＃2019GantiPresiden
Tanggapan

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

Joko Widodo (kiri) menyebut kaos tak akan dapat menggantikan dirinya, dibalas oleh Yusril Ihza Mahendra (kanan) dengan menyebut kaos tak akan menyebabkan seseorang menjadi presiden.
Menjawab pertanyaan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan #2019GantiPresiden tak melanggar hukum disebutkan aturan khusus mengenai kampanye pilpres 2019 masih belum dibuat, sementara
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro menilai #2019GantiPresiden secara etika tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk kampanye. Bertentangan dengan pernyataan dari Syarif Alkadrie, Ketua Umum Partai NasDem menyebut penggunaan #2019GantiPresiden terbilang wajar. Sohibul Iman menyebut gerakan yang diluncurkan oleh kader partainya selaras dengan harapan masyarakat dan mengaku senang atas tanggapan santai Joko Widodo. Menanggapi Joko, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyindir bahwa baju kotak-kotak tidak akan membuat seseorang menjadi presiden. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid optimis #2019GantiPresiden akan terealisasi mengingat Joko dinilai belum melaksanakan janji-janji semasa kampanye Pilpres 2014. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan fenomena #2019GantiPresiden adalah hal yang biasa, membandingkan dengan fenomena kampanye Joko untuk 2 periode. Fadli Zon menilai #2019GantiPresiden bagus dan perlu didukung. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan gerakan #2019GantiPresiden harus didukung dalam perspektif evaluasi terhadap pemerintah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Habiburokhman menyebut Joko tak perlu memberikan respons berlebihan terhadap #2019GantiPresiden, menyebut persaingan dengan menggunakan tagar merupakan hal biasa. Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Sejahtera Amien Rais memberikan catatan kepemimpinan Joko Widodo sembari menyebut pergantian presiden pada 2019 merupakan hal yang tak dapat dibendung lagi. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut gerakan ini merupakan gerakan yang digerakkan oleh sekelompok masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah Joko, bukan Gerindra; meskipun demikian gerakan ini bukanlah gerakan yang terlarang karena dilakukan secara konstitusional.
Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kaos bertuliskan #2019GantiPresiden tak akan sanggup menggantikan dirinya, menyebut bahwa rakyat yang dapat mengganti dirinya, bila memang kehendak rakyat demikian; tanggapan Joko didukung oleh Sohibul Iman. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyebut fenomena tagar ini menyedihkan karena kampanye pilpres bahkan belum dimulai. Eva juga menyoroti perihal upaya dari partai oposisi untuk Joko Widodo yang semakin gencar. Menanggapi maraknya kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, politikus Partai Golongan Karya Ace Hasan Syadzily menyebut bahwa beredarnya kaos tersebut merupakan upaya untuk mendiskreditkan Joko, menyebutkan bahwa kinerja pemerintahan Joko dinilai rakyat sudah sangat memuaskan sebagaimana survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Alkadrie menyebut bahwa #2019GantiPresiden digunakan oleh orang-orang yang frustrasi dengan pemerintahan Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa #2019GantiPresiden hanyalah keinginan segelintir pihak yang ingin mengganti Joko, merasa wajar dengan tanggapan Joko atas tagar tersebut. Ruhut Sitompul meragukan gerakan #2019GantiPresiden akan benar-benar mengganti Joko, menilai PKS tak mampu mendepak Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua MPR, meski sudah memecat Fahri sejak 2016. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai #2019GantiPresiden bukan sebagai aspirasi, namun manuver politik, menyebut pihak oposisi tak dapat melakukan sesuatu ketika keterpilihan Joko tinggi. Johnny G. Plate menilai gerakan ini tidak etis.
Dari kalangan non-politisi, Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Rustam Ibrahim menyatakan dalam status di akun Twitter pribadinya bahwa banyak orang memelas agar Joko segera digantikan pada 2019, merasa tak tahan menderita sebagai oposisi. Bersama #2019TetapJokowi, Ray Rangkuti menilai #2019GantiPresiden semestinya sudah mengarah kepada substansi. Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia Silvianus Alvin menilai Joko dapat mengatasi gerakan penentangan yang diarahkan kepada dirinya.