Pandemi Covid-19 di Fiji
Reaksi

WHO menegaskan bahwa COVID-19 telah menyebar keluar Tiongkok karena mobilitas manusia secara global yang semakin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan upaya dalam mengatasi pandemi virus ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Tiongkok, tetapi juga secara global. Sebagai salah satu negara di Oseania, kesiapan Fiji dalam menghadapi pandemi seperti koronavirus dianggap sejajar dengan negara-negara seperti Guinea, Suriname, Kirgizstan, dan Serbia. Fiji dinilai sebagai negara yang masih rentan dengan kesiapan yang belum memadahi untuk menghadapi pandemi penyakit infeksi.
Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Fiji dalam melakukan pencegahan penyebaran koronavirus adalah memperketat keamanan perbatasan. Pada akhir Januari 2020, pihak berwenang di Fiji menahan enam turis yang berasal dari Tiongkok setelah para turis itu gagal mendapatkan akses ke Samoa. Pemerintah Samoa sendiri mengkonfirmasi bahwa keenam orang tersebut ditolak masuk karena tidak memenuhi persyaratan karantina ketat yang diterapkan oleh negaranya. Kementerian Informasi Fiji selanjutnya menjelaskan bahwa keenamnya lantas diperiksa saat kembali ke Nadi dan dinilai dalam kondisi baik. Mereka berasal dari Provinsi Fujian dan tidak ada yang memiliki sejarah perjalanan dari Wuhan, tempat pandemi koronavirus dimulai.
Pada tanggal 3 Februari 2020, pemerintah Fiji akhirnya menutup perbatasan untuk warga negara asing yang akan melakukan perjalanan ke Fiji, terutama bagi yang pernah berada di Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkecil risiko penularan koronavirus kepada warga negaranya. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2020, pemerintah Fiji melarang warga negaranya bepergian ke luar negeri dan melarang masuk para wisatawan yang berasal dari Italia, Iran, dan Korea Selatan. Sehari kemudian, semua awak dan kru kapal pesiar yang akan memasuki Fiji diwajibkan berlabuh di pelabuhan Suva dan Lautoka untuk menjalani pemeriksaan medis dan riwayat perjalanan. Pemerintah Fiji lantas membuka fasilitas pertama yang mampu menguji koronavirus pada tanggal 11 Maret 2020, yaitu Pusat Pengendalian Penyakit di Suva.
Negara-negara yang berada di Samudra Pasifik (termasuk Fiji), akhirnya memberlakukan penguncian ketat untuk memerangi koronavirus setelah mencatat kasus pertamanya di Polinesia Prancis pada tanggal 13 Maret 2020. Mereka melarang akses kapal dan kontak antarmanusia selama pengisian bahan bakar pesawat. Langkah itu dilakukan lantaran sistem perawatan kesehatan mereka yang terbatas, sehingga negara-negara itu menggunakan taktik benteng pulau untuk mencegah menyebarnya virus tersebut. Sementara itu, pada tanggal 15 Maret 2020, Perdana Menteri Bainimarama mengumumkan bahwa semua kapal pesiar dilarang berlabuh di Fiji mulai tanggal 16 Maret 2020. Selain itu, dia juga melarang para menteri dan staf pemerintahan untuk bepergian keluar negeri serta melarang acara internasional yang akan dilakukan di Fiji.
Setelah kasus pandemi koronavirus pertama di Fiji dilaporkan pada tanggal 19 Maret 2020, pemerintah setempat memutuskan untuk menutup semua sekolah dan pusat bisnis di Lautoka pada tanggal 20 Maret 2020 tengah malam waktu setempat hingga batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi bank, supermarket, dan apotek penting tetap dibuka. Sementara itu, Rosy Sofia Akbar (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesenian Fiji) mengumumkan bahwa libur nasional yang semula dijadwalkan pada tanggal 20 April 2020 hingga 1 Mei 2020 diajukan lebih awal pada tanggal 23 Maret 2020 hingga 3 April 2020. Keputusan tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Perdana Menteri Bainimarama.
Berselang sehari, Fiji Airways menangguhkan semua penerbangan internasional hingga akhir Mei 2020, dengan pengecualian layanan dua kali seminggu menuju ke Singapura dan Nadi. Pemerintah Fiji sendiri melalui Dr. Jemesa Tudravu menjelaskan telah mendirikan dua klinik di Lautoka sebagai upaya pencegahan pandemi COVID-19.