Al-Mu'tashim
Kekhalifahan > Pejabat dan administrasi baru

Apapun latar belakang sebenarnya dari aksesinya, al-Mu'tashim berutang kenaikannya ke takhta tidak hanya pada kepribadiannya yang kuat dan keterampilan kepemimpinannya, tetapi terutama pada fakta bahwa dia adalah satu-satunya pangeran Abbasiyah yang mengendalikan kekuatan militer independen, dalam bentuk korps Turki-nya. Tidak seperti saudaranya, yang mencoba menggunakan suku Arab dan Turki untuk menyeimbangkan pasukan Iran, al-Mu'tashim bergantung hampir secara eksklusif pada orang Turki; sejarawan Tayeb El-Hibri menggambarkan rezim al-Mu'tashim sebagai "militeristik dan berpusat pada korps Turki". Naiknya al-Mu'tashim ke kekhalifahan dengan demikian menandai perubahan radikal dalam sifat pemerintahan Abbasiyah, dan perubahan paling mendalam yang dialami dunia Islam sejak dinasti itu berkuasa dalam Revolusi Abbasiyah. Meskipun revolusi al-Mu'tashim didukung oleh gerakan rakyat yang berupaya melakukan reformasi sosial, revolusi tersebut pada hakikatnya merupakan proyek dari sekelompok kecil elit penguasa yang ingin mengamankan kekuasaan mereka sendiri.
Sudah di bawah al-Ma'mun, keluarga Arab lama yang mapan seperti Muhallabi menghilang dari istana, dan anggota kecil dari keluarga Abbasiyah tidak lagi ditunjuk untuk jabatan gubernur atau posisi militer senior. Reformasi al-Mu'tashim menyelesaikan proses ini, yang mengakibatkan gerhana elit Arab dan Iran sebelumnya, baik di Bagdad maupun provinsi-provinsi, yang mendukung militer Turki, dan meningkatnya sentralisasi administrasi di sekitar istana khalifah. Contoh karakteristiknya adalah Mesir, di mana keluarga pemukim Arab secara nominal masih membentuk garnisun negara (jund) dan dengan demikian terus menerima gaji dari pendapatan lokal. Al-Mu'tashim menghentikan praktik tersebut, menghapus keluarga Arab dari daftar tentara (diwān) dan memerintahkan agar pendapatan Mesir dikirim ke pemerintah pusat, yang kemudian akan membayar gaji tunai (ʿaṭāʾ) hanya kepada pasukan Turki yang ditempatkan di provinsi tersebut. Penyimpangan lain dari praktik sebelumnya adalah penunjukan al-Mu'tashim atas letnan seniornya, seperti Asyinas dan Itakh, sebagai gubernur super nominal atas beberapa provinsi. Tindakan ini mungkin dimaksudkan untuk memungkinkan pengikut utamanya akses langsung ke dana untuk membayar pasukan mereka, tetapi juga, menurut Kennedy, "mewakili sentralisasi kekuasaan lebih lanjut, karena para wakil gubernur provinsi jarang muncul di pengadilan dan memainkan peran kecil dalam pembuatan keputusan politik". Memang, kekhalifahan al-Mu'tashim menandai puncak otoritas pemerintah pusat, khususnya sebagaimana dinyatakan dalam hak dan kekuasaannya untuk menarik pajak dari provinsi-provinsi, sebuah isu yang kontroversial dan telah menghadapi banyak pertentangan lokal sejak awal negara Islam.
Satu pengecualian utama untuk proses ini adalah Thahiriyah, yang tetap di tempat sebagai gubernur otonom dari super-provinsi Khurasani mereka, meliputi sebagian besar kekhalifahan timur. Thahiriyah menyediakan gubernur Bagdad, dan membantu untuk menjaga kota, fokus oposisi di bawah al-Ma'mun, tenang. Jabatan itu dipegang sepanjang pemerintahan al-Mu'tashim oleh sepupu Abdallah bin Thahir Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, yang menurut Orientalis C.E. Bosworth, "selalu salah satu penasihat dan orang kepercayaan al-Mu'tashim yang paling dekat". Selain militer Turki dan Thahiriyah, pemerintahan al-Mu'tashim bergantung pada birokrasi fiskal pusat. Karena sumber pendapatan utama adalah tanah yang kaya di Irak selatan (Sawad) dan daerah tetangga, administrasi sebagian besar dikelola oleh orang-orang yang diambil dari daerah-daerah ini. Kelas birokrasi khalifah baru yang muncul di bawah al-Mu'tashim sebagian besar berasal dari Persia atau Aram, dengan sebagian besar Muslim yang baru masuk Islam dan bahkan beberapa Kristen Nestorian, yang berasal dari keluarga pemilik tanah atau pedagang.
Pada saat naik takhta, al-Mu'tashim menunjuk sekretaris pribadi lamanya, al-Fadl bin Marwan, sebagai menteri utamanya atau wazir. Seorang pria yang terlatih dalam tradisi birokrasi Abbasiyah, ia dibedakan karena kehati-hatian dan kesederhanaannya, dan mencoba untuk menopang keuangan negara. Sifat-sifat ini akhirnya menyebabkan kejatuhannya, ketika ia menolak untuk mengesahkan hadiah Khalifah kepada para abdi dalemnya dengan alasan bahwa perbendaharaan tidak mampu membiayainya. Ia diberhentikan pada tahun 836, dan beruntung tidak menderita hukuman yang lebih berat daripada diasingkan ke desa al-Sinn. Penggantinya, Muhammad bin al-Zayyat, memiliki karakter yang sama sekali berbeda: seorang pedagang kaya, ia digambarkan oleh Kennedy sebagai "ahli keuangan yang kompeten tetapi orang yang tidak berperasaan dan brutal yang membuat banyak musuh", bahkan di antara sesama anggota pemerintahannya. Meskipun demikian, dan meskipun kewenangan politiknya tidak pernah melampaui domain fiskal, ia berhasil mempertahankan jabatannya sampai akhir pemerintahannya, dan juga di bawah penerus al-Mu'tashim, al-Watsiq (m. 842–847).