stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Keanggotaan

Anggota DPRD provinsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 120 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi diatur berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
| Jumlah Penduduk | Jumlah Kursi |
| --- | --- |
≤ 1 Juta: 35
> 1 Juta - 3 Juta: 45
> 3 Juta - 5 Juta: 55
> 5 Juta - 7 Juta: 65
> 7 Juta - 9 Juta: 75
> 9 Juta - 11 Juta: 85
> 11 Juta - 20 Juta: 100
> 20 Juta: 120
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Hak DPRD Provinsi

Hak DPRD provinsi adalah:
Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Hak dan Kewajiban Anggota > Hak Anggota

Anggota DPRD provinsi berhak:
mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih;
membela diri;
imunitas;
mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
protokoler; dan
keuangan dan administratif.
Hak dan Kewajiban Anggota > Kewajiban Anggota

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
menaati tata tertib dan kode etik;
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Fraksi

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.
Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
pimpinan;
Badan Musyawarah;
komisi;
Badan Legislasi Daerah;
Badan Anggaran;
Badan Kehormatan; dan
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
Alat Kelengkapan > Pimpinan

Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang;
1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.
Alat Kelengkapan > Komisi

Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:
DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi

Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah anggota DPRD pada tiap provinsi dalam beberapa periode terakhir.
| No> .No. | DPRD Provinsi | Jumlah Anggota dalam Periode> 2014-2019 | Jumlah Anggota dalam Periode> 2019-2024 | Jumlah Anggota dalam Periode> 2024-2029 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceh | 81 |  81 |  81 | Diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2006. |
| 2 | Sumatera Utara | 100 |  100 |  100 |  |
| 3 | Sumatera Barat | 65 |  65 |  65 |  |
| 4 | Riau | 65 |  65 |  65 |  |
| 5 | Kepulauan Riau | 45 |  45 |  45 |  |
| 6 | Bengkulu | 45 |  45 |  45 |  |
| 7 | Jambi | 55 |  55 |  55 |  |
| 8 | Sumatera Selatan | 75 |  75 |  75 |  |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 45 |  45 |  45 |  |
| 10 | Lampung | 85 |  85 |  85 |  |
| 11 | Banten | 85 |  85 |  100 |  |
| 12 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 106 |  106 |  106 | Jumlah anggota diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. |
| 13 | Jawa Barat | 100 |  120 |  120 |  |
| 14 | Jawa Tengah | 100 |  120 |  120 |  |
| 15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 55 |  55 |  55 |  |
| 16 | Jawa Timur | 100 |  120 |  120 |  |
| 17 | Bali | 55 |  55 |  55 |  |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 65 |  65 |  65 |  |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 65 |  65 |  65 |  |
| 20 | Kalimantan Barat | 65 |  65 |  65 |  |
| 21 | Kalimantan Tengah | 45 |  45 |  45 |  |
| 22 | Kalimantan Selatan | 55 |  55 |  55 |  |
| 23 | Kalimantan Timur | 55 |  55 |  55 |  |
| 24 | Kalimantan Utara | 35 |  35 |  35 |  |
| 25 | Sulawesi Barat | 45 |  45 |  45 |  |
| 26 | Sulawesi Selatan | 85 |  85 |  85 |  |
| 27 | Sulawesi Tengah | 45 |  45 |  55 |  |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 45 |  45 |  45 |  |
| 29 | Gorontalo | 45 |  45 |  45 |  |
| 30 | Sulawesi Utara | 45 |  45 |  45 |  |
| 31 | Maluku Utara | 45 |  45 |  45 |  |
| 32 | Maluku | 45 |  45 |  45 |  |
| 33 | Papua Barat | 56 |  56 |  44 | Sebanyak 11 anggota (periode 2019-2024) dan 9 anggota (periode 2019-2024) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. |
| 34 | Papua | 69 |  69 |  56 | Sebanyak 14 anggota (periode 2019-2024) dan 11 anggota (periode 2019-2024) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. |
| 35 | Papua Selatan |  |  | (baru) 44 | Sebanyak 9 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. |
| 36 | Papua Tengah |  |  | (baru) 56 | Sebanyak 11 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. |
| 37 | Papua Pegunungan |  |  | (baru) 56 | Sebanyak 11 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. |
| 38 | Papua Barat Daya |  |  | (baru) 44 | Sebanyak 9 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. |
Komposisi DPRD Provinsi

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Provinsi berdasarkan asal partai politik pada setiap periode.
Komposisi DPRD Provinsi > Periode 2014 – 2019

DPRD Provinsi periode 2014-2019 berjumlah total 2.172 anggota (25 diantaranya dipilih dan diangkat melalui jalur otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi terbanyak yaitu 369 anggota, kemudian disusul oleh Partai Golongan Karya (334 anggota), Partai Demokrat (269 anggota), Partai Gerakan Indonesia Raya (236 anggota). Sementara itu, Partai Bulan Bintang hanya mampu meloloskan 16 orang anggotanya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mampu meloloskan 26 anggotanya. Hanya Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang mampu meloloskan anggota DPRD di setiap provinsi. Partai-partai lokal di Provinsi Aceh berhasil meloloskan 33 anggotanya yang didominasi oleh Partai Aceh (29 anggota). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menjadi peraih kursi terbanyak di hampir separuh dari total DPRD Provinsi (15 provinsi), disusul oleh Partai Golongan Karya (11 provinsi), Partai Demokrat (5 provinsi), serta Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Aceh masing-masing di 1 provinsi. Rata-rata setiap DPRD Provinsi dihuni oleh 10 partai politik dimana DPRA memiliki partai politik terbanyak yaitu 13 partai politik, sedangkan Jawa Tengah dan Bali memiliki partai politik paling sedikit yaitu hanya 8 partai politik.
Lihat Pula

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Supradi Kertamenawi

| Supradi Kertamenawi |
| --- | --- |
 
Sekretaris Daerah Kota Surakarta   Pelaksana Harian
Masa jabatan 1 Januari 2008 – 1 Agustus 2009
Pengganti Budi Suharto
 
Informasi pribadi
Lahir: 25 April 1954 (umur 70)  Cilacap, Jawa Tengah
Kebangsaan:  Indonesia
Suami/istri: Siti Sangadah
Anak: Widi Pratami


Sunting kotak info • L • B
 
Supradi Kertamenawi (lahir 25 April 1954
) adalah seorang birokrat Indonesia. Ia pernah menjabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Surakarta periode 2008—2009. Ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Administrasi Setdakot Surakarta.
Riwayat Pekerjaan

Asisten Administrasi Setdakot Surakarta
Plh. Sekretaris Daerah Kota Surakarta (2008—2009)
Warren Beatty

| Warren Beatty |
| --- | --- |
Beatty pada tahun 2001
Lahir: Henry Warren Beaty 30 Maret 1937 (umur 87) Richmond, Virginia, AS
Almamater: Northwestern University
Pekerjaan: Aktor pembuat film
Tahun aktif: 1956–sekarang
Dikenal atas: Sebagai sutradara:  Heaven Can Wait  Reds  Dick Tracy  Bulworth  Rules Don't Apply  Sebagai aktor:  Splendor in the Grass  Bonnie and Clyde  McCabe & Mrs. Miller  Shampoo  Bugsy 
Suami/istri: Annette Bening ​(m. 1992)​
Anak: 4, termasuk Ella
Kerabat:  Shirley MacLaine (kakak)  Sachi Parker (keponakan) 
Penghargaan:  Daftar lengkap
Tanda tangan

 Penghargaan(2012) California Hall of Fame (2008) AFI Life Achievement Award (en)  (2007) Golden Globe Cecil B. DeMille Award (2001) Donostia Award (en)  (2000) Irving G. Thalberg Memorial Award (1998) Golden Lion for Lifetime Achievement (en)  (1982) Academy Award (1980) Sutradara Terbaik Academy Award (1962) Penghargaan Golden Globe (1960) Theatre World Award  Film Terbaik (National Board of Review Award)  Directors Guild of America Award  Ordre des Arts et des Lettres  Kennedy Center Honors  Writers Guild of America Award  
       
Henry Warren Beatty (né Beaty; lahir 30 Maret 1937) adalah seorang aktor dan pembuat film Amerika. Kariernya telah berlangsung selama lebih dari enam dekade, dan dia telah menerima penghargaan Academy Award dan tiga Golden Globe Awards. Dia juga menerima Irving G. Thalberg Award pada tahun 1999, BAFTA Fellowship pada tahun 2002, Kennedy Center Honors pada tahun 2004, Cecil B. DeMille Award pada tahun 2007, dan AFI Life Achievement Award pada tahun 2008.
Beatty telah dinominasikan untuk 14 Academy Awards, termasuk empat untuk Aktor Terbaik, empat untuk Film Terbaik, dua untuk Sutradara Terbaik, tiga untuk Skenario Orisinal, dan satu untuk Skenario Adaptasi – memenangkan Sutradara Terbaik untuk Reds (1981). Beatty adalah satu-satunya orang yang dinominasikan untuk akting, penyutradaraan, penulisan, dan produksi dalam film yang sama, dan dia melakukannya dua kali: pertama untuk Heaven Can Wait (dengan Buck Henry sebagai co-director) dan lagi untuk Reds.
Beatty memulai debut aktingnya di Splendor in the Grass (1961) diikuti oleh Bonnie and Clyde (1967), McCabe & Mrs. Miller (1971), dan Shampoo (1975). Ia juga menyutradarai dan membintangi Heaven Can Wait (1978), Reds (1981) , Dick Tracy (1990), Bugsy (1991), Bulworth (1998), dan Rules Don't Apply (2016), semuanya juga diproduksi olehnya. Beatty menerima nominasi  Penghargaan Tony untuk debut Broadway nya dalam A Loss of Roses (1960).
Filmografi

Splendor in the Grass (1961)
The Roman Spring of Mrs. Stone (1961)
All Fall Down (1962)
Lilith (1964)
Mickey One  (1965)
Promise Her Anything (1965)
Kaleidoscope (1966)
Bonnie and Clyde (1967) (also producer)
The Only Game in Town  (1970)
McCabe & Mrs. Miller (1971) (also writer)
$ (1971)
Year of the Woman (1973) (documentary)
The Parallax View (1974)
Shampoo (1975) (also producer and co-writer with Robert Towne)
The Fortune (1975)
Heaven Can Wait (1978) (also director, producer, and writer)
Reds (1981) (also director, producer, and writer)
George Stevens: A Filmmakers Journey (1984) (documentary)
Ishtar (1987) (also producer)
Dick Tracy (1990) (also producer and director)
Madonna: Truth or Dare (1991) (documentary)
Bugsy (1991) (also producer)
Writing with Light: Vittorio Storaro (1992) (documentary)
Love Affair (1994) (also writer)
Bulworth (1998) (also producer, director and writer)
The Book That Wrote Itself (1999) (cameo)
Town & Country (2001)
Dean Tavoularis: The Magician of Hollywood (2003) (documentary)
One Bright Shining Moment (2005) (documentary)
Matungao, Lanao del Norte

Peta menunjukan lokasi Matungao
Matungao adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Lanao del Norte, Filipina.
Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 10.103 jiwa atau 2.012 rumah tangga.
Sejarah

Matungao resmi dibentuk sebagai munisipalitas di provinsi Lanao pada 20 Juni 1949 melalui Executive Order No. 230 yang dikeluarkan oleh Presiden Filipina Elpidio Quirino.
Setelah provinsi Lanao dipecah menjadi dua, yaitu Lanao Utara dan Lanao Selatan pada 4 Juli 1959 melalui Republic Act No. 2228, Matungao menjadi bagian dari provinsi Lanao Utara.
Pembagian wilayah

Secara administratif Matungao terbagi menjadi 12 barangay, yaitu:
Bubong Radapan
Bangco
Batal
Batangan
Cadayonan
Matampay
Pangi
Pasayanon
Poblacion (Matungao)
Puntod
Santa Cruz
Somiorang
Pranala luar

Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
1995 Philippine Census Information Diarsipkan 2011-06-24 di Wayback Machine.
2000 Philippine Census Information Diarsipkan 2010-01-30 di Wayback Machine.
2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
Local Governance Performance Management System Diarsipkan 2012-05-27 di Wayback Machine.
8°08′10″N 124°09′50″E﻿ / ﻿8.136°N 124.164°E﻿ / 8.136; 124.164
| l b  Provinsi Lanao del Norte |
| --- | --- |
Munisipalitas: Bacolod • Baloi • Baroy • Kapatagan • Kauswagan • Kolambugan • Lala • Linamon • Magsaysay • Maigo • Matungao • Munai • Nunungan • Pantao Ragat • Pantar • Poona Piagapo • Salvador • Sapad • Sultan Naga Dimaporo • Tagoloan • Tangcal • Tubod
Kota sangat urban: Iligan (Secara administratif independen dari provinsi, namun oleh National Statistics Office dimasukkan ke Lanao del Norte)
Guy dari Lusignan

Untuk other kings named Guy, lihat King Guy (disambiguation).
| Guy dari Lusignan |
| --- | --- |
Lukisan sekitar tahun 1845
Raja Yerusalem
Berkuasa: 1186–1192
Penobatan: 1186
Pendahulu: Baldwin V
Successors: Isabella I Yerusalem dan Conrad I Montferrat
Co-ruler: Sibylla, (1186–1190)
Contenders: Isabella I dan Conrad I (1190–1192)
Penguasa Siprus
Berkuasa: 1192 – 18 July 1194
Penerus: Aimery dari Siprus

Kelahiran: ca 1150 Lusignan, Poitou, Prancis
Kematian: 18 Juli 1194(1194-07-18) (umur 43–44) Nicosia, Kerajaan Siprus
Pasangan: Sibylla
Keturunan: Alice Lusignan Maria Lusignan
Wangsa: House of Lusignan
Ayah: Hugh VIII Lusignan
Ibu: Bourgogne (atau Burgondie) de Rancon, Dame de Fontenay
Agama: Katolik Roma
Guy dari Lusignan (1150 M. – 1194 M.) adalah seorang kesatria dari Prancis yang akhirnya berhak menjadi Raja Yerusalem karena menikahi adik raja Yerusalem, dan dialah yang memimpin pasukan salib dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 yang akhirnya dihancurkan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi.
Raja Yerusalem

Ketika Raja Baldwin IV akhirnya meninggal akibat penyakit kusta pada tahun 1185, Baldwin V yang masih kecil diangkat menjadi raja, tetapi meninggal juga satu tahun kemudian akibat sakit yang dideritanya. Guy pergi menuju Yerusalem bersama Sibylla serta dengan pengawalan pasukan untuk menghadiri pemakamannya pada tahun 1186. Dengan dukungan dari Raynald dari Chatillon serta restu dari pihak Gereja-lah, Sibylla dengan mulus tanpa hambatan berhak menjadi Ratu menggantikan Baldwin V yang berarti suaminya, Guy berhak menjadi Raja Yerusalem, bersama dia menjadi pemimpin bersama.
Pertempuran Hattin dan Jatuhnya Yerusalem

Setelah menjadi raja, dengan segera Guy memberi perhatian penuh memantau pergerakan pasukan muslim pimpinan Shalahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1187, Guy memimpin pasukannya untuk berusaha membebaskan pengepungan Shalahuddin di wilayah Tiberias, akan tetapi pasukannya malah terkepung dan kehausan dikarenakan sumur-sumur air sudah dikuasai pasukan muslim. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1187 pasukan salib dari Yerusalem secara menyeluruh dihancurkan dalam pertempuran Hattin. Guy adalah salah satu dari sedikit tawanan yang berhasil ditangkap hidup-hidup bersama saudara laki-lakinya, Geoffrey, Raynald, dan Humphrey.
Guy dipenjarakan di Damaskus, sementara itu Sibylla bersama Balian dari Ibelin tetap bertahan di Yerusalem yang akhirnya ditaklukkan oleh Shalahuddin pada tanggal 2 Oktober 1187. Sibylla menulis surat kepada Shalahuddin yang meminta belas kasihan agar suaminya dibebaskan, dan akhirnya Guy diberi kebebasan pada tahun 1188. Mereka meminta perlindungan ke kota Tirus, satu-satunya kota yang masih dikuasai pasukan salib yang dipertahankan oleh Conrad dari Montferrat (saudara laki-laki paling kecil dari suami pertama Sibylla dari Yerusalem).
Raja Siprus

Selanjutnya, Guy membeli Siprus dari para Kesatria Kenisah dimana mereka sendiri membelinya dari Raja Richard I dari Inggris yang sebelumnya berhasil merebut wilayah tersebut dari Isaac Comnenus ketika menuju Palestina.
Selama masa kekuasaannya di Siprus inilah lahir Altheides pada tahun 1193, seorang ahli filsafat sekaligus petualang yang terkenal.
Guy meninggal pada tahun 1194 dan digantikan oleh saudaranya laki-lakinya, Amalric, yang mendapat royal crown dari Raja Henry VI, Holy Roman Emperor. Anak cucu dari Guy tetap menjadi raja di Siprus sampai dengan tahun 1474. Guy dimakamkan di gereja Templars in Nicosia.
Rujukan

Bernard Hamilton, "Women in the Crusader States: The Queens of Jerusalem", in Medieval Women, edited by Derek Baker. Ecclesiastical History Society, 1978
Bernard Hamilton, The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem, Cambridge University Press, 2000.
Guida Jackson, Women Who Ruled, 1998
Robert Payne, The Dream and the Tomb, 1984
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Baldwin V | Raja Yerusalem 1186–1192 (dengan Sibylla dari Yerusalem, 1186–1190) | Diteruskan oleh: Isabella dari Jerusalem dan Conrad of Montferrat |

| Didahului oleh: (none) | Raja Siprus 1192–1194 | Diteruskan oleh: Amalric |
Guy menikahi Sibylla, miniatur abad ke 13
Saladin dan Guy dari Lusignan setelah pertempuran Hattin pada tahun 1187.
Kesadaran konteks

Kesadaran konteks dalam teknologi informasi komunikasi  mengacu pada kemampuan memperhitungkan entitas-entitas, yang terdiri dari pengguna dan perangkat tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut. Lokasi menjadi elemen paling jelas pada situasi ini. Jika didefinisikan secara sempit pada perangkat bergerak, kesadaran konteks dengan demikian merupakan generalisasi kesadaran lokasi. Lokasi mungkin menentukan proses-proses yang terjadi di sekitar perangkat yang beroperasi; sedangkan konteks dapat diterapkan secara fleksibel terkait penggunanya yang bergerak, khususnya pengguna ponsel cerdas.
Kesadaran konteks pada mulanya berasal dari istilah komputasi ubikuitas (keadaan muncul di mana-mana; komputasi di mana saja, kapan saja) atau disebut juga komputasi pervasif (jembatan antara dunia maya dengan realitas nyata) yang menghubungkan perubahan kondisi lingkungan dengan sistem komputer yang statis.  Istilah ini juga diterapkan dalam teori bisnis dalam kaitannya dengan desain penerapan kontekstual dan masalah manajemen proses bisnis.
Kualitas konteks

Berbagai kategorisasi konteks telah diusulkan. Dey dan Abowd (1999) membedakan tipe-tipe konteks yang terdiri  atas: lokasi, identitas, aktivitas dan waktu. Kemudian Kaltz dkk. (2005) mengidentifikasi konteks berdasarkan kategori: pengguna dan peran, proses dan tugas, lokasi, waktu, dan perangkat untuk mencakup berbagai skenario seluler dan jaringan. Mereka menekankan untuk modalitas klasik ini bahwa setiap kategorisasi optimal sangat bergantung pada domain penerapan dan kasus penggunaan. Dalam modalitas yang lebih maju, entitas yang terlibat tidak hanya satu tetapi bisa merupakan kelompok entitas yang bekerja secara koheren misalnya tim di tempat kerja atau pengguna tunggal yang menangani banyak peralatan.
Sejumlah pemahaman tentang konteks dalam proses bisnis berasal dari penerapan definisi AAA dalam jaringan komputer yang berkaitan dengan proses:
Otentikasi (Authentication), yang berarti konfirmasi identitas;
Otorisasi (Authorization), yang berarti izin mengakses lokasi, fungsi, dan data;
Akuntansi (Accounting), yang berhubungan dengan konteks permintaan dan perhitungan tenaga kerja yang terlibat, lisensi yang diberikan, dan barang yang dikirim;
sudah tercakup di dalamnya aspek lokasi dan waktu seperti yang disebutkan sebelumnya.