Pos Indonesia
Sejarah

Layanan pos modern di Indonesia dimulai pada tahun 1602 pada saat VOC masih menguasai Indonesia. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dapat dilakukan di kota-kota tertentu di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg (Gedung Penginapan Kota), sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu. Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos, VOC dibawah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff kemudian mendirikan kantor pos pertama di Indonesia, tepatnya di Batavia (Jakarta), pada tanggal 26 Agustus 1746. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Pos Indonesia, sehingga menjadikan Pos Indonesia sebagai perusahaan tertua di Indonesia yang masih beroperasi. Pada tahun 1750, kantor pos juga didirikan di Semarang.
Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km tersebut sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) tersebut dikenal dengan nama Jalan Raya Pos. Dengan adanya jalan tersebut, perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam waktu kurang dari satu minggu.
Pada tahun 1875, kantor-kantor pos dan telegraf di Hindia Belanda digabung untuk membentuk sebuah lembaga dengan nama Post en Telegraafdienst. Dua tahun kemudian, lembaga ini telah menjadi anggota dari Universal Postal Union (UPU). Pada tahun 1884, Post en Telegraafdienst mulai menyediakan layanan telepon. Pada tahun 1906, nama lembaga ini pun diubah menjadi Post, Telegraaf, en Telefoondienst (PTT). Pada tahun 1923, kantor pusat PTT dipindah dari Weltevreden, Jakarta ke Gedung Departemen Badan Usaha Milik Negara Hindia Belanda (Department van Gouvernementsbedrijven/GB) di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 September 1945, Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih PTT. Pemerintah Indonesia kemudian mengubah PTT menjadi sebuah jawatan dengan nama Djawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT). Tanggal 27 September pun kini diperingati tiap tahun sebagai Hari Bakti Postel.
Pada tahun 1961, pemerintah mengubah Djawatan PTT menjadi sebuah perusahaan negara (PN) dengan nama PN Pos & Telekomunikasi (Postel). Pada tahun 1965, pemerintah memisahkan bisnis telekomunikasi dari perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PN Telekomunikasi, sehingga nama perusahaan ini juga diubah menjadi PN Pos & Giro dengan bisnis di bidang pos dan jasa keuangan. Pada tahun 1978, badan hukum perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1995, badan hukum perusahaan ini kembali diubah menjadi persero dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).
Pada tahun 2000, perusahaan ini mendirikan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) untuk menyelenggarakan perguruan tinggi. Setahun kemudian, perusahaan ini juga mendirikan PT Bhakti Wasantara Net untuk berbisnis di bidang internet. Pada tahun 2012, perusahaan ini mendirikan PT Pos Logistik Indonesia untuk berbisnis di bidang logistik. Setahun kemudian,  perusahaan ini juga mendirikan PT Pos Properti Indonesia untuk berbisnis di bidang pengembangan properti. Pada tahun 2019, perusahaan ini mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia dan mengalihkan bisnis perusahaan tersebut ke penyediaan teknologi pembayaran digital.