Regulasi Umum Perlindungan Data
Regulasi (EU) 2016/679 GDPR > Ruang lingkup GDPR

Organisasi-organisasi yang ada di UE dan memproses data pribadi milik individu yang berbasis di UE diwajibkan mematuhi GDPR paling lambat pada 25 Mei 2018. GDPR memperbarui dan mengharmonisasi kerangka kerja dalam memproses data pribadi di UE, memberikan kewajiban-kewajiban baru bagi organisasi dan hak-hak baru bagi para individu. GDPR dipandang sebagai solusi atas perlindungan data publik di internet sehingga mendorong pengendali data (seperti media sosial) untuk lebih waspada dalam melindungi data milik subjek data (pengguna). Di dalam GDPR terkandung beberapa poin berikut:
Syarat dan Ketentuan Harus Sederhana, Consent (izin) dan Terms of Agreements (syarat-syarat ketentuan) sering kali diabaikan oleh para pengguna karena tulisan-tulisan tersebut sering kali terlalu panjang dan kecil sehingga sulit untuk dibaca. Pada pasal 7 GDPR, dijelaskan bahwa tulisan mengenai hal tersebut harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan lugas. Bila tidak, maka syarat dan ketentuan tidak akan berlaku. Subyek data (pemilik data) juga memiliki hak untuk membatalkan persetujuan yang mereka berikan pada Consents atau Terms of Agreements. Apabila pengguna masih di bawah umur, maka diwakili orang tua atau wali yang memiliki kekuatan hukum untuk menyetujui Consents dan Terms of Agreements tersebut.
Lindungi Kehidupan Pribadi Pengguna, Ada larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrik, data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna, seperti yang dijelaskan pada pasal 9 GDPR. Pemilik data harus terlebih dulu setuju apabila data-data tersebut diproses, tapi pasal ini tidak berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat seperti penegakan hukum. Itu pun dengan memperhatikan hak-hak asasi pemilik data dapat terjaga.
Komunikasi Harus Transparan, Pengendali data (misalnya, media sosial) harus menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan mudah diakses bila dimintai penjelasan oleh pemilik data. Apabila pengendali data tidak memberikan respons yang diminta, maka mereka diwajibkan untuk segera memberikan penjelasan selambat-lambatnya satu bulan.
Hak Menghapus Seluruh Data, Ada istilah Right to be Forgotten atau Hak untuk Dilupakan. Pada pasal 17 GDPR, pemilik data memiliki hak agar data miliknya dihapus secara keseluruhan tanpa ditunda oleh pengendali data. Sebagai contoh, bila pemilik data menyetorkan datanya di sebuah situs, maka situs itu wajib menghapus semua data pengguna bila diminta. Dengan begitu, sebuah situs tidak dapat menyimpan data pengguna yang sudah tidak menggunakan layanan situs tersebut. Ada pengecualian dalam hal ini, contohnya bila penghapusan data bertabrakan dengan perkara hukum, maka data tidak bisa dihapus.
Hak Mengakses Data, Pemilik data memiliki hak untuk mendapat konfirmasi perihal pengelolaan data milik mereka. Contohnya tujuan dari pengelolaan data mereka, lalu tentang kategori data milik mereka yang dikelola, atau siapa yang mengelola data pribadi milik mereka. Sama halnya bila data pengguna ditransfer ke pihak ketiga atau organisasi internasional, maka pemilik data berhak mendapat informasi. Skandal Cambridge Analytica merupakan contoh saat data pengguna dipakai oleh pihak ketiga tanpa diketahui. Dalam kasus ini Facebook adalah si pengendali data. Kewajiban lain dari pengendali data juga harus memastikan bahwa data pengguna terlindungi bila dipindah ke pihak ketiga, baik pihak ketiga dalam bentuk negara lain atau organisasi internasional. Pemilik data juga memiliki hak protes bila data pribadi mereka dipakai untuk hal-hal pemasaran, misalnya untuk dijadikan target iklan.
Harus Ada Petugas Pengawas Data, Tiap negara UE harus menyediakan setidaknya satu badan publik untuk memastikan implementasi regulasi ini, serta memberikan bantuan kepada pemilik data. Dalam pembentukannya, badan tersebut bisa dibentuk oleh pihak pemerintah secara transparan, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Seperti yang disebut pada pasal 53 GDPR, seseorang yang diangkat menjadi anggota pengawasan perlindungan data wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh asal memberi jabatan kepada orang yang tidak punya pemahaman mumpuni terkait bidang digital.
Penalti, Ada dua penalti utama yang diberikan bagi yang melanggar regulasi ini, dan tergantung pasal mana yang dilanggar. Penalti yang pertama adalah denda 10 juta euro atau sejumlah 2 persen keuntungan perusahaan, dan yang dijatuhkan adalah jumlah yang paling besar. Penalti yang kedua adalah sebesar 20 juta euro atau denda sejumlah 4 persen keuntungan perusahaan, dan yang dijatuhkan juga jumlah yang paling besar.