stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
MA Negeri Parakan Temanggung
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi MAN Parakan Temanggung
Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia

Halaman ini berisi artikel tentang organisasi kemahasiswaan antikomunisme di Indonesia yang bernama Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Untuk organisasi kemahasiswaan antikomunisme lainnya yang berdiri pada tahun 1965, lihat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Untuk organisasi kemahasiswaan Islam yang berdiri pada tahun 1998, lihat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.
| --- | --- |
Singkatan: KAPPI
Tanggal pendirian: 9 Februari 1966; 59 tahun lalu (1966-02-09)
Jenis: Organisasi kemahasiswaan eksternal
Bahasa resmi : Bahasa Indonesia
Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia atau diakronimkan menjadi KAPPI dan para anggotanya biasa disebut sebagai Angkatan 66 adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal yang diasaskan pada tanggal 9 Februari 1966. Organisasi ini terdiri dari para pemuda dan pelajar Indonesia yang aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Salah satu aksinya adalah menggaungkan Tri Tuntutan Rakyat yang menuntut untuk mengadili Soekarno atas dugaan keterlibatannya pada Gerakan 30 September. Tindakan tersebut merupakan peran yang signifikan terkait kontribusinya dalam peristiwa politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1966. Peran kotroversial dari KAPPI adalah aksi penculikan Prijono yang dibawa ke Markas Kostrad hingga akhir hayatnya.
Pada 1993, di bawah kepemimpinan Abdullah Puteh, Forum Keluarga Besar KAPPI sempat mengusulkan perubahan nama. Adapun nama yang diusulkan adalah Kesatuan Aksi Pemuda Pelopor Indonesia. Wakil Presiden ke-6 Indonesia, Try Sutrisno pun menyambut baik ide transformasi nama KAPPI.
Alumni

Abdullah Puteh
Arif Rahman Hakim
Badrul Kamal
Irsyad Djuwaeli
Kayu jabuk

| Kayu jabuk |
| --- | --- |
Kayu jabuk
Nama lain: Kue Kayu lapuk, Kue Batang jabuk, Kue Batang lapuk
Tempat asal: Indonesia dan Malaysia
Daerah: Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
Kayu jabuk adalah salah satu kue kering yang berasal dari Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Sesuai dengan namanya, kue ini memiliki teksturnya renyah dan mudah jabuk atau rapuh. Kue kayu jabuk memiliki cita rasa manis dan gurih yang berasal dari taburan gula halus dan susu bubuk di permukaannya.
Kue ini memiliki nama lain di Malaysia, yaitu kuih Tiram, kuih Lidah buaya, kerepek layang (Keripik Layang-layang), kuih kertas (Kue Kertas), kuih lidah kucing (Kue Lidah Kucing) dan kuih kapal terbang (Kue Pesawat).
Cara pembuatan

Bahan utama untuk membuat kue Kayu jabuk adalah tepung terigu, telur, margarin dan tepung tapioka. Selanjutnya adonan ini diratakan dengan tongkat penggulung dan permukaannya diolesi minyak goreng dan margarin. Kemudian adonan pipih ini digulung menjadi tabung dan diiris melintang kecil-kecil, untuk digoreng dalam minyak panas.
Selain itu juga diperlukan bahan tambahan untuk taburan di atas kuenya ketika sudah matang seperti susu bubuk, cokelat bubuk, kacang hijau, kayu manis, perasa ubi dan stroberi.
Sekolah Damai

| Sekolah Damai> Informasi |
| --- | --- |
Didirikan: 1964
Jenis: Swasta
Kepala Sekolah: Reni Anggraeni, M.Pd
Moderator: Candra Gunawan, S.Pd
Jumlah kelas: 4 kelas tingkat
Kurikulum: Kurikulum 2013
Status: Sekolah Swasta Nasional
Alamat
Lokasi: Jl. Duri Selatan V No. 29, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 
Tel./Faks.: (021)63855240, 6320365
Situs web: www.damai.sch.id
Moto
Sekolah Damai adalah sekolah Katolik di Jakarta Barat yang memiliki jenjang sekolah mulai dari TK atau pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Jenjang sekolah Damai yaitu: dari TK, SD, SMP dan SMA.
Unit sekolah > TK Damai

TK Damai berdiri sejak tahun 1964, yang dirintis oleh Pastor Browers MSC dan kemudian dilanjutkan oleh Pastor Alkemade MSC. Pada awal berdirinya, TK DAMAI bertempat di lokasi poliklinik DAMAI.Sebagai kepala TK dipercayakan pada Ibu Lidwina Bong Dji Lan dengan dibantu dua orang pendidik yaitu Ibu Elisabeth Ngui Giok Fun dan Ibu Maria Magdalena Puji Hastuti. Jumlah murid pada saat itu sebanyak 20 anak.
Pada tahun 1969 TK Damai dapat menempati gedung sekolah yang masih sederhana di jalan Jamblang I/29, berkat kerja keras Pastor Alkemade MSC. Seiring berkembangnya pendidikan, maka pada tahun 1983 Ibu Elisabeth Ngui Giok Fun diangkat menjadi kepala TK, dan membawahi empat orang pendidik Yaitu Ibu: M.M Magdalena Puji Hastuti, Imelda Suwanti Ongawan dan Stephani
Sukmawati, serta MM.Ratna Kumala, dengan jumlah siswa 160 siswa.
Dengan berdirinya gedung baru berlantai empat TK Damai dilengkapi juga Dengan sarana belajar dan bermain. Pada tahun 1992 s/d tahun 1994,Ibu
Stephani Sukmawati diangkat sebagai kepala TK Damai menggantikan Ibu Elisabeth Ngui Giok Fun. Selanjutnya pada tahun 1994 s/d tahun 1996, Ibu M.MRatna Kumala menggantikan Ibu Stephani Sukmawati, dan pada tahun 1996 s/d tahun 2000, Ibu MM.Ratna Kumala digantikan oleh Ibu Dra. Ambronsia Nonie Oley Tahun 2000 s/d 2004, Ibu Dra. Ambronsia Nonie Oley digantikan oleh Ibu MM.Asih Rumanti, S.Pd. Pada tahun 2004 s/d 2007, TK Damai dipimpin oleh Ibu Chris Tina A.Jap Siao Ming. Dan saat ini TK Damai dipimpin oleh ibu Margaretha Tri Setyowati, S.Pd.
Unit sekolah > SD Damai

Sekolah Dasar ( SD ) Damai didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 oleh Pastor Browers, MSC. Pada mulanya sekolah ini menempati lokasi Rumah Bersalin Damai di Jalan Duri Pasar, memiliki satu kelas Taman Kanak-Kanak (TK) dan satu kelas untuk SD. Sebagai Kepala Sekolah (TK dan SD) pertama adalah Ibu Lidwina Bong Djie Lan yang lebih dikenal dengan panggilan Ibu Bong.
Mengingat lokasi yang di tempati dirasakan tidak layak lagi menjadi gedung sekolah dan demi mengatasi masalah bertambahnya murid yang membutuhkan ruang kelas maka pada tahun 1967 dibeli sebidang yang terletak di jalan Jamblang, sekarang dikenal dengan Jalan Duri Selatan V No. 29. Di sinilah dibangun gedung sekolah Damai yang diprakarsai oleh Pastor Alkemade, MSC. Pada awalnya Sekolah Damai Hanya dibangun 9 ruang kelas dan tiga ruang merupakan sumbangan dari Bapak Ali Sadikin yang pada waktu itu adalah Gubernur DKI Jakarta di mana saat peresmian Ibu Nani Sadikin berkenan menggunting pita.
Dalam perjalanan kegiatan pembelajaran mengalami kemajuan yang pesat dengan mengukir berbagai prestasi di bidang pengetahuan, seni dan keterampilan baik di tingkat kecamatan, kotamadya, provinsi, nasional maupun tingkat Asia Tenggara. Hal ini menjadi motivasi yang baik untuk terus maju memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dalam bidang pendidikan.
Untuk agar SD Damai terus menjadi daya pikat bagi masyarakat pemerhati pendidikan maka dalam berbagai hal terus dibenahi dan dikembangkan, antara lain kondisi bangunan sekolah yang sudah kurang memadai dalam memberikan pelayanan kegiatan pembelajaran, fasilitas pembelajaran yang patut diadakan dan berbagai hal lainnya.
Atas dasar kekurangan yang dimiliki maka pada tahun 1984, oleh pengurus Yayasan Bunda Hati Kudus yang diketuai oleh Pastor P.C. Budi Raharjo, MSC dan Ketua Dewan Pembina Yayasan (Pastor Tarsisius Leisubun, MSC) dibangun gedung persekolahan Damai yang memiliki empat lantai yang berdiri megah di Jalan Duri Selatan V No. 29 – Kecamatan Tambora – Jakarta Barat. Gedung baru ini diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1985 oleh Ibu Dra. L. E. Coldenhoff sebagai Kakanwil Depdikbud DKI Jakarta dan Bapak Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Sukoto, SJ.
Menapaki perjalanan Sekolah Damai sejak berdiri sampai sekarang (tahun 2007) mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sekolah. Daftar nama para pimpinan sekolah dengan periode memimpin, sebagai berikut:
No 	Periode 	Kepala Sekolah 	Wakasek
1 	Tahun 1964 – 1975 	Ibu Lidwina Bong Djie Lan 	-
2 	Tahun 1975 – 1984 	Bapak Frans Soebagio ( alm.) 	Ibu Yunti Ongawan
3 	Tahun 1984 – 1985 	Bapak Suntani Adikusuma 	Ibu Yunti Ongawan
4 	Tahun 1985 – 1991 	Ibu Yunti Ongawan 	Ibu Elisabeth Kusnadi
5 	Tahun 1991 – 1995 	Ibu Veronika Poluan 	-
6 	Tahun 1995 – 2004 	Bapak F.X. Karno 	Ibu FX. Retno Palupi
7 	Tahun 2004 – 2007 	Bapak Drs. Blasius Bali Rotok 	Bapak FX. Suhardjono
8 	Tahun 2007 – sekarang 	Bapak Lucianus Sugiyarto 	Bapak A. Hariyanto
Pendidikan

Sekolah Damai adalah sebuah sekolah swasta dengan napas pendidikan Katolik. Pengelolaan berada di bawah Yayasan Bunda Hati Kudus.
Fasilitas

Ruang kelas ber-AC
Laboratorium,
Perpustakaan,
Ruang guru,
Laboratorium Komputer
Laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi yang terpisah
Laboratorium Bahasa
Lapangan Basket, dan Voli
Aula
Lihat pula

Sekolah Tarsisius 1
Sekolah Tarsisius 2
Sekolah Vianney
Sekolah Tarsisius Vireta
Sekolah Bunda Hati Kudus
Yayasan Bunda Hati Kudus
Pranala luar

(Indonesia) Situs Web Resmi Sekolah Damai
(Indonesia) Situs web resmi Yayasan Bunda Hati Kudus
Abdul Haris Nasution
Kehidupan awal

Nasution dilahirkan di Desa Hutapungkut, Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari keluarga Batak Muslim. Ia adalah anak kedua dan juga merupakan putra tertua dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menjual tekstil, karet dan kopi. Ayahnya, yang religius dan anggota organisasi Sarekat Islam, ingin sang anak belajar di sekolah agama, sementara ibunya ingin dia belajar kedokteran di Batavia. Namun, setelah lulus dari sekolah pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar di Sekolah Raja Bukittinggi (kini SMA Negeri 2 Bukittinggi). Ia menempuh studi selama tiga tahun dan tinggal di asrama.
Pada tahun 1935 Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi, di sana dia tinggal selama tiga tahun. Keinginannya untuk menjadi guru secara bertahap memudar saat minatnya dalam politik tumbuh. Dia diam-diam membeli buku yang ditulis oleh Soekarno dan membacanya dengan teman-temannya. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatra dan mengajar di Bengkulu, dia tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Dia kadang-kadang berbicara dengan Soekarno, dan mendengarnya berpidato. Setahun kemudian Nasution pindah ke Tanjung Raja, dekat Palembang, di mana dia melanjutkan mengajar, tetapi dia menjadi lebih dan lebih tertarik pada politik dan militer.
Pada tahun 1940, Jerman Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk korps perwira cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, dia dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan. Pada bulan September 1940 dia dipromosikan menjadi kopral, tiga bulan kemudian menjadi sersan. Dia kemudian menjadi seorang perwira di Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu, Nasution di Surabaya, dia ditempatkan di sana untuk mempertahankan pelabuhan. Nasution kemudian menemukan jalan kembali ke Bandung dan bersembunyi, karena dia takut ditangkap oleh Jepang. Namun, dia kemudian membantu milisi PETA yang dibentuk oleh penjajah Jepang dengan membawa pesan, tetapi tidak benar-benar menjadi anggota.
Revolusi Nasional Indonesia

Lihat pula: Revolusi Nasional Indonesia
Revolusi Nasional Indonesia > Divisi Siliwangi

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada bulan Mei 1946, dia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa depan.
Pada bulan Januari 1948, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian Renville, membagi Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda termasuk Jawa Barat, Nasution dipaksa untuk memimpin Divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah.
Revolusi Nasional Indonesia > Wakil Panglima

Pada 1948 Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Meskipun hanya berpangkat Kolonel, penunjukan ini membuat Nasution menjadi orang paling kuat kedua di TKR, setelah Jenderal Soedirman. Nasution segera pergi untuk bekerja dalam peran barunya. Pada bulan April, dia membantu Soedirman mereorganisasi struktur pasukan. Pada bulan Juni, pada sebuah pertemuan, saran Nasution bahwa TKR harus melakukan perang gerilya melawan Belanda disetujui.
Meski bukanlah Panglima TKR, Nasution memperoleh pengalaman peran sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada bulan September 1948 saat Peristiwa Madiun. Kota Madiun di Jawa Timur diambil alih oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Musso dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kabar itu sampai ke Markas TKR di Yogyakarta, diadakan pertemuan antara perwira militer senior. Soedirman sangat ingin menghindari kekerasan dan ingin negosiasi dilakukan. Soedirman kemudian menugaskan Letnan Kolonel Soeharto, untuk menegosiasikan kesepakatan dengan komunis. Setelah melakukan perjalanannya, Soeharto kembali ke Nasution dan Soedirman untuk melaporkan bahwa segala sesuatu tampak damai. Nasution tidak percaya laporan ini sementara Soedirman sedang sakit. Nasution sebagai Wakil Panglima kemudian memutuskan tindakan keras, mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di sana.
Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh pasukan republik dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota partai komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada 31 Oktober, diduga dia terbunuh ketika mencoba melarikan diri dari penjara. Pemimpin PKI lainnya seperti DN Aidit pergi ke pengasingan di Cina.
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan sukses di Yogyakarta dan kemudian mendudukinya. Nasution, bersama-sama dengan TKR dan para komandan lainnya, mundur ke pedesaan untuk melawan dengan taktik perang gerilya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan Belanda, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Sumatra. Dalam pemerintahan sementara ini, Nasution diberikan posisi Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa. Setelah pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, PDRI mngembalikan kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Soedirman.
Era Demokrasi Parlementer > Periode pertama sebagai KSAD

Pada tahun 1950, Nasution mengambil posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dengan T.B. Simatupang menggantikan Soedirman yang telah meninggal dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Perang.
Pada tahun 1952, Nasution dan Simatupang memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk ABRI. Dalam pengaturan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil tetapi yang lebih modern dan profesional. Nasution dan Simatupang, yang keduanya telah dilatih oleh pemerintah kolonial Belanda ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh Bambang Supeno yang merupakan pimpinan prajurit yang dilatih oleh Jepang (PETA).
Dalam mengadopsi kebijakan mereka, Nasution dan Simatupang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwana IX sedangkan Bambang Supeno berhasil menemukan dukungan dari kalangan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Partai Masyumi. Para anggota DPR kemudian mulai membuat perbedaan pendapat mereka tentang restrukturisasi ABRI. Nasution dan Simatupang tidak senang melihat apa yang mereka anggap sebagai campur tangan urusan militer oleh warga sipil.
Era Demokrasi Parlementer > Periode pertama sebagai KSAD > Peristiwa 17 Oktober

Artikel utama: Peristiwa 17 Oktober
Pada 17 Oktober 1952, Nasution dan Simatupang memobilisasi pasukan mereka dalam unjuk kekuatan. Memprotes campur tangan sipil dalam urusan militer, pasukan Nasution dan Simatupang mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke Istana. Permintaan mereka ke Soekarno adalah mengajukan tuntutan pembubaran DPR. Untuk alasan ini, Nasution dan Simatupang juga memobilisasi demonstran sipil. Soekarno keluar dari Istana Kepresidenan dan meyakinkan baik tentara dan warga sipil untuk pulang. Nasution dan Simatupang telah dikalahkan.
Nasution dan Simatupang kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto. Pada bulan Desember 1952, mereka berdua kehilangan posisi mereka di ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas.
Era Demokrasi Parlementer > Pokok-Pokok Gerilya

Ketika dia bukan lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menulis sebuah buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution sendiri yang berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Awalnya buku ini dirilis pada tahun 1953, dan menjadi salah satu buku yang paling banyak dipelajari pada perang gerilya bersama dengan karya-karya Mao Zedong pada subjek yang sama.
Era Demokrasi Parlementer > Periode kedua sebagai KSAD

Pada 7 November 1955, setelah tiga tahun pengasingan, Nasution diangkat kembali ke posisi lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dia segera mulai bekerja pada angkatan darat dan strukturnya dengan mengadopsi pendekatan tiga kali lipat. Pendekatan pertama adalah untuk merumuskan sistem tur tugas, sehingga perwira bisa ditempatkan di seluruh negeri dan mendapatkan pengalaman. Pendekatan ini juga akan menghasilkan perwira militer yang lebih profesional, bukannya merasa ikatan pribadi dan loyalitas ke provinsi dan daerah dari mana mereka berasal. Pendekatan kedua Nasution adalah untuk memusatkan pelatihan militer. Semua metode pelatihan pasukan sekarang akan seragam, bukan komandan daerah yang menyiapkan metode pelatihan pasukan mereka sendiri. Pendekatan ketiga dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan pengaruh militer dan kekuatan sehingga mampu mengurus dirinya sendiri, bukan mengandalkan keputusan sipil. Nasution tidak memiliki masalah menerapkan dua pendekatan pertama, tetapi dia harus menunggu untuk menerapkan pendekatan ketiga.
Pada 1957, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin untuk retorikanya dalam menanggapi kekecewaan dengan pendekatan Demokrasi Parlementer yang telah diadopsi Indonesia sejak November 1945. Dalam hal ini, dia menemukan ikatan yang sama dengan Nasution dan tentara, yang tidak lupa cara di mana warga sipil mengganggu urusan militer pada tahun 1952. Pada 14 Maret 1957, setelah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan kabinetnya, Soekarno mengumumkan keadaan darurat.
Langkah ini tidak hanya mengakhiri peran seremonial Soekarno sebagai presiden, tetapi juga meningkatkan pengaruh dan kekuasaan militer. Dalam pengaturan ini, panglima daerah mampu mencampuri urusan sipil seperti ekonomi dan masalah administrasi. Atas perintah dari Soekarno sendiri, tentara juga mulai berpartisipasi dalam politik, mengisi posisi yang berkisar dari menteri kabinet hingga gubernur provinsi dan bahkan anggota DPR. Pada bulan Desember 1957, Nasution semakin meningkatkan peran tentara dengan memerintahkan para tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasi. Selain meningkatkan peran tentara, langkah ini juga dirancang untuk menghentikan pengaruh PKI yang semakin kuat.
Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang akan menjadi dasar bagi doktrin Dwifungsi yang pada rezim Soeharto akan diadopsi. Berbicara di Magelang, Jawa Tengah, Nasution menyatakan bahwa ABRI harus mengadopsi "jalan tengah" dalam pendekatannya terhadap bangsa. Menurut Nasution, ABRI tidak harus di bawah kendali sipil. Pada saat yang sama, ABRI tidak boleh mendominasi bangsa dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer.
Era Demokrasi Parlementer > Pemberontakan PRRI

Pada akhir 1956, ada tuntutan dari panglima daerah di Sumatra untuk otonomi yang lebih di provinsi-provinsi mereka. Ketika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, pasukan mulai memberontak, dan pada awal 1957, telah tegas mengambil alih pemerintahan di Sumatra. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein menyatakan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk menggelar pasukan.
Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution biasanya telah terlibat dalam memobilisasi pasukan ke Sumatra. Namun, kali ini Kolonel Ahmad Yani yang ditugaskan memimpin pasukan kesana dan berhasil menumpas pemberontakan.
Era Demokrasi Parlementer > Kembali ke UUD 1945

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Indonesia sekarang akan kembali ke UUD 1945 yang asli. Sistem demokrasi parlementer akan berakhir dan Soekarno sekarang adalah Kepala Pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara. Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno, sambil terus memegang posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Era Demokrasi Terpimpin > Korupsi di Angkatan Darat

Sejak 1956, Nasution telah berusaha untuk membasmi korupsi di Angkatan Darat, tetapi kembali berlakunya UUD 1945 tampaknya telah memperbaharui tekadnya dalam hal ini. Dia percaya bahwa tentara harus memberi contoh untuk seluruh masyarakat. Tidak lama setelah keputusan Soekarno, Nasution mengirim Brigadir Jenderal Sungkono untuk menyelidiki transaksi keuangan dari Kodam VII/Diponegoro dan panglimanya, Kolonel Soeharto.
Temuan Sungkono mengungkapkan bahwa selama menjadi pangdam, Soeharto telah mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat setempat. Namun, yayasan tersebut didanai melalui pungutan wajib (bukan sumbangan sukarela) dari industri produksi dan layanan. Soeharto juga terlibat dalam barter ilegal. Dia telah membarter gula dengan beras dari Thailand.
Nasution ingin mengambil tindakan terhadap Soeharto dan mengusirnya dari militer. Namun, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot Soebroto mengintervensi. Gatot telah menjadikan Soeharto berada di bawah sayapnya ketika dia menjadi Pangdam VII/Diponegoro dan telah melihat bakat dari Soeharto. Gatot meminta Nasution untuk tidak mengusir Soeharto karena bakat Soeharto bisa dikembangkan lebih lanjut. Nasution mendengarkan saran Gatot. Keputusannya adalah untuk mencopot Soeharto dari jabatannya dan menghukumnya dengan mengirimnya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).
Era Demokrasi Terpimpin > Irian Barat

Selama perjuangan kemerdekaan, Soekarno selalu menganggap Irian Barat juga termasuk sebagai Indonesia. Ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, Irian Barat terus menjadi koloni Belanda. Soekarno tidak menyerah dan terus mendorong Irian Barat harus dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia melalui PBB dan melalui Konferensi Asia–Afrika, di mana negara-negara yang hadir berjanji untuk mendukung klaim Indonesia. Belanda tetap terus bersikeras. Pada tahun 1960, Soekarno sudah kehabisan kesabaran. Pada bulan Juli, dia bertemu dengan penasihat utamanya, termasuk Nasution, dan disepakati bahwa Indonesia akan mengejar kebijakan konfrontasi melawan Belanda pada masalah Irian Barat.
Sebagai bagian dari persiapan untuk operasi ini, Nasution berpaling ke Soeharto, yang telah menyelesaikan kursus Seskoad pada bulan November 1960. Soeharto, sekarang seorang brigadir jenderal, ditugaskan oleh Nasution untuk membuat unit kekuatan strategis yang akan siaga, siap ketika dipanggil untuk melakukan tindakan setiap saat. Soeharto ditempatkan bertugas di gugus tugas ini dan pada bulan Maret 1961, Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad) dibentuk, dengan Soeharto diangkat sebagai panglimanya. Caduad pada tahun 1963 berubah nama menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Pada awal 1962, Nasution dan Yani adalah komandan keseluruhan yang disebut dengan operasi Pembebasan Irian Barat, dengan Soeharto yang ditempatkan di Indonesia timur sebagai komandan lapangan.