stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Otot vastus medialis
Penanganan dan Rehabilitasi

Penanganan cedera dan kondisi medis yang berkaitan dengan otot vastus medialis bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan penyebabnya. Pilihan penanganan meliputi:
Fisioterapi: Ini adalah pendekatan utama untuk memperkuat otot vastus medialis dan meningkatkan stabilitas patella. Latihan khusus, seperti latihan isometrik, latihan rantai tertutup (misalnya, squat mini), dan biofeedback, dapat digunakan untuk menargetkan VMO.
Ortosis: Penggunaan knee brace (penyangga lutut) dapat membantu menstabilkan patella dan mengurangi nyeri.
Obat-obatan: Obat pereda nyeri dan anti-inflamasi dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan.
Injeksi: Dalam beberapa kasus, injeksi kortikosteroid atau asam hialuronat dapat diberikan untuk mengurangi nyeri dan peradangan di sekitar patella.
Pembedahan: Pembedahan mungkin diperlukan dalam kasus yang parah, seperti dislokasi patella berulang atau kerusakan tulang rawan yang signifikan. Prosedur bedah dapat mencakup rekonstruksi ligamen, transfer tendon, atau lateral release.
Rehabilitasi yang tepat sangat penting untuk pemulihan yang optimal setelah cedera atau pembedahan. Program rehabilitasi biasanya meliputi latihan peregangan, penguatan, dan latihan fungsional untuk membantu pasien kembali ke tingkat aktivitas sebelumnya. Fokus khusus diberikan pada penguatan otot vastus medialis dan pemulihan stabilitas patella.
Stevano Rizki Adranacus

Stevano Rizki Adranacus (lahir 29 Agustus 1994
) adalah seorang politikus Indonesia. Ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, ia maju pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, meraih 46.673 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029. Ia adalah anak dari Herman Hery.
Tradisi Rayo Enam

Komunitas Muslim di Thailand merayakan Idul Fitri dengan tradisi yang memadukan nuansa lokal dengan esensi universal dari perayaan tersebut. Meskipun Thailand dikenal sebagai "Negeri Seribu Pagoda" dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, komunitas Muslim di negara ini tetap mempertahankan tradisi keagamaan mereka dengan penuh semangat dan kebersamaan.
Tradisi "Rayo 6"

Salah satu tradisi unik dalam perayaan Idul Fitri di Thailand adalah "Rayo 6", yaitu perayaan yang berlangsung selama enam hari setelah Idul Fitri. Tradisi ini menjadi momen bagi keluarga untuk berkumpul, saling memaafkan, dan menikmati hidangan khas lebaran. Tradisi ini terutama dirayakan di wilayah selatan Thailand, di mana komunitas Muslim lebih dominan.
Perayaan di Wilayah Muslim

Di daerah selatan Thailand, suasana Idul Fitri terasa lebih meriah dengan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya. Masjid serta surau menjadi pusat perayaan, dihiasi dengan lampu-lampu serta ornamen khas lebaran. Shalat Idul Fitri biasanya dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid besar, diikuti oleh masyarakat setempat yang mengenakan pakaian baru sebagai simbol kesucian dan pembaruan diri.
Hidangan Khas Lebaran

Selain ketupat dan opor ayam yang juga populer di negara-negara dengan tradisi Muslim lainnya, hidangan khas Idul Fitri di Thailand memiliki variasi lokal. Salah satu hidangan unik adalah ketupat segitiga yang disajikan dengan susu kental manis, serta "knomthim", makanan yang menyerupai opor ayam namun dengan cita rasa khas Thailand.
Tradisi Ziarah Kubur

Ziarah kubur merupakan bagian penting dari perayaan Idul Fitri di Thailand. Masyarakat Muslim mengunjungi makam leluhur dengan membawa ketupat dan makanan lainnya sebagai bekal, serta peralatan shalat dan tasbih. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang.
Perayaan di Kota-Kota Besar

Di kota-kota besar seperti Bangkok, Idul Fitri juga dirayakan dengan berbagai acara, termasuk bazar dan pasar malam yang menjual makanan halal, pakaian, dan barang-barang khas lebaran. Komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand sering mengadakan shalat Id bersama dan pertemuan untuk merayakan lebaran dengan berbagi hidangan khas Indonesia.
Makna Perayaan

Perayaan Idul Fitri di Thailand menunjukkan bagaimana tradisi keagamaan dapat beradaptasi dalam konteks budaya yang berbeda. Meskipun terdapat pengaruh lokal yang khas, nilai-nilai utama dalam perayaan Idul Fitri tetap dipertahankan, mencerminkan harmoni dan keberagaman budaya dalam masyarakat Thailand.
Rujukan

1 2 3 4 5  radarmukomuko.disway.id. "Rayo 6 Negeri Seribu Pagoda dan Unikya Kuah Ketupat Di Thailand". radarmukomuko.disway.id. Diakses tanggal 2025-03-05.
1 2  Times, I. D. N.; Dina, Nindia. "Tradisi Idul Fitri yang Dilakukan Masyarakat Muslim Thailand". IDN Times (dalam bahasa In). Diakses tanggal 2025-03-05. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Rio Dondokambey

Rio Alexander Jeremia Dondokambey (lahir 21 November 1995
) adalah seorang politikus Indonesia. Ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, ia maju pada daerah pemilihan Sulawesi Utara, meraih 194.209 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.
Ia merupakan anak dari Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara dan Bendahara Umum PDIP, dan Rita Tamuntuan, Ketua TP PKK Sulawesi Utara. Ia lulusan Pennsylvania State University di Amerika Serikat. Ia menjabat sebagai Ketua KNPI Sulut periode 2019-2020, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Minahasa Utara, dan Ketua Kadin Sulut periode 2020-2025. Di ranah politik, ia menjabat sebagai Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulawesi Utara dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Taruna Merah Putih (TMP) sejak 2023. Di ranah keagamaan, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode GMIM periode 2022-2027.
Akhmad Wiyagus

| Akhmad Wiyagus |
| --- | --- |

 
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
Petahana
Mulai menjabat  27 Maret 2023
Pendahulu SuntanaPengganti Petahana
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Masa jabatan 20 Juni 2022 – 27 Maret 2023
Pendahulu Hendro SugiatnoPengganti Helmy Santika
Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
Masa jabatan 3 Agustus 2020 – 20 Juni 2022
Pendahulu AdnasPengganti Helmy Santika
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
Masa jabatan 22 Januari 2019 – 3 Agustus 2020
Pendahulu SupratmanPengganti Eddy Sumitro Tambunan
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku
Masa jabatan 20 Juni 2018 – 22 Januari 2019
Pendahulu HasanuddinPengganti Teguh Sarwono
 
Informasi pribadi
Lahir: 23 September 1967 (umur 57) Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
Hubungan: Brigjen. Pol. Akhmad Yusep Gunawan (adik) AKBP M Agung Gumilar (adik)
Orang tua: Oma Harmanto (ayah) Opih Sopiah (ibu)
Almamater: Akademi Kepolisian (1989)
Karier militer
Pihak:  Indonesia
Dinas/cabang:  Kepolisian Daerah Jawa Barat
Masa dinas: 1989—2025
Pangkat:  Inspektur Jenderal Polisi
NRP: 67090336
Satuan: Reserse


Sunting kotak info • L • B
 
Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus (lahir 23 September 1967
) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 27 Maret 2023 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Wiyagus, lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
Akhmad Wiyagus pernah mendapatkan penghargaan Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-76.
Riwayat Pendidikan

AKABRI (1989)
PTIK (2000)
SESPIM
LEMHANNAS (2017)
Riwayat Jabatan

Direktur Pengaduan Masyarakat KPK
Kapolres Sumedang (2008)
Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010)
Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)
Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013)
Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014)
Wakapolda Maluku (2018)
Wakapolda Jawa Barat (2019)
Kapolda Gorontalo (2020)
Kapolda Lampung (2022)
Kapolda Jawa Barat (2023)
Tanda Jasa

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baris ke-1 | Bintang Bhayangkara Pratama (2021) | Bintang Bhayangkara Pratama (2021) | Bintang Bhayangkara Pratama (2021) | Bintang Bhayangkara Nararya | Bintang Bhayangkara Nararya | Bintang Bhayangkara Nararya | Satyalancana Pengabdian 24 Tahun | Satyalancana Pengabdian 24 Tahun | Satyalancana Pengabdian 24 Tahun |
| Baris ke-2 | Satyalancana Pengabdian 16 Tahun | Satyalancana Pengabdian 16 Tahun | Satyalancana Pengabdian 16 Tahun | Satyalancana Pengabdian 8 Tahun | Satyalancana Pengabdian 8 Tahun | Satyalancana Pengabdian 8 Tahun | Satyalancana Bhakti Pendidikan | Satyalancana Bhakti Pendidikan | Satyalancana Bhakti Pendidikan |
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| --- | --- |

Dasar hukum
UU Nomor 29 Tahun 2007
Kepala daerah
Gubernur: Pramono Anung
Wakil gubernur: Rano Karno
Dewan perwakilan rakyat daerah
Ketua: Khoirudin
Perangkat daerah
Sekretariat daerah: Marullah Matali  (Sekretaris Daerah)
Sekretariat DPRD: Drs. Firmansyah, M.Pd  (Sekretaris DPRD)
Inspektorat: Syaefuloh Hidayat, S.S.T., M.AP  (Inspektur)
Jumlah dinas: -
Jumlah badan: -
Pembagian administratif
Jumlah kota administrasi: 5
Jumlah kabupaten administrasi: 1
Jumlah kecamatan: 44
Aparatur sipil negara
Jumlah PNS: 59.785 
Situs resmi
http://www.jakarta.go.id/
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur seperti halnya provinsi-provinsi lainnya, tetapi memiliki 5 orang Wali Kota yang bertanggungjawab kepada Gubernur secara langsung.
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedudukan, Fungsi, dan Peran

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kota otonom setingkat provinsi.
Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Wilayah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas, yaitu Teluk Jakarta di utara, Kabupaten beserta Kota Bekasi, Jawa Barat di sebelah timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan, Banten di sebelah barat, dan Kota Depok, Jawa Barat di sebelah selatan.
Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi. Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan.
Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Pemerintahan

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan > DPRD Provinsi DKI Jakarta

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan terhadap calon Wali Kota/Bupati yang diajukan oleh Gubernur. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang berlaku mulai Pemilihan Umum Tahun 2009.
Pemerintahan > Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah.
Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.
Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.
Pemerintahan > Pemerintah Provinsi DKI Jakarta > Daftar Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Biro Hukum
Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
Biro Kesejahteraan Sosial
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Biro Perekonomian
Biro Tata Pemerintahan
Biro Umum
Dinas Bina Marga
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Dinas Kehutanan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kesehatan
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pendidikan
Dinas Perhubungan
Dinas Perindustrian dan Energi
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Sosial
Dinas Sumber Daya Air
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Inspektorat
Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintahan > Kota dan Kabupaten Administrasi

Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Wali Kota/Bupati. Wali Kota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota/Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.
Wali Kota/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Wali Kota/Wakil Bupati. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Wali Kota/Bupati.
Perangkat pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri atas sekretariat Kota Administrasi/sekretariat Kabupaten Administrasi, suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.
Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh seorang wakil camat (sekretaris kecamatan). Camat dan wakil camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorang wakil lurah. Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Untuk membantu wali kota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten dibentuk dewan kota/dewan kabupaten. Anggota dewan kota/dewan kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan satu wakil. Anggota dewan kota/dewan kabupaten diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihan keanggotaan dewan kota/dewan kabupaten diatur dengan peraturan daerah.
Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibentuk lembaga musyawarah kelurahan. Anggota lembaga musyawarah kelurahan dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga dan selanjutnya ditetapkan oleh wali kota/bupati melalui camat. Ketentuan mengenai susunan, kedudukan, tata kerja, dan keanggotaan lembaga musyawarah kelurahan diatur dengan peraturan daerah.
Pada saat pertama kali dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978, DKI Jakarta pada awalnya memiliki 5 kota administratif yang kemudian dibagi lagi menjadi 30 kecamatan. Pada tahun 2022 jumlah tersebut sudah meningkat menjadi 5 kota administratif dan 1 Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, dan 44 kecamatan. 13 dari 14 kecamatan baru tersebut dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990. Mereka terdiri dari 2 kecamatan di Jakarta Utara, 3 kecamatan di Jakarta Barat, 4 kecamatan di Jakarta Timur, 1 kecamatan di Jakarta Pusat, 3 kecamatan di Jakarta Selatan. Kabupaten Administrasif Kepulauan Seribu dibentuk dengan UU No. 34 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 yang juga memecah Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi dua bagian, utara dan selatan.
Kewenangan dan Protokoler

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan (kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan) dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur dalam UU 29/2007. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:
tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
pengendalian penduduk dan permukiman;
transportasi;
industri dan perdagangan; dan
pariwisata.
Pemda Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.
Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.