John F. Kennedy
Kepresidenan > Kebijakan luar negeri > Israel

Tahun 1960, Kennedy mengatakan: "Israel akan bertahan dan berjaya. Negara ini adalah wujud harapan dan rumah para pemberani. Negara ini tak dapat dipatahkan oleh kemunduran dan direndahkan oleh keberhasilan. Negara ini membawa perisai demokrasi dan menghormati pedang kebebasan".
Tidak lama setelah menjadi presiden, Kennedy mulai membina hubungan keamanan dengan Israel dan ia menjadi pendiri aliansi militer Amerika Serikat-Israel yang dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Kennedy mengakhiri embargo senjata yang diberlakukan pemerintahan Eisenhower dan Truman. Menyebut perlindungan Israel sebagai komitmen moral dan nasional, ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan konsep 'hubungan istimewa' (katanya kepada Golda Meir) antara AS dan Israel.
Kennedy memperluas jaminan keamanan tak resmi pertamanya kepada Israel pada tahun 1962. Sejak 1963, ia adalah presiden AS pertama yang mengizinkan penjualan senjata canggih AS ke Israel (MIM-23 Hawk) serta memberikan bantuan diplomatik untuk kebijakan Israel yang ditentang negara-negara Arab tetangganya, seperti proyek pengairan di Sungai Yordan.
Akibat pembentukan aliansi keamanan ini, Kennedy menciptakan ketegangan dengan pemerintah Israel seputar produksi bahan nuklir di Dimona yang diyakininya dapat memunculkan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Setelah keberadaan pabrik nuklir dibantah oleh pemerintah Israel, David Ben-Gurion menyatakan dalam pidatonya di Knesset Israel tanggal 21 November 1960 bahwa tujuan pabrik nuklir di Beersheba adalah "penelitian terhadap flora dan fauna wilayah gersang dan gurun". Ketika Gurion bertemu Kennedy di New York, ia mengklaim bahwa Dimona dikembangkan untuk menyediakan tenaga nuklir untuk desalinisasi dan keperluan damai "untuk sementara".
Setelah Kennedy menulis bahwa ia skeptis dan menyatakan dalam suratnya ke Ben-Gurion bulan Mei 1963 bahwa bantuan Amerika Serikat ke Israel bisa terganggu jika informasi tepercaya soal program nuklir Israel tidak ada, Ben-Gurion kembali menjamin bahwa Dimona dikembangkan untuk keperluan damai. Pemerintah Israel menolak tekanan Amerika Serikat untuk membuka fasilitas nuklirnya agar diperiksa International Atomic Energy Agency (IAEA). Pada tahun 1962, pemerintah AS dan Israel menyetujui inspeksi tahunan. Atase iptek di kedutaan AS di Tel Aviv mengatakan bahwa sebagian fasilitas Dimona ditutup sementara untuk menyesatkan para ilmuwan Amerika Serikat ketika mereka berkunjung ke sana.
Menurut Seymour Hersh, Israel membangun ruang kontrol palsu untuk ditunjukkan ke utusan Amerika Serikat. Pelobi Israel, Abe Feinberg, mengatakan bahwa, "Sudah tugas saya untuk merahasiakannya dari [inspeksi] yang dituntut Kennedy." Hersh menegaskan bahwa inspeksi dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga "menjamin keseluruhan prosedur lebih dari sekadar menutup-nutupi kebenaran seperti yang harus dimengerti Presiden dan penasihat seniornya: tim inspeksi Amerika Serikat perlu menjadwalkan kunjungannya terlebih dahulu dan mau tidak mau harus diterima Israel.". Marc Trachtenberg berpendapat: "Meski tahu banyak soal aktivitas Israel, Kennedy memilih menganggapnya sebagai bukti memuaskan bahwa Israel patuh dengan kebijakan non-proliferasi Amerika Serikat." Pihak Amerika Serikat yang memimpin tim inspeksi mengatakan bahwa tujuan utama pemeriksaan ini adalah menemukan "cara-cara yang tidak berujung pada pengambilan tindakan terhadap program senjata nuklir Israel".
Pada Maret 1965, Rodger Davies, direktur Office of Near Eastern Affairs di Departemen Luar Negeri, melaporkan bahwa Israel sedang mengembangkan senjata nuklir. Ia mengatakan bahwa target Israel untuk mencapai kemampuan nuklirnya adalah tahun 1968–69. Pada tanggal 1 Mei 1968, Wakil Menteri Luar Negeri Nicholas Katzenbach memberitahu Presiden Johnson bahwa Dimona memproduksi plutonium dalam jumlah yang cukup untuk memproduksi dua bom setiap tahunnya. Departemen Luar Negeri berpendapat jika Israel menginginkan senjata, negara itu harus menerima pengawasan internasional terhadap program nuklirnya. Dimona tidak pernah ditempatkan di bawah pengawasan IAEA. Segala upaya yang memaksa Israel mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dalma kontrak suplai senjata AS terus berlanjut sampai 1968.