Pemilihan umum Wali Kota Depok 2005
Dampak > Gugatan pascapemilu

Pada 6 Juli 2005, kandidat nomor urut lima, Nur Mahmudi Ismail bersama wakilnya di pemilihan umum, Yuyun Wirasaputra ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Atas hasil ini, pasangan calon nomor urut tiga, Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 11 Juli 2005. Pada 4 Agustus 2005, pihak pengadilan mengesahkan kemenangan Badrul dan menganulir kemenangan Nur Mahmudi. Pihaknya menyatakan bahwa putusan tersebut sah secara hukum dan aturan yang ada.
Merespons keputusan pengadilan, Nur Mahmudi berpendapat bahwa penetapan tersebut perlu dipertimbangkan kembali dan berharap agar Badrul tidak segera diangkat sumpah sebagai wali kota. Bahkan, Nur Mahmudi menemui Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf untuk merayu agar tidak mengindahkan ketetapan dari pengadilan. Ma'ruf memutuskan tidak melantik Badrul apabila masih menghadapi sengketa pemilihan umum. PKS menanggapi bahwa anulir tersebut adalah sebuah malapetaka. PKS melalui juru bicaranya, Muhammad Razikun berpandangan bahwa ketetapan itu tidak sah atas nama hukum dan menuding pengadilan tidak sesuai dengan prosedur selama persidangan berlangsung. Selain Razikun, Tifatul Sembiring menyarankan agar para hakim yang terlibat dalam putusan ditinjau oleh Komisi Yudisial. Oleh karenanya, PKS mengadu ke Komisi Yudisial terkait para hakim yang dipimpin oleh Nana Juwana dinilai tidak profesional. Untuk memperkuat gugatan, Nur Mahmudi yang didampingi Yuyun, serta diikuti oleh pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, menyerahkan dokumen ke Komisi Yudisial pada 24 Agustus 2005.
Tidak hanya pihak Nur Mahmudi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum—sekarang Badan Pengawas Pemilihan Umum—pun senada dengan PKS bahwa putusan bertentangan dengan hukum. Akibat dari vonis tersebut, simpatisan Nur Mahmudi menanggapinya dengan emosional mereka ekspresikan di depan Gedung Mahkamah Agung. Walaupun rivalnya tidak terima, simpatisan Badrul menggelar demonstrasi sebagai bentuk simpatiknya kepada pilihan mereka. Sebagian dari mereka mengaku bahwa aksi tersebut telah terorganisir. Mereka menuliskan beberapa tulisan di spanduk mereka dengan kalimat yang mengandung provokasi, seperti "PKS Jangan Sampai Berkuasa di Indonesia".
Mengenai pelantikan Badrul dan Syihabuddin, Mahkamah Agung memberi nasihat hukum bahwa putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat sah menurut hukum yang berlaku meski penetapan dibacakan setelah 14 hari masa kerja sejak pengajuan permohonan gugatan oleh pihak Badrul. Keputusan sememangnya diumumkan setidaknya pada tanggal 29 Juli 2005. Bagir Manan selaku Ketua Mahkamah Agung menyebut bahwa ketetapan pengadilan tidak dapat mengubah hasil yang telah diputuskan. Akibat dari sengketa yang berlarut-larut, Ma'ruf memutuskan untuk mengangkat kembali Warma Sutarman dari posisinya sebagai penjabat wali kota.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok memohon kepada Mahkamah Agung agar putusan yang ada ditinjau kembali. Pihaknya membantah adanya penyelewengan dalam perhitungan suara pemilihan wali kota. Bahkan, pihak penyelenggara pemilihan umum tersebut menggesa Mahkamah Agung agar mengutamakan peninjauan kembali, baik dari pihak Nur Mahmudi maupun KPUD. Namun, sebulan setelahnya, Mahkamah Agung menerima gugatan dari KPUD Kota Depok. Nur Mahmudi menerima terkait dicanangkannya sebuah kelompok hakim yang akan mendiskusikan mengenai peninjauan kembali: Apakah diterima atau tidaknya.
Pada akhirnya, peninjauan kembali dapat diterima dan Mahkamah Agung memvonis kemenangan Nur Mahmudi pada 16 Desember 2005. Bahkan, rival Nur Mahmudi yang lain, seperti Demokrat, PBB, dan PBR, turut menyokong Mahkamah Agung. Putusan tersebut dihargai mereka atas alasan demokrasi. Namun, vonis ini membuat simpatisan Badrul tidak terima. Mereka melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Depok dan Kantor Departemen Dalam Negeri Indonesia. Merespons hal tersebut, Badrul mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai jalur hukum yang terakhir. Akan tetapi, Adnan Buyung berpandangan bahwa langkah Badrul tidak akan mengubah putusan Mahkamah Agung. Pada 18 Januari 2006, Mahkamah Konstitusi secara perdana memproses uji materi yang diajukan oleh kubu Badrul. Tetapi, saksi-saksi dari pihak Badrul yang dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi masih belum lengkap. Atas upaya hukum tersebut, Badrul menyambangi partai pengusungnya, Golkar, untuk turut serta mendukungnya menempuh proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk tidak anulir terhadap keunggulan perolehan suara Nur Mahmudi dan membatalkan seluruh gugatan Badrul. Salah satu permohonan yang ditolak adalah diundurnya pelantikan bagi kandidat terpilih untuk memimpin Depok.
Pada 20 Januari 2006, pelantikan kandidat terpilih disidangkan di DPRD Kota Depok dengan diketuai oleh Naming Djamhari Bothin. Masalah administrasi menjadi isu yang diangkat oleh Fraksi Golkar. Pihaknya bersikukuh agar pelantikan disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang saat sidang digelar belum diputuskan. Golkar menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Kota Depok yang tidak menerima pelantikan Nur Mahmudi setelah sebelumnya terdapat Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Persatuan Bangsa. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, pelantikan akhirnya dapat diterima oleh tiga fraksi tersebut, termasuk Golkar yang mengakui kekalahan Badrul.