stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kesamben, Blitar

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Kesamben.
Jembatan gantung di atas Sungai Brantas di Kesamben pada tahun 1920-an
Kesamben (Hanacaraka: ꦏꦼꦕꦩꦠꦤ꧀ꦏꦼꦱꦩ꧀ꦧ~ꦤ꧀
, Pegon: کٚچَامَتَنْ کٚسَمْبَينْ) adalah kecamatan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di sebelah timur kecamatan Wlingi dan juga berbatasan dengan kecamatan Selorejo. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Doko Dan berbatasan dengan Sungai Brantas Dan Kecamatan Binangun di sebelah selatan.
Kecamatan Kesamben meliputi 10 desa yaitu Siraman, Kesamben, Jugo, Pagergunung, Sukoanyar, Pagerwojo, Tepas, Bumirejo, Tapakrejo, dan Kemirigede.
Fasilitas umum yang tersedia antara lain SPBU, pasar umum, stasiun kereta api, terminal, lapangan desa, kantor kecamatan serta balai desa. Fasilitas pendidikan antara lain 43 TK, 36 SD, 8 SMP, serta 10 SMU dan SMK. Fasilitas kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Swasta Dan Poliklinik.
Profesi masyarakat Kesamben bervariasi antara lain sebagian guru, pegawai instansi pemerintah, petani, tetapi banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang karena Kesamben merupakan jalur lalu lintas utama yang menghubungkan antara Blitar dengan Malang. Lokasi yang strategis sangat menguntungkan masyarakat tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian.
| l b Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur |
| --- | --- |
Desa:  Bumirejo  Jugo  Kemirigede  Kesamben  Pagergunung  Pagerwojo  Siraman  Sukoanyar  Tapakrejo  Tepas 
| l b Kabupaten Blitar, Jawa Timur |
| --- | --- | --- |
 Pusat pemerintahan: Kanigoro  Bupati: Rini Syarifah  Wakil Bupati: Rahmat Santoso  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Bakung  Binangun  Doko  Gandusari  Garum  Kademangan  Kanigoro  Kesamben  Nglegok  Panggungrejo  Ponggok  Sanankulon  Selopuro  Selorejo  Srengat  Sutojayan  Talun  Udanawu  Wates  Wlingi  Wonodadi  Wonotirto  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Blitar
Puisi Menolak Korupsi

Cover salah satu Antologi PMK
Puisi Menolak Korupsi (PMK) adalah gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dalam rangka mengkampanyekan sikap antikorupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku antologi puisi, lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi, pemutaran film-film, diskusi, seminar, orasi budaya, dan pertunjukan seni baca puisi yang semuanya bertemakan antikorupsi.
Gerakan yang dimulai sejak Mei 2013, ini diprakarsai oleh sastrawan Heru Mugiarso dan Sosiawan Leak. Sasaran gerakan ini adalah generasi muda (pelajar, mahasiswa), para pekerja seni, dan masyarakat umum. Dan untuk memperkuat gerakan, di setiap daerah dibentuk koordinator yang bertugas menyelenggarakan rangkaian acara roadshow PMK.
Latar Belakang

Mencermati fenomena korupsi yang dewasa ini merebak di masyarakat, para penyair Indonesia dari berbagai pelosok daerah merespon secara konkret sesuai maqam-nya, dengan bergabung dalam sebuah gerakan bernama “Puisi Menolak Korupsi” (PMK). Gerakan yang mau tak mau harus dilakukan di tengah semakin sistemik dan canggihnya laku korupsi. Gerakan yang mendesak digulirkan sebagai sarana untuk mempresentasikan seruan moral kepada masyarakat, agar secara filosofis dan edukatif turut mewaspadai munculnya mental korupsi sejak dini, serta mencegah perilaku korup yang lebih akut.
Gerakan Puisi Menolak Korupsi mengambil posisi sebagai gerakan kultural, melengkapi gerakan lain yang dilakukan sejumlah unsur dari berbagai lapisan masyarakat berikut karakter dan alat perjuangnya (hukum, politik, agama, jurnalistik, intelektual dan lain-lain). Gerakan ini pada hakikatnya menyatu dan padu dengan semua kekuatan yang beritikad mengawal proses perjalanan masyarakat membangun kehidupan bangsa dan negara yang berkeadilan dan lebih bermartabat. Secara signifikan, gerakan ini juga menjadi sarana bagi penyair untuk menyatakan sikap tegas, menolak perilaku korup.
Pembiayaan

Sejak awal, Gerakan PMK telah berjalan sebagai gerakan yang bersifat nirlaba, independen dan mandiri (baik secara ideologi maupun ekonomi). Kemandirian ideologi dibuktikan dengan proses penerbitan antologi puisi yang senantiasa merujuk pada tema anti korupsi. Kemandirian ekonomi diwujudkan dalam melakukan iuran secara gotong-royong guna mendanai proses penerbitan antologi tersebut, murni atas biaya dari para penyair dengan mengutamakan asas kebersamaan dan transparansi. Kemandirian semacam itu juga menjadi dasar digulirkannya program kegiatan PMK lainnya, yakni Road Show Puisi Menolak Korupsi yang dilakukan secara mandiri dan otonomi di berbagai kota di Indonesia, dikoordinasi oleh para penyair PMK yang mukim di kota tersebut.
Para Penyair

Penyair PMK adalah para penyair Indonesia yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan Puisi Menolak Korupsi yang dimulai sejak Mei 2013. Dengan mengusung tema yang sama, antikorupsi, mereka menuangkan gagasan melalui penulisan puisi yang diterbitkan oleh Forum Sastra Surakarta.
Perjalanan Roadshow

Kota-kota yang pernah disinggahi rangkaian roadshow PMK adalah sebagai berikut:
Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur
TBM Publik Sakila Kerti Kota Tegal, Jawa Tengah
Halaman gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah
Panggung Bundar Minguraya Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
Fakultas Bahasa dan Seni, Unnes Semarang, Jawa Tengah
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Pusat.
Gedung Teater Arena, Taman Budaya Jawa Tengah
Akademi Kebidanan Purworejo, Jawa Tengah
Rumah Adab Indonesia, Pati, Jawa Tengah
FBS Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur
Terminal Rajegwesi Bojonegoro, Jawa Timur
Sanggar Gaperto Art Community Jepara, Jawa Tengah
Alun-alun Ngawi
Taman Budaya Rumah Dunia Serang, Banten
LPPMP Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah
Perpustakaan Umum Kota Malang, Jawa Timur
Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur
Panggung Terbuka Tugu Itik, Kota Amuntai, Kalimantan Selatan
Pondok Pesantren Hidayaturrahman, Sukra, Indramayu, Jawa Barat
CS Me Café & Resto, Ciwidey, Bandung, Jawa Barat
Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen, Jawa Tengah
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau
Mall Kartini Bandarlampung, Lampung
Rumah Dunia, Serang, Banten
Pondok Pesantren Dukuh Karangpandan, Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Studio TV 9 Surabaya, Jawa Timur
Bibliografi

Buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Gerakan PMK antara lain:
Antologi Puisi Menolak Korupsi (85 penyair, Forum Sastra Surakarta, 2013)
Antologi Puisi Menolak Korupsi 2a (99 penyair, Forum Sastra Surakarta, 2013)
Antologi Puisi Menolak Korupsi 2b (98 penyair, Forum Sastra Surakarta, 2013)
Antologi Puisi Menolak Korupsi 3: Pelajar Indonesia Menggugat (286 pelajar, Forum Sastra Surakarta, 2014)
Memo Untuk Presiden (196 penyair, Forum Sastra Surakarta, 2014)
Lihat pula

Belajar dari OTT Wali kota, Ini Cara Pemkot Tegal Cegah Korupsi Diarsipkan 2017-12-01 di Wayback Machine. monitor.co.id
Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi
Anti corruption Clearing House KPK
Rujukan

↑  Puisi Menolak Korupsi Diarsipkan 2015-01-10 di Wayback Machine. www.tempo.co
↑  Dengan Puisi Menolak Korupsi Diarsipkan 2015-01-10 di Wayback Machine. www.riaukepri.com
↑  Sore ini Ratusan Penyair Serbu Gedung KPK Diarsipkan 2014-06-23 di Wayback Machine. www.sayangi.com
↑  Malam ini Puisi Menolak Korupsi di Serang Diarsipkan 2015-02-20 di Wayback Machine. www.tempo.co
↑  Begini Gaya Penyair Tolak Korupsi nasional.republika.co.id
Ketua KPK, Abraham Samad, saat membacakan salah satu puisinya di gedung KPK
= Pranala luar

Puisi Menolak Korupsi Diarsipkan 2015-01-10 di Wayback Machine.
Begini Gaya Penyair Tolak Korupsi
Dengan Puisi Menolak Korupsi Diarsipkan 2015-01-10 di Wayback Machine.
Tolak Korupsi Lewat Puisi Digelar di Lampung Diarsipkan 2015-01-10 di Wayback Machine.
Lomba Baca Puisi Kreatif, Puisi Menolak Korupsi Diarsipkan 2015-01-10 di Wayback Machine.
Bahasa Mamboru

Bahasa Mamboru atau Memboro adalah bahasa yang digunakan suku Mamboru. Penuturnya terdapat di pulau Sumba bagian barat laut, di wilayah pesisir Mamboru. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.
Pranala luar

Mamboru - Ethnologue
Partai Komunis Tiongkok

| Partai Komunis Tiongkok 中国共产党 Zhōngguó Gòngchǎndǎng |
| --- | --- |

Singkatan: PKT (resmi) PKC (tidak resmi)
Sekretaris Umum: Xi Jinping
Komite Tetap: Xi Jinping Li Keqiang Li Zhanshu Wang Yang Wang Huning Zhao Leji Han Zheng
Pendiri: Chen Duxiu Li Dazhao ...dan tokoh-tokoh perwakilan Kongres Nasional PKT ke-1
Dibentuk: 1 Juli 1921; 103 tahun lalu (1921-07-01) (hari pendirian resmi)   23 Juli 1921; 103 tahun lalu (1921-07-23) (Kongres Nasional PKT ke-1)  Situs Kongres Nasional Pertama Partai Komunis Tiongkok, 106 Rue Wantz, Konsesi Prancis Shanghai, Republik Tiongkok
Kantor pusat: Zhongnanhai, Distrik Xicheng, Beijing
Surat kabar: Harian Rakyat
Sayap pemuda: Liga Pemuda Komunis Tiongkok Pionir Muda Tiongkok
Wadah pemikir: Kantor Riset Kebijakan Pusat
Sayap militer: Tentara Pembebasan Rakyat Kepolisian Bersenjata Rakyat Milisi Tiongkok
Sayap buruh: Federasi Serikat Buruh Tiongkok
Sayap media: Grup Media Tiongkok
Keanggotaan (2021):  95.148.000
Ideologi:  Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok Komunisme  Marxisme–Leninisme–Maoisme  Teori Deng Xiaoping  Tiga Perwakilan  Pandangan ilmiah tentang pembangunan  Pemikiran Xi Jinping  Patriotisme sosialis  Nasionalisme Tiongkok 
Afiliasi nasional: Front Persatuan
Afiliasi internasional: Pertemuan Partai Komunis dan Buruh Internasional Seminar Komunis Internasional (ditutup)
Warna:   Merah
Himne: "Internasionale" 
Kongres Rakyat Nasional (ke-13): 2.095 / 2.980 （70%） 
Komite Tetap KRN: 118 / 175 （67%） 
Bendera

Situs web
cpc.people.com.cn
Politik Tiongkok Partai politik
Partai Komunis Tiongkok (Hanzi: 中国共产党, dalam bahasa Indonesia disingkat PKT) adalah pendiri dan partai yang berkuasa di Republik Rakyat Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok adalah satu-satunya partai yang berkuasa di Tiongkok dan mengizinkan berdirinya delapan partai dan membentuk front untuk kedelapan partai dan berada di bawah pembinaan Partai Komunis. Partai Komunis Tiongkok didirikan pada tahun 1921 oleh Chen Duxiu dan Li Dazhao. Partai Komunis berkembang dengan cepat dan pada tahun 1949 mengusir pemerintahan nasionalis Kuomintang dari daratan Tiongkok, yang berakhir dengan pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Partai Komunis juga membawahi angkatan bersenjata terbesar di dunia, Tentara Pembebasan Rakyat.
Sejak bubarnya rezim komunis Eropa Timur pada tahun 1989–1990 dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, Partai Komunis Tiongkok telah menjalin hubungan antar partai dengan partai partai yang memimpin di negara-negara sosialis yang masih ada.
Ideologi

Telah diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama oleh komentator asing, bahwa PKT tidak memiliki ideologi, dan bahwa organisasi partai pragmatis dan hanya tertarik pada apa yang berhasil. Partai itu sendiri, bagaimanapun berpendapat sebaliknya. Misalnya, Hu Jintao menyatakan pada tahun 2012 bahwa dunia Barat "mengancam untuk memecah belah kita" dan bahwa "budaya internasional Barat kuat sementara kita lemah, bidang ideologis dan budaya adalah target utama kita". PKT menempatkan banyak usaha ke dalam sekolah partai dan menyusun pesan ideologisnya. Sebelum kampanye "Latihan Adalah Satu-satunya Kriteria Kebenaran", hubungan antara ideologi dan pengambilan keputusan adalah hubungan deduktif, artinya pengambilan kebijakan berasal dari pengetahuan ideologis. Di bawah Deng hubungan ini terbalik, dengan pengambilan keputusan membenarkan ideologi dan bukan sebaliknya. Terakhir, para pembuat kebijakan Tiongkok percaya bahwa ideologi negara Uni Soviet adalah "kaku, imajinatif, mengeras, dan terputus dari realitas" dan bahwa ini adalah salah satu alasan untuk pembubaran Uni Soviet. Oleh karena itu mereka percaya bahwa ideologi partai mereka harus dinamis untuk menjaga kekuasaan partai.
Ideologi utama partai telah berhubungan dengan generasi kepemimpinan Tiongkok yang berbeda-beda. Karena PKT dan Tentara Pembebasan Rakyat mempromosikan menurut senioritas, adalah mungkin untuk membedakan generasi kepemimpinan Tiongkok yang berbeda. Dalam wacana resmi, setiap kelompok kepemimpinan diidentifikasi dengan perluasan ideologi partai yang berbeda. Sejarawan telah mempelajari berbagai periode dalam perkembangan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok dengan mengacu pada "generasi" ini.
Informasi lebih lanjut: Kelompok Kepemimpinan Tiongkok
| Generasi | Pemimpin Tertinggi | Awal | Akhir | Teori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertama | Mao Zedong Hua Guofeng | 1949 | 1978 | Pemikiran Mao Zedong |
| Kedua | Deng Xiaoping | 1978 | 1989 | Teori Deng Xiaoping |
| Ketiga | Jiang Zemin | 1989 | 2002 | Tiga Perwakilan |
| Keempat | Hu Jintao | 2002 | 2012 | Pandangan ilmiah tentang pembangunan |
| Kelima | Xi Jinping | 2012 |  | Pemikiran Xi Jinping |
Ideologi > Ekonomi

Deng tidak percaya bahwa perbedaan mendasar antara cara produksi kapitalis dan cara produksi sosialis adalah perencanaan pusat melawan pasar bebas. Dia berkata, "Ekonomi terencana bukanlah definisi sosialisme, karena ada perencanaan di bawah kapitalisme; ekonomi pasar juga terjadi di bawah sosialisme. Perencanaan dan kekuatan pasar keduanya merupakan cara untuk mengendalikan aktivitas ekonomi". Jiang Zemin mendukung pemikiran Deng, dan menyatakan dalam sebuah pertemuan partai bahwa tidak masalah apakah mekanisme tertentu kapitalis atau sosialis, karena satu-satunya hal yang penting adalah apakah itu berhasil. Pada pertemuan inilah Jiang Zemin memperkenalkan istilah ekonomi pasar sosialis, yang menggantikan ideologi Cheng Yun yaitu "ekonomi pasar sosialis terencana". Dalam laporannya kepada Kongres Nasional ke-14 Jiang Zemin mengatakan kepada para delegasi bahwa negara sosialis akan "membiarkan kekuatan pasar memainkan peran dasar dalam alokasi sumber daya." Pada Kongres Nasional ke-15, garis partai diubah menjadi "membuat kekuatan pasar semakin memainkan peran mereka dalam alokasi sumber daya"; rencana ini berlanjut hingga Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral ke-18, ketika diubah untuk "membiarkan kekuatan pasar memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya." Meskipun demikian, Sidang Paripurna ke-3 Komite Sentral ke-18 menjunjung tinggi kredo "Pertahankan dominasi sektor publik dan perkuat vitalitas ekonomi ekonomi milik Negara."
"[...] teori mereka bahwa kapitalisme adalah yang terakhir telah terguncang, dan perkembangan sosialis telah mengalami keajaiban. Kapitalisme Barat telah mengalami pembalikan, krisis keuangan, krisis kredit, krisis kepercayaan, dan keyakinan diri mereka telah goyah. Negara-negara Barat mulai berefleksi, dan secara terbuka atau diam-diam membandingkan diri mereka dengan politik, ekonomi, dan jalan Tiongkok."
—Xi Jinping, sekretaris jenderal PKT, tentang keniscayaan sosialisme.
PKT memandang dunia sebagai terorganisir ke dalam dua kubu yang berlawanan; sosialis dan kapitalis. Mereka bersikeras bahwa sosialisme, atas dasar materialisme historis, pada akhirnya akan menang atas kapitalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika partai diminta menjelaskan globalisasi kapitalis yang terjadi, partai kembali ke tulisan Karl Marx. Meskipun mengakui bahwa globalisasi berkembang melalui sistem kapitalis, para pemimpin partai dan ahli teori berpendapat bahwa globalisasi tidak secara intrinsik kapitalis. Alasannya adalah bahwa jika globalisasi murni kapitalis, ia akan mengecualikan bentuk modernitas sosialis alternatif. Globalisasi, seperti halnya ekonomi pasar, oleh karena itu tidak memiliki satu karakter kelas tertentu (baik sosialis maupun kapitalis) menurut partai. Desakan bahwa globalisasi tidak bersifat tetap berasal dari desakan Deng bahwa Tiongkok dapat mengejar modernisasi sosialis dengan memasukkan unsur-unsur kapitalisme. Karena itu ada optimisme yang cukup besar di dalam PKT bahwa meskipun globalisasi saat ini didominasi kapitalis, globalisasi dapat diubah menjadi kendaraan yang mendukung sosialisme.
Pemerintahan > Kepemimpinan kolektif

Kepemimpinan kolektif, gagasan bahwa keputusan akan diambil melalui konsensus adalah ideal di PKT. Konsep ini berawal dari Vladimir Lenin dan Partai Bolshevik Rusia. Di tingkat pimpinan partai pusat ini berarti bahwa semua anggota Komite Tetap Politbiro memiliki kedudukan yang sama (setiap anggota hanya memiliki satu suara). Seorang anggota Komite Tetap Politbiro sering kali mewakili suatu sektor; selama pemerintahan Mao, ia mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat, Kang Sheng, aparat keamanan, dan Zhou Enlai, Dewan Negara dan Kementerian Luar Negeri. Ini dianggap sebagai kekuatan informal. Meskipun demikian, dalam hubungan paradoks, anggota tubuh diberi peringkat secara hierarkis (terlepas dari kenyataan bahwa anggota secara teori setara satu sama lain). Secara informal, kepemimpinan kolektif dipimpin oleh " inti kepemimpinan "; yaitu, pemimpin tertinggi, orang yang memegang jabatan sekretaris jenderal PKT, ketua KMP dan presiden RRT. Sebelum masa jabatan Jiang Zemin sebagai pemimpin tertinggi, inti partai dan kepemimpinan kolektif tidak dapat dibedakan. Dalam praktiknya, inti tidak bertanggung jawab kepada kepemimpinan kolektif. Namun, pada saat Jiang, partai telah mulai menyebarkan sistem tanggung jawab, menyebutnya dalam pernyataan resmi sebagai "inti kepemimpinan kolektif".
Pemerintahan > Sentralisme demokrasi

Prinsip organisasi PKT adalah sentralisme demokrasi, yang didasarkan pada dua prinsip: demokrasi (sinonim dalam wacana resmi dengan "demokrasi sosialis" dan "demokrasi internal partai") dan sentralisme. Ini telah menjadi pedoman prinsip organisasi partai sejak Kongres Nasional ke-5, yang diadakan pada tahun 1927. Dalam kata-kata konstitusi partai, "Partai adalah badan integral yang diselenggarakan di bawah program dan konstitusinya dan atas dasar sentralisme demokrasi”. Mao pernah menyindir bahwa sentralisme demokratis "sekaligus demokratis dan terpusat, dengan dua hal yang tampak berlawanan dari demokrasi dan sentralisasi bersatu dalam bentuk yang pasti." Mao mengklaim bahwa keunggulan sentralisme demokratis terletak pada kontradiksi internalnya, antara demokrasi dan sentralisme, dan kebebasan dan disiplin. Saat ini, PKT mengklaim bahwa "demokrasi adalah jalur kehidupan Partai, jalur kehidupan sosialisme". Tetapi agar demokrasi dapat dilaksanakan, dan berfungsi dengan baik, perlu ada sentralisasi. Tujuan sentralisme demokrasi bukanlah untuk melenyapkan kapitalisme atau kebijakannya melainkan gerakan menuju pengaturan kapitalisme dengan melibatkan sosialisme dan demokrasi. Demokrasi dalam bentuk apapun, klaim PKT, membutuhkan sentralisme, karena tanpa sentralisme tidak akan ada keteraturan. Menurut Mao, sentralisme demokrasi "terpusat atas dasar demokrasi dan demokrasi di bawah bimbingan terpusat. Ini adalah satu-satunya sistem yang dapat memberikan ekspresi penuh kepada demokrasi dengan kekuatan penuh yang dipegang oleh kongres rakyat di semua tingkatan dan di tingkat pada saat yang sama, menjamin administrasi terpusat dengan pemerintah di setiap tingkat melaksanakan pengelolaan terpusat dari semua urusan yang dipercayakan kepada mereka oleh kongres rakyat pada tingkat yang sesuai dan menjaga apa pun yang penting bagi kehidupan demokrasi rakyat".
Pemerintahan > Shuanggui

Shuanggui adalah proses pendisiplinan intra-partai yang dilakukan oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (KPID). Lembaga pengendalian internal yang secara resmi independen ini melakukan shuanggui terhadap anggota yang dituduh melakukan "pelanggaran disiplin", tuduhan yang umumnya mengacu pada korupsi politik. Proses, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "peraturan ganda", bertujuan untuk mengekstrak pengakuan dari anggota yang dituduh melanggar aturan partai. Menurut Yayasan Dui Hua, taktik seperti membakar rokok, pemukulan, dan simulasi penenggelaman termasuk di antara yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Teknik lain yang dilaporkan termasuk penggunaan halusinasi yang diinduksi, dengan satu subjek metode ini melaporkan bahwa "Pada akhirnya saya sangat lelah, saya menyetujui semua tuduhan terhadap saya meskipun itu salah."
Pemerintahan > Sistem kerja sama multi partai

Sistem Kerja Sama dan Konsultasi Politik Multi-Partai dipimpin oleh PKT bekerja sama dan berkonsultasi dengan delapan partai yang membentuk Front Persatuan. Konsultasi berlangsung di bawah kepemimpinan PKT, dengan organisasi massa, partai Front Persatuan, dan "perwakilan dari semua lapisan masyarakat". Konsultasi ini berkontribusi, setidaknya secara teori, pada pembentukan kebijakan dasar negara di bidang politik, ekonomi, budaya dan sosial. Hubungan PKT dengan pihak lain didasarkan pada prinsip "koeksistensi jangka panjang dan pengawasan timbal balik, memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan berbagi suka atau duka." Proses ini dilembagakan dalam Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (KPPRT). Semua partai di Front Persatuan mendukung jalan Tiongkok menuju sosialisme, dan berpegang teguh pada kepemimpinan PKT. Terlepas dari semua ini, KPPRT adalah tubuh tanpa kekuatan nyata. Sementara diskusi berlangsung, mereka semua diawasi oleh PKT.
Pemerintahan > Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan telah dikembangkan secara agresif oleh pemerintah Tiongkok dalam dekade terakhir untuk memungkinkan konsolidasi kekuasaannya lebih lanjut. Beberapa warga Tiongkok telah dikenakan tindakan hukuman yang menghalangi transaksi keuangan dan mobilitas kota-ke-kota mereka.
Sejarah pemilu > Pemilihan Kongres Rakyat Nasional

| Pemilihan | Sekretaris Jenderal | Kursi | +/– | Posisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982–1983 | Hu Yaobang | 1.861 / 2.978 |  |  1 |
| 1987–1988 | Zhao Ziyang | 1.986 / 2.979 |  125 |  1 |
| 1993–1994 | Jiang Zemin | 2.037 / 2.979 |  51 |  1 |
| 1997–1998 | Jiang Zemin | 2.130 / 2.979 |  93 |  1 |
| 2002–2003 | Hu Jintao | 2.178 / 2.985 |  48 |  1 |
| 2007–2008 | Hu Jintao | 2.099 / 2.987 |  79 |  1 |
| 2012–2013 | Xi Jinping | 2.157 / 2.987 |  58 |  1 |
| 2017–2018 | Xi Jinping | 2.119 / 2.980 |  38 |  1 |
Kepemimpinan

Partai Komunis Tiongkok dipimpin oleh seorang Ketua sejak pertama kali berdiri, namun jabatan ketua dihapus setelah tahun 1982. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal menjadi jabatan tertinggi dalam struktur partai.
Kepemimpinan > Ketua Partai Komunis Tiongkok

Mao Zedong (19 Juni 1945 – 9 September 1976)
Hua Guofeng (7 Oktober 1976 – 28 Juni 1981)
Hu Yaobang (29 Juni 1981 – 11 September 1982)