Organisasi Perdagangan Dunia
Anggota

Artikel utama: Daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia
Pada tahun 2016, WTO memiliki 164 anggota yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. Para anggotanya tidak hanya terdiri dari negara-negara berdaulat, tetapi juga meliputi wilayah kepabeanan, yaitu daerah yang bebas mengatur hubungan dagang mereka sendiri. Contoh wilayah kepabeanan yang menjadi anggota WTO adalah "Hong Kong, Tiongkok", "Makau, Tiongkok", dan "Tionghoa Taipei" (dalam bahasa sehari-hari disebut "Taiwan"). Selain itu, WTO juga memiliki kekhususannya sendiri dengan menerima Uni Eropa sebagai anggota. Pada saat yang sama, negara anggota Uni Eropa juga menjadi anggota WTO, sehingga setiap negara ini seolah memiliki keanggotaan ganda. Walaupun begitu, pada kenyataannya Komisi Eropa-lah yang bertindak sebagai perantara Uni Eropa sekaligus semua negara anggotanya dalam pertemuan dan perundingan yang digelar di WTO.
Terdapat dua cara bagi negara yang ingin bergabung dengan WTO. Cara pertama yang disebut "keanggotaan awal" (bahasa Inggris: original membership) hanya dapat digunakan oleh negara yang pernah bergabung dengan GATT 1947 dan Komunitas Eropa. Berdasarkan Pasal XI:1 Perjanjian WTO, negara-negara tersebut dapat diterima sebagai anggota WTO jika mereka menerima semua ketentuan Perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral yang berada di bawahnya, dan jika memberikan konsesi dan membuat komitmen dalam perdagangan barang dan jasa yang kemudian dicantumkan dalam daftar masing-masing. Cara kedua adalah melalui prosedur aksesi seperti yang ditetapkan dalam Pasal XII Perjanjian WTO. Negara atau wilayah kepabeanan yang ingin bergabung harus menerima semua ketentuan Perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral yang berada di bawahnya, dan kemudian mereka harus melakukan perundingan aksesi yang mencoba menentukan kesesuaian undang-undang dan praktik dagang calon anggota dengan aturan WTO dan langkah yang dapat diambil untuk menyesuaikannya, serta konsesi akses pasar untuk perdagangan barang dan komitmen perdagangan jasa yang akan diambil oleh calon anggota. Tahapannya secara umum dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
Tahap "perkenalan": calon anggota melaporkan semua kebijakan dagang dan ekonomi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban anggota WTO dan mengirim memorandum yang berkaitan dengan hal ini. Memorandum ini akan diperiksa oleh kelompok kerja WTO yang didirikan khusus untuk keperluan ini untuk melihat apakah undang-undang dan praktik calon anggota sejalan dengan aturan WTO.
Tahap perundingan bilateral mengenai konsesi akses pasar dan komitmen yang akan diambil, tetapi pada akhirnya hasil perundingan bilateral tersebut harus diberlakukan secara multilateral kepada semua anggota WTO sesuai dengan asas MFN.
Tahap perumusan ketentuan keanggotaan: kelompok kerja WTO akan merumuskan ketentuan aksesi yang dijabarkan dalam laporan kelompok kerja, rancangan protokol aksesi, dan rancangan "daftar barang" dan "daftar jasa" yang berisikan semua konsesi akses pasar dan komitmen calon anggota. Semua dokumen ini akan dikirimkan kepada Konferensi Tingkat Menteri atau Dewan Umum.
Tahap pengambilan keputusan: Konferensi Tingkat Menteri atau Dewan Umum akan memutuskan berdasarkan konsensus apakah mereka akan menerima calon anggota atau tidak. Jika lamaran untuk bergabung diterima, bakal anggota secara resmi akan bergabung dengan WTO dalam waktu tiga puluh hari setelah mereka mengirimkan instrumen ratifikasi protokol aksesi.
Dalam sejarahnya, proses aksesi ke dalam WTO biasanya memakan waktu yang panjang; walaupun Kirgizstan merupakan negara tercepat yang bergabung ke dalam WTO (hanya memerlukan 2 tahun 10 bulan), perundingan aksesi dengan Aljazair masih belum selesai dari tahun 1987. Republik Rakyat Tiongkok sendiri membutuhkan lebih dari empat belas tahun untuk menyelesaikan proses aksesi, dan mereka secara resmi bergabung pada November 2001.
Selain anggota, WTO juga memiliki sejumlah "pengamat". Negara-negara yang baru saja mendapatkan status pengamat harus memulai perundingan untuk bergabung dengan WTO dalam kurun waktu lima tahun. Kewajiban ini tidak berlaku untuk Vatikan yang memiliki status pengamat di WTO. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga memiliki status pengamat permanen, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan, Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Ada pula organisasi-organisasi internasional yang hanya memiliki status pengamat dalam badan WTO tertentu sesuai dengan mandat mereka, contohnya adalah Komisi Codex Alimentarius (lembaga gabungan Organisasi Pangan dan Pertanian dengan Organisasi Kesehatan Dunia) yang memiliki status pengamat di Komite Tindakan Sanitari dan Fitosanitari WTO.