stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Erica Putri

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah .
| Erica Putri |
| --- | --- |
Lahir: Christina Erica Putri Siregar 17 April 1993 (umur 31) Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Nama lain: Christina Erika Kirana
Pekerjaan: Pemeran model
Tahun aktif: 2013—sekarang
Suami/istri: Deryl De Kezier ​(m. 2018)​
Anak: 1
Orang tua: Iwan Siregar (ayah)  Yanny Christina (ibu)
Kerabat:  Citra Kirana (adik)  Rezky Adhitya (ipar)  Hanna Kirana (sepupu) 

  
Christina Erica Putri Siregar (lahir 17 April 1993
) adalah pemeran dan model Indonesia.
Karier

Erica memulai kariernya dari nol, bahkan ia berusaha dengan keras untuk mengasah kemampuanya dalam berakting lewat sang adik. Seperti kebanyakan artis pendatang baru, Erica Putri berusa keras untuk mempromosikan dirinya. Hal itu bisa dilihat dari cara yang ia gunakan untuk memikat para penggemarnya. Salah satunya dengan cara menyapa para penggemar setianya lewat beberapa akun pribadi yang ia miliki. Sebelumnya Erica sendiri sudah pernah berakting dalam serial Jodohku. Ia kemudian dipercaya untuk turut berperan membintangi TV Movie dengan Judul Siapa yang Meniduri Ranjangku dan juga Terlalu Sayang. Selain itu Erica sendiri sempat dijadikan model dalam iklan oli. Selanjutnya Erica ikut dalam shooting sinetron Kau Seputih Melati di RCTI yang membuat namanya di kenal publik.
Filmografi > Serial televisi

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | Jodohku | Kirana |  |
| 2013 | Tukang Bubur Naik Haji the Series | Salma |  |
| 2013 | TV Movie |  | Episode: "Siapa yang Meniduri Ranjangku" |
| 2013 | TV Movie |  | Episode: "Terlalu Sayang" |
| 2015 | TV Movie |  | Episode: "Partial Amnesia" |
| 2015—2016 | Kau Seputih Melati | Yuna |  |
| 2017 | Orang-Orang Kampung Duku | Sekar |  |
| 2017 | TV Movie |  | Episode: "Kupilih Jalanku Sendiri" |
| 2017 | Tuhan Beri Kami Cinta | Kania |  |
| 2018 | Saat Hati Telah Memilih | Karin |  |
| 2018 | Kisah Nyata |  | Episode: "Kukorbankan Cintaku Demi Kebahagiaan Keluarga" |
| 2018 | Kisah Nyata |  | Episode: "Mantan Pacar Suamiku Tak Ingin Aku Bahagia" |
| 2018 | Kisah Nyata Spesial Ramadan |  | Episode: "Suami Berdosa, Keluarga Menderita" |
| 2018 | Kisah Nyata |  | Episode: "Tak Akan Kubiarkan Suamiku Jadi Milikmu" |
| 2018 | Kisah Nyata | Fitriani | Episode: "Aku Menyesal Meninggalkan Istriku Hanya Karena Sudah Tidak Menarik Lagi" |
| 2018 | Cahaya Hikmah |  | Episode: "Keteguhan Hati Seorang Supir yang Menjadi Bos Taxi Online" |
| 2018 | Kisah Nyata |  | Episode: "Pusingnya Punya Suami Pemalas" |
| 2019 | Firasat | Ambar | Bintang tamu (Episode 105) |
| 2019 | Kisah Nyata | Verawati | Episode: "Istri Bos Suamiku Terobsesi Pada Suamiku" |
| 2019 | Pintu Berkah |  | Episode: "Penjual Lauk Keliling Jadi Pengusaha Katering" |
| 2019 | Kisah Nyata |  | Episode: "Aku Hamil, Suami Berpaling Ke Wanita Lain" |
| 2019 | Kisah Nyata | Gaby | Episode: "Aku Ternyata Dikelabui Dan Diperalat Suamiku yang Tukang Ngutang" |
Pranala luar

Erica Putri di X
Erica Putri di Instagram
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Untuk kegunaan lain, lihat Dewan Perwakilan Rakyat (disambiguasi).
"DPR" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat DPR (disambiguasi).
| Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| --- | --- |
Periode 2024–2029

Jenis
Jenis: Majelis rendah dari MPR RI 
Pimpinan
Ketua: Puan Maharani (PDI-P)  sejak 1 Oktober 2019 
Wakil Ketua: Adies Kadir (Golkar)  sejak 1 Oktober 2024 
Wakil Ketua: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)  sejak 1 Oktober 2019 
Wakil Ketua: Saan Mustopa (NasDem)  sejak 1 Oktober 2024 
Wakil Ketua: Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB)  sejak 1 Oktober 2024 
Komposisi
Anggota: 580

Partai & kursi: Pemerintah (348)   Golkar (102)    Gerindra (86)    PKB (68)    PAN (48)    Demokrat (44) Dukungan (122)   NasDem (69)    PKS (53) Oposisi (110)   PDI-P (110) 
Pemilihan
Pemilihan terakhir: 14 Februari 2024
Pemilihan berikutnya: 2029
Tempat bersidang

Kompleks Parlemen Jakarta Indonesia
Alokasi APBN
Rp5.859,5 miliar (APBN 2023)
Situs web
www.dpr.go.id
 L • BBantuan penggunaan templat ini
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sejarah > Masa awal kemerdekaan (1945–1949)

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.
Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.
Sejarah > Masa Republik Indonesia Serikat (1949–1950)

Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat yang beranggotakan 32 orang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 146 orang (di mana 49 orang adalah perwakilan Republik Indonesia-Yogyakarta). Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah. Selain itu DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. Dalam masa kerja yang amat singkat itu, kurang lebih setahun, berhasil diselesaikan 7 buah undang-undang, yang di antaranya adalah UU No. 7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; diajukan 16 mosi, dan 1 interpelasi, baik oleh Senat maupun DPR.
Sejarah > Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950–1956)

Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.
Sejarah > Masa DPR hasil pemilu 1955  (1956–1959)

DPR ini adalah hasil pemilu 1955 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante.
Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.
Sejarah > Masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959–1965)

Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.
Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR.
DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.
Sejarah > Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966)

Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:
a. Periode 15 November 1965 – 26 Februari 1966.
b. Periode 26 Februari 1966 – 2 Mei 1966.
c. Periode 2 Mei 1966 – 16 Mei 1966.
d. Periode 17 Mei 1966 – 19 November 1966.
Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.
Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia:
a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.
Sejarah > Masa Orde Baru (1966–1999)

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966–1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:
Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.
Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah. [butuh rujukan]
Sejarah > Masa reformasi (1999–sekarang)

Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.
DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.
Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.
Persyaratan

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
terdaftar sebagai pemilih;
bersedia bekerja penuh waktu;
mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
Fungsi

DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Fungsi > Legislasi

Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja.
Fungsi > Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Fungsi > Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Hak

DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.
Hak > Hak interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak > Hak angket

Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak > Hak imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.
Hak > Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Anggota > Hak anggota

Anggota DPR mempunyai hak:
mengajukan usul rancangan undang-undang
mengajukan pertanyaan
menyampaikan usul dan pendapat
memilih dan dipilih
membela diri
imunitas
protokoler
keuangan dan administratif
Anggota > Kewajiban anggota

Anggota DPR mempunyai kewajiban:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
menaati tata tertib dan kode etik
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
Anggota > Larangan

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.
Anggota > Penyidikan

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
Anggota > Daftar anggota > 2024–2029

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029
Anggota > Daftar anggota > 2019–2024

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
Anggota > Daftar anggota > 2014–2019

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019
Anggota > Daftar anggota > 2009–2014

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009–2014
Anggota > Daftar anggota > 2004–2009

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004–2009
Anggota > Daftar anggota > 1999–2004

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999–2004
Anggota > Daftar anggota > 1997–1999

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1997–1999
Anggota > Daftar anggota > 1992–1997

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1992–1997
Anggota > Daftar anggota > 1987–1992

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1987–1992
Anggota > Daftar anggota > 1982–1987

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1982–1987
Anggota > Daftar anggota > 1977–1982

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1977–1982
Anggota > Daftar anggota > 1971–1977

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1971–1977
Anggota > Daftar anggota > 1966–1971

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1966–1971
Anggota > Daftar anggota > 1965–1966 (tanpa PKI)

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1965–1966
Anggota > Daftar anggota > 1960–1965

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1960–1965
Anggota > Daftar anggota > 1956–1959

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1956–1959
Fraksi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
| Fraksi | Jumlah Anggota | Ketua | Sekretaris | Bendahara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) | 110 | Utut Adianto | Dolfie Othniel Frederic Palit | Mochamad Herviano |
| Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) | 102 | Muhammad Sarmuji | Mukhtarudin | Sari Yuliati |
| Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) | 86 | Budi Djiwandono | Bambang Haryadi | Novita Wijayanti |
| Fraksi Partai NasDem (F-NasDem) | 69 | Viktor Laiskodat | Ahmad Sahroni | Nafa Urbach |
| Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) | 68 | Jazilul Fawaid | Anggia Ermarini | Rano Alfath |
| Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) | 53 | Jazuli Juwaini | Habib Idrus Salim Aljufri | Kurniasih Mufidayati |
| Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) | 48 | Putri Zulkifli Hasan | Ahmad Najib Qodratullah | Widya Pratiwi |
| Fraksi Partai Demokrat (F-PD) | 44 | Edhie Baskoro Yudhoyono | Marwan Cik Asan | Lasmi Indaryani |
Fraksi > Komposisi Partai

Artikel utama: Komposisi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia