Konflik internal di Myanmar
Periode > Pemerintahan Sipil II (2011–2021)

Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2010, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (PPSP) yang dibentuk pemerintahan junta sebelumnya memenangkan 129 dari 224 kursi di Dewan Kebangsaan (Majelis Tinggi Myanmar) dan 259 dari 440 kursi di Dewan Perwakilan (Majelis Rendah Myanmar). Thein Sein, Perdana Menteri di masa junta militer, terpilih sebagai Presiden Myanmar. Partai Liga Demokrasi Nasional, pemenang pemilu 1990 memilih tidak ikut serta, Namun mereka ikut serta dalam pemilihan sela di tahun 2012. Pada 2014, LDN mengajukan amandemen undang-undang dasar untuk menghapuskan klausa yang menghalangi Aung San Suu Kyi sebagai calon presiden mereka, namun pengajuan ini ditolak.
Pada tahun 2011, Tatmadaw melancarkan serangan militer bernama Operasi Ketekunan (ဇွဲ မန် ဟိန်း) terhadap pemberontak di Shan. Selama serangan, Tatmadaw berhadapan dengan Aliansi Tentara Nasional Demokratik Myanmar (ATNDM), dan Tentara Negara Shan - Utara (TNS-U), menanggapi penolakan kelompok ini terhadap kebijakan "One Nation, One Army".
Pada 2013, kerusuhan anti-muslim menyebar di berbagai daerah Myanmar, kekerasan ini terjadi bersamaan dengan gerakan kelompok nasionalis budha, Gerakan 969, yang dipimpin Sayadaw U Wirathu. Pada 2014, pasukan pemerintah menyerang markas Tentara Kemerdekaan Kachin (TKK) di dekat kota Laiza, menewaskan sedikitnya 22 pemberontak TKK.
Dalam Pemilu 2015, LDN keluar sebagai pemenang, Aung San Suu Kyi yang tidak dapat menjabat sebagai presiden ditunjuk sebagai Penasehat Negara. Pemerintahan yang dipimpin LDN memulai berbagai dialog dan konferensi lintas etnis dan golongan untuk menciptakan perdamaian di Myanmar. Meski demikian, kebijakan ini masih dikritisi karena mengabaikan keikutsertaan pihak-pihak yang masih angkat senjata dan dinilai masih sangat dipengaruhi oleh kekuasaan militer. Beberapa politisi bahkan dibunuh dan dibungkam setelah menyuarakan sikap oposisi mereka atas pengaruh militer kepada pemerintahan sipil ini.
Di Shan, militer terus menggempur pasukan Tentara Nasional Demokratik Myanmar (TNDM) yang berbasis di Kokang pada tahun 2015.  Di Rakhine, wilayah perbatasan Myanmar dan Bangladesh, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (TPRA) memulai kontak tembak yang menewaskan 9 petugas perbatasan pada Oktober 2016, Tatmadaw membalas dengan operasi ‘pembersihan’ di wilayah utara Rakhine. Serangan ini dibalas dengan serangan besar kedua oleh TPRA pada Agustus 2017. Konflik ini menjadi sorotan internasional karena dianggap sebagai pembersihan etnis Rohingya alih-alih pemberantasan pasukan TPRA.
Pada akhir November 2016, Aliansi Utara, yang terdiri atas gabungan kelompok pemberontak, Tentara Arakan (TA), Tentara Kemerdekaan Kachin (TNK), Aliansi Tentara Nasional Demokratik Myanmar (ATNDM), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TPNT), melakukan serangan di kota Muse, daerah perbatasan Myanmar dan Tiongkok, di Shan. Aliansi ini menduduki kota Mong Ko pada 25 November 2016 sampai 4 November 2016 demi menghindari serangan udara dari Angkatan Udara Myanmar.
Pada 15 Agustus 2019, Aliansi Utara ke kantor kemiliteran di kota Nawnghkio, disertai serangan-serangan lain yang dibalas peringatan perang berskala penuh dari Tatmadaw jika Aliansi ini tidak mundur.