stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Indonesia
Sejarah > Periode prasejarah

Artikel utama: Prasejarah Indonesia
Kepulauan Indonesia terbentuk melalui berbagai aktivitas tektonis yang sangat kompleks sejak awal masa Senozoikum (sekitar 66 juta tahun lalu) dan mulai mencapai bentuknya yang sekarang ketika memasuki kala Pleistosen (sekitar 2,58 juta tahun lalu). Pada kala tersebut, permukaan laut global saat itu rata-rata lebih rendah 130 meter daripada permukaan laut global sekarang, sehingga muncul Daratan Sunda (Sundaland) yang terhubung dengan daratan utama Asia dan saat ini mencakup Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan lautan-lautan di antaranya, serta Benua Sahul yang saat ini mencakup Pulau Papua, Australia, dan Laut Arafura. Kedua daratan tersebut diantarai oleh Kepulauan Wallacea yang saat ini mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, letusan dahsyat berskala VEI-8 terjadi pada Gunung Toba (sekarang menjadi Danau Toba). Letusan tersebut konon menjadi letusan gunung berapi terbesar yang berhasil diteliti. Perubahan iklim yang ditimbulkannya diperkirakan menjadi penyebab populasi manusia modern dunia hampir seluruhnya musnah dan pergerakan migrasi manusia sempat terhenti pada subkala Pleistosen Akhir. Lalu pada akhir periode glasial terakhir (sekitar 12.000 tahun lalu), permukaan laut naik setinggi 60 meter hanya dalam kurun waktu lima milenium. Akibatnya, daratan yang lebih rendah terendam dan membentuk perairan dangkal, sementara daratan yang lebih tinggi terpisah-pisah menjadi pulau-pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk kepulauan Indonesia seperti sekarang ini.
Dari kumpulan fosil manusia purba Homo erectus (atau manusia Jawa) dan Homo floresiensis ("manusia Flores") yang pernah menetap di Indonesia, kuat dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah dihuni oleh manusia purba tersebut sekurang-kurangnya antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Manusia purba tersebut kemudian berangsur-angsur punah seiring dengan kedatangan manusia modern (Homo sapiens) di kepulauan Indonesia.
Gelombang migrasi manusia modern pertama kali sampai di kepulauan Indonesia melalui jalur darat sekitar 60.000 tahun yang lalu. Gelombang pertama ini menjadi nenek moyang dari bangsa Melanesia. Kemudian sekitar 3.500–1.500 SM, bangsa Austronesia yang berasal dari Taiwan tiba melalui jalur laut dan menetap di kepulauan Indonesia. Sebagian bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu terdesak ke wilayah-wilayah timur jauh, sementara sebagian lagi berasimilasi dengan pendatang tersebut. Manusia yang menetap tersebut kemudian mengembangkan budaya bercocok tanam dan melaut.
Sejarah > Periode monarki > Kesultanan Islam

Artikel utama: Sejarah Nusantara pada era kerajaan Islam
Islam mulai dibawa masuk ke Nusantara oleh para pedagang dan para ulama berkebangsaan Arab, Persia, Gujarat, dan Tionghoa pada abad ke-7 Masehi. Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara, serta menjadi lokasi negara kesultanan pertama yang pernah berdiri di Nusantara, yaitu negara Jeumpa yang berdiri pada abad ke-7 dan menguasai wilayah Kabupaten Bieruen saat ini. Setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-11, Islam mulai menyebar ke berbagai daerah di Sumatra dan membuat beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatra beralih menjadi kesultanan Islam. Aceh (berdiri pada tahun 1496) menjadi kesultanan terbesar di Pulau Sumatra yang mencapai masa kejayaannya di bawah perintah Iskandar Muda (1607–1636).
Islam mulai diperkenalkan dan menyebar secara luas di kepulauan Indonesia lainnya pada abad ke-15. Setelah keruntuhan Majapahit, kesultanan-kesultanan Islam Nusantara mulai berdiri dan berkembang pesat. Lumajang (berdiri pada akhir abad ke-13) diperkirakan merupakan kesultanan Islam yang paling tua meskipun belum ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Kesultanan pertama di Pulau Jawa yang dapat dibuktikan oleh para sejarawan adalah Demak dan Cirebon, yang sama-sama berdiri pada abad ke-15 dan menjadi salah satu negara terbesar di Jawa. Mataram, yang didirikan pada tahun 1586 oleh Wangsa Mataram, juga menjadi salah satu negara berpengaruh di Jawa, sebelum akhirnya terpecah melalui Perjanjian Giyanti.
Beberapa kesultanan baru mulai berdiri di Kalimantan sejak abad ke-14 seiring dengan meningkatnya pengaruh Islam, bahkan beberapa kerajaan Hindu-Buddha beralih menjadi kesultanan. Brunei berhasil mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 setelah menguasai seluruh pesisir Kalimantan. Banjar (berdiri pada tahun 1520) berkembang menjadi salah satu negara terbesar di Pulau Kalimantan setelah menguasai pesisir selatan Kalimantan, sebelum akhirnya merosot pada abad ke-18 dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1905.
Islam diperkirakan berkembang di Sulawesi sejak abad ke-16 dan beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha atau berkepercayaan tradisional berubah menjadi kesultanan. Kesultanan terbesar di Pulau Sulawesi adalah persekutuan negara Gowa–Tallo, yang disebut Makassar oleh para ahli, yang ketika masa kejayaannya mencakup Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, hingga Australia.
Dua kesultanan dengan pengaruh besar di Kepulauan Maluku adalah Ternate dan Tidore, yang berpusat di wilayah Maluku Utara saat ini. Kedua kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah, tetapi kemudian mengalami kemunduran semenjak diadu domba oleh bangsa asing dan akhirnya runtuh di tangan VOC.
Kesultanan-kesultanan Islam mulai merosot ketika bangsa-bangsa asing masuk dan menguasai tanah Nusantara. Belanda yang membentuk Hindia Belanda bahkan membubarkan hampir seluruh monarki di wilayah kolonialnya.
Sejarah > Periode monarki > Kerajaan Kristen

Artikel utama: Sejarah Nusantara pada era kerajaan Kristen
Kekristenan umumnya dibawa oleh para misionaris Barat yang menumpang pada kapal pemerintah kolonial. Katolik awalnya dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis, sebelum akhirnya sempat dilarang penyebarannya oleh Pemerintah Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Setelah Napoleon sempat menguasai Belanda, penyebaran Katolik menjadi lebih leluasa dan misionaris Katolik Belanda melanjutkan misi di Hindia Belanda. Sementara itu, Protestantisme dibawa oleh misionaris Protestan yang juga berasal dari Belanda.
Beberapa kerajaan bercorak Kristen muncul sewaktu para misionaris menyebarkan Kekristenan pada rakyat dan keluarga kerajaan di kawasan tertentu. Kerajaan-kerajaan Kristen yang terbentuk di Nusantara adalah Bolaang Mongondow, Manganitu, Manado, Moro, Siau, Soya, dan Tagulandang, serta Amanatun, Larantuka, dan Sikka yang bercorak Katolik.
Sejarah > Periode kolonial > Upaya kolonisasi oleh Portugal

Artikel utama: Imperium Portugal di Nusantara
Demi mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan setelah jalur perdagangannya terputus akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453, armada Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque melakukan ekspedisi ke timur Eropa hingga sampai di negara Melaka dan memulai sejarah kolonialisme di Nusantara dengan menyerang dan menduduki negara itu. Demak yang merasa terancam lalu mengirim armada laut ke Melaka pada tahun 1453 untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi usahanya gagal. Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh António de Abreu dan Francisco Serrão menuju Kepulauan Maluku demi memonopoli perdagangan cengkih dan pala Bayanullah (sultan Ternate saat itu) mengizinkan armada Portugis untuk membangun Benteng Kastela dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dengan imbalan bantuan militer, karena Ternate pada saat itu sedang bermusuhan dengan Tidore.
Armada Spanyol yang melakukan ekspedisi ke barat Eropa melanjutkan ekspedisi di bawah kepemimpinan Juan Sebastián Elcano setelah kehilangan banyak pasukan di Filipina dan akhirnya tiba di Kepulauan Maluku pada tanggal 8 November 1521, tetapi kedatangannya ditentang oleh armada Portugis yang terlebih dahulu ada di sana dan menganggap Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan Portugal. Persaingan kubu Ternate–Portugal vs. Tidore–Spanyol berujung pada meletusnya perang antarkubu, yang berakhir dengan kekalahan kubu Tidore–Spanyol dan penandatanganan Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, yang membuat armada Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan kembali ke Filipina.
Sementara itu, armada Portugis ingin meneruskan ambisi memperbesar koloni di Nusantara dengan cara menguasai Selat Sunda dan akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Prabu Surawisesa (raja Sunda saat itu) pada tahun 1522, yang mengizinkan pendirian benteng di Banten dan Sunda Kelapa bagi armada Portugis dengan imbalan bantuan militer untuk menghadapi Demak dan Cirebon. Namun, kerja sama tersebut tidak pernah terlaksana, karena armada yang dikirim untuk melaksanakan perjanjian itu terseret dalam badai topan di Teluk Benggala dan beberapa pasukan yang tiba di Sunda dengan selamat diserang oleh pasukan Fatahillah yang sedang menyerbu Sunda, sehingga armada Portugis akhirnya meninggalkan Selat Sunda.
Setelah kepergian Spanyol, bangsa Portugis mulai mencoba untuk memperbesar pengaruh mereka, sementara Ternate mulai menyadari bahwa Portugal sudah terlalu banyak ikut campur urusan internal negara, terutama atas suksesi takhta. Tewasnya Khairun Jamil (sultan Ternate) oleh pasukan Portugis memantik kemarahan rakyat Ternate dan memicu Perang Ternate–Portugal. Ternate dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan mengusir sebagian besar pasukan Portugis yang lari menuju Nusa Tenggara. Pengaruh bangsa Portugis di Nusantara semakin berkurang setelah bangsa Belanda mulai masuk ke Nusantara dan akhirnya hanya tersisa di wilayah Pulau Timor bagian timur menurut Perjanjian Lisboa.
Sejarah > Periode kolonial > Koloni Belanda dalam kendali Prancis

Artikel utama: Jeda kekuasaan Prancis dan Britania di Hindia Belanda § Kekuasaan Prancis (1806–1811)
Napoleon Bonaparte yang menguasai Prancis pada saat itu membubarkan Bataaf (negara pengekor dari Prancis) dan mendirikan negara boneka Hollandia pada bulan Maret 1806, lalu menunjuk Louis (adiknya) sebagai raja pada tanggal 5 Juni. Louis mengirimkan Herman Willem Daendels berkebangsaan Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Daendels kemudian menerapkan aturan yang sangat keras dan kebijakan bertangan besi di Hindia Belanda sebagai persiapan menghadapi ancaman Britania Raya. Daendels membangun banyak fasilitas dan benteng pertahanan, seperti Jalan Raya Pos Anyar–Panarukan yang memakan banyak korban dari pekerja Heerendiensten, Benteng Lodewijk di Surabaya, dan Paleis van Daendels (sekarang Gedung AA Maramis) di Batavia. Daendels juga keras terhadap para penguasa lokal dan keluarganya, serta menjadi penyebab jatuhnya negara Banten. Gaya kepemimpinan tersebut tentu saja menimbulkan kesengsaraan pada penduduk lokal, sehingga pemberontakan yang dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III akhirnya pecah di Pulau Jawa pada tanggal 20 November – 17 Desember 1810, tetapi cepat diredam oleh pasukan Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta. Daendels turun dari jabatannya pada tanggal 15 Mei 1811. Tidak lama kemudian, Britania Raya menyerbu Pulau Jawa dan mengambil alih Hindia Belanda.
Sejarah > Periode kolonial > Kolonisasi singkat Britania Raya

Artikel utama: Jeda kekuasaan Prancis dan Britania di Hindia Belanda § Kekuasaan Britania (1811–1816)
Armada gabungan Britania Raya dan EIC berangkat menuju Hindia Belanda pada tahun 1809 untuk merebut wilayah tersebut dari Prancis dan aknirnya berhasil menguasai Kepulauan Maluku setahun setelahnya. Pada bulan Agustus 1811, armada Britania mulai menyerbu Pulau Jawa dan menduduki satu per satu pos milik Prancis dan Belanda di Jawa, hingga pasukan Jan Willem Janssens (Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu) yang lari dari Batavia akhirnya takluk di Salatiga. Pada tanggal 18 September, pihak Belanda menyerahkan kekuasaan atas Hindia Belanda secara resmi kepada armada Britania melalui Perjanjian Tuntang.
Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa oleh pihak Britania Raya. Raffles merombak aturan Belanda yang memberatkan penduduk lokal, seperti Heerendiensten dan perbudakan, tetapi sebagai gantinya menerapkan sistem land tenure (pajak sewa tanah yang dibayarkan oleh penduduk lokal kepada pemerintah kolonial sebagai "tuan tanah") serta menaikkan pajak perorangan. Raffles membentuk pemerintahan yang lebih terpusat dengan tetap mempertahankan para pegawai negeri asal Belanda di tubuh pemerintahannya. Raffles juga berusaha bernegosiasi dengan para penguasa lokal sembari mengurangi hak-hak khusus mereka, serta melancarkan operasi militer kepada penguasa yang membangkang, seperti dalam peristiwa Geger Sepehi di Keraton Yogyakarta. Raffles dikenal sebagai peminat sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa yang berhasil menyingkap banyak situs kuno yang telah terkubur dan dilupakan pada saat itu, seperti Candi Prambanan (Sleman dan Klaten), Candi Borobudur (Magelang), dan situs-situs Trowulan, yang kemudian ditulisnya dalam buku berjudul The History of Java yang terbit pada tahun 1817. Selama pemerintahannya, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus dengan dahsyat mulai pada tanggal 5 April 1815 dan mencapai puncak erupsi pada tanggal 10–11 April dengan perkiraan skala VEI-7, kemudian berangsur-angsur mereda hingga tanggal 17 April. Erupsi ini menyebabkan 71 ribu korban jiwa, serta mungkin menjadi penyebab tahun tanpa musim panas (1816) yang memakan korban belasan ribu jiwa.
Belanda yang keluar dari Kekaisaran Prancis menyetujui suatu perjanjian bersama pihak Britania pada tahun 1814, yang membuat Britania Raya harus mengembalikan koloni milik Belanda sebelum tahun 1803. Perjanjian itu berlaku efektif pada tahun 1815 dan diikuti oleh penurunan jabatan Raffles setahun setelahnya. Koloni di Nusantara sejak tahun 1803 tetap milik Britania Raya, termasuk Bencoolen (Bengkulu), sehingga Raffles dikirim kembali ke Nusantara sebagai Letnan Gubernur Bencoolen pada tahun 1818 dan melakukan eksplorasi ke wilayah Sumatra, Semenanjung Malaya, dan Pulau Ujong (Singapura), meskipun ia dan pasukannya sering kali berseteru dengan pasukan Belanda yang juga ingin memperluas koloninya.
Sejarah > Periode pendudukan > Pendudukan Jepang

Artikel utama: Sejarah Nusantara (1942–1945)
Pecahnya Perang Dunia II benar-benar melemahkan kekuatan pertahanan Belanda, terutama ketika Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tanggal 14 Mei 1940. Pada bulan Januari 1942, Jepang menggunakan kesempatan tersebut dengan mulai memasuki teritori Hindia Belanda dan melancarkan operasi militer melawan pasukan gabungan ABDACOM (Komando Amerika Serikat–Britania Raya–Belanda–Australia) yang menjaga kawasan tersebut, terutama di area Kalimantan bagian barat, Tarakan, Manado, Balikpapan, Kendari, Samarinda, Banjarmasin, Ambon, Selat Makassar, Pulau Sumatra (terutama Palembang), Selat Badung, Pulau Timor, Laut Jawa, Selat Sunda, serta beberapa titik di Pulau Jawa, seperti di Kalijati, Leuwiliang, dan Ciater. Strategi militer Jepang berhasil memojokkan lawannya, hingga seluruh pasukan ABDACOM berhasil dilumpuhkan pada Pertempuran Laut Jawa terakhir tanggal 1 Maret. Setelah memegang kendali, Jepang memecah Hindia Belanda menjadi daerah Sumatra (dan awalnya Malaya) di bawah komando Angkatan Darat XXV yang berpusat di Bukittinggi (sebelumnya di Singapura), daerah Jawa dan Madura di bawah komando Angkatan Darat XVI yang berpusat di Batavia (kemudian menjadi Jakarta), serta wilayah Hindia lainnya di bawah Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berpusat di Makassar.
Berbekal propaganda Gerakan 3A, Jepang awalnya diterima sangat baik oleh sebagian besar penduduk lokal Hindia Belanda yang mengalami kekerasan oleh pemerintah kolonial. Namun kenyataannya, Jepang merekrut paksa banyak penduduk lokal untuk dijadikan pekerja paksa (rōmusha) dan wanita penghibur (ianfu) untuk menyokong pasukan mereka yang sedang berperang melawan Blok Sekutu, menyebabkan banyaknya penderitaan dan kematian akibat kekerasan, kecelakaan kerja, bencana kelaparan, dan penyakit kelamin. Beberapa pemberontakan melawan pendudukan Jepang dilancarkan oleh penduduk setempat, tetapi dapat diredam dengan cepat oleh pasukan Jepang, misalnya dua pemberontakan Tjirebon (Cirebon) dan satu pemberontakan Sukamanah yang dapat diredam oleh pasukan Jepang, insiden Peristiwa Mandor dan rangkaian Perang Dayak Desa, serta pemberontakan rakyat Aceh melawan pasukan Jepang dan Sekutu sekaligus.
Sejak tahun 1944, gempuran yang tiada habisnya dari Blok Sekutu makin melemahkan pertahanan pasukan Jepang. Pasukan gabungan Belanda dan Britania Raya, yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Australia, mulai melancarkan serangkaian operasi militer untuk merebut kembali wilayah koloni mereka dari Jepang di Pulau Papua bagian barat sejak tanggal 22 April 1944 dan Pulau Kalimantan (terutama di Tarakan dan Balikpapan) sejak tanggal 1 Mei 1945. Rangkaian operasi tersebut berakhir ketika Jepang menyerah dan Perang Pasifik berakhir.
Sejarah > Periode pendudukan > Persiapan kemerdekaan

Artikel utama: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Demi menggalang dukungan dari penduduk lokal, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada tokoh-tokoh pergerakan. Pemerintah militer AD XVI mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April dengan anggota berjumlah 67 orang dan ketua Radjiman Wedyodiningrat. Sidang pertama pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni di Gedung Tyuuoo Sangi-in (sekarang Gedung Pancasila) mendiskusikan tentang ideologi negara. Pada hari terakhir, Soekarno berpidato mengenai lima dasar negara merdeka yang dinamakan "Pancasila". Oleh karena sidang ini belum memberikan kata mufakat, Panitia Kecil dibentuk untuk merumuskan dasar negara, tetapi dirombak menjadi Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni, dan akhirnya menghasilkan rumusan yang bernama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Sidang kedua pada tanggal 10–17 Juli membahas segala permasalahan mendasar suatu negara, hingga mencapai kata mufakat akan bentuk negara kesatuan republik, wilayah Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Di Sumatra, BPUPK serupa juga dibentuk oleh pemerintah AD XXV pada tanggal 25 Juli, tetapi tidak pernah sempat mengadakan sidang.
Deklarasi kemerdekaan Indonesia
Reka ulang oleh Soekarno pada tahun 1950 atau 1951.
Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus. Jepang menyerah kepada Blok Sekutu pada tanggal 15 Agustus, tetapi berita itu tidak diumumkan secara resmi di Hindia Belanda, meskipun akhirnya diketahui oleh para pemuda Menteng 31 melalui siaran BBC Radio, yang kemudian berpendapat bahwa kemerdekaan harus dideklarasikan sesegera mungkin dan tanpa melibatkan PPKI yang dianggap sebagai "boneka" Jepang. Pada tanggal 16 Agustus dini hari, Soekarno dan Hatta yang tidak setuju akan pendapat itu diculik dan dibawa ke Rengasdengklok. Setelah perundingan yang alot, Soekarno dan Hatta yang akhirnya setuju lalu kembali ke Jakarta, kemudian berkumpul bersama beberapa tokoh lain pada besok dini hari di kediaman Tadashi Maeda (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi) untuk merumuskan deklarasi kemerdekaan. Naskah deklarasi ditik oleh Sajuti Melik sesuai rancangan yang telah disepakati, serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno (sekarang menjadi Taman Proklamasi) pada tanggal 17 Agustus 2605 tahun Jepang, sekitar pukul 10.00 waktu Jepang. Setelah pidato proklamasi Soekarno, upacara pengibaran Sang Merah Putih pertama (kelak menjadi Bendera Pusaka) dilaksanakan di halaman rumah dan diiringi nyanyian Indonesia Raya oleh hadirin.
Sejarah > Periode republik > Demokrasi federal

Artikel utama: Republik Indonesia Serikat
Sebagai akibat dari Perjanjian Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949, dengan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu negara bagian RIS. Namun akibat anggapan bahwa konsep negara federal merupakan bentuk lain dari kolonialisme dan kurang mumpuni dalam menyatukan rakyat Indonesia yang sangat majemuk, negara RIS tidak dapat bertahan lama. Pada tanggal 22–23 Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah pimpinan Raymond Westerling menyerang pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Bandung dan Jakarta demi menggulingkan Pemerintahan RIS, meskipun akhirnya gagal. Di saat yang sama, Tentara Islam Indonesia (TII) di bawah kepemimpinan Amir Fatah juga melancarkan aksi pemberontakan di Tegal Raya. Pada bulan Maret–April 1950, hampir seluruh entitas konstituen dalam RIS membubarkan diri secara sukarela, hingga tersisa RI, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur. Pada tanggal 19 Mei, Pemerintah RIS mengumumkan piagam persetujuan yang berisi kesepakatan bersama ketiga negara bagian untuk "membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945". Setelah dilakukan sejumlah persiapan, Soekarno secara resmi membubarkan RIS dan melanjutkan entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejarah > Periode republik > Demokrasi liberal

Artikel utama: Sejarah Indonesia (1950–1959)
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia.
Sejarah > Periode republik > Demokrasi terpimpin

Artikel utama: Sejarah Indonesia (1950–1959)
Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus peristiwa G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Sejarah > Periode republik > Transisi

Artikel utama: Sejarah Indonesia (1965–1966)
Sejarah > Periode republik > Orde baru

Artikel utama: Orde Baru
Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.