Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia
Sejarah > Era kolonial

Hingga tahun 1740, telah ada lebih dari 2.500 rumah yang dimiliki orang Tionghoa di dalam tembok kota Batavia, dengan 15,000 individu lainnya tinggal di luar batas kota. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan mereka untuk membawa surat-surat registrasi, dan mereka yang tidak mematuhinya akan dideportasi ke Tiongkok. Setelah wabah malaria menewaskan ribuan orang pada tahun 1730-an, termasuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk van Cloon, kebijakan deportasi diperketat. Menurut sejarawan Indonesia Benny G. Setiono, wabah tersebut disusul oleh meningkatnya kecurigaan dan kebencian di kalangan pribumi Indonesia dan Belanda terhadap etnis Tionghoa, yang jumlahnya terus bertambah dan kekayaannya semakin terlihat. Akibatnya, Komisaris Urusan Pribumi Roy Ferdinand, di bawah perintah Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, mendekritkan pada tanggal 25 Juli 1740 bahwa orang-orang Tionghoa yang dianggap mencurigakan akan dideportasi ke Ceylon (Sri Lanka modern) untuk memanen kayu manis. Orang-orang Tionghoa yang kaya diperas oleh pejabat Belanda yang korup yang mengancam mereka dengan deportasi. Terdapat juga rumor-rumor bahwa orang-orang yang dideportasi tidak dibawa ke tujuan mereka, tetapi dilemparkan ke laut setelah tidak terlihat dari Jawa, dan dalam beberapa laporan, mereka tewas ketika saat melakukan kerusuhan di atas kapal.
Saat situasi menjadi semakin tegang, Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengadakan rapat pleno darurat dan memperkuat penjagaan. Pada tanggal 7 Oktober 1740, sekelompok yang berisi ratusan Tionghoa-Indonesia menyerang sebuah benteng pertahanan Belanda di Tanah Abang, menewaskan 50 orang. Sebagai tanggapan, pasukan yang terdiri dari 1.800 prajurit Kompeni dipimpin oleh Gustaaf Willem van Imhoff, bersama dengan milisi (bahasa Belanda: schutterij) dan wajib militer (bahasa Belanda: pennist), datang untuk memadamkan pemberontakan. Keesokan harinya, Belanda menangkis serangan oleh hingga 10.000 etnis Tionghoa, yang dipimpin oleh kelompok-kelompok dari Tangerang dan Bekasi, di tembok luar kota. 1.789 orang Tionghoa dilaporkan tewas dalam serangan ini. Sementara itu, desas-desus menyebar di antara kelompok etnis lain di Batavia, termasuk budak-budak dari Bali dan pasukan Sulawesi, Bugis, dan Bali, bahwa orang Tionghoa berkomplot untuk membunuh, memperkosa, atau memperbudak mereka. Kelompok-kelompok ini terlebih dahulu membakar rumah-rumah milik etnis Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Belanda kemudian melakukan penyerangan terhadap pemukiman Tionghoa di tempat lain di Batavia, di mana mereka membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang. Selama dua minggu, pasukan membakar rumah-rumah dan toko-toko milik etnis Tionghoa, membunuh etnis Tionghoa dan membuang jasad mereka ke Sungai Ciliwung. Pada akhirnya, diperkirakan 10.000 orang terbunuh dalam pembantaian Batavia tahun 1740, termasuk 500 tahanan dan pasien rumah sakit. Orang-orang Tionghoa-Indonesia yang masih hidup di Batavia dipindahkan ke daerah di luar tembok, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Glodok. Ini kemudian diterapkan di kota-kota lain, di mana Pecinan dibangun untuk memisahkan antara orang Tionghoa dengan kelompok etnis lainnya. Peristiwa ini memicu perang dua tahun, di mana tentara Tionghoa dan Jawa bertempur berdampingan.
Ketika VOC dinasionalisasikan pada tanggal 31 Desember 1799, kebebasan yang dimiliki orang Tionghoa di bawah perusahaan tersebut dirampas oleh pemerintah Belanda. Sebuah peraturan tahun 1816 mewajibkan bagi warga pribumi dan orang Tionghoa yang bepergian di dalam wilayah tersebut untuk mendapatkan izin perjalanan. Mereka yang tidak membawa izin berisiko ditangkap oleh petugas keamanan. Gubernur Jenderal juga memberlakukan sebuah resolusi pada tahun 1825 yang melarang "orang Asia asing" dari tinggal dalam lingkungan yang sama dengan pribumi.
Selama Perang Jawa, ribuan Tionghoa-Indonesia dibunuh oleh pasukan Pangeran Diponegoro selama penggerebekan di pantai selatan Jawa. Para penyintas melarikan diri ke pantai utara atau ke pemukiman Belanda untuk mencari perlindungan. Setiono merujuk pada status orang Tionghoa sebagai pemungut pajak dan pemberi pinjaman sebagai penyebabnya, serta keyakinan Diponegoro bahwa orang Tionghoa membawa sial pada kampanyenya.
Pada tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan peraturan yang mengelompokkan seluruh penduduk nusantara ke dalam dua kelompok, berdasarkan apakah mereka memeluk agama Kristen atau tidak. Peraturan ini kemudian di amandemen pada tahun 1855, menggabungkan orang Kristen Pribumi Indonesia, Tionghoa, Arab, dan India dengan non-Kristen. Namun, dalam praktiknya "orang Timur asing", dikenai peraturan yang terpisah.
"Pendirian Sarekat Islam ... menandai titik balik bagi etnis Tionghoa di Indonesia."
—Jemma Purdey
Pada tahun 1912, pemerintah Belanda telah meninggalkan kebijakan segregasi. Selama periode yang sama, Revolusi Xinhai membangkitkan nasionalisme Tiongkok pada etnis Tionghoa, sedangkan Sarekat Islam berusaha membangkitkan nasionalisme Indonesia pada warga Pribumi Indonesia. Ketegangan antara Sarekat Islam dan etnis Tionghoa berujung pada kerusuhan bermuatan ras di Surakarta (1912), Tangerang (1913), dan Kudus (31 Oktober 1918). Dari semuanya ini, yang terbesar adalah kerusuhan Kudus, di mana sekelompok perusuh membakar dan menjarah empat puluh rumah dan banyak kelenteng. Setidaknya 16 orang tewas dalam kerusuhan-kerusuhan ini.