stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Rumpun bahasa Gorontalo–Mongondow
Rujukan > Biblografi

Blust, Robert (1991). "The Greater Central Philippines hypothesis". Oceanic Linguistics. 30: 73–129. JSTOR 3623084.
Lobel, Jason William; Paputungan, Ade Tatak (2017). "Notes from the field: Lolak: Another moribund language of Indonesia, with supporting audio". Language Documentation & Conservation. 11: 328–266.
Usup, Hunggu Tadjuddin (1986). Rekonstruksi protobahasa Gorontalo-Mongondow (Tesis Doktoral). Universitas Indonesia.
Saarani Mohamad

Ini adalah nama Melayu; nama "Mohammad" merupakan patronimik, bukan nama keluarga, dan tokoh ini dipanggil menggunakan nama depannya, "Saarani".
| Yang Amat Berhormat Dato' SeriSaarani MohamadSPMP DPCM AMN AMP PJK ADUN |
| --- | --- |
ساعراني محمد

 
Menteri Besar Perak ke-14
Petahana
Mulai menjabat  10 Desember 2020
Penguasa monarki: Nazrin Shah
Pendahulu Ahmad Faizal AzumuPengganti Petahana
Daerah pemilihan: Kota Tampan
Pemimpin Oposisi Perak
Masa jabatan 1 Agustus 2018 – 13 Maret 2020
Penguasa monarki: Nazrin Shah
Menteri Besar: Ahmad Faizal Azumu
Pendahulu Zambry Abdul KadirPengganti Abdul Aziz Bari
Daerah pemilihan: Kota Tampan
Anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Perak dapil Kota Tampang
Petahana
Mulai menjabat  21 Maret 2004
Pendahulu Daerah pemilihan dibentukPengganti Petahana
Mayoritas: 2.677 (2004)   2.335 (2008)   1.844 (2013)   2.302(2018)   1.237 (2022)
Anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Perak dapil Lenggong
Masa jabatan 29 November 1999 – 21 Maret 2004
Pengganti Position abolished
Mayoritas: 2,411 (1999)
 
Informasi pribadi
Lahir: 14 Maret 1962 (umur 62) Lenggong, Perak, Federasi Malaya
Kewarganegaraan: Malaysia
Partai politik: Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)
Afiliasi politik lainnya: Barisan Nasional (Malaysia) (BN)
Almamater: Universitas Teknologi Malaysia Universitas Terbuka Malaysia
Pekerjaan: Politikus, Guru


Sunting kotak info • L • B
 
Dato' Seri Saarani bin Mohamad (lahir 14 March 1962) adalah seorang guru dan politisi Malaysia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Besar Perak ke-14 dan Anggota Dewan Undangan Negeri Perak. Sebelum menjadi menteri besar, Saarani pernah menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak (EXCO) pada masa pemerintahan Zambry Abdul Kadir dan Tajol Rosli Mohd Ghazali serta Ahmad Faizal Azumu. Selain itu Saarani juga pernah menjadi Ketua Oposisi Perak dari Agustus 2018 hingga Maret 2020. Saarani merupakan Anggota Dewan Tertinggi dan Kepala Divisi UMNO Bagian Lenggong. Ia juga ditunjuk menjadi Ketua UMNO dan Barisan Nasional di Negara Bagian Perak.
Hasil Pemilihan

| Tahun | Daerah Pemilihan | Calon | Calon | Suara | Persentase | Calon Lawan | Calon Lawan | Suara | Persentase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | N16 Lenggong |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 6,427 | 59.95% |  | Azizan Mohd Desa (PAS) | 3,986 | 37.18% |
| 2004 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 5,071 | 67.93% |  | Hamzah Mohd Zain (keADILan) | 2,394 | 32.07% |
| 2008 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 4,963 | 65.38% |  | Hamzah Mohd Zain (PKR) | 2,628 | 34.62% |
| 2013 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 5,893 | 59.27% |  | Zahrul Nizam Abdul Majid (PKR) | 4,049 | 40.73% |
| 2018 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 5,183 | 52.36% |  | Muhammad Rif'aat Razman (PAS) | 2,881 | 29.11% |
| 2018 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 5,183 | 52.36% |  | Noor Hasnida Mohd Hashim (BERSATU) | 1,834 | 18.53% |
| 2022 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 5,468 | 48.24% |  | Jamil Yahya (PAS) | 4,231 | 37.32% |
| 2022 | N04 Kota Tampan |  | Saarani Mohamad (UMNO) | 5,468 | 48.24% |  | Mohd Sabri Abdul Manaf (AMANAH) | 1,637 | 14.44% |
Daftar Referensi

↑  "Extended debate time for Perak state assembly". Malay Mail. 3 August 2018. Diakses tanggal 9 August 2018.
↑  "Malaysia Decides 2008". The Star. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 April 2008. Diakses tanggal 25 January 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) Percentage figures are calculated based on total turnout.
↑  "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri" (dalam bahasa Malay). Election Commission of Malaysia. Diakses tanggal 4 February 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)  Percentage figures based on total turnout.
↑  "Malaysia General Election". undiinfo Malaysian Election Data. Malaysiakini. Diakses tanggal 4 February 2017.  Results only available from the 2004 election.
↑  "KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM 13". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum (dalam bahasa Malay). Election Commission of Malaysia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 March 2021. Diakses tanggal 24 March 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
↑  "my undi : Kawasan & Calon-Calon PRU13 : Keputusan PRU13 (Archived copy)". www.myundi.com.my. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 March 2014. Diakses tanggal 9 April 2014.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  "Keputusan Pilihan Raya Umum ke-13". Utusan Malaysia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2018. Diakses tanggal 26 October 2014.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE – 14" (dalam bahasa Malay). Election Commission of Malaysia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 September 2020. Diakses tanggal 17 May 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)  Percentage figures based on total turnout.
↑  "The Star Online GE14". The Star. Diakses tanggal 24 May 2018.  Percentage figures based on total turnout.
Anwar Ibrahim
Reformasi dan pembentukan Partai Keadilan

Artikel utama: Reformasi (Malaysia)
Tidak lama setelah ia dipecat oleh Mahathir Mohamad, Anwar dan pendukungnya melancarkan gerakan Reformasi dengan melakukan serangkaian aksi unjuk rasa melawan pemerintahan Barisan Nasional yang sudah memerintah lama.
Gerakan Reformasi ini menghasilkan partai baru yang digagas sebagai partai multi-etnis yang bernama Partai Keadilan Nasional (KEADILAN). Pada tahun 1999, KEADILAN bekerja sama dengan Partai Islam Se-Malaysia dan Partai Tindakan Demokratik dalam membentuk koalisi Barisan Alternatif dalam upaya melawan koalisi Barisan Nasional. Pada Agustus 2003, KEADILAN dan sebagian besar Partai Rakyat Malaysia meleburkan diri menjadi Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh istrinya Wan Azizah Wan Ismail sebagai presiden partai. PKR mendapatkan hasil yang gemilang pada pemilu 2008, memenangkan 31 kursi di Dewan Rakyat Malaysia dan menjadi partai oposisi terbesar. Pada tahun yang sama, PAS, DAP dan PKR membubarkan koalisi Barisan Alternatif dan membentuk koalisi Pakatan Rakyat.
Pemangku belakang Pakatan Harapan > Pengampunan raja dan pembebasan

Pakatan Rakyat dibubarkan dengan dibuinya Anwar Ibrahim ke dalam penjara. Maka pendukungnya membentuk koalisi baru yang bernama Pakatan Harapan yang menunjuk Anwar sebagai ketua umum koalisi in absentia. Koalisi tersebut terdiri dari DAP, PKR dan partai pecahan PAS, AMANAH dan kemudian diperkuat dengan kehadiran BERSATU dan Mahathir Mohamad ke dalam koalisi. Koalisi tersebut berhasil menggulingkan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Razak pada pemilu 2018 (GE14). Setelah pembentukan pemerintahan baru, Anwar Ibrahim diberikan pengampunan dan dibebaskan dari penjara pada 16 Mei 2018. Ia direncanakan untuk menggantikan Mahathir setelah masa yang ditentukan dan kesepakatan ini disetujui oleh Pakatan Harapan sebelum GE14.
Kehidupan pribadi

Anwar Ibrahim lahir di Cherok Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada 10 Agustus 1947. Ayahnya, Ibrahim Abdul Rahman bekerja sebagai pelayan rumah sakit sebelum akhirnya memutuskan bergabung ke dunia politik sebagai anggota parlemen dari UMNO untuk daerah pemilihan Seberang Perai Tengah sejak 1959 hingga kekalahannya dalam pemilihan umum pada 1969 oleh calon legislatif dari Partai Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN). Ibunya, Che Yan Hamid Hussein berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang aktif di UMNO, terutamanya di organisasi sayap perempuan, Pergerakan Wanita UMNO. Bahkan, semasa kecilnya, Anwar sering diajak ke acara perkumpulan Wanita UMNO oleh ibunya.
Anwar memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Kebangsaan Stowell, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kemudian, ia menempuh sekolah menengahnya di Maktab Melayu Kuala Kangsar dari 1960 sampai 1966 dan turut aktif di Persatuan Bahasa Melayu. Pada 1967, Anwar melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Ia menerima gelar sarjana bagi Fakultas Sastra Bahasa Melayu.
Keluarga

Ayahnya, Ibrahim Abdul Rahman adalah seorang politisi senior Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dan pernah menjadi anggota parlemen. Jiwa politiknya itu menurun ke Anwar, sehingga ia ikut menyertai UMNO pada 1982. Anwar Ibrahim menikahi seorang wanita kelahiran Singapura, yakni Wan Azizah Wan Ismail pada 26 Februari 1980. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai lima anak perempuan dan seorang anak laki-laki, diantaranya Nurul Izzah, Nurul Nuha, Mohd Ehsan, Nurul Ilham, Nurul Iman, dan Nurul Hana. Anak sulungnya, Nurul Izzah mengikuti jejak karier politiknya sebagai anggota parlemen dan menyertai Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Kontroversi

Pada tanggal 3 Januari 2023, Anwar menunjuk putrinya, Nurul Izzah Anwar, sebagai penasihat ekonomi dan keuangan utama bagi Perdana Menteri, yang memicu keraguan dan perbedaan pendapat dari semua pihak, serta menuai kritik terkait nepotisme dalam pemerintahan.
Pada tanggal 22 Maret 2023, kunjungan resmi Anwar ke Arab Saudi yang tidak berhasil bertemu dengan Raja Salman dan Pangeran Mahkota, telah memicu kontroversi. Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, ketua komite urusan internasional oposisi, mengajukan mosi darurat di Dewan Rakyat untuk membahas dampak kunjungan Anwar ke Arab Saudi.
Penghargaan > Tanda kehormatan dalam negeri

Pahang :
Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (SSAP)–Dato' Sri (1990)
Melaka :
Darjah Gemilang Seri Melaka (DGSM)–Datuk Seri (1991)
Pulau Pinang :
Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri (DMPN)–Dato' (1991)
Darjah Utama Pangkuan Negeri (DUPN)–Dato' Seri Utama (1994)
Selangor :
Darjah Kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSSA)–Dato' Seri (1992, dicabut pada 3 November 2014)
Negeri Sembilan :
Darjah Seri Paduka Negeri Sembilan (SPNS)–Dato' Seri Utama (1994)
Sabah :
Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK)–Datuk Seri Panglima (1994)
Perak :
Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini (SPCM)–Dato' Seri (1995)
Perlis :
Darjah Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail (SSPJ)–Dato' Seri Diraja (1995)
Penghargaan > Tanda kehormatan luar negeri

Filipina:
Knight of Rizal (KGCR) (1997)
Daftar pustaka

Kamarudin, Raja Petra (7 November 2005). "The stuff politicians are made of" (dalam bahasa Inggris). Malaysia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Januari 2008. Diakses tanggal 17 Juli 2008.
Kamarudin, Raja Petra (9 November 2005). "The Anwar Factor" (dalam bahasa Inggris). Malaysia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Januari 2008. Diakses tanggal 17 Juli 2008.
Yeoh, Oon (6 December 2005). "The return of Anwar Ibrahim" (dalam bahasa Inggris). Malaysia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Juni 2008. Diakses tanggal 17 Juli 2008.
Shari, Izatun (30 Juni 2008). "Najib denies involvement in Anwar sodomy allegation" (dalam bahasa Inggris). The Star Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-07-03. Diakses tanggal 17 Juli 2008.
"Anwar challenges PM and DPM to debate on fuel prices" (dalam bahasa Inggris). The Star Online. 6 Juni 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-07-09. Diakses tanggal 17 Juli 2008.
Rencana bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa

Bendera Ukraina dan Uni Eropa di Kherson
Aksesi Ukraina ke Uni Eropa merujuk pada proses negosiasi dan pengajuan keanggotaan Ukraina ke Uni Eropa. Proses keanggotaan Ukraina mengalami kemajuan pesat sejak pengajuan status kandidat Ukraina oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy, beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Setelah melalui proses panjang, pada Juni 2022, Dewan Eropa mengabulkan status Kandidat Ukraina, tetapi Ukraina harus menjalankan tujuh agenda reformasi untuk mempertahankan status tersebut. Diprediksi pada tahun 2023, Ukraina akan memulai negosiasi keanggotaan Uni Eropa dan akan bergabung ke Uni Eropa pada tahun 2029-2030.
Linimasa Aksesi

Pada 24 Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina melalui deklarasi "operasi militer spesial" yang bertujuan untuk men-"demiliterisasi" dan men-"denazifikasi" Ukraina dengan mengirim tentara ke wilayah Selatan dan Timur Ukraina, utamanya Donetsk oblast dan Luhansk Oblast. Invasi Rusia ini menjadi awal mula dari timbulnya urgensi dari kedua sisi untuk mengaksesi Ukraina sebagai bagian dari Uni Eropa.[butuh rujukan]
Beberapa hari setelah perang, pada 28 Februari, Presiden Ukraina mengajukan permohonan kepada Uni Eropa untuk menerima Ukraina segera melalui “prosedur istimewa baru” atau new special procedure. Sebanyak delapan Presiden dari negara anggota Uni Eropa yaitu dari Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Republik Slovakia, dan Slovenia dalam surat terbuka menyatakan urgensi bagi Uni Eropa untuk mengabulkan permohonan Ukraina secepatnya.
Presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, menyatakan dukungannya terhadap aksesi Ukraina ke Uni Eropa, tetapi menggarisbawahi bahwa proses tersebut akan memakan waktu. Presiden Komisi Eropa, Von Der Leyen mempresentasikan kuesioner legislatif kepada Presiden Zelenskyy yang merupakan percepatan dari proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun.
Setelah merespons pada 9 Mei, keputusan status Ukraina hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Komisi Eropa. Pada 17 Juni 2022, Komisi Eropa memberikan pendapatnya mengenai pengajuan Ukraina sebagai anggota Uni Eropa. Komisi Eropa merekomendasikan kepada Dewan Eropa untuk memberikan status kandidat pada Ukraina.
Bersamaan dengan rekomendasi tersebut, Brussels mengajukan permintaan bagi Kyiv yaitu tujuh poin mengenai reformasi yang diperlukan untuk mempertahankan status kandidat. Hal ini dikarenakan pemberian status kandidat pada Juni 2022 tidak final dan dapat ditarik bila Ukraina tidak memiliki kemajuan dalam agenda reformasi yang telah dipersyaratkan sebelumnya.[butuh rujukan]
Pada 23 Juni 2022, Dewan Eropa memberikan status kandidat kepada Ukraina. Dewan Eropa mengundang Komisi Eropa untuk melaporkan pemenuhan kondisi spesifik dalam opini Komisi Eropa sebagai bagian dari paket perluasan keanggotaan. Di hari yang sama, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi untuk secara segera memberikan status kandidat bagi Ukraina.[butuh rujukan]
Beberapa hari setelah keputusan status kandidat kepada Ukraina, pada 1 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, ketua Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk, dan Perdana Menteri Denys Shymhal menandatangani pernyataan bersama mengenai tujuan strategis dari keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.
Relasi Ukraina – Uni Eropa > 1994 - 2004

Dialog politik antara Uni Eropa dan Ukraina bermulai sejak 1994 ketika ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (Dalam bahasa Inggris: Partnership and Cooperation Agreement atau PCA) yang menekankan pada isu sosial-ekonomi serta meningkatkan pemerintahan publik, kebebasan press, dan kebebasan sipil. PCA berlaku sejak 1998 hingga 2008 dan menjadi instrumen legal pertama yang menandai hubungan Ukraina dengan Uni Eropa. Kerangka kerja sama ini menjadi basis pertama relasi antara Ukraina dan Uni Eropa. Melalui PCA, Ukraina tergabung ke dalam kerangka kebijakan negara tetangga Eropa (European Neighborhood Policy).[butuh rujukan]
Tahun 2004 menandai kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa, terutama sejak Revolusi Oranye. Revolusi ini terjadi akibat Pemilu Ukraina tahun 2004 yang disebut penuh penipuan, intimidasi, dan korupsi besar-besaran, sehingga terjadi protes berhari-hari di ibu kota Ukraina, Kyiv. Revolusi ini berakhir dengan dikalahkannya Victor Yanukovych oleh Victor Yuschenko.[butuh rujukan]
Relasi Ukraina – Uni Eropa > 2005 – 2006

Terpilihnya Presiden Victor Yushchenko membawa Ukraina mendekat kepada Uni Eropa. Mendapatkan status sebagai anggota penuh Uni Eropa menjadi tujuan strategis Ukraina pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Yuschenko. Pada 13 Januari 2005, Parlemen Eropa hampir secara mutlak mengadopsi resolusi terkait dengan keanggotaan Uni Eropa. Keputusan ini didukung dan disambut baik oleh banyak Pemimpin Uni Eropa dan publik Eropa saat itu.[butuh rujukan]
Pada Oktober 2005, Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, mengatakan bahwa "Masa depan Ukraina ada di Uni Eropa" setelah bertemu PM Yuri Yekhanurov di Brussel. Namun, Presiden menyebutkan bahwa "Hal terbaik untuk mencapai ini ialah dengan mengambil langkah konkret dalam reformasi administratif dan ekonomi, alih-alih mengatakan tentang aksesi sepanjang waktu."
Ambiguitas ini kemudian menjadi jelas ketika Kertas Strategi Pengembangan yang diterbitkan Komisi Eropa pada 9 Oktober 2005 menyatakan bahwa implementasi rencana perluasan, yaitu Kroasia, dapat menghentikan aksesi Ukraina, Belarusia, dan Moldova. Komisioner perluasan Uni Eropa, Olli Rehn mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya menghindari "Terlalu banyak perluasan," menekankan bahwa rencana perluasan yang telah ada sudah cukup.
Relasi Ukraina – Uni Eropa > 2007 – 2013

Pada Maret 2007, Ukraina ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, namun perjanjian ini tidak memasukkan rencana spesifik mengenai aksesi Ukraina ke Uni Eropa dalam masa depan. Walaupun mendapat dukungan dari beberapa pemimpin dari Eropa Tengah, misalnya Polandia, beberapa politisi Eropa Barat membicarakan mengenai "Enlargement fatigue" dari institusi Uni Eropa.[butuh rujukan]
Pada Mei 2008, Polandia dan Swedia memajukan proposal bersama untuk Kemitraan Timur (Eastern Partnership) dengan negara pasca-Soviet yaitu Ukraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan dan Georgia, dengan Rusia dan Belarusia berpartisipasi dalam beberapa aspek. Pada akhirnya, Belarusia bergabung dalam inisiatif. Perdana Menteri Polandia Radosław Sikorski menyebutkan bahwa dalam menyikapi enlargement fatigue Uni Eropa, negara-negara anggota harus dapat memanfaatkan waktu untuk secara bertahap menerima anggota baru dengan menggunakan kemitraan Timur sebagai bentuk alternatif dari perluasan. Pada 7 Mei 2009, kebijakan ENP berlaku secara resmi antara Uni Eropa dengan negara batas Timur Eropa, termasuk Ukraina. Perjanjian ini memungkinkan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.[butuh rujukan]
Relasi Ukraina mendekat sejak terjadinya Euromaidan yaitu unjuk rasa di Ukraina yang bermula pada 21 November 2013 setelah demonstrasi yang mendorong integrasi Ukraina ke Uni Eropa. Demonstrasi ini meluas menjadi seruan agar Presiden Ukraina Victor Yanukyovych dan pemerintahannya mengundurkan diri. Hal ini diawali karena Presiden Yanukovych memilih untuk tidak menandatangani perjanjian Association Agreement dengan Uni Eropa. Rusia menawarkan asosiasi dengan Serikat Pabean dengan Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan sebagai alternatif.[butuh rujukan]
Relasi Ukraina – Uni Eropa > 2014 – 2022

Setelah Revolusi Euromaidan (atau Revolusi Martabat), Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea dan mendukung kelompok bersenjata ilegal di Ukraina Timur. Pada 27 Februari, tentara Rusia mendapatkan situs strategis di Krimea dan mendirikan pemerintahan Pro-Rusia Aksoynov di Krimea serta mendeklarasikan kemerdekaan Krimea secara sepihak pada 16 Maret 2014.
Parlemen Eropa pada 27 Februari 2014 meloloskan resolusi yang mengakui hak Ukraina untuk "mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa, bila mematuhi prinsip demokrasi, menghargai kebebasan fundamental, hak asasi, dan hak minoritas, serta memastikan supremasi hukum." Setelah Euromaidan, tepatnya pada Juni 2018, Presiden Ukraina memiliki visi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 2030. Pada 21 Februari 2019, Konstitusi Ukraina diamandemen untuk mencantumkan norma-norma dalam tujuan utama keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa dan NATO.
Polandia dan Lituania menjadi dua negara yang paling mendukung keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Dalam Pertemuan Antarparlemen Ukraina-Polandia-Lituania, dibicarakan strategi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa pada tahun 2027 sebagai tahun strategis aksesi Ukraina mengingat presidensi Lituania. Pada 28 Juli 2020, wadah tripartit bagi kerja sama politik, ekonomi, dan budaya, yaitu Segitiga Lublin (Lublin Triangle) antara Ukraina, Polandia, dan Lituania, dibentuk dengan tujuan integrasi Uni Eropa dan NATO.
Bagian ekonomi dari Ukraina-Uni Eropa Association Agreement ditandatangani pada 27 Juni 2014 oleh Presiden baru, Petro Poroshenko. Pada 1 Januari 2016, Ukraina bergabung dengan Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) dengan Uni Eropa. Masyarakat Ukraina kemudian diberikan kebebasan visa ke Kawasan Schengen selama 90 hari dalam masa 180 hari pada 11 Juni 2017 dan Association Agreement dengan Deep and Comprehensive Free Trade Area sebagai bagian integral secara formal berlaku pada 1 September 2017.
Pada 11 Februari 2021, Parlemen Eropa mempublikasikan laporan mengenai kesuksesan Ukraina dalam mengimplementasikan Association Agreement di Uni Eropa. Secara umum, Uni Eropa belum siap untuk secara resmi memulai pembicaraan mengenai prospek aksesi Ukraina, tetapi perspektif keanggotaan telah diakui oleh institusi Uni Eropa. Pada tahun 2021, Ukraina menyiapkan diri untuk secara formal mengajukan keanggotaan pada tahun 2024, untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2030-an.