stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Rumbai lilin

| Rumbai Lilin> Status konservasi |
| --- | --- |
 Risiko Rendah  (IUCN 3.1)
Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
(tanpa takson):: Tracheophyta
(tanpa takson):: Angiospermae
(tanpa takson):: Monokotil
(tanpa takson):: Komelinid
Ordo:: Poales
Famili:: Cyperaceae
Genus:: Mapania
Spesies:: M. sumatrana
Nama binomial
Mapania sumatrana (Miq.) Benth.

Sinonim
 Lepironia sumatrana Miq. (basionym)  Thoracostachyum sumatranum - (Miq.) Kurz  Hypolytrum pandanophyllum F. Muell.  Mapania hypolytroides F. Muell. ex Benth.  Thoracostachyum dichromenoides Ridl.  Mapania heyneana Backer
Rumbai lilin atau selingsing (Mapania sumatrana) adalah sejenis rumput yang termasuk ke dalam suku teki-tekian. Rumput yang serupa pandan ini menyebar mulai dari Tiongkok Selatan, melalui Nusantara hingga ke Australia dan Pasifik. Nama-nama lainnya, di antaranya, rumbai lilin, r. ijo (Palemb.); umbai, rumput pandan biru (Mly.); selingsing (Lamp.); tigesangi (Papua).
Pengenalan

Rumput yang mirip pandan. Batang kokoh, halus sekalipun di ujungnya, (25-)60-150 cm × (2-)5-10 mm. Daun-daun hijau atau hijau pucat, dengan pola serupa jala ketika mengering, panjang hingga 2 m, lebar (l-)2-3½ cm; tepinya kasar, setidaknya pada setengah bagian ke ujung; pelepah yang terbawah tanpa bilah, cokelat kelabu hingga kehitaman.
Perbungaan berupa malai di ujung batang, bulat atau bulat telur, sering kali padat; garis tengahnya (3-)10–20 cm, berisi 10 hingga ratusan spikelet; daun pelindung (braktea) terbawah panjang, hingga 1 m, pada pangkalnya pucat; cabang-cabangnya halus atau kasar. Spikelet bulat telur atau bulat telur lonjong, 5–10 × 3–5 mm, sering nyaris bulat, hingga 7 mm lebarnya tatkala menjadi buah; berwarna jerami, dengan banyak bunga. Gluma (daun pelindung bunga) bundar telur, tumpul, pucat, bertepi tipis menerawang, 3-3¾ × 2-2¾ mm. Panjang bunga 3-3½ mm. Buliran (nut) bulat telur terbalik lebar, berusuk 3-5 tumpul, menyempit ke arah pangkal, tiba-tiba meluncip di ujungnya, cokelat hingga warna berangan, lk 3 × 2 mm (termasuk 1 mm paruh di ujungnya).
Ekologi dan agihan

Rumbai lilin menyebar luas mulai dari Semenanjung Malaya (Melaka, Johor), Sumatra (Palembang, Lampung), Jawa Barat (Rawa Danau), Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Papua, Australia (Queensland), serta Kepulauan Palau di Pasifik. Dan juga di Tiongkok selatan (Hunan, Yunnan selatan).
Rumput ini sering didapati di rawa-rawa, hutan paya, kolam, tepian sungai, pulau-pulau terapung; di wilayah dataran rendah. Kerap melimpah secara lokal.
Manfaat

Di Sumatra (Palembang) dan Tanah Semenanjung, daun-daunnya dipakai untuk membuat anyaman. Untuk keperluan itulah tumbuhan ini, di sekitar Palembang dahulu, ditanam orang di rawa-rawa dan tepi saluran air. Setelah dipanen, lembar-lembar daun itu dijemur dan diembunkan selama 2-3 hari; setelah itu dibelah memanjang menurut lebar tertentu dan dijemur kembali, sebelum kemudian digunakan untuk membuat tikar anyaman. Hasilnya adalah tikar yang bagus dan lembut, namun kurang awet jika dibandingkan dengan tikar pandan.
Rujukan

↑  Bentham, G.  1878.  Flora australiensis: a description of the plants of the Australian territory.  v. 7: 341.  London : L. Reeve and co., 1863-78.
↑  The Plant List
↑  Miquel, FAW.  1861.  Flora van Nederlandsch Indië.  Eerste Bijvoegsel, Sumatra, Pt. 3: 604.  Amsterdam :C.G. van der Post, etc.; 1855-60. [Dec 1861]
1 2 3 4 5 6  Kern, J.H. 1974. "Cyperaceae". Flora Malesiana. Ser. I Vol 7(3): 464-5. Jakarta:Noordhoff-Kolff, 1948- (sebagai Thoracostachyum sumatranum)
↑  Flora of China: Mapania sumatrana (Miquel) Bentham subsp. pandanophylla (F. Mueller) D. A. Simpson
↑  Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia I: 360. Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan. Jakarta. (sebagai Mapania heyneana Backer. Versi berbahasa Belanda -1922- I: 302)
Pranala luar

The Plant List: Mapania sumatrana (Miq.) Benth.
e-Monocot: Mapania sumatrana (Miq.) Benth. Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine.
Australian Trop. RF Plants: Thoracostachyum sumatranum (Miq.) Kurz Diarsipkan 2015-07-12 di Wayback Machine.
Atlas of Living Australia: Thoracostachyum sumatranum (Miq.) Kurz[pranala nonaktif permanen]
| Pengidentifikasi takson |
| --- | --- |
Mapania sumatrana:  Wikidata: Q15584336  APNI: 244320  EoL: 1116543  GBIF: 5292564  iNaturalist: 778587  IPNI: 310575-1  ITIS: 808512  NCBI: 2172910  Plant List: kew-253219  POWO: urn:lsid:ipni.org:names:310575-1  Tropicos: 9910191  WCSP: 253219  WFO: wfo-0000466134 
Lepironia sumatrana:  Wikidata: Q38661273  APNI: 228093  GBIF: 2720374  IPNI: 310206-1  POWO: urn:lsid:ipni.org:names:310206-1  Tropicos: 9910192  WFO: wfo-0000459902
Angelo Reyes

Untuk pemain basket, lihat Angelo Reyes (pemain basket).
Nama ini menggunakan kebiasaan penamaan Filipina; nama tengah atau nama keluarga pihak ibunya adalah dan marga atau nama keluarga pihak ayahnya adalah .
| Angelo Reyes |
| --- | --- |
Reyes saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional
 
Menteri Energi
Masa jabatan 1 Agustus 2007 – 26 Maret 2010
Presiden: Gloria Macapagal Arroyo
Pendahulu Raphael P. M. LotillaPengganti Jose Ibazeta (Pelaksana tugas)
Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Masa jabatan 14 Februari 2006 – 31 Juli 2007
Presiden: Gloria Macapagal Arroyo
Pendahulu Mike DefensorPengganti Lito Atienza
Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal
Masa jabatan 12 Juli 2004 – 13 Februari 2006
Presiden: Gloria Macapagal Arroyo
Pendahulu Joey LinaPengganti Ronaldo Puno
Menteri Pertahanan Nasional
Masa jabatan 19 Maret 2001 – 29 Agustus 2003
Presiden: Gloria Macapagal Arroyo
Pendahulu Orlando MercadoPengganti Gloria Macapagal Arroyo (Pelaksana tugas)
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina ke-28
Masa jabatan 8 Juli 1999 – 17 Maret 2001
Presiden: Joseph Estrada   Gloria Macapagal Arroyo
Pendahulu Joselin NazarenoPengganti Diomedio Villanueva
 
Informasi pribadi
Lahir: Angelo Tomas Reyes 17 Maret 1945 San Miguel, Manila, Persemakmuran Filipina
Meninggal: 8 Februari 2011(2011-02-08) (umur 65) Marikina, Filipina
Suami/istri: Teresita Pernia-Reyes
Anak: 5
Karier militer
Pihak:  Filipina
Dinas/cabang: Angkatan Darat Filipina
Masa dinas: 1962–2001
Pangkat:  Jenderal


Sunting kotak info • L • B
 
Angelo Tomas Reyes (17 Maret 1945 – 8 Februari 2011
) juga disebut sebagai Jenderal Reyes, adalah seorang purnawirawan jenderal dan politikus Filipina yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina dari 2000 sampai 2001 di bawah kepemimpinan Presiden Joseph Estrada. Pada puncak Revolusi EDSA 2001, Reyes menarik dukungannya untuk Estrada, yang berujung pada pengangkatan Wakil Presiden Gloria Macapagal Arroyo sebagai presiden, dimana ia menjabat sebagai Menteri Kabinet sampai 2010. Ia juga menjabat di bawah kepemimpinan Arroyo sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Energi, dan Pertahanan Nasional.
Pranala luar

Media tentang Angelo Reyes di Wikimedia Commons
Suamiku Jatuh Dari Langit

| Suamiku Jatuh Dari Langit |
| --- | --- |
Sutradara: Eyra Rahman
Produser: David Teo
Pemeran: Nora Danish Qi Razali Syuk SYJ Atikah Suhaime
Distributor: MIG Pictures
Tanggal rilis: 16 Juli 2015
Negara: Malaysia
Bahasa: Melayu
Suamiku Jatuh Dari Langit adalah sebuah film komedi romansa Malaysia tahun 2015 yang disutradarai oleh Eyra Rahman.
Pemeran

Nora Danish sebagai Asyikin
Qi Razali sebagai Awie
Syuk SYJ sebagai mus
Atikah Suhaime sebagai Wani
Kazar Saisi sebagai Pak Bidin
David Teo sebagai Ahlong
Epy Raja Lawak
Pablo Aimar
Ernst Stueckelberg

Halaman ini berisi artikel tentang fisikawan. Untuk seniman (kakeknya), lihat Ernst Stückelberg (pelukis).
| Ernst Stueckelberg v>  Breidenbach |
| --- | --- |
Lahir: (1905-02-01)1 Februari 1905 Basel
Meninggal: 4 September 1984(1984-09-04) (umur 79) Jenewa
Penghargaan: Medali Max Planck (1976)
Karier ilmiah
Pembimbing doktoral: August Hagenbach
Mahasiswa doktoral: Marcel Guénin Constantin Piron André Petermann
 
Ernst Carl Gerlach Stueckelberg (dibaptis sebagai Johann Melchior Ernst Karl Gerlach Stückelberg, nama lengkap setelah 1911: Baron Ernst Carl Gerlach Stueckelberg von Breidenbach zu Breidenstein und Melsbach; 1 Februari 1905 – 4 September 1984
) adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Ia dianggap sebagai salah satu fisikawan paling menonjol pada abad ke-20.
Pranala luar

The edited PDF files of the physics course of Professor Stueckelberg, openly accessible, with commentary and complete biographical documents.
blog post concerning Stueckelberg with comment by Petermann
Oakley, C.G. "The search for Quantum Field Theory"
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Prancis (data)  Amerika Serikat  Belanda 
Basis data ilmiah:  Mathematics Genealogy Project 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  Historical Dictionary of Switzerland  Social Networks and Archival Context  SUDOC (Prancis) 1
Abebaw

Abebaw adalah nama yang diberikan. Orang-orang terkenal yang memiliki nama tersebut antara lain:
Abebaw Butako (lahir 1987), pemain sepak bola Ethiopia
Abebaw Tadesse, jenderal Ethiopia
Penataan daerah di Indonesia

Penataan daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Penataan daerah dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selain berdasarkan kesepakatan daerah dan/atau hasil evaluasi, penataan daerah dapat dicanangkan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional oleh Pemerintah.
Landasan hukum bagi penataan daerah tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembentukan daerah

Pembentukan daerah merupakan proses penetapan status daerah pada wilayah tertentu di Indonesia. Penetapan tersebut dapat berupa pemekaran daerah atau penggabungan daerah, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
Pembentukan daerah > Pemekaran daerah

Pemekaran daerah di Indonesia berupa hal-hal berikut ini.
Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.
Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam suatu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
Menurut UU Pemerintahan Daerah, daerah yang akan dimekarkan perlu memenuhi sejumlah persyaratan terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, calon daerah akan ditetapkan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu. Daerah persiapan yang telah lolos evaluasi akan ditetapkan sebagai daerah otonom baru melalui undang-undang (UU).
Pembentukan daerah > Pemekaran daerah > Persyaratan

Bagian daerah yang akan diusulkan menjadi daerah otonom yang baru perlu memenuhi syarat-syarat kewilayahan berikut.
Luas wilayah minimal/maximal, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
Jumlah penduduk minimal/maximal, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
Batas wilayah, yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
Cakupan wilayah , yang meliputi syarat di bawah ini. Cakupan wilayah yang wilayahnya berupa pulau-pulau perlu mendaftar perincian nama pulau di dalamnya.
Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk membentuk daerah provinsi baru
Paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk daerah kabupaten baru
Paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk daerah kota baru
Batas usia minimal/maximal , yang memiliki maksud berikut.
Provinsi-provinsi yang bersangkutan telah berdiri minimal 10 tahun sejak pembentukan
Kabupaten-kabupaten dan/atau kota-kota yang bersangkutan telah berdiri minimal 7 tahun sejak pembentukan
Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah pemekaran daerah telah berdiri minimal 5 tahun sejak pembentukan
Calon daerah yang akan dimekarkan perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait agar dapat diusulkan ke pusat. Syarat administratif untuk pemekaran daerah provinsi mencakup tahapan berikut.
Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari setiap daerah kabupaten dan/atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi baru.
Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi induk.
Sementara syarat administratif untuk pemekaran daerah kabupaten/kota mencakup tahapan berikut.
Keputusan musyawarah desa dari setiap desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
Persetujuan bersama antwara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari daerah kabupaten/kota induk.
Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi calon daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Pembentukan daerah > Pemekaran daerah > Pengusulan

Calon daerah yang telah memenuhi syarat kewilayahan dan mendapat semua persetujuan kemudian diusulkan oleh gubernur yang bersangkutan ke pusat (Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah. Persyaratan kapasitas daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat yang didasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut.
Geografi
Lokasi ibu kota
Hidrografi
Kerawanan bencana
Demografi
Kualitas sumber daya manusia
Distribusi penduduk
Keamanan
Tindakan kriminal umum
Konflik sosial
Sosial politik, adat, dan tradisi
Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
Kohesivitas sosial
Organisasi kemasyarakatan
Potensi ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
Potensi unggulan daerah
Keuangan daerah
Keuangan
Kapasitas pendapatan asli daerah induk
Potensi pendapatan asli calon daerah baru
Pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk
Rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah baru
Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk daerah persiapan.
Pembentukan daerah > Pemekaran daerah > Daerah persiapan

Calon daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian tersebut akan ditetapkan sebagai daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP) dengan masa percobaan 3 tahun, serta dipimpin oleh kepala daerah persiapan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala daerah persiapan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sementara kepala daerah persiapan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usul gubernur yang memimpin provinsi yang mencakup daerah persiapan tersebut.
Selama masa percobaan, daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan bantuan dari daerah induk serta dukungan dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat setempat. Pemerintah memberikan bantuan dana serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan. Proses persiapan mendapat pengawasan dari DPR dan DPD.
Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah persiapan untuk menjadi daerah otonom sejati. Hasil evaluasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah asal induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai daerah otonom baru.
Pembentukan daerah > Penggabungan daerah

Penggabungan daerah di Indonesia meliputi hal-hal berikut ini.
Penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru
penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru.
Tidak seperti pemekaran daerah, penggabungan daerah sangat jarang dilakukan di Indonesia. Beberapa contoh penggabungan wilayah yang pernah terlaksana yakni penggabungan Kabupaten Adikarto ke dalam Kabupaten Kulon Progo, peleburan sejumlah kota administratif ke dalam kabupaten induknya, serta pembatalan Daerah Istimewa Surakarta yang berakibat pada meleburnya wilayah tersebut ke dalam Jawa Tengah.
Penggabungan daerah dapat diproses apabila terdapat kesepakatan untuk menggabungkan diri di antara semua daerah yang bersangkutan atau terdapat usulan dari Pemerintah Pusat untuk menggabungkan daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi.
Pembentukan daerah > Penggabungan daerah > Berdasarkan kesepakatan

Dalam kasus penggabungan daerah berdasarkan kesepakatan, dua atau lebih daerah yang akan digabungkan itu harus melalui tahapan persetujuan administratif, layaknya seperti pemekaran daerah dengan mutatis mutandis (adanya perubahan dan penyesuaian seperlunya). Syarat administratif untuk penggabungan daerah provinsi adalah sebagai berikut.
Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari setiap kabupaten dan/atau kota yang menjadi cakupan daerah-daerah provinsi yang akan digabungkan.
Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari semua daerah provinsi yang akan digabungkan.
Sementara syarat administratif untuk penggabungan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.
Keputusan musyawarah desa dari setiap desa yang menjadi cakupan wilayah daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari semua daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan dibentuk.
Setelah persyaratan administratif dari semua daerah tersebut tercapai, gubernur yang bersangkutan (dalam penggabungan daerah kabupaten dan/atau kota) atau semua gubernur dari daerah provinsi yang bersangkutan secara bersama-sama (dalam penggabungan daerah provinsi) mengusulkan penggabungan tersebut ke pusat (Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPD. Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah, layaknya seperti pemekaran daerah dengan mutatis mutandis, dengan parameter-parameter yang kurang lebih sama seperti pada pemekaran daerah. Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penggabungan. Jika tidak layak, pusat akan menyampaikan penolakan beserta alasannya secara tertulis kepada gubernur yang bersangkutan. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah otonom baru hasil penggabungan daerah.
Pembentukan daerah > Penggabungan daerah > Berdasarkan evaluasi

Jika Pemerintah Pusat menilai bahwa salah satu atau beberapa daerah tidak mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) mengenai penggabungan daerah tersebut kepada DPR dan DPD. Jika disetujui, RUU tersebut akan ditetapkan menjadi UU.
Penyesuaian daerah

Penyesuaian daerah merupakan salah satu dari lima hal berikut.
Perubahan batas wilayah daerah
Perubahan nama daerah
Pemberian dan perubahan nama bagian rupa bumi pada suatu daerah
Pemindahan ibu kota daerah
Perubahan nama ibu kota daerah
Perubahan batas wilayah harus ditetapkan dengan undang-undang (UU), sementara poin-poin penyesuaian daerah lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).
Kepentingan strategis nasional

UU Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Bagian tersebut bermaksud bahwa selain tata cara yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Pusat juga dapat mengusulkan pembentukan dan penyesuaian daerah demi menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dapat dilakukan pada daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, atau daerah-daerah tertentu. Daerah yang dibentuk dengan cara demikian harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan NKRI. Rencana pembentukan daerah tersebut dikonsultasikan oleh Pemerintah kepada DPR dan DPD terlebih dahulu sebelum direalisasikan dengan membentuk daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP) dengan masa percobaan 5 tahun. Daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan sokongan dana, sarana dan prasarana, serta tata personel dari Pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan, sembari mendapat pengawasan dari DPR dan DPD. Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah untuk melaksanakan kewajiban daerahnya, lalu hasinya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai daerah baru.
Pernyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan UU dan pemindahan ibu kota yang ditetapkan dengan PP.
Riwayat pembentukan daerah

Lihat pula: Daftar kabupaten dan kota di Indonesia
Riwayat pembentukan daerah > Pemekaran

Catatan: Huruf miring menandakan bahwa wilayah tersebut telah bubar atau berganti nama. Nama masing-masing wilayah mengikuti pada saat pemekaran ditetapkan.
Istilah "kabupaten", "daerah tingkat II" (sebelum tahun 1999), dan "daerah" (hanya digunakan di Indonesia Timur sebelum 1960-an) semuanya memiliki kesamaan makna, begitu pula dengan "kota", "kotamadya", "kotapraja", dan "kota besar".
Riwayat pembentukan daerah > Pemekaran > Aceh

Aceh, pemekaran dari Sumatera Utara (1956)
| Hasil pemekaran | Asal pemekaran | Tanggal pemekaran |
| --- | --- | --- |
| Kotapraja Sabang | Kabupaten Aceh Besar | 10 Juni 1965 |
| Kabupaten Aceh Tenggara | Kabupaten Aceh Tengah | 4 Juni 1974 |
| Kabupaten Aceh Singkil | Kabupaten Aceh Selatan | 20 April 1999 |
| Kabupaten Simeulue | Kabupaten Aceh Barat | 4 Oktober 1999 |
| Kabupaten Bireuen | Kabupaten Aceh Utara | 4 Oktober 1999 |
| Kota Lhokseumawe | Kabupaten Aceh Utara | 21 Juni 2001 |
| Kota Langsa | Kabupaten Aceh Timur | 21 Juni 2001 |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | Kabupaten Aceh Selatan | 10 April 2002 |
| Kabupaten Gayo Lues | Kabupaten Aceh Tenggara | 10 April 2002 |
| Kabupaten Aceh Jaya | Kabupaten Aceh Barat | 10 April 2002 |
| Kabupaten Nagan Raya | Kabupaten Aceh Barat | 10 April 2002 |
| Kabupaten Aceh Tamiang | Kabupaten Aceh Timur | 10 April 2002 |
| Kabupaten Bener Meriah | Kabupaten Aceh Tengah | 18 Desember 2003 |
| Kabupaten Pidie Jaya | Kabupaten Pidie | 2 Januari 2007 |
| Kota Subulussalam | Kabupaten Aceh Singkil | 2 Januari 2007 |