Emha Ainun Nadjib
Reformasi 1998 > Detik-detik Lengsernya Soeharto

Mei 1998, kerusuhan pecah di berbagai kota, termasuk Surakarta, Bandung, dan Palembang usai terjadi penembakan dalam demonstrasi yang menewaskan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei. Dikenal dengan Tragedi Trisakti. Jakarta rusuh tanggal 13 Mei, dan puncaknya, 15 Mei, beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta hangus terbakar. Ratusan orang tewas.
16 Mei, di tengah suasana Jakarta yang rusuh, beberapa intelektual berkumpul di Hotel Regent. Di antaranya Cak Nun dan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dalam pertemuan ini, didiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri krisis ekonomi-sosial-politik yang intinya, Soeharto harus lengser. Tapi bagaimana caranya menyampaikan itu ke Soeharto, karena sebelumnya pernah ditempuh lewat Quraish Shihab, tapi menteri agama ini menolaknya. Cak Nun pada pertemuan itu mengeluarkan ide untuk membentuk opini bersama militer.
Ide pembentukan opini ini sebelumnya sudah dilakukan Cak Nun pada forum Padhangmbulan tanggal 11 Mei di Jombang yang menyampaikan seruan Soeharto untuk lengser, waktunya sudah hampir habis. Cak Nun juga menerbitkan Selebaran Terang Benderang, sudah ditulis sejak tanggal 8 Mei dan dikirimkan ke berbagai media massa namun tidak ada yang memuatnya. Cak Nun menyatakan tegas: “Pak Harto Turun, TNI Berpihak Pada Rakyat”. Secara khusus di pertemuan Padhangmbulan itu, Cak Nun mengajak masyarakat melantunkan wirid dan zikir bersama yang dipuncaki pembacaan Hizib Nashr yang dipimpin Bu Chalimah, ibunda beliau.
Setelah pertemuan di Hotel Regent tanggal 16 Mei, malamnya, Cak Nur, Cak Nun, bersama Oetomo Dananjaya, Malik Fadjar, dan S. Drajat merumuskan empat prosedur lengsernya Soeharto dengan meminimalisir korban dan memaksimalkan efektivitas kenegaraan. Empat prosedur ini termaktub dalam surat Husnul Khatimah yang rencananya akan diserahkan kepada Soeharto. Para perumus surat itu sebenarnya berasal dari sebuah kelompok diskusi rutin yaitu Majelis Reboan yang salah satunya diselenggarakan di Jl. Indramayu 14 Menteng.
Keesokan harinya, 17 Mei, surat yang lengkapnya berjudul Semuanya Harus Berakhir Dengan Baik (Husnul Khatimah) itu dikabarkan kepada para wartawan di Hotel Wisata oleh Cak Nur, Cak Nun, dan kawan-kawan. Konferensi pers itu menjadi pembicaraan di banyak media esoknya, 18 Mei. Pada 18 Mei itu juga, surat tersebut disampaikan ke Soeharto melalui Mensesneg ketika itu, Saadilah Mursyid.
Sore harinya, tak diduga, Harmoko sebagai Ketua DPR/MPR yang dikenal setia kepada Soeharto, membacakan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dengan arif dan bijaksana. Malam harinya, ternyata Soeharto menyambut baik usulan untuk Husnul Khatimah. Melalui Saadilah Mursyid, Presiden Soeharto menghubungi Cak Nur dan menyatakan bersedia mundur kapan saja. Kabar itupun diteruskannya kepada Cak Nun.
Setelah usulan dalam surat Husnul Khatimah diterima dan menyatakan akan mundur, Soeharto ingin merundingkan cara lengser terbaik, tercepat, tetapi berisiko minimal bagi bangsa Indonesia. Ia ingin membahasnya bersama perumus surat itu dan tokoh-tokoh muslim segera. Soeharto secara khusus meminta agar Gus Dur diikutsertakan. Cak Nur mengusulkan agar Amien Rais juga diundang, tapi ditolak Soeharto.
Tanggal 19 Mei pagi, pukul 09.00, sembilan tokoh masyarakat diterima Soeharto di Istana Merdeka. Yaitu Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur, Ahmad Bagja, KH. Cholil Baidowi, K.H. Ali Yafie, K.H. Ma’ruf Amin, Malik Fadjar, dan Sumargono. Selain mereka bersembilan, Cak Nur juga mengajak Yusril Ihza Mahendra. Yusril ketika itu bekerja sebagai penyusun naskah pidato kepresidenan yang sebenarnya tidak masuk dalam undangan, tapi Cak Nur memaksa karena Yusril paham hukum ketatanegaraan.
Pertemuan 19 Mei pagi itu dijadwalkan hanya berlangsung setengah jam, tapi ternyata molor hingga dua setengah jam. Dalam pertemuan itu tidak ada perdebatan, tidak ada desakan, tidak ada tawar-menawar kekuasaan. Justru pertemuan itu santai dan penuh gelak tawa. Kesemua tokoh, satu-persatu berbicara kepada Soeharto. Semuanya menegaskan beliau harus segera mundur. Pertemuan itu terjadi berkat kepastian malam sebelumnya, ketika Soeharto menyatakan bersedia mundur kepada Cak Nur. Ibarat sebuah pernikahan, pertemuan itu adalah bagian “resepsi”, karena sebelumnya kepastian “akad nikah” lengser sudah terjadi.
Soeharto berencana akan membentuk Kabinet Reformasi. Juga, ia menerima usulan adanya semacam Komite Reformasi, yang berangkat dari gagasan formula keempat reformasi sebagai jalan tengah yang tertera dalam surat Husnul Khatimah. Soeharto meminta Cak Nur untuk memimpin komite itu. Tapi permintaan itu dengan tegas ditolak. Bila kabinet dan komite itu terbentuk, Cak Nur meminta tidak boleh satu pun dari tokoh-tokoh yang hadir tanggal 19 Mei itu dimasukkan Soeharto ke dalamnya. Soeharto sebenarnya sangat berharap kepada mereka, karenanya penolakan itu mengecewakannya. Ketika konferensi pers setelah pertemuan, Soeharto belum menyatakan mundur. Ia menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet dan memimpin reformasi, juga tak akan bersedia dipilih lagi dalam pemilu mendatang. Tak ada pernyataan yang jelas kapan ia akan benar-benar turun dari kursi presiden selain kode “secepat-sepatnya”.
Merespons pertemuan itu, Amien Rais mengadakan konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah. Ia mengatakan bahwa dengan tak memberi gambaran program dan tempo yang jelas, Soeharto sama sekali tak memberi titik cerah kepada masyarakat. Itu juga menandakan dengan gamblang Soeharto gagal membaca aspirasi rakyatnya.
Pada hari yang sama dengan pertemuan di Istana Merdeka itu, 14 menteri Kabinet Pembangunan VII menandatangani surat pengunduran diri dari kabinet, di Gedung Bappenas dan menolak dimasukkan ke dalam Kabinet Reformasi atau Komite Reformasi yang akan dibentuk. Mereka adalah Akbar Tanjung, A.M. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Sanyoto Sastrowardoyo, Subiakto Tjakrawerdaya, Sumahadi, Tanri Abeng, dan Theo L. Sambuaga.
Keesokannya, 20 Mei, Soeharto menganggap pengunduran para menterinya yang ramai-ramai mundur, hanya rumor. Sampai Yusril yang berada di kediaman Soeharto di jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, mendapat kabar kepastian mundur itu langsung dari Akbar Tanjung, yang menunjukkan kopian surat pengunduran. Surat disampaikan ke Saadilah Mursyid, dan akhirnya Soeharto pun mendapat kepastian kabar itu. Merasa kehilangan dukungan politik, tidak didukung tokoh-tokoh yang menemuinya, dan masyarakat sudah ngamuk, “resepsi” lengser itu pun akhirnya terjadi. Pagi hari pukul 09.00, tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, dan kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden.