Solusi Pasifik
Penerapan (2001–2007)

Pemerintah Australia mengesahkan sebuah undang-undang pada tanggal 27 September 2001 disertai amendemen terhadap Commonwealth Migration Act (1958). Penerapan undang-undang ini kelak dikenal dengan nama Solusi Pasifik (Pacific Solution).
Dengan menentukan ulang teritori Australia yang dapat dimasuki dan dijadikan klaim sah bagi pencari suaka (zona migrasi), serta memindahkan orang-orang yang tertangkap ke negara ketiga untuk menjalani pemrosesan, kebijakan ini bertujuan agar pencari suaka selanjutnya tidak melakukan perjalanan berbahaya menggunakan kapal setelah mengetahui bahwa perjalanan mereka tidak membuahkan klaim sah suaka di Australia.
Pada tanggal 28 Oktober 2001, di acara peluncuran kebijakan kampanye pemilu tahun 2001, Perdana Menteri John Howard mengatakan, "Kami akan memutuskan siapa yang datang ke negara ini dan alasan mereka datang," untuk menggalang dukungan bagi kebijakan ini.
Para pencari suaka dicegat di laut saat berlayar dari Indonesia dan dipindahkan menggunakan kapal angkatan laut Australia. Pusat-pusat penahanan didirikan di Pulau Christmas, Pulau Manus di Papua Nugini, dan negara pulau Nauru. Ada juga pencari suaka juga diproses oleh Selandia Baru. Sebagian besar pencari suaka berasal dari Afghanistan (kebanyakan suku Hazara), Irak, Iran, Tiongkok, dan Vietnam. Pencari suaka terakhir yang ditahan di Nauru sebelum berakhirnya kebijakan ini berasal dari Sri Lanka dan Myanmar.
Jumlah kedatangan turun dari total 5.516 orang pada tahun 2001 menjadi 1 orang pada tahun 2002 setelah penerapan kebijakan ini. Meski demikian, penggulingan rezim Taliban di Afghanistan diduga merupakan faktor utama menurunnya jumlah tersebut, karena hampir enam juta warga negara Afghan pulang ke Afghanistan sejak 2002, nyaris seperempat penduduk negara ini pada waktu itu. Jumlah kedatangan perahu yang sedikit terus berlangsung selama penerapan Solusi Pasifik, dan jumlahnya naik setelah kebijakan ini dihapus meski jumlah klaim suaka dunia masih rendah menurut standar sejarah.
Empat perahu berhasil dikembalikan ke perairan Indonesia dari total dua belas Suspected Illegal Entry Vessel (SIEV) yang dicegat oleh Angkatan Laut saat Operasi Relex tahun 2001-2002. Angkatan Laut sempat melakukan 10 upaya untuk menjalankan kebijakan ini berdasarkan pertimbangan apakah pemulangan tersebut aman atau tidak. Tiga pria diduga tenggelam saat mencoba berenang ke pesisir setelah kembali ke Indonesia.
Bulan November 2003, sebuah perahu yang mengangkut 53 penumpang berhasil dipulangkan. Bulan Maret 2004, pihak bea cukai memulangkan sebuah perahu berisi 15 orang setelah dicegat di Kepulauan Ashmore.
Tingkat kesuksesan pemulangan ke Indonesia adalah 36 persen untuk perahu dan 31 persen untuk pencari suaka. Rincian operasi sejak 2005 sampai 2008 sangat sedikit. Operasi Resolute dimulai pada bulan Juli 2006 dan dijalankan oleh Australian Customs and Border Protection Service bekerja sama dengan Australian Defence Force.
Selama periode Solusi Pasifik, pusat-pusat penahanan daratan di Baxter, Woomera, dan Curtin ditutup.
Jumlah pencari suaka yang diidentifikasi sebagai pengungsi asli melalui proses Solusi Pasifik lebih rendah ketimbang pemrosesan di daratan.[butuh rujukan]
 68 persen pencari suaka dianggap pengungsi asli dan kurang dari 40 persen yang dikirim ke Nauru mendapatkan perlindungan di Australia.[butuh rujukan]
 Laporan Australian Human Rights Commission tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 1.509 pencari suaka yang dikirim ke Nauru waktu itu, 586 di antaranya mendapatkan perlindungan di Australia (39%), 360 di Selandia Baru (24%), 19 di Swedia (1.2%), 10 di Kanada (<1%), dan 4 di Norwegia (<1%). Sebanyak 482 pencari suaka (32%) dianggap bukan pengungsi asli dan dipulangkan.
Biaya Solusi Pasifik antara 2001 dan 2007 sedikitnya $1 miliar.
Amnesty International, sejumlah kelompok hak asasi pengungsi, dan berbagai organisasi non-pemerintah mengatakan bahwa Australia gagal memenuhi kewajiban internasionalnya. Sifat ad hoc dalam perubahan kebijakan ini juga dikritik dikarenakan banyak pencari suaka yang dipindahkan ke Pulau Manus dan Nauru sebelum fasilitas di sana siap dipakai. Suplai listrik dan air tawar yang terputus-putus, layanan kesehatan yang buruk, dan pengaruh mental yang serius terhadap orang-orang yang ditahan tanpa jaminan status pengungsi juga dikritik keras.