stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Stasiun Tangerang
Galeri

Prasasti cagar budaya bangunan lama Stasiun Tangerang (Desember 2020)
Empat KRL Commuter Line sedang berhenti di Stasiun Tangerang (Desember 2020)
Emplasemen timur (Desember 2020)
Kedua tiang sinyal langsir jalur lima dan enam sebagai sepur simpan KRL
Hulu Langat

| Hulu Langat |
| --- | --- |
Daerah
Daerah Hulu Langat
Transkripsi Lain-lain
 • Jawi: دايره هولو لاڠت
 • Cina: 乌鲁冷岳县
 • Tamil: உலு லங்காட்
Taman Rasa Sayang, Daerah Hulu Langat
  Lambang
Motto: Unlimited Potential
Negara:  Malaysia
Negara bagian:  Selangor
Didirikan: 1884
Kota utama: Kajang
Pemerintahan lokal:  Majlis Perbandaran Kajang  Majlis Perbandaran Ampang Jaya 
Pemerintahan
 • Pembesar daerah: -
 • Pegawai Daerah: Dato' Haji Rosli Bin Othman 
Luas
 • Total: 82.944 km2 (32,025 sq mi)
Populasi (2010)
 • Total: 1,067,744
 • Kepadatan: 13/km2 (33/sq mi)
Zona waktu: UTC+8 (Waktu Malaysia)
Kode area telepon: 03
Pelat kendaraan: B
Situs web: Laman web resmi Daerah Hulu Langat
 ↑  Pembesar Daerah atau juga disebut Orang Besar Daerah adalah perwakilan Sultan untuk daerah tersebut, biasanya dipilih dari kalangan Bangsawan atau orang yang berjasa kepada daerah atau negeri. 
Daerah Hulu Langat adalah salah satu dari sembilan daerah/distrik yang ada di negeri Selangor, Malaysia. Ia merupakan daerah terbesar ke-5 di Negeri Selangor. Daerah ini terletak di kawasan Lembah Klang dan berbatasan dengan:[butuh rujukan]
Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Daerah Gombak di sebelah barat laut;
Daerah Petaling di sebelah barat;
Daerah Sepang di sebelah barat daya;
Negeri Pahang di sebelah timur laut;
Negeri Sembilan di sebelah selatan dan timur.
Mukim/sub distrik

Daerah Hulu Langat dibagi menjadi 7 mukim/sub distrik, yaitu:[butuh rujukan]
Mukim Ampang
Mukim Beranang
Mukim Cheras
Mukim Ulu Langat
Mukim Ulu Semenyih
Mukim Semenyih
Mukim Kajang.
Hamdi (hakim agung)

| Hamdi |
| --- | --- |

Lahir:  Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia
Kebangsaan:  Indonesia
Pekerjaan: Hakim  - Hakim Agung MA - Hakim Tinggi  PT Yogyakarta

Hamdi, S.H., M.Hum. (lahir 2 Oktober 1957 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau) adalah seorang Sarjana Hukum yang kemudian menjadi ahli hukum Indonesia yang mengabdi pada dunia kehakiman.
Dia terpilih menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengantongi suara tertinggi, yakni 54 suara pada pemilihan calon Hakim Agung yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPR RI pada tanggal 23 Januari 2013 di Jakarta.
Sebelumnya ia pernah menjabat Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Bangkinang, Riau.
Karier

Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Bangkinang, Riau
Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta
Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pranala luar

"KY Sambut Baik Hasil Seleksi Calon Hakim Agung" Diarsipkan 2023-01-17 di Wayback Machine. Kompas.com.
"Kasasi Terhadap Putusan Bebas Harus Masuk KUHAP" Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine. Hukumonline.com.
TAI/AgustaWestland T-129

| T129 |
| --- | --- |

T-129 dipajang di 2014 Farnborough Air Display
Jenis: Helikopter tempur
Negara asal: Turkey / Italy
Pembuat: Turkish Aerospace Industries (TAI) / AgustaWestland
Penerbangan perdana: 28 September 2009
Status: Dalam pengembangan/flight testing
Pengguna utama: Turkish Army
Biaya program: US$3.2 Miliar
Dikembangkan dari: Agusta A129 Mangusta
TAI/AgustaWestland T-129 (atau AW729) adalah helikopter tempur serang di bawah pengembangan Angkatan Darat Turki.
Versi derivatif dari Agusta A129 Mangusta, yaitu T-129 yang dikembangkan dan merupakan tanggung jawab Turkish Aerospace Industries (TAI), dengan AgustaWestland sebagai rekan utama.
Pada tanggal 28 September 2009, penerbangan perdana T129 ini mengambil tempat ketika prototipe P1 terbang di fasilitas AgustaWestland di Vergiate, Italia.
Pada bulan November 2010, Turki memesan sembilan helikopter T129 tambahan untuk meningkatkan total pesanan 60. T129 ini untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak untuk Angkatan Darat Turki dan akan dibangun oleh TAI untuk pengiriman pada tahun 2012, salah satu tahun sebelum dimulainya pengiriman sebelumnya memesan 51 helikopter. T129 ini ditujukan T129A, karena mereka tidak memiliki rudal anti-tank canggih. Sebagai hasil dari penundaan proyek, T129A memasuki layanan pada tahun 2013.
Varian

T129A adalah versi "dukungan tempur" dilengkapi dengan senapan gatling 20 mm dan putaran dan dapat membawa roket 70 mm (2,75 in), sembilan T129A telah memerintahkan. Enam helikopter telah diproduksi dan dikirim ke Angkatan Darat Turki. T129As harus ditingkatkan ke standar T129B kemudian.
T129B adalah versi "multi-peran" dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik terdepan. 51 helikopter yang akan diproduksi, dengan satu untuk digunakan sebagai senjata testbed. T129B dipersenjatai dengan senapan gatling 20 mm dan dapat membawa muatan dari 8 UMTAS, 12 Roketsan CIRIT, dan rudal AIM-2 92 Stinger.
Spesifikasi (T129) > Karakteristik umum

Kru: 2: pilot dan co-pilot/gunner
Panjang: 14,6 m (47 ft 11 in)
Diameter rotor: 11,90 m (39 ft 0 in)
Tinggi: 3,4 m (11 ft 2 in)
Daerah Disc: 111.22 m² (1,197.25 ft ²)
Max. berat lepas landas: 5.000 kg (£ 11.023)
Powerplant: 2 × LHTEC CTS800-4A turboshaft, 1.014 kW (1.361 shp) masing-masing
Sistem rotor: 5 pisau pada rotor utama
Spesifikasi (T129) > Prestasi

Cruise speed: 269 km / h (145 knot, 167 mph)
Rentang: 561 km (303 nm, 341 mi)
Kisaran Ferry: 1.000 km (540 nm, 620 mi)
Layanan langit-langit: 6.096 m (20.000 kaki)
Tingkat panjat: 14,0 m / s (2.750 ft / min)
Spesifikasi (T129) > Persenjataan

Senjata: 1 × 20 mm (0.787 in) tiga barel gatling-jenis meriam (500 putaran)
Rockets: 4 buah dengan
38 × 81 mm (3.19 in) roket terarah atau
76 × 70 mm (2,75 in) roket terarah atau
12,7 mm (0.50 in) mesin-pod senapan
Rudal:
8 × AGM-114 Hellfire, BGM-71 TOW, Hydra 70, Spike-ER, UMTAS, Roketsan Cirit anti-tank dan rudal anti-armor dan Sura D / Snora.
4-8 × AIM-92 Stinger atau Mistral atau AIM-9 Sidewinder rudal anti-pesawat
Pranala luar

T129 page on Leonardocompany.com
T129 ATAK page on TAI.com.tr Diarsipkan 2015-07-20 di Wayback Machine.
T129 page on Airforce-Technology.com
Desain ortografis T129
Nelson Mandela Invitational

Nelson Mandela Invitational adalah turnamen golf amal yang diselenggarakan setiap tahun di Afrika Selatan dari tahun 2000 hingga 2006. Turnamen ini dinamai untuk menghormati mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dan diadakan oleh pemain golf profesional paling sukses Afrika Selatan, Gary Player. Player dan Mandela muncul hampir setiap tahun untuk menerima hasil untuk Children's Fund dan Player Foundation yang menjadi penerima manfaat sejajar.
Menjelang edisi 2007, Nelson Mandela Children's Fund menarik dukungannya dengan alasan kekhawatiran terhadap keterlibatan Player dalam desain lapangan golf di Burma. Baik Mandela maupun Desmond Tutu kemudian menerima posisi dan pernyataan Gary Player tentang Burma dan meminta agar acara tersebut tetap berlanjut. Namun, CEO Children's Fund menolak untuk melakukannya, sehingga kehilangan nama dan dana amal masa depan yang terkumpul melalui turnamen tersebut. Acara ini berlanjut sebagai Gary Player Invitational hingga tahun 2013.
Peserta terdiri dari delapan tim yang masing-masing terdiri dari empat orang, terdiri dari seorang profesional senior, seorang profesional tur reguler, seorang selebriti, dan seorang pengusaha. Tim bersaing untuk memperebutkan Medali Alliance, di mana dua skor terbaik dari empat pemain dihitung pada setiap hole. Kompetisi better-ball kedua untuk para profesional juga diadakan, dengan skor terbaik dari dua dihitung pada setiap hole.
Pranala luar

Gary Player Invitational – South Africa (Past Results)
Erry Riyana Hardjapamekas

| Erry Riyana HardjapamekasS> E |
| --- | --- |
Potret resmi, 2003
 
Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ke-3
Masa jabatan 30 April 2014 – 26 Maret 2019
Pendahulu Purnomo Prawiro Said Aqil Siradj (sebagai Ketua MWA Transisi)Pengganti Saleh Husin
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Masa jabatan 2003–2007 Menjabat bersama Taufiequrachman Ruki (ketua), Amien Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, dan Tumpak Hatorangan Panggabean
Pendahulu Tidak adaPengganti Bibit Samad Rianto Chandra Hamzah Mochammad Jasin Haryono Umar
 
Informasi pribadi
Lahir: 5 September 1949 (umur 75) Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Suami/istri: Yanie Netty Budiarti
Alma mater: Universitas Padjadjaran
Profesi: Pengusaha


Sunting kotak info • L • B
 
Erry Riyana Hardjapamekas (lahir 5 September 1949
) adalah putra dari Rd. Mohammad Sobri Hardjapamekas salah seorang tokoh pendidikan di Jawa Barat. Erry merupakan korporat dan tokoh pemberantasan korupsi Indonesia. Ia menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Karier

Pada tanggal 31 Maret 1994, dia menjabat sebagai direktur utama PT Timah Tbk, kemudian diangkat kembali pada jabatan tersebut dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa dan diberhentikan kembali dengan hormat dalam RUPS luar biasa tanggal 14 Maret 2002. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Timah, Tbk dari tahun 1991 hingga 1994. Selain itu, dia juga menjabat sebagai komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol dan penasehat atau anggota komite Audit PT Unilever Indonesia, Tbk., sejak tahun 2001. Komisaris Utama PT Agrakom, sejak 15 April 2002 menjadi komisaris dan Ketua Komite Audit PT Semen Cibinong Tbk., Komite Audit PT Kabelindo Murni Tbk., Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Hero Supermarket Group Tbk., dan mulai Maret 2003 menjadi komisaris PT Kaltim Prima Coal. Sebelumnya, ayah dari 2 putera dan 2 puteri ini pernah menjabat Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta (1998-2001). Ia juga aktif dalam berbagai organisasi profesi serta Wakil Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage yang diketuai Bapak Prof. Ajip Rosidi.
Karier di KPK

Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mengapresiasi sepak terjang Erry sejak lembaga pemberantasan korupsi ini baru terbentuk pada tahun 2003. Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki fasilitas apapun. Tak ada gedung bahkan tak ada kursi untuk rapat. Untuk mengatasi hal itu, Erry membawa sekretaris pribadinya saat bekerja di PT Timah dan membayarnya dengan uang sendiri. Erry juga terpilih menjadi pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki dan Sjahruddin Rasul Mereka terpilih melalui voting yang dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II.
Penghargaan

Bintang Mahaputera Utama (9 Agustus 2009)
Bintang Jasa Utama (11 Agustus 1997)
Satyalancana Pembangunan (1996)
Pranala luar

hardjapamekas.com Diarsipkan 2015-08-01 di Wayback Machine. website pribadi
profil di merdeka.com
Hukum jinayat di Aceh

Hukuman pukulan rotan yang diganjar sesuai dengan hukum jinayat di Aceh.
Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Peraturan daerah (perda) yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf.
Pendukung hukum jinayat membela keabsahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Para penentangnya, termasuk Amnesty International, menolak hukuman cambuk dan pemidanaan hubungan seks di luar nikah, sementara pegiat-pegiat hak perempuan merasa bahwa hukum ini tidak melindungi perempuan, khususnya korban pemerkosaan yang dianggap lebih berat beban pembuktiannya dibandingkan dengan tersangka yang bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah.
Latar belakang > Otonomi khusus Aceh

Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Desentralisasi diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2004. Kedua undang-undang ini mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Perda Aceh dikenal dengan sebutan qanun.
Selain itu, Aceh diberikan otonomi khusus setelah berakhirnya pemberontakan di provinsi tersebut pada tahun 2005. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Aceh.
Latar belakang > Status hukum Islam di Indonesia

Di tingkat nasional, terdapat tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata, pidana, dan dagang. Di luar Aceh, pengaruh hukum Islam hanya terbatas pada hukum perdata, seperti hal yang bersangkutan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf. Selain itu, hukum Islam juga memengaruhi hukum dagang dalam bidang perbankan syariah. Sumber hukum perdata dan dagang lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur hukum pidana di Indonesia didasarkan pada kitab pidana dari zaman Hindia Belanda, dengan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan syariah atau hukum Islam.
Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ini berarti, tidak boleh ada qanun atau hukum syariat Islam di Aceh yang bertentangan dengan hukum nasional. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.
Status hukum

Informasi lebih lanjut: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Qanun Aceh
Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur. Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.
Sejarah perundangan

Hukum jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat Qanun No. 11 tahun 2002, yang kebanyakan isinya bersifat simbolis. Pada tahun 2003, terdapat perda-perda lain yang disahkan: Qanun Nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang maisir (perjudian), dan Nomor 14 tentang khalwat (perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram). Pada tahun 2009, DPRA menyetujui qanun baru yang semakin menambah hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, tetapi gubernur yang menjabat kala itu, yaitu Irwandi Yusuf, menolak menandatangani qanunnya karena ia menolak klausul mengenai hukum rajam. Perda ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan ini secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku. Pada tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan Qanun Nomor 6 yang merevisi qanun yang sempat ditolak pada tahun 2009 dan menghapuskan klausul rajam. Gubernur Zaini Abdullah menandatangani perda tersebut pada 23 Oktober 2014, dan perda ini mulai berlaku setahun kemudian pada 23 Oktober 2015, seperti yang diatur dalam isinya. Qanun yang menggantikan qanun-qanun tahun 2003 ini menambah jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum jinayat, dan hukuman yang diganjar juga lebih berat. Dalam qanun-qanun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan jarang melebihi 12 kali. Namun, perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal sebanyak 150 kali.
Pada Maret 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Meskipun Indonesia memiliki hukuman mati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa rencana Aceh untuk menerapkan pemenggalan kepala sebagai hukuman atas pembunuhan dilarang di bawah undang-undang nasional yang ada, karena satu-satunya bentuk hukuman mati yang diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penghukuman mati dengan regu tembak.
Sejak April 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam tidak boleh lagi dilakukan di tempat-tempat umum. Eksekusi dilakukan di dalam lembaga permasyarakatan atau instansi pemerintahan yang ditunjuk dan bukan di halaman Masjid lagi. Menurut Irwandi kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Gubenur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Adapun anak kecil dibawah umur 18 tahun dilarang menonton.
Isi

Qanun No. 6 tahun 2014 (juga disebut "Qanun Jinayat") adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (qadzaf), sodomi antar lelaki (liwath), dan hubungan seks sesama wanita (musahaqah)
Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas). Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim. Menurut Amnesty International, pada tahun 2015 hukuman cambuk dilaksanakan sebanyak 108 kali, dan dari Januari hingga Oktober 2016 sebanyak 100 kali.
Hukum ini berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. 
Lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan hukum jinayat di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah (atau "polisi syariat"), dan Mahkamah Syar'iyah. MPU terlibat dalam proses perumusan kebijakan bersama dengan pemerintah. Namun, pada praktiknya perda dirumuskan oleh DPRA dan kantor gubernur. Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk menegur mereka yang tertangkap telah melanggar hukum Islam. Mereka tidak punya wewenang untuk menangkap atau mendakwa tersangka, sehingga mereka harus bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum. Mahkamah Syar'iyah mempertimbangkan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Namun, kebanyakan perkara yang masuk ke pengadilan ini adalah perkara perdata. Pada tahun 2016, pengadilan ini menerima 10.888 perkara perdata di tingkat pertama dan 131 perkara banding, ditambah dengan 324 perkara pidana dan 15 perkara banding. Mahkamah Syar'iyah adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Putusan mereka dapat digugat hingga ke Mahkamah Agung, dan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah (termasuk ketua hakimnya) diangkat oleh Mahkamah Agung.
Tanggapan

Amnesty International menyatakan bahwa mereka "sangat khawatir" dengan penerapan hukum jinayat di Aceh dan menyerukan agar beberapa isinya dicabut. Mereka mengatakan bahwa cambuk dengan rotan dapat dianggap sebagai tindak penyiksaan dan bertentangan dengan UUD 1945 dan hukum hak asasi manusia internasional, dan juga dapat menyebabkan luka fisik dan kejiwaan jangka panjang. Selain itu, Amnesty International menentang kriminalisasi hubungan seks di luar nikah atas dasar suka sama suka, karena dianggap melanggar hak atas privasi. Organisasi Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa perda syariat di Aceh diskriminatif karena menempatkan perempuan sebagai korban. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan di perda ini juga dianggap minim. Apabila ada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, beban pembuktiannya sangat sulit, sementara pelakunya bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah.
Seorang pakar hukum dari Universitas Malikussaleh yang bernama Hamdani berpendapat bahwa rakyat Aceh punya hak untuk menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari kebebasan beragama, dan menurutnya perda ini juga sah secara hukum karena undang-undang Indonesia mengizinkan pemerintah Aceh menerapkan hukum syariat. Munawar Jalil dari Dinas Syariat Islam membantah kritik yang mengatakan bahwa perda ini melanggar hak asasi manusia ataupun hukum yang ada di Indonesia dan Aceh, dan ia mengajak para pengkritiknya untuk mengajukan judicial review apabila perda tersebut memang tidak sesuai.
Lihat pula

Hak LGBT di Aceh
Muhtasib gampong
Islam di Aceh
Wilayatul Hisbah