Pemberontakan PKI 1948
Peristiwa Sebelum Pemberontakan > Program rasionalisasi Hatta dan dampaknya terhadap kekuatan militer FDR

Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Sebulan setelah pembentukan kabinetnya, Hatta memulai program rasionalisasi berdasarkan Keputusan Presiden No.9 tahun 1948. Tujuan utama dari rasionalisasi tersebut adalah untuk menata kembali organisasi-organisasi militer dan untuk memobilisasi tenaga kerja produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi. Menurut Hatta, ada tiga cara untuk mencapai tujuan tersebut;
Demobilisasi perwira militer yang ingin kembali ke pekerjaan sebelumnya (guru, pegawai swasta),
Mengirim perwira militer kembali ke kementerian pembangunan dan pemuda,
Demobilisasi ratusan perwira militer untuk kembali ke masyarakat desa.
Pada tahun 1948, Republik Indonesia menghadapi situasi kritis di mana terjadi pasokan tenaga kerja yang berlebihan karena pengungsi yang sangat besar melarikan diri ke Republik dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda seperti Surabaya (berdekatan dengan Madiun, Surabaya saat itu masih di bawah penjajahan Belanda). Selain itu, setidaknya ada 200.000 tentara berlebih di Republik sementara jumlah senjata dan amunisi mereka tidak mencukupi. Untuk mengantisipasi masalah-masalah kritis ekonomi, militer, dan politik yang muncul dari situasi ini, Hatta dan kabinetnya segera memutuskan untuk memulai program rasionalisasi. Pada tahap awal reorganisasi, ada 160.000 tentara yang tersisa. Program ini diharapkan hanya menyisakan 57.000 tentara reguler pada akhirnya.
Pada tanggal 15 Mei 1948, TNI-Masjarakat salah satu basis utama kekuatan FDR didemobilisasi. Perwira militer yang berorientasi Barat dan pro-pemerintah menginginkan tentara yang lebih kecil, lebih disiplin, dan lebih dapat dipercaya di bawah kepemimpinan mereka. Mereka memandang TNI-Masjarakat sebagai organisasi militer yang kurang terlatih dan tidak berpendidikan yang sangat terkait dengan organisasi komunis. Pemerintah menginginkan Angkatan Darat dipimpin oleh perwira profesional yang telah menjalani pelatihan militer yang serius. Dua organisasi militer pro-pemerintah, Divisi Siliwangi Jawa Barat dan Korps Polisi Militer secara resmi diakui dan diberi status hukum. Demobilisasi TNI-Masjarakat berarti pengaruh FDR di pemerintahan semakin melemah dan ini memperdalam kebencian FDR terhadap pemerintah. Dari sudut pandang FDR, rasionalisasi merupakan upaya untuk menghancurkan kekuasaan FDR.
FDR bukan satu-satunya kelompok yang menentang rasionalisasi Hatta. Di antara satuan militer yang mulai menentang pemerintahan Hatta adalah Divisi IV, yang lebih dikenal dengan Divisi Senopati, yang ditempatkan di Solo dan ditempatkan di bawah komando Kolonel Sutarto. Seperti FDR, Divisi IV juga kecewa dengan rasionalisasi Hatta dan memprotes program tersebut pada tanggal 20 Mei 1948. Keputusan Hatta untuk memasukkan Divisi IV ke dalam Divisi I akan menempatkan Kolonel Sutarto pada posisi perwira cadangan. Sutarto dan prajuritnya mengabaikan instruksi itu dan mulai mengatur kembali divisi mereka sendiri. Mereka mengubah Divisi IV menjadi satuan militer siap tempur yang mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Solo dan pengikut FDR. Mereka menamakan unit ini Divisi Pertempuran Panembahan Senopati. Sutarto dibunuh secara misterius pada 2 Juli 1948. Bagi mereka yang pro-FDR, pembunuhan ini dianggap sebagai bagian dari program rasionalisasi Hatta.