Soedjono AJ
Wali Kota Yogyakarta

Soedjono diangkat menjadi Wali Kota Yogyakarta pada bulan Januari 1966, menggantikan Soedarisman Poerwokoesoemo. Selain menjadi wali kota, dia juga merangkap sebagai ketua Fraksi Golongan Karya di DPRD DIY setidaknya per bulan Oktober 1966. Salah satu langkah pertama yang dilakukannya sebagai wali kota adalah memperingatkan pengurus Kelenteng Fuk Ling Miau untuk memperbaiki kondisi kelenteng yang terpuruk, sebab kelenteng akan diambil alih oleh pemerintah daerah jika dibiarkan tidak terurus. Peristiwa tersebut mengilhami pembentukan sebuah yayasan untuk mengelolanya.
Selama menjabat sebagai wali kota, Soedjono sukses membuat Kota Yogyakarta menjadi lebih ramai. Berbagai langkah dilakukan untuk memajukan infrastruktur kota, seperti pelebaran dan pembangunan jalan, serta perbaikan prasarana air dan listrik. Dia juga memulai pembangunan gedung balai kota baru di kawasan Timoho, Umbulharjo, untuk menggantikan balai kota lama yang bertempat di Ndalem Poenakawan atau Ndalem Ngabean. Pembangunan gedung tersebut dimulai pada tahun 1972.
Walau demikian, dirinya tidak lepas dari kontroversi. Salah satu kebijakannya yang kontroversial ialah pemugaran Jalan Malioboro yang dimulai pada tahun 1973. Rencana pemugaran tersebut melibatkan arsitek dari Fakultas Teknik UGM dan beberapa instansi lain seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DIY. Rencana pemugaran tersebut meliputi berbagai hal, seperti penataan ulang ruas jalan sehingga memberi ruang lebih bagi pedagang kaki lima, pembuatan jalur pemisah yang ditanami pohon palm, dan pembangunan air mancur pada ujung selatan jalan.
Namun, setelah dipugar, kondisi lalu lintas di Malioboro malah memburuk. Jalur lambat yang berada di sisi timur, kini diperuntukkan untuk parkir saja. Alhasil, semua kendaraan lambat seperti andong, becak, dan sepeda, hanya mampu menggunakan jalur lambat di sisi barat, di mana mereka harus berebut ruang dengan para tukang becak yang mangkal di sana. Kondisi jalur cepat juga menjadi terlalu padat karena sudah dipangkas untuk lahan parkir. Pelaksanaan pemugaran dinilai terburu-buru karena ingin mengejar penyambutan Konferensi PATA (Pacific Area Travel Association) yang akan diselenggarakan pada tahun 1974.
Kontroversi lainnya berkaitan dengan perannya sebagai pemrakarsa penyelenggaraan Loda (Lotto Daerah), semacam lotre yang berstatus legal, di Kota Yogyakarta. Loda kemudian dinyatakan terlarang sejak tanggal 5 Januari 1972 akibat banyaknya tindak kriminal yang terjadi karenanya. Pelarangan tersebut diinstruksikan oleh Wakil Gubernur DIY saat itu, Paku Alam VIII. Soedjono tunduk, tetapi mengusulkan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan Loda "seperti di Monako". Akibatnya, dia mendapat kritik dari Pelajar Islam indonesia (PII). Delegasi PII mengirimnya sejumlah "hadiah", seperti sebuah kaca mata plastik, sebuah obat telinga, sebuah obat sakit kepala, dan sebotol jamu kuat. Pada masa jabatannya pula, anggota-anggota Buppenda (Badan Usaha Pembiayaan Pembangunan Daerah) Kota Yogyakarta diduga melakukan korupsi uang hasil lotre dalam skala besar.
Soedjono juga terlibat konflik dengan pihak kraton karena telah menjual tanah-tanah sultan kepada warga kota secara sepihak, khususnya di kawasan sekitar benteng keraton atau yang biasa disebut "tanah jagang". Hal ini ditentang keras oleh pihak keraton, sehingga mereka melayangkan surat protes kepadanya. Soedjono kemudian mengundang Pengageng Wahono Sarto Kroto Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mendiskusikan masalah ini, tetapi undangan tersebut ditolak mentah-mentah. Dia digantikan oleh H. Ahmad sebagai wali kota pada bulan November 1975.