stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Daftar Wali Kota Palopo
Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.
| Potret | Potret | Wali Kota | Partai | Awal | Akhir | Durasi | Periode | Definitif | Definitif | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patedungi Andi Tenriadjeng (1945–2020) (Penjabat) | Non Partisan | 10 April 2002 | 6 Juli 2003 | 1 tahun, 87 hari | — | Transisi (2002–2003) | Transisi (2002–2003) |  |
|  |  | Andi Arwien Azis (1976–) (Penjabat) | Non Partisan | 9 Juli 2018 | 26 September 2018 | 79 hari | — | Transisi (2018) | Transisi (2018) |  |
|  |  | Asrul Sani (1975–) (Penjabat) | Non Partisan | 26 September 2023 | 27 September 2024 | 1 tahun, 1 hari | — | Transisi (2023–sekarang) | Transisi (2023–sekarang) |  |
|  |  | Firmanza DP (1968–) (Penjabat) | Non Partisan | 27 September 2024 | Petahana | 62 hari | — | Transisi (2023–sekarang) | Transisi (2023–sekarang) |  |
Lihat Pula

Daftar Wakil Wali Kota Palopo
Kota Palopo
Daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana di Sulawesi Selatan
Bank Index Selindo

| --- | --- |

Jenis: Perseroan terbatas
Industri: Jasa keuangan
Didirikan: 30 Juli 1992; 32 tahun lalu (1992-07-30)
Kantor pusat: Jakarta, Indonesia
Wilayah operasi: Indonesia
Tokoh kunci: Gimin Sumalim (Direktur Utama)
Produk: Giro Tabungan Deposito berjangka Kredit
Total aset: Rp 10,35 triliun (2021)
Pemilik: PT Kazanah Indexindo
Karyawan: 717 (2021)
Situs web: www.bankindex.co.id
Bank Index Selindo (disingkat Bank Index) adalah sebuah bank swasta di Indonesia, didirikan pada tahun 1992, berpusat di Jakarta, tepatnya di Plaza Bank Index Jalan M. H. Thamrin Kav. 57. Fokus usahanya adalah sektor komersil, terutama pada usaha kecil dan menengah, dibantu dengan 52 kantor cabangnya yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sejarah

Bank Index merupakan salah satu bank yang lahir pasca kebijakan PAKTO 88, didirikan pada 30 Juli 1992. Bank yang pada awal pendiriannya dipimpin oleh Bambang Surjadi ini, saat itu berkantor pusat di Jl. Asemka 18-19, Jakarta. Operasionalnya dimulai pada 23 Agustus 1993 sebagai bank umum nondevisa. Termasuk dalam salah satu bank yang selamat dari krisis 1997-1998, bank ini termasuk bank kecil dengan pada 2006 memiliki 401 karyawan, aset Rp 950 miliar dan kantor cabang di Bandung dan Bogor.
Ekspansi Bank Index baru terjadi pada 2007. Di bulan Juli 2007, bank ini mengumumkan akan membeli sebuah bank kecil lain, bernama Bank Harmoni Internasional. Akuisisi ini dilakukan oleh Bank Index bersama pemiliknya, Kurniadi Setiawan dari tangan Petrus Soepratman dan Dewi Djutiana Hatianto pada 18 Desember 2007, menjadikan Bank Harmoni yang bermodal Rp 24 miliar tersebut beralih ke tangan Bank Index. Kemudian, pada 7 April 2008, Bank Harmoni dimerger dengan Bank Index, menghasilkan Bank Index sebagai penerima merger dan kantor cabangnya dijadikan cabang Bank Index Selindo yang asetnya menjadi Rp 1,06 triliun. Merger ini dilakukan sebagai upaya memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia. Tidak lama kemudian, di tanggal 2 Desember 2009, Bank Index menyandang status sebagai bank devisa.
Selain pengembangan jaringan kantor, Bank Index juga mulai mengembangkan Teknologi dan Sistem Informasi (TSI). Di tahun yang sama, Bank Index telah mengoperasikan layanan ATM Index di beberapa kantor cabang dan cabang pembantu. Untuk lebih memperluas jaringan layanan ATM, maka Bank Index juga telah melakukan kerjasama dengan jaringan ATM Bersama. Kemudian, pada akhir Maret 2018 Bank Index telah dapat menerima setoran penerimaan negara berupa pembayaran pajak, bea cukai dan penerimaan negara lainnya melalui seluruh kantor cabang serta melalui mesin ATM Bank Index. Sejak bulan Mei 2018 Bank Index juga sudah meluncurkan IndexQu - Internet dan Mobile Banking.
Logo baru (hasil penyegaran logo lama) Bank Index diperkenalkan pada 2017, sebagai simbol dari semangat Bank Index yang senantiasa bergerak maju seiring perkembangan zaman dan siap bersaing di era perbankan digital. Belakangan waktu ini, Bank Index juga merencanakan ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, meskipun sampai saat ini belum terealisasi. Kemudian, di tanggal 26 April 2022, fintech Modalku dan Carro mengumumkan investasi di bank ini, yang dijelaskan karena kesamaan visi dan misi.
Manajemen

Presiden Komisaris: Bosur Simatupang
Komisaris: Joko Setiawan
Komisaris Independen: Arief Effendie
Komisaris Independen: Lenggono Sulistianto Hadi
Presiden Direktur: Gimin Sumalim
Direktur: Jusuf Lukito
Direktur: Jap Chin Phing
Direktur: Lie Phing
Direktur Kepatuhan: Daniel Satyawan
Kepemilikan

PT Kazanah Indexindo: 45,13%
Creador Capital: 15,68%
Funding Asia Group: 10%
Trusty Cars Pte.Ltd: 5%
Kurniadi Setiawan: 3,12%
SBI Emerging Asia Finance: 2,87%
Nederlandese Financierings: 2,13%
Alwi Setiawan: 1,03%
Rujukan

1 2  LapTahunan Bank Index, 2021
1 2 3  "Sekilas Bank Index". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-06. Diakses tanggal 2022-04-30.
↑  Warta ekonomi: mingguan berita ekonomi & bisnis, Volume 5,Masalah 13-18
↑  Indonesia Banking Directory
↑  Bank Harmoni-Bank Index Merger
↑  Lap Tahunan Bank Index, 2014[pranala nonaktif permanen]
↑  Bank Harmoni Resmi Merger ke Bank Index
↑  Resmi Menjadi Bank Devisa, Bank Index Targetkan Laba Naik 35%
↑  LapTahunan Bank Index 2017[pranala nonaktif permanen]
↑  Bank Index Matangkan Rencana Melantai di Bursa
↑  Modalku dan Carro Umumkan Investasi di Bank Index
↑  "Dewan Komisaris". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-17. Diakses tanggal 2022-04-30.
↑  Investasi di Bank Index, Ini Komposisi Pemegang Sahamnya
Pranala luar

Situs resmi Diarsipkan 2022-01-21 di Wayback Machine.
Astragalus dolius

| Astragalus dolius |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Rosid
Ordo:: Fabales
Famili:: Fabaceae
Subfamili:: Faboideae
Genus:: Astragalus
Spesies:: A. dolius
Nama binomial
Astragalus dolius Boiss. & Hausskn.

Astragalus dolius adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Fabaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Fabales. Spesies Astragalus dolius sendiri merupakan bagian dari genus Astragalus. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Boiss. & Hausskn..
Terowongan Silaturahim

Terowongan Silaturahim dari sisi Katedral Jakarta pada tahun 2024.
Terowongan Silaturahim adalah sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta, keduanya di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Menurut Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, terowongan tersebut menjadi simbol harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia dan juga simbol toleransi. Presiden Joko Widodo sendiri menyetujui pembangunan terowongan tersebut. Terowongan ini memiliki panjang 33,8 m (110 ft 10+1⁄2 in).
Dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia pada September 2024, Paus Fransiskus mengunjungi terowongan ini.
Hukuman mati di Amerika Serikat

Negara bagian Amerika Serikat tanpa hukuman mati:  Hukuman mati dicabut, tidak pernah dilembagakan, atau ditetapkan sebagai inkonstitusional (27)Negara bagian Amerika Serikat dengan hukuman mati:  Hukuman mati ditetapkan dalam undang-undang, tetapi eksekusi secara resmi ditangguhkan (7)  Hukuman mati ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak ada eksekusi dalam 10 tahun terakhir (8)  Hukuman mati ditetapkan dalam undang-undang, tetapi eksekusi ditangguhkan secara informal (penerapan hanya di negara bagian Ohio)  Eksekusi baru-baru ini dilakukan (13)
Peta yang menampilkan status hukuman mati di Amerika Serikat sejak tahun 1970 menurut yurisdiksi.  Hukuman mati dihapuskan  Hukuman mati menjadi hukuman resmi yang diakui.
Hukuman mati di Amerika Serikat telah diterapkan sebelum pembentukan negara Amerika Serikat. Dari periode kolonisasi Britania Raya di Amerika (1608 M) hingga kemerdekaan Amerika Serikat, tercatat hukuman mati secara resmi berjumlah sekitar 16.000 orang. Jumlah tersebut belum termasuk narapidana yang dihukum mati selama Perang Saudara Amerika. Masyarakat Amerika Serikat menganggap hukuman mati sebagai hukuman yang wajar. Pengadilan dan pelaksanaan hukuman mati di Amerika Serikat menjadi kewenangan negara bagian Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat hanya menangani kasus hukuman mati akibat melakukan pidana berat terhadap negara. Sebanyak 32 dari 50 negara bagian Amerika Serikat masih menerapkan hukuman mati dalam hukum pidananya. Sedangkan 18 negara bagian lainnya menerapkan penghapusan hukuman mati atau menunda pelaksanaan hukuman mati. Semua negara bagian Amerika Serikat menerapkan metode suntik mati kepada narapidana, kecuali negara Tennesee yang menerapkan hukuman mati dengan kursi listrik. Sejak tahun 2005, pengecualian hukuman mati di Amerika Serikat hanya diberikan kepada orang yang menderita gangguan jiwa dan anak yang masih di bawah umur. Pada tahun 2009, Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan penegasan bahwa hukuman mati tidak melanggar Konstitusi Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga menolak permintaan dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 71/187. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan isinya menganjurkan tiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunda pelaksanaan hukuman mati untuk semua narapidananya.
Sejarah > Masa kolonial

Hukuman mati secara legal diterapkan di wilayah Amerika Serikat pada awal tahun 1630. Pada masa itu, wilayah Amerika Serikat termasuk bagian dari Tiga Belas Koloni. Penerapan hukuman mati disamakan dengan hukum yang berlaku di semua wilayah Britania Raya. Pada masa ini, hukuman mati diberikan bahkan untuk kasus yang tergolong kejahatan ringan dan biasa seperti copet atau pencurian makanan. Selama awal abad ke-19 Masehi, di dalam sistem hukum Inggris ditetapkan 270 jenis kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Semua jenis pelanggaran berat memperoleh hukuman berupa dihukum mati. Hal ini juga diberlakukan di Amerika Serikat ketika masih menjadi Jajahan mahkota. Metode hukuman mati yang paling sering digunakan adalah gantung diri. Proses hukuman mati umumnya dihadiri oleh ribuan orang yang ingin menyaksikan proses hukuman mati. Setelah beberapa waktu, sistem hukum yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat mulai mengurangi jumlah kasus yang dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum pidana. Kategorisasi pelanggaran berat hanya diberlakukan pada pembunuhan tingkat pertama. Jenis pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dan terencana. Proses hukuman mati juga tidak lagi dipertontonkan di hadapan publik. Para narapidana hanya dihukum mati di dalam penjara.
Undang-undang baru

35 negara bagian Amerika Serikat mulai merancang undang-undang hukuman mati yang baru antara tahun 1972 dan 1976. Pembuatan undang-undang hukuman mati ini merupakan permintaan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam prosesnya, rancangan undang-undang terbagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertana diwakili oleh negara bagian Georgia, Texas, dan Florida. Dalam rancangan undang-undang pertama, ditetapkan secara jelas mengenai jenis kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Pertimbangan mengenai waktu pelaksanaan hukuman mati juga dicantumkan di dalam rancangan undang-undang hukuman mati yang pertama ini. Hukuman mati hanya diberlakukan bagi pembunuhan tingkat pertama. Para hakim diberikan kewenangan untuk menentukan keringanan hukuman yang diberikan kepada narapidana sebagai pengganti hukuman mati. Sifat dari keringanan yang diberikan harus cenderung memaafkan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Sedangkan pada pembunuhan dengan tingkat yang lebih ringan, maka hukuman mati ditunda dan tidak langsung diberlakukan.
Rancangan undang-undang hukuman mati yang kedua diwakili oleh negara bagian Carolina Utara dan Louisiana. Pada rancangan undang-undang ini, hukuman mati berlaku secara wajib kepada narapidana yang dihukum karena kejahatan berat jenis apapun. Keputusan yang dipilih oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ialah rancangan undang-undang hukuman mati yang pertama. Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat bahwa rancangan undang-undang hukuman mati yang kedua sangat ketat dan dapat merugikan kasus-kasus khusus tertentu. Kasus pertama kemudian ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 1976 yaitu pada kasus Gregg v. Georgia. Penerapan rancangan undang-undang hukuman mati pada kasus ini membuatnya diberlakukan dalam Konstitusi Amerika Serikat.
Pada tahun 1977, hukuman mati kembali diberlakukan di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian memilih untuk tetap menunda proses hukuman mati. Kondisi ini berlangsung akibat belum adanya kepastian dari Mahkamah Agung Amerika Serikat mengenai penyetaraan hukuman mati di semua negara bagian. Antara tahun 1977 hingga 1985 jumlah narapidana yang menerima penundaan hukuman mati hampir mencapai 2.000 orang. Hanya 50 orang di antaranya yang telah menerima hukuman mati. Salah satu kasus yang dijadikan uji coba untuk undang-undang hukuman mati yang baru ialah kasus Georgia McCleskey v. Kemp. Kasus ini dibahas di pengadilan pada tahun 1987. Pengacara yang membela terpidana mengajukan studi kasus yang cermat mengenai hukuman mati yang telah berlaku di Georgia selama tahun 1970-an.
Metode

Hukuman mati di Amerika Serikat masih diterapkan untuk kejahatan biasa. Metode hukuman mati yang pernah diterapkan di Amerika Serikat ialah ditembak mati, diberi gas beracun, disuntik mati, digantung dan disengat listrik. Satu-satunya metode hukuman mati yang tidak pernah diterapkan di Amerika Serikat adalah pemenggalan kepala. Selain suntik mati, beberapa negara bagian Amerika Serikat yang menerapkan hukuman mati masih mengizinkan penerapan salah satu dari metode lain ini untuk melaksanakan hukuman mati.
Diskriminasi

Dalam pemberlakuan hukuman mati di Amerika Serikat sering terjadi diskriminasi ras. Adanya diskriminasi diakui oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui statistik hukuman mati yang terjadi di negara bagian Georgia. Pada negara bagian ini, jumlah orang kulit hitam yang menerima hukuman mati akibat pembunuhan orang kulit putih lebih besar dibandingkan jumlah orang kulit putih yang menerima hukuman mati akibat pembunuhan orang kulit hitam. Hasil penelitian ilmiah yang diadakan oleh tim dari Universitas Iowa menunjukkan bahwa perbandingannya sebesar tujuh kali lipat. Statistik mengenai diskriminasi ras dalam pemberlakuan hukuman mati ini telah memperhitungkan tingkat kekejaman kejahatan. Berdasarkan tingkat kejahatan yang sama, orang kulit hitam menerima hukuman mati dengan perbandingan empat kali lipat dibandingkan orang kulit putih. Dalam peradilan Amerika Serikat, variasi ini belum dianggap cukup untuk membatalkan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati tetap diberlakukan selama terdakwa tidak memberikan bukti yang kuat untuk menghindari hukuman mati. Bukti yang cukup kuat ini diantaranya adalah bukti bahwa negara bagian berupaya melakukan diskriminasi ras. Pengamatannya dilihat dalam pengambilan keputusan oleh hakim pada pengadilan dalam kasus tertentu.
Diskriminasi menyebabkan Mahkamah Agung Amerika Serikat memperoleh kritik dari publik. Pada tahun 1960, Mahkamah Agung memberikan tanggapan dengan cara menghentikan sementara terhadap pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati baru diberlakukan kembali pada tahun 1976. Pemberlakuan ini merupakan dampak dari unjuk rasa untuk pembelaan terhadap narapidana bernama Caryl Chesman. Ia adalah seorang narapidana yang dipenjara selama 12 tahun tanpa ada kejelasan hukum.
Dampak

Hukuman mati di Amerika Serikat tidak memberikan kecenderungan penurunan kasus pidana, khususnya dalam kasus narkoba. Selama 50 tahun pelaksanaan hukuman mati di Amerika Serikat, tidak ada efek jera bagi para narapidana untuk berhenti melakukan tindakan pidana. Survei yang diadakan secara terpisah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Riset Nasional Amerika Serikat menyimpulkan bahwa adanya efek jera akibat hukuman mati tidak terbukti secara ilmiah. Namun, di Amerika Serikat ada kecenderungan penurunan jumlah narapidana yang menerima hukuman mati. Salah satu penyebabnya adalah kelangkaan persediaan zat kimia yang digunakan untuk metode suntik mati akibat adanya ligitasi.
Penundaan

Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah memberlakukan penundaan hukuman mati bagi narapidana. Tujuan dari penundaan ini ialah untuk menanti adanya perubahan sistem pidana oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Kondisi ini merupakan pengaruh dari protes publik atas hukuman mati yang meningkat pada periode tahun 1950-an dan 1960-an. Peningkatan jumlah protes bersamaan dengan penurunan jumlah hukuman mati di Amerika Serikat secara bertahap. Pada tahun 1967 hanya ada dua kasus hukuman mati. Karenanya pada tahun 1968 diadakan penundaan hukuman mati bagi narapidan walaupun belum dinyatakan secara resmi. Negara-negara bagian Amerika Serikat menunggu ketetapan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat di dalam undang-undang hukuman mati yang baru. Penundaan hukuman mati di Amerika Serikat berlangsung sejak tahun 1968 hingga tahun 1976.
Adanya penundaan membuat pemerintah federal dapat menganalisa ulang sistem pidana mati. Hasil yang ditunggu ada 3 kemungkinan yaitu tetap dipertahanankan, perlu pembaharuan atau dapat dihapuskan. Penundaan hukuman mati juga mencegah kemungkinan pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Dalam proses pengadilan ada kemungkinan terjadinya kesalahan pidana akibat dukungan alat bukti. Sejak tahun 1973 terdapat 123 orang yang dikenakan hukuman mati di Amerika Serikat, namun ternyata dibuktikan tidak bersalah setelah hukuman telah diadakan. 14 kasus kesalahan pidana ini diketahui setelah adanya teknologi pembuatan profil DNA.
Salah satu kasus hukuman mati yang dianggap mengalami diskriminasi adalah kasus Furman v. Georgia. Kasus ini dibahas dan diputuskan di pengadilan pidana pada tahun 1972. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan hukuman mati tidak sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan Amandemen Kedelapan Konstitusi Amerika Serikat terhadap hukuman yang kejam dan tidak biasa. Alasan dari pelanggaran ini adalah karena adanya ketidaktetapan mengenai siapa saja yang memperoleh pemberlakuan hukuman mati. Penundaan hukuman mati merupakan bentuk penolakan secara tidak langsung atas undang-undang hukuman mati yang baru. Penundaan akan diakhiri ketika undang-undang yang dibuat memiliki standar yang jelas mengenai narapidana yang harus menerima hukuman mati.
Fenomena deret tunggu

Sebelum pelaksanaan hukuman mati bagi narapidana, beberapa negara bagian Amerika Serikat menerapkan masa tunggu. Kasus hukuman mati yang mengalami masa tunggu dikenal dengan nama fenomena deret tunggu. Di negara bagian Virginia, fenomena deret tunggu terjadi pada kasus Soering v. Britania Raya yang hasil sidangnya diputuskan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Fenomena deret tunggu tidak sesuai dengan isi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Adanya fenomena deret tunggu dipandang sebagai tindakan melanggar pencegahan perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
Fenomena deret tunggu > Kasus Soering v. Britania Raya

Kasus Soering v. Britania Raya merupakan salah satu fenomena deret tunggu di Amerika Serikat. Kasus ini berlangsung pada tahun 1989. Narapidana bernama Soering terancam untuk menerima ekstradisi ke Amerika Serikat. Ekstradisi Soering bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Keputusan pemerintah Britania Raya untuk menyerahkan dan mengestradisi Soering ke Amerika Serikat dapat melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Karenanya, diadakan permohonan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Eropa yang diajukan di hadapan Mahkamah Hak Asasi Manusia  Eropa. Putusan pengadilan ini juga dianggap sebagai upaya hukuman mati Soering di Amerika Serikat. Dalam ekstradisi, Soering akan dipindahkan ke negara bagian Virginia dan mengikuti yurisdiksi dari negara ini. Dalam sistem hukum Virginia, Soering dapat memperoleh kemungkinan atas ancaman pidana mati. Ini dikarenakan kasus yang diterimanya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Komisi Hak Aasasi Manusia Eropa menganggap bahwa memperbesar peluang untuk menerima hukuman mati terhadap Soering merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, di Virginia berlaku sistem deret tunggu yang dapat memperbesar kemungkinan adanya penyiksaan atau perbuatan atau hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Komisi Hak Asasi Manusia Eropa memberikan 6 pertimbangan yang menjadi penguat pernyataan bahwa kasus Soering memenuhi karakteristik sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasu Manusia. Masing-masing ialah kondisi dari tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan, metode dalam pelaksanaan hukuman mati, waktu jeda dalam deret tunggu hukuman mati, gangguan jiwa dan fisik, kondisi diri terpidana dan ketidakseimbangan antara hukum yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan.
Pengecualian

Pengecualian terhadap hukuman mati mulai diberlakukan oleh Mahkamah Agung setelah menangani kasus McCleskey. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung menetapkan pembatalan hukuman mati untuk kasus Roper v. Simmons. Alasan yang diberikan ialah bahwa terpidana masih anak di bawah umur, yaitu belum mencukupi 18 tahun. Pemberian hukuman mati oleh Mahkamah Agung  dianggap akan melanggar Amandemen Kedelapan Amerika Serikat. Sebanyak 19 negara bagian Amerika Serikat masih memberlakukan hukuman mati untuk anak di bawah umur pada kasus pembunuhan. Namun, jumlah hukuman mati terhadap anak di bawah umur mulai berkurang sejak tahun 1995.