stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hak atas pembangunan

Halaman sampul dari Piagam PBB.
Hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi manusia. Konsep yang berkaitan mengenai hak atas pembangunan secara secara tidak langsung dibahas pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia. Pembahasan lebih lanjut atas pengakuan terhadap hak atas pembangunan tertera dalam hukum hak asasi manusia internasional. Dua kovenan utama yang membahas hak atas pembangunan ialah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan ­Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan ­Budaya. Definisi hak atas pembangunan menjadi jelas setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Deklarasi Hak Atas Pembangunan. Pengakuan ini tertera di dalam Resolusi Nomor 41/128 Majelis Umum PBB. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 4 Desember 1986. Dalam Deklarasi Deklarasi Hak Atas Pembangunan, hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dihilangkan. Selain itu, hak atas pembangunan juga dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat global. Hak atas pembangunan berkaitan dengan hak-hak lain dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Penegasan terhadap pengakuan hak atas pembangunan dilakukan melalui konsensus yang menghasilkan Deklarasi dan Program Aksi Wina pada tahun 1993. Hak atas pembangunan dipertegas dalam penyataan yang tercantum di dalam Deklarasi Copenhagen yang ditetapkan pada tahun 1995. Dalam Deklarasi Copenhagen juga diberikan penjelasan mengenai hubungan antara pembangunan dan hak asasi manusia. Konsensus dalam Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pemenuhan hak atas pembangunan. Pemenuhan hak atas pembangunan meliputi pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif dan menyeluruh, serta kestabilan dan keamanan dalam integrasi sosial dan keadilan sosial.
Eleanor Roosevelt sedang memegang poster Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pernyataan ini merupakan salah satu landasan pemikiran utama terhadap hak atas pembangunan.
Hak atas pembangunan termasuk salah satu hak asasi manusia generasi ketiga. Tema utama yang dihubungkan dengan hak atas pembangunan ialah persaudaraan. Keberadaan hak atas pembangunan meruapakan usaha bersama dari negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga dalam menuntut keadilan dalam Tatanan Ekonomi Internasional Baru. Hak asasi pembangunan merupakan bentuk pengembangan konsep atas hak asasi manusia generasi pertama (politik) dan hak asasi manusia generasi kedua (sosial). Pengakuan terhadap hak atas pembangunan menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat aktual dalam keilmuan, politik maupun hukum. Selain itu, pengakuan terhadap hak atas pembangunan menunjukkan bahwa bentuk, pemahaman dan landasan teori dari hak asasi manusia dapat dikembangkan dari hak asasi politik dan hak asasi sosial.
Definisi

Beberapa kategori tambahan dimasukkan sebagai bagian dari hak asasi manusia sejak tahun 1981. Hak-hak baru yang ditambahkan ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu hak untuk perdamaian dan keamanan, hak untuk pembangunan, dan hak untuk lingkungan yang sehat. Masing-masing hak ini bersifat mandiri dalam artian tidak memerlukan prasyarat pemenuhan hak lain terlebih dahulu. Ketiga jenis hak tersebut masuk sebagai hak persaudaraan karena pemenuhannya dalam konteks kehidupan manusia membutuhkan kerja sama internasional. Hak atas pembangunan masuk dalam salah satu bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga. Sifat dari hak atas pembangun ialah hak bersama dan bukan hak individual.
Sejarah

Hak atas pembangunan merupakan salah satu tujuan awal dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Landasan pemikiran mengenai hak atas pembangunan tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep tersebut tidak tersirat secara langsung mengenai pembangunan, melainkan pada tujuan pembangunan yaitu kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Selain itu, terdapat konsep yang menjelaskan tentang cara memenuhi hak atas pembangunan yaitu menyelesaikan masalah internasional guna mencapai kerjasama internasional. Konsep dari hak pembangunan ini berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan. Pemenuhan hak atas pembangunan ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk semua orang tanpa adanya pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.
Hak atas pembangunan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen PBB yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini memberikan pemahaman kepada komunitas internasional tentang hal utama di dalam hak atas pembangunan. Di dalamnya disebutkan dasar bagi hak atas pembangunan antara lain adalah tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dan mengakui hak tanpa diskriminasi, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai. Perwujudan hak dan kebebasan setiap orang atas tatanan sosial dan internasional juga dijelaskan di dalamnya.
Konsep hak atas pembangunan mulai dibahas dalam debat ideologi yang terjadi selama periode tahun 1960-an dan 1970-an. Perintisnya adalah negara-negara anggota Gerakan Non Blok. Dalam menetapkan konsep hak atas pembangunan, Gerakan Non Blok melakukan kampanye untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil. Kampanye tersebut sejalan dengan Deklarasi Hak Atas Pembangunan tentang Tatanan Ekonomi Internasional Baru. Negara-negara Gerakan Non Blok menyatakan bahwa pembangunan termasuk dalam hak asasi manusia. Paham tersebut disebarluaskan dengan menggunakan mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi hubungan hukum ekonomi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Perdebatan ideologis ini merupakan bagian dari pengaruh Perang Dingin yang memperkuat perbedaan antara hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas pembangunan pertama kali diusulkan oleh yuris berkebangsaan Senegal yang bernama Kéba Mbaye pada tahun 1972. Pengakuan hukum terhadap hak atas pembangunan tercapai pada tahun 1981 melalui Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk.
Resolusi PBB

Pada tahun 1957, pengakuan hak atas pembangunan dimulai dengan diterbitkannya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1161 (XII). Dalam resolusi ini dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang dan terintegrasi memberikan kontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Dampaknya meluas ke kemajuan sosial, peningkatan standar hidup yang lebih baik, dan kepatuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar.
Dalam resolusi 2542 (XXIV) yang dikeluarkan pada tahun 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial. Resolusi tersebut menyatakan bahwa dengan menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar maka akan terjadi kemajuan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian akan meningkatkan standar materi dan spiritual kehidupan semua anggota masyarakat.
Pada tanggal 21 Februari 1977, Komisi HAM PBB menerbitkan Resolusi 4 (XXXIII). Dalam resolusi ini dibuat keputusan untuk memberikan perhatian khusus pada pertimbangan hambatan yang menghambat pencapaian penuh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perhaitan khusus ini ditujukan kepada tindakan untuk memperoleh hak-hak tersebut pada negara-negara berkembang baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Komisi meminta Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi manusia. Tindak lanjut yang diadakan ialah studi tentang dimensi internasional hak atas pembangunan sebagai HAM. Objek studi meliputi kerja sama internasional yang berkaitan dengan hak untuk perdamaian. Studi ini dilakukan melalui pertimbangan persyaratan Tatanan Ekonomi Internasional Baru dan kebutuhan mendasar manusia. Komisi Hak Asasi Manusia  mengajukan dan mepertimbangkan studi ini pada sesi ke-35 tahun 1979.
Kelompok kerja yang terdiri dari 15 ahli pemerintah dibentuk oleh Komisi HAM PBB melalui resolusi 36 (XXXVII). Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 11 Maret 1981. Tujuan pembentukan kelompok kerja ini untuk mempelajari ruang lingkup dan isi dari hak untuk pembangunan. Selain itu, kelompok kerja ini ditugaskan untuk mencari cara-cara yang paling efektif untuk memastikan pemenuhan dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di semua negara. Dalam penugasannya, instrumen internasional dijadikan sebagai acuan utama. Fokus studi dikhususkan pada hambatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk memperoleh pemenuhan HAM secara utuh. Kelompok kerja juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil kerjanya. Pelaporan disertai dengan pengajuan proposal konkret untuk pelaksanaan hak untuk pengembangan. Selain itu, proposal konkret juga berisi rancangan instrumen internasional terhadap hak atas pembangunan.
Konferensi internasional

Pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 1968 diadakan Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran, Iran. Dalam salah satu pernyataannya disebutkan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial dapat dinikmati secara inheren. Tiap hak harus bermakna dan saling terhubung secara mendalam berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi. Pernyataan tersebut mengakui perlunya tanggung jawab kolektif oleh komunitas internasional untuk memastikan pencapaian standar hidup minimum. Pemenuhan ini diperlukan untuk penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang di seluruh dunia.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, yang diadakan di Wina pada tahun 1993, membahas secara luas hak untuk pembangunan. Konferensi ini kemudian melahirkan Deklarasi dan Program Aksi Wina, yang mengakui bahwa demokrasi, pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar adalah saling bergantung dan saling menguatkan. Konferensi ini menegaskan kembali hak untuk pembangunan sebagai hak universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mendasar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sementara pembangunan memfasilitasi penikmatan semua hak asasi manusia, ketiadaan pembangunan mungkin tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Deklarasi

Hak asasi manusia secara resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi Hak Atas Pembangunan. Penerimaan terhadap deklarasi ini adalah pada Resolusi Nomor 41/128 Majelis Umum PBB. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 4 Desernber 1986. Pernyataan tegas dalam deklarasi ini ialah bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut. Landasan pemikirannya bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada bulan April 1993, hak atas pembangunan kembali dibahas pada Deklarasi Perbara. Pernyataan tegas di dalam deklarasi ini ialah bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi. Pada tahun yang sama, penegasan dan pengakuan keberadaan hak atas pembangunan juga dinyatakan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan juga dibahas dalam Deklarasi Copenhagen Hak pada tahun 1995.
Deklarasi Hak Atas Pembangunan diakhiri dengan dengan persetujuan dari sebagian besar perwakilan negara yang menjadi pesertanya. Sebanyak 146 negara setuju, 1 tidak setuju yaitu Amerika, dan 8 abstain. Negara yang menyatakan abstain sebagian besar merupakan negara maju, sedangkan negara yang tidak setuju hanya Amerika Serikat. Negara-negara maju yang menyetujui deklarasi ini antara lain Australia, Kanada, Prancis, Belanda dan Selandia Baru.
Pemanfaatan

Hak atas pembangunan dijadikan sebagai pendekatan baru dalam merancang dan merencanakan pembangunan berkelanjutan di tingkat negara maupun mancanegara. Posisi hak atas pembangunan ialah bagian dari hak asasi manusia. Penggunaannya untuk menggantikan pembangunan berkelanjutan yang menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan hanya menjadi syarat pelengkap dan bukan penentu utama keberhasilannya. Sedangkan pada  pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan hak asasi manusia, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah hak dasar yang wajib terpenuhi. Pendekatan hak atas pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan membuat masyarakat dapat melakukan intervensi secara menyeluruh dan terpadu melalui pencarian penyebab masalah sosial. Hak atas pembangunan dijadikan sebagai acuan baru dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dengan tingkat risiko timbulnya masalah yang sangat rendah. Adanya kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pembangunan membuat negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Keberadaan hak atas pembangunan kemudian mengarahkan kebijakan publik terkait pembangunan tidak hanya berpusat pada pembangunan ekonomi, melainkan juga meliputi pembangunan sosial. Pendekatan hak atas pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan kemudian dapat mengurangi masalah ekonomi berupa kemiskinan dan masalah sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
Pemantauan

Pemantauan pemenuhan terhadap hak atas pembangunan di dalam suatu negara dapat dilakukan dengan beberapa hal. Pengawasan dilakukan terhadap undang-undang, anggaran, rencana nasional dan proyek nasional dari suatu negara. Undang-undang yang dipantau berhubungan dengan arah pembangunan negara tersebut. Dalam hal anggaran negara, yang dipantau meliputi anggaran yang digunakan untuk keperluan pemerintahan negara dan daerah-daerah di dalamnya. Pemantauan terhadap rencana nasional meliputi rencana pembangunan skala lokal maupun nasional serta rencana pembangunan jangka panjang. Sedangkan proyek nasional berkaitan dengan proyek pembangunan yang strategis dengan skala besar.
Pelanggaran

Pembangunan di suatu negara merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara tersebut. Dalam konteks hak atas pembangunan, negara menjadi penanggung jawab sedangkan masyarakat menjadi pemegang hak. Negara wajib memenuhi hak atas pembangunan karena statusnya sebagai salah satu hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia menetapkan bahwa hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dicabut. Dalam pemenuhannya, hak atas pembangunan berkaitan dengan hak-hak lainnya seperti hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak untuk ikut serta dalam politik negara. Syarat pemenuhan hak atas pembangunan adalah adanya keberterimaan oleh seluruh masyarakat. Pengabaian atau tidak diterapkannya hak atas pembangunan oleh suatu negara dianggapp sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Daftar pustaka

Asfinawati (2019). Hak Atas Pembangunan (Fact Sheet). Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-02. Diakses tanggal 2021-06-02.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Firdaus, dkk. (2013). Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan (PDF). Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. ISBN 978-979-26-1447-3. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-06-15. Diakses tanggal 2021-06-01.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
United Nations Human Rights (2016). Frequently Asked  Questions on the Right to Development (PDF). New York dan Genewa: United Nations. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-03-06. Diakses tanggal 2021-06-02.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (warna biru tua) dan negara-negara peninjau (warna biru muda).
Negara-negara peserta Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk (warna hijau).
Diagram yang menunjukkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (dalam bahasa Inggris). Diadopsi pada tanggal 25 September 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030.
11 April

11 April adalah hari ke-101 (hari ke-102 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << | April | April | April | April | April | >> |
| Mi | Sn | Sl | Ra | Ka | Ju | Sa |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |  |   |   |   |

2024
Peristiwa

1779 - Galaksi Messier 60 ditemukan oleh Johann Gottfried Koehler.
1785 - Galaksi NGC 4448 ditemukan oleh William Herschel.
1814 - Napoleon Bonaparte turun tahta dan diasingkan ke Elba, setelah penandatanganan Traktat Fontainebleau.
1919 - Organisasi Buruh Internasional didirikan.
1961 - Bank DKI didirikan
1970 - Pesawat Apollo 13 diluncurkan ke Bulan.
1996 - Terminal Depok resmi beroperasi.
2005 - J. Wisdon menemukan 55 Cancri f yang berjarak 41 tahun cahaya dari Bumi.
2012 - Gempa berkekuatan 8,9 SR melanda sebagian wilayah Aceh dan Sumatera Utara, dan berpotensi terjadinya tsunami.
2017 - Akhir dukungan Windows Vista oleh Microsoft
2022 - Terjadi unjuk rasa mahasiswa kepada Pemerintahan Indonesia di seluruh Indonesia.
Kelahiran

1914 - Roebiono Kertopati, Bapak Persandian Indonesia, dokter tentara di Kementerian Pertahanan RI. († 1984)
1930 - Anton LaVey, penulis
1944 - Putu Wijaya, sastrawan Indonesia
1971 - Dedi Mulyadi, politikus Indonesia
1991 - Thiago Alcântara, pemain sepak bola asal Spanyol
1994 - Dakota Blue Richards, aktris Inggris
1996 - Dele Alli, pemain sepak bola asal Inggris
1998 - Gabriela Margareth Warouw, anggota grup idola Indonesia JKT48
Hari raya dan peringatan

1909 - Paskah
1941 - Jumat Agung
1952 - Jumat Agung
1967 - Tahun Baru Hijriyah 1397
1971 - Paskah
1982 - Paskah
1993 - Paskah
2004 - Paskah
2031 - Jumat Agung
2036 - Jumat Agung
2066 - Paskah
2077 - Paskah
2004 QG13

| Penemuan |
| --- | --- |
Ditemukan oleh: LINEAR
Situs penemuan: 704
Tanggal penemuan: 2004/08/24
Ciri-ciri orbit
Aphelion: 1.118
Perihelion: 0.784
Sumbu semimayor: 0.951
Eksentrisitas: 0.175
Anomali rata-rata: 132.4
Inklinasi: 56.1
Bujur node menaik: 151.8
Argumen perihelion: 9.1
Ciri-ciri fisik
Magnitudo mutlak (H): 21.4
 
2004 QG13 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Aten, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.175, sementara magnitudo mutlaknya adalah 21.4.
Pembentukan

Seperti asteroid pada umumnya, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Ōma, Aomori

| Ōma 大間町 |
| --- | --- |
Kotapraja
Monumen Pemancingan Ikan Tuna di Tanjung Ōmazaki
  BenderaEmblem
Lokasi Ōma di Prefektur Aomori
ŌmaLokasi di Jepang
Koordinat: 41°31′36.3″N 140°54′26.4″E﻿ / ﻿41.526750°N 140.907333°E﻿ / 41.526750; 140.907333
Negara:  Jepang
Wilayah: Tōhoku
Prefektur:  Aomori
Distrik: Shimokita
Pemerintahan
 • Walikota: Naofumi Nozaki
Luas
 • Total: 52,10 km2 (20,12 sq mi)
Populasi (31 Januari 2023)
 • Total: 4,868
 • Kepadatan: 93,44/km2 (242,0/sq mi)
Zona waktu: UTC+09:00 (JST)
Nomor telepon: 0175-37-2111
Alamat balai kota: 20-4 Aza Okoppeshitamichi, Ōaza Ōma, Ōma-machi, Shimokita-gun, Aomori-ken 039-4601
Lambang:  
 • Pohon: Japanese black pine (Pinus thunbergii)
 • Bunga: Hamanasu (Rosa rugosa)
 • Burung: Common gull (Larus canus)
Situs web: www.town.ooma.lg.jp
Gedung bekas Balai Kota Ōma
Monumen titik paling utara dari Pulau Honshū (Tanjung Ōmazaki)
Ōma di waktu fajar
Ōma (大間町code: ja is deprecated , Ōma-machi) adalah sebuah kota yang terletak di Prefektur Aomori, Jepang.
Per 31 Januari 2023, kota ini memiliki estimasi jumlah penduduk sebesar 4.868 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 93,44 orang per km², yang terbagi dalam 2.500 KK. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 52,10 kilometer persegi (20,12 sq mi).
Geografi > Iklim

| Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Bulan | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Jan | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Feb | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Mar | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Apr | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Mei | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Jun | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Jul | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Agt | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Sep | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Okt | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Nov | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Des | Data iklim Ōma (1991−2020 normal, ekstrim 1976−sekarang)> Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekor tertinggi °C (°F) | 12.0  (53.6) | 14.9  (58.8) | 17.3  (63.1) | 21.1  (70) | 25.8  (78.4) | 26.8  (80.2) | 32.5  (90.5) | 32.9  (91.2) | 32.6  (90.7) | 25.2  (77.4) | 22.0  (71.6) | 15.6  (60.1) | 32.6  (90.7) |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 2.2  (36) | 2.7  (36.9) | 6.2  (43.2) | 11.0  (51.8) | 15.0  (59) | 18.4  (65.1) | 22.3  (72.1) | 24.8  (76.6) | 22.8  (73) | 17.4  (63.3) | 11.0  (51.8) | 4.8  (40.6) | 13.22  (55.78) |
| Rata-rata harian °C (°F) | 0.0  (32) | 0.2  (32.4) | 3.1  (37.6) | 7.6  (45.7) | 11.5  (52.7) | 15.1  (59.2) | 19.3  (66.7) | 21.7  (71.1) | 19.5  (67.1) | 14.0  (57.2) | 8.0  (46.4) | 2.2  (36) | 10.18  (50.34) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | −2.4  (27.7) | −2.3  (27.9) | 0.0  (32) | 4.1  (39.4) | 8.5  (47.3) | 12.4  (54.3) | 16.9  (62.4) | 19.1  (66.4) | 16.0  (60.8) | 10.3  (50.5) | 4.8  (40.6) | −0.3  (31.5) | 7.26  (45.07) |
| Rekor terendah °C (°F) | −10.2  (13.6) | −10.7  (12.7) | −8.2  (17.2) | −5.3  (22.5) | 0.0  (32) | 3.6  (38.5) | 8.5  (47.3) | 10.0  (50) | 6.7  (44.1) | 0.4  (32.7) | −5.4  (22.3) | −10.0  (14) | −10.7  (12.7) |
| Presipitasi mm (inci) | 60.1  (2.366) | 52.6  (2.071) | 62.3  (2.453) | 74.1  (2.917) | 89.3  (3.516) | 80.6  (3.173) | 128.7  (5.067) | 173.8  (6.843) | 149.0  (5.866) | 111.2  (4.378) | 96.7  (3.807) | 79.8  (3.142) | 1.158,2  (45,598) |
| Curah salju cm (inci) | 65  (25.6) | 76  (29.9) | 36  (14.2) | 1  (0.4) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 0  (0) | 1  (0.4) | 29  (11.4) | 208  (81.9) |
| Rata-rata hari hujan (≥ 1.0 mm) | 11.1 | 9.8 | 10.6 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 10.1 | 9.9 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 12.6 | 128.8 |
| Rata-rata hari bersalju (≥ 3 cm) | 9.2 | 10.1 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 28.5 |
| Rata-rata sinar matahari bulanan | 71.7 | 100.2 | 165.6 | 203.8 | 202.5 | 175.9 | 155.0 | 168.8 | 179.2 | 166.1 | 100.2 | 69.9 | 1.758,8 |
Sumber: Japan Meteorological Agency
Geografi > Munisipalitas yang berdekatan

Ōma berbatasan dengan tiga munisipalitas yang berada di wilayah Prefektur Aomori, yaitu :
Prefektur Aomori
Kazamaura
Mutsu
Sai
Demografi

Menurut data sensus Jepang, ini adalah populasi Ōma dalam beberapa tahun terakhir.
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.606 | 6.566 | 6.212 | 6.340 | 5.227 |
Pranala luar

Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)
2006 SE6

| Penemuan |
| --- | --- |
Ditemukan oleh: Spacewatch
Situs penemuan: 291
Tanggal penemuan: 2006/09/17
Ciri-ciri orbit
Aphelion: 1.083
Perihelion: 0.527
Sumbu semimayor: 0.805
Eksentrisitas: 0.346
Anomali rata-rata: 137.8
Inklinasi: 4.8
Bujur node menaik: 347.3
Argumen perihelion: 183.1
Ciri-ciri fisik
Magnitudo mutlak (H): 22.8
 
2006 SE6 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Aten, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.346, sementara magnitudo mutlaknya adalah 22.8.
Pembentukan

Seperti asteroid pada umumnya, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.