stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Era Perang Dingin > 1970-an > 1973: Chili

Presiden Salvador Allende yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh angkatan bersenjata dan kepolisian nasional Chili. Kudeta ini terjadi setelah kerusuhan sosial dan politik yang berlarut-larut antara Kongres Chili yang berhaluan kanan dan Allende sekaligus perang ekonomi yang dimulai oleh pemerintah AS. Sebelum kudeta, kepala staf angkatan darat Chili, René Schneider, seorang jenderal yang berkomitmen melindungi tatanan konstitusional, dibunuh pada tahun 1970 dalam upaya penculikan gagal yang dibantu CIA. Pemerintahan Augusto Pinochet yang berkuasa setelah kudeta diketahui melenyapkan kurang lebih 3.200 pembangkang politik, memenjara 30.000 orang (banyak diantaranya disiksa), dan memaksa 200.000 penduduk Chili mengungsi di luar negeri. CIA, lewat Project FUBELT (atau Track II), diam-diam menyusun rencana kudeta. AS awalnya membantah keterlibatan apapun, tetapi banyak dokumen rahasia yang terungkap seiring waktu berlalu.
Era Perang Dingin > 1970-an > 1979–1989: Afghanistan

Dalam "Operasi Cyclone", pemerintah Amerika Serikat diam-diam mengirim senjata dan dana untuk sejumlah panglima perang dan faksi gerilyawan Jihad bernama Mujahidin di Afghanistan. Mujahidin saat itu berjuang menggulingkan pemerintah Afghanistan dan pasukan militer Soviet yang mendukungnya. Melalui Inter-Services Intelligence (ISI), badan intelijen Pakistan, AS menyalurkan senjata, uang, dan pelatihan bagi para pejuang Afghanistan, termasuk kelompok jihad yang kelak dikenal dengan nama Taliban. AS mengeluarkan $800 juta untuk membantu 35.000 petempur asing dari Arab. Petempur Arab Afghanistan juga "diuntungkan secara tidak langsung oleh pendanaan CIA melalui ISI dan organisasi pemberontak." Sebagian penerima bantuan CIA adalah komandan-komandan Arab seperti Jalaluddin Haqqani dan Gulbuddin Hekmatyar yang menjadi sekutu penting Osama Bin Laden selama bertahun-tahun. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Robin Cook, sejumlah militan yang didanai CIA kelak menjadi bagian dari Al Qaeda, termasuk Osama Bin Laden. Namun, tuduhan ini dibantah oleh Steve Coll ("Apabila CIA benar-benar mengontak bin Laden pada 1980-an dan menutup-nutupinya, CIA telah melakukan kerja yang bagus"), Peter Bergen ("Teori bahwa bin Laden dilatih oleh CIA itu pernyataan tanpa bukti pendukung"), dan Jason Burke ("Sering sekali orang bilang bahwa bin Laden didanai oleh CIA. Ini tidak benar dan tidak mungkin karena tidak sesuait dengan struktur pendanaan yang dirancang oleh Jenderal Zia ul–Haq, penguasa Pakistan tahun 1977"). Walaupun Operasi Cyclone secara resmi berakhir tahun 1989 dengan penarikan tentara Soviet dari Afghanistan, kucuran dana AS untuk Mujahidin terus berlanjut sampai 1992 ketika mereka menggulingkan pemerintah Afghanistan di Kabul.
Era Perang Dingin > 1980-an > 1980-1989: Polandia

Berbeda dengan Carter, pemerintahan Reagan mendukung gerakan Solidarność di Polandia dan—berdasarkan intelijen CIA—melakukan kampanye hubungan masyarakat untuk mencegah "potensi laju pasukan militer Soviet dalam jumlah besar ke Polandia." Michael Reisman dari Yale Law School menyebut operasi di Polandia sebagai salah satu aksi rahasia CIA pada masa Perang Dingin. Kolonel Ryszard Kukliński, perwira senior Staf Polandia, diam-diam mengirim laporan ke CIA. CIA melakukan transfer tunai sebesar $2 juta per tahun ke Solidarność dengan total $10 juta selama lima tahun. Tidak ada hubungan langsung antara CIA dan Solidarność. Semua dana ditransfer melalui pihak ketiga. Pejabat-pejabat CIA dilarang bertemu petinggi Solidarność. Kontak CIA dengan aktivis Solidarność tidak seintens AFL-CIO. AFL-CIO menggalang $300.000 dari anggota-anggotanya untuk memasok materi dan uang tunai langsung ke Solidarity tanpa syarat. Kongres Amerika Serikat memerintahkan National Endowment for Democracy untuk menyebarkan nilai demokrasi. NED mengalokasikan $10 juta untuk Solidarność.
Ketika pemerintah Polandia menetapkan jam malam pada bulan Desember 1981, Solidarność tidak diberitahu. Ada beberapa penjelasan; sejumlah pihak percaya bahwa CIA kecolongan, tetapi ada pula pihak yang menduga pengambil kebijakan AS lebih memilih pembersihan internal daripada "intervensi Soviet". Dukungan CIA untuk Solidarność terdiri dari uang, perlengkapan, dan pelatihan yang dikoordinasikan oleh Special Operations. Henry Hyde, anggota komite intelijen DPR AS, menyatakan bahwa AS mengirim "pasokan dan bantuan teknis seperti koran rahasia, siaran, propaganda, uang, bantuan organisasi, dan saran". Anggaran awal aksi rahasia CIA sebesar $2 juta, lalu dinaikkan. Pada tahun 1985, CIA berhasil menyusup ke Polandia.
Era Perang Dingin > 1980-an > 1980–1992: El Salvador

Pemerintah El Salvador terlibat perang saudara mematikan melawan Front Pembebasan Nasional Farabundo Martí (FMLN), organisasi payung kelompok oposisi sayap kiri, dan para pemimpin koperasi petani, pemimpin buruh, dan pendukung reformasi tanah dan perbaikan kondisi bagi "campesinos" (petani penyewa dan buruh tani lainnya) yang mendukung FMLN. Militer Salvador mengirim pasukan pembunuh untuk meneror warga sipil di pedesaan supaya berhenti mendukung FMLN. Tentara pemerintah membunuh lebih dari 75.000 warga sipil sepanjang perang pada tahun 1980–1992. Pemerintah AS memberi pelatihan militer dan senjata untuk militer Salvador. Batalyon Atlacatl, batalyon kontra-pemberontak, dibentuk tahun 1980 di School of the Americas milik Angkatan Darat AS dan berperan penting dalam kebijakan "bumi hangus" melawan FLMN dan desa-desa pendukungnya. Tentara Atlacatl dipersenjatai dan diatur oleh penasihat militer AS yang beroperasi di El Salvador. Batalyon Atlacatl juga terlibat dalam pembantaian El Mozote bulan Desember 1981. Pada Mei 1983, sejumlah perwira AS menduduki pucuk militer Salvador, mengambil keputusan penting, dan mengatur jalannya perang. Komisi pencari fakta Kongres AS menemukan bahwa militer Salvador menerapkan kebijakan penindasan yang "menghancurkan beberapa desa, mengepung pasukan gerilya, dan memutus pasokan mereka." Strategi "laut kering" atau "bumi hangus" didasarkan pada taktik kontra-pemberontak junta di Guatemala dan diturunkan/diadaptasi dari strategi AS semasa Perang Vietnam dan diajarkan oleh penasihat militer AS.
Era Perang Dingin > 1980-an > 1982–1989: Nikaragua

Pemerintah AS berusaha menumbangkan pemerintahan Nikaragua dengan diam-diam mempersenjatai, melatih, dan mendanai Contra, kelompok militan yang berpusat di Honduras dan dibentuk untuk menyabotase Nikaragua sekaligus mengganggu jalannya pemerintahan Nikaragua. Sebagai bagian dari latihan, CIA menyebarkan "buku panduan teror" terperinci berjudul "Psychological Operations in Guerrilla War" yang mencantumkan cara meledakkan gedung pemerintah, membunuh hakim, mempersiapkan martir atau penyerang bunuh diri, dan menekan warga sipil. Selain membantu Contra, pemerintah AS juga meledakkan jembatan dan meranjau perairan Corinto; tenggelamnya beberapa kapal sipil Nikaragua dan kapal asing menewaskan warga sipil. Karena Amendemen Boland melarang pemerintah AS mendanai aktivitas Contra, pemerintahan Ronald Reagan diam-diam menjual senjata kepada pemerintah Iran untuk mendanai aparat rahasia pemerintah AS yang terus mendanai Contra secara ilegal. Keputusan ini dikenal sebagai Skandal Iran-Contra. AS terus mempersenjatai dan melatih Contra meskipun pemerintahan Sandinista menang pemilu tahun 1984.
Era Perang Dingin > 1980-an > 1983: Grenada

Melalui Operasi Urgent Fury, militer Amerika Serikat menyerbu negara pulau Grenada untuk menggulingkan pemerintahan Marxis yang tidak disukai pemerintahan Reagan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencap invasi AS sebagai "pelanggaran berat hukum internasional", tetapi resolusi yang didukung mayoritas suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diveto di AS.
Era Perang Dingin > 1980-an > 1989: Panama

Pada bulan Desember 1989, dalam operasi militer berjulukan Operation Just Cause, Amerika Serikat menyerbu Panama. Presiden George H. W. Bush memulai perang ini sepuluh tahun setelah Perjanjian Torrijos–Carter diratifikasi untuk memindahkan kedaulatan Terusan Panama dari Amerika Serikat ke Panama pada tahun 2000. AS menggulingkan pemimpin de facto, jenderal, dan diktator Manuel Noriega dan mengekstradisinya ke AS. Presiden terpilih Guillermo Endara kemudian dilantik dan Pasukan Pertahanan Panama dibubarkan.
Pasca-Perang Dingin > 1990-an > 1991: Kuwait

Usai serbuan Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990, pemerintah Amerika Serikat melobi berbagai negara di Dewan Keamanan PBB untuk mendukung resolusi yang mengizinkan negara-negara anggota PBB menggunakan "cara apapun bila perlu" untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait. Setelah Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB disahkan, AS menyusun pasukan koalisi beranggotakan 34 negara untuk melancarkan invasi. Operasi ini dimulai pada bulan Januari 1991 dengan julukan "Operasi Desert Storm". Koalisi pimpinan AS memukul mundur pasukan Irak dari Kuwait dan mengangkat kembali Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah sebagai amir Kuwait.
Pasca-Perang Dingin > 1990-an > 1991: Haiti

Delapan bulan setelah pemilihan umum demokratis pertama di Haiti, Presiden terpilih Jean-Bertrand Aristide digulingkan oleh militer Haiti. Sejumlah pihak menduga CIA "membayar orang-orang penting di dalam pasukan kudeta yang diidentifikasi sebagai penyelundup obat-obatan terlarang untuk memperoleh informasi sejak pertengahan 1980-an sampai kudeta terjadi." Pemimpin kudeta, Cédras dan François, mengikuti pelatihan militer di Amerika Serikat.
Pasca-Perang Dingin > 1990-an > 1991–2003: Irak

Setelah Perang Teluk Persia tahun 1991, pemerintah Amerika Serikat berhasil melobi supaya sanksi sebelum perang diperkuat. Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 687 pada April 1991. Setelah PBB menjatuhkan sanksi yang lebih berat, para pejabat AS menyatakan pada bulan Mei 1991—ketika banyak pihak memperkirakan pemerintahan Saddam Hussein akan bubar—bahwa sanksi tidak akan dicabut sepanjang Saddam masih berkuasa. Pada periode pemerintahan berikutnya, AS menyatakan bahwa sanksi akan dicabut apabila Irak mematuhi semua resolusi PBB yang dilanggarnya, termasuk inspeksi senjata PBB. Dampak sanksi terhadap kehidupan warga sipil Irak, termasuk tingkat kematian anak, masih diperdebatkan waktu itu. Meski banyak yang percaya bahwa sanksi menaikkan tingkat kematian anak, penelitian terkini menunjukkan bahwa data yang sering dikutip justru dipalsukan oleh pemerintah Irak dan "jumlah kematian anak di Irak tidak mengalami kenaikan besar setelah 1990 maupun selama sanksi berlaku."
Pasca-Perang Dingin > 1990-an > 1994–2000: Irak

CIA melaksanakan DBACHILLES, operasi kudeta terhadap pemerintah Irak, dengan merekrut Ayad Allawi, ketua Iraqi National Accord, jaringan warga Irak yang menentang pemerintahan Saddam Hussein. Jaringan ini melibatkan perwira militer dan intelijen Irak, tetapi disusupi oleh orang-orang yang loyal dengan pemerintah Irak. Melalui Ayad Allawi dan jaringannya, CIA melakukan sabotase pemerintah dan rangkaian pengeboman di Baghdad pada tahun 1992 sampai 1995. Tindakan ini menyasar target-target yang—menurut pemerintah Irak saat itu—menewaskan warga sipil, termasuk penonton bioskop. Kampanye pengeboman CIA mungkin bertujuan menguji kapasitas operasional jaringan aset darat CIA, bukan untuk melancarkan kudeta. Kudetanya gagal, tetapi Ayad Allawi kelak diangkat sebagai Perdana Menteri Irak oleh Dewan Pemerintah Sementara Irak yang dibentuk oleh koalisi pimpinan AS usai invasi dan pendudukan Irak pada Maret 2003. Secara terbuka, AS mengesahkan Undang-Undang Pembebasan Irak pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Amerika Serikat harus memiliki kebijakan yang mendukung upaya untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein di Irak". Kongres menganggarkan dana bantuan "untuk organisasi oposisi demokrat Irak."
Pasca-Perang Dingin > 1990-an > 1997: Indonesia

Pemerintahan Clinton melihat kesempatan untuk menggulingkan Presiden Suharto setelah pemerintahannya dirasa semakin rentan usai krisis keuangan Asia 1997. Pejabat pemerintah Amerika Serikat berupaya memperparah krisis moneter Indonesia dengan mendorong Dana Moneter Internasional untuk menentang rencana Suharto membentuk dewan mata uang untuk menstabilkan rupiah. Tujuannya adalah memancing sentimen negatif dari masyarakat. Direktur IMF Michel Camdessus mengatakan, "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Suharto mundur dari jabatannya." Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger mengatakan, "Kami cukup cerdik karena kami berpihak kepada IMF sehingga [Suharto] digulingkan. Bijak atau tidaknya itu persoalan lain. Saya tidak bermaksud bahwa Pak Suharto seharusnya bertahan, tetapi saya ingin dia mundur bukan karena didesak IMF." Ratusan orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah itu.
Pasca-Perang Dingin > 2000-an > 2000: Yugoslavia

Sejak 1998 hingga 2000, lebih dari $100.000.000 ditransfer dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui Quango ke partai-partai oposisi untuk memulai pergantian rezim di Yugoslavia. Setelah hasil pemilu Yugoslavia 2000 diketahui bermasalah, Deplu AS membantu kelompok-kelompok oposisi seperti Otpor! dengan memasok materi promosi dan jasa konsultasi lewat Quango. Keterlibatan Amerika Serikat bertujuan mempercepat dan mendorong pembangkangan melalui pemaparan, sumber daya, dorongan moral dan material, bantuan teknologi, dan saran profesional. Kampanye ini merupakan salah satu faktor yang memicu Revolusi Buldoser dan tergulingnya presiden Slobodan Milošević pada tanggal 5 Oktober 2000.
Pasca-Perang Dingin > 2000-an > 2005: Iran

Menurut sumber-sumber intelijen AS dan Pakistan, sejak 2005, pemerintah AS diam-diam mendukung dan memengaruhi sebuah kelompok militan Baloch bernama Jundullah, otak di balik rangkaian serangan gerilya mematikan di Iran. Jundullah di bawah pimpinan Abdolmalek Rigi (kadang ditulis Abd el Malik Regi) diduga berafiliasi dengan Al Qaeda, tetapi Jundullah membantah tuduhan tersebut. ABC News menerima informasi dari informan Baloch bahwa dana untuk Jundullah ditransfer lewat eksil-eksil Iran. Menurut Vali Nasr, "Jundullah diduga menjalin hubungan dengan Al Qaeda dan diduga terlibat perdagangan obat-obatan terlarang". Sumber intelijen AS mengklaim bahwa operasi Jundullah adalah operasi palsu Mossad Israel yang disamarkan sehingga seolah-olah direncanakan oleh intelijen AS.
Pasca-Perang Dingin > 2000-an > 2006–07: Palestina

Artikel utama: Konflik Fatah-Hamas
Pemerintah Amerika Serikat menekan faksi Fatah di Palestina untuk menggulingkan pemerintahan Hamas yang dipimpin Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Pemerintahan Bush tidak puas dengan pemerintahan yang dipilih penduduk Palestina dalam pemilu legislatif Januari 2006. Pemerintah AS membuat program pelatihan dan persenjataan rahasia yang anggarannya disetujui oleh Kongres. Selain itu, seperti skandal Iran-Contra, ada juga sumber pendanaan rahasia non-Kongres untuk Fatah yang bertujuan memicu perang dan kekerasan melawan pemerintahan Haniyeh. Perang berlangsung brutal dan memakan banyak korban. Fatah menculik dan menyiksa sejumlah pemimpin sipil Hamas, kadang-kadang di hadapan keluarga mereka, dan membakar sebuah universitas di Gaza. Ketika pemerintah Arab Saudi berinisiatif merundingkan gencatan senjata antara kedua belah pihak demi mencegah perang saudara besar-besaran, pemerintah AS memaksa Fatah menolak usulan Saudi dan terus berusaha menggulingkan Haniyeh. Pemerintahan Haniyeh akhirnya kehilangan kekuasaan di seluruh Palestina; Hamas mundur ke Jalur Gaza dan Fatah mundur ke Tepi Barat.
Pasca-Perang Dingin > 2000-an > Pasca–2005: Suriah

Sejak 2006, Departemen Luar Negeri mengirimkan sedikitnya $6 juta kepada saluran satelit anti-pemerintah Barada TV yang berafiliasi dengan kelompok eksil Gerakan Keadilan dan Pembangunan di Suriah. Dukungan rahasia ini berlanjut pada masa pemerintahan Obama walaupun AS kembali membina hubungan dengan rezim Bashar Al-Assad.
Setelah Perang Saudara Suriah pecah, pemerintah AS meminta Presiden Bashar Al Assad "mundur" dan menerapkan embargo minyak untuk melemahkan pemerintah Suriah. AS memberi pelatihan, senjata, dan dana untuk pemberontak "moderat" Suriah sejak 2013 dan Dewan Militer Agung sejak 2014.
Pada Maret 2017, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa prioritas AS di Suriah bukan lagi "menumbangkan Assad". Dalam konferensi pers di Ankara, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson juga menyatakan bahwa "status Presiden Assad dalam jangka panjang akan ditentukan oleh rakyat Suriah." Walaupun program Departemen Pertahanan AS untuk membantu pemberontak Kurdi yang memerangi Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) terus berlanjut, Presiden Trump memerintahkan "pencabutan" bantuan CIA untuk pemberontak anti-Assad pada Juli 2017.
Pasca-Perang Dingin > 2010-an > 2011 Libya

Amerika Serikat adalah bagian dari koalisi multinasional yang melancarkan intervensi militer di Libya untuk menegakkan Resolusi 1973 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa usai pecahnya Perang Saudara Libya. Operasi militer dimulai dengan peluncuran 110 rudal jelajah Tomahawk oleh angkatan laut AS dan Britania, pengerahan Angkatan Udara Prancis dan Britania di Libya, dan blokade perairan oleh pasukan koalisi.
Pasca-Perang Dingin > 2010-an > 2013: Mesir

Meski keterlibatan AS dalam perencanaan atau pelaksanaan kudeta Mesir tidak diketahui, AS menolak mengakui terjadinya kudeta supaya bisa terus memasok bantuan militer untuk pemerintahan yang berkuasa pasca-kudeta.
Pasca-Perang Dingin > 2010-an > 2014: Ukraina

Pada Desember 2013, Senator John McCain dari Partai Republik bersama Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat menemui Yatsenyuk dan Tyahnybok, lalu berpidato di hadapan kerumunan demonstran:
"Ukraina akan membuat Eropa lebih baik dan Eropa akan membuat Ukraina lebih baik. Kami di sini untuk mendukung perjuangan kalian, hak berdaulat Ukraina untuk menentukan nasibnya sendiri secara bebas dan merdeka. Nasib kalian adalah menjadi bagian dari Eropa. Kami di sini mencoba memulai transisi damai yang dapat menghentikan kekerasan dan memberikan rakyat Ukraina sesuatu yang belum dimilikinya setelah berkali-kali melakukan revolusi, sebuah masyarakat yang nyata. Inilah revolusi akar rumput. Revolusi ini berlangsung damai, kecuali ketika pemerintah mencoba meredamnya, dan sejauh ini pemerintah belum melakukannya. Saya memuji kemampuan dan keinginan mereka untuk berunjuk rasa dengan damai menuntut perubahan yang saya rasa patut dirasakan oleh mereka. Orang-orang ini mencintai Amerika Serikat. Mereka cinta kebebasan. Saya rasa kalian bisa menganggap ini sebagai wujud dukungan kami seperti biasa untuk bangsa yang menghendaki masyarakat bebas dan demokratis."
Dalam sebuah rekaman percakapan telepon yang bocor, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt membahas rencana membantu Ukraina mendirikan pemerintahan sementara. Dalam rekaman yang sama, Nuland mengatakan, "Persetan Uni Eropa", dan mengkritik lambatnya upaya Eropa dalam menangani kebuntuan politik dan kemungkinan krisis ekonomi di Ukraina.
Pasca-Perang Dingin > 2010-an > 2015–sekarang: Yaman

Amerika Serikat mendukung intervensi Arab Saudi dalam Perang Saudara Yaman. Perang Saudara Yaman pecah pada tahun 2015 antara dua kubu. Setiap kubu saat itu mengklaim mendukung pemerintahan Yaman yang sah: pasukan Houthi yang menguasai ibu kota Sana'a dan mendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh bertempur melawan pasukan yang menguasai Aden dan tunduk kepada pemerintahan Abdrabbuh Mansur Hadi. Serangan koalisi Saudi bertujuan mengembalikan Hadi sebagai pemimpin Yaman dan bekerja sama dengan berbagai faksi di sana. Intervensi Arab Saudi dikutuk secara luas karena melibatkan pengeboman kota dan permukiman, termasuk sekolah dan rumah sakit. Militer AS memberi bantuan target, intelijen, dan logistik untuk kampanye pengeboman yang dipimpin Saudi, termasuk pengisian bahan bakar di udara. AS juga memasok senjata dan bom, termasuk bom curah yang dilarang di sebagian besar negara dan digunakan oleh Arab Saudi dalam konflik ini. AS dikritik karena memasok senjata dan bom dan secara bersamaan tahu bahwa pengeboman Saudi menyasar warga sipil dan melanggar aturan perang. Sejumlah pihak menilai pemerintah AS bisa digolongkan sebagai "pihak berperang" (beligeren) dalam konflik ini. Karena itu, personel militer AS dapat diadili atas kejahatan perang. Seorang Senator menuduh AS terlibat dalam tragedi kemanusiaan Yaman yang diderita jutaan orang. Pada Mei 2018, perang saudara masih buntu dan 13 juta warga Yaman menderita kelaparan.
Pasca-Perang Dingin > 2010-an > 2017–sekarang: Venezuela

Artikel utama: Unjuk rasa Venezuela (2014–sekarang)
Pada tanggal 11 Agustus 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia "tetap mempertimbangkan opsi militer" untuk menghadapi pemerintahan otokratik Nicolás Maduro dan krisis Venezuela yang semakin parah. Penasihat Trump menjelaskan bahwa solusi militer tidak baik dibicarakan karena AS punya sejarah panjang intervensi di Amerika Latin. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino langsung mencap pernyataan Trump sebagai "tindak ekstremisme" dan "kegilaan". Menteri Komunikasi Venezuela Ernesto Villegas mengatakan bahwa pernyataan Trump tergolong "ancaman terhadap kedaulatan bangsa".
Perwakilan AS menghubungi sejumlah perwira militer pembangkang Venezuela pada tahun 2017 dan 2018, tetapi menolak bekerja sama atau memberi bantuan kepada mereka. Opini negara-negara lain di Amerika Latin terbelah. Luis Almagro, Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) masih mempertimbangkan keuntungan mengerahkan militer untuk menghadapi krisis ini. Kanada, Kolombia, dan Guyana, anggota Grup Lima, menolak menandatangani dokumen OAS yang menolak intervensi militer di Venezuela.
Setelah masa jabatan Maduro berakhir tanggal 10 Januari 2019, krisis konstitusional terjadi. Pada tanggal 11 Januari, Majelis Nasional mengumumkan bahwa Juan Guaidó, Presiden Majelis Nasional Venezuela, diangkat sebagai penguasa dan pelaksana tugas Presiden Venezuela. Klaim kekuasaannya diakui beberapa hari kemudian oleh beberapa negara di Amerika Latin dan belahan dunia lain. Tanggal 23 Januari, Guaidó dilantik sebagai presiden sementara. Kepresidenannya langsung diakui oleh beberapan negara asing. Amerika Serikat mendukung Guaidó beberapa menit setelah ia dilantik. Nicolás Maduro merespons dengan memerintahkan diplomat AS keluar dari Venezuela dalam kurun 72 jam.[butuh sumber yang lebih baik] Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menolak tuntutan Maduro karena tidak ada legitimasi, “Amerika Serikat tidak mengakui rezim Maduro...Amerika Serikat juga tidak mengakui bahwa mantan presiden Nicolas Maduro memiliki kewenangan hukum untuk memutus hubungan diplomatik...”
Keterlibatan rahasia

Informasi lebih lanjut: Pelanggaran hak asasi manusia oleh CIA § Pembunuhan terencana
Pada era modern, Amerika Serikat terlibat dalam berbagai upaya pergantian rezim rahasia. Pada masa Perang Dingin, pemerintah AS diam-diam membantu kudeta militer yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis di Suriah tahun 1949, Iran tahun 1953, Guatemala tahun 1954, Krisis Kongo 1960, Brasil tahun 1964, dan Chili tahun 1973.