Steam
Penghasilan pasar dan dampak > Sengketa Hukum

Dominasi Steam di pasar permainan telah membuat Valve mendapatkan beberapa kasus hukum. Kekurangan keterangan mengenai kebijakan pengenmbalian uang yang resmi telah menyebabkan Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) untuk menggugat Valve di September 2014 karena diduga melanggar peraturan konsumen Australia yang mengharuskan toko untuk menawarkan pengembalian uang untuk kesalahan atau kerusakan produk. Komisi tersebut telah memenangkan gugatan tersebut pada Maret 2016, meskipun Valve telah mengubah kebijakan mereka di internal. The ACCC beragumen kepada pengadilan bahwa Valve seharusnya didenda 3 Juta Dollar Australia "untuk mencapai penghalang khusus dan umum, dan juga karena sifat perilaku yang serius" sebelum mereka mengubah kebijakannya. Valve berargumen bahwa dari kasus pengadilan sebelumnya dikatakan bahwa "tidak ditemukan bahwa perilaku Valve dimaksudkan untuk menyesatkan atau menipu konsumen", dan berargumen bahwa seharusnya hanya dikenakan denda sebesar 250.000 Dollar Australia. Pada Desember 2016, pengadilan memutuskan bersama the ACCC dan mengenakan denda sebesar 3 Juta Dollar Australia, juga mengharuskan Valve untuk memasukan bahasa yang formal untuk konsumen Australia menguraikan apa saja hak mereka saat membeli permainan dari Steam. Valve juga berusaha mengajukan banding, berargumen bahwa mereka tidak memiliki keberadaan fisik di Australia, tetapi permintaan ini ditolak oleh pengadilan yang lebih tinggi pada Desember 2017. Pada Januari 2018, Valve mengisi gugatan untuk "special leave" pada keputusan pengadilan, mengajukan banding kepada High Court of Australia, tetapi the High Court  menolak permintaan ini, menegaskan bahwa Valve masih terikat dengan peraturan Australia, sebab mereka masih menjual produk secara langsung ke penduduk Australia. Setelah beberapa waktu pada September 2018, kebijakan pengembalian dana Valve Steam ditemukan melanggar hukum konsumen Perancis, dan didenda sebesar 147.000 euro dengan mengharuskan Valve untuk mengubah kebijakan pengembalian dana dengan tepat.
Pada December 2015, grup konsumen Perancis UFC-Que Choisir gugatan hukum terhadap valve untuk beberapa kebijakan Steam yang memiliki konflik atau bertabrakan dengan hukum Perancis, termasuk larangan penjualan kembali permainan yang sudah dibeli, yang seharusnya legal di Uni Eropa. Pada September 2019, the Tribunal de grande menemukan praktis Valve mencegah penjualan kembali melanggar the European Union's Information Society Directive of 2001 dan the Computer Programs Directive of 2009, dan mengharuskan mereka untuk memperbolehkannya di masa yang akan datang. Keputusan ini utamanya berdasrkan penemuan pengadilan bahwa Steam menjual sertifikat untuk judul perangkat lunak, meskipun Valve mengklaim bahwa mereka menjual langganan berbayar, yang tidak tercakup oleh the Directives. Perusahaan menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. The Interactive Software Federation of Europe (ISFE) dikabarkan membuat pernyataan bahwa keputusan pengadilan Perancis terhadap kasus hukum EU yang sudah mapan kepada digital copies dan mengancam  sistem distribusi digital di Eropa yang seharusnya dijunjung tinggi.
Pada agustus 2016, BT Group membuat gugatan terhadap Valve menyatakan bahwa klien Steam melanggar 4 hak paten mereka, yang mereka nyatakan  bahwa digunakan didalam Steam Library, Chat, Messaging dan Broadcasting.
pada 2017, the European Commission mulai meninvestigasi Valve dan 5 penerbit lainnya - Bandai Namco Entertainment, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media and ZeniMax Media - mengenai praktis anti-kompetisi, secara spesifik mengenai penggunaan geo-blocking melalui Steam storefront dan Steam product keys untuk mencegah akses ke perangkat lunak kepada penduduk dari beberapa negara tertentu didalam European Economic Area. Praktis tersebut tidak sesuai dengan the Digital Single Market initiative yang ditetap oleh Uni Eropa. Grup perdagangan permainan Perancis, Syndicat National du Jeu Vidéo, memberi catatat bahwa geo-blocking itu fitur yang diperlukan untuk menghalangi penjualan kembali kunci produk yang tidak tepat, dimana ada grup yang membeli sejumlah kunci di daerah yang dimana biayanya murah, dan menjual kembali kepada dimana daerah tersebut memilki nilai yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan, diluar dari pengawaran eropa dan hukum pajak. The Commission menemukan Valve dan the companies pada Januari 2021, telah mengeluarkan denda dengan total 7.8 juta Euro antara mereka, dan ditetapkan kepada perusaahan-perusahaan ini yang mungkin lebih cenderung akan terkena gugatan hukum dari konsumen yang terkena efeknya.
Januari 2021 gugatan class-action telah dibuat terhadap Valve menegaskan perusahaannya memaksa pengembang untuk memasuki "most favored nation" - tipe penetapan harga kontrak untuk penawaran permainan pada etalase toko mereka, yang mewajibkan pengembang untuk memberi harga yang sama kepada permainan mereka pada toko lainnya sama dengan yang mereka jual di Steam, sehingga mencekik persaingan. Simon Carless dari Gamasutra's  menganalisis gugatan dan mengobservasi bahwa persyaratan Valve hanya dapat diaplikasikan pada penjualan kembali kunci Steam dan bukan pada permainan mereka sendiri, dan jadi gugatan tersebut mungkin tanpa kepatutan yang seharusnya.