stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Gerbang Brandenburg
Desain dan sejarah

Gerbang Brandenburg terdiri dari dua belas kolom Doric, enam di setiap sisi, membentuk lima pintu masuk menuju jalan raya. Warga hanya diperbolehkan menggunakan bagian sisinya. Di atas gerbang adalah Quadriga, dengan Viktoria, dewi kemenangan Romawi mengendarai Quadriga. Quadriga menghadap ke Timur.
Desain Gerbang didasarkan pada Propylaea, gerbang masuk ke Acropolis di Athena, Yunani dan berkaitan dengan sejarah Berlin pada klasikisme arsitektur (pertama, Baroque, dan neo-Palladian). Gerbang ini adalah "Athena di Tepi Sungai" pertama oleh arstiek Karl Gotthard von Langhans. Quadriga dibuat oleh Johann Gottfried Schadow.
Bentuk Gerbang Brandenburg tidak berubah sejak selesai dibangun dan memainkan peran politik dalam sejarah Jerman. Setelah kekalahan Prusia tahun 1806 pada Pertempuran Jena-Auerstedt, Napoleon membawa Quadriga ke Paris. Setelah kekalahan Napoleon tahun 1814 dan pendudukan Paris oleh Prusia dipimpin Jenderal Ernst von Pfuel, Quadriga dikembalikan ke Berlin; dan ikat kepala zaitun Viktoria ditukar dengan Salib Besi, sehingga menjadi Nike, dewi kemenangan Yunani.
Ketika Nazi bangkit mereka menggunakan Gerbang sebagai simbol. Gerbang ini selamat dari Perang Dunia II dan merupakan satu dari beberapa struktur yang berdiri di reruntuhan Pariser Platz tahun 1945 (yang lainnya Akademi Seni Modern). Setelah kekalahan Jerman dan akhir perang dunia kedua, pemerintah Berlin Timur dan Berlin Barat memperbaikinya bersama. Kendaraan dan warga dapat bepergian secara bebas melalui gerbang, hingga Agustus 1961 ketika Tembok Berlin dibangun. Tembok dan jalan kematian membentang di barat gerbang, memotong akses dari Berlin Barat dan melewati Berlin Timur. Pada waktu itu, Quadriga dihadapkan ke Timur.
Tahun 1963, Presiden AS John F. Kennedy mengunjungi Gerbang Brandenburg. Soviet mengibarkan spanduk untuk mencegahnya melihat ke Timur Tahun 1980-an, mengenai dua negara Jerman, wali kota Berlin Barat Richard von Weizsäcker mengatakan: Permasalahan Jerman akan dibiarkan selama Gerbang Brandenburg ditutup.
Tanggal 12 Juni 1987, Presiden AS Ronald Reagan berbicara kepada warga Berlin Barat di Gerbang Brandenburg, menuntut pembukaan Tembok Berlin. Kepada Sekretaris Jenderal CPSU Mikhail Gorbachev, Reagan mengatakan,
Sekretaris Jenderal Gorbachev, bila Anda mencari perdamaian, bila Anda mencari kemakmuran Uni Soviet dan Eropa Timur, bila Anda mencari kebebasan: Datanglah ke gerbang ini! Tn. Gorbachev, bukalah gerbang ini! Tn. Gorbachev, runtuhkan tembok ini!
Ketika Revolusi 1989 terjadi dan Tembok Berlin runtuh, Gerbang ini menggambarkan kebebasan dan keinginan menyatukan Kota Berlin. Tanggal 22 Desember 1989, Gerbang Brandenburg dibuka kembali dengan Helmut Kohl, Kanselir Jerman Barat, berjalan melaluinya dan disambut oleh Hans Modrow, Perdana Menteri Jerman Timur.
Tanggal 12 Juli 1994, Presiden AS Bill Clinton berbicara di Gerbang mengenai perdamaian setelah Perang Dingin Eropa.
Tanggal 21 Desember 2000, Gerbang Brandenburg diperbaiki dengan biaya 6 juta dolar.
Gerbang Brandenburg sekarang ditutup kembali untuk lalu lintas kendaraan, dan sebagian Pariser Platz diubah menjadi zona pejalan kaki batu bata.
Letak

Street map of the Brandenburg Gate's location Diarsipkan 2022-04-24 di Wayback Machine. (GlobalGuide)
Historical photographs

Napoleon di Berlin.
Gerbang Brandenburg tahun 1871
Dari Sisi-Timur 1968, "Tembok Kecil" dengan bunga merupakan titik terdekat bagi pengunjung.
Gerbang Brandenburg tahun 1982 dilihat dari Berlin Timur. Di belakang adalah Tembok Berlin dan di depan adalah rel yang dapat diakses dari Berlin Timur.
Ronald Reagan berpidato pada 12 Juni 1987
Sebuah takal memindahkan bagian Tembok Berlin di samping Gerbang Brandenburg pada Des 1989.
Keruntuhan Tembok Berlin tahun 1989
Quadriga di atas Gerbang Brandenburg
Lihat pula

Tembok Berlin
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Brandenburger Tor.
Gerbang Brandenburg Diarsipkan 2020-12-01 di Wayback Machine.
Brandenburg Gate described in its historic context. Diarsipkan 2004-04-07 di Wayback Machine.
Panorama Brandenburg Gate Diarsipkan 2005-04-27 di Wayback Machine. - Panoramic view from the Pariser Platz
Webcam: Live-View of the Street "Unter den Linden" with Brandenburg Gate in Berlin, Germany Diarsipkan 2009-01-07 di Wayback Machine.
Ronald Reagan's Tear this Wall speech Diarsipkan 2007-12-30 di Wayback Machine.
Complete text, audio and video of Ronald Reagan's Brandenburg Gate Address Diarsipkan 2014-08-06 di Wayback Machine.from AmericanRhetoric.com
Bill Clinton's Berlin is free speech Diarsipkan 2023-03-25 di Wayback Machine.
Video News report of the Brandenburg Gate re-opening Diarsipkan 2009-01-05 di Wayback Machine. - Real Player needed
Germany, Berlin, Brandenburger Tor Diarsipkan 2021-06-14 di Wayback Machine. Virtual tour with map and compass effect by Tolomeus
Panorama Brandenburg Gate 1945 Diarsipkan 2023-06-05 di Wayback Machine. - Panoramic view into the past, 60 years after WWII
Napoleon di Berlin.
Hukum Sali

Selembar surat keputusan Raja Kildebert III
Hukum Sali (bahasa Latin: Lex Salica) adalah kumpulan undang-undang hukum sipil orang Franka Sali yang disusun pada ca. 500 M oleh Klovis, raja orang Franka yang pertama. Meskipun ditulis dalam bahasa Latin atau menurut sejumlah ahli bahasa dalam bahasa semi-Prancis, Hukum Sali juga memuat sejumlah kata yang disebut-sebut oleh para ahli bahasa Belanda sebagai salah satu peninggalan tertulis paling tua dalam bahasa Belanda Kuno, bahkan mungkin tertua kedua sesudah prasasti Bergakker. Hukum Sali merupakan hukum asasi orang Franka pada Awal Abad Pertengahan, dan di kemudian hari mempengaruhi tatanan hukum Eropa. Asas yang paling terkenal dari hukum kuno ini adalah pengecualian kaum perempuan dalam aturan pewarisan jabatan, tanah, dan pusaka-pusaka warisan lainnya. Lembaga penegak Hukum Sali adalah sebuah panitia yang ditunjuk langsung dan diberi kuasa oleh raja orang Franka. Ada lusinan naskah Hukum Sali dari abad ke-6 sampai abad ke-8, dan tiga naskah Hukum Sali teremendasi selambat-lambatnya dari abad ke-9 yang sintas sampai sekarang.
Hukum Sali merupakan kodifikasi hukum-hukum tertulis, baik hukum perdata semisal hukum waris, maupun hukum pidana misalnya hukuman atas tindak pidana pembunuhan. Hukum Sali mempengaruhi pembentukan tradisi hukum tertulis yang berlanjut sampai ke zaman modern di Eropa Barat dan Eropa Tengah, khususnya di negara-negara bagian Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, sebagian Italia, Austria-Hungaria, Rumania, dan negara-negara di semenanjung Balkan.
Sejarah

Kitab undang-undang Hukum Sali yang pertama disusun atas amanat raja segenap orang Franka yang pertama, Klovis I (ca. 466–511), dan terbit antara 507 dan 511. Klovis menunjuk empat orang pejabat dan menugasi mereka untuk mempelajari seluk-beluk hukum adat orang Franka, yang kala itu belum tertulis dan hanya dihafal oleh para tetua tertentu yang baru akan berkumpul dan bersidang bilamana ilmu dan kebijaksanaan mereka diperlukan. Hukum adat orang Franka diwariskan turun-temurun secara lisan sehingga kitab Hukum Sali yang pertama ini dapat dikatakan benar-benar mencerminkan adat istiadat kuno orang Franka. Raja-raja memerlukan undang-undang tertulis agar dapat memerintah secara lebih efektif. Nama dari naskah kumpulan hukum ini mengacu pada status Klovis selaku seorang raja dari wangsa Meroving yang mula-mula hanya berkuasa atas orang Franka Sali sebelum berhasil mempersatukan seluruh suku Franka. Hukum Sali juga berlaku atas orang Franka Ripuari; akan tetapi, karena hanya terdiri atas 65 judul, kitab undang-undang ini mungkin tidak mencakup hukum-hukum khusus orang Franka Ripuari.
Selama 300 tahun berikutnya, naskah Hukum Sali diperbanyak dengan cara tulis tangan dan diamendemen seperlunya, baik untuk menampung pasal-pasal yang baru diundangkan, untuk merevisi pasal-pasal yang telah diamendemen, maupun untuk menghapus pasal-pasal yang sudah tidak berlaku. Tidak seperti karya cetak, pembuatan salinan dengan tulis tangan adalah tindakan perorangan, sehingga tiap-tiap salinan mencerminkan alam pikiran dan kemampuan sastra dari penyalinnya. Tiap-tiap naskah memuat sejumlah kesalahan tulis, perbaikan, isi, dan tata urutan tersendiri. Pasal-pasal dalam kitab undang-undang ini disebut "judul" karena masing-masing memiliki nama sendiri, yang umumnya diawali kata "de" (pasal, perihal). Masing-masing judul pun sering kali memiliki bagian-bagian tertentu yang juga diberi nama tersendiri yang sedikit banyak mengungkap asal-usul keberadaannya. Beberapa di antara nama semacam ini telah digunakan sebagai rujukan khusus, dan acap kali disebut dengan istilah yang sama bagi keseluruhan kitab, yakni "lex" (hukum).
Sejarah > Tahap Meroving

Dalam resensi Hukum Sali karya Hendrik Kern, seluruh naskah yang sintas dikelompokkan menjadi lima rumpun menurut kemiripan isi dan perkiraan tarikh pembuatannya. Rumpun I adalah kumpulan naskah-naskah yang paling tua, terdiri atas empat naskah yang diperkirakan baru dibuat pada abad ke-8 dan ke-9 tetapi memuat 65 judul hukum yang diyakini telah disalin dari kitab asli terbitan abad ke-6. Selain itu, naskah-naskah Rumpun I juga memuat Malbergse Glossen (bahasa Latin: glossa marginalis, glosarium yang ditulis pada tepi halaman naskah) berisi padanan istilah pengadilan pribumi untuk beberapa kata Latin. Istilah Malbergse berasal dari kata malbergo, bahasa sidang. Rumpun II, yang terdiri atas dua naskah, memiliki isi yang sama seperti naskah-naskah Rumpun I, akan tetapi memuat pula "interpolasi-interpolasi atau tambahan yang tampaknya berasal dari zaman yang lebih kemudian".
Sejarah > Tahap Karoling

Rumpun III dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama yang terdiri atas tiga naskah dari abad ke-8 sampai ke–9, memuat pembabaran Hukum Sali yang sudah diperluas menjadi 99 atau 100 judul. Malbergse Glossen tetap dipertahankan. Bagian kedua yang terdiri atas empat naskah tidak saja menghilangkan Malbergse Glossen, tetapi juga "memperlihatkan bekas-bekas dari adanya usaha untuk membuat kalimat-kalimat dalam Hukum Sali menjadi lebih ringkas namun tetap berbobot". Naskah-naskah ini juga memuat sebaris pernyataan yang menunjukkan waktu pembuatannya: "pada tahun ke-13 masa pemerintahan raja kita yang maha mulia atas orang Franka, Pipin". Sebagian pasal dalam naskah-naskah ini diundangkan sesudah masa pemerintahan Raja Pipin Si Pendek berakhir, tetapi dianggap sebagai hasil dari emendasi Hukum Sali yang diprakarsai oleh Pipin, sehingga diberi nama Pipina Recensio (pembetulan Pipin).
Rumpun IV juga dipecah menjadi dua bagian: bagian pertama terdiri atas 33 naskah; bagian kedua terdiri atas satu naskah. Naskah-naskah dalam rumpun ini dicirikan oleh pemberian nama Latin kepada bagian-bagian tertentu yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Dua dari bagian-bagian semacam itu diperkirakan berasal dari 768 sampai 778, tetapi emendasi dalam naskah-naskah rumpun ini diyakini berasal dari 798, yakni menjelang akhir masa pemerintahan Kaisar Karel Agung. Hukum Sali edisi emendasi ini bertajuk Lex Salica Emendata (Hukum Sali Teremendasi), atau Lex Reformata (Hukum Tereformasi), atau Lex Emendata (Hukum Teremendasi), dan tampak jelas merupakan hasil dari usaha reformasi hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan Kaisar Karel Agung.
Kala itu wilayah Kekaisaran Romawi Suci meliputi sebagian besar kawasan barat Eropa. Kaisar Karel Agung menambahkan pasal-pasal tertentu yang dipilih dari kitab undang-undang suku-suku bangsa Jermani yang mula-mula bukan bagian dari Negeri Franka. Pasal-pasal pilihan ini ditambahkan ke dalam pasal-pasal yang sudah ada tetapi diberi judul tersendiri. Segenap orang Franka di dalam wilayah Negeri Franka wajib tunduk pada kitab undang-undang yang sama, yakni kitab undang-undang hasil emendasi Kaisar Karel Agung yang tetap disebut Lex Salica. Kitab undang-undang suku-suku Jermani lainnya yang menjadi sumber dari pasal-pasal tambahan ini adalah Lex Ribuariorum (Hukum orang Ripuari) atau Lex Ribuaria (Hukum Ripuari), Lex Alamannorum (Hukum orang Alemani), dan Lex Suauorum (Hukum orang Suebi). Lex Ribuaria adalah kitab undang-undang orang Franka Ripuari, salah satu suku bangsa yang merdeka sebelum Klovis berkuasa. Lex Alamannorum adalah kitab undang-undang orang Alemani, yang kala itu tunduk pada orang Franka. Di bawah kekuasan orang Franka, mereka wajib menaati undang-undang Franka, bukan undang-undang mereka sendiri. Dimasukkannya beberapa aturan hukum mereka ke dalam Hukum Sali tentu dimaksudkan sebagai suatu tindakan paliatif. Sementara Lex Suauorum adalah kitab undang-undang orang Suebi yang jauh lebih tua daripada Lex Alamannorum.
Catatan penjelasan dalam bahasa Belanda Kuno

Lihat pula: Bahasa Belanda Kuno
Glosarium dalam naskah Hukum Sali (Malbergse Glossen) memuat sepatah dua kata dan sejumlah kalimat lengkap tertua yang pernah ditulis orang dalam bahasa Belanda Kuno:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahasa Belanda Kuno | maltho | thi | afrio | lito |
| Bahasa Belanda (Modern) | ik meld, | jou* | bevrijd ik, | laat** |
| Bahasa Indonesia | aku nyatakan, | kau | aku bebaskan, | kawula** |

* Bahasa Belanda Kuno menggunakan kata ganti orang kedua tunggal, thi.
** Lito adalah semacam kawula dalam sistem feodal, petani separuh merdeka, menggarap lahan milik tuan tanah tetapi dirinya sendiri bukanlah milik tuan tanah. Sebaliknya seorang hamba tebusan sepenuhnya adalah milik tuannya.
Beberapa asas dari Hukum Sali

Hukum Sali beserta tafsir-tafsirnya memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat Franka. Pasal-pasal hukum pidana mengatur pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda sebagai kompensasi atas cedera pada manusia serta kerusakan pada harta benda (misalnya budak belian), tindak pidana pencurian, dan tindak pidana penghinaan tanpa sebab. Sepertiga dari denda yang dibayar adalah biaya perkara. Interpretasi yudisial dilakukan oleh dewan juri.
Hukum sipil menetapkan bahwa seorang individu secara sah berada di luar perlindungan hukum jika individu yang bersangkutan bukan anggota dari sebuah keluarga. Hak-hak para anggota keluarga juga diatur; misalnya, tanah harus dibagi rata kepada seluruh waris laki-laki yang masih hidup, berlawanan dengan asas primogenitur.
Beberapa asas dari Hukum Sali > Suksesi agnatis

Salah satu asas hukum sipil adalah suksesi agnatis (hak waris menurut garis nasab laki-laki) yang secara gamblang menafikan hak waris kaum perempuan atas jabatan penguasa atau tanah pertuanan feodal. Istilah "Hukum Sali" sering kali digunakan sebagai sebutan lain bagi suksesi agnatis. Akan tetapi Hukum Sali tidak semata-mata mengatur hal-ikhwal warisan saja, karena kitab undang-undang ini adalah leluhur langsung dari sistem-sistem hukum yang kini berlaku di daratan Eropa.
Hukum Sali mengatur suksesi berdasarkan jenis kelamin. Suksesi agnatis berarti jabatan penguasa atau tanah feodal dialihkan dari si pewaris kepada kerabat laki-laki dalam satu garis nasab patrilineal yang sama dengan si pewaris, misalnya saudara laki-laki, putra, atau kerabat laki-laki terdekat (misalnya kemenakan), termasuk pula kerabat laki-laki dari cabang-cabang nasab patrilineal yang bersumber dari leluhur laki-laki yang sama dengan si pewaris (misalnya sepupu jauh). Bentuk-bentuk utama dari suksesi agnatis adalah senioritas agnatis dan primogenitur agnatis. Yang paling lazim digunakan adalah primogenitur agnatis, yakni pengalihan warisan dari si pewaris kepada putra tertuanya yang masih hidup; jika si pewaris tidak berputra, maka warisan akan dialihkan kepada kerabat laki-laki terdekat dalam satu garis nasab patrilineal.
Penerapan hukum suksesi dan hukum waris > Di Prancis

Raja-raja wangsa Meroving membagi-bagi wilayah kekuasaannya secara merata kepada semua putra mereka yang masih hidup. Tindakan ini menjadi penyebab timbulnya berbagai sengketa dan bunuh-membunuh antarsaudara di kalangan kaum keturunan raja. Wangsa Karoling juga melakukan tindakan yang sama, namun wilayah kekuasaan mereka sudah bertaraf kekaisaran, sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dapat diwariskan kepada satu orang saja pada setiap masa pemerintahan. Primogenitur, yakni asas pengistimewaan terhadap keturunan yang lahir lebih dulu sebagai ahli waris atas seluruh harta si pewaris, pada akhirnya muncul di Prancis pada masa pemerintahan raja-raja wangsa Capet. Raja-raja wangsa Capet yang terdahulu hanya memiliki satu orang ahli waris, yaitu putra tertua, yang dinobatkan menjadi raja muda (bahasa Latin: rex iunior) selagi ayahnya masih hidup. Karena warisan tidak lagi dibagi-bagi secara merata, maka sebagai gantinya, putra-putra raja dari wangsa Capet selain putra tertua dianugerahi apanase, yakni daerah kekuasaan feodal di bawah suzeranitas raja. Hukum feodal memperbolehkan pewarisan pertuanan kepada anak perempuan jika tidak ada anak lelaki. Aturan ini juga diterapkan pada apanase-apanase terdahulu. Mengenai apakah hukum feodal ini juga diterapkan dalam pewarisan takhta Kerajaan Prancis, tak seorang pun yang tahu sampai dengan tahun 1316.
Penerapan hukum suksesi dan hukum waris > Di Prancis > Tata suksesi pada 1328

Raja Philippe pun mangkat tanpa meninggalkan putra, dan digantikan oleh saudaranya yang naik takhta menjadi Raja Charles IV tanpa tentangan. Raja Charles juga mangkat tanpa meninggalkan putra, namun juga meninggalkan permaisurinya dalam keadaan mengandung. Situasi ini menimbulkan krisis suksesi, sama seperti yang pernah terjadi pada 1316, sehingga kaum bangsawan mulai bersiap sedia, baik untuk memilih dan mengangkat seorang wali, maupun untuk memanfaatkan peluang menjadi penguasa berikutnya. Pada saat itu, sudah dimaklumi bahwasanya kaum perempuan tidak dapat mewarisi takhta kerajaan Prancis (meskipun belum ditetapkan secara tertulis).
Dengan penerapan asas agnatis, pihak-pihak berikut ini tidak diperhitungkan sebagai ahli waris takhta:
Anak-anak perempuan dari Raja Louis X, Raja Philippe V, dan Raja Charles IV, termasuk anak yang sedang dikandung oleh Jeanne d'Évreux, permaisuri mendiang Raja Charles, jika kelak terlahir perempuan;
Putri Isabelle, saudari Raja Louis X, Raja Philippe V, dan Raja Charles IV, yang diperistri oleh penguasa Inggris, Raja Edward II.
Permaisuri mendiang Raja Charles IV melahirkan seorang anak perempuan. Putri Isabelle, saudari Raja Charles IV, mengklaim hak waris bagi putranya, Raja Edward III. Prancis menolak klaim ini, dengan alasan bahwa "kaum perempuan tidak dapat mewariskan hak yang tidak dimilikinya", yakni penjabaran dari asas suksesi yang ditetapkan pada 1316. Wali raja, Philippe dari Valois, naik takhta menjadi Raja Philippe VI pada 1328. Philippe menjadi raja tanpa tentangan yang serius sampai ia berusaha merebut Gascogne pada 1337, sehingga memancing Raja Edward III untuk memaksa Prancis mengakui hak warisnya atas takhta Kerajaan Prancis.
Penerapan hukum suksesi dan hukum waris > Penerapan Hukum Sali di negara-negara Eropa lainnya

Dalam sejarah Eropa, pernah timbul sejumlah konflik bersenjata akibat penerapan maupun pelanggaran Hukum Sali. Perang Karlis berkobar di Spanyol sebagai akibat dari silang sengketa seputar kelayakan seorang ahli waris perempuan untuk menduduki takhta kerajaan. Perang Suksesi Austria dipicu oleh Sanksi Pragmatik 1713 yang diundangkan oleh Adipati Utama Austria, Karl VI. Adipati Utama Karl VI mewarisi jabatan penguasa Austria sebagai akibat dari penerapan Hukum Sali yang menafikan hak waris dari putri-putri abangnya, namun ia justru berusaha untuk mewariskan jabatannya itu kepada putri kandungnya, Maria Theresia. Pewarisan jabatan Adipati Utama Austria dari ayah kepada anak perempuan ini merupakan salah satu contoh penerapan hukum semi-Sali.
Tata suksesi di Kerajaan Italia modern di bawah kekuasaan wangsa Savoia diatur menurut Hukum Sali.
Jabatan penguasa Kerajaan Britania Raya dan jabatan penguasa Kerajaan Hannover terpisah sepeninggal Raja Britania Raya dan Hannover, William IV, pada 1837. Kerajaan Hannover memberlakukan hukum semi-Sali, tetapi tidak demikian halnya dengan Kerajaan Britania Raya. Kemenakan perempuan Raja William, Victoria, naik takhta menjadi ratu atas Britania Raya dan Irlandia, namun jabatan penguasa Kerajaan Hanover diwariskan kepada adik Raja William IV, Ernest, Adipati Cumberland.
Hukum Sali juga merupakan isu penting dalam Permasalahan Schleswig-Holstein dan memainkan suatu peran prosaik dari hari ke hari dalam pembuatan keputusan sehubungan dengan pewarisan dan pernikahan kalangan ningrat di negara-negara bagian Jerman, misalnya di Kadipaten Sachsen-Weimar. Agaknya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kaum bangsawan Eropa senantiasa berhadapan dengan aturan Hukum Sali dalam segala urusan diplomasi, teristimewa bilamana merundingkan pernikahan, karena seluruh garis nasab laki-laki harus sudah punah terlebih dahulu sebelum sebuah gelar kepemilihan tanah dapat diwariskan (melalui pernikahan) kepada suami dari seorang perempuan— para penguasa perempuan merupakan anatema (dianggap haram) di negara-negara bagian Jerman sampai ke Zaman Modern.
Demikian pula jabatan penguasa Kerajaan Belanda dan Kadipaten Agung Luksemburg terpisah pada 1890, manakala Putri Wilhelmina naik takhta menjadi ratu pertama atas Negeri Belanda. Sisa-sisa pengamalan Hukum Sali tampak pada penyebutan resmi kepala monarki Negeri Belanda sebagai 'Raja' (bahasa Belanda: Koning), sekalipun yang sedang memerintah bergelar 'Ratu' (bahasa Belanda: Koningin). Jabatan penguasa Kadipaten Agung Luksemburg beralih ke wangsa lain yang masih terhitung kerabat jauh agnatis dari wangsa Oranje-Nassau, yakni wangsa Nassau-Weilburg. Akan tetapi garis nasab laki-laki dari wangsa Nassau-Weilburg pun mengalami kepunahan setelah kurang dari dua dasawarsa berkuasa. Karena seluruh cabang garis nasab laki-laki dari wangsa Nassau telah punah, Adipati Agung Willem IV mengadopsi hukum suksesi semi-Sali agar jabatannya dapat diwarisi oleh putri-putrinya.
Rujukan dalam karya sastra

Shakespeare menjadikan Hukum Sali sebagai salah satu sarana alur cerita (plot device) dalam drama Henry V. Dalam drama ini dikisahkan bahwa Prancis menjadikan Hukum Sali sebagai dasar untuk menafikan hak waris Henry V atas takhta Kerajaan Prancis. Drama Henry V bermula dengan adegan Uskup Agung Canterbury dimintai pendapat mengenai apakah penuntutan hak waris itu dapat dibenarkan kendati bertentangan dengan Hukum Sali. Sang Uskup Agung menjawab, "Tanah Salique" itu letaknya di Negeri Jerman, di antara batang air Sala dan batang air Elba". Jawaban ini menyiratkan bahwa Hukum Sali adalah hukum Jerman, dan bukan hukum Prancis. Pembenaran dari Sang Uskup Agung, yang sengaja dibuat sedemikian rupa oleh Shakespeare agar terkesan bebal dan bertele-tele (untuk keperluan komedi dan rekayasa politik) itu pun sebenarnya keliru, karena orang Franka Sali menetap di daerah hilir Sungai Rhein dan Sungai Skaldis, yang sekarang ini termasuk dalam wilayah Flandria di negeri Prancis.
Dalam novel Royal Flash, karya George MacDonald Fraser, sang jagoan, Harry Flashman, saat menikahi Adipati Putri Irma, dihadiahi harta pusaka yang menjadi hak pendamping kepala negara, dan "Sang Adipati Putri malah jauh lebih beruntung lagi"; sang jagoan yang merasa dicurangi pun berpikir, "Dulu pernah aku sadari, dan kini pun kembali aku sadari, bahwa Hukum Sali adalah suatu gagasan hebat yang terkutuk".
Dalam novelnya, Waverley, Sir Walter Scott mengutip "Hukum Salique" dalam penjabaran cerita sehubungan dengan permintaan si tokoh utama untuk diberi seekor kuda dan seorang pemandu jalan yang dapat mengantarnya ke Edinburgh. Si nyonya rumah, seorang pekerja ulet yang sopan dan pendiam, datang untuk menanyakan apa yang ia inginkan untuk disajikan sebagai santapan malamnya, tetapi menolak untuk memberi jawaban perihal kuda dan pemandu; karena Hukum Salique, tampaknya, berlaku pula atas kandang-kandang kuda di penginapan Kaki Dian Emas.— Bab XX1X
Lihat pula

Hukum Jermani kuno
Patrilineal
Paris, BN, lat. 4404