Irlandia Utara
Sejarah

Wilayah yang saat ini dikenal sebagai Irlandia Utara dulunya telah lama dihuni oleh penduduk asli Gael yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Irlandia dan sebagian besar merupakan penganut agama Katolik. Para penduduk asli Gael ini kemudiannya membentuk beberapa kerajaan dan wilayah Gaelic yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Ulster. Pada tahun 1169, Irlandia diinvasi oleh sebuah aliansi tentara dibawah komando Kerajaan Inggris yang secara cepat mengambil alih dan menduduki hampir keseluruhan pulau Irlandia, yang memulai pelaksanaan otorisasi pusat luar negeri. Usaha-usaha perlawanan yang dilakukan terjadi di daerah-daerah diluar Ulster. Tidak seperti di bagian negeri-negeri lainnya, dimana Otoritas Gaelic tetap berlangsung di wilayah kantong-kantong terpencil yang tersebar di Pulau Irlandia, sedangkan kerajaan utama Ulster tetap utuh dengan otoritas Inggris di provinsi yang terletak di daerah pantai timur yang paling dekat dengan Inggris Raya. Kekuatan Inggris terkikis secara bertahap dalam menghadapi pemberontak Irlandia yang keras kepala di abad-abad berikutnya. Ketika Raja Henry VIII meluncurkan Penaklukan Tudor Kembali Irlandia di abad ke 16, perlawanan Ulster sangat efektif. Dalam Perang Sembilan Tahun (1594–1603), sebuah aliansi dari Ketua Ketua Suku Gaelic memimpin dua Panglima Ulster yang paling berkuasa, Hugh Roe O'Donnell dan Earl Tyrone melawan Pemerintahan Inggris di Irlandia. Aliansi yang didominasi oleh Ulster diwakili oleh Barisan Bersatu Irlandia. Meskipun mampu membangun aliansi dengan Spanyol dan telah memenangkan pertempuran-pertempuran awal, kekalahan yang tak terhindarkan hampir dijamin setelah kemenangan Inggris di Pengepungan Kinsale. Pada tahun 1607, para pemimpin pemberontakan melarikan diri ke daratan Eropa bersama dengan para bangsawan Gaelic. Tanah-tanah mereka disita atas nama Kerajaan dan melakukan kolonisasi dengan para pemukim Protestan Britania yang berbahasa Inggris di Plantation of Ulster. Hal ini yang kemudian membuat banyak kota di Ulster membentuk Komunitas Protestan Ulster terakhir yang terikat dengan Britania. Peristiwa Pemberontakan Irlandia 1641 bermula dari Ulster. Para pemberontak menginginkan berakhirnya Diskriminasi Anti Katolik, Pemerintahan Mandiri Irlandia yang lebih luas, dan untuk mengambil kembali plantation. Hal ini berkembang menjadi konflik etnis antara penduduk Katolik Irlandia dan Protestan Britania dan menjadi bagian dari Perang Tiga Kerajaan (1639–1653) yang berakhir dengan Penaklukan Parlementer Inggris, Lebih lanjut, kemenangan kaum protestan dalam Perang Williamite-Jacobite (1688–1691) mengukuhkan peraturan Gereja Anglikan di Kerajaan Irlandia. Kemenangan pihak Williamite dalam Pengepungan Derry (1689) dan Pertempuran Boyne (1690) masih dirayakan oleh beberapa kaum Protestan di Irlandia Utara. Banyak kaum Protestan Skotlandia bermigrasi ke Ulster selama Peristiwa Kelaparan Skotlandia di tahun  1690-an.
Setelah kemenangan kaum Williamite dan kontas dengan Perjanjian Limerick (1691), sejumlah hukum penalti diloloskan oleh kelas berkuasa Protestan Anglikan di Irlandia, dengan maksud untuk merugikan pemeluk Katolik dan Presbiterian. Sebanyak 250.000 kaum Presbiterian beremigrasi ke Wilayah Amerika Utara Britania antara tahun 1717-1715. Diperkirakan terdapat lebih dari 27 juta Warga Amerika keturunan Irlandia-Skotlandia yang hidup di Amerika Serikat bersama dengan Warga Kanada Keturunan Irlandia-Skotlandia. Dalam konteks diskriminasi institusional, pada abad ke-18 melihat rahasia, masyarakat militan berkembang di Ulster dan bertindak atas ketegangan sektarian dalam serangan kekerasan. Ini meningkat pada akhir abad ini, terutama selama gangguan County Armagh, di mana Peep o'Day Boys Protestan melawan Pembela Katolik. Hal ini menyebabkan berdirinya Orde Oranye Protestan. Pemberontakan Irlandia tahun 1798 dipimpin oleh Orang Irlandia Bersatu; kelompok republik Irlandia lintas komunitas yang didirikan oleh Belfast Presbyterians, yang mencari kemerdekaan Irlandia. Setelah itu, pemerintah Kerajaan Inggris Raya mendorong agar kedua kerajaan tersebut digabungkan, dalam upaya untuk memadamkan sektarianisme, menghapus undang-undang yang diskriminatif, dan mencegah penyebaran republikanisme ala Prancis. Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia dibentuk pada tahun 1801 dan diperintah dari London. Selama abad ke-19, reformasi hukum yang dikenal sebagai emansipasi Katolik terus menghilangkan diskriminasi terhadap umat Katolik, dan program progresif memungkinkan petani penyewa untuk membeli tanah dari tuan tanah.