stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Jo Soo-min
Filmografi > Seri televisi

| Tahun | Judul | Jaringan | Peran | Ref>  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | Seoul 1945 | KBS1 | Mal-hee |  |
| 2006 | Famous Chil Princesses | KBS2 | Mi-ra |  |
| 2006 | The Invisible Man, Choi Jang-soo | KBS2 | Choi Sol-mi |  |
| 2008 | Mom's Dead Upset | KBS2 | Lee So-ra |  |
| 2009 | Hometown of Legends | KBS2 | Bo-ri |  |
| 2011 | Brain | KBS2 | Im Hyeon-jeong |  |
| 2013 | Melody of Love | KBS1 | Lee Ja-hye |  |
| 2019 | Touch Your Heart | tvN | Yoon-ha |  |
| 2019 | The Running Mates: Human Rights | OCN | Han Yoon-jin |  |
| 2019 | Birthday Letter | KBS2 | Yeo II-ae |  |
| 2020 | Ending Again | Naver TV Cast | Cha In-young |  |
| 2020 | Ending Again Special | Naver TV Cast | Cha In-young |  |
| 2020 | The Penthouse: War in Life | SBS | Anna Lee / Min Seol-ah |  |
| 2020–2021 | Royal Secret Agent | KBS2 | Kang Soon-ae |  |
Pranala luar

Situs web resmi (dalam bahasa Korea)
Jo Soo-min di Instagram
(Inggris) Jo Soo-min di HanCinema
Jo Soo-min di IMDb (dalam bahasa Inggris)
(Inggris) Jo Soo-min di Korean Movie Database
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas atau biasa disingkat menjadi BBWS Brantas, adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas mengelola sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Brantas. Hingga tahun 2021, organisasi ini berkantor pusat di Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur dan mempekerjakan 767 orang.
Tugas organisasi ini meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan di WS Brantas.
Sejarah > Awal mula

Organisasi ini memulai sejarahnya pada bulan Januari 1901 saat pemerintah Hindia Belanda membentuk Irrigatie Afdeeling Brantas. Tugas dari organisasi tersebut antara lain mengoperasikan Bendung Lengkong dan Pintu Air Mlirip untuk mengairi lahan pertanian di delta Sungai Brantas dan mencegah terjadinya banjir di Surabaya. Pada tahun 1912, organisasi tersebut mulai menempati kantor baru di pusat kota Mojokerto. Setelah Indonesia merdeka, agar dapat mengembangkan infrastruktur di Sungai Brantas dengan prinsip "satu sungai, satu rencana, dan satu manajemen terpadu", pada tahun 1967, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik membentuk Badan Pelaksana Proyek Induk Serbaguna Kali Brantas atau biasa disingkat menjadi Proyek Brantas dengan kantor pusat di Malang. Proyek Brantas diberi tugas untuk:
Melaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sungai Brantas
Mencetak kader-kader pengembangan sumber daya air melalui transfer pengetahuan dan keterampilan dari kontraktor dan konsultan asing.
Mengadakan penelitian mengenai sistem analisis biaya dan akuntansi biaya pada pembangunan infrastruktur besar.
Berbeda dengan pengembangan infrastruktur di Sungai Citarum yang dilakukan pada saat yang hampir bersamaan, untuk pengembangan infrastruktur di Sungai Brantas hingga tahun 1972, pemerintah sengaja tidak menggunakan jasa kontraktor asing dan hanya menggunakan jasa konsultan pengawas asing. Oleh karena itu, selama proses pembangunan, juga dilakukan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan agar para pekerja dapat menyelesaikan pembangunan. Sehingga setelah selesai membangun infrastruktur di Sungai Brantas, para pekerja diharapkan mampu mengerjakan proyek-proyek lain yang serupa di seantero Indonesia.
Sejarah > Pelaksanaan pemekaran

Pada tanggal 12 November 1980, bukannya diintegrasikan ke dalam salah satu perusahaan konstruksi milik negara yang telah ada, pemerintah ternyata lebih memilih untuk menjadikan organisasi konstruksi dari Proyek Brantas sebagai modal untuk mendirikan sebuah perusahaan konstruksi baru yang diberi nama Brantas Abipraya. Sedangkan organisasi rekayasa dan konsultansi kemudian diintegrasikan ke dalam Indra Karya, dan pembangkit listrik yang ada di sepanjang Sungai Brantas diserahkan ke PLN.
Sebagaimana yang telah diperkirakan sebelumnya, badan pengembangan proyek baru dapat dibentuk pada tanggal 12 Februari 1990 dengan nama Jasa Tirta, tetapi lingkup pekerjaannya dibatasi pada pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun di Sungai Brantas, sementara infrastruktur yang sedang dan akan dibangun tetap dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Brantas atau biasa disingkat menjadi PIPWS Brantas dengan kantor pusat di Surabaya.
Pasca diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, pada tahun 2006, nama organisasi ini diubah menjadi seperti sekarang.
Kelolaan

Salah satu tugas dari organisasi ini adalah mengelola bendungan dan daerah irigasi di WS Brantas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain adalah daerah irigasi dengan luas baku minimal 3.000 hektar.
Kelolaan > Daerah irigasi

Operasional dan pemeliharaan daerah irigasi di WS Brantas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diperbantukan kepada pemerintah daerah, sementara perbaikannya tetap dilakukan oleh organisasi ini. Daerah irigasi tersebut meliputi:
Daerah Irigasi Mrican (30.341 hektar)
Daerah Irigasi Siman (23.060 hektar)
Daerah Irigasi Delta Brantas (17.942 hektar)
Daerah Irigasi Lodoyo (12.217 hektar)
Daerah Irigasi Waduk Bening (8.752 hektar)
Daerah Irigasi Kedungkandang (5.160 hektar)
Daerah Irigasi Padipomahan (4.309 hektar)
Daerah Irigasi Molek (3.883 hektar)
Daerah Irigasi Menturus (3.632 hektar)
Daerah Irigasi Tambak Afvour Kalang Anyar (3.322 hektar)
Selain itu, karena berkantor pusat di Jawa Timur, organisasi ini juga ditugaskan untuk mengelola sejumlah daerah irigasi di Jawa Timur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi terletak di luar WS Brantas. Operasional dan pemeliharaan daerah irigasi tersebut diperbantukan kepada pemerintah daerah, sementara perbaikannya tetap dilakukan oleh organisasi ini. Daerah irigasi tersebut meliputi:
WS Baru-Bajulmati
Daerah Irigasi Baru (15.910 hektar)
Daerah Irigasi Setail (6.422 hektar)
Daerah Irigasi Setail Teknik (5.788 hektar)
Daerah Irigasi Porolinggo (3.515 hektar)
WS Bondoyudo-Bedadung
Daerah Irigasi Bedadung (13.202 hektar)
Daerah Irigasi Bondoyudo (11.784 hektar)
Daerah Irigasi Talang (8.844 hektar)
Daerah Irigasi Pondok Waluh (7.263 hektar)
Daerah Irigasi Jatiroto (4.342 hektar)
WS Pekalen-Sampean
Daerah Irigasi Sampean (10.208 hektar)
Daerah Irigasi Sampean Baru (7.854 hektar)
Daerah Irigasi Pekalen (6.479 hektar)
Daerah Irigasi Banyuputih (3.571 hektar)
Kelolaan > Bendungan

Operasional dan pemeliharaan bendungan di WS Brantas dilakukan oleh Jasa Tirta I, sementara perbaikannya tetap dilakukan oleh organisasi ini. Bendungan tersebut meliputi:
Bendungan Sengguruh
Bendungan Sutami
Bendungan Lahor
Bendungan Wlingi
Bendungan Selorejo
Bendungan Bening
Bendungan Wonorejo
Bendungan Semantok
Bendungan Tugu
Selain itu, karena berkantor pusat di Jawa Timur, organisasi ini juga ditugaskan untuk mengelola sejumlah bendungan di Jawa Timur yang terletak di luar WS Brantas, yakni:
WS Madura-Bawean
Bendungan Klampis
Bendungan Nipah
WS Baru-Bajulmati
Bendungan Bajulmati
Lihat pula

Daerah Aliran Sungai (DAS)
Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia
Bekas kantor pusat Proyek Brantas di Malang, kini menjadi kantor pusat Jasa Tirta I
Peta Wilayah Sungai Brantas
Bendung Lengkong pada masa Hindia Belanda
Balong, Jenawi, Karanganyar

Balong adalah desa di kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah

Desa Balong terdiri dari dusun/dukuh:
Balong
Beling
Gunungganten
Karangrejo
Kondo
Kutorejo
Kutosari
Lompong
Semenharjo
Sedegung
Pendidikan

Lembaga pendidikan formal yang terletak di Desa Balong, antara lain:
SD Negeri 01 Balong
SD Negeri 02 Balong
SD Negeri 03 Balong
SD Muhammadiyah Darul Falah
SMP Negeri 1 Jenawi
Pranala luar

(Indonesia) Data Referensi Pendidikan Kecamatan Jenawi Diarsipkan 2020-11-27 di Wayback Machine.
| l b Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Desa:  Anggrasmanis  Balong  Gumeng  Jenawi  Lempong  Menjing  Seloromo  Sidomukti  Trengguli
Mountains (lagu LSD)

"Mountains" adalah lagu oleh grup musik pop LSD. Lagu ini dirilis pada 1 November 2018, dan ditandai perilisan keempat grup, setelah "Genius", "Audio", dan "Thunderclouds".
Lagu ini digunakan di film musikal Music, ditulis dan disutradarai oleh Sia. Di film ini, yang ditampilkan oleh Kate Hudson dan Leslie Odom Jr.
Perilisan dan promosi

Anggota grup ini membagikan audio teaser animasi pendek dan video klip pada 29 Oktober 2018. Diplo membagikan bagian lagu di Instagram pada 31 Oktober, dan lagu ini dirilis pada 1 November.
Oleg Yankovsky

| Oleg Yankovsky Олег Янковский |
| --- | --- |
Oleg Yankovsky, Mei 2007
Lahir: Oleg Ivanovich Yankovsky (1944-02-23)23 Februari 1944 Jezkazgan, Republik Sosialis Soviet Kazakh, Uni Soviet
Meninggal: 20 Mei 2009(2009-05-20) (umur 65) Moskwa, Rusia
Makam: Pemakaman Novodevichy, Moskwa, Rusia
Pekerjaan: Pemeran
Tahun aktif: 1965–2009
Gelar: Artis Rakyat USSR (1991)
Suami/istri: Lyudmila Zorina
Anak: Filipp Yankovsky
Penghargaan:             
 Penghargaan(2009) Stanislavsky Award (en)  (2009) Order "For Merit to the Fatherland", 2nd class (en)  (2007) Order "For Merit to the Fatherland", 3rd class (en)  (2006) TEFI (en)  (2004) Golden Eagle Awards (en)  (2002) State Prize of the Russian Federation (en)  (2002) Russian Federation Presidential Certificate of Gratitude (en)  (1996) State Prize of the Russian Federation (en)  (1996) Russian Federation Presidential Certificate of Gratitude (en)  (1995) Order "For Merit to the Fatherland", 4th class (en)  (1992) Nika Award (en)  (1991) People's Artist of the USSR (en)  (1989) Vasilyev Brothers State Prize of the RSFSR (en)  (1987) USSR State Prize (en)  (1984) People's Artist of the RSFSR (en)  (1977) Merited Artist of the RSFSR (en)  (1977) Lenin Komsomol Prize (en)   Medal "In Commemoration of the 850th Anniversary of Moscow" (en)   
        
Oleg Ivanovich Yankovsky (bahasa Rusia: Оле́г Ива́нович Янко́вский; 23 Februari 1944 – 20 Mei 2009
) adalah seorang pemeran Uni Soviet dan Rusia. Pada 1991, bersama dengan Sofia Pilyavskaya, ia menjadi orang terakhir yang diangkat menjadi Artis Rakyat USSR.
Pranala luar

Oleg Yankovsky di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Oleg Yankovsky, Russian Film Star, Dies at 65 in the New York Times
Obituary: Oleg Yankovsky in the Guardian
Obituary in the Independent
Obituary Diarsipkan 2006-04-27 di Wayback Machine. by the Associated Press on Legacy.com
Biography of Oleg Yankovsky
| l b Penghargaan Stanislavsky |
| --- | --- |
 Jack Nicholson (2001)  Harvey Keitel (2002)  Fanny Ardant (2003)  Meryl Streep (2004)  Jeanne Moreau (2005)  Gérard Depardieu (2006)  Daniel Olbrychski (2007)  Isabelle Huppert (2008)  Oleg Yankovsky (2009)  Emmanuelle Béart (2010)  Helen Mirren (2011)  Catherine Deneuve (2012)  Kseniya Rappoport (2013)  Inna Churikova (2014)  Jacqueline Bisset (2015)  Marina Neyolova (2016)  Michele Placido (2017)  Nastassja Kinski (2018)  Ralph Fiennes (2019)  Svetlana Kryuchkova (2020) 
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Spanyol  Prancis (data)  Amerika Serikat  Latvia  Republik Ceko  Belanda  Rusia 
Lain-lain:  Faceted Application of Subject Terminology  SUDOC (Prancis) 1
Tim nasional hoki lapangan pria Belanda

Tim nasional hoki lapangan pria Belanda mewakili Belanda dalam hoki lapangan pria internasional dan dikendalikan oleh Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, badan pengatur hoki lapangan di Belanda.
Belanda adalah salah satu tim paling sukses di dunia, setelah memenangkan Olimpiade Musim Panas dua kali, Piala Dunia Hoki tiga kali, Trofi Champions delapan kali, Kejuaraan EuroHockey Nations lima kali dan Liga Dunia Hoki sekali.
Pranala luar

Situs web resmi
FIH profile
Presiden Prancis

| President Republik Prancis |
| --- | --- |
Président de la République Française
Segel Kepresidenan
Bendera Kepresidenan
Petahana Emmanuel Macron sejak 14 Mei 2017
Pemerintah Prancis
Gelar:  Bapak Presiden (tidak resmi)  Yang Terhormat (resmi)  Paduka Yang Mulia (diplomatik, di luar Prancis) 
Status: Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Anggota: Dewan Menteri Prancis Sekretariat Jenderal untuk Pertahanan Nasional dan Keamanan Prancis Dewan Eropa
Kediaman: Istana Élysée
Kantor: Istana Élysée
Ditunjuk oleh: Dipilih langsung
Masa jabatan: Lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Dasar hukum: Konstitusi Prancis
Pejabat perdana: Louis-Napoleon Bonaparte
Dibentuk: 1848; 177 tahun lalu (1848) (Republik Prancis Kedua) 4 Oktober 1958; 66 tahun lalu (1958-10-04) (Republik Prancis Kelima)
Wakil: Presiden Senat Prancis
Gaji: €182.000 per tahun
Situs web: www.elysee.fr/en
Presiden Republik Prancis (bahasa Prancis: Président de la République française) adalah kepala negara Prancis dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Prancis. Kekuasaan, fungsi dan tugas Presiden Prancis sebelumnya, selain hubungannya dengan perdana menteri dan pemerintah Prancis, dari waktu ke waktu berbeda dengan berbagai dokumen konstitusional sejak Republik Kedua.
Presiden Prancis juga menjabat sebagai Pangeran-Bersama Andorra secara ex-officio, Grand Master Légion d'honneur dan berbagai penghargaan tinggi negara lainnya. Presiden Prancis juga diberikan gelar kehormatan sebagai proto-kanon Basilika Agung Santo Yohanes Lateran di Roma, meskipun beberapa presiden terdahulu menolak gelaran ini.
Presiden Prancis saat ini dijabat oleh Emmanuel Macron sejak tanggal 14 Mei 2017 dan dilantik kembali pada 7 Mei 2022.
Sejarah Pembentukan

Jabatan Presiden Prancis pertama kali diajukan ketika Revolusi Juli 1830, yang ditawarkan kepada Marquis de Lafayette. Lafayette ketika itu menolak untuk mendukung Pangeran Louis Phillipe yang menjadi Raja Prancis. 18 tahun kemudian, selama fase pembukaan Republik Prancis Kedua, jabatan Presiden Prancis dibentuk untuk kepala negara yang dipilih oleh rakyat Prancis saat itu, yaitu Louis-Napoléon Bonaparte (keponakan Kaisar Napoleon Bonaparte). Louis-Napoleon menjabat sebagai Presiden Prancis sampai ia melancarkan kudeta melawan republik, dan memproklamirkan dirinya sebagai Napoleon III, Kaisar Prancis.
Dibawah Republik Prancis Ketiga, Presiden Prancis sangat kuat posisinya, disebabkan posisi partai-partai royalis juga kuat ketika Konstitusi 1875 diberlakukan. Hal tersebut menjadi harapan  bahwa seorang anggota dari satu atau dua cabang dinasti keluarga kerajaan akan dapat menjabat sebagai presiden dan akan menggubah Republik menjadi sebuah negara Monarki Konstitusional. Akan tetapi dalam periode parlemen selanjutnya, Parlemen Prancis dikuasai oleh para republikan. Setelah Presiden Patrice de MacMahon gagal mencapai mayoritas royalis baru dengan membubarkan Chambre des Députés, presiden penggantinya, Jules Grévy memutuskan untuk tidak menggunakan kekuasaanya dalam membubarkan parlemen dan oleh karena itu Presiden Prancis saat ini kehilangan kontrol atas legislatif dan secara efektif membentuk sebuah sistem parlementer yang bertahan selama 80 tahun sampai dilantiknya Jenderal deGaulle sebagai Presiden Prancis di tahun 1959. Tentunya ketika Republik Prancis Keempat dibentuk setelah Perang Dunia II, Republik Prancis masih menerapkan sistem parlementer yang hanya menempatkan presiden sebagai Kepala Negara seremonial saja. Konstitusi Republik Prancis Kelima yang diberlakukan 1958, mengubah kekuatan dan kekuasaan Presiden Prancis dari yang sebelumnya hanya bersifat seremonial. Sebuah Referendum diadakan di tahun 1962 mengubah konstitusi  sehingga jabatan Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat dan bukan oleh Dewan Elektoral. Pada tahun 2000, sebuah referendum memendekkan masa jabatan presiden dari sbelumnya 7 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu Presiden Prancis hanya boleh menjabat dua kali berturut-turut.
Kewenangan > Amnesti Kepresidenan

Sebelum Reformasi Konstitusional tahun 2008 melarang Presiden dalam memberikan amnesti kepresidenan. Pada masa masa tersebut terdapat sebuah tradisi yang dikenal sebagai Amnesti Kepresidenan. Istilah ini adalah istilah yang salah: setelah pemilihan presiden, dan pemilihan Majelis Nasional dari partai yang sama, parlemen secara tradisional akan memilih undang-undang yang memberikan amnesti untuk beberapa kejahatan kecil (itu juga merupakan cara untuk mengurangi kelebihan populasi penjara). Praktik ini semakin dikritik, terutama karena dianggap mengilhami masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas pada bulan-bulan menjelang pemilu. Undang-undang amnesti semacam itu juga akan memberi wewenang kepada presiden untuk menunjuk orang-orang yang telah melakukan kategori kejahatan tertentu untuk ditawari amnesti, jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Tindakan individu semacam itu telah dikritik karena perlindungan politik yang mereka izinkan. Perbedaan antara amnesti dan grasi presiden adalah bahwa amnesti menghapuskan semua efek selanjutnya dari hukuman, seolah-olah kejahatan tidak dilakukan, sedangkan grasi hanya membebaskan terpidana dari sebagian atau seluruh sisa hukuman.
Prosedur Pemilihan

Pemilihan presiden di Prancis menggunakan sistem pemilihan dua putaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih akan mengantongi suara mayoritas. Jika tidak ada calon presiden yang menerima suara mayoritas dalam putaran pertama pemilihan umum, maka dua calon presiden dengan suara terbanyak akan ditandingkan kembali di putaran kedua pemilihan presiden. Setelah terpilih, calon presiden tersebut akan mengucapkan sumpah janji jabatan yang dikenal sebagai passation des pouvoirs (serah terima kuasa).
Untuk dapat dicalonkan secara resmi, bakal calon presiden yang dianggap potensial harus menerima nominasi bertanda tangan (parrainages) untuk mendapat sponsor lebih dari 500 pejabat pemilihan terpilih yang biasanya didominasi oleh para wali kota. Para pejabat pemilihan ini harus berasal setidaknya dari 30 departemen atau pengumpulan dari luar negeri dan tidak boleh lebih dari 10% dari pejabat pemilih tersebut berasal dari departemen atau pengumpulan yang sama. Lebih lanjutnya setiap pejabat pemilihan hanya boleh mencalonkan satu orang calon presiden.
Terdapat sebanyak 45.543 pejabat pemilihan terpilih termasuk 33.872 walikota. Pengadaan dana dan penggunaan dana kampanye dan partai politik sangat teregulasi. Ada batas pengeluaran (sekitar €20 juta) dan pembiayaan publik pemerintah sebesar 50% dari pengeluaran jika skor kandidat lebih dari 5%. Jika calon presiden menerima kurang dari 5% suara, pemerintah mendanai €8.000.000 kepada partai (€4.000.000 dibayar di muka). Iklan di TV dilarang, tetapi waktu resmi diberikan kepada calon presiden di TV publik. Lembaga independen mengatur pembiayaan pemilu dan partai.
Masa Jabatan

Sejak Referendum Kepresiden 1962, Presiden Prancis dipilih langsung menggunakan hak pilih universal. Sebelumnya pernah ada sebuah Kolese Elektoral yang memilih kepala negara Prancis. Masa jabatan Presiden Prancis juga dikurangi dari 7 tahun menjadi 5 tahun setelah referendum 2000; Pemilihan pertama untuk masa jabatan yang telah dikurangi tersebut berlangsung di tahun 2002. Presiden saat itu Jacques Chirac pertama kali terpilih pada tahun 1995 dan sekali lagi pada tahun 2002, dan akan dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2007 jika dia memilihnya, mengingat kurangnya batasan masa jabatan.
Menyusul perubahan lebih lanjut, undang-undang konstitusi tahun 2008 tentang modernisasi institusi Republik Kelima, seorang presiden tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. François Mitterrand dan Jacques Chirac sebelumnya adalah satu-satunya presiden sampai saat ini yang telah menjabat dua periode penuh (14 tahun untuk yang pertama, 12 tahun untuk yang terakhir). Presiden Petahana Emmanuel Macron adalah presiden keempat (setelah de Gaulle, Mitterrand, dan Chirac) yang memenangkan pemilihan ulang, setelah terpilih kembali pada tahun 2022.
Pemakzulan dan Tanggung Jawab Pidana

Pasal 67 dan 68 Konstitusi Prancis menyatakan bahwa terdapat pengaturan dalam rezim tanggung jawab pidana presiden. Hal ini kemudian direformasi oleh sebuah Undang Undang Konstitusional dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap sebuah situasi yang sebelumnya dihasilkan oleh kontroversi hukum. Presiden Prancis memiliki hak imunitas selama menjabat. Presiden Prancis tidak dapat diminta memberikan kesaksian dihadapan sidang apapun, tidak dapat didakwa, dll. Statuta pembatasan ditangguhkan, dan segala bentuk penyelidikan dan pendakwaan dapat dilaksanakan kembali, setidaknya sebulan setelah Presiden tersebut meninggalkan jabatannya. Presiden tidak dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan mereka dalam kapasitas resmi mereka, kecuali apabila segala tindak tanduk Presiden itu diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Pidana Internasional atau dimana sebuah upaya pemakzulan diajukan kepada Presidenitu. Pemakzulan dapat disebut dalam Mahkamah Agung Republik yang merupakan sebuah mahkamah khusus yang terdiri dari gabungan kedua majelis Parlemen Prancis (Majelis Nasional dan Senat Prancis) atas pengajuan dari salah satu majelis parlemen tersebut. Jika presiden gagal menjalankan tugasnya maka hal tersebut akan dengan cara yang jelas menghalangi kelanjutan masa jabatan mereka.