stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kejaksaan Republik Indonesia
Susunan Pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Kepala  Sub Bagian Pembinaan (Kasubbag Bin)
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel)
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus)
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)
Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB)
Sejarah > Masa reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.
Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Mengacu pada UU tersebut, maka  pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Tugas dan Wewenang

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:
(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
Melakukan penuntutan;
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam *pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengamanan peredaran barang cetakan;
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.
Motto

Tri Krama Adhyaksa, adalah doktrin Kejaksaan Indonesia:
Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia.
Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.
Pranala luar

Situs web resmi
{{https://www.kejati-diy.go.id/Struktur_Organisasi.html}}
{{https://www.kejari-cirebonkab.go.id/profil/struktur-organisasi/}}
Jejarongan

| Jejarongan    |
| --- | --- |
Chloris barbata 
  
Taksonomi

Superkerajaan: Eukaryota
Kerajaan: Plantae
Divisi: Tracheophytes
Ordo: Poales
Famili: Poaceae
Tribus: Cynodonteae
Genus: Chloris
Spesies: Chloris barbata  Sw., 1797
 
 
Jejarongan (Chloris barbata) adalah tumbuhan golongan Poaceae yang tumbuh berprotensi invasif.
Sumur Bandung, Bandung

Sumur Bandung (Aksara Sunda: ᮞᮥᮙᮥᮁᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ) adalah salah satu kecamatan tertua di Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Sumur Bandung ditetapkan melalui PP Nomor 16 Tahun 1987 mengenai Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
Kantor kecamatan Sumur Bandung terletak di Jl. Lombok No.6, Bandung. Kecamatan ini terdiri dari 4 kelurahan, 36 Rukun Warga dan 230 Rukun Tetangga.
Di kecamatan ini terdapat banyak gedung pemerintahan seperti Kantor Wali kota Bandung, Kodam III Siliwangi, Kodim 0618/BS, Dinas Perikanan, Kantor Pajak, Balai Bahasa, Inspektorat Kota, BPLH Provinsi Jawa Barat, dan Polrestabes Bandung.
Batas wilayah

Utara: Kecamatan Bandung Wetan
Timur: Kecamatan Bandung Wetan
Selatan: Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Batununggal
Barat: Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo
| l b Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat |
| --- | --- |
Kelurahan:  Babakanciamis  Braga  Kebonpisang  Merdeka 
| l b Kota Bandung, Jawa Barat |
| --- | --- | --- |
 Wali Kota: A. Koswara (Pj.)  Wakil Wali Kota: lowong  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Andir  Antapani  Arcamanik  Astanaanyar  Babakan Ciparay  Bandung Kidul  Bandung Kulon  Bandung Wetan  Batununggal  Bojongloa Kaler  Bojongloa Kidul  Buahbatu  Cibeunying Kaler  Cibeunying Kidul  Cibiru  Cicendo  Cidadap  Cinambo  Coblong  Gedebage  Kiaracondong  Lengkong  Mandalajati  Panyileukan  Rancasari  Regol  Sukajadi  Sukasari  Sumur Bandung  Ujungberung  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung
↑  "BPS: Administrasi Penduduk Kecamatan Sumur Bandung menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2021-2023".
Tim nasional sepak bola wanita Antillen Belanda

Tim nasional sepak bola wanita Antillen Belanda adalah bekas tim nasional yang mewakili Antillen Belanda dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Uni Sepak Bola Antillen Belanda.
Rekor kompetisi

Antillen Belanda belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia Wanita FIFA maupun Kejuaraan Wanita CONCACAF.
Pranala luar

| l b Tim nasional sepak bola wanita Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) |
| --- | --- |
Amerika Utara (NAFU):  Amerika Serikat  Kanada  Meksiko 
Amerika Tengah (UNCAF):  Belize  El Salvador  Guatemala  Honduras  Kosta Rika  Nikaragua  Panama 
Karibia (CFU):  Anguilla  Antigua dan Barbuda  Aruba  Bahama  Barbados  Bermuda1  Bonaire3  Curaçao  Dominika  Grenada  Guadeloupe3  Guyana2  Guyana Prancis2 3  Haiti  Jamaika  Kepulauan Cayman  Kepulauan Turks dan Caicos  Kepulauan Virgin Amerika Serikat  Kepulauan Virgin Britania Raya  Kuba  Martinik3  Montserrat  Puerto Riko  Republik Dominika  Saint Kitts dan Nevis  Saint Lucia  Saint Vincent dan Grenadine  Saint-Martin3  Sint Maarten3  Suriname2  Trinidad dan Tobago 
Bubar:  Antillen Belanda 
 1: Berada di wilayah Amerika Utara, namun merupakan anggota CFU.  2: Berada di wilayah Amerika Selatan, namun berafiliasi dengan CONCACAF dan CFU.  3: Bukan anggota FIFA, namun merupakan anggota penuh CONCACAF.
Tim nasional sepak bola Rohingya

Tim nasional sepak bola Rohingya mewakili orang Rohingya, sebuah kelompok etnis mayoritas Muslim di Negara Bagian Rakhine, Myanmar (juga disebut sebagai Arakan, Burma). Tim tersebut terdiri dari para pengungsi yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, yang merupakan anggota Klub Sepak Bola Rohingya, yang didirikan pada 10 Januari 2015. Tim tersebut tak berafiliasi dengan FIFA dan sehingga tak dapat berkompetisi untuk Piala Dunia FIFA. Namun, tim tersebut adalah anggota CONIFA, sebuah federasi asosiasi sepak bola yang mewakili etnis minoritas dan bangsa tak bernegara.
Tim tersebut disponsori oleh Rohingya Vision TV, Kick Project (organisasi non-pemerintah), dan Pemerintah Australia.
Pranala luar

Situs web resmi
Tim nasional sepak bola Rohingya di Facebook
Girls on Top (supergrup)

Girl on Top adalah sebuah supergrup vokal perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertaiment. Grup tersebut terdiri dari BoA, Taeyeon SNSD, Hyoyeon SNSD, Wendy Red Velvet, Seulgi Red Velvet, Karina Aespa, dan Winter Aespa. Diumumkan pada 27 Desember 2021, SM Entertainment mengadakan konser gratis SMTOWN pada 1 Januari 2022. Sedangkan, lagu mereka dirilis pada 3 Januari 2022.
Tondon Langi', Tondon, Toraja Utara

| Tondon Langi' |
| --- | --- |
Lembang
Negara:  Indonesia
Provinsi: Sulawesi Selatan
Kabupaten: Toraja Utara
Kecamatan: Tondon
Kode Kemendagri: 73.26.16.2001 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Tondon Langi'  adalah nama sebuah lembang di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Surat Izin Mengemudi Indonesia

"SIM" beralih ke halaman ini. Untuk kartu pelanggan yang digunakan pada telepon seluler, lihat Kartu SIM.
Tampilan SIM C sejak 2019: Baris bernomor pada SIM memuat:Nama pemegang SIM
Tempat dan tanggal lahir
Golongan darah dan jenis kelamin
Alamat jalan, kelurahan/desa, kecamatan, dan kota
Pekerjaan
ProvinsiDi bawah penggolongan SIM terdapat nomor SIM (sejak 2024 menggunakan NIK). Sementara di sebelah kiri terdapat pas foto dan di bawahnya terdapat tanda tangan. Di pojok kanan bawah terdapat foto biometrik dan masa berlaku SIM.
Di Indonesia, surat izin mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Orang yang kedapatan tidak membawa SIM saat berkendara dapat dikenakan tilang.
Awalnya, jenis SIM hanya ada SIM A, B dan C saja, sebelum kemudian diberlakukan aturan baru dengan dibuat SIM D dengan golongan D1 untuk penyandang cacat (disabilitas) roda empat, lalu golongan SIM C dibagi menjadi tiga menurut kapasitas mesin yang digunakan yaitu C, C1 dan C2.
Perpanjangan SIM dilakukan setiap 5 tahun sekali dan tidak boleh diwakilkan. Menurut golongannya, ada 2 jenis SIM yang dapat diperpanjang melalui layanan daring. Salah satu pelayanan pemerintah untuk mempermudah perpanjangan SIM adalah SIM Keliling. SIM Keliling sebagai salah satu pelayanan jemput bola yang memudahkan masyarakat mengurus pajak 5 tahunan perpanjangan SIM khusus untuk SIM A dan C.
Klasifikasi

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Pengemudi, Surat Izin Mengemudi di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua kategori: SIM Kendaraan Bermotor perseorangan (untuk kendaraan pribadi) dan SIM Kendaraan Bermotor Umum (untuk kendaraan umum), dengan penggolongan sebagai berikut:
| Kategori | Penggolongan | Jenis kendaraan | Jumlah berat yang diperbolehkan (kg/lb) atau kapasitas mesin (cc/in3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perseorangan | A | Mobil penumpang dan barang | Tidak lebih dari 3.500 kilogram (7.700 pon) |
| Perseorangan | B1 | Mobil penumpang dan barang | Lebih dari 3.500 kilogram (7.700 pon) |
| Perseorangan | B2 | Kendaraan berat, kendaraan penarik, atau kendaraan yang dilengkapi kereta tempel/gandeng | Berat kereta tempel/gandeng sampai 1.000 kilogram (2.200 pon) |
| Perseorangan | C | Sepeda motor | Tidak lebih dari 250 cc (15 cu in) |
| Perseorangan | C1 | Sepeda motor | 250–500 cc (15–31 cu in) |
| Perseorangan | C2 | Sepeda motor | Lebih dari 500 cc (31 cu in) |
| Perseorangan | D | Sepeda motor untuk penyandang disabilitas |  |
| Perseorangan | D1 | Mobil untuk penyandang disabilitas |  |
| Umum | A Umum | Sama seperti SIM A | Sama seperti SIM A |
| Umum | B1 Umum | Sama seperti SIM B1 | Sama seperti SIM B1 |
| Umum | B2 Umum | Sama seperti SIM B2 | Sama seperti SIM B2 |
Catatan:
↑  termasuk kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik
Klasifikasi > Kompatibilitas

Secara umum, berlaku ketentuan mengenai kompatibilitas SIM di Indonesia. Pengguna jalan yang memiliki SIM umum dapat menjalankan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah. Pengguna jalan yang memiliki SIM perseorangan tidak dapat menjalankan kendaraan yang memerlukan SIM umum. Pengguna jalan yang memiliki SIM yang jumlah beratnya lebih rendah tidak dapat menjalankan kendaraan dengan jumlah berat yang lebih tinggi. Namun, untuk mendapatkan SIM dengan jumlah berat yang lebih tinggi, seseorang harus memiliki kecakapan dengan SIM yang jumlah beratnya rendah, misalnya untuk mendapatkan SIM B1 harus memiliki SIM A.
Pada sepeda motor, seseorang dapat memiliki SIM C1 jika sebelumnya sudah memiliki SIM C; begitu juga dengan SIM C2 harus memiliki SIM C1. Pengendara sepeda motor dengan SIM C2 dapat menjalankan kendaraan yang memerlukan SIM C1 dan SIM C.
|  |  | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> A umum | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> A | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> B1 umum | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> B1 | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> B2 umum | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> B2 | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> C | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> C1 | Dapat digunakan untuk kendaraan yang seharusnya menggunakan SIM> C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Golongan | A umum | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Golongan | A |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Golongan | B1 umum |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| Golongan | B1 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| Golongan | B2 umum |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Golongan | B2 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| Golongan | C |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| Golongan | C1 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| Golongan | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
Penerbitan dan administrasi > Satpas

Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas) adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk di lingkungan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas) pada tingkat kabupaten/kota, yang bertugas menyelenggarakan layanan administrasi SIM. Termasuk di dalamnya adalah mengatur proses pembuatan, ujian, perpanjangan, dan pencabutan SIM. Satpas tersedia secara statis (dilayani di bangunan tetap) maupun secara drive-thru (sebagai layanan SIM keliling). Selain Satpas, Korlantas juga mengembangkan aplikasi bernama Digital Korlantas, guna mempermudah administrasi SIM secara daring tanpa perlu ke Satpas.
Penerbitan dan administrasi > Persyaratan administrasi

Setiap pengemudi yang hendak mendapatkan SIM harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut harus mendapatkan izin dan terakreditasi oleh pemerintah.
Sejumlah dokumen yang diperlukan untuk administrasi SIM adalah Kartu Tanda Penduduk asli, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta formulir pembuatan SIM yang dibayar sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut golongan SIM. Pada 2024, Korlantas juga menerapkan kartu BPJS/JKN sebagai persyaratan administrasi baru. Biaya asuransi senilai Rp30.000,00 terkadang dikenakan, meski keberadaannya tidaklah wajib. Apabila persyaratan administrasi terpenuhi, pendaftar dapat langsung mengikuti ujian tertulis (teori) dan praktik. Jika pendaftar lulus ujian, pendaftar menunggu antrean pengambilan foto biometrik, tanda tangan, dan sidik jari pada SIM hingga akhirnya berhasil tercetak. Jika pendaftar dinyatakan belum lulus ujian, Satpas umumnya akan meminta pendaftar untuk mengulang pada hari yang sama hingga 14 hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus. Untuk pendaftar yang pindah alamat SIM, pendaftar hanya diminta membawa KTP dengan alamat baru di Satpas lokasi tujuan.
Per 1 Juni 2015, Korlantas Polri juga menyediakan aplikasi permohonan pembuatan dan perpanjangan SIM berbasis daring, tersentralisasi, dan terintegrasi yang disebut dengan OCI. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan penerbitan SIM baru atau perpanjangan tanpa terikat domisili berdasarkan KTP-nya, serta otomatis terintegrasi dengan basis data kependudukan dan catatan sipil Kemendagri. Dalam perkembangannya, perpanjangan SIM kemudian secara daring dikembangkan hingga muncul Digital Korlantas.
Berikut ini persyaratan SIM perseorangan dan umum menurut penggolongan SIM
| Kategori | Penggolongan | Batas usia | Persyaratan tambahan | Nilai PNBP> Baru | Nilai PNBP> Perpanjangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perseorangan | A | 17+ | — | Rp120.000 | Rp80.000 |
| Perseorangan | B1 | 20+ | Sudah memiliki SIM A atau SIM A Umum minimal 1 tahun | Rp120.000 | Rp80.000 |
| Perseorangan | B2 | 21+ | Sudah memiliki SIM B1 atau B1 Umum minimal 1 tahun | Rp120.000 | Rp80.000 |
| Perseorangan | C | 17+ | — | Rp100.000 | Rp75.000 |
| Perseorangan | C1 | 18+ | Sudah memiliki SIM C selama 1 tahun | Rp100.000 | Rp75.000 |
| Perseorangan | C2 | 19+ | Sudah memiliki SIM C1 selama 1 tahun | Rp100.000 | Rp75.000 |
| Perseorangan | D | 17+ | — | Rp50.000 | Rp30.000 |
| Perseorangan | D1 | 17+ | — | Rp50.000 | Rp30.000 |
| Umum | A Umum | 20+ | Sudah memiliki SIM A minimal 1 tahun | Rp120.000 | Rp80.000 |
| Umum | B1 Umum | 22+ | Sudah memiliki SIM B1 minimal 1 tahun | Rp120.000 | Rp80.000 |
| Umum | B2 Umum | 23+ | Sudah memiliki SIM B2 minimal 1 tahun | Rp120.000 | Rp80.000 |
Penerbitan dan administrasi > Ujian SIM

Ujian SIM dibagi menjadi dua jenis, yakni ujian teori dan ujian praktik. Ujian teori memuat pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknik dasar berkendara, cara mengemudi, etika berlalu lintas, serta upaya kedaruratan dan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan. Sementara itu, pada SIM umum juga menambahkan materi mengenai pelayanan transportasi umum, fasilitas umum, tata cara menaikturunkan penumpang dan barang, serta teknik pengoperasian kendaraan dan peralatan keamanan. Sebelumnya, ujian ini diselenggarakan berbasis kertas, dan kini berbasis komputer. Apabila pendaftar lulus ujian teori, berikutnya pendaftar menjalani ujian praktik.
Ujian praktik SIM A meliputi menjalankan kendaraan maju dan mundur saat menyusuri jalan sempit, zig-zag, parkir paralel dan seri, serta uji mengemudikan kendaraan dan berhenti di tanjakan/turunan.
Ujian praktik SIM A umum, B1, B1 umum, B2, dan B2 umum kurang lebih sama dengan SIM A, tetapi menggunakan simulator. Satpas terkadang juga memiliki lapangan yang dikhususkan untuk ujian SIM ini.
Ujian praktik SIM C sebelum 2023 meliputi zig-zag, berbalik arah, dan angka 8. Per 2023, ujian SIM C diubah menjadi berjalan cepat lalu berhenti di depan APILL, putar arah, huruf S, tikungan tajam, dan reaksi menghindar. Tambahannya lagi, lebar lintasan diubah menjadi 2,5 kali lebar kendaraan.
Ujian praktik, terutama SIM C, banyak dikritik karena banyak di antara pendaftar yang tidak lulus akibat gagal menyelesaikan jalur yang dianggap mirip akrobat ekstrem (misalnya keluar dari garis batas atau menabrak patok pembatas). Akibatnya, banyak di antara pendaftar memilih untuk "nembak" atau mendaftar SIM melalui calo agar dapat memperoleh SIM untuk berkendara. Korlantas mengubah alur administrasi SIM dengan mengubah materi ujian untuk SIM C. Dengan pengubahan materi ujian ini, Korlantas mengharapkan ujian SIM C semakin fleksibel serta mudah dilaksanakan oleh pendaftar sehingga potensi untuk "nembak" dapat ditekan. Dengan diterapkannya sistem baru ini, SIM tidak dapat tercetak jika pendaftar belum lulus ujian.
Penerbitan dan administrasi > Sanksi

Indonesia menerapkan sistem poin untuk menilang setiap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Umumnya proses penilangan dilakukan saat terjadi razia lalu lintas, atau melalui perilaku pengendara yang terekam pada kamera tilang elektronik (ETLE). Namun, pelanggaran yang berhubungan dengan membawa SIM dan STNK hanya dapat diketahui saat razia lalu lintas, dan tidak dapat dilakukan menggunakan ETLE.
| Pelanggaran | Pidana kurungan/penjara | Denda paling banyak |
| --- | --- | --- |
| Tidak memiliki SIM sama sekali | Kurungan 4 bulan | Rp1.000.000 |
| Sudah memiliki SIM, tetapi kedapatan tidak membawa saat berkendara | Kurungan 1 bulan | Rp250.000 |
Pelanggaran lalu lintas yang tidak berhubungan dengan dokumen administrasi seperti melanggar rambu, markah jalan, APILL, atau perilaku yang membahayakan orang lain (ugal-ugalan, melanggar batas kecepatan, atau kejahatan jalanan), akan dikenakan pidana sesuai peraturan serta dicatat sebagai poin pada pangkalan data registrasi dan identifikasi (Regident) bagi pengemudi baik elektronik ataupun manual. Poin yang menumpuk hingga 12 poin menyebabkan pengemudi dapat dicabut SIM-nya untuk sementara, dan jika 18 poin dapat menyebabkan pencabutan permanen atas putusan pengadilan. Pengemudi yang dicabut SIM-nya dapat mendaftar lagi, tetapi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi hingga lulus agar dapat mengurus SIM baru.
Lihat pula

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Surat Tanda Nomor Kendaraan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman

| Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman |
| --- | --- |
  Lambang Universitas Mulawarman     Tampilkan peta yang diperbesarTampilkan peta yang diperkecil Informasi
Didirikan: 1 November 2001
 Dekan: Dr. dr. Nathaniel Tandirogang, M.Si
Staf administrasi: 31
Lokasi: 0°27′57.1788″S 117°9′21.999″E﻿ / ﻿0.465883000°S 117.15611083°E﻿ / -0.465883000; 117.15611083
Warna: Hijau muda
Nama julukan: FK UNMUL
Olahraga: Sepak Bola
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, adalah sekolah kedokteran yang terdapat pada Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Fakultas ini berdiri pada tanggal 1 November 2001, dan saat ini merupakan satu-satunya sekolah kedokteran di Kalimantan Timur. Kampus utamanya terletak di Gunung Kelua, sedangkan Rumah Sakit Pendidikan terletak di RSUD Abdul Wahab Sjahranie.