International NGO Forum on Indonesian Development
Program Kerja

HAM dan Demokrasi
Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai stakeholder, kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.
Penurunan Ketimpangan
Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain: (i) bagaimana memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun; (ii) bagaimana membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia (tax and transfer) efektif menurunkan ketimpangan; (iii) bagaimana memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperluas aksesdan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik diskriminasi (terhadap kelompok difabel, perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya).
Sejak tahun 2014, INFID fokus pada isu penanganan ketimpangan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan dan kerja layak bagi masyarakat sipil. Survei Barometer INFID sejak tahun 2015 telah menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja merupakan penyebab utama ketimpangan di mata warga. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja dan kerja layak merupakan salah satu kunci utama untuk menurunkan ketimpangan.
Di samping itu, INFID juga aktif mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. Pajak yang tidak adil menyebabkan pekerja membayar pajak lebih banyak ketimbang orang kaya, perempuan membayar pajak lebih tinggi daripada laki-laki, dan korporasi melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan sumber kemandirian negara.
SDGs
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai tahun 2030. Upaya-upaya yang dilakukan INFID untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia meliputi: (1) mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Sejak tahun 2017, INFID telah mendorong 7 daerah yaitu Bojonegoro, Pangkajene Kepulauan, Malang, Kubu Raya, Banda Aceh, Jember, Cirebon, Maros, Kupang, dan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengadopsi SDGs disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan SK Bupati Pelaksanaan SDGs yang melibatkan masyarakat sipil; (2) mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah; dan (3) melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.
INFID juga telah memperkenal lima tokoh masyarakat sebagai Duta Masyarakat untuk Sustainable Development Goals (Duta SDGs). Kelima duta tersebut merupakan tokoh publik yang mengajak komunitas dan masyarakat untuk mencapi tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan. Mereka adalah Muhammad Farhan (Pekerja Seni/Penyiar), Alissa Wahid (Koordinator Nasional Gusdurian), Sophia Latjuba (Pekerja Seni/Aktris), Zoemrotin K. Susilo (Tokoh Gerakan Masyarakat Sipil), dan Abdul Kholiq Arif (Bupati Wonosobo periode 2005-2015).