Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat
Dampak > Tujuan dan konsekuensi

Pelayaran harta karun Ming bersifat diplomatis, militeristik, dan komersial. Pelayaran tersebut dilakukan untuk membangun kendali kekaisaran atas perdagangan maritim, untuk membawa perdagangan maritim ke dalam sistem anak sungai, dan memaksa negara asing untuk mematuhi sistem anak sungai. Aspek diplomatik terdiri dari pengumuman aksesi takhta Kaisar Yongle, pembentukan hegemoni atas negara-negara asing, dan perjalanan yang aman bagi utusan asing yang datang membawa upeti. Kaisar mungkin berusaha melegitimasi pemerintahannya dengan memaksa negara-negara asing untuk melakukan hal tersebut. mengakui status anak sungai mereka, saat ia memerintah kekaisaran Tiongkok dengan merebut takhta Ming.
Tiongkok tidak menginginkan penguasaan teritorial, karena motivasi utama mereka adalah kendali politik dan ekonomi di seluruh wilayah yang memerlukan dominasi atas jaringan luas dengan pelabuhan dan jalur pelayarannya. Finlay (2008) menggarisbawahi tujuan pengendalian perdagangan maritim di mana pelayaran tersebut dianggap sebagai upaya untuk mendamaikan kebutuhan Tiongkok akan perdagangan maritim dengan penindasan aspek swasta perdagangan maritim yang dilakukan pemerintah, yang mewakili "pengerahan kekuasaan negara untuk menyelaraskan realitas perdagangan melalui laut dengan konsep hegemoni Tiongkok yang luas." Baik upaya untuk mendapatkan akses eksklusif maupun integrasi paksa atas kekayaan negara lain bukanlah ciri dari ekspedisi. perekonomian Tiongkok tidak memerlukan atau bergantung pada eksploitasi sistematis negara-negara asing dan sumber daya mereka untuk modalnya sendiri akumulasi. Pusat perdagangan di sepanjang jalur laut tetap terbuka untuk orang asing lainnya dan tetap kosong dalam upaya bersama untuk lebih mempromosikan perdagangan internasional.
Pelayaran ini mengubah organisasi jaringan maritim, memanfaatkan dan menciptakan titik-titik simpul dan saluran-saluran di belakangnya, yang merestrukturisasi hubungan dan pertukaran internasional dan lintas budaya. Hal ini sangat berdampak karena tidak ada pemerintahan lain yang pernah menggunakan dominasi angkatan laut di seluruh sektor Samudera Hindia sebelum pelayaran ini. Chen (2019) menyatakan bahwa pembentukan hubungan upeti yang dilembagakan untuk saling menguntungkan, di mana pemerintah asing secara sukarela bekerja sama sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, merupakan cara mendasar bagi Tiongkok untuk mencapai tujuan mereka. Pelembagaan ini ditandai dengan, misalnya, pendirian depo resmi (官廠 guanchang) sebagai pangkalan di luar negeri , yang melibatkan pejabat dan pedagang lokal dalam pengelolaan dan aktivitasnya. Perdagangan skala besar terjadi di sini antara Tiongkok dan pemerintah lokal termasuk pemerintahan biasa masyarakat, yang membantu perkembangan negara-negara ini menjadi pusat perjalanan dan perdagangan maritim. Ming Tiongkok mempromosikan titik-titik alternatif sebagai strategi untuk membangun kendali atas jaringan maritim. Misalnya, keterlibatan Tiongkok merupakan faktor penting bagi pelabuhan seperti Malaka (di Asia Tenggara), Cochin (di Pesisir Malabar), dan Malindi (di Pesisir Swahili) untuk tumbuh sebagai pesaing utama pelabuhan-pelabuhan penting dan mapan lainnya. Jaringan maritim termasuk pusat dan institusinya, dipromosikan selama pelayaran, bertahan dan meletakkan dasar bagi perjalanan maritim dan perdagangan di kemudian hari di wilayah tersebut. Melalui pelayaran tersebut, Tiongkok Ming melakukan intervensi dengan urusan lokal negara-negara asing dan menguasai wilayah asing. Tiongkok mengangkat atau mendukung rezim lokal yang bersahabat, menangkap atau mengeksekusi saingan otoritas lokal, dan mengancam penduduk lokal yang bermusuhan. para penguasa agar patuh. Kemunculan armada harta karun Tiongkok menimbulkan dan meningkatkan persaingan di antara negara-negara yang saling bersaing dan bersaing, yang mencari aliansi dengan Ming.
Hubungan anak sungai yang dipromosikan selama pelayaran menunjukkan kecenderungan ke arah interkoneksi lintas kawasan dan globalisasi awal di Asia dan Afrika. Pelayaran tersebut menghasilkan integrasi regional di Samudra Barat dan peningkatan sirkulasi internasional manusia, gagasan, dan barang. Ini menyediakan platform untuk wacana kosmopolitan, yang berlangsung di lokasi seperti kapal armada harta karun Tiongkok, ibu kota Tiongkok Nanjing dan Beijing, dan resepsi perjamuan yang diselenggarakan oleh Ming pengadilan untuk perwakilan asing. Orang-orang dari berbagai negara berkumpul, berinteraksi, dan melakukan perjalanan bersama saat armada berlayar dari dan ke Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seperti yang ditekankan Sen (2016), wilayah maritim dari Tiongkok hingga Afrika berada di bawah dominasi satu kekuatan kekaisaran, yang memungkinkan terciptanya ruang kosmopolitan.
Tujuan lain dari ekspedisi Tiongkok adalah mempertahankan kendali politik dan ideologi di seluruh kawasan. Dalam hal ini, negara-negara lain perlu mengakui bahwa Tiongkok adalah kekuatan hegemonik di wilayah tersebut, tidak menimbulkan masalah dengan penduduk sekitar, dan menerima sistem anak sungai demi kepentingan mereka sendiri. Penguasa asing dipaksa untuk mengakui keunggulan moral dan budaya yang melekat pada Tiongkok, sebuah kewajiban yang diungkapkan dengan memberi penghormatan dan memberikan penghormatan di hadapan istana Ming. Orang Tiongkok bermaksud membudayakan banyak orang asing dengan membawa mereka tunduk secara formal pada tatanan dunia Tiongkok Ming yang lebih besar. Aspek budaya dari pelayaran tersebut muncul dalam prasasti Liujiagang, yang menyatakan bahwa "orang-orang asing yang menolak perubahan pengaruh (genghua) budaya Tiongkok dan tidak sopan, kami tangkap hidup-hidup, dan perampok yang melakukan kekerasan dan penjarahan, kami ex- diakhiri. Oleh karena itu, jalur laut dimurnikan dan ditenangkan dan penduduk asli dapat melakukan aktivitas mereka secara diam-diam."
Hubungan diplomatik didasarkan pada perdagangan maritim yang saling menguntungkan dan kehadiran kekuatan angkatan laut militeristik Tiongkok di perairan asing. Pertama, keunggulan angkatan laut Tiongkok merupakan faktor penting dalam interaksi ini, yaitu karena tidak disarankan mengambil risiko tindakan hukuman dari armada Tiongkok. Armada, sebagaimana dijelaskan oleh Mills (1970), adalah "instrumen agresi dan dominasi politik." Armada ini memunculkan perwujudan kekuatan dan kekayaan Tiongkok yang membuat negeri asing kagum di bawah hegemoni Tiongkok. Ini adalah diwujudkan dengan mengibarkan bendera Ming dan membangun kehadiran militer di sepanjang jalur perdagangan maritim. Kedua, sifatnya yang bermanfaat dan menguntungkan dari perusahaan maritim Tiongkok untuk negara-negara asing menjadi faktor pendorong untuk mematuhinya. Meskipun armada Tiongkok menunjukkan kekuatan militer melalui kapal perang dan kekuatan militer mereka yang besar, Tiongkok sering mengirimkan skuadron yang lebih kecil yang terdiri dari beberapa kapal menuju negara asing untuk menjalin hubungan upeti terutama melalui peluang perdagangan.
Sebuah teori, yang dianggap sangat tidak mungkin, menyatakan bahwa pelayaran tersebut dimulai untuk mencari Kaisar Jianwen yang digulingkan.  Pencarian ini disebutkan sebagai alasan pelayaran di karya berikutnya, Mingshi. Maksud yang dinyatakan dari Kaisar Yongle yang menemukan Kaisar Jianwen yang digulingkan, menurut Wang (1998), mungkin tidak lebih dari sekadar pembenaran publik atas pelayaran tersebut dalam menghadapi kebijakan yang melarang aksi militer di luar negeri sejak pemerintahan Hongwu. Teori lain yang tidak mungkin terjadi adalah bahwa pelayaran tersebut merupakan respons terhadap negara Timurid di bawah pemerintahan Tamerlane, kekuatan lain di Asia dan musuh Ming Tiongkok. Ming Cina tidak tertandingi oleh Timurid setelah kematian Tamerlane pada tahun 1405, karena penguasa Timurid yang baru Shahrukh (memerintah. 1405–1447) menormalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan sibuk menjaga persatuan negaranya. Kedua teori tersebut tidak diterima karena tidak memiliki dukungan bukti dalam sumber sejarah kontemporer.