Hukum Singapura
Sejarah > 1826-1867: "Periode India"

Undang-undang 6 Geo. IV c. 85 memberdayakan Kekuasaan Inggris untuk mengeluarkan surat paten dan mudah untuk administrasi peradilan di negeri-negeri Selat. East India Company mengajukan petisi Crown untuk memberikan surat tersebut paten membentuk "Berdasarkan Pengadilan dan Judicatures untuk dikarenakan administrasi keadilan dan keamanan atas hak azazi serta kepemilikian sesorang dan Pendapatan Masyarakat dan Persidangan dan Hukuman Modal dan lain-lain pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan dan represi dari wakil dalam mengatakan Penyelesaian dari Prince of Wales Island Singapura dan Malaka..."
Pemberian petisi, Crown mengeluarkan Piagam Keadilan Kedua pada 27 juli 1826. Piagam mendirikan Pengadilan Peradilan Prince of Wales Island, Singapura dan Malaka, yang dianugerahkan "penuh Kuasa dan Wewenang... untuk memberikan dan memberikan Penilaian dan Kalimat sesuai dengan Keadilan dan Kebenaran". Kunci klausul itu kemudian ditafsirkan secara hukum yang telah memperkenalkan hukum inggris ke Straits Settlements. Saat ini pemahaman dari ayat ini adalah bahwa hal itu membuat semua anggaran dasar dan prinsip-prinsip Inggris dari common law inggris dan ekuitas berlaku pada 27 juli 1826 yang berlaku di negeri-negeri Selat (termasuk Singapura), kecuali mereka berdua tidak cocok dengan kondisi setempat dan tidak bisa dimodifikasi untuk menghindari menyebabkan ketidakadilan atau penindasan.
Piagam yang diberikan tidak memiliki kekuasaan legislatif pada Gubernur dan Dewan Prince of Wales Island atau, memang, pada setiap individu atau lembaga. Secara umum kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh mahkamah Agung Pemerintah India dan Parlemen Inggris. Oleh East India Company Act 1813 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1813), Prince of Wales' Pulau itu sendiri telah diberikan keterbatasan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan pajak itu memberdayakan untuk retribusi; sesuai dengan kekuatan ini, mengeluarkan sembilan peraturan yang diterapkan kepada Straits Settlements. Namun, pada tanggal 20 juni 1830 East India Company berkurang status Prince of Wales Island dari Presiden untuk Residensi. pulau dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk Straits Settlements, daya yang diasumsikan oleh Gubernur Jenderal Bengal. Ia mengeluarkan empat peraturan tersebut berlaku untuk Straits Settlements.
Pada tahun 1833, Kebijakan Pemerintah India 1833 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1833) disahkan oleh Parlemen Inggris untuk pemerintahan yang lebih baik dari East India Company harta. Satu-satunya kekuasaan legislatif dipindahkan ke Gubernur Jenderal India di Dewan, sehingga meresmikan periode Straits Settlements sejarah dikenal sebagai periode "Kebijakan India".
Pengadilan Peradilan direorganisasi oleh Ketiga Piagam Keadilan 12 agustus 1855. Straits Settlements yang sekarang memiliki dua alat Perekam, satu untuk Prince of Wales Island, yang lain untuk Singapura dan Malaka.
Pada tahun 1858 East India Company dihapuskan, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan dipindahkan ke Mahkota bertindak melalui baru-baru ini ditunjuk Sekretaris Negara untuk India. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah India Bertindak 1858. tidak Ada perubahan struktur dari sistem hukum – Gubernur Jenderal India terus membuat undang-undang untuk Straits Settlements.
Sayangnya, banyak Tindakan yang disahkan oleh Gubernur Jenderal selama periode ini tidak relevan dengan the Straits Settlements, dan itu sulit untuk menentukan mana yang berlaku. Situasi ini dapat diperbaiki dengan disahkannya undang-Undang Revisi undang-Undang Ordonansi Tahun 1889 (No. 8 1889) (Ind.), yang diangkat dewan komisaris untuk menyelidiki masalah dan memberdayakan mereka untuk mempublikasikan volume yang berisi teks dari India Tindakan dianggap tidak berlaku. Setiap Tindakan tidak termasuk berhenti menjadi berlaku segera.