Muchdi Purwoprandjono
Karier politik

Pada tahun 2008, Muchdi bergabung dengan Partai Gerindra yang baru dibentuk dan menjabat sebagai wakil ketua. Dia menjadi “non-aktif” di partai tersebut sambil menunggu persidangan pembunuhannya tetapi kembali melanjutkan posisinya setelah dibebaskan pada akhir tahun 2008.
Pada bulan Juni 2010, Muchdi berusaha menjadi Pengurus Pusat organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, meskipun ia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota setidaknya selama enam tahun.
Pada bulan Februari 2011, Muchdi keluar dari Gerindra dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbasis Islam, dengan mengatakan "hanya PPP yang masih murni Islam saat ini". Ia enggan menjelaskan secara gamblang alasannya keluar, namun anggota Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan kepindahan Muchdi ke PPP merupakan upaya menggalang dukungan terhadap Prabowo di Pemilihan Presiden 2014. Pada Maret 2011, Muchdi menyatakan akan mencalonkan diri sebagai pimpinan PPP, meski baru bergabung sebulan sebelumnya. Ia mengaku sebagai aktivis Islam ingin membalikkan kemerosotan popularitas PPP di pemilu.
Pada Mei 2011, Muchdi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Daerah (DPW) PPP Provinsi Papua periode 2011–2015. Pejabat partai di provinsi tersebut berharap kepemimpinannya akan memobilisasi masyarakat Papua untuk memilih PPP pada pemilu mendatang. Namun, para pejabat PPP di Jakarta menolak terpilihnya Muchdi sebagai pemilu ilegal, dan menyatakan bahwa proses pemungutan suara tersebut cacat hukum. Muchdi menanggapinya dengan mengajukan pengaduan ke polisi terhadap empat anggota senior PPP, menuduh mereka melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Pada bulan Juni 2011, ketika PPP mengadakan kongres di ibukota Jawa Barat, Bandung, untuk memilih pemimpin baru, Muchdi mengundurkan diri dari pencalonan, dengan mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.
Pada Januari 2012, Muchdi dikabarkan bergabung dengan Partai Republik Nasional (Nasrep) milik putra bungsu mantan presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, yang lebih dikenal dengan nama Tommy Suharto. Muchdi menjabat sebagai anggota dewan penasehat partai dan para pejabat berharap dia bisa memperkuat mesin politik partai.
Pada tahun 2016, ketika Nasrep bergabung dengan partai kecil lainnya, Partai Beringin Karya, membentuk Partai Berkarya sebagai kendaraan politik Tommy Soeharto, Muchdi diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan partai tersebut. Pada Maret 2018, Muchdi mengaku tak ambil pusing dengan “masalah kecil” upaya mengaitkan dirinya dengan pembunuhan Munir karena ia sudah dinyatakan tidak bersalah sehingga kasusnya terselesaikan. Ia mengatakan tudingan tersebut justru akan menguatkan Berkarya karena dirinya tidak bersalah. Dia mengaku tidak mengetahui pembunuh Munir, Pollycarpus Priyanto, juga ikut bergabung dalam partai tersebut.
Berkarya pada tahun 2018 mengumumkan dukungannya pencalonan Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Muchdi pada bulan Februari 2019 mengumumkan bahwa ia malah mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk terpilih kembali. Dia mengatakan, pada masa jabatan pertamanya, Jokowi telah mencapai lebih dari presiden mana pun di masa reformasi Indonesia, yaitu memperbaiki jalan, pelabuhan, bandara, dan industri. Muchdi mengaku tak menyangka sahabatnya, Prabowo, bisa mencapai prestasi seperti itu dalam waktu lima tahun. Sayap organisasi Berkarya, Laskar Berkarya, menuntut Tommy Soeharto segera memecat Muchdi dari partai, dengan menyebut dukungannya terhadap Jokowi sebagai tindakan pengkhianatan. Partai reformis Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mendukung Jokowi, mempertanyakan apakah Muchdi berusaha bertindak sebagai "kuda Troya yang merusak dari dalam" atau hanya ingin menciptakan sensasi. Pengurus PSI Surya Tjandra mengatakan dukungan Muchdi tidak akan meningkatkan elektabilitas Jokowi.
Fraksi Berkarya yang mengusung Muchdi atau disebut Presidium Partai Penyelamat, pada 11 Juli 2020 menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Muchdi sebagai Ketua Umum Berkarya. Fraksi Tommy menolak Munaslub dan menyebut Muchdi dan pengikutnya diberhentikan dari partai. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 30 Juli 2020 mengeluarkan keputusan yang mengakui perubahan struktur kepemimpinan partai yang dilakukan Muchdi.