Vladimir Putin
Karier politik > Masa jabatan presiden keempat (2018-sekarang) > Invasi skala penuh ke Ukraina (2022–sekarang)

Artikel utama: Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dan Garis waktu invasi Rusia ke Ukraina
Pada 24 Februari, Putin dalam pidatonya di televisi mengumumkan "operasi militer khusus" di Ukraina dengan melancarkan invasi besar-besaran ke negara itu. Mengutip tujuan "denazifikasi", Putin mengaku melakukan ini untuk melindungi orang-orang di wilayah Donbas yang mayoritas berbahasa Rusia, yang menurut Putin, mengalami "penghinaan dan genosida" dari Ukraina selama delapan tahun. Beberapa menit setelah pidatonya, dia melancarkan perang untuk menguasai sisa negara dan menggulingkan pemerintah terpilih dengan dalih dijalankan oleh Nazi.
Invasi Rusia disambut dengan kecaman internasional. Sanksi internasional dijatuhkan secara luas terhadap Rusia, termasuk terhadap Putin secara pribadi. Invasi juga menyebabkan banyak seruan agar Putin dituntut atas kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan akan menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Ukraina sejak akhir 2013, dan Amerika Serikat berjanji membantu ICC untuk mengadili Putin dan lainnya atas kejahatan perang yang dilakukan selama invasi Ukraina. Menanggapi kecaman ini, Putin menempatkan unit pencegahan nuklir Pasukan Roket Strategis dalam siaga tinggi. Pada awal Maret, badan-badan intelijen AS menentukan bahwa Putin "frustrasi" oleh lambatnya kemajuan karena pertahanan Ukraina yang kuat secara tak terduga.
Pada tanggal 4 Maret, Putin menandatangani undang-undang tentang hukuman hingga 15 tahun penjara bagi mereka yang menerbitkan "informasi palsu" tentang militer Rusia dan operasinya, akibatnya beberapa media di Rusia berhenti melaporkan tentang Ukraina. Pada tanggal 7 Maret, sebagai syarat untuk mengakhiri invasi, Kremlin menuntut kenetralan Ukraina, pengakuan Krimea sebagai wilayah Rusia, dan pengakuan republik Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Pada 16 Maret, Putin mengeluarkan peringatan kepada "pengkhianat" Rusia yang menurutnya ingin digunakan Barat sebagai "kolom kelima" untuk menghancurkan Rusia. Akibat invasi ini, krisis demografis di Rusia semakin dalam karena emigrasi, tingkat kesuburan yang semakin rendah, dan korban akibat perang.
Pada tanggal 25 Maret, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa Putin memerintahkan "penculikan", di mana warga negara Ukraina yang tidak mau bekerja sama dengan pasukan pendudukan Rusia akan menjadi korban agen FSB. Pada 28 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dia "99,9 persen yakin" bahwa Putin mengira Ukraina akan menyambut pasukan Rusia dengan "bunga dan senyuman", sementara dia membuka pintu untuk negosiasi tentang menawarkan Ukraina selanjutnya akan menjadi negara non-blok.
Pada 21 September, Putin mengumumkan mobilisasi parsial, menyusul keberhasilan serangan balasan Ukraina di Kharkiv dan pengumuman referendum aneksasi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.
Pada 30 September, Putin menandatangani dekret yang menganeksasi Oblast Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson ke dalam Federasi Rusia. Aneksasi tersebut tidak diakui oleh komunitas internasional, dan ilegal menurut hukum internasional.