Konsorsium Pembaruan Agraria
Organisasi > Arah dan Strategi Perjuangan KPA ke Depan

Tantangan dan Ancaman Perjuangan RA Sejati
Komodifikasi tanah dan sumber-sumber agraria yang semakin meluas telah menyebabkan perampasan tanah dan kriminalisasi kepada rakyat yang mempertahankan hak-haknya. Situasi ini merupakan tantangan terbesar ke depan seiring dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja yang telah membabat semua hambatan kelompok pemodal dalam mendapatkan sumber-sumber agraria di tanah air.
Selain itu, terdapat tantangan berupa penyelewengan Reforma Agraria melalui program sertifikasi tanah atau redistribusi tanah model TORA yang dilakukan pemerintah. Bahkan, reforma agraria semakin diselewengkan dengan kelahiran Bank Tanah yang menjadikan reforma dijalankan oleh Badan Usaha Bank Tanah. Hal lain, moderasi atas reforma agraria juga dilakukan oleh negara melalui program Perhutanan Sosial. Situasi ini memberikan tantangan dan ancaman tambahan bagi perjuangan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang sebelumnya telah dirampas. Termasuk juga tantangan bagi gerakan reforma agraria dalam mendesakan model-model reforma agraria yang sepenuhnya diinginkan rakyat, pada wilayah-wilayah yang diperjuangkan.
Strategi Perjuangan KPA
Dalam mengatasi tantangan dan ancaman tersebut, KPA harus bekerja secara sungguh-sungguh memperkuat prasyarat bagi pelaksanaan Reforma Agraria Sejati. Dengan cara mendorong penyelesaian konflik melalui berbagai jalur tempuh yang sejatinya untuk memperkuat organisasi-organisasi rakyat dan memulihkan hak-hak mereka yang dirampas.
Sebab prasyarat terwujudnya Reforma Agraria Sejati yang paling utama adalah keberadaan Organisasi Rakyat yang kuat di dalam memperjuangkan Reforma Agraria Sejati. Organisasi Rakyat yang bercirikan: (1) berani memperjuangkan kembalinya tanah dan sumber-sumber agraria yang telah dirampas melalui reklaiming; (2) setia menjaga dan mempertahankan tanahnya; (3) mampu mengelola wilayah yang sudah dikuasai dalam tatanan produksi yang berdaulat dan mensejahterakan.
Karena itu, ciri dari Organisasi Rakyat yang kuat selain berbasis massa dan terus memperluas keanggotaannya, harus memahami bahwa organisasi mereka adalah organisasi perjuangan, bukan sekumpulan korban yang memperjuangkan penyelesaian konflik tanah semata.
Pendekatan perjuangan KPA sebagai organisasi yang mengusung perjuangan reforma agraria sejati, selama ini adalah kombinasi antara kekuatan argumentasi, konsistensi dan mobilisasi dalam mengusung perjuangan reforma agraria. Tiga kombinasi ini harus terus dikembangkan hingga ke wilayah-wilayah.
Oleh karena itu untuk semakin mengokohkan pendekatan di atas, KPA harus mendorong perluasan perjuangannya dengan mengutamakan keanggotaan yang berasal dari organisasi rakyat. Hal ini juga akan menjadikan KPA sebagai organisasi gerakan reforma agraria sejati yang semakin mengakar dengan basis konstituen yang jelas dan terukur.
Dengan perluasan keanggotaan berbasis organisasi rakyat yang berideologi organisasi perjuangan, maka dengan pendekatan kombinasi kekuatan argumentasi, konsistensi dan mobilisasi massa, maka KPA akan semakin percaya diri dalam gelanggang perjuangan, baik yang harus bersinggungan, berkolaborasi hingga berkonfrontasi dengan negara/pemerintah dalam kerangka perjuangan reforma agraria sejati.
Selain itu, KPA ke depan harus semakin mengedepankan kerja sama dan pembentukan koalisi strategis bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, dalam kerangka perjuangan reforma agraria sejati. Hal ini sangat penting bagi KPA untuk menumbuhkan jejaring pendukung dan pengusung utama reforma agraria sejati yang semakin meluas hingga di wilayah-wilayah.
Kombinasi antara kokohnya argumentasi, konsistensi ideologi perjuangan dan kuatnya barisan perjuangan reforma agraria yang ada di dalam KPA dapat dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. KPA melakukan usaha bersama untuk proses pelurusan atas penyelewengan reforma agraria palsu yang dijalankan oleh pemerintah dan melakukan penolakan atas implementasinya di wilayah. KPA memandang bahwa proses sertifikasi umum dan redistribusi tanah yang sedang dilakukan pemerintah dan diklaim sebagai reforma agraria dapat diluruskan dengan mekanisme Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai jalan pelurusan dan akselerasi penyelesaian konflik agraria struktural yang dihadapi anggota KPA dan masyarakat pada umumnya.
2. Pengkaderan aktivis gerakan reforma agraria yang berasal dari organisasi rakyat, pemimpin desa, dan masyarakat sipil lainnya harus semakin dilembagakan ke dalam sistem KPA melalui Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS).
3. KPA mendorong gerakan penguasaan kembali tanah-tanah yang telah dirampas melalui gerakan reklaiming, dan memandang proses tersebut sebagai bagian penting dari proses perjuangan reforma agraria.
4. Membumikan praktik reforma agraria berdasarkan inisiatif rakyat melalui Desa Maju Reforma Agraria (DaMaRA). Selanjutnya, pada wilayah-wilayah yang sudah cukup kuat dalam membangun Gerakan DaMaRA di tingkat desa, maka akan di dorong pada level yang lebih tinggi seperti antar desa hingga kabupaten.
5. Dalam melawan perampasan tanah, kekerasan agraria dan kriminalisasi, KPA mendorong koalisi pembela hak atas tanah yang berisi advokat pro-bono, paralegal, akademisi, petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan akan dilembagakan ke dalam bantuan hukum agraria yang bersinergi dengan pengorganisasian dan penguatan organisasi rakyat.
6. KPA mengembangkan pembangunan ekonomi solidaritas antar organisasi rakyat seperti petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan komunitas lainnya dalam wadah usaha ekonomi bersama. Termasuk di dalamnya membangun ekonomi solidaritas dalam rangka menghadapi situasi darurat di masyarakat baik karena pandemi, bencana alam, konflik agraria dan persoalan sosial lainnya. Dalam hal ini KPA dapat mengembangkan melalui pengalaman Gerakan Ekonomi Solidaritas Lumbung Agraria (GESLA) yang telah dibangun.
7. KPA semakin dapat menyebarluaskan gagasan, pengalaman, pelajaran yang didapatkan dari seluruh perjuangan KPA melalui berbagai media termasuk media sosial. Sehingga semakin tumbuh dan menguat minat untuk mengembangkan studi agraria yang semakin beragam, khususnya pada wilayah-wilayah pesisir kelautan dan pulau-pulau kecil, reforma agraria di wilayah adat, reforma agraria perkotaan dan sejumlah model pembangunan ekonomi berbasiskan reforma agraria.
8. KPA sebagai organisasi gerakan, dituntut untuk semakin berkembang wilayah bekerjanya, baik secara geografis maupun dari sisi landscape agraria seperti pesisir, pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkotaan. Dalam konteks ini perlu menjadi perhatian khusus perluasan Gerakan reforma agraria di wilayah timur Indonesia.
9. Secara kelembagaan KPA juga penting menjadi organisasi yang semakin demokratis dalam makna yang substantif, bukan demokrasi prosedural dan liberal, serta semakin akuntabel dan kredibel di mata publik.