Parlemen Pakistan
Majelis Nasional

Artikel utama: Majelis Nasional Pakistan
Majelis Nasional Pakistan beranggotakan 342 orang, 272 dipilih secara langsung, 60 kursi khusus untuk wanita dan 10 untuk kelompok agama minoritas. Majelis Nasional merupakan lembaga yang independen. Majelis ini berwenang untuk membuat undang-undang tingkat federal, mengawasi lembaga eksekutif melalui debat, mosi, jam bertanya dan Komite Tetap, dan memastikan bahwa kinerja pemerintah tetap berada dalam parameter yang ditetapkan Konstitusi dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Hanya Majelis Nasional yang dapat memeriksa pengeluaran negara dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Anggota Majelis Nasional dipilih secara langsung dan bebas sesuai dengan undang-undang.
Pasal 50 Konstitusi menyatakan bahwa Parlemen Pakistan terdiri dari presiden dan dua majelis yakni Majelis Nasional dan Senat. Majelis Nasional memiliki kewenangan lebih dibanding Senat oleh legislatif karena secara eksklusif dapat mengatur anggaran negara. Kecuali pembahasan mengenai anggaran negara, kedua majelis bekerja bersama untuk membuat undang-undang. RUU dapat diajukan oleh salah satu dari kedua majelis. Jika RUU tersebut lolos di salah satu majelis, maka RUU tersebut akan dibawa ke majelis yang lain. Jika RUU tersebut lolos tanpa amendemen, maka RUU tersebut akan dibawa ke presiden untuk disetujui. Jika RUU yang dibawa ke majelis lain, tidak disahkan dalam waktu sembilan puluh hari atau ditolak, maka RUU tersebut akan presiden akan mengadakan pembahasan bersama dengan pertimbangan dari majelis yang mengajukan RUU tersebut. Jika RUU ini diloloskan dalam pembahasan bersama, dengan atau tanpa perubahan, oleh kedua majelis, RUU tersebut akan dibawa ke presiden untuk disetujui.
Jika RUU tersebut dibawa ke presiden untuk persetujuan, ia akan menyetujui RUU tidak lebih dari sepuluh hari. Jika bukan mengenai anggaran, presiden dapat mengembalikan RUU tersebut ke Majelis Nasional dengan pesan yang meminta agar RUU tersebut dipertimbangkan kembali. Majelis Nasional akan mempertimbangkan kembali RUU pada pembahasan bersama. Jika RUU ini diloloskan lagi, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara, RUU tersebut akan disampaikan kepada presiden dan presiden harus memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari; jika tidak memberikan persetujuan selama waktu tersebut makan RUU dianggap telah disetujui. Sesuai dengan Konstitusi, Parlemen juga dapat membuat peraturan untuk  dua Provinsi atau lebih dengan permohonan dari provinsi tersebut. Jika Pemerintah menyatakan Keadaan Darurat di setiap provinsi, kekuasaan untuk membuat undang-undang provinsi diserahkan ke Parlemen. Tapi RUU yang disahkan oleh Parlemen selama Keadaan Darurat, akan tidak berlaku setelah enam bulan sejak berakhirnya Keadaan Darurat. Namun demikian, langkah yang telah diambil dalam undang-undang akan tetap berlaku. Dalam peran konstitusionalnya, Parlemen juga memiliki tugas lain. Presiden dipilih oleh anggota kedua majelis dari Parlemen dan Majelis Provinsi. Perdana Menteri, yang mengepalai Kabinet bertanggung jawab untuk membantu dan menyarankan presiden, dan termasuk anggota Majelis Nasional. Anggota Kabinet ditunjuk oleh presiden atas saran dari perdana menteri.
Terdapat prosedur untuk memakzulkang Perdana Menteri dari jabatannya jika ia kehilangan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional. Dalam hal ini jika resolusi untuk mengajukan mosi tidak percaya disetujui oleh Majelis tidak kurang dari 20% dari total angota Majelis Nasional, maka akan diadakan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya. Dan jika mosi tidak percaya disetujui oleh suara mayoritas di Majelis Nasional, maka Perdana Menteri akan lengser dari jabatan. Demikian pula, untuk memakzulkan presiden, diperlukan setengah dari seluruh anggota dari salah satu majelis untuk mengajukan resolusi pemakzulan ke Ketua Majelis Nasional, atau, beberapa kasus, Ketua Senat, agar dapat dibawa ke majelis lain. Setelah pembahasan bersama kedua majelis, jika resolusi disahkan dengan tidak kurang dari dua pertiga dari seluruh anggota Parlemen, presiden akan dilengserkan dari jabatannya. Dalam kasus ketika negara dinyatakan dalam keadaan darurat, Parlemen mempunyai wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Majelis Nasional. Di bawah Konstitusi, Parlemen juga dapat memberikan wewenang kepada pejabat atau pihak berwenang di bawah Pemerintah Federal, atas permintaan dari Pemerintah Federal.