Thomas Stamford Raffles
Kebijakan > Reformasi sistem pajak

Setelah melakukan serangkaian penelitian, Raffles menemukan gambaran tentang kondisi sosial orang Jawa yang mirip dengan orang Benggala di India yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan reformasi sistem pajak berdasarkan sistem pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Hindia Timur Inggris di India. Berdasarkan penelitian tersebut, ia mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa semua hak milik tanah di seluruh negeri menjadi milik penguasa berdaulat, yakni pemerintah di Batavia. Hal inilah yang menjadi latar belakang Raffles menerapkan sistem pajak dengan menggunakan sewa tanah. Pajak tanah dilakukan dengan cara pemerintah menguasai semua tana di Jawa dan para petani harus membayar sejumlah uang tertentu senilai seperempat dari hasil panennya.
Reformasi sistem pajak ini  dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan para petani dari cengkraman elit priyayi. Pada masa itu, hal ini merupakan sebuah ide yang revolusioner. Namun, pelaksanaan reformasi sistem pajak menemui beberapa hambatan. Sistem pajak sewa tanah yang mengadopsi hukum pajak di Benggala ini menimbulkan konsekuensi yang serius. Misalnya bahwa semua tanah yang tidak dibudidayakan berada langsung di bawah pemerintah dan bebas digunakan untuk apa saja. Suatu ketidakadilan bagi orang Jawa yang menganggap wilayah tanah yang tak diolah sebagai tanah cadangan yang akan diolah bila jumlah penduduk meningkat. Kalau pemerintah memutuskan menjual tanah ini kepada petanam Eropa atau Cina akan timbul suatu kaum tak bertanah dan berbagai permasalahan yang menyertainya. Selain itu, pemerintahan Raffles juga terhambat oleh tidak adanya pengetahuan yang akurat tentang sistem penguasaan tanah dan jumlah tanah subur yang tersedia sehingga pemerintah mau tak mau mengandalkan informasi dari dari para pejabat Jawa yang terbiasa menggunakan sistem pengukuran tanah yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Setelah menerima instruksi dari Lord Minto, Stamford Raffles bergabung dengan armada militer yang terdiri dari hampir 100 kapal dan 12.000 serdadu. Bersama pasukan ini, ia berhasil menggagalkan upaya Janssens di Batavia. Ketika pertama kali tiba di Tanah Jawa, Raffles berada di bawah komando Gubernur Jendral Lord Minto, dengan pangkat Letnan Gubernur. Ekspedisi ini dilakukan setelah wilayah Belanda jatuh ke tangan Prancis. Raffles tiba di Tanah Jawa dengan tujuan mengatur ekspedisi militer melawan Belanda. Pada awalnya, Pulau Jawa direncanakan oleh Prancis sebagai basis pertahanan mereka, tetapi Lord Minto memiliki visi untuk menjadikan Jawa sebagai koloni Inggris. Penyerbuan militer ini dipimpin oleh beberapa tokoh penting, termasuk Admiral Robert Stopford, Jendral Wetherhall, dan Kolonel Gillespie.
Ketika Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jendral di Pulau Jawa dari tahun 1811 hingga 1816, ia melakukan perubahan signifikan dalam sistem kepemilikan tanah. Raffles menggantikan sistem tanam paksa (cultuur stelsel) yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sistem Pajak Bumi atau sewa tanah (Landrente). Menurut pandangan Raffles, pelaksanaan Pajak Bumi harus didasarkan pada hukum adat Jawa, dan sistem ini telah diterapkan dengan sukses di India sebelumnya.
Selama kepemimpinannya, Raffles berusaha untuk menghapus penyerahan wajib, kerja rodi, dan memberikan kepastian serta kebebasan kepada para petani, terutama dalam menentukan tanaman apa yang akan mereka tanam, bukan hanya untuk kepentingan ekspor pemerintah. Dalam hal ini, Raffles dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Prancis yang mengusung semboyan "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" bagi seluruh warga, meskipun ia menyadari bahwa di konteks Jawa, tidak semua aspek cita-cita tersebut dapat terwujud sepenuhnya.
Saat Inggris menguasai Jawa, Raffles pertama-tama berusaha mengubah kebijakan kolonialisme yang sebelumnya diterapkan, yaitu sistem tanam paksa, dengan sistem yang dianggapnya lebih manusiawi. Ia menentang sistem VOC karena keyakinannya yang sekarang disebut sebagai liberalisme, serta pandangannya bahwa eksploitasi yang dilakukan VOC tidak menguntungkan. Ia ingin menggantikan sistem VOC dengan sistem pertanian di mana para petani memiliki kebebasan untuk menanam tanaman dagangan (cash crops) yang dapat diekspor ke luar negeri. Dalam sistem ini, pemerintah kolonial hanya bertugas menciptakan pasar yang dibutuhkan untuk merangsang para petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Pendekatan Raffles ini bertentangan dengan sistem VOC yang dianggapnya tidak memberikan kebebasan kepada penduduk pribumi, terutama dalam sektor pertanian, dan dianggap tidak menguntungkan.
Kebijakan Landrent yang diterapkan di Pulau Jawa oleh pemerintah Inggris berlangsung selama lima tahun dan terinspirasi dari pengalaman yang mereka miliki di India, di mana kebijakan serupa telah berhasil diterapkan. Raffles ingin menerapkan Landrent di Pulau Jawa sebagai bagian dari upaya untuk menghapus sistem tanam paksa yang sebelumnya berlaku di sana. Penerapan kebijakan pajak atas tanah di Jawa didasarkan pada pengalaman yang dimiliki di India, di mana selama Kekaisaran Moghul (1526-1707), negara dianggap sebagai pemilik tanah atau super land-lord. Pengalaman ini kemudian membawa konsep pajak tanah mulai diperkenalkan di Jawa.
Raffles mendeklarasikan bahwa hak kepemilikan atas tanah di Jawa disatukan dalam kepentingan kedaulatan Eropa sebagai pewaris kedaulatan Jawa. Dalam deklarasinya, tanah yang tidak digarap atau dibiarkan selama lebih dari 3 tahun dianggap sebagai tanah yang tidak memiliki pemilik. Ini adalah peraturan yang mudah dideklarasikan oleh pemerintah Inggris, tetapi sulit untuk orang Pribumi pada saat itu karena mereka tidak memiliki akses yang sama ke proses formalitas yang diperlukan untuk mengklaim tanah. Selama upaya Inggris untuk menguasai Pulau Jawa, mereka juga melakukan diplomasi dengan banyak kerajaan Pribumi dan mencoba mendapatkan pengakuan dari raja-raja tersebut atas kedaulatan Inggris. Diplomasi ini membantu mereka memperluas wilayah kekuasaan mereka.
Penaklukan daerah tertentu seperti Banten dan Cirebon dilakukan dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, sehingga penduduk setempat tidak dirugikan. Namun, penaklukan Yogyakarta, yang dikuasai oleh Sultan Hamangkubuwono II, memerlukan tindakan militer langsung oleh Mayor Jenderal Gillespie dan Legiun Mangkunegaraan. Keraton Yogyakarta berhasil ditaklukkan, dan sultan dibawa ke Batavia untuk diadili. Pulau Jawa bagian Timur tampaknya lebih mudah dikuasai oleh Inggris karena pemerintah daerah merupakan satu-satunya pemilik tanah, dan tidak ada perjanjian antara masyarakat petani dan penguasa lokal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Landrent, daerah-daerah ini tidak memiliki banyak kesulitan. Meskipun Landrent diterapkan di daerah-daerah seperti Banten, Cirebon, dan Jawa bagian Timur, rincian lebih lanjut tentang pelaksanaannya tidak selalu diketahui dengan jelas dalam sumber-sumber sejarah.