Kabupaten administratif

Halaman ini berisi artikel tentang bekas wilayah administratif di Indonesia. Untuk "kabupaten administrasi", lihat Kabupaten administrasi.
Kabupaten administratif adalah sebuah wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh bupati administratif. Keberadaan kabupaten administratif diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Daftar
Buol
Puncak Jaya
Mimika
Simeulue
Tulang Bawang
Way Kanan
Kabupaten administratif bukanlah daerah otonom sebagaimana kotamadya atau kota, dan karena itu tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati administratif bertanggung jawab kepada bupati kabupaten induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di Indonesia tidak dikenal lagi istilah kabupaten administratif karena pembagian provinsi hanya terdiri atas kabupaten dan kota. Akibatnya kabupaten administratif harus berubah status menjadi kabupaten atau bergabung kembali dengan kabupaten induknya.
| l b Jenis pembagian administratif negara |
| --- | --- |
Huruf tebal menandakan istilah yang dipergunakan di Indonesia.
Istilah bahasa Indonesia yang dipergunakan saat ini:  Banjar  Banua  Blok  Daerah  Daerah administratif khusus  Daerah ibu kota  Daerah insuler  Daerah istimewa  Daerah khusus  Daerah otonom  Daerah pemerintahan lokal  Departemen  Dependensi federal  Desa  Desa adat  Dewan  Distrik  Dusun  Distrik federal  Distrik ibu kota  Distrik kota  Distrik metropolitan  Distrik munisipalitas  Distrik otonom  Divisi  Gampong  Ibu kota  Ibu kota federal  Kabupaten  Kabupaten administrasi  Kadipaten  Kampung  Kanton  Kapanewon  Kawedanan  Kawasan perkotaan  Kawasan perdesaan  Kecamatan  Keamiran  Kegubernuran  Kelurahan  Kelurahan sipil  Kemantren  Kepangeranan  Kepenatuaan  Kepenghuluan (Rokan Hilir)  Koloni  Komune  Komunitas  Komunitas otonom  Komunitas residensial  Kondominium  Konstituensi  Kota  Kota administrasi  Kota independen  Kota otonom  Lembang  Lingkaran  Lingkungan  Liwa  Mukim  Nagari  Negara bagian  Negeri  Negeri  Panji  Panji otonom  Paroki  Paroki sipil  Pedukuhan  Pekon  Pembagian sensus  Perempat  Persemakmuran  Prefektur  Prefektur otonom  Protektorat  Provinsi  Provinsi otonom  Republik otonom  Reservasi Indian  Rukun tetangga  Rukun warga  Sirkuit  Subdivisi sensus  Subprefektur  Tiyuh  Unit administratif lokal  Unit wilayah otonom  Urban (Kawasan Perkotaan)  Wilayah  Wilayah dependensi  Wilayah nasional  Wilayah persatuan  Wilayah persekutuan 
Istilah nonbahasa Indonesia yang dipergunakan saat ini:  Arondisemen  Amphoe  Amt  Bailiwick  Bakhsh  Baladiyah  Barangay  Barrio  Bezirk / Regierungsbezirk  Borough  Comarca  County*  County administratif*  County borough*  County otonom*  County metropolitan*  Croft  Daïra  Frazione  Freguesia  Gemeente  Hamlet  Judet  Località  Muban  Munisipalitas  Munisipalitas county regional*  Munisipalitas distrik  Munisipalitas regional  Powiat  Oblast  Okrug  Ostan  Periphery  Purok  Quarter  Ranchería  Shabiyah  Shahr  Shahrestan  Shire (Ketuanan)  Suzerainty  Tambon  Vingtaine  Voivodat  Ward  Ward otonom 
Istilah bahasa Indonesia yang tidak dipergunakan lagi:  Daerah tingkat I  Daerah tingkat II  Daerah swatantra tingkat I  Daerah swatantra tingkat II  Daerah swatantra tingkat III  Distrik pedesaan  Distrik perkotaan  Distrik saniter (perkotaan pedesaan)  Kabupaten administratif  Karesidenan  Kawedanan  Kotaraya  Kota administratif  Kota madya  Kota praja  Kota imperial  Lingkaran imperial  Marga (Sumatera Selatan)  Mukim (Aceh)  Negara kota  Provinsi imperial  Republik  Seratus  Swapraja 
Istilah nonbahasa Indonesia yang tidak dipergunakan lagi:  Afdeling  Agency  Barony  Burgh  Cantref  Commote  Mark  Riding  Viscounty* 
* saat ini belum ada padanan kata untuk county.