Goro (perusahaan)
Goro (1995-2004) > Penutupan

Akan tetapi, kemudian Goro justru tersandung skandal yang melibatkan pemilik lamanya (Tommy, Ricardo dan beberapa pihak lainnya) terkait Goro Kelapa Gading sehingga namanya makin jelek di mata publik. Pendapatan Goro di 4 gerainya pun melorot, dengan Kelapa Gading turun mencapai Rp 400 juta, Bekasi Rp 250 juta, Depok Rp 100 juta dan Makassar 50 juta pada 2004, dan Goro bahkan harus menunggak gaji karyawannya. Belum lagi tantangan muncul dari keberadaan hipermarket baru di beberapa daerah, seperti Giant di Bekasi. Sejak Juli 2003, Goro pun mulai menunggak pembayaran dan mulai April 2004 berhenti membayar barang dari distributor. Maka, pada 27 Agustus 2003, untuk memperbaiki kondisinya, INKUD menjual Goro kepada mantan Menkop Adi Sasono dan Lulu Harsono sebesar Rp 82,5 miliar yang direncanakan akan dibayar dalam 3 tahap. Sayangnya, Adi saat itu lebih sibuk berkampanye untuk Partai Merdeka pimpinannya menjelang Pemilu 2004, membuat Goro tidak terurus. Muncul rumor dana yang seharusnya untuk rehabilitasi Goro justru dipakai untuk berkampanye partai Adi.
Tunggakan hutang itu membuat sejumlah distributor meradang. Pada 25 Maret 2004, tiga penyalur yaitu PT Enseval Putra Megatrading, PT Bali Jeff Marketindo dan PT Mulia Raya Agrijaya menggugat pailit pengelola Goro, PT Goro Batara Sakti. Pengajuan pailit yang dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini diajukan karena ketiganya (yang sebenarnya mewakili 93 penyalur lain) merasa bahwa perkulakan Goro sulit ditagih pasca pergantian kepemilikan, walaupun masih menunggak sebanyak Rp 27 miliar kepada 600 penyalur yang sudah jatuh tempo dari lama. Menurut ketiganya mereka telah berkali-kali menagih dan mendatangi toko Goro, namun mereka selalu pulang dengan tangan hampa. Goro memang sempat mengeluarkan bilyet giro untuk membayar utang-utangnya, tetapi saat hendak dicairkan ternyata dananya kosong dan rekeningnya telah ditutup. Mereka menuntut agar 3 gerai Goro di Depok, Kelapa Gading dan Pekayon disita. Pihak PT Goro Batara Sakti berencana mengajukan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) sebagai respon gugatan pailit tersebut.
Dengan masalah yang makin banyak, perlahan-lahan kematian Goro pun hanya menunggu waktu. Hutang yang menumpuk membuat sejumlah UMKM yang merupakan penyalur ke Goro bangkrut, sedangkan distributor besar tidak mau menyalurkan barang, sehingga akhirnya barang yang disediakan di gerai-gerai Goro menyusut dan konsumen meninggalkannya. Meskipun Nurdin Halid sempat menjanjikan akan membeli Goro kembali bersama seorang partner setelah kegagalan Adi-Lulu, namun tidak terealisasi. Maka, berakhirlah nasib Goro pada tahun tersebut, dengan gerai-gerainya ditutup dimana beberapa dibiarkan terbengkalai saja seperti di Bekasi sampai beberapa tahun kemudian.
Saat kasus pailit pertama masih disidangkan, Forum Komunikasi Karyawan Goro (FKKG) ikut menggugat pailit Goro pada 1 Desember 2005 karena masih menunggak gaji, pesangon dan biaya 1.000 karyawan lainnya senilai Rp 20 miliar. Meskipun toko Goro sudah tutup, namun nasib mereka mengambang karena terus dijanjikan investor baru yang tidak pasti tanpa adanya niat PHK. Kemudian, pihak Adi dan Lulu menjanjikan, bahwa Goro yang sudah tidak beroperasi akan dihidupkan dari investor baru bernama PT Tridatama Kertakarya dan World Index Investment, yang dijanjikan akan masuk pada awal 2006, sehingga pailit dari FKKG dicabut pada 1 Maret 2006. Sayangnya, gugatan distributor pada akhirnya tetap berjalan dan berakhir tragis dengan membuahkan status pailit pada PT Goro Batara Sakti. Pailit itu bahkan membuat gaji karyawan yang tertunggak itu baru bisa dibayar pada Agustus 2012.