Hijab menurut negara
Afrika > Mesir

Hijab menjadi kurang populer di kalangan perempuan terpelajar, termasuk Muslim yang taat, pada awal abad ke-20 karena pemerintah Inggris melarangnya dan karena perempuan berusaha untuk mendapatkan posisi kekuasaan modern. Setelah kembali dari Kongres Aliansi Hak Pilih Perempuan Internasional di Roma pada tahun 1923, feminis Huda Sha'arawi menanggalkan cadar dan mantelnya, sebuah peristiwa penting dalam sejarah feminisme Mesir. Para wanita yang datang menyambutnya awalnya terkejut, kemudian bertepuk tangan dan beberapa di antara mereka melepas cadar dan mantel mereka. Keputusannya untuk melepas cadar dan jubahnya merupakan bagian dari gerakan emansipasi wanita yang lebih besar, dan dipengaruhi oleh feminis Mesir kelahiran Perancis bernama Eugénie Le Brun, meskipun ia berbeda dengan feminis Malak Hifni Nasif.
Kerudung secara bertahap menghilang dalam dekade berikutnya, sehingga pada tahun 1958 sebuah artikel oleh United Press (UP) menyatakan bahwa "kerudung tidak dikenal di sini." Namun rekaman video dari periode tersebut menunjukkan jilbab masih sangat umum.
Jilbab telah mengalami kebangkitan kembali sejak Revolusi Iran tahun 1979, bersamaan dengan kebangkitan Muslim global. Menurut The New York Times, Hingga 2007, sekitar 90 persen wanita Mesir saat ini mengenakan jilbab. Para wanita memilih untuk memakai jilbab pada periode pasca tahun 1970an, dengan beberapa kerabat yang menentang jilbab. Pada tahun 2018, Ola Salem, menulis di Washington Post, menggambarkan maraknya pemakaian jilbab pada perempuan sebagai "fenomena yang relatif baru."
Sejumlah kecil wanita mengenakan cadar. Pemerintah sekuler tidak menganjurkan wanita untuk mengenakannya, karena khawatir akan menimbulkan oposisi politik ekstremis Islam. Di negara tersebut, hal ini dikaitkan secara negatif dengan aktivisme politik Salafi. Ada beberapa pembatasan terhadap penggunaan jilbab oleh pemerintah, yang memandang jilbab sebagai simbol politik. Pada tahun 2002, dua presenter dikeluarkan dari stasiun TV milik pemerintah karena memutuskan untuk mengenakan jilbab di televisi nasional. Universitas Amerika di Kairo, Universitas Kairo dan Universitas Helwan berusaha melarang masuknya pemakai cadar pada tahun 2004 dan 2007.
Muhammad Sayyid Tantawy, Imam Besar al-Azhar, mengeluarkan fatwa pada bulan Oktober 2009 yang menyatakan bahwa penutup wajah tidak diwajibkan dalam Islam. Dia dilaporkan meminta seorang siswi untuk melepas niqabnya ketika dia melihatnya di kelas, dan dia mengatakan kepadanya bahwa cadar adalah tradisi budaya tanpa makna Islam. Larangan pemerintah terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus Universitas Kairo dan selama ujian universitas pada tahun 2009 kemudian dicabut. Menteri Hany Mahfouz Helal menghadapi protes dari sejumlah kelompok hak asasi manusia dan Islam.
Banyak warga Mesir dari kalangan elit menentang jilbab, karena meyakini hal itu merusak sekularisme. Pada tahun 2012, beberapa perusahaan telah menetapkan larangan penggunaan jilbab, dan elit Mesir mendukung larangan ini.
Pada tahun 2023, pemerintah Mesir memberlakukan larangan penuh cadar di sekolah (penutup wajah), serta mengharuskan persetujuan dan izin orang tua siswa jika anak-anak mereka mengenakan Hijab (penutup kepala).