Kabinet Tōjō
Sejarah > Penunjukan Tojo

Konoe Fumimaro menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menuntut ditariknya tentara Jepang dari Tiongkok Daratan dan Indochina Prancis serta pengunduran diri Jepang dari Pakta Tripartit dengan Jerman dan Kerajaan Italia. Tuntutan tersebut ditentang oleh Angkatan Darat. Tiga bulan setelah pelantikan Kabinet Konoe Ketiga, yang merupakan kabinet rombak, terdapat perselisihan dengan Menteri Perang Hideki Tojo, yang menyebabkan perselisihan di dalam kabinet sehingga kabinet bubar.
Baik Konoe dan Tojo berharap untuk dapat membentuk kabinet baru yang dipimpin dari Wangsa Kekaisaran Jepang untuk mengatasi perselisihan tersebut, dan menunjuk Jenderal Angkatan Darat Pangeran Naruhiko Higashikuni sebagai kandidat perdana menteri selanjutnya. Pangeran Naruhiko dipilih karena posisinya sebagai tentara aktif, dan dipercaya dapat memimpin militer. Kaisar Showa menyetujui penunjukan Pangeran Naruhiko dengan syarat bahwa "Angkatan Darat dan Laut dapat menyetujui kebijakan damai." Namun ketika Penjaga Cap Pribadi Kaisar, Kōichi Kido mengonfirmasikan hal tersebut dengan Tojo, Tojo mengungkapkan keinginannya untuk menarik dukungannya dan mencari kandidat perdana menteri baru. Karena hal tersebut, Kido menolak penunjukan Pangeran Naruhiko dengan alasan "apabila pimpinan militer dan politik diserahkan kepada keluarga kekaisaran, apabila terjadi kesalahan dalam pemerintahan, ditakutkan rakyat akan melampiaskan amarah mereka kepada keluarga kekaisaran." Pada akhirnya alasan Kido diterima bahwa "Tojo, yang menganjurkan sikap garis keras, secara paradoks bisa menindas militer," dan Tojo pada akhirnya diberikan mandat untuk membentuk kabinet. Pangeran Naruhiko kemudian menjadi Perdana Menteri pada 17 Agustus 1945, setelah perang berakhir. Tojo dipromosikan menjadi Jenderal Angkatan Darat pada pelantikannya sebagai perdana menteri, yang di mana promosi tersebut tidaklah sesuai peraturan kenaikan pangkat yang menyatakan bahwa "kenaikan pangkat jenderal tidak dapat dilakukan sebelum penerima pangkat letnan jenderal telah bertugas selama sekurang-kurangnya lima tahun."
Tidak hanya memegang jabatan Perdana Menteri, Tojo juga memegang kekuasaan besar dengan menjabat sebagai Menteri Perang dan Menteri Dalam Negeri, dan dijuluki sebagai "Keshogunan Tojo." Ketika Tojo menetima mandat untuk membentuk kabinet, Kaisar Showa menyarankannya untuk "melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat." Menyanggupi saran tersebut, Tojo menunjuk Shigenori Tōgō, seorang negosiator untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Terdapat pandangan bahwa tiga jabatan yang dipegang oleh Tojo (Perdana Menteri, Menteri Perang, dan Menteri Dalam Negeri) memang disengaja agar Tojo dapat menggunakan kekuatan kepolisian dan angkatan darat untuk menekan kerusuhan sosial yang diperkirakan dapat terjadi apabila negosiasi Jepang-AS berakhir dengan adanya konsesi dari Jepang. Penunjukan Tojo sebagai Menteri Perang diprakarsai oleh Kido, dengan tujuan untuk memastikan pasukan dapat segera ditarik dari wilayah jajahan pada akhir negosiasi dengan Amerika Serikat.
Angkatan Laut merekomendasikan Soemu Toyoda sebagai Menteri Angkatan Laut, namun Tojo yang khawatir dengan sikap anti angkatan darat Toyoda, menolak rekomendasi tersebut dan menyebut perintah Kaisar untuk bekerja sama dengan Angkatan Darat dan Laut sebagai alasannya. Pangeran (Panglima Tinggi) Fushimi Hiroyasu yang memiliki pengaruh kuat di Angkatan Laut juga mengeluhkan rekomendasi terhadap Toyoda. Akhirnya, Angkatan Laut mengalah dan mantan Menteri Angkatan Laut, Koshirō Oikawa kemudian merekomendasikan Shigetaro Shimada sebagai Menteri Angkatan Laut.