stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Tinga-Tinga, Gerokgak, Buleleng
Demografi

Pada sensus tahun 2010, Penduduk desa Tinga-Tinga berjumlah 4.975 jiwa terdiri dari 2.504 laki-laki dan 2.471 perempuan dengan rasio sex 101,3. Jumlah kepala keluarga di desa ini mencapai 1.368.
Pranala luar

(Indonesia) BPS Kabupaten Buleleng
(Indonesia) Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Buleleng Diarsipkan 2020-06-08 di Wayback Machine.
(Indonesia) Binapemdes Kementerian Dalam Negeri Diarsipkan 2022-04-01 di Wayback Machine.
(Indonesia) BPS Kecamatan Gerokgak[pranala nonaktif permanen]
| l b Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali |
| --- | --- |
Desa:  Banyupoh  Celukanbawang  Gerokgak  Musi  Patas  Pejarakan  Pemuteran  Pengulon  Penyabangan  Sanggalangit  Sumberklampok  Sumberklima  Tinga-Tinga  Tukadsumaga
Hak cipta

Untuk hak cipta Wikipedia, lihat Wikipedia:Hak cipta.
Hak cipta, disimbolkan dengan "C" yang merupakan singkatan dari copyright
Hak cipta (bahasa Belanda: auteursrecht, bahasa Inggris: copyright, lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak  penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.
Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, tetapi tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.
Sejarah hak cipta

Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.
Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.
Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.
Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta > Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:
membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
mengimpor dan mengekspor ciptaan,
menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"[2].
Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 28/2014 bab III). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.
Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 28/2014 pasal 16). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 28/2014 bab XI).
Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta > Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.
Menurut konsep Hukum Kontinental (Prancis), "hak pengarang" (droit d'aueteur, author right) terbagi menjadi "hak ekonomi" dan "hak moral" (Hutagalung, 2012).
Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan[2]. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 21–22 Undang-undang Hak Cipta.
Perolehan dan pelaksanaan hak cipta

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu).
Perolehan dan pelaksanaan hak cipta > Perolehan hak cipta

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.
Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and Patents Act 1988) dan Indonesia (UU 28/2014). Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.
Perolehan dan pelaksanaan hak cipta > Ciptaan yang dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 28/2014 pasal 40).
Perolehan dan pelaksanaan hak cipta > Penanda hak cipta

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (copyright notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "copyright", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.
Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.
Lambang © merupakan lambang Unicode 00A9 dalam heksadesimal, dan dapat diketikkan dalam (X)HTML sebagai ©, ©, atau ©
Perolehan dan pelaksanaan hak cipta > Jangka waktu perlindungan hak cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1924 telah kedaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.
Perolehan dan pelaksanaan hak cipta > Penegakan hukum atas hak cipta

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, tetapi ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, tetapi kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.
Perkecualian dan batasan hak cipta

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.
Lisensi Hak Cipta

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak yang bersangkutan berwajib untuk menjaga dan menyimpan ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan aman dan persaratan tertentu pemilik hak cipta.
Kritik atas konsep hak cipta

Kritikan-kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas, dan sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.
Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, dan Server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta  Diarsipkan 2007-02-20 di Wayback Machine.. Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang; lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkat lunak bebas.
Kutipan

↑  "Hak Cipta" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-26. Diakses tanggal 2020-10-26.
↑  . Oxford Dictionaries. Diarsipkan dari versi asli Parameter |archive-url= membutuhkan |url= (bantuan) tanggal 29 September 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan); Tidak memiliki atau membutuhkan |url= (bantuan); Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)
↑  "Definition of Copyright". Merriam-Webster (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 20 December 2018.
↑  Nimmer on Copyright, vol. 2, § 8.01.
↑  "Intellectual property", Black's Law Dictionary, 10th ed. (2014).
1 2  "Understanding Copyright and Related Rights" (PDF). www.wipo.int. hlm. 4. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-12-27. Diakses tanggal 6 December 2018.
↑  Daniel A. Tysver. "Works Unprotected by Copyright Law". Bitlaw. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-02. Diakses tanggal 2022-09-30.
↑  Lee A. Hollaar. "Legal Protection of Digital Information". hlm. Chapter 1: An Overview of Copyright, Section II.E. Ideas Versus Expression. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-10-28. Diakses tanggal 2022-09-30.
↑  Stim, Rich (27 March 2013). "Copyright Basics FAQ". The Center for Internet and Society Fair Use Project. Stanford University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-11. Diakses tanggal 21 July 2019.
Lihat pula

Hak cipta di Indonesia
Hak cipta penulis
Copyleft
Creative Commons
Domain umum
Plagiarisme
Kekayaan intelektual
Paten
Merek
Saya Bukan Pencuri - esai Jimmy Wales
Aantjes

Aantjes' adalah sebuah nama keluarga Belanda. Orang-orang terkenal dengan nama keluarga ini antara lain:
Johan Aantjes (lahir 1958), pemain polo air Belanda
Willem Aantjes (1923–2015), politikus Belanda
Junko Minagawa

| Junko Minagawa |
| --- | --- |

Nama asal: 皆川 純子
Lahir: 22 November 1975 (umur 48) Prefektur Ibaraki, Jepang
Pekerjaan: Seiyuu
Tahun aktif: 2001–sekarang
Agen: Haikyo

      
Junko Minagawa (皆川 純子code: ja is deprecated , Minagawa Junko, lahir 22 November 1975
) adalah seorang seiyuu, dan aktris asal Jepang yang berafiliasi dengan  Haikyo. Perannya yang paling terkenal adalah Ryoma Echizen, karakter utama dalam serial anime The Prince of Tennis. Dia menyanyikan beberapa lagu tema acara, lagu sisipan, dan single karakter, beberapa di antaranya telah masuk dalam peringkat single Oricon. Peran utama lainnya termasuk Ayaka Yukihiro di seri Negima, Akira di Aria, Cao Chun Yan di Fighting Beauty Wulong, Cornelia Li Britannia di Code Geass, Khamsin di Shakugan no Shana, Yoshitaka Nakabayashi di He Is My Master, Haruka Tenoh/Sailor Uranus di Sailor Moon Crystal, dan Yun di Akatsuki no Yona.
Pranala luar

Official agency profile (dalam bahasa Jepang)
Official website (archive) (dalam bahasa Jepang)
Junko Minagawa Diarsipkan 2009-03-09 di Wayback Machine. di Ryu's Seiyuu Info
Junko Minagawa  di ensiklopedia Anime News Network (dalam bahasa Inggris)
| --- | --- |
Pengawasan otoritas :  MusicBrainz artist
Hasrul Azwar

Ini adalah nama Batak Angkola, marganya adalah .
| Hasrul Azwar Hutasuhut |
| --- | --- |

 
Duta Besar Indonesia untuk Maroko ke-10
Petahana
Mulai menjabat  13 Februari 2019
Presiden: Joko Widodo
Pendahulu Endang Dwi Syarief SyamsuriPengganti Petahana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2004 – 13 Februari 2019
Pengganti Hasan Husaeri
Daerah pemilihan: Sumatera Utara I
 
Informasi pribadi
Lahir: 30 Januari 1954 (umur 70) Wingfoot, Sumatera Utara, Indonesia
Partai politik: PPP
Almamater: IAIN Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara


Sunting kotak info • L • B
 
Hasrul Azwar Hutasuhut (lahir 30 Januari 1954
) adalah Duta Besar Indonesia untuk Maroko merangkap Mauritania dan berkedudukan di Rabat, yang telah menjabat sejak dilantik pada 13 Februari 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
Hasrul merupakan politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia sebelumnya juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selama tiga periode, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019 yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Selama berada di parlemen, Hasrul duduk di Komisi VIII pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, ia juga sempat menjadi Ketua Komisi tersebut dari tahun 2005 hingga 2009. Sementara itu, pada periode tahun 2014 sampai 2019, ia menjadi anggota Komisi III. Pada periode 2009-2014, Hasrul juga adalah Ketua Fraksi PPP di DPR RI dan anggota Badan Anggaran.
Hasrul sendiri adalah seorang pmebina untuk Yayasan Pendidikan Khairul Imam yang berada di Medan, yayasan ini membawahi beberapa lembaga pendidikan seperti Taman Bermain, TK, SD Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu, dan SMA Islam Terpadu. Semua lembaga pendidikan ini berada di Kota Medan, Sumatera Utara.
Pranala luar

Profil Hasrul Azwar Diarsipkan 2013-09-21 di Wayback Machine. pada situs resmi DPR.
Daftar Anggota Komisi VIII
Profil Anggota DPR RI Tahun 2009 - 2014
Dukun (film)

| Dukun |
| --- | --- |
Sutradara: Dain Said
Produser: Dominique Hee
Ditulis oleh: Huzir Sulaiman
Skenario: Huzir Sulaiman
Pemeran: Umie Aida Faizal Hussein Elyana Bront Palarae Adlin Aman Ramlie Ramli Hassan Nam Ron Hasnul Rahmat Soffi Jikan Chew Kin Wah
Penata musik: Luka Kuncevic
Sinematografer: Yuk Hoy Cheong
Distributor: Astro Shaw
Tanggal rilis:  5 April 2018 (2018-04-05)     (Malaysia)    8 Agustus 2018 (2018-08-08)     (Indonesia)
Durasi: 108 menit
Negara: Malaysia
Bahasa: Melayu
Anggaran: RM 2,800,000
Pendapatan kotor: RM 10 million
Dukun adalah sebuah film horor-seru hukum Malaysia tahun 2018 yang difilmkan pada tahun 2006. Film tersebut berdasarkan pada kisah nyata pembunuhan mantan politikus Malaysia, Datuk Mazlan Idris, oleh Mona Fandey, seorang penyanyi Malaysia populer yang beralih menjadi dukun yang didakwa pada 1993. Film tersebut aslinya direncanakan untuk dirilis pada 2007 namun ditundan dan tak ada pernyataan resmi yang diberikan, karena adaptasi kasus pembunuhan nyata tingkat tinggi dan unsur kontroversial dari film tersebut. Keluarga Mona Fandey sendiri tak menyetujui isi dan dasar dari film tersebut setelah pengumuman perilisan film tersebut. Para produser mengklaim bahwa film tersebut berdasarkan pada penuturan mereka sendiri.
Pranala luar

Situs web resmi
Information from Filem Kita[pranala nonaktif permanen]
Dukun di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Dewan Kesetiaan

Dewan Kesetiaan (bahasa Arab: هيئة البيعة Hay baiat al-bay'ah), juga dikenal sebagai Komisi Kesetiaan atau Lembaga Kesetiaan, badan yang bertanggung jawab untuk menentukan masa depan suksesi tahta dari Arab Saudi. Dibentuk pada 7 Desember 2007 oleh Raja Abdullah. Pada saat pembentukannya, fungsi yang dimaksudkan dari Dewan adalah untuk menunjuk Putra Mahkota setelah Raja baru berhasil takhta.
Sejarah

Sebelumnya, dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Dasar Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Raja Fahd, penunjukan penerus mahkota berikutnya adalah hak prerogatif Raja:
Penunjukan pengganti Raja biasanya dilakukan dengan beberapa bentuk konsensus informal di antara para anggota keluarga kerajaan. Namun, setelah Pangeran Abdullah menggantikan Fahd sebagai Raja, pertempuran perebutan tahta kerajaan dibalik layar semakin meningkat, terutama antara Pangeran Abdullah dan pangeran Sudairi, termasuk Pangeran Sultan dan mendiang Pangeran Nayef. Karena meningkatnya ketidakpastian suksesi di luar Pangeran Sultan, Raja Abdullah mengeluarkan UU Lembaga Kesetiaan pada tahun 2006, yang secara resmi mendirikan Dewan Kesetiaan. Dewan memberikan suara tambahan kepada anggota keluarga Saud ketika seorang Raja baru memilih putra Mahkotanya.
Menurut salah satu sumber Kedutaan besar AS di Riyadh pada Oktober 2009, keluarga Saud Al menjelaskan dewan tersebut sebagai "kodifikasi aturan tidak tertulis yang telah mengatur pemilihan penguasa Saudi sejak meninggalnya Raja Abdulaziz pada tahun 1953."
Peran Dewan diharapkan berpengaruh setelah Pangeran Sultan berhasil takhta. Namun, pada 2009, ketika dia sakit parah karena mengidap kanker, Pangeran Nayef ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Kedua(posisi putra mahkota yang di tunggu-tunggu), mungkin untuk menjaga posisi putra Mahkota dalam Faksi Sudairi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian atas peran Dewan. Pengangkatan Pangeran Nayef secara terbuka dipertanyakan oleh Pangeran Talal.
Dewan seharusnya melakukan tugasnya untuk pertama kalinya ketika Pangeran Sultan meninggal pada Oktober 2011. Satu minggu setelah kematiannya, Raja Abdullah mengumumkan bahwa Dewan telah memilih Pangeran Nayef sebagai putra Mahkota baru. Namun, Dewan hanya bersumpah setia kepada Nayef sebagai putra Mahkota. Apakah itu benar-benar telah memberikan suara pada pemilihan tetap tidak jelas.
Penyelewengan tugas dewan juga dapat diamati dalam hal pengangkatan Pangeran Salman sebagai putra Mahkota pada bulan juni 2012. Pangeran Talal menyatakan bahwa pangeran di Dewan tidak diajak berkonsultasi pada suksesi Pangeran Salman dan bahwa Dewan menjadi tidak efektif.
Ketika Raja Abdullah meninggal pada tahun 2015, Salman menjadi raja dan Pangeran Muqrin, saudara tiri termuda yang masih hidup, menjadi putra Mahkota secara otomatis, ditunjuk sebagai Wakil Putra Mahkota.