Charles Saerang
Kontroversi

Charles Saerang secara terbuka mengumumkan "perang" terhadap produk jamu yang mengandung bahan kimia. Keberatannya ini bahkan telah menempuh jalur hukum, melalui BPOM Charles mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan seorang pengusaha jamu kimia ke pengadilan. Namun Pengadilan Negeri memenangkan pengusaha jamu kimia dengan alasan barang bukti yang diajukan bukan milik terdakwa. Walaupun menurut Charles barang bukti ditemukan di gudang milik terdakwa. Perkara tersebut kini naik banding ke pengadilan tinggi dan akan diperjuangkan oleh Charles hingga ke Mahkamah Agung, bila gagal ditingkat pengadilan tinggi.
Charles pun mengkritik kurangnya perhatian dan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap pengrajin produsen jamu tradisional Indonesia. Tindakan Charles ini menimbulkan protes dari massa perajin jamu dari Cilacap dan Banyumas, mereka merasa dirugikan karena kampanye negatif Charles mendiskreditkan pengusaha kecil jamu dari Cilacap. Unjuk rasa pada 17 Desember 2006 berlangsung di jalan utama yang menghubungkan Yogyakarta-Purwokerto -Bandung menyebabkan kemacetan lalu lintas cukup parah karena diikuti oleh 1000 lebih perajin jamu dan diwarnai dengan orasi, pemasangan poster spanduk, dan pembakaran salah satu produk jamu asal Semarang. Poster bergambar Charles Saerang Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia juga dibakar. Poster-poster antara lain berbunyi "Gantung Charles Saerang (Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia)", "POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) jangan diskriminatif", "Anak Kami Butuh Makan" dan sebagainya.
Koordinator lapangan unjuk rasa Nadliyin dalam orasinya mengatakan adanya upaya kampanye negatif yang mengindikasikan persaingan bisnis tidak sehat antara jamu PT Ny. Meneer dengan jamu Cilacap dan Banyumas. Kampanye negatif itu telah melumpuhkan ekonomi rakyat dan UKM, dan bila berhasil akan banyak kredit macet dan eksekusi tempat usaha dan industri jamu rumahan oleh pihak bank. Ketua Koperasi Jamu (Kopja) Aneka Sari Yahya Karomi menyatakan, saat ini ada upaya secara sistematik untuk menghancurkan produk jamu Cilacap dan Banyumas. Permasalahan utamanya persaingan bisnis jamu. Namun kampanye negatif sudah berdampak, yakni dengan terpuruknya industri jamu Cilacap dan Banyumas," katanya. Kopja meminta agar pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tidak bersikap diskriminatif karena jamu Cilacap dan Banyumas merupakan penyangga ekonomi ratusan ribu masyarakat jamu di wilayah tersebut.
Jamu kimia adalah jamu yang bahan-bahannya dicampur dengan zat-zat kimia. Menurut aturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), jamu harus berbahan tumbuh-tumbuhan alami dan tak boleh dicampur zat sintetis atau kimia. Menurut Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia diperkirakan 90 persen pengusaha jamu gendong menjual jamu kimia. Menurut Charles jamu kimia beredar di Malaysia dan menuding kebanyakan bahan kimia yang menjadi campuran adalah yang telah kedaluwarsa.
Pada 23 Januari 2007 pemerintah melalui Komisi IX akan membentuk Timja Kasus Jamu Tradisional. Pemerintah meminta agar semua produsen jamu nasional diminta tidak mengeluarkan pernyataan merisaukan seputar adanya dugaan jamu tradisional berbahan kimia obat. Wakil Ketua Komisi IX Max Sopacua selaku pemimpin rapat mengatakan, pendiskreditan hanya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut menyelamatkan industri jamu.
Faktanya bahan kimia obat (BKO) yang dicampurkan dalam jamu memang menimbulkan kerugian bagi semua perajin jamu di seluruh Indonesia. Indikasi meluasnya kerugian itu adalah total nilai ekspor jamu Indonesia tahun ini turun sekitar 60 persen dibandingkan tahun 2005, menjadi Rp 1,5 triliun.
Ketua Umum GP Jamu Charles Saerang dalam rapat itu menjelaskan, laporan-laporan GP Jamu tentang jamu BKO tidak lain untuk kepentingan nasional. Pertama, untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dilarang pemerintah. Kedua, menyelamatkan usaha industri jamu sebagai anggota GP Jamu.
Menurut catatan GP Jamu, dari jumlah 1.166 industri jamu di Indonesia, sebanyak 1.037 atau 90 persennya berkategori industri kecil, termasuk industri jamu rumahan. GP Jamu berupaya untuk mempertahankan produk tersebut tetap menjadi aset nasional yang besar dengan meningkatkan mutu dan kualitas produk tradisional yang layak konsumsi. Namun Ketua Koperasi Industri Kecil Jamu "Aneka Sari" Yahya Karomay mengatakan, ada kecenderungan industri kecil dituduh sebagai produsen jamu yang mengandung BKO, di mana stigma itu sangat menyakitkan dan merugikan.