Soekiman Wirjosandjojo
Perang Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekiman ditunjuk menjadi salah satu anggota dewan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang waktu itu merupakan satu-satunya partai, pada tanggal 22 Agustus. Karena satu partai saja tidak mengakomodasi berbagai golongan di Indonesia, Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan untuk memperbolehkan dibentuknya partai-partai politik baru. Empat hari kemudian, pada tanggal 7 November, Kongres Umat Islam Indonesia diadakan di Yogyakarta dan partai Masyumi dibentuk dengan Soekiman sebagai ketua umum pertamanya. Para mantan anggota PII mendominasi kepemimpinan Masyumi dalam susunan awalnya. Meskipun begitu, dalam pidatonya pada akhir kongres tersebut, Soekiman menyesalkan keputusan pemerintah untuk membentuk partai politik karena ia beranggapan bahwa partai-partai politik dapat memecah bangsa Indonesia.
Soekiman menentang pembentukan Kabinet Sjahrir I. Bersamaan dengan kongres pembentukannya, Partai Masyumi menerbitkan manifesto yang menolak sistem parlementer karena Undang-Undang Dasar yang waktu itu baru berusia beberapa bulan telah menetapkan bahwa pemerintahan mengikuti sistem presidensial. Bersama dengan Tan Malaka di bawah payung organisasi Persatuan Perjuangan (PP), Masyumi menempatkan diri dalam posisi oposisi terhadap pemerintahan Sjahrir sampai bulan Maret 1946, ketika sejumlah anggota PP ditahan. Setelah penahanan tersebut, Masyumi mengurangi oposisinya terhadap pemerintah. Soekiman juga sebelumnya sudah dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Sjahrir II pada bulan Februari 1946, tetapi setelah kabinet tersebut terbentuk, Soekiman mengkritisi komposisi anggotanya. Soekiman terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946 sebagai salah seorang tokoh yang mendatangi istana kepresidenan untuk menuntut pembubaran Kabinet Sjahrir II. Menurut Mohammad Hatta, Soekiman mengira tujuannya pergi ke istana adalah untuk mendengarkan pengumuman dari presiden. Begitu Hatta menerangkan tujuan tokoh-tokoh lainnya, Soekiman langsung meninggalkan istana. Soekarno sendiri menolak tuntutan tersebut, dan tokoh-tokoh lainnya yang terlibat seperti Mohammad Yamin dipenjara.
Aksi militer Belanda yang lebih agresif sejak akhir tahun 1946 memaksa Sjahrir untuk mulai berunding, dan hasil Perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946. Masyumi di bawah Soekiman saat itu menentang isi perundingan yang dianggap terlalu akomodatif terhadap Belanda, sampai Soekiman bersama Zainul Arifin Pohan menyatakan bahwa mereka berniat menggulingkan pemerintahan Sjahrir secara paksa. Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III pada tanggal 27 Juni 1947, Soekiman bersama dengan Amir Sjarifoeddin, Adnan Kapau Gani, dan Setyadjit Soegondo ditunjuk oleh Soekarno menjadi formatur kabinet baru. Karena Soekiman menganggap Masyumi memiliki basis pendukung yang besar, ia menuntut beberapa jabatan penting ditempati anggota Masyumi. Tokoh-tokoh lainnya menolak tuntutan tersebut. Soekarno kemudian mencabut mandat formatur dari Soekiman, sehingga ketiga tokoh lainnya dapat menyusun Kabinet Amir Sjarifuddin I. Amir cenderung bersifat antipati terhadap Masyumi, sehingga ia menunjuk menteri seperti Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata dari PSII, yang baru dibentuk kembali setelah memisahkan diri dari Masyumi.
Pertentangan antara Amir dengan Masyumi berhenti setelah Agresi Militer I diluncurkan Belanda pada bulan Juli 1947, sehingga kedua pihak sepakat untuk berkompromi dan sejumlah anggota Masyumi ditunjuk menjadi menteri. Kabinet Amir jatuh karena dicabutnya dukungan Masyumi sebagai imbas dari Perjanjian Renville, dan Soekiman ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Hatta I. Penunjukan Soekiman diterima baik oleh organisasi-organisasi perjuangan Islam, dan pihak Belanda sempat keliru menganggap bahwa Soekiman merupakan pemimpin pergerakan Darul Islam di Indonesia. Pada tahun 1949, Soekiman juga menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.