Kabinet Kerja III
Catatan Kaki

↑  "Keppres No. 94/ 1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1962. Diakses tanggal 4 September 2022.
1 2 3 4 5 6 7  Meninggal dunia saat menjabat.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 1962 tertanggal 25 Juni 1962, Johannes Leimena dan Soebandrio disamping jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi dan Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri masing-masing telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertama I dan Wakil Menteri Pertama II, yaitu untuk mewakili Menteri Pertama apabila berhalangan.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1962 tertanggal 21 Juni 1962, Mayjen TNI Ahmad Yani diangkat sebagai Menteri / Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dr. Abdul Haris Nasution dan dilantik pada 23 Juni 1962. Dalam surat keputusan ini juga, Nasution tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama / Menteri / Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1962 tertanggal 12 April 1962, sebutan Menteri / Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri / Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara dan keputusan tersebut mempunyai daya surut hingga tanggal 6 Maret 1962.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 1963 tertanggal 19 Juli 1963, Letjen TNI Hidajat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan / Keamanan dan diangkat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata menggantikan Letjen TNI G.P.H. Djatikoesoemo yang kemudian diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk  Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1963 tertanggal 11 April 1963, Letjen TNI G.P.H. Djatikoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata karena telah diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1963 tertanggal 27 April 1963, Letjen TNI Hidajat disamping dari jabatannya sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan / Keamanan bertindak sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata ad-interim.
1 2 3  Sehubungan dengan wafatnya Wakil Menteri Pertama / Ketua Depernas / Menteri Penerangan Mohammad Yamin, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 1962 tertanggal 24 Oktober 1962, Dr. H. Roeslan Abdulgani diangkat sebagai penggantinya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Pada 9 Maret 1962, Presiden Soekarno melantik dan mengambil sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR, serta para Wakil Ketua MPRS.
1 2  Sehubungan dengan wafatnya Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR Zainul Arifin Pohan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1963 tertanggal 4 Maret 1963, Arudji Kartawinata ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1963 tertanggal 3 September 1963, Achmad Sjaichu ditunjuk sebagai Menteri / Wakil Ketua DPR-GR menggantikan Arudji Kartawinata yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Pertama / Ketua DPR-GR.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 1962 tertanggal 23 Agustus 1962, Mohammad Ichsan, S.H. dan Abdul Wahab Surjoadiningrat, S.H. masing-masing diangkat sebagai pejabat Sekretaris Negara dengan kedudukan sebagai Menteri.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1962 tertanggal 14 Mei 1962, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sehubungan dengan pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.