Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Masa Penjajahan Belanda.

Seperti halnya dengan pengemukaan apakah Belanda memang selama kurang lebih 350 tahun menjajah Indonesia walaupun fakta sejarah secara nyata mengatakan bahwa Aceh baru ditaklukkan Belanda pada tahun 1905, maka bagi Indonesia kehilangan supremasi dan hegemoni di lautan dan perairan Nusantara juga tidak dapat dipastikan dengan baik, karena selama abad XVII dan XVIII masih dapat dikatakan terjadinya perebutan hegemoni tersebut oleh kerajaan-kerajaan maritim seperti di Aceh dan Makassar. Mendaratnya rombongan Cornelis de Houtman di Pelabuhan Banten dan meneruskan perjalanannya ke Maluku dianggap sebagai permulaan dari berkurangnya hegemoni bangsa Indonesia di perairannya sendiri, sehingga dapatlah dikatakan bahwa menjelang akhir abad XVI perkembangan baru bagi Indonesia dalam rangka usaha mengkosolidasikan peranan ekonominya dan kekuasaan politiknya di Nusantara mulai tergeser dengan ikutnya Belanda memegang peranan.
Kedatangan Belanda ke Indonesia semula didorong oleh karena politik Raja Philip V dari Spanyol yang menutup pelabuhan-pelabuhan Portugis bagi kapal-kapal dagang Belanda sehingga dengan demikian praktis peranan pedagang-pedagang Belanda di Pantai Eropa Barat dan Utara mengalami kerugian besar. Politik Raja Philip tersebut ditujukan guna melumpuhkan Belanda sebab waktu itu antara kedua negara tersebut sedang terjadi perang (1568-1648). Jadi tidak mengherankan kalau baik di daratan Asia maupun di Nusantara permusuhan antara kedua bangsa itu terbawa-bawa pula dan menjadi kelanjutan peperangan di Eropa. Tetapi oleh karena pedagang-pedagang swasta maa faktor-faktor ekonomislah yang paling menentukan politknya dalam menghadapi raja-raja Indonesia yang sudah memeluk agama Islam pada mulanya Belanda tidak menghubungkannya dengan proses kristenisasi. Oleh Sebab itu tidak heran kalau dalam persaingan memikat hati raja-raja nusantara, Belanda jauh lebih berhasil daripada Spanyol.
Untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan sesama pedagang Belanda sendiri maka pada tahun 1602 dibentuklah suatu perusahaan gabungan yang berstatus "Perusahaan Negara" dengan nama VOC. Perusahaan gabungan ini diberi wewenang membentuk kekuatan armada perang sendiri, merampok, berperang dan berdiplomasi dengan raja-raja atau menguasai suatu daerah, mempunyai badan yudikatif tersendiri serta mengeluarkan uang dan lain lain. Dengan kedudukan dan wewenang VOC yang luar biasa itu, mulailah Belanda secara aktif menanamkan supremasinya atas Bangsa Indonesia. Langkah pertama yang ditempuh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Maluku ialah dengan merebut Ambon dari tangan Portugis guna dapat dijadikan pusat kedudukan dan konsentrasi kekuatan Belanda di daerah Produsen. Pada tahun 1605 usaha tersebut dapat dengan mudah terlaksana karena benteng Portugis di Ambon hanya dipertahankan dengan kekuatan kecil sedang bantuan yang diharapkan tak mungkin datang dengan cepat karena jarak antara Ambon dengan Malaka sangat jauh.
Dengan terusirnya Portugis dari Ambon maka terbukalah kesempatan bagi VOC untuk menancapkan monopolinya atas produksi rempah-rempah Maluku dengan segala macam tipu daya. Pengusaha-pengusaha daerah yang mencoba melanggar kontrak dagang dengan VOC ditindak dengan tegas. Pada perkembangan selanjutnya tindakan tegas tersebut terkenal dalam sejarah Indonesia dengan nama ekspedisi penghukum "Hongitochten". Secara teoritis pelaksana ekspedisi penghukum ini dapat dikategorikan sebagai "aksi polisionil" yang bertujuan mengamankan isi perjanjian kontrak dagang dengan VOC, tetapi pada prakteknya adalah sangat kejam dan bersifat ekspansi territorial sebagaimana dialami oleh rakyat Banda pada tahun 1650. Dengan demikian setapak demi setapak sifat dan bentuk perusahaan dagang VOC berubah menjadi sifat negara kolonial yang rakus. Di pihak lain tindakan tersebut juga ditujukan untuk menakut-nakuti para pengusaha dan rakyat Maluku agar jangan lagi berani melanggar kontrak dagang atau melawan VOC. Menurut Burger, monopoli ini bukan dimaksudkan untuk mendapatkan laba tambahan, melainkan untuk pertahanan diri sebab tanpa monopoli perdagangan Belanda tak mungkin dapat bertahan di Maluku.
Kalau di Indonesia bagian timur Belanda telah berhasil mengukuhkan benteng "Victoria" sebagai pintu gerbang ke arah memperluas kolonialismenya maka untuk Indonesia bagian barat situasinya masih meraba-raba sebab kedudukan "Factorij" Belanda di Banten belum memenuhi syarat-syrat yang sekaligus berfungsi benteng. Berhubung dengan banyaknya gangguan dan rintangan yang dihadapi Belanda di Banten, VOC bermaksud memindahkan pusat kedudukannya ke daerah Jayakarta (pelabuhan pasar ikan sekarang). Pemilihan atas Jayakarta didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
a. Ambon terletak jauh dari alur pelayaran perdagangan internasional dan tidak dapat dijadikan pangkalan kapal-kapal yang akan beroperasi di perairan Asia Tenggara.
b. Ambon tidak sesuai untuk pembangunan galangan kapal.
c. Ditinjau dari segi geopolitis maka pulau Jawa mempunyai tenaga kerja yang banyak.
d. Harus dipilih tempat yang menguntungkan untu konsentrasi kekuatan VOC serta dapat mengawasi pintu keluar masuk, yakni atau di sebelah barat pulau Jawa atau di Semenanjung Malaka.
Hasil pendekatan dari sudut geopolitis/geostrategis ini menunjukkan bahwa hampir selama dua abad yang pertama dari seluruh masa penjajahan Belanda di Indonesia, sebagian terbesar sasaran pokok ekspansi teritorial VOC dipusatkan untuk menguasai bandar-bandar atau daerah pelabuhan samudera, khususnya di daerah sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini perlu bagi Belanda sebagai suatu jalan mematikan sarana potensi maritim Indonesia guna dapat mengisolasi dari dunia bahari dan peradaban atau situasi Asia. Sedang daerah-daerah yang jauh terpencil di pedalaman dan letaknya tidak memungkinkan ikut aktif ambil bagian dalam perdagangan laut serta hasil produksinya tidak dibutuhkan pasaran dunia, dapat bertahan selama beberapa abad dengan politik isolasi. karena ketegangan politik kolonial Belanda selalu berbarengan dengan kepentingan ekonominya.
Diplomasi VOC dalam membujuk Pangeran Jayakarta untuk mendapatkan izin mendirikan "factorij" yang sekaligus berfungsi sebagai benteng berhasil dengan mudah karena pada waktu itu ada persaingan ekonomis-politis antara Banten dengan Jayakarta. Dasar inilah dikemudian hari senantiasa dipalai oleh Belanda dalam mengembangkan dominasinya di Indonesia dan apabila kondisi ini tidak ada maka diciptakannya situasi sedemikian rupa yang kemudian dikenal dengan politik "divide et impera". Dari benteng "Nassau" yang didirikan pada tahun 1612 dan benteng "Mauritius" pada tahun 1617 oleh J.P. Coen selanjutnya Belanda menyusun streategi militernya dengan berkedok meningkatkan politik ekonominya untuk melumpuhkan kerajaan-kerajaan Nusantara secara sistematis. Sasaran intervensi dan agresi militer Belanda pertama ditujukan kepada kerajaan-kerajaan Indonesia yang memiliki potensi maritim yang kuat seperti Banten, Makassar, Banjarmasin, Aceh dan lain-lain. Belanda yang mengerti dan mengalami betapa pentingnya penguasaan di lautan telah mengamalkan falsaah tersebut untuk menjamin kelangsungan strategi ekonominya dalam rangka konsolidasi kekuasaan VOC.
Banten yang banyak menghasilkan lada dan terletak sangat strategis mulai berkembang dengan pesat sebagai bandar perdagangan internasional, lebih-lebih setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis dan banyak pedagang-pedagang Islam berdatangan dan bermukim di sana. Dengan menoleh kepada kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, Banten menerapkan wawasan bahari dan pada akhir abad XVI berkembang sebagai kerajaan maritim terkuat di sebelah Barat. Coen sebagai pendiri dasar imperium Belanda di Indonesia, melihat kekuatan maritim Banten sebagai halangan dalam menjadikan Batavia sebagai centrum kekuatan Angkatan Perang dan politik ekonominya di Indonesia. pada akhirnya dengan memainkan kekuatan yang ada sekitar Jayakarta/Batavia yakni Banten, Inggris dan Mataram, Belanda dapat mengeliminasi lawannya satu persatu.
Selanjutnya dalam menghadapi Mataram Belanda telah juga berhasil menanamkan kekuasaannya di Pulau Jawa dan peperangan yang terus menerus menentang Belanda serta perang suksesi yang berlarut-larut membawa akibat yang sangat menyedihkan bagi kelangsungan hidup armada niaga di Jawa. Praktis secara berangsur-angsur kota-kota pelabuhan di pantai utara dengan daerah pedalaman yang kaya raya jatuh ke tangan Belanda, baik sebagai "balas jasa" dari raja-raja yang telah meminta bantuan VOC maupun yang ditaklukkan sendiri. Untuk menghindari kehancuran yang lebih parah, sebagian besar dari pedagang-pedagang pindah ke tempat yang diaanggap masih aman dan dapat memberikan kelangsungan hidup yakni Makassar dan Banjarmasin. Bangsa Indonesia prktis telah dipaksakan untuk meninggalkan lautan dan pantai serta terdesak masuk ke pedalaman untuk mengerjakan tanah yang nantinya dipaksa menanam sejenis tanaman guna kepentingan ekonomi Belanda dalam rangka penghisapan kekayaan Indonesia.
Dalam masa kebangkitan Makassar, maka rute perdagangan laut yang terpenting di Indonesia jadi berubah. Dahulu kapal-kapal yang berlayar dari Selat Malaka menuju Maluku harus melalui bandar-bandar pantai utara Jawa atau sebaliknya. Tetapi setelah perempatan pertama dari abac XVII pelayaran tersebut tidak lagi melalui pantai utara Jawa tetapi langsung menuju Makassar. Perubahan rute pelayaran ini sangat merugikan Belanda di Batavia sedang kedudukan monopolinya di Maluku terancam kehancuran sebab rakyat lebih senang berdagang denagn pedagang-pedagang Makassar baik karena lebih menguntungkan juga karena sikap anti belanda rakyat sudah meluap. Pedagang-pedagang barat lainnya seperti Innggris, Portugis, Spanyol dan Denmark sangat senang berdagang dengan Makassar sebab di sini mereka dapat membeli rempah-rempah dengan bebas dalam jumlah yang dibutuhkan serta diberi izin membuka kantor dagang tetap di Makassar. Pertikaian antara Makassar dan Belanda semakin tajam sesudah Makassar secara terang-terangan tidak mengakui berlakunya monopoli Belanda di Maluku terhadap pedagang-pedagang Makassar serta tanpa takut-takut Hasanuddin membantu Ambon memberontak terhadap Belanda.
Pertempuran laut antara Makassar dan Belanda bukan hanya terjadi di depan pelabuhan Makassar tetapi sering kali terjadi di l autan terbuka di sekitar Maluku. Selama tiga tahun terus menerus Belanda berusaha mendaratkan pasukannya di pantai Makassar tetapi selalu gagal sedasng kapal-kapal perangnya tidak berani mendekati pelabuhan guna menghindari jarak tembak meriam Makassar. Barulah sesudah Belanda berhasil membujuk Aru Palaka, raja Bone mengangkat senjata melawan Makassar dan menaklukkan serangan infantri dari darat, Belanda berhasil mendarat dan menaklukkan Makassar. Peperangan ini berakhir pada tahun 1669 dan diikat dalam suatu perjanjian yang terkenal dengan nama "Perjanjian Bongaya". Fasal-fasal perjanjian tersebut sangat merugikan/menekan kebebasan Makasar khusunya di bidasng pelayaran dan perdagangan. Daerah-daerah kekuasaan Makasar di seberang lautan jatuh ke tangan Belanda. Seperti yang sudah disinggung di muka maka Bahariwan-bahariwan yang tidak setuju terhadap perjanjian Bongaya, lalu meninggalkan Makasar dan bergabung dengan penguasa-penguasa pantai yang anti penjajahan untuk melanjutkan perjuangan menentang dominasi Belanda dengan gerilya laut.
Dengan jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511 turut membuat Aceh maju dengan pesat. Dalam waktu yang singkat Aceh menjadi saingan yang terberat bagi Malaka baik di bidang perdagangan laut maupun di bidsang kekuatan fisik. Kapal-kapalnya berlayar sampai ke Ceylon, India dan Laut Merah. Aceh mempekerjakan perwira-perwira artileri bangsa Turki di kapal-kapal perangnya, mengeluarkan mata uang emas sendiri (dapat dilihat di Museum Jakarta) sebagai tanda kemakmuran dan kegiatan ekonomi Aceh dalam jalur perdagangan antar bangsa.
Masa keemasan pertama bagi kerajaan Aceh adalah pada permulaan abad ke XVII, yaitu di bawah pimpinan Iskandar Muda. Pada waktu itu Aceh meluaskan kekuasaannya kebagian terbesar semenanjung Malaka, dan dengan Angkatan lautnya terdiri dari 19.000 orang. Aceh pada tahun 1618 menaklukkan Pahang, tahun 1619 Kedah dan selanjutnya pada tahun 1620 dapat menaklukkan Perak sehingga sekalipun Malaka gagal direbut oleh Aceh dari tangan Portugis tetapi dilihat dari sudut ekonomi dan Hankamnas peranan dan keudukan Portugis praktis telah lumpuh dan terisolir. Karena Johor dan Malaka bersekutu/bekerjasama dengan Portugis di bidang ekonomi maka kedua kerajaan yang tersebut pertama itu ditaklukkan oleh Aceh pada tahun 1923 dan kebun kebun lada di daerah tersebut dihancurkannya. Pada tahun 1629 Aceh melancarkan serangan armada yang paling berbahaya di antara serangan-serangan yang pernah dialami Portugis di Malaka dari bangsa Asia. Kejatuhan Malaka hanya dapat tertolong karena kebetulan bersamaan dengan waktu penyerangan tersebut muncul armada Portugis yang baru datang dari Goa di muka pelabuhan Malaka. Setelah Belanda dapat merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1641 maka praktis hegemoni di Selat Malaka berada dalam tangan Belanda, walaupun Aceh masih dapat memainkan peranan penting. Setelah Makasar dapat ditaklukkan secara militer maka pada abad XVIII dominasi dan supremasi Belanda di lautan telah terjamin, sedangkan monopoli pengangkutan dan perdagangan berada di tangan VOC. Walaupun VOC pada akhir abad XVIII bubar, tetapi pemerintahan kolonial Belanda telah tertanam dengan baik. Segala usaha Belanda dipusatkan kepada sasaran bagimana dapat menghasilkan sebanyak mungkin hasil bumi yang diperlukan oleh dunia.
Sekalipun Belanda meninsyafi betapa besarnya bahaya yang mungkin dihadapi pada setiap saat dari pihak Aceh, Belanda belum berani menunjukkan suatu tindakan tegas oleh karena baik Belanda maupun Inggris telah mengadakan suatu perjanjian joint agreement yang mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh (Traktaat London, 1824). Tetapi pada tahun 1873 puncak ketegangan di antara Aceh dengan Belanda meledak dengan dinyatakannya pengumuman perang oleh belanda terhadap Aceh. Peperangan antara Aceh dengan Belanda berlangsung di darat dan di laut selama kurang lebih 31 tahun. Peperangan ini memakan banyak korban jiwa di pihak serdadau belanda (pada pendaratan pertama Jenderal Kohler tewas oleh peluru prajurit Aceh) serta memakan biaya sangat besar sehingga baik Eerste maupun Tweede Kamer ribut menyalahkan kebijakan yang ditempuh oleh G.G. dan para Jenderal yang memimpin/bertanggung jawab mengenai penyelesaian perang Aceh. Barulah sesudah dilaksanakan kombinasi di antara SISTEK dan SISSOS sebagaimana diusulkan oleh Dr. Snouck Hurgronye yang bergelar "Haji Abdul Gaffar" dilaksanakan, Belanda berhasil memenangkan medan peperangan Aceh sebagaimana telah disebutkan di muka.
Siasat penjajah untuk mengilangkan dan mengeliminasi kekuasaan di laut ini yang juga akan membawa pengaruh kepada rasa cinta dan merasa terikat akan laut serta semangat berada di lautan ternyata berhasil dengan baik sekali dan membawa manfaat dalam menjalankan penjajahannya di Indonesia. Secara fisik pada hakekatnya bangsa Indonesia tidak pernah meninggalkan jiwa baharinya, karena masih berada di lautan baik sebagai nelayan miskin yang berdiri sendiri, maupun sebagai kaum p elayar yang hanya dapat menjadi pengangkut dari hasil bumi tertentu yang melayani angkutan pelayaran pantai atau maksimal pelayaran antar pulau atas risiko sendiri. Yang didesak oleh Belanda dan betul-betul terlepas dari tangan bangsa Indonesia adalah kebebasan untuk menjadi pedagang perantara atau pengangkut merdeka terhadap segala macam komoditas karena hak monopoli ini telah beralih kepada perusahaan Belanda Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang didirikan tahun 1881.
Dalam dekade-dekade terakhir pada abad ke XIX dan permulaan abad ke XX Belanda ada juga membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan serta ada usaha untuk merobah politiknya namun hal yang sedemikian tidak berarti banyak. Kesempatan untuk menduduki posisi penting tetap tidak ada dan segala kebijakan Belanda hanya ditujukan untuk menunjang dan mengukuhkan sistem penjajahannya. Khusus dalam bidang bahari sampai berakhirnya penjajahan belanda bangsa Indonesia hanya menempati kedudukan terbawah, menjadi awak kapal KPM, menjadi awak kapal Gouvernements Marine, Koininklijke Marine dengan pangkat bintara dan diinstalasi daratan juga tidak lebih dari pegawai rendah. Jumlah mereka pada tahun tiga puluhan cukup banyak, yakni 4800 pada KPM dan 2400 pada KM.
Walaupun demikian semangat/jiwa bahari bangsa Indonesia tidak padam sama sekali. Sejajar dengan berkembangnya pergerakan nasional maka pemuda pelaut bangsa Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal Belanda membentuk berbagai organisasi antara lain I.M.B (Inlandsche Marine Bond) dan Ch.I.B (Chirstelyke Inlandsche Marine Bond). Melalui organisasi-organisasi tersebut pemuda-pemuda bahariwan telah berhasil membangkitkan kesadaran nasional serta lebih mempertebal semangat jiwa bahari. Puncak daripada perjuangan pemuda bahariwan ialah meletusnya pemberontakan kapal tujuh pada tanggal 5 Pebruari 1933. Walaupun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan dalam waktu singkat namun peristiwa itu telah membuktikan kepada dunia bahwa jiwa bahari bangsa Indonesia masih tetap hidup. Bagi kaum pergerakan yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan politik pemberontakan Kapal Tujuh menambah keyakinan akan berhasilnya perjuangan mereka.
Dapatlah dikatakan bahwa Belanda telah dapat mendesak bangsa Indonesia secara mental bahkan mengubah watak bangsa dari watak pelaut menjadi watak petani. Apabila kita bertolak dari pendirian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendiami kepulauan, maka sesuai ajaran geopolitik bangsa-bangsa yang demikian pada umumnya mempunyai jiwa yang positif dan aktif. Kebenaran hal ini dapat kita buktikan dengan peristiwa semenjak zaman dahulu seperti telah diuraikan di atas.