Komite Rakyat Sementara Korea Utara
Reformasi

Pada tanggal 23 Maret 1946, Kim Il-sung mengeluarkan 20-Point Platform, yang menjadi dasar reformasi yang akan dilaksanakan di Korea utara.
Membersihkan habis-habisan sisa-sisa bekas kekuasaan imperialis Jepang dalam kehidupan politik dan ekonomi di Korea.
Buka perjuangan tanpa ampun melawan unsur-unsur reaksioner dan anti-demokrasi di dalam negeri, dan benar-benar melarang kegiatan partai-partai fasis dan anti-demokrasi, kelompok, dan individu.
Menjamin kebebasan berbicara, pers, berkumpul dan berkeyakinan bagi semua orang. Menjamin syarat bebasnya kegiatan partai-partai politik demokratis, perkumpulan-perkumpulan kerja, peasant associations, and organisasi sosial demokratis lainnya.
Apakah seluruh rakyat Korea memiliki tugas dan hak untuk mengatur komite rakyat, lembaga administrasi lokal yang bersatu, melalui pemilihan berdasarkan pemungutan suara universal, langsung, setara dan rahasia.
Menjamin hak yang sama untuk semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, keyakinan dan kepemilikan properti.
Bersikeras pada tempat tinggal dan orang yang tidak dapat diganggu gugat, dan jaminan yang sah atas properti dan kepemilikan pribadi warga negara.
Menghapuskan semua lembaga hukum dan peradilan yang digunakan pada masa pemerintahan imperialis Jepang sebelumnya dan juga dipengaruhi olehnya, dan memilih lembaga peradilan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan persamaan hak di bawah hukum bagi semua warga negara.
Mengembangkan industri, peternakan, transportasi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Nasionalisasikan perusahaan besar, lembaga transportasi, bank, tambang, dan hutan.
Mengizinkan dan mendorong kebebasan dalam kerajinan tangan dan perdagangan pribadi.
Menyita tanah dari orang Jepang, warga negara Jepang, pengkhianat, dan pemilik tanah yang mempraktikkan pertanian penyewa dan penghapusan sistem pertanian penyewa, dan menjadikan semua tanah yang disita menjadi milik petani secara cuma-cuma. Mintalah negara mengelola semua fasilitas irigasi secara gratis.
Berjuang melawan spekulan dan rentenir dengan memberlakukan harga pasar untuk kebutuhan sehari-hari.
Menerapkan sistem pajak tunggal dan adil, dan menerapkan sistem pajak penghasilan progresif.
Menerapkan sistem kerja 8 jam bagi pekerja dan pegawai kantor, serta mengatur upah minimum. Melarang bekerja untuk laki-laki di bawah usia 13 tahun, dan menerapkan sistem kerja 6 jam untuk laki-laki berusia 13 hingga 16 tahun.
Menerapkan asuransi jiwa bagi pekerja dan pegawai kantor, serta menerapkan sistem asuransi bagi pekerja dan perusahaan.
Menerapkan sistem pendidikan wajib universal, dan secara ekstensif memperluas sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas dan universitas di bawah pengelolaan negara. Reformasi sistem pendidikan rakyat sesuai dengan sistem demokrasi negara.
Secara aktif mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan dan seni nasional, dan memperluas jumlah teater, perpustakaan, stasiun penyiaran radio, dan bioskop.
Mendirikan secara luas sekolah-sekolah khusus untuk menumbuhkan bakat-bakat yang dibutuhkan di semua sektor lembaga negara dan ekonomi kerakyatan.
Dorong orang dan perusahaan yang terlibat dalam sains dan seni, dan berikan bantuan kepada mereka.
Memperbanyak jumlah rumah sakit negara, memberantas penyakit menular, dan mengobati orang miskin secara gratis.
Pada tanggal 8 Maret 1946, reformasi tanah dilaksanakan di Korea Utara yang menyaksikan penyitaan tanah dari warga negara dan organisasi Jepang, Kolaborasi Korea, pemilik tanah dan organisasi keagamaan. Tanah yang disita kemudian didistribusikan kembali ke 420.000 rumah tangga. Sebanyak 52% luas tanah Korea Utara dan 82% kepemilikan tanah didistribusikan kembali.
Pada tanggal 24 Juni 1946, hari kerja 8 jam diterapkan, dengan pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya ditugaskan ke hari kerja 7 jam. Pekerjaan dilarang bagi mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Gaji yang sama dan asuransi sosial diterapkan untuk pekerja.
Pada 22 Juli 1946, undang-undang tentang kesetaraan gender di Korea Utara diberlakukan.
Pada 10 Agustus 1946, 1.034 fasilitas industri utama, atau 90% dari total industri di Korea Utara, dinasionalisasi.
Pada tanggal 27 Desember 1946, diputuskan bahwa para petani di Korea Utara akan memberikan 25% dari hasil panen mereka sebagai pajak pertanian.