Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia
Pengelolaan

Dengan telah ditandatanganinya perubahan keenam Perpres 24 tahun 2010 mengenai kedudukan, tugas dan fungsi kementerian serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I di kementerian negara oleh Presiden RI pada tanggal 12 Agustus 2014, menjadi dasar terbentuknya badan baru di lingkungan Kemhan yaitu Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas). Sebelum adanya Bainstranas dan peraturan hukumnya, badan ini bernama Badan Sarana Pertahanan dan kawasan ini dikelola melalui MOU antar instansi
Bainstranas Kemhan yang berlokasi di kawasan IPSC Sentul Bogor ini menaungi 7 (tujuh) instalasi strategis yaitu Standby forces, BNPT, BNPB, UNHAN, PMPP, Pusat Bahasa dan olahraga militer. “Di tempat inilah akan disiapkan prajurit dan sumber daya manusia yang profesional”. Demikian diungkapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro saat melantik Kepala Bainstranas yang pertama Mayjen TNI Paryanto dalam suatu upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah Kepala Bainstranas di Kemhan Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2014. “Yang terpenting lagi adalah Kepala Bainstranas dapat melakukan koordinasi dengan tujuh instansi yang dikepalai oleh pimpinan yang heterogen dalam lingkup IPSC,” ujar Menhan.
Pada tahun 2015, Badan Instalasi Strategis Nasional (Kabainstranas) Kementerian Pertahanan RI menyatakan perlu adanya satu pemikiran dan kesamaan persepsi dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Pusat Perdamaian Dan Keamanan Indonesia (PPKI) atau Indonesia Peace And Security Center (IPSC). Hal ini mengingat di kawasan IPSC terdapat instansi dari beberapa kementerian terkait yang melaksanakan tugas dalam rangka membina dan menjaga integritas keamanan negara. Selain itu juga ditetapkan beberapa kebijakan mengenai kawasan IPSC
Kebijakan Tata Kelola Kawasan
Kebijakan ini berorientasi pada dukungan kelancaran dan kesiapan operasional pemangku kepentingan (stake holder) terkait. Selain itu terdapat keterpaduan dalam pemanfaatan sarpras kawasan IPSC yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama Kemhan dengan kementerian / lembaga terkait.
Terkait kesepakatan dalam pemanfaatan sarpras kawasan IPSC yang dimaksud mencakup:
Pengelolaan dan penguasaan kawasan IPSC yang meliputi kegiatan keprotokoleran, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan fasilitas lingkungan kawasan menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan.
Kesepakatan pengelolaan dan penguasaan masing-masing fasilitas yang ditempati oleh kementerian/lembaga di dalam kawasan IPSC menjadi tanggung jawab masing - masing kementerian/lembaga.
Pelaksanaan kegiatan keprotokoleran, keamanan dan ketertiban, pemeliharaan fasilitas lingkungan kawasan dikoordinasikan oleh badan instalasi strategis nasional Kemhan (Bainstranas Kemhan).
Kebijakan Pengamanan
Dititikberatkan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan kawasan IPSC yang dikoordinasikan dan kerjasama pengelolaan kawasan dengan instansi terkait lainnya.
Kebijakan Operasional
Diproyeksikan pada aspek; perencanaan, perumusan kebijakan, untuk mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan anggaran bidang operasional Bainstranas dalam rangka meningkatkan pelayanan, dukungan dan kerjasama antar stake holder di lingkungan IPSC.
Kebijakan Pembinaan Personel
Diharapkan dapat difokuskan pada aspek, penataan kekuatan personel melalui perencanaan kebutuhan kekuatan secara akurat sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) organisasi.
Kebijakan Pembinaan Logistik
Diarahkan pada upaya pemenuhan sarpras perkantoran, materiil dan peralatan kerja Bainstranas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan DSP secara optimal. Mengingat organisasi Bainstranas baru terbentuk, maka pemenuhan kebutuhan sarpras perkantoran, materiil dan peralatan kerja memerlukan anggaran yang cukup besar. oleh sebab itu, diperlukan upaya pemenuhan secara bertahap dan berlanjut sesuai dengan skala prioritas.