Kucumbu Tubuh Indahku
Kontroversi

Pada 16 April, Ifa Isfansyah meyakini film ini tidak akan diboikot karena lebih mengedepankan perjalanan hidup manusia itu sendiri alih-alih LGBT. Ifa mengaku sudah mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang akan didapat. Namun, delapan hari kemudian, terdapat dua petisi yang digagas di Change.org berjudul "Gawat! Indonesia Sudah Mulai Memproduksi Film LGBT dengan Judul 'Kucumbu Tubuh Indahku'" oleh Budi Robantoro dan "Tolak Penayangan film LGBT dengan judul "Kucumbu Tubuh Indahku" Sutradara Garin Nugroho" oleh Rakhmi Mashita. Imbasnya, video iklan film ini memicu pro-kontra di kalangan warganet, ada yang mendukung penayangan film ini, tetapi ada pula yang menolaknya. Wakil Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Arovah Windiani meminta film tidak perlu disebarluaskan karena bertentangan dengan moral.
Di Pulau Jawa, Wali Kota Depok Idris Abdul Somad melarang film Kucumbu Tubuh Indahku untuk diputar di bioskop-bioskop di Depok. Ia menganggap film itu mengandung unsur Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Dalam surat bertanggal 24 April, ia meminta KPI untuk menghentikan penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku. Pernyataan Wali Kota Depok itu mendapat dukungan dari MUI kota Depok yang menilai film ini tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan agama. Pada 29 April, Bupati Garut Rudy Gunawan melarang penayangan film ini di bioskop setempat karena terlalu vulgar dalam mengumbar aurat dan dinilai memiliki pesan terselubung yaitu membenarkan LGBT. Rudy menilai film ini bertentangan dengan nilai agama dan budaya ketimuran yang mengedepankan etika dan kesusilaan dan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan sama sekali bagi masyarakat terutama milenial dan anak-anak. Tindakan Rudy mendapat sokongan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut Sirojul Munir yang menganggap film ini dikhawatirkan bakal memberikan dampak negatif untuk generasi muda sembari menekankan memperbanyak ibadah karena mulai memasuki Ramadan.
Di Pulau Kalimantan, film ini juga dilarang ditayangkan di Kalimantan Barat, tepatnya Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Pada 27 April, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melayangkan surat larangan penayangan film ini ke Ayani Mega Mall Pontianak, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat (KPID Kalbar), dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada 26 April 2019. Edi menyebut pemerintah yang dikelolanya saat itu sedang giat menggalakkan program yang bertujuan melindungi masyarakat dari kekerasan di dalam keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, serta melindungi dari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Edi juga meminta untuk menutup akses informasi film ini baik melalui media massa maupun media sosial karena menurutnya film ini dapat memberikan dampak negatif pada perilaku sosial masyarakat, terutama adanya perilaku seksual menyimpang, dan dikhawatirkan memengaruhi cara pandang masyarakat khususnya generasi muda. Sehari sebelumnya, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan juga melayangkan surat keberatan yang dibuat secara mendadak setelah menonton iklan filmnya ke Transmart Kubu Raya, KPID Kalbar dan Sutarmidji. Muda menganggap film ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dapat menimbulkan dampak penyimpangan perilaku seksual yang berujung kepada keresahan di masyarakat karena adanya adegan penyimpangan seksual yang ditayangkan di film ini. Di Balikpapan, sejumlah organisasi Islam termasuk Front Pembela Islam menyatakan memboikot penayangan film ini di kota itu.
Di Pulau Sumatra, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meminta KPID Sumsel untuk melarang penayangan film ini pada 29 April karena mempromosikan perilaku seksual menyimpang yang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Sama seperti Muda, permintaan ini dilakukan secara mendadak setelah menonton iklan filmnya. Minggu berikutnya, Wali Kota Pekanbaru Firdaus melayangkan surat edaran larangan penayangan film ini pada 7 Mei kepada bioskop setempat karena dinilai akan meresahkan masyarakat. Firdaus menilai film ini tidak dapat diterima masyarakat kota itu karena bisa mempengaruhi cara pandang atau perilaku masyarakat terhadap LGBT dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Firdaus tidak memungkiri ada kandungan yang mendidik, tetapi menurutnya masyarakat setempat lebih melihat kandungan LGBT yang negatif dalam film ini. Keesokan harinya, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah melayangkan surat kepada Lembaga Sensor Film yang ditembuskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Sumbar, Komisi Penyiaran Indonesia dan KPID Sumbar berisi penolakan terhadap film Kucumbu Tubuh Indahku dan menyatakan menolak penayangan film itu karena diduga bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat kota itu.