Regulasi perbekalan kesehatan
Sejarah > Revolusi Industri

Pada abad ke-18 di wilayah Jepang, Shogun Tokugawa Yoshimune mengadakan Reformasi Kyōhō yang mempromosikan produksi pertanian dan bahan-bahan yang berkhasiat. "Kebun tanaman obat" milik para shogun dan kebun yang diasuh oleh daimyō di seluruh kepulauan itu menjadi  tempat percobaan terhadap tanaman yang berasal dari luar negeri dan Jepang. Dengan demikian, pemerintah Jepang yang juga disebut sebagai bakufu, mendirikan "kantor-kantor pemeriksaan obat domestik" di Edo, Osaka, Sakai, Kyoto, dan Sunpu pada 1722—yang kemudian dibubarkan pada 1738. Di kota-kota tersebut, jumlah anggota tengkulak obat dengan hak dagang istimewa (kabu) dibatasi. Perwakilan tengkulak menerima pelatihan ahli herbal bakufu dan bertugas mengawasi keabsahan dan komposisi obat domestik (obat Jepang) serta obat campuran racikan asing (obat Tiongkok). Sebuah farmakope, Wayakushu rokkajō (Enam Artikel Golongan Obat Jepang), diterbitkan pada tahun yang sama. Pada abad ke-19, Biro Sanitasi Pusat menerbitkan "kode sanitasi" (juga disebut "regulasi kesehatan", isei) mengatur obat yang rusak dan beracun beserta obat paten, penetapan pemeriksaan obat impor oleh pemerintah, perizinan manufaktur farmasi dan apotek, serta standardisasi formula obat. Nihon yakkyoku hō (Farmakope Jepang) terbit pada 1886.
Pada abad ke-19 dan 20, tren transnasional dan konvensi-konvensi internasional atas perizinan suatu obat/bahan mulai terbentuk. Pada masa itu, industri farmasi yang baru bermunculan mendukung penggunaan obat mandiri (swamedikasi) untuk penyakit menular yang terus hadir pada masyarakat di negeri-negeri yang sedang mengalami industrialisasi. Perilaku konsumsi obat oleh pasien dipengaruhi oleh dua pihak yang bertentangan, yaitu tenaga kesehatan dan pihak industri farmasi yang bekerja sama dengan industri periklanan yang baru muncul. Pembatasan obat hanya jika diresepkan belum muncul secara berarti sejak abad ke-5 SM; di sisi lain, regulasi obat berbahaya di Barat baru mulai dijalankan dengan Arsenic Act of 1851 dan Pharmacy Act of 1868 yang mengatur penggolongan obat-obat berbahaya dan pendaftaran ahli obat yang menyediakannya (masih tanpa pembatasan penjualan) di Inggris. Para tenaga kesehatan mengkhawatirkan kesalahan penggunaan obat dan pemerintah berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga regulasi pasar obat paten mulai diterapkan pada 1914 di Inggris. Praktik dengan obat tradisional mengalami inersia; pemakaiannya menjadi lebih jarang dan dalam dosis yang lebih kecil di Barat. Di belahan dunia yang lain, hal serupa terjadi dengan, misalnya, adanya protostruktur manufaktur obat di Jepang tetapi pada awal masa ini mereka masih mengadopsi obat "modern" dari Barat melalui integrasi dengan kerangka pikir yang telah ada dalam penggunaan obat dan pola makan.
Sejarawan sepakat bahwa kebijakan kesehatan masyarakat di pemerintahan Meiji pada 1870-an dan 1880-an merupakan "bagian gerakan besar inisiasi pemerintah dalam meningkatkan produksi, mempromosikan industri, memperkaya negara, dan memperkuat militer". Tujuan regulasi obat paten tahun 1870 adalah menghapus panacea (manbyō yaku) tradisional dan mempromosikan "obat yang berkhasiat untuk penyakit yang khusus" (tokkōyaku), umumnya adalah formula obat dari Barat. Namun, keanekaragaman obat yang ada dan keterbatasan prosedur pemeriksaan obat membuat hal itu gagal diterapkan. Regulasi obat paten tahun 1877 menetapkan lisensi formula obat paten yang diizinkan (baiyaku eigyō zei) dengan lebih rinci, menyebabkan penurunan jumlah produsen sediaan farmasi yang drastis. Pada 1923, lisensi pabrik obat kemudian digantikan dengan pajak usaha dagang yang umum dan pada 1926 bea meterai obat paten dihilangkan untuk meringankan biaya pengobatan masyarakat kurang sejahtera.
Select Committee on Patent Medicines, yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Inggris, menghasilkan sejumlah rekomendasi tentang obat paten pada 1914. Rekomendasi tersebut antara lain pengaturan periklanan dan penjualan obat oleh satu departemen; pendaftaran produsen, pemilik, dan importir kepada departemen tersebut; pengaturan klaim khasiat obat kepada departemen tersebut; pengaturan periklanan lainnya, dll. Namun, sebagian rekomendasi tidak terlaksana atau baru diangkat pada Medicines Act of 1968. Industri dibiarkan meregulasi dirinya sendiri dengan persetujuan produk dari Dewan Penelitian Medis (Medical Research Council) hingga pengaturan sistem lisensi diadakan pada Therapeutic Substances Act 1925 untuk sediaan tertentu, yakni produk biologi, dan pada sejumlah aturan baru tentang perizinan obat paten di kemudian hari.