Kekayaan intelektual
Sejarah

Artikel utama: Sejarah hak cipta dan Sejarah paten
Statuta Monopoli (1624) dan Statuta Anne Britania (1710) adalah asal muasal paten dan hak cipta, dan menjadi tonggak awal terciptanya konsep kekayaan intelektual.
"Kekayaan sastra" menjadi istilah yang umum digunakan dalam debat hukum Britania Raya selama dasawarsa 1760-an dan 1770-an berkaitan sejauh mana penulis dan penerbit memiliki hak yang diturunkan oleh common law atas kekayaan (Millar v Taylor (1769), Hinton v Donaldson (1773), Donaldson v Becket (1774)). Istilah intellectual property terlahir pada masa itu, saat berita yang dipublikasikan di Monthly Review tahun 1769 menggunakan frasa itu. Contoh awal yang jelas dari penggunaan modern ini adalah pada 1808, saat itu digunakan sebagai judul kepala dalam koleksi esai.
Bentuk yang ekuivalen di Jerman digunakan saat berdirinya Konfederasi Jerman Utara kala konstitusinya memberikan pelindungan HaKI oleh legislatif (Schutz des geistigen Eigentums) dalam konfederasi tersebut. Saat banyak sekretariat administratif yang dibentuk berdasarkan Konvensi Paris (1883) dan Konvensi Bern (1886) digabung 1893, mereka berpusat di Bern, dan mengadaptasi istilah "kekayaan intelektual", dan membentuk lembaga baru bernama Biro Internasional Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Organisasi ini pindah ke Jenewa pada tahun 1960 dan berlanjut pada 1967 dengan berdirinya Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dengan sebuah perjanjian sebagai badan otonom PBB. Menurut pakar hukum Mark Lemley, ini adalah kali pertamanya Amerika Serikat menggunakan istilah itu (yang kala itu belum menjadi penanda tangan Konvensi Bern), dan belum menjadi populer sampai pemberlakuan Bayh-Dole Act tahun 1980.
Sejarah paten bukanlah dari penemuan, melainkan pemberian dari Ratu Elizabeth I (1558–1603) untuk tujuan monopoli. Sekitar 200 tahun setelah akhir pemerintahan beliau, paten menjadi hak eksklusif yang diberikan kepada penemu secara hukum untuk mengontrol produksi dan/atau penjualan atas penemuan ilmiah atau mekanisnya, sehingga ada pergeseran makna paten dari prerogatif kerajaan menjadi doktrin common law.
Istilah ini muncul dalam putusan Pengadilan Negara Bagian Massachusetts pada Oktober 1845 dalam kasus hukum paten Davoll et al. v. Brown, saat sang hakim Charles L. Woodbury menulis bahwa "hanya dengan cara inilah kami melindungi kekayaan intelektual, tenaga pikir, produksi, dan minat adalah milik manusia ... ibarat gandum yang ia tanam, atau gembala yang ia ternakkan." Pernyataan bahwa "penemuan merupakan ... kekayaan" hadir lebih awal. Pasal 1 dari UU Prancis tahun 1791 berbunyi, "Segala macamnya penemuan baru adalah kekayaan milik pencipta; untuk menjamin penikmatan oleh pencipta dalam jangka waktu sementara, sehingga perlu diberikan padanya sebuah hak paten untuk lima, sepuluh, atau lima belas tahun." Di Eropa, penulis Prancis A. Nion menyebut propriété intellectuelle dalam Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, diterbitkan 1846.
Hingga sekarang, tujuan hukum kekayaan intelektual adalah untuk memberikan perlindungan dalam jangka pendek untuk mendorong inovasi. Oleh karena itu, secara historis, perlindungan hukum diberikan hanya jika diperlukan untuk mendorong penemuan, dan itu terbatas waktu dan ruang lingkupnya. Hal ini terutama merupakan buah dari pengetahuan yang secara tradisional dipandang sebagai barang publik, untuk memungkinkan penyebarluasan dan pengembangan yang luas.
Asal usul konsep ini dapat dilacak balik. Hukum Yahudi menyertakan beberapa pertimbangan yang pengaruhnya mirip dengan hukum HaKI modern, meski peristilahan penciptaan intelektual sebagai sebuah kekayaan tidak muncul — yakni prinsip Hasagat Ge'vul (perambahan tidak adil) digunakan untuk membuktikan keberadaan hak penggandaan oleh penerbit (bukan pencipta) pada abad ke-16. Pada 500 SM, pemerintah Sybaris di zaman Yunani Kuno memberikan hak paten selama setahun "untuk siapa pun yang berhasil menemukan penyempurnaan sebuah kemewahan".
Menurut Jean-Frédéric Morin, "hukum kekayaan intelektual global saat ini berada di tengah-tengah pergeseran paradigma". Sungguh, hingga awal 2000-an hukum HaKI global didominasi oleh karakteristik perlindungan hukum HaKI berstandar tinggi dari Eropa atau Amerika Serikat, dengan tujuan penyeragaman standar ini di setiap negara dan dalam berbagai bidang, terhadap nilai-nilai sosial, budaya, atau lingkungan atau tingkat pembangunan ekonomi nasional. Morin berpendapat bahwa "wacana yang muncul dari hukum HaKI global menganjurkan fleksibilitas kebijakan yang lebih luas dan akses yang lebih luas ke pengetahuan, terutama untuk negara-negara berkembang." Memang, dengan Agenda Pembangunan yang diadopsi oleh WIPO pada tahun 2007, perlunya 45 rekomendasi penyesuaian kegiatan WIPO dengan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan bertujuan untuk mengurangi distorsi terutama pada isu-isu seperti akses pasien ke obat-obatan, akses pengguna Internet terhadap informasi, akses petani terhadap benih, akses pemrogram ke kode sumber, atau akses pelajar ke artikel ilmiah. Namun, pergeseran paradigma ini belum terwujud dalam reformasi hukum yang konkret di tingkat internasional.
Berdasarkan latar belakang inilah Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) mewajibkan anggota WTO untuk menetapkan standar minimum perlindungan hukum, tetapi tujuan “penyetaraan yang adli” untuk peraturan perundang-undangan perlindungan HaKI telah menuai kontroversi berkaitan adanya perbedaan tingkat pembangunan negara. Terlepas dari kontroversi, perjanjian tersebut telah secara luas memasukkan hak kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan global untuk pertama kalinya pada tahun 1995, dan telah berlaku sebagai perjanjian paling komprehensif yang dicapai oleh dunia.