Sejarah Taiwan (1945–sekarang)
Kronologi > Masyarakat pascaperang awal

Pertempuran Perang Dunia II berakhir pada tanggal 2 September 1945, dengan kekalahan Kekaisaran Jepang dan Jerman Nazi. Taiwan, yang telah diserahkan pada Jepang oleh Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, ditempatkan di bawah kendali Republik Tiongkok (RT) yang dipimpin Kuomintang dengan permakluman Perintah Jenderal No. 1 dan penandatanganan Dokumen Kapitulasi pada hari itu.
He Yingqin, perwakilan RT pada upacara penyerahan diri bangsa Jepang, mendirikan Kantor Kepala Eksekutif Provinsi Taiwan [zh] yang terpisah dari sistem eksekutif tingkat provinsi di Tiongkok Daratan. Setelah pendirian kantor eksekutif provinsi, Chen Yi ditunjuk menjadi Ekseutif Kepala. Chen memproklamirkan tanggal 25 Oktober sebagai Hari Penyerahan Kembali. Namun, karena Jepang belum secara resmi melepaskan kedaulatan Taiwan pada saat itu, Blok Sekutu dalam Perang Dunia II tidak mengakui pencaplokan sepihak Taiwan oleh Republik Tiongkok.
Pemerintahan Chen Yi dirusak oleh korupsi, dan juga kurangnya disiplin dalam polisi militer yang ditugaskan untuk kewajiban-kewajiban pendudukan, menimbulkan perasaan tak percaya dan merendahkan yang mendalam di rantai komandonya. Dengan korupsi yang merajalela dalam pemerintahannya, Chen Yi mulai memonopoli kekuasaan. Sebagai tambahan, ekonomi pascaperang pulau ini menurun drastis dan menuju ke arah resesi, yang menyebabkan orang-orang di pulau ini mengalami kesulitan ekonomi. Program pemerintah "menurunkan pengaruh Jepang" juga menciptakan kerenggangan budaya, bersamaan dengan ketegangan yang terjadi di antara populasi migran dari Tiongkok Daratan, yang semakin bertambah jumlahnya, dengan para penghuni pulau ini sejak praperang. Ketegangan yang terus meningkat itu meledak di tahun 1947, ketika penahanan penjaja rokok oleh agen-agen pemerintah mengakibatkan kematian orang yang lewat. Bentrokan yang terjadi selanjutnya di antara polisi dan para penghuni dengan cepat menyebar di seluruh pulau, dan tumbuh menjadi pemberontakan umum terhadap Chen Yi dan Kantor Eksekutif Kepala. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 228. Beberapa minggu kemudian, pasukan-pasukan pemerintah dikirim ke Taiwan dari Tiongkok Daratan untuk menangani krisis tersebut dan menekan oposisi atau perlawanan apapun terhadap pemerintah. Banyak tokoh penting dalam masyarakat Taiwan, dan juga penghuni pulau lainnya, yang di antara mereka sebenarnya banyak yang tak terkait apapun dengan peristiwa tersebut, dibunuh, dipenjarakan tanpa pengadilan, atau menghilang begitu saja. Peristiwa 228 merupakan pendahuluan bagi Teror Putih dalam dasawarsa 1950an, yang menyebabkan ketegangan etnik antara para penghuni praperang dengan penghuni pascaperang, yang juga menjadi awal gerakan kemerdekaan Rakyat Taiwan.
Setelah Peristiwa 228, pemerintah RT yang dipimpin Kuomintang mengatur kembali pemerintahan lokal, menghapuskan Kantor Eksekutif Kepala, sambil mendirikan pemerintahan provinsi yang baru. Wey Daw-ming, yang orang tuanya merupakan akademisi, menjadi Gubernur Provinsi Taiwan yang pertama, dan selama masa pemerintahannya, membatasi jangkauan perusahaan-perusahaan umum, yang tumbuh dengan signifikan di bawah pemerintahan Chen Yi.
Wey digantikan oleh Chen Cheng sebagai gubernur di tahun 1949. Wey mereformasi sistem mata uang, menggantikan Dolar Lama Taiwan yang didevaluasi dengan Dolar Baru Taiwan, dengan nilai tukar 40.000:1, dan menerapkan 375 Peraturan Pengurangan Sewa untuk Lahan yang Digarap [zh], sehingga meringankan situasi yang menyebabkan inflasi.
KMT berpandangan bahwa populasi Taiwan sudah dirusak oleh pengaruh Jepang dan tidak sepenuhnya Tionghoa maupun bisa dipercaya. Pengaruh yang dipersepsi ini mendorong KMT untuk meyakini bahwa populasi Taiwan terbelakang dan membutuhkan pendidikan ulang. KMT berusaha menghilangkan setiap jejak pengaruh Jepang dan memaksakan identitas Tionghoa baru pada orang-orang Taiwan. KMT juga menyita properti dari kolonis Jepang entah untuk dijual atau untuk digunakan oleh mereka sendiri. Dalam Taiwan modern, properti yang diambil untuk digunakan sendiri seperti ini dianggap aset yang diperoleh dengan cara yang buruk. KMT juga mengambil aset-aset yang merupakan milik kewenangan penjajah Jepang. Di tahun 2017, pengadilan memerintahkan KMT untuk membayar ganti rugi 458 properti yang telah diambil alih dengan cara seperti ini.