Jamahiriyah Arab Libya
Reformasi (1977–1980) > Reformasi administrasi

Semua kewenangan legislatif dan eksekutif berada di tangan GPC. Namun, badan ini mendelegasikan sebagian besar kewenangan pentingnya kepada sekretaris jenderal dan Sekretariat Jenderal serta Komite Rakyat Umum. Khadafi, sebagai sekretaris jenderal GPC, tetap menjadi pengambil keputusan utama, sama seperti saat ia menjadi ketua RCC. Pada gilirannya, semua orang dewasa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam musyawarah Kongres Rakyat Dasar (BPC) setempat, yang keputusannya diserahkan kepada GPC untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan sebagai kebijakan nasional. Secara teori, BPC merupakan gudang kewenangan politik dan pengambilan keputusan tertinggi, yang mewujudkan apa yang disebut Khadafi sebagai "kekuatan rakyat" langsung. Deklarasi tahun 1977 dan resolusi yang menyertainya merupakan revisi mendasar dari proklamasi konstitusional tahun 1969, khususnya berkenaan dengan struktur dan organisasi pemerintahan di tingkat nasional dan subnasional.
Dengan terus merombak struktur politik dan administrasi Libya, Khadafi memperkenalkan elemen lain ke dalam tubuh politik. Dimulai pada tahun 1977, "komite revolusioner" dibentuk dan diberi tugas "pengawasan revolusioner absolut atas kekuasaan rakyat"; yaitu, mereka akan membimbing komite rakyat, "meningkatkan tingkat kesadaran politik umum dan pengabdian kepada cita-cita revolusioner". Kenyataannya, komite revolusioner digunakan untuk mensurvei penduduk dan menekan setiap oposisi politik terhadap pemerintahan otokratis Khadafi. Dilaporkan 10% hingga 20% warga Libya bekerja dalam pengawasan untuk komite-komite ini, proporsi informan yang setara dengan Ba'athis Irak dan Juche Korea.
Dipenuhi dengan para fanatik politik yang cerdik, komite revolusioner yang ada di mana-mana pada tahun 1979 mengambil alih kendali pemilihan BPC. Meskipun mereka bukan badan pemerintah resmi, komite revolusioner menjadi andalan lain dari panggung politik dalam negeri. Seperti halnya komite rakyat dan inovasi administratif lainnya sejak revolusi, komite revolusioner sesuai dengan pola penerapan elemen baru pada sistem pemerintahan subnasional yang ada daripada menghilangkan atau mengkonsolidasikan struktur yang sudah ada. Pada akhir tahun 1970-an, hasilnya adalah sistem yurisdiksi yang tumpang tindih yang tidak perlu rumit di mana kerja sama dan koordinasi di antara berbagai elemen dikompromikan oleh otoritas dan tanggung jawab yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut mungkin telah membantu melayani tujuan Khadafi untuk tetap menjadi penggerak utama di balik pemerintahan Libya, sambil meminimalkan visibilitasnya pada saat oposisi internal terhadap penindasan politik meningkat.
Gereja Katolik Roma dibubarkan secara resmi dan pemerintahan kembali direorganisasi menjadi komite-komite rakyat. Komite Rakyat Umum (kabinet) yang baru dipilih, masing-masing "sekretaris"-nya menjadi kepala komite rakyat yang terspesialisasi; pengecualiannya adalah "sekretariat" perminyakan, urusan luar negeri, dan industri berat, yang tidak memiliki komite rakyat. Sebuah usulan juga diajukan untuk membentuk "tentara rakyat" dengan mengganti tentara nasional dengan milisi nasional, yang dibentuk pada akhir tahun 1970-an. Meskipun gagasan itu muncul lagi pada awal tahun 1982, tampaknya hal itu belum mendekati pelaksanaan.
Khadafi juga ingin memerangi pembatasan sosial ketat yang telah diberlakukan pada perempuan oleh rezim sebelumnya, dengan mendirikan Revolutionary Women's Formation untuk mendorong reformasi. Pada tahun 1970, sebuah undang-undang diperkenalkan yang menegaskan kesetaraan gender dan menekankan kesetaraan upah. Pada tahun 1971, Khadafi mensponsori pembentukan Libyan General Women's Federation. Pada tahun 1972, sebuah undang-undang disahkan yang mengkriminalisasi pernikahan perempuan di bawah usia enam belas tahun dan memastikan bahwa persetujuan perempuan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pernikahan.