stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sejarah Polandia
Zaman wangsa Jagiellon (1385–1572) > Władysław II Jagiełło, penyatuan wangsa-wangsa penguasa Polandia dan Lituania

Pada 1386, Adipati Agung Jogaila dari Lituania menikah dengan Ratu Jadwiga dari Polandia. Langkah ini memungkinkannya menjadi Raja Polandia, dan memerintah sebagai Raja Władysław II Jagiełło sampai mangkat pada 1434. Pernikahan ini melembagakan persatuan Polandia–Lituania di bawah pemerintahan raja-raja wangsa Jagiellon. Persatuan antara Polandia dan Lituania dinyatakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Akta Persatuan Krewo pada 1385, yang berisi kesepakatan untuk menjodohkan Jogaila dengan Ratu Jadwiga. Kemitraan Polandia-Lituania ini memasukkan wilayah luas Rutenia yang dikuasai Kadipaten Agung Lituania ke dalam mandala pengaruh Polandia yang terbukti bermanfaat, baik bagi bangsa Polandia maupun bagi bangsa Rutenia sendiri. Kedua bangsa ini hidup berdampingan dan saling bantu sebagai sesama entitas politik di Eropa selama empat abad selanjutnya. Setelah Ratu Jadwiga mangkat pada 1399, Kerajaan Polandia pun jatuh ke tangan suaminya.
Di kawasan sekitar Laut Baltik, perseteruan antara Polandia dan para Kesatria Teuton masih terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dalam Pertempuran Grunwald pada 1410. Meskipun menang mutlak atas lawannya, bala tentara Polandia dan Lituania tidak berhasil merebut Kastel Malbork, pusat pemerintahan Ordo Kesatria Teuton. Akta Persatuan Horodło yang terbit pada 1413 kian memperjelas hubungan yang semakin akrab antara Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania.
Hak-hak istimewa szlachta (kaum bangsawan) terus bertambah, dan pada 1425, dirumuskan pula hukum Neminem captivabimus, yang melindungi kaum bangsawan dari tindakan penahanan atas perintah raja.
Zaman wangsa Jagiellon (1385–1572) > Władysław III dan Kazimierz IV

Masa pemerintahan penguasa muda Władysław III (1434–1444), putra Władysław II yang memerintah sebagai Raja Polandia dan Hungaria, berlangsung singkat karena Sang Raja tewas dalam Pertempuran Varna melawan bala tentara Imperium Utsmaniyah. Masa interregnum yang berlangsung selama tiga tahun sejak kemangkatannya berakhir dengan penobatan adiknya, Kazimierz IV Jagiellon, pada 1447.
Perkembangan-perkembangan besar selama zaman wangsa Jagiellon berpusat pada masa perintahan Kazimierz IV yang berlangsung cukup lama sampai 1492. Pada 1454, Prusia Rajani dijadikan daerah swapraja dalam wilayah Polandia, dan pertikaian dengan Negara Ordo Kesatria Teuton kembali berkobar dalam Perang Tiga Belas Tahun (1454–1466). Pada 1466, kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Damai Toruń yang mengawali lembaran baru dalam sejarah Polandia. Berdasarkan penjanjian ini, sebagian wilayah Prusia dipisahkan menjadi swapraja Prusia Timur, yang kelak menjadi Kadipaten Prusia, sebuah feodum yang dikepalai para Kesatria Teuton dalam wilayah Kerajaan Polandia. Polandia juga berperang melawan Imperium Utsmaniyah dan orang Tatar Krimea di kawasan selatan, dan membantu Lituania melawan Kadipaten Agung Moskwa di kawasan timur. Polandia berkembang menjadi sebuah negara feodal, ekonominya didominasi oleh sektor agraris, dan kaum bangsawan tuan tanah semakin berkuasa. Kraków, ibu kota kerajaan, dijadikan pusat pendidikan dan kebudayaan, dan pada 1473, mesin cetak mulai beroperasi di kota itu. Dengan semakin besarnya kekuasaan szlachta, pada 1493, dewan penasihat raja pun berkembang menjadi Sejm Umum (parlemen) bikameral yang tidak lagi semata-mata mewakili pembesar-pembesar kelas atas saja.
Pada 1505, Sejm mengundangkan Akta Nihil novi yang mengalihkan sebagian besar kekuasaan legislatif dari kepala monarki kepada Sejm. Peristiwa ini menandai permulaan kurun waktu yang disebut "Zaman Kemerdekaan Kencana", manakala pemerintahan negara secara keseluruhan diselenggarakan oleh kaum bangsawan polandia yang "merdeka dan sederajat". Pada abad ke-16, perkembangan besar di sektor agribisnis folwark yang dikelola oleh kaum bangsawan mengakibatkan para kawula jelata yang mengerjakan lahan-lahan folwark semakin tertindas hidupnya. Monopoli kaum bangsawan atas politik juga menghambat perkembangan kota-kota–beberapa di antaranya tumbuh makmur pada akhir zaman wangsa Jagiellon–dan membatasi hak-hak warga kota sehingga secara efektif menghambat pertumbuhan kelas menengah.
Zaman wangsa Jagiellon (1385–1572) > Zygmunt I dan Zygmunt II, permulaan Zaman Modern Polandia

Pada abad ke-16, gerakan Reformasi Protestan meretas jalan masuk ke dalam agama Kristen di Polandia dan menimbulkan gerakan Reformasi Potestan di Polandia yang melibatkan sejumlah denominasi berbeda. Kebijakan toleransi beragama di Polandia cukup unik untuk ukuran Eropa kala itu. Banyak orang mengungsi dari daerah-daerah yang tengah dilanda pertikaian antaragama ke Polandia. Pada masa pemerintahan Raja Zygmunt I (1506–1548) dan Raja Zygmunt II (1548–1572), terjadi perkembangan besar di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan (zaman keemasan dalam Abad Pembaharuan Polandia), yang diwakili oleh karya-karya astronom Nikolaus Kopernikus (wafat 1543). Pada 1525, pada masa pemerintahan Raja Zygmunt I, Ordo Kesatria Teuton disekularisasi dan Adipati Albrecht von Hohenzollern bersembah simpuh di hadapan Raja Polandia (peristiwa Sembah Simpuh Prusia) dalam upacara pelantikannya menjadi penguasa Kadipaten Prusia. Mazowsze sepenuhnya menjadi bagian dari daerah kekuasaan Raja Polandia pada 1529.
Pada masa pemerintahan Zygmunt II yang menjadi penutup zaman wangsa Jagiellon, Polandia dan Lituania menandatangani Akta Persatuan Lublin (1569) yang sepenuhnya mempersatukan kedua negeri itu. Berdasarkan akta persatuan ini, kekuasaan atas wilayah Ukraina dialihkan dari Kadipaten Agung Lituania kepada Kerajaan Polandia, dan mentransformasi pemerintahan bersama Polandia–Lituania menjadi sebuah uni sejati. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan kedua negeri ini sepeninggal Zygmunt II yang tidak memiliki keturunan. Peran serta aktif dari Zygmunt II sendiri memungkinkan akta persatuan ini dapat terwujud.
Livonia yang terletak jauh di sebelah timur laut dimasukkan ke dalam wilayah Polandia pada 1561, dan Polandia pun maju menghadapi Rusia dalam Perang Livonia. Gerakan eksekusi (usaha untuk mencegah merajalelanya keluarga-keluarga bangsawan tinggi di Polandia dan Lituania) mencapai puncaknya dalam sidang Sejm di Piotrków pada 1562–1563. Di bidang keagamaan, Saudara-Saudara Polandia memisahkan diri dari kaum Kalvinis, dan Alkitab Brest diterbitkan oleh kaum Protestan pada 1563. Kedatangan padri-padri Yesuit pada 1564 telah ditakdirkan berdampak besar terhadap sejarah Polandia.
Persemakmuran Polandia-Lituania

Informasi lebih lanjut: Sejarah Polandia pada Awal Zaman Modern (1569–1795) dan Persemakmuran Polandia-Lituania
Persemakmuran Polandia-Lituania > Pembentukan (1569–1648)

Informasi lebih lanjut: Sejarah Persemakmuran Polandia-Lituania (1569–1648)
Persemakmuran Polandia-Lituania > Pembentukan (1569–1648) > Persatuan Lublin

Penandatanganan Akta Persatuan Lublin pada 1569 menjadi dasar bagi berdirinya Persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah negara federal dengan persatuan yang jauh lebih erat dibanding bentuk-bentuk persatuan politik antara Polandia dan Lituania yang sudah-sudah. Penyelenggaraan pemerintahan negara federal ini sebagian besar berada di tangan kaum bangsawan melalui sistem parlemen pusat dan parlemen daerah, tetapi dikepalai oleh raja-raja terpilih. Kekuasaan resmi kaum bangsawan Polandia, yang secara proporsional lebih besar jumlahnya dibanding negeri-negeri lain di Eropa, menghasilkan suatu sistem demokrasi perdana ("demokrasi kaum ningrat yang canggih"), berbeda dari monarki-monarki absolut yang kala itu masih merajalela di seluruh Eropa. Terbentuknya Persemakmuran Polandia-Lituania bertepatan dengan kurun waktu peningkatan kekuatan politik serta kemajuan peradaban dan kemakmuran dalam sejarah Polandia. Uni Polandia-Lituania terlibat secara aktif dalam peristiwa-peristiwa besar di Eropa, dan menjadi sebuah entitas budaya yang sangat berjasa dalam penyebarluasan budaya Barat (dengan ciri khas Polandia) ke kawasan timur. Pada paruh kedua abad ke-16 dan paruh pertama abad ke-17, Persemakmuran Polandia-Lituania menjadi salah satu negara berwilayah terluas dan berpenduduk terbanyak di Eropa, dengan luas wilayah yang mendekati 1 juta kilometer persegi (0,39 juta mil persegi) dan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa. Ekonominya didominasi oleh kegiatan eksport hasil budi daya pertanian. Toleransi beragama di seluruh wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania dijamin dalam Konfederasi Warsawa pada 1573.
Persemakmuran Polandia-Lituania > Pembentukan (1569–1648) > Raja-raja terpilih yang pertama

Setelah berakhirnya zaman wangsa Jagiellon pada 1572, Henri de Valois (kelak naik takhta menjadi Raja Prancis Henri III) tampil unggul dalam "pemilihan bebas" yang diselenggarakan oleh kaum bangsawan Polandia pada 1573. Meskipun terpilih menjadi Raja Polandia, ia tetap harus tunduk pada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sejm dalam pacta conventa. Henri kabur dari Polandia pada 1574 setelah menerima kabar tentang kekosongan takhta Prancis, berhubung ia juga termasuk salah seorang waris karib atas takhta kerajaan itu. Ia tetap menjadi pemimpin nominal atas Persemakmuran Polandia-Lituania sampai 1575. Sedari awal, kebijakan pemilihan raja di Polandia ini telah menarik minat kekuatan-kekuatan asing yang berusaha memanipulasi kaum bangsawan Polandia agar memilih calon-calon yang kelak dapat dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan mereka. Henri de Valois digantikan oleh István Báthory dari Hungaria (1576–1586); ia adalah seorang pria yang penuh ketegasan dan rasa percaya diri, baik dalam bidang kemiliteran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan lembaga peradilan Mahkamah Mahkota pada 1578 mengalihkan banyak perkara banding dari lingkup kewenangan raja ke lingkup kewenangan kaum bangsawan.
Persemakmuran Polandia-Lituania > Pembentukan (1569–1648) > Raja-raja pertama dari wangsa Waza

Zaman pemerintahan raja-raja berkebangsaan Swedia dari wangsa Waza (bahasa Swedia: Vasaätten) di negara Persemakmuran Polandia-Lituania bermula pada tahun 1587. Raja pertama dan kedua dari wangsa ini, yakni Zygmunt III (1587–1632) dan Władysław IV (1632–1648), tak henti-hentinya berusaha menduduki takhta Kerajaan Swedia, sehingga menelantarkan urusan-urusan luar negeri Persemakmuran Polandia-Lituania. Di saat yang sama, Gereja Katolik mulai melancarkan gerakan kontra-ofensif ideologi dan gerakan kontra-Reformasi Protestan yang berhasil menarik penganut agama Katolik baru dari antara kaum Protestan di Polandia dan Lituania. Pada 1596, dengan mengikrarkan Persatuan Brest, sebagian umat Kristen Timur di wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania membentuk Gereja Uniat yang tetap menggunakan ritus peribadatan agama Kristen mazhab timur, tetapi tunduk di bawah kepemimpinan Sri Paus. Pemberontakan Zebrzydowski menentang Raja Zygmunt III berkobar pada 1606–1608.
Antara tahun 1605 sampai 1618, Persemakmuran Polandia-Lituania dan Rusia berperang memperebutkan status sebagai negara terunggul di di Eropa Timur. Perang ini pecah di kala Rusia sedang mengalami Masa Sukar, yakni kurun waktu yang disebut sebagai zaman Perang Polandia–Moskowi (atau zaman "Para Dmitriy"). Berkat kegigihan bala tentaranya, Persemakmuran Polandia-Lituania berhasil memperluas wilayah ke sebelah timur, namun tidak berhasil mewujudkan niat utamanya untuk mendaulat singgasana Rusia bagi Raja Polandia. Swedia juga berusaha tampil menjadi negara adikuasa di kawasan Baltik dengan memerangi Persemakmuran Polandia-Lituania sejak 1617 sampai 1629, sementara Imperium Utsmaniyah melancarkan gempuran dari selatan dalam Pertempuran Țuțora pada 1620 dan Pertempuran Khotyn pada 1621. Pesatnya perluasan lahan pertanian dan tekanan aturan perhambaan di Ukraina Polandia menjadi penyebab terjadinya serangkaian peristiwa pemberontakan Kazaki. Sebagai sekutu Monarki Habsburg, Persemakmuran Polandia-Lituania tidak melibatkan diri secara langsung dalam Perang Tiga Puluh Tahun. Sepanjang masa pemerintahan Raja Władysław IV, ketenteraman negara nyaris tidak terusik. Invasi Rusia dalam Perang Smolensk sejak 1632 sampai 1634 dapat dihalau mundur. Hierarki Gereja Ortodoks, yang dinyatakan terlarang di Polandia selepas Ikrar Persatuan Brest, dipulihkan kembali pada 1635.
Persemakmuran Polandia-Lituania > Kemerosotan (1648–1764)

Informasi lebih lanjut: Sejarah Persemakmuran Polandia-Lituania (1648–1764)
Persemakmuran Polandia-Lituania > Kemerosotan (1648–1764) > Banjir perang

Pada masa pemerintahan Raja Jan II Kazimierz Waza (1648–1668), raja ketiga sekaligus yang terakhir dari wangsa Waza, demokrasi kaum ningrat mengalami kemerosotan sebagai akibat dari invasi-invasi asing dan kekacauan di dalam negeri. Segala malapetaka ini menjadi berlipat ganda dalam waktu singkat dan menandai akhir dari Zaman Keemasan Polandia, dan membuat Persemakmuran Polandia-Lituania yang pernah sangat berkuasa itu lambat laun menjadi rentan terhadap intervensi asing.
Pemberontakan Kazaki Chmielnicki (1648–1657) mengungkung kawasan tenggara tanah jajahan Mahkota Polandia. Pemberontakan ini berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Hak liberum veto (hak setiap anggota Sejm untuk serta-merta membubarkan sidang yang sementara berlangsung) untuk pertama kalinya dipakai oleh seorang deputi pada tahun 1652. Praktik ini pada akhirnya melemahkan pemerintahan pusat Polandia secara kritis. Dalam Perjanjian Pereyaslav (1654), kaum pemberontak Ukraina menyatakan diri sebagai kawula Tsar Rusia. Perang Utara kedua berkecamuk di kawasan pusat negeri Polandia selama kurun waktu 1655–1660. Perang ini juga meliputi aksi invasi terhadap Polandia yang sedemikian brutal dan menghancurkannya sampai-sampai disebut sebagai Air Bah Swedia. Perang ini diakhiri pada tahun 1660 dengan Perjanjian Oliva, yang mengakibatkan Polandia harus melepas beberapa daerah yang terletak di kawasan utara wilayahnya. Pada tahun 1657, Perjanjian Wehlau-Bromberg menetapkan kemerdekaan Kadipaten Prusia. Angkatan Bersenjata Persemakmuran Polandia-Lituania mampu mengimbangi kekuatan tempur lawan dalam Perang Rusia-Polandia 1654–1667, tetapi perang ini berakhir dengan pembagian wilayah Ukraina secara permanen antara Polandia dan Rusia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Andrusovo (1667). Menjelang perang berakhir, Rokosz Lubomirski, salah seorang pembesar utama, memberontak melawan raja. Aksi pemberontakan ini benar-benar menggoyahkan kekuatan negara. Perampasan budak belian yang dilakukan secara besar-besaran oleh orang Tatar Krimea juga berdampak sangat buruk bagi ekonomi Polandia. Merkuriusz Polski, surat kabar Polandia yang pertama, terbit pada tahun 1661.
Pada tahun 1668, Raja Jan Kazimierz Waza, yang sangat terpukul akibat ditinggal mati istrinya dan kecewa melihat kemerosotan politik selama masa pemerintahannya, menyatakan diri turun takhta dan hengkang ke Prancis.
Persemakmuran Polandia-Lituania > Kemerosotan (1648–1764) > Jan III Sobieski dan kemenangan-kemenangan militer terakhir

Raja Michał Korybut Wiśniowiecki, seorang Polandia tulen, terpilih menggantikan Raja Jan II Casimir pada tahun 1669. Perang Polandia-Utsmaniyah (1672–1676) meletus pada masa pemerintahannya, berlangsung sampai tahun 1673, dan berlanjut pada masa pemerintahan penggantinya, Jan III Sobieski (memerintah 1674–1696). Raja Jan Sobieski hendak melaksanakan rencana perluasan wilayah ke kawasan Baltik (dan untuk maksud ini ia diam-diam menandatangani Perjanjian Jaworów dengan Prancis pada tahun 1675), tetapi terpaksa menunda rencananya ini karena dihadapkan dengan perang berlarut-larut dengan Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Dengan bertindak demikian, Raja Jan Sobieski memulihkan kekuatan militer negara Persemakmuran Polandia-Lituania selama jangka waktu yang singkat. Ia membendung usaha perluasan wilayah yang dilakukan kaum Muslim dalam Pertempuran Khotyn pada tahun 1673, dan berjaya meluputkan Wina dari serbuan bangsa Turki dalam Pertempuran Wina pada tahun 1683. Masa pemerintahan Raja Jan Sobieski merupakan lembaran emas terakhir dalam sejarah negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada paruh pertama abad ke-18, keterlibatan aktif Polandia dalam kancah perpolitikan internasional akhirnya terhenti. Perjanjian Perdamaian Abadi (1686) merupakan penyelesaian penetapan garis perbatasan terakhir antara Polandia dan Rusia sebelum terjadinya peristiwa Pemisahan Polandia yang pertama pada tahun 1772.
Negara Persemakmuran Polandia-Lituania, yang nyaris tak henti-hentinya dilanda peperangan sampai dengan tahun 1720, harus kehilangan sejumlah besar warganya dan mengalami kehancuran struktur ekonomi dan sosial yang luar biasa. Pemerintah menjadi tidak efektif akibat konflik-konflik dalam negeri yang berskala besar, proses legislasi yang korup, dan manipulasi pihak asing. Kaum ningrat tunduk di bawah kendali segelintir keluarga pembesar feodal yang memiliki daerah kekuasaan. Populasi dan prasarana perkotaan runtuh berkeping-keping, demikian pula lahan-lahan usaha tani rakyat jelata, yang terjerat dalam perhambaan yang kian lama kian berat. Perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan mengalami kemandekan bahkan kemunduran.
Persemakmuran Polandia-Lituania > Kemerosotan (1648–1764) > Raja-raja asal Sachsen

Pemilihan raja tahun 1697 membuka jalan bagi August II Si Perkasa, bangsawan Sachsen dari wangsa Wettin, menuju singgasana kerajaan Polandia. August Si Perkasa dinobatkan menjadi Raja Polandia (memerintah 1697–1733) setelah bersedia beralih keyakinan menjadi pemeluk agama Kristen Katolik. Ia digantikan oleh putranya, August III (memerintah 1734–1763). Masa pemerintahan raja-raja asal Sachsen (yang merangkap jabatan selaku penguasa Swapraja Sachsen dengan status elektor dalam Kekaisaran Romawi Suci) dirongrong oleh orang-orang lain yang juga bercita-cita menduduki singgasana Kerajaan Polandia, sehingga negara Persemakmuran Polandia-Lituania semakin terpecah-belah. Perang Utara Raya yang berlangsung dari tahun 1700 sampai tahun 1721, yakni kurun waktu yang dipandang sebagai masa musibah sementara oleh orang-orang pada masa itu, mungkin saja merupakan pukulan fatal yang meruntuhkan sistem politik Polandia. Stanisław Leszczyński dinobatkan menjadi raja pada tahun 1704 di bawah perlindungan Swedia, tetapi hanya mampu menduduki jabatannya selama beberapa tahun saja. Sidang Sejm Bungkam pada tahun 1717 mengawali kurun waktu ketika negara Persemakmuran Polandia-Lituania berstatus wilayah protektorat Rusia: Semenjak saat itu, Kekaisaran Rusia menjamin Kemerdekaan Kencana kaum ningrat yang cenderung anti pembaharuan demi mengekalkan kelemahan pemerintahan terpusat negara Persemakmuran Polandia-Lituania dan mempertahankan keadaan tunadaya politik di negara itu selama mungkin. Bertolak belakang dengan tradisi toleransi beragama di Polandia, umat Protestan dieksekusi mati dalam peristiwa Tumult Toruń pada tahun 1724. Pada tahun 1732, Rusia, Austria, dan Prusia, tiga negara tetangga Polandia yang kian lama kian kuat dan menjadi ancaman, diam-diam menandatangani Perjanjian Tiga Rajawali Hitam dengan niat mengendalikan suksesi kepala negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Perang Suksesi Polandia, yang berlangsung dari tahun 1733 sampai tahun 1735, membantu Leszczyński menduduki singgasana Kerajaan Polandia untuk kedua kalinya. Di tengah-tengah kuatnya campur tangan asing, usahanya gagal. Kerajaan Prusia menjadi salah satu kekuatan regional yang besar dan berhasil merampas Provinsi Silesia yang secara historis merupakan bagian wilayah Polandia dari Monarki Habsburg dalam Perang Silesia; dengan demikian keberadaan Prusia semakin mengancam ketenteraman Polandia. Persatuan pribadi (persatuan karena dipimpin oleh satu pribadi yang sama) antara negara Persemakmuran Polandia-Lituania dengan Elektorat Sachsen memang menghasilkan munculnya gerakan pembaharuan di negara Persemakmuran Polandia-Lituania dan bermulanya budaya Pencerahan Polandia, yakni perkembangan positif yang besar kala itu. Perpustakaan umum Polandia yang pertama adalah Perpustakaan Załuski di Warsawa, yang dibuka untuk umum pada tahun 1747.
Persemakmuran Polandia-Lituania > Usaha-usaha pembaharuan dan akhir riwayat negara persemakmuran (1764–1795)

Informasi lebih lanjut: Sejarah Persemakmuran Polandia-Lituania (1764–1795)
Persemakmuran Polandia-Lituania > Usaha-usaha pembaharuan dan akhir riwayat negara persemakmuran (1764–1795) > Sidang Raya Sejm 1788–1791 dan Konstitusi 3 Mei 1791

Sidang parlemen berlarut-larut yang diselenggarakan oleh Raja Stanisław August dikenal dengan sebutan Sidang Raya Sejm atau Sidang Sejm Empat Tahun, dibuka pada tahun 1788. Capaiannya yang paling menonjol adalah pengesahan Konstitusi 3 Mei 1791. Pengesahan Konstitusi 3 Mei 1791 adalah pemberlakuan hukum tertinggi dalam negara untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa pada Zaman Modern.
Republik Polandia Ketiga (1989–sekarang)

Informasi lebih lanjut: Sejarah Polandia (1989–sekarang) dan Politik Polandia
Republik Polandia Ketiga (1989–sekarang) > Konstitusi demokratis, bergabung dengan NATO dan Uni Eropa

Antara pemilihan umum 1989 dan pemilihan umum 1993, pemerintahan Polandia beberapa kali diselenggarakan oleh kabinet-kabinet pasca-Solidaritas sebelum akhirnya diambil alih oleh partai-partai sayap kiri "pascakomunis". Pada 1993, bekas Pasukan Kelompok Utara Uni Soviet, sisa-sisa kekuasaan masa lampau, akhirnya angkat kaki dari negeri Polandia.
Pada 1995, Aleksander Kwaśniewski dari Partai Sosial Demokrat terpilih menjadi Presiden Polandia dan menjabat selama sepuluh tahun (dua kali masa jabatan).
Pada 1997, Konstitusi Polandia yang baru akhirnya rampung dan disetujui melalui referendum; konstitusi ini menggantikan Konstitusi Kecil 1992, yakni konstitusi negara komunis Polandia yang telah diamendemen.
Polandia bergabung dengan NATO pada 1999. Sejak saat itu pula, unsur-unsur Angkatan Bersenjata Polandia telah diikutsertakan dalam Perang Irak dan Perang di Afganistan. Polandia bergabung dengan Uni Eropa saat pemekaran Uni Eropa pada 2004. Keanggotaan Polandia dalam dua organisasi ini menandai integrasi Republik Polandia Ketiga dengan dunia Barat. Meskipun demikian, Polandia belum mengadopsi Euro sebagai mata uang bersama negara-negara anggota Uni Eropa.
Lihat pula

Portal Sejarah
Sejarah Eropa
Sejarah Yahudi di Polandia
Daftar Raja Polandia
Daftar Presiden Polandia
Daftar Perdana Menteri Polandia
Sejarah Angkatan Bersenjata Polandia
Politik Polandia