Data pribadi
Definisi

Pemerintah AS menggunakan istilah "identifikasi pribadi" pada tahun 2007 dalam sebuah memorandum dari Kantor Eksekutif Presiden, Kantor Manajemen dan Anggaran dan penggunaan itu sekarang muncul dalam standar AS seperti Panduan NIST untuk Melindungi Kerahasiaan Informasi Identifikasi Pribadi (SP 800-122).
Konsep kombinasi informasi yang diberikan dalam definisi SB1386 adalah kunci untuk membedakan PII dengan benar, seperti yang didefinisikan oleh Kantor Manajemen dan anggaran AS, dari "informasi pribadi". Informasi, seperti nama, yang tidak memiliki konteks tidak dapat dikatakan sebagai "informasi pribadi" pada SB1386, tetapi harus dikatakan hanya sebatas PII yang bisa saja mengakses ke identitas itu sendiri. Misalnya, nama Riyadi tidak memiliki arti dan oleh karena itu bukan "informasi pribadi" SB1386, melainkan PII. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa nama atau identitas terkait lainnya atau informasi konteks bukanlah "informasi pribadi" SB1386, tetapi adalah PII. Misalnya, NIK 078-05-1120 dengan sendirinya adalah PII, tetapi bukan "informasi pribadi" SB1386. Namun kombinasi nama yang valid dengan NIK yang benar adalah "informasi pribadi" SB1386.
Kombinasi nama dengan konteks juga dapat dianggap sebagai PII; misalnya, jika nama seseorang ada dalam daftar pasien Covid-19. Namun, nama tersebut tidak perlu digabungkan dengan konteks untuk menjadi PII. Alasan untuk perbedaan ini adalah bahwa informasi kecil seperti nama, meskipun mungkin tidak cukup untuk dilakukan identifikasi, nantinya dapat digabungkan dengan informasi lain untuk mengidentifikasi orang dan membuat mereka dalam bahaya.
Jadi tidak semua penyandingan antara nama dan konteks selalu diartikan sebagai data pribadi. Jika identitas yang disandingan tersebut tidak menuju ke sebuah identitas individu secara langsung, bisa saja tidak dimaknai sebagai data pribadi tapi sebatas informasi pengenal pribadi.
Dalam slang internet  dan peretas, praktik menemukan dan merilis informasi semacam itu disebut " doxing ". Kadang-kadang digunakan untuk menghalangi kolaborasi dengan penegak hukum. Kadang-kadang, doxing dapat memicu penangkapan, terutama jika lembaga penegak hukum mencurigai bahwa individu yang "didoxing" mungkin panik dan menghilang.
Adapun ASEAN dalam ASEAN Declaration of Human Right (2012) pasal 21 menyatakan setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum atas serangan privasi terhadap data pribadi. Aturan ini juga menggaris bawahi serangan terhadap kehormatan dan reputasi dalam menerjemahkan serangan terhadap data pribadi. Secara mendasar Indonesia sendiri juga mengatur warga negara agar memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebetulnya pancasila juga sudah mengatur hak atas warga negaranya
Indonesia sendiri melalui Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendefinisikannya sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.