Hindia Belanda
Angkatan bersenjata

Artikel utama: Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda, dan Angkatan Laut Gubernemen
Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dan Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda (ML-KNIL) didirikan pada tahun 1830 dan 1915 secara berturut-turut. Pasukan Angkatan Laut dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bermarkas di Surabaya, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari KNIL. KNIL adalah cabang terpisah dari Tentara Kerajaan Belanda, dipimpin oleh Gubernur Jenderal dan didanai oleh anggaran kolonial. KNIL tidak diizinkan merekrut orang Belanda yang sedang wajib militer dan memiliki sifat "Legiun Asing" dan memiliki kebiasaan merekrut bukan hanya orang Belanda, tetapi juga dari banyak negara Eropa lainnya (terutama tentara bayaran Jerman, Belgia, dan Swiss). Sementara sebagian besar perwira adalah orang Eropa, mayoritas prajurit adalah orang Indonesia asli, dan kontingen terbesar adalah orang Jawa dan Sunda.
Sebelum tahun 1870-an, kebijakan Belanda adalah mengambil tanggung jawab penuh atas titik-titik strategis dan menyusun perjanjian dengan para pemimpin lokal di tempat lain sehingga pihak pemerintah akan tetap memegang kendali dan bekerja sama dengan penguasa lokal. Kebijakan ini gagal di Aceh, di mana sultan membiarkan para bajak laut yang menyerbu perdagangan di Selat Melaka. Britania Raya sebagai pelindung Aceh, memberi Belanda izin untuk membasmi para perompak tersebut. Kampanye militer ini dengan cepat mengusir Sultan, tetapi banyak pemimpin Muslim lokal memobilisasi dan memerangi Belanda di seluruh wilayah Aceh selama empat dekade dalam perang gerilya yang sangat menguras biaya, dengan tingkat korban yang tinggi di kedua belah pihak. Otoritas militer kolonial berusaha mencegah perang terhadap penduduk dengan menggunakan 'strategi kekaguman'. Ketika perang gerilya terjadi, Belanda menggunakan skema pendudukan yang lemah dan kejam atau kampanye penghancuran.
Pada tahun 1900, kepulauan nusantara dianggap telah "distabilkan" dan KNIL pada umumnya terlibat dengan tugas-tugas polisi militer. Hakikat KNIL berubah pada tahun 1917 ketika pemerintah kolonial memperkenalkan wajib militer untuk semua laki-laki Eropa yang memenuhi syarat dan pada tahun 1922, pengesahan hukum tambahan memperkenalkan penciptaan "Garda nasional" (bahasa Belanda: Landstorm) untuk laki-laki Eropa yang usianya melebihi 32 tahun. Petisi oleh kaum nasionalis Indonesia untuk mendirikan dinas militer yang terdiri dari masyarakat pribumi ditolak. Pada bulan Juli 1941, Volksraad mengesahkan undang-undang yang menciptakan milisi pribumi yang terdiri dari 18.000 orang setelah memenangkan suara mayoritas 43 berbanding 4, dan hanya Partai Indonesia Raya yang moderat yang keberatan. Setelah deklarasi perang dengan Jepang, lebih dari 100.000 penduduk pribumi secara sukarela bergabung. KNIL dengan tergesa-gesa tidak mampu untuk bertransformasi menjadi kekuatan militer modern yang mampu melindungi Hindia Belanda dari invasi Kekaisaran Jepang. Pada malam invasi Jepang pada bulan Desember 1941, pasukan reguler Belanda di Hindia Belanda terdiri atas sekitar 1.000 perwira dan 34.000 prajurit, dan 28.000 orang di antaranya adalah pribumi. Selama kampanye Hindia Belanda pada tahun 1941 hingga 1942, KNIL dan pasukan Sekutu dengan cepat dikalahkan. Semua prajurit Eropa, yang pada dasarnya mencakup semua pria Indo-Eropa yang berbadan sehat, ditawan oleh Jepang sebagai tahanan perang. Sekitar 25% dari para tahanan perang tersebut tidak mampu bertahan dan gugur dalam masa penawanan mereka.
Setelah Perang Dunia II, KNIL yang dibentuk kembali bergabung dengan pasukan Tentara Belanda untuk mengembalikan "hukum dan ketertiban" kolonial. Meskipun ada dua kampanye militer yang berhasil pada tahun 1947 dan 1948, upaya Belanda untuk membangun kembali koloni mereka gagal dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949. KNIL dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1950, dan prajurit pribumi diberikan pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan militer Indonesia. Pada saat pembubaran, KNIL berjumlah 65.000 orang, dan 26.000 orang di antaranya dimasukkan ke dalam Angkatan Darat Indonesia yang baru dibentuk. Sisanya didemobilisasi atau dipindahkan ke Angkatan Darat Belanda. Perwira kunci di Tentara Nasional Indonesia yang merupakan mantan tentara KNIL meliputi: Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, Panglima ABRI Abdul Haris Nasution, dan Alexander Evert Kawilarang—pendiri pasukan khusus elit, Kopassus.