Politik Turki
Cabang-cabang Kekuasaan

Revisi konstitusi besar  disahkan oleh Majelis Nasional pada 21 Januari 2017 dan disetujui melalui referendum pada 16 April 2017. Reformasi, di antara langkah-langkah lainnya, menghapuskan posisi Perdana Menteri dan menunjuk Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, secara efektif mengubah Turki dari rezim  parlementer menjadi presidensial.
Pemerintah dibagi menjadi tiga cabang, sesuai dengan istilah khusus yang diartikulasikan dalam bagian ketiga Konstitusi Turki:
Bidang Legislatif, Parlemen Turki bersifat unikameral yang membuat undang-undang, memperdebatkan dan mengadopsi RUU anggaran, menyatakan perang, menyetujui perjanjian, memproklamasikan amnesti dan pengampunan, dan memiliki kekuatan pemakzulan, yang dengannya     ia dapat menyingkirkan anggota pemerintahan yang sedang menjabat.  Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Saat ini, Recep Tayyip Erdoğan menjabat sebagai presiden.
Bidang Eksekutif, bahwa Presiden adalah panglima tertinggi militer, dapat memveto RUU legislatif sebelum menjadi     undang-undang (tunduk pada penggantian parlemen), dapat mengeluarkan keputusan presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif dengan pengecualian hak-hak dasar, hak individu dan hak-hak politik tertentu (undang-undang parlemen berlaku di keputusan presiden), dan menunjuk anggota kabinet dan pejabat lainnya,  yang mengelola dan menegakkan hukum dan kebijakan nasional. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Agung Nasional Turki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yang memiliki 600 anggota. Mereka dipilih melalui pemilu multipartai setiap lima tahun menggunakan sistem perwakilan proporsional.
Bidang Yudikatif, terdapat lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (untuk ajudikasi konstitusional dan peninjauan kembali permohonan     individu mengenai hak asasi manusia), Pengadilan Kasasi (pengambil  keputusan akhir dalam peradilan biasa), Dewan Negara (pengambil keputusan akhir dalam peradilan administratif) dan Pengadilan Perselisihan Yurisdiksi (untuk menyelesaikan perselisihan antar pengadilan untuk yurisdiksi konstitusional) adalah empat organisasi yang digambarkan oleh Konstitusi sebagai mahkamah agung. Hakim Mahkamah Konstitusi ditunjuk oleh presiden dan parlemen. Sistem peradilan Turki didasarkan pada model hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Eropa kontinental. Pengadilan konstitusi berfungsi untuk memastikan undang-undang sesuai dengan konstitusi.
Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional Agung Turki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yang beranggotakan 600 orang dan mewakili 81 provinsi di Turki. Para anggotanya dipilih untuk masa jabatan lima tahun melalui perwakilan proporsional yang dikurangi dengan ambang batas pemilihan sebesar 7%. Untuk dapat diwakili di Parlemen, sebuah partai harus memenangkan sedikitnya 7% suara nasional dalam pemilihan parlemen nasional. Kandidat independen dapat mencalonkan diri, dan untuk dapat dipilih, mereka hanya harus menang cukup banyak untuk memperoleh satu kursi.
Kebebasan dan independensi sistem peradilan dilindungi dalam konstitusi. Tidak ada organisasi, orang, atau lembaga yang dapat mencampuri jalannya pengadilan, dan struktur eksekutif dan legislatif harus mematuhi keputusan pengadilan. Pengadilan, yang independen dalam melaksanakan tugasnya, harus menjelaskan setiap putusan berdasarkan ketentuan Konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, dan keyakinan pribadi mereka.
Sistem Peradilan (Yudikatif) di Turki sangat terstruktur. Pengadilan Turki tidak memiliki sistem juri. Hakim memberikan keputusan setelah menetapkan fakta-fakta dalam setiap kasus berdasarkan bukti yang diajukan oleh pengacara dan jaksa. Untuk pengaduan dan pelanggaran perdata ringan, hakim perdamaian menangani kasus tersebut. Pengadilan ini memiliki satu hakim. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas pelanggaran ringan dan kejahatan ringan, dengan hukuman mulai dari denda kecil hingga hukuman penjara singkat. Pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari tiga hakim memiliki yurisdiksi atas gugatan perdata besar dan kejahatan serius. Setiap putusan bersalah dalam kasus pidana dapat diajukan ke pengadilan banding untuk peninjauan kembali.