Privatisasi air di Jakarta
Latar belakang > Skema keuangan dan konsesi

Di bawah kontrak konsesi, sebuah perusahaan swasta mengoperasikan, mengelola, dan memperluas infrastruktur milik negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 sampai 30 tahun. Operator swasta bertugas mendanai seluruh investasi dan mendapat pendapatan tarif dari pelanggan atas nama pemerintah. Sebagai imbalan, operator swasta boleh mendapat laba, biasanya berasal dari pendapatan tarif yang selalu diteruskan ke operator swasta. Namun demikian, konsesi Jakarta didasarkan pada skema keuangan yang tidak lazim. Perjanjian ini terdiri dari tarif air yang dikumpulkan oleh operator swasta atas nama pemerintah provinsi DKI Jakarta, berbeda dengan imbalan air yang dibayarkan oleh pemerintah kepada operator swasta. Rencana awalnya adalah tarif yang ditagihkan ke pelanggan lebih tinggi daripada imbalan yang dibayarkan ke operator swasta. Surplusnya memungkinkan pemerintah melunasi utang ke pemerintah pusat karena yang didanai pinjaman internasional. Pinjaman-pinjaman ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur air kota pada tahun-tahun sebelumnya dengan total 1,6 triliun rupiah (USD 400 juta menurut nilai tukar sebelum krisis). Imbalan untuk operator swasta menggunakan nilai tetap dalam mata uang rupiah per m3 tanpa mempertimbangkan kategori daya beli pelanggannya. Skema ini dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan swasta mendapat tingkat imbal sebesar 22 persen. Sistem penagihan ini dirancang untuk memberi insentif untuk operator swasta agar menyambungkan pipa ke penduduk miskin meski potensi keuntungannya sedikit. Kini, pemeirntah mempertanyakan sistem ini karena malah merugikan sektor publik.
Tarif air. Tarif di Jakarta dibedakan menjadi tujuh kategori pelanggan. Pelanggan di kategori teratas membayar 14 kali lebih mahal daripada kategori terendah:
Kategori I adalah tarif preferensial tinggi untuk lembaga-lembaga sosial seperti masjid dan hidran (1% dari semua sambungan pipa tahun 2003);
Kategori II terdiri atas tarif preferensial untuk keluarga sangat miskin serta rumah sakit umum (IIa, 12% dari semua sambungan pipa) dan keluarga miskin (IIb, 47%);
Kategori III terdiri atas tarif reguler untuk keluarga berpendapatan menengah dan UKM (IIIa, 20%) serta keluarga berpendapatan menengah ke atas dan kantor pemerintahan (IIIb, 15%);
Kategori IV adalah tarif tinggi yang dirancang sebagai subsidi silang untuk pengguna di kategori tarif bawah. Kategori ini terdiri atas hotel besar, gedung, bank, dan pabrik (IVa, 5%) dan pelabuhan (IVb, 1%).
Dengan porsi konsumsi air yang lebih besar, 6% konsumen terkaya menyubsidi 60% pelanggan air yang miskin dengan porsi konsumsi air yang rendah. Pada tahun 2010, pelanggan di Kategori IVa membayar 9.880 Rupiah (USD 1,00) per m3, sedangkan sebagian besar konsumen miskin di Kategori II hanya membayar 1.050 Rupiah (USD 0,11) per m3. Pada tahun 2006, tarif air rata-rata tahun 2006 sekitar 6.000 Rupiah (USD 0,62). Sebagai perbandingan, harga air adalah 7.020 Rupiah (USD 0,73) tahun 2007.
Defisit antara tarif air dan imbalan air. Ada dua masalah dengan sistem penagihan ini: Pertama, imbalan air disesuaikan dengan inflasi dan secara otomatis naik setiap enam bulan, sedangkan kenaikan tarif air harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Usai krisis Asia Timur, DPRD membekukan tarif air dan menciptakan defisit bagi Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) pada paruh akhir 1998. Kedua, semakin banyak penduduk miskin yang tersambung, semakin rendah tarif rata-rata yang diterima karena mengikuti struktur tarif yang ada. Mitra kontrak perusahaan swasta, PAM Jaya, menerima pendapatan yang lebih tinggi dari pelanggan komersial dan pelanggan kaya daripada pelanggan miskin. Semakin banyak orang miskin yang tersambung oleh operator swasta, semakin besar defisit yang dialami perusahaan induk mmilik negara. Untuk setiap pelanggan miskin baru, perusahaan harus membayar imbalan ke perusahaan swasta lebih mahal daripada tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. PAM Jaya lantas menyarankan agar perusahaan swasta tidak menyambungkan pipa air ke penduduk miskin dengan mengusahakan "komposisi sambungan berimbang" sehingga tidak membebani anggaran provinsi DKI Jakarta. Antara tahun 1998 dan 2004, hanya 25% sambungan baru TPJ yang ada di dua kategori terbawah, sedangkan 60% pelanggan tahun 2003 berada di dua kategori tersebut. Akibat faktor-faktor tersebut, PAM Jaya belum membayar penuh imbalan air ke operator dan menunggak pembayaran. Tunggakan ini bisa mencapai 18,2 triliun Rupiah (USD1,9 miliar) sampai kontrak berakhir tahun 2022, apabila tarif air masih dibekukan dari tahun 2007 sampai 2022.
Pendanaan. Pada tahun 1998, Palyja mendapat pinjaman sebesar USD 61 juta dari European Investment Bank dan Calyon Merchant Bank Asia asal Singapura. Untuk melunasi pinjaman bermata uang asing ini, perusahaan mencari pendanaan dalam mata uang lokal. Mereka menerbitkan obligasi senilai Rp650 miliar di bursa efek Indonesia pada tahun 2005. Tahun 2007, Asian Development Bank menyetujui pinjaman sebesar Rp555 miliar untuk Palyja. ADB tidak memberi syarat pinjaman karena Palyja dapat dipercaya. Pinjaman ini dikritik karena didasarkan pada "asumsi serampangan" dengan proyeksi penjualan air yang tidak realistis. Pada tahun 2008, Aetra mengikuti jejak Palyja dan menerbitkan obligasi korporat di bursa efek Indonesia.