Perlindungan data
Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia > Undang Undang nomor 19 tahun 2016 (UU ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) consent/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar lawful data processing.
Pasal 26 UU ITE [33] menjelaskan bahwa perlindungan data harus dilakukan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. berikut adalah Pasal 26 UU 19/2016 :
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undangundang ini.
Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 UU ITE [33] pemerintah melarang setiap penylenggara sistem elektronik menggunakan atau menafaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut. Berdasarkan isi dari pasal tersebut artinya aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Termasuk didalamnya pencurian data pribadi, ketika pihak penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi milik orang lain, bentuk larangan tersebut tidak lain karena pandangan pemerintah menganggap bahwa data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi [34]. Dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Selain untuk mencegah pelangaranpelangaran penyalahgunaan berupa pencurian data pribadi pemerintah melalui UU ITE tersebut memberikan perintah kepada penyelengaraan sistem elektronik untuk menyiapkan suatu sistem yang berorientasi kepada melakuan penyesuaian dan melakukan penghapusan pada data pribadi yang dianggap sudah tidak sesuai berdasarkan permintaan dari pihak terkait kepada pengadilan dan putusan pengadilan. Tetapi keadaan penghapusan sebagaimana disebutkan masihlah umum, dengan sekedar menyebutkan pengahapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. tidak ada penjelasan yang detil mengenai informasi yang tidak relevan. Keadaan seperti ini berpotensi bertabrakan dengan beberapa perundang-undangan lain dalam penerapannya dikemudian hari. Contohnya potensi ketegangan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.
Pihak penyebar data sebelumnya pasti sudah melakukan cracking atau peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun account pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 30 ayat (3) UU ITE yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 32 UU ITE [20] yaitu “1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 2.Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 3.Terhadap perbuatan sebagairana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”. pelanggaran tersebut kemudian dapat dikenakan jerat hukum pada pasal 48 UU ITE yaitu “1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. 2.Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. 3.Setiap Orang yang rnemenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.”
Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Kegagalan yang dimaksud adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi sistem elektronik yang bersifat esensial sehingga sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terjadinya kegagalan sistem bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah adanya cybercrime. Dilihat dari jenis aktivitasnya, cybercrime dapat berupa hacking, cracking, phising, identity theft, dan lain-lain. Dampak kerugian yang timbul antara lain kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, kerusakan sistem, dan sebagainya.