Islamisme
Perkembangan Islamisme

Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, perkembangan Islamisme dapat dirunut dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pendapat yang paling banyak diterima adalah masuknya Islam pada kisaran abad ke-7 hingga abad ke-11. Sejak saat itu, Islam diterima secara mendalam oleh masyarakat Indonesia, terutama karena adanya beberapa kesamaan spiritual dari antara Islam dan kepercayaan-kepercayaan lokal di beberapa tempat. Bersamaan dengan datangnya bangsa Barat yang kemudian memulai misi menyebarkan ajaran Kristen, maka muncullah perebutan kekuasaan dengan cara masing-masing demi kepentingan ideologi yang dibawa.
Konflik-konflik beratasnamakan agama pun bermunculan. Banyak di antaranya yang juga mengusung isu-isu penguasaan sumber-sumber ekonomi, perubahan arus kebudayaan, hingga semangat kebangsaan. Hal ini berimplikasi pada masa-masa di mana semangat Islamisme mulai berakar kuat di Indonesia, yakni ketika ajaran Islam, terutama Quran dan Hadis, mengalami tafsir-tafsir politik. Pengaruh Islamisme cukup kuat untuk didayagunakan sebagai perlawanan terhadap penjajah, sekaligus ideologi yang dibawa, yakni modernisme dan kapitalisme. Sejarah panjang ini meninggalkan jejak yang bisa dilihat sampai saat ini sehingga terjadilah reproduksi tafsir-tafsir politik untuk memusuhi Barat dan Sekularisme.
Diberlakukannya Politik Etis pada tahun 1901 hingga 1942 merupakan masa transisi yang penting di Indonesia karena dinilai mampu memperjuangkan segelintir hak-hak masyarakat pribumi untuk menyejahterakan diri. Politik etis kemudian mematik pergerakan intelektual untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus mencanangkan agenda mengenai semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Munculnya peluang pergerakan itu turut memuat semangat perjuangan Islam seperti yang tampak pada Piagam Jakarta yang sila pertamanya berbunyi: "Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sila ini kemudian menuai protes dan diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” untuk menghilangkan bias agama sebagai bentuk dari perwujudan intisari Eka Sila, yakni gotong royong. Dari sini dapat diketahui bahwa perjuangan pemeluk Islam di Nusantara tidak hanya membawa agenda untuk memerdekakan diri tetapi juga bersama dalam kesepakatan untuk membentuk bangsa yang berdaulat untuk menaungi mereka sebagai umat beragama.
Platzdasch (2009:116) mengemukakan bahwa sejarah pahit politik Islamisme di Indonesia adalah kepercayaan bahwa sekuleris, intelektual yang dididik dengan paham Barat, dan segala konspirasi Zionisme Amerika merupakan penghalang masyarakat Indonesia dalam menerima identitas fundamental mereka sebagai muslim dan keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Ada pola yang dikemukakan oleh beberapa perwakilan Partai Masyumi tentang potensi dan dukungan mereka dalam masyarakat, dengan klaim bahwa aspirasi mayoritas Muslim adalah agar negara menjadi aktif dalam menegakkan syariah.
Hasan (2013:157) mengungkapkan bahwa Islamisme adalah wacana politik dan aktivisme yang bertujuan untuk mengubah sistem sekuler masyarakat dan keadaan untuk membentuk sebuah negara Islam dengan mengeksploitasi simbol-simbol dan identitas-identitas religius. Hal ini tampak terutama pada pendukung implementasi syariat (hukum Islam) dan bahkan berjihad pada konflik-konflik komunal. Peristiwa-peristiwa ini cukup sering terjadi sehingga menyadarkan kita akan meningkatnya radikalisme Islam yang bertujuan membuat negara seperti Pakistan, Irak, dan Iran (lihat Aksikas, 2009; Knudsen dan Ezbidi (ed.)., 2014; Shahibzadeh, 2016; Badamchi, 2017).