Harmoko
Karier politik > Menteri Kabinet

Pada 1977, Harmoko terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai anggota organisasi Golkar yang berkuasa. Ia melanjutkan kariernya di DPR, hingga akhirnya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.  Sebagai Ketua DPP Golkar, Harmoko berhasil mempengaruhi publik selama pemilihan umum 1982, melalui program Safari Ramadhan. Pada tahun 1983, ia diangkat Menteri Penerangan, kemungkinan karena latar belakangnya di jurnalisme. Ia menjabat sebagai menteri penerangan di tiga kabinet berturut-turut (Kabinet Pembangunan IV, Kabinet Pembangunan V dan Kabinet Pembangunan VI) dari tahun 1983 hingga 1997, pada waktu itu dikatakan bahwa namanya adalah singkatan dari hari-hari omong kosong. Harmoko menggunakan kewenangannya untuk memperpanjang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pencabutan SIUPP dari perusahaan penerbitan berarti tidak dapat lagi berfungsi secara hukum, dan juga dapat digunakan untuk secara efektif melarang publikasi individu. Setelah majalah berita mingguan Tempo menerbitkan artikel yang mengkritik pembelian 39 kapal perang Jerman Timur oleh Menteri Riset dan Teknologi B. J. Habibie, SIUPP majalah tersebut dicabut pada tanggal 21 Juni 1994 dan berhenti terbit.  Dua publikasi berita lainnya, Detik dan Editor, dilarang secara bersamaan.
Setelah masa jabatan sebagai wakil ketua, Harmoko menjadi ketua organisasi politik Golkar yang berkuasa dari 1993 hingga 1998, menjadi orang sipil pertama yang memegang posisi ini. Pada Juni 1997 diangkat menjadi menteri negara urusan khusus, jabatan yang dijabatnya hanya tiga bulan karena pada Oktober 1997, ia terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah jabatan yang ia menjabat sampai tahun 1999. Meskipun bertahun-tahun setia kepada Presiden Soeharto, setelah demonstrasi mahasiswa yang meluas menyerukan perubahan pemerintah, pada tanggal 18 Mei 1998, Harmoko membuat kejutan besar pada konferensi pers dengan meminta presiden untuk mundur dalam waktu lima hari. Ini mungkin karena Harmoko kesal dengan pemecatannya sebagai menteri penerangan dan tidak dipertimbangkan untuk wakil presiden, atau mungkin karena Harmoko kesal setelah perusuh membakar rumahnya di Surakarta.
Soeharto melihat permintaan Harmoko sebagai pengkhianatan, dan ketika Harmoko berusaha mengunjungi Suharto di ranjang kematiannya pada 2008, ia ditolak. Tadjus Sobirin, Ketua Umum Golkar Jakarta pada tahun 1998, memanggil Harmoko "Brutus" dalam rapat pimpinan partai.
Harmoko (kiri) duduk bersama Presiden Suharto dan Wakil Presiden B. J. Habibie.
Harmoko (keempat dari kiri) dilantik sebagai pejabat Lembaga Pemilihan Umum.
Sebagai menteri Penerangan, Harmoko mencetuskan gerakan Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan) yang dimaksudkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dari pemerintah. Harmoko pun dinilai berhasil memengaruhi hasil pemilihan umum (Pemilu) melalui apa yang disebut sebagai "Safari Ramadhan". Sebagai Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko dikenal pula sebagai pencetus istilah "Temu Kader". Terakhir, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999 yang mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-7. Namun dua bulan kemudian Harmoko pula memintanya turun ketika gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan.
Salah satu kebijakan Harmoko yang cukup kontroversial adalah pelarangan lagu-lagu "cengeng" (balada sentimental). Pada peringatan HUT TVRI pada 24 Agustus 1988, Harmoko mengeluarkan instruksi untuk melarang stasiun televisi dan radio memutar lagu-lagu balada sentimental, buntut dari melejitnya lagu berjudul "Hati yang Luka", yang ditulis oleh Obbie Messakh dan dinyanyikan oleh Betharia Sonatha. Menurutnya, sering diputarnya lagu-lagu balada sentimental semacam "Hati yang Luka" dianggap "menghambat" dan "menghancurkan" semangat pembangunan yang terus digelorakan pemerintah.