Penyensoran di Turki
Sejarah

Penyensoran secara regional sudah berlaku sebelum berdirinya Republik Turki. Pada 15 Februari 1857, Kesultanan Utsmaniyah mengeluarkan undang-undang yang mengatur percetakan ("Basmahane Nizamnamesi"); di mana buku pertama harus ditujukan kepada gubernur, yang diteruskan ke komisi pendidikan ("Maarid Meclisi") dan keamanan. Seterusnya, pihak Kesultanan akan memeriksanya. Jika tidak melewati proses ini buku-buku tidak diizinkan terbit secara legal. Pada tanggal 24 Juli 1908, di awal Era Konstitusi Kedua, penyensoran dicabut, tetapi surat kabar yang menerbitkan berita yang dianggap berbahaya bagi keamanan luar dan dalam negeri ditutup. Hingga antara tahun 1909 - 1913 terjadi kasus pembunuhan yang  menewaskan empat jurnalis; Hasan Fehmi, Ahmet Samim, Zeki Bey dan Hasan Tahsin.
Menyusul pembubaran kekhalifahan pada tahun 1924, terjadi peristiwa pemberontakan Sheikh Said sebagai bagian dari konflik etnis yang meletus dengan penciptaan identitas nasionalisme Turki sekuler yang ditolak oleh bangsa Kurdi, yang telah lama setia kepada Khalifah. Sheikh Said, seorang syekh Naqsabandiyah, menuduh kaum nasionalisme Turki "merendahkan Khalifah menjadi parasit," hingga pecahlah pemberontakan dan darurat militer diberlakukan pada 25 Februari 1925. Ketidaksepakatan di partai Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik) pada akhirnya mendukung tindakan yang lebih keras dan di bawah kepemimpinan İsmet İnönü, undang-undang Takrir-i Sükun Kanunu diusulkan pada 4 Maret 1925. Undang-undang ini memberikan kekuasaan yang tidak terkendali kepada pemerintah, dan memiliki sejumlah konsekuensi termasuk penutupan semua surat kabar kecuali Cumhuriyet dan Hakimiyet-i Milliye. Hasilnya adalah menyensor setiap kritik terhadap partai yang berkuasa, pengikut sosialis dan komunis ditangkap dan diadili oleh Pengadilan Tinggi yang didirikan di Ankara di bawah kekuasaan hukum. Tevhid-i Efkar, Sebül Reşat, Aydınlık, Resimli Ay, dan Vatan, termasuk di antara surat kabar yang ditutup dan beberapa wartawan ditangkap untuk diadili di pengadilan. Pengadilan juga menutup kantor partai oposisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkas pada 3 Juni 1925, dengan dalih bahwa dukungan mereka secara terbuka untuk perlindungan adat agama telah berkontribusi pada pemberontakan Sheikh Said.
Selama Perang Dunia II (1939–1945) banyak surat kabar diperintahkan untuk tutup, termasuk koran harian Cumhuriyet (5 kali, selama 5 bulan dan 9 hari), Tan (7 kali, selama 2 bulan dan 13 hari), dan Vatan (9 kali, selama 7 bulan dan 24 hari).
Ketika Partai Demokrat yang diketuai Adnan Menderes berkuasa pada 1950, penyensoran mulai memasuki era baru dengan adanya perubahan UU Pers dan berlakunya hukuman dan denda yang lebih ditingkatkan. Beberapa surat kabar diperintahkan untuk tutup, termasuk harian Ulus (larangan tak terbatas), Hürriyet, Tercüman, dan Hergün (masing-masing dua minggu). Pada April 1960, satuan komisi investigasi ("Tahkikat Komisyonu") dibentuk oleh Majelis Agung Nasional Turki. Satuan tersebut diberi kuasa untuk menyita publikasi, menutup koran dan percetakan. Siapa pun yang tidak mengikuti keputusan komisi tersebut dapat dihukum penjara, antara satu hingga tiga tahun.
Kebebasan berbicara sangat dibatasi setelah kudeta militer tahun 1980 yang dipimpin oleh Jenderal Kenan Evren. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, mendekati isu sekularisme, hak-hak minoritas (khususnya masalah Kurdi), dan peran militer dalam politik berisiko pembalasan.
Pasal 8 Undang-Undang Anti-Teror (UU 3713), sedikit diubah pada tahun 1995 dan kemudian dicabut, menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun untuk "propaganda separatis." Terlepas dari namanya, UU Anti-Teror menghukum banyak pelanggaran tanpa kekerasan. Para pasifisme telah dipenjarakan berdasarkan Pasal 8 tersebut. Misalnya, penerbit Fatih Tas dituntut pada tahun 2002 berdasarkan Pasal 8 di Pengadilan Keamanan Negara Istanbul karena menerjemahkan dan menerbitkan tulisan-tulisan oleh Noam Chomsky, yang merangkum sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Turki tenggara; tetapi pada Februari 2002 ia dibebeaskan. Penerbit wanita terkemuka Ayşe Nur Zarakolu, yang digambarkan oleh The New York Times sebagai "salah satu penantang paling kejam terhadap undang-undang pers Turki", dipenjarakan di bawah Pasal 8 hingga empat kali.