Hukuman mati di Tiongkok
Penerapan hukuman mati pada masa RRC

Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, Partai Komunis kembali menghadapi krisis ekonomi yang parah, konflik internal yang memecah belah baik di dalam Partai maupun dari lawan di luar rezim, dan pergeseran keberpihakan kebijakan luar negeri. Salah satu alat yang digunakan pimpinan untuk melawan oposisi ini adalah sistem pengadilan massal di tempat yang menyebabkan hukuman mati segera dilaksanakan. Meski dipropagandakan dari pemerintah pusat, eksekusi ini didorong oleh aturan massa dan kader individu yang menganggap kebijakan itu perlu untuk mengatasi kekuatan elit lokal yang masih mengakar dari tatanan sosial politik sebelumnya. Kampanye Reformasi Tanah berdarah tahun 1949-1951, yang menyebabkan pengadilan dan eksekusi mungkin satu juta orang, menggambarkan teror tak terkendali yang dapat dilepaskan selama hiruk-pikuk revolusioner tersebut.
Selama reformasi tanah dan kampanye untuk menekan kontrarevolusioner yang diluncurkan pada bulan Februari 1951, kaum Komunis mencap tuan tanah, petani kaya, dan orang-orang dengan latar belakang kapitalis sebagai penentang rezim. Orang-orang yang dianggap sebagai agen Guomindang juga menjadi sasaran dan ditindas dengan kejam. Dengan menggunakan definisi yang sangat luas untuk mengidentifikasi kaum kontrarevolusioner, Partai memperlakukan orang-orang ini sebagai musuh dan ancaman terhadap sistem yang ingin dibangunnya. Beberapa kampanye paling kejam diluncurkan setelah China masuk ke dalam Perang Korea pada akhir 1950. Partai, yang menyadari kemungkinan operasi sabotase oleh lawan politik, merasa perlunya kewaspadaan yang meningkat.
Menyusul relaksasi singkat dari kekerasan pada tahun 1956-57, kampanye "anti-kanan" pada tahun 1957-1958 secara sistematis melanjutkan pendisiplinan brutal para kritikus rezimnya. Pada Agustus 1957, pengadilan massal menjatuhkan hukuman mati kepada tiga pemimpin gerakan mahasiswa di Wuhan. Eksekusi dilakukan dengan segera dan tanpa persetujuan Mahkamah Agung yang disyaratkan secara konstitusional. Dari Juli hingga Oktober, 400 eksekusi lain terhadap penentang Partai dilaporkan. Likuidasi fisik para kritikus yang relatif terbatas ini segera disertai dengan kampanye "pendidikan melalui kerja", yang memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk mengirim pelaku kriminal, kontra-revolusioner, dan "reaksioner" ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan untuk waktu yang tidak terbatas.
Sebagian besar kekerasan Pengawal Merah selama fase awal Revolusi Besar Kebudayaan Proletar ditujukan kepada para pengkritik dan penentang Mao, khususnya, daripada Partai pada umumnya. Mengikuti perintah Mao untuk menghancurkan Gongjianfa, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Pengawal Merah menyerang organ Keamanan Publik karena menyalahgunakan kekuasaan, mengambil posisi reaksioner, dan gagal melaksanakan garis massa. Mao membersihkan sejumlah besar kader tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam pidato kritik diri pada Januari 1967, Menteri Luar Negeri Chen Yi mengakui eksekusi pada paruh kedua tahun 1966 lebih dari 400.000 anggota "tim kerja," atau unit yang dikirim oleh Partai pusat dan provinsi kepemimpinan untuk menerapkan kebijakan Partai di antara penduduk. Tentara Pembebasan Rakyat mengawasi administrasi peradilan selama periode anarkis ini sampai tahun 1973, ketika normal tampaknya muncul kembali di arena hukum.
Alat eksekui yang digunakan di Tiongkok pada tahun 1900