Siprus Utara
Politik > Hubungan luar negeri

Tidak ada negara selain Turki yang secara resmi mengakui Siprus Utara sebagai negara berdaulat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggapnya sebagai wilayah Republik Siprus yang berada di bawah pendudukan Turki. Pakistan dan Bangladesh pada awalnya mendeklarasikan pengakuan mereka atas Siprus Utara sebagai negara berdaulat tidak lama setelah deklarasi kemerdekaannya, namun mereka menarik pengakuan mereka karena tekanan Amerika Serikat setelah PBB menganggap deklarasi tersebut ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap deklarasi kemerdekaan oleh Siprus Utara tidak sah secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa resolusinya.
Janji UE untuk mencabut embargo terhadap Siprus Utara setelah referendum Rencana Annan telah diblokir oleh pemerintah Siprus Yunani di Dewan Eropa. Pada tahun 2004, Organisasi Kerja Sama Islam meningkatkan delegasi komunitas Muslim Siprus Turki dari "komunitas pengamat" (1979) menjadi negara konstituen dengan sebutan "Negara Siprus Turki", menjadikan Siprus Utara sebagai anggota pengamat dari organisasi tersebut.
Pada tahun 2004, Majelis Parlemen Dewan Eropa memberikan status pengamat kepada perwakilan komunitas Siprus Turki. Sejak itu, perwakilan Siprus Utara berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan PACE tanpa hak suara. Uni Eropa menganggap wilayah tersebut tidak berada di bawah kendali efektif Republik Siprus, sehingga menganggapnya sebagai wilayah UE yang berada di bawah pendudukan militer Turki dan dengan demikian dikecualikan tanpa batas waktu dari undang-undang UE hingga penyelesaian ditemukan. Status Siprus Utara telah menjadi isu yang berulang terutama selama pembicaraan pada tahun 2010-an untuk keanggotaan Turki di UE di mana pembagian pulau tersebut dipandang sebagai batu sandungan utama dalam perjalanan Turki menuju keanggotaan dan hubungan umum UE-Turki.
Republik Otonomi Nakhchivan Azerbaijan telah mengeluarkan resolusi yang mengakui kemerdekaan Siprus Utara. Namun akibat permasalahan Nagorno-Karabakh, Azerbaijan sendiri belum mengakui Siprus Utara. Warga Siprus Turki telah mengajukan permohonan paspor yang dikeluarkan oleh Siprus selama beberapa dekade. Ketika titik masuk dengan Republik Siprus ditutup, permohonan diajukan melalui perantara atau melalui konsulat dan kedutaan Siprus di negara lain. Peningkatan tahunan dalam jumlah permohonan paspor sebesar 10–15% terjadi pada tahun-tahun sebelum tahun 2001, ketika angka tersebut meningkat pesat dan 817 permohonan diterbitkan dalam delapan bulan pertama tahun 2001 dibandingkan dengan 448 permohonan sepanjang tahun 2000. Setelah pembukaan perbatasan dengan Republik Siprus, warga Siprus Turki mulai mengajukan permohonan paspor Siprus dengan mengunjungi Republik Siprus dan menunjukkan bukti keturunan Siprus mereka. Ada tujuh penyeberangan perbatasan antara Siprus Utara dan Republik Siprus.
Pada tanggal 21 September 2011, Turki dan Siprus Utara menandatangani perjanjian perbatasan ZEE di New York. Pada bulan Oktober 2012, Siprus Utara menjadi anggota pengamat Organisasi Kerja Sama Ekonomi dengan nama "Negara Siprus Turki". Pada bulan November 2022, Siprus Utara diterima di Organisasi Negara-negara Turkik sebagai anggota pengamat.