stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perkawinan sejenis
Studi > Kesehatan

Pada 2010, sebuah studi oleh Sekolah Kesehatan Masyarakat Mailman Universitas Columbia yang menguji efek diskriminasi institusional pada kesehatan psikiatris individu gay, lesbian, dan biseksual (LGB) menemukan sebuah gangguan psikiatris, termasuk gangguan kecemasan ganda lebih, di antara populasi LGB yang hidup di negara bagian yang melarang perkawinan sejenis. Menurut penulis, studi tersebut menyoroti pentingnya penghapusan bentuk diskriminasi institusional, termasuk yang menyebabkan perbedaan dalam kesehatan mental dan kesejahteraan individu LGB. Diskriminasi institusional dicirikan oleh kondisi masyarakat yang membatasi peluang dan akses ke sumber daya terhadap kelompok yang dirugikan secara sosial.
Aktivis gay Jonathan Rauch berpendapat bahwa perkawinan baik untuk segala laki-laki, baik homoseksual maupun heteroseksual, karena terlibat dalam peran sosialnya mengurangi tingkat agresi dan pergaulan bebasnya. Data terkini dari studi psikologis dan ilmu sosial lainnya mengenai perkawinan sejenis dengan perbandingan perkawinan berbeda jenis tidak menunjukkan perbedaan dalam dimensi psikososial esensial; yang mana orientasi seksual orang tua tidak berhubungan dengan kemampuan mereka memberikan lingkungan keluarga yang sehat dan terpelihara; dan bahwa perkawinan memberikan keuntungan psikologis, sosial, dan kesehatan. Orang tua sejenis dan pengasuh serta anak mereka tampaknya mendapat berbagai keuntungan dari pengakuan yang sah atas keluarga mereka, dan memberikan pengakuan semacam itu melalui perkawinan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada kesatuan sipil maupun kemitraan domestik.
Asosiasi Psikologikal Amerika menyatakan pada 2004: "Penolakan terhadap akses perkawinan bagi pasangan sejenis dapat khususnya merugikan orang yang juga mengalami diskriminasi berdasarkan umur, ras, etnis, disabilitas, gender dan identitas gender, agama, status sosioekonomi, dan sebagainya." Hal ini ditegaskan pula bahwa pasangan sejenis yang hanya boleh masuk ke dalam kesatuan sipil, sebagai lawan dari perkawinan, "ditolak terhadap akses yang setara terhadap semua manfaat, hak, dan kekhususan yang hukum federal berikan pada pasangan kawin," yang mana merugikan kesejahteraan pasangan sejenis.
Pada 2009, sepasang ekonom di Universitas Emory menghubungkan antara negara bagian yang melarang perkawinan sejenis di Amerika Serikat dengan peningkatan jumlah infeksi HIV. Studi ini menghubungkan larangan perkawinan sejenis dengan peningkatan angka HIV tahunan dalam negara bagian tersebut kira-kira 4 kasus 100,000 populasi.
Studi > Orang tua

Organisasi profesi psikolog menyimpulkan bahwa anak akan mendapatkan manfaat dari kesejahteraan yang dihasilkan ketika hubungan orang tua mereka diakui dan didukung oleh institusi masyarakat, misalnya perkawinan sipil. Sebagai contoh, Asosiasi Psikologikal Kanada menyatakan pada 2006 bahwa "kesejahteraan finansial, psikologis, dan fisik orang tua meningkat melalui perkawinan dan anak-anaknya mendapatkan manfaat dari dibesarkan oleh dua orang tua dalam kesatuan yang diakui secara hukum." Asosiasi ini menyatakan pada 2003 bahwa tekanan yang dialami oleh orang tua gay dan lesbian dan anak-anak mereka cenderung merupakan hasil dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan mereka dibandingkan dengan kekurangan mereka.
Akademi Psikiatri Amerika menyimpulkan pada 2006, dalam sebuah analisis yang dipublikasikan di jurnal Pediatrics:
Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua sejenis sama dengan mereka yang dibesarkan orang tua heteroseksual. Lebih dari 25 tahun penelitian telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara orientasi seksual orang tua dengan pengukuran emosional, psikososial, dan penyesuaian perilaku seorang anak. Data-data ini menunjukkan bahwa tidak ada risiko bagi seorang anak sebagai hasil dari tumbuh dalam keluarga dengan satu atau lebih orang tua gay. Orang tua yang peduli dan penuh kasih, baik laki-laki maupun perempuan, heteroseksual atau homoseksual, dapat menjadi orang tua yang luar biasa. Hak, manfaat, dan perlindungan terhadap perkawinan sipil lebih jauh lagi dapat memperkuat keluarga-keluarga ini.
Sejarah

Artikel utama: Sejarah persatuan sejenis, Linimasa perkawinan sejenis, dan Sejarah homoseksualitas
Sejarah > Dahulu

Sebuah rujukan mengenai perkawinan sejenis (oleh orang Mesir dan orang Kanaan) terdapat dalam Talmud. Perjanjian Lama melarang hubungan homoseksual (Imamat 18:22, 20:13), dan tetua Yahudi memberikan alasan untuk itu karena orang Ibrani diperingatkan untuk tidak "mengikuti kebiasaan di tanah Mesir atau kebiasaan di tanah Kanaan." Tetua itu secara jelas menyatakan: "Apa yang mereka [orang Mesir dan orang Kanaan] lakukan? Laki-laki akan mengawini laki-laki dan perempuan [mengawini] dengan perempuan."
Perdebatan mengenai penyebutan perkawinan sejenis pertama secara historis terjadi pada masa awal Kekaisaran Romawi menurut sejarawan kontroversial John Boswell. Hal ini biasanya dilaporkan dalam bentuk kritik atau sindiran.
Kaisar anak Elagabalus menyebut kusir kereta kuda, seorang budak dari Caria bernama Hierocles, sebagai suaminya. Ia juga menikah dengan seorang atlet bernama Zoticus dalam sebuah dalam upacara publik yang mewah di Roma di tengah-tengah warga yang gembira.
Kaisar Romawi pertama yang kawin dengan laki-laki adalah Nero, yang dilaporkan telah kawin dengan dua laki-laki lain dalam waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dengan orang bebasnya Nero sendiri, Pythagoras, yang mana Nero mengambil peran sebagai pengantin wanita. Kemudian, sebagai pengantin laki-laki, Nero menikahi Sporus, seorang laki-laki muda, yang menggantikan selir wanita dewasanya yang ia bunuh dan mengawininya di upacara yang sangat terbuka dengan pernikahan yang khidmat, setelah Sporus dipaksa berpura-pura menjadi selir wanita yang telah Nero bunuh dan seolah-olah bertindak seperti mereka telah benar-benar kawin. Seorang teman memberikan "pengantin wanita" sebagaimana yang diwajibkan hukum. Pernikahan itu dirayakan di Yunani dan Roma dengan upacara publik yang luar biasa.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa connubium hanya ada di antara seorang civis Romanus dan seorang civis Romana (berarti, seorang laki-laki warga negara Roma dan seorang perempuan warga negara Roma), sehingga perkawinan antara dua orang laki-laki Roma (atau dengan budak) tidak akan memiliki dasar hukum dalam hukum Romawi (kecuali, mungkin, dari kesewenangan kaisar dalam dua kasus yang disebutkan di atas). Lebih jauh lagi, menurut Susan Treggiari, "matrimonium kemudian menjadi sebuah institusi yang melibatkan ibu, mater. Gagasan tersirat dalam kata itu yang mana seorang pria mengambil seorang wanita dalam perkawinan, in matrimonium ducere, maka pria tersebut dapat memperoleh anak dari wanita tersebut."
Pada 342 Masehi, Kaisar Kristen Constantius II dan Constans mengeluarkan sebuah hukum dalam Kode Theodosia (C. Th. 9.7.3) melarang perkawinan sejenis di Romawi dan memerintahkan hukuman pada yang melakukan perkawinan seperti itu.
Sejarah > Sekarang

Tulisan di Harvard Magazine pada 2013, sejarawan hukum Michael Klarman menulis bahwa ketika aktivisme hak-hak gay meningkat pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, "Kesetaraan perkawinan bukanlah sebuah prioritas." Ia berpendapat bahwa banyak orang gay yang awalnya tidak tertarik pada perkawinan, menganggapnya sebagai sebuah institusi tradisional, dan mulai pencarian pengakuan yang sah atas pasangan sejenis baru dimulai pada akhir 1980-an. Lainnya, seperti Faramerz Dabhoiwala yang menulis untuk The Guardian, mengatakan bahwa pergerakan modern dimulai pada 1990-an.
Denmark menjadi negara pertama yang mengakui hubungan pasangan sejenis secara sah, dengan membentuk "kemitraan terdaftar" pada 1989. Hal ini memberikan hubungan sejenis "hak-hak serupa dengan heteroseksual yang kawin, tetapi tidak hak untuk mengadopsi atau memperoleh perwalian bersama seorang anak". Pada 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Prancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), dan Australia (2017). Di Meksiko, perkawinan sejenis dilakukan di beberapa negara bagian dan diakui di seluruh ke-31 negara bagian. Di Nepal dan Taiwan, pengakuannya telah diamanatkan secara yudisial tetapi masih belum dilegislasi. Lebih jauh lagi, sebagian besar yurisdiksi Britania Raya juga telah melegalkan perkawinan sejenis, dengan pertama Inggris dan Wales pada Maret 2014, diikuti oleh Skotlandia pada Desember pada tahun yang sama. Akan tetapi, perkawinan sejenis belum diakui di Irlandia Utara.
Di Taiwan, pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan di bawah Konstitusi Taiwan dan Yuan Legislatif memiliki waktu dua tahun untuk mengamendemen hukum perkawinan agar sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, pasangan sejenis dapat mendaftarkan persatuan mereka sebagai perkawinan dan dapat diperlakukan demikian oleh hukum.
Pada Desember 2017, Mahkamah Konstitusi Austria memutuskan bahwa perkawinan sejenis akan sah di negara itu pada 1 Januari 2019 apabila Parlemen tidak mengesahkan sebelum tanggal tersebut.
Sejarah > Sekarang > Organisasi internasional > Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia

Pada 2010, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) memutus dalam Schalk dan Kopf v. Austria, sebuah perkara yang melibatkan pasangan sejenis di Austria yang ditolak hak untuk kawin. Pengadilan menemukan, dengan suara 4 berbanding 3, bahwa hak asasi manusianya tidak dilanggar.
Hakim Britania Sir Nicolas Bratza, kemudian kepala Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pidato pada 2012 yang menandakan bahwa mahkamah tersebut siap untuk menyatakan perkawinan sejenis sebagai "hak asasi manusia", segera setelah cukup banyak negara mengikutinya.
Pasal 12 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan: "Pria dan wanita dalam umur yang cukup untuk kawin memiliki hak untuk kawin dan membentuk keluarga, menurut hukum nasional yang mengatur hak tersebut", tidak membatasi perkawinan hanya untuk hubungan heteroseksual. Akan tetapi, konvensi ini dinyatakan dalam Schalk and Kopf v Austria bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi perkawinan untuk hubungan heteroseksual, jika menggunakan kata "pria dan wanita", dibandingkan "semua orang".
Sejarah > Sekarang > Organisasi internasional > Uni Eropa

Pada 12 Maret 2015, Parlemen Eropa meloloskan sebuah resolusi tidak mengikat yang mendorong lembaga Uni Eropa dan negara anggotanya untuk "[mewujudkan] pengakuan perkawinan sejenis atau persatuan sejenis sebagai sebuah masalah politis, sosial, dan hak sipil."
Pada 5 Juni 2018, Pengadilan Eropa untuk Keadilan memutuskan, dalam perkara Romania, bahwa, dalam kondisi tertentu pasangan dipertanyakan, pasangan kawin sejenis memiliki hak untuk bertempat tinggal yang sama dengan pasangan kawin lainnya di sebuah negara Uni Eropa, bahkan jika negara tersebut tidak mengizinkan atau mengakui perkawinan sejenis.
Sejarah > Sekarang > Organisasi internasional > Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika

Setelah mosi yang diajukan Kosta Rika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika mengeluarkan sebuah putusan penting pada 9 Januari 2018, yang mana diharapkan dapat memudahkan pengesahan di beberapa negara di Amerika.
Mahkamah tersebut mengatakan bahwa pemerintah "harus mengakui dan menjamin semua hak yang berasal dari ikatan keluarga antara orang yang berjenis kelamin sama". Mereka juga mengatakan bahwa ketentuan hukum lain yang dibuat (misalnya persatuan sipil) ketimbang perkawinan sejenis tidak dapat diterima dan diskriminatif. Mahkamah tersebut juga meminta bahwa pemerintah "menjamin akses ke semua bentuk sistem hukum yang ada, termasuk hak untuk kawin, untuk menjamin perlindungan semua hak keluarga yang dibentuk oleh pasangan sejenis tanpa diskriminasi". Menyadari kesulitan dalam mengesahkan undang-undang tersebut di negara-negara di mana ada tentangan yang kuat terhadap perkawinan sejenis, Mahkamah tersebut menyarankan agar pemerintah mengesahkan keputusan sementara sampai undang-undang baru diajukan.
Mahkamah tersebut mengeluarkan putusannya sebagai tanggapan atas mosi yang dibawa oleh Kosta Rika pada 2016. Pemerintah Kosta Rika meminta Mahkamah tersebut untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban untuk memperpanjang hak kebendaan untuk pasangan sejenis, dan Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu wajib. Pemerintah Kosta Rika juga ingin tahu apakah pemerintah harus mengizinkan orang transgender mengubah nama dan jenis kelamin mereka pada dokumen identitas mereka. Sekali lagi, Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu harus.
Menyusul putusan tersebut, kelompok penggiat LGBT dan ahli hukum di beberapa negara di Amerika mulai mendesak pemerintah atau pengadilan mereka masing-masing untuk mewujudkan keputusan ini. Negara-negara ini termasuk Chili, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Paraguay dan Peru.
Pemerintah Kosta Rika dan Panama mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menerapkan putusan PHAMAA. Sebagai tambahan, pada 11 Januari, Presiden Mahkamah Agung Peru dan ketua yudikatif di negara tersebut, Duberlí Rodríguez, menyatakan bahwa Peru harus mematuhi keputusan tersebut. Pada 29 Januari 2018, Menteri Perumahan Carlos Bruce memperkirakan bahwa perkawinan sejenis akan diizinkan di Peru dalam dua tahun, dan beberapa pembuat hukum dan hakim di Mahkamah Agung, salah satunya Indira Huilca, menyatakan bahwa perkawinan sejenis akan segera sah di Peru, entah bagaimanapun. Namun, Pemerintah Peru belum mengeluarkan keputusan resmi tentang masalah ini.
Perkawinan sejenis di dunia

Perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Prancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.
Status perkawinan sejenis menjadi masalah yang cukup rumit di beberapa negara lain. Di Meksiko, perkawinan ini diakui oleh seluruh yurisdiksi sub nasional dan Pemerintah Meksiko. Pada 3 Juni 2015, Mahkamah Agung Keadilan Bangsa Meksiko mengeluarkan sebuah "tesis yurisprudensial" menyatakan bahwa tujuan perkawinan saat ini, yang mana adalah prokreasi, tidaklah konstitusional dan diskriminatif terhadap pasangan sejenis. Pengadilan di seluruh negara sekarang harus meresmikan perkawinan di antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama melalui keputusan, yang mana prosesnya lebih lambat dan lebih mahal daripada perkawinan berbeda jenis. Israel tidak mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di wilayahnya, tetapi perkawinan sejenis yang dilakukan di yurisdiksi lain dicatat dengan ketat "untuk keperluan statistik", yang mana untuk menghindari pengakuan resmi terhadap perkawinan sejenis di negara tersebut. Di Armenia dan Estonia, perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri diakui.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Afrika Selatan

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Afrika Selatan
Pengakuan yang sah akan perkawinan sejenis di Afrika Selatan muncul sebagai hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Menteri Dalam Negeri v. Fourie. Pengadilan memutuskan pada 1 Desember 2005 bahwa hukum perkawinan yang ada menyalahi klausul kesetaraan dari Bill of Rights karena mereka didiskriminasi atas dasar orientasi seksual. Pengadilan tersebut memberikan waktu setahun bagi Parlemen untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut.
Undang-Undang Persatuan Sipil kemudian diloloskan oleh Majelis Nasional pada 14 November 2006, dengan suara 230 banding 41, dan menjadi berlaku pada 30 November 2006. Afrika Selatan menjadi negara kelima, pertama di Afrika, dan kedua di luar Eropa, yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Argentina

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Argentina
Pada 15 Juli 2010, Senat Argentina menyetujui RUU yang memperluas hak perkawinan untuk pasangan sejenis. Hal ini didukung oleh pemerintahan Presiden Cristina Fernández de Kirchner dan ditentang oleh Gereja Katolik. Survei menunjukkan bahwa hampir 70% masyarakat Argentina mendukung pemberian hak perkawinan yang sama seperti heteroseksual bagi orang gay. Hukum ini mulai berlaku pada 22 Juli 2010 setelah pengumuman oleh Presiden Argentina. Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin, kedua di Amerika, dan kesepuluh di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Australia

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Australia
Australia menjadi negara kedua di Oseania yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika Parlemen Australia meloloskan sebuah RUU pada 7 Desember 2017. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 8 Desember, dan berlaku 9 Desember 2017. Hukum ini menghapuskan larangan perkawinan sejenis yang sebelumnya ada dan diikuti oleh survei pos sukarela yang diselenggarakan dari 12 September hingga 7 November 2017, dengan suara sebesar 61.6% "Ya" dalam mendukung perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Austria

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Austria
Sejak 1 Januari 2010, pasangan sejenis diperbolehkan untuk memasuki kemitraan terdaftar (Eingetragene Partnerschaft).
Pada 20 November 2013, Greens mengajukan sebuah RUU di Dewan Nasional yang akan mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini dikirim ke Komite Yudisial pada 17 Desember 2013. RUU ini seharusnya didebatkan pada musim gugur 2014, tetapi diundur oleh koalisi yang berkuasa.
Pada Desember 2015, Pengadilan Tata Usaha Wina memberhentikan sebuah kasus gugatan larangan perkawinan sejenis. Para penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi Austria setuju untuk mempertimbangkan salah satu kasus gugatan hukum yang membatasi perkawinan sejenis. Pada 5 Desember 2017, Mahkamah membatalkan larangan perkawinan sejenis sebagai inkonstitusional, sehingga pasangan sejenis akan diizinkan melangsungkan perkawinan mulai 1 Januari 2019. Mahkamah ini juga memutuskan bahwa persatuan sipil akan dibuka untuk baik pasangan berbeda jenis maupun sejenis mulai tanggal tersebut. Akan tetapi, Parlemen Austria dapat memilih untuk meloloskan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis sebelum tanggal tersebut.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Belanda

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Belanda
Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis, setelah saran dari komisi khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki masalah ini pada 1995. RUU perkawinan sejenis diloloskan oleh Dewan Perwakilan dan Senat pada 2000, dan mulai berlaku pada 1 April 2001.
Di munisipalitas khusus Karibia Belanda yaitu Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, perkawinan juga terbuka untuk pasangan sejenis. Undang-undang yang mengizinkan perkawinan sejenis ini diloloskan dan berlaku pada 10 October 2012. Negara Karibia seperti Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, membentuk sisa dari Kerajaan Belanda, tidak melakukan perkawinan sejenis, tetapi harus mengakui yang dilakukan di Belanda.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Belgia

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Belgia
Belgia menjadi negara kedua di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika sebuah RUU diloloskan oleh Parlemen Federal Belgia mulai berlaku pada 1 Juni 2003. Pada awalnya, Belgia mengizinkan perkawinan dari pasangan sejenis asing hanya jika negara asal mereka juga mengizinkan persatuan ini, tetapi legislasi yang ditetapkan pada Oktober 2004 mengizinkan pasangan mana pun untuk kawin jika setidaknya salah satu pasangan telah tinggal di negara tersebut selama minimum tiga bulan. Sebuah undang-undang tahun 2006 mengesahkan adopsi oleh pasangan sejenis.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Brasil

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Brasil
Mahkamah Agung Brasil memutuskan pada Mei 2011 bahwa pasangan sejenis dapat secara sah diberikan pengakuan hukum atas kohabitasi atau dikenal juga união estável, salah satu dari dua bentuk keluarga dalam undang-undang Brasil. Hal ini juga mencakup segala hak yang ada pada pasangan kawin di Brasil.
Antara pertengahan 2011 dan Mei 2013, pasangan sejenis dapat mengubah kohabitasi mereka menjadi perkawinan di beberapa negara bagian di Brasil dengan persetujuan hakim negara bagian. Segala perkawinan yang sah di Brasil tetap diakui di seluruh Brasil.
Pada November 2012, Pengadilan Bahia menyetarakan perkawinan di negara bagian Bahia.
Pada Desember 2012, negara bagian São Paulo juga mengesahkan perkawinan sejenis melalui putusan pengadilan. Perkawinan sejenis kemudian disetarakan dengan perkawinan berbeda jenis di antara Januari 2012 dan April 2013 dengan perintah pengadilan di Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Distrik Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina dan Sergipe, dan di Santa Rita do Sapucaí, sebuah munisipalitas di Minas Gerais. Di Rio de Janeiro, pengadilan tinggi mengesahkan perkawinan sejenis dengan persetujuan hakim distrik (dibandingkan mengeluarkan suruhan untuk menerima perkawinan sejenis seperti di tempat lain).
Pada 14 Mei 2013, the Dewan Keadilan Nasional Brasil mengeluarkan sebuah putusan yang mewajibkan semua catatan sipil untuk melakukan perkawinan sejenis dengan suara 14–1, sehingga mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional. Pernyataan ini mulai berlaku pada 16 Mei 2013.
Pada Maret 2013, jajak pendapat menunjukkan 47% orang Brasil mendukung penyetaraan perkawinan dan 57% mendukung penyetaraan adopsi bagi pasangan sejenis.
Ketika perbedaan antara persatuan sejenis yang tidak disebut sebagai perkawinan dan perkawinan sejenis dibuat, perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju masih tidak begitu signifikan, dibawah 1%; alasan yang paling sering digunakan adalah 'ketidakalamian' dari hubungan sejenis, yang diikuti dengan kepercayaan agama.
Perkawinan sejenis di dunia > Pengakuan hukum > Denmark

Artikel utama: Perkawinan sejenis di Denmark
Pada 7 Juni 2012, Folketing (Parlemen Denmark) menyetujui undang-undang baru mengenai perkawinan sipil dan religius sejenis. Undang-undang ini mengizinkan pasangan sejenis untuk menikah di Gereja Denmark. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 12 Juni dan mulai berlaku pada 15 Juni 2012. Denmark sebelumnya menjadi negara pertama yang mengakui pasangan sejenis secara sah melalui kemitraan terdaftar pada 1989.
Pada 26 Mei 2015, Greenland, salah satu dari dua negara konstituen Denmark lainnya dalam Alam Denmark, dengan bulat meloloskan undang-undang baru yang mengesahkan perkawinan sejenis. Pasangan sejenis pertama di Greenland menikah pada 1 April 2016, saat hari undang-undang itu mulai berlaku.
Pada 17 November 2015, di Kepulauan Faroe (negara konstituen lainnya dalam alam tersebut), sebuah RUU perkawinan sejenis memasuki parlemen (Løgting). RUU tersebut lolos setelah pembacaan kedua pada 26 April dan disetujui pada pembacaan ketiga 29 April 2016 dengan 19 suara berbanding 14. Undang-undang ini membutuhkan ratifikasi dari Parlemen Denmark, yang kemudian diberikan pada 25 April 2017. Undang-undang ini mengizinkan perkawinan sipil bagi pasangan sejenis dan membebaskan Gereja Kepulauan Faroe dari kewajiban untuk melangsungkan pernikahan sejenis. Undang-undang ini mulai berlaku 1 Juli 2017.