Televisi di Indonesia
Kepemilikan > Orde Baru: 1987-1998

Zaman Orde Baru merupakan era lahirnya televisi swasta di Indonesia. Sifat KKN Orde Baru tampak dalam pendirian stasiun televisi swasta tersebut, walaupun pemiliknya berbeda, hampir keseluruhannya dimiliki oleh kroni-kroni dan putra-putri/saudara Presiden. RCTI sendiri dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo, anak ketiga Soeharto yang menguasai grup Bimantara Citra (berpatungan dengan pengusaha luar Istana, yaitu grup Rajawali milik Peter Sondakh). SCTV dimiliki oleh Sudwikatmono (sepupu Soeharto yang sukses ketika bermitra dengan Sudono Salim) yang berkongsi dengan Henry Pribadi. TPI dimiliki oleh Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, anak pertama Presiden yang mengendalikan konglomerasi PT Citra Lamtorogung Persada. Indosiar dimiliki oleh Sudono Salim (Liem Sioe Liong), seorang pengusaha Tionghoa yang dikenal sebagai rekan lama Soeharto. Satu-satunya stasiun TV yang bisa dianggap cukup berada di luar Istana adalah ANteve, yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, meskipun sesungguhnya keduanya masih punya koneksi dengan partai penguasa Golkar.[butuh rujukan]
Berikut ini kebijakan yang seperti memberi fasilitas dan kemudahan kepada perusahaan TV swasta:
RCTI: Awalnya, Departemen Penerangan menyatakan bahwa RCTI "di bawah pengawasan dan pengendalian TVRI" dan hanya boleh bersiaran lokal di Jakarta dengan dekoder (istilahnya Siaran Saluran Terbatas). Namun, pada 1990 pemerintah membolehkan RCTI melepas dekodernya, boleh bersiaran secara terestrial (dengan istilah Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum) dan pada 1993 dibolehkan untuk bersiaran nasional.
TPI: TPI sendiri bisa diberikan memiliki status khusus dan hak istimewa karena didirikan sebagai Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan (SPTSP) yang berbeda dari stasiun swasta lain yang hanya boleh bersiaran lokal. Awalnya TPI didirikan dengan tujuan yang mulia untuk menyiarkan pendidikan, walaupun pendirinya Mbak Tutut tidak pernah punya rekam jejak (track record) berperan di bidang ini. Selain itu, TPI juga dibolehkan untuk meminjam (gratis) kanal TVRI di seluruh Indonesia. Pada 1993, TPI akhirnya diizinkan untuk bersiaran nasional dengan mengurangi tujuan pendidikannya di awal.
Indosiar: Layaknya TPI, Indosiar awalnya juga diberi hak istimewa untuk bersiaran nasional dengan sistem Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Khusus (SPTSK) dengan status khusus untuk menyiarkan acara ekonomi desa dan budaya, walaupun kebijakan saat itu TV swasta hanya boleh bersiaran lokal. Namun baru setahun kemudian, Indosiar memegang izin baru sebagai Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum yang artinya seperti dapat menghapuskan tujuan di awalnya.
Kebijakan pemerintah Soeharto tersebut akhirnya berakibat buruk pada industri penyiaran nasional yang efeknya ada sampai sekarang, yaitu sentralisasi siaran dari Jakarta dan Jawa saja. Sistem yang awalnya direncanakan berjaringan (misalnya RCTI membangun jaringannya di Bandung, tidak hanya dengan transmisi) pada akhirnya menjadi tidak terlaksana karena adanya kekhawatiran tersaingnya televisi swasta lokal (seperti RCTI, SCTV) dengan TV swasta pendidikan nasional (TPI). Tindakan pemerintah lain yang bisa dikatakan untuk melindungi pemain yang sudah ada, misalnya melarang dan tidak memberikan peluang bagi TVRI untuk menerima iklan dan terkesan membiarkan ketika stasiun TV swasta tersebut tidak membayar 12,5% keuntungan mereka kepada TVRI. Kebijakan pemerintah pada era awal lahirnya TV swasta pun terkesan mudah berubah dan berganti-ganti (misalnya dari awalnya hanya membolehkan dengan dekoder, lalu boleh siaran terestrial lokal, dan terakhir boleh siaran terestrial nasional) dalam waktu singkat (5 tahun), serta tanpa landasan undang-undang yang jelas, demi melayani kepentingan pemilik modal yang dekat dengan Cendana.