Penegakan hukum di India
Polisi Negara

Otoritas atas kepolisian negara dipegang oleh kementerian negara, dipimpin oleh seorang kepala atau sekretaris jenderal (biasanya seorang perwira dari Layanan Administrasi India). Setiap negara bagian dan serikat memiliki tim polisi negara bagian (dipimpin oleh kepala polisi, seorang petugas dari Kantor Polisi India), yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di kota-kota besar dan kecil.
Benggala Barat, Kerala, Tamil Nadu, dan Maharashtra telah mengambil langkah-langkah untuk melatih pasukan polisi mereka dengan sekolah pelatihan polisi tingkat lanjut seperti Scotland Yard, Departemen Kepolisian Atlanta dan Akademi Kepolisian Dunia di Kanada. Akademi Kepolisian Tamil Nadu mencari status universitas, dan Kepolisian Kerala adalah kepolisian pertama di Asia Selatan yang mengadopsi polisi komunitas.
Undang-Undang Polisi 1861 menetapkan prinsip-prinsip organisasi untuk kepolisian di India dan, dengan sedikit modifikasi, terus berlaku. Meskipun kepolisian negara bagian terpisah dan dapat bervariasi dalam kualitas peralatan dan sumber daya, pola organisasi dan operasionalnya sama.
Direktur (atau inspektur jenderal) dari kepolisian melapor kepada kepala Kementerian Dalam Negeri negara bagian, umumnya seorang petugas Layanan Administrasi India yang merupakan kepala tambahan atau sekretaris senior untuk pemerintah negara bagian. Di bawah inspektorat umum adalah jajaran polisi dari tiga hingga enam distrik, yang dipimpin oleh wakil jenderal. Markas besar kepolisian distrik diperintahkan oleh pengawas polisi (SP), yang memiliki keleluasaan dan pengawasan kantor polisi bawahan, detasemen investigasi kejahatan, department store dan peralatan senjata, dan kebijakan lalu lintas.
Sebagian besar pekerjaan polisi pencegahan dilakukan oleh personil polisi yang ditugaskan di kantor polisi. Tergantung pada jumlah stasiun, distrik dapat dibagi dan dibagi lagi menjadi polisi untuk memfasilitasi pengawasan oleh kantor pusat distrik. Sebagian besar wilayah metropolitan utama, seperti Mumbai, Kolkata, dan Chennai, memiliki komisi polisi di bawah kepolisian negara bagian dan dipimpin oleh komisaris. Polisi di negara bagian dan teritori perserikatan dibantu oleh unit sukarelawan Penjaga Rumah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Di sebagian besar negara bagian dan teritori, pasukan polisi dibagi menjadi polisi (tidak bersenjata) dan kontingen bersenjata. Kantor polisi adalah kantor polisi umum, menyelidiki, mengeluhkan keluhan rutin, melaksanakan tugas lalu lintas, dan berpatroli di jalan-jalan. Mereka biasanya membawa lathis: batang bambu, ditimbang (atau diikat) dengan besi.
Polisi bersenjata dibagi menjadi dua kelompok: polisi bersenjata distrik dan Angkatan Bersenjata Provinsi (Pradeshik). Polisi bersenjata daerah itu diorganisasikan seperti batalion infanteri militer. Ditugaskan ke kantor polisi, mereka melakukan tugas penjaga dan penjaga. Negara-negara yang mempertahankan kontingen bersenjata menggunakannya sebagai tim pemogokan cadangan darurat. Unit-unit ini diorganisasikan sebagai militer bergerak di bawah kendali negara atau, dalam kasus pasukan polisi yang dilengkapi dengan baik (atau tidak dilengkapi dengan baik), sebagai unit yang diarahkan oleh pemerintah daerah dan biasanya digunakan untuk mengendalikan kerusuhan.
Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi adalah cadangan bersenjata yang dipelihara di lokasi-lokasi utama di beberapa negara bagian dan diaktifkan atas perintah inspektur jenderal dan otoritas yang lebih tinggi. Perbendaharaan bersenjata umumnya tidak terhubung dengan publik kecuali mereka ditugaskan untuk melayani para VIP atau menjaga pesanan selama festival, festival, acara olahraga, pemilihan umum, dan bencana alam. Mereka dapat dikirim untuk memusnahkan wabah pelajar atau kerusuhan buruh, kejahatan terorganisir, dan kerusuhan rasial; untuk mempertahankan peran pengawal utama, dan untuk berpartisipasi dalam operasi anti-teror. Tergantung pada tugasnya, Angkatan Bersenjata Provinsi hanya dapat membawa lathis.
Petugas polisi senior menanggapi urutan hierarki rantai komando , dan menanggapi perintah umum dari pejabat publik yang ditunjuk. Di tim kota otonom, rantai komando berjalan ke sekretaris rumah negara dari pengawas distrik atau petugas distrik.
Kondisi kerja dan upah buruk, terutama di eselon bawah. Perekrut menerima sekitar ₹ 9.000 per bulan (sekitar US$150). Peluang untuk promosi terbatas karena sistem masuk horizontal ke kelas yang lebih tinggi.
Perempuan telah memasuki peringkat yang lebih tinggi dari kepolisian India dalam jumlah yang lebih besar sejak akhir 1980-an, terutama melalui sistem Layanan Kepolisian India. Petugas wanita pertama kali dipekerjakan pada tahun 1972, dan beberapa wanita memegang posisi kunci dalam organisasi kepolisian negara. Namun, angka absolutnya kecil. Petugas polisi wanita yang bersatu dan menyamar telah dikerahkan di New Delhi sebagai Pasukan Teasing Anti-Hawa, yang menggabungkan pelecehan seksual dengan wanita ("Hawa"). Hanya beberapa kantor polisi wanita yang didirikan di Tamil Nadu untuk menangani kejahatan seksual terhadap perempuan.