Pemisahan Belgia
Latar Belakang

Wilayah yang saat ini menjadi bagian dari negara Belgia, Belanda dan Luksemburg modern secara kolektif disebut dengan negara-negara dataran rendah. Wilayah tersebut muncul pada akhir Abad Pertengahan sebagai wilayah-wilayah kekuasaan (fief) yang masih terkait dengan Kerajaan Prancis dan Kekaisaran Romawi Suci. Bagian selatan dari wilayah tersebut yang meliputi Belanda Selatan, Keuskupan-Kepangeranan Liège, Kepangeranan Stavelot-Malmedy, dan Kadipaten Bouillon telah terbagi baik secara politik maupun linguistik. Pembagian politik wilayah tersebut tidaklah sesuai dengan pembagian linguistiknya sehingga terdapat beberapa wilayah kekuasaan yang terbagi menjadi wilayah Frankofon dan Germania. Walaupun begitu, aristokrat berkuasa atas wilayah tersebut yang biasanya menggunakan bahasa yang tidak sama dengan penduduk setempat tidak mengambil pusing perbedaan bahasa tersebut. Setelah pemisahan diri Republik Belanda pada tahun 1581, penggunaan Bahasa Prancis oleh kalangan kelas atas semakin meningkat di wilayah Belanda Selatan dikarenakan pengaruh dari bangsawan Habsburg dan invansi Prancis. Penggunaan Bahasa Prancis tersebut tidak hanya digunakan di dalam pengadilan tetapi juga digunakan dalam bidang administrasi dan politik.
Pertentangan antara penutur Bahasa Prancis dengan penutur Bahasa Belanda meningkat setelah kemerdekaan Belgia pada tahun 1830. Saat itu, penduduk Belanda Selatan memberontak terhadap hegemoni baru dari provinsi-provinsi wilayah utara Kerajaan Bersatu Belanda. Belgia yang baru merdeka ini menjadi negara penyangga antara Prancis dan Belanda yang terdiri atas provinsi-provinsi yang penduduknya merupakan penutur Bahasa Prancis maupun Bahasa Belanda. Saat itu, Bahasa Prancis menjadi satu-satunya bahasa resmi yang digunakan. Penduduk penutur Bahasa Belanda mulai menuntut hak yang sama pada akhir abad ke-19 tetapi baru mulai diterima secara bertahap di abad ke-20. Baru pada tahun 1967 Konstitusi Belgia berbahasa Belanda disahkan. Sejak kemerdekaan, ketimpangan sosio-ekonomi telah memicu perpecahan antara kedua komunitas tersebut.
Mulai tahun 1960-an, pembagian wilayah dibuat berdasarkan perbedaan linguistik. Hasilnya, kaum minoritas dibeberapa wilayah mengklaim kehilanggan hak-haknya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam bidang politik, selain perbedaan ideologi kiri dan kanan, terjadi juga perbedaan berdasarkan linguistik sehingga menyebabkan sistem kepartaian ganda yang mempersulit pembentukan koalisi di tingkat nasional. Krisis pembentukan pemerintahan koalisi paska pemilu tahun 2007, ditambah dengan permasalahan distrik elektoral Brussels-Halle-Vilvoorde yang belum terselesaikan dan bangkitnya partai-partai politik ekstremis, telah menambahkan ketegangan pada masalah ini. Namun, mayoritas rakyat Belgia tetap mendukung untuk tetap bersatu. Pendukung persatuan (unitaris) mengklaim bahwa monarki, institusi nasional yang kuat, dan kepentingan geopolitik tentang linguistik dan etnis di Brussel merupakan elemen pemersatu Belgia. Sementara itu, separatis mengklaim bahwa faktor-faktor tersebut ditambah hutang negara yang cukup besar merupakan elemen yang mendukung bahwa perpecahan tidak terhindarkan. Beberapa pengamat politik mengemukakan pendapat bahwa pemisahan Belgia dapat menjadi pukulan bagi Uni Eropa sebagai contoh di mana beragam budaya bekerja sama.