Karantina di Indonesia
Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan > Sejarah

Penyelenggaraan karantina tumbuhan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, yang diawali oleh adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh cendawan Hemileila vastatrix dari Sri Lanka. Pemerintah kolonial berusaha untuk mencegah masuknya penyakit tersebut ke Indonesia untuk melindungi perkebunan kopi yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka dengan cara menerbitkan Staatsblad 1877 No. 262 pada 19 Desember 1877 yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka. Ini merupakan aturan hukum pertama yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia. Ordonansi selanjutnya yang diterbitkan yaitu Staatsblad 1914 No. 161 pada 28 Januari 1914 yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemasukan buah-buahan segar dari Australia. Peraturan awal mengenai karantina hewan adalah Staatsblad 1912 No. 432, yaitu Ordonansi tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan.
Setelah kemerdekaan, urusan karantina hewan dan tumbuhan berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertanian. Pada tahun 1992, pemerintah menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Sebagai turunannya, dibuat tiga buah PP untuk menjalankan UU tersebut, yaitu PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
Pada tahun 2001, unsur karantina ikan berpindah dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Unsur karantina hewan dan karantina tumbuhan lantas digabungkan sebagai Badan Karantina Pertanian (Barantan), sebuah unit eselon Ia di Departemen Pertanian. Meskipun demikian, unit pelaksana teknis (UPT) karantina hewan dan UPT karantina tumbuhan yang tersebar di seluruh Indonesia masih terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Pada tahun 2008, terjadi penggabungan antara UPT karantina hewan dan UPT karantina tumbuhan menjadi UPT karantina pertanian yang berjumlah 52 UPT di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagai unit eselon Ia di bawah menteri dan membentuk UPT karantina ikan yang berjumlah 47 unit di seluruh Indonesia.
Setelah puluhan tahun diterapkan, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga periu diganti. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1992. Sebagai aturan turunannya, PP Nomor 29 Tahun 2023 kemudian diterbitkan. Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 yang mengamanatkan pembentukan Badan Karantina Indonesia, sebuah lembaga pemerintah nonkementerian. Dengan ini, unsur karantina hewan dan unsur karantina tumbuhan pada Barantan di bawah Kementerian Pertanian serta unsur karantina ikan pada BKIPM di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan berpindah dan bergabung dalam Badan Karantina Indonesia.