Gencatan senjata perang Israel–Hamas 2025
Proses negosiasi > April 2024: Diskusi awal

Pada awal April, pembicaraan tampaknya terhenti setidaknya pada dua isu. Hamas menegaskan mereka hanya akan membebaskan para sandera jika ada gencatan senjata seutuhnya, tetapi Israel mengatakan mereka hanya akan menyetujui gencatan sementara. Palestina juga menuntut agar warga Gaza diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza, yang ditolak Israel. Pada tanggal 8 April 2024, direktur Central Intelligence Agency William J. Burns mengajukan proposal untuk membebaskan empat puluh sandera sebagai imbalan gencatan senjata selama enam minggu kepada direktur Mossad David Barnea, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dan direktur Dinas Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel. Hamas menolak usulan gencatan senjata sementara, dan sekali lagi menuntut gencatan senjata penuh. Pada tanggal 15 April, seorang anggota senior Kongres AS Steny Hoyer mengancam bahwa AS "akan mengevaluasi kembali hubungannya dengan Qatar” jika tidak menekan Hamas untuk membebaskan para sandera. Qatar menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka akan mengevaluasi kembali peran mereka sebagai penengah. Pada tanggal 18 April, Direktur CIA Burns menyalahkan Hamas atas tidak tercapainya kesepakatan, menunjukkan bahwa warga sipil Gaza akan mendapatkan bantuan kemanusiaan berdasarkan proposal saat ini. Pada tanggal 26 April, Hamas mengulangi pernyataan bahwa mereka “serius” mengenai kesepakatan gencatan, namun hanya jika kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata permanen.
Pada tanggal 27 April, Hamas menerima proposal gencatan senjata dari Israel. Menurut Axios, perjanjian tersebut mencakup “kesediaan untuk membahas” “ketenangan berkelanjutan” di Gaza setelah pembebasan sandera pertama. Namun pada tanggal 30 April, Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan "Gagasan bahwa kita akan menghentikan perang sebelum mencapai semua tujuannya adalah sesuatu yang mustahil." Netanyahu berjanji untuk menyerang Rafah "dengan atau tanpa kesepakatan". Dua hari kemudian, Israel tampaknya bersedia menerima pembebasan awal tiga puluh tiga sandera saat presiden Joe Biden menegaskan kembali desakan agar Hamas mendukung usulan Israel kepada Mesir dan Qatar.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken hadir di Riyadh, Arab Saudi, untuk mendapatkan dukungan gencatan senjata dari negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan menyerang Rafah meskipun ada gencatan senjata. Blinken mengatakan tawaran Israel "sangat murah hati" dan menyalahkan Hamas karena tidak menerimanya. Hamas menanggapi bahwa "Bahkan tim negosiasi Israel mengakui Netanyahu adalah orang yang menghalangi tercapainya kesepakatan". Pada tanggal 1 Mei, Hamas menolak usulan Israel, namun berjanji akan mengajukan usulan balasan, sembari juga mengatakan bahwa invasi di Rafah dapat membahayakan perundingan. Pada Telegram, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan pada tanggal 2 Mei Organisasi tersebut memandang usulan tersebut dengan “semangat positif” dan berencana untuk mengirim delegasi ke Mesir. Menurut pesan teks yang diperoleh The New York Times, mantan pemimpin militer Hamas Husam Badran menulis dua hari kemudian bahwa perwakilan organisasi tersebut menanggapi usulan Israel dengan "sangat positif". Diskusi terhenti pada tanggal 5 Mei karena adanya "krisis" yang terjadi selama gencatan senjata; Hamas meminta gencatan senjata utuh, sementara Netanyahu hanya terbuka terhadap gencatan senjata sementara.