Jusuf Wibisono
Karier > Menteri Keuangan

Jusuf ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo yang diumumkan pada tanggal 26 April 1951 setelah lengsernya Natsir. Dalam konferensi persnya yang pertama sebagai menteri, Jusuf mengumumkan bahwa De Javasche Bank (DJB), bank sentral masa Hindia Belanda, akan dinasionalisasi. Nasionalisasi DJB dijalankan secara sukarela, dan pemerintah Indonesia membeli saham DJB dari pemegang saham sebelumnya dengan harga di atas pasar. Selain itu, Jusuf menyatakan bahwa staf DJB berkewarganegaraan asing tidak akan langsung digantikan. Proses nasionalisasi DJB telah mencapai 97 persen di bulan Oktober 1951, dan pada tanggal 15 Desember 1951 DJB resmi dinasionalisasikan melalui Undang Undang No. 24 tahun 1951. Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Direktur DJB menggantikan A. Houwink.
Sebagai Menteri Keuangan, Jusuf dikenal relatif lebih liberal dalam pengeluaran dibandingkan dengan Syafruddin Prawiranegara (pendahulunya sebagai menteri). Sebagai menteri di Kabinet Sukiman, penerimaan pemerintah meningkat karena melonjaknya ekspor, dan bank-bank milik pemerintah di bawah Jusuf menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan dengan koneksi politis. Selain itu, Jusuf juga meningkatkan bonus pegawai negeri sipil, dan secara umum mengurangi penghematan pemerintah. Jusuf digantikan oleh Soemitro Djojohadikusumo di kabinet berikutnya di bawah Perdana Menteri Wilopo per tanggal 3 April 1952. Selama tidak menjabat sebagai menteri, Jusuf turut serta dalam dewan penasihat DJB, bekerja di perusahaan importir mobil Belanda, dan sejak 1958 sebagai pemimpin anak perusahaan bank Jepang (Bank Perdania) di Indonesia meskipun Jusuf meminta agar namanya tidak dicantumkan dalam daftar pimpinan bank tersebut. Di tahun 1953, Jusuf ditunjuk menjadi ketua umum Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), sayap organisasi buruh Masyumi. Jabatan ini dipegangnya sampai tahun 1966.
Di ranah publik, Jusuf menyatakan dukungannya untuk meningkatkan jam kerja dari tujuh menjadi delapan jam per hari, dan sempat diinvestigasi oleh kejaksaan setelah pernyataannya yang mengkritisi menteri-menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ia juga berpidato dengan topik anti-Uni Soviet dan anti-komunisme, dan Jusuf memimpin upaya Masyumi sepanjang 1953–1954 dalam menolak pembukaan hubungan diplomatis Indonesia–Uni Soviet. Di bulan November 1954, Jusuf meluncurkan mosi tidak percaya terhadap Ali Sastroamidjojo, khususnya karena kebijakan Menteri Keuangan Iskak Tjokroadisurjo yang disebutnya terlalu memihak terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI). Meskipun Iskak mengundurkan diri dari jabatannya, mosi tidak percaya tersebut digagalkan.
Jusuf kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II mulai tanggal 24 Maret 1956. Menurut sejarawan Remy Madinier, Jusuf kembali memberikan kredit untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan politis dengan pemerintah. Dalam satu kasus, Jusuf membantu perusahaan yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama untuk melancarkan pemilihan kembali Syafruddin Prawiranegara sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jusuf sempat mengumumkan pemotongan jumlah pegawai pemerintah sebesar 30 persen yang akan dilangsungkan secara bertahap, meskipun pemotongan ini tidak berlangsung selama masa jabatannya. Pada tanggal 9 Januari 1957, Jusuf mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Djuanda Kartawidjaja. Jusuf ditahan di bulan April 1957 atas dugaan tindak pidana korupsi, namun ia dilepaskan di bulan Maret 1958 karena kurangnya bukti.