Kosta Rika
Politik > Hubungan luar negeri

Kosta Rika adalah anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Negara-negara Amerika. Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan Universitas Perdamaian PBB berbasis di Kosta Rika. Itu juga merupakan anggota dari banyak organisasi internasional lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi, seperti Komunitas Demokrasi. Tujuan utama kebijakan luar negeri Kosta Rika adalah untuk mendorong hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan sebagai cara untuk mengamankan stabilitas dan pertumbuhan.
Kosta Rika juga anggota Mahkamah Pidana Internasional, tanpa Perjanjian Imunitas Bilateral untuk perlindungan militer Amerika Serikat (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kosta Rika menjadi pengamat Organisasi internasionale de la Francophonie.
Pada 10 September 1961, beberapa bulan setelah Fidel Castro menyatakan Kuba sebagai negara sosialis, Presiden Kosta Rika Mario Echandi mengakhiri hubungan diplomatik dengan Kuba melalui Keputusan Eksekutif Nomor 2. Pembekuan ini berlangsung selama 47 tahun hingga Presiden Óscar Arias Sánchez menjalin kembali hubungan normal pada 18 Maret 2009, mengatakan, "Jika kita dapat membalik halaman dengan rezim yang sangat berbeda dengan realitas kita seperti yang terjadi dengan Uni Soviet atau, baru-baru ini, dengan Republik Tiongkok, bagaimana kita tidak melakukannya dengan negara yang secara geografis dan secara budaya jauh lebih dekat ke Kosta Rika?" Arias mengumumkan bahwa kedua negara akan bertukar duta besar.
Kosta Rika memiliki perselisihan jangka panjang dengan Nikaragua mengenai Sungai San Juan, yang menetapkan perbatasan antara kedua negara, dan hak navigasi Kosta Rika di sungai tersebut. Pada tahun 2010, juga terjadi sengketa seputar Isla Calero, dan dampak pengerukan sungai oleh Nikaragua di wilayah tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 2009, Mahkamah Internasional di Den Haag menguatkan hak navigasi Kosta Rika untuk tujuan komersial guna mencari nafkah di sisi sungai mereka. Perjanjian tahun 1858 memperpanjang hak navigasi ke Kosta Rika, tetapi Nikaragua menolak perjalanan penumpang dan penangkapan ikan adalah bagian dari kesepakatan; pengadilan memutuskan orang Kosta Rika di sungai tidak diharuskan memiliki kartu atau visa turis Nikaragua seperti yang diperdebatkan Nikaragua, tetapi, dengan anggukan kepada orang Nikaragua, memutuskan bahwa perahu dan penumpang Kosta Rika harus berhenti di pelabuhan Nikaragua pertama dan terakhir di sepanjang rute mereka. Mereka juga harus memiliki dokumen identitas atau paspor. Nikaragua juga dapat memberlakukan jadwal pada lalu lintas Kosta Rika. Nikaragua mungkin mengharuskan kapal Kosta Rika untuk mengibarkan bendera Nikaragua tetapi mungkin tidak membebankan biaya untuk izin keberangkatan dari pelabuhannya. Ini semua adalah butir-butir perselisihan tertentu yang dibawa ke pengadilan dalam pengajuan tahun 2005.
Pada tanggal 1 Juni 2007, Kosta Rika memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok, mengalihkan pengakuan ke Republik Rakyat Tiongkok. Kosta Rika adalah negara Amerika Tengah pertama yang melakukannya. Presiden Óscar Arias Sánchez mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan tanggapan atas urgensi ekonomi. Sebagai tanggapan, RRT membangun stadion sepak bola baru yang canggih senilai $100 juta di Parque la Sabana, di provinsi San José. Sekitar 600 insinyur dan pekerja Tiongkok ambil bagian dalam proyek ini, dan diresmikan pada Maret 2011, dengan pertandingan antara tim nasional Kosta Rika dan Tiongkok.
Kosta Rika menyelesaikan masa jabatan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah dipilih untuk masa jabatan dua tahun yang tidak dapat diperbarui pada pemilu 2007. Jangka waktunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2009; ini adalah ketiga kalinya Kosta Rika di Dewan Keamanan. Elayne Whyte Gómez adalah Perwakilan Tetap Kosta Rika untuk Kantor PBB di Jenewa (2017) dan Presiden Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menegosiasikan Instrumen yang Mengikat Secara Hukum untuk Melarang Senjata Nuklir.