Jurnalisme warga
Tantangan

Kemunculan jurnalisme warga menjadi bukti bahwa akses media semakin terbuka bagi khalayak. Setiap orang bisa terlibat dalam kegiatan mencari, menulis, dan melaporkan informasi dalam bentuk berita, artikel, foto, video, dll. Meskipun terlihat mudah dilakukan, jurnalisme warga juga tetap memiliki tantangan:
Profesionalisme. Jurnalis merupakan suatu profesi seseorang yang bertugas mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Melalui profesi tersebut, mereka mendapatkan gaji. Berbeda dengan jurnalisme warga, terkadang para blogger hanya sekadar menyalurkan hobi dan tidak digaji.
Menjadi seorang jurnalis profesional membutuhkan keahlian tertentu dan jurnalis adalah orang yang sudah terlatih. Artinya, tak semua orang dapat membuat suatu beritaseperti menginvestigasi fakta, menulis straight news, feature, dsb, tanpa melalui proses pelatihan.
Jurnalis terikat oleh sistem yang ada di media massa, seperti aturan atau undang-undang tertentu. Pers diatur oleh sistem pers, kemudian sistem pers diatur oleh sistem politik. Ketika narasumber menyatakan off the record, maka wartawan tidak boleh merekamnya dan menuliskannya di media.
Kemunculan jurnalisme warga seolah menjadi lawan kata dari nation state. Dalam nation state, warga negara merupakan individu yang memiliki bukti legal sebagai warga negara dalam suatu negara. Bukti tersebut merupakan salah satu syarat menjadi jurnalisme warga selain memiliki akses internet dan bisa menulis, karena menjadi jurnalis tidak diperkenankan anonim.
Seorang jurnalis juga harus memperhatikan kualitas tulisan, karena kualitas isi tulisan dapat mempengaruhi khalayak. Tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan, apabila melanggar maka akan ada hukum yang mengaturnya.
Dalam studi yang dilakukan Eddyono terhadap Kompasiana, Indonesiana, dan Ritizen, jurnalisme warga diarahkan mengikuti selera pasar. Prinsip jurnalisme warga adalah, yang utama, menyediakan ruang bagi warga yang memiliki akses dalam menyampaikan informasi apapun yang terjadi di sekitarnya dengan gaya dan sudut pandangnya yang khas, apa adanya. Tapi ketika konten-konten diarahkan sedemikian rupa sesuai selesar pasar, maka akan berdampak pada tersisihnya konten-konten yang dianggap biasa-biasa saja. Masalahnya, jika ini terus terjadi maka keragaman di ranah informasi terancam rusak. Meskipun tersedia ruang menyampaikan beragam konten, tetapi tidak semua konten akan mendapat perlakuan yang sama.
Persoalan lainnya adalah meskipun jurnalisme warga mengandung "jurnalisme" dalam istilahnya, tapi pelaku atau kontributornya tidak bisa disamakan dengan jurnalis profesional yang dilindungi oleh UU Pers No. 40/1999. Kontributor warga berpeluang mendapatkan  hukuman yang berat jika terjadi sengketa informasi. Padahal, konten-konten dari warga dianggap penting dan mendukung bagi keberadaan jurnalisme itu sendiri. Jadi, jurnalisme warga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang “baik-baik” saja. Selain persoalan perebutan untung di tengah rezim Search Engine Optimization (SEO) dan viral media sosial - termasuk juga persoalan hoaks, ada juga persoalan perebutan eksistensi antara jurnalis profesional dengan kontributor warga. Ada upaya membuat patuh jurnalisme warga agar mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme profesional yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai subjektif (terserah maunya si kontributor warga bagaimana membuat konten) menjadi sesuai dengan nilai-nilai jurnalisme profesional dan maunya pasar. Belum lagi, ada indikasi perlakuan yang diberikan oleh media yang mengelola konten warga terhadap warga yang berkontribusi dalam bentuk pendisiplinan (patuh terhadap aturan main) agar kualitas konten terpelihara dan tidak menimbulkan anarki. Dampak dari itu semua, yang mengkhawatirkan, adalah rusaknya keragaman informasi yang digadang-gadang bisa muncul dari praktik jurnalisme warga.