Republik Federal Sosialis Yugoslavia
Sejarah > Perang Dunia II > 1944–1945

Seiring dengan berjalannya waktu, perang mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan perlawanan Yugoslavia pada 1944. Partisan tetap memegang sebagian besar wilayah Yugoslavia. Dengan Sekutu di Italia, kepulauan Yugoslavia di Laut Adriatik menjadi surga perlawanan. Pada 17 Juni 1944, markas Partisan di Pulau Vis menjadi tempat konferensi antara Josip Broz Tito, Perdana Menteri NKOJ (mewakili AVNOJ), dan Ivan Šubašić, Perdana Menteri Kerajaan Yugoslavia dalam pengasingan di London. Hasilnya yang dikenal sebagai Persetujuan Tito-Šubašić memberikan pengakuan raja terhadap AVNOJ dan Yugolavia Federal Demokratis (YFD) serta mendasari penditian pemerintahan Yugoslavia bersama yang dikepalai oleh Titp dengan Šubašić sebagai menteri luar negeri dan AVNOJ disepakati berperan sebagai parlemen Yugoslavia sementara. Pemerintahan dalam pengasingan Raja Petar II di London, sebagian karena tekanan dari Britania Raya, mengakui negara baru tersebut dalam persetujuan yang ditandatangani pada 17 Juni 1944 antara Šubašić and Tito. Badan legislatif YFD setelah November 1944 adalah Majelis Sementara. Persetujuan Tito-Šubašić 1944 menyatakan bahwa negara adalah demokrasi beragam yang menjamin: kebebasan demokratik; kebebasan pribadi; kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama; dan kebebasan persuratkabaran. Meskipun demikian, pada Januari 1945, Tito menggeser pemerintahannya dari demokrasi beragam dengan menyatakan bahwa meskipun dirinya menerima demokrasi, tidak ada kebutuhan terbentuknya banyak partai mengingat banyaknya partai dapat bersifat memecah belah di tengah-tengah usaha perang Yugoslavia dan Front Rakyat sudah cukup mewakili seluruh rakyat Yugoslavia. Koalisi Front Rakyat yang dikepalai Partai Komunis Yugoslavia dan sekretaris jenderalnya, Tito, menjadi gerakan besar di dalam pemerintahan. Gerakan politik lainnya yang bergabung dalam pemerintahan adalah gerakan Napred yang diwakili oleh Milivoje Marković. Beograd, ibu kota Yugoslavia, dibebaskan dengan bantuan Tentara Merah Soviet pada Oktober 1944 dan pembentukan pemerintahan Yugoslavia yang baru ditunda hingga 2 November 1944, ketika Persetujuan Beograd ditandatangani dan pemerintahan sementara dibentuk. Persetujuan pun menjamin pemilihan umum pascaperang yang akan menentukan sistem pemerintahan dan ekonomi negara pada masa depan.
Pada 1945, Partisan sudah mulai membersihkan tentara Poros dan membebaskan sisa-sisa wilayah yang masih belum dibebaskan di wilayah pendudukan. Pada 20 Maret 1945, Partisan meluncurkan Serangan Umumnya yang nantinya akan berhasil mengusir Jerman dan tentara pendukungnya sepenuhnya dari Yugoslavia. Pada akhir April 1945, wilayah utara Yugoslavia tersisa yang masih diduduki dibebaskan. Beberapa wilayah Jerman (kini Austria) dan wilayah Italia di sekitar Trieste pun diduduki oleh tentara Yugoslavia. Pada titik itu, wilayah Yugoslavia sudah utuh layaknya sebelum perang—suatu hal yang diangankan Partisan sebagai Federasi Demokratis—, termasuk enam negara bagiannya: Negara Bagian Bosnia dan Herzegovina, Negara Bagian Kroasia, Negara Bagian Makedonia, Negara Bagian Montenegro, Negara Bagian Serbia, dan Negara Bagian Slovenia. Meskipun demikian, bentuk pemerintahan Yugoslavia masih belum jelas, ditambah Tito yang sangat enggan memulangkan Raja Petar II yang sedang dalam pengasingan ke Yugoslavia pascaperang sesuai dengan yang diminta oleh Winston Churchill. Pada Februari 1945, Tito mengakui keberadaan Dewan Perwalian yang mewakili raja yang satu-satu tindakannya adalah mengumumkan pemerintahan baru di bawah keperdanamenterian Tito. Hingga saat itu, saat ketika perang baru saja selesai, bentuk negara masih belum jelas. Pada 26 Juni 1945, pemerintah menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama Yugoslavia sebagai nama resmi, nama yang tak menunjukkan adanya tanda-tanda kerajaan ataupun republik. Sebagai kepala negara menjabat, Raja Petar II memilih pengacara konstitusional Srđan Budisavljević, Ante Mandić, dan Dušan Sernec untuk Dewan Perwalian pada 7 Maret. Dengan melakukannya, raja memberdayakan dewanya untuk membentuk pemerintahan sementara bersama dengan NKOJ dan menerima pencalonan Tito sebagai perdana menteri pemerintah biasa pertama. Seperti yang diresmikan raja, Dewan Perwalian menerima pencalonan Tito pada 29 November 1945 ketika Republik Rakyat Federal Yugoslavia dinyatakan. Oleh karena peralihan kekuasaan nirsyarat inilah, Raja Petar turun takhta dan digantikan oleh Tito sebagai kepala negara baru. Tanggal tersebut, yang ditandai sebagai hari lahir Yugoslavia kedua oleh hukum internasional, ditandai sebagai hari libur nasional Yugoslavia yang disebut hari Republik. Namun demikian, setelah komunis mengubah negara menjadi negara otoriter, hari libur ini secara resmi diperingati untuk menandakan Sidang AVNOJ 1943 yang kebetulan jatuh pada hai yang sama.