Partai Komunis Tiongkok
Sejarah > Mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dan menjadi partai berkuasa (1949–sekarang)

Informasi lebih lanjut: Proklamasi Republik Rakyat Tiongkok
Pada tanggal 1 Oktober 1949, Ketua Mao Zedong secara resmi memproklamirkan berdirinya RRT di depan kerumunan massa di Lapangan Tiananmen. PKT mengepalai Pemerintah Rakyat Pusat. Sejak saat ini hingga 1980-an, para pemimpin puncak PKT (seperti Mao Zedong, Lin Biao, Zhou Enlai dan Deng Xiaoping) sebagian besar adalah pemimpin militer yang sama sebelum berdirinya RRT. Akibatnya, hubungan pribadi informal antara pemimpin politik dan militer mendominasi hubungan sipil-militer.
Stalin mengusulkan konstitusi satu partai ketika Liu Shaoqi mengunjungi Uni Soviet pada tahun 1952. Kemudian Konstitusi RRT pada tahun 1954 mengubah pemerintahan koalisi sebelumnya dan membentuk sistem pemerintahan tunggal PKT. Mao mengatakan bahwa Tiongkok harus menerapkan sistem multi-partai di bawah kepemimpinan partai revolusioner kelas pekerja (PKT) pada Kongres ke-8 PKT pada tahun 1956. Dia tidak mengusulkan agar partai lain dipimpin sebelumnya, meskipun PKT sebenarnya telah menguasai sebagian besar kekuatan politik sejak tahun 1949. Pada tahun 1957, PKT meluncurkan Kampanye Anti-Kanan terhadap perbedaan pendapat politik dan tokoh-tokoh partai kecil lainnya yang mengakibatkan penganiayaan politik terhadap sedikitnya 550.000 orang. Kampanye tersebut secara signifikan merusak sifat pluralistik terbatas di republik sosialis dan mengubah negara itu menjadi negara satu partai. Peristiwa tersebut menyebabkan hasil bencana dari Lima Tahun Kedua dari tahun 1958 ketika PKT berusaha mengubah negara dari agraris menjadi ekonomi industri melalui pembentukan komune rakyat dengan meluncurkan kampanye Lompatan Jauh ke Depan. Lompatan Besar mengakibatkan puluhan juta kematian, dengan perkiraan berkisar antara 15 dan 55 juta kematian, membuat Kelaparan Besar Tiongkok yang terbesar dalam sejarah manusia.
Selama tahun 1960-an dan 1970-an, PKT mengalami pemisahan ideologis yang signifikan dari Partai Komunis Uni Soviet yang sedang mengalami De-Stalinisasi di bawah Nikita Khrushchev. Pada saat itu, Mao mulai mengatakan bahwa "revolusi berkelanjutan di bawah kediktatoran proletariat" menetapkan bahwa musuh kelas terus ada meskipun revolusi sosialis tampaknya telah selesai, yang mengarah ke Revolusi Kebudayaan di mana jutaan orang dianiaya dan dibunuh. Dalam Revolusi Kebudayaan, para pemimpin partai seperti Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Peng Dehuai, dan He Long, dibersihkan atau diasingkan dan kekuasaannya jatuh ke dalam Kelompok Empat yang dipimpin oleh Jiang Qing, istri Mao.
Setelah kematian Mao pada tahun 1976, perebutan kekuasaan antara ketua PKT Hua Guofeng dan wakil ketua Deng Xiaoping meletus. Deng memenangkan perjuangan, dan menjadi "pemimpin tertinggi" pada tahun 1978. Deng, bersama Hu Yaobang dan Zhao Ziyang, mempelopori Reformasi dan kebijakan pembukaan, dan memperkenalkan konsep ideologis sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, membuka Tiongkok ke pasar dunia. Dalam membalikkan beberapa kebijakan "kiri" Mao, Deng berpendapat bahwa negara sosialis dapat menggunakan ekonomi pasar tanpa dirinya menjadi kapitalis. Sementara menegaskan kekuatan politik Partai, perubahan kebijakan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ideologi baru, bagaimanapun, ditentang di kedua sisi spektrum, oleh Maois maupun oleh mereka yang mendukung liberalisasi politik. Dengan faktor sosial lainnya, konflik memuncak pada protes dan pembantaian Lapangan Tiananmen 1989. Protes telah dihancurkan dan sekretaris jenderal partai reformis Zhao Ziyang ditetapkan menjadi tahanan rumah, kebijakan ekonomi Deng dilanjutkan dan pada awal 1990-an konsep ekonomi pasar sosialis telah diperkenalkan. Pada tahun 1997, keyakinan Deng (Teori Deng Xiaoping), tertanam dalam konstitusi PKT.
Sekretaris Jenderal PKT Jiang Zemin menggantikan Deng sebagai "pemimpin tertinggi" pada 1990-an, dan melanjutkan sebagian besar kebijakannya. Pada 1990-an, PKT berubah dari kepemimpinan revolusioner veteran yang memimpin secara militer dan politik, menjadi elit politik yang semakin diregenerasi sesuai dengan norma-norma yang dilembagakan dalam birokrasi sipil. Kepemimpinan sebagian besar dipilih berdasarkan aturan dan norma tentang promosi dan pensiun, latar belakang pendidikan, dan keahlian manajerial dan teknis. Ada sekelompok besar terpisah dari perwira militer profesional, melayani di bawah kepemimpinan puncak PKT sebagian besar melalui hubungan formal dalam saluran kelembagaan.
Sebagai bagian dari warisan nominal Jiang Zemin, PKT meratifikasi Tiga Perwakilan untuk revisi konstitusi partai tahun 2003, sebagai "ideologi pemandu untuk mendorong partai tersebut untuk mewakili "kekuatan produktif yang maju, arah progresif budaya Tiongkok, dan dasar kepentingan rakyat." Teori ini melegitimasi masuknya pemilik bisnis swasta dan elemen borjuis ke dalam partai. Hu Jintao, penerus Jiang Zemin sebagai sekretaris jenderal, menjabat pada tahun 2002. Tidak seperti Mao, Deng dan Jiang Zemin, Hu menekankan pada kepemimpinan kolektif dan menentang dominasi satu orang dalam sistem politik. Desakan untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan berbagai masalah sosial yang serius. Untuk mengatasi ini, Hu memperkenalkan dua konsep ideologis utama: Pandangan Ilmiah tentang Pembangunan dan Masyarakat Sosialis yang Harmonis. Hu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal PKT dan Ketua KMP pada Kongres Nasional ke-18 yang diadakan pada tahun 2012, dan kedua jabatan tersebut digantikan oleh Xi Jinping. Sejak mengambil alih kekuasaan, Xi telah memulai kampanye anti-korupsi yang luas, sementara memusatkan kekuasaan di kantor sekretaris jenderal PKT dengan mengorbankan kepemimpinan kolektif beberapa dekade sebelumnya. Para komentator menggambarkan kampanye sebagai bagian yang menentukan dari kepemimpinan Xi serta "alasan utama mengapa dia mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya begitu cepat dan efektif. "Para komentator asing menyamakannya dengan Mao. Kepemimpinan Xi juga telah mengawasi peningkatan peran Partai di Tiongkok. Xi telah menambahkan ideologinya, dinamai menurut namanya sendiri, ke dalam konstitusi PKT pada tahun 2017. Seperti yang telah diperkirakan, Xi Jinping mungkin tidak akan pensiun dari jabatan puncaknya setelah menjabat selama 10 tahun pada tahun 2022.
Pada 21 Oktober 2020, Subkomite Hak Asasi Manusia Internasional (SHAMI) dari Komite Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Kanada untuk Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional mengutuk penganiayaan terhadap Uyghur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang oleh Pemerintah Tiongkok dan menyimpulkan bahwa tindakan Partai Komunis Tiongkok sama dengan genosida Uyghur menurut Konvensi Genosida. Pada 1 Juli 2021, perayaan 100 tahun PKT, salah satu dari program Dua Abad berlangsung.