Perang Besar Cirebon
Masa perang besar Cirebon > Herman Willem Daendels, Kyai Kulur dan Kyai Durrahman > Pembentukan Kesultanan Cheribon en Cheribonsche-Preanger Regentschappen dan Sultan sebagai pegawai Belanda

Pada tanggal 2 Februari 1809, berdasarkan Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) wilayah kesultanan Cirebon dijadikan wilayah dibawah kekuasaan Belanda, para Sultan-Sultan di Cirebon kemudian dijadikan pegawai Belanda dan diberikan gaji oleh pemerintah Belanda. Pemisahan kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon ini bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Sepuh VII Sultan Djoharudin di Kesultanan Kasepuhan, Sultan Anom V Abu Soleh Muhammad Immamudin di kesultanan Kanoman dan Sultan Kacirebonan I Sultan Carbon Amirul Mukminin di kesultanan Kacirebonan yang baru saja dibentuk dari hasil perundingan keluarga untuk membagi kesultanan Kanoman. Gubernur Jendral Herman Willem Daendels setahun setelah kedatangannya ke Hindia Belanda, segera menetapkan berbagai langkah dan tindakan dalam rangka pengendalian wilayahnya yang ada di Jawa bagian barat, dua Regentschappen (wilayah) kemudian ditetapkan,
Pertama, Batavia en Jacatrasche Preanger Regentschappen (wilayah Batavia dan Priangan-Jakarta) yang meliputi Batavia, Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung dan Sumedang)
Kedua, Kesultanan Cheribon en Cheribonsche-Preanger Regentschappen (wilayah kesultanan Cirebon dan Priangan-Cirebon), yang meliputi wilayah kesultanan Cirebon, Limbangan (sekarang bagian dari kabupaten Garut), Sukapura (sekarang bagian dari kabupaten Tasikmalaya) dan Galuh (sekarang kabupaten Ciamis dan kota Banjar)
Di daerah Cirebon, dikatakan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels memperoleh hak untuk mengangkat pegawai kesultanan menjadi pegawai Belanda, hal ini senada dengan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Herman Willem Daendels di pulau Jawa di mana dia mengangkat semua bupati menjadi pegawai Belanda dengan maksud menyetarakan mereka dengan para pegawai yang berasal dari eropa, hal ini dilakukan oleh Gubernur Jendral Herman Willem Daendels untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang oleh para bupati Jawa yang memperoleh keuntungan langsung dari penduduknya. Gubernur Jendral Herman Willem Daendels juga mendapat kekuasaan lebih besar dalam urusan keuangan, tidak hanya di Cirebon, Gubernur Jendral Herman Willem Daendels juga memperketat pengawasan administrasi dan keuangan atas para penguasa pribumi lainnya. Gubernur Jendral Herman Willem Daendels juga masih ikut campur dalam pemerintahan internal kesultanan. sejak tahun 1809 dikatakan bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan politik karena telah dijadikan pegawai pemerintah Hindia Belanda dan fungsi mereka sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral, wilayah-wilayahnya kemudian diawasi oleh prefect (kepala wilayah) yang telah ditunjuk oleh pemerintah Belanda.
Pada Algemeene Bepalingen (ketentuan umum) selain memecah wilayah kesultanan Cirebon menjadi dua prefectuur (wilayah) yakni Kesultanan Cheribon Landen (termasuk didalamnya wilayah kepangeranan Gebang) dan Cheribonsche-Preanger Landen yang masing-masing dikepalai oleh seorang prefect (kepala wilayah), ketentuan umum tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan para penguasa Cirebon dengan terbitnya Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) menjadi seorang pegawai Belanda dengan posisi yang berada langsung dibawah prefect (kepala wilayah), ketiga penguasa Cirebon kemudian diberikan gelar hoofd-regent dan tetap diperkenankan untuk menggunakan tanda atau simbol-simbol kebesaran serta tata cara penghormatan yang selama ini berlaku di lingkungan kesultanan guna menjaga citra dari para penguasa Cirebon.
Prefectuur (wilayah) Kesultanan Cheribon Landen dibagi menjadi 12 distrik dan dikepalai oleh seorang districts-tommongong (Tumenggung wilayah), para penguasa Cirebon yang diberikan jabatan hooft-regent diwajibkan untuk menyediakan beras sebesar 2.000 koyan (1 koyan = 1.853 kilogram) atau sekitar 3.706.000 kilogram per tahun dan pengakuan hutang sebesar 30.000 Rijksdaalder (bahasa Cirebon : Reyal Selaka) atau ringgit per tahun.
Pada tanggal 13 Maret 1809, Gubernur Jendral Herman Willem Daendels menunjuk Sultan Sepuh yang pada masa itu dijabat oleh Djoharuddin untuk mengepalai wilayah kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sultan Anom Imamuddin ditunjuk sebagai kepala wilayah di Maja (Majalengka) sementara Pangeran Raja Kanoman yang sudah naik tahta sebagai Sultan Kacirebonan dijadikan kepala wilayah Indramayu. Pada detail penjelasannya, peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 1809 tersebut menyatakan bahwa wilayah yang berada dibawah pengelolaan masing-masing penguasa Cirebon adalah sebagai berikut:
Sultan Sepuh (pada masa itu dijabat oleh Sultan Sepuh Joharuddin), mengelola wilayah Talaga, Gebang, Kuningan, Cikaso, Losari dan sebagian Cheribon hoofd-negorij (wilayah pusat kesultanan Cirebon) dengan tanah pertanian seluas 4.239 jung (1 jung = 28.000 m2) atau seluas 118.692.000 m2 dan penduduk berjumlah 80,739 jiwa.
Sultan Anom (pada masa itu dijabat oleh Sultan Anom Abu Sholeh Imamuddin), mengelola wilayah Panjaluh, Matangaji, Rajagaluh, Sindang Kasih, sebagian Bengawan Wetan (sekarang sekitar Palimanan hingga Plumbon) serta sebagian Cheribon hoofd-negorij (wilayah pusat kesultanan Cirebon) dengan tanah pertanian seluas 4.304 jung atau seluas 120.512.000 m2 dan penduduk berjumlah 76.622 jiwa.
Sultan Kacirebonan (pada masa itu dijabat oleh Sultan Kacirebonan I Amirul Mukminin Muhammad Chaeruddin II), mengelola wilayah Kandang Haur, Bengawan Kulon (wilayah sebelah barat sungai Cimanuk) dan sebagian Bengawan Wetan (Indramayu, Jatibarang, Karang Ampel dan sekitarnya) dengan tanah pertanian seluas 4.293 jung atau seluas 120.204.000 m2 dan penduduk berjumlah 80.250 jiwa.