Papua Selatan
Sejarah > Pasca Integrasi

Tahun 1960-an, seluruh Nugini Belanda berhasil dikuasai Indonesia. Bekas Zuid Nieuw Guinea diubah menjadi Kabupaten Merauke dengan ibukotanya di Distrik Merauke. Pada tahun 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi empat kabupaten seperti sekarang yaitu Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Seluruh bekas wilayah Kabupaten Merauke terdahulu yang mencakup empat kabupaten akhirnya kembali disatukan menjadi provinsi Papua Selatan pada tahun 2022. Menurut Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo, nama provinsi ditentukan tidak menggunakan kata Anim Ha, dikarenakan kata tersebut merupakan nama-nama wilayah adat yang direkayasa Belanda dan berasal dari kata Suku Marind untuk memanggil dirinya yang berarti manusia sejati, sedangkan memanggil suku di luar Marind dengan sebutan ikom yang artinya bangsa yang direndahkan. Sehingga penggunaan nama tersebut sama saja dengan mengakui dan mengangkat derajat Suku Marind, tetapi merendahkan derajat suku-suku lainnya.
Tahun 2007, Bupati Merauke John Gebze menggagas Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yaitu proyek pengembangan pangan dan energi dalam skala besar dan dikelola secara terpadu untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, Merauke yang memiliki lahan yang luas dengan geografis dataran rendah dan subur cocok dijadikan lumbung pangan. Awalnya proyek ini bernama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang berfokus pada padi, namun kemudian diperluas sehingga mencakup tanaman lain seperti tebu, jagung, dan kelapa sawit. Proyek ini kemudian diresmikan di tahun 2010 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan melibatkan banyak investor swasta. Dalam perjalanannya, proyek ini kurang berhasil karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat Marind sebagai pemilik lahan. Ditambah tekanan dari LSM yang menilai proyek ini terdapat pelanggaran HAM terhadap suku asli dan kerusakan lingkungan membuat perusahaan berhenti membuka lahan baru. Di masa Presiden Joko Widodo, proyek Food Estate dibangkitkan kembali di berbagai wilayah dengan 200.000 hektare lahan ditetapkan untuk Pulau Papua. Komoditas utamanya yaitu jagung dan padi dan berlokasi antara lain di Mappi, Boven Digoel, dan Merauke.
Setelah undang-undang pembentukan Papua Selatan diresmikan, Kementerian Dalam Negeri mengirim tim Kelompok Kerja (Pokja) I Satgas Pengawalan Daerah Otonomi Baru ke Merauke untuk membantu para bupati menyiapkan segala kebutuhan dari provinsi baru tersebut seperti pegawai, lahan perkantoran, penyerahan aset dan dana hibah, anggaran sementara, serta kantor sementara. Kantor gubernur sementara berada di Gedung Negara Merauke sedangkan kantor Sekretariat Daerah (Sekda) berada di Hotel Asmat yang letaknya di seberang jalan dari Gedung Negara. Perkantoran gubernur beserta dinas provinsi nantinya akan dibangun di titik yang belum ditentukan tetapi sudah ada alternatif yang ditawarkan yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kurik atau kawasan Kebun Cokelat Tanah Miring. Kedua daerah tersebut merupakan kawasan transmigrasi. Peresmian Provinsi Papua Selatan dilakukan pada 11 November 2022 bersamaan dengan pelantikan rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo sebagai penjabat gubernur Papua Selatan oleh Menteri Dalam Negeri.