stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kawat gigi
Jenis Kawat Gigi > 2. Kawat Gigi Lepasan

Jenis kawat gigi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
Retainer
Retainer adalah jenis kawat gigi lepasan yang biasanya digunakan untuk tetap menjaga kerapian gigi setelah kawat gigi permanen dilepas. Retainer juga biasanya digunakan pada anak-anak sebagai perawatan ringan agar gigi tetap rapi.
Invisalign
Ini adalah salah satu jenis kawat gigi lepasan paling “mutakhir” yang berbentuk seperti cetakan gigi dan berwarna bening. Sehingga dengan menggunakan kawat gigi ini seperti tidak menggunakan kawat gigi, karena warnanya yang bening. Namun harga kawat gigi ini masih sangat mahal dibanding kawat gigi yang lain.
Tujuan Penggunaan Kawat Gigi

Tujuan penggunaan kawat gigi bisa berbagi macam, termasuk tujuan memperbaiki estetika ataupun karena alasan kesehatan.
Alasan kesehatan utamanya adalah karena susunan gigi yang tidak ideal lebih berisiko menjadi tempat penumpukan plak yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit gigi dan mulut. Selain itu juga fungsi pengunyahan akan berkurang efektivitasnya sehingga dalam jangka panjang akan dapat mengakibatkan masalah pencernaan. Selain alasan yang disebutkan di atas, susunan gigi yang tidak ideal juga dapat membuat komunikasi terhambat, karena artikulasi kata-kata menjadi kurang jelas.
Terlepas dari alasan kesehatan, kebanyakan alasan utama pasien menggunakan kawat gigi adalah alasan estetika. Dengan susunan gigi yang ideal maka pasien dapat tampil lebih percaya diri dalam segala aktivitas dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidupnya.
Bagian Penyusun Kawat Gigi

Kawat gigi tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut:
Bracket yang terhubung dengan bands atau dilem langsung pada gigi yang berfungsi untuk memegang archwire pada tempatnya.
Molar band yang berbentuk cincin metal biasanya dipasang pada gigi bagian belakang yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan apabila diperlukan.
Archwire yang berfungsi untuk mengikat semua bracket dan sebagai penyalur daya untuk menggerakkan gigi ke tempat idealnya.
Ligature yang berfungsi untuk mengikat archwire pada bracket. Dapat menggunakan bahan karet elastis dan atau kawat ulir.
Elastic hook dan Rubber Band yang berfungsi untuk menggerakkan ke posisi akhirnya.
Lama Perawatan Kawat Gigi

Lama perawatan gigi bervariasi antara satu pasien dengan pasien lainnya tergantung dari tingkat kesulitan yang dihadapi, namun pada umumnya untuk kasus yang tidak terlalu sulit perawatan kawat gigi dapat diselesaikan dalam 23 bulan dengan memperhitungkan beberapa faktor diantaranya:
Jenis kawat gigi yang digunakan.
Usia pasien.
Kondisi gigi pasien.
Kerjasama pasien.
Usia yang Tepat Pasang Kawat Gigi

Pada umumnya, potensi permasalahan pada perkembangan rahang dan gigi sudah dapat dideteksi sejak usia 7 tahun. Namun untuk waktu ideal melakukan perawatan adalah ketika usia 12-13 tahun ketika anak masih mengalami proses pertumbuhan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

| Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia |
| --- | --- |

Petahana Otto Hasibuan sejak 21 Oktober 2024
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan PemasyarakatanRepublik Indonesia
Ditunjuk oleh: Presiden Indonesia
Pejabat perdana: Otto Hasibuan
Dibentuk: 21 Oktober 2024; 3 bulan lalu (2024-10-21)
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, umumnya disingkat Wamenkokumhamimipas adalah wakil dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia dijabat oleh Otto Hasibuan sejak 21 Oktober 2024.
Sejarah

Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, terdapat pemisahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pemisahan tersebut membuat jabatan menteri dipecah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Untuk pertama kalinya, jabatan Wakil Menteri Koordinator dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dipegang perdana sejak 21 Oktober 2024 oleh Otto Hasibuan.
Pejabat

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
 Partai politik:   Independen (1)
| No. | Foto | Nama (Lahir–Wafat) | Partai | Partai | Kabinet | Masa Jabatan | Masa Jabatan | Masa Jabatan | Menteri | Ket. |
| No. | Foto | Nama (Lahir–Wafat) | Partai | Partai | Kabinet | Awal Menjabat | Akhir Menjabat | Lama Menjabat | Menteri | Ket. |
| 1. |  | Otto Hasibuan (lahir 1955)							 |  | Independen | Merah Putih | 21 Oktober 2024 | Petahana | 98 hari | Yusril Ihza Mahendra |  |
↑  Bernama Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Lihat pula

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Koresponden

| --- | --- |
Seorang koresponden di tempat kejadian
Pekerjaan
Nama: Reporter, Wartawan
Sinonim: Reporter, Jurnalis, Penulis, Komunikator, Kontributor
Pelafalan: /ˌkôrəˈspändənt,ˌkärəˈspändənt/ 
Jenis pekerjaan: Profesi
Sektor kegiatan: Media Massa, Hiburan, Koran
Penggambaran
Kompetensi: Komunikasi, Tanggung Jawab
Bidang pekerjaan: Media Massa, Koran, Majalah, Penyiaran
Pekerjaan terkait: Editor, Reporter, Penulis
Koresponden adalah wartawan yang meliput dan menyajikan liputan berita tentang topik tertentu secara spesifik. Dalam menyajikan berita, koresponden memasukkan komentar pribadinya.
Ciri khas

Koresponden tidak menyajikan berita yang berisi laporan yang hanya sepenuhnya bersifat fakta. Berita yang disajikan oleh koresponden umumnya memuat pandangan dari koresponden.[butuh rujukan]
Jenis > Koresponden perang

Koresponden perang merupakan koresponden yang melaporkan berita mengenai perang. Lokasi koresponden dapat secara langsung di lokasi peperangan maupun secara tidak langsung. Koresponden perang merupakan pekerjaan pemberitaan yang tugasnya paling berbahaya.
Jenis > Koresponden luar negeri

Koresponden luar negeri adalah koresponden yang bertugas dan bertempat tinggal di negara asing. Tugasnya yaitu meliput suatu kejadian yang layak untuk diberitakan dengan pengetahuan penuh tentang keadaan dan konteks setempat.[butuh rujukan]
Kastil Suhara

| Suhara Castle 塩原城 |
| --- | --- |
Kumejima, Okinawa 
Jenis: Gusuku
Informasi situs
Dikontrol oleh:  Ryūkyū Kingdom (16th century–1879)  Empire of Japan (1879–1945)  United States Military Government of the Ryukyu Islands(1945-1950) United States Civil Administration of the Ryukyu Islands(1950-1972)  Japan(1972-present)
Terbuka untuk umum: yes
Kondisi: Ruins
Sejarah situs
Bahan: Ryukyuan limestone, wood
Kastil Suhara (塩原城code: ja is deprecated , Suhara jō) adalah sebuah gusuku di Kumejima, Okinawa, di Pulau Kume. Dibangun di atas bukit yang menghadap ke pantai Eef.
Hukum pemotongan kelamin perempuan menurut negara

Status hukum dari pemotongan kelamin perempuan (female genital mutilation/FGM), yang dikenal sebagai pemotongan alat kelamin perempuan (female genital cutting/FGC) sangat berbeda di seluruh dunia
Ikhtisar masalah > Perspektif geografis

Dalam hukum internasional terdapat konsensus bahwa pemotongan kelamin perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dihukum dan dihapus prakitknya di seluruh dunia. Instrumen internasional hak asasi manusia yang berlaku termasuk perjanjian global dan regional, konvensi, protokol, deklarasi, resolusi dam rekomendasi seperti Rekomendasi Umum Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita No. 14 (1990),:11 Pasal 5 dari Protokol Maputo,:24 Deklarasi Kairo untuk Penghapusan Pemotongan Kelamin Perempuan (CDEFGM, 2003),:21 Pasal 38 dari Konvensi Istambul (2011),:35 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 5.3 (2015),:19 Peraturan Pelarangan Pemotongan Kelamin PerempuanKomunitas Afrika Timur (EAC Act, 2016),:20–21 dan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 38/61.:19
Upaya global untuk mengakhiri hal ini, termasuk penuntutan pidana, telah lama difokuskan di Afrika, dimana sebagian besar negara-negara masih secara tradisional melaksanakan praktik FGM dan kampanye anti-FGM cukup berhasil pada 1990an sampai dengan 2010-an, tetapi praktik tradisional FGM di negara Asia dan komunitas imigran di negara-negara yang tidak memiliki tradisi FGM kurang diperhatikan. Pada Maret 2020 laporan dari End FGM European Network, U.S. End FGM/C Network and Equality Now menemukan bahwa praktik FGM masih dilakukan setidaknya di 92 negara di seluru benua, sementara 51 negara yang masih melakukan hal tersebut telah menetapkan bahwa tindakan FGM merupakan tindakan yang bisa dipidana.
FGM sudah menjadi tindakan ilegal di 22 negara dari 28 negara yang lazim melakukan FGM di Afrika pada September 2018. Sudan telah mengkriminalkan tindakan FGM pada April 2020.
Dibeberapa negara barat, dimana FGM tidak dipraktikan secara tradisional tetapi dimana imigran dari negara-negara yang secara tradisional mempraktikan FGM pindah pada abad ke-20 dan ke-21 juga mengkriminalkan praktik FGM (12 negara pada November 2008). Sampai dengan 2013, tindakan FGM telah dikriminalkan di 27 negara-negara Uni Eropa (termasuk Britania Raya) dan Kroasia.:45
Di Amerika Serikat, FGM merupakan tindakan kriminal secara federal sejak 1996 dan di 17 dari 50 negara bagian selama 1994–2006. Walaupun begitu, peraturan federal mengkriminalisasian FGM dinyatakan tidak konstitusional berdasarkan pengadilan Michigan pada November 2018, sebagian besar karena hakim menemukan bahwa pemerintahan federal tidak memiliki otoritas untuk membuat peraturan terkait dengan isu tersebut dan negara bagian yang memiliki otoritas. Pada saat keputusan ini keluar, 27 negara bagian memiliki peraturan mengkriminalkan tindakan FGM, dan kasus yang sedang berada di pengadilan mendorong negara-negara bagian lain untuk ikut mengkriminalkan tindakan tersebut. Pada Maret 2020, tindakan ini ilegal di 35 dari 50 negara bagian, dan pada Mei 2020 tindakan ini dilarang di 38 dari 50 negara bagian.
Ikhtisar masalah > Metode hukum

Cara legislasi (dan biasanya kriminalisasi) dari tindakan FGM diberlakukan berbeda pada setiap negara. Beberapa konstitusi negara melarang tindakan FGM, yang lain mengadopsi undang-undang khusus untuk mengkriminalkan tindakan FGM, beberapa memasukan pelarangan tinakan FGM di undang-undang pidana yang lebih luas perlindungan anak, kekerasan terhadap wanita, kekerasan seksual atau kekerasan fisik:45. Di negara-negara anggota Uni Eropa terdapat kecenderungan kriminalisasi tindakan FGM pada ketentuan pidana khusus dibandingkan dengan ketentuan pidana umum, pada 2013, 10 negara dari 28 anggota Uni Eropa (termasuk Kroasia dan Britania Raya) telah melakukan hal tersebut.:45 Pada Maret 2020, Estonia, Jerman, Malta, dan Portugal memperkenalkan ketentuan eksplisit yang mengkriminalkan pelaku FGM, hal ini menjadikan 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa memiliki peraturan khusus anti FGM.:25–26
Menteri India untuk Pengembangan Anak dan Wanita Maneka Gandhi menyatakan pada 2017 bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana India tahun 1860, KUHP India tahun 1973, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual (Protection of Children from Sexual Offences Act/POCSO Act) dapat digunakan untuk menuntut kasus FGM dan peraturan yang dikhususkan untuk menghukum pelaku FGM tidak diperlukan.
Ikhtisar masalah > FGM lintas batas dan ekstrateritorial

Kadang tindakan FGM dilakukan lintas batas di negara yang masih membolehkan tindakan tersebut guna menghindari tuntutan di negara tempat pelaku tinggal (sebagai contoh, di Mali oleh penduduk dari Burkina Faso atau di Somalia oleh penduduk dari Kenya).:48 Pada September 2018, Guinea-Bissau, Kenya, dan Uganda adalah beberapa negara-negara di Afrika yang menghukum tindakan FGM lintas batas.:49 Di negara-negara Uni Eropa, legislator telah menerapkan prinsip legal dari ekstrateritorialitas untuk menghukum praktik FGM ketika hal tersebut dilakukan di luar teritorial Uni Eropa kepada perempuan yang tinggal di Uni Eropa yang melakukan FGM atau berisiko menerima FGM di negara mereka lahir atau negara orang tua mereka ketika liburan atau berkunjung.:45
Pranala luar

Mutilasi / pemotongan genital perempuan: seruan untuk respons global - laporan bulan Maret 2020 oleh End FGM European Network, US End FGM / C Network dan Equality Now
Specific criminal provision or national law prohibiting FGM
Undang-undang FGM oleh negara bagian AS :   State law criminalises FGM
Soedarsono (politikus)

| R> Soedarsono |
| --- | --- |

 
Bupati Jombang 7
Masa jabatan 1958 – 1962
Presiden: Soekarno
Gubernur: R. T. A. Milono R. Soewondo Ranoewidjojo
Pendahulu M. SoebijaktoPengganti Hassan Wirjokoesoemo
 
Informasi pribadi
Lahir: (1921-09-24)24 September 1921 Sambirembe, Karangrejo, Magetan, Hindia Belanda
Meninggal: 6 Mei 1997(1997-05-06) (umur 75) RS dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur
Makam: TPU Pulo Sampurno, Jombang
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: Golongan Karya
Suami/istri: My. Roro Oentari
Anak: 1. Endang Sri Undarti 2. Edi Raharjo 3. Endang Sri 4. Ernawati 5. Endang Sri Ruliati.
Almamater: HIS Magetan, MULO Malang
Profesi: Birokrat, Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
R. Soedarsono (EYD: Sudarsono; 24 September 1921 – 6 Mei 1997
) adalah Bupati Jombang yang menjabat pada periode 1958-1962.
Kehidupan awal

Soedarsono lahir di Karangrejo, 24 September 1921, tepatnya di Desa Sambirembe. Ayahnya bernama Abdullah Martodirjo, seorang Kepala Desa yang berpengaruh kala itu. Soedarsono terlahir sebagai anak kelima dari enam bersaudara. Lazimnya seorang Kepala Desa, ayah Soedarsono mempunyai sawah yang cukup luas, dan punya banyak hewan ternak.
Meski anak dari keluarga berpangkat, masa kecil Soedarsono tidak jauh beda dengan anak desa pada umumnya. Berkecipak dengan lumpur di sawah, bermain petak umpet, hingga mandi di sungai. Tidak jarang, Soedarsono kecil juga ikut menggembalakan kerbau di sawah sembari bermain jerami. Kakeknya bernama K.H. M. Tauhid, seorang ulama desa setempat. Dari kakeknya itulah ia mempelajari banyak ilmu agama, mulai dari salat hingga mengaji. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, jika ditarik garis ke atas, K.H. M. Tauhid masih ada keturunan dari seorang pejuang yang juga sahabat dari Pangeran Diponegoro, yakni Sentot Alibasyah Prawirodirjo.
Riwayat pendidikan

Pada Zaman penjajahan Belanda tidak sembarang orang bisa mengenyam pendidikan. Namun tidak begitu dengan Soedarsono yang notabene anak seorang Kepala Desa. Ia memulai pendidikannya di HIS (sekolah dasar tujuh tahun berbahasa Belanda atau Hollandsch Inlandsche School) Magetan dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu ia melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau kini SMP). Saat bersekolah di MULO, Soedarsono harus meninggalkan kampung halamannya. Karena sekolah setingkat SMP itu berada di kota Malang. Di sekolah itu ia menuntut ilmu selama tiga tahun, dan pada tahun 1941 ia dinyatakan lulus. Soedarsono muda tak pernah lelah mencari ilmu. Selepas dari MULO ia melanjutkan pendidikannya di Kweekschool (sekolah pendidikan guru pada zaman Belanda) di Malang.
Karier sebagai pendidik dan kaum terpelajar

Tepat tahun 1941, Soedarsono tamat dari Kweekschool. Selanjutnya, ia mengabdikan diri sebagai guru di SR (Sekolah Rakyat) VI Caruban, Madiun. Ia memulai kariernya menjadi guru terhitung mulai 1 September 1942. Namun sekitar satu tahun kemudian, atau tepatnya 30 Maret 1943, ia pindah menjadi juru bahasa di Kediri, di Syu Gyugun Dai I Daidan (tentara sukarela bentukan Jepang).
Karier militer

Beberapa bulan kemudian, atau tepatnya 3 Oktober 1943, Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Bersama para pemuda seusianya, Soedarsono ikut mendaftarkan diri dalam wadah tersebut. Layaknya seorang militer, ia dilatih teknik memegang senjata hingga cara menembak oleh Jepang. Namun sekitar pertengahan Agutus 1945, Ia ditangkap Jepang dengan tuduhan terlibat pemberontakan PETA Blitar yang dipimpin Supriyadi pada 14 Februari 1945. Selanjutnya, ia bersama anggota PETA lainnya dibawa ke Cirebon. Rencananya, dalam rentang 1 hingga 15 Agustus 1945, para tawanan ini hendak dihukum mati. Namun takdir berbicara lain. Belum sempat eksekusi dilakukan, peta politik Perang Dunia II berubah. Tepat 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kondisi itu berakibat dibebaskannya para tawanan Jepang, termasuk Soedarsono.
Usai proklamasi dikumadangkan pada 1945, eks tentara PETA dimasukkan dalam wadah BKR (Badan Keamanan Rakyat). Begitu pula dengan Soedarsono, yang notabene pernah mendapatkan pendidikan militer PETA. Ia lalu menggabungkan diri di BKR Tulungagung.
Pada Agresi Militer Belanda I, 21 Juli 1947, ia kembali memanggul senjata. Soedarsono ikut bergerilya dengan pejuang lainnya guna menghalau Belanda yang ingin menguasai RI kembali. Begitu pula saat Belanda melakukan agresi militer II, 19 Desember 1948. Puncaknya, bersama CMKT (Comando Militer Kabupaten Tulungagung) yang dipimpin Mayor Sastroatmodjo, ia berhasil merebut kembali Tulungagung dari tangan Belanda.
Karier Birokrat

Ia bergabung BKR Tulungagung hanya sekitar satu tahun. Karena pada 11 November 1946, ia dipercaya menjabat sebagai Kabag Umum (Kepala Bagian Umum) Jawatan Penerangan (Japen) Kabupaten Tulungagung. Tiga tahun kemudian ia diangkat sebagai pemimpin sementara Japen Kabupaten Tulungagung. Hal itu sesuai surat penetapan yang ditanda tangani Pemimpin Umum Jawatan Penerangan Karesidenan Kediri, Hardjosoemarmo. Dalam surat tertanggal 20 Oktober 1949 tersebut diterangkan, pengangkatan Soedarsono itu bersifat sementara. Alasannya, pemimpin sebelumya, Koeswo, mundur dari jabatan pemimpin.
Usai Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949, sebagai Kepala Japen ia mendapat tugas menghadiri konferensi Dinas Kementerian Penerangan RI di Yogyakarta. Konferensi itu dihadiri oleh Kepala Japen Provinsi/Kabupaten dan Kepala studio radio (RRI) se-Jawa. Dalam forum itu, Prof. DR Soepomo, salah satu delegasi RI dalam KMB, memberikan penjelasan hasil konferensi yang baru saja digelar di Den Haag, Belanda tersebut. Harapannya, hasil perundingan itu disosialisasikan di masing-masing daerah.
Karier Soedarsono terus bergulir. Tanggal 1 Februari 1950, ia dipindah dari Tulungagung dan menjabat sebagai Kepala Japen Kabupaten Jombang. Kepercayaan menjabat sebagai Kepala Japen Kabupaten Jombang itu diemban Soedarsono selama delapan tahun. Yakni, mulai 1 Februari 1950 hingga 21 Maret 1958. Hingga ia menjadi bupati pada periode 1958-1962. Setelah tidak lagi menjadi bupati, ia menjabat beberapa pos strategis di Pemkab, semisal menjabat sebagai Wedana, dan Patih (setingkat Sekretaris Daerah) pada tahun 1971. Setelah itu ia dipindahkan lagi pada 1 Oktober 1971, mantan bupati ini pindah tugas lagi. Oleh pemerintah pusat ia diberi kepercayaan menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Posisi itu ia pegang hingga masa pensiun, yakni tahun 1977.
Menjadi Bupati

Meski sejak kecil tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang bupati, tetapi garis hidup berbicara lain. Soedarsono mencapai puncak kariernya pada 22 Maret 1958. Ia diangkat menjadi Bupati Jombang yang ke tujuh, menggantikan bupati sebelumnya, M. Soebijakto. Hal itu ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Sanusi Hardjadinata. Dalam surat keputusan itu dijelaskan, sesuai dengan rapat yang digelar oleh DPRD Jombang tanggal 1 Maret 1958, mereka menyetujui Soedarsono menjadi Kepala Daerah (Bupati) Tingkat II Jombang. Seminggu kemudian, hasil rapat DPRD itu dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk dimintakan pengesahan. Gayung pun bersambut. Menteri Dalam Negeri tidak keberatan atas usulan itu. Selanjutnya, pada 22 Maret 1958 terbitlah Surat Keputusan Menteri yang intinya mengesahkan Soedarsono menjadi bupati.
Saat menjabat sebagai bupati, karakter sederhana, disiplin, dan tegas, merupakan sesuatu yang lekat dengannya. Bukan hanya itu, untuk menambah wawasan, bupati ke tujuh ini selalu rajin membaca buku serta surat kabar. Buku koleksinya yang hingga kini masih terawat misalnya, karya besar mantan Presiden Soekarno yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi (DBR). Kebiasaan yang lain yang tidak pernah lepas dari Soedarsono adalan sarapan berita. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor kabupaten, ia selalu menyempatkan diri membaca koran. Jika ada sesuatu yang dianggap penting, maka ia akan mengambil gunting. Berita tersebut dipotong kemudian dikliping. Menjaga kesehatan, berolahraga, hidup bersih, juga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam diri bapak empat anak ini. Maka tidak heran, saat pagi buta ia sudah bersih-bersih rumah. Selanjutnya, ia mengeluarkan sepeda kumbang miliknya. Dengan sepeda itulah ia berkeliling kota. Selain berolahraga, hal tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan masyarakat. Kegiatan berolahraga itu semakin padat jika memasuki hari Kamis dan Minggu. Wajar saja, bupati ke tujuh ini menyenangi olahraga tenis. Bupati Soedarsono meyakini, selain untuk menjaga kesehatan, hal-hal yang bersifat informal semisal olahraga, merupakan salah satu media untuk membangun komunikasi dengan jajaran di bawahnya. Dengan tenis itu pula hubungan emosi antara atasan dan bawahan bisa lebih terjaga. Jabatan Soedarsono berakhir pada 5 Januari 1962.
Karier politik dan organisasi

Usai pensiun, pemikiran Soedarsono masih banyak dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Mojokerto. Pemilu pertama Orde Baru pun digelar pada tahun itu. Walhasil, Soedarsono terpilih menjadi wakil rakyat dan masuk dalam FKP (Fraksi Karya Pembangunan). Jabatan itu sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Gubernur Jawa Timur, Soenandar Prijosoedarmo, tertanggal 4 Juli 1977. Dalam surat dengan Nomor: PM 012.4/40/1977/SK itu dijelaskan bahwasannya Soedarsono ditetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto bersama 39 anggota dewan lainnya.
Meski bertugas di Mojokerto, tetapi ia masih tetap pulang ke rumahnya di Jalan WR. Supratman Jombang. Secara otomatis, selama lima tahun menjabat sebagai wakil rakyat, Soedarsono harus bolak-balik dari Jombang ke Mojokerto. Karena kesederhanaan itu pula, ia lebih memilih naik bus saat berangkat dinas. Jabatan terakhir yang disandangnya adalah Ketua LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) cabang Kabupaten Jombang. Amanah itu dilakoninya pada tahun 1986. Selain menjabat Ketua LVRI, ia juga aktif di DPD Golkar Jombang dengan posisi sekretaris. Sedangkan di bidang keagamaan, mantan Bupati Jombang ini aktif sebagai takmir Masjid Al Ikhlas yang ada di Jalan WR Supratman. Di Masjid itu juga ia kerap memberikan ceramah-ceramah keagamaan.