Kimigayo
Kontroversi

Kimigayo dianggap sebagai lagu kebangsaan paling kontroversial di dunia. Selain karena sejarahnya yang kelam, juga karena penerapannya di dunia pendidikan yang terasa dipaksakan. Berikut daftar kasus kontroversial yang pernah terjadi:
Dinas Pendidikan Prefektur Tokyo mewajibkan semua sekolah negeri di Tokyo untuk mengibarkan Hinomaru dan menyanyikan Kimigayo setiap mengadakan acara sekolah. Kepala sekolah dan/atau guru yang menolak perintah tersebut terancam dipecat.
Pada tahun 1999, beberapa guru bersitegang dengan Dinas Pendidikan Kota Hiroshima karena mereka menolak untuk menyanyikan Kimigayo. Puncaknya, salah satu wakil kepala sekolah memutuskan untuk bunuh diri.
Pada tahun 2010, 32 orang guru menolak menyanyikan lagu Kimigayo, ditambah 9 orang guru di tahun 2011, dan 8 orang guru di tahun 2012. Wali kota Osaka saat itu, Hashimoto Toru berkomentar, "Akhirnya, para penista (lagu kebangsaan) yang selama ini berada di bawah tanah satu persatu mulai muncul ke permukaan." Para guru akhirnya dihukum.
Lagu kebangsaan Jepang dianggap sebagai lagu kebangsaan paling kontroversial di dunia karena sejarah pascaperangnya. Dunia pendidikan sejak lama terjebak dalam pusaran kontroversi lagu kebangsaan dan bendera nasional.  Mewajibkan sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk mengumandangkan Kimigayo dan mengibarkan bendera Hinomaru setiap acara sekolah. Perintah tersebut mengharuskan guru sekolah untuk menghormati kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan bila tidak dilaksanakan. Pada tahun 1999, beberapa guru di Hiroshima menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan ketika Dinas Pendidikan Hiroshima mewajibkannya. Saat ketegangan muncul di antara mereka, seorang wakil kepala sekolah memilih bunuh diri. Kejadian serupa terjadi di Osaka pada tahun 2010, di mana 32 orang guru menolak untuk menyanyikan lagu tersebut dalam sebuah upacara. Pada tahun 2011, sembilan orang guru bergabung dengan aksi penolakan, bersama delapan guru lainnya pada tahun 2012. Wali kota Osaka saat itu, , menyebut "syukurlah para oknum guru yang menistakan lagu kebangsaan satu persatu " Beberapa memprotes bahwa aturan tersebut melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan klausul "kebebasan berpikir, berkeyakinan dan hati nurani" dalam Konstitusi Jepang, namun dinas pendidikan berdalih sekolah adalah lembaga negeri sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mengajari siswanya bagaimana menjadi warga negara Jepang yang baik. Para guru gagal mengajukan tuntutan pidana terhadap Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pejabat senior karena mewajibkan guru untuk menghormati Hinomaru dan Kimigayo. Setelah melalui banyak perdebatan, Persatuan Guru Jepang akhirnya memilih menerima aturan tersebut. Sedangkan Persatuan Guru dan Staf Seluruh Jepang bersikukuh menolak aturan tersebut diimplementasikan dalam dunia pendidikan.
Pada tahun 2006, Katsuhisa Fujita, seorang pensiunan guru di Tokyo, diancam dengan hukuman penjara dan denda 200.000 yen (sekitar 17 juta rupiah) setelah ia dituduh mengganggu upacara kelulusan di Sekolah Menengah Itabashi dengan mendesak para peserta untuk tetap duduk selama lagu kebangsaan dikumandangkan. Pada saat Fujita dijatuhi hukuman, 345 guru telah dihukum karena menolak ambil bagian dalam acara yang berhubungan dengan lagu kebangsaan, meskipun Fujita adalah satu-satunya orang yang dihukum sehubungan dengan hal itu. Pada tanggal 21 September 2006, Pengadilan Distrik Tokyo memerintahkan Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk membayar kompensasi kepada para guru yang telah dijatuhi hukuman di bawah arahan Dewan Pendidikan Tokyo. Perdana Menteri Junichiro Koizumi berkomentar, "Merupakan hal yang sangat wajar untuk memperlakukan lagu kebangsaan secara khidmat". Pemerintah Metropolitan kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sejak 23 Oktober 2003 hingga 2008, 410 guru dan pekerja sekolah dihukum karena menolak berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan sesuai perintah kepala sekolah. Guru juga bisa dihukum jika siswanya tidak berdiri saat Kimigayo dikumandangkan saat upacara sekolah.
Pada tanggal 30 Mei 2011 dan 6 Juni 2011, dua panelis Mahkamah Agung Jepang memutuskan bahwa kewajiban guru untuk berdiri di depan Hinomaru dan menyanyikan Kimigayo selama upacara sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam membuat keputusan, panel meratifikasi keputusan Pengadilan Tinggi Tokyo dalam memutuskan 13 guru yang mengajukan banding setelah didisiplinkan antara tahun 2003 dan 2005 karena menolak untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan.
Di luar dunia pendidikan, ada kontroversi mengenai Kimigayo segera setelah berlakunya undang-undang tahun 1999. Sebulan setelah undang-undang itu diberlakukan, rekaman yang berisi penampilan Kimigayo oleh musisi rock Jepang Kiyoshiro Imawano dihapus oleh Polydor Records dari albumnya Fuyu no Jujika. Polydor tidak ingin dituntut pasal penistaan terhadap negara oleh kelompok sayap kanan. Menanggapi hal tersebut, Imawano kembali merilis album tersebut melalui label independen dengan lagu yang sama.