stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Prabowo Subianto
Pencalonan wakil presiden > Pemilu tahun 2009

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah memenangkan 26 dari 560 kursi di parlemen Indonesia, partai tersebut tidak memiliki jumlah kursi yang dibutuhkan, dan Prabowo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia Soekarno. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis yang menyatakan bahwa:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009.
Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial".
Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.
Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo.
Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014.
Pasangan ini, yang dalam bahasa sehari-hari disebut oleh media Indonesia sebagai Mega–Pro, memperoleh 27% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya, ekonom Boediono. Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Megawati dan Prabowo tak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden.
Pencalonan presiden > 2019

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Lihat pula: Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain. Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain. Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.
Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru. Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.
Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 melawan Joko Widodo, dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya. Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara. Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka. Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.
Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi. Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.
Pencalonan presiden > 2024

Artikel utama: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Lihat pula: Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024. Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda. Baik dia maupun pencalonan Gibran digugat di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan usia. Dalam kasus Prabowo, ia digugat karena usianya yang sudah lanjut (Prabowo berusia 71 tahun saat mengumumkan pencalonannya) dan telah mengumumkan pencalonannya untuk ketiga kalinya. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.
Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.
Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara. Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan. Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”. Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.
Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Prabowo, setelah memperoleh lebih dari 96 juta suara. Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hukum terhadap hasil pemilu presiden, sehingga KPU dapat menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Penunjukan

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana." Jokowi mengklarifikasi keputusannya menunjuk Prabowo adalah untuk membangun “demokrasi yang berbasis gotong royong” dan mengatakan itu demi kebaikan negara. sedangkan Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjabat dan keputusannya menerima pengangkatan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Militer

Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia. Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.
Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri. Rencana yang muncul ke publik tak lama setelah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala, menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp 1.700 triliun (Rp 1,7 kuadriliun) atau Rp 68 triliun per tahun.
Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya. Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia. Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.
Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut. Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.
Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Program lumbung pangan

Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan.  Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Luar negeri

Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.
Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand, serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.
Pada bulan Agustus 2024, Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan baru untuk memperkuat hubungan keamanan Australia–Indonesia.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Luar negeri > Laut Cina Selatan

Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat". Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut. Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.
Saat ditanya mengenai situasi Laut Tiongkok Selatan dalam sesi Dialog IISS Shangri-La pada 14 Juni 2022, Prabowo menjawab Indonesia menghormati kepentingan semua negara yang terlibat di kawasan. Ia kemudian mengutip Nelson Mandela bahwa "musuhmu tidak boleh menjadi musuh kami juga". Menanggapi pembentukan AUKUS dan rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir, Prabowo menilai aliansi tersebut dibuat atas dasar pertahanan dan berada di bawah hak kedaulatan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Departemen Pertahanan AS mengatakan Menteri Lloyd Austin dan Menteri Prabowo memandang agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dan menyebutnya sebagai kebohongan, dengan mengklaim bahwa Prabowo tidak pernah mengatakan hal tersebut ketika Kedutaan Besar Tiongkok menghubungi kantor pers Kementerian Pertahanan. Prabowo sendiri kemudian membantah pernyataan Amerika tersebut, dengan menyatakan tidak ada pernyataan bersama maupun konferensi pers mengenai hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia berhubungan baik dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia serta menghormati kepentingan mereka, dan menegaskan Indonesia sebagai sikap tidak selaras.
Dalam debat capres ke-3 Pemilu 2024, Prabowo berargumentasi bahwa situasi di wilayah tersebut menggarisbawahi perlunya militer yang kuat. Dia menyatakan bahwa militer membutuhkan lebih banyak platform patroli dan satelit untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Luar negeri > Amerika Serikat

Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut. Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Luar negeri > Perang Rusia-Ukraina

Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung di IISS Dialog Shangri-La di Singapura. Usulannya antara lain sebagai berikut.
Penghentian permusuhan segera melalui gencatan senjata.
Pembentukan zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi terdepan.
Referendum PBB mengenai wilayah yang disengketakan.
Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia". Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan". Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif". Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri. Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut. Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak secara resmi mencerminkan sikap Indonesia.
Pada tanggal 2 Juni 2024, Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Prabowo di sela-sela Dialog IISS Shangri-La di Singapura dan mengundangnya untuk menghadiri KTT perdamaian Ukraina Juni 2024 di Jenewa, dengan harapan kehadirannya. Menanggapi undangan tersebut, Prabowo mengaku belum bisa memastikan kehadirannya pada KTT bulan Juni tersebut dan ia harus berdiskusi dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tentang sikap pemerintah Indonesia dalam menghadiri KTT tersebut. Prabowo mengatakan kepada Zelenskyy bahwa "Banyak negara merasa bahwa dalam pertemuan puncak perdamaian semua elemen harus hadir, terutama Rusia". Prabowo menawarkan solusi Indonesia kepada Zelenskyy yang sepertinya tidak menerima usulan gencatan senjata Indonesia dan Prabowo ingin terus mencari solusinya. Prabowo juga menawarkan jasa baik Indonesia kepada Presiden Zelenskyy dalam segala cara untuk mencari solusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Luar negeri > Konflik Gaza-Israel

Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU. Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.
Dalam Dialog IISS Shangri-La di Singapura pada tanggal 2 Juni 2024, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza di bawah misi penjaga perdamaian PBB jika diperlukan dan ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat hingga 1000 orang. melukai warga Palestina di rumah sakit Indonesia sesegera mungkin jika situasi di lapangan memungkinkan. Pernyataannya juga didukung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang menyatakan TNI dapat mengerahkan 1.394 personel untuk misi penjaga perdamaian di Gaza dan telah melakukan pendekatan Singapura dan Australia yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Indonesia untuk operasi bersama. Presiden Jokowi menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo memberikan bantuan medis dan menginstruksikannya untuk mencari kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam pengoperasian rumah sakit di Gaza dan terbang ke Yordania untuk menghadiri pertemuan puncak mengenai Gaza atas nama Jokowi. Ide Prabowo juga mendapat dukungan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mengusulkan misi bersama antara Indonesia dan Malaysia.
Menteri Pertahanan (2019–2024) > Pendidikan

Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer. Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus. Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.
Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik. Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut. Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.
Kepresidenan (2024–sekarang)

Artikel utama: Era Reformasi § Kepresidenan Prabowo (2024–sekarang)
Lihat pula: Pelantikan Prabowo Subianto
Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.
Kepresidenan (2024–sekarang) > Kabinet

Artikel utama: Kabinet Merah Putih
Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)
Pada tanggal 21 Oktober, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri. Beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebelumnya seperti Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Bahlil Lahadalia tetap dipertahankan sebagai menteri di kabinet ini.
Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.
Kepresidenan (2024–sekarang) > Pertahanan

Pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo mengusulkan beberapa kebijakan terkait anggaran pertahanan, industri pertahanan, penguatan Komponen Cadangan, peningkatan kehadiran TNI di perbatasan, sinergi lembaga pertahanan melawan separatisme, dan peningkatan kompetensi teknologi pertahanan. dan profesionalisme. Kebijakannya yang ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan kemudian dilanjutkan oleh Menteri Sjafrie Sjamsoeddin.
Kepresidenan (2024–sekarang) > Kebijakan luar negeri

Lihat pula: Daftar perjalanan presiden internasional yang dilakukan oleh Prabowo Subianto
Prabowo melanjutkan kebijakan luar negeri “seribu teman dan nol musuh” yang diterapkan oleh pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dengan peran yang sedikit lebih aktif. Di bawah pemerintahannya, ia mencoba memperluas definisi kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” melalui pragmatisme politik dan ekonomi serta stabilitas regional. Ia mencontohkan kebijakan luar negerinya dari perkataan Mohammad Hatta sebagai "berlayar di antara dua karang". Dibandingkan dengan Jokowi, Prabowo dipandang sebagai diplomat yang jauh lebih agresif, aspiratif, dan tegas. Mantan presiden Yudhoyono mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi "presiden kebijakan luar negeri."
Ia merupakan presiden terpilih pertama yang melakukan kunjungan ke luar negeri sebelum pelantikannya, mengunjungi 20 negara dengan Tiongkok menjadi yang pertama setelah pemilu. Sebagai presiden, Prabowo kembali melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.