Serangan pernikahan Sarajevo 1992
Latar Belakang

Menyusul kematian pendiri dan pemimpinnya Josip Broz Tito pada tahun 1980, negara sosialis multi-etnis Yugoslavia memasuki periode stagnasi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Keadaan ekonomi negara yang lesu mengakibatkan peningkatan sentimen dan ketegangan etnis yang makin diperburuk oleh jatuhnya pemerintahan komunis di Eropa Timur pada tahun 1989. Tahun berikutnya, Liga Komunis Yugoslavia mengizinkan pemilihan umum multipartai untuk diadakan secara nasional. Di Bosnia dan Herzegovina, partai politik sebagian besar didirikan berdasarkan perbedaan etnis. Muslim Bosnia mendirikan Partai Aksi Demokrat (SDA) untuk mewakili kepentingan mereka, etnis Serb Bosnia mendirikan Partai Demokratik Serbia (SDS) dan Kroat Bosnia mendirikan Uni Demokratik Kroasia Bosnia dan Herzegovina (HDZ BiH). Ketiga partai tersebut masing-masing dipimpin oleh Alija Izetbegović, Radovan Karadžić dan Stjepan Kljuić. Bosnia dan Herzegovina mengadakan pemilihan demokratis pertamanya pada 18 November 1990. Pemungutan suara dimenangkan oleh partai-partai berhaluan nasionalis etnik seperti SDA, SDS dan HDZ BiH. Partai sosialis tanpa afiliasi etnis, terutama Liga Komunis Bosnia dan Herzegovina, gagal meraih suara yang signifikan.
SDA dan HDZ BiH, mewakili aspirasi sebagian besar Muslim Bosnia dan Kroat Bosnia, menginginkan kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina dari Yugoslavia, suatu langkah yang ditentang oleh SDS dan sebagian besar warga Serb Bosnia. Pada tanggal 25 Juni, pemerintah Slovenia dan Kroasia menyatakan kemerdekaan dari Yugoslavia, yang menyebabkan pecahnya Perang Sepuluh Hari dan Perang Kemerdekaan Kroasia, konflik bersenjata pertama yang kemudian dikenal sebagai Perang Yugoslavia. Sesuai dengan Rencana RAM yang dibuat oleh Tentara Rakyat Yugoslavia (JNA) pada awal tahun 1990, Administrasi Keamanan Negara Yugoslavia mulai membagi-bagikan senjata kepada penduduk Serbia Bosnia, memicu terbentuknya milisi dan sayap paramiliter Serbia Bosnia di seluruh penjuru Bosnia dan Herzegovina pada akhir tahun 1991. Pada November 1991, SDS menyelenggarakan pemungutan suara yang diboikot oleh Muslim Bosnia dan Kroat Bosnia, di mana sebagian besar etnis Serbia Bosnia memilih untuk tetap menjadi bagian dari Yugoslavia. Bulan berikutnya, komisi arbitrase yang dibentuk oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) menyatakan bahwa referendum kemerdekaan nasional yang mengikat secara hukum akan menjadi prasyarat untuk pengakuan kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina. Referendum kemerdekaan dijadwalkan akan diadakan mulai 29 Februari hingga 1 Maret. SDS menolak referendum itu dan menuduhnya tindakan inkonstitusional. Akibat desakan partai, sebagian besar orang Serbia Bosnia memboikotnya. Pada tanggal 9 Januari 1992, SDS mengumumkan pembentukan Republik Serbia di Bosnia dan Herzegovina, sebuah entitas otonom yang akan berkuasa di semua kotamadya di mana lebih dari 50 persen pemilih memilih untuk tetap menjadi bagian dari Yugoslavia.
Seperti kebanyakan kota di Bosnia dan Herzegovina, ibu kota Sarajevo dihuni oleh beragam suku bangsa dan agama. Menurut sensus penduduk Yugoslavia tahun 1991, kota itu didiami oleh 525.980 penduduk, 49,3 persen di antaranya teridentifikasi sebagai Muslim Bosniak, 29,9 persen di antaranya beretnis Serbia, 10,7 persen di antaranya menyatakan diri sebagai etnis Yugoslav dan 6,6 persen di antaranya mengaku sebagai orang Kroasia.