stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Televisi Republik Indonesia
Organisasi > Karyawan

Pada tahun anggaran 2007, karyawan TVRI berjumlah 6.099 orang (5.085 orang pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Kemenkominfo dan 1.014 orang tenaga honor/kontrak) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sekitar 1.600 orang di antaranya adalah karyawan TVRI pusat. Namun, hingga tahun 2018 karyawan TVRI tinggal sebanyak kurang lebih 4.300 orang, dengan sekitar 1.800 orang adalah karyawan TVRI pusat dan sekitar 90% di antaranya merupakan PNS. Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai baru TVRI oleh pemerintah selama lebih dari 16 tahun.
Kritik dan kontroversi > Masalah struktural

Informasi lebih lanjut: Lembaga Penyiaran Publik § Kritik dan kontroversi
Beberapa masalah struktural sampai saat ini masih sering kali menghambat kinerja TVRI. Hal ini seperti jumlah karyawan yang banyak, tetapi sudah berumur sehingga tidak efisien, yang sayangnya tidak bisa dipecat oleh TVRI secara independen karena status PNS; ataupun karena jika dilakukan dikhawatirkan akan membuat pergolakan internal. Kemudian ada juga soal tumpang-tindihnya kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi di beberapa bidang sehingga sering kali menyebabkan saling tuduh ikut campur dan konflik antara keduanya (seperti kasus pemecatan dirut Farhat Syukri dan Helmy Yahya pada 2013 dan 2019); belum lagi ditambah pemilihan anggota Dewas oleh DPR sering kali menyebabkan pertimbangan politis lebih dipentingkan dibanding kualitas.
State Media Monitor, situs web dari lembaga riset asal Eropa Media and Journalism Research Center yang menilai media-media terafiliasi negara, per tahun 2023 menggolongkan TVRI sebagai State-Controlled (media yang dikendalikan negara). Menurut lembaga tersebut dengan merujuk pada "jurnalis dan pakar setempat", meskipun pemerintah berniat mengubah TVRI menjadi lembaga penyiaran publik yang independen secara editorial, TVRI "tetap sejalan dengan kepentingan pemerintah, mempromosikan kebijakan-kebijakannya, dan jarang mengkritik orang-orang di dalamnya atau tindakan mereka". Selain itu, lembaga itu menilai undang-undang yang menetapkan independensi TVRI "belum ada", begitu pula badan atau mekanisme yang secara independen memvalidasi independensi editorialnya.
Kritik dan kontroversi > Kasus korupsi

Pada masa direksi pimpinan Sumita Tobing mulai tahun 2001, permasalahan keuangan mulai bermunculan. Salah satunya pada pembangunan stasiun pemancar di Gunung Tela, yang dinilai bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan turut menyumbang permasalahan pada kondisi keuangan TVRI. Belakangan pada 2014, Sumita Tobing dinyatakan melakukan korupsi pengadaan peralatan siar TVRI yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 miliar. Ia dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 250 juta.
Pada tahun 2013, Direktur Keuangan TVRI Eddy Machmudi Effendi diberi hukuman penjara 8 tahun 6 bulan atas kasus pengadaan program siap siar tahun 2012 yang bernilai Rp 47,8 miliar. Kasus ini melibatkan Direktur Berita dan Program Irwan Hendarmin, Direktur Utama PT Media Arts Image Iwan Chermawan, pejabat pembuat komitmen yang merupakan pejabat tinggi TVRI Yulkasmir, dan komedian senior yang juga direktur Viandra Productions Mandra, yang menyebabkan kasus ini juga dikenal sebagai "Mandragate". Maraknya budaya korupsi ini, salah satunya ditengarai oleh minimnya akuntabilitas TVRI ke publik.
Kritik dan kontroversi > Tayangan politik

TVRI masa Orde Baru kerap dikritik karena menonjolkan organisasi Golongan Karya daripada dua partai politik lain dalam pemberitaan seputar pemilihan umum. Dalam penelitian mengenai Pemilu 1992, dilaporkan bahwa 4 menit 25 detik berita TVRI ditujukan untuk Golkar, Partai Demokrasi Indonesia 56 detik, dan Partai Persatuan Pembangunan 41 detik. Golkar banyak mendapatkan pemberitaan yang positif, sedangkan PDI dan PPP lebih condong pada isu-isu negatif. Karyawan TVRI pun dipaksa mendukung Golkar dalam pemilu dengan adanya asas monoloyalitas pasca status mereka diubah menjadi PNS di tahun 1980.
Pada tanggal 6 Juni 2013, TVRI menayangkan siaran tunda acara Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Senayan Jakarta. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Idy Muzayyad menilai TVRI sebagai lembaga penyiaran publik telah "mengalami disorientasi kebangsaan dengan menayangkan hal ini karena ideologi HTI yang mempermasalahkan ideologi negara, nasionalisme dan menolak demokrasi", tetapi juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan bahwa TVRI adalah penyiar publik dan HTI termasuk bagian dari publik, sehingga ia mendukung TVRI menayangkan siaran itu karena hal itu "bagian dari hak publik untuk disiarkan dan diperdengarkan". Selain itu, juga datang kritik dalam bentuk surat terbuka yang ditulis 19 LSM dan sejumlah tokoh masyarakat. TVRI dipanggil dan terbuka kemungkinan dijatuhkan sanksi. Dalam pemanggilan yang diadakan pada 10 Juni 2013 itu, TVRI menyatakan permohonan maafnya kepada masyarakat dan berjanji tidak akan menyiarkan acara sejenis kembali.
Kemudian pada 15 September di tahun yang sama, TVRI menayangkan siaran tunda konvensi Partai Demokrat, partai politik yang didirikan oleh presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, selama lebih dari 2 jam. Tayangan itu kembali mendapatkan sanksi KPI, karena melanggar prinsip independen sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Sekretaris manajer direksi TVRI Usi Karundeng sempat mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah diintervensi atau dibayar oleh Partai Demokrat. Meskipun demikian, laporan dari Tempo.co justru menyatakan bahwa Direktur Utama TVRI saat itu, Farhat Syukri-lah yang memaksakan acara itu agar disiarkan walaupun mendapat penolakan dari internal TVRI. Pada tahun tersebut (Maret, Mei dan Agustus 2013), TVRI juga sempat menyiarkan acara ulang tahun Fraksi Partai Golkar, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, ulang tahun SOKSI (organisasi sayap Golkar) dan ulang tahun Partai Amanat Nasional yang semuanya ikut mendapat kritik banyak pihak. Diduga, TVRI saat itu tengah menjual jam siarnya dalam bentuk blocking time untuk kepentingan politis segelintir pihak tertentu.
Kritik dan kontroversi > Pemecatan Helmy Yahya, kisruh internal

Kejadian ini sebenarnya sudah ada pada tanggal 4 Desember 2019, di mana Direktur Utama TVRI saat itu Helmy Yahya  dinonaktifkan sementara oleh Dewan Pengawas TVRI pimpinan Arief Hidayat Thamrin dan digantikan dengan Pelaksana Tugas (Plt)/Direktur Sementara, Supriyono. Menurut sumber berita di hampir seluruh media massa pada tanggal 16 Januari 2020, Helmy resmi diberhentikan jabatannya oleh Dewan Pengawas secara permanen dan sepihak karena beberapa hal; seperti pembelian hak siar Liga Inggris yang dinilai terlalu mahal, penayangan blok acara Discovery Channel, dan kecenderungan mengutamakan popularitas acara melalui rating. Hal itu membuat sebagian besar publik (termasuk warganet) kecewa dan ingin membela  Helmy Yahya agar tetap memimpin TVRI hingga 2022, tetapi Dewan Pengawas tetap menolak pembelaan Helmy  hingga terpilihnya direktur utama baru yang menggantikannya.
Per tanggal 27 Maret 2020, tiga direktur TVRI (termasuk Direktur Program sekaligus Pemimpin Redaksi, Apni Jaya Putra) diberhentikan sementara selama kurang dari sebulan oleh Dewan Pengawas TVRI terkait kasus Helmy Yahya. Sayangnya, setelah pemberhentian ketiga direktur dicabut konflik tersebut masih belum selesai. Pada 13 Mei, Apni diberhentikan secara permanen.
Pada tanggal 27 Mei 2020, Dewan Pengawas TVRI telah menunjuk praktisi periklanan, wartawan, dan sineas/sutradara film Iman Brotoseno sebagai Direktur Utama baru TVRI sisa periode 2017–2022, setelah dilakukan seleksi terbuka. Penunjukkan tersebut menimbulkan kontroversi karena proses seleksi yang melanggar peraturan yang berlaku. Selain itu, dukungan Iman pada presiden petahana Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 juga disorot, walau ia menyatakan bahwa dirinya "akan independen dan imparsial". Tak lama berselang Iman Brotoseno dihujat oleh sebagian besar publik (termasuk warganet) karena kutipan yang disampaikan di media sosialnya tidak pantas. Namun Iman membantah, bahwa ucapan tersebut adalah "kenangan pahit yang pernah dideritanya".
Kontroversi tersebut dianggap telah berakhir setelah Dewan Perwakilan Rakyat memecat Ketua Dewan Pengawas Arief Hidayat Thamrin pada Oktober 2020.
Lihat pula

Radio Republik Indonesia
Lembaga Penyiaran Publik
Daftar stasiun televisi di Indonesia
Pranala luar

Situs web resmi
Situs web TVRI Klik Diarsipkan 2023-01-10 di Wayback Machine.
Situs web TVRI VoD Diarsipkan 2023-02-02 di Wayback Machine.
TVRINews.com – situs web berita TVRI
Situs web Pusdiklat TVRI Diarsipkan 2023-01-10 di Wayback Machine.
Redaksi Nasional – portal berita bersama LKBN Antara, RRI, dan TVRI
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat 
Stasiun pusat TVRI di Jakarta, menampilkan logo TVRI yang ketujuh.
Russell Vought

| Russell Vought |
| --- | --- |

 
Direktur Office of Management and Budget ke-42 dan ke-44
Petahana
Mulai menjabat  7 Februari 2025
Presiden: Donald Trump
Pendahulu Shalanda YoungPengganti Petahana
Masa jabatan 22 Juli 2020 Pelaksana tugas: 2 Januari 2019 – 22 Juli 2020 – 20 Januari 2021
Presiden: Donald Trump
Wakil: Derek Kan
Pendahulu Mick MulvaneyPengganti Petahana
Wakil Direktur Office of Management and Budget
Masa jabatan 14 Maret 2018 – 22 Juli 2020
Presiden: Donald Trump
Pendahulu Brian DeesePengganti Derek Kan
 
Informasi pribadi
Lahir: Russell Thurlow Vought 26 Maret 1976 (umur 48)
Partai politik: Republik
Suami/istri: Mary
Anak: 2
Pendidikan: Wheaton College (BA) George Washington University (JD)
  

Sunting kotak info • L • B
 
Russell Thurlow Vought (lahir 26 Maret 1976
) adalah seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat yang menjabat sebagai Direktur Office of Management and Budget sejak Juli 2020. Ia sebelumnya menjadi Wakil Direktur OMB dari 2018 sampai 2020 dan pelaksana tugas direktur dari 2019 sampai 2020.
Pranala luar

Kemunculan di C-SPAN
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat
Lokomotif CC50

Lokomotif CC50 adalah lokomotif uap jenis Mallet Artikulasi yang sebelumnya dimiliki oleh Staatsspoorwegen. Lokomotif ini diproduksi oleh pabrik Werkspoor, Belanda dan SLM, Swiss. Lokomotif ini memiliki susunan gandar (1C')C' (2-6-6-0). Lokomotif ini mulai berdinas pada tahun 1927 dan 1928 sebagai SS seri 1600. Sejak era penjajahan Jepang, lokomotif ini baru diberi nomor seri CC50, yang dipakai hingga era DKA, PNKA, dan PJKA.
Sejarah

Pada tahun 1927, Staatsspoorwegen (SS) mulai mendatangkan lokomotif uap berjenis mallet yang memiliki susunan roda 2-6-6-0. Sebanyak 30 unit lokomotif langsung dipesan dari beberapa pabrik di Eropa seperti Werkspoor, Belanda dan Schweizerische Lokomotiv-und Maschinenfabrik, Swiss mulai dari tahun 1927 sampai 1928. Lokomotif ini diberi nomor seri SS 1600. Jalur menanjak dan berbukit-bukit seperti Cibatu-Garut-Cikajang dan Purwakarta-Padalarang dengan mudahnya dilalui oleh lokomotif SS 1600. Lokomotif CC50 telah teruji bisa melewati kesulitan yang tidak dimiliki oleh lokomotif lain, seperti mampu menarik rangkaian seberat 1.300 ton dengan kecepatan 55 km/jam, juga mampu membelok di tikungan tajam. Pada zaman penjajahan Jepang, lokomotif ini mendapatkan nomor seri baru yaitu CC50, dan terus digunakan dari era DKARI hingga era PJKA.
Dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh CC50, maka lokomotif ini pun dipergunakan untuk jalur Purwakarta, Cibatu, Purwokerto, Ambarawa, dan Madiun. Bahkan, Cibatu adalah salah satu pangkalan utama semua lokomotif tipe Mallet.
Pada tahun 1981, lokomotif CC5022 milik Depo Lokomotif Purwokerto disumbangkan oleh PJKA ke Museum Kereta Api Utrecht, sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dengan Belanda. Unit lokomotif ini kemudian dikembalikan ke penomoran asalnya, yaitu seri SS 1622. Selain itu, CC5019 milik Depo Lokomotif Purwakarta menjadi bintang utama pada film bertema Perang Kemerdekaan yang berjudul Kereta Api Terakhir di tahun yang sama.
Dampak dari kebijakan rasionalisasi lokomotif uap ke lokomotif diesel, membuat CC50 harus purna tugas pada tahun 1984 setelah akhir masa kedinasannya dihabiskan di jalur Cibatu-Garut yang mulai ditutup pada tahun itu juga. Keberadaannya tergusur dan tergantikan oleh berbagai lokomotif diesel, ditambah lagi saat itu lokomotif CC201 generasi kedua baru saja didatangkan.
Alokasi

Berdasarkan buku PNKA Power Parade, AE. Durrant, alokasi lokomotif CC50 pada tahun 1969-1971 terdapat di:
Cibatu 2 unit
Banjar 1 unit
Purwakarta 4 unit
Purwokerto 10 unit
Ambarawa 3 unit
Madiun 2 unit
Sidotopo 3 unit
Preservasi

Suling Lokomotif CC50
Bunyi semboyan 35 lokomotif CC50.
Saat ini, hanya ada 3 unit CC50 yang tersisa, yaitu CC5001, CC5022, dan CC5029. CC5001 berada di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sebelum dibawa ke TMII untuk dipreservasi, unit lokomotif ini terlebih dahulu mendapatkan komponen-komponen yang merupakan hasil kanibal dari unit CC50 lain, seperti contohnya tender yang diambil dari CC5019. Pada tanggal 24 Agustus 2024 dalam rangka ulang tahun IRPS yang ke-22. Pihak IRPS melakukan beautifikasi terhadap CC5001 yang kondisinya hampir berkarat, Sedangkan CC5022 berada di Spoorwegmuseum, Utrecht, Belanda, serta CC5029 yang berada di Museum Kereta Api Ambarawa.
Galeri

Lokomotif CC5022 yang baru tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda, 1981.
Lokomotif CC5022 yang baru tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda, 1981.
Lokomotif CC5022 yang baru tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda, 1981.
Bangkai CC5030 di Depo Lokomotif Cibatu, 1991.
Bangkai CC5009, CC5030, CC5019, dan CC5024 di Depo Lokomotif Cibatu, 1991.
Lihat pula

Depo lokomotif
Diesel elektrik
Industri Kereta Api Madiun
Daftar kecelakaan kereta api di Indonesia
Kereta Api Indonesia
Kereta api ringan
Union Pacific Big Boy
Union Pacific 3985
Daftar Referensi

↑  Bagus Prayogo, Yoga; Yohanes Sapto, Prabowo; Radityo, Diaz (2017). Kereta Api di Indonesia. Sejarah Lokomotif di Indonesia. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher. hlm. 115. ISBN 978-602-0818-55-9.
| l b Susunan roda lokomotif uap |
| --- | --- |
Mesin tunggal:  0-2-2  0-2-4  2-2-0  2-2-2  2-2-4  4-2-0  4-2-2  4-2-4  6-2-0 0-3-0 (monorel) 0-4-0  0-4-0+4  0-4-2  0-4-4  0-4-6  2-4-0  2-4-2  2-4-4  2-4-6  4-4-0  4-4-2  4-4-4  4-4-6 0-6-0  0-6-2  0-6-4  0-6-6  2-6-0  2-6-2  2-6-4  2-6-6  4-6-0  4-6-2  4-6-4 0-8-0  0-8-2  0-8-4  2-8-0  2-8-2  2-8-4  2-8-6  4-8-0  4-8-2  4-8-4  4-8-6  6-8-6 0-10-0  0-10-2  2-10-0  2-10-2  2-10-4  4-10-0  4-10-2 0-12-0  2-12-0  2-12-2  2-12-4  4-12-2 4-14-4 
Lokomotif penggerak terbagi  dan Dupleks:  0-2-2-0  2-2-2-0  2-2-2-2  2-2-4-0  4-2-2-0 2-4-6-2  4-4-4-4  6-4-4-6  4-4-6-4 4-6-4-4 
Lokomotif berartikulasi  Fairlie, Meyer dan Garratt:  0-4-0+0-4-0  2-4-0+0-4-2  2-4-2+2-4-2  4-4-2+2-4-4 0-6-0+0-6-0  0-6-2+2-6-0  2-6-0+0-6-2  2-6-2+2-6-2  4-6-0+0-6-4  4-6-2+2-6-4  4-6-4+4-6-4 2-8-0+0-8-2  2-8-2+2-8-2  4-8-0+0-8-4  4-8-2+2-8-4  4-8-4+4-8-4 
Lokomotif berartikulasi  Mallet  (termasuk tripleks):  0-4-4-0  0-4-4-2  2-4-4-0  2-4-4-2 0-6-6-0  2-6-6-0  2-6-6-2  2-6-6-4  2-6-6-6  2-6-8-0  4-4-6-2  4-6-6-2  4-6-6-4 0-8-6-0  0-8-8-0  2-8-8-0  2-8-8-2  2-8-8-4  4-8-8-2  4-8-8-4 2-10-10-2 2-8-8-8-2  2-8-8-8-4 2-8-8-8-8-2 2-8-8-8-8-8-2 2-10-10-10-10-10-2 
Lokomotif berartikulasi Engerth:  0-4-4  0-4-6 2-6-2  0-6-4  0-6-4-0 0-8-4  0-8-6 
Lokomotif bergigi:  Shay  Climax  Heisler  Willamette 
 Notasi lainnya: AAR  Swiss  UIC 
| l b Daftar lokomotif di Indonesia |
| --- | --- |
Lokomotif uap:  B 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  50  51  52  53  BB 7  8  10  C 7  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  50  51  52  53  54  CC 10  50  D 10  11  13  14  15  16  17  18  50  51  52  DD 50  51  52  E10  F10  DSM 22  28  38  48  55  NIS 1–2  151–160  107  SS 200T/300T  TC10  TD10 
Diesel elektrik:  A20001 Gajah Mada  B200 (Moyse)  BB 200  201  202  203  204  Bima Kunting II–III  CC 200  201  202  203  204  205  206  207 (eks-DF4) 
Diesel hidraulik:  B B301  C 300  301  D 300  301  BB 300  301  302  303  304  305  306  CC 300  Kebo Kuning  DD5512 
Diesel mekanik:  Bima Kunting I  Pelita 1 
Lokomotif listrik:  ESS 3000  3100  3200  3300  4000 
Lokomotif hibrida: MMT-M-270-BDE (Freeport)
Lokomotif CC5022 yang baru tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda, 1981.
Lokomotif CC5029 di Museum Kereta Api Ambarawa, 2008.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

| Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Susunan organisasi
Direktur Jenderal: Ahmad Yani
Sekretaris Ditjen: Tatan Rustandi  
Direktur
Lalu Lintas Jalan: Ahmad Yani
Sarana Transportasi jalan: Amirulloh
Prasarana Transportasi Jalan: Toni Tauladan
Angkutan Jalan: Ernita Titis Dewi
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan: Lilik Handoyo
 
Kantor pusat
Gedung Karsa Kementerian Perhubungan Lantai 3, Jakarta Pusat
Situs web
hubdat.dephub.go.id
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (disingkat menjadi Ditjen Hubdat) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan.
Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, hingga akhir tahun 2024, direktorat jenderal ini memiliki puluhan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni:
| Nama | Kelas | Lokasi | Wilayah kerja |
| --- | --- | --- | --- |
| BPTD Aceh | II | Banda Aceh | Aceh |
| BPTD Sumatera Utara | II | Medan | Sumatera Utara |
| BPTD Sumatera Barat | II | Padang | Sumatera Barat |
| BPTD Riau | II | Pekanbaru | Riau |
| BPTD Kepulauan Riau | II | Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| BPTD Jambi | II | Jambi | Jambi |
| BPTD Lampung | II | Bandar Lampung | Lampung |
| BPTD Sumatera Selatan | II | Palembang | Sumatera Selatan |
| BPTD Banten | II | Cilegon | Banten |
| BPTD Jawa Barat | II | Bandung | Jawa Barat |
| BPTD Jawa Tengah | II | Surakarta | Jawa Tengah |
| BPTD Jawa Timur | II | Surabaya | Jawa Timur |
| BPTD Bali | II | Badung | Bali |
| BPTD Nusa Tenggara Barat | II | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
| BPTD Nusa Tenggara Timur | II | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| BPTD Kalimantan Barat | II | Kubu Raya | Kalimantan Barat |
| BPTD Kalimantan Selatan | II | Banjar | Kalimantan Selatan |
| BPTD Kalimantan Tengah | II | Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| BPTD Kalimantan Timur | II | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| BPTD Sulawesi Tenggara | II | Kendari | Sulawesi Tenggara |
| BPTD Sulawesi Tengah | II | Palu | Sulawesi Tengah |
| BPTD Gorontalo | II | Gorontalo | Gorontalo |
| BPTD Sulawesi Utara | II | Manado | Sulawesi Utara |
| BPTD Maluku | II | Ambon | Maluku |
| BPTD Maluku Utara | II | Ternate | Maluku Utara |
| BPTD Papua | II | Jayapura | Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan |
| BPTD Papua Barat Daya | II | Sorong | Papua Barat dan Papua Barat Daya |
| BPTD Bengkulu | III | Bengkulu | Bengkulu |
| BPTD Bangka Belitung | III | Pangkalpinang | Bangka Belitung |
| BPTD D.I. Yogyakarta | III | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| BPTD Kalimantan Utara | III | Tanjung Selor | Kalimantan Utara |
| BPTD Sulawesi Barat | III | Mamuju | Sulawesi Barat |
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
| l b  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Dudy Purwagandhi Wakil Menteri: Suntana
| Unsur Pembantu Pimpinan |  Sekretariat Jenderal  |  |
| Unsur Pelaksana |  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  Direktorat Jenderal Perkeretaapian  Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda  |  |
| Unsur Pengawas |  Inspektorat Jenderal  |  |
| Unsur Pendukung |  Badan Kebijakan Transportasi  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan  Staf AhIi Bidang Teknologi dan Energi  Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi  Staf Ahli Bidang Logistik  Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan  Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi  |  |
Akonipuk

Mumi dari Wim Motok Mabel, panglima perang dari Kampung Jiwika, Distrik Kurulu, diawetkan sekitar 300 tahun yang lalu.
Akonipuk adalah tradisi pengawetan jenazah oleh masyarakat suku Hubula atau Dani. Dalam bahasa Hubula, akonipuk berarti mumifikasi (sederhanya bisa disebut mumi saja), atau proses mengeringkan jasad manusia yang telah meninggal. Namun yang membedakan mumifikasi di Papua dengan mumifikasi dari belahan dunia lainnya adalah prosesnya yang menggunakan teknik pengasapan, sementara mumifikasi pada umumnya - salah satunya seperti di Mesir - lebih banyak menggunakan balsam.
Di Indonesia, tradisi mumi terdapat di berbagai wilayah, yakni Mumi Kaki More di NTT dan tradisi mumi papua. Selain suku Dani (Hubula) dengan akonipuk, terdapat pula mumi suku Yali di Kurima, Kabupaten Yahukimo, dan suku Mek di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, juga suku Mee di Kabupaten Dogiyai dan suku Migani (Moni) di Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah.
Nilai-Nilai

Seperti halnya tradisi dan adat istiadat lainnya, akonipuk juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suku Dani (disebut juga suku Hubula) di Lembah Baliem, Papua Pegunungan. Nilai-nilai yang terkadung dalam akonipuk yang paling utama adalah spiritualitas dan religiusitas, hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat yang masih menganut ajaran animisme.
Selain nilai religius, akonipuk juga memiliki nilai sejarah, hal ini berkaitan dengan sosok yang dijadikan mumi. Bagi masyarakat suku-suku yang ada di Lembah Baliem, mereka yang pantas untuk dimumifikasi adalah para tokoh, seperti kepala suku, panglima perang, pemimpin spiritual dan orang-orang yang dianggap penting lainnya oleh komunitas. Bahkan karena sangat berpengaruh tokoh-tokoh yang dimumifikasi dianggap sebagai penguasa Lembah Baliem oleh masyarakat setempat, setiap suku memiliki tokohnya masing-masing yang dijadikan akonipuk.
Lalu juga ada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam akonipuk, yakni untuk menjaga hubungan antar-suku di Lembah Baliem. Hal ini dikarenakan pada semasa hidupnya, kebanyakan dari para tokoh-tokoh yang dijadikan akonipuk memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan tokoh lainnya, sehingga hal ini dapat menjadi perekat bagi setiap suku untuk tetap berdampingan meski sang tokoh telah wafat. Oleh karena itu, biasanya saat proses akonipuk dilaksanakan, yang hadir bukan saja hanya dari satu suku tetapi juga perwakilan dari suku-suku lainnya.
Tujuan lainnya dari akonipuk adalah untuk menjaga "keabadian" sang tokoh, atau dalam hal ini secara fisik sang tokoh tidak hilang karena ia meninggal. Keberadaan mumi-mumi akonipuk juga dipercaya oleh masyarakat Lembah Baliem dapat menjaga desa dan keharmonisan alam.