stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kekaisaran Romawi
Geografi dan demografi

Artikel utama: Demografi Kekaisaran Romawi
Informasi lebih lanjut: Demografi Klasik
Kekaisaran Romawi adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, dengan wilayah kekuasaan yang saling bersebelahan di seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Frasa bahasa Latin imperium sine fine ("kekaisaran tanpa ujung") menunjukkan ideologi tidak ada waktu ataupun ruang yang membatasi Kekaisaran. Dalam puisi epik Vergil, Aeneid, disebutkan bahwa kekaisaran yang tidak terbatas ini dianugerahkan kepada bangsa Romawi oleh dewa agung Jupiter. Klaim kekuasaan universal ini diperkukuh dan diperbarui ketika Kekaisaran berada di bawah pemerintahan Kristen pada abad ke-4.
Pada kenyataannya, sebagian besar ekspansi Romawi dilakukan pada masa Republik, meskipun sebagian Eropa utara ditaklukkan pada abad ke-1 M, ketika kontrol Romawi di Eropa, Afrika, dan Asia semakin kuat. Pada masa pemerintahan Augustus, sebuah peta dunia ditampilkan untuk pertama kalinya di hadapan khalayak di Roma, sebanding dengan komposisi karya geografi politik paling komprehensif yang selamat dari zaman kuno, Geographica karya penulis Yunani Strabo. Saat Augustus wafat, karyanya ini (Res Gestae) tetap digunakan sebagai pedoman untuk mengkaji masyarakat dan tempat-tempat di dalam Kekaisaran. Geografi, sensus, dan pemeliharaan catatan-catatan tertulis merupakan perhatian utama administrasi Kekaisaran Romawi.
Kekaisaran Romawi mencapai ekspansi terluasnya di bawah pemerintahan Trajanus (98–117), meliputi wilayah seluas 5 juta kilometer persegi yang saat ini terbagi menjadi 40 negara modern berbeda. Jumlah penduduknya secara tradisional diperkirakan 55–60 juta jiwa, atau seperenam hingga seperempat dari keseluruhan penduduk dunia pada saat itu. Hal ini menjadikan Kekaisaran Romawi sebagai entitas politik dengan jumlah penduduk terbanyak di Barat hingga pertengahan abad ke-19. Kajian demografi terbaru berpendapat bahwa jumlah penduduk Romawi pada puncaknya mencapai 70 juta hingga lebih dari 100 juta jiwa. Tiga kota terbesar di Kekaisaran—Roma, Aleksandria, dan Antiokhia— berukuran hampir dua kali lipat dari ukuran kota-kota Eropa pada awal abad ke-17.
Sebagaimana diungkapkan oleh sejarawan Christopher Kelly:
Dahulu kekaisaran membentang dari Tembok Hadrian di wilayah berhujan Inggris utara ke tepi sungai Efrat di Suriah; dari sungai besar Rhine–Danube, yang mengalir di sepanjang wilayah subur, di wilayah datar Eropa dari Negara-Negara Rendah sampai ke Laut Hitam; melintasi dataran kaya di pesisir Afrika Utara dan belahan Lembah Nil di Mesir. Kekaisaran benar-benar mengelilingi Mediterania ... yang dijuluki oleh para penakluknya dengan mare nostrum—'laut kita'.
Penerus Trajanus, Hadrianus, menerapkan kebijakan mempertahankan ketimbang memperluas wilayah kekaisaran. Pada masa pemerintahannya, perbatasan (fines) ditandai dan garis perbatasan (limites) dijaga tentara Romawi. Perbatasan yang paling dijaga ketat adalah wilayah yang paling tidak stabil. Tembok Hadrian, yang memisahkan wilayah Romawi dari wilayah yang mereka anggap rentan terhadap ancaman barbar, adalah monumen perbatasan utama yang masih selamat hingga saat ini.
Bahasa

Artikel utama: Bahasa-bahasa di Kekaisaran Romawi
Bahasa Kekaisaran Romawi adalah Latin. Menurut Virgil, bahasa Latin merupakan sumber persatuan dan tradisi bangsa Romawi. Hingga pemerintahan Aleksander Severus (222–235), akta kelahiran dan surat wasiat warga Romawi harus ditulis dalam bahasa Latin. Latin adalah bahasa resmi pengadilan dan militer di seluruh Kekaisaran, tetapi penggunaannya tidak dipaksakan secara resmi kepada masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Kebijakan ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Aleksander Agung, yang bertujuan menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa resmi di seluruh kekaisarannya. Sebagai konsekuensi dari penaklukkan Aleksander, bahasa Yunani Koine telah menjadi bahasa pergaulan di Mediterania timur dan Asia Minor. "Perbatasan linguistik" membagi Barat Latin dan Timur Yunani melalui semenanjung Balkan.
Warga Romawi yang menempuh pendidikan elite mempelajari bahasa Yunani sebagai bahasa sastra, dan sebagian besar pria kelas atas mampu menuturkan bahasa Yunani. Kaisar-kaisar dari dinasti Julio-Klaudianus mendorong penggunaan bahasa Latin yang benar dan berstandar tinggi (Latinitas), pergerakan linguistik yang di dunia modern dikenal dengan bahasa Latin Klasik, dan lebih menyukai penggunaan bahasa Latin dalam urusan-urusan resmi. Klaudius berupaya untuk membatasi penggunaan bahasa Yunani, dan bahkan mencabut kewarganegaraan orang-orang yang tidak menguasai bahasa Latin. Meskipun demikian, Klaudius, yang menguasai kedua bahasa tersebut, masih menuturkan bahasa Yunani ketika berbicara dengan perwakilan Yunani di Senat. Suetonius menjuluki sang Kaisar dengan "bilingualis kami".
Di Kekaisaran Timur, dokumen resmi dan pengadilan secara teratur diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari Latin. Penggunaan bahasa ini secara berdampingan bisa ditemui pada prasasti-prasasti dwibahasa, yang terkadang ditulis bolak-balik antara bahasa Yunani dan Latin. Setelah semua penduduk merdeka di Kekaisaran diberi hak untuk memilih bahasa yang hendak mereka tuturkan pada tahun 212 M, sebagian besar warga Romawi tidak menguasai bahasa Latin, meskipun mereka masih diwajibkan untuk mengetahui setidaknya tanda baca, dan bahasa Latin tetap saja menjadi penanda "keromawian".
Reformasi lainnya dilakukan pada masa pemerintahan kaisar Diokletianus (284–305), yang berupaya untuk kembali menjadikan bahasa Latin sebagai "bahasa kekuasaan." Pada awal abad ke-6, kaisar Justinianus berupaya untuk menegaskan kembali status bahasa Latin sebagai bahasa hukum, meskipun pada saat itu Latin tidak lagi memiliki pijakan sebagai bahasa pergaulan di Timur.
Bahasa > Bahasa daerah dan warisan linguistik

Studi menunjukkan adanya penggunaan bahasa daerah secara berkelanjutan selain bahasa Yunani dan Latin, terutama di Mesir, yang didominasi oleh Koptik, dan di wilayah-wilayah militer di sepanjang sungai Rhine dan Danube. Para hakim Romawi juga menunjukkan kepedulian terhadap bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Punisia, Galia, dan Aram untuk memastikan pemahaman hukum dan pengucapan sumpah yang benar. Di provinsi Afrika, Punisia digunakan sebagai legenda koin pada masa pemerintahan Tiberius (abad ke-1 M), dan prasasti berbahasa Punisia muncul di bangunan-bangunan umum pada abad ke-2 M, beberapa di antaranya bilingual dengan bahasa Latin. Di Suriah, tentara Tadmur bahkan menggunakan dialek Aram sebagai inskripsi, bertentangan dengan peraturan yang menetapkan Latin sebagai bahasa militer.
Papirus Arsip Babatha adalah contoh sugestif penerapan multilingualisme di Kekaisaran Romawi. Papirus ini, yang dinamakan menurut seorang wanita Yahudi di provinsi Arabia dan berasal dari tahun 93-132 M, sebagian besarnya menggunakan bahasa Aram (bahasa daerah setempat) dan ditulis dalam aksara Yunani dengan pengaruh bahasa Semit dan Latin.
Dominasi bahasa Latin di kalangan kaum elite terpelajar turut menghambat keberlangsungan bahasa lisan, karena hampir semua kebudayaan di dalam Kekaisaran Romawi bersifat lisan. Di Barat, bahasa Latin, atau bentuk lisannya disebut dengan Latin Vulgar, secara bertahap menggantikan bahasa Keltik dan Italik yang dulunya berakar dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Adanya persamaan sintaks dan kosakata turut mempermudah pengadopsian bahasa Latin. Bahasa Basque, yang bukan cabang bahasa Indo-Eropa, berhasil bertahan dari dominasi Latin di wilayah Pyrenees.
Setelah desentralisasi kekuasaan politik pada akhir zaman kuno, Latin berkembang secara kedaerahan menjadi sejumlah rumpun bahasa seperti rumpun bahasa Roman, yang meliputi bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, Italia, dan Rumania. Sebagai bahasa internasional pendidikan dan sastra, Latin tetap menjadi media aktif untuk berekspresi dalam bidang diplomasi dan pengembangan intelektual sejak Humanisme Renaisans hingga abad ke-17, dan dalam bidang hukum dan di kalangan Gereja Katolik Roma sampai saat ini.
Meskipun bahasa Yunani tetap menjadi bahasa Kekaisaran Bizantium, persebaran linguistik bahasa ini di Romawi Timur lebih kompleks. Mayoritas penduduk penutur bahasa Yunani tinggal di kepulauan dan semenanjung Yunani, di Anatolia barat, kota-kota besar, dan di sebagian kecil wilayah pesisir. Seperti Yunani dan Latin, bahasa Trakian berakar dari bahasa Indo-Eropa, serta beberapa bahasa di Anatolia yang saat ini sudah punah, dibuktikan melalui prasasti-prasasti yang berasal dari era Kekaisaran. Beragam bahasa Afro-Asia—terutama Koptik di Mesir dan Aram di Suriah dan Mesopotamia—tak pernah tergantikan oleh bahasa Yunani. Di samping itu, penggunaan internasional bahasa Yunani adalah salah satu faktor yang turut berperan dalam penyebaran agama Kristen, misalnya penggunaan bahasa Yunani dalam Surat-Surat Paulus.
Masyarakat

Informasi lebih lanjut: Masyarakat Romawi kuno
Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang sangat multikultural, dengan "kapasitas kohesif yang mengagumkan" untuk menciptakan rasa identitas bersama yang meliputi beragam masyarakat di dalam sistem politiknya untuk jangka waktu yang lama. Upaya Romawi dalam membangun monumen publik dan ruang komunal yang diperuntukkan bagi semua warga—seperti forum, amfiteater, trek balapan dan pemandian umum—membantu menumbuhkan rasa "keromawian" (Romanness).
Masyarakat Romawi memiliki hierarki sosial yang beragam dan saling tumpang tindih, yang tidak bisa dijelaskan secara akurat oleh konsep "kelas" pada zaman modern. Perang saudara yang berlangsung selama dua dekade sebelum Augustus naik ke tampuk kekuasaan mengakibatkan masyarakat Roma berada dalam situasi kebingungan dan pergolakan, tetapi tidak berdampak secara langsung terhadap redistribusi kekayaan dan kekuasaan sosial. Dari perspektif masyarakat kelas bawah, puncak tersebut semata-mata ditambahkan ke piramida sosial. Hubungan personal—patronasi, persahabatan (amicitia), keluarga, pernikahan—tetap memengaruhi cara kerja politik dan pemerintahan, sama seperti pada masa Republik. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Nero, adalah hal yang tidak biasa jika menemukan seorang bekas budak yang lebih kaya dari warga negara merdeka, atau seorang penunggang kuda yang lebih berkuasa dari seorang senator.
Kekaburan atau difusi hierarki yang lebih kaku pada masa Republik menyebabkan meningkatnya mobilitas sosial pada masa Kekaisaran, baik mobilitas ke atas maupun ke bawah, hingga ke tingkat yang melampaui kehidupan sosial masyarakat kuno lainnya yang terdokumentasikan dengan baik. Wanita, warga negara merdeka, dan budak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan menggunakan pengaruh melalui cara-cara yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Kehidupan sosial di Kekaisaran Romawi, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya pribadi terbatas, semakin terbantu dengan adanya proliferasi perkumpulan sukarela dan persaudaraan (collegium dan Sodales), yang dibentuk untuk berbagai tujuan: serikat profesional dan pedagang, grup veteran, persaudaraan religius, klub minum dan makan, rombongan seni pertunjukan, dan penyelenggara pemakaman.
Masyarakat > Status hukum

Artikel utama: Status dalam sistem hukum Romawi dan Kewarganegaraan Romawi
Menurut yuris Gaius, perbedaan utama dalam "hukum individu" Romawi adalah penggolongan manusia menjadi dua status, yakni merdeka (liberi) dan budak (servi). Status hukum warga merdeka dapat didefinisikan lebih lanjut melalui kewarganegaraan mereka. Pada awal kekaisaran, hanya pria tertentu yang berhak menerima status kewarganegaraan Romawi, yang memungkinkan mereka untuk memilih, mencalonkan diri untuk jabatan pemerintahan, dan menjadi imamat. Sebagian besar warga negara memiliki hak yang terbatas (ius Latinum, "hak-hak Latin"), tetapi masih berhak memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak lainnya yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Orang-orang merdeka yang tidak dianggap sebagai warga negara namun tinggal di wilayah Romawi menyandang status peregrini, atau non-Romawi. Pada tahun 212 M, dengan diberlakukannya dekret Constitutio Antoniniana, Kaisar Caracalla memberi status kewarganegaraan kepada seluruh penduduk merdeka di wilayah Kekaisaran. Egalitarianisme hukum ini membutuhkan revisi dari hukum yang telah ada untuk membedakan antara warga negara dan non-warga negara.
Masyarakat > Status hukum > Bekas budak

Roma berbeda dengan negara-kota Yunani dalam mengizinkan budak yang telah dibebaskan untuk menjadi warga negara. Setelah dibebaskan, seorang budak yang dulunya dimiliki oleh warga negara Romawi tidak hanya menikmati kebebasan pasif dari pemiliknya, tetapi juga memperoleh kebebasan politik aktif (libertas), termasuk hak untuk memberi suara. Budak yang telah memperoleh libertas disebut dengan libertus ("orang bebas," untuk wanita: liberta), sedangkan mantan tuannya akan menjadi patron (patronus, pelindung): kedua belah pihak masih tetap memiliki kewajiban adat dan hukum satu sama lainnya. Dalam kelas sosial, budak yang telah bebas disebut dengan libertini, meskipun di kemudian hari para penulis lebih suka menggunakan istilah libertus dan libertinus.
Seorang libertinus tidak berhak memegang jabatan publik atau imamat tertinggi negara, tetapi ia bisa memainkan peran imam dalam kultus kaisar. Seorang libertinus juga tidak boleh menikahi wanita dari keluarga berpangkat senator, ataupun meraih pangkat senator secara sah, tetapi pada awal Kekaisaran, banyak bekas budak yang memegang jabatan kunci di birokrasi pemerintahan, sehingga Kaisar Hadrianus membatasi partisipasi mereka secara hukum. Anak-anak yang lahir dari bekas budak akan berstatus merdeka dengan hak kewarganegaraan penuh.
Kesuksesan para bekas budak—baik dari segi pengaruh politik ataupun dari segi kekayaan—merupakan karakteristik masyarakat Kekaisaran awal. Kemakmuran kelompok berprestasi tinggi yang berasal dari bekas budak disebutkan dalam prasasti-prasasti di seluruh Kekaisaran, dan melalui kepemilikan sejumlah rumah mewah di Pompeii, misalnya House of the Vettii. Keberadaan bekas budaknouveau riche dikisahkan lewat karakter Trimalchio dalam Satyricon karya Petronius, yang ditulis pada masa pemerintahan Nero.
Masyarakat > Kelas sosial > Ketidakadilan

Setelah prinsip-prinsip hukum kesetaraan warga negara pada masa Republik memudar, hak-hak sosial dan simbolis masyarakat Romawi secara tidak resmi terbagi menjadi dua golongan, yakni orang-orang yang mendapat penghormatan lebih besar (honestiores) dan rakyat biasa (humiliores). Secara umum, honestiores adalah anggota dari tiga "ordo" tertinggi, termasuk jabatan perwira militer tertentu. Pemberian hak kewarganegaraan universal pada tahun 212 diduga telah meningkatkan dorongan untuk berkompetisi di kalangan kelas atas, umumnya untuk menunjukkan superioritas mereka atas warga negara lainnya, terutama dalam sistem peradilan.
Pemberian hukuman tergantung pada pengadilan dari pejabat resmi yang menilai "kelayakan" (dignitas) terdakwa: seorang honestior bisa membayar denda jika divonis bersalah melakukan kejahatan, sedangkan humilior akan menerima cambukan.
Hukuman mati, yang jarang dijatuhkan kepada pria merdeka pada masa Republik, bisa berlangsung dengan cepat dan tanpa rasa sakit pada warga negara Kekaisaran yang dianggap "lebih terhormat", sedangkan warga negara biasa yang dianggap lebih rendah mungkin terlebih dahulu dianiaya dan dikenakan penyiksaan yang sebelumnya hanya diberlakukan kepada budak, misalnya penyaliban dan diperlakukan seperti binatang di hadapan penonton di arena. Pada awal Kekaisaran, orang-orang yang pindah ke agama Kristen bisa kehilangan posisi sebagai honestiores, terutama jika mereka menolak memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara karena aspek agama, dan juga menjadi subjek hukuman yang menciptakan kondisi kemartiran.
Pemerintahan dan militer

Artikel utama: Konstitusi Kekaisaran Romawi
Tiga elemen utama dalam Kekaisaran Romawi adalah pemerintahan pusat, militer, dan pemerintahan provinsi. Militer mengontrol suatu wilayah semasa perang, tetapi setelah kota atau rakyatnya menjadi bagian dari Romawi, tugas militer ini beralih kepada kepolisian, yang fungsinya melindungi warga negara Romawi (setelah 212 M semua penduduk bebas di Kekaisaran), melindungi lahan pertanian yang memberi mereka makan, dan tempat-tempat ibadah. Tanpa instrumen modern seperti komunikasi dan pemusnahan massal, warga Romawi tidak akan memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk memaksakan kekuasaan mereka dengan kekuatan sendiri. Kerja sama dengan elite penguasa lokal diperlukan untuk menjaga ketertiban, mengumpulkan informasi, dan meraup pendapatan. Warga Romawi sering kali memanfaatkan perpecahan politik dengan mendukung salah satu faksi ketimbang yang lainnya: dalam pandangan Plutarch, "ini merupakan perselisihan antara faksi di kota-kota yang menyebabkan dicabutnya pemerintahan-mandiri".
Masyarakat yang menunjukkan loyalitas pada Romawi bisa menegakkan hukum mereka sendiri, berhak mengumpulkan pajak secara kedaerahan, dan bahkan dibebaskan dari pajak Romawi. Hak-hak hukum dan kemerdekaan merupakan insentif yang diperoleh jika bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan Roma. Pemerintahan Romawi memang terbatas, tetapi efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
Pemerintahan dan militer > Pemerintahan provinsi

Artikel utama: Provinsi Romawi
| l b Provinsi Romawi 117 M |
| --- | --- |
 Achaea  Aegyptus  Afrika  Alpes Cottiae  Alpes Maritimae  Alpes Poeninae  Arabia Petraea  Armenia  Asia  Assyria  Bithynia et Pontus  Britannia  Kappadokia  Kilikia  Corsica et Sardinia  Creta et Cyrenaica  Siprus  Dacia  Dalmatia  Epiros  Galatia  Gallia Aquitania  Gallia Belgica  Gallia Lugdunensis  Gallia Narbonensis  Germania Inferior  Germania Superior  Hispania Baetica  Hispania Tarraconensis  Iudaea  Lusitania  Lycia et Pamphylia  Makedonia  Mauretania Caesariensis  Mauretania Tingitana  Mesopotamia  Moesia Inferior  Moesia Superior  Noricum  Pannonia Inferior  Pannonia Superior  Raetia  Sisilia  Suriah  Thracia 
Wilayah yang ditaklukkan bisa menjadi sebuah provinsi melalui tiga tahap, yakni membuat daftar kota-kota, melakukan sensus penduduk, dan menyurvei lahan. Pencatatan lebih lanjut termasuk pencatatan kelahiran dan kematian, perumahan, transaksi, pajak, dan proses yuridis. Pada abad ke-1 dan ke-2, pemerintah pusat mengutus sekitar 160 pejabat setiap tahunnya ke luar Italia. Di antara para pejabat ini termasuk "gubernur Romawi", atau disebut juga dengan magistrat terpilih di Roma yang memerintah provinsi senatorial atas nama rakyat Romawi; atau gubernur, biasanya berasal dari kalangan penunggang kuda, yang memerintah imperium mereka atas nama kaisar di provinsi yang berada di luar kontrol senator, terutama Mesir Romawi. Seorang gubernur harus memiliki akses terhadap rakyat yang ia perintah, meskipun ia bisa melimpahkan berbagai tugas. Di samping itu, staf gubernur memiliki tugas minimal: petugas resmi (apparitor), termasuk liktor, bentara, utusan, scriba, pengawal, legatus, baik dari kalangan sipil maupun militer (biasanya penunggang kuda), serta teman-teman gubernur, yang berasal dari beragam usia dan pengalaman yang mendampingi gubernur secara tidak resmi.
Pejabat lainnya ditunjuk sebagai penyelia keuangan pemerintah. Memisahkan tanggung jawab fiskal dari tanggung jawab hukum dan administrasi adalah reformasi yang dilakukan pada masa Kekaisaran. Di bawah Republik, gubernur provinsi dan pemungut pajak bisa lebih leluasa memanfaatkan penduduk setempat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Prokurator, yang kewenangannya pada awalnya berbentuk "ekstra konstitusional dan ekstra yudisial", juga ikut mengelola harta milik negara dan milik pribadi kaisar (res privata). Karena jumlah pejabat pemerintahan Romawi sedikit, provinsi yang membutuhkan bantuan atas permasalahan sengketa hukum atau kasus pidana bisa meminta bantuan dari warga Romawi yang dianggap memiliki kapasitas resmi, misalnya prokurator atau petugas kepolisian, serta pejabat senturion rendahan dan polisi militer.
Pemerintahan dan militer > Hukum Romawi

Artikel utama: Hukum Romawi
Pengadilan Romawi memegang yurisdiksi asli atas kasus-kasus yang melibatkan warga negara Romawi di seluruh kekaisaran, namun ada juga beberapa fungsionaris yudisial yang memberlakukan hukum Romawi secara seragam di provinsi-provinsi. Sebagian besar wilayah kekaisaran Timur telah memiliki kode hukum dan prosedur peradilan yang tersusun baik. Secara umum, sudah menjadi kebijakan Romawi untuk menghormati mos regionis ("tradisi daerah" atau "hukum adat") dan menganggap hukum lokal sebagai sumber preseden hukum dan kestabilan sosial. Adanya kompabilitas antara hukum Romawi dengan hukum lokal dianggap mencerminkan ius gentium, "hukum bangsa-bangsa" atau hukum internasional yang sebanding dengan perpaduan antara hukum umum dan hukum adat di berbagai masyarakat dunia. Jika keputusan hukum provinsi bertentangan dengan hukum Romawi atau kebiasaan, pengadilan Romawi akan melakukan banding, dan kaisar memegang kewenangan untuk mengambil keputusan akhir.
Di Kekaisaran Barat, hukum dikelola dengan dasar kedaerahan atau kesukuan, dan hak kepemilikan pribadi mungkin merupakan hal yang baru pada era Romawi, terutama di kalangan bangsa Keltik. Hukum Romawi memfasilitasi pengumpulan kekayaan pribadi oleh kalangan elite pro-Romawi yang memiliki hak-hak istimewa sebagai warga negara. Pemberian status kewarganegaraan universal pada semua penduduk merdeka di seluruh Kekaisaran pada tahun 212 menyebabkan diterapkannya hukum Romawi secara seragam, menggantikan kode hukum adat yang sebelumnya diberlakukan kepada non-warga negara. Upaya Kaisar Diokletianus untuk menstabilkan Kekaisaran setelah Krisis Abad Ketiga antara lain dengan cara mengeluarkan dua kompilasi hukum utama dalam waktu empat tahun, yakni Kodeks Gregorianus dan Kodeks Hermogenianus, yang bertujuan memandu para pejabat provinsi dalam menetapkan standar hukum yang konsisten.
Penerapan hukum Romawi di seluruh Eropa Barat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap tradisi hukum Barat, yang tercermin dalam penggunaan terminologi hukum Latin dalam hukum modern.