Kritik terhadap Israel
Subjek kritik > Pendudukan dan aneksasi wilayah tetangga

Wilayah yang diduduki Israel, mulai dari Mesir, Yordania, dan Suriah, semenjak Perang Enam Hari 1967, telah ditetapkan sebagai wilayah pendudukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi internasional, pemerintah, dan lain sebagainya. Daerah tersebut meliputi Tepi Barat dan sebagian besar Dataran Tinggi Golan. Sejak Perang Enam Hari hingga tahun 1982, Semenanjung Sinai diduduki Israel, tetapi dikembalikan ke Mesir melalui perjanjian damai Israel–Mesir. Jalur Gaza sempat diduduki Israel hingga pelepasan sepihaknya. Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, menekankan bahwa "perolehan wilayah melalui perang tidak dibenarkan," menimbulkan kontroversi mengenai status hukum wilayah yang direbut pada tahun 1967, dan pada tahun 1948. Ada dua penafsiran hukum internasional mengenai hal ini:[butuh rujukan]
Posisi Israel:
Perang pada 1956 dan 1967 dilakukan oleh Israel untuk menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Karena sebagian besar permusuhan diprakarsai oleh pihak Arab, Israel harus berjuang dan memenangkan perang ini untuk menjamin kedaulatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang direbut selama perang-perang tersebut secara sah berada di bawah pemerintahan Israel karena alasan keamanan dan untuk mencegah negara-negara yang bermusuhan melakukan permusuhan.
Dengan tidak adanya perjanjian damai antara semua pihak yang berperang, Israel dalam keadaan apa pun berhak untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang direbut. Disposisi akhir mereka haruslah merupakan hasil dari perjanjian damai, dan bukan suatu kondisi bagi mereka. Meski begitu, Israel menegaskan bahwa:
Perang 1956 disebabkan oleh permusuhan Mesir terhadap Israel, yang berpuncak pada nasionalisasi Terusan Suez dan pemblokiran terusan tersebut untuk lalu lintas Israel yang merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Konstantinopel dan perjanjian terkait lainnya, dalam pandangan mereka merupakan casus belli yang jelas (yaitu, suatu tindakan yang membenarkan perang).
Perang 1967 juga disebabkan oleh penutupan Selat Tiran, penolakan pasukan PBB di gurun Sinai, dan penempatan kembali pasukan Mesir. Yordania dan Suriah ikut berperang meskipun ada upaya Israel untuk menjaga perdamaian di perbatasan/
Perang 1973 merupakan serangan dadakan terhadap Israel oleh Suriah dan Mesir.
Posisi Arab:
Perang 1956 disebabkan konspirasi antara Prancis, Inggris, dan Israel yang melanggar kedaulatan Mesir. Mesir mengeklaim beberapa pembenaran hukum untuk menolak penggunaan Terusan Suez oleh Israel, termasuk hak untuk membela diri.
Perang tahun 1967 merupakan tindakan agresi tanpa alasan yang bertujuan untuk memperluas perbatasan Israel, dan wilayah yang direbut selama perang ini diduduki secara ilegal.
Akibatnya, wilayah tersebut harus diserahkan agar perdamaian dapat tercapai.
Aneksasi Israel atas Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1980–1981 berdasarkan UU Yerusalem dan UU Dataran Tinggi Golan belum diakui oleh negara lain mana pun. Otoritas Palestina, Uni Eropa, dan DK PBB menganggap Yerusalem Timur sebagai bagian dari Tepi Barat, sebuah posisi yang disengketakan oleh Israel. Badan-badan internasional seperti PBB mengecam UU Yerusalem sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Keempat Jenewa dan menyatakan bahwa penetapan kota tersebut sebagai ibu kota Israel melanggar hukum internasional. Akibatnya, banyak negara mendirikan kedutaan besar untuk pemerintah Israel di luar Yerusalem.
Israel menarik diri sepihak dari Gaza pada bulan September 2005, dan menyatakan bahwa negara itu sudah tidak lagi menduduki Jalur Gaza. Hal ini telah dibantah oleh PBB, yang meskipun tidak menyatakan Gaza "diduduki" berdasarkan definisi hukumnya, tetapi merujuk pada Gaza di bawah nomenklatur "Wilayah Palestina yang Diduduki". Beberapa kelompok menyatakan bahwa Gaza masih diduduki secara sah.