stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Globalisasi dan wanita di Tiongkok
Bias Barat

Dalam sejarahnya, cendekiawan Barat menggunakan gagasan subordinasi dan viktimisasi untuk mengidentifikasi karakter kehidupan wanita Tiongkok. Keyakinan ini sebagian besar dibentuk dengan dasar ideologi dan agenda politik, dan diterima secara luas terlepas dari sifat etnosentrisme mereka. Tulisan Eropa awal yang berkaitan dengan wanita Tiongkok dibuat oleh misionaris dan etnolog pada akhir abad ke-19. Tujuan misionaris adalah "memasyarakatkan Tiongkok" dan menyoroti kelemahan dan viktimisasi yang terdapat dalam karya mereka sebagai kelanjutan karya mereka. Keyakinan ini mendorong para cendekiawan untuk menggunakan subordinasi wanita sebagai sarana untuk membenarkan gagasan Barat mengenai budaya Tiongkok dan falsafah Konfusianisme.
Pada 1970-an, ketika gerakan feminisme terbentuk, karya cendekiawan Barat tersebut memengaruhi literatur tentang wanita di Tiongkok. Kajian mengenai wanita Tiongkok dari dasawarsa ini berkaitan dengan pembebasan parempuan dan bersimpati dengan gerakan feminisme. Sentimen ini sangat memengaruhi topik dan metodologi penelitian mengenai wanita Tiongkok. Dengan pergeseran perspektif ini, fokus wacana tetap pada subordinasi, tekanan patriark, dan viktimisasi. Kajian ini menguji sejumlah permasalahan seperti tradisi mengikat kaki dan kemurnian janda. Literatur yang ditulis oleh penulis feminis tidak berpengaruh sama sekali terhadap penghilangan mitos mengenai kelemahan dan kepatuhan wanita. Karya ini menampilkan bias baru yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Feminis percaya bahwa wanita Tiongkok merupakan bagian dari "kehidupan yang tersubordinasikan secara universal". Pemikiran ini mengilustrasikan superioritas budaya yang dirasakan oleh wanita Barat secara inheren. Tulisan mengenai wanita Tiongkok jarang menjelaskan perbedaan waktu, etnisitas, kelas, daerah, atau usia; tulisan ini lebih menyoroti penggambaran status wanita sebagai perlengkapan yang statis dan bersatu dengan kebudayan Tiongkok, meskipun batas-batas politik dan geografi menentukan daerah yang berbeda dan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi sepanjang sejarah.
Sejarah tekanan kepada wanita dalam pernikahan > Peran tradisional dan Konfusianisme

Sejak Dinasti Han (206 SM-220 M) hingga zaman semikontemporer (1840-1919), cendekiawan dan penguasa mengembangkan masyarakat patriark yang didominasi oleh pria di Tiongkok. Patriarki merupakan sistem sosial dan falsafah di mana pria dianggap lebih unggul daripada wanita, dan karenanya pria memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mengambil keputusan daripada wanita. Konfusianisme merupakan puncak dari perkembangan masyarakat patriark di Tiongkok, dan menekankan perbedaan antara jenis kelamin dan peran yang mereka miliki dalam keluarga. Ideologi ini terus berlanjut lewat Dinasti Tang (618-907), ketika pada saat itu gadis diajarkan sejak dini untuk mematuhi bapak mereka, lalu suami mereka, dan kemudian anak mereka. Selama Dinasti Song (960-1297), cendekiawan Konfusius mengembangkan lebih lanjut tradisi masyarakat patriark dengan lebih banyak larangan kepada perempuan, termasuk tradisi mengikat kaki yang dilakukan gadis pada usia dini.
Sejarah tekanan kepada wanita dalam pernikahan > Kehidupan pernikahan pada Kekaisaran Tiongkok

Sistem pernikahan Tiongkok tradisional lebih menguntungkan pria daripada wanita. Dampak dari sistem pernikahan ini dapat dilihat dari monogami, hubungan seksual di luar nikah, perceraian, warisan keturunan, dan harta benda melalui pria. Setelah Zaman Musim Semi dan Gugur, tokoh elite pria dapat menikahi wanita untuk dijadikan istri sah maupun simpanan, selir, dan dapat mempekerjakan pelayan. Wanita Tiongkok Kuno menolak hak untuk memilih tunangan mereka. Umumnya, pernikahan Tiongkok tradisional diatur oleh orang tua kedua mempelai untuk menjalin hubungan antara dua keluarga demi memastikan kelanjutan garis keturunan keluarga. Tujuan utama wanita yang sudah menikah, terlepas dari status sosialnya, adalah menghidupi paling tidak satu anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarganya. Karenanya, wanita hanya dihargai karena wanita bisa melahirkan. Terdapat tiga jenis pernikahan yang umum digunakan di Tiongkok Kuno. Jenis pertama, yang berasal dari masyarakat primitif, disebut "pernikahan dengan penangkapan", yang mana pengantin pria pergi menuju rumah calon pengantin wanita pada sore hari untuk "menculiknya". Jenis kedua disebut "pernikahan dengan pembelian", ketika seorang wanita dibayar oleh pria yang kemudian dijadikan istri dari pria yang membelinya. Begitu dibeli, wanita tersebut menjadi istri dari pria yang membelinya dan wanita tersebut dapat diperjualbelikan. Jenis ketiga adalah perjodohan, yang dapat ditelusuri ke Zaman Negara Perang. Perjodohan menekankan perlunya kendali orang tua dan biro perjodohan. Mak comblang bertindak sebagai perantara kedua keluarga. Bila tidak ada mak comblang, pernikahan tak dapat dianggap diterima dan dapat dibubarkan. Begitu kedua pengantin menikah, sang istri dapat meninggalkan keluarganya, tinggal bersama keluarga suami, dan taat kepada mertuanya seolah-olah seperti kedua orang tuanya.
Selama Dinasti Zhou, masyarakat kelas atas menganggap menantu perempuan sebagai barang oleh orang tua suami, bukan suami. Ini berarti bahwa istri harus tunduk kepada mertua. Mereka diharapkan berperilaku sempurna, termasuk menahan batuk dan bersin di hadapan orang tua suami mereka. Istri tidak dapat meninggalkan ruangan mereka atau menerima hadiah dari kerabatnya tanpa izin. Penolakan untuk memberikan hadiah kepada mertua menyebabkan pelecehan fisik dan pengusiran dari keluarga. Selain itu, istri diminta untuk melayani mertuanya, termasuk membantu memandikan mertuanya, menyiapkannya tempat tidur, dan memasak makanan untuknya. Orang-orang sangat menekankan penempatan makanan pada Tiongkok Kuno. Memasak merupakan salah satu tugas yang paling menyita waktu bagi istri karena ritual tradisional dan pengharapan yang tinggi bagi cita rasa dan daya tarik makanan.
Sejarah tekanan kepada wanita dalam pernikahan > Gerakan 4 Mei

Gerakan Budaya Baru bermula di Tiongkok sekitar tahun 1916 setelah kegagalan Revolusi Xinhai untuk mendirikan pemerintahan republik, dan berlangsung hingga dasawarsa 1920-an. Gerakan 4 Mei, yang berlangsung pada 4 Mei 1919, merupakan demonstrasi melawan pemerintah yang dipimpin oleh mahasiswa di Universitas Negeri Beijing; dalam demonstrasi ini mahasiswa menuntut penghapusan sistem Konfusianisme dan perubahan nilai-nilai tradisional. Banyak orang meyakini bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi Tiongkok adalah menerapkan konsep mengenai persamaan hak dan demokrasi ala Barat. Karena gerakan ini menekankan upaya bersama dan propaganda, wanita dilibatkan dalam banyak tugas kolektif seperti publikasi, produksi drama, dan urun dana, yang membantu mereka mendapatkan lebih banyak kontak sosial dengan pria dan mendapatkan kehormatan yang pantas.
Sejarah tekanan kepada wanita dalam pernikahan > Reformasi pernikahan pada abad ke-20

Pernikahan monogami heteroseksual modern Tiongkok secara resmi diakui oleh Undang-undang Pernikahan 1950 setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Undang-undang Pernikahan Baru menyatakan penghapusan sistem pernikahan feodal, termasuk perjodohan dan pernikahan paksa, superioritas pria, dan pengabaian kepentingan anak-anak. Undang-undang ini juga menegaskan hak bercerai dan hak memilih pasangan tanpa dirintangi oleh siapa pun. Meskipun telah terjadi kemajuan, wanita Tiongkok dibatasi oleh sistem pernikahan hipergami dan heteronormatif. Saat ini, semua wanita Tiongkok diharapkan menikahi pria berpendidikan dan berpenghasilan tinggi berusia awal atau pertengahan 20-an. Banyak wanita profesional yang tinggal di perkotaan yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi cenderung menunda mencari pasangannya, yang berujung pada kembalinya tradisi yang semestinya, perjodohan oleh orang tua. Karena orang tua Tiongkok umumnya tidak menggunakan pernikahan anak perempuan untuk membangun jaringan keluarga atau mempertahankan status sosial keluarga lagi, perjodohan ini bukanlah pernikahan paksa; perjodohan hanyalah merupakan saran yang berguna bagi anak perempuan mereka.
Sebagai dampak dari reformasi ini, peran istri berubah bagi wanita yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Hari ini, peran wanita adalah melayani suami dan anak mereka, bukannya mertua mereka. Ibu mertua memiliki sedikit kewenangan, dan pasangan yang telah menikah dapat memiliki hubungan yang lebih intim. Sejak kebijakan satu anak dibuat, istri yang tinggal di perkotaan mencurahkan waktu mereka untuk membesarkan "anak tunggal yang sempurna," jadi mereka kini mengerahkan lebih banyak upaya menciptakan keluarga mereka sendiri daripada melayani mertua. Terlepas dari perhatian terhadap anak, adat patrilokal kembali menguat menjelang akhir abad ke-20. Orang tua yang tinggal di perkotaan tetap tinggal bersama anak mereka untuk membantu anak mereka mencari pekerjaan, rumah, dan pelayanan. Wanita pedesaan juga mendapatkan lebih banyak kebebasan, termasuk kebebasan menyuarakan pendapat dan keinginan mereka. Istri yang tinggal di daerah pelosok yang makmur menuntut pembangunan rumah mewah untuk tempat tinggal neolokal.
Kehidupan pribadi wanita Tiongkok > Tradisi mengikat kaki

Artikel utama: Tradisi mengikat kaki
Tradisi mengikat kaki merupakan proses ketika lengkungan kaki wanita menyusut dan jari-jari kaki tertutupi oleh kaki untuk menciptakan kaki melengkung lancip yang terlihat lebih kecil. Daging yang timbul menggumpal dari proses ini terlihat menarik dan menggugah pria; praktik ini diikuti sebagai prasyarat pernikahan dari ibu kepada anak perempuan secara turun-temurun. Proses mengikat kaki terasa menyakitkan dan sering menyebabkan wanita mengurung dirinya di kamarnya. Hanya beberapa wanita menengah ke bawah yang mengikuti tradisi ini karena mereka mesti dapat berjalan dengan normal untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kaki yang terikat menjadi indikasi wanita yang sejahtera dan termasuk masyarakat menengah ke atas. Selama zaman imperialisme, reformis pria Tiongkok mengakui kebebasan wanita Tiongkok sebagai sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan mereka sendiri. Penghinaan yang telah dilewati Tiongkok di tingkat internasional disebabkan oleh "wanita" Tiongkok. Tentu saja ini menyebabkan tradisi mengikat kaki dianggap sebagai "rasa malu negara," dan orang-orang menganggap itu sebagai masalah serius yang harus dihilangkan, sehingga berkobar kampanye menentang tradisi mengikat kaki pada 1890-an hingga 1900-an. Bahkan pemerintahan baru Tiongkok yang menggantikan Dinasti Qing selepas Revolusi Xinhai melarang praktik tradisi mengikat kaki. Dengan demikian, tradisi mengikat kaki mulai menghilang di daerah pesisir dari 1900 hingga 1920. Bagaimanapun, praktik ini masih populer di daerah pedalaman Tiongkok hingga 1930-an dan bahkan hingga 1950-an.
Kehidupan pribadi wanita Tiongkok > Perubahan kebiasaan berdasarkan Konfusianisme

Berdasarkan Konfusianisme, keluarga diatur dengan sistem patriarki karena pria memiliki kemampuan untuk meneruskan nama keluarga dan melanjutkan garis keturunan leluhur; wanita diharapkan tunduk pada sistem ini. Penerapan nilai-nilai keluarga ala Barat pada abad ke-20 menyaingi nilai-nilai keluarga ala Tiongkok tradisional itu sendiri. Nasionalisme turut andil pada perubahan kebiasaan dan status wanita. Qiu Jin, perintis revolusi nasionalis, memperkenalkan feminisme melalui beragam esai dan pidato, serta melalui Chinese Women's Journal. Jin mengkritik keras pemukulan terhadap wanita, pembunuhan bayi perempuan, perjodohan, dan tradisi mengikat kaki. Jin akhirnya mulai mengajar di sebuah sekolah wanita. Pada saat itu, banyak sekolah wanita lainnya dibuka di Tiongkok. Ini mengakibatkan naiknya peluang kerja wanita pada 1920-an.
Kemudian, karena pemerintahan komunis mengubah struktur masyarakat Tiongkok melalui reformasi ekonomi, struktur keluarga Tiongkok ikut berubah. "Empat Lama" (s: 四旧, t: 四舊, e sìjiù)—gagasan lama, perilaku lama, kebiasaan lama, budaya lama—dihapuskan dan diganti dengan ideologi komunisme, terutama selama Revolusi Kebudayaan. Kendali perekonomian berubah menjadi dikendalikan penuh oleh pemerintah dengan sedikit peluang untuk memiliki barang milik pribadi dan umum. Kolektivisasi meruntuhkan sistem kepemilikan "berdasarkan kekerabatan" dan memiliki efek yang sangat besar pada motivasi buruh dan kesetiaan keluarga.
Struktur sosial tradisional semakin terdegradasi oleh Revolusi Budaya. Pengawal Merah menangkap orang-orang yang "menentang sistem kelas" untuk "dididik ulang," yang berakibat putusnya hubungan keluarga. Status wanita meningkat menjadi setara dengan pria melalui serangkaian hukum yang melarang praktik semisal perjodohan, pergundikan, mahar, dan pernikahan anak. Di bawah hukum pernikahan baru, wanita memiliki hak atas kepemilikan bersama dengan pasangan mereka dalam pernikahan dan dapat mengajukan perceraian.
Sebagai akibat dari pemerintah komunis di Tiongkok, status sosial wanita meningkat dengan pesat. Wanita diberdayakan untuk bekerja di luar rumah. Pemerintahan komunis juga mengakhiri praktik semisal tradisi mengikat kaki, pernikahan anak, pelacuran, dan perjodohan. Tampaknya kekerasan dalam rumah tangga menurun di Tiongkok karena program bagi masyarakat akar rumput yang disokong pemerintah untuk menangkal praktik ini. Tetapi, wanita di kawasan pedesaan sebagian besar masih belum dapat mengenyam pendidikan.
Kehidupan pribadi wanita Tiongkok > Pengendalian penduduk

Selama masa reformasi yang bermula pada 1978, pemerintah komunis mengatur pengaturan kelahiran. Pemerintah membuat kebijakan dengan niat untuk membangun masyarakat "melalui penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dengan selektif." Pada 1979, kebijakan kelahiran berencana diterapkan. Pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan satu anak setiap keluarga bersuku Han, dengan pengecualian berlaku bagi ke-55 suku di Tiongkok. Karena kebijakan kelahiran berencana diterapkan berdasarkan hukum setempat alih-alih undang-undang kependudukan negara, tingkat pembatasan kelahiran berbeda di kawasan pedesaan dan perkotaan. Bagi keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai pendapatan utama mereka, rumah tangga adalah unit produksi dasar, jadi banyak keluarga pedesaan yang lebih memilih membayar denda yang besar untuk sekadar melahirkan lebih banyak anak lagi.
Pada 2011, pasangan yang berasal dari kota yang sama yang berasal dari keluarga dengan satu anak diperbolehkan memiliki anak kedua, sementara pasangan di kawasan pedesaan dapat memiliki anak kedua jika hanya satu dari pasangan tersebut yang berasal dari keluarga dengan satu anak. Pada 2013, revisi lebih lanjut dari kebijakan kelahiran berencana memperbolehkan pasangan di mana orang tua dari salah satu pasangan tersebut tidak memiliki satu pun saudara untuk memiliki dua anak. Pada 2015, Tiongkok memperbolehkan semua pasangan untuk memiliki dua anak, menghapuskan kebijakan satu anak yang telah lama berlangsung bagi keluarga yang tinggal di kawasan perkotaan.
Contoh lain dari pengendalian penduduk adalah prevalensi pembunuhan bayi perempuan. Penduduk di kawasan pedesaan mempraktikkan pembunuhan bayi perempuan dan pengabaian selektif karena kecenderungan terhadap anak laki-laki alih-alih perempuan. Sejak 1980-an, 200.000 anak perempuan dibunuh setiap tahunnya karena kecenderungan terhadap anak laki-laki dan kemajuan terknologi seperti ultrasonik, yang membantu mengetahui jenis kelamin janin. Selain pembunuhan anak perempuan, anak perempuan dianggap bukan bagian dari keluarga atau ditinggalkan oleh keluarga mereka, yang menghambat pendidikan mereka dan manfaat hukum yang ditawarkan pemerintah. Metode pengendalian penduduk ini berdampak pada kesenjangan gender di Tiongkok.
Wanita Tiongkok dan pekerjaan > Sejarah wanita dan pekerjaan

Pada zaman kekaisaran, wanita mengalami pembatasan secara fisik yang menghambat posisi sosial mereka. Pekerjaan mereka hanya memerlukan aktivitas fisik yang kecil seperti ibu rumah tangga dan membuat pakaian untuk dijual atau digunakan.
Selama Pemerintahan Mao Zedong (1949-1976), wanita Tiongkok diperlukan untuk pekerjaan manual mereka bagi pertanian dan industrialisasi kota. Untuk menghargai kerja keras mereka, mereka diberikan akses pendidikan dan politik. Pemerintah Tiongkok menyokong pendidikan untuk wanita. Persentase gadis yang bersekolah adalah 96,2% dibandingkan kurang dari 20% pada Republik Tiongkok (1912–1949). Pemerintah Tiongkok telah mencoba menurunkan tingkat buta aksara pada wanita sambil mempromosikan sekolah bagi orang dewasa dan sekolah kejuruan. Persentase tingkat buta huruf telah menyusut dari 90% pada 1949 hingga 32% pada 1993. Pada 30 tahun pertama Pemerintahan Komunis, diskriminasi terhadap wanita telah menurun, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan yang memiliki kekuatan mengambil keputusan yang nyata.
Pemerintah Tiongkok telah berusaha keras untuk mencapai status ekonomi yang tinggi bagi wanita. Sejak 1949, dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, jumlah wanita yang bekerja semakin meningkat. Sebanyak 44% Wanita Tiongkok dilaporkan sudah bekerja dan berpengaruh terhadap 34,5% dari jumlah wanita yang bekerja di seluruh dunia.
Wanita Tiongkok dan pekerjaan > Kawasan pedesaan

Peran kunci yang dimiliki wanita dalam bidang pertanian adalah untuk mempertahankan kepemilikan sumber produksi utama di kawasan pedesaan. Budaya tradisional Tiongkok tak memperbolehkan wanita untuk memiliki lahan atau properti. Tanah diwariskan melalui anak laki-laki, dan bilamana tiada satu pun anak laki-laki di suatu keluarga, tanah diwariskan kepada kerabat laki-laki. Di kawasan yang memiliki sedikit penduduk, wanita lebih banyak bertani daripada pria karena perladangan berpindah. Di kawasan yang memiliki banyak penduduk, terjadi sebaliknya karena kemampuan membajak sawah digunakan. Keterlibatan wanita tinggi dalam melakukan tumpang sari pada sawah. Jenis pekerjaan lainnya yang wanita lakukan di pelosok kota termasuk beternak babi dan unggas, memintal, menenun, dan menganyam keranjang dan kerajinan tangan lainnya. Jenis pekerjaan ini menambah pendapatan dari pekerjaan wanita di bidang pertanian.
Wanita Tiongkok dan pekerjaan > Kawasan perkotaan

Kebijakan ekonomi Tiongkok meletakkan dasar dari dorongan industrialisasi dalam hal pembangunan berorientasi ekspor, dan ketergantungannya pada industri dengan buruh bergaji murah untuk memproduksi barang-barang konsumsi bagi pasar dunia. Pemudi migran meninggalkan rumah mereka di pedesaan untuk bekerja di kawasan industri perkotaan. Ruang lingkup tempat mereka bekerja termasuk industrialisasi berorientasi ekspor, pabrik perakitan mainan dan barang elektronik, pabrik garmen, dan pabrik alas kaki. Hong Kong dan Shenzhen merupakan kota yang dibangun sebagai pusat industrialisasi berorientasi ekspor, dan pekerja wanita migran merupakan 70% dari tiga juta penduduk Shenzhen.
Pengusaha sektor swasta enggan mempekerjakan wanita karena undang-undang Tiongkok mensyaratkan majikan menanggung cuti hamil dan biaya persalinan. Bagaimanapun juga, beberapa industri tertentu lenih menyukai pekerja wanita bagi mendapatkan manfaat yang tidak diperoleh bila industri mempekerjakan pekerja pria. Misalnya, "ekonomi kecantikan", yang diartikan "pasar bagi wanita muda dan berpenampilan menarik dipekerjakan untuk mempromosikan produk dan jasa komersial," termasuk industri jasa. Perkembangan industri jasa meningkatkan peluang kerja bagi wanita, tetapi wanita juga dibatasi untuk pekerjaan yang berdasarkan gender ini.
Daftar pustaka

Boserup, Ester (2013) [1970]. Women's Role in Economic Development. Routledge. ISBN 9781134037056.
Davin, Delia (1976). Woman-Work: Women and the Party in Revolutionary China. Oxford: Clarendon Press. ISBN 9780198272311.
Ebrey, Patricia Buckley (1991). Marriage and Inequality in Chinese Society. Berkley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. ISBN 0-520-06930-7.
Ebrey, Patricia; Walthall, Anne; Palais, James (2009). East Asia: A Cultural, Social, and Political History. Boston dan New York: Houghton Mifflin Company. ISBN 9780547005348.
Gaetano, Arianne M. (2015). Out to Work: Migration, Gender, and the Changing Lives of Rural Women in Contemporary China. Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN 9780824840990.
Guthrie, Doug (2006). China and Globalization: The Social, Economic and Political Transformation of Chinese Society. Taylor & Francis. ISBN 9780415949910.
Hershatter, Gail (2007). Women in China's Long Twentieth Century. Berkeley, California: University of California Press. ISBN 978-0-520-09856-5.
Jackson, Stevi; Liu, Jieyu; Woo, Juhyun (2008). East Asian Sexualities: Modernity, Gender, and New Sexual Cultures. London dan New York: Zed Books Ltd. ISBN 978-1-84277-888-3.
Lee, Eliza W. Y. (2003). Gender and Change in Hong Kong: Globalization, Postcolonialism, and Chinese Patriarchy. UBC Press. ISBN 978-0-7748-0994-8.
Osburg, John (2013). Anxious Wealth: Money and Morality among China's New Rich. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-8354-5.
Pun, Ngai (2005). Made In China: Women Factory Workers in a Global Workplace. Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN 9780822386759.
Scharping, Thomas (2013). Birth Control in China 1949–2000: Population Policy and Demographic Development. Taylor and Francis. ISBN 978-0-7007-1154-3.
Sung, Y. W. (1991). The China- Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-38245-9.
Tamney, J. B.; Chiang, L. H. (2002). Modernization, Globalization, and Confucianism in Chinese Societies. Westport, Connecticut: Praeger. ISBN 9780275961176.
Yao, Esther S. Lee (1983). Chinese Women: Past and Present. Mesquite, Texas: Ide House, Inc. ISBN 0866630996.
Zhang, Jun; Sun, Peidong (2014). Wives, Husbands, and Lovers: Marriage and Sexuality in Hong Kong, Taiwan, and Urban China. Palo Alto, California: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-9184-7.
Zhou, Jinghao (2013). Chinese vs. Western Perspectives: Understanding Contemporary China. Lexington Books. ISBN 9780739180464.
Demonstran pada Gerakan 4 Mei.
Perbandingan antara wanita yang memiliki kaki yang normal (kiri) dengan kaki yang diikat (kanan).
Wanita yang sedang bekerja di sawah.
Seorang karyawati mencapai kesepakatan dengan kliennya. Pemandangan ini menunjukkan globalisasi meningkatkan peluang kerja bagi wanita di kawasan perkotaan Tiongkok.
Buruh melakukan pengujian akhir dan penjaminan mutu sebelum mengirim penyimpanan disket dalam notebook 2,5 inci ke pelanggan.
Perampokan

Adegan perampokan dalam film The Great Train Robbery (1903)
Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.
Ada beberapa macam perampokan, tetapi yang paling umum adalah:
Perampokan bank
Perampokan mobil
Perampokan di laut (dilakukan oleh bajak laut)
Perampokan kadang dibedakan dari pencurian; perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang merujuk kepada segala tindakan pengambilalihan sesuatu dari suatu pihak secara paksa.
Lihat pula

Bégal
Tersangka
Premanisme
Perampokan, aksi diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya tidak diketahui korban.
Tilang (Bukti pelanggaran)
Buronan
Hukum pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Penyidikan dan Penyelidikan
Hukum Acara Pidana
Hukum Pidana Militer
Delik Perkara
Detektif
Polisi
Pengadilan
Rutan
Penjara
Lembaga Pemasyarakatan
Kehakiman dan Kejaksaan