Kabupaten Kerinci
Sejarah > Penggabungan Kerinci ke Dalam Keresidenan Sumatra Barat Tahun 1922

Berdasarkan Surat Keputusan (Besluit) Kerajaan No. 66 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1921, wilayah Kerinci secara resmi digabungkan dengan Keresidenan Sumatra Barat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Besluit tersebut yang juga dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1921, No. 798. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “wilayah yang menjadi bagian dari Afdeeling Kerintji dikeluarkan dari Keresidenan Jambi (Residentie Djambi) dan dimasukkan ke dalam Keresidenan Sumatra Barat (Residentie Sumatra’s Westkust)”. Keputusan ini menandai perubahan administratif yang signifikan dalam pembagian wilayah pada masa penjajahan Belanda, yang mempengaruhi pengaturan dan pengelolaan pemerintahan di wilayah Kerinci dan sekitarnya.
Penggabungan wilayah Kerinci ke dalam Keresidenan Sumatra Barat secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1922. Pemberlakuan ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 2 yang dikeluarkan pada 29 Desember 1921. Besluit Gubernur Jendral mengenai waktu efektif penggabungan Afdeeling Kerinci ke dalam Residentie Sumatra’s Westkust tersebut kemudian dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1921, No. 799. Keputusan ini menandai perubahan administratif yang penting dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Sumatra Barat pada masa itu.
Seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 3, tertanggal 29 Desember 1921, setelah Kerinci digabungkan dengan Keresidenan Sumatra Barat, wilayah tersebut dimasukkan ke dalam Afdeeling Painan dengan status sebagai Onderafdeeling (Onderafdeeling Kerinci). Besluit Gubernur Jendral mengenai status administratif Kerinci dalam Keresidenan Sumatra Barat ini kemudian dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1921, No. 900. Dalam keputusan tersebut, Kerinci diletakkan di bawah pimpinan seorang Kontrolir dari Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Sungai Penuh.
Selain itu, Besluit Gubernur Jendral ini juga mengatur berbagai hal terkait administrasi wilayah, termasuk jumlah pegawai yang terdiri dari Kontrolir, Klerk (Juru Tulis), Demang, Asisten Demang, serta penggajian pegawai dan struktur organisasi yang berkaitan dengan polisi, tentara, dan instansi lainnya. Semua perubahan ini merupakan dampak dari penggabungan Kerinci ke dalam Afdeeling Painan di bawah Keresidenan Sumatra Barat, yang memiliki implikasi administratif dan pemerintahan yang luas baik di Kerinci, Afdeeling Painan, maupun di Keresidenan Sumatra Barat dan Keresidenan Jambi.
Pengeluaran Kerinci dari Keresidenan Jambi dan penggabungannya ke dalam Keresidenan Sumatra Barat memang memiliki dampak yang signifikan bagi wilayah tersebut, baik dalam hal administratif, sumber daya manusia, maupun persepsi masyarakat setempat. Bagi warga (elit) Kerinci, perubahan status administratif ini sering dipahami sebagai penurunan status, dari afdeeling menjadi onderafdeeling. Hal ini tentu saja disertai dengan pengurangan dalam berbagai hal, seperti pengurangan jumlah pegawai, baik yang berasal dari kalangan Belanda maupun bumiputera, serta pengurangan personel polisi dan tentara yang sebelumnya ditempatkan di wilayah tersebut.
Di kalangan elit Kerinci, penggabungan ini juga menimbulkan rasa ketidakpuasan, di mana mereka merasa bahwa Kerinci ditempatkan pada posisi 'pinggiran' dalam Keresidenan Sumatra Barat. Rasa terpinggirkan ini muncul karena mereka merasa bahwa perhatian dan sumber daya yang diberikan kepada Kerinci tidak sebanding dengan daerah-daerah lain yang lebih pusat dan lebih berkembang di wilayah Sumatra Barat. Pengabaian terhadap Kerinci, baik dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi, semakin memperburuk persepsi tersebut, menyebabkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan elit dan masyarakat setempat.
Proses perubahan administratif seperti ini tentu tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga berpengaruh pada identitas sosial dan hubungan antara Kerinci dengan daerah lain di Sumatra Barat. Rasa ketidakpuasan ini mungkin juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika sosial-politik di wilayah tersebut pada masa itu.
Penaklukan Kerinci oleh Belanda pada awal abad ke-20 menjadi titik awal integrasi wilayah tersebut ke dalam sistem administratif yang lebih besar, dan transformasi status administratif ini memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara daerah tersebut dengan pusat kekuasaan kolonial.
Pada awalnya, setelah penaklukan, Kerinci berada di bawah kendali seorang Asisten Residen dan menjadi bagian dari Gouvernement Sumatra’s Westkust. Perubahan yang lebih besar terjadi pada tahun 1906, saat Kerinci digabungkan dengan Jambi yang saat itu berada di bawah Afdeeling dalam Residentie Palembang. Keputusan ini, yang tercatat dalam Besluit Kerajaan No. 54 dan Staatsblad No. 187, memberikan Kerinci status sebagai Onderafdeeling di bawah Afdeeling Djambische Bovenlanden, dengan pengaturan administratif yang lebih rinci.
Penggabungan Kerinci ke dalam Jambi pada tahun 1906 dengan statusnya sebagai Onderafdeeling menciptakan dua distrik administratif di Kerinci, yaitu Distrik Delapan Helai Kain dan Distrik Tiga Helai Kain, serta dua Mendapo Otonom, yakni Sanggaran Agung dan Dusun Lolo. Ini menandakan adanya pemisahan administratif yang lebih terstruktur, meskipun status Kerinci sebagai Onderafdeeling mungkin dianggap sebagai pengaturan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki status lebih tinggi.
Pengangkatan seorang Kontrolir dari Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Sanggaran Agung sebagai kepala pemerintahan di Kerinci pada masa itu, menandakan kontrol yang kuat oleh pemerintah kolonial Belanda atas wilayah tersebut, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi dan pengawasan atas daerah-daerah yang lebih terisolasi atau kurang berkembang seperti Kerinci. Besluit Gubernur Jendral Hindia Belanda No. 31 yang juga dicatat dalam Staatsblad No. 261, mengatur berbagai aspek administratif ini, termasuk pembagian tugas antara pejabat lokal dan pusat, serta distribusi kekuasaan di wilayah tersebut.
Perubahan administratif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda untuk lebih mengatur dan mengontrol wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, serta memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan dan kebijakan kolonial. Sejak tahun 1913 status administratif Kerinci ditingkat menjadi Afdeeling. Dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1913 No. 241 dinyatakan bahwa Residentie Djambi dibagi menjadi tujuh afdeeling, dan salah satu di antaranya adalah Afdeeling Kerinci. Afdeeling ini dipimpin oleh seorang Kontrolir dari Kementrian Dalam Negeri dengan ibu kotanya Sungai Penuh. Afdeeling ini dibagi menjadi dua distrik, yaitu Kerinci Ulu (sebelumnya bernama Salapan Helai Kain) dengan ibu kotanya Sungai Penuh dan Kerinci Ilir (sebelumnya bernama Tiga Helai Kain) dengan ibu kotanya Sanggaran Agung. Masing-masing distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik.
Dalam status Afdeeling inilah Kerinci digabungkan ke Keresidenan Sumatra Barat dan diturunkan statusnya menjadi Onderafdeeling. Seperti disebutkan di atas, ada banyak penilaian yang muncul di kalangan elit Jambi dan Kerinci sehubungan dengan penggabungan Kerinci  ke dalam Residentie Sumatra’s Westkust. Apa pun penilaian yang diberikan, baik dalam konteks Jambi secara umum atau Kerinci secara khusus, yang jelas, menurut Batavia, penggabungan Kerinci ke Keresidenan Sumatra Barat dikatakan telah melalui pengkajian yang cukup cermat dan dengan berbagai pertimbangan (sosial, politik, ekonomi, dan budaya) yang saksama. Dan penggabungan Kerinci ke Keresidenan Sumatra Barat tersebut diputuskan dengan dasar hukum (surat keputusan/besluit) yang sangat kuat dan dinyatakan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda.