Wakil Presiden Amerika Serikat
Sejarah > Wakil Presiden era Modern

Pada tahun 1933, Franklin D. Roosevelt meningkatkan status jabatan wakil presiden dengan memperbarui praktik mengundang wakil presiden ke rapat kabinet, yang sejak itu dipertahankan oleh setiap presiden selanjutnya. Wakil presiden pertama Roosevelt, John Nance Garner, memutuskan hubungan dengannya karena masalah "pengemasan pengadilan" di awal masa jabatan keduanya, dan menjadi kritikus terkemuka Roosevelt. Pada awal masa jabatan itu, pada 20 Januari 1937, Garner menjadi wakil presiden pertama yang dilantik di tangga Capitol dalam upacara pelantikan yang sama dengan presiden, yang menjadikan hal itu sebagai sebuah tradisi yang berlanjut sampai detik ini. Sebelum waktu itu, wakil presiden secara tradisional dilantik pada upacara pelantikan yang terpisah di ruang Senat. Gerald Ford dan Nelson Rockefeller, yang masing-masing dilantik menjadi wakil presiden di bawah ketentuan Amandemen ke-25, dilantik di ruang sidang DPR dan Senat.
Pada Konvensi Nasional Partai Demokrat di tahun 1940, Roosevelt memilih calon wakil presidennya Henry Wallace dibanding menyerahkan urusan pencalonan wakil presiden pada sidang konvensi dengan tujuan ia ingin mengganti Garner. Iia memberikan tanggung jawab utama pada Wallace selama Perang Dunia II, Namun setelah terjadinya perselisihan antara Wallace dan para pejabat di pemerintahan Roosevelt dan partai Demokrat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, Wallace menolak untuk kembali dicalonkan pada Konvensi Nasional Partai Demokrat pada tahun 1944 sehingga para anggota konvensi memilih Harry S. Truman untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Roosevelt. Selama 82 hari menjabat, Truman tidak pernah diberi tahu mengenai rencana perang maupun rencana-rencana setelah perang, termasuk Proyek Manhattan, membuat Truman berkomentar bahwa jabatan yang ia sandang hanya sebatas untuk "menghadiri pernikahan atau pemakaman". Sebagai sebuah pengalaman yang ia rasakan dikala menjabat sebagai wakil presiden, Truman yang kemudian menjadi presiden paska kematian Roosevelt menyatakan akan pentingnya untuk memberitahukan setiap kebijakan mengenai masalah keamanan nasional kepada wakil presiden yang sedang menjabat. Kongres kemudian juga menjadikan wakil presiden menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan Nasional pada tahun 1949.
Peran wakil presiden meningkat lagi ketika Richard Nixon menjabat (1953-1961). Dia menarik perhatian media dan Partai Republik, ketika Dwight Eisenhower memberinya wewenang untuk memimpin rapat Kabinet tanpa kehadirannya. Nixon juga merupakan wakil presiden pertama yang secara resmi mengambil kendali sementara kepresidenan, yang dia lakukan setelah Eisenhower menderita serangan jantung pada 24 September 1955, ileitis pada Juni 1956, dan stroke pada November 1957.
Sampai tahun 1961, para wakil presiden berkantor di gedung Kapitol dalam ruangan Russell Senate Office Building. Lyndon B. Johnson adalah wakil presiden pertama yang berkantor di Kompleks Gedung Putih dalam ruangan berkas kantor Sekretaris Angkatan Laut yang sedari awal memang dirancang untuk menjadi "Kantor Seremonial Wakil Presiden" dan sekarang digunakan untuk acara resmi dan konferensi pers. Presiden Jimmy Carter adalah presiden pertama yang memberikan wakil presiden Walter Mondale sebuah kantor di Sayap Barat Gedung Putih yang seterusnya hingga sekarang menjadi ruangan kerja wakil presiden. Selain itu para wakil presiden tetap diberikan hak istimewa sebuah kantor di Gedung Kapitol karena peran mereka sebagai Presiden Senat.
Faktor lainnya yang menjadi naiknya prestise jabatan wakil presiden adalah perluasan penggunaan pemilihan pendahuluan presiden untuk memilih calon partai selama abad ke-20. Dengan mengadopsi pemilihan pendahuluan, bidang calon wakil presiden diperluas baik oleh peningkatan kuantitas dan kualitas calon presiden yang berhasil di beberapa pemilihan pendahuluan, namun pada akhirnya gagal menangkap pencalonan presiden di konvensi.
Pada awal abad ke 21, Wakil Presiden Dick Cheney memegang kekuasaan yang sangat besar dan sering membuat keputusan sendiri, tanpa sepengetahuan presiden. Selama Kampanye Pilpres tahun 2008 kedua calon wakil presiden Sarah Palin dan Joe Biden mengatakan bahwa kewenangan wakil presiden terlalu dilebihkan selama masa jabatan Cheney. Selain itu keduanya mengatakan akan menyederhanakan peran wakil presiden sebagai penasihat presiden. Pertumbuhan pesat ini menyebabkan seruan untuk penghapusan jabatan wakil presiden dari berbagai sarjana konstitusi dan komentator politik seperti Matthew Yglesias dan Bruce Ackerman.