Sejarah Papua Nugini
Kemerdekaan

Pemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Kepala Menteri Michael Somare, yang berjanji untuk memimpin negeri ini menuju pemerintahan sendiri dan kemudian menuju kemerdekaan. Papua Nugini menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 September 1975. Negara ini bergabung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Oktober 1975 oleh cara Resolusi Dewan Keamanan 375 dan Resolusi Majelis Umum 3368 . 1977 pemilihan umum nasional dikonfirmasi Michael Somare sebagai Perdana Menteri di kepala koalisi yang dipimpin oleh Partai Pangu . Namun, pemerintahannya kehilangan mosi percaya pada tahun 1980 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Sir Julius Chan sebagai perdana menteri . Pemilu 1982 meningkat pluralitas Pangu, dan parlemen kembali memilih Somare sebagai perdana menteri . Pada November 1985, pemerintah Somare kehilangan suara lain, dan mayoritas parlemen terpilih Paias Wingti, di kepala koalisi lima partai, sebagai perdana menteri . Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Wingti, menang dalam pemilihan umum sangat dekat pada bulan Juli 1987 . Pada bulan Juli 1988, sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Wingti dan dibawa ke kekuasaan Rabbie Namaliu, yang beberapa minggu sebelumnya telah menggantikan Somare sebagai pemimpin Partai Pangu .
Pembalikan seperti keberuntungan dan suksesi pintu-putar perdana menteri dan terus mengkarakterisasi politik nasional Papua Nugini . Pada kebanyakan partai politik, pemerintahan koalisi, pergeseran loyalitas partai dan gerakan tidak percaya terhadap kepemimpinan semua menunjukkan suasana ketidakstabilan proses politik.
Berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas, pemerintah baru tetap kebal dari ketidak percaya suara untuk 18 bulan pertama dari jabatan mereka.
Sebuah pemberontakan separatis sembilan tahun di pulau Bougainville mengklaim sekitar 20.000 jiwa . Pemberontakan dimulai pada awal tahun 1989, permusuhan aktif berakhir dengan gencatan senjata pada bulan Oktober 1997 dan gencatan senjata permanen ditandatangani pada bulan April 1998 . Sebuah perjanjian damai antara Pemerintah dan mantan kombatan ditandatangani pada bulan Agustus 2001 . Sebuah pasukan perdamaian - monitoring regional dan misi pengamat PBB memonitor para pemimpin pemerintah dan provinsi yang telah membentuk pemerintahan sementara dan bekerja menuju penyerahan lengkap senjata, pemilihan pemerintah provinsi dan referendum akhirnya kemerdekaan .
Meski hubungan dekat telah dipertahankan sejak kemerdekaan damai dan Australia tetap yang terbesar bilateral bantuan donor untuk Papua Nugini, hubungan dengan Australia baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda ketegangan . Sedangkan pada kunjungan kenegaraan pada Maret 2005, Perdana Menteri Somare diminta untuk menyerahkan pemeriksaan keamanan dan menghapus sepatunya setelah tiba di bandara Brisbane . Meskipun tuntutan dari pemerintah PNG bahwa Australia meminta maaf, kedua menolak . Selain itu, masalah muncul berkaitan dengan terbaru paket bantuan Australia untuk Indonesia . Senilai A $ 760.000.000, program ini adalah untuk mengatasi kejahatan dan korupsi di PNG dengan mengirimkan 200 polisi Australia ke Port Moresby dan menginstal 40 pejabat Australia dalam birokrasi nasional. Namun, setelah detasemen pertama polisi tiba, pengadilan tinggi Papua Nugini memutuskan bahwa pengaturan tersebut tidak konstitusional, dan polisi kembali ke rumah . Sebuah pengaturan baru, di mana hanya 30 petugas akan berfungsi sebagai kekuatan pelatihan bagi pasukan lokal telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia sebagai " terbaik kedua " .