Ikhwanul Muslimin Suriah

| Ikhwanul Muslimin Suriah الإخوان المسلمون في سوريا  |
| --- | --- |

Ketua umum: Mohammad Walid
Wakil: Mohammad Farouk Tayfour
Ketua Dewan Syura: Mohammad Hatem al-Tabshi
Pendiri: Mustafa al-Siba'i Muhammad al-Mubarak al-Tayyib
Dibentuk: 1945
Dilarang: 1963
Kantor pusat: Damaskus (Historis) Idlib (Setelah kemenangan Pemberontak di Idlib)
Ideologi: Pan-Islamisme Nasionalisme Suriah Islamisme Sunni Salafisme Konservatisme sosial Konservatisme agama Anti-Assadisme Anti-Ba'ath Suriah Anti-komunisme 
Posisi politik: Sayap kanan hingga kanan jauh
Afiliasi nasional: Dewan Nasional Suriah Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi
Afiliasi internasional: Ikhwanul Muslimin
Bendera

Situs web
http://www.ikhwansyria.com
Politik Suriah
Ikhwanul Muslimin Suriah (bahasa Arab: الإخوان المسلمون في سوريا, translit. al-Ikhwān al-Muslimūn fī Sūrīya) adalah cabang organisasi Ikhwanul Muslimin Islam Sunni di Suriah. Tujuannya adalah mentransformasi Suriah menjadi negara islam yang diatur berdasarkan hukum Syariah melalui proses hukum dan politik secara bertahap.
Partai ini sangat menentang Pan-Arabisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan sekularisme di Suriah. Didirikan pada akhir Perang Dunia II, Ikhwanul Muslimin Suriah dipandang sebagai salah satu dari beberapa partai politik penting pada tahun 1950an. Ketika Suriah bersatu dengan Mesir untuk membentuk Republik Persatuan Arab, pembubaran Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah partai politik merupakan syarat persatuan, yang dipersulit oleh konflik Gamal Abdel Nasser di Mesir dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Ikhwanul Muslimin Suriah dilarang oleh pemerintah Republik Arab Suriah disaat setelah kudeta tahun 1963 oleh Partai Ba'ath yang sekuler dan pan-Arab. Ikhwanul Muslimin memainkan peran utama dalam perbedaan pendapat terhadap Partai Ba'ath yang sekuler selama periode 1976–1982, dan keanggotaan Ikhwanul Muslimin di Suriah menjadi pelanggaran berat pada tahun 1980.
Setelah pemberontakan Hama tahun 1982 saat meluasnya pemberontakan Islam di Suriah (1979–1982), ketika ribuan pemberontak bersenjata dan warga sipil dibunuh oleh militer Ikhwanul Muslimin secara efektif dipecah sebagai kekuatan politik yang aktif di Suriah.
Ikhwanul Muslimin di pengasingan termasuk di antara 250 penandatangan Deklarasi Damaskus tahun 2005, sebuah pernyataan persatuan oleh oposisi Suriah termasuk Reli Demokratik Nasionalis Arab, Aliansi Demokratik Kurdi, Komite Masyarakat Sipil, Front Demokratik Kurdi, dan Gerakan Masa Depan menyerukan reformasi yang "damai, bertahap", "didasarkan pada kesepakatan, dan berdasarkan dialog dan pengakuan satu sama lain".
Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kelompok oposisi utama di Suriah terhadap pemerintah menjelang pemberontakan tahun 2011, namun gagal memberikan pengaruh yang signifikan dalam protes terhadap pemerintah. Populasi inti pengunjuk rasa pemberontakan di Suriah berasal dari generasi muda yang sudah cukup umur di Suriah tanpa kehadiran Ikhwanul Muslimin yang signifikan. Namun, di antara kelompok oposisi ekspatriat, Ikhwanul Muslimin Suriah dipandang oleh sebagian orang sebagai "kelompok dominan". atau "kekuatan dominan" dalam oposisi selama perang saudara Suriah pada musim semi 2012.