Suku Melayu Rempang
Sejarah

Menurut Dedi Arman, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, suku Melayu Rempang terbentuk dari penyatuan suku Melayu dari Pulau Galang, Orang Darat, dan Orang Laut yang sebelum abad ke-19 telah mendiami Pulau Rempang.
Pada abad ke-19, banyak laporan atau berkas yang menyatakan bahwa pejabat Belanda, Elisa Netscher pernah mengunjungi Pulau Rempang sekitar tahun 1846. Saat itu Pulau Rempang sudah dihuni oleh masyarakat Melayu Galang, Orang Darat, dan Orang Laut.
Jauh sebelum abad ke-19, tepatnya tahun 1722 hingga 1818, pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga berpindah dari Hulu Riau (Tanjungpinang) ke Pulau Bulang yang terletak di antara Pulau Batam dan Rempang.
Dalam kitab Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji yang ditulis dalam bahasa Melayu Riau yang ditulis dalam aksara Jawi pada tahun 1885, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1890, dan naskahnya juga diterbitkan pada tahun 1923 oleh Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, London. Di dalam kitab tersebut, dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang, dan Bulang merupakan keturunan prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.
Konon pada masa Perang Riau I tahun 1782–1784 melawan Belanda, penduduk setempat menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, kakek Raja Ali Haji. Kemudian pada Perang Riau II tahun 1784–1787, mereka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah dan ikut berperang melawan Belanda.
Pada tahun 1829, Sultan Riau-Lingga, Sultan Abdul Rahman memberikan kekuasaan kepada Raja Isa atau lebih dikenal dengan Nong Isa untuk memimpin Nongsa yang meliputi pulau Batam, Galang, Rempang, dan sekitarnya. Bahkan, tahun tersebut dijadikan sebagai hari lahir Batam. Penyerahan kekuasaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pulau Batam dan sekitarnya sudah ramai dikunjungi penduduk pada tahun 1829.
Menurut cerita rakyat setempat, pada tahun 1837, sebuah kapal Inggris dibajak di Pulau Galang. Ternyata bajak laut tersebut (disebut lanun oleh masyarakat setempat) adalah orang Melayu Galang yang saat itu juga tinggal di Pulau Rempang.
Pada tahun 1787, Sultan Mahmud Riayat Syah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik di Pulau Lingga. Saat itu, Pulau Rempang, Galang, dan Bulang digunakan sebagai basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga yang dipimpin oleh Tengku Muda Muhammad dan Panglima Raman.
Menurut Dedi, masyarakat Melayu Rempang terbagi menjadi tiga kelompok masyarakat, yaitu Orang Laut yang mendiami pesisir pantai dan tersebar di Pulau Batam, Rempang, dan Galang, kemudian Orang Darat yang menghuni pedalaman Pulau Rempang (hanya terdapat di Desa Sadap dan hanya tersisa beberapa keluarga saja) dan masyarakatnya hidup nomaden, dan Melayu Galang yang merupakan penduduk asli Pulau Galang dan sekitarnya.
Saat ini masyarakat Melayu Rempang hanya tinggal di 16 desa tua yang juga terancam penggusuran akibat rencana Proyek Strategis Nasional yang diprakarsai oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk membangun Rempang Eco City bekerja sama dengan perusahaan China, Xinyi Group. Masyarakat Melayu Rempang yang merupakan penduduk asli Pulau Rempang, melakukan demonstrasi menolak direlokasi untuk proyek tersebut karena beralasan rencana proyek merugikan mereka dan menyebabkan mereka terusir dari tanah leluhurnya. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia dinilai melanggar hak asasi manusia dan terdapat indikasi penempatan kekuatan berlebihan di Pulau Rempang. Berdasarkan bukti, terjadi penggunaan kekerasan berlebihan oleh gabungan aparat dan penggunaan gas air mata terhadap warga sipil pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang.