Abdoel Moeis Hassan
Kiprah > Perjuangan dan politik

Pada Mei 1940, Abdoel Moeis Hassan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Roepindo (Roekoen Pemuda Indonesia). Ketika berusia 18 tahun, ia bersama A.M. Sangadji mengaktifkan Neutrale School menjadi Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rajat (BPPR) pada 1942.
Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia, ia bergabung dalam Gerakan Dr. Soewadji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda.
Kemudian, ia berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Tahun 1946 ia mendirikan INI cabang Samarinda. Pada tahun 1947, ia ditunjuk INI menjadi ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung Negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan empat kesultanan yang ada di Keresidenan Kalimantan Timur, yang lebih memilih bergabung dalam Pemerintah Federasi Kalimantan Timur bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook.
Federasi Kalimantan Timur pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi dalam Bandung Federale Conferentie (BFC), yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas Van Mook. Namun, ia menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangannya yang nonkooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan pengikutnya.
Hasil Konferensi Meja Bundar 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republiken. Maka, ia memelopori tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada 10 April 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia.
Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke RI, Moeis Hassan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja (kesultanan) karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kertanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kertanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan.  Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 yang menghapuskan status Daerah Istimewa bagi Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.
Pada awal 1950, INI Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Abdoel Moeis Hassan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati pucuk pimpinan PNI Kaltim selama sembilan tahun sejak 1950 hingga 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI.
Pada tahun 1954 ia memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957.