Tionghoa Padang
Sejarah > Orang Tionghoa di Masa Perang Padri

Orang Tionghoa mulai memasuki dan aktif beraktivitas di kawasan Pantai Barat Sumatra pada akhir abad ke-16. Mereka datang dari Banten, dan kedatangan mereka erat kaitannya dengan pesatnya perkembangan perdagangan dan pelayaran yang sedang berlangsung di wilayah barat Sumatra pada saat itu. Mereka datang menggunakan kapal-kapal milik mereka sendiri dengan tujuan utama untuk mencari lada yang merupakan komoditas penting. Pada awal dekade keempat abad ke-17, mereka mulai menetap di kota Pariaman, yang menjadi pemukiman pertama bagi komunitas Tionghoa di wilayah ini. Selanjutnya, pada paruh ketiga abad ke-17, ketika Belanda melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) menjadikan kota Padang sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi mereka, orang-orang Tionghoa turut menjadikan Padang sebagai pusat pemukiman serta aktivitas perdagangan mereka. Pada abad ke-18, orang Tionghoa sudah tersebar dan aktif di berbagai kota dagang di sepanjang Pantai Barat Sumatra, menjadikan mereka salah satu komunitas penting dalam dunia perdagangan yang berkembang pesat di kawasan tersebut.
Padang dan Pariaman merupakan dua kota utama yang menjadi pusat konsentrasi pemukiman serta kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Tionghoa, termasuk para saudagar Tionghoa, di wilayah Sumatra Barat. Kedua kota ini memainkan peran yang sangat penting sebagai tempat di mana komunitas Tionghoa tidak hanya bermukim, tetapi juga menjalankan berbagai aktivitas perdagangan yang mendukung perkembangan ekonomi di kawasan tersebut. Sebagai pusat perdagangan dan pemukiman, Padang dan Pariaman menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Tionghoa yang terlibat dalam perdagangan barang-barang komoditas, termasuk lada, yang sangat bernilai pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, kedua kota ini berkembang pesat dan menjadi saksi tumbuhnya peran penting komunitas Tionghoa dalam perekonomian Sumatra Barat.
Tidak ada data yang jelas dan pasti mengenai jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Sumatra Barat sebelum terjadinya Perang Padri. Meskipun demikian, menurut catatan yang disampaikan oleh E. Francis, pada tahun 1683 di Padang telah disetujui penunjukan seorang Letnan Cina, yang menandakan adanya keberadaan komunitas Tionghoa yang cukup besar di kota tersebut. Selain itu, E. Netscher juga mencatat bahwa pada tahun 1781, di Padang sudah terdapat seorang Kapten Cina bernama Louw Tjoanko. Keberadaan posisi Letnan dan Kapten Cina ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa di Padang terdapat konsentrasi pemukiman orang Tionghoa dalam jumlah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, orang Tionghoa sudah mulai memainkan peran yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan pemerintahan di kota Padang, yang seiring waktu berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Sumatra Barat.
Hierarki jabatan 'kepala' kelompok masyarakat pada masa penjajahan tidak hanya mencerminkan posisi seseorang dalam struktur sosial, tetapi juga menggambarkan jumlah kelompok masyarakat yang bersangkutan. Setiap kali jumlah penduduk dari suatu kelompok bertambah, proses pengangkatan kepala kelompok yang baru selalu dilakukan, di mana pengangkatan tersebut harus diakui oleh pemerintah kolonial. Pada awalnya, ketika jumlah orang Tionghoa relatif masih sedikit, pemerintah kolonial hanya menetapkan jabatan ‘kepala’ setingkat Letnan. Namun, seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk Tionghoa yang tinggal di kawasan tersebut, jabatan kepala pun ditingkatkan menjadi Kapten, yang mencerminkan adanya jumlah yang cukup signifikan dalam komunitas tersebut. Ketika jumlah orang Tionghoa semakin berkembang pesat, jabatan 'kepala' dapat ditingkatkan lagi menjadi Mayor. Namun, hingga akhir abad ke-18, jabatan tertinggi yang disandang oleh seorang kepala kelompok Tionghoa di Padang masih setingkat Kapten. Jabatan Mayor baru tercapai pada paruh kedua abad ke-19, seiring dengan semakin berkembangnya komunitas Tionghoa di kawasan tersebut serta pentingnya peran mereka dalam perekonomian dan kehidupan sosial Padang.
Tidak hanya jumlahnya yang terus berkembang, tetapi orang Tionghoa juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, di wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Dalam struktur politik kolonial yang diterapkan oleh Belanda, orang Tionghoa ditempatkan pada posisi kedua setelah orang Belanda dalam hierarki masyarakat jajahan. Posisi ini sangat jelas terlihat dalam pengaturan tata kota Padang pada masa itu. Pemukiman orang Tionghoa terletak pada ‘lapisan kedua’ dalam struktur ruang kota, yang berarti pemukiman mereka berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman orang Belanda (Eropa) yang terletak di pusat kota. Keberadaan pemukiman orang Tionghoa yang berdekatan dengan pemukiman Belanda ini mencerminkan status sosial mereka yang cukup tinggi, yang sekaligus menunjukkan peran penting mereka dalam berbagai sektor kehidupan kota Padang. Dengan kedekatannya dengan pusat-pusat kekuasaan kolonial, orang Tionghoa di Padang tidak hanya menjadi bagian penting dalam perekonomian, tetapi juga memiliki kedudukan yang strategis dalam tatanan sosial dan politik di bawah pemerintahan Belanda.
Orang Tionghoa yang tinggal di Padang dan Pariaman, khususnya, sangat aktif dalam dunia perdagangan dan niaga, dan mereka memainkan peran penting sebagai mitra bisnis utama bagi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di wilayah tersebut. Di Padang, orang Tionghoa memiliki peranan yang sangat strategis, salah satunya sebagai pemegang hak untuk menarik pajak pelabuhan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, mereka juga terlibat dalam perdagangan berbagai komoditas yang sangat bernilai, seperti lada, yang menjadi salah satu produk utama yang diperdagangkan di kawasan ini. Hak-hak tersebut diperoleh oleh orang Tionghoa melalui proses lelang yang diadakan oleh pihak VOC, di mana mereka berhasil memenangkan lelang dan memperoleh hak eksklusif untuk mengelola penarikan pajak serta perdagangan sejumlah komoditas tertentu. Dengan demikian, orang Tionghoa tidak hanya menjadi pedagang yang aktif, tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengelola aspek ekonomi yang menguntungkan bagi pihak VOC di Padang dan Pariaman.
Orang Tionghoa di Padang juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam ranah politik, di samping peran mereka dalam ekonomi dan perdagangan. Salah satu contoh peran politik yang dimainkan oleh komunitas Tionghoa di Padang tercatat dalam tulisan E. Netscher. Ketika Padang hendak diserang oleh pasukan Inggris pada tahun 1781, Kapten Cina yang memimpin komunitas Tionghoa di kota itu mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Dalam surat tersebut, Kapten Cina meminta agar Gubernur Jenderal mengirimkan sebuah kapal ke Padang untuk mengevakuasi warga Eropa dan Tionghoa yang ada di kota itu menuju Batavia, demi menghindari bahaya yang akan timbul akibat serangan Inggris. Sayangnya, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak Batavia, sehingga pada akhirnya, orang Eropa, Tionghoa, serta seluruh warga kota Padang harus menyerah dan takluk kepada Inggris. Meskipun demikian, peran politik orang Tionghoa di Padang tetap sangat terlihat dalam upaya mempertahankan kota tersebut. Bersama-sama dengan orang Eropa, mereka berjuang keras untuk mempertahankan Padang dari serangan pasukan Inggris, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan dalam sektor perdagangan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah dari ancaman kekuatan asing.
Pada masa pemerintahan pendudukan Inggris (1781) hingga Belanda kembali berkuasa pada tahun 1819, orang Tionghoa di Padang mengalami penurunan peran yang signifikan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Selama periode ini, mereka tidak lagi memainkan peran penting dalam kehidupan kota, baik dalam kegiatan perdagangan maupun dalam hubungan kekuasaan. Keadaan ini semakin memburuk ketika François Le Mėme, seorang bajak laut asal Perancis, berhasil menguasai Padang untuk beberapa hari. Dalam masa kekuasaan Le Mėme, orang Tionghoa menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling menderita. Harta kekayaan mereka, yang bernilai sekitar 25.000 rijksdaalders (setara dengan ringgit), dirampas habis oleh para penyerang. Selain itu, banyak dari mereka yang terpaksa melarikan diri menuju daerah pedalaman, mencari tempat yang lebih aman dari serangan dan kekerasan yang terjadi di kota. Rumah-rumah orang Tionghoa yang ditinggalkan banyak yang dibakar, dan situasi ini menggambarkan betapa parahnya perlakuan yang diterima oleh komunitas Tionghoa pada masa itu. Tragisnya, beberapa orang Tionghoa bahkan kehilangan nyawa mereka. Salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan adalah pembunuhan seorang 'pembantu' Kapten Cina, yang dihukum mati dengan cara digantung di pintu rumah sang Kapten, yang semakin menunjukkan kekejaman yang dihadapi oleh orang Tionghoa pada saat itu.
Seiring dengan kembalinya Belanda menguasai wilayah Sumatra Barat pada tahun 1819, informasi tentang keberadaan orang Tionghoa di Padang, khususnya, dan di Sumatra Barat pada umumnya mulai kembali tercatat. Pada masa ini, data mengenai jumlah orang Tionghoa mulai tersedia, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi penduduk di kota Padang. Menurut catatan yang disampaikan oleh Stuers, pada hari-hari pertama setelah Belanda kembali berkuasa, jumlah orang Tionghoa di Padang tercatat sebanyak 200 orang. Sebagai perbandingan, jumlah orang Eropa di Padang pada waktu itu tercatat sebanyak 150 orang, yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk pegawai dan tentara Belanda, mantan pegawai VOC, orang Inggris, serta orang ‘Indo’ hasil perkawinan antara perempuan pribumi dengan orang Eropa. Selain itu, terdapat juga 200 orang India yang berasal dari Bengalezen, sekitar 7.000 orang Melayu (terutama dari suku Minangkabau), serta 1.500 orang Nias yang turut memperkaya keragaman etnis dan kelompok masyarakat yang ada di Padang pada saat itu. Dengan adanya data ini, semakin terlihat bagaimana struktur demografis di Padang terdiri dari berbagai kelompok etnis yang memiliki peran masing-masing dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota tersebut.
Dikatakan pula bahwa pemukiman orang Tionghoa di Padang terletak di pinggir sungai Batang Arau, yang letaknya cukup strategis dan dekat dengan rumah-rumah serta gedung-gedung utama pemerintahan pada masa itu. Komunitas Tionghoa di Padang memiliki rumah dan tanah yang cukup luas, mencerminkan status ekonomi mereka yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar penduduk lainnya. Meskipun demikian, rumah-rumah mereka tergolong ‘sederhana’ dalam arti tertentu. Penyederhanaan tersebut mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang ada di kawasan tersebut pada masa itu. Seperti yang disampaikan oleh Nahuijs, seorang pengunjung yang datang ke Padang pada tahun 1824, ia mencatat bahwa tidak ada satupun rumah yang dapat dikatakan bagus di kota itu. Bahkan, bukan hanya rumah-rumah penduduk biasa yang berada dalam kondisi yang kurang memadai, tetapi rumah-rumah dan kantor-kantor milik pemerintah juga terlihat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun orang Tionghoa di Padang memiliki properti yang cukup luas, kondisi bangunan dan infrastruktur di kota itu pada umumnya masih sangat jauh dari yang ideal dan menggambarkan realitas ekonomi serta perkembangan kota yang terbatas pada masa penjajahan Belanda.
Sejak pertama kali hadir di kota Padang pada pertengahan abad ke-17, orang Tionghoa telah memperoleh tanah yang digunakan untuk membangun rumah mereka. Tanah-tanah tersebut umumnya mereka peroleh dari pihak yang dikenal dengan sebutan ‘Panglima Padang’ atau Urang Kaya Kecil, yang memiliki hak atas tanah di kawasan tersebut. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kielstra, sebagian besar tanah yang dimiliki oleh orang Tionghoa ini tidak tercatat secara resmi atau tidak terdaftar dalam register tanah. Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik tanah hanya berupa ‘surat jual beli’ yang dikeluarkan oleh pemilik tanah sebelumnya. Meskipun begitu, hampir seluruh tanah yang dimiliki oleh orang Tionghoa ini tetap mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda, meskipun secara administratif tanah tersebut tidak memiliki status legal yang lengkap. Karena itu, ketika pajak bangunan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, rumah-rumah milik orang Tionghoa menjadi salah satu objek pajak yang memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan bagi pemerintah. Inilah yang menjadikan orang Tionghoa sebagai salah satu kelompok masyarakat yang relatif lebih awal dikenakan pajak di Sumatra Barat. Dengan posisi mereka yang berada di pusat pemerintahan, orang Tionghoa tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak, karena kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan dan kegiatan ekonomi menjadikan mereka bagian penting dari sistem perpajakan yang berlaku di wilayah tersebut.
Di kota Padang, terdapat sebuah Sekolah Melayu yang didirikan oleh seorang pendeta dari Ordo Lancaster berkebangsaan Inggris. Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Melayu, anak-anak Indo, dan anak-anak Tionghoa. Sekolah ini menjadi tempat yang memungkinkan anak-anak dari berbagai kelompok etnis tersebut memperoleh ilmu pengetahuan. Namun, laporan menunjukkan bahwa anak-anak Tionghoa adalah yang paling rajin dan tekun bersekolah dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok lainnya. Sementara itu, anak-anak Melayu dan anak-anak Indo cenderung tidak serius dalam menjalani pendidikan mereka. Secara keseluruhan, kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak Tionghoa di sekolah tersebut jauh lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak Kristen (anak-anak Indo) dan anak-anak Melayu. Hal ini mencerminkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam komunitas Tionghoa terhadap pendidikan, serta kemampuan mereka untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kemajuan dalam bidang pendidikan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi anak-anak Tionghoa, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka dalam masyarakat sebagai kelompok yang memiliki kemampuan intelektual dan keahlian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Dalam bukunya yang mengungkapkan tata kota, lingkungan sosial, serta dunia niaga dan politik kota Padang pada tahun 1824, Nahuijs mencatat adanya sejumlah saudagar Tionghoa yang cukup berpengaruh di kota tersebut. Nahuijs menyebutkan bahwa banyak dari mereka yang terlibat dalam perdagangan candu, dengan sebagian besar berperan sebagai pachter candu, sekaligus aktif dalam dunia niaga yang berkembang pesat di sepanjang Pantai Barat Sumatra, termasuk dalam perdagangan dengan Batavia. Kegiatan perdagangan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota Padang pada masa itu. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Kielstra, orang Tionghoa juga diberikan kepercayaan oleh pemerintah kolonial untuk mengelola berbagai jenis pajak, seperti pajak bangunan, pajak pasar, pajak sarang burung, serta bea pelabuhan. Peran mereka dalam pengelolaan pajak ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada komunitas Tionghoa, yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi dan administrasi kota. Salah satu saudagar besar Tionghoa yang sangat berpengaruh di Padang pada waktu itu adalah Lau Tiang King, yang selain dikenal sebagai seorang saudagar sukses, juga menjabat sebagai Kapten Cina. Posisi Kapten Cina ini menegaskan kedudukan penting Lau Tiang King dalam struktur sosial dan politik di Padang, yang mencerminkan pengaruh besar komunitas Tionghoa dalam kehidupan kota tersebut.
Pedagang Tionghoa memegang peranan yang sangat penting dalam dunia niaga di Pantai Barat Sumatra pada masa itu. Peran mereka terlihat jelas dalam berbagai aspek perdagangan, mulai dari perdagangan antarkota di sepanjang pantai, perdagangan antara kota-kota pantai dengan pulau-pulau di lepas pantai seperti Kepulauan Banyak, Pulau Batu, dan Nias, hingga hubungan dagang antara Padang dan Batavia. Meskipun tidak dilakukan secara rutin, mereka juga menjalin kontak dagang dengan wilayah lain di Tanah Semenanjung, seperti Pulau Penang. Keberhasilan mereka dalam menjalankan perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan armada niaga yang cukup besar, berupa kapal-kapal dagang yang memungkinkan mereka untuk melakukan pelayaran jarak jauh.
Menurut informasi yang tercatat dalam Regeering Almanaak tahun 1831, 1832, dan 1833, sejumlah saudagar Tionghoa di Padang tercatat sebagai pemilik kapal dagang yang beroperasi di kota itu. Data tersebut tidak hanya mencantumkan nama-nama saudagar Tionghoa, tetapi juga menyebutkan nama kapal-kapal mereka beserta tonase kapal tersebut. Beberapa di antara pemilik kapal dagang tersebut adalah Lim Piet, yang memiliki kapal jenis wankang bernama ‘Kim Banan’ dengan tonase 35 ton, Lim Tjioen dengan kapal jenis wankang bernama ‘Sen Singhang’ yang memiliki tonase 128 ton, Kim Wattjouw dengan kapal jenis wankang bernama ‘Lim Bin’ berkapasitas 30 ton, dan Kim Phokthaij yang juga memiliki kapal jenis wankang bernama ‘Lim Leksoeli’ dengan tonase 14 ton. Kapal-kapal dagang ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan perdagangan yang jauh lebih luas dan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian daerah, menjadikan komunitas Tionghoa sebagai pemain utama dalam dunia niaga di Pantai Barat Sumatra pada masa itu.
Selain kapal-kapal besar yang dimiliki oleh saudagar Tionghoa, laporan tahunan yang dibuat oleh Stuers serta berbagai tulisan mengenai Sumatra Barat pada masa Perang Padri juga mencatat keberadaan sejumlah perahu kecil yang dimiliki oleh orang Tionghoa di daerah tersebut. Perahu-perahu ini, meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan kapal dagang besar, tetap memainkan peranan penting dalam kegiatan perdagangan yang melibatkan berbagai wilayah. Perahu-perahu tersebut biasanya digunakan untuk melakukan pelayaran dagang ke sejumlah negeri yang terletak di utara Padang, seperti Pariaman, Tiku, Katiagan, dan Air Bangis. Di sisi lain, perahu-perahu ini juga digunakan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan negeri-negeri di selatan Padang, termasuk Salido, Pulau Cingkuak, Air Haji, dan Indrapura. Tak hanya itu, kapal-kapal ini juga digunakan untuk berdagang ke pulau-pulau yang terletak di lepas pantai, seperti Kepulauan Mentawai, Pulau Banyak, Pulau Batu, dan Pulau Nias, yang semakin memperluas jaringan niaga mereka. Dengan adanya perahu-perahu ini, orang Tionghoa dapat mencakup wilayah yang lebih luas, baik di sepanjang pantai Sumatra maupun ke pulau-pulau sekitar, menjadikan mereka semakin dominan dalam dunia perdagangan di kawasan tersebut.
Kesempatan untuk menjadi penarik pajak pasar merupakan sebuah momen historis yang sangat penting dan memiliki dampak signifikan bagi perluasan wilayah pengaruh serta aktivitas orang Tionghoa di Sumatra Barat. Peran sebagai penarik pajak pasar memberi mereka akses yang lebih luas ke daerah-daerah pedalaman yang sebelumnya belum terjamah oleh kelompok ini. Pasar-pasar yang menjadi objek pajak umumnya terletak di daerah pedalaman, yang merupakan wilayah yang jarang dijangkau oleh orang Tionghoa sebelum terjadinya Perang Padri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, wilayah pedalaman pada masa sebelum perang hampir tidak pernah dikunjungi oleh orang Tionghoa, yang lebih banyak berfokus pada kota-kota pesisir. Dengan mendapatkan wewenang untuk menarik pajak pasar, orang Tionghoa mampu memperluas jejak mereka ke wilayah-wilayah yang sebelumnya asing bagi mereka, memperkenalkan mereka pada dinamika sosial dan ekonomi baru. Hal ini tidak hanya memperluas cakupan perdagangan mereka, tetapi juga meningkatkan keterlibatan mereka dalam sistem administrasi pajak yang lebih luas, memberikan mereka pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial di Sumatra Barat.
Masuknya orang Tionghoa ke daerah pedalaman tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil, seperti para penarik pajak, tetapi juga oleh kalangan militer. Boelhouwer mencatat bahwa terdapat sejumlah opsir Tionghoa yang tergabung dalam pasukan tentara Belanda dan ikut bertempur melawan kaum Padri di daerah darek (pedalaman Sumatra Barat). Informasi yang disampaikan oleh Boelhouwer ini sangat penting, karena hingga saat ini, hampir tidak ada tulisan atau penelitian yang mengungkapkan keterlibatan orang Tionghoa dalam kesatuan militer Belanda selama Perang Padri. Keterlibatan mereka dalam militer Belanda menunjukkan peran yang lebih aktif dan signifikan dari komunitas Tionghoa dalam peristiwa sejarah besar tersebut, yang sebelumnya kurang diketahui. Hal ini juga mencerminkan tingkat integrasi dan kepercayaan yang diberikan oleh Belanda kepada orang Tionghoa, bukan hanya dalam sektor ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam konteks kekuatan militer yang berperan dalam mempertahankan kekuasaan kolonial di Sumatra Barat pada masa itu.
Selain adanya sejumlah opsir yang menunjukkan keterlibatan orang Tionghoa dalam aksi militer melawan kaum Padri, pada waktu itu juga terdapat sejumlah orang Tionghoa yang terlibat dalam korps keamanan. Sejak awal kekuasaannya di Sumatra Barat, Belanda yang kekurangan sumber daya manusia di sektor keamanan selalu berusaha melibatkan warga setempat untuk ikut serta dalam menciptakan rust en orde, yaitu ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Pada awal tahun 1820-an, misalnya, orang Tionghoa mulai dilibatkan dalam Burgerwacht, yang merupakan satuan pengamanan kota yang bertugas menjaga ketertiban di Padang. Keterlibatan ini semakin formal pada tahun 1833, ketika orang Tionghoa diikutsertakan dalam Korp Pengaman Kota yang khusus disebut sebagai 'Korp Cina'.
Kesatuan ini terdiri dari sejumlah warga Tionghoa yang dipilih karena memiliki tubuh yang tegap dan sehat, serta dipersenjatai dengan senjata mereka sendiri. Di bawah pimpinan komandan mereka, Korp Cina bertugas untuk menjaga ketertiban di dalam kota, mencegah terjadinya kerusuhan, menengahi perselisihan atau perkelahian antarwarga, serta menjaga dan memadamkan kebakaran yang terjadi. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas keamanan kampung atau daerah tempat tinggal mereka sendiri. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada keamanan sehari-hari, tetapi juga mencakup perlindungan selama acara sosial-keagamaan yang diadakan oleh komunitas Tionghoa di Padang, menjadikan mereka penjaga yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan komunitas Tionghoa di kota tersebut. Keikutsertaan orang Tionghoa dalam korps ini menandakan peran penting mereka dalam struktur sosial dan keamanan di Padang pada masa itu.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada masa Perang Padri, pimpinan tertinggi orang Tionghoa di Padang masih setingkat Kapten, yang tidak jauh berbeda dengan kondisi pada era VOC. Salah satu Kapten Cina yang paling dikenal dan memiliki hubungan dekat dengan pejabat Belanda pada masa itu adalah Lau Tiang King. Sebagai seorang Kapten, Lau Tiang King memainkan peran yang cukup penting dalam hubungan antara komunitas Tionghoa dan pemerintah kolonial Belanda. Dia sering diundang untuk hadir dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh pejabat Belanda, termasuk Residen di Padang. Kehadirannya dalam acara-acara tersebut menunjukkan posisi dan pengaruh yang dimilikinya dalam masyarakat serta kedekatannya dengan kekuasaan kolonial. Lau Tiang King, dengan perannya yang strategis, tidak hanya menjadi figur penting dalam komunitas Tionghoa, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara orang Tionghoa dan pemerintahan Belanda di Padang.
Orang Tionghoa di Padang tidak hanya menjalin hubungan dekat dengan pejabat sipil maupun militer Belanda, tetapi mereka juga membangun hubungan yang erat dengan NHM (Nederlandsch Handel Maatschappij), sebuah perusahaan dagang Belanda yang mendapatkan banyak kemudahan dari pemerintah kolonial dalam menjalankan usahanya. Setelah beberapa tahun membuka keagenannya di Padang pada tahun 1826, NHM segera menjalin kemitraan yang kuat dengan saudagar Tionghoa di daerah tersebut. Perusahaan ini mengandalkan para saudagar Tionghoa sebagai mitra bisnis utama dalam berbagai transaksi perdagangan. Barang-barang yang diimpor oleh NHM ke Padang sebagian besar dibeli oleh saudagar Tionghoa untuk kemudian didistribusikan ke wilayah lain. Sebaliknya, beberapa barang yang akan diekspor oleh NHM juga berasal dari para saudagar Tionghoa, yang menjadi pemasok utama bagi perusahaan tersebut.
Seiring berjalannya waktu, sejumlah saudagar Tionghoa tercatat sebagai nasabah tetap NHM, terutama setelah perusahaan ini memperluas layanannya dengan berperan juga sebagai lembaga perbankan. Mereka menerima modal atau pinjaman dari NHM untuk memperlancar usaha perdagangan mereka. Namun, meskipun hubungan bisnis ini memberi banyak kesempatan bagi saudagar Tionghoa, tidak sedikit dari mereka yang gagal membayar utang mereka, yang akhirnya menyebabkan masalah bagi operasional NHM di kawasan tersebut. Gagalnya beberapa saudagar Tionghoa untuk melunasi hutang mereka mempengaruhi hubungan antara NHM dan komunitas Tionghoa, serta memberikan tantangan bagi kelangsungan operasi perusahaan tersebut di Sumatra Barat.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, orang Tionghoa tidak hanya bermukim dan beraktivitas di kota Padang, tetapi juga di daerah lain seperti Pariaman. Boelhouwer mencatat adanya Kampung Cina di Pariaman, yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa yang dikenal rajin dalam menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Meskipun tidak disebutkan secara jelas mengenai peran spesifik yang mereka mainkan dalam masyarakat setempat, namun dari beberapa aktivitas yang mereka lakukan, seperti "menjemur kopi di atas tikar di halaman rumahnya agar cepat kering," dapat disimpulkan bahwa mereka terlibat dalam dunia perdagangan dan pengumpulan kopi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar berperan sebagai saudagar kopi, yang mengumpulkan hasil panen kopi dari daerah sekitar untuk kemudian dipasarkan. Dengan demikian, orang Tionghoa di Pariaman tidak hanya menjadi bagian dari komunitas yang rajin bekerja, tetapi juga memainkan peran penting dalam sektor perdagangan komoditas lokal, seperti kopi, yang merupakan salah satu hasil utama dari daerah tersebut pada masa itu.
Jumlah orang Tionghoa di Pariaman, sebuah kota yang terletak di bagian utara Padang, tidak diketahui dengan pasti. Namun, pada tahun 1836, tercatat bahwa di sana telah ada seorang Letnan Cina yang menunjukkan adanya struktur kepemimpinan yang diakui bagi komunitas Tionghoa di wilayah tersebut. Ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi mengenai jumlah mereka terbatas, orang Tionghoa di Pariaman memiliki pengaruh tertentu dalam masyarakat setempat.
Selain itu, terdapat juga informasi mengenai kedekatan hubungan antara orang Tionghoa di Padang dan Pariaman dengan orang Nias. Stuers mencatat bahwa beberapa saudagar Tionghoa memiliki budak yang berasal dari Nias, yang menandakan adanya interaksi sosial dan ekonomi antara kedua kelompok tersebut. Selain itu, salah satu laporan pejabat NHM juga menyebutkan bahwa ada orang Tionghoa yang memperistri orang Nias, yang menunjukkan hubungan lebih dekat antara kedua komunitas tersebut. Kedekatan ini mungkin mencerminkan adanya aliansi sosial maupun ekonomi yang saling menguntungkan antara orang Tionghoa dan orang Nias di kawasan tersebut, baik dalam hal perdagangan, pernikahan, maupun dalam hubungan kerja yang lebih luas.
Terdapat perbedaan signifikan dalam respons masyarakat Minang terhadap keberadaan orang Tionghoa, tergantung pada apakah mereka bermukim di daerah pesisir atau di pedalaman. Orang Minang yang tinggal di pesisir, terutama di kota-kota seperti Padang dan Pariaman, tampaknya memiliki pandangan yang lebih terbuka dan tidak mempermasalahkan keberadaan orang Tionghoa, serta peran sosial, politik, dan ekonomi yang mereka mainkan dalam masyarakat. Bahkan, mereka tidak mempermasalahkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada orang Tionghoa, seperti hak untuk menjadi pachter (penarik pajak) atau peran mereka dalam perdagangan candu. Interaksi yang sudah berlangsung lama antara kedua kelompok ini telah membentuk hubungan yang lebih cair dan harmonis, di mana orang Tionghoa dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari.
Berbeda dengan itu, orang Minang yang tinggal di pedalaman cenderung memiliki sikap yang lebih hati-hati dan mungkin tidak begitu menerima kehadiran orang Tionghoa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan interaksi mereka dengan komunitas Tionghoa dan juga perbedaan dalam tradisi dan cara hidup yang lebih terisolasi di daerah pedalaman. Oleh karena itu, respons masyarakat Minang terhadap orang Tionghoa sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak kontak dan interaksi yang terjadi antara kedua kelompok tersebut, dengan daerah pesisir yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan daerah pedalaman yang lebih konservatif dan terjaga keasliannya.
Relatif tidak adanya respon negatif dari orang Minang yang tinggal di Padang atau Pariaman terhadap orang Tionghoa dapat dipahami dari beberapa faktor yang saling mendukung. Salah satu faktor utama adalah kuatnya posisi sosial, politik, dan ekonomi yang dimiliki oleh orang Tionghoa di kota-kota pesisir tersebut. Keberadaan orang Tionghoa di Padang dan Pariaman sangat terintegrasi dalam tatanan sosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kota-kota tersebut. Selain itu, persatuan di antara komunitas Tionghoa sendiri juga sangat solid, yang memperkuat posisi mereka dan membuat mereka lebih mampu melindungi diri dari potensi gangguan.
Salah satu faktor yang juga berperan penting dalam hal ini adalah keberadaan 'Burgerwacht' dan 'Korp Cina'. Kedua satuan ini memainkan peran vital dalam melindungi komunitas Tionghoa dari gangguan atau ancaman yang mungkin datang dari kelompok masyarakat lain. Dengan dukungan dari unit keamanan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial, komunitas Tionghoa merasa lebih aman dan terlindungi, yang pada gilirannya berkontribusi pada minimnya konflik antara mereka dan orang Minang di daerah pesisir.
Selain itu, adanya keberpihakan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap orang Tionghoa semakin memperkuat posisi mereka. Pembukaan Raad van Justitie (Pengadilan) di Padang pada tahun 1833 menjadi langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada komunitas Tionghoa, India, dan Eropa yang mengalami ketidakadilan atau kesulitan, baik dalam urusan pidana maupun perdata. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum ini, orang Tionghoa merasa lebih dihargai dan diakui oleh pemerintah, yang membuat hubungan mereka dengan orang Minang di Padang dan Pariaman relatif harmonis dan minim konflik.
Berbeda dengan respons orang Minang yang tinggal di daerah pesisir, masyarakat Urang Awak di pedalaman menunjukkan sikap yang lebih negatif terhadap kehadiran orang Tionghoa di daerah mereka. Hal ini terlihat dari beberapa insiden yang tercatat, di mana penarik pajak (terutama yang bertugas di pasar) yang berasal dari komunitas Tionghoa sering kali menjadi sasaran serangan dari warga pedalaman. Dalam banyak kasus, para penarik pajak Tionghoa ini bahkan diburu dan dipaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri, seringkali menuju rumah penghulu yang juga merupakan kaki tangan Belanda, sebagai tempat perlindungan. Ketegangan ini semakin meningkat dengan adanya laporan mengenai perampokan yang dilakukan terhadap orang Tionghoa, di mana mereka menjadi korban kekerasan dan perampasan harta benda saat menjalankan tugas mereka di daerah pedalaman.
Sikap negatif masyarakat pedalaman terhadap orang Tionghoa ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidaknyamanan dengan peran orang Tionghoa sebagai penarik pajak, yang dianggap sebagai representasi dari kekuasaan kolonial Belanda. Perbedaan dalam latar belakang budaya dan tradisi antara orang Tionghoa dan masyarakat pedalaman juga dapat memperburuk ketegangan ini, sehingga memperkuat rasa permusuhan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam sikap dan penerimaan antara masyarakat Minang di daerah pesisir, yang telah lama berinteraksi dengan orang Tionghoa, dan masyarakat Minang di pedalaman, yang lebih terisolasi dan mungkin merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Respon negatif yang ditunjukkan oleh orang Minang di daerah pedalaman terhadap orang Tionghoa bisa dilihat dari dua perspektif yang saling terkait. Pertama, serangan terhadap orang Tionghoa lebih merupakan bentuk protes terhadap pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Orang Tionghoa, yang berperan sebagai pengumpul pajak, menjadi sasaran kemarahan orang Minang, yang tidak sepakat dengan kebijakan kolonial tersebut. Dalam hal ini, orang Tionghoa hanya menjadi perantara atau tumbal dari ketidakpuasan orang Minang terhadap sistem pemerintahan Belanda, yang dianggap menindas. Ketegangan ini mencerminkan protes terhadap kekuasaan kolonial, di mana orang Tionghoa, sebagai wakil pemerintah, turut menjadi sasaran.
Kedua, ketidaksukaan orang Minang terhadap orang Tionghoa juga muncul karena peran mereka yang dianggap mendukung kekuasaan Belanda. Orang Tionghoa yang berperan sebagai penarik pajak seringkali dipandang sebagai kaki tangan Belanda yang memperburuk keadaan masyarakat Minang. Lebih jauh lagi, keterlibatan orang Tionghoa dalam perdagangan candu menambah ketegangan ini. Candu, yang sangat ditentang oleh kelompok Padri, menjadi simbol perusakan moral yang semakin memperburuk pandangan orang Minang terhadap mereka. Orang Minang merasa bahwa orang Tionghoa berperan dalam menyebarkan kebiasaan yang merusak, dan karena itu mereka merasa berhak untuk menyerang setiap orang Tionghoa yang mereka anggap sebagai perwakilan dari penjajahan Belanda maupun praktik perdagangan candu yang merugikan masyarakat mereka.
Seiring berjalannya waktu, respon negatif dari orang Minang di pedalaman terhadap orang Tionghoa mulai berkurang, meskipun perlahan. Laporan dari pemerintah kolonial dan NHM menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan antara pedagang pedalaman dan saudagar Tionghoa di Padang. Sejumlah pedagang dari daerah pedalaman kini mulai bekerja sama dengan saudagar Tionghoa di Padang. Mereka mulai melakukan transaksi dengan membeli barang-barang dari saudagar Tionghoa, yang kemudian mereka jual kembali. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi ekonomi, di mana pedagang dari pedalaman, meskipun sebelumnya menentang keberadaan orang Tionghoa, kini mulai bergantung pada mereka untuk mendapatkan barang dagangan. Kerja sama ini semakin berkembang, terutama pada tahun-tahun terakhir Perang Padri, ketika ketegangan mulai mereda. Di Padang sendiri, hubungan antara saudagar Urang Awak dan saudagar Tionghoa juga semakin erat, dengan mereka saling bekerja sama dalam dunia perdagangan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dan ketegangan di masa lalu, interaksi ekonomi akhirnya berhasil menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan antara kedua kelompok tersebut.