stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perbudakan
Sejarah > Periode modern awal > Amerika > Haiti

Perbudakan di Haiti dimulai dengan kedatangan Christopher Columbus di pulau itu pada tahun 1492. Praktik perbudakan itu sangat merusak bagi penduduk asli. Menyusul penyusutan penduduk asli Taíno akibat kerja paksa, wabah penyakit dan perang, orang Spanyol, di bawah nasihat pendeta Katolik Bartolomeu de las Casas, dan dengan restu gereja Katolik mulai terlibat dengan sungguh-sungguh dalam penculikan dan kerja paksa para budak orang Afrika. Selama periode kolonial Prancis yang dimulai pada tahun 1625, ekonomi Haiti (kemudian dikenal sebagai Saint-Domingue) didasarkan pada perbudakan, dan praktik perbudakan di sana dianggap sebagai yang paling brutal di dunia.
Setelah Perjanjian Ryswick tahun 1697, Hispaniola dibagi antara Prancis dan Spanyol. Prancis menerima sepertiga barat dan kemudian menamakannya Saint-Domingue. Untuk mengembangkannya menjadi perkebunan tebu, Prancis mengimpor ribuan budak dari Afrika. Gula adalah tanaman komoditas yang menguntungkan sepanjang abad ke-18. Pada 1789, sekitar 40.000 koloni kulit putih tinggal di Saint-Domingue. Orang kulit putih kalah jumlah dengan puluhan ribu budak Afrika yang mereka impor untuk bekerja di perkebunan mereka, yang terutama ditujukan untuk produksi tebu. Di utara pulau, para budak dapat mempertahankan banyak ikatan dengan budaya, agama, dan bahasa Afrika; ikatan ini terus diperbarui oleh orang Afrika yang baru didatangkan. Orang kulit hitam kalah jumlah dengan kulit putih sekitar sepuluh banding satu.
Code Noir ("Kode Hitam") yang dibuat oleh Prancis, disiapkan oleh Jean-Baptiste Colbert dan diratifikasi oleh Louis XIV, telah menetapkan aturan tentang perlakuan budak dan kebebasan yang diizinkan. Saint-Domingue telah dideskripsikan sebagai salah satu koloni budak yang paling efisien dan brutal; sepertiga orang Afrika yang baru didatangkan meninggal dalam beberapa tahun. Banyak budak yang meninggal karena penyakit seperti cacar dan demam tifoid. Mereka memiliki tingkat kelahiran sekitar 3 persen, dan terdapat bukti bahwa beberapa wanita menggugurkan janin, atau melakukan pembunuhan bayi, dibandingkan harus membiarkan anak-anak mereka hidup dalam ikatan perbudakan.
Budak-budak yang berhasil sampai ke Haiti dari perjalanan trans-Atlantik dan budak yang lahir di Haiti didokumentasikan dalam arsip Haiti dan dipindahkan ke Kementerian Pertahanan Prancis dan Kementerian Luar Negeri. Hingga 2015, catatan ini ada di Arsip Nasional Prancis. Menurut Sensus 1788, penduduk Haiti terdiri dari hampir 40.000 orang kulit putih, 30.000 orang kulit berwarna yang merdeka, dan 450.000 budak.
Revolusi Haiti tahun 1804, merupakan satu-satunya pemberontakan budak yang berhasil dalam sejarah manusia dan mempercepat berakhirnya perbudakan di semua koloni Prancis. Pemberontakan ini membuat Haiti menjadi negara pertama yang melarang perbudakan secara permanen.
Sejarah > Periode modern awal > Amerika > Jamaika

Jamaika dijajah oleh suku Taino sebelum kedatangan Columbus pada tahun 1494. Orang Spanyol yang datang kemudian memperbudak banyak orang Taino; beberapa melarikan diri, tetapi sebagian besar meninggal karena wabah penyakit dari Eropa dan karena terlalu banyak pekerjaan. Orang-orang Spanyol juga memperkenalkan budak Afrika pertama.
Para penjajah Spanyol tidak membawa wanita dalam ekspedisi pertama mereka. Mereka mengambil wanita Taíno sebagai istri mereka, yang kemudian menghasilkan anak-anak mestizo. Kekerasan seksual dengan perempuan Taíno oleh orang Spanyol juga sering terjadi.
Meskipun populasi budak Afrika pada tahun 1670-an dan 1680-an tidak pernah melebihi 10.000, pada tahun 1800 telah meningkat menjadi lebih dari 300.000.
Sejarah > Periode modern awal > Amerika > Meksiko

Pada tahun 1519, Hernán Cortés membawa budak modern pertama ke daerah tersebut. Pada pertengahan abad ke-16, raja muda kedua Meksiko, Luis de Velasco, melarang perbudakan suku Aztec. Kekurangan tenaga kerja terjadi karena suku Aztec terbunuh atau mati karena wabah penyakit. Hal ini menyebabkan budak Afrika didatangkan, karena mereka tidak rentan terhadap cacar. Sebagai gantinya, banyak orang Afrika diberi kesempatan untuk membeli kebebasan mereka, sementara yang lain akhirnya diberikan kebebasan oleh tuan mereka.
Sejarah > Periode modern awal > Amerika > Suriname

Para pemilik perkebunan koloni Belanda sangat bergantung pada budak Afrika untuk mengolah dan memanen tanaman komoditas perkebunan kopi, kakao, tebu dan kapas di sepanjang sungai. Perlakuan para pemilik perkebunan terhadap para budak sangat buruk. Sejarawan CR Boxer menulis bahwa "ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia hampir mencapai batasnya di Suriname."
Banyak budak yang melarikan diri dari perkebunan. Dengan bantuan penduduk asli Amerika Selatan yang tinggal di hutan hujan yang bersebelahan, budak yang melarikan diri ini membangun budaya baru dan unik di pedalaman yang berhasil dengan caranya sendiri. Mereka secara kolektif dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Maroon, dalam bahasa Prancis sebagai Nèg'Marrons (secara harfiah berarti "negro coklat", yang berarti "negro berkulit pucat"), dan dalam bahasa Belanda sebagai Marron. Maroon secara bertahap mengembangkan beberapa suku independen melalui proses etnogenesis, karena mereka terdiri dari budak dari etnis Afrika yang berbeda. Suku-suku tersebut antara lain Saramaka, Paramaka, Ndyuka atau Aukan, Kwinti, Aluku atau Boni, dan Matawai.
Orang-orang Maroon sering menyerbu perkebunan untuk merekrut anggota baru dari budak, menangkap wanita, dan untuk mendapatkan senjata, makanan, dan bahan persediaan. Mereka kadang-kadang membunuh pemilik perkebunan dan keluarga mereka dalam suatu perampokan. Para koloni juga melakukan kampanye bersenjata melawan orang-orang Maroon, yang umumnya melarikan diri melalui hutan hujan. Untuk mengakhiri permusuhan, pada abad ke-18 otoritas kolonial Eropa menandatangani beberapa perjanjian damai dengan suku yang berbeda. Mereka memberikan status kedaulatan dan hak perdagangan orang-orang Maroon di wilayah pedalaman mereka dan memberi mereka otonomi.
Pada tahun 1861–1863, Presiden Abraham Lincoln dari Amerika Serikat dan pemerintahannya mencari tempat di luar negeri untuk merelokasi budak yang dibebaskan yang ingin meninggalkan Amerika Serikat. Hal ini membuka negosiasi dengan pemerintah Belanda mengenai emigrasi Afrika-Amerika ke koloni Belanda Suriname di Amerika Selatan. Namun, setelah 1864 proposal itu dibatalkan.
Belanda menghapus perbudakan di Suriname pada tahun 1863, di bawah proses bertahap yang mengharuskan budak bekerja di perkebunan selama 10 tahun transisi dengan bayaran minimal, yang dianggap sebagai kompensasi parsial untuk majikan mereka. Setelah tahun 1873, sebagian besar orang merdeka meninggalkan perkebunan tempat mereka bekerja selama beberapa generasi menuju ibu kota, Paramaribo.
Sejarah > Periode modern awal > Asia

Perbudakan telah ada di seluruh Asia, dan beberapa bentuk perbudakan masih ada sampai sekarang.
Sejarah > Periode modern awal > Asia > Tiongkok

Perbudakan dipraktikkan dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah Tiongkok. Perbudakan dilaporkan telah dihapuskan sebagai praktik yang diakui secara hukum dalam undang-undang tahun 1909 yang sepenuhnya berlaku pada tahun 1910, meskipun praktiknya berlanjut setidaknya sampai tahun 1949.
Dinasti Tang membeli budak Barat dari orang Yahudi Radhanite. Tentara dan bajak laut Tang Tiongkok juga memperbudak orang Korea, Turki, Persia, Indonesia, dan orang-orang dari Mongolia Dalam, Asia Tengah, dan India utara. Sumber budak terbesar berasal dari suku-suku di selatan, termasuk orang Thailand dan penduduk asli dari provinsi selatan Fujian, Guangdong, Guangxi, dan Guizhou. Orang Melayu, Khmer, India, dan orang-orang "berkulit hitam" (yang merupakan Negrito Austronesia di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik, atau Afrika, atau keduanya) juga dibeli sebagai budak pada masa dinasti Tang.
Pada abad ke-17 Dinasti Qing, terdapat orang yang secara turun temurun yang diperbudak yang disebut Booi Aha (Manchu:booi niyalma), yang merupakan kata Manchu yang secara harfiah diterjemahkan "orang rumah tangga" dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai "nucai." Orang-orang Manchu membangun hubungan pribadi dan paternalis yang erat antara seorang budak dan majikannya. Seperti yang dikatakan Nurhachi, "Majikan harus mencintai budak dan makan makanan yang sama dengannya". Namun, booi aha "tidak persis sesuai dengan kategori "budak-pelayan"; sebaliknya, itu adalah hubungan ketergantungan pribadi budak kepada majikannya yang secara teori menjamin hubungan pribadi yang erat dan perlakuan yang sama, meskipun banyak sarjana barat yang menerjemahkan "booi" sebagai "pelayan-ikatan" (beberapa "booi" bahkan memiliki pelayan sendiri).
Sufi Muslim Tiongkok (Tungan) yang dituduh mempraktikkan xiejiao (agama heterodoks), dihukum dengan pengasingan ke Xinjiang dan dijual sebagai budak kepada Muslim lain, seperti para sufi Baig. Orang-orang suku Han yang melakukan kejahatan seperti menyalahgunakan opium dihukum menjadi budak orang-orang Baig. Praktik ini diatur oleh hukum Qing. Kebanyakan orang Tiongkok di Altishahr adalah budak pengasingan dari orang-orang Baig Turkestani. Meskipun pedagang Cina yang merdeka umumnya tidak terlibat dalam hubungan dengan wanita Turkistan Timur, beberapa budak Tiongkok milik orang-orang Baig, bersama dengan tentara Standar Hijau, Bannermen, dan Manchu, terlibat dalam perselingkuhan dengan wanita Turkistan Timur.
Sejarah > Periode modern awal > Asia > India

Perbudakan di India tersebar luas pada abad ke-6 SM, dan mungkin bahkan pada periode Veda. Praktik perbudakan meningkat selama dominasi Muslim di India utara setelah abad ke-11. Perbudakan juga ada di India Portugis setelah abad ke-16. Belanda, juga, mempunyai budak Abyssian, yang dikenal di India sebagai Habshi atau Sheedes. Arakan/Bengal, Malabar, dan Coromandel tetap menjadi sumber tenaga kerja paksa terbesar sampai tahun 1660-an.
Antara tahun 1626 dan 1662, Belanda mengekspor rata-rata 150–400 budak setiap tahun dari pantai Arakan-Benggala. Selama 30 tahun pertama Batavia, budak India dan Arakan menyediakan tenaga kerja utama Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebagai kantor pusat Asia. Peningkatan budak Coromandel terjadi selama masa kelaparan menyusul pemberontakan penguasa India Nayaka di India Selatan (Tanjavur, Senji, dan Madurai) melawan penguasa Bijapur (1645) dan penghancuran berikutnya di pedesaan Tanjavur oleh tentara Bijapur. Dilaporkan, lebih dari 150.000 orang dibawa oleh tentara Muslim Deccani yang menyerang ke Bijapur dan Golconda. Pada tahun 1646, 2.118 budak diekspor ke Batavia, sebagian besar dari Koromandel selatan. Beberapa budak juga diperoleh lebih jauh ke selatan di Tondi, Adirampatnam, dan Kayalpatnam. Peningkatan lain dalam perbudakan terjadi antara tahun 1659 dan 1661 dari Tanjavur sebagai akibat dari serangkaian serangan Bijapuri yang terus dilakukan. Di Nagapatnam, Pulicat, dan di tempat lain, perusahaan membeli 8.000-10.000 budak, sebagian besar dikirim ke Ceylon, sementara sebagian kecil diekspor ke Batavia dan Malaka. Akhirnya, pada tahun 1673, setelah kemarau panjang di Madurai dan Koromandel selatan yang mengintensifkan perjuangan Madurai-Maratha yang berkepanjangan atas Tanjavur dan praktik fiskal yang menghukum, ribuan orang dari Tanjavur, kebanyakan anak-anak, dijual sebagai budak dan diekspor oleh para pedagang Asia dari Nagapattinam ke Aceh, Johor, dan pasar budak lainnya.
Pada bulan September 1687, 665 budak diekspor oleh Inggris dari Fort St. George, Madras. Dan pada tahun 1694–1696, ketika peperangan sekali lagi melanda India Selatan, total 3.859 budak diimpor dari Koromandel oleh orang-orang secara pribadi ke Ceylon. Volume total perdagangan budak Samudra Hindia Belanda diperkirakan sekitar 15–30% dari perdagangan budak Atlantik, sedikit lebih kecil dari perdagangan budak trans-Sahara, dan satu setengah hingga tiga kali ukuran perdagangan budak pantai Swahili dan Laut Merah dan perdagangan budak Perusahaan Hindia Barat Belanda. Menurut Sir Henry Bartle Frere (yang duduk di Dewan Viceroy), diperkirakan ada 8 atau 9 juta budak di India pada tahun 1841. Sekitar 15% penduduk Malabar adalah budak. Perbudakan secara hukum dihapuskan dengan adanya kepemilikan Perusahaan India Timur melalui Undang-Undang Perbudakan India, 1843.
Sejarah > Periode modern awal > Asia > Indochina

Orang-orang suku bukit di Indochina "diburu tanpa henti dan dibawa sebagai budak oleh orang Siam (Thailand), Anamites (Vietnam), dan Kamboja". Sebuah kampanye militer Siam di Laos pada tahun 1876 dideskripsikan oleh seorang pengamat Inggris sebagai peristiwa yang "berubah menjadi serangan perburuan budak dalam skala besar". Sensus yang diambil pada tahun 1879 menunjukkan bahwa 6% dari populasi di kesultanan Melayu Perak adalah budak. Orang-orang yang diperbudak kira-kira merupakan dua pertiga dari populasi di sebagian Kalimantan Utara pada tahun 1880-an.
Sejarah > Periode modern awal > Asia > Indonesia

Salah satu contoh perbudakan di Indonesia dapat ditelusuri dari keterangan yang dikemukakan oleh tiga misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Nathan Ward, Evans Meers, dan Richard Burton yang berkunjung ke wilayah Silindung pada tahun 1824. Perbudakan suku Batak hanya terjadi diantara mereka karena mereka tidak melakukan impor atau ekspor budak. Biasanya budak tidak mengalami tindakan opresi dibandingkan manusia bebas yang menjadi pemilik mereka, maupun umpatan kasar. Biasanya alasan perbudakan terjadi karena kemiskinan yang menimpa suatu keluarga sehingga dia harus melepaskan salah satu keluarganya untuk diadopsi sebagai buda, anak yatim piatu yang tidak ingin diasuh oleh keluarga dekatnya, orang yang tidak bisa membayar hutang dan tawanan perang.
Sejarah > Periode modern awal > Asia > Jepang

Setelah orang-orang Portugis pertama kali melakukan kontak dengan Jepang pada tahun 1543, perdagangan budak berkembang dengan orang Portugis membeli orang Jepang sebagai budak dan menjualnya ke berbagai lokasi di luar negeri, termasuk Portugal, selama abad ke-16 dan ke-17. Banyak dokumen yang menyebutkan perdagangan budak terjadi secara bersamaan dengan protes terhadap perbudakan Jepang. Budak Jepang diyakini sebagai yang orang pertama dari bangsa mereka yang pergi Eropa, dan orang-orang Portugis membeli sejumlah gadis budak Jepang untuk dibawa ke Portugal untuk tujuan seksual, seperti yang dicatat oleh Gereja pada tahun 1555. Wanita budak Jepang bahkan dijual sebagai selir kepada laskar Asia dan anggota kru Afrika, bersama dengan rekan-rekan Eropa mereka yang melayani di kapal-kapal Portugis yang berdagang di Jepang, seperti disebutkan oleh Luis Cerqueira, seorang Yesuit Portugis, dalam sebuah dokumen tahun 1598. Budak Jepang dibawa oleh Portugis ke Makau, tempat mereka diperbudak oleh orang-orang Portugis atau menjadi budak dari budak lain.
Beberapa budak Korea juga dibeli oleh orang-orang Portugis dan dibawa kembali ke Portugal dari Jepang. Mereka termasuk di antaranya puluhan ribu tawanan perang Korea yang diangkut ke Jepang selama invasi Jepang ke Korea (1592–98). Para sejarawan menunjukkan bahwa meskipun Pemimpin Jepang Hideyoshi mengungkapkan kemarahannya terhadap perdagangan budak Jepang oleh Portugis, dia juga terlibat dalam perdagangan budak massal yang merupakan tawanan perang Korea di Jepang. Fillippo Sassetti melihat beberapa budak Tiongkok dan Jepang di Lisbon di antara komunitas budak besar pada tahun 1578, meskipun sebagian besar para budak itu berkulit hitam. Orang-orang Portugis "jauh lebih menghargai" budak Asia dibandingkan budak dari Afrika sub-Sahara. Orang-orang Portugis menghargai kualitas seperti kecerdasan dan kerajinan yang ditunjukkan oleh budak Tiongkok dan Jepang.
Raja Sebastian dari Portugal khawatir bahwa perbudakan yang merajalela akan berdampak negatif terhadap penyebaran agama Katolik, sehingga ia memerintahkan agar perbudakan dilarang pada tahun 1571. Hideyoshi sangat muak karena banyak orang-orang Jepang yang dijual secara massal sebagai budak di Kyushu. Dia kemudian menulis surat kepada Wakil Yesuit Provinsi Gaspar, Coelho Yesuit, pada 24 Juli 1587 untuk menuntut orang-orang Portugis, Siam (Thailand), dan Kamboja berhenti membeli dan memperbudak orang Jepang dan mengembalikan budak Jepang yang sampai ke India. Hideyoshi menyalahkan Portugis dan Yesuit atas perdagangan budak ini dan akibatnya melarang penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1595, sebuah undang-undang disahkan oleh Portugal yang melarang penjualan dan pembelian budak Tiongkok dan Jepang.
Sejarah > Periode modern awal > Asia > Korea

Selama periode Joseon, populasi nobi diperkirakan berfluktuasi hingga mencapai sekitar sepertiga dari jumlah populasi, tetapi rata-rata jumlah nobi mencapai sekitar 10% dari total populasi. Sistem perbudakan nobi mulai mengalami penurunan pada abad ke-18. Sejak awal masa dinasti Joseon dan terutama pada abad ke-17, terdapat kritik keras dari para pemikir terkemuka di Korea tentang sistem nobi. Bahkan di dalam pemerintahan Joseon, terdapat indikasi perubahan sikap terhadap kaum bangsawan. Raja Yeongjo menerapkan kebijakan emansipasi bertahap pada tahun 1775, dan dia serta penggantinya Raja Jeongjo membuat banyak proposal dan perkembangan yang mengurangi beban nobi, yang mengarah pada emansipasi sebagian besar sistem nobi pada tahun 1801. Selain itu, adanya pertumbuhan populasi, banyaknya budak yang melarikan diri, komersialisasi pertanian yang berkembang, dan munculnya kelas petani kecil yang mandiri berkontribusi pada penurunan jumlah nobi menjadi sekitar 1,5% dari total populasi pada tahun 1858. Sistem nobi turun temurun secara resmi dihapuskan sekitar tahun 1886-1887, dan sistem nobi lainnya dihapuskan dengan Reformasi Gabo pada tahun 1894. Namun, perbudakan tidak sepenuhnya hilang di Korea sampai tahun 1930 dan kembali terjadi selama masa pendudukan Kekaisaran Jepang.
Selama pendudukan Kekaisaran Jepang di Korea sekitar Perang Dunia II, sebagian orang-orang Korea diharuskan melakukan kerja paksa dalam kondisi yang disamakan dengan perbudakan. Kerja paksa ini termasuk wanita yang dipaksa menjadi budak seks oleh Tentara Kekaisaran Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II, yang dikenal sebagai "lanfu".
Sejarah > Periode modern awal > Oceania

Budak (he mōkai) memiliki peran sosial yang diakui dalam masyarakat tradisional Māori di Selandia Baru.
Penangkapan orang untuk dijadikan budak (blackbirding) terjadi di pulau-pulau di Samudra Pasifik dan Australia, terutama pada abad ke-19.
Sejarah > Periode modern awal > Kesultanan Utsmaniyah dan Laut Hitam

Di Konstantinopel, sekitar seperlima dari populasinya merupakan budak. Kota ini merupakan pusat utama perdagangan budak pada abad ke-15 dan masa selanjutnya. Para budak disediakan oleh orang-orang Tatar yang sering menyerang desa-desa Slavia. Para budak juga didapat melalui penaklukan, penindasan dan pemberontakan terhadap kawasan tertentu, dan setelahnya, seluruh populasinya kadang-kadang diperbudak dan dijual di seluruh wilayah Kesultanan untuk mengurangi risiko pemberontakan di masa depan. Orang-orang Utsmaniyah juga membeli budak dari pedagang yang membawa budak ke Kesultanan dari Eropa dan Afrika. Diperkirakan sekitar 200.000 budak - terutama orang Sirkasia - telah diimpor ke Kesultanan Utsmaniyah antara tahun 1800 dan 1909. Sampai akhir tahun 1908, para budak wanita masih dijual di Kesultanan Utsmaniyah.
Sampai akhir abad ke-18, Kekhanan Krimea (negara Muslim Tatar) mempertahankan perdagangan budak besar-besaran dengan Kesultanan Utsmaniyah dan Timur Tengah. Banyak budak yang ditangkap di Rusia selatan, Polandia-Lithuania, Moldavia, Wallachia, dan Sirkasia oleh penunggang kuda Tatar dan dijual di pelabuhan Kaffa di Krimea. Sekitar 2 juta budak (sebagian besar budak Kristen) diekspor selama abad ke-16 dan ke-17 sampai Kekhanan Krimea dihancurkan oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1783.
Pasar budak Rusia dan Persia yang ditangkap berpusat di Kekhanan Khiva di Asia Tengah. Pada awal 1840-an, populasi negara bagian Uzbekistan Bukhara dan Khiva mencakup sekitar 900.000 budak. Darrel P. Kaiser pernah menuliskan, "Orang-orang Kazakh dan Kirghiz menculik 1573 penduduk dari koloni [pemukiman Jerman di Rusia] pada tahun 1774 saja dan hanya setengahnya yang berhasil ditebus. Sisanya dibunuh atau diperbudak."
Sejarah > Periode modern akhir > Amerika Serikat

Artikel utama: Perbudakan di Amerika Serikat
Pada tahun 1865, Amerika Serikat meratifikasi Amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat, yang melarang perbudakan dan penghambaan paksa "kecuali sebagai hukuman atas kejahatan yang pihak tersebut harus dihukum dengan sepatutnya". Ini memberikan dasar hukum untuk bentuk perbudakan, yang sekarang disebut sebagai kerja paksa di sana. Secara historis, amandemen konstitusi ini membuka ruang bagi sistem sewa narapidana yang masih berdampak pada orang Afrika-Amerika. The Prison Policy Initiative, sebuah lembaga think-tank peradilan pidana Amerika, menyatakan bahwa jumlah populasi penjara AS tahun 2020 adalah sebanyak 2,3 juta orang, dan hampir semua narapidana yang berbadan sehat dipekerjakan. Di Texas, Georgia, Alabama dan Arkansas, para narapidana tidak dibayar sama sekali untuk melakukan pekerjaan mereka. Di negara bagian lain, seorang narapidana dibayar antara $0,12 dan $1,15 per jam. Federal Prison Industries membayar narapidana rata-rata $0,90 per jam pada tahun 2017. Narapidana yang menolak bekerja dapat ditahan tanpa batas waktu dalam sel isolasi, atau kunjungan keluarganya dapat dicabut. Dari tahun 2010 hingga 2018, beberapa tahanan di AS menolak untuk bekerja. Mereka melakukan protes agar mendapatkan upah yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, dan untuk mengakhiri kerja paksa. Pemimpin pemogokan kerja ini dihukum dengan kurungan isolasi yang tidak terbatas. Kerja paksa di penjara terjadi di penjara umum/pemerintah dan penjara swasta. CoreCivic dan GEO Group merupakan setengah dari pangsa pasar penjara swasta, dan mereka menghasilkan pendapatan gabungan sebesar $3,5 miliar pada tahun 2015. Nilai dari semua kerja yang dilakukan oleh narapidana di Amerika Serikat diperkirakan mencapai miliaran dollar. Di California, 2.500 narapidana bekerja melawan kebakaran hutan di sana dan hanya diberikan kompensasi sebesar $1 per jam melalui Program Kamp Konservasi CDCR, yang menyelamatkan negara bagian sebanyak $100 juta per tahun.