Kristallnacht
"Pengusutan" dan "penyelidikan" oleh Nazi

Walaupun Goebbels sudah berusaha menjustifikasi Kristallnacht, tindakan-tindakan pada malam tersebut tetap saja melanggar hukum positif. Dari tanggal 10 November 1938, Kementerian Kehakiman sudah memberikan izin kepada Gestapo dan Partai Nazi untuk memimpin penyelidikan terhadap tindak kekerasan yang berlangsung pada saat Kristallnacht. Jaksa penuntut umum (yang tunduk kepada Kementerian Kehakiman) diperbolehkan melanjutkan penyelidikan apabila perkara terkait sudah ditinjau oleh Gestapo setempat. Dengan ini Gestapo dapat menyingkirkan perkara yang dapat merugikan Partai Nazi secara politik. Kebanyakan perkara yang diusut terkait dengan penjarahan. Gestapo dan polisi setempat melacak lokasi ratusan penjarah dan memberikan pengampunan kepada mereka yang bersedia mengembalikan barang jarahan kepada polisi. Namun, tawaran pengampunan ini kurang berhasil mencapai tujuannya, karena beberapa minggu setelah Kristallnacht, polisi masih meminta kepada para penjarah untuk mengembalikan barang curian.
Pada 7 Desember 1938, Rudolf Hess memerintahkan agar semua perkara yang menjerat anggota Partai Nazi hanya diproses oleh Gestapo dan Pengadilan Partai Nazi, sehingga tidak lagi melibatkan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan setelah Partai Nazi menyadari bahwa perkara "kecil" pun bisa mempermalukan mereka. Pada 10 Desember, Heydrich memberikan arahan kepada kantor-kantor Gestapo sehubungan dengan hal ini. Semua perkara terkait pembunuhan, kekerasan serius, pemerasan, penjarahan, penggelapan, dan kekerasan seksual akan diselidiki oleh kantor Gestapo setempat. Gestapo diminta untuk tidak menarik perhatian saat melakukan penyelidikan, dan mereka juga harus berkonsultasi dengan kantor Pengadilan Partai Nazi setempat di setiap tahap penyelidikan. Heydrich juga menegaskan pentingnya menetapkan niat dari suatu tindak pidana. Apabila tersangka diyakini memiliki niat "idealistik" (dalam kata lain, untuk mewujudkan cita-cita gerakan Nazi), Gestapo diminta untuk tidak terlalu tegas dengan mereka. Di sisi lain, tersangka dengan niat yang tidak "idealistik" (seperti ketamakan, kesadisan, dan berahi) akan diselidiki secara lebih mendalam. Pada saat yang sama, Heydrich memerintahkan agar Gestapo tidak mengusut tindakan pembakaran, perusakan properti, dan penghancuran sinagoge dan kuburan Yahudi.
Dari Desember 1938 hingga Februari 1939, hanya tiga puluh tindak pembunuhan yang diselidiki oleh Pengadilan Tertinggi Partai Nazi. Para pelakunya tidak dihukum atau hanya memperoleh sanksi disiplin ringan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang dikeluarkan dari partai. Pengadilan lalu meminta Hitler untuk memberikan pengampunan agar mereka juga tidak diadili di pengadilan negara. Hitler memenuhi permintaan ini. Terdapat empat anggota Sturmabteilung yang diadili oleh pengadilan negara karena telah melecehkan atau memperkosa gadis-gadis Yahudi, tetapi yang dianggap sebagai tindak pidana bukan pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan, tetapi Rassenschande atau "pengotoran ras" karena telah berhubungan seks dengan orang Yahudi. Mereka pun dikeluarkan dari partai. Mengingat sistem hukum telah dimanipulasi oleh Partai Nazi, seorang hakim di negara bagian Bayern memberitahukan kepada Kementerian Kehakiman bahwa pengecualian anggota Partai Nazi dari proses hukum negara telah membuat orang-orang di daerahnya mempertanyakan apakah mereka masih tinggal di Rechtsstaat (negara hukum).