Perkara Yunani
Penerimaan perkara > Permohonan kedua

Pada 24 November 1967, koresponden The Guardian dan pengacara hak asasi manusia Cedric Thornberry menerbitkan sebuah artikel yang menyelidiki kasus-kasus penyiksaan di Yunani dan menyimpulkan bahwa penyiksaan "tampaknya merupakan praktik yang umum". Pada 27 Januari 1968, Amnesty International menerbitkan sebuah laporan yang disusun oleh dua orang pengacara, Anthony Marreco dan James Becket, yang telah datang langsung ke Yunani dan mengumpulkan kesaksian mengenai pelanggaran HAM, termasuk daftar 32 orang yang menyatakan bahwa mereka telah disiksa. Akibat temuan-temuan ini, Swedia, Norwegia, dan Denmark kembali mengajukan permohonan pada 25 Maret 1968 terkait dengan pelanggaran Pasal 3 (pelarangan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat) dan  7 (larangan hukum ex post facto/yang berlaku surut), serta Pasal 1 (hak atas properti) dan 3 (hak atas pemilihan umum yang bebas) Protokol 1 Konvensi HAM Eropa. Sebagai tanggapan, pemerintah Yunani mengklaim bahwa terdapat mekanisme pemulihan di tingkat nasional yang dapat digunakan untuk melaporkan tuduhan pelanggaran, sehingga menurut Yunani permohonan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 26 Konvensi HAM Eropa. Di sisi lain, negara-negara pemohon menyatakan bahwa mekanisme pemulihan tersebut "nyatanya tidak memadai dan tidak efektif".
Komisi HAM Eropa mengamati bahwa terdapat tiga hal yang dapat menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan di Yunani tidak efektif. Pertama, orang-orang yang menjalani penahanan administratif (penahanan tanpa melalui sidang) tidak memiliki akses ke pengadilan. Kedua, Maklumat no. 280 menangguhkan berbagai jaminan konstitusional yang terkait dengan sistem peradilan. Ketiga, pada 30 Mei, junta Yunani memecat 30 hakim dan jaksa, termasuk kepala Pengadilan Perdata dan Pidana Tertinggi Yunani karena mereka terlibat dalam pengeluaran putusan yang tidak disukai junta. Menurut Komisi HAM Eropa, pemecatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Yunani pada saat itu tidak independen. Maka dari itu, Komisi HAM Eropa menegaskan bahwa mekanisme pemulihan yang ada di Yunani pada saat perkara ini berlangsung tidak dapat dianggap efektif ataupun memadai. Permohonan ini pun dinyatakan dapat diterima pada 31 Mei.
Tuduhan penyiksaan semakin membuat perkara ini dikenal khalayak umum di Eropa. Selain itu, junta Yunani juga mengubah strategi pembelaan mereka mengingat Pasal 15 Konvensi HAM Eropa secara terang-terangan melarang penangguhan Pasal 3. Sejak tahun 1968, Komisi HAM Eropa mengutamakan perkara ini; mengingat bahwa komisi ini merupakan organisasi paruh waktu, perkara Yunani menyita sebagian besar waktu komisi tersebut. Pada 3 April 1968, dibentuk sebuah Subkomisi untuk memeriksa perkara Yunani, dan awalnya Subkomisi ini hanya bekerja berlandaskan permohonan yang pertama. Subkomisi ini menyelenggarakan sidang pada akhir September, dan kemudian pada pertemuan berikutnya pada bulan November, komisi ini juga memutuskan untuk mendengarkan keterangan saksi. Pencarian fakta (terutama di lapangan) jarang dilakukan untuk perkara-perkara Konvensi HAM Eropa bila dibandingkan dengan pengadilan internasional lainnya (seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika).