Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat
Akibat > Penyebab penghentian

Tidak diketahui secara pasti mengapa pelayaran benar-benar berakhir pada tahun 1433. Duyvendak (1939) menyatakan bahwa biaya besar sebagian berkontribusi pada berakhirnya ekspedisi, tetapi Ray (1987), Finlay (1992), dan Dreyer (2007) mencatat bahwa biaya untuk melakukan pelayaran tidak membebani perbendaharaan Ming. Ray (1987) menambahkan bahwa pelayaran khazanah Ming adalah usaha yang menguntungkan dan menolak anggapan bahwa pelayaran dihentikan karena boros, mahal, atau tidak ekonomis. Siu (2023) menyatakan bahwa tekanan terhadap pemerintah dan perekonomian dengan meningkatkan pengeluaran tidak boleh dikaitkan dengan pelayaran, karena pelayaran memberikan pendapatan positif bagi negara.
Meskipun pejabat sipil memiliki perasaan buruk terhadap kasim karena sifat sombong dan campur tangan mereka dalam urusan negara, banyak permusuhan yang menjadi ciri hubungan antara pejabat dan kasim terwujud lama setelah pelayaran berakhir, ketika para kasim menggunakan kekuatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri melalui pemerasan dan untuk menganiaya para pengkritiknya. Menurut Lo (1958) dan Ray (1987), permusuhan antara faksi-faksi ini tidak dapat menjelaskan penghentian pelayaran. Lo (1958) juga mencatat bahwa Cheng Ho bersahabat dengan banyak pejabat tinggi dan dihormati oleh mereka, sementara Ray (1987) menyebutkan bahwa kasim seperti Cheng Ho dan Hou Xian sangat dihormati oleh pengadilan.
Dalam narasi konvensional, Konfusianisme konservatisme bertanggung jawab atas penghentian pelayaran dan ketidaksukaan umum terhadap pelayaran tersebut setelahnya. Kutcher (2020) menentang pandangan ini, karena ia berpendapat bahwa teks-teks Ming akhir dan awal Qing mengungkapkan bahwa kritik terhadap pelayaran berkaitan dengan kelebihan kekuasaan kasim karena rusaknya batas-batas antara pengadilan dalam dan luar, bukannya a serangkaian keberatan ideologis. Dalam hal ini, pelayaran dianggap sebagai momen kritis dalam pemberdayaan para kasim, yang seharusnya tidak diberi tugas di luar pengadilan. Finlay (2008) menyatakan bahwa para pejabat Konfusianisme berperan dalam penghentian pelayaran tersebut, namun mereka mungkin lebih termotivasi oleh kepentingan institusional—karena pelayaran tersebut dikendalikan oleh saingan birokrasi mereka, para kasim—daripada bias ideologis.
Ray (1987) menyatakan bahwa penghentian pelayaran terjadi ketika para pedagang dan birokrat, karena alasan kepentingan ekonomi dan melalui koneksi mereka di Beijing, secara bertahap meruntuhkan kerangka yang mendukung perusahaan maritim yang dikendalikan negara dan peraturan ketat yang mengatur perusahaan maritim swasta. perdagangan dengan kebijakan yang melarang. Demikian pula, Lo (1958) menyatakan bahwa individu kaya dan berpengaruh menggunakan koneksi mereka di Beijing untuk melemahkan upaya pemulihan perdagangan ke jalur resmi dan mungkin menghidupkan kembali pelayaran, karena mereka ingin melindungi kepentingan mereka dan bertentangan dengan monopoli pemerintah atas perdagangan luar negeri.
Sui (2023) berpendapat bahwa penghentian pelayaran merupakan konsekuensi dari persaingan fiskal antara kaisar dan pejabat sipil. Kaisar Yongle mengambil dana dari perbendaharaan nasional untuk membiayai proyek konstruksi dan operasi militernya, termasuk pelayaran harta karun, sementara ia memonopoli pendapatan perdagangan untuk memastikan kebebasan mewujudkan keinginannya rencana ambisius. Dengan melakukan hal ini, kaisar meningkatkan kewenangannya dalam urusan fiskal dan melanggar kewenangan fiskal pemerintahan sipil. Pejabat sipil didakwa oleh kaisar mengumpulkan dana untuk pelayaran tersebut, namun mereka tidak mempunyai pengaruh dalam pendapatan perdagangan karena kaisar telah menunjuk para kasim untuk mengelola perdagangan dan pendapatannya. Di sini, pelayaran menjadi titik fokus mendapat kritik dari para pejabat. Meskipun alokasi keuangan untuk pelayaran tersebut relatif kecil dari keseluruhan anggaran pemerintah, pelayaran tersebut menandakan sebuah langkah menuju pembagian baru otoritas fiskal antara kaisar dan kaisar. pejabat sipil, yang mengecualikan pejabat tersebut dari proses anggaran.
Pada tahun 1435, ketika Kaisar Xuande meninggal, pejabat sipil mulai mendapatkan kekuasaan karena kaisar baru, Kaisar Zhengtong, baru berusia delapan tahun ketika ia naik takhta dan dapat dipengaruhi. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikan pelayaran tersebut secara permanen melalui sejumlah tindakan. Pertama, pejabat sipil mengurangi kekuatan angkatan laut kekaisaran. Rencana untuk pelayaran selanjutnya dibatalkan, kantor terkait seperti Haichuan Shoubei (海船守備; 'komandan kapal laut') dibubarkan, kapal laut dihancurkan atau dimodifikasi menjadi kapal yang tidak cocok untuk perjalanan laut, jalur laut untuk pengangkutan biji-bijian pajak ke Beijing dihentikan, dan para pelaut dipindahkan ke pekerjaan transportasi sungai. Kedua, pejabat sipil memastikan bahwa pengadilan tidak akan memproduksi barang untuk ekspor. Mereka menghentikan kapal tersebut produksi massal produk ekspor dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk itu. Semua kasim dan pejabat, yang dikirim untuk mengawasi produksi atau melakukan pembelian, dipanggil kembali. Ketiga, pejabat sipil melarang kunjungan ke luar negeri melalui penerapan peraturan yang rumit dan ketat. Sejak tahun 1435, para birokrat mendesak delegasi asing untuk meninggalkan Tiongkok. Pengadilan mengirim mereka ke Malaka dan meminta mereka untuk berganti kapal di sana, yang merupakan penyimpangan dari pengaturan pelayaran lain yang biasa dilakukan untuk mengirim semua delegasi yang berkunjung kembali ke negara mereka. Tawaran layanan transportasi untuk misi kunjungan dihentikan sejak saat itu. Jumlah delegasi dibatasi dan frekuensi kunjungan anak sungai dari delegasi yang sama dikurangi. Pengawasan Perdagangan Maritim, yang merupakan kantor yang bertanggung jawab menerima pengunjung dari luar negeri, dikurangi ukurannya. Terakhir, pejabat sipil mengambil tindakan untuk membatasi kekuasaan fiskal para kasim. Mereka mengambil alih perbendaharaan kekaisaran dari para kasim, mencabut akses langsung terhadap pendapatan pemerintah dari para kasim, dan meminta atas nama kaisar bahwa para kasim menyerahkan inventaris produk luar negeri kepada pemerintah.