Anies Baswedan
Karier politik > Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menjadi salah satu menteri dari kalangan profesional di kabinet. Gebrakan pertamanya sebagai menteri adalah perubahan mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional, Kurikulum 2013, dan sertifikasi guru. Anies berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia, di mana perlunya peran guru yang begitu sentral, sehingga kualitas guru juga harus ditingkatkan.[butuh rujukan]
Anies melakukan perubahan pertama dengan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai perangkat operasional pendidikan, serta menerapkan Kurikulum 2013 pada beberapa sekolah secara terbatas. Faktor pada penerapan kebijakan ini, yaitu ketidaksiapan implementasi kurikulum. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan penolakan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menganggap bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa kajian dan komunikasi, di mana penghapusan kebijakan Kurikulum 2013 berimplikasi dengan anggaran negara.
Pada mekanisme Ujian Nasional, Anies membentuk Indeks Integritas Ujian Nasional dengan tujuan untuk mengukur kejujuran siswa setiap daerah dan juga penilaian Ujian Nasional diberikan penjelasan, sehingga Ujian Nasional tidak lagi menjadi tolak ukur suatu kelulusan, melainkan hanya sebagai pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah. Selain itu, ia merilis program Uji Kompetensi Guru dan Sertifikasi Guru guna meningkatkan kualitas setiap guru di Indonesia, serta membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk menguatkan peran orang tua dalam mendidik anak.
Dalam menangani perpeloncoan oleh siswa dan siswi kakak kelas, serta dari anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah pada setiap tahun ajaran baru, maka Anies pun menghapus kebijakan Masa Orientasi Sekolah dan digantikan oleh Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang digelar oleh pihak sekolah. Ia juga mengangkat Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari non pegawai negeri sipil secara lelang terbuka dan terpilihlah Hilmar Farid. Tak hanya itu, diangkat pula seorang Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Catharina Girsang. Tujuannya adalah untuk meninjau dan menyederhanakan berbagai aturan dan program kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain program kerja, Anies juga mencanangkan kampanye-kampanye gerakan, seperti menghidupkan kembali Konsep Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam menciptakan dan mengupayakan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan siswi, gerakan memuliakan guru, gerakan membaca lima belas menit sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar untuk mendorong minat baca siswa dan siswi, dan mengantar anak di hari pertama sekolah bagi orang tua murid. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ikatan emosional orang tua dengan sekolah dan juga anaknya.
Berbagai tantangannya dalam pelaksanaan tugas, yaitu kekerasan anak di sekolah, maupun kekerasan seksual pada anak yang sampai menyita perhatian nasional dalam berbagai kasus kriminal di berbagai daerah. Anies pun mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan rasa aman di sekolah. Terdapat pula masalah administrasi Guru Honorer Kategori Dua dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang masih mengalami kendala teknis.
Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet yang mengharuskan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pemberhentian Anies dinilai bahwa dirinya kurang memprioritaskan program presiden, yakni Kartu Indonesia Pintar.serta menemukan kejanggalan pengiriman gaji pada guru guru yang data nya tidak jelas ada atau tidak orang nya .