Senat Polandia
Peran

Dalam Pasal 10 dibagian paragraf 2 dan Pasal 95 Konstitusi Polandia, Senat dan Sejm menjalankan fungsi legislatif. Senat terdiri dari 100 Senator yang dipilih dalam pemilu melalui pemungutan suara rahasia untuk masa jabatan empat tahun. Bersama dengan Sejm, Presiden Polandia, Dewan Menteri Polandia dan semua warga negara Polandia, Senat memiliki hak untuk memulai proses legislasi.
Jika dibutuhkan Sejm dan Senat akan mengadakan sidang bersama sebagai sebuah sesi sidang umum dari Majelis Nasional. Sidang bersama ini akan dipimpin oleh Marsekal Sejm atau Marsekal Senat. Senat diberi waktu selama 30 hari untuk membahas semua bagian dalam draf undang-undang yang telah diloloskan oleh Sejm, jika rancangan undang-undang tersebut dianggap sangat mendesak maka Senat diberi waktu selama 14 hari untuk membahas ruu tersebut. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Sejm kepada Senat mungkin akan disetujui tanpa dilakukan perubahan jika terjadi perubahan atau amandemen, maka perubahan atau amandemen tersebut mungkin akan ditolak melalui suara mayoritas absolut dalam Sejm). Setiap resolusi dari Senat, sebagai hasil dari sebuah ruu yang dicabut atau diamandemen, dipertimbangkan untuk disahkan asal pengesahannya dilakukan sebelum adanya penolakan dari Sejm. Namun untuk rancangan undang-undang mengenai anggaran belanja negara, Senat diberi waktu 20 hari untuk membahasnya. Sedangkan untuk amandemen konstitusi, Senat diberi waktu selama 60 hari untuk melakukan analisis terhadap draf amandemen konstittusi. Jika amandemen konstitusi tersebut disetujui, kata-kata amandemen yang identik harus disetujui oleh Sejm dan Senat.
Presiden Polandia tidak dapat mengadakan referendum tingkat nasional untuk permasalahan kepentingan nasional kecuali presiden diberikan izin yang jelas untuk melakukan referendum oleh Senat. Senat juga diberikan kewenangan untuk menganalisis setiap laporan yang diajukan oleh Komisi Perlindungan Hak Warga Negara dan Dewan Penyiaran Nasional. Selain terlibat secara signifikan dalam proses legislasi, Senat juga dibutuhkan untuk memberikan persetujuannya dalam pengangkatan atau pemberhentian Presiden Majelis Tinggi Pengawasan, Presiden Institut Peringatan Nasional – Komisi Penuntutan Kejahatan terhadap Bangsa Polandia, Komisioner Perlindungan Hak Hak Warga Negara dan Ombudsman untuk Anak Anak dan Inspektur Jenderal Perlindungan Data Pribadi.
Bagaimanapun tidak seperti Sejm, Senat tidak punya peran dalam melakukan pengawasan atas kekuasaan eksekutif. Senat saat ini diberi hak untuk menetapkan seorang anggota dari Dewan Penyiaran Nasional, dua orang anggota Institut Peringatan Nasional dan menetapkan dua orang senator untuk duduk di Badan Yudisial Nasional serta menetapkan tiga orang anggota Dewan Kebijakan Moneter dari Bank Nasional. Marsekal Senat dan 30 senator mungkin juga dapat mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau peraturan  dalam negeri dan perjanjian internasional untuk dicek apakah peraturan atau perjanjian tersebut sesuai dengan konstitusi, meratifikasi perjanjian internasional dan undang-undang lainnya.
Sejak diterapkannya Perjanjian Lisbon, Senat juga memiliki hak untuk melaporkan permasalahan berkaitan dengan opsi dan implementasi dari proses legislasi Eropa di Polandia kepada otoritas pusat Uni Eropa.