Keamiran Idrisiyah Asir
Sejarah

Pada awal abad ke-20 wilayah Asir berada dalam kekacauan. Secara de jure, wilayah tersebut diperintah sebagai Sanjak Asir yang merupakan bagian dari Vilayet Yaman, meskipun Utsmaniyah secara de facto hanya memiliki kendali atas kota-kota pelabuhan, sedangkan daerah pedalaman diperintah oleh berbagai kepala suku. Bahkan di wilayah kekuasaan Utsmaniyah, sentimen anti-Turki mulai muncul, memicu konflik etnis dan sektarian antara penguasa Turki dan penduduk setempat. Karena keadaan tersebut, Sayyid Muhammad ibn Ali al-Idrisi mulai menyebarkan ajaran kakeknya, serta menyerukan kepada penduduk setempat untuk lebih menjaga ketaatan pada agama Islam. Pada tanggal 24 Desember 1908, Muhammad menyatakan dirinya sebagai Imam, setelah itu banyak suku di wilayah Asir mengakuinya sebagai pemimpin spiritual mereka.
Sepanjang musim gugur tahun 1909, Muhammad memulai upaya pertamanya untuk menumbangkan kekuasaan Utsmaniyah di wilayah tersebut. Setelah itu, pasukan Idrisiyah mengambil alih Az Zaydiyah dan Al Luhayyah, bersama dengan beberapa suku Asir Hulu yang bersekutu dengan Al-Idrisi, berujung pada keputusan dimana Utsmaniyah berdamai dengan Idrisiyah. Dalam perjanjian al-Hafa'ir (diratifikasi Januari 1910), Al-Idrisi memperoleh posisi Kaymakam dari Asir yang secara de facto menjadikannya penguasa semi-independen wilayah tersebut di bawah kekuasaan Utsmaniyah.
Pada bulan Oktober 1910, perdebatan di pengadilan mengenai hukum Syariah menghidupkan kembali pemberontakan Al-Idrisi dengan kekuatan baru. Konflik baru ini menyebabkan keterlibatan militer di Abha, Al Luhayyah, Midi dan lokasi lainnya. Perang Italia-Turki menyebabkan Italia membantu Asir melalui pengeboman laut, senjata dan amunisi, kedua negara bersatu melawan musuh bersama. Pecahnya Perang Dunia I menyebabkan Utsmaniyah mencari gencatan senjata, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1914.
Pada tahun 1915, ketika perang dunia pertama sedang berlangsung, Al Idrisi menjalin kontak dengan Inggris melalui pemerintahannya di Aden. Dengan koneksi baru tersebut, Idrisiyah menduduki Kepulauan Farasan, dan kemudian sebagian Tihamah Utara dan Al Luhayyah. Ketika Pemberontakan Arab menyebar ke seluruh Arab, Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai Emir Keamiran Asir yang merdeka pada tanggal 3 Agustus 1917. Inggris segera menyadari tindakannya, dengan tujuan menggunakannya untuk membantu perang melawan Yaman.
Ancaman terhadap kemerdekaan Asir akan segera meningkat, karena Hussein bin Ali dari Hijaz dan Yahya dari Yaman akan mengincar wilayah yang dikuasai oleh Keamiran. Karena keadaan ini, Al-Idrisi menjalin aliansi dengan Ibnu Saud dari Najd agar Ibnu Saud dapat bertindak sebagai benteng melawan Hijaz dan Yaman. Namun terlepas dari perjanjian yang disebutkan di atas, Al-Idrisi juga akan menggunakan dukungan Hijazi untuk menduduki sebagian Tihamah Yaman sepanjang tahun 1919 hingga 1921, sehingga memperluas wilayah Keamiran dari Abha di Utara hingga Al Hudaydah di Selatan.
Sepeninggal Muhammad bin Ali Al-Idrisi di Asir Hilir, terjadilah perseteruan antara putranya, Sayyid Ali bin Muhammad al-idrisi al-Hasani dan saudaranya, Sayyid al-Hasan bin Ali al-Idrisi al-Hasani . Gelar Emir akhirnya diwariskan kepada Emir, namun ia hampir tidak dapat menjalankan kekuasaannya karena usianya yang masih muda dan kurangnya otoritas dari ayahnya. Pada awal tahun 1926, Emir Ali digulingkan oleh pamannya Al-Hassan, yang menganggap dirinya lebih cocok untuk takhta.
Ketika Emir baru berkuasa, para penguasa Hijaz dan Yaman mengklaim kepemilikan Idrisiyah. Pada bulan April 1925, Imam Yahya mengambil alih Al Hudaydah dan menduduki wilayah-wilayah lain di Keamiran Idrisiyah. Karena takut wilayahnya dicaplok, terutama oleh Yaman, Emir menandatangani kesepakatan dengan Ibnu Saud tentang perjanjian protektorat pada 21 Oktober 1926 - di mana kebijakan luar negeri akan ditangani oleh Saudi sementara Emir mempertahankan kekuasaannya atas urusan dalam negeri. Pada saat itu, Keamiran kehilangan wilayah selatannya ke Yaman.
Meskipun demikian, Emir Al-Hasan mencari pemulihan otoritasnya yang sebelumnya independen dengan membatasi perjanjian protektorat. Hal ini mendorongnya untuk menghubungi Imam Yaman, karena tidak puas dengan kekuasaan Saudi. Raja Ibnu Saud merespons dengan melakukan aneksasi penuh Keamiran pada tahun 1934 (sesuai dengan Perjanjian Taif) dan setelah itu Raja memproklamirkan penyatuan penuh Arab Saudi.