Eddy Sabara
Karier > Gubernur dan pegawai negeri

Brigjen Eddy Sabara ditunjuk sebagai Careteker Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berdasarkan SK. Mendagri tanggal 14 Oktober 1966 Nomor: Up/dari tahun 1966 yang dilantik tanggal 19 Oktober 1966 di Makassar, pada saat itu didasarkan atas pertimbangan gangguan keamanaan dan ketertiban serta kondisi politik yang tidak menguntungkan dan sangat mengganggu pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
Kemudian Brigjen Eddy Sabara ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 tahun 1967 tanggal 1 April 1967. Dan setelah DPR-GR Prov. Sultra bersidang menetapkan Edy Sabara terpilih sebagai Gubernur definitif dengan Keputusan Presiden Nomor: 55 tahun 1967 tanggal 24 April 1967.
Pada 14 Oktober 1966, ia diangkat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Tenggara, sebelum diangkat menjadi gubernur penuh untuk dua periode mulai tahun 1967.  Gubernur sipil sebelumnya dan gubernur terpilih pertama di provinsi itu, La Ode Hadi, terpaksa meninggalkan posisinya pada tahun 1966 sebelum ia memegangnya selama dua tahun menyusul gelombang demonstrasi selama transisi ke Orde Baru, yang memungkinkan Eddy yang populer (saat itu seorang letnan kolonel) untuk mengambil alih.
Sulawesi Tenggara sangat jarang penduduknya pada awal masa jabatannya, dengan sedikit atau tanpa anggaran pemerintah, dan Eddy memilih untuk merelokasi penduduk setempat (kebanyakan petani nomaden) di sepanjang daerah pemukiman kembali di mana jalan direncanakan. Menurut Eddy dalam wawancara dengan Tempo tahun 1983, istrinya awalnya percaya bahwa pengangkatannya ke Sulawesi Tenggara adalah semacam pengasingan. Ia juga menarik pendatang dari Jawa dan Bali yang padat penduduk. Meskipun lalu lintas yang ada saat itu tidak ada, ia melobi pemerintah pusat untuk mendanai jalan-jalan utama, terutama antara Kendari dan Kolaka, dengan keyakinan bahwa jalan tersebut akan menarik para pemukim pertanian. Selama menjadi gubernur, ia juga menjabat di Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah.
Dia awalnya dimaksudkan untuk melayani hanya satu masa jabatan, dan setelah berakhir pada tahun 1973 kurangnya calon pengganti mengakibatkan masa jabatannya awalnya diperpanjang beberapa bulan, dan kemudian masa jabatan kedua. Setelah berakhir sebagai gubernur pada tahun 1978, ia ditugaskan pada tahun 1979 ke Departemen Dalam Negeri sebagai inspektur jenderal, dan kemudian menjadi direktur jenderal direktorat otonomi daerah kementerian.  Selama di sana, ia menjadi penjabat gubernur Jambi (1979), Sulawesi Tengah (25 November 1980 – 1981), dan Aceh (15 Maret – 27 Agustus 1981), Selama menjadi gubernur sementara di Aceh dan Sulawesi Tengah, ia mengalami kemacetan politik di legislatif provinsi selama upaya mereka untuk menunjuk seorang gubernur definitif.
Pada 27 Oktober 1981, ia juga kembali diangkat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kedelapan kalinya dilantik sebagai Gubernur. Setelah itu, ia kembali diangkat sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah (7 Oktober 1983 – 23 Januari 1984). Karena rekam jejak ini, ia dikenal oleh wartawan sebagai "spesialis penjabat gubernur" di awal 1980-an. Selama di kementerian, ia juga menghidupkan kembali posisi wakil gubernur, berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai gubernur di mana kurangnya seorang wakil sering menyebabkan masalah terutama dengan legislatif provinsi. Ia dianugerahi Bintang Mahaputera Utama pada 14 Agustus 1982. Pada tahun 1984, ia juga diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Dia meninggal pada 30 September 1995, karena penyakit jantung dan komplikasi yang berhubungan dengan ginjal. Ia dimakamkan di Jakarta. Pada saat kematiannya, ia memegang pangkat mayor jenderal.