Kosmopolitanisme
Politik dan kemasyarakatan

Emile Durkheim (1858–1917) mengamati perkembangan yang disebutnya 'kultus individu', yang merupakan agama baru yang menggantikan Kekristenan yang sedang sekarat, dan yang berpusat pada kesucian martabat manusia. Agama baru ini akan memberikan fondasi baru bagi masyarakat Barat, dan fondasi ini terkait erat dengan hak asasi manusia dan konstitusi individu bangsa. Objek suci suatu masyarakat akan menjadi martabat manusia individu, dan kode moral yang membimbing masyarakat ditemukan dalam cara negara itu menafsirkan martabat manusia dan hak asasi manusia. Jadi, dibandingkan menemukan solidaritas melalui budaya nasional, atau doktrin agama tradisional tertentu, masyarakat akan dipersatukan oleh kepatuhannya pada nilai-nilai politik, yaitu hak-hak individu dan pembelaan martabat manusia. Kultus individu Durkheim memiliki banyak kesamaan dengan liberalisme politik John Rawls, yang dikembangkan Rawls hampir satu abad setelah Durkheim.
Dalam karyanya yang diterbitkan secara anumerta (1957) "Professional Ethics and Civic Morals" Durkheim menulis bahwa:
Jika setiap Negara memiliki tujuan utama bukan untuk memperluas atau memperpanjang perbatasannya, tetapi untuk mengatur rumahnya sendiri dan untuk membuat seruan seluas-luasnya kepada warga untuk mempunyai kehidupan moral pada tingkat yang lebih tinggi, maka semua perbedaan antara nasional dan moral manusia akan dikesampingkan. … Semakin masyarakat memusatkan energi mereka ke dalam, pada kehidupan interior, semakin mereka akan dialihkan dari bentrokan antara kosmopolitanisme – atau patriotisme dunia, dan patriotisme … Masyarakat dapat memiliki harga diri mereka, bukan untuk menjadi yang terhebat atau yang terkaya, tetapi menjadi yang paling adil, paling terorganisir dan memiliki konstitusi moral terbaik.
Sejumlah filsuf, termasuk Emmanuel Levinas, telah memperkenalkan konsep "Liyan". Bagi Levinas, Liyan atau "yang lain" diberikan konteks dalam etika dan tanggung jawab; kita harus memikirkan "yang lain" sebagai siapa pun dan semua orang di luar diri kita sendiri. Menurut Levinas, interaksi awal kita dengan yang lain terjadi sebelum kita membentuk kehendak—kemampuan untuk membuat pilihan. Yang lain menyapa kami dan kami merespons: bahkan ketiadaan respons adalah respons. Dengan demikian kita dikondisikan oleh tempat "yang lain" dan mulai membentuk budaya dan identitas. Setelah terbentuknya kehendak, kita memilih apakah akan mengidentifikasi tempat oleh orang lain dan  melanjutkan proses pembentukan identitas.
Selama proses ini, adalah mungkin untuk mengenali diri kita sendiri dalam interaksi kita dengan Orang Lain. Bahkan dalam situasi di mana kita terlibat dalam interaksi yang paling minimal, kita menganggap identitas orang lain dan sekaligus diri kita sendiri. Ketergantungan kita pada Yang Lain untuk pembentukan bahasa, budaya, dan identitas yang berkelanjutan berarti bahwa kita bertanggung jawab kepada orang lain dan mereka bertanggung jawab kepada kita. Ketika kita telah membentuk kehendak, juga menjadi mungkin untuk mengenali saling ketergantungan sosial ini. Ketika kita telah memperoleh kapasitas untuk pengakuan, adalah suatu keharusan untuk melakukan pengakuan itu dan dengan demikian menjadi bertanggung jawab secara etis kepada Yang Lain dalam hati nurani.
Kosmopolitanisme berbagi beberapa aspek universalisme – yaitu gagasan martabat manusia yang dapat diterima secara global yang harus dilindungi dan diabadikan dalam hukum internasional. Namun, teori tersebut berbeda dalam melihat perbedaan antara budaya dunia.
Daniele Archibugi mengusulkan model baru untuk kewarganegaraan global: kosmopolitanisme institusional. Ini menganjurkan beberapa reformasi dalam pemerintahan global untuk memungkinkan warga dunia untuk mengambil bagian lebih penting dalam kehidupan politik. Sejumlah usulan telah dibuat untuk mewujudkannya. Demokrasi kosmopolitan, misalnya, menyarankan penguatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya dengan membentuk Majelis Parlemen Dunia.