MNCTV
Sejarah > Kemunculan

MNCTV awalnya bersiaran dengan nama Televisi Pendidikan Indonesia (disingkat TPI). Sesuai namanya, awalnya TPI dimaksudkan untuk menyiarkan program siaran pendidikan yang dihasilkan oleh Pustekkom (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) Depdikbud (sekarang Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, serta Kemenbud). Kehadirannya saat itu bisa dikatakan merupakan realisasi dari ide lama mendirikan televisi berbasis acara pendidikan di Indonesia yang sudah direncanakan oleh kedua lembaga tersebut sejak tahun 1970-an. Saat itu, Pustekkom tercatat sudah memproduksi sejumlah video dan film yang berisi materi-materi pelajaran dari tingkat dasar hingga menengah atas. Namun, rencana ini tidak kunjung terealisasi sampai munculnya pihak swasta, yaitu Mbak Tutut (Siti Hardijanti Rukmana), putri sulung Presiden Soeharto yang menunjukkan niatnya untuk "membantu" menghadirkan televisi swasta non-komersial yang berbasis program pendidikan. Menurutnya, kehadiran TPI adalah terobosan baru, yang menandakan ingin berperannya pihak swasta dalam proses pencerdasan bangsa dengan mengelola televisi pendidikan. Ide Tutut ini (yang sudah ada sejak 1989) kemudian disetujui oleh ayahnya, Presiden Soeharto pada pertengahan 1990.
Untuk merealisasikan hal itu, maka didirikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Cipta TPI) pada 23 Januari 1990, awalnya bernama PT Televisi Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya mulai 30 November 1990 namanya berubah menjadi PT Cipta TPI dan aktanya mendapat pengesahan pemerintah pada 13 Desember 1990. Pada tanggal 1 Agustus 1990, perusahaan ini menerima izin awal siaran nasionalnya bernomor No. 1271C/RTF/K/VIII/1990, dan sekitar dua minggu kemudian (18 Agustus 1990), izin siaran resmi TPI keluar lewat penandatanganan kerjasama dengan TVRI bernomor No. 145/SP/Dir/TV/1990 dan nomor 023/TPI/PKS/SNR/23/VII/1990, masing-masing oleh Ishadi S.K. dan Mbak Tutut. Selanjutnya, penandatanganan kerjasama juga dilakukan dengan Depdikbud pada 16 Oktober 1990, meskipun dalam perkembangannya sempat terjadi pergesekan dalam hubungan keduanya.
Lewat penandatanganan perjanjian diatas, maka TPI sebagai pihak swasta akan bekerjasama dengan dua lembaga pemerintah, yaitu Departemen Penerangan (sekarang Kemkomdigi) lewat TVRI dan Depdikbud. Dalam hal ini, Depdikbud menjadi pihak yang menyediakan naskah, program dan produksi program siaran televisi pendidikan; TVRI menyediakan infrastruktur, bantuan produksi siaran dan sejumlah program; sedangkan TPI menanggung biaya operasionalnya. Saat itu, kehadiran TPI diharapkan mampu mendorong "semangat belajar mengajar, sehingga dapat tumbuh rasa percaya diri, sikap, dan perilaku yang inovatif serta kreatif", dengan program yang informatif dan edukatif. Justifikasi pemerintah lainnya akan kehadiran TPI adalah luasnya wilayah Indonesia, sehingga diharapkan membantu pendidikan baik secara non-formal maupun formal secara cepat dan hemat biaya, yang akhirnya berefek positif pada peningkatan kualitas manusia Indonesia, semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial yang menumbuhkan semangat cinta tanah air.
TPI pada saat itu diikat dengan ketentuan khusus dan memiliki status khusus yaitu Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan (SPTSP), yang merupakan televisi swasta satu-satunya yang boleh bersiaran nasional. Siaran TV ini 20% waktu siarnya diperbolehkan untuk iklan, lebih besar dari TV swasta biasa yang hanya 15%. Lalu, TPI juga berkomitmen untuk menyediakan acara-acara pendidikan dan tayangan yang ramah anak, begitu juga dengan iklannya yang tidak menayangkan iklan rokok maupun minuman beralkohol. Dalam suatu kesempatan, Tutut bahkan menyebut bahwa iklan yang ditayangkan TPI juga akan diseleksi agar "mendidik", seperti iklan mobil dan teknologi pembuatannya. Biaya yang dikeluarkan dalam pendirian TPI adalah senilai Rp 500 miliar.