Joseon
Masyarakat

Artikel utama: Masyarakat di Dinasti Joseon
Populasi Joseon Korea kontroversial. Catatan pemerintah dari rumah tangga dianggap tidak dapat diandalkan di dalam periode ini. Salah satu perkiraan baru-baru ini memberikan 6 juta di awal dinasti pada tahun 1392, tumbuh tidak teratur ke puncak hampir 19 juta di sekitar tahun 1750. Di antara tahun 1810 dan 1850, populasi menurun sekitar 10% dan tetap stabil. Sebelum pengenalan obat-obatan modern oleh pemerintahan Kekaisaran Korea Raya di awal abad ke-20, harapan hidup rata-rata untuk pria Korea adalah 24 dan untuk wanita 26 tahun.
Joseon Korea memasang sistem administrasi terpusat yang dikendalikan oleh birokrasi sipil dan perwira militer yang disebut Yangban. Di akhir abad ke-18, Yangban mengakuisisi sebagian besar ciri-ciri dari keturunan bangsawan kecuali bahwa status itu didasarkan pada campuran unik dari posisi keluarga, ujian Gwageo untuk mempelajari Konfusianisme, dan sistem pelayanan sipil. Keluarga Yangban yang tidak berhasil menjadi pejabat pemerintah untuk generasi ketiga akan kehilangan status Yangban mereka dan menjadi rakyat jelata. Sebagian besar cara satu-satunya untuk menjadi seorang pejabat pemerintah adalah melewati serangkaian ujian Gwageo (Seseorang harus melewati ujian "Gwageo yang lebih ringan" (소과) keduanya dari dua tahap untuk memenuhi syarat untuk ujian Gwageo yang lebih besar, yang lagi seseorang harus lulus di dalam kedua dari dua tahap untuk menjadi seorang pejabat pemerintah.) Yangban dan raja, di keseimbangan yang labil, menguasai lembaga pemerintah dan militer pusat. Proporsi Yangban mungkin telah mencapai setinggi 30% pada tahun 1800, meskipun terdapat variasi lokal yang cukup. Karena pemerintah adalah kecil, banyak sekali Yangban yang merupakan bangsawan lokal berstatus sosial tinggi namun tidak selalu berpendapatan tinggi.
40-50% lain dari populasi adalah budak (Nobi), "keturunan rendah" (Cheonmin) atau tidak tersentuh buangan (Baekjeong). Perbudakan adalah turun temurun, serta bentuk hukuman hukum. Terdapat kelas budak baik oleh pemerintah dan budak milik pribadi, dan pemerintah kadang-kadang memberi budak warga peringkat yang lebih tinggi. Budak pribadi yang dimiliki dapat diwariskan sebagai milik pribadi. Selama panen yang buruk, banyak orang Sangmin secara suka rela akan menjadi budak untuk bertahan hidup. Selama Dinasti Joseon sekitar 30% sampai 40% populasi Korea terdiri dari budak. Namun budak Joseon bisa, dan sering melakukannya, memiliki properti. Budak pribadi dapat membeli kebebasan mereka.
Banyak dari 40-50% sisa penduduk yang pasti petani, namun karya terbaru telah mengangkat isu-isu penting tentang ukuran kelompok lain: saudagar dan pedagang, pemerintah daerah atau pegawai kuasi-pemerintah Chungin), pengrajin dan buruh, pekerja tekstil, dll. Mengingat ukuran populasi, mungkin bahwa orang yang khas memiliki lebih dari satu peran. Kebanyakan pertanian adalah, pada setiap tingkat, komersial, tidak subsisten. Selain menghasilkan penghasilan tambahan, sejumlah ketangkasan kerja mungkin diperlukan untuk menghindari dampal terburuk dari sistem pajak yang kerapkali berat dan korup.
Pada akhir Joseon, cita-cita Konfusianisme tentang kesopanan dan "bakti" secara bertahap disamakan dengan ketaatan hierarki sosial yang kompleks, dengan banyak gradasi halus. Pada awal abad ke-18 kritikus sosial Yi Junghwan (1690–1756) dengan sinis mengeluh bahwa "Dengan begitu banyak jajaran dan nilai yang berbeda memisahkan orang dari satu sama lain, ornag cenderung tidak memiliki lingkaran sahabat yang sangat besar." Tapi, bahkan Yi menulis, perbedaan sosial informal awal Joseon sedang diperkuat oleh diskriminasi hukum, seperti Hukum Sumptuariae mengatur pakaian kelompok sosial yang berbeda, dan hukum yang membatasi warisan dan properti kepemilikan wanita.
Namun undang-undang ini mungkin sudah diumumkan justru karena mobilitas sosial meningkat, khususnya selama abad makmur dimulai sekitar 1710. Hierarki sosial yang asli dari Dinasti Joseon dikembangkan berdasarkan hierarki sosial era Goryeo. Pada abad ke-14–16, hierarki ini ketat dan stabil. Karena kesempatan ekonomi untuk mengubah status terbatas, tidak ada hukum yang dibutuhkan.
Namun pada akhir abad ke-17–19, kelompok komersial baru muncul, dan sistem kelas tua sangat lemah. Terutama, populasi wilayah-wilayah Daegu kelas Yangban diperkirakan mencapai hampir 70% pada tahun 1858.
Pada tahun 1801, budak milik pemerintah semuanya dibebaskan, dan lembaga secara bertahap mati pada abad berikutnya. Lembaga itu benar-benar dihapuskan sebagai bagian dari rencana sosial di Reformasi Gabo tahun 1894.