Ossetia Selatan–Alania
Status politik

Setelah perang Ossetia Selatan 2008, Rusia mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Pengakuan sepihak oleh Rusia ini disambut dengan kecaman dari Blok Barat, seperti NATO, OSCE, dan Dewan Eropa karena pelanggaran integritas teritorial Georgia. Tanggapan diplomatik Uni Eropa terhadap berita itu tertunda oleh ketidaksepakatan antara negara-negara Eropa timur, Inggris menginginkan tanggapan yang lebih keras dan keinginan Jerman, Prancis, dan negara-negara lain untuk tidak mengisolasi Rusia.
Mantan utusan AS Richard Holbrooke mengatakan konflik itu dapat mendorong gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet lainnya di sepanjang perbatasan barat Rusia. Beberapa hari kemudian, Nikaragua menjadi negara kedua yang mengakui Ossetia Selatan. Venezuela mengakui Ossetia Selatan pada 10 September 2009, menjadi negara anggota PBB ketiga yang melakukannya.
Uni Eropa, Dewan Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan sebagian besar negara anggota PBB tidak mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Republik de facto yang diperintah oleh pemerintah yang memisahkan diri mengadakan referendum kemerdekaan kedua pada 12 November 2006, setelah referendum pertamanya pada tahun 1992 tidak diakui oleh sebagian besar pemerintah sebagai sah. Menurut otoritas pemilihan Tskhinvali, referendum ternyata mayoritas untuk kemerdekaan dari Georgia di mana 99% pemilih Ossetia Selatan mendukung kemerdekaan dan jumlah pemilih untuk pemungutan suara adalah 95%.
Referendum dipantau oleh tim yang terdiri dari 34 pengamat internasional dari Jerman, Austria, Polandia, Swedia, dan 78 negara-negara lain. Namun, itu tidak diakui secara internasional oleh PBB, Uni Eropa, OSCE, NATO, dan Federasi Rusia, mengingat kurangnya partisipasi etnis Georgia dan ilegalitas referendum semacam itu tanpa pengakuan dari pemerintah Georgia di Tbilisi. Uni Eropa, OSCE dan NATO mengutuk referendum tersebut.
Sejajar dengan separatis mengadakan referendum dan pemilihan untuk Eduard Kokoity, Presiden Ossetia Selatan saat itu, gerakan oposisi Ossetia menyelenggarakan pemilihan mereka sendiri secara serentak di daerah-daerah yang dikuasai Georgia di Ossetia Selatan, di mana Georgia dan beberapa penduduk Ossetia di wilayah tersebut memilih Dmitry Sanakoyev sebagai presiden alternatif Ossetia Selatan. Pemilihan alternatif Sanakoyev mengklaim dukungan penuh dari penduduk etnis Georgia.
Pada April 2007, Georgia membentuk Entitas Administratif Sementara Ossetia Selatan, dikelola oleh anggota etnis Ossetia dari gerakan separatis. Dmitry Sanakoyev ditugaskan sebagai pemimpin entitas. Dimaksudkan bahwa pemerintahan sementara ini akan bernegosiasi dengan otoritas Georgia tengah mengenai status akhir dan resolusi konfliknya. Pada 10 Mei 2007, Sanakoyev diangkat oleh Presiden Georgia sebagai Kepala Badan Administrasi Sementara Ossetia Selatan.
Pada 13 Juli 2007, Georgia membentuk komisi negara bagian, diketuai oleh Perdana Menteri Zurab Nogaideli, untuk mengembangkan status otonomi Ossetia Selatan di negara bagian Georgia. Menurut pejabat Georgia, status itu harus dijabarkan dalam kerangka dialog menyeluruh dengan semua kekuatan dan komunitas dalam masyarakat Ossetia.
Ossetia Selatan, Transnistria, Artsakh, dan Abkhazia kadang-kadang disebut sebagai zona konflik beku pasca-Soviet.