Hak asasi manusia di Negara Palestina
Kebebasan dan hak individu > Kebebasan berbicara

Otoritas Palestina telah menjamin kebebasan berkumpul bagi penduduk Palestina, dan undang-undangnya menyatakan hal ini. Namun demikian, hak untuk berdemonstrasi bagi para penentang rezim PA atau kebijakan PA kini semakin berada di bawah kendali dan pembatasan polisi dan merupakan sumber kekhawatiran bagi kelompok hak asasi manusia.
Aktivis mengatakan semakin banyak tindakan keras terhadap penulis yang mengkritik Pemerintah Palestina. Menurut direktur eksekutif Advancing Human Rights David Keyes, pada tahun 2013, Anas Awwad, seorang aktivis Palestina berusia 26 tahun, dijatuhi hukuman satu tahun penjara secara in absensia oleh pengadilan Palestina di Nablus, Tepi Barat karena "mengulurkan lidahnya" terhadap presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, di Facebook.[butuh klarifikasi] Keyes juga menyatakan bahwa pada tahun 2012, blogger Palestina Jamal Abu Rihan ditangkap oleh Otoritas Palestina karena memulai kampanye Facebook yang disebut Rakyat Menginginkan Akhir untuk Korupsi. Dia didakwa dengan tuduhan "mengulurkan lidahnya" terhadap kepemimpinan Palestina.[butuh klarifikasi]
Pada bulan April 2012, seorang dosen universitas Tepi Barat, Ismat Abdul-Khaleq, ditangkap karena mengkritik Abbas di Facebook. Selanjutnya, agen dari Dinas Keamanan Pencegahan PA di Ramallah menangkap Tarek Khamis, yang bekerja untuk kantor berita Palestinian Zaman Press. Dia ditahan karena mengkritik perlakuan Otoritas Palestina terhadap Abdul-Khaleq[butuh klarifikasi] dan karena mengkritik tindakan keras terhadap jurnalis di Tepi Barat. Menurut David Keyes, George Canawati, direktur stasiun radio Betlehem dan jurnalis Rami Samar ditahan karena memposting kritik terhadap Otoritas Palestina di Facebook.
Ancaman pembunuhan dilontarkan terhadap Menteri Nabil Shaath karena berencana berpartisipasi dalam konferensi di Italia yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom oleh Brigade Martir Jenin, sayap bersenjata dari Komite Perlawanan Populer. Mereka menyatakan, "Dia akan dihukum mati jika dia masuk. Keputusan tidak dapat dibatalkan, kami menyerukan kepada pengawalnya untuk meninggalkan konvoinya demi menyelamatkan nyawa mereka."
Nabil Amar, mantan Menteri Penerangan dan anggota kabinet serta anggota Dewan Legislatif Palestina, ditembak oleh orang-orang bersenjata bertopeng setelah mengkritik Arafat dan menyerukan reformasi di PA dalam sebuah wawancara televisi.
Sebuah dewan yang dikelola Hamas di Tepi Barat mendapat kecaman internasional pada tahun 2005 karena melarang festival musik dan tari terbuka, atas dasar "melawan Islam".
Februari 2016, Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania telah mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran kebebasan berekspresi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Laporan Euro-Med, "Strangulasi Dua Kali: Praktik Penindasan Dinas Keamanan Palestina", mendokumentasikan 1.274 penahanan sewenang-wenang di Tepi Barat pada tahun 2015 dan 1.089 panggilan untuk hadir di depan polisi atau "keamanan dalam negeri". Sebagian besar tindakan Otoritas Palestina menargetkan individu yang berafiliasi dengan Hamas atau yang menentang kebijakan Otoritas Palestina. Di Gaza, 117 penahanan sewenang-wenang dan 98 perintah untuk hadir pada tahun lalu dikaitkan dengan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Seperti rekan-rekan mereka di Otoritas Palestina, pasukan keamanan pada dasarnya menargetkan lawan-lawan politik. Pemantau tersebut mengatakan bahwa jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh otoritas Palestina di Tepi Barat secara signifikan lebih besar dibandingkan pelanggaran yang dilakukan Hamas. Namun, kedua organisasi tersebut bersalah atas penyensoran dan penindasan. Pemantau Euro-Med meminta kedua belah pihak, PA dan Hamas, untuk mengeluarkan resolusi yang jelas dan mengikat yang mengamanatkan kebebasan berekspresi dan melarang segala bentuk penahanan yang kejam.
Pada bulan Agustus 2016, Human Rights Watch menerbitkan laporan tentang Palestina yang membahas kebebasan berekspresi di wilayah Palestina. Organisasi internasional tersebut mendokumentasikan kasus Majd Khawaja, 22 tahun, yang ditangkap oleh pasukan keamanan di markas intelijen. Khawaja dituduh melukis kata (intifada) pemberontakan di dinding, memiliki senjata dan berencana menyelundupkan orang ke Yordania. Dia menjadi sasaran penyiksaan fisik selama interogasi. Ia menerbitkan beberapa lagu tentang korupsi PA yang dianggap sebagai tindak pidana; Lagu-lagu tersebut telah dihapus dari YouTube.
Agustus 2016, Human Rights Watch menerbitkan laporan tentang Palestina yang membahas kebebasan berekspresi di wilayah Palestina. Organisasi internasional tersebut mendokumentasikan kasus Mutaz Abu Lihi, 21, yang ditangkap oleh pasukan keamanan di markas intelijen menurut dokumen pengadilan, penuntut Palestina mendakwa Abu Lihi dan rekan-rekan rappernya karena menciptakan perselisihan, berdasarkan pasal 150 KUHP, dan mengkritik otoritas yang lebih tinggi, berdasarkan pasal 195. Penuntut mengatakan bahwa Abu Lihi dan yang lainnya menyemprotkan grafiti di luar ruangan yang isinya adalah "kalimat pencemaran nama baik yang mencakup penghinaan yang ditujukan secara pribadi terhadap presiden negara Palestina dan pihak berwenang".
Desember 2016, Euro Med Human Rights Monitors mengeluarkan laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di Palestina. Ketika ketiga anggota parlemen tersebut melakukan aksi duduk di kantor komite internasional Palang Merah, kekebalan parlementer mereka ditangguhkan oleh presiden Palestina – Mahmoud Abbas; dua di antaranya dituduh melakukan penggelapan, penyelundupan senjata, dan pencemaran nama baik; serta dilarang memberikan makanan, air, dan kunjungan jurnalis. Ketiga anggota parlemen tersebut malah menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan Presiden sebagai balas dendam terhadap mereka karena aliansi mereka dengan Mohammad Dahalan. Menurut laporan tersebut, pelanggaran terhadap komite internasional Palang Merah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan konvensi internasional. Tindakan otoritas Palestina juga bertentangan langsung dengan sistem eksekutif Palestina dan komitmennya terhadap standar hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh perjanjian internasional.
Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mizan menerbitkan laporan tentang pelanggaran hak berekspresi di Gaza. Sejak awal musim dingin, pemadaman listrik mulai memburuk, yang berdampak negatif terhadap kebutuhan dasar dua juta penduduk. Listrik menyala selama empat jam, kemudian padam selama 12 jam. Akibat penutupan perbatasan yang dilakukan Israel, terjadi kekurangan bahan bakar di pasar-pasar di Gaza dan krisis kemanusiaan menjadi jauh lebih buruk: meningkatnya jumlah kematian, terutama di kalangan anak-anak dan orang lanjut usia, orang sakit dan orang cacat yang tinggal di ratusan gedung-gedung tinggi. bangunan tanpa lift. Pada 12 Januari 2017, ribuan orang berkumpul di kamp pengungsi Jabaliya untuk berdemonstrasi di depan Perusahaan Listrik. Polisi membubarkan mereka dengan menembak ke udara dan memukuli beberapa orang dengan pentungan. Oleh karena itu, Mohammed Al Baba, seorang jurnalis di Agence France Presse, mengalami luka di mata kirinya dan kameranya disita, serta Fares Akram Al Ghoul, seorang jurnalis dari Associated Press, diserang oleh mereka. Ada juga enam orang yang mengalami luka memar. Seperti disebutkan dalam laporan tersebut, polisi memanggil sekelompok orang untuk diinterogasi dan masuk ke rumah-rumah untuk menangkap orang-orang dengan tujuan memaksa mereka menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk "menghormati hukum" dan mencegah mereka mengganggu apa yang disebut "keamanan publik" meskipun mereka melanggar hak penduduk Gaza untuk melakukan protes secara damai dan berekspresi.