stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Presiden Filipina
Kekuasaan dan Kewajiban > Kekuasaan Eksekutif

Presiden Filipina bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan di Filipina. Konstitusi memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden selaku pemimpin cabang eksekutif termasuk kabinet dan semua kementerian. Selain itu terdapat beberapa badan yang tercatat tidak berada di bawah kementerian tertentu, tetapi berada langsung di bawah Sekretariat Presiden Filipina. Presiden juga menjalankan pengawasan atas pemerintah daerah.
Presiden diberikan kekuasaan untuk memberikan perintah eksekutif yang bermakna sebagai garis arus kebijakan dan program dalam pemerintahannya. Ada 6 jenis perintah eksekutif yang dapat dikeluarkan oleh presiden sebagai mana yang dijelaskan dalam Kode Administratif 1987: Perintah Eksekutif, Perintah Administratif, Proklamasi, Perintah Memorandum, Surat Edaran Memorandum, dan perintah umum atau khusus.
Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman, keringanan dan pengampunan, dan melaksanakan denda dan penyitaan setelah putusan akhir, kecuali dalam kasus pemakzulan. Presiden dapat memberikan amnesti dengan persetujuan mayoritas dari semua anggota Kongres. Presiden memiliki wewenang untuk mengontrak atau menjamin pinjaman luar negeri atas nama negara tetapi hanya dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Moneter dan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang.
presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan eminent domain. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengarahkan proses escheat atau pengembalian dan kekuasaan untuk cadangan tanah domain publik dan swasta dari pemerintah. Namun, ada dua ketentuan konstitusional yang membatasi pelaksanaan kekuasaan tersebut: Pasal 3, Bagian 9 Konstitusi menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas nyawanya, kebebasannya, atau harta miliknya tanpa proses hukum yang semestinya dan bahwa hak milik pribadi tidak boleh dirampas. tidak diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil.
Dengan persetujuan Komisi Pengangkatan, presiden juga mengangkat kepala departemen eksekutif, dewan anggota dan pemimpinnya dari lembaga terkait pemerintah nasional, duta besar, menteri dan konsul publik lainnya, perwira tinggi angkatan bersenjata. , dan pejabat lainnya. Anggota Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah juga ditunjuk oleh presiden, tetapi hanya dari daftar calon yang disiapkan oleh Dewan Yudisial dan Pengacara. Penunjukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Komisi Pengangkatan.
Kekuasaan dan Kewajiban > Kekuasaan Legislatif

Sesuai Pasal 6, Bagian 1 Konstitusi, kekuasaan pembuatan undang-undang berada di tangan Kongres bikameral, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, presiden memiliki beberapa kekuatan legislatif. Presiden memiliki kekuatan untuk memveto setiap RUU yang disahkan oleh Kongres. Pasal 6, Bagian 27 mensyaratkan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh Kongres harus diajukan kepada presiden, setelah itu presiden dapat menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang dalam waktu tiga puluh hari, memveto undang-undang tersebut, atau tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu, di mana undang-undang tersebut akan berlalu seolah-olah telah ditandatangani. Sementara Kongres dapat mengesampingkan veto presiden, itu membutuhkan dua pertiga suara dari kedua majelis. Presiden juga dapat memveto barang atau barang tertentu dalam tagihan apropriasi, pendapatan, atau tarif, tetapi veto tidak akan mempengaruhi barang atau barang yang tidak dia keberatan. Dengan mengerahkan pengaruhnya di Kongres, presiden dapat membentuk undang-undang dan terlibat dalam proses legislatif. Pidato Kenegaraan juga memberi presiden kesempatan untuk menguraikan agenda legislatif prioritas mereka.
Pidato Kenegaraan Tahunan

Pidato Kenegaraan Tahunan (State of the Nation Address) adalah sebuah kegiatan rutin tahunan dimana Presiden menyampaikan pidato resmi yang berkaitan dengan status negara. Pidato kenegaraan ini dilaksanakan dengan diawali oleh sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Hal ini diatur dalam Konstitusi Filipina dalam Bab VII Pasal 23.
Proses Pemilihan > Kelayakan

Seorang warga negara Filipina dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Presiden Filipina dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam Konstitusi. Bab 7 Pasal 2 Konstitusi Filipina menjelaskan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mencalonkan/dicalonkan sebagai Presiden Filipina seperti berikut:
Merupakan warga negara kelahiran Filipinabe a natural-born citizen of the Philippines
Terdaftar sebagai pemilih
Mampu membaca dan menulis
Setidaknya berumur 40 tahun pada hari pemilihan presiden
Bertempat tinggal di Filipina sedikitnya sepuluh tahun sebelum pemilihan presiden
Orang-orang kelahiran Filipina adalah warga negara Filipina dari lahir yang tanpa harus melakukan tindakan apa pun untuk memperoleh atau menyempurnakan kewarganegaraan Filipina. Mereka yang ayah atau ibunya adalah warga negara Filipina pada saat kelahiran mereka dan mereka yang lahir sebelum 17 Januari 1973, dari ibu Filipina, yang memilih kewarganegaraan Filipina setelah mencapai usia mayoritas dianggap sebagai orang Filipina lahir alami.
Konstitusi juga menyatakan batasan dimana presiden petahana tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali dan orang yang menggantikan sebagai presiden dan telah menjabat sebagai presiden lebih dari empat tahun tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
Proses Pemilihan > Pemilihan

Presiden Filipina dipilih melalui sistem pemilihan langsung yang diselenggarakan setiap 6 tahun sekali. Hasil dari setiap pemilihan presiden dan wakil presiden, yang disahkan oleh dewan pengulas dari setiap provinsi atau kota, akan diteruskan ke Kongres, diarahkan ke presiden Senat. Setelah menerima sertifikat kanvas, presiden Senat membuka semua sertifikat di hadapan sesi publik bersama Kongres selambat-lambatnya 30 hari setelah hari pemilihan. Kongres kemudian memeriksa suara setelah menentukan bahwa pemungutan suara itu asli dan dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.
Orang dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, tetapi jika dua atau lebih memiliki jumlah suara terbanyak, presiden dipilih oleh mayoritas dari semua anggota Kongres, dengan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara secara terpisah.
Proses Pemilihan > Pelantikan

Calon Presiden Filipina yang telah dinyatakan sebagai Calon Presiden Terpilih akan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 30 Juni setelah pelaksanaan pemilu presiden. Upacara pelantikan akan dimulai dari Calon Wakil Presiden Terpilih untuk mengucapkan sumpah jabatan terlebih dahulu dan dilaksanakan sebelum tengah hari. Hal ini didasari pada dua alasan: Pertama, berdasarkan protokol tidak ada yang mengikuti presiden dan kedua, untuk membangun sebuah penerus presiden yang valid secara konstitusional sebelum presiden terpilih menjabat. Selama pelantikan Presiden Manuel Quezon, Wakil Presiden dan Anggota Batasang Pambansa dilantik setelah Presiden mengucapkan sumpah presiden, untuk menyimbolkan sebuah langkah baru.
Secara formal ada tiga tempat yang menjadi tempat pelantikan Presiden : Gereja Barasoain di Kota Malolos, Halaman depan Gedung Museum Nasional, Manila; atau di Tribun Quirino. Namun beberapa presiden pernah melanggar preseden ini akibat keadaan yang luar biasa. Pada tahun 2004, Presiden Glorial Macapagal-Arroyo menyampaikan pidato pra-pelantikannya di Tribun Quirino, mengucapkan sumpah jabatan di Kota Cebu dihadapan Ketua Mahkamah Agung Hilario Davide Jr. dan selanjutnya menggelar rapat kabinet pertama  di Kota Butuan. Gloria beralasan bahwa  ia ingin merayakan pelantikannya di tiga pulau besar yang ada di Filipina (Pulau Luzon, Visayas dan Mindanao). Selain itu pada saat pertama kali mengucapkan sumpah jabatannya di tahun 2001, Gloria juga melanggar preseden dengan mengucapkan sumpah jabatan di Kuil EDSA pada tanggal 20 Januari 2001, yang mana tempat tersebut merupakan pusat kekuatan EDSA yang berhasil menggulingkan Presiden Joseph Estrada dari jabatannya.
Jenis pakaian yang dipakai pada acara pelantikan presiden adalah pakaian tradisional Filipina yang dikenal sebagai Filipiniana, sedangkan para wanita yang hadir menggunakan pakaian bernama barot'saya, sedangkan pria mengenakan tagalog barong. Orang non-Filipina pada upacara tersebut dapat mengenakan pakaian formal versi mereka masing-masing, tetapi diplomat asing sering terlihat mengenakan pakaian Filipina sebagai tanda penghormatan budaya.
Masa Jabatan

Konstitusi 1935 awalnya mengatur masa jabatan presiden selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Bagaimanapun, ditahun 1940, Konstitusi 1935 diamandemen dan masa jabatan presiden dan wakil presiden dipersingkat menjadi empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dibawah pengaturan amandenen Konstitusi 1935 hanya ada dua presiden yang dipilih kembali yaitu Presiden Manuel Quezon dan Presiden Ferdinan E. Marcos. Presiden Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia dan Diosdado Macapagal gagal terpilih untuk masa jabatan kedua. Presiden Marcos juga menjadi satu-satunya Presiden yang menjabat selama tiga periode (1965–1969, 1969–1981, 1981–1986).
Pada tanggal 24 Agustus 1970,  Kongres Filipina menetapkan aturan RA. No. 6132 yang dikenal sebagai UU Konvensi Konstitusional dengan tujuan mengadakan Konvensi Konstitusi. 320 delegasi bertemau dari bulan Juni 1971 sampai 21 September 1972. Draf Konstitusi diajukan kepada Majelis Warga dari 10 sampai 17 Januari 1973 untuk diratifikasi. Pada 17 Januari 1973, Presiden Marcos mengeluarkan Proklamasi No. 1102 yang mengumumkan ratifikasi Konstitusi Republik Filipina. Pada 1981 Marcos kembali terpilih untuk periode ketiganya mengalahkan Alejo Santos.
Konstitusi 1987 kembali memberlakukan Konstitusi 1935 yang asli dengan maksud untuk mencegah presiden dipilih kembali. Dibawah Bab 7 Pasal 4 Konstitusi saat ini, masa jabatan Presiden Filipina dimulai pada tengah hari Bulan Juni setelah pelaksanaan pemilu dan berakhir pada siang hari di hari yang sama setelah 6 tahun. Presiden petahana dilarang dipilih kembali meskipun untuk periode yang tidak berturut-turut. Lebih lanjutnya, tidak ada presiden yang menjabat lebih dari empat tahun dari masa jabatan presiden diizinkan untuk menjabat kembali.
Kekosongan Jabatan dan Suksesi > Pada awal bermula masa jabatan

Dibawah Bab 7 Pasal 7 Konstitusi Filipina, dalam kasus presiden terpilih gagal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden, maka Wakil Presiden terpilih menjabat sebagai presiden sampai presiden terpilih dapat menjalankan tugasnya. Jika pada saat dimulainya masa jabatan presiden sefara resmi, presiden terpilih meninggal atau secara tetap berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden. Apabila terdapat kasus dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya baik bersifat sementara atau tetap atau meninggal dunia, maka Presiden Senat akan bertindak sebagai presiden sampai presiden dan wakil presiden yang baru terpilih.  Jika Presiden Senat juga berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Plt. Presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang akan mengambil alih tampuk kepresidenan.
Kekosongan Jabatan dan Suksesi > Pada saat berlangsungnya masa jabatan

Garis suksesi kepresidenan Filipina diatur dalam Bab 7 Pasal 8 Konstitusi Filipina adalah dengan didahului oleh Wakil Presiden dan diikuti dengan Ketua Senat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kontras dengan apa yang telah dipercaya publik, Ketua Mahkamah Agung Filipina tidak berada dalam jalur suksesi kepresidenan. Jika jabatan presiden dan wakil presiden kosong pada waktu yang sama, Kongres akan menetapkan sebuah peraturan untuk mengadakan pemilu khusus, namun jika sisa masa jabatan presiden dan wakil presiden tinggal 18 bulan saja, maka tidak akan ada pemilihan khusus. Seseorang akan dilantik menjadi Plt. Presiden untuk menjalankan tugas dan kewajiban seorang presiden.
Kekosongan Jabatan dan Suksesi > Pemakzulan

Pemakzulan jabatan di Filipina mengikuti prosedur pemakzulan jabatan yang ada di Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan ekslusif untuk memulai proses pemakzulan presiden, wakil presiden, hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi dan anggota ombudsman. Proses pemakzulan harus diusulkan oleh setidaknya sepertiga dari anggota DPR. Usul tersebut kemudian dibawa ke hadapan Senat yang akan menyidangkan dan memutuskan kasus pemakzulan yang telah diajukan. Selama proses persidangan di dalam Senat, sejumlah anggota DPR akan bertindak sebagai jaksa dan sejumlah senator akan bertindak sebagai hakim dengan catatan sidang akan diketuai secara bersama oleh Presiden Senat dan Ketua Mahkamah Agung. Sama halnya dengan pelaksanaan pemakzulan di AS, dibutuhkan persetujuan minimal dua pertiga suara dari Senator. Jika upaya pemakzulan gagal atau pejabat tersebut dibebaskan dari dakwaan pemakzulan, tmaka dibutuhkan waktu satu tahun penuh untuk dapat mengajukan pemakzulan terhadap pejabat tersebut.
Konstitusi menjelaskan tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi, korupsi dan kasus kejahatan tingkat tinggi sebagai dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden. Hal yang sama dapat diterapkan kepada wakil presiden, hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi dan anggota ombudsman.
Hak dan Fasilitas > Kediaman Resmi

Istana Malacañang adalah kediaiman resmi Presiden Filipina. Istana Malacañang berlokasi di tepian sungai Pasig dengan akses masuk berada di jalan J.P. Laurel di distrik San Miguel, Manila. Penetapan Istana  Malacañang sebagai kediaman resmi Presiden ditetapkan didalam Bab VII Pasal 6 Konstitusi Filipina, sebagai salah satu hak yang didapatkan oleh Presiden Filipina. Nama Malacañang berasal dari bahasa Tagalog "may lakán diyán" yang bermakna adalah ada seorang bangsawan disini. Kata-kata tadi kemudian disingkat mencadi Malakanyang. Kompleks ini mencakup beberapa rumah besar dan gedung perkantoran yang dibangun dan dirancang dengan bahay na bato dan gaya arsitektur neoklasik.
Hak dan Fasilitas > Kendaraan Dinas > Darat

Presiden Filipina menggunakan dua Mercedes-Benz W221 S600 Guard, berwarna hitam dan lapis baja berat, sedangkan salah satunya adalah kendaraan umpan. Dalam konvoi tersebut, Presiden dikawal oleh Presidential Security Group yang utamanya menggunakan SUV  Nissan Patrol dengan kombinasi kendaraan berikut: Audi A6, BMW 7 Series, Chevrolet Suburban, Hyundai Equus, Hyundai Starex, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, sepeda motor 400cc Polisi Nasional Filipina, Toyota Altis Polisi Nasional Filipina (varian mobil Polisi), kendaraan milik pemerintah lainnya, dan ambulans di belakang konvoi; jumlahnya tergantung pada tujuan. Mobil kepresidenan ditunjuk dan didaftarkan dengan plat nomor "1" atau kata "PANGULO" (presiden). Limusin itu berbendera Filipina dan, kadang-kadang, standar kepresidenan.
Hak dan Fasilitas > Kendaraan Dinas > Laut

BRP Ang Pangulo (BRP adalah singkatan dari Barkó ng Repúblika ng Pilipinas, "Kapal Republik Filipina"; "Ang Pangulo" adalah bahasa Filipina untuk "presiden") ditugaskan oleh Angkatan Laut Filipina pada tanggal 7 Maret 1959. Dibangun di dan oleh Jepang selama pemerintahan Presiden García sebagai bagian dari reparasi Jepang ke Filipina untuk Perang Dunia II. Ini terutama digunakan untuk menjamu tamu presiden petahana.
Hak dan Fasilitas > Kendaraan Dinas > Udara

Mayoritas armada cukup tua dengan beberapa pengecualian termasuk: 1 Fokker F28, yang terutama digunakan untuk perjalanan domestik presiden dan juga disebut "Kalayaan One" saat presiden berada di dalamnya, 4 helikopter Bell 412 3 Helikopter Sikorsky S-76, 1 Sikorsky S-70 Black Hawk, sejumlah Bell UH-1N Twin Hueys, serta Fokker F-27 Friendships. Pada bulan September 2020, Gulfstream G280 baru dikirimkan yang akan digunakan untuk transportasi VIP serta untuk misi C2 (Command and Control). Untuk perjalanan ke luar Filipina, Angkatan Udara menggunakan Bombardier Global Express atau mencarter pesawat yang sesuai dari maskapai nasional negara tersebut, Philippine Airlines. Setiap pesawat PAL dengan nomor penerbangan "PR/PAL 001" dan callsign "PHILIPPINE 001" adalah penerbangan yang dioperasikan oleh Philippine Airlines untuk mengangkut presiden Filipina. Presiden terkadang menyewa jet pribadi untuk perjalanan domestik di Filipina karena beberapa bandara di Filipina memiliki landasan pacu kecil.
Daftar Presiden Filipina

Artikel utama: Daftar presiden Filipina
Lihat pula

Daftar Presiden Filipina
Daftar pasangan Presiden Filipina
Daftar Perdana Menteri Filipina
Pranala luar

Office of the President of the Philippines Diarsipkan 2012-07-05 di Wayback Machine.
The Presidential Museum and Library Diarsipkan 2016-05-27 di Wayback Machine.
1987 Constitution of the Philippines
'We Say Mabuhay' - The Anthem of the President of the Philippines
'March of the President of the Philippines' (unofficial title) - song played when the President is given military honors by the AFP
Petisi diajukan sebelum Pemerintah Filipina saat ini mengakui Andres Bonifacio sebagai Presiden Filipina pertama.
Emilio Aguinaldo dan 10 Orang Delegasi Kongres yang meloloskan  Constitución Política de la República Filipina di tahun 1899
Manuel Luis Quezon, Presiden pertama Persemakmuran Filipina yang diakui sebagai Presiden kedua Filipina
Presiden Bongbong Marcos menyampaikan pidato kenegaraan tahunannya yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022
Presiden Gloria Macapagal Arroyo meyampaikan Pidato Kenegaraan Tahunannya yang ke-7
Carlos P. Garcia mengucapkan sumpah kepresidenan sebagai Presiden Filipina Ke-8 pada tahun 1957
Pelantikan Presiden Filipina, Bongbong Marcos 30 Juni 2022
Sergio Osmeña Wakil Presiden Filipina pertama yang dilantik menjadi Presiden pada saat kematian Presiden Manuel Quezon di tahun 1944
Istana Malacanang, didalam prangko keluaran tahun 2007
An Aérospatiale SA-330 Puma carrying President Corazon C. Aquino at Subic Bay Naval Base.
Gangwon (Korea Selatan)

| Provinsi Gangwon 강원특별자치도 |
| --- | --- |
Provinsi dengan Pemerintahan Khusus
Transkripsi Korean
 • Hangul: 강원특별자치도
 • Hanja: 江原特別自治道
 • McCune‑Reischauer: Kangwŏn T'ŭkpyŏl Chach'ido
 • Diperbaiki Romanization: Gangwon Teukbyeol Jachido
  BenderaLogo

Koordinat: 37°30′N 128°15′E﻿ / ﻿37.500°N 128.250°E﻿ / 37.500; 128.250
Negara:  South Korea
Wilayah: Gwandong (Yeongseo: Gangwon Barat; Yeongdong: Gangwon Timur)
Kota besar: Wonju
Ibukota: Chuncheon
Subdivisi: 7 kota; 11 kabupaten
Pemerintahan
 • Gubernur: Kim Jin-tae
Luas
 • Total: 16,875 km2 (6,515 sq mi)
Populasi (Oktober 2022)
 • Total: 1.537.339
 • Kepadatan: 91/km2 (240/sq mi)
Simbol Metropolitan
 • Bunga: Royal azalea
 • Burung: Bangau
Produk Daerah Bruto (2020)
 • Total: KR₩48.7 triliyun US$39.0 miliar
Kode ISO 3166: KR-42
Dialek: Gangwon (Yeongseo: dialek Gangwon Barat; Yeongdong: dialek Gangwon Timur)
Situs web: Situs resmi (Inggris)
Gangwon merupakan sebuah provinsi di Korea Selatan. Ibu kota provinsi ini berada di Chuncheon. Provinsi ini terletak di bagian timur laut negara itu dekat perbatasan Korea Utara. Provinsi ini memiliki luas wilayah 16.894 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.592.000 jiwa (2004). Kepadatan penduduk 94 jiwa/km².
Sejarah

Gangwon-do adalah salah satu dari Delapan Provinsi Korea pada masa Dinasti Joseon, yang dibentuk pada tahun 1395, namanya diambil dari nama kota-kota utama Gangneung (강릉; 江陵) dan ibu kota provinsi Wonju (원주; 原州).
Pada tahun 1895, Gangwon-do digantikan oleh distrik Chuncheon (Chuncheon-bu; 춘천부; 春川府) di barat dan Gangneung (Gangneung-bu; 강릉부; 江陵府) di timur, dan Wonju menjadi bagian dari distrik Chungju.
Kemudian pada tahun 1896, Korea dibagi kembali menjadi tiga belas provinsi, dan kedua distrik tersebut digabungkan untuk membentuk kembali Provinsi Gangwon-do. Meskipun Wonju kembali bergabung dengan Gangwon-do, ibu kota provinsi dipindahkan ke Chuncheon, hingga kini masih ada. Selama pemerintahan Jepang di Korea, itu dikenal sebagai Kōgen-dō.
Tahun 1945, Gangwon-do bersama dengan wilayah Korea lainnya, dibagi menjadi 38 derajat lintang utara pada tahun 1945, untuk menciptakan zona pendudukan Amerika dan Uni Soviet di bagian selatan dan utara, sehingga Wonsan bergabung dengan bagian utara pada tahun 1946 untuk dijadikan sebagai pusat administrasinya. Pada tahun 1948, separuh bagian selatan provinsi ini menjadi bagian dari Republik Korea yang baru. Sebagai akibat dari Perang Korea Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1953, batas antara bagian provinsi Korea Selatan dan Utara dipindahkan ke utara, ke Garis Demarkasi Militer.
Dan pada tanggal 11 Juni 2023, Gangwon menjadi provinsi dengan pemerintahan khusus, yang memiliki nama resmi dalam bahasa Inggris yakni Gangwon State. Meskipun disebut sebuah negara bagian, Negara Bagian Gangwon dianggap sebagai provinsi dengan pemerintahan sendiri, bukan negara bagian dengan pemerintahan sendiri.
Pembagian administrasi

Kota-kota utama di provinsi ini adalah Chuncheon (ibu kota provinsi), Gangneung, Sokcho, Wonju, dan Donghae. Saat ini Provinsi Gangwon memiliki 7 kota dan 11 kabupaten.
| No | Nama | Hangul | Hanja | Populasi (2016) | Subdivisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— Kota —
| 1 | Wonju | 원주시 | 原州市 | 341,130 | 1 eup, 8 myeon, 16 haengjeong-dong |
| 2 | Chuncheon (Ibukota) | 춘천시 | 春川市 | 283,951 | 1 eup, 9 myeon, 15 haengjeong-dong |
| 3 | Gangneung | 강릉시 | 江陵市 | 215,721 | 1 eup, 7 myeon, 13 haengjeong-dong |
| 4 | Donghae | 동해시 | 東海市 | 93,958 | 10 haengjeong-dong |
| 5 | Sokcho | 속초시 | 束草市 | 82,670 | 8 haengjeong-dong |
| 6 | Samcheok | 삼척시 | 三陟市 | 70,371 | 2 eup, 6 myeon, 4 haengjeong-dong |
| 7 | Taebaek | 태백시 | 太白市 | 47,333 | 8 haengjeong-dong |
— Kabupaten —
| 8 | Kabupaten Hongcheon | 홍천군 | 洪川郡 | 70,961 | 1 eup, 9 myeon |
| 9 | Kabupaten Cheorwon | 철원군 | 鐵原郡 | 48,699 | 4 eup, 7 myeon |
| 10 | Kabupaten Hoengseong | 횡성군 | 橫城郡 | 46,662 | 1 eup, 8 myeon |
| 11 | Kbabupaten Pyeongchang | 평창군 | 平昌郡 | 43,782 | 1 eup, 7 myeon |
| 12 | Kabupaten Jeongseon | 정선군 | 旌善郡 | 38,993 | 4 eup, 5 myeon |
| 13 | Kabupaten Yeongwol | 영월군 | 寧越郡 | 40,330 | 2 eup, 7 myeon |
| 14 | InjeKabupaten Inje | 인제군 | 麟蹄郡 | 33,061 | 1 eup, 5 myeon |
| 15 | Kabupaten Goseong | 고성군 | 高城郡 | 30,749 | 2 eup, 4 myeon |
| 16 | Kabupaten Yangyang | 양양군 | 襄陽郡 | 27,515 | 1 eup, 5 myeon |
| 17 | Kabupaten Hwacheon | 화천군 | 華川郡 | 26,489 | 1 eup, 4 myeon |
| 18 | Kabupaten Yanggu | 양구군 | 楊口郡 | 24,264 | 1 eup, 4 myeon |
Pembagian administrasi > Diklaim

Kabupaten Kimhwa (Gimhwa), Kabupaten Ichon, Kabupaten Tongchon, Kabupaten Pyonggang dan Kabupaten Hoeyang
Demografi

Banyak penduduk Korea Selatan yang tidak beragama, atau disebut juga atheis. Meskipun demikian, sebagian lagi penduduk Korea Selatan menganut agama tertentu, didominasi oleh agama Kekristenan dan Buddha. Pada sensus Korea Selatan 2015, dari 1.475.324 jiwa penduduk Gangwon, sebanyak 609.373 jiwa (41,30%) diantaranya menganut suatu agama.
Adapun agama yang dianut di Gangwon, sebanyak 357.181 jiwa (24,21%) penduduknya beragama Kekristenan, dengan rincian sebanyak 258.660 jiwa Protestan (17,53%) dan 98.521 jiwa Katolik (6,68%). Kemudian, penganut agama Buddha sebanyak 242.579 jiwa (16,44%). Penganut agama lainnya sebanyak 9.613 jiwa (0,65%) termasuk Won Buddhisme, Konghucu, Cheondokyo, Daesun Jinrihoe, Daejonggyo, dan agama lainnya termasuk Islam, Hindu, Bahai. Sementara penduduk yang tidak menganut agama tertentu sebanyak 865.951 jiwa (58,70%).
| Agama | 2015> Jumlah | 2015> % |
| --- | --- | --- |
| Kristen | 357.181 | 24,21% |
| (Protestan)  | 258.660 | 17,53% |
| (Katolik Roma)  | 98.521 | 6,68% |
| Buddha | 242.579 | 16,44% |
| Lainnya | 9.613 | 0,65% |
| Tanpa agama | 865.951 | 58,70% |