. Pada tanggal 12 Oktober 1880 dibuatlah sebuah pernyataan bahwa negeri Pulau Kayu akan dipisahkan dari Blangpidie, pernyataan tersebut disetujui oleh Belanda dan diratifikasi ke dalam Akta Nomor 24 Tanggal 26 Maret 1881. Kemudian berlanjut pada masa Teuku Raja Cut yang dideklarasi pada tanggal 8 November 1900 dan Akta pengukuhan tanggal 22 April 1901 yang disetujui dan diratifikasi dalam Akta Nomor 10 Tanggal 15 Juni 1901. Namun akta persetujuan dan pengesahan tersebut tidak jadi diterbitkan karena Teuku Nyak Cut (pemangku dari Teuku Umar bin Teuku Raja Cut) meninggal dunia, sehingga wilayah Pulau Kayu secara bertahap kembali menjadi bagian dari Blangpidie dan seterusnya keturunan Teuku Ben Mahmud dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut atau Zelfbestuurder Blangpidie.