Pendanaan Iklim Umum Uni Eropa
Pendanaan Iklim Umum Uni Eropa

Uni Eropa mulai menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan setelah diadakannya Konferensi Lingkungan di stockholm oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1972. Konferensi tersebut berhasil membuat negara-negara di Eropa mulai tergerak untuk turut aktif menyuarakan isu-isu lingkungan dan melakukan berbagai kegiatan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Deklarasi ini dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan untuk pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk menginspirasi dan memandu bangsa di dunia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia. Deklarasi ini menjadi dasar dari legitimasi isu lingkungan untuk mencapai tingkat perlindungan dan perbaikan lingkungan manusia, sehingga masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia dapat ditangani.
Kebijakan lain yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menangani permasalahan lingkungan di negara-negara anggota dan juga non-anggota adalah melalui berbagai perjanjian dan program. Adapun perjanjian dan program tersebut di antaranya adalah EAP (Environmental Action Programme), restriksi GMOs, dan Greening World Trade. Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan tiga fokus utama, antara lain:
Green the European Union Economy, yaitu upaya Uni Eropa dalam mencapai pembangunan hijau. Pembangunan hijau dilakukan dengan mengelola berbagai sektor sebagai upaya melindungi lingkungan, tetapi tetap menjaga tingkat kompetitif kehadiran Uni Eropa dalam pasar global.
Protecting nature, yaitu upaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan karena alam merupakan sistem pendukung kehidupan manusia, sehingga diperlukan adanya perawatan.
Safe Guarding the Health and Wellbeing of People Living in the European Union, yaitu upaya pengelolaan Uni Eropa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan Eropa terkait kelayakan kawasan Eropa sebagai tempat tinggal bagi kehidupan manusia.
Bukti keikutsertaan Uni Eropa dalam menyuarakan isu lingkungan adalah dengan dibentuknya EAP (Environmental Action Programme) untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada di Eropa. EAP berusaha menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan yang ada, sehingga lingkungan akan tetap terjaga dari pencemaran. Sampai saat ini, EAP telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali terhitung sejak tahun 1973 hingga tahun 2020.
Iklim menjadi catatan khusus di KTT Uni Eropa. Dorongan dari mayoritas negara Eropa semakin dalam untuk mendukung aksi netral karbon. Prancis dan Jerman sedang menekankan kepada 28 negara anggota Uni Eropa (UE) lainnya untuk memantapkan dan memberikan contoh tujuan iklim baru pada perundingan mengenai Iklim di UN Climate Talks September 2019 mendatang. Dorongan dari mayoritas negara Eropa pun semakin dalam untuk mendukung aksi netral karbon pada 2050 itu, yang merupakan tindak lanjutan dari penolakan Polandia, Ceko, Estonia dan Hungaria. Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga telah meminta negara-negara untuk mengurangi 55 persen efek rumah kacanya pada tahun 2030, jauh lebih banyak daripada tujuan lainnya yang ada dalam mengurangi gas rumah kaca sebesar 40% dari level 1990. Menanggapi hal tersebut, Penasihat kebijakan iklim Greenpeace UE, Sebastian Mang, mengatakan, untuk mencapai emisi yang bebas polusi, Uni Eropa perlu menginvestasikan dana tambahan sekitar 175 hingga 290 miliar euro (198-327 miliar dolar AS) per tahun dalam pengembangan teknologi energi bersih. Sebelumnya, menjelang KTT perubahan iklim itu, para pegiat Greenpeace telah merancang gambar bumi sebagai bom yang siap meledak, hal itu merupakan peringatan bagi negara-negara, bahwa waktu sudah habis bagi bumi untuk menahan efek dari perubahan iklim.
Uni Eropa komitmen memberikan bantuan dana perubahan iklim di Aceh. UNI Eropa berkomitmen mengucurkan dana senilai 6,5 juta euro atau setara Rp96,5 miliar untuk mendukung program menangani perubahan iklim di Aceh periode 2016-2019. Komitmen itu disampaikan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend seusai bertemu Gubernur Aceh di Banda Aceh. Menurut Vincent, pilihan Aceh dalam program perubahan iklim karena provinsi ujung barat Indonesia itu memiliki kekayaan alam hayati yang tidak ternilai harganya. "Tidak banyak daerah yang memiliki kekayaan alam seperti Aceh. Karena itu, Uni Eropa berkomitmen kekayaan alam tersebut harus sejalan antara konservasi dan perkembangan ekonomi masyarakat. Vincent mengatakan, Uni Eropa dan Aceh sudah menjalin hubungan yang lama. Uni Eropa juga pernah mengucurkan dana rekonstruksi pascatsunami dan proses perdamaian Aceh. Bantuan perubahan iklim ini dikucurkan untuk memastikan program perlindungan dan pelestarian hutan di Aceh berjalan dengan baik. Dana bantuan hampir seratus miliar rupiah tersebut untuk masa waktu tiga tahun. ni Eropa tertarik mendukung Aceh karena provinsi ini memiliki sumber daya hutan yang unik dan masih berfungsi dengan baik.
Lembaga kelima Uni Eropa, Mahkamah Audit Eropa memastikan bahwa anggaran Uni Eropa dipertanggungjawabkan dengan benar. Mahkamah menyediakan laporan audit untuk setiap tahun buku kepada Dewan dan Parlemen. Parlemen menggunakan laporan audit untuk memutuskan antara menyetujui atau menolak penanganan anggaran Komisi. Mahkamah juga memberikan pendapat dan usulan undang-undang keuangan dan tindakan anti-penipuan.
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa meluluskan undang-undang secara bersama-sama di hampir semua wilayah di bawah prosedur legislatif biasa. Hal ini juga berlaku untuk masalah anggaran Uni Eropa. Pada akhirnya, Komisi bertanggung jawab kepada Parlemen, memerlukan persetujuan Parlemen untuk menjabat, dan harus melaporkan kembali kepada Parlemen serta tunduk pada kritik atau pertidakserujuan dari Parlemen. Presiden Parlemen Eropa melaksanakan peran pembicara (speaker) dalam parlemen dan mewakili Parlemen secara eksternal. Presiden PE dan Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen Eropa setiap dua setengah tahun.
↑  Keegan, Warren. J (1999). Global Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall International Inc.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  Devie (2003). "Mengkaji Peluang Pasar Internasional Melalui Kinerja Ekonomi Negara-Negara Uni Eropa". Jurnal Manajemen & Kewirausahaan. 5 (1).
1 2 3 4 5 6 7
↑  UNFCCC. "UN  Climate  Change  News  Room". Diakses tanggal 11 November 2019.
1 2  INTERPOL. 2013. Guide to Carbon Trading Crime. Environmental Crime Progamme.
↑  European Commission on Climate Action. 2013. The EU Emissions Trading System (EU ETS). EU Publications Office.
1 2  Boydell, E (2009). "An Environment for Integration? Climate Change,  Sustainable Development and Europe's External   Identity". ANU Undergraduate Research Journal. 1: 49–54.
↑  Ariadno, Melda Kamil A (1999). "Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 29 (No. 2). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-07. Diakses tanggal 2019-11-14.
↑  Zain, Alam Setia (1997). Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 88. ISBN 978-979-5186-87-8.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
1 2  European Commission. "Environment Action Programme to 2020". European Commission. Diakses tanggal 14 November 2019.
↑  European Commission. "Environment and Trade and External Relations". European Commission. Diakses tanggal 14 November 2019.
↑  Amanda, Gita (21 Juni 2019). "Iklim menjadi catatan khusus dalam KTT Uni Eropa". Iklim menjadi catatan khusus dalam KTT Uni Eropa. Diakses tanggal 14 November 2019.
↑  Antara (30 Maret 2016). "Uni Eropa Komitmen Bantu Dana Perubahan Iklim". Uni Eropa Komitmen Bantu Dana Perubahan Iklim. Diakses tanggal 14 November 2019.