Penginterniran orang Jepang-Amerika
Setelah Pearl Harbor > Executive Order 9066 dan tindakan terkait

Franklin D. Roosevelt menandatangani Executive Order 9066 tanggal 19 Februari 1942 yang mengizinkan komandan-komandan militer untuk menetapkan "daerah militer" berdasarkan kebijakan mereka, "dari daerah tersebut sebagian atau semua orang dapat dieksklusi". Tidak seperti halnya pengumpulan "musuh asing", "zona eksklusi" ini berlaku untuk siapa pun yang mungkin dipilih komandan militer berwenang, tidak memandang orang tersebut warga negara atau non-warga negara. Akhirnya bagian-bagian dari Pantai Timur dan Pantai Barat akan dimasukkan ke dalam zona-zona tersebut, dan luas wilayah tersebut sekitar 1/3 dari keseluruhan luas negara. Tidak seperti program penahanan dan penginterniran yang akan diberlakukan terhadap sejumlah besar orang Jepang-Amerika, penahanan dan pembatasan secara langsung di bawah Program Eksklusi Individu ini akan diberlakukan khususnya terhadap orang keturunan Jerman atau Italia, termasuk warga negara Amerika Serikat.
2 Maret 1942: Jenderal John L. DeWitt mengeluarkan Pengumuman Publik No. 1 yang menyatakan "orang atau golongan orang-orang ketika situasi diperlukan" akan, pada suatu saat kemudian, harus tunduk pada perintak eksklusi dari "Daerah Militer No. 1" (intinya seluruh pesisir Pasifik hingga sekitar 160,9 km ke daerah pedalaman), dan mewajibkan siapa saja yang memiliki keturunan "musuh" untuk menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Alamat bila mereka berencana untuk pindah. Zona eksklusi kedua ditetapkan beberapa bulan kemudian, yang mencakup wilayah-wilayah yang dipilih oleh sebagian orang Jepang-Amerika yang berhasil meninggalkan zona pertama.
11 Maret 1942: Executive Order No. 9095 disusun oleh Kantor Perwalian Hak Milik Orang Asing, dan memberikan mandat penuh dan kebebasan untuk menentukan dan memilih terhadap semua kepentingan hak milik orang asing. Sebagian besar aset dibekukan, membuat orang asing yang terkena segera mendapat kesulitan keuangan, dan mencegah sebagian besar dari mereka untuk keluar dari zona eksklusi.
24 Maret 1942: Pengumuman Publik No. 3 menetapkan jam malam dari pukul 20.00 hingga 06.00 pagi bagi "semua musuh asing dan semua orang keturunan Jepang" di dalam kawasan militer.
24 Maret 1942: Jenderal DeWitt mulai mengeluarkan Perintah Eksklusi Sipil untuk daerah-daerah tertentu di dalam "Daerah Militer No. 1."
27 Maret 1942: Jenderal DeWitt mengeluarkan Pengumuman No. 4 berisi larangan meninggalkan "Daerah Militer No. 1" bagi semua orang keturunan Jepang untuk "tujuan apa pun hingga dan sampai ada pengumuman berikutnya atau ada perintah yang mengatur dan mengizinkan dari markas besar ini."
3 Mei 1942: Jenderal DeWitt mengeluarkan Perintah Eksklusi Sipil No. 34 yang memerintahkan semua orang dari keturunan Jepang, warga negara maupun non-warga negara yang masih tinggal di "Daerah Militer No. 1" untuk melapor ke pusat-pusat pengumpulan, tempat mereka akan tinggal hingga dipindahkan ke "Pusat-Pusat Relokasi" permanen.
Perintah-perintah tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang memiliki keturunan Jepang hanya sebagian. Siapa pun yang memiliki keturunan Jepang paling sedikit seperdelapan dimasukkan ke dalam kamp interniran.