Promagistrat
Sejarah > Abad pertama SM

Pada tahun 81 SM Lucius Cornelius Sulla menambahkan dua praetor baru sehingga dua gubernur dan enam propraetor dapat diciptakan untuk mengatur sepuluh provinsi yang diperoleh Roma pada saat itu. Praetor yang sebelumnya memerintah di empat provinsi pertama ditugaskan kembali pada urusan peradilan di Roma karena beban yudisial di kota telah meningkat. Sulla membuat gubernur tahunan dan meminta pemegangnya supaya meninggalkan provinsi tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah kedatangan penerusnya. Pada tahun 52 SM, Pompey memperkenalkan sebuah undang-undang yang mengatur bahwa promagistrat tersebut akan ditugaskan lima tahun setelah masa jabatan konsul dan praetor. Julius Caesar mencabutnya. Ketentuan Pompey telah disahkan oleh Augustus.
Konsep wewenang yang didelegasikan terkadang digunakan dalam memberikan imperium prokonsular pada seseorang yang sebelumnya tidak pernah memegang kekuasaan konsuler. Selama Perang Punis Kedua (218-201 SM) Publius Cornelius Scipio Africanus mengajukan diri untuk memimpin ekspedisi Romawi kedua melawan Karthaginian di Hispania. Dia terlalu muda untuk menjadi seorang konsul. Oleh karena itu, imperium prokonular diberikan kepadanya dengan cara pemungutan suara oleh rakyat. Hal ini merupakan ukuran yang luar biasa, tetapi masih berupa preseden. Ketika Scipio meninggalkan Hispania setelah kemenangannya pada tahun 205 SM, Lucius Cornelius Lentulus dan Lucius Manlius Acidinus dikirim ke sana dengan kekuasaan prokonsular "tanpa magistrasu" (sine magistratus, tanpa memegang jabatan publik). Tak satu pun dari mereka menjadi konsul sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dikirim ke Hispania tanpa jabatan publik konsuler, tetapi mereka diberi kekuasaan prokonsular sehingga mereka dapat memberi perintah kepada tentara di sana. Hal ini merupakan keganjilan konstitusional, yang memberikan wilayah Romawi di Hispania dengan status yang tidak resmi.
Situasi ini berlanjut hingga tahun 198 SM ketika diputuskan untuk menciptakan dua provinsi baru: Hispania Citerior dan Hispania Ulterior (yang dilembagakan pada tahun 197 SM). Pada tahun 77 SM Pompey the Great dikirim ke Hispania untuk mendukung Quintus Caecilius Metellus Pius dalam melawan Quintus Sertorius pada Perang Sertorian (80-72 SM). Untuk tujuan ini senat memberinya imperium prokonsular walaupun dia tidak pernah menjadi konsul.
Istilah "provincia" mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul dalam menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi. Dengan kata lain, daerah tersebut merupakan imperium yang dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya. Secara teori, Senat dimaksudkan untuk mengawasi gubernur, namun jarak dari banyak provinsi dari Roma membuat hal ini tidak praktis.
Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota lain untuk menghindari hukuman. Pada tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga yang dia inginkan. Senat menunjuk para rekuperator untuk menyelidiki pemerasan dan maladministrasi oleh propraetor dan untuk memulihkan kerusakan bagi penggugat provinsi. Pada tahun 149 SM, Calpurnia mendirikan pengadilan pemulihan properti (quaestio de pecunia repetundis) yang dilembagakan untuk menangani kasus-kasus pemerasan. Lex de rebus repetundis yang disahkan oleh Gayus Gracchus pada tahun 133 SM memindahkan hakim pengadilan ini dari tatanan senator (di mana promagistrat ditarik) ke perintah berkuda. Hal ini merupakan sarana utama di mana para provinsial dapat mengadili mantan gubernur. Jika seorang mantan gubernur dinyatakan bersalah, dia harus mengembalikan dua kali nilai dari apa yang telah disalahgunakan dan menghadapi aib. Namun, penganiayaan semacam itu harus dilakukan di Roma dan sangat sulit bagi provinsial untuk bepergian, serta tinggal di sana. Apalagi masih ada kemungkinan terdakwa meninggalkan Roma supaya lolos dari penuntutan. Verres, yang telah menjadi gubernur di Sisilia antara tahun 73 dan 70 SM, dituntut oleh Cicero ketika dia kembali ke Roma karena telah melakukan maladministrasi, kecurangan dan pemerasan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, dia melarikan diri ke Marseilles, di mana dia tinggal dengan uang yang disalahgunakan di Sisilia.
Istilah provincia mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul untuk menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi; Dengan kata lain, daerah di mana imperium dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.