stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Universitas Teknologi Sumbawa
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati (FITH)

Program Studi Bioteknologi (S1)
Program Studi Ilmu Perikanan (S1)
Program Studi Peternakan (S1)
Program Studi Konservasi Sumber Daya Alam (S1)
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian (FITP)

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (S1)
Program Studi Teknologi Industri Pertanian (S1)
Program Studi Pertanian Berkelanjutan (S1)
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Rekayasa Sistem (FRS)

Program Studi Informatika (S1)
Program Studi Teknik Elektro (S1)
Program Studi Teknik Sistem Energi (S1)
Program Studi Teknik Mesin (S1)
Program Studi Teknik Industri (S1)
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Teknologi Lingkungan & Mineral (FTLM)

Program Studi Teknik Sipil (S1)
Program Studi Teknik Pertambangan (S1)
Program Studi Teknik Metalurgi (S1)
Program Studi Teknik Lingkungan (S1)
Program Studi Teknik Industri (S1)
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Program Studi Akuntansi (S1)
Program Studi Manajemen (S1)
Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
Program Studi Bisnis Digital (S1)
Program Studi Aktuaria (S1)
Program Studi Kewirausahaan (S1)
Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP)

Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)
Program Studi Sosiologi (S1)
Fakultas dan Program Studi > Fakultas Psikologi & Humaniora (FPH)

Program Studi Psikologi (S1)
Program Studi Sastra Indonesia (S1)
Program Studi Ilmu Sejarah
Program Studi Seni Tari (S1)
Program Studi Seni Musik (S1)
Pencapaian Prestasi

Pada 2014 UTS mengirimkan delapan mahasiswa mengikuti kompetisi bioteknologi tingkat dunia yang akan dilangsungkan di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, Amerika Serikat. Keikutsertaaan mahasiswa UTS ini memang sengaja memilih bioteknologi karena mahasiswa ingin mengangkat potensi yang ada di Sumbawa, yakni Madu Sumbawa. Madu Sumbawa sudah terkenal dan bisa dijadikan sebuah riset dengan mengkombinasikan bakteri E. coli dan terumbu karang.
Pada Tahun 2021 memperoleh peringkat 329, menempati posisi ke-2 Perguruan Tinggi Swasta se-NTB (Peringkat Perguruan Tinggi versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
Pada Tahun 2021, Posisi Webometric 183 pada level se-Indonesia
Peringkat SIMKATMAWA pada tahun 2019 peringkat 291.
Peringkat SIMKATMAWA pada tahun 2020 peringkat 204.
Peringkat SIMKATMAWA pada tahun 2021 peringkat 154.
Akreditasi

Akreditasi nasional institusi oleh BAN-PT (2022-2027) adalah "Baik Sekali" berdasarkan SK No. 297/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022
Gaullisme

Charles De Gaulle dengan seragam milternya, sekitar tahun 1942
Gaullisme (bahasa Prancis: Gaullisme) adalah pendirian politik Prancis yang didasari pada pemikiran dan tindakan pemimpin Gerakan Pemberontak Prancis di Perang Dunia II Charles de Gaulle, yang nantinya akan menjadi Presiden pertama dan pendiri dari Republik Prancis Kelima. De Gaulle menarik pasukan Prancis dari Struktur Komando NATO, memaksa pembubaran pangkalan-pangkalan Sekutu dari Prancis, dan juga menginisiasi program ketahanan nuklir mandiri milik Prancis. Tindakan-tindakannya ini didasarkan pada pandangan bahwa Prancis tidak akan tunduk pada negara lain.
Menurut Serge Berstein, Gaullisme "bukanlah sebuah doktrin ataupun ideologi politik" dan tidak dapat digolongkan sebagai ideologi kiri atau kanan. Melainkan, "mengingat perkembangan historisnya, adalah sebuah pelaksanaan kekuasaan yang pragmatis yang tidak bebas dari pertentangan maupun dari kompromi terhadap kebutuhan sesaat bahkan jika kata-kata angkuh sang jenderal memberikan Gaullisme semacam daya tarik berupa program yang tampaknya mendalam dan sepenuhnya terwujud." Gaullisme adalah "fenomena Prancis yang khas, dan tanpa keraguan merupakan fenomena politik Prancis yang hakiki di abad ke-20"
Lawrence D. Kritzman berpendapat bahwa Gaullisme dapat dilihat sebagai sebuah bentuk patriotisme Prancis dalam tradisi Jules Michelet. Ia menulis: "Meskipun sejalan dengan sayap kanan dalam spektrum politik, Gaullisme berkomitmen pada nilai-nilai republik dari Revolusi Prancis, dan dengan demikian menjauhkan diri dari ambisi khusus sayap kanan tradisional dan tujuan-tujuan xenofobianya." Lebih lanjut lagi ia menulis, "Gaullisme melihat misinya sebagai penegasan atas kedaulatan dan persatuan nasional, yang bertentangan secara diametral dengan perpecahan yang diciptakan oleh komitmen sayap kiri terhadap perjuangan kelas."
Gaullisme bersifat nasionalis. Pada periode pasca-PD II, kaum Gaullisme menganjurkan agar imperium kolonial Prancis tetap dipertahankan. De Gaulle mengubah pendiriannya tentang imperium kolonial pada pertengahan tahun 1950-an, dengan menyarankan kemungkinan pembentukan negara federal atau penentuan nasib sendiri dan keanggotaan dalam Komunitas Prancis.
Sejarah

Berstein menulis bahwa Gaullisme telah berkembang dalam beberapa tahap:
Fase pertama (1940–45) berlangsung ketika Perang Dunia II. Pada periode ini, Gaullisme diidentikkan dengan orang Prancis yang menolak gencatan senjata dengan Jerman Nazi, dan menolak kolaborator Vichy yang dipimpin oleh Philippe Pétain, dan bergabung dengan Jenderal Charles De Gaulle dan Pasukan Kemerdekaan Prancis, yang ingin membawa Prancis masuk ke dalam perang di sisi Sekutu.
Di fase kedua (1946–1958), Gaullisme adalah bentuk oposisi terhadap Republik Prancis Keempat. Para Gaullis di periode ini menentang pemerintahan parlementer yang tidak stabil dan menganjurkan penggantiannya dengan "presiden republik dengan kekuasaan konstitusional yang kuat."
Di fase ketiga (1958–69), "Gaullisme tidak lain adalah dukungan yang diberikan terhadap kebijakan De Gaulle setelah ia kembali berkuasa di tahun 1958 dan menjabat sebagai presiden dari Republik Kelima yang baru didirikan dari 1959 hingga pengunduran dirinya di tahun 1969."
Sejak 1969, Gaullisme digunakan untuk menggambarkan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pewaris gagasan De Gaulle. Salib Lorraine, yang digunakan oleh Prancis Merdeka (1940–1944) selama Perang Dunia II, telah digunakan sebagai simbol dari banyak partai dan gerakan Gaullis, termasuk partai Pertemuan Rakyat Prancis (1947-1955), Persatuan untuk Republik Baru (1958–1967), atau Pertemuan untuk Republik (1976–2022).
Sejarah > Sejarah dan perkembangan gerakan Gaullis

Di Prancis, istilah Partai Gaullis biasanya digunakan untuk merujuk pada partai terbesar yang mengaku sebagai penganut Gaullisme. Gaullisme mengklaim mampu melampaui batas kiri-kanan dengan cara yang sama seperti partai-partai populis republikan di tempat lain seperti Fianna Fáil di Republik Irlandia, Partai Justicialist di Argentina, dan Kongres Nasional Afrika di Afrika Selatan.
Di masa lalu, beberapa pemilih Gaullis melihat diri mereka condong ke arah politik kiri, pandangan yang dikaitkan dengan mantan pemimpin Gaullis André Malraux. Sebagian besar pengikut Charles de Gaulle sendiri condong ke arah politik kanan, demokrat Kristen atau konservatif nasional. Akibatnya, pemilih yang condong ke kiri mulai menunjukkan lebih sedikit dukungan setelah kematian Malraux pada tahun 1976, karena tokoh-tokoh kiri Gaullis (seperti Jacques Chaban-Delmas) secara bertahap terpinggirkan. Di bawah berbagai nama dan akronimnya, Partai Gaullis telah menjadi organisasi dominan di sayap kanan Prancis sejak awal Republik Kelima (1958).
Sejarah > Sejarah dan perkembangan gerakan Gaullis > De Gaulle vs. partai-partai (1944–1947)

Penulis L'Appel 18 Juni 1940, dan pendiri dan pemimpin Pasukan Kemerdekaan Prancis, Jenderal Charles de Gaulle adalah simbol Pemberontakan Prancis terhadap pendudukan Nazi dan pemerintahan Vichy. Namun, karena berpusat di London, kemudian di Aljir, ia dipaksa untuk berkompromi dengan gerakan Pemberontak di dalam negeri yang didominasi oleh berbagai kekuatan politik (seperti Komunis). Pada tahun 1944, ketika Prancis dibebaskan, de Gaulle memimpin pemerintahan sementara yang terdiri dari Komunis, Sosialis, dan Demokrat Kristen. Karena de Gaulle menolak untuk membuat partai politik besar yang menyatukan gerakan Pemberontak non-Komunis, banyak partai muncul kembali. Gerakan Rakyat Republik (MRP) berhaluan demokrasi Kristen tampaknya paling dekat dengan de Gaulle.
Pemerintahan sementara menerapkan kebijakan yang terinspirasi oleh program Dewan Perlawanan Nasional: nasionalisasi bank dan beberapa perusahaan industri (misalnya Renault), dan pengembangan negara kesejahteraan. Namun, mereka berpecah tentang jalan ke depan bagi lembaga politik dan konstitusi Republik Keempat. Bagi de Gaulle, "rezim partai" yang menjadi ciri Republik Ketiga adalah penyebab bencana militer tahun 1940. Ia menganjurkan kekuasaan eksekutif yang kuat, memerintah demi kepentingan nasional, dipimpin oleh seorang pria yang merupakan perwujudan persatuan nasional. Memang, dalam benaknya, Prancis kuat ketika bersatu dan partai-partai politik, yang diwakili di Parlemen, melayani kepentingan tertentu dan dengan demikian meciptakan perpecahan nasional.
Pada bulan November 1945, mayoritas pemilih Prancis menerima penyusunan konstitusi baru. Pada saat yang sama, mereka memilih Majelis Nasional yang baru. Partai Komunis Prancis, Serikat Pekerja Internasional Bagian Prancis (SFIO) yang berhaluan sosialis dan MRP yang berhaluan demokrasi Kristen merupakan kekuatan terbesar yang terwakili dalam Majelis ini. Majelis ini memilih kembali de Gaulle sebagai presiden pemerintahan sementara tetapi, karena tidak setuju dengan pemulihan "rezim partai", de Gaulle mengundurkan diri pada bulan Januari 1946.
Pada bulan Mei 1946, undang-undang konstitusi pertama ditolak melalui referendum. Sebulan kemudian, Majelis baru dipilih untuk menulis teks konstitusi baru. Dalam Manifesto Bayeux, de Gaulle menguraikan ide-ide kelembagaannya tetapi ia dituduh ingin mendirikan kembali pemerintahan Bonapartis. Kemudian, tanpa dukungan kekuatan politik, ia tidak dapat memengaruhi hukum konstitusi yang sedang dipersiapkan. Rene Capitant mendirikan Persatuan Gaullis untuk Republik Keempat tetapi tidak dapat mencegah persetujuan teks yang disiapkan oleh Majelis Nasional yang dipilih, yang memulihkan sistem parlementer.
Sejarah > Sejarah dan perkembangan gerakan Gaullis > Partai Gaullis dan Republik Keempat: oposisi dan penyeberangan gurun (1947–1958)

Pada tahun 1947, ia mengumpulkan oposisi antikomunis dalam Pertemuan Rakyat Prancis (bahasa Prancis: Rassemblement du peuple français) atau RPF. Ia menuduh Republik Keempat didominasi oleh "pengacau parlemen" dan membuat negara tidak berdaya. Sesuai dengan sikap nasionalisnya yang kuat, ia menuduh Partai Komunis Prancis sebagai antek Uni Soviet. Kemudian, ia mengecam apa yang disebutnya "pengabaian" koloni oleh kabinet Angkatan Ketiga, dan memandang partisipasi Prancis dalam Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai ancaman bagi negara. Selain itu, kaum Gaullis merekomendasikan asosiasi antara pemilik modal dan tenaga kerja untuk mengakhiri "perjuangan kelas", yang menghambat persatuan nasional.
Enam bulan setelah didirikan, keanggotaan RPF mencapai satu juta. RPF mengambil alih kendali eksekutif di banyak kota, termasuk Paris, Marseille, dan Bordeaux. Setelah pemilihan legislatif 1951, meskipun terjadi perubahan sistem pemungutan suara, RPF membentuk kelompok parlemen terbesar di Majelis Nasional tetapi memiliki oposisi yang sistematis.
Pada tahun 1952, beberapa deputi RPF memberikan suara mendukung kabinet Antoine Pinay kemudian bergabung dengan mayoritas, melawan instruksi de Gaulle. Mereka meninggalkan kelompok parlemen RPF. Semakin terpecah, RPF mengalami penurunan dukungan yang signifikan dalam pemilihan lokal tahun 1953. Pada tanggal 6 Mei 1953, de Gaulle meminta para deputi Gaullis untuk meninggalkan nama "RPF". Satu bulan kemudian, 5 deputi Gaullis bergabung dengan pemerintahan Joseph Laniel. Memang, mereka berpartisipasi dalam mayoritas sayap kanan saat itu, sebagian dari Gaullis seperti Jacques Chaban-Delmas bergabung dengan Front Republik berhaluan kiri-tengah dengan label Pusat Nasional Republikan Sosial (bahasa Prancis: Centre national des républicains sociaux) atau CNRS.
Pada akhir tahun 1950-an, Republik Keempat mengalami kesulitan dalam Perang Aljazair. Krisis 13 Mei 1958 menyebabkan kekacauan, dan ancaman kudeta militer pun dilontarkan. Utusan yang dikirim oleh de Gaulle seperti Jacques Soustelle turut serta dalam kekacauan ini. Majelis Nasional setuju untuk memanggil kembali de Gaulle untuk memimpin kabinet. Pada tanggal 28 September, sebuah konstitusi baru disetujui melalui referendum dan Republik Kelima pun lahir. Sistem parlementer tidak dihilangkan, tetapi fungsi presidensial ditingkatkan.
Prinsip > "Pragmatisme" Gaullis

Jenderal de Gaulle bukanlah seorang ideolog, melainkan seorang pragmatis yang menyesuaikan modalitas tindakannya dengan keadaan yang terjadi, dengan hanya mempertahankan beberapa prinsip yang tidak berwujud untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian, pada setiap tema yang ditonjolkannya (independensi, diplomasi, konstitusi, ranah sosial, kedudukan pekerja di perusahaan), semua pilihannya, tujuannya dan cara untuk mencapainya, membentuk doktrin politik yang baik dan benar.
Prinsip > Negara yang kuat

"Prinsip fundamental" dari Gaullisme adalah sebuah "gagasan tertentu tentang Prancis" sebagai negara yang kuat. Dalam bukunya War Memoirs, de Gaulle menggambarkan Prancis sebagai "entitas yang gigih, 'orang' yang dialog mistisnya terus terjalin sepanjang sejarah. Oleh karena itu, tujuan Gaullisme adalah untuk mengutamakan kepentingannya, memastikan bahwa suaranya didengar, membuatnya dihormati, dan memastikan kelangsungan hidupnya... agar tetap layak terhadap masa lalunya, bangsa harus memberikan dirinya sendiri sebuah negara yang kuat." Kritzman menulis bahwa "gagasan Gaullisme tentang Prancis bertujuan untuk memulihkan kehormatan bangsa dan menegaskan keagungan dan kemerdekaannya" dengan de Gaulle berusaha untuk "membangun pandangan mesianis tentang takdir historis Prancis, menegaskan kembali martabatnya di dunia, dan melampaui penghinaan nasional di masa lalu." Oleh karena itu, de Gaulle mendesak persatuan Prancis atas "pertengkaran partisan" yang memecah belah dan menekankan warisan Prancis, termasuk Ancien Régime dan Revolusi Prancis. Tokoh politik Prancis yang paling dikagumi oleh de Gaulle "adalah mereka yang bertanggung jawab atas konsensus nasional—Louis XIV, Napoleon, Georges Clemenceau—yang melihat tujuan mereka adalah terciptanya persatuan politik dan sosial oleh negara yang kuat."
Untuk memperkuat Prancis, kaum Gaullis juga menekankan perlunya "ekonomi yang kuat dan masyarakat yang stabil." Menurut Berstein, kaum Gaullis percaya bahwa "merupakan keharusan negara, sebagai penjaga kepentingan nasional, untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan memimpinnya. Pendapat ekonomi liberal dapat diterima jika menjanjikan lebih banyak efisiensi daripada ekonomi terencana. Mengenai keadilan sosial, selama ketidakpercayaan alami terhadap bisnis besar dapat diredakan, hal itu bukan sekadar masalah doktrin, melainkan sarana untuk menegakkan stabilitas. Untuk mengakhiri perjuangan kelas, kaum Gaullis berharap untuk memanfaatkan partisipasi, sebuah konsep abad kesembilan belas yang sering dibicarakan oleh sang jenderal, tetapi ia biarkan rekan-rekannya mengabaikannya."
Sebagai bagian dari negara yang kuat, de Gaulle menyoroti perlunya mendirikan lembaga negara dengan lembaga eksekutif yang kuat, yang berlawanan dengan tradisi republik Prancis, yang menekankan peran majelis terpilih. Selama masa jabatannya, de Gaulle berusaha membangun otoritas dengan mengadakan pemungutan suara universal langsung dan referendum dan dengan terlibat langsung dengan rakyat (melalui pidato yang disiarkan melalui radio, konferensi pers, dan perjalanan ke provinsi-provinsi). Meskipun ia sering berbicara tentang rasa hormatnya terhadap demokrasi, lawan-lawan politiknya melihat kecenderungan ke arah kekuasaan diktator dalam pemerintahannya; banyak yang takut akan kebangkitan Bonapartis atau monarki terpilih. Namun, Prancis tetap menjadi negara demokrasi, dan keputusan de Gaulle untuk mengundurkan diri sebagai presiden setelah penolakan pemilih terhadap referendum konstitusional April 1969 menunjukkan bahwa komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi bukan sekadar taktik retorika belaka.
Prinsip > Eksepsionalisme Prancis

Dalam kebijakan luar negeri, kaum Gaullis dikenali dengan gagasan realisme dan eksepsionalisme Prancis, dan de Gaulle berusaha untuk memaksakan pengaruh Prancis pada tatanan global. Kaum Gaullis mendukung dekolonisasi, yang membebaskan Prancis dari beban imperium kolonial. Hal ini tercermin dalam penyelesaian de Gaulle atas krisis Aljazair (1954–1962), yang sangat dipengaruhi oleh realpolitiknya de Gaulle, atau "insting kebermanfaatan politik yang tajam." Menyadari bahwa dekolonisasi tidak dapat dihindari, dan bahwa krisis yang berkelanjutan dan Perang Aljazair yang berkepanjangan akan merugikan ekonomi Prancis dan memperpanjang perpecahan nasional, "de Gaulle merasa bahwa adalah kepentingan terbaik Prancis untuk memberikan kemerdekaan dan menghentikan keterlibatan militer," dengan demikian menjaga persatuan dan kemegahan Prancis.
Para penganut paham Gaullisme menekankan perlunya Prancis untuk "menjamin kemerdekaan nasionalnya tanpa bergantung pada sekutu yang kepentingannya mungkin tidak sejalan dengan Prancis." Pengembangan kemampuan nuklir Prancis yang independen, yang dilakukan dengan upaya signifikan meskipun banyak kritik internasional, merupakan hasil dari pandangan ini. Namun, de Gaulle secara bersamaan memulai salah satu upaya nonproliferasi internasional pertama dengan diam-diam melepaskan dan menjauhkan program nuklir Prancis dari keterlibatan rahasia yang merepotkan secara diplomatik dengan mitra juniornya Israel, dengan mencoba untuk melakukan demiliterisasi dan membuka pengawasan internasional terhadap program senjata nuklir Israel.
Prancis di bawah de Gaulle berusaha menghindari tatanan politik global bipolar pasca-Perang Dunia II yang didominasi oleh dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan berusaha menghindari ketergantungan pada Amerika Serikat.  Kritzman menulis: "Kebijakan luar negeri Gaulle dimotivasi oleh kebutuhannya untuk membedakan dirinya dari ... dua negara adikuasa besar. Paradoksnya, [de Gaulle] ingin menjadi bagian dari aliansi Barat dan mengkritiknya pada saat yang sama pada isu-isu utama seperti pertahanan." Yang paling menonjol, de Gaulle menarik Prancis dari operasi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1966, dan memerintahkan pasukan NATO non-Prancis untuk meninggalkan Prancis, meskipun Prancis tetap menjadi anggota NATO. Para Gaullis juga kritis terhadap pengaruh ekonomi luar negeri AS dan peran dolar AS dalam sistem moneter internasional. Di bawah de Gaulle, Prancis menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok lebih awal daripada kebanyakan negara Barat lainnya; memberlakukan embargo senjata terhadap Israel (1967); dan mencela imperialisme Amerika di Dunia Ketiga.
De Gaulle dan para Gaullis tidak mendukung Eropa sebagai entitas supranasional, namun mendukung integrasi Eropa dalam bentuk "konfederasi negara-negara berdaulat yang saling terlibat dalam "kebijakan bersama, otonom dari negara adikuasa," dan sangat dipengaruhi oleh Prancis. Namun, harapan De Gaulle untuk memajukan persatuan semacam ini sebagian besar gagal, "dalam menghadapi keinginan negara-negara Eropa lainnya untuk tetap bersekutu erat dengan Amerika Serikat."
Warisan politik setelah de Gaulle

Warisan politik De Gaulle mempunyai dampak yang sangat mendalam di Prancis dan secara bertahap memengaruhi keseluruhan spektrum politik. Penggantinya sebagai presiden, Georges Pompidou, mengonsolidasikan Gaullisme selama masa jabatannya dari tahun 1969 hingga 1974. Ide-ide Gaullis yang pernah kontroversial telah diterima sebagai bagian dari konsensus politik Prancis dan "tidak lagi menjadi fokus kontroversi politik." Misalnya, jabatan presiden yang kuat dipertahankan oleh semua penerus de Gaulle, termasuk politisi sosialis François Mitterrand (1981–1995). Kemampuan nuklir independen Prancis dan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh Gaullisme–meskipun diungkapkan "dalam istilah yang lebih fleksibel"–tetap menjadi "kekuatan penuntun hubungan internasional Prancis." Selama pemilihan presiden tahun 2017, warisan de Gaulle diklaim oleh seluruh kandidat mulai dari sayap kiri radikal hingga sayap kanan radikal, termasuk Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon dan Marine Le Pen.
Menurut Berstein, "Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Gaullisme telah membentuk Prancis pascaperang. Pada saat yang sama, mengingat bahwa esensi ide-ide Gaullisme sekarang diterima oleh semua orang, mereka yang ingin menjadi pewaris sah de Gaulle (misalnya, Jacques Chirac dari RPR) sekarang mengalami krisis identitas. Sulit bagi mereka untuk membedakan diri dari perspektif politik lainnya." Namun, tidak semua ide Gaullisme bertahan. Antara pertengahan 1980-an dan awal 2000-an, ada beberapa periode cohabitation (1986–1988, 1993–1995, 1997–2002), di mana presiden dan perdana menteri berasal dari partai yang berbeda, sebuah pergeseran yang nyata dari "kepresidenan kekaisaran" de Gaulle. Kebijakan ekonomi de Gaulle, yang didasarkan pada gagasan dirigisme (pengelolaan ekonomi oleh negara), juga telah melemah. Meskipun bank-bank besar di Perancis, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan asuransi, telekomunikasi, baja, minyak dan farmasi, dimiliki oleh negara hingga pertengahan tahun 1980-an, pemerintah Prancis telah memprivatisasi banyak aset negara.
Aliran > Gaullisme tradisional

Istilah "Gaullisme tradisional" (bahasa Prancis: Gaullisme traditionnel) telah digunakan oleh para pakar untuk menggambarkan nilai-nilai inti Gaullisme yang diwujudkan oleh tindakan dan kebijakan Charles de Gaulle, secara umum berbeda dengan aliran Gaullisme lainnya seperti "Gaulisme sosial" dan "neo-Gaullisme".
Gaullisme Resisten (bahasa Prancis: Gaullisme de Résistance) menekankan perlunya kemerdekaan politik dan militer Prancis dari kekuatan yang berpotensi bermusuhan, yang diilhami oleh peran de Gaulle dalam perang melawan Jerman Nazi dan Prancis Vichy selama Perang Dunia II. Istilah "Gaullisme Chiraquian generasi pertama" (bahasa Prancis: Gaullisme chiraquien de première génération) telah digunakan untuk menggambarkan politisi yang setia pada sikap populis dan oposisi terhadap integrasi Eropa dan pasar bebas seperti yang awalnya dianjurkan oleh Jacques Chirac pada akhir tahun 1970-an. Posisi ini khususnya diwujudkan oleh Charles Pasqua dan Philippe Séguin, yang menentang pergeseran Chirac ke neo-Gaullisme selama tahun 1990-an.
Aliran > Gaullisme sosial

Gaullisme sosial, atau "Gaullisme sayap kiri", berfokus pada dimensi sosial Gaullisme, dan sering dikaitkan oleh para pakar dengan ideologi demokrasi sosial. Bertentangan dengan analisis konflik kelas Marxisme, yang dianggap sebagai ancaman bagi persatuan nasional, de Gaulle malah menganjurkan "asosiasi kapital-buruh", yaitu perlunya partisipasi langsung pekerja dalam hasil keuangan dan pengelolaan perusahaan mereka, yang ia yakini sebagai kondisi yang diperlukan bagi mereka untuk menaruh minat pada fungsi dan perkembangannya.  Aspek Gaullisme ini telah dipromosikan oleh partai Persatuan untuk Republik Baru antara tahun 1959 dan 1967, dan oleh politisi seperti René Capitant, Jacques Chaban-Delmas, Jean Charbonnel, Léo Hamon, Philippe Dechartre atau Jean Mattéoli. Baru-baru ini, partai Gerakan Warga Negara dan Republik serta Jean-Pierre Chevènement mengusung ideologi Gaullisme-kiri.