Indosat
Sejarah > Pendirian dan perkembangan awal

Indosat (singkatan dari Indonesian Satellite Corporation, dalam Bahasa Indonesia artinya Perusahaan Satelit Indonesia) didirikan pada 10 November 1967 sebagai salah satu perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional Intelsat. Kelahirannya terjadi saat pemerintah hendak menerapkan teknologi komunikasi satelit di Indonesia, tetapi terkendala biaya sehingga memberikan kesempatan pengembangannya pada pihak swasta.
Datanglah kemudian International Telephone & Telegraph (ITT), sebuah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat yang menawarkan pengerjaan proyek tersebut. Kesepakatan ITT dan pemerintah RI kemudian ditandatangani pada 9 Juni 1967, yang berisi perjanjian bahwa perusahaan tersebut akan membangun stasiun bumi. Ketika selesai dibangun, infrastrukturnya akan diserahkan kepada negara, tetapi ITT akan tetap mengoperasikannya dengan menyewanya dari pemerintah selama 20 tahun dan bekerjasama dengan PN Telekomunikasi. Selanjutnya, pembangunan stasiun bumi tersebut dimulai sejak Agustus 1968 dan diresmikan pada 29 September 1969 yang dikenal sebagai Stasiun Bumi Jatiluhur.
Adapun ITT menguasai Indosat lewat anak usahanya American Cable & Radio Corporation (ACR), dengan modal awal sebesar US$ 6 juta. Meskipun demikian, 50% pendapatan bersihnya per tahun diberikan ke pemerintah RI. Dengan kehadiran Indosat, lalu lintas telekomunikasi internasional dari dan ke Indonesia naik pesat, baik dalam jasa telepon maupun teleks, yang ikut membuat pendapatannya naik 33% per tahun dari 1969 hingga 1979. Namun, pemerintah kemudian mulai tidak puas pada kesepakatannya dengan ITT, khususnya melihat posisi Perumtel (d/h PN Telekomunikasi) yang dirasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa walaupun Indosat menggunakan infrastrukturnya. Melalui sejumlah perundingan di tahun 1974 dan 1978, dicapai kesepakatan antara Perumtel dan Indosat, dimana sekitar 15% pendapatan Indosat dalam jasa telepon internasional dan pengoperasian kabel laut akan diberikan pada Perumtel.
Masalah lain pun muncul ketika di bulan Maret 1979, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati pembangunan jalur kabel bawah laut Pulau Pinang-Medan, namun Indosat menolak ikut dalam proyeknya karena dianggap tidak menguntungkan. Presiden Soeharto pun kecewa mendengar penolakan tersebut. Belum lagi suara-suara yang merasa bahwa sudah saatnya sarana komunikasi satelit dikelola oleh putra-putri bangsa, bukannya investor asing. Hal tersebut membuat pemerintah RI mulai merencanakan untuk mengambilalih Indosat dari tangan ITT.
Sempat ada usulan untuk menasionalisasi Indosat tanpa ganti rugi atau memberikan hukuman tegas pada ITT atau Indosat atas penolakannya. Namun kemudian salah satu menteri, J.B. Sumarlin, menyarankan agar pemerintah membeli seluruh saham ITT/ACR di Indosat dengan baik-baik, dikarenakan pemerintah sedang mendapatkan keuntungan dari boom minyak 1979, ditambah keinginan agar tidak mengganggu iklim investasi. Soeharto pun setuju dan membentuk "tim akuisisi" yang diketuai Sumarlin. Adapun negosiasi antara ITT dan pemerintah RI dimulai sejak September 1980, dengan target sebelum 31 Desember 1980 100% saham Indosat sudah beralih ke tangan negara. Perundingan alot pun terjadi, dengan ITT menawarkan harga akuisisi sebesar US$ 72,6 juta, sedangkan pemerintah hanya bersedia mengeluarkan US$ 30 juta.