stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Daftar sub-suku Biak

Berikut ini adalah daftar sub-suku Biak. Mengikuti tradisi manamakeri, suku Biak dikenal sebagai pelaut ulung yang berasal dari Kepulauan Biak di bagian utara Teluk Cenderawasih. Mereka telah bermigrasi ke pesisir utara Papua, meliputi Mamberamo, Waropen, Wondama, Manokwari, Kepulauan Raja Ampat, bahkan hingga ke Kepulauan Mapia di Samudera Pasifik dari abad ke-15.
Aimando
Betew
Kafdaron
Kaipuri
Karon
Usba
Wardo
Pemilihan umum Bupati Bogor 2024

Pemilihan umum Bupati Bogor 2024 dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 untuk memilih Bupati Bogor periode 2025-2030.
Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Iwan Setiawan dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan ini.
Syarat ambang batas pencalonan

Lihat pula: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 9 partai politik dengan jumlah 55 kursi di DPRD Kabupaten Bogor. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Bogor, 11 kursi dari 55 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Bogor adalah 3,9 juta pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Gerindra (18,80%), Partai Golkar (14,26%), PKS (11,93%), PPP (9,31%), PKB (8,65%), PDI-P (8,60%), dan Partai Demokrat (8,52%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Bogor hasil Pemilu 2024.
| No>  | Partai politik | Partai politik | Perolehan suara | Perolehan suara | Kursi DPRD |  (2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PKB | 258.220 | 8,65% | 6 / 55 |  4 |
| 2 |  | Gerindra | 561.377 | 18,80% | 12 / 55 |  2 |
| 3 |  | PDI-P | 256.830 | 8,60% | 5 / 55 |  1 |
| 4 |  | Golkar | 425.620 | 14,26% | 7 / 55 |  1 |
| 5 |  | NasDem | 151.399 | 5,07% | 4 / 55 |  4 |
| 6 |  | Buruh | 29.390 | 0,98% | 0 / 55 |  |
| 7 |  | Gelora | 36.854 | 1,23% | 0 / 55 |  |
| 8 |  | PKS | 356.175 | 11,93% | 7 / 55 |  2 |
| 9 |  | PKN | 7.530 | 0,25% | 0 / 55 |  |
| 10 |  | Hanura | 40.782 | 1,37% | 0 / 55 |  1 |
| 11 |  | Garuda | 6.592 | 0,22% | 0 / 55 |  |
| 12 |  | PAN | 179.607 | 6,02% | 2 / 55 |  3 |
| 13 |  | PBB | 21.444 | 0,72% | 0 / 55 |  |
| 14 |  | Demokrat | 254.360 | 8,52% | 6 / 55 |  |
| 15 |  | PSI | 67.184 | 2,25% | 0 / 55 |  |
| 16 |  | Perindo | 37.622 | 1,26% | 0 / 55 |  |
| 17 |  | PPP | 277.852 | 9,31% | 6 / 55 |  |
| 24 |  | Ummat | 16.680 | 0,56% | 0 / 55 |  |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 2.985.518 | 100,00% | 55 |  |
Hasil resmi

| Calon bupati | Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara |  % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rudy Susmanto | Ade Ruhandi | 1.559.328 | 72,23% |
|  | Bayu Syahjohan | Musyafaur Rahman | 599.453 | 27,77% |

| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 2.158.781 | 100,00% |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | 2.158.781 | 93,65% |
| Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | 146.461 | 6,35% |
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | 2.305.242 | 58,72% |
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 1.620.838 | 41,28% |
| Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | 3.926.080 | 100,00% |

Sumber:  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Gugatan pasca-pilkada

Pasangan calon nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 9 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024. MK menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025.
Desain surat suara untuk pemilihan bupati.
Persentase suara tidak sah di setiap kecamatan dan kelurahan/desa berdasarkan hasil rekapitulasi
Usaha (Buddhisme)

Usaha (Pali: viriya; Sanskerta: vīrya), juga dikenal sebagai energi, semangat, dan ketekunan, adalah sebuah istilah Buddhis yang dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap senang hati untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, dan berfungsi untuk membuat seseorang melakukan tindakan bajik.
Astra AB

Astra AB dulu adalah sebuah perusahaan farmasi internasional yang berkantor pusat di Södertälje, Swedia. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1913 dan digabung dengan Zeneca Group asal Britania Raya pada tahun 1999 untuk membentuk AstraZeneca. Perusahaan ini fokus mengembangkan produk terapeutik untuk kelainan gastrointestinal, kardiovaskular, dan respiratori, serta pengendalian nyeri. Pada saat digabung, Astra merupakan perusahaan farmasi terbesar di Swedia. Astra juga mengoperasikan Astra Tech, sebuah produsen alat kesehatan, dan memasarkan produk farmasi yang dikembangkan oleh perusahaan lain, seperti agen anti-infektif.
Honda CBR1000RR

| --- | --- |

Produsen: Honda
Juga disebut: Fireblade
Tahun Produksi: 2004-sekarang
Model sebelumnya: Honda CBR954RR
Kelas: Motor sport
Sepeda motor terkait: Honda CBR600RR
Honda CBR1000RR, dikenal juga sebagai Fireblade, adalah sebuah sepeda motor sport yang memiliki mesin 4-silinder segaris berkapasitas 999 cc (61,0 cu in) yang diproduksi oleh Honda sejak tahun 2004 sebagai generasi ketujuh dari seri Fireblade yang dimulai dari CBR900RR sejak tahun 1992.
Ujaran kebencian

Kartu SIM di Polandia dengan slogan kampanye melawan ujaran kebencian "Kata-kata memiliki kekuatan, gunakan dengan bijak."
Ujaran kebencian (bahasa Inggris: hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain-lain.
Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs kebencian (hate site). Kebanyakan dari situs ini memakai forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu.
Para kritikus berpendapat bahwa istilah ujaran kebencian merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika ujaran kebencian dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.
Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.
Undang-undang tentang hate speech

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Contohnya adalah Britania Raya, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brazil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll.
Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasaan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasaan itu terjadi. Adapun di Kanada, "Piagam Kanada" untuk hak dan kebebasan (Canadian Charter of Rights and Freedoms) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.
Undang-undang tentang hate speech > Indonesia

Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu
Menista secara lisan (smaad)
Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift)
Memfitnah (laster)
Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)
Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)
Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking)
Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:
Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
Penghinaan terhadap pegawai agama/pemeluk agama (Pasal 177 KUHP)
Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)
Penghinaan terhadap orang yang mau duel (Pasal 183)
Hate speech dalam internet

Etika dalam dunia online perlu ditegaskan, mengingat dunia online merupakan hal yang sudah dianggap penting bagi masyarakat dunia. Namun, semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan hal-hal yang tidak lazim mengenai sesuatu, seperti suku bangsa, agama, dan ras. Penyebaran berita yang sifatnya fitnah di dunia Internet, misalnya, menjadi hal yang patut diperhatikan. Internet Service Provider (ISP) biasanya menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas segala isi yang mengandung fitnah.
Sesungguhnya, isi yang mengandung fitnah berada di luar tanggung jawab ISP; terlebih ada pihak ke tiga yang memasukkannya tanpa sepengetahuan ISP. Sama halnya seperti manajemen dalam toko buku, dunia Internet membedakan peran antara distributor dan publisher. Dalam hal ini, ISP sekadar bertindak sebagai publisher yang mengontrak distributor untuk mengelola jaringan mereka. Hal di ataslah yang sering disebut dengan Libel yakni sebuah pernyataan ataupun ekspresi seseorang yang mengakibatkan rusaknya reputasi orang lain dalam komunitas tertentu karena ekspresinya itu. Ataupun bisa dalam bentuk pembunuhan karakter dan dalam dunia profesional sekalipun. 



Dalam bukunya yang berjudul ‘The New Communication Technology’, Mirabito menyatakan ada 12 ribu pengguna Internet yang menjadi korban kejahatan di Internet yang berkenaan dengan: suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender. Nyatanya, kemajuan Internet berjalan seiring dengan peningkatan teror di dunia maya. Contoh kasus pada seorang anak muda berusia 19 tahun yang menggunakan komputer di sekolahnya untuk mengirim surat elektronik berisi ancaman pembunuhan pada 62 siswa lain yang keturunan Asia-Amerika.
Contoh kasus di atas adalah salah satu contoh kasus mengenai istilah hate yang sering dihadapi oleh Amerika dan merupakan sebuah dilema dari kebebasan berekspresi dari first amandment mereka. Kejahatan Hate merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Amerika, pada tahun 2001 sendiri terdapat 12.000 individu yang menjadi korban dari kejahatan Hate ini biasanya dikarenakan ras, etnis, negara asal, agama atau kepercayaan mereka, orientasi sex, atau bahkan karena gender mereka. 



Di Amerika, pernah muncul sebuah aksi yang bernama The Hate Crime Prevention Act of 2003 yang masih diperdebatkan dalam kongres yang ke-108. Jika aksi ini disahkan k edalam hukum, maka perlindungan dari hate speech akan semakin terjamin dari lembaga federal.
Aksi tersebut didasarkan pada premis legal yaitu:
Individu yang menjadi target hate crime akan mencoba untuk pergi keluar batas negara agar tidak menjadi korban penghinaan
Pelaku kejahatan hate crime akan mencoba untuk pergi melewati batas negara untuk melakukan penghinaan terhadap korban
Pelaku mungkin menggunakan artikel, termasuk komputer yang mampu menyebarkan informasi ke berbagai negara, untuk melakukan hate crime
Hate speech dalam internet > Indonesia

Tanpa kita sadari, sebenarnya ujaran kebencian masih banyak terjadi di Indonesia. Termasuk blogosphere (situs-situs blog) Indonesia.
Contoh kasus ujaran kebencian di Indonesia adalah kasus ketika Luna Maya memaki infotainment lewat Twitter yang terjadi pada akhir tahun 2009.
Kalimat yang diucapkan Luna Maya pada saat itu adalah, “Jadi bingung kenapa manusia sekarang lebih [mirip] setan dibandingkan dengan setannya sendiri...apa yang disebut manusia udah jadi setan semua?”; “Infotaiment derajatnya lebih hina daripada pelacur, [atau] pembunuh! May your soul burn in hell!”
Peristiwa ini diduga ketika Luna menghadiri acara premier film “Sang Pemimpi” yang berlokasi di EX Plaza, tanggal 15 Desember malam hari. Pada saat itu, Luna sedang menggendong anak kandung dari Ariel. Meski sempat dilaporkan ke polisi, bahkan melibatkan Tantowi Yahya untuk mediasinya dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), akhirnya damai menjadi jalan tengah. PWI, atas nama Priyo Wibowo, mencabut laporan terhadap Luna Maya yang dituding telah melakukan pencemaran nama baik melalui akun Twitter.
Selain itu ada contoh kasus lain, yaitu kasus Prita yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional lewat e-mail.
Kejadian dimulai pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 20.30 ketika Prita datang ke UGD karena keluhan panas selama 3 hari, sakit kepala berat, mual, muntah, sakit tenggorokan, tidak BAB selama 3 hari, dan tidak nafsu makan.
Pada saat pemeriksaan darah, ternyata terbilang jumlah trombosit Prita 181.000/ul dan kemudian dilakukan terapi.
Selama 4 hari dirawat, ternyata gejala-gejala tersebut sudah mulai menghilang, namun timbul gondongan yang muncul di lehernya.
Setelah mengetahui adanya gondongan di lehernya, Prita langsung izin pulang dan mengisi formulir saran karena merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh rumah sakit.
Tidak hanya lewat form saran, tetapi juga membuat surat lewat e-mail dan situs dengan judul "Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang", yang kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat e-mail.
Lihat pula

Ad hominem
Agent provocateur
Bendera palsu
Ikan haring merah
Kampanye hitam
Peperangan psikologis
Politik identitas
Politik pecah belah
Taktik salami
Pranala luar

Reconciling Rights and Responsibilities of Colleges and Students: Offensive Speech, Assembly, Drug Testing and Safety Diarsipkan 2017-11-04 di Wayback Machine.
From Discipline to Development: Rethinking Student Conduct in Higher Education Diarsipkan 2017-10-22 di Wayback Machine.
Sexual Minorities on Community College Campuses Diarsipkan 2019-04-02 di Wayback Machine.
The Foundation for Individual Rights in Education
Survivor bashing - bias motivated hate crimes
"Striking the right balance" by Agnès Callamard Diarsipkan 2011-06-05 di Wayback Machine. Article 19
Hate speech, a factsheet by the European Court of Human Rights, 2012
Recommendation No. R (97) 20 Committee of Ministers of the Council of Europe 1997
Argo Ismoyo

| Argo Ismoyo |
| --- | --- |

 
Wali Kota Magelang ke-6
Masa jabatan 13 Februari 1958 – 21 Oktober 1965
Gubernur: Hadisoebeno Sosrowerdojo Mochtar
Pendahulu R. Wibowo HelliePengganti Hadi Soenarjo
Anggota Konstituante
Masa jabatan 9 November 1956 – 5 Juli 1959
Daerah pemilihan: Jawa Tengah
 
Informasi pribadi
Lahir: 12 Desember 1922 Kutowinangun, Hindia Belanda
Meninggal: 5 Desember 2003(2003-12-05) (umur 80) Indonesia
Partai politik: Barisan Tani Indonesia
Profesi: Politisi


Sunting kotak info • L • B
 
Argo Ismoyo (Ejaan Republik: Argo Ismojo, 12 Desember 1922 – 5 Desember 2003) merupakan mantan Wali Kota Magelang dan anggota Dewan Konstituante dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (PKI). Argo sebelumnya juga menjadi pengurus Barisan Tani Indonesia (BTI) di tingkat provinsi Jawa Tengah.
Dia terpilih menjadi Wali Kota Magelang pada 13 Februari 1958, menggantikan R. Wibowo Hellie. Argo diberhentikan dari jabatannya akibat kedekatannya dengan PKI dan tuduhan terlibat Gerakan 30 September. Dia kemudian menjalani persidangan akibat tuduhan tersebut dan kemungkinan besar ditahan setelahnya.
Riwayat Hidup > Kehidupan awal

Argo lahir di Kutowinangun pada 12 Desember 1922. Argo mengawali pendidikannya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Magelang pada 1930 dan lulus delapan tahun berikutnya. Setelah itu, dia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), namun hanya belajar di sana selama dua tahun sebelum pindah ke Landbouwschool (Sekolah Pertanian) di Sukabumi dan tamat pada tahun 1943.
Saat masih menjadi pelajar di HIS, Argo bergabung dengan organisasi kepanduan SIAP (Sjarikat Islam Afdeeling Pandoe) milik Sarekat Islam. Dia bergabung pada 1933 dan hanya bertahan selama setahun sebagai anggota kepanduan. Kemudian saat bersekolah di Sukabumi, Argo menjadi ketua perhimpunan sekolah pertanian setempat (Landbouwschool Vereeniging) sekaligus merangkap sebagai penasihatnya.
Riwayat Hidup > Karir awal

Setelah lulus dari sekolah pertanian pada 1943, Argo bekerja sebagai guru sekolah pertanian. Dia kemudian bekerja sebagai pegawai kantor pendidikan dan propaganda pertanian hingga 1946. Setelah itu, Argo menjadi pegawai Djawatan Pertanian Rakjat (sekarang Dinas Pertanian dan Peternakan) Bagian Statistik.
Pada tahun 1950, Argo bekerja menjadi Kepala Bagian Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates (RSUD Wates) sebelum pindah ke Rumah Sakit Tentara di Magelang (sekarang Rumah Sakit dr. Soedjono) dengan jabatan yang sama hingga berhenti pada 1952. Dia kemudian bekerja sebagai pegawai Kementerian Pertanian di bagian Gerakan Tani hingga 1958 dan menjadi kepala kantor serta anggota pleno pusat serikat buruhnya.
Riwayat Hidup > Karir politik

Pada 1947, Argo bergabung dengan BTI dan menjadi ketua sayap pemudanya, PBTI (Pemuda Barisan Tani Indonesia, biasa disebut Pemuda Tani), di Magelang. Di samping itu, dia juga menjadi wakil PBTI dalam Dewan Pimpinan Pemuda (DPP) Keresidenan Kedu dan wakil DPP dalam Panitia Pertahanan Rakyat Kabupaten Magelang serta merangkap Sekretaris Seksi Pertanian. Setahun kemudian, dia menjadi Ketua Bagian Kader. Pada 1950, Argo menjadi sekretaris (ketua) BTI cabang Magelang dan empat tahun berikutnya menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BTI Jawa Tengah di Jawatan Pembangunan Usaha Tani. Pada 1957, dia diangkat menjadi anggota pleno DPP BTI di Jakarta.
Akibat keanggotaannya di BTI, Argo menjadi korban dari Razia Agustus yang dilakukan atas perintah Perdana Menteri Soekiman pada Agustus 1951 untuk melemahkan kelompok komunis yang diduga akan melakukan kudeta. Dia ditangkap pada pagi 20 Agustus 1951 bersama istrinya di Magelang. Pada April 1954, ia terpilih menjadi Sekretaris Umum II Panitia Peringatan 1 Mei di Magelang mewakili BTI. Selain aktif di BTI, Ismoyo juga dicalonkan oleh PKI menjadi anggota DPR RI dan Konstituante pada Pemilu 1955 sebagai calon tak berpartai. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Jawatan Pembangunan Usaha Tani Karesidenan Kedu. Meski tidak terpilih menjadi anggota DPR RI, ia terpilih untuk duduk di Dewan Konstituante.
Riwayat Hidup > Karir politik > Wali Kota Magelang

Dalam sidang tanggal 17 Desember 1957, DPRD Kotapraja Magelang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Daerah Kotapraja Magelang. PKI mengajukan Argo sebagai calon mereka, sedangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) mengusung Raden Supangkat, Asisten Wedana Kota Magelang. Ia kemudian terpilih menjadi wali kota dan dilantik pada 13 Februari 1958. Terpilihnya Argo sebagai wali kota menjadi bukti dominasi PKI di Kota Magelang, di mana partai tersebut menempati urutan pertama pada Pemilu 1957 dengan jumlah 17.976 suara dari 37.597 suara yang dinyatakan sah dan dari 44.000 pemilih. PKI berhasil mengalahkan PNI dan Nahdhatul Ulama (NU) dengan telak. Sebagai wali kota, Argo ikut meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Rejowinangun pada 1 Juni 1964. Selain itu, pada Juli 1961, UNRA (Universitas Rakyat) Borobudur, sebuah lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan PKI, berdiri di Magelang semasa ia menjabat sebagai wali kota.
Karirnya berakhir setelah gagalnya Gerakan 30 September. Sebagai wali kota yang dekat dengan PKI, Argo sudah barang tentu dicari oleh tentara. Pada malam 21 Oktober 1965, pasukan RPKAD bergerak dari Semarang menuju Magelang. Di sana, mereka diperkuat oleh Kompi (Ki) Tejo dari Batalyon (Yon) II RPKAD Magelang. Pasukan kemudian melakukan unjuk kekuatan. Setelah selesai, massa antikomunis melancarkan aksi mereka. Gedung-gedung yang diduga milik PKI, Baperki, dan Chung Hua Tsung Hui (CHTH) dibakar oleh massa. Mereka juga menuntut agar Argo dicopot dari jabatannya sebagai wali kota dan membakar rumah dinasnya. Pada 28 Oktober, pihak tentara menunjuk Kapten Hadi Soenarjo untuk menjadi Penjabat Wali Kota Magelang.
Akhir kehidupan

Setelah dicopot dari jabatannya, Argo menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Magelang. Meski tidak pernah jelas bagaimana nasibnya, namun kemungkinan besar dia dipenjara seperti mayoritas anggota dan terduga PKI saat itu dan dibebaskan pada pertengahan atau akhir Orde Baru. Argo meninggal dunia pada 5 Desember 2003.
Daftar pustaka

Abdullah, Taufik; Abdurrachman, Sukri; Gunawan, Restu (2011). Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-802-8.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Hakiem, Lukman (2022). Soekiman: Sebuah Biografi Politik Pemimpin Pertama Partai Masyumi dan Kontribusinya Untuk Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. ISBN 978-979-592-998-7.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Kementerian Penerangan (1955). Tjalon-Tjalon Dewan Perwakilan Rakjat untuk Pemilihan Umum I 1955. Jakarta: Kementerian Penerangan.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Kementerian Penerangan (1956). Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante. Kementerian Penerangan.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Lee, Kam Hing (1995). Education and Politics in Indonesia, 1945-1965. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Soempeno (1968). Buku Kenang-Kenangan. Magelang: Kotamadya Magelang.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
| Jabatan politik  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: R. Wibowo Hellie | Wali Kota Magelang 1958–1965 | Diteruskan oleh: Hadi Soenarjo |