Televisi digital di Indonesia
Sejarah > 2020-2023 > Pelaksanaan ASO dan respon

Di tanggal 30 April 2022, ASO tahap pertama telah dilakukan (lebih tepatnya dimulai karena tidak serentak) di 4 wilayah siaran (dari 56 wilayah yang direncanakan) yang mencakup 8 kabupaten/kota di provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Namun, ASO tahap pertama ini rupanya tidak direspon positif oleh beberapa kalangan. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), misalnya mengkritik kekurangberpihakan pemerintah pada televisi lokal yang dianggap dirugikan dari proses ASO. Belum lagi pemerintah dirasa melangkahi beberapa regulasi yang dibuatnya, belum pahamnya banyak masyarakat akan ASO, dan pembagian komitmen STB yang menurun dari 8,7 juta menjadi 5,7 juta untuk pihak swasta. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yang menetapkan UU Cipta Kerja No. 11/2020 sebagai inkonstitusional bersyarat, dianggap menjadi landasan kuat bahwa ASO harus ditunda kembali dan dibicarakan dahulu bersama stakeholder terkait. Alasan serupa pun diberikan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) yang menginginkan revisi Undang-Undang Penyiaran No. 30/2002 diselesaikan dahulu sebelum ASO dan Bambang Santoso, ketua ATVLI.
Belakangan, menjelang ASO tahap kedua (25 Agustus 2022), datang juga kritik dari pemain-pemain besar seperti SCM, Transmedia dan Visi Media Asia yang meminta penundaan dengan berbagai alasan. Tidak hanya itu, muncul gugatan kemudian dari sebuah stasiun televisi lokal, Lombok TV yang meminta pemerintah menghentikan rencana ASO karena hasil gugatannya dan asosiasi televisi swasta ATVSI. Akibat dari berbagai kritik dan masukan tersebut, pemerintah tercatat beberapa kali mengubah tatacara pelaksanaan ASO, dan belakangan tidak banyak daerah lain yang mampu melaksanakan ASO sesuai target awalnya. Meskipun demikian, menurut data pemerintah, tercatat ada tambahan 14 wilayah layanan (atau 35 kabupaten/kota) yang menjalankan tahap ASO kedua yang dilakukan pada 5 Oktober 2022, meskipun kurang jelas dimanakah daerah-daerah tersebut.
Akhirnya, pada 2 November 2022 pemerintah mengadakan seremoni transisi penghentian siaran analog, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari industri pertelevisian, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menkopolhukam Mahfud MD; seremoni ini dimaksudkan sebagai pertanda penghentian siaran analog yang resmi diberlakukan pada 24:00 WIB. Akan tetapi, pada saat yang sama, nampak ASO hanya terbatas di Jabodetabek (1 wilayah layanan atau 14 kabupaten/kota) dan masih diwarnai penyimpangan seperti masih adanya televisi swasta yang tidak menghentikan siaran analognya (RCTI, MNCTV, GTV, iNews, antv, dan CTV). 4 stasiun televisi yang menolak ASO tersebut berasal dari grup MNC yang justru kemudian menggunakan isu ASO untuk mempropagandakan pemiliknya, Hary Tanoesoedibjo sebagai "pro rakyat", dan membuat berbagai berita tentang ASO di media miliknya yang mayoritas bernada negatif. Raksasa media tersebut mengklaim tindakan mereka diambil karena alasan "mementingkan kepentingan masyarakat", belum mendapat surat yang mewajibkan ikut bergabung dalam ASO 2 November 2022, serta hasil gugatan Lombok TV dan putusan MK akan UU Cipta Kerja. Tidak matinya siaran dari RCTI dalam seremoni 2 November tersebut membuat Menkominfo kecewa dan memerintahkan "kerjasama" dan "pendekatan lapangan" agar televisi tersebut mau melakukan ASO.
Belakangan, setelah disemprit oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang mengancam mencabut izin serta menutup siaran televisi-televisi milik MNC Group dan sejumlah televisi lainnya yang masih bersiaran analog, pihak MNC menyatakan mereka bersedia untuk menutup siaran mereka pada 3 November pukul 24:00 WIB, namun setelahnya mereka akan menggugat ke pengadilan karena "terpaksa melakukannya"  dan kebutuhan kepastian hukum. Dalam rilis resmi perusahaan, dinyatakan bahwa dengan ASO yang terbatas di Jabodetabek "berpotensi menimbulkan terdegradasinya nilai kesatuan berbangsa". Gertakan Hary Tanoe tersebut direspon Mahfud yang menjamin pemerintah siap menghadapi tindakan raja media tersebut, dan menyentil Hary Tanoe agar tidak mencari masalah. Bagi sejumlah pihak, sikap Hary Tanoe dan kelompok media miliknya tersebut terkesan aneh, mengingat gagalnya pemberlakuan ASO nasional (hanya di Jabodetabek saja) pada 2 November 2022 (yang bisa ditafsirkan melanggar UU Cipta Kerja) salah satunya merupakan akibat dari tekanan industri penyiaran, dan ada yang menafsirkan klaim "pro rakyat" sang konglomerat tersebut hanya tameng demi melindungi bisnisnya. Diketahui bahwa distribusi komitmen STB MNC Grup adalah yang paling terendah dari para penyelenggara mux, meskipun konglomerasi tersebut dan pemiliknya selalu mengklaim soal merugikan rakyat dalam hal STB. Sebenarnya, reaksi dan tindakan hampir serupa juga disampaikan/dilakukan oleh Visi Media Asia (VIVA), meskipun dengan respon yang lebih lunak.
Adapun selain penolakan dari pihak diatas, juga datang keluhan serupa seperti dari ATVLI (yang memang merupakan pihak yang sudah lama menolak ASO, diklaim karena aspek legalitas). Namun, ada juga dukungan hadir ke proyek ASO pemerintah, seperti dari sejumlah anggota DPR, MPR dan eks-Menkominfo Tifatul Sembiring. Bagi dua pihak yang terakhir disebutkan, mereka menyarankan pemerintah agar tegas pada televisi swasta yang masih membangkang akan kebijakan ASO. Sementara itu, respon masyarakat cukup beragam dalam menanggapi ASO: sejumlah toko elektronik mencatatkan peningkatan penjualan STB, namun ada juga masyarakat yang kurang peduli, seperti menjual televisi analognya. Bagi beberapa kalangan masyarakat, mereka justru terkesan dirugikan dari ASO Jabodetabek yang masih kurang matang, yang membuat mereka justru kehilangan sumber informasi dari televisi, masih belum adanya pemerataan siaran, dan keengganan sejumlah pihak mengeluarkan dana ekstra demi membeli STB yang belakangan harganya sudah melambung. Meskipun demikian, pemerintah sendiri mengklaim bahwa pada November 2022, hasil kerja mereka menghasilkan 98% penduduk Indonesia sudah siap berpindah ke siaran digital (suatu angka yang dibantah oleh survei Poltracking yang menyatakan hanya 33% publik yang menerima penghentian siaran analog, 40% menolak dan sisanya tidak tahu). Jika ada pihak yang masih menyebut masyarakat dirugikan, menurut Kominfo, lebih disebabkan subjekivitas dan informasi yang tidak lengkap.
Sebulan setelah ASO Jabodetabek dilakukan, pada 2 Desember 2022, siaran analog resmi dipadamkan di Bandung, Semarang, Yogyakarta-Surakarta dan Batam. Totalnya ada sekitar 25 kota yang ikut dalam ASO ini, yang meliputi 5 kota tersebut dan daerah penyangganya (seperti Bandung Raya, Kedungsepur, Solo Raya). ASO kemudian dilanjutkan pada akhir Maret 2023 di Bali, Banjarmasin dan Palembang. Berbeda dengan ASO 2 November yang diwarnai riak-riak, penghentian kali ini cenderung mulus dengan hampir semua Lembaga Penyiaran (LPS) mematikan siaran analognya di hari tersebut. Hal ini dikarenakan distribusi dekoder di daerah-daerah tersebut diklaim sudah mencapai 98-100%. Selain itu, semua pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Kemenkominfo, KPI Pusat, KPI Daerah, penyelenggara MUX, Lembaga Penyiaran TV Swasta, penyedia STB, Asosiasi Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) dan AC Nielsen) sudah menyepakati tanggal tersebut pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Siaran Digital dan Ketersediaan STB yang diadakan di tanggal 29 November 2022. Namun, ada satu daerah yang batal ikut ASO keempat ini, yaitu Surabaya karena pembagian STB-nya masih sekitar 66% dari target. Lebih dari dua minggu kemudian, ASO diperluas ke Surabaya dan sekitarnya yang totalnya mencapai 10 kabupaten/kota dengan situasi yang tidak jauh berbeda. Tidak lama kemudian, kota besar lainnya yaitu Medan dan Makassar ikut menyusul proses ASO.
Sama seperti kasus ASO 2 November, tercatat sempat terjadi lonjakan harga dan permintaan STB (hingga kelangkaan) di kota-kota tersebut pasca-ASO. Naiknya harga dekoder di berbagai daerah setelah ASO yang tercatat bisa mencapai dua kali lipat (dari Rp 150.000 menjadi Rp 300.000-400.000) tersebut, banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Kemenkominfo mengaku mereka tidak bisa mencampuri soal harga dan membiarkannya sesuai pasar, karena kewenangan pengaturan harga ada pada Kementerian Perdagangan dan produksinya ada pada Kementerian Perindustrian. Yang diurus Kemenkominfo hanyalah soal sertifikasi perangkat saja. Selain kenaikan harga, baru-baru ini juga muncul berbagai kabar tentang terbakarnya STB, yang banyak diantaranya masih dapat dipertanyakan kebenarannya.