Internet di Indonesia
Sensor

Penyaringan Internet didaftarkan sebagai substansial dalam wilayah sosial, seperti selektif di wilayah politik dan alat Internet, dan karena tidak ada bukti penyaringan di daerah konflik / keamanan oleh OpenNet Initiative tahun 2011 berdasarkan pengujian yang dilakukan selama tahun 2009 dan 2010. Pengujian juga menunjukkan bahwa Internet filtering di Indonesia tidak sistematis dan konsisten, diilustrasikan oleh perbedaan yang ditemukan di tingkat penyaringan antara ISP.
Indonesia dinilai "sebagian bebas" di Freedom di Net 2011 dengan nilai 46, berada di tengah-tengah antara akhir kisaran "bebas" pada 30 dan awal kisaran"tidak bebas" di 60.
Meskipun pemerintah Indonesia memiliki pandangan yang positif tentang Internet sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi, kekhawatiran semakin menjadi atas dampak akses terhadap informasi dan telah menunjukkan minat dalam meningkatkan kontrol atas konten online ofensif, terutama pornografi dan anti konten online Islam. Pemerintah mengatur konten tersebut melalui kerangka hukum dan peraturan dan melalui kemitraan dengan ISP dan Warung Internet.
Media melaporkan bahwa pemblokiran selektif beberapa situs web untuk periode singkat dimulai pada 2007-2008. Indonesia memerintahkan ISP untuk memblokir YouTube pada bulan April 2008 setelah Google dilaporkan tidak menanggapi permintaan pemerintah untuk menghapus film Fitna oleh parlemen Belanda Geert Wilders, yang dengan sengaja menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Pada bulan Mei 2010, ketika sebuah akun di Facebook mempromosikan kompetisi untuk menggambar Nabi Muhammad, pejabat pemerintah mengambil pendekatan yang lebih terfokus dan mengirim surat kepada Facebook untuk mendesak penutupan rekening, meminta semua ISP untuk membatasi akses ke pranala akun, dan mengundang Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia untuk membatasi akses ke grup. Karena oposisi dari blogger dan masyarakat sipil, bagaimanapun, ISP mengabaikan permintaan pemerintah, dan rekening tetap dapat diakses.
Pada bulan Maret 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperluas kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memasukkan pengawasan arus informasi dan kemungkinan sensor konten online. Pada awal 2010, kementerian menerbitkan rancangan Peraturan Konten Multimedia yang, jika diterapkan, akan membutuhkan ISP untuk menyaring atau menghapus materi tertentu. Jenis-jenis konten yang tercantum termasuk kategori kata-katanya samar seperti pornografi, perjudian, ucapan kebencian, ancaman kekerasan, paparan informasi pribadi, kekayaan intelektual, informasi palsu, dan konten yang merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan atribut fisik atau nonfisik, seperti disabilitas. Setelah kemarahan publik, pemerintah mengumumkan bahwa itu akan mengambil waktu untuk memproses usulan dari masyarakat sebelum melanjutkan dengan rancangan peraturan.
Di bawah Hukum ITE orang yang melakukan pencemaran nama baik secara online akan dihukum hingga maksimal enam tahun penjara, dan denda hingga maksimal Rp 1 miliar. Pada Juni 2010, setidaknya ada delapan kasus di mana warga telah didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE untuk komentar pada daftar e-mail, blog, atau Facebook. Penuntutan berdasarkan UU ITE telah memberikan kontribusi untuk suasana peningkatan ketakutan, hati-hati, dan sensor diri di antara penulis online dan pengguna.
Pada tahun 2012, Moratel menggunakan kebijakan sensor Internet untuk mencegah pengguna dari mengakses situs web yang terkait dengan Google.
Pada tahun 2014, beberapa situs termasuk Vimeo, Reddit, dan Imgur yang disensor karena pemerintah menuduh mereka mencakup konten yang mencakup ketelanjangan.
Pada tahun 2022, di 30 Juli, Kominfo memblokir Origin dari Electronic Arts, PayPal, Epic Games, Valve Corporation (Steam dan permainan videonya seperti Counter-Strike: Global Offensive dan Dota 2), Xandr dan Yahoo!. Pemblokiran Valve Corporation dan Yahoo! telah diangkat sejak 2 Agustus.