Unjuk rasa dan kerusuhan Papua 2019
Kelanjutan

Menindaklanjuti aksi protes, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara melakukan perlambatan akses internet di sekitar Sorong dalam suatu langkah yang dinyatakan sebagai langkah untuk memerangi disinformasi. Kementerian juga dilaporkan telah menutup akun media sosial yang "berbagi konten provokatif". Penutupan internet tersebut menyebabkan unjuk rasa lain terhadap kementerian di Jakarta oleh organisasi hak asasi manusia setempat.
Pada malam 19 Agustus, presiden Indonesia, Jokowi merilis pernyataan yang mendesak ketenangan dan mengatakan kepada orang Papua bahwa "Emosi itu boleh, tapi memaafkan lebih baik. Sabar juga lebih baik." Jokowi juga menyiapkan kunjungan ke wilayah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto juga merilis pernyataan yang menjanjikan penyelidikan "lengkap dan adil" atas insiden di Surabaya dan menambahkan bahwa situasi di Papua terkendali. Kepala Kepolisian Nasional Tito Karnavian mengklaim bahwa kerusuhan itu disebabkan oleh, selain dari insiden di Surabaya dan perlakuan terhadap siswa yang terlibat, juga karena sebuah berita tipuan tentang salah satu siswa yang terbunuh saat penahanan mereka.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyerukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden rasisme di Surabaya. Sebagai respons, Polisi daerah Jawa Timur membentuk tim untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Uskup Ambon Petrus Canisius Mandagi juga menyerukan protes damai dan mengatakan bahwa orang Papua "tidak boleh biadab seperti mereka yang menyemburkan rasisme". Anggota DPRP Yorrys Raweyai menyerukan pembubaran Banser Nahdlatul Ulama, mengklaim bahwa pembubaran milisi tersebut adalah permintaan dari pengunjuk rasa di Sorong.
Tri Susanti, seorang anggota partai Gerindra dan pemimpin unjuk rasa di Surabaya terhadap pelajar Papua, secara terbuka meminta maaf setelah protes di Papua dan membantah tuduhan kekerasan fisik terhadap para mahasiswa. Tokoh kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda berkomentar bahwa insiden di Surabaya telah "menyalakan api unggun rasisme, diskriminasi, dan penyiksaan orang Papua Barat selama hampir 60 tahun oleh Indonesia".
Pada tanggal 27 Agustus, Gubernur Papua Lukas Enembe mengunjungi gedung para mahasiswa Papua di Surabaya. Akan tetapi, ia langsung ditolak oleh mereka, yang sebelumnya telah menolak semua pengunjung dengan memasang spanduk bertuliskan 'Siapapun yang datang kami tolak'.
Rabu, 3 Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan dalam kurun Agustus hingga September 2019. Penggugat merupakan koalisi masyarakat sipil yang terdiri, antara lain, dari Aliansi Jurnalis Independen, KontraS, YLBHI, dan Elsam, menyatakan keputusan pemerintah saat itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan memperkarakan ke PTUN. Hakim PTUN Jakarta memutuskan bahwa tindakan pemerintah yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Tergugat I serta Presiden Joko Widodo selaku Tergugat II, adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.