Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Sejarah

Sejak era Reformasi, perubahan signifikan terjadi di berbagai aspek kehidupan Indonesia, termasuk orientasi pembangunan. Pada masa Orde Baru, fokus pembangunan cenderung pada wilayah daratan, sementara sektor kelautan terabaikan meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut, diikuti pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL). Nomenklatur DEL kemudian berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) dan akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000.
Pada tahun 2009, nomenklatur DKP diubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Perubahan ini menegaskan pentingnya sektor kelautan dan perikanan sebagai andalan ekonomi nasional. Struktur KKP terus berkembang, termasuk dengan penambahan Badan Karantina Ikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017. Pada 2023 masa Era Presiden Joko Widodo, sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023, unsur riset KKP dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sementara urusan karantina ikan dipindahkan ke Badan Karantina Indonesia.
Dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto melantik Ir. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Laksdya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan sebagai Wakil Menteri. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 dan Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2024. Transformasi KKP mencerminkan upaya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan Indonesia.
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
| Unsur | Perpres 63/2015 | Perpres 2/2017 | Perpres 38/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
Unsur pembantu pimpinan:  Sekretariat Jenderal
| Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal) |  Pengelolaan Ruang Laut  Perikanan Tangkap  Perikanan Budidaya  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |  Pengelolaan Ruang Laut  Perikanan Tangkap  Perikanan Budidaya  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |  Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  Perikanan Tangkap  Perikanan Budi Daya  Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
Unsur pengawas:  Inspektorat Jenderal
| Unsur pendukung (Badan) |  Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan  Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan |  Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan  Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan |  Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |
| Staf ahli |  Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya  Bidang Kebijakan Publik  Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga  Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut |  Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya  Bidang Kebijakan Publik  Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga  Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut |  Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya  Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga  Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut |