stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Anti-Syiah

Anti-Syiah adalah prasangka buruk atau kebencian terhadap Muslim Syiah karena agama dan warisannya. Istilah ini pertama dicetuskan oleh pengamat hak syiah pada tahun 2011, namun sebenarnya sudah lama sekali digunakan di berbagai penelitian resmi dan artikel ilmiah.
Perdebatan seputar siapa yang berhak menggantikan Muhammad berujung pada terbelahnya Islam menjadi dua sekte utama, Sunni dan Syiah. Sunni mengikuti kekhalifahan dan percaya bahwa Muslim manapun yang taat bisa menjadi penerus Nabi apabila disetujui oleh rekan sejawatnya. Kaum Syiah percaya bahwa hanya manusia yang dipilih Allah dan diumumkan Nabi yang bisa menjadi penerusnya, karena itu Imam Ali menjadi pemegang otoritas keagamaan untuk penganut Syiah. Dengan kekuasaan militer yang besar dan memegang kendali atas pemerintahan Umayyah, banyak penguasa Sunni yang menganggap Syiah sebagai ancaman, baik bagi kewenangan politik maupun kewenangan religius mereka.
Penguasa Sunni di kekhalifahan Umayyah berupaya memarginalkan minoritas Syiah, lalu kekhalifahan Abbasiyah mengkhianati sekutu-sekutu Syiahnya dan memenjarakan, menindas, dan membunuh warga Syiah. Penindasan Syiah oleh para koreligionis (umat sealiran) Sunni sepanjang sejarah selalu identik dengan aksi-aksi brutal dan genosidal. Dengan jumlah 10-15% dari seluruh populasi Muslim dunia, sampai saat ini kaum Syiah tidak termarginalkan di sejumlah negara yang didominasi Arab Sunni tanpa diberi hak mempraktikkan agama mereka dan mengadakan perkumpulan.
Masa lampau > Umayyah

Cucu Muhammad, Imam Husain, menolak mengakui legitimasi kekhalifahan Yazid. Tidak lama kemudian, pada tahun 680 M, Yazid mengirimkan ribuan tentara Umayyah untuk mengepung karavan Hussein. Pada Pertempuran Karbala, setelah menghadang serbuan tentara Umayyah selama enam hari, Hussein dan 72 rekannya dibantai, dipenggal, dan kepalanya dikirim balik ke khalifah di Damaskus. Meski kematian Imam Hussein menutup kemungkinan adanya ancaman langsung terhadap kekhalifahan Umayyah, ajaran Syiah justru menjadi lebih mudah diterima masyarakat sebagai bentuk pemberontakan moral terhadap Umayyah dan semua tuntutan mereka.
"Dengan kehidupan yang damai di Alexandria, para filsuf Yunani bisa melanjutkan karya-karya mereka. Kekacauan politik di daerah timur adalah kasus yang baru. Muawiyah menunjuk al-Mughirah ibn-Shuvah sebagai gubernur al-Basrah, dan setelah Mughirah wafat, Yazid menjadi penguasa Arabia, Irak, dan Persia. Ia berkuasa bersama 4.000 agen rahasianya. Tujuan utama dari 4.000 orang tersebut adalah mengungkap orang-orang Syiah dan mengadili mereka yang dalam hal ini berarti hukuman mati. Walaupun Damaskus tampak damai-damai saja, separuh wilayah kekhalifahan di sebelah barat justru penuh pertumpahan darah."
Masa lampau > Abbasiyah (750-1258)

Para khalifah Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad memenjarakan dan membunuh Imam-Imam Syiah dan mendorong ulama Sunni untuk menetapkan ortodoksi Sunni dan membatasi pengaruh Syiah. Pada dasawarsa terakhir abad ke-10, terjadi kekerasan anti-Syiah di dalam dan sekitar Baghdad. Kaum Syiah diserang di masjid-masjidnya dan sering dibunuh atau dibakar hidup-hidup ketika hari Asyura. Pada tahun 971 M, pasukan Romawi Timur menyerang kekhalifahan Abbasiyah. Tanggapan pertama para pasukan khalifah dan warga Sunni yang marah adalah menyalahkan kaum Syiah. Rumah-rumah Syiah di Al-Karkh (sekarang berada di Irak) dibakar. Pola kekerasan ini diulang terus-menerus sampai sekarang. Penganut Syiah adalah garis depan frustrasi masyarakat atas kegagalan para penguasa Sunni. Mereka biasanya diperlakukan sebagai musuh dalam negeri dan menjadi pihak pertama yang dicurigai andai ada ancaman terhadap pemerintahan Sunni. Pada pertengahan abad ke-11, sudah lazim bagi oknum-oknum Sunni untuk menjarah kota al-Karkh setiap hari Sabtu. Perilaku anti-Syiah ini diperburuk oleh ajaran Sunni dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali menetapkan umat Syiah sebagai penolak kebenaran.
Masa lampau > Baghdad

Setelah bangsa Mongol mengepung Baghdad tahun 1258, kekerasan terhadap umat Syiah semakin sering terjadi, sama seperti menyalahkan kaum Syiah atas segala masalah eksternal negerinya.
Masa lampau > Kesultanan Seljuk/Utsmaniyah

Artikel utama: Penindasan Alevi di Kesultanan Utsmaniyah
Menanggapi pertumbuhan Syiah dan meningkatnya pengaruh kaum Safawiyah, Kesultanan Utsmaniyah menjatuhkan hukuman mati untuk penganut Syiah di Anatolia. Ribuan penganut Syiah dibantai di seluruh Kesultanan Utsmaniyah, termasuk kaum Alevi di Turki, Alawi di Suriah, dan umat Syiah di Lebanon.
Masa lampau > India

Syiah di India ditindas oleh sejumlah penguasa Sunni dan Kaisar Mughal yang berujung pada gugurnya cendekiawan-cendekiawan Syiah India seperti Qazi Nurullah Shustari (juga dikenal sebagai Shaheed-e-Thaalis, martir ketiga) dan Mirza Muhammad Kamil Dehlavi (juga dikenal sebagai Shaheed-e-Rabay, martir keempat), dua dari lima martir Islam Syiah.
Umat Syiah juga mengalami penindasan di Kashmir, India, selama berabad-abad akibat influks Muslim Sunni ke daerah itu yang mengakibatkan pembantaian penganut Syiah. Banyak penganut Syiah yang kemudian mengungsi dari kawasan tersebut.
Umat Syiah di Kashmir pada tahun-tahun berikutnya harus menjalani masa-masa terburuk sepanjang sejarah mereka. Perampasan, penjarahan, da pembunuhan yang disebut Taaraj meluluhlantakkan komunitas Syiah. Sejarah mencatat sedikitnya terjadi 10 Taaraj (Taraj-e-Shia) antara abad ke-15 sampai abad ke-19, yaitu pada tahun 1548, 1585, 1635, 1686, 1719, 1741, 1762, 1801, 1830, dan 1872. Pada waktu itu, kampung-kampung Syiah dijarah, penduduknya dibantai, perpustakaan dibakar, dan tempat-tempat suci mereka dirusak. Selama periode ini berlangsung, penduduk penganut Syiah menjalankan praktik Taqiyah demi melindungi diri dan kehormatan wanitanya.
Desa-desa perlahan menghilang dari peta. Anggota komunitas Syiah di sana pindah mencari perlindungan ke utara atau membaur dengan kepercayaan kaum mayoritas. Penindasan yang dialami penganut Syiah di Kashmir selama berada di bawah kekuasaan asing bukan hal yang baru bagi mereka. Banyak penganut sejati Syiah, seperti Sa’adaat atau keturunan Nabi Muhammad dan pendakwah lain yang memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran ini di Kashmir, meninggalkan tanah kelahirannya setelah menghadapi situasi serupa.
Masa lampau > Cina

Kebanyakan budak asing di Xinjiang adalah orang Tajik gunung penganut Syiah Ismaili. Mereka disebut Ghalcha oleh umat Muslim Turkik Sunni dan sering diperbudak karena dianggap berbeda dengan penduduk Turkik Sunni. Muslim Syiah dijual seperti budak di Khotan. Muslim di Xinjiang justru melanggar ajaran-ajaran Islam dengan memperjualbelikan budak Muslim.
Masa kini > Arab Saudi

Lihat pula: Protes Arab Saudi 2011–2012
Di Arab Saudi masa kini, para penguasa Salafi membatasi partisipasi politik penganut Syiah di pemerintahan. Elit-elit pemerintahan diuntungkan oleh hubungan mereka dengan pihak penguasa yang sebaliknya mengharapkan agar mereka bisa mengontrol masyarakatnya. Umat Syiah Saudi berjumlah 15% dari 28 juta penduduk Saudi (perkiraan tahun 2012). Meski beberapa di antaranya tinggal di Madinah (dikenal dengan sebutan Nakhawila), Makkah, dan bahkan Riyadh, mayoritasnya lebih terpusat di seputaran oasis al-Hasa dan Qatif di Provinsi Timur yang kaya minyak. Selama bertahun-tahun, mereka menghadapi diskriminasi religius dan ekonomi. Mereka sering dicap sesat, pengkhianat, dan non-Muslim. Kaum Syiah dituduh melakukan sabotase, termasuk pengeboman pipa minyak tahun 1988. Sejumlah warga Syiah bahkan sampai dieksekusi. Menanggapi militansi Iran, pemerintah Saudi secara kolektif menghukum komunitas Syiah di Arab Saudi dengan membatasi kebebasan mereka dan memarginalkan mereka secara ekonomi. Ulama Wahabi diizinkan untuk menghalalkan kekerasan terhadap kaum Syiah. Setelah itu, beberapa fatwa disahkan oleh ulama ternama Saudi, Abdul-Aziz ibn Baz, yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat. Adul-Rahman al-Jibrin, anggota Dewan Ulama Tinggi bahkan menghalalkan pembunuhan terhadap kaum Syiah. Seruan ini dicantumkan kembali dalam literatur religius Wahabi pada tahun 2002.
Tidak seperti Irak dan Lebanon yang penduduk Syiahnya makmur, Arab Saudi tidak memiliki elit politik dari kalangan Syiah. Tidak ada menteri kabinet yang menganut Syiah. Mereka tidak diizinkan berdinas di angkatan bersenjata dan jasa keamanan. Tidak ada wali kota atau kepala polisi Syiah. Ada tiga ratus sekolah perempuan Syiah di Provinsi Timur; tak satupun di antaranya dikepalai oleh seorang Syiah.
Pemerintah membatasi nama yang boleh digunakan anak-anak Syiah agar mereka tidak mau menunjukkan identitas mereka. Buku-buku teks Saudi, yang menuai kritik karena anti-Semitismenya, sama antinya terhadap Syiah. Buku-buku tersebut menyebut keyakinan Syiah sebagai bentuk aliran sesat yang lebih parah daripada Kristen dan Yahudi. Guru penganut Wahabi sering memberitahu murid-murid perempuan Syiah bahwa mereka adalah penganut aliran sesat.
Di kota Dammam, distrik yang dipadati penduduk Syiah Asyura ditutup dan tidak ada azan Syiah. Tidak ada pemakaman Syiah untuk hampir seperempat dari 600.000 warga Syiah yang tinggal di sana. Hanya ada satu masjid untuk 150.000 warga Syiah di kota itu. Pemerintah Saudi sering dianggap aktif menindas kaum Syiah karena ideologi Wahabi yang menolak mentah-mentah keyakinan Syiah.
Pada Maret 2011, polisi melepaskan tembakan ke pengunjuk rasa di Qatif. Setelah kerusuhan Syiah bulan Oktober 2011, pemerintah Saudi berjanji meredam keributan apapun di Provinsi Timur dengan "tangan besi."
Masa kini > Arab Saudi > Apartheid

Arab Saudi sering dituduh melakukan apartheid terhadap warga negaranya yang menganut aliran Syiah. Mohammad Taqi menulis bahwa
Rezim Saudi juga sangat paham bahwa penderitaan kaum Syiah bukan masalah doktrin, melainkan masalah sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh penindasan religius dan marginalisasi politik yang berkaitan dengan apartheid.
Masa kini > Bahrain

Informasi lebih lanjut: Hak asasi manusia di Bahrain
Lebih dari dua per tiga populasi Bahrain adalah Muslim Syiah. Keluarga Al Khalifa yang saat ini berkuasa dan menganut Islam Sunni tiba di Bahrain dari Qatar pada akhir abad ke-18. Kaum Syiah menuduh bahwa Al Khalifa gagal meraih legitimasi di Bahrain dan membentuk sistem "apartheid politik berbasis diskriminasi rasial, sektarian, dan kesukuan." Vali Nasr, pakar Timur Tengah dan dunia Islam ternama mengatakan, "Bagi kaum Syiah, kekuasaan Sunni terasa seperti hidup di zaman apartheid".
Masa kini > Bahrain > Pemberontakan 2011

Sekitar 1.000 warga Bahrain ditahan sejak pemberontakan terjadi dan kelompok pejuang HAM Bahrain dan internasional telah mendokumentasikan ratusan kasus penyiksaan dan pelecehan terhadap tahanan Syiah. Menurut csmonitor.org, pemerintah sudah bertindak melampaui peredaman kebencian politik dan "tampaknya" berusaha "mempermalukan penduduk mayoritas yang menganut Syiah secara psikologis supaya berpindah aliran secara diam-diam."
Masa kini > Bahrain > Apartheid

Diskriminasi terhadap Muslim Syiah di Bahrain cukup parah dan sistematis sampai-sampai beberapa sumber (Time Magazine, Vali Nasr, Yitzhak Nakash, Counterpunch, Bahrain Centre for Human Rights, dll.) perlu memakai istilah "apartheid" untuk menjelaskannya.
Ameen Izzadeen menulis di Daily Mirror bahwa
setelah pembubaran rezim apartheid di Afrika Selatan, Bahrain menjadi satu-satunya negara ketika kaum minoritas memegang kuasa atas kaum mayoritas. Lebih dari 70 persen penduduk Bahrain adalah Muslim Syiah, tetapi mereka diberi sedikit ruang atau bahkan tidak sama sekali untuk mengkritik pemerintah.
Christian Science Monitor menyebut Bahrain mempraktikkan
sejenis apartheid sektarian dengan tidak membolehkan kaum Syiah memegang jabatan pemerintahan atau berdinas di kepolisian dan militer. Faktanya, pasukan keamanan Bahrain diisi orang-orang Sunni dari Suriah, Pakistan, dan Baluchistan yang dipermudah mendapatkan kewarganegaraan Bahrain. Hal ini sangat mengecewakan penduduk asli Bahrain yang menganut Syiah.
Masa kini > Indonesia

Pada tanggal 29 Desember 2011 di Nangkrenang, Sampang, Madura, sebuah pesantren Islam Syiah, rumah penasihat sekolah dan rumah kepala sekolah dibakar oleh penduduk asal desa setempat dan daerah lain. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia yang didominasi aliran Sunni. Sehari setelah aksi ini, seorang ulama Sunni dari Jakarta mengatakan, "Itu salah mereka. Mereka mendirikan pesantren di daerah Sunni. Selain itu, menjadi penganut Syiah adalah kesalahan besar. Ajaran yang sejati adalah Sunni dan Allah hanya menerima Muslim Sunni. Jika kaum Syiah mau hidup damai, mereka harus bertobat dan pindah aliran."
Amnesty International mencatat berbagai kasus intimidasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas agama di Indonesia oleh kelompok-kelompok Islam radikal dan memaksa pemerintah Indonesia melindungi ratusan warga Syiah yang dipaksa pulang kampung ke Jawa Timur.
Masa kini > Malaysia

Malaysia melarang umat Syiah menyebarkan ajaran mereka.
Masa kini > Pakistan

Lihat pula: Kekerasan sektarian di Pakistan
Pakistan mengalami kenaikan jumlah kekerasan terhadap Muslim Syiah di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan yang terjadi menewaskan ribuan laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Syiah dianut oleh sedikitnya 20% total penduduk Pakistan dan berasal dari berbagai latar etnis. Dokter, pebisnis, dan profesional lain di Karachi sering dijadikan target oleh militan Muslim Sunni. Suku Hazara di Quetta kehilangan 800 anggota sukunya. Kebanyakan di antaranya menjadi korban serangan teroris Lashkar-e-Jhangvi dan Sipah-e-Sahaba Pakistan, organisasi militan Muslim Sunni yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Taliban. Di kawasan utara Pakistan, seperti Parachinar dan Gilgit-Baltistan, militan Muslim terus menyerang dan membunuh penganut Syiah. Dalam insiden tanggal 16 Agustus 2012, sekitar 25 penumpang Syiah dipaksa keluar dari empat bus di jalan Babusar. Mereka hendak pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Semuanya langsung dieksekusi oleh para militan muslim Sunni Al-Qaeda. Pada hari yang sama, tiga anggota suku Hazara ditembak mati di Quetta, Pakistan.
Lihat pula

Islam Syiah
Peralihan Iran Safawiyah dari Sunni ke Syiah
Penindasan orang Hazara
Pemusnahan (kejahatan)

Putusan pengadilan Nuremberg memvonis banyak terdakwa kejahatan terhadap kemanusiaan atas pemusnahan populasi Yahudi di Eropa. Foto: penembakan massal di luar ghetto Mizocz, 14 Oktober 1942.
Pemusnahan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari "tindakan pembunuhan dalam skala besar". Untuk dinyatakan bersalah atas kejahatan ini, seseorang harus berperan dalam pembunuhan warga sipil dalam skala yang cukup besar, termasuk pembunuhan yang dilakukan dengan "penganiayaan yang disengaja terhadap kondisi kehidupan... yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran sebagian dari suatu populasi". Kasus ini pertama kali diadili di Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, dan dimasukkan dalam daftar kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma.
Sejarah

Pemusnahan terdaftar sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam piagam Nuremberg (serta piagam untuk persidangan di Tokyo) dan pertama kali diadili di Pengadilan Militer Internasional pada tahun 1945. Ahli hukum Ceko Egon Schwelb berargumen bahwa tujuan penyertaannya, selain pembunuhan, adalah untuk memungkinkan penuntutan terhadap pelaku yang terlalu jauh dari tindakan pembunuhan untuk didakwa sebagai pembunuhan. Setelah penuntutan ini, hal tersebut diterima secara umum dan menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Perjanjian ini dikodifikasikan ke dalam Statuta Roma pada tahun 1998.
Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) yang didukung PBB menghukum beberapa orang atas pemusnahan terkait dengan Perang Bosnia, termasuk Milan Lukić atas pembantaian Višegrad, Vujadin Popović, Ljubiša Beara dan Radovan Karadžić atas pembantaian Srebrenica, serta Stojan Župljanin.
Bibliografi

Mettraux, Guénaël (2020). International Crimes: Law and Practice: Volume II: Crimes Against Humanity (dalam bahasa Inggris). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-260391-3.
Guilherme dos Santos

| Guilherme dos Santos |
| --- | --- |

 
Bupati Bobonaro ke-3
Masa jabatan 1992–1999
Gubernur: Mário Viegas Carrascalão José Abílio Osório Soares
Pendahulu Mariano Jose Lopes da CruzPengganti Jabatan dihapuskan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan 1 Oktober 1992 – 30 September 1997
Daerah pemilihan: Timor Timur
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Masa jabatan 1987–1992
Daerah pemilihan: Timor Timur
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Timur
Masa jabatan 1987–1992
Pendahulu Tidak diketahuiPengganti Antonio Freitas Parada
 
Informasi pribadi
Lahir: 4 Januari 1939 (umur 85) Memo, Maliana, Timor Portugis
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: KOTA (1974–1975) Golkar
Afiliasi politik lainnya: Untas (sejak 2000)


Sunting kotak info • L • B
 
Guilherme dos Santos (lahir 4 Januari 1939
) adalah tokoh pro-integrasi Timor Timur dan liurai di Memo. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Bobonaro dari 1992 hingga 1999. Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai ketua DPRD Tingkat I Provinsi Timor Timur.
Pada tanggal 10 Juli 2003, dia dinyatakan bersalah secara in absentia oleh Panel Khusus Kejahatan Berat (Special Panels for Serious Crimes) di Dili atas keterlibatannya dalam pembantaian di kantor Polres Maliana yang berlangsung pada tanggal 8 September 1999.
Kehidupan dan karir politik awal

Dos Santos lahir di Desa Memo, Maliana, pada tanggal 4 Januari 1939. Ayahnya merupakan liurai (raja) di Memo pada masa Portugis. Dia menjalani pendidikan dasar (escola primária) dan lulus pada tahun 1953, sebelum melanjutkan ke sekolah menengah pertama (escola pré-secundária) selama dua tahun dan lulus pada tahun 1955. Dos Santos ikut mendirikan Partai Asosiasi Pahlawan Timor (Tetun: Klibur Oan Timor Asuwain, KOTA) pada tahun 1974, sebuah partai yang didukung oleh para liurai seperti dirinya. Semasa pendudukan Indonesia, Dos Santos bergabung dengan Golongan Karya (Golkar).
Karir sebagai anggota parlemen

Dos Santos merupakan anggota delegasi Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) yang pergi ke Jakarta untuk menyampaikan petisi integrasi kepada Presiden Soeharto di Istana Negara pada tanggal 7 Juni 1976. Setelah pembentukan DPRD Tingkat I Timor Timur pada tanggal 4 Agustus 1976 dengan komposisi anggota sebanyak 30 orang, dia ditunjuk untuk menjadi salah satu anggotanya. Guna menunjang karirnya sebagai birokrat, Dos Santos mengikuti kursus dasar orientasi pemerintahan (Sus Orientasi Pemerintahan) pada tahun 1977 dan kursus DPRD (Sus DPRD) I dan II pada tahun 1985. Dia terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat I Timor Timur pada tahun 1982, sebelum kemudian menjadi anggota MPR dan ketua DPRD Tingkat I Timor Timur lima tahun kemudian.
Dos Santos terpilih menjadi anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 1992, di mana dia menjadi anggota Komisi I DPR RI. Di tahun yang sama, dia juga diangkat menjadi Bupati Bobonaro untuk menggantikan Mariano Lopes da Cruz. Saat menjabat sebagai bupati, dia terlibat sengketa lahan pertanian dengan para petani penggarap dari Saburai yang cenderung pro-kemerdekaan. Dos Santos mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan dari ayahnya. Dia merupakan anggota delegasi Indonesia yang mengunjungi Vatikan pada bulan Agustus 1993 dalam rangka ziarah.
Karir sebagai anggota parlemen > Reaksi terhadap Pembantaian Santa Cruz

Dos Santos bersikap skeptis terhadap penyelidikan KPN (Komisi Penyelidik Nasional) atas Pembantaian Santa Cruz di Dili. Ia meragukan jumlah korban yang disimpulkan oleh KPN, yakni 19 orang. Dos Santos menuntut agar KPN menjalankan tugasnya secara "objektif" dan meminta mereka untuk menyelidiki angka korban yang non-formal. Ia khawatir akan reaksi masyarakat apabila Presiden Suharto mengumumkan bahwa jumlah korban hanya 19 orang dan berharap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dos Santos mendukung upaya dialog terbuka guna menyelesaikan permasalahan dan mengusulkan agar Uskup Belo hadir di dalam pertemuan. Meski demikian, dia sendiri tidak akan hadir karena hendak merayakan natal bersama keluarganya di Bobonaro.
Pada tanggal 4 Desember 1991, Dos Santos bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Philip Flood, di gedung DPRD Timor Timur untuk membahas pembantaian tersebut. Flood menanyakan berbagai hal kepadanya, terutama jumlah korban jiwa. Dos Santos menjelaskan bahwa pembantaian tersebut adalah "titik api" dan "ada latar belakang yang terjadi jauh sebelumnya". Ia menolak untuk menerangkan jumlah korban dengan alasan bahwa itu adalah urusan KPN.
Karir sebagai bupati > Keterlibatan dalam Pembantaian Maliana

Artikel utama: Pembantaian Maliana
Dos Santos terlibat dalam perencenaan Pembantaian Maliana. Pada tanggal 10 Agustus, dia ikut memimpin rapat di kantor bupati untuk memutuskan bagaimana milisi akan bereaksi terhadap kekalahan Indonesia dalam referendum. Selain Dos Santos, beberapa tokoh lain juga ikut memimpin jalannya rapat, seperti Letkol Kav Burhanuddin Siagian (Komandan Kodim di Bobonaro), Lettu Inf Sutrisno, João da Costa Tavares, dan Jorge da Silva Tavares. Semua kepala desa dan pemimpin milisi (termasuk Natalino Monteiro) juga hadir dalam rapat. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa milisi akan mencoba memancing reaksi dari Falintil, sehingga mereka dapat dimobilisasi untuk membunuh para pendukung kemerdekaan. Dos Santos dan Tavares menyarankan pembuatan daftar pendukung kemerdekaan, sedang Burhanuddin akan menyediakan bantuan senjata untuk melaksanakan rencana tersebut.
Pada tanggal 8 September 1999, para anggota milisi Dadarus Merah Putih [de] (DMP) di bawah pimpinan Natalino Monteiro, atas perintah Letkol Kav Burhanuddin Siagian, menyerang 47 pendukung kemerdekaan yang pada tanggal 3 September telah diimbau untuk mengungsi di kantor Polres Maliana. Saat terjadi pembantaian, Dos Santos tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya dan mencegah pembantaian susulan yang terjadi sehari kemudian.
Karir sebagai bupati > Buntut

Pada bulan Januari 2000, Dos Santos diinterogasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Ia sebelumnya sudah dituntut oleh Kejaksaan Agung. Namun, tanpa alasan yang jelas, namanya tiba-tiba keluar dari daftar tuntutan sekitar bulan Mei 2000. Pada bulan Agustus 2000, dia berada di Timor Barat, di mana dia bergabung dengan organisasi Uni Timor Aswain (Untas) yang dirintis oleh para pemimpin milisi pro-Indonesia dengan maksud membalikkan proses kemerdekaan untuk Timor Leste. Dua pegawai negeri yang berada di bawah wewenangnya, Sabino Gouveia Leite dan Francisco Noronha, didakwa di depan Panel Kejahatan Serius pada bulan Februari 2001 di Dili karena terbukti melakukan tindak kejahatan kemanusiaan.
Kehidupan pribadi

Dos Santos mempunyai seorang istri yang secara politik berseberangan dengannya. Sang istri mendukung kemerdekaan Timor Leste, hal yang sangat bertentangan dengan pandangan politiknya. Pada tanggal 7 Juli 1999, setelah berpidato di sebuah kampanye pro-otonomi, dia memukul dan mengancam akan membunuh istrinya. Sang istri kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.