stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sirih
Ciri-ciri batang, daun, dan bunga/buah

Tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 m. Batang sirih berwarna cokelat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjangnya sekitar 5 – 8 cm dan lebar 2 – 5 cm. Bunganya majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung ± 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 – 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 – 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Buah sirih berbentuk bulat berwarna hijau keabu-abuan. Akarnya tunggang, bulat dan berwarna cokelat kekuningan. Sekilas, tanaman ini terlihat mirip dengan lada (Piper betle)
Kandungan

Minyak atsiri dari daun sirih mengandung minyak terbang (betIephenol), seskuiterpen, pati, diatase, gula dan zat samak dan kavikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Biasanya untuk obat hidung berdarah, dipakai dua lembar daun segar Piper betle, dicuci, digulung kemudian dimasukkan ke dalam lubang hidung. Selain itu, kandungan bahan aktif fenol dan kavikol daun sirih hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama penghisap
Pranala luar

(Melayu) Penjelasan tentang Sirih pinang
(Indonesia) Tanaman obat Indonesia Diarsipkan 2005-03-23 di Wayback Machine.
| --- | --- |
Pengidentifikasi takson:  Wikidata: Q159532  Wikispecies: Piper betle  APDB: 114948  APNI: 80597  BOLD: 494468  Ecocrop: 1710  EoL: 491360  EPPO: PIPBE  FNA: 200005554  FoAO2: Piper betle  FoC: 200005554  GBIF: 4187904  GRIN: 28574  iNaturalist: 347653  IPNI: 680605-1  ITIS: 895503  NCBI: 13217  NZOR: b21399f5-9c2d-4f13-ac3e-523ece0be532  PfaF: Piper betle  Plant List: kew-2559050  PLANTS: PIBE4  POWO: urn:lsid:ipni.org:names:680605-1  Tropicos: 25002636  WFO: wfo-0000479518 
Daun Sirih
Doda

Untuk kegunaan lain, lihat Doda.
| Doda |
| --- | --- |
kota
Negara:  India
Negara bagian: Jammu dan Kashmir
Distrik: Doda
Ketinggian: 1.107 m (3,632 ft)
Populasi (2011)
 • Total: 25.527
Bahasa
 • Resmi: Urdu
Zona waktu: UTC+5:30 (IST)
Doda adalah kota dan nagar panchayat di Distrik Doda, Jammu dan Kashmir, India.
Beberapa tempat penting di kota ini adalah Nagri, Akramabad, Sah Mohallah, Faridya Mohallah, Mughal Road (New Hospital Road), Bharath Road, Bus stand, Tondwah, Khalil Abad, Nai Basti, dll.
Geografi

Doda terletak di 33°08′N 75°34′E﻿ / ﻿33.13°N 75.57°E﻿ / 33.13; 75.57. Ketinggian rata-ratanya mencapai 1.107 meter (3631 kaki). Karena ciri fisiknya yang beragam, Doda tidak memiliki iklim yang seragam.
Geografi > Iklim

Sistem klasifikasi iklim Köppen-Geiger mengelompokkan iklim kota ini sebagai subtropis basah.
| Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Bulan | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Jan | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Feb | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Mar | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Apr | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Mei | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Jun | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Jul | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Agt | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Sep | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Okt | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Nov | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Des | Data iklim Doda, Jammu dan Kashmir, India> Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 7.6  (45.7) | 10.7  (51.3) | 16.1  (61) | 21.4  (70.5) | 25.5  (77.9) | 29.3  (84.7) | 30.4  (86.7) | 29.8  (85.6) | 27.8  (82) | 22.9  (73.2) | 16.3  (61.3) | 9.9  (49.8) | 20.64  (69.14) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | −1.9  (28.6) | 0.7  (33.3) | 4.1  (39.4) | 7.8  (46) | 11.1  (52) | 15.2  (59.4) | 18.5  (65.3) | 17.6  (63.7) | 12.9  (55.2) | 6.1  (43) | 1  (34) | −1.3  (29.7) | 7.65  (45.8) |
| Presipitasi mm (inci) | 11.8  (0.465) | 28.5  (1.122) | 39.6  (1.559) | 23.3  (0.917) | 21  (0.83) | 27.3  (1.075) | 29.8  (1.173) | 30.7  (1.209) | 2.5  (0.098) | 10.7  (0.421) | 9.4  (0.37) | 13.4  (0.528) | 248  (9.767) |
Sumber #1: World Weather Online
Sumber #2: Meoweather
Demografi

Sejak sensus tahun 2011, Doda berpenduduk 25.527 jiwa. Pria menyusun 64% penduduk dan wanita 36%. Doda memiliki tingkat melek huruf rata-rata 5% lebih besar daripada rerata nasional 59,5%: tingkat melek huruf pada pria adalah 85% dan wanita 61%. Di Doda, 10% penduduknya berusia di bawah 6 tahun.
Politik

Anggota Dewan Legislatif yang sekarang adalah Tn. Majid Wani dari Partai Kongres. Sementara Anggota Komite Legislatif adalah Tn. Khalid Najeeb Suharwardy dari Partai Konferensi Nasional.
Lembaga pendidikan

Shaheen Public School
Islamia School
Green Model School
Chenab Valley School
New Era Public School
Al-Hira Public School
Government Degree College
Rujukan

↑  Falling Rain Genomics, Inc - Doda
↑  "Doda, India Weather Averages | Monthly Average High and Low Temperature | Average Precipitation and Rainfall days". World Weather Online. Diakses tanggal 5 August 2013.
↑  "Doda weather history. Doda average weather by month. Weather history for Doda, Jammu and Kashmir, India". Meoweather. Diakses tanggal August 4, 2013.
↑  "Census of India 2001: Data from the 2001 Census, including cities, villages and towns  (Provisional)". Census Commission of India. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2004-06-16. Diakses tanggal 2008-11-01.
↑  Sumantra Bose, Geography, Politics and the Fighters of Kashmir Diarsipkan 2011-12-16 di Wayback Machine. London School of Economics
Pemilihan kepala daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
Sejarah

dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.
Keputusan ini mengecewakan sejumlah pihak. Keputusan ini dipandang sebagai langkah mundur dalam bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicari cara untuk menggagalkan putusan tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bagi sebagian partai yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Sedangkan pencabutan hak rakyat merupakan tindakan pemberontakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan pasal 1. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi.
Penyelenggaraan

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I pasal I ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan mengedepankan prinsip Pancasila
Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
Peserta

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal
Tingkat pendidikan calon kepala-wakil daerah yang terakreditasi A atau B serta mempunyai riwayat kepemimpinan jenjang wilayah menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kualitas yang dimiliki setiap pemimpin.
Persyaratan Calon Pilkada

Ketentuan mengenai syarat ikut serta dalam pemilihan kepada daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang didukung direkomendasikan oleh partai politik kepada penyelenggara pilkada adalah sebagai berikut:
Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
Setia dan mengedepankan ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berpartisipasi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berpendidikan tingkat teratas yang terakreditasi telah memenuhi kreteria mutu ditetapkan oleh BAN-PT.
Berusia paling rendah 40 tahun untuk Gubernur dan wakil gubernur serta 30 tahun untuk calon Bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil Wali Kota.
Memiliki riwayat pekerjaan jenjang Provinsi yang membawahi seluruh Kabupaten dan kota.
Tidak sebagai pengguna atau pemakai narkoba.
Tidak pernah di penjara selama waktu tertentu sesuai pasal 68 ayat (3) UU 1/2023 KUHP.
Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
Tidak memiliki sipat tercela.
Menyerahkan daftar kekayaan pribadi atau hibah waris.
Tidak sedang mempunyai kewajiban utang di atas 1.000.000.000,00 sebagai badan hukum atau tidak.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Belum pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan.
Tidak pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, bupati/walikota bagi calon wakil bupati/wakil walikota di daerah yang sama.
Mengundurkan diri dari jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak dilantik sebagai calon.
Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
Menyatakan secara tertulis dalam pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
Mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan milik negara atau perusahaan milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sejak di tetapkan sebagai calon.
Pemiluda Serentak 1957–1958

Artikel utama: Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958
Pemilihan umum (Pemilu) ini merupakan pemilihan umum legislatif daerah (Pemiluda) yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi/DPRP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK). Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum pemilihan umum legislatif daerah dapat terselenggara dengan baik.
Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Riau di tahun 1957 dan Kalimantan di tahun 1958. Sedangkan daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Provinsi/DPRP adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di tahun 1957 dan Kalimantan di tahun 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilihan umum legislatif daerah itu mendapuk Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 yang sebesar 16,4 persen.
Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Greg Fealy mencatat, suara Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU)—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen—turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, DPRD Tingkat I (DPRD Provinsi/DPRP) dan DPRD Tingkat II (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.
Pilkada 2005

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2005
Pilkada 2006

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2006
Pilkada 2007

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2007
Pilkada 2008

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2008
Pilkada 2010

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2010
Pilkada 2011

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2011
Pilkada 2012

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2012
Pilkada 2013

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2013
Pilkada Serentak 2015

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:
Pilkada Serentak 2015 > Pilkada tingkat provinsi

Ada 9 Provinsi yang menggelar pilkada serentak, yaitu:
Sumatera Barat (berakhir masa jabatan gubernur pada 15-08-2015),
Kepulauan Riau (19-08-2015),
Jambi (03-08-2015),
Bengkulu (29-11-2015),
Kalimantan Utara (22-04-2015),
Kalimantan Tengah (04-08-2015),
Kalimantan Selatan (08-08-2015),
Sulawesi Utara (20-09-2015),
Sulawesi Tengah (16-06-2016).
Pilkada Serentak 2015 > Hasil

| No | Daerah | Pasangan Terpilih | Partai Pengusung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabupaten Agam | Indra Catri Trinda Farhan Satria | Gerindra PKS |
| 2 | Kabupaten Asahan |  |  |
| 3 | Kabupaten Badung | I Nyoman Giri Prasta I Ketut Suiasa | PDIP Nasdem |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | Parhan Ali Markus | PDIP PAN Hanura |
| 5 | Kabupaten Bangka Selatan | Justiar Noer Riza Herdavid | Demokrat PKS |
| 6 | Kabupaten Bangka Tengah | Erzaldi Rosman Ibnu Saleh | Demokrat PPP Hanura PKS Nasdem Gerindra |
| 7 | Kabupaten Bangli | I Made Gianyar Sang Nyoman Sedana Arta | PDIP |
Pilkada Serentak 2017

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2017
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:
Pilkada Serentak 2017 > Pilkada tingkat provinsi

Ada 7 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak, yaitu:
Aceh (berakhir masa jabatan gubernur pada (25-06-2017),
Kepulauan Bangka Belitung (07-05-2017),
DKI Jakarta (15-10-2017),
Banten (11-01-2017),
Gorontalo (16-01-2017),
Sulawesi Barat (14-12-2016),
Papua Barat (17-01-2017).
Adapun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa jabatan gubernurnya berakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 tidak melaksanakan pemilihan gubernur sesuai UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pilkada Serentak 2018

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018
Pilkada Serentak 2018 > Pilkada tingkat provinsi

Artikel utama: Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2018
Terdapat 17 provinsi yang melaksanan pilkada tahun ini, antara lain:
Pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2018
Pemilihan umum Gubernur Riau 2018
Pemilihan umum Gubernur Sumatera Selatan 2018
Pemilihan umum Gubernur Lampung 2018
Pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2018
Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2018
Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018
Pemilihan umum Gubernur Bali 2018
Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018
Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018
Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Barat 2018
Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Timur 2018
Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2018
Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Tenggara 2018
Pemilihan umum Gubernur Maluku 2018
Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018
Pemilihan umum Gubernur Papua 2018
Pilkada Serentak 2018 > Pilkada tingkat kabupaten dan kota

Artikel utama: Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2018
Pilkada Serentak 2020

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020
Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Berikut ini adalah daftar daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2020.
Pilkada Serentak 2024

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024
Pilkada Serentak 2024 > Pilkada tingkat provinsi

Artikel utama: Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2024
Pilkada Serentak 2024 > Pilkada tingkat kabupaten dan kota

Artikel utama: Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2024
Pilkada ulang 2025 > Pilkada tingkat kabupaten dan kota

Pemilihan umum Bupati Bangka 2025
Pemilihan umum Wali Kota Pangkalpinang 2025
Pemilihan umum Bupati Pasaman 2025
Pilkada Serentak 2029

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2029
Kontroversi

Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.
Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" di bagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.
Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:
Efisiensi anggaran
Efektivitas lembaga pemilihan umum
Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
Mencegah kutu loncat (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok) dan Andre Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)
Perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih sinergis.
Kegiatan para anggota, kader, relawan dan simpatisan partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Blitar
Pranala luar

(Indonesia) Data Wilayah Kemendagri 2017 Diarsipkan 2017-04-29 di Wayback Machine.
(Indonesia) Peraturan BPS no.55 Tahun 2017
| l b Kabupaten Blitar, Jawa Timur |
| --- | --- | --- |
 Pusat pemerintahan: Kanigoro  Bupati: Rijanto  Wakil Bupati: Beky Herdihansah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bakung  Binangun  Doko  Gandusari  Garum  Kademangan  Kanigoro  Kesamben  Nglegok  Panggungrejo  Ponggok  Sanankulon  Selopuro  Selorejo  Srengat  Sutojayan  Talun  Udanawu  Wates  Wlingi  Wonodadi  Wonotirto  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Blitar
Kisarazu

Balai Kota Kisarazu
Jembatan Nakanoshima
This ukiyo-e by Hiroshige shows Mount Fuji across Edo Bay from Kisarazu.
Kisarazu (木更津市code: ja is deprecated , Kisarazu-shi) adalah kota yang terletak di Prefektur Chiba, Jepang. Hingga 1 Desember 2020, kota ini diperkirakan memiliki populasi 136.023 dari 63.431 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 980 orang per km2. Luas wilayah kota ini adalah 138,95 kilometer persegi (53,65 sq mi).
Pranala luar

Wikiwisata memiliki panduan wisata .
Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat  Jepang 
Basis data ilmiah:  CiNii (Jepang) 
Lain-lain:  MusicBrainz area