stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pandemi Covid-19 di Indonesia
Tanggapan > Pemerintah pusat > Kebijakan stimulus > Tahap III

Pada 20 Maret 2020, pemerintah secara efektif telah bisa menggunakan dana realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp118,3 triliun hingga Rp121,3 triliun untuk mengatasi pandemi koronavirus. Dana tersebut merupakan hasil dari realokasi belanja kementerian/lembaga dari pos perjalanan dinas, belanja nonoperasional, dan honor, sebesar Rp62,3 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp56-59 triliun.
Dana hasil realokasi ini akan digunakan untuk pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kesehatan, sebesar Rp38 triliun. Asuransi bagi tenaga medis sebesar Rp6,1 triliun. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mendapat tambahan dana sebesar Rp3,3 triliun untuk mengatasi pandemi koronavirus. Sebagian alokasi dana desa, yakni sebesar Rp72 triliun, juga dialokasikan khusus untuk penanganan pandemi khususnya untuk desa terdampak.
Tanggapan > Pemerintah pusat > Insentif alat kesehatan

Pada 20 Maret 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memusatkan izin impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan koronavirus ke BNPB. Kementerian/lembaga, yayasan nonprofit, dan perseorangan atau swasta nonkomersial bisa mendapatkan keringanan pajak impor alat kesehatan sepanjang mendapat rekomendasi dari BNPB. Namun, insentif keringanan pajak ini tidak berlaku bagi perseorangan atau swasta komersial dan tetap harus mendapatkan izin rekomendasi impor dari BNPB.
Insentif fiskal bagi impor alat kesehatan berupa pembebasan bea masuk dan cukai, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPh impor pasal 21, dan pengecualian terhadap tata niaga impor yang harus melalui Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Kementerian Kesehatan. Alat kesehatan yang dibebaskan dari pajak dan tata niaga ini mencakup obat-obatan, alat pelindung diri, masker, dan alat uji cepat.
Tanggapan > Pemerintah pusat > Upaya pemulihan ekonomi

Guna memulihkan ekonomi yang anjlok sebab pandemi ini, pemerintah Indonesia berencana menganggarkan 677 triliun Rupiah untuk memulihkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kali ini, diperkirakan menuju tingkatan serupa kala krisis tahun 1998. Sebagai revisi APBN 2020 dan Belanja negara diprediksi meningkat Rp 124,5 triliun, maka defisit APBN 2020 kembali membengkak menjadi 1.039,2 triliun atau 6,34 % dari produk domestik bruto, itu setelah diadakan revisi pada Peraturan Presiden Nomor 54/2020. Semula, sebagaimana dijelaskan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, defisit APBN adalah Rp 859,2 triliun atau setara 5,07 % terhadap PDB. Sehingga, itu berkonsekuensi pada peningkatan pembiayaan utang, dan kebutuhan utang membiayai defisit meningkat Rp 213,9 triliun menjadi Rp 1.220,3 triliun. Outlook APBN ini bertujuan membiayai pelebaran defisit anggaran dan tambahan pembiayaan investasi. Sementara APBN semula diproyeksikan Rp 2.233,2 triliun, dalam revisi dijelaskan 1.760, 9 dan target penerimaan menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Sedangkan belanja negara menjadi Rp 2.738, 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. Bank Indonesia juga hingga Juni 2020 telah membeli Surat Berharga Negara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di tengah wabah Covid-19. Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Indonesia akan meningkat 37%, dipengaruhi pelebaran defisit APBN, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Penanganan ekonomi dan sosial di Indonesia juga perlu biaya besar. Proyeksi defisit hingga 6,34% dari PDB itu, akan diturunkan secara bertahap pada 2021 menjadi 4,7 %, 3,4% pada 2022, dan kurang dari 3% pada 2023. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, Indonesia bisa selamat dari resesi jika skema kenormalan baru berjalan sesuai rencana, dan pertumbuhan ekonomi bisa sesuai kalkulasi, yakni 2,3%. Catatannya, kasus pandemi berkurang.
Tanggapan > Pemerintah pusat > Kenormalan baru

Pada 21 Mei, pemerintah menyebutkan Indonesia sudah memasuki tahap kenormalan baru. Pemerintah menegaskan kenormalan baru tidak berarti melonggarkan PSBB. Sebelumnya, Joko Widodo meminta warga negara untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.
Pada Juli 2020, pemerintah menganggap bahwa frasa "kenormalan baru" dianggap sebagai "diksi yang salah" untuk menggambarkan perubahan perilaku manusia pascapandemi. Sebagai penggantinya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan frasa "adaptasi kebiasaan baru". Yurianto beranggapan bahwa masyarakat akan berfokus pada kata "normal", yang dapat dimaknai sebagai "berkegiatan secara normal tanpa memperhatikan protokol kesehatan".
Tanggapan > Pemerintah pusat > Vaksin

Saat ini perusahaan-perusahaan bioteknologi dan farmasi sedang berlomba untuk memproduksi sebuah vaksin yang dibuat khusus untuk Covid-19. Di Indonesia, vaksin dipasok oleh perusahaan multinasional yaitu Sinovac dan Sinopharm (Tiongkok), Pfizer/BioNTech (kerja sama Amerika Serikat-Jerman), AstraZeneca (Inggris), dan Moderna (Amerika Serikat). Vaksin yang telah menjalani uji klinis di Indonesia adalah vaksin Sinovac, diperdagangkan dengan merek CoronaVac, dibuat dari virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan.
Tanggapan > Lainnya > Perguruan tinggi

Sebagai tanggapan dari pandemi koronavirus, sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia memilih untuk membatalkan kelas dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan (daring). Kegiatan kampus seperti wisuda dan pertemuan dibatalkan, sementara mahasiswa dan dosen yang telah bepergian ke luar negeri dari negara-negara dengan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dengan alasan apapun harus mengisolasi diri di rumah. Banyak perguruan tinggi menutup kelas mereka untuk sementara dan juga memberlakukan bekerja dari rumah untuk para pegawainya, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gunadarma, Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Politeknik Keuangan Negara STAN, Kalbis Institute, Universitas Bina Nusantara (Binus), Universitas Atma Jaya, STIKOM The London School of Public Relations (LSPR), Universitas YARSI, Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Telkom, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Tarumanegara (Untar), Universitas Jember (Unej), Insitut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Kritik > Ketidakmampuan mendeteksi virus

Para ahli kesehatan khawatir bahwa Indonesia tidak bisa mengidentifikasi penularan virus. Marc Lipsitch, profesor epidemiologi di Universitas Harvard menganalisis lalu lintas pesawat udara dari Tiongkok dan menyimpulkan bahwa Indonesia mungkin telah memiliki kasus yang terlewatkan. Negara-negara barat serta media massa lokal dan internasional menyimpulkan bahwa ketiadaan kasus di Indonesia diakibatkan oleh pengujian yang tidak memadai dan kurangnya pelaporan, dan bukannya keberuntungan belaka dan intervensi ilahi. Pada 22 Maret, sebuah penelitian menyatakan bahwa jumlah infeksi resmi mungkin hanya merefleksikan 2% dari jumlah infeksi Covid-19 sesungguhnya di Indonesia.
Kritik > Anggaran untuk pemengaruh media sosial

Pemerintah menghadapi reaksi keras setelah berjanji untuk menganggarkan Rp72 miliar untuk membayar pemengaruh media sosial untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Menurut peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya memberi insentif kepada sektor-sektor yang terdampak langsung imbas dari pandemi Covid-19 bukan memberi bantuan untuk pemengaruh media sosial untuk mendatangkan wisatawan. Selain itu, ajakan pemengaruh media sosial untuk tetap berada di rumah dinilai tidak efektif karena tidak semua pihak dapat menerima ajakan ini terutama dari kalangan bawah, pekerja informal, maupun pekerja lepas harian yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan di luar rumah.
Kritik > Kurangnya keterbukaan

Presiden Indonesia Joko Widodo juga dikritik oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan juga oleh partai politik seperti Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera karena kurangnya keterbukaan mengenai informasi Covid-19. Jokowi bersikeras untuk tidak membagikan rincian riwayat perjalanan pasien dengan hasil uji koronavirus positif untuk mengurangi kepanikan dan kegelisahan masyarakat umum. Meski begitu, kerahasiaan informasi ini tetap dianggap melanggar undang-undang. Kritik mengenai keterbukaan data juga disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait berapa banyak jumlah tenaga medis yang positif Covid-19. Publik telah meminta pemerintah untuk merilis peta resmi nasional dari lokasi kasus Covid-19 terkonfirmasi, karena peta-peta independen yang tidak resmi dapat memberikan data yang tidak benar.
Kritik > Tes dan pengobatan

Telah muncul laporan-laporan pasien-pasien di Jabodetabek yang harus menunggu lama untuk mendapatkan tes atau pengobatan untuk kemungkinan kasus Covid-19 karena rumah sakit rujukan menghadapi tekanan yang meningkat. Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menganggap penggunaan tes diagnostik cepat sebagai syarat untuk bepergian telah dikomersialisasi dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi Covid-19. Menurutnya tes diagnostik cepat bukan bagian dari penanggulangan wabah, karena bertujuan untuk melakukan survei serologi untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang terinfeksi. Kritik juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menurutnya tes Covid-19 di Indonesia salah sasaran karena seharusnya tes diakukan pada orang-orang yang diduga terpapar Covid-19, tetapi selama ini tes justru dilakukan terhadap orang yang sekadar ingin memeriksakan diri untuk perjalanan atau keperluan lainnya sehingga tes tidak ada gunanya.
Kritik > Kebijakan karantina

Joko Widodo telah mendapat tekanan yang meningkat untuk menerapkan karantina wilayah sebagian di daerah terdampak virus. Para ilmuwan mengatakan bahwa negara ini sedang berlomba dengan waktu untuk menekan penyebaran Covid-19 sebelum Lebaran dan karantina komunitas bisa menjadi solusi satu-satunya untuk melakukan itu. Pada 16 Maret, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan karantina wilayah adalah otoritas pemerintah pusat, dan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menerapkan karantina wilayah tanpa izin pemerintah pusat.
Pada 27 Maret, para profesor kedokteran Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan karantina wilayah lokal, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berupa pembatasan fisik tidak efektif. Pemerintah sedang merancang sebuah peraturan pemerintah untuk mengatur prosedur dan syarat untuk menerapkan karantina regional.
Kritik > Larangan mudik

Templat:Wikisource
Kebijakan larangan mudik bagi seluruh warga dikeluarkan pemerintah setelah meluasnya persebaran virus. Pada 21 April 2020, Presiden Joko Widodo dalam konferensi video mengatakan bahwa pemerintah akan melarang mudik saat Idulfitri bagi seluruh warga di wilayah zona merah penularan virus. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga mulai 24 April 2020. Penerapan larangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap; sanksi bagi pelanggar diberlakukan mulai tanggal 7 Mei 2020.Templat:SfnTemplat:Sfn Sebelumnya, kebijakan larangan mudik hanya ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. Pemerintah awalnya hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik. Pada 2 April 2020, Juru Bicara  Presiden Fadjroel Rachman menyebut tidak ada larangan resmi bagi masyarakat untuk mudik dengan catatan pemudik harus diawasi pemerintah daerah. Hal yang sama diungkapkan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden Joko Widodo menuai kritik atas ketidakjelasan aturan soal mudik dan lambatnya pengambilan keputusan. Kritik datang dari Ikatan Dokter Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengamat, serta politikus dan anggota DPR. Sementara itu, pergerakan orang dengan tujuan mudik telah berlangsung sebelum dikeluarkannya larangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut terdapat 600 ribu pemudik yang masuk di wilayahnya sebelum larangan mudik dikeluarkan. Persebaran virus di sejumlah daerah dikaitkan dengan pemudik, terutama dari Jakarta sebagai episentrum penyebaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan beberapa kabupaten di wilayahnya yang memiliki pasien positif Covid-19 merupakan 'korban mudik'. Di Jawa Barat sendiri, terdapat 253 ribu pemudik yang masuk lebih awal.
Pada 30 Maret 2020, Presiden Jokowi mengakui telah terjadi percepatan arus mudik. "Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY, serta ke Jawa Timur," ujar Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas yang disiarkan secara langsung. Namun, dalam wawancara dengan Najwa Shihab pada 21 April 2020, Jokowi menyebut pergerakan orang yang terjadi sebelum pemerintah resmi melarang mudik sebagai kegiatan pulang kampung.
Dampak > Sosial ekonomi

Harga masker medis di Indonesia melonjak lebih dari enam kali lipat, dengan harga eceran yang awalnya sekitar Rp30.000 menjadi Rp185.000 (beberapa sumber menyatakan lebih dari Rp800.000) per kotak di beberapa toko setelah dua warga yang dinyatakan positif mengidap koronavirus. Pembelian karena panik juga dilaporkan sejak pertengahan Februari sebelum kasus pertama dikonfirmasi. Masker dan penyanitasi tangan sulit didapatkan masyarakat dalam beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan adanya kasus Covid-19 di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo pun memperingatkan orang-orang agar tidak menimbun masker dan penyanitasi tangan. Kepolisian Republik Indonesia telah menindak para tersangka penimbun.
Dampak > Kependidikan

Selama masa pandemi ini, Kemendikbud menerapkan belajar dari rumah, di akhir Maret. Hasil riset yang dikeluarkan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute membukakan bahwa ada ketimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia selama masa pandemi Korona ini. 69 juta jiwa kehilangan akses menuju pembelajaran dan pendidikan, sementara yang berasal dari keluarga yang lebih mapan lebih mudah dalam proses belajar. Riset itu juga mendapati fakta hanya 40% orang yang punya akses ke internet. Dijelaskan dalam riset itu, sebenarnya ada cara-cara yang ditempuh guna menyelenggarakan interaksi guru-murid. Pertama, menggunakan ponsel dan aplikasi internet. Kedua, kunjungan guru ke rumah murid. Ketiga, penugasan dari sekolah untuk selanjutnya dibawa ke rumah, dikerjakan, lalu dikumpulkan. Keempat, guru tak secara langsung berhubungan dengan murid. Bisa lewat program televisi atau radio. Dalam hal ini, justru murid bisa saja tidak belajar secara keseluruhan. Sehingga, minimnya listrik dan jaringan internet menjadi kendala utama dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Data Kemendikbud April 2020 juga menunjukkan, 40.779 atau 18% sekolah dasar dan menengah tak memiliki akses internet, sementara 7.552 atau sekitar 3% sekolah belum lagi memperoleh akses kelistrikan. Dalam memecahkan masalah ini, ada inisiatif-inisiatif seperti pembelajaran dengan menggunakan radio, bantuan ponsel, dan kuota internet, sampai kepada kebijakan Kemendikbud menyubsidi kuota internet pada 27 Agustus 2020.
Dampak > Ekonomi

Menyusul tren penurunan harga saham di seluruh dunia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah bahkan sebelum konfirmasi Covid-19 pertama di Indonesia. Menanggapi ekspektasi perlambatan ekonomi di Indonesia akibat menurunnya kegiatan ekonomi Tiongkok, Bank Indonesia memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada 20 Februari.
Pada 12 Maret, saat WHO mengumumkan pandemi, IHSG jatuh 4,2 persen menjadi 4.937 ketika sesi Kamis dibuka, yang merupakan level yang tidak pernah terjadi selama hampir empat tahun terakhir. Pada 13 Maret, perdagangan saham dihentikan untuk pertama kalinya sejak 2008 karena pandemi.
Sementara itu, perdagangan Bursa Efek Indonesia telah mengalami penghentian perdagangan (trading halt) sebanyak lima kali sejak diberlakukan terhitung 11 Maret 2020. Penghentian transaksi perdagangan terjadi masing-masing pada 12 Maret 2020 pada pukul 15:33 WIB, 13 Maret 2020 pukul 09:15:33 waktu JATS, kemudian 17 Maret 2020 pukul 15:02 waktu JATS, dan 19 Maret 2020 pukul 09:37 JATS. Transaksi perdagangan kelima yang dihentikan terjadi pada 23 Maret 2020, pukul 14:52:09 waktu JATS.
Dampak > Ekonomi > Penurunan pendapatan

Pemerintah telah menyusun kajian dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Skenario tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia pada 24 Maret 2020. Skenario mengacu kepada daya tahan ekonomi setiap provinsi maupun penurunan pendapatan para pelaku ekonomi. Dalam skenario sedang, dampak koronavirus akan membuat pendapatan buruh di Nusa Tenggara Barat turun sekitar 25% dan mampu bertahan hingga Juni-September 2020. Di sektor UMKM, dampak penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Utara sebesar 36% dengan kemampuan daya tahan hingga Agustus-Oktober 2020. Sementara itu, bagi pengemudi sopir angkutan umum dan ojek, penurunan pendapatan terbesar akan terjadi di Sumatera Utara sebesar 44%. Bagi petani dan nelayan, penurunan pendapatan terbesar bakal terjadi di Kalimantan Barat sebesar 34% dengan kemampuan daya tahan sampai Oktober-November 2020.
Dampak > Ekonomi > Nilai tukar rupiah

Pada 17 Maret, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp15.000, sehingga mengulangi lagi pencapaian serupa pada Oktober 2018. Pada penutupan 23 Maret, nilai tukar menyentuh angka Rp16.000-an. Pada penutupan 9 April, nilai tukar kembali ke kisaran Rp15.000-an. Pada penutupan 30 April, nilai tukar kembali ke kisaran Rp14.000. Untuk mencegah nilai tukar menyentuh kisaran Rp17.000, Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa sebesar $7 miliar (Rp105 triliun), sehingga cadangan devisi pada akhir Maret 2020 sebesar $121 miliar, turun US$ 9,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia juga membeli surat utang negara yang dijual pihak asing hingga Rp 166,2 triliun. Pada 5 Juni, Rupiah menguat drastis hingga mencapai kisaran Rp13.000. Pada 12 Juni, Rupiah kembali melemah ke kisaran Rp14.000
Dampak > Pariwisata dan hiburan

Pariwisata Indonesia juga terdampak, dengan Bali mengalami penurunan kedatangan wisatawan sebesar 33% bila dibandingkan dengan Januari, dan penurunan tajam 96% wisatawan Tiongkok. Hotel mengalami tingkat hunian yang sangat rendah, dengan beberapa hotel mencatat tingkat hunian 5% dan bahkan 0% karena terlalu mengkhususkan diri pada pengunjung Tiongkok, adanya pembatasan perjalanan dari negara terinfeksi, dan ketakutan secara umum terhadap virus. Namun, ada peningkatan minat wisatawan domestik, dan wisatawan Tiongkok yang sudah berada di pulau itu umumnya memilih untuk memperpanjang masa tinggal mereka.
Perlombaan ePrix Jakarta pada Formula E musim 2019–2020 juga akan ditunda akibat koronavirus. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta mengumumkan rencananya untuk menunda acara publik dengan pertemuan massal dari Maret hingga April setelah meningkatnya jumlah kasus Covid-19 menjadi 27 orang.
Dalam bidang perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi program Apresiasi Pelaku Budaya. Hal ini ditujukan bagi para aktivis yang kegiatannya dalam berkebudayaan di Indonesia dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil karyanya mengalami berbagai kendala.
Laboratorium rujukan dan laboratorium  pemeriksa

Pada tanggal 16 Maret 2020 Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara resmi menandatangani Keputusan Menkes Nomor HK.01.07MENKES/182/2020 yang menetapkan 1 laboratorium rujukan nasional Covid-19 dan 12 laboratorium pemeriksa Covid-19. Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes (Balitbangkes) ditunjuk sebagai laboratorium rujukan nasional Covid-19, sementara 12 laboratorium lainnya didelegasikan sesuai dengan wilayah kerja di seluruh provinsi di Indonesia.
Sebagai laboratorium rujukan nasional Covid-19, Balitbangkes merupakan pihak yang berwenang untuk mengonfirmasi sampel pasien positif Covid-19 yang diperoleh dari 12 laboratorium pemeriksa Covid-19, untuk selanjutnya diteruskan ke Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Proses pengujian di 12 laboratorium pemeriksa Covid-19 tidak dikenakan biaya apa pun. Namun, untuk dapat melakukan tes pemeriksaan Covid-19 tersebut, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria dengan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasnyakes) terkait:
pernah melakukan kontak secara langsung terhadap orang yang terjangkit positif Covid-19,
dalam kurun waktu 14 hari pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit sebelum timbul gejala,
mengalami demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius disertai dengan gejala lain seperti batuk, pilek, nyeri otot, sesak napas atau terjadi pneumonia ringan hingga berat.
Daftar 12 laboratorium pemeriksa Covid-19 yaitu
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, dengan wilayah kerja Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, dengan wilayah kerja Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung.
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, dengan wilayah kerja Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dengan wilayah kerja Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Papua, dengan wilayah kerja Papua dan Papua Barat.
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, dengan wilayah kerja Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Banten.
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, dengan wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta, dengan wilayah kerja DKI Jakarta.
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dengan wilayah kerja DKI Jakarta.
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dengan wilayah kerja RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RS Universitas Indonesia.
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dengan wilayah kerja RSUD Dr. Soetomo dan RS Universitas Airlangga.
Bacaan lanjutan

Templat:Refbegin
Templat:Cite book
Templat:Cite book
Templat:Cite book
Templat:Refend