stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang pelat nomor di Indonesia. Untuk pelat nomor secara umum, lihat pelat nomor.
Contoh pelat nomor suatu kendaraan bermotor dari wilayah Sukabumi
Pelat nomor AB (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memiliki rupa huruf yang agak berbeda dibandingkan pelat nomor daerah lainnya. Namun per Januari 2015, rupa huruf dalam pelat AB mulai disamakan mengikuti rupa huruf pelat nomor daerah lainnya.
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau juga sering disebut pelat nomor atau nopol (singkatan dari nomor polisi) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, TNKB beserta STNK dan juga BPKB, merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident), serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.
Pelat nomor Indonesia dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), memiliki lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang.
Setiap jenis kendaraan memiliki warna pelat nomor yang disesuaikan dengan fungsinya. Kendaraan pribadi, menggunakan pelat nomor warna hitam dengan tulisan putih. Kendaraan dinas menggunakan warna merah dengan tulisan putih, sedangkan kendaraan umum menggunakan warna kuning dengan tulisan putih. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan pribadi secara bertahap menggunakan pelat warna putih dengan tulisan hitam.
Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Di luar Jawa, pembagian kode wilayah dilakukan baik menurut keresidenan, kewilayahan, maupun provinsi. Sebagai contoh, kode pelat nomor BL berlaku di seluruh Aceh, tetapi Sulawesi Selatan menggunakan tiga kode wilayah yang berbeda: DP, DD, dan DW.
Ada beberapa daerah yang mewajibkan Regident untuk kendaraan tidak bermotor. Sebagai contoh, Yogyakarta meregistrasi becak dengan kode wilayah YB. Regident ini dikelola oleh pemerintah daerah tetapi tidak dikelola oleh Korlantas.
Sejarah

Pelat nomor mulai diperkenalkan pada tahun 1900, tetapi saat itu bentuknya masih sederhana; hanya mencantumkan kode daerah dan dan nomor registrasi kendaraan, tanpa adanya pembakuan resmi. Pelat juga tidak selalu dipasang di bagian depan dan belakang. Beberapa ada yang memasangnya di bagian samping kendaraan. Sebagai contoh, CH (Cirebon), kemudian SB (Surabaya), atau SOK (Pantai Timur Sumatra). Untuk keperluan internasional, Hindia Belanda memperkenalkan kode IN untuk kendaraan kenegaraan mereka. Pelat IN berbentuk elips, tetapi nomor registrasi di bawahnya berbentuk persegi panjang.
Sistem yang lebih terstruktur kemudian diperkenalkan pada tahun 1917 dengan berlakunya Voorschriften omtrent den inhoud der aanvragen om nummer- en rijbewijzen, het opgeven nummers en letters, de modellen van nummer- en rijbewijzen, het aanleggen van registers van houders der bewijzen en het bekend maken van den inhoud der registers (Undang-undang tentang registrasi pelat nomor dan SIM, spesifikasi angka dan huruf, model pelat nomor dan SIM, penetapan daftar pemegang SIM, dan penerbitannya). Undang-undang ini menjadi yang pertama kalinya mewajibkan registrasi kendaraan secara nasional. Sistem berbasis keresidenan ini pertama kali mulai berlaku di Jawa dan kemudian disebar ke luar Jawa. Pada saat itu huruf-huruf yang digunakan sebagai kode wilayah adalah:
A: Banten
B: Batavia
D: Priangan
E: Cirebon
G: Pekalongan
H: Semarang
K: Rembang
L: Surabaya
M: Madura
N: Pasuruan
P: Besuki
R: Banyumas
T: Karawang
AA: Kedu
AB: Yogyakarta
AD: Surakarta
AE: Madiun
AG: Kediri
BA: Pantai Barat Sumatra
BB: Tapanuli
BD: Bengkulu
BE: Lampung
BG: Palembang
BH: Jambi
BK: Sumatra Timur
BL: Aceh
BM: Riau
BN: Bangka
BP: Belitung
BR: Kalimantan Barat
DA: Kalimantan Selatan dan Timur
DB: Manado
DD: Sulawesi
DE: Ambon
DG: Ternate
DH: Timor
DK: Bali dan Lombok
Hingga dekade 1920-an, kode kewilayahan pelat nomor bertambah seiring pemekaran wilayah keresidenan. Contohnya, Bogor menggunakan kode pelat F, Bojonegoro menggunakan kode pelat S, dan wilayah Papua bagian barat menggunakan kode pelat DS.
Pada mulanya, desain pelat nomor Hindia Belanda dan Indonesia hanya berupa kode kewilayahan dan nomor registrasi. Memasuki dekade 1980-an, masa berlaku pelat nomor dihadirkan dengan format bulan dan tahun, dipisahkan dengan tanda pisah atau titik tengah. Desain ini kemudian ditingkatkan, dengan memberi warna berbeda pada bagian masa berlaku, hingga dekade 1990-an. Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf-huruf embos. Dua variasi dari pelat nomor era Orde Baru adalah, masa berlaku dapat ditempatkan di atas maupun di bawah nomor polisi.
Sejarah > Abad ke-21

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, desain dan spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mulai diatur dimensinya oleh Direktorat Lalu Lintas Polri (Ditlantas Polri). Ukuran TNKB pada dekade 2000-an adalah 395 × 135 mm (roda empat atau lebih) atau 250 × 105 mm (roda dua atau tiga), dengan huruf lebar dan antara nomor registrasi dan masa berlaku dipisahkan dengan garis. Pada sudut kiri bawah dan kanan atas terdapat lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan sisi kanan bawah dan kiri atas terdapat tulisan "Ditlantas Polri" (ditulis dengan huruf kapital semua). Simbol ini menjadi tanda pengaman dan juga difungsikan untuk membuktikan keaslian TNKB.
Pada April 2011, desain TNKB diubah total. Ukurannya sedikit lebih panjang 5 cm untuk mengakomodasi jumlah huruf yang lebih banyak. Huruf-huruf yang digunakan juga langsing. Selain ukurannya yang sedikit lebih panjang ini, Korlantas Polri juga memperkenalkan lambang mereka yang lebih lengkap. Frasa "Ditlantas" digantikan dengan "Korlantas". Bahan baku TNKB adalah alumnium dengan tebal 1 mm, dengan garis tepi yang warnanya sama dengan warna tulisan. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda dua atau tiga sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm.
Pada Juni 2022, Korlantas POLRI mengubah skema warna TNKB untuk kendaraan pribadi dan persewaan yang sebelumnya menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan putih, menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam. Penggunaan skema warna baru tersebut diberlakukan untuk memudahkan deteksi pelanggaran lalu lintas dengan kamera tilang elektronik. Perubahan ini dianggap sebagai perubahan signfikan pada TNKB di Indonesia sejak era kolonial Belanda.
Spesifikasi teknis > Warna

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:
Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.
Kendaraan bermotor angkutan umum dan kendaraan komersial: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
Kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru.
Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.
Berikut tabel ringkasan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021ː
| Jenis kendaraan bermotor | Warna dasar | Warna tulisan |
| --- | --- | --- |
| Perseorangan, badan hukum, PNS dan badan internasional | putih | hitam |
| Angkutan barang dan angkutan umum | kuning | hitam |
| Instansi pemerintah | merah | putih |
| Korps Diplomatik Luar Negeri | putih | biru |
| Kendaraan khusus kawasan perdagangan bebas | hijau | hitam |
Spesifikasi teknis > Warna > Warna TNKB khusus kendaraan bermotor listrik

Sesuai perkembangan zaman, maka POLRI menetapkan TNKB khusus Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dengan tambahan lis biru di baris bulan dan tahun berakhirnya TNKB sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020.
Kendaraan bermotor listrik perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
Contoh:
B 1000-1999 BN*/PN*/SN*/TN*/UDP/UN*/UTO: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
B 1000-1999 KN*: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Samsat Kota Bekasi)
B 1000-1999 FN*: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Samsat Kabupaten Bekasi)
B 1000-1999 EN*/ZN*: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Samsat Kota Depok dan Samsat Cinere)
B 1000-1999 CN*/VN*: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Samsat Cikokol dan Samsat Ciledug)
B 1000-1999 NDO/WN*: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Samsat Serpong dan Samsat Ciputat)
B 1000-1999 JN*: Kendaraan golongan roda empat yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Samsat Kelapa Dua)
Kendaraan bermotor listrik angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam lis warna biru.
Kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
Kendaraan bermotor listrik korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru lis warna biru.
Kendaraan bermotor listrik di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam lis warna biru.
Spesifikasi teknis > Nomor polisi

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari satu hingga empat angka, dan ditempatkan setelah kode wilayah pendaftaran. Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A-Z di belakang angka pendaftaran.
Penentuan nomor urut registrasi dialokasikan sesuai jenis kendaraan bermotor sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, yaitu:
| No>  | Nomor Urut Registrasi | Jenis Kendaraan Bermotor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 s.d. 1999 | Mobil penumpang |
| 2 | 2000 s.d. 6999 | Sepeda motor |
| 3 | 7000 s.d. 7999 | Bus |
| 4 | 8000 s.d. 8999 | Truk barang |
| 5 | 9000 s.d. 9999 | Kendaraan khusus |
Khusus untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, nomor urut registrasi dialokasikan sebagai berikut:
DKI Jakarta dan Jawa Barat (Kabupaten–Kota Bekasi dan Kota Depok)
| No>  | Nomor Urut Registrasi | Jenis Kendaraan Bermotor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 s.d. 1999 | Mobil penumpang berbasis listrik baterai dan plug-in (kode tiga huruf) |
| 1 | 1000 s.d. 2999 | Mobil penumpang berbasis listrik hibrida dan konvensional (kode tiga huruf) |
| 1 | 8000 s.d. 8999 | Mobil penumpang berbasis listrik hibrida dan konvensional (kode dua huruf) |
| 2 | 3000 s.d. 6999 | Sepeda motor  DKI Jakarta  Jawa Barat Kabupaten–Kota Bekasi  Kota Depok (Samsat Kota Depok) |
| 2 | 6000 s.d. 6999 | Sepeda motor   Jawa Barat Kota Depok (Samsat Cinere) |
| 3 | 7000 s.d. 7999 | Bus |
| 4 | 9000 s.d. 9999 | Truk dan kendaraan khusus |
Banten (sebagian timur Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan)
| No>  | Nomor Urut Registrasi | Jenis Kendaraan Bermotor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 s.d. 1999 | Mobil penumpang berbasis listrik baterai dan plug-in (kode tiga huruf) |
| 1 | 1000 s.d. 2999 | Mobil penumpang berbasis listrik hibrida dan konvensional (kode tiga huruf) |
| 1 | 8000 s.d. 8999 | Mobil penumpang berbasis listrik hibrida dan konvensional (kode dua huruf) |
| 2 | 3000 s.d. 3999 dan 6000 s.d. 6999 | Sepeda motor Kota Tangerang  Kota Tangerang Selatan  (Samsat Ciputat) |
| 2 | 3000 s.d. 4999 | Sepeda motor  Kota Tangerang Selatan (Samsat Serpong) |
| 2 | 6000 s.d. 6999 | Sepeda motor Kabupaten Tangerang (Samsat Kelapa Dua) |
| 3 | 7000 s.d. 7999 | Bus |
| 4 | 9000 s.d. 9999 | Truk dan kendaraan khusus |
Spesifikasi teknis > Pelat nomor terkait > TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor)

Ada dua format TCKB atau TNKB sementara: warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah (atas), dan warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam ditambah kode akhiran "BC" (bawah)
Tanda Coba Kendaraan Bermotor digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke diler, diler ke diler, uji coba, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen) dan hanya berlaku selama 30 hari. Ada dua format yang digunakan, yakni:
Warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah. Format ini tidak memliki angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor.
Format yang sama dengan format plat nomor kendaraan pribadi permanen, yakni warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, ditambah kode akhiran "SS" (Sifat Sementara). Huruf "SS" merupakan kesingkatan dari "sifat sementara" dan huruf "L" adalah huruf acak. Pada format ini terdapat angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor, seperti TNKB yang sudah bersifat permanen; namun mulai dari bulan Januari 2024, Polda Metro Jaya resmi mengganti akhiran plat sementara menjadi berakhiran masing-masing, yaitu LK, AZ, PC, PD, BC, dan PE yang sebelumnya berakhiran SS.
Spesifikasi teknis > Pelat nomor terkait > TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian)

Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.
Spesifikasi teknis > Pelat nomor terkait > TNKB Bantuan

TNKB Bantuan digunakan untuk kendaraan bermotor yang belum memiliki BPKB dan STNK selama satu bulan pelat nomornya belum turun dari UPT dan Samsat sebagai tanda bahwa surat-surat sedang dalam proses pengurusan.
Spesifikasi teknis > Pelat nomor terkait > Kendaraan tidak bermotor

Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.
Kode nomor polisi > Kewilayahan

| PY | Papua Barat Daya:  Kota Sorong (PY xxxx A*)  Sorong (PY xxxx E*)  Raja Ampat (PY xxxx K*)  Sorong Selatan (PY xxxx T*)  Maybrat (PY xxxx V*)  Tambrauw (PY xxxx -*) |  |
Tidak digunakan
| BR | Kalimantan Barat (telah berganti menjadi KB)  |  |
| DF | Timor Timur (telah menjadi negara sendiri) |  |
| DS | Papua (sebelum Juli 2016) dan Papua Barat (sebelum Mei 2013) |  |
Lainnya (tidak bermotor)
| BS | Kota Banjarmasin: Becak (kode ini hanya dimasukkan di akhiran saja, contoh: DA 100 BS) |  |
| SB | Kota Surabaya: Becak (warna dasar biru dengan tulisan putih), contoh: SB 4728 AA |  |
| YB | DI Yogyakarta: Becak, contoh: YB 0886 KTB |  |
| YK | DI Yogyakarta: Kusir, contoh: YK 0255 KTB |  |
| KS | Kota Surakarta: Becak, Contoh: KS 001 |  |
↑  Mencakup Kecamatan Deli Tua dan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
↑  Kecuali Kecamatan Deli Tua dan Percut Sei Tuan
1 2 3  Hanya pengguna kendaraan minibus dan crossover SUV
↑  Termasuk seluruh Kabupaten Kepulauan Seribu
↑  Hanya mencakup Kecamatan Beji, Cimanggis, Cilodong, Cipayung, Sukmajaya, Tapos di Kota Depok serta Kecamatan Bojonggede dan Tajurhalang di Bogor
↑  Hanya mencakup Kecamatan Bojongsari, Cinere,  Limo, Pancoran Mas, dan Sawangan
↑  Hanya mencakup Kecamatan Kosambi, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, Teluknaga di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dan Kecamatan Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Legok, serta Pagedangan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan
↑  Hanya mencakup Kecamatan Batuceper, Benda, Cibodas, Jatiuwung, Neglasari, Periuk, dan Tangerang Kota
↑  Hanya mencakup Kecamatan Ciledug, Cipondoh, Karang Tengah, Larangan, dan Pinang
↑  Hanya mencakup Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu
↑  Hanya mencakup Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, dan Pondok Aren
↑  Termasuk Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung
↑  Kecuali Kecamatan Margaasih
↑  Kecuali Kecamatan Bojonggede dan Tajurhalang yang masih dibawah wilayah hukum Polda Metro Jaya
↑  Kecuali Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon
↑  Termasuk Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon di Kabupaten Malang
↑  Kecuali Kecamatan Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Kosambi, Legok, Pagedangan, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, dan Teluknaga yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya
Pelat nomor khusus > Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Mobil dinas pejabat negara memiliki pelat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibu kota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka pelat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.
Terdapat dua jenis TNKB pejabat pemerintahan pusat, yaitu TNKB "RI" dan TNKB "INDONESIA". TNKB "RI" selalu berwarna hitam (seperti kendaraan pribadi), sedangkan TNKB "INDONESIA" selalu berwarna merah (seperti kendaraan dinas).
Berikut ini adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:
RI 1/INDONESIA 1: Presiden Indonesia
RI 2/INDONESIA 2: Wakil Presiden Indonesia
RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)
RI 4: Istri Wakil Presiden Indonesia
RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
RI 8: Ketua Mahkamah Agung
RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
RI 11: Ketua Komisi Yudisial
RI 12: Gubernur Bank Indonesia
RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan
RI 14: Menteri Sekretaris Negara
RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
RI 19: Menteri Dalam Negeri
RI 20:
RI 21: Menteri Luar Negeri
RI 22: Menteri Pertahanan
RI 23: Menteri Agama
RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI 25: Menteri Keuangan
RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI 27: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RI 28: Menteri Agama
RI 29: Menteri Sosial
RI 30: Menteri Ketenagakerjaan
RI 31: Menteri Perindustrian
RI 32: Menteri Perdagangan
RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RI 35: Menteri Kelautan dan Perikanan
RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika
RI 37: Menteri Pertanian
RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan
RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara
RI 45: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
RI 46:
RI 47:
RI 48: Menteri Pemuda dan Olahraga
RI 49:
RI 50:
RI 51:
RI 52:
RI 53: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.
Pelat nomor khusus > Dewan Perwakilan Rakyat

Pada Mei 2021, DPR meluncurkan pelat nomor khusus, yang dilengkapi dengan lencana DPR. Maksud dan tujuan dari pembuatan pelat nomor tersebut adalah untuk memudahkan dalam memantau perilaku anggota DPR saat berkendara. Per 2021, format angka pelat nomor untuk pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut:
1-00: Ketua
2-00 – 5-00: Wakil Ketua
6-xx: Ketua Fraksi
7-xx: Sekretaris Fraksi
8-xx: Bendahara Fraksi
xx-01: Fraksi PDIP
xx-02: Fraksi Partai Golkar
xx-03: Fraksi Partai Gerindra
xx-04: Fraksi Partai NasDem
xx-05: Fraksi PKB
xx-06: Fraksi Partai Demokrat
xx-07: Fraksi PKS
xx-08: Fraksi PAN
xx-09: Fraksi PPP
6-I – 6-XI: Ketua Komisi I–XI
(7-10)–(I-XI): Wakil Ketua Komisi I–XI
xx-XII: Mahkamah Kehormatan Dewan
xx-XIII: Badan Legislasi
xx-XIV: Badan Kerja Sama Antarparlemen
xx-XV: Badan Urusan Rumah Tangga
xx-XVI: Badan Anggaran
xx-XVII: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
xx -XVIII: Sekretariat Jenderal
6-XVIII: Sekjen
7-XVIII: Kepala Badan Keahlian
8-XVIII: Deputi Persidangan
9-XVIII: Deputi Administrasi
10-XVIII: Inspektur Utama
11-XVIII: Kepala Biro Umum
(nomor anggota)-(nomor fraksi): Anggota DPR
Begitu pelat nomor ini diluncurkan, pelat nomor ini dikritik oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) karena dianggap sebagai bentuk "kemunduran". Seorang peneliti Formappi bernama Lucius Karus menganggap bahwa anggota DPR yang menggunakan pelat nomor DPR merasa "ingin lebih dikenal publik."
Penggunaan pelat nomor tersebut juga menuai kontroversi, karena ada seorang polisi yang mencoba menangkap kendaraan yang dipasangi pelat nomor DPR. Menurut petugas tersebut, penggunaan pelat nomor DPR tersebut belum disosialisasikan sampai kepada petugas yang bersangkutan.
Pelat nomor khusus > Angkatan bersenjata

Plat nomor khusus Detasemen Markas Besar TNI
Plat Nomor khusus Kopasgat TNI Angkatan Udara
Daihatsu Xenia dengan Plat nomor khusus TNI Angkatan Laut
Plat nomor khusus Kopassus TNI Angkatan Darat
Toyota Vios dengan Plat nomor khusus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Berikut ini adalah daftar kode registrasi TNI dan POLRI di Indonesia:
Pelat nomor khusus > Angkatan bersenjata > TNI

-00 :Markas Besar TNI
-01 :Sekolah Staf dan Komando TNI
-02 :Akademi TNI
-09 :Badan Pembinaan Hukum TNI
-10 :Badan Perbekalan TNI
-14 :Pasukan Pengamanan Presiden
Pelat nomor khusus > Angkatan bersenjata > TNI AD

-00 :Markas Besar TNI AD
-01 :Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
-02 :Komando Pasukan Khusus
-03 :Komando Daerah Militer Jayakarta
-04 :Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat
-05 :Komando Daerah Militer Iskandar Muda
-10 :Akademi Militer
-20 :Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat
-30 :Pusat Teritorial
-31 :Pusat Kesenjataan Infanteri
-32 :Pusat Kesenjataan Kavaleri
-33 :Pusat Kesenjataan Artileri
-34 :Pusat Polisi Militer
-41 :Pusat Zeni
-42 :Pusat Perhubungan
-43 :Pusat Peralatan
-44 :Pusat Perbekalan dan Angkutan
-45 :Pusat Kesehatan
-46 :Direktorat Ajudan Jenderal
-47 :Direktorat Topografi
-48 :Direktorat Keuangan
-49 :Direktorat Hukum
-51 :Dinas Penerangan
-52 :Dinas Pembinaan Mental
-53 :Dinas Psikologi
-54 :Dinas Penelitian Dan Pengembangan
-55 :Dinas Informasi Dan Pengolahan Data
-56 :Pusat Penerbangan
-57 :Dinas Pengadaan
-58 :Dinas Jasmani Militer
-I~VI dan -XII~XVIII :Milik Kodam se-Indonesia
Pelat nomor khusus > Angkatan bersenjata > TNI AL

-00 :Markas Besar TNI AL/Koarmada RI
-01 :Komando Armada I
-02 :Komando Armada II
-03 :Komando Armada III
-04 :Komando Lintas Laut Militer
-05 :Korps Marinir Republik Indonesia
-08 :Sekolah Staf dan Komando
-I~XIV :Milik Lantamal se-Indonesia
Pelat nomor khusus > Angkatan bersenjata > TNI AU

-00 :Markas Besar TNI AU/Koopsudnas
-01 :Komando Operasi Udara I
-02 :Komando Operasi Udara II
-03 :Komando Operasi Udara III
-04 :Komando Pemelihara dan Materiil
-05 :Komando Pendidikan dan Latihan
-10 :Komando Pasukan Gerak Cepat