Mette Frederiksen
Peranan Politik > Perubahan iklim

Pemerintahan Frederiksen menjadi berita internasional dengan kesepakatan untuk mengurangi emisi teritorial Denmark sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990, keputusan untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas setelah tahun 2050 (juga didorong oleh fakta bahwa hanya satu perusahaan yang mengajukan sewa pada lelang terakhir), dan pulau-pulau energi di Laut Utara.
Frederiksen secara terbuka mengatakan: "Saya adalah seorang demokrat sosial sebelum saya menjadi hijau. Dan ketika saya bangun di pagi hari, saya masih seorang demokrat sosial sebelum saya menjadi hijau."
Lebih dari setahun setelah menetapkan target pengurangan yang ambisius untuk dekade ini, pada bulan Maret 2021 belum ada rencana konkret untuk menangani sisa dua pertiga pengurangan yang diperlukan untuk mencapai target emisi Denmark 2030. LSM hijau sebagian besar memandang masa jabatan Menteri Iklim Frederiksen Dan Jørgensen secara negatif pada tahun 2020.
Pemerintah Frederiksen menggambarkan strategi aksi iklimnya sebagai model "tongkat hoki". Artinya, pemerintah berencana untuk menunggu teknologi baru dan penurunan biaya sehingga hanya akan mencapai sebagian besar pengurangan pada akhir dekade ini. Strategi ini telah digambarkan oleh partai-partai politik lainnya sebagai mimpi "Bjørn Lomborg".
Meskipun ada permintaan dari UNFCCC, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dewan ekonomi Denmark dan Dewan Perubahan Iklim Denmark, Pemerintahan Frederiksen telah menunda penerapan mekanisme penetapan harga karbon yang lebih tinggi, meskipun Denmark merupakan pelopor dengan penerapannya pada tahun 1992. Penentangan terhadap pajak karbon yang lebih tinggi diterima secara positif oleh asosiasi yang mewakili sektor penghasil emisi utama seperti Konfederasi Industri Denmark dan Dewan Pertanian dan Pangan Denmark.
Pada bulan Maret 2021, Denmark akan memiliki harga karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangganya pada tahun 2030, dengan konsekuensi seperti truk-truk dari Jerman akan menunggu mengisi bahan bakar sampai mereka berada di Denmark untuk mendapatkan keuntungan dari harga solar yang rendah di Denmark. Denmark juga merupakan salah satu dari empat negara Uni Eropa yang tidak mengenakan pajak karbon pada penerbangan penumpang. Faktanya, pemerintahan Frederiksen mempunyai rencana untuk menjamin penerbangan domestik selama pandemi COVID-19 dengan mensubsidi penerbangan domestik, keputusan yang dikecam oleh LSM hijau dan partai-partai pendukungnya: Aliansi Merah-Hijau dan Partai Rakyat Sosialis. Keputusan tersebut tidak dilaksanakan karena Komisi Eropa tidak menyetujuinya karena peraturan mengenai bantuan negara.
Pemerintahan Frederiksen menandatangani perjanjian formal dengan produsen semen Aalborg Portland (Penghasil emisi karbon terbesar di Denmark (dengan kontribusi 4% emisi nasional) menyimpulkan bahwa mereka tidak perlu mengurangi emisi tahunan mereka di bawah tingkat emisi tahun 1990 sebesar CO2 1,54 juta ton. Sebelumnya, Mette Frederiksen pernah berkata: "Saya akan merantai diri saya ke Portland sebelum siapa pun diizinkan menutupnya".
Pemerintahannya juga dikritik untuk mengizinkan perusahaan milik negara melanjutkan pembangunan infrastruktur bahan bakar fosil seperti jaringan pipa gas alam 115 km, dengan biaya sosial ekonomi terkait sebesar $113 juta bagi Denmark. Dalam jawaban resmi kepada Parlemen, Menteri Iklim Dan Jørgensen menegaskan bahwa jaringan pipa gas tidak akan mengurangi emisi karbon dalam jangka pendek dan tidak akan menambah lapangan pekerjaan di Denmark.
Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Iklim, Dewan Perubahan Iklim Denmark harus membuat rekomendasi tahunan dan memberikan pembaruan status mengenai upaya pemerintah Denmark dalam mengatasi perubahan iklim. Pada bulan Februari 2021, Dewan Iklim Denmark menemukan bahwa kecil kemungkinan pemerintahan Frederiksen akan mencapai target awal mereka yakni pengurangan gas rumah kaca sebesar 70% pada tahun 2030.