Shinto
Kepercayaan > Kannagara, moralitas, dan etika

Dalam Shinto, kannagara ("jalan kami") menjelaskan hukum tatanan alam, dengan wa ("harmoni") yang melekat dalam segala hal. Mengacaukan wa dianggap buruk sedangkan ikut serta dalam wa dianggap baik; dengan demikian, subordinasi individu pada unit sosial yang lebih besar telah lama menjadi karakteristik agama tersebut. Shinto mempunyai komponen mitos dan cerita moral tetapi tidak memiliki doktrin etika yang menyeluruh dan mengatur; Offner mencatat bahwa Shinto tidak menetapkan "kode perilaku yang terpadu dan sistematis". Pandangannya mengenai kannagara mempengaruhi pandangan etis tertentu, terfokus pada ketulusan (makoto) dan kejujuran (tadashii). Makoto dianggap sebagai kebajikan utama dalam agama Jepang secara lebih luas. Shinto terkadang menyertakan rujukan kepada empat kebajikan yang dikenal sebagai akaki kiyoki kokoro atau sei-mei-shin, yang berarti "kemurnian dan keceriaan hati", yang terkait dengan keadaan harae. Offner percaya bahwa dalam Shinto, gagasan mengenai kebaikan terkait dengan "apa yang memiliki atau berhubungan dengan keindahan, kecerahan, keunggulan, nasib baik, kemuliaan, kemurnian, kesesuaian, harmoni, kesesuaian, [dan] produktivitas." Shojiki dianggap sebagai kebajikan, meliputi kejujuran, kebenaran, ketulusan, dan keterusterangan. Fleksibilitas Shinto mengenai moralitas dan etika sering menjadi sumber kritik, terutama dari mereka yang berpendapat bahwa agama dapat dengan mudah menjadi alat bagi mereka yang ingin menggunakannya untuk melegitimasi otoritas dan kekuasaan mereka.
Sepanjang sejarah Jepang, gagasan saisei-itchi, atau penyatuan otoritas agama dan otoritas politik, telah lama dikenal.
Cali dan Dougill mencatat bahwa Shinto telah lama diasosiasikan dengan "pandangan picik dan protektif" dari masyarakat Jepang. Mereka menambahkan bahwa Shinto cenderung ke arah konservatisme dan nasionalisme pada zaman modern. Pada akhir tahun 1990-an, Bocking mencatat bahwa "nasionalisme yang tampak regresif sepertinya masih merupakan sekutu alami dari beberapa elemen sentral" dari Shinto. Akibat dari asosiasi ini, Shinto masih dipandang mencurigakan oleh berbagai kelompok kebebasan sipil di Jepang dan banyak negara tetangga Jepang.
Pendeta Shinto menghadapi berbagai teka-teki etika. Pada tahun 1980-an, misalnya, para pendeta di Kuil Suwa di Nagasaki berdebat mengenai pengundangan awak kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang berlabuh di kota pelabuhan pada perayaan festival mereka mengingat sensitivitas mengenai penggunaan bom atom oleh AS pada tahun 1945 di kota itu. Dalam kasus lain, para pendeta menentang proyek konstruksi di tanah milik kuil, terkadang membuat mereka bertentangan dengan kelompok kepentingan lain. Pada awal tahun 2000-an, seorang pendeta menentang penjualan tanah kuil untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kaminoseki; ia akhirnya ditekan untuk mengundurkan diri karena masalah ini. Persoalan lain yang cukup diperdebatkan adalah aktivitas Kuil Yasukuni di Tokyo. Kuil ini dikhususkan untuk para korban perang Jepang dan pada tahun 1979 kuil tersebut mengabadikan 14 orang, termasuk Hideki Tojo, yang dinyatakan sebagai terdakwa Kelas A pada Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo pada tahun 1946. Hal ini menimbulkan kecaman baik domestik maupun internasional, terutama dari Tiongkok dan Korea.
Pada abad ke-21, Shinto semakin digambarkan sebagai spiritualitas yang berpusat pada alam dengan kredensial environmentalis. Kuil Shinto semakin menekankan pelestarian hutan yang mengelilingi banyak kuil dan sejumlah kuil telah bekerja sama dengan kampanye lingkungan lokal. Pada tahun 2014, sebuah konferensi antaragama internasional tentang kelestarian lingkungan diadakan di kuil Ise, dihadiri oleh perwakilan PBB dan sekitar tujuh ratus pendeta Shinto. Para komentator kritis menyampaikan bahwa presentasi Shinto sebagai gerakan lingkungan bercirikan taktik retoris, bukan upaya bersama oleh lembaga-lembaga Shinto untuk menjadi ramah lingkungan. Cendekiawan Aike P. Rots menyarankan bahwa reposisi Shinto sebagai "agama alam" mungkin tumbuh semakin populer sebagai sarana untuk memisahkan agama dari isu-isu kontroversial "terkait dengan ingatan perang dan patronase kekaisaran."