Pabrik Gula Djatiroto
Sejarah perkembangan > Periode nasionalisasi

Setelah Indonesia merdeka, masalah perkebunan di level nasional juga mulai masuk dalam pembahasan. Menteri Kemakmuran Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II, Darmawan Mangunkusumo, memprakarsai Konferensi Ekonomi Pertama pada Februari 1946 yang salah satu temanya membahas mengenai status dan administrasi perkebunan. Masalah ini turut dibicarakan dalam Konferensi Ekonomi Kedua di Surakarta pada 6 Mei 1946, termasuk upaya rehabilitasi pabrik gula. Menteri Kemakmuran Kabinet Syahrir III, Adnan Kapau Gani, selanjutnya menindaklanjuti dua konferensi tersebut dengan membentuk Badan Perancang Ekonomi yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka pendek (2–3 tahun) dan jangka panjang (Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun). Namun, usaha itu tidak dapat segera terlaksana karena kondisi sosial-politik di Indonesia kembali tidak stabil akibat Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947–5 Agustus 1947.
Pemerintah Indonesia sendiri di sisi lain berhasil mengambil alih beberapa perusahaan Belanda di bawah pengawasan militer sejak Desember 1957. Pada 1957, dikeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi No. 8 tahun 1957 tanggal 10 Desember 1957 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/UM/57 tahun 1957 yang menyatakan bahwa semua perusahaan Belanda, termasuk perkebunan dan pabrik gula, semuanya diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan utama nasionalisasi tersebut adalah mempermudah pengelolaan dan meningkatkan produktivitas pendapatan negara. Hal inilah yang mengakibatkan lebih dari 500 perusahaan perkebunan Belanda di Indonesia saat itu telah berada di bawah pengawasan militer Indonesia, termasuk PG Djatiroto.
Peristiwa nasionalisasi bagi bangsa Indonesia merupakan usaha untuk mengembalikan aset-aset negara yang masih dikuasai oleh pihak asing, khususnya Belanda. Latar belakang peristiwa ini adalah memburuknya hubungan diplomatik Belanda dengan Indonesia pasca penundaan kembali pembahasan mengenai Irian Barat. Menurut catatan Wijanarko dan Muryadi, pemerintah Indonesia melakukan langkah nasionalisasi sepihak kepada seluruh aset perusahaan dan industri ini sejak 3 Desember 1957.
Secara formal, untuk melaksanakan nasionalisasi kepada perusahaan-perusahaan itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 86 tahun 1958, diperlukan lembaga yang mengatur dan mengawasinya. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Nasionalisasi yang memiliki tujuan menjamin pengelolaan aset ekonomi nasional yang diperoleh melalui proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.
Penyerahan PG Djatiroto dari pihak Belanda kepada Indonesia tertuang dalam Surat Pemerintahan Militer No. SPPKM/016/12/1957 dan sebagai pelaksana pengambilalihan dilakukan oleh masing-masing pihak. Pihak Belanda diwakili oleh Grit Van Lietje dan Schipolt yang menjabat sebagai administrator PG Djatiroto, sedangkan dari pihak Indonesia diwakili oleh Soekarno, Soekandar, dan Mochtar Effendi (pegawai PG Djatiroto). Menteri Kehutanan Kabinet Dwikora I hingga Kabinet Dwikora III, Soedjarwo, lantas mengangkat R. Moeljono Hadipoero sebagai administrator pertama PG Djatiroto.
Bersamaan dengan pengambilalihan pabrik tersebut, banyak pegawai pabrik yang berasal dari Belanda kembali ke negaranya. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman dari Indonesia sendiri. Selain itu, kesulitan lain yang muncul adalah pasar baru penjualan hasil produksi di luar negeri, serta onderdil mesin yang biasanya didatangkan dari Belanda. Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk Badan Pimpinan Umum Pusat Perusahaan Negara (BPU-PPN) pada 1961 yang bertugas mengelola semua perkebunan bekas Belanda dan mengadakan pembaruan berencana dengan membuat onderdil di dalam negeri sendiri. BPU-PPN sempat dihapus dan diganti namanya menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) pada April 1986 dikarenakan kinerjanya kurang berhasil saat itu. PG Djatiroto selanjutnya berada di bawah pengelolaan PNP XXIV-XXV. Namun, PNP XXIV-XXV diubah bentuknya menjadi perusahaan perseroan pada 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1975.
Sebagai upaya mengatasi permasalahan impor gula, pemerintahan Soeharto kemudian mengeluarkan kebijakan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) untuk meningkatkan produksi gula pada 1975. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden No. 9 tahun 1975. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, PG Djatiroto sejak tahun 1978 telah meningkatkan kapasitas gilingnya, yaitu dari 2.400 TTH menjadi 4.800 TTH. Seiring dengan peningkatan kapasitas gilingnya, pabrik ini pada tahun berikutnya lantas meningkatkan produksi spiritus dan alkohol dengan membangun pabrik bernama PASA II. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 15.000 liter spiritus dan alkohol per hari.
Berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan oleh Harnoko, kapasitas giling dari pabrik itu terus ditingkatkan hingga mencapai 6.000 TTH. Pasokan tebu yang diperoleh juga tidak hanya berasal dari lahan HGU saja, tetapi juga tebu dari rakyat. Selanjutnya, setiap tahun selalu diadakan inovasi peralatan proses maupun efisiensi perusahaan, sehingga kapasitas gilingnya mencapai 7.000 TTH.