Krisis diplomatik Qatar
Pemutusan hubungan diplomatik > Reaksi global

Amerika Serikat – Menlu AS, Rex Tillerson, mendesak semua pihak untuk, "Duduklah bersama dan bahas perbedaan ini." Tillerson melanjutkan dengan mengatakan, "Saya tidak berharap hal ini akan memiliki dampak signifikan, jika ada dampaknya sama sekali, pada persatuan - perjuangan melawan terorisme di wilayah ini atau secara global."
Pakistan – Pakistan mengatakan tidak berencana untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, meskipun Pakistan adalah sekutu Arab Saudi. dan Arab Saudi mengharapkan Pakistan menunjukkan solidaritasnya.
Iran – Menlu Javad Zarif menulis di Twitter, "Jiran bersifat permanen; Geografi tidak bisa diubah. Pemaksaan tidak pernah menjadi solusi. Dialog sangat penting, terutama pada saat Ramadan penuh berkah." Hamid Aboutalebi, deputi kepala staf Presiden Iran Hassan Rouhani, men-tweet, "Apa yang terjadi adalah hasil awal dari tarian pedang."
Turki – Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan kepada wartawan, "Negara tentu saja memiliki beberapa masalah, namun dialog harus berlanjut dalam segala situasi agar masalah dapat diselesaikan dengan damai. Kami sedih dengan gambaran saat ini dan akan memberikan dukungan untuk normalisasinya." Cavusoglu mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan menawarkan untuk membantu menormalisasi hubungan. Pada 7 Juni, parlemen Turki mengesahkan, dengan 240 suara mendukung dan 98 menentang, suatu undang-undang legislatif yang pertama kali disusun pada bulan Mei yang memperkenankan tentara Turki untuk ditempatkan ke sebuah pangkalan militer Turki di Qatar. Pada 13 Juni 2017 dalam sebuah pidato, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyebut pengucilan terhadap Qatar sebagai "tidak berperikemanusiaan dan melawan norma-norma Islam" dan bahwa "menzalimi Qatar melalui kampanye kotor tidak ada gunanya".
Rusia – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia mendukung Teluk Persia yang damai dan stabil namun tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri mereka. "Rusia berharap bahwa situasi ini sama sekali tidak akan mempengaruhi semangat dan tekad umum dalam memerangi terorisme," katanya.
India – Dengan hampir 7 juta warga India yang tinggal di sekitar Teluk, India memiliki komunitas ekspatriat terbesar di Qatar, Arab Saudi, dan UEA. Menlu Sushma Swaraj mengatakan kepada wartawan, "Tidak ada masalah yang muncul dari peristiwa ini bagi kita. Ini adalah masalah internal GCC (Dewan Koordinasi Teluk). Satu-satunya kekhawatiran kami adalah tentang warga India di sana. Kami mencoba untuk mencari tahu apakah ada warga India yang terjebak di sana."
Israel – Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan bahwa keretakan diplomatik antara Qatar dan negara-negara Arab lainnya membuka peluang kerja sama dalam perang melawan terorisme. "Negara-negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar tidak melakukannya karena isu Israel atau Palestina, namun karena ketakutan mereka akan terorisme Islam radikal".
Mauritius – Berita bahwa Mauritius telah memutuskan hubungan dengan Qatar dibantah oleh pemerintah Mauritius. Sebuah laporan oleh Saudi Gazette salah menyatakan bahwa Mauritius telah memutuskan hubungan dengan Qatar dan bahwa Wakil Perdana Menteri Mauritius telah mengeluarkan sebuah komunike yang menjanjikan dukungan negaranya untuk Arab Saudi. Hal ini mendorong berita keliru lagi oleh saluran lainnya. Namun, Wakil PM Showkutally Soodhun dalam sebuah wawancara dengan Le Défi Media Group dari Mauritius menyangkal klaim bahwa dia telah mengeluarkan komunike tersebut, dan Menteri Luar Negeri Mauritius mengeluarkan pernyataan bahwa Mauritius tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Jerman – Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel menyatakan dukungannya kepada Qatar dan mengkritik pemutusan hubungan. Dia menuduh Presiden AS Donald Trump mengompori konflik di Timur Tengah.
Filipina – Filipina menangguhkan penempatan pekerja migran ke Qatar pada 6 Juni. Namun, pada 7 Juni, mereka mengizinkan penempatan pekerja yang kembali dan mereka yang memiliki Sertifikat Pekerjaan Luar Negeri, namun masih menangguhkan penempatan pekerja baru.
Gabon – Menteri Luar Negeri Gabon juga membuat pernyataan mengutuk Qatar karena "gagal menghormati komitmen dan perjanjian internasional mengenai kontra terorisme".
Mesir – Pada 8 Juni, deputi Duta Besar PBB Mesir, Ihab Moustafa menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk melancarkan investigasi atas tuduhan bahwa Qatar "membayar hingga $1 miliar kepada sebuah kelompok teroris yang aktif di Irak" untuk membebaskan 26 sandera Qatar, termasuk anggota keluarga kerajaannya, yang akan melanggar resolusi PBB. Warga Qatar diculik 16 Desember 2015 dari sebuah kamp gurun untuk pemburu elang di Irak selatan. Para sandera dibebaskan delapan belas bulan kemudian pada April 2017. Para diplomat Qatar menanggapi seruan Mesir untuk investigasi dengan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap resolusi PBB untuk menghapus pendanaan terorisme.
Eritrea – Eritrea menolak permintaan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk memutuskan hubungan dengan Qatar, dengan alasan "ikatan kuat dengan rakyat saudara Qatar." On 12 June, however, they issuing a statement calling the isolation of Qatar “one initiative among many in the right direction that envisages full realization of regional security and stability” while not breaking off relations themselves.
Britania Raya – Menteri Luar Negeri Britania Raya, Boris Johnson, menyatakan bahwa Qatar perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan pendanaan kelompok ekstremis namun juga mendesak negara-negara Teluk untuk meredakan blokade tersebut.