Komando Mandala
Latar belakang

Ketika tentara Jepang mengalami kekalahan di Asia, dari Sekutu, maka di Indonesia mulai masuk AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) bersama Belanda melalui NICA yang bertujuan mengambil alih pendudukan Jepang di Indonesia. Dan sesuai perjanjian Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat kecuali Irian Barat. Indonesia ingin agar semua daerah bekas penjajahan Hindia Belanda menjadi wilayahnya, namun Belanda menolaknya. Dan sesuai keputusan dari Konferensi Meja Bundar, persoalan Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun pada 19 Februari 1952, Belanda secara diam-diam melanggar hasil keputusan dari KMB dengan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam konstitusinya.
Setelah Indonesia mencoba beberapa kali melalui usaha diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan, maka dimulai usaha melalui operasi militer dengan diinstruksikannya Trikora oleh presiden Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden Nomor I/1962 tentang perintah pembentukan Komando Mandala (KOLA) untuk membebaskan Irian Barat, dimana komando ini bersifat gabungan, dan bertugas sebagai berikut:
Melaksanakan Trikora dengan melakukan operasi militer untuk merebut Irian Barat yang diduduki Belanda.
Memimpin dan mempergunakan pasukan bersenjata maupun segala macam barisan perlawanan rakyat dan lain-lain sebagai kekuatan Nasional yang berada di Irian Barat.
Tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno menunjuk Brigjen TNI Soeharto (sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Tjadangan Umum Angkatan Darat), sebagai Panglima Komando Mandala, dengan pelantikannya dilaksanakan pada 13 Januari 1962, dimana pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Mayor Jenderal. Sedangkan untuk pelantikan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal Soeharto dilaksanakan pada 23 Januari 1962 bertempat di Istana Bogor, dilantik oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Soebroto. Kedudukannya berada langsung dibawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Pangbes KOTI/Pemirbar) yang juga dijabat oleh Presiden Soekarno. Dalam posisinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)/Pangbes KOTI/Permirbar, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1962 dengan isi sebagai berikut:
Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
Mengembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan di bidang diplomasi, agar dalam waktu sesingkat-singkatnya, di wilayah Irian Barat secara de facto dapat diciptakan daerah-daerah bebas atau didudukan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
Operasi Militer ini direncanakan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama adalah tahap Inflitrasi (sampai akhir 1962), yaitu tahapan pendaratan pasukan dari udara dan laut dengan tujuan untuk penguasaan wilayah dan membawa serta rakyat Irian Barat untuk membebaskan wilayahnya. Tahap kedua, adalah tahap Eksploitasi (mulai awal 1963) dengan mengadakan serangan terbuka kepada pusat militer Belanda dan semua pos militer pentingnya. Dan tahap ketiga adalah tahap Konsolidasi (awal 1964), yaitu menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh wilayah Irian Barat.