Gaullisme
Sejarah > Sejarah dan perkembangan gerakan Gaullis > Puncak Partai Gaullis (1958–1976)

Agar ia tidak berhadapan dengan Majelis Nasional yang bermusuhan, yang didominasi oleh partai-partai (seperti yang terjadi pada tahun 1945–1946), de Gaulle membiarkan para pengikutnya mengorganisasikan sebuah partai politik, Persatuan untuk Republik Baru (bahasa Prancis: Union pour la nouvelle république) atau UNR. Setelah pemilihan legislatif November 1958, partai ini menjadi kekuatan terbesar dalam sistem politik. Partai ini bersekutu dengan partai-partai kiri-tengah dan kanan-tengah untuk mendukung de Gaulle, yang terpilih sebagai Presiden Prancis oleh kongres pejabat lokal dan nasional terpilih pada bulan Desember 1958. Michel Debré dicalonkan sebagai perdana menteri.
Namun, perubahan kebijakan tentang Aljazair memecah belah partai tersebut. Ketua Majelis Nasional Jacques Chaban-Delmas menganggap Aljazair sebagai bagian dari "wilayah kekuasaan" presiden, serta urusan luar negeri dan militer. Soustelle, pemimpin faksi pro-Aljazair Prancis dalam partai tersebut, meninggalkan kabinet pada tahun 1960, kemudian dikeluarkan dari UNR. Ia bergabung dengan Georges Bidault sebagai pimpinan Organisation armée secrete yang melakukan serangan teroris. Setelah krisis ini, UNR muncul sebagai partai pendukung de Gaulle paling loyal, sehingga mendapat reputasi sebagai "partai penindas". Debré berteori bahwa fungsinya adalah untuk mengikat pemerintah. Karena de Gaulle menolak menjadi pemimpin partai, Debré secara diam-diam mengambil posisi ini.
Sementara itu, partai-partai kiri-tengah kembali beroposisi pada tahun 1959, diikuti pada tahun 1962 oleh partai-partai kanan-tengah, yang mengkritik deklarasi euroskeptis de Gaulle dan "presidensialisasi" politik Prancis. Memang, de Gaulle melembagakan pemilihan presiden secara langsung, menentang semua partai politik (kecuali UNR). Para pemilih Prancis menyetujui ini melalui referendum. De Gaulle bermaksud mengganti Debré dengan Georges Pompidou sebagai perdana menteri tetapi usul ini ditolak oleh mosi tidak percaya. De Gaulle membubarkan Majelis Nasional dengan kaum Gaullis sayap kiri dari Persatuan Buruh Demokratik (bahasa Prancis: Union démocratique du travail) atau UDT, dan bersekutu dengan Partai Republik Independen-nya Valéry Giscard d'Estaing, UNR memenangkan pemilihan legislatif 1962 dan Pompidou dipilih untuk memimpin kabinet.
Tentu saja, UNR/UDT mendukung pencalonan de Gaulle pada pemilihan presiden tahun 1965. Namun, ia menang hanya setelah pemungutan suara kedua, yang dianggapnya sebagai penolakan. Hubungan menjadi lebih sulit dengan satu-satunya partai non-Gaulle dalam mayoritas presiden, Partai Republik Independen, sementara oposisi mengatur ulang organisasinya
Sementara Gerakan Republik Populer mengintensifkan kritiknya, beberapa demokrat Kristen, seperti Maurice Schumann, bergabung dengan Partai Gaullis, yang berganti nama menjadi  Persatuan Demokrat untuk Republik Kelima (bahasa Prancis: Union des démocrates pour la Cinquième République) atau UD-Ve. Perdana Menteri Pompidou memimpin partai tersebut selama kampanye pemilihan legislatif tahun 1967. Ini mendorong munculnya generasi baru politisi Gaullis yang loyal kepadanya. Mayoritas parlemen petahana hanya meraih kemenangan tipis.
Setahun kemudian, kekuatan Gaullis berhadapan dengan protes sosial dan mahasiswa pada krisis Mei 1968. Meskipun Persatuan untuk Mempertahankan Republik (bahasa Prancis: Union pour la défense de la République) atau UDR yang baru berganti nama menang pada pemilihan legislatif Juni 1968, perselisihan muncul antara de Gaulle dan Pompidou. Pompidou mencela de Gaulle karena meninggalkan negara selama krisis tanpa memberitahunya. Bagi de Gaulle, tujuannya untuk aliansi antara pemilik modal dan buruh dapat mencegah krisis sosial semacam ini, tetapi Pompidou ingin membuang gagasan itu. Memang, bagi lingkaran de Gaulle, Pompidou lebih merupakan seorang konservatif klasik daripada seorang Gaullis sejati.
Pompidou meninggalkan kepemimpinan kabinet untuk mempersiapkan kampanye presidennya di masa mendatang. Dalam hal ini, ia mendeklarasikan pencalonannya jika de Gaulle mengundurkan diri. Itulah yang terjadi pada tahun 1969, setelah kegagalan referendum tahun itu mengenai reformasi Senat dan daerah, dan ia memenangkan pemilihan presiden tahun 1969 meskipun ada keengganan dari beberapa "baron Gaullisme".
Perdana menterinya Jacques Chaban-Delmas mengumumkan program reformasi untuk "Masyarakat Baru". Program ini menimbulkan reaksi skeptis dari sayap konservatif UDR, kemudian dari Pompidou sendiri. Mereka mencela dia karena memberikan terlalu banyak kelonggaran kepada oposisi sayap kiri. Di lingkaran Presiden Pompidou, dia dituduh ingin melemahkan fungsi kepresidenan demi kepentingan dirinya sendiri. Partai tersebut menjadi Persatuan Demokrat untuk Republik (bahasa Prancis: Union des démocrates pour la République) saat krisis ini meletus. Pompidou menolak mosi kepercayaan kepada Chaban-Delmas di Majelis Nasional dan, ketika Chaban-Delmas tetap bersikeras, Pompidou memaksanya untuk mengundurkan diri dan mencalonkan Pierre Messmer. UDR, yang bersekutu dengan Partai Republik Independen dan Partai Tengah, Demokrasi dan Kemajuan, memenangkan pemilihan legislatif 1973 dan berhasil menghalangi "Persatuan Kiri" dan Program Bersama-nya .
Ketika Pompidou meninggal saat menjabat, pada tanggal 2 April 1974, dua mantan perdana menterinya, Chaban-Delmas dan Messmer, mengklaim pencalonan UDR untuk pemilihan presiden. Akhirnya, Messmer mengundurkan diri, tetapi beberapa tokoh berpengaruh dalam partai, terutama di lingkaran mendiang presiden, meragukan kapasitas Chaban-Delmas untuk mengalahkan François Mitterrand, perwakilan dari "Persatuan Kiri". Dipimpin oleh menteri muda Jacques Chirac, mantan penasihat Pompidou, mereka menerbitkan Call of the 43. Mereka secara diam-diam mendukung Valéry Giscard d'Estaing, Menteri Ekonomi dan pemimpin Partai Republik Independen. Giscard menyingkirkan Chaban-Delmas di babak pertama, kemudian mengalahkan Mitterrand dengan selisih tipis di babak kedua. Ia adalah Presiden non-Gaullis pertama dari Republik Kelima.
Chirac menjadi perdana menteri, dan kemudian pemimpin UDR pada bulan Desember 1974, meskipun ada pendapat negatif dari banyak tokoh Gaullis (Michel Debré, Jacques Chaban-Delmas, dll.). Mereka menuduhnya telah mengkhianati partai selama kampanye pemilihan presiden sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, konflik pecah antara pimpinan eksekutif dan Chirac meninggalkan kabinet pada bulan Agustus 1976.