stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Konferensi Waligereja Indonesia
Badan utama > Presidium

Presidium KWI (dahulu disebut "Dewan Waligereja Indonesia Pusat" atau DEWAP) adalah suatu dewan tetap di dalam KWI yang berfungsi memimpin KWI secara kolegial. Presidium merupakan perangkat pembuat keputusan tertinggi setelah Sidang Umum Anggota KWI. Pimpinan Presidium adalah "Ketua Presidium", yang dibantu oleh beberapa wakil dan bendahara. Anggota-anggotanya dipilih dari uskup-uskup yang masing-masing mewakili provinsi gerejawi tertentu.
Berikut ini merupakan susunan jabatan fungsionaris Presidium KWI saat ini:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ketua |  :  | Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. (Uskup Bandung) |
| Wakil Ketua I |  :  | Mgr. Adrianus Sunarko, O.F.M. (Uskup Pangkalpinang) |
| Wakil Ketua II |  :  | Mgr. Robertus Rubiyatmoko (Uskup Agung Semarang) |
| Bendahara |  :  | Mgr. Yustinus Harjosusanto, M.S.F. (Uskup Agung Samarinda) |
| Sekretaris Jenderal |  :  | Mgr. Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. (Uskup Bogor) |
| Anggota |  :  | Mgr. Kornelius Sipayung, O.F.M. Cap. (Uskup Agung Medan) Mgr. Dominikus Saku (Uskup Atambua) Mgr. Valentinus Saeng, C.P. (Uskup Sanggau) Mgr. Benedictus Estephanus Rolly Untu, M.S.C. (Uskup Manado) Mgr. Aloysius Murwito, O.F.M. (Uskup Agats) |
Badan utama > Presidium > Daftar ketua

Berikut ini merupakan daftar Ketua Presidium KWI hingga saat ini.
| No> No.Majelis Agung Waligereja Indonesia | Ketua> Potret.Majelis Agung Waligereja Indonesia | Ketua> Nama.Majelis Agung Waligereja Indonesia | Masa jabatan> Mulai.Majelis Agung Waligereja Indonesia | Masa jabatan> Selesai.Majelis Agung Waligereja Indonesia | Jabatan uskup> Jabatan uskup.Majelis Agung Waligereja Indonesia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Albertus Soegijapranata, S.J. | 1958 | 1963 | Vikaris Apostolik Semarang (1940–1961) Vikaris Militer Indonesia (1949–1963) Uskup Agung Semarang (1961–1963) |
| 2 |  | Justinus Kardinal Darmojuwono | 1967 | 1980 | Uskup Agung Semarang (1963–1981) Vikaris Militer Indonesia (1964–1983) |
| 3 |  | Fransiscus Xaverius Sudartanta Hadisumarta, O. Carm. | 1980 | 1988 | Uskup Malang (1973–1988) Uskup Manokwari–Sorong (1988–2003) |
Konferensi Waligereja Indonesia
| 4 |  | Julius Kardinal Darmaatmadja, S.J. | 1988 | 1997 | Uskup Agung Semarang (1983–1996) Vikaris Militer Indonesia (1984–1986) Ordinaris Militer Indonesia (1986–2006) Uskup Agung Jakarta (1996–2010) |
| 5 |  | Joseph Theodorus Suwatan, M.S.C. | 1997 | 2000 | Uskup Manado (1990–2017) |
| 6 | lihat di atas | Julius Kardinal Darmaatmadja, S.J. | 2000 | 16 November 2006 | lihat di atas |
| 7 |  | Martinus Dogma Situmorang, O.F.M. Cap. | 16 November 2006 | 15 November 2012 | Uskup Padang (1983–2019) |
| 8 |  | Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo | 15 November 2012 | 17 November 2022 | Uskup Agung Semarang (1997–2009) Vikaris Militer Indonesia (sejak 2006) Uskup Agung Koajutor Jakarta (2009–2010) Uskup Agung Jakarta (sejak 2010) Administrator Apostolik Keuskupan Bandung (2010–2014) |
| 9 |  | Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. | 17 November 2022 | Petahana | Uskup Bandung (sejak 2014) |
Badan utama > Sekretariat Jenderal dan Direksi

Sekretariat Jenderal KWI adalah suatu badan KWI yang mengatur, menjalankan, dan mengoordinasikan seluruh hasil keputusan sidang dan tugas-tugas KWI secara terperinci demi tercapainya tujuan-tujuan KWI. Pimpinan umum untuk Sekretariat Jenderal adalah "Sekretaris Jenderal", sementara pelaksana tugas-tugas harian kepemimpinan dijalankan oleh "Sekretaris Eksekutif".
Sekretariat Jenderal bermarkas di "Kantor Waligereja Indonesia" (Kantor KWI atau Kawali), yang merupakan kantor pusat KWI. Kantor KWI dikelola oleh suatu perangkat yang disebut "Direksi", dengan pimpinan yang disebut "Direktur" yang merupakan jabatan rangkap yang dipegang oleh Sekretaris Eksekutif. Di tempat ini, Presidium dan Dewan Moneter dapat bertemu dan berembuk atas suatu masalah dan menghasilkan keputusan tertentu. Dalam sejarah KWI, Sidang KWI juga telah beberapa kali dilaksanakan di Kantor KWI.
Sekretariat Jenderal membawahi perangkat-perangkat KWI yang mengurusi bidang-bidang yang spesifik, yang secara kolektif disebut "Komisi, Lembaga, Sekretariat, dan Departemen" (KLSD). Sekretariat Jenderal mengawasi dan mengoordinasikan tugas dan metode kerja KLSD.
Berikut ini merupakan susunan jabatan fungsionaris Sekretaris Jenderal KWI saat ini:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ketua Presidium |  :  | Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. (Uskup Bandung) |
| Sekretaris Jenderal |  :  | Mgr. Paskalis Bruno Syukur, O.F.M. (Uskup Bogor) |
| Sekretariat Eksekutif dan Direktur Kantor KWI |  :  | R.D. Paulus Christian Siswantoko |
Badan utama > Dewan Moneter

Dewan Moneter KWI adalah suatu badan mandiri di dalam KWI yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset yang beratasnamakan KWI. Dewan Moneter berisikan "Ketua Dewan Moneter" dan beberapa anggota.
Berikut ini merupakan susunan jabatan fungsionaris Dewan Moneter KWI saat ini:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ketua |  :  | Mgr. Yustinus Harjosusanto, M.S.F. (Uskup Agung Samarinda) |
| Anggota I |  :  | Mgr. Silvester Tung Kiem San (Uskup Denpasar) |
| Anggota II |  :  | Mgr. Hilarion Datus Lega (Uskup Manokwari–Sorong) |
KLSD

Selain badan-badan utama, terdapat perangkat-perangkat otonom yang berada dalam naungan KWI dan bertanggung jawab pada Sekretaris Jenderal KWI. Perangkat-perangkat tersebut secara kolektif disebut Komisi, Lembaga, Sekretariat, dan Departemen (KLSD). KLSD bertugas untuk menjalankan dan mengatur bidang-bidang pastoral dan pelayanan yang spesifik. Tugas-tugas dari perangkat-perangkat KLSD dipertanggungjawabkan setiap tahunnya di dalam Sidang Umum Anggota KWI. Berikut ini merupakan perangkat-perangkat KLSD.
KLSD > Komisi

Komisi (dahulu disebut "Panitia Waligereja Indonesia" atau PWI) merupakan suatu perangkat KWI yang bertugas untuk menangani suatu bidang pastoral (penggembalaan dan pelayanan) tertentu. Komisi dipimpin oleh "Ketua" yang dijabat oleh uskup anggota dan "Sekretaris Eksekutif" sebagai pelaksana tugas-tugas harian kepemimpinan. Tugas mereka dipertanggungjawabkan setiap tahunnya di dalam Sidang Umum Anggota KWI.
Saat ini, terdapat 13 komisi yang dibentuk di dalam KWI. Komisi-komisi beserta ketuanya tersebut adalah sebagai berikut.
| No> . | Komisi> Nama | Komisi> SIngkatan | Ketua> Nama | Ketua> Jabatan uskup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan | HAK | Mgr. Christophorus Tri Harsono | Uskup Purwokerto |
| 2 | Komisi Karya Misioner | KKM | Mgr. Aloysius Maryadi Sutrisnaatmaka, M.S.F. | Uskup Palangka Raya |
| 3 | Komisi Kateketik | Komkat | Mgr. Seno Ngutra | Uskup Amboina |
| 4 | Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran–Perantau | KKPPMP | Mgr. Siprianus Hormat | Uskup Ruteng |
| 5 | Komisi Keluarga | Komkel | Mgr. Paulinus Yan Olla, M.S.F. | Uskup Tanjung Selor |
| 6 | Komisi Kepemudaan | Komkep | Mgr. Pius Riana Prapdi | Uskup Ketapang |
| 7 | Komisi Kerasulan Awam | Kerawam | Mgr. Yohanes Harun Yuwono | Uskup Agung Palembang |
| 8 | Komisi Komunikasi Sosial | Komsos | Mgr. Kornelius Sipayung, O.F.M. Cap. | Uskup Agung Medan |
| 9 | Komisi Liturgi | Komlit | Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O. Carm. | Uskup Malang |
| 10 | Komisi Pendidikan | Komdik | Mgr. Ewaldus Martinus Sedu | Uskup Maumere |
| 11 | Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi | PSE | Mgr. Samuel Oton Sidin, O.F.M. Cap. | Uskup Sintang |
| 12 | Komisi Seminari | Komsem | Mgr. Robertus Rubiyatmoko | Uskup Agung Semarang |
| 13 | Komisi Teologi | Komteo | Mgr. Adrianus Sunarko, O.F.M. | Uskup Pangkalpinang |
KLSD > Lembaga

Lembaga adalah bentuk perangkat KWI yang juga bertugas untuk menangani suatu bidang pastoral tertentu. Tidak seperti komisi, lembaga memiliki hak otonomi dan kebebasan yang lebih luas dan independen. Hal ini dapat terlihat dari susunan fungsionaris lembaga yang tidak menempatkan suatu uskup anggota KWI sebagai ketua, tetapi sebagai "Delegatus". Pimpinan dan pelaksana tugas kepemimpinan dijalankan oleh "Ketua".
Saat ini, satu-satunya lembaga yang masih bertahan di dalam KWI adalah Lembaga Biblika Indonesia (LBI).
KLSD > Sekretariat

Sekretariat merupakan bentuk perangkat KWI lainnya yang menangani suatu bidang pastoral tertentu. Sekretariat merupakan perangkat rintisan yang mencoba untuk bergerak di bidang pastoral tersebut. Pimpinan dan pelaksana tugas kepemimpinan tidak dijalankan oleh ketua, tetapi seluruhnya oleh "Sekretaris Eksekutif". Uskup anggota KWI ditempatkan sebagai "Moderator" dalam sekretariat.
Saat ini, satu-satunya sekretariat yang ada adalah Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SGPP).
KLSD > Departemen

Departemen adalah suatu perangkat KWI yang khusus bergerak di bidang sarana dan prasarana penunjang KWI. Tidak seperti ketiga jenis perangkat yang lainnya yang menunjang bidang-bidang eksternal KWI, departemen mengurusi urusan-urusan internal KWI itu sendiri. Selain itu, hak otonomi dan kebebasan yang dimiliki oleh departemen juga lebih terbatas.
Saat ini, terdapat 3 departemen yang dibentuk di dalam KWI.
Departemen Keuangan (Depkeu)
Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen)
Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Umum, dan Tenaga Gereja (PSDM–PU–TG)
Lihat pula

Daftar keuskupan di Indonesia
Daftar persekutuan gereja di Indonesia
Lembaga Biblika Indonesia (LBI)
Prusia
Simbol

Lambang negara Prusia yang utama yang juga berfungsi sebagai bendera Prusia, menggambarkan seekor elang hitam di atas latar belakang putih. Warna nasional hitam dan putih sendiri sudah digunakan oleh ordo Ksatria Teutonik dan Dinasti Hohenzollern. Ordo Teutonik menggunakan jubah putih dan jubah tersebut dibordir dengan sebuah salib hitam berbatas emas dan elang kekaisaran berwarna hitam. Kombinasi dari hitam dan putih dengan merah dan putihnya Liga Hansa, bersamaan dengan warna Brandenburg menghasilkan warna bendera komersial berwarna hitam-putih-merah untuk dipakai oleh Konfederasi Jerman Utara, yang kemudian menjadi bendera Kekaisaran Jerman pada tahun 1871.
Suum cuique ("untuk tiap orang, haknya") ialah moto dari Ordo Elang Hitam yang dibuat oleh Raja Friedrich I dari Prusia pada tahun 1701 yang sering kali diasosiasikan dengan Prusia. Salib Besi merupakan penghargaan militer yang dibuat oleh Friedrich Wilhelm III dari Prusia pada tahun 1813 juga umumnya diasosiasikan dengan Prusia. Daerah Prusia yang dulunya ditinggali oleh orang Baltik Prusia Lama yang di-Kristenkan, kemudian menjadi lokasi favorit bagi para imigran Orang Jerman (Ostsiedlung, nantinya kebanyakan menjadi pemeluk Protestan), juga Orang Polandia dan Orang Lithuania di daerah perbatasan.
Teritori

Sebelum pembubarannya, kekuasan dari Kerajaan Prusia mencakup Provinsi-Provinsi dari Provinsi Prusia Barat; Provinsi Prusia Timur; Provinsi Brandenburg; Provinsi Sachsen (termasuk sebagian besar dari negara bagian Sachsen-Anhalt masa kini dan sebagian negara bagian Thuringia di Jerman); Provinsi Pomerania; Provinsi Rhineland; Provinsi Westfalia; Provinsi Hesse-Nassau; dan sebuah daerah yang terpisah di Selatan yang disebut dengan Provinsi Hohenzollern, yaitu tanah kelahiran keluarga penguasa Prusia. Tanah yang dikuasai Kesatria Teuton rata dan diliputi tanah yang subur. Tanah ini sangat cocok untuk penanaman gandum besar-besaran. Kejayaan Prusia diawal masa mereka didasari oleh penanaman dan penjualan gandum. Prusia Teuton dikenal sebagai "keranjang roti Eropa Timur" (dalam Bahasa Jerman, Kornkammer, alias lumbung). Kota-kota pelabuhan Stettin (Szczecin) di Pomerania, Danzig (Gdansk) di Prusia, Riga di Lovina, Königsberg (Kaliningrad) dan Memel (Klaipėda) muncul di atas produksi gandum ini. Produksi dan perdagangan gandum ini membawa Prusia kepada hubungan dekat dengan Liga Hansa selama tahun 1356 (pendirian resmi Liga Hansa) sampai kemerosotan liga tersebut di sekitar tahun 1500.
Ekspansi Prusia berdasarkan hubungannya dengan Liga Hansa memotong Polandia dan Lithuania dari pantai Laut Baltik dan perdagangan internasional. Ini menjadikan Polandia dan Lithuania sebagai musuh tradisional Prusia-yang saat itu masih bernama Kesatria-Kesatria Teuton.
Demografi > Populasi

Pada tahun 1871, penduduk Prusia berjumlah 24.69 juta jiwa, yaitu 60% dari total populasi Kekaisaran Jerman. Pada tahun 1910, populasi Prusia meledak hingga berjumlah 40.17 juta jiwa (62% dari jumlah populasi Kekaisaran). Pada tahun 1914, Prusia memiliki luas 354,490 km². Pada bulan Mei 1939 Prusia memiliki total luas sejumlah 297,007 km² dan populasi sejumlah 41,915,040 jiwa. Kepangeranan Neuenburg, sekarang sebagai Canton Neuchatel di Swiss, merupakan bagian dari kerajaan Prusia dari tahun 1707 sampai 1848.
Demografi > Agama

Meskipun Prusia didominasi oleh Protestan Lutheran (bersama dengan sejumlah Gereja reformasi), wilayahnya juga didiami oleh jutaan Katolik di bagian Barat dan Polandia. Daerah selatan dari wilayah Prusia Timur Masuria sebagian besar penduduknya adalah Protestan Masurian. Ada banyak sekali penduduk beragama Katolik di Rhineland dan sebagian Westfalia. Sebagai tambahan, Prusia Barat, Warmia, Silesia, dan Posen memiliki mayoritas populasi Katolik berbahasa Polandia.
Demografi > Populasi non-Jerman

Pada tahun 1871, sekitar 2.4 juta orang Polandia hidup di Prusia, membuat mereka berstatus minoritas dengan jumlah terbanyak. Minoritas lain ialah Yahudi, orang Denmark, Orang Frisia, Kashubia (72,500 jiwa pada tahun 1905), Masuria (248,000 jiwa pada tahun 1905), Orang Lithuania (101,500 jiwa pada tahun 1905), Wallonia, Orang Ceko, Kursenieki dan orang Sorbs.
Wilayah Polandia Raya, dimana negara Polandia berasal, menjadi Propinsi Posen setelah terjadinya Pemisahan Polandia. Orang Polandia di provinsi yang mayoritas orang Polandia ini (62% orang Polandia, 38% orang Jerman) memberontak terhadap pemerintahan orang Jerman. Selain itu, bagian Tenggara dari Silesia (Silesia Atas) memiliki penduduk mayoritas orang Polandia. Tetapi orang Katolik, etnis Polandia, orang Slav lain beserta orang Yahudi tidak memiliki status yang setara dengan Protestan.
Akibat dari Perjanjian Versailles pada tahun 1919, Republik Polandia Kedua tidak hanya diberikan dua daerah ini, tetapi juga daerah dengan mayoritas Jerman di Provinsi yang ada di Prusia Barat. Setelah Perang Dunia II, Prusia Timur, Silesia, sebagian besar Pomerania dan bagian timur Brandenburg dianeksasi oleh Uni Soviet atau diberikan kepada Polandia, dan populasi orang berbahasa Jerman dikeluarkan dari daerah-daerah tersebut.
Sejarah > Brandenburg-Prussia

Artikel utama: Brandenburg-Prussia
Brandenburg dan Prusia disatukan dua generasi kemudian. Anna, cucu dari Albert I dan putri dari Adipati Albert Friedrich (pensiun tahun 1568-1618), menikahi saudara jauhnya Elektor John Sigismund dari Brandenburg. Setelah mangkatnya Albert Friedrich pada tahun 1618, yang meninggal tanpa penerus lelaki, John Sigismund di berikan hak suksesi untuk Kadipaten Prusia, yang masih merupakan kubu Polandia. Dari saat ini Kadipaten Prusia termasuk dalam uni pribadi dengan Margraviasi Brandenburg. Negara yang dihasilkan, dikenal sebagai Brandenburg-Prusia, berisikan teritori-teritori yang secara geografis tidak tersambung di Prusia, Brandenburg dan tanah Rheinland dari Kadipaten Kleve dan Daerah Mark.
Selama Perang Tigapuluh Tahun, tanah-tanah Hohenzollern yang tidak terhubung berkali-kali diserang oleh berbagai macam pasukan, terutama tentara pendudukan Kekaisaran Swedia. Magrave George Wilhelm (1619-1640) yang tidak efektif dan militernya lemah melarikan diri dari Berlin ke Königsberg, ibu kota historis dari Kadipaten Prusia, pada tahun 1637. Penerusnya, Friedrich Wilhelm I (1640-1688), mereformasi Pasukan Prusia untuk membela tanah air.
Friedrich Wilhelm I pergi ke Warsawa pada tahun 1641 untuk berkunjung ke Raja Władysław IV Vasa dari Polandia untuk Kadipaten Prusia, yang masih dipegang di dalam kubu Kemahkotaan Polandia. Pada fase pertama Perang Utara Kedua (1654-1660), Friedrich Wilhelm I mengambil kadipaten tersebut sebagai kubu dari Raja Swedia yang nantinya memberi kedaulatan penuh kepada Prusia menurut Perjanjian Labiau. Pada tahun 1657, perjanjian ini diperbaharui oleh Raja Polandia dalam Perjanjian Wehlau dan Perjanjian Bromberg. Bersama dengan Prusia, Dinasti Hohenzollern Brandenburg sekarang memiliki teritori yang bebas dari kewajiban-kewajiban feodal, yang menjadi basis kenaikan mereka berdua menjadi raja.
Friedrich Wilhelm I dikenal sebagai "Elektor Agung" untuk pencapaianya dalam pengorganisasian para pemilih (elektrorat), yang dia capai dengan menerapkan monarki absolut (lihat juga absolutisme) di Brandenburg-Prusia. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya militer yang mumpuni untuk melindungi teritori-teritori Kerajaan yang terpecah-pecah, juga Putusan Potsdam membuka Brandenburg-Prusia untuk imigrasi pengungsi Protestan, dan dia menetapkan birokrasi untuk menjalankan pemerintahan dengan efisien.
Sejarah > Kerajaan Prusia > Perang unifikasi Jerman

Lalu pada tahun 1862 raja Wilhem I dari Jerman mengangkat Otto von Bismarck menjadi Perdana Menteri. Bismarck bercita-cita ingin mempersatukan negara-negara Jerman yang kala itu terpecah belah menjadi sebuah negara kesatuan yang kuat. Bismarck memutuskan untuk mengalahkan kaum liberal dan konservatif untuk memperkuat supermasi Prusia dan pengaruh Prusia di atas negara-negara Jerman. Ada perdebatan seputar Bismarck untuk benar-benar berniat dari awal membuat sebuah negara Jerman bersatu ketika dia memulai masa baktinya, atau dia hanya mengambil kesempatan dari situasi yang ada. Memoar Bismarck tentunya menggambarkan seroang idealis yang patut dibanggakan, tetapi ditulis dengan kekurangan sudut pandang yang terlewatkan oleh sang penulisnya. Yang jelas, Bismark mendapatkan dukungan yang banyak dari penduduk Jerman yang mendambakan unifikasi. Dia akhirnya memimpin Prusia melalui tiga peperangan yang berujung pada kenaikan Wilhelm menjadi Kaisar Jerman.
Sejarah > Kerajaan Prusia > Peperangan Schleswig

Kerajaan Denmark pada saat itu memiliki persatuan pribadi dengan Kadipaten Schleswig dan Holstein, keduanya memiliki hubungan yang dekat satu sama lain meskipun Holstein dulunya merupakan anggota Konfederasi Jerman. Ketika pemerintah Denmark mencoba untuk mengintegrasikan Schleswig (tapi tidak termasuk Holstein) kedalam negara Denmark, Prusia memimpin Konfederasi Jerman melawan Denmark dalam Perang Schleswig Pertama (1848-851). Karena Kekaisaran Rusia mendukung Austria, Prusia juga menyerahkan predominasi mereka di Konfederasi Jerman ke Austria dalam isi Perjanjian Olmütz pada tahun 1850.
Pada tahun 1863, Denmark mengenalkan konstitusi bersama antara Denmark dan Schleswig. Ini menjadi pemicu konflik dengan Konfederasi Jerman, yang memberikan wewenang pendudukan Holstein oleh Konfederasi, yang akhirnya membuat pasukan Denmark mundur. Pada tahun 1864, angkatan bersenjata Prusia dan Austria menyebrangi perbatasan Holstein dan Schleswig dan menandakan dimulainya Perang Schleswig Kedua. Pasukan Austria-Prusia mengalahkan pasukan Denmark yang menyerahkan kedua wilayah tersebut ke Konfederasi. Hasilnya, pada Konvensi Gastein pada tahun 1865, Prusia mengambil alih administrasi Schleswig dan Austria mengambil alih administrasi Holstein.
Sejarah > Kerajaan Prusia > Perang Prancis-Prusia

Artikel utama: Perang Prancis-Prusia
Kontroversi atas Kekaisaran Prancis Kedua untuk kenaikan Keluarga Hohenzollern ke takhta Spanyol dieskalasi oleh Prancis dan Bismarck. Menggunakan Perintah ems miliknya, Bismarck mengambil kesempatan dari sebuah insiden dimana duta besar Prancis sedang mendekati Wilhelm. Pemerintahan Napoleon III dari Prancis dengan harapan adanya perang saudara di Jerman kembali lagi, mendeklarasikan perang melawan Prusia, meneruskan permusuhan Prancis-Jerman. Tetapi, negara-negara Jermania malah menghormati perjanjian-perjanjian di antara mereka, mengalahkan pasukan Prancis dengan cepat karena persatuan pasukan Jerman yang kilat pada Perang Franco-Prusia tahun 1870. Mengikuti kemenangan di bawah kepemimpinan Bismarck dan Prusia, Baden, Württemberg dan Kerajaan Bavaria - yang tadinya berdiri di luar Konfederasi Jerman Utara - ikut masuk dan bersama menjadi Kekaisaran Jerman.
Kekaisaran ini merupakan solusi negeri-negeri "Jerman Kecil" ("kleindeutsche Lösung") atas bagaimana caranya menyatukan seluruh penduduk berbahasa Jerman menjadi satu negara, karena tetap tidak mengikutsertakan Austria yang tetap bersatu dengan Hungaria dan daerahnya meliputi orang-orang yang tidak berbahasa Jerman. Pada tanggal 18 Januari 1871 (Ulang tahun ke 170 dari diangkatnya Raja Friedrich I dari Prusia), Wilhelm diproklamirkan sebagai "Kaiser Jerman" dan bukanya sebagai "Kaisar dari Jerman", di Kamar Kaca di Istana Versailles yang bertempat di luar Paris, selama berlangsungnya pengepungan terhadap kota Paris.
Sejarah > Kekaisaran Jerman

Artikel utama: Kekaisaran Jerman
Dua dekade setelah pemersatuan Jerman merupakan puncak kejayaan Prusia, tetapi bibit-bibit pertikaian politik ditabur kedalam sistem politik Pruso-Jerman.
Konstitusi Kekaisaran Jerman menggunakan konstitusi Konfederasi Jerman Utara yang sedikit diamendemen. Resminya, Kekaisaran Jerman sendiri merupakan negara federasi. Praktaknya, hubungan antara Prusia dengan negara bagian Jerman lainnya sedikit memusingkan. Kerajaan Hohenzollern (Prusia) mencakup 3/5 dari wilayah Jerman dan 2/3 dari total populasi Jerman. Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jerman pada praktiknya merupakan pasukan Prusia yang diperbesar, meskipun kerajaan-kerajaan lain (Bavaria, Sachsen dan Württemberg) tetap memiliki pasukan mereka masing-masing. Mahkota kekaisaran merupakan jabatan turun menurun milik Wangsa Hohenzollern, kebangsawanan dari Prusia. Perdana Mentri Prusia juga merupakan Kanselir Kekaisaran Jerman kecuali untuk periode Januari-November 1873 dan 1892-94. Kekaisaran Jerman sendiri tidak memiliki hak untuk mengambil pajak langsung dari wajib pajak; pemasukan yang menjadi wewenang langsung Pemerintahan Federasi ialah bea masuk cukai, bea cukai umum serta penerimaan dari pelayanan telegrafi dan surat. Meskipun semua pria di atas umur 25 bisa mengikuti pemilihan umum, Prusia tetap menggunakan sistem pemilihan tiga kelas mereka. Hal ini secara efektif mengharuskan para pemimpin pemerintahan untuk mencari legislatur yang dipilih dari dua cabang. Baik di Kerajaan Prusia maupun di Kekaisaran Jerman, konstituen asli tidak pernah diubah menyesuaikan perubahan yang terjadi di populasi mereka, yang artinya daerah-daerah pelosok memiliki terlalu banyak suara di parlemen Jerman pada awal abad ke-20.
Hasilnya, Prusia dan Kekaisaran Jerman menjadi semacam paradoks. Bismarck mengetahui bahwa Jerman Reich yang baru ini merupakan sebuah raksasa apabila dibandingkan dengan negara lainnya di benua Eropa. Dengan begitu, dia mendeklarasikan Jerman sebagai kekuatan yang sudah kenyang, menggunakan bakatnya untuk mempertahankan perdamaian, contohnya seperti pada Kongres Berlin. Bismarck hanya memiliki sedikit sukses dalam kebijikan dalam negrinya, salah satunya Kulturkampf yang anti-Katolik, tetapi selain dari itu, dia juga meraih beberapa keberhasilan seperti Jermanisasi atau pengusiran orang Polandia yang berkebangsaan asing (Rusia atau Austria-Hungaria).
Friedrich III menjabat sebagai kaisar hanya selama 99 hari pada tahun 1888 setelah bapaknya wafat karena kanker.
Pada umur 29 tahun, Wilhelm menjabat sebagai Kaisar Wilhelm II setelah melalui masa muda yang sulit dan konflik dengan ibunya yang berasal dari Britania Victoria, Putri Bangsawan. Wilhelm II terbukti sebagai individu yang berpengalaman terbatas, pandangan yang sempit dan reaksioner, tidak bijak, dan terkadang pemarah, yang menjauhkan teman dan sekutunya sendiri.