Iuran televisi
Iuran penyiaran di Indonesia > Iuran radio

Kebijakan penerapan iuran radio pertama kali diberlakukan di era Hindia Belanda pada masa radio NIROM, dikenal dengan nama luistrebijdrage dan berlaku sejak 1934. Walaupun ada beberapa stasiun radio pada masa itu, namun iuran/pajak radio hanya diberlakukan bagi dan oleh NIROM mengingat statusnya sebagai radio resmi pemerintah kolonial. Pasca didirikannya Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1945, pemerintah berniat untuk mengumpulkan pajak tersebut demi membiayai siaran RRI. Iuran tersebut kemudian secara resmi mulai hadir, berdasar pada Undang-Undang No. 5/1947, yang berlaku pada 1 Mei 1947. Secara dasar, undang-undang itu menetapkan bahwa semua perangkat radio yang dimiliki publik, dijadikan objek Pajak Radio sebesar Rp 5/bulan, dengan pengecualian bagi radio yang diberi segel sehingga tidak bisa digunakan. Jika menunggak, maka si penunggak bisa dikenakan denda. Pengurusan dan pemungutan pajak dilakukan oleh kantor Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Pemerintah pada saat itu memperkirakan ada keuntungan Rp 2 juta yang bisa diraih dari pajak ini (dari sekitar 30.000 pesawat radio yang terdata pada 18 Juli 1946). Baru setahun berlaku, pada 12 Juni 1948 melalui UU No. 21/1948, pemerintah melakukan perubahan atas UU tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah dengan menambahkan pesawat radio yang tidak diberi pajak (radio di instansi penyiaran, radio yang dimiliki dan digunakan militer, radio yang ada di toko, radio yang dipakai di perwakilan negara sahabat (seperti duta dan konsul), dan radio yang diberi segel oleh petugas PTT). Selain itu, aturan baru ini juga mengizinkan penagihan denda pajak dengan selain uang (seperti harta dan perangkat radio wajib pajak), lalu hak pengembalian kelebihan pajak, dan beberapa perubahan redaksional lain.
Setelah beberapa tahun, pada 26 September 1959 harga iuran radio kembali dinaikkan menjadi Rp 7,50/bulan lewat Perpu No. 9/1959. Lalu, pada Januari 1964, pemerintah kembali memberlakukan aturan baru tentang pajak radio lewat Keppres No. 4/1964. Secara dasar, aturan ini mewajibkan seluruh radio di Indonesia didaftarkan ulang selambat-lambatnya pada 31 Maret 1964. Pajak radio dinaikkan menjadi Rp 25/bulan (kecuali di Irian Barat dan Kepulauan Riau, yaitu sebesar Rp 5). Sementara itu, untuk aturan yang lain tidak jauh berbeda, seperti pihak penagih (PTT), pengecualian pajak dan adanya denda. Melalui Keppres No. 22/1966 (berlaku pada 1 Januari 1966), pemerintah kemudian menurunkan kembali tarifnya setelah redenominasi rupiah, menjadi Rp 2,50/bulan dan kini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Layaknya iuran televisi, iuran radio juga dalam pelaksanaannya sering diwarnai ketidakpatuhan oleh masyarakat.
Munculnya Orde Baru kemudian juga ditandai dengan perubahan dalam pemungutan pajak radio. Pada saat itu, pemerintah memutuskan untuk mulai menghentikan pemungutan pajak radio mulai 1 Januari 1967 dikarenakan meterai pengesahan pajak tersebut jauh lebih mahal dibanding pajaknya. Sebagai penggantinya, pemerintah kini mengeluarkan kebijakan "sumbangan iuran radio", yang dalam Keppres No. 86/1968 ditetapkan sebesar Rp 30/bulan, ditambah bea Rp 6; dan bagi yang melanggar lebih dari 3 bulan akan dikenakan denda Rp 360. Kemudian, sejak 1 Maret 1969, pemerintah lewat UU No. 10/1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5/1969 menyerahkan kewenangan pemungutan iuran radio kepada pemerintah daerah.
Dengan diserahkannya kebijakan pajak/iuran radio kepada pemda, maka kebijakan iuran pada saat itu akan berbeda-beda menurut daerah (misalnya di DKI Jakarta mencapai Rp 600/tahun dan bisa dicicil 4 kali; sedangkan di Bali sebesar Rp 30/bulan), dan RRI harus bekerjasama dengan pemda demi mendapatkan dana hasil iuran tersebut. Pemerintah (pusat) saat itu hanya melakukan pendekatan agar kebijakan ini diberlakukan secara efektif. Misalnya, dengan mendorong agar pemda tetap bekerjasama dengan Perum Pos dan Giro (nama baru PTT) di berbagai daerah. Pada akhir 1978 pemerintah memperkirakan ada 53 kantor pos di berbagai daerah yang melanjutkan pemungutan iuran; terdapat 1.666.603 pesawat radio yang terdaftar, dan diperkirakan penerimaan yang didapat dari pajak radio mencapai kurang lebih Rp 100 juta. Meskipun demikian, seiring dengan munculnya perangkat radio yang makin kecil dan murah, maka jumlah radio semakin banyak sehingga pemungutannya menjadi lebih susah. Akhirnya, perlahan-lahan sejak 1980-an, iuran ini tidak dipungut lagi ke publik, meskipun ada juga yang masih memungutnya (seperti di Kabupaten Malang pada tahun 1993). Sesungguhnya, landasan-landasan hukum pajak/iuran radio seperti UU No. 5/1947, UU No. 21/1948, UU No. 10/1968 dan PP No. 5/1969 masih berlaku pada saat itu, hingga akhirnya dicabut dengan UU No. 18/1997 yang berlaku pada 23 Mei 1997.
Saat ini, aturan yang mengatur tentang RRI (PP No. 12/2005, pasal 34) dan UU Penyiaran No. 32/2002 masih menyebutkan iuran sebagai salah satu sumber dana bagi RRI. Namun, saat ini klausul tersebut tidak pernah diberlakukan lagi.