Filsafat hak asasi manusia
Filsafat Hak Asasi Manusia di Indonesia

Para pendiri bangsa di dalam merumuskan konsep negara menjelang kemerdekaan, pada hakikatnya mengembangkan, mengkontemplasikan, dan merundingkan segala pemikiran para filsuf terdahulu, terutama dari negara-negara Barat. Konsep negara yang kemudian tertuang di dalam UUD 1945 berisi pemikiran para ahli ideologi, sehingga tiap-tiap warga negara Indonesia terlindungi hak-haknya dan dapat menyandang hak-haknya tersebut berkat pemikiran para bapak pendiri bangsa yang menuangkannya berdasarkan filsafat hak asasi manusia di dunia. Baik Soekarno, Hatta, Mohammad Yamin, maupun Soepomo, hadir dengan pemikirannya masing-masing yang berakar dari ideologi para filsuf mengenai hak-hak asasi manusia secara global. Salah satunya yang diperjuangkan oleh Soepomo di mana dalam paham integralisme yang dicetuskannya terdapat pada poin bahwa masing-masing Warga Negara Indonesia ataupun semua golongan dijamin untuk tidak tertindas oleh pihak lain, serta mendapatkan jaminan perlindungan bilamana seseorang atau golongan ditindas oleh pihak lain, baik antarindividu/antargolongan maupun intragolongan dalam hubungan yang berpola horizontal.
Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia termaktub di dalam UUD 1945 Republik Indonesia sesuai konsep negara yang dirumuskan para founding fathers Soekarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo serta kemudian dikembangkan hingga sekarang demi menyesuaikan kondisi kemajuan zaman mutakhir yang berbeda dibandingkan dengan dahulu. Hak asasi manusia di Indonesia tercantum di UUD 1945 setelah mendapatkan perubahan, seperti yang tertuang khususnya pada:
pasal 27 ayat (1) hak yang berkenaan kedudukan di bidang hukum dan pemerintahan.
pasal 27 ayat (2) hak yang berkenaan pekerjaan dan penghidupan.
pasal 28A hak untuk hidup.
Pasal 28B ayat (1) hak untuk berkeluarga.
pasal 28B ayat (2) hak anak untuk hidup tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi.
pasal 28C ayat (1) hak yang berkenaan mendapatkan pendidikan serta mengembangkan diri.
pasal 28C ayat (2) hak yang berkenaan memajukan diri dan berjuang atas haknya demi bangsa dan negara.
pasal 28D ayat (1) hak yang berkenaan persamaan dalam perlakuan di bidang hukum.
pasal 28D ayat (3) hak yang berkenaan kesempatan di dalam pemerintahan.
pasal 28D ayat (4) hak yang berkenaan status warga negara.
pasal 28E (1) hak yang berkenaan agama, pendidikan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal.
pasal 28E ayat (2) hak yang berkenaan kebebasan meyakini kepercayaan.
pasal 28E ayat (3) hak yang berkenaan berserikat, berkumpul, serta menyuarakan opini.
pasal 28F hak yang berkenaan komunikasi, lingkungan sosial, dan informasi.
pasal 28G ayat (1) hak yang berkenaan rasa aman dan perlindungan tanpa diancam hingga ketakutan.
pasal 28G ayat (2) hak untuk tidak disiksa atau tidak direndahkan, serta hak suaka politik.
pasal 28H ayat (1) hak yang berkenaan hidup sejahtera dan mendapat layanan kesehatan.
pasal 28H ayat (2) hak untuk mendapat kesamaan kesempatan dan manfaat demi keadilan.
pasal 28H ayat (3) hak yang berkenaan jaminan sosial.
pasal 28H ayat (4) hak yang berkenaan hak milik pribadi.
pasal 28I ayat (1) hak yang berkenaan kemerdekaan pikiran, juga hati nurani.
pasal 28I ayat (2) hak yang berkenaan untuk tidak didiskriminasi.
pasal 28I ayat (3) hak yang berkenaan penghormatan atas identitas budaya dan masyarakat tradisional.
pasal 28I ayat (4) berkenaan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara.
pasal 28I ayat (5) berkenaan jaminan, aturan, dan undang-undang untuk menegakkan dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.
pasal 28J ayat (1) berkenaan kewajiban saling menghormati hak asasi orang lain.
pasal 28J ayat (2) berkenaan pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi orang lain.
pasal 29 ayat (2) hak yang berkenaan agama dan ibadat.
pasal 30 ayat (1) hak yang berkenaan usaha mempertahankan dan mengamankan negara, beserta kewajibannya.
pasal 31 ayat (1) hak yang berkenaan pendidikan.
Pada hakikatnya, konsep hak asasi manusia diterima oleh masyarakat Indonesia karena sejalan dengan konsep ideologi Pancasila. Meskipun pada awalnya, para perumus konsep negara memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep hak asasi manusia. Menurut Phalita Gatra, Soekarno dan Soepomo menyampaikan pemikiran mengenai hak asasi manusia berakar dari paham individualisme yang bertentangan dengan paham yang akan menjadi prinsip negara sehingga sepakat untuk tidak memasukkan konsep hak asasi manusia ke dalam konsep negara yang tengah mereka bangun. Di satu sisi, Soepomo sekadar beragumentasi untuk menggunakan kata “kebebasan atau kemerdekaan” alih-alih kata “hak,” karena konsep hak yang individualistis serta lekat dengan paham individualisme tidak sejalan dengan paham integralisme yang dipegangnya secara prinsip. Sementara Hatta dan Mohammad Yamin sama-sama beropini bahwa hak asasi manusia perlu dimasukkan ke dalam UUD 1945. Hatta mengemukakan bahwa itu perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hatta bersikeras untuk memasukkan—pada khususnya—hak berserikat, bersuara, dan menyatakan pendapat ke dalam konsep negara, kemudian seiring pelaksanaannya, warga negara dijamin mendapatkan hak-haknya tersebut sebagai unsur penting demi melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara. Yamin menekankan bahwa hak asasi manusia harus dapat diakui oleh UUD 1945 sebagai perlindungan kepada kemerdekaan warga negara. Tiap-tiap warga negara harus dijamin kemerdekaannya di dalam menyandang hak asasi yang telah melekat pada dirinya semenjak masih di dalam kandungan sehingga tidak mendapatkan diskriminasi, perisakan, ataupun penindasan dari pihak lain.
Hak asasi manusia di Indonesia berakar dari pemikiran para pendiri bangsa yang melandaskan prinsipnya berdasar ideologi yang dicetuskan dan dikembangkan para filsuf terdahulu. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tidak serta merta mengintisarikan pemikiran para ahli filsafat Barat dan menerapkannya mentah-mentah ke dalam konsep negara dengan masyarakat majemuk dan plural tetapi mampu berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat di Indonesia. Bahkan meskipun paham integralisme di Barat merupakan paham yang paling mendekati konsep negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, masih ada beberapa faktor dalam pandangan integralisme Barat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fondasi dalam bernegara dan bermasyarakat oleh bangsa Indonesia. Paham integralisme di Barat yang mengimplementasikan absolutisme negara dalam memantau dan mengintervensi hak asasi warga negaranya jelas dimentahkan di Indonesia oleh ideologi Pancasila yang demokratis sesuai pada sila ke-4. Di sisi lain, ideologi integralisme yang menjunjung tinggi kedudukan negara di atas segalanya sehingga bahkan penerapan hak asasi manusia bisa saja dinegasikan kapan pun dan pada situasi apa pun sesuai kehendak negara, tidak dapat diterapkan di Indonesia yang justru memprioritaskan hak asasi tiap-tiap warga negara serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan negara sebagai pengawas, pelindung, dan pemberi jaminan. Integralisme di Barat juga bertolak dari kedaulatan negara di mana negara memiliki kekuasaan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, sementara di Indonesia, warga negara memegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan tertinggi yang kemudian diwakilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di Indonesia, negara hadir justru untuk mengawasi, memantau, melindungi, memberi jaminan, dan menegakkan implementasi hak asasi manusia agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga masing-masing warga negara tidak saling mengalami pertentangan pada saat menerapkan hak asasinya masing-masing. Namun demikian, bilamana perselisihan maupun konflik terjadi di antara masyarakat pada saat berlangsungnya pelaksanaan hak asasi, maka negara wajib hadir untuk menengahi dan menuntaskan, serta memberikan solusi.