Presiden Argentina
Sejarah Jabatan Kepala Negara

Asal Argentina sebagai bangsa dapat ditelusuri ke tahun 1776, ketika dipisahkan oleh Raja Spanyol dari Viceroyalty Peru yang pernah ada, menciptakan Viceroyalty baru de Río la Plata. Kepala Negara dulunya seorang Raja, tetapi diwakili secara lokal oleh Raja Muda. Raja Muda ini adalah asli di suatu negara.
Oleh May Revolusi pada 25 Mei 1810, yang pertama pemerintah otonom Argentina, yang dikenal sebagai Primera Junta , dibentuk pada Buenos Aires . Ia kemudian dikenal sebagai Junta Grande ketika perwakilan dari provinsi-provinsi bergabung. Upaya-upaya awal pemerintahan sendiri yang mana digantikan oleh dua Triumvirates dan, meskipun junta pertama memiliki presiden, Raja Spanyol masih dianggap sebagai Kepala Negara (independensi belum dinyatakan), dan kekuasaan eksekutif tidak masih di tangan satu orang.
Kekuatan ini dipercayakan pada satu orang ketika posisi Direktur Agung diciptakan oleh Majelis Nasional 1813. Direksi Agung menjadi Kepala Negara setelah Kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 9 Juli 1816, tetapi belum benar-benar ada seorang sistem kepresidenan.
Pada tahun 1819, Kongres menyatakan Kemerdekaan dan menyusun sebuah konstitusi. Hal ini membentuk tokoh eksekutif, yang bernama Direktur Agung, yang dipercayakan dengan kekuatan presiden. Konstitusi ini memberikan Direktur Agung kekuatan untuk menunjuk Gubernur dari suatu propinsi. Karena keadaan politik, konstitusi ini tidak pernah berlaku, dan kekuasaan pusat dibubarkan, meninggalkan negara federasi provinsi.
Sebuah konstitusi baru dirancang pada tahun 1826. Konstitusi ini adalah yang pertama untuk membuat Presiden, walaupun kantor ini mempertahankan kekuasaan yang dijelaskan dalam konstitusi 1819. Konstitusi ini mulai berlaku, sehingga dalam pemilihan presiden pertama, Bernardino Rivadavia. Karena Argentina-Brasil Perang, Rivadavia mengundurkan diri setelah waktu yang singkat, dan kantor dibubarkan segera.
Sebuah perang saudara antara unitarios (Unitarian, yaitu Buenos Aires centralistis) dan federal (federalis) pun terjadi dalam dekade-dekade berikut. Saat ini, tidak ada otoritas pusat, dan yang paling dekat itu adalah Ketua Hubungan Luar Negeri, biasanya Gubernur Provinsi Buenos Aires. Yang terakhir untuk menanggung gelar ini adalah Juan Manuel de Rosas, yang pada tahun-tahun terakhir gubernur terpilih Ketua Agung Konfederasi, mendapatkan peraturan yang efektif dari seluruh negara.
Pada tahun 1852, Rosas digulingkan, dan sebuah konvensi konstitusional dibentuk. Di saat konstitusi ini masih berlaku, kemudian didirikan sebuah pemerintah federal nasional, dengan kantor Presiden. Istilah ini tetap per enam tahun, tanpa kemungkinan pemilihan kembali. Yang pertama dipilih Presiden di bawah konstitusi itu Justo José de Urquiza, namun Buenos Aires memisahkan diri dari Konfederasi Argentina sebagai Negara Buenos Aires. Bartolomé Mitre adalah presiden pertama dari negara bersatu, ketika Buenos Aires kembali bergabung dengan Konfederasi. Dengan demikian, Rivadavia, Urquiza dan Mitre dan dianggap sebagai presiden pertama Argentina oleh sejarawan berbeda: Rivadavia untuk menjadi yang pertama untuk menggunakan judul, Urquiza untuk menjadi orang pertama yang berkuasa di bawah konstitusi 1853, dan Mitre karena menjadi presiden pertama Argentina di bawah batas saat ini nasional.
Pada tahun 1930, dan sekali lagi pada 1943, 1955, 1962, 1966 dan 1976, kudeta militer menggulingkan Presiden terpilih. Pada tahun 1966 dan 1976, pemerintah federal dilakukan oleh junta militer, dimana kekuasaan dibagi oleh para pemimpin angkatan bersenjata. Pada tahun 1962, Presiden Senat memerintah, tetapi dalam kasus lain, seorang kepala militer diasumsikan sebagai Presiden.
Hal ini diperdebatkan apakah presiden militer benar dapat menjadi Presiden disebut, karena ada masalah dengan legitimasi pemerintah mereka. Posisi pemerintah Argentina saat ini adalah bahwa Presiden militer Leopoldo Fortunato Galtieri dan Jorge Rafael Videla secara eksplisit tidak yang sah sebagai presiden. Mereka, dan penerus mereka langsung ditolak haknya untuk suatu jabatan mantan presiden yang sudah pensiun setelah akhir masa jabatannya. Status presiden militer sebelumnya, bagaimanapun, tetap lebih pasti.