Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024
Diskualifikasi dan kasus hukum

1 November : KPU Kota Banjarbaru, melalui putusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124/2024, mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon nomor urut dua, Aditya Mufti Ariffin - Said Abdullah. Pasangan petahana tersebut divonis melakukan pelanggaran Pemilu terkait penyalahgunaan wewenang dalam program Pemerintah. Ketua KPU Kalimantan Selatan mengatakan bahwa putusan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. KPU mempersilakan paslon nomor urut dua untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keberatan dengan putusan tersebut. Sementara itu, Tim Hukum Aditya - Said Abdullah menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan KPU tersebut.
Sebelumnya, Bawaslu Kalimantan Selatan, menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh calon Wakil Walikota Banjarbaru nomor urut satu, Wartono. Laporan Wartono mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dua dalam pelaksanaan program pemerintah, yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara. Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengumpulan bukti dan keterangan yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut. "Dengan terpenuhinya dua alat bukti sesuai Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada, kami merekomendasikan agar KPU melakukan kajian hukum lebih lanjut terkait status pencalonan Paslon nomor urut dua," jelas Komisioner Bawaslu Kalsel, Muhammad Radini.
5 November : KPU Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur. Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya menjelaskan bahwa Abdul Faris Umlati selaku Bupati Raja Ampat melakukan pelanggaran karena mengganti kepala distrik di masa pencalonannya sebagai calon gubernur. Tindakan ini melanggar pasal 71 ayat 2 dan 3 UU No 10 Tahun 2016. Dalam keterangannya, Abdul Faris menyatakan dirinya bersama partai koalisi menghormati keputusan tersebut kendati merasa tidak melakukan pelanggaran administratif. Pihaknya akan fokus pada pengajuan banding di Mahkamah Agung.
Pasal 71 (2) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan menggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 71 (3) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
17 November : KPU Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu petunjuk teknis terkait surat suara Pilkada 2024 Kota Banjarbaru menyusul putusan diskualifikasi pasangan calon nomor urut dua. Ketua KPU Kalsel memastikan bahwa logistik surat suara untuk Pilkada Banjarbaru tidak akan dicetak ulang. Artinya, surat suara masih akan memuat gambar pasangan calon Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Hal ini mengacu pada Peraturan KPU yang menyebutkan bahwa surat suara tidak bisa dicetak jika waktu tersisa kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara.
19 November : Pada Selasa (19/11), MA mengabulkan gugatan Abdul Faris Umlati mengenai pembatalan pencalonan di Pilgub PBD. Majelis hakim Mahkamah Agung meminta KPU Papua Barat Daya untuk kembali menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Papua Barat Daya nomor urut satu.
20 November : Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Lampung nomor urut dua, Wahdi Sirajuddin - Qomaru Zaman, didiskualifikasi sebagai peserta Pilwalkot Metro Lampung 2024. KPU Kota Metro, melalui unggahannya di Instagram @kpukotametro pada Rabu (20/11) siang, menyatakan, pendiskualifikasian dilakukan karena Qomaru telah divonis atas pidana Pemilu.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Metro menyatakan Qomaru telah menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat dalam kegiatan Pemerintah untuk berkampanye. Qomaru disebut membagikan bansos yang diadakan Pemkot Metro pada 19 September 2024. Ketika memberikan sambutan, Qomaru justru mengajak masyarakat yang hadir untuk kembali memilihnya dengan alasan telah memajukan Kota Metro. Karena itu, Qomaru dinilai bersalah menggunakan wewenangnya sebagai wakil walikota dengan menguntungkan salah satu pasangan calon dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Qomaru dijatuhi vonis berupa denda sebesar Rp 6 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana badan selama satu bulan.
Ketua KPU Provinsi Lampung mengaku belum mendapatkan laporan resmi atas pendiskualifikasian paslon tersebut. Meskipun demikian, pihaknya akan mengkaji putusan KPU Kota Metro tersebut. Terutama, terkait dasar diambilnya keputusan untuk pendiskualifikasian pasangan calon.Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro juga mengaku belum mengetahui pendiskualifikasian ini. Hal yang sama disampaikan Ketua Partai NasDem Metro. "Kami sangan menyayangkan sikap KPU yang tidak gentleman menyampaikan putusan ini, hanya melalui media sosial. Sampai hari ini, kami tidak menerima surat keputusan secara legal dan belum mengetahui kepastiannya," ujarnya. Atas putusan ini, massa pendukung Wahdi - Qomaru mendatangi kantor KPU Metro pada Rabu (20/11). untuk meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan petahana ini. "Apabila ini tidak diklarifikasi, kami akan tunggu dan akan hadirkan 128.000 massa ke sini," kata anggota Tim Kampanye Wahid - Qomaru dalam orasinya.
23 November : KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM) pada Sabtu (23/11). Ia diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi untuk modal kampanye 2024.
Dalam OTT ini, KPK menangkap 8 pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu. Salah satunya adalah Rohidin, yang kini maju kembali sebagai Calon Gubernur Bengkulu pada Pilgub tahun ini. Rohidin diamankan bersama Sekretaris Daerah Bengkulu, Karo Kesra Pemprov Bengkulu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Bengkulu, Kepala Dinas PUPR Pemprov Bengkulu, Kepala Dinasker Pemprov bengkulu dan ajudannya.
Saat hendak ditangkap pada Sabtu (23/11), Rohidin tidak ada di tempat. Tim KPK menunggu hingga akhirnya Rohidin kembali. Namun, ketika hendak dilakukan penangkapan, Rohidin pergi lagi. "Dia pergi ke arah Padang, Bengkulu Utara, sekitar tiga jam dari lokasi. Ada proses saling kejar," ungkap Direktur Penyidikan KPK. Akhirnya, Rohidin berhasil ditangkap tim KPK di Serangai, Bengkulu Utara, pada Sabtu malam pukul 20.30 WIB. Dari mobilnya, tim KPK turut mengamankan uang tunai Rp 370 juta. Ia dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk diperiksa sampai pagi.
Sementara itu, di depan kantor Polisi, ratusan massa pendukung Rohidin sudah berkumpul. "Memang situasi agak ricuh. Ada masyarakat Bengkulu pendukung Pak Rohidin yang sudah berkumpul di depan Mapolresta. Ada yang menghadang di gerbang Mapolresta dan ada yang menghadang di sisi yang lain," ujar Kapolresta Bengkulu. Kapolresta Bengkulu berinisiatif agar Rohidin mengenakan seragam Polantas, sebagai bentuk kamuflase, menghindari terjadinya eskalasi risiko keamanan yang membahayakan petugas KPK dan Rohidin. Sebab, hanya seragam itu yang terlihat olehnya di Polresta Bengkulu saat Rohidin menjalani pemeriksaan. "Jadi ini untuk mengelabui massa," ucapnya. Rohidin dan beberapa pihak lainnya kemudian berhasil diterbangkan ke Jakarta.
Petugas KPK yang membawa Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11) pukul 14.30 WIB. Malamnya, KPK menggelar konferensi pers. Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yakni RM, selaku Gubernur Bengkulu, beserta IF dan AC, yang merupakan ajudan Gubernur Bengkulu. Total uang yang diamankan sejumlah 7 miliar. RM diketahui meminta jajarannya mengumpulkan uang sebagai bentuk dukungan terhadapnya yang mencalonkan kembali sebagai Gubernur Bengkulu periode 2024 - 2029. Uang tersebut dikumpulkan oleh IF dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Biro.
RM merupakan Cagub petahana di Pilgub Bengkulu. Ia berpasangan dengan Meriani Sumardi, dengan nomor urut 2. Mereka maju di Pilgub Bengkulu dengan diusung Golkar, PKS, Hanura dan PPP. Lawan mereka adalah Helmi Hasan dan Mi'an (nomor urut satu), dengan dukungan parpol PDIP, PAN, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKB dan Gerindra.
Cawagub Meriani meminta masyarakat Bengkulu tetap tenang dan menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dia menyebut, Rohidin tidak bersalah selama pengadilan belum memutuskan perkaranya. Ia menegaskan bahwa Rohidin dan dirinya akan tetap terdaftar sebagai pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur di kertas suara. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa proses pencoblosan Pilgub Bengkulu akan tetap berjalan sesuai jadwal meski ada calon yang tersandung masalah hukum. Komisioner KPU, Idham Holik, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 164 UU No 10/2016, jika calon kepala daerah terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap berhak untuk dilantik menjadi kepala daerah. Namun, dalam hal calon kepala daerah terpilih ditetapkan menjadi terdakwa saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi kepala daerah. Kemudian, saat itu juga diberhentikan sementara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 173 UU No 10/2016, dalam hal kepala daerah diberhentikan, maka wakil kepala daerah akan maju menggantikannya.