Republik Maluku Selatan
Sejarah > Demobilisasi tentara Maluku ke Belanda

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengangkut para pria yang tersisa beserta keluarganya ke Belanda. Mereka dipulangkan pada saat kedatangan dan 'sementara' ditempatkan di kamp-kamp sampai mereka bisa kembali ke pulau-pulau Maluku. Dengan cara ini sekitar 12.500 orang menetap di Belanda, sedikit banyak bertentangan dengan keinginan mereka dan tentunya juga bertentangan dengan rencana awal pemerintah Belanda. Reaksi pemerintah Belanda terhadap penyelesaian tentara Maluku justru bertolak belakang dengan reaksi repatriat Indo. Sedangkan yang terakhir diartikan sebagai sesama warga negara yang harus diintegrasikan secepat dan semaksimal mungkin, orang Maluku dianggap penduduk sementara yang harus dipulangkan ke Indonesia. Mereka ditempatkan di kamp untuk 'sementara' waktu, kebanyakan di daerah pedesaan dan pinggiran kota kecil. Bekas kamp transit Nazi di Westerbork juga dihuni oleh pengungsi Maluku. Sebuah lembaga khusus dibentuk untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan pengungsi sementara ini, yaitu "Commissariaat Ambonezenzorg" (CAZ).
Untuk menangani semua jenis urusan sehari-hari, CAZ membentuk 'perwakilan' di kamp-kamp yang mengatur kehidupan para penghuninya sesuai dengan aturan. Perwakilan ini (kebanyakan) direkrut dari antara perwira non-komisioner, yang dengan cara ini mampu, sampai batas tertentu, untuk menegakkan kembali status mereka dalam keadaan baru. Situasi perumahan di kamp-kamp dalam banyak hal mirip dengan barak tentara kolonial, di mana para prajurit ditempatkan, bersama dengan keluarga mereka, di bawah pengawasan langsung para perwira bintara. Situasi perumahan yang spesifik ini berkontribusi besar pada isolasi penduduk Maluku dari masyarakat Belanda. Kamp, dan kemudian lingkungan, menjadi kantong tempat sekolah, meskipun secara resmi berbahasa Belanda, dalam program dan bahasa,secara eksklusif menjadi orang Maluku dan di mana akses ke pasar tenaga kerja secara geografis sering dibatasi. Bahkan ketika semakin jelas bahwa tidak ada kemungkinan untuk memulangkan mantan prajuritnya ke Indonesia, pemerintah Belanda tidak merumuskan kebijakan yang berbeda secara radikal.
Situasi ini berlarut-larut hingga tahun 1970 ketika CAZ akhirnya dibubarkan dan kementerian normal serta badan-badan lain menjadi bertanggung jawab. Pemerintah Belanda akhirnya mengakui bahwa orang Maluku bukanlah penduduk sementara dan masa depan mereka ada di Belanda. Namun, pada tahun 1968 lebih dari 80 persen penduduk Maluku masih belum memiliki kewarganegaraan resmi, yaitu tanpa kewarganegaraan. Para mantan tentara sangat frustrasi dengan matinya tentara kolonial. KNIL telah menawarkan tidak hanya pendapatan, tetapi juga seluruh cara hidup di mana status mereka terjamin. Mereka selalu setia kepada Kerajaan Belanda dan merasa dikhianati ketika jasa mereka tidak lagi dihargai. Sebagai tanggapan, mereka menaruh harapan pada RMS yang merdeka dan berharap Belanda akan membantu mereka untuk mewujudkannya.
Perasaan ini terus berlanjut dan bahkan diperkuat pada tahun-tahun pemukiman terpencil di Belanda. Tampaknya hanya ada satu cita-cita yang berharga dan itu adalah penciptaan RMS. Tetapi apa pun manfaat dari cita-cita ini, orang-orang Maluku di Belanda tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendekatkan realisasinya. Selain itu, situasi yang terisolasi di kamp-kamp dan lingkungan sekitarnya telah melahirkan jenis kepemimpinan ekspresif yang hanya dapat memanifestasikan dirinya dalam menentang dan menghadapi CAZ dan Belanda pada umumnya.