Dana darurat
Tata Cara Penyaluran dan Pencairan > Penyaluran

Penyaluran Dana Darurat dilaksanakan dengan mekanisme transfer ke daerah melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
Penyaluran Dana Darurat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:
tahap I setelah Dirjen Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah;
tahap II paling lambat 15 hari kerja setelah KPA-BUN DD menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap I tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah; dan
tahap III paling lambat 15 hari kerja setelah KPA-BUN DD menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap II tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah.
Penyaluran Dana Darurat dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
tahap I sebesar 25% dari pagu Dana Darurat;
tahap II sebesar 50% dari pagu Dana Darurat setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%; dan
tahap III sebesar 25% dari pagu Dana Darurat setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I ditambah dengan tahap II mencapai minimal 80%.
Penyaluran Dana Darurat dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Darurat dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA-BUN DD.
Surat Permintaan Penyaluran Dana Darurat tahap I dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
SPTJM;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
Dokumen Rencana Penggunaan Dana Darurat.
Surat Permintaan Penyaluran Dana Darurat tahap II dan tahap III dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
SPTJM;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
Dokumen Rencana Penggunaan Dana Darurat;
Laporan Pencapaian Kinerja Dana Darurat yang telah diverifikasi oleh Kepala BNPB; dan
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Darurat berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.
Laporan Pencapaian Kinerja paling kurang memuat:
program/kegiatan; dan
rencana dan realisasi tingkat keluaran (output).
Berdasarkan Surat Permintaan, KPA-BUN DD menyalurkan Dana Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format SPTJM tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Darurat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permintaan verifikasi teknis program dan kegiatan kepada Kepala BNPB sebagai persyaratan penyaluran Dana Darurat tahap II dan tahap III. Dalam melakukan verifikasi teknis program dan kegiatan, BNPB berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Kepala BNPB menyampaikan hasil verifikasi teknis program dan kegiatan kepada Kepala Daerah sebagai persyaratan penyaluran. Penyampaian hasil verifikasi dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya pengajuan permintaan verifikasi. Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab penuh atas hasil verifikasi. Permintaan penyaluran tahap III disampaikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA-BUN DD paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berjalan.
Dana Darurat yang belum disalurkan ke RKUD sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi sisa anggaran lebih pada APBN dan tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Darurat tahun anggaran selanjutnya. KPA-BUN DD dan Kepala Daerah melakukan rekonsiliasi atas penyaluran Dana Darurat. Dalam hal terdapat sisa anggaran Dana Darurat pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan Dana Darurat sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
Kriteria kegiatan Dana Darurat meliputi:
kegiatan yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang telah ada ikatan pejanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure).
Dalam hal sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya masih terdapat sisa anggaran Dana Darurat pada kas daerah, maka sisa anggaran tersebut diperhitungkan sebagai tambahan kecukupan APBD pada tahun anggaran berikutnya.