Sejarah ekonomi Jepang
Zaman Meiji

Setelah tahun 1854, ketika Keshogunan Tokugawa pertama kali membuka negara untuk perdagangan dan pengaruh Barat (Bakumatsu), Jepang mengalami dua periode perkembangan ekonomi. Ketika Keshogunan Tokugawa digulingkan pada tahun 1868 dan pemerintah Meiji didirikan, Westernisasi Jepang dimulai sepenuhnya. Istilah pertama adalah selama Jepang praperang, istilah kedua adalah Jepang pascaperang.
Pada paruh pertama Periode Meiji, sebagian besar sengketa perburuhan terjadi di pertambangan dan industri tekstil dan berbentuk pemogokan skala kecil dan kerusuhan spontan. Paruh kedua periode tersebut mengalami industrialisasi yang cepat, perkembangan ekonomi kapitalis, dan transformasi banyak pekerja feodal menjadi buruh upahan. Penggunaan aksi mogok meningkat, dan pada tahun 1897, dengan pembentukan serikat pekerja logam, menjadi awal dari gerakan serikat pekerja Jepang modern.
Revolusi industri pertama kali muncul di tekstil, termasuk kapas dan terutama sutra, yang berbasis di bengkel rumah di daerah pedesaan. Pada tahun 1890-an, tekstil Jepang mendominasi pasar dalam negeri dan berhasil bersaing dengan produk Inggris di Cina dan India. Pengirim Jepang bersaing dengan pedagang Eropa untuk membawa barang-barang ini melintasi Asia dan bahkan ke Eropa. Seperti di Barat, pabrik tekstil mempekerjakan sebagian besar perempuan, setengah dari mereka di bawah usia dua puluh tahun. Mereka dikirim ke sana oleh ayah mereka, dan mereka menyerahkan upah mereka kepada ayah mereka. Jepang sebagian besar melewatkan tenaga air dan langsung pindah ke pabrik bertenaga uap, yang lebih produktif, dan yang menciptakan permintaan batu bara.
1907 melihat jumlah perselisihan terbesar dalam satu dekade, dengan kerusuhan skala besar di dua tambang tembaga terkemuka Jepang, Ashio dan Besshi, yang hanya dapat dipadamkan dengan penggunaan pasukan. Tak satu pun dari serikat pekerja awal ini yang besar (serikat pekerja logam memiliki 3.000 anggota, hanya 5% pekerja yang bekerja di industri), atau bertahan lebih dari tiga atau empat tahun, sebagian besar disebabkan oleh tentangan keras dari pengusaha dan kebijakan anti-serikat pemerintah, terutama Undang-Undang Ketertiban Umum dan Ketentuan Kepolisian (1900).
Salah satu dampak terbesar pada perekonomian yang dibawa periode Meiji adalah berakhirnya sistem feodal. Dengan struktur sosial yang relatif longgar, orang Jepang mampu maju melalui jajaran masyarakat lebih mudah dari sebelumnya. Mereka mampu melakukan ini dengan menciptakan dan menjual barang dagangan mereka sendiri. Lebih penting lagi adalah fakta bahwa orang Jepang sekarang memiliki kemampuan untuk menjadi lebih terdidik. Dengan populasi yang lebih berpendidikan, sektor industri Jepang tumbuh secara signifikan. Menerapkan cita-cita Barat kapitalisme ke dalam pengembangan teknologi dan menerapkannya pada militer mereka membantu membuat Jepang menjadi kekuatan militeristik dan ekonomi pada awal abad ke-20.
Pada periode Meiji, para pemimpin meresmikan sistem pendidikan baru berbasis Barat untuk semua orang muda, mengirim ribuan siswa ke Amerika Serikat dan Eropa, dan mempekerjakan lebih dari 3.000 orang Barat untuk mengajar sains modern, matematika, teknologi, dan bahasa asing di Jepang (O-yatoi gaikokujin). Pemerintah juga membangun rel kereta api, memperbaiki jalan, dan meresmikan program land reform untuk mempersiapkan negara untuk pembangunan lebih lanjut.
Untuk mempromosikan industrialisasi, pemerintah memutuskan bahwa, meskipun harus membantu bisnis swasta untuk mengalokasikan sumber daya dan merencanakan, sektor swasta paling siap untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Peran terbesar pemerintah adalah membantu menyediakan kondisi ekonomi di mana bisnis dapat berkembang. Singkatnya, pemerintah harus menjadi pemandu, dan bisnis adalah produsennya. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal yang dijual kepada pengusaha dengan harga yang lebih murah. Banyak dari bisnis ini berkembang pesat menjadi konglomerat yang lebih besar. Pemerintah muncul sebagai promotor utama perusahaan swasta, memberlakukan serangkaian kebijakan pro-bisnis.