Hukum Jim Crow
Perkembangan > Upaya awal penentangan hukum Jim Crow

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1875, yang ditetapkan oleh Charles Sumner dan Benjamin F. Butler, menetapkan jaminan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, atau kondisi perbudakan sebelumnya, berhak atas perlakuan yang sama dalam fasilitas-fasilitas publik, seperti penginapan, transportasi umum, teater, dan tempat rekreasi lainnya. Dalam prakteknya, Undang-Undang ini hanya memiliki dampak yang kecil. Putusan Mahkamah Agung tahun 1883 menyatakan bahwa Undang-Undang itu tidak konstitusional dalam beberapa hal dan menyatakan bahwa Kongres tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol orang pribadi atau perusahaan. Setelah Undang-Undang ini, Partai Demokrat kulit putih di kawasan Selatan membentuk blok suara yang solid di Kongres, karena memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjaga perolehan kursi mereka berdasarkan total penduduk di kawasan Selatan (meskipun ratusan ribu orang tidak mempunyai hak suara). Karena itu, Kongres tidak mengesahkan undang-undang hak-hak sipil lain sampai tahun 1957.
Pada tahun 1887, Pdt. WH Heard mengajukan pengaduan kepada Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian terhadap perusahaan Kereta Api Georgia atas diskriminasi karena penyediaan akomodasi gerbong kereta api yang berbeda untuk penumpang kulit putih dan penumpang kulit hitam/berwarna. Dalam bandingnya, Perusahaan itu berhasil memenangkan perkara itu karena perusahaan itu telah memberikan akomodasi yang "terpisah tetapi setara".
Pada tahun 1890, Negara bagian Louisiana mengesahkan undang-undang yang mewajibkan akomodasi terpisah untuk penumpang kulit berwarna dan kulit putih di kereta api. Hukum Louisiana membedakan antara kulit "putih", "hitam" dan "berwarna" (orang-orang keturunan campuran Eropa dan Afrika). Undang-Undang ini menetapkan bahwa orang kulit hitam dan berwarna tidak boleh naik ke dalam gerbong kereta yang sama dengan orang kulit putih, meski sebelum tahun 1890 orang kulit berwarna dapat masuk ke dalam gerbong kereta orang kulit putih. Terdapat kelompok warga kulit hitam, kulit berwarna dan kulit putih yang peduli dan membentuk sebuah asosiasi yang didedikasikan untuk membatalkan undang-undang tersebut di New Orleans. Kelompok itu meminta Homer Plessy untuk mengujinya; dia adalah seorang pria kulit berwarna dengan kombinasi tujuhperdelapan kulit putih dan seperdelapan keturunan Afrika-Amerika.
Pada tahun 1892, Plessy membeli tiket kereta kelas satu dari New Orleans di Stasiun East Louisiana. Begitu dia naik kereta, dia memberi tahu kondektur kereta tentang garis keturunan rasnya. Dia duduk di gerbong kereta khusus untuk orang kulit putih. Dia kemudian diminta untuk meninggalkan gerbong itu dan duduk di gerbong "hanya orang kulit berwarna". Plessy menolak. Akibatnya, dia langsung ditangkap. Komite Warga New Orleans memperjuangkan kasus ini sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung memutuskan dalam Plessy v. Ferguson (1896) bahwa fasilitas "terpisah tetapi setara" adalah konstitusional. Putusan ini melegitimasi diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan kulit berwarna selama lebih dari 58 tahun di Amerika Serikat.
Pada tahun 1908, Kongres menggagalkan upaya untuk mengadopsi transportasi publik trem yang tersegregasi ke ibu kota.