Kekerasan sektarian di Irak
Kekerasan sektarian setelah invasi AS

Menyusul invasi yang dipimpinan AS ke Irak dan penggulingan Saddam Hussein, negara Irak perlahan-lahan jatuh ke dalam perang saudara sektarian. Meningkatnya ketegangan sektarian pada masa ini merupakan hasil dari banyak faktor. Pertama-tama, Pemerintahan Koalisi Sementara (CPA), di bawah kepemimpinan Paul Bremer, memulai kampanye de-Ba'athifikasi dan membubarkan militer Irak. Kedua tindakan ini menyebabkan pengangguran besar, terutama di kalangan penduduk Sunni di negara tersebut. Selain itu, pembubaran pasukan keamanan menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi. Untuk melindungi diri mereka sendiri, banyak warga sipil Irak bergabung atau membayar milisi yang kebanyakan memiliki karakter sektarian.
Pada saat itu, komunitas Sunni yang mendominasi negara di bawah Saddam Hussein disingkirkan dari kekuasaan sedangkan Syiah dan Kurdi naik ke tampuk kekuasaan. Dewan Pemerintahan Irak (ICG) yang baru dibuat berdasarkan demografi negara: 13 Syiah, 5 Arab Sunni, 5 Kurdi, 1 Kristen, dan 1 Turkman. Dalam dewan ini, komunitas Sunni memiliki banyak masalah ketika mewakilkan diri mereka sendiri dan menyampaikan tuntutan mereka. Karena banyak pemimpin lama masyarakat sebagian besar berafiliasi dengan Ba'ath, mereka ditangkap atau dilarang berpartisipasi dalam ICG. Selain itu, tidak ada partai politik Sunni yang terorganisasi karena semua bentuk politik representasi Sunni selain Ba'ath telah ditindas dengan keras di bawah Hussein. Dalam penolakan mereka terhadap tatanan politik baru, sebagian besar Sunni memutuskan untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan parlemen Januari 2005 yang mengakibatkan pencabutan hak mereka dalam pemerintahan yang baru dibentuk. Sebaliknya, Aliansi Irak Bersatu, yang terdiri dari dua partai Syiah yaitu Dewan Tertinggi Revolusi Islam di Irak (SCIRI) dan Dakwah, memperoleh kemenangan besar.
Karena tidak puas dengan Pendudukan Irak oleh Pasukan Multi-Nasional, pemberontakan kemudian muncul sejak musim panas 2003 dan seterusnya. Pemberontakan ini paling intens terjadi di provinsi Sunni karena komunitas Sunni merasa terpinggirkan baik oleh Pasukan Koalisi maupun pemerintah baru yang didominasi Syiah. Karena banyak Sunni yang merasa terpinggirkan dari kekuasaan sebagai akibat dari naiknya orang-orang Syiah ke pemerintahan, pemberontakan ini akhirnya memiliki motif sektarian. Apalagi dengan munculnya Al-Qaeda di Irak, serangan terhadap tempat-tempat dan orang-orang Syiah menjadi lebih umum. Kelompok sektarian terkemuka lainnya di pihak Sunni adalah Tentara Islam di Irak dan Brigade Revolusi 1920.
Hingga awal tahun 2005, serangan sektarian ini hampir tidak ditanggapi oleh penduduk Syiah. Hanya Organisasi Badar yang dituduh melakukan serangan balasan terhadap mantan pejabat rezim dan anggota Ba'ath terkemuka. Namun, dengan pemilu Januari 2005, anggota Korps Badr menyusup ke pasukan keamanan dan memulai tindakan pembalasan terhadap penduduk Sunni. Pada saat inilah Tentara Mahdi, di bawah kepemimpinan Muqtada al-Sadr, juga terlibat dalam pembersihan sektarian. Serangan balasan ini menyebabkan siklus kekerasan yang membanjiri negara itu pada tahun 2006 dan 2007.
Dengan pengeboman masjid al-Askari Februari 2006 di Samarra, kekerasan meningkat menjadi perang saudara yang berlangsung dari tahun 2006 hingga awal tahun 2008. Dalam perang ini, milisi sektarian terlibat dalam kegiatan pembersihan sektarian. Meskipun jumlah pasti korban tidak pasti, diperkirakan lebih dari 20.000 warga sipil tewas pada tahun 2006 saja. Pada awal tahun 2008, puluhan ribu warga sipil Irak telah tewas dengan sekitar 4 juta orang mengungsi. Ibu kota Bagdad sangat terpukul karena kota itu ditata ulang secara sektarian. Bekas lingkungan campuran kemudian diperintah oleh milisi sektarian yang mengusir semua orang yang berafiliasi dengan sekte selain mereka. Selain pembunuhan sekte-sekte tertentu oleh regu pembunuh, kekerasan juga termasuk penculikan untuk pembayaran uang tebusan dan penyiksaan di pusat penahanan rahasia yang dijalankan oleh milisi.