Repatriasi orang Indo ke Belanda
Kebijakan

Pemulangan orang Indo-Belanda ke Belanda tidak dianjurkan. Banyak dari mereka bahkan kesulitan untuk menetap di Belanda; permintaan untuk memberikan pembayaran di muka untuk tiket kapal sering kali ditolak. Sikap pemerintah ini menyebabkan kekuatan orang Indo untuk bergabung.
Pada tahun 1952–1955, pemerintah Belanda menyetop sementara kedatangan orang Indo. Menurut pemerintah, kelompok ini akan kesulitan menetap di Belanda dan perlu dilindungi dari kelompoknya sendiri. Hanya dalam kasus-kasus luar biasa mereka diizinkan datang ke Belanda. Untuk melakukan ini, mereka harus mengajukan permohonan khusus kepada Komisaris Tinggi. Pada awal tahun 1950-an, pemerintah Belanda mendorong imigrasi dari Belanda karena pertumbuhan ekonomi yang stagnan; Sekitar 50.000 orang Indo-Belanda juga berimigrasi dari Belanda ke negara ketiga.
Pada tahun 1953, Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia, A.Th. Lamping, kembali ke posisinya dua tahun sebelumnya di media Belanda, menyatakan bahwa masa depan orang Indo terletak di Indonesia. Lamping kemudian menganjurkan pelonggaran opsi transfer ke Belanda. Kondisi kehidupan orang Indo-Belanda di Indonesia pun menjadi problematis, bahwa pemerintah Belanda memutuskan pada tahun 1955 untuk menyesuaikan kriteria repatriasi. Akibatnya, orang-orang yang kembali terlambat dan 'orang yang menyesal' sebelumnya datang ke Belanda mulai tahun itu dan seterusnya.
Pada tanggal 5 Desember 1957, Sukarno menyatakan orang terakhir berkewarganegaraan Belanda yang masih berada di Indonesia sebagai ancaman bagi negara dan memaksa mereka pergi untuk selamanya. Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Hal itu merupakan konsekuensi dari semakin problematisnya hubungan politik antara Indonesia dan Belanda. Hampir 40.000 orang Indo-Belanda keluar pada bulan-bulan berikutnya. Hubungan ekonomi antara kedua negara hampir terputus seluruhnya. Pada tahun 1958, sekelompok 10.000 orang lainnya datang ke Belanda. Pada tahun 1960, Indonesia bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Namun tidak semua orang Belanda kembali saat itu, terutama orang Indo-Belanda yang menduduki posisi penting dalam dunia bisnis tetap tinggal di Indonesia. Selain itu, rombongan orang Indo-Belanda yang berjumlah kurang lebih 5.000 orang masih tertinggal, yang karena berbagai alasan tidak diperbolehkan pulang ke Belanda.
Hal ini tidak mengakhiri perpindahan paksa orang Indo-Belanda dari Indonesia ke Belanda dan negara-negara Barat lainnya. Setelah penarikan pasukan Belanda dari Nugini Belanda pada tahun 1962, sekitar 20.000 orang Belanda yang mayoritas penduduknya keturunan Indo meninggalkan bekas wilayah seberang laut ini. Pada tahun 1968, pemerintah Belanda menghentikan secara permanen pengaturan kedatangan di Belanda.
Meski pemulangan orang Indo-Belanda diketahui berjalan lancar, namun terkadang ada kendala koneksi. Mayoritas anak-anak yang kembali bisa berbahasa Belanda dengan baik, namun beberapa anak yang datang ke Belanda pada tahun 1960-an mengalami keterlambatan bahasa. Di beberapa kota di Belanda, hal ini bahkan berdampak pada separuh anak-anak. Alasannya adalah anak-anak tersebut dibesarkan di negara berbahasa asing dan adanya larangan oleh Indonesia terhadap pendidikan Belanda sejak tahun 1958.