Daftar negara tanpa angkatan bersenjata
Negara tanpa angkatan bersenjata

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

| Negara | Penjelasan | Ref |
|  Andorra | Andorra tak memiliki angkatan tetap namun menandatangani traktat dengan Spanyol dan Prancis untuk perlindungannya. Angkatan sukarelawan kecilnya murni bersifat seremonial. Paramiliter GIPA (dilatih dalam perlawanan terorisme dan kepengurusan sandera) adalah bagian dari kepolisian nasional. Bantuan pertahanan disediakan oleh Prancis dan Spanyol di bawah kesepakatan tak resmi antar tiga negara tersebut. |  |
|  Dominika | Dominika telah tak memiliki sebuah angkatan tetap sejak 1981. Pertahanannya adalah tanggung jawab Sistem Keamanan Regional. |  |
|  Grenada | Telah tak memiliki sebuah angkatan tetap sejak 1983, setelah invasi pimpinan Amerika. Angkatan Kepolisian Kerajaan Grenada mengerahkan unit layanan istimewa paramiliter untuk keperluan keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah tanggung jawab dari Sistem Keamanan Regional. |  |
|  Kiribati | Di bawah Konstitusi, satu-satu angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputin sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Teanoai. Bantuan pertahanan disediakan oleh Australia dan Selandia Baru di bawha perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut. |  |
|  Liechtenstein | Meniadakan angkatannya pada 1868 karena terlalu mahal. Angkatan hanya diijinkan pada masa-masa perang, tetapi keadaan tersebut tak pernah terjadi. Namun, Liechtenstein mengerahkan sebuah angkatan kepolisian dan tim SWAT, yang dilengkapi dengan persenjataan kecil untuk memegang tugas-tugas keamanan dalam negeri. Bantuan pertahanan disediakan oleh Austria dan Swiss di bawah perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut. |  |
|  Kepulauan Marshall | Sejak pendirian negara tersebut, satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputi sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Unit Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Lomor. Di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas, pertahanan adalah tanggung jawab dari Amerika Serikat. |  |
|  Negara Federasi Mikronesia | Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Independence. Pertahanan adalah tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas. |  |
|  Nauru | Australia bertanggung jawab untuk pertahanan Nauru di bawah perjanjian tak resmi antar dua negara tersebut. Namun, terdapat sebuah angkatan kepolisian bersenjata yang relatif besar, dan sebuah angkatan kepolisian auksilier untuk keamanan dalam negeri. |  |
|  Palau | Sejak pendirian negara tersebut, satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputi Unit Surveilansi Maritim beranggotakan 30 orang untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, President H.I. Remeliik. Pertahanan adalah tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas. |  |
|  Saint Lucia | Kepolisian Kerajaan Saint Lucia mengerahkan dua angkatan paramiliter kecil yang terdiri dari 116 orang, Unit Layanan Khusus dan Ganda Pesisir, kedua unit tersebut bertanggung jawab untuk keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah tanggung jawab Sistem Keamanan Regional. |  |
|  Saint Vincent dan Grenadine | Angkatan Kepolisian Kerajaan Saint Vincent and the Grenadines mengerahkan dua angkatan paramiliter kecil yang terdiri dari 94 orang, yang disebut Unit Layanan Khusus, dan Ganda Pesisir, kedua unit tersebut bertanggung jawab untuk keperluan keamanan dalam negeri. Seluruh Komandan Ganda Pesisir dengan pengecualian Letnan Komandan David Robin memiliki para perwira dari Royal Navy. Pertahanan adalah tanggung jawab dari Sistem Keamanan Regional. |  |
|  Samoa | Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Nafanua. Sesuai dengan Traktat Persahabatan tahun 1962, Selandia Baru bertanggung jawab untuk pertahanannya. |  |
|  Kepulauan Solomon | Mengerahkan sebuah angkatan militer sampai sebuah konflik etnis besar, dimana Australia, Selandia Baru dan negara-negara Pasifik lainnya berintervensi untuk merestorasi hukum dan tatanan. Sejak itu, tak ada militer yang dikerahkan. Namun, terdapat sebuah angkatan kepolisian yang relatif besar, dan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan dua perahu patroli kelas Pacific,  Auki dan Lata. Pertahanan dan bantuan keamanan adalah tanggung jawab RAMSI. |  |
|  Tuvalu | Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Te Mataili. |  |
|   Vatikan | Mengerahkan sebuah Korps Gendarmerie untuk keamanan dalam negeri. Garda Swiss Kepausan adalah sebuah unit bersenjata yang ditugaskan melindungi Sri Paus, meskipun pasukan tersebut secara resmi berada di bawha otoritas Tahta Suci, bukan Negara Kota Vatikan. Tak ada perjanjian pertahanan dengan Italia, karena ini akan melanggar netralitas Vatikan, tetapi secara tak resmi Angkatan Bersenjata Italia melindungi Kota Vatikan. Garda Palatine dan Garda Bangsawan ditiadakan pada 1970. |  |