Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
Media Sosial

Para pemengaruh internet dan selebritas Indonesia di Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram dengan cepat mempromosikan undang-undang tersebut dan mendesak masyarakat untuk mendukung pembahasan undang-undang tersebut. Tagar #IndonesiaButuhKerja digunakan oleh beberapa komikus dan pembuat konten untuk mempromosikan undang-undang tersebut dan melawan penolakan terhadap RUU tersebut di Internet, sementara banyak iklan dilaporkan berisi konten yang mempromosikan atau mendukung undang-undang tersebut. Pengguna TikTok membuat video untuk mendukung para pengunjuk rasa, dengan berbagai tagar yang digunakan. Banyak yang membuat sketsa komedi atau animasi untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap pengunjuk rasa dan penolakan terhadap hukum. Hal serupa juga terjadi pada penggemar K-Pop yang menyebarkan tagar di Twitter yang menentang hukum.
Pengguna media sosial juga menciptakan singkatan Cilaka, yang merupakan singkatan dari "Cipta Lapangan Kerja", nama hukum dalam bahasa Indonesia, yang juga merupakan tiruan dari celaka, bahasa Indonesia yang berarti "celaka". CNN Indonesia menyebut kelompok aktivis Internet ini sebagai Koalisi Influencer Pemerintah. Permainan deduksi sosial Among Us menjadi trending, dengan para pendukung protes membandingkan DPR dengan Penyamar (English: Impostor), seorang antagonis dalam game yang bisa membunuh orang lain (Rekan kru) dan melakukan perjalanan melalui ventilasi di pesawat luar angkasa. Banyak juga pemain yang menamakan dirinya "DPR" jika menjadi Penyamar. Dalam kasus yang parah, seorang perempuan di TikTok mengaku sebagai simpanan seorang anggota DPR, menuntut agar undang-undang tersebut direvisi, atau dia akan “memberi tahu” sesuatu kepada istri aslinya. DPR menyebut hal ini sebagai tindakan yang “mendiskreditkan”, dan tindakan lebih lanjut dapat diambil jika identitas perempuan tersebut ditemukan.
Ketika para aktivis internet banyak mengkritik banyak pemengaruh karena mendukung undang-undang tersebut, beberapa pemengaruh berhenti mendukung undang-undang tersebut dan meminta maaf. Ardhito Pramono, penyanyi dan selebritas Indonesia, meminta maaf di Twitter dan menyatakan bahwa dia dibayar untuk mempromosikan RUU tersebut. Masyarakat mulai mengaitkan hal ini dengan pertemuan Jokowi dengan para influencer di Istana Kepresidenan, karena menduga para influencer tersebut direkrut dan dibayar oleh pemerintah untuk membungkam oposisi.
Media sosial juga berdampak pada persepsi pemuda terhadap protes dan juga merupakan tempat bebas bagi para aktivis untuk berbagi pendapat. Orang-orang yang tidak terkait juga terlihat melakukan protes. Ini terdiri dari remaja dan anak-anak. Di Bandung, terlihat seorang anak melakukan protes. Setelah diselidiki, polisi menyimpulkan bahwa anak tersebut mengikuti apa yang mereka lihat di media sosial. Tujuh orang diperiksa karena menyerang polisi melalui media sosial di Bandung. Dalam Aksi 1310, delapan orang ditangkap karena diduga "menyebarkan ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Artis Korea DPR Live telah menjadi sasaran misinformasi online karena nama samarannya. Para penentang Omnibus berulang kali memberikan komentar kebencian pada postingan Instagramnya, dan juga menandai akunnya secara massal.
Empat pengguna perdagangan elektronik Shopee dikabarkan "menjual" gedung DPR dengan harga murah, berkisar Rp5.000 hingga Rp99.000, dengan cara yang menyindir. Pengguna lain di Bukalapak menjualnya seharga Rp123 juta, sedangkan pengguna Tokopedia lain, serta anggota DPR, menjualnya seharga Rp100.000. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa insiden seperti itu biasa terjadi dalam protes pro-demokrasi, dan menyarankan polisi untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap para penjual, bahwa “lelucon seperti itu, menurut saya, tidak ada tempatnya di mana pun." Ia mengatakan Kementerian Keuangan juga harus menangani hal ini. Ketiga platform tersebut telah menghapus semua halaman serupa.
Kepolisian Indonesia menyatakan bahwa mereka akan meluncurkan "patroli dunia maya" dan "kontra-narasi" untuk "memobilisasi opini publik menentang pemogokan tersebut," khususnya untuk menghilangkan atau memeriksa fakta berita palsu tentang undang-undang, protes, dan apapun yang terkait. Dokumen mengenai niat tersebut bocor di Twitter pada 6 Oktober dan telah diverifikasi. Contoh tindakannya adalah pengecekan fakta terhadap berita palsu yang beredar melalui WhatsApp yang menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan dihentikan pada 9 Oktober.