stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Super Air Jet
Pranala luar

Portal Indonesia
Situs web resmi
| l b Lion Air Group |
| --- | --- |
Afiliasi:  Batik Air  Wings Air  Malindo Air  Thai Lion Air  Lion Parcel 
Insiden dan kecelakaan:  Penerbangan 303  386  538  610  904  7703 
Tujuan:  Daftar bandar udara tujuan Lion Air 
Eksekutif:  Rusdi Kirana (Ketua)  Rudy Lumingkewas (CEO) 
  Media tentang Lion Air di Wikimedia Commons 
| l b Maskapai penerbangan Indonesia |
| --- | --- |
Purnalayan:  Batik Air  Garuda Indonesia 1 2 
Campuran/menengah:  BBN Airlines  Pelita Air  Sriwijaya Air 
Tarif rendah:  Citilink  Indonesia AirAsia  Lion Air  Super Air Jet  TransNusa 
Regional:  Aviastar  Jhonlin Air Transport  NAM Air  SAM Air  Susi Air  Trigana Air Service  Wings Air 
Sewaan:  Air Born  Airfast Indonesia  Asian One Air  Deraya Air  EastIndo  Gatari Air Service  Indonesia Air Transport  Mission Aviation Fellowship  Premiair  Transwisata Prima Aviation  Travira Air 
Kargo:  Airnesia Royal Cargo  Asia Cargo Airlines  Auvia Air  Cardig Air  Cargo Garuda Indonesia  Dimonim Air  Express Cargo Airlines  My Indo Airlines  Post Ekspres Prima 
Direncanakan:  DarapaTi Airlines 
Tidak beroperasi:  Adam Air  Air Efata  Air Paradise International  Air Regional  Airmark Indonesia  Asia Avia Megatama  Bali Air  Batavia Air  Bayu Indonesia  Bouraq Indonesia Airlines  Carstensz Papua Airlines  de Kroonduif  Dirgantara Air Service  Garuda Indonesia Explore  Indonesia AirAsia X  Indonesian Airlines  Jatayu Airlines  Kalimantan Air Service  Kalstar Aviation  Kaltim Airlines  Kartika Airlines  KLM Interinsulair Bedrijf  KNILM  Linus Airways  Lorena Airlines  Manunggal Air Service  Megantara Air  Merpati Nusantara Airlines  Nurman Avia Indopura  Nusantara Air Charter  Nusantara Buana Air  Pacific Royale Airways  Papua Indonesia Air System  Penas Air  Republic Express Airlines  Riau Airlines  Sabang Merauke Raya Air Charter  Sempati Air  Seulawah Nad Air  Sky Aviation  Star Air  Tigerair Mandala  Top Air  XpressAir  Zamrud Aviation 
1 Utama dan regional.   2 Maskapai penerbangan nasional.
Super Air Jet di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
Super Air Jet Airbus A320-200 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Sikara Tobata, Sindue Tobata, Donggala

Sikara Tobata adalah desa di kecamatan Sindue Tobata, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Hambatan pertumbuhan

Perbedaan kondisi balita yang tumbuh normal dengan balita yang mengalami hambatan pertumbuhan (stunting). Paul (kiri) berusia 5 tahun dan memiliki berat 33 pon sementara adiknya Ralph (kanan) berusia 3 tahun dan memiliki berat 29 pon. Diketahui Paul tidak memiliki kebiasaan makan yang baik dan berakibat pada hambatan pertumbuhan.
Hambatan pertumbuhan, bantutan pertumbuhan, atau tengkes (bahasa Inggris: stunting) adalah keadaan berhentinya pertumbuhan pada anak. Penyebab utama penyakit tengkes adalah kekurangan gizi pada waktu yang cukup lama. Pemberhentian pertumbuhan meliputi pertumbuhan tubuh dan otak. Penyakit tengkes menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak-anak lain yang seusia dengannya. Penyakit tengkes juga menyebabkan keterlambatan perkembangan cara berpikir.
Definisi

Stunting adalah kondisi tak terbalikkan yang dapat berdampak seumur hidup pada individu. Kondisi stunting dapat dilihat dari hasil pengukuran panjang badan menurut umur (PB/U) dan tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah 2 Standar Deviasi menurut standar WHO. Stunting pada anak merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat diubah, seperti cacat mental dan fisik.
Prevalensi stunting di India ditemukan sebesar 39% pada anak usia 6-23 bulan, dengan prevalensi lebih tinggi pada anak perempuan (42%) dibandingkan anak laki-laki (38%). Faktor risiko stunting ditemukan adalah berat badan lahir rendah, durasi menyusui yang singkat, status kesehatan ibu yang buruk, dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang tidak memadai.
Penyebab

Tengkes terjadi akibat kurangnya asupan gizi pada anak. Kekurangan gizi ini diawali sejak anak masih di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Kekurangan protein menjadi penyebab paling umum terjadinya tengkes.
Berdasarkan penelitian Beal dkk, di Indonesia faktor-faktor yang memengaruhi tengkes secara langsung adalah: tinggi badan dan pendidikan ibu, kelahiran prematur, panjang badan bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif, dan status sosioekonomi rumah tangga.
Kondisi lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk dan kekurangan air bersih juga turut meningkatkan risiko tengkes. Infeksi akibat buruknya kebersihan lingkungan juga dapat menjadi penyebab tengkes. Faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan kesehatan juga dapat menjadi penyebab tengkes. Masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya merupakan faktor penyebab tengkes yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan tubuh. Kurangnya pemberdayaan perempuan dan penurunan kualitas lingkungan juga menjadi penyebab tengkes.
Dampak

Tengkes umumnya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan terlihat ketika anak berusia 2 tahun. Dampak tengkes yang terlihat jelas adalah pertumbuhan yang terhambat dibanding anak seusianya.
Tengkeas juga memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, di antaranya:
Tengkes mengganggu perkembangan otak dan metabolisme tubuh.
Tengkes juga menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik. Terlambatnya perkembangan otak menyebabkan anak memiliki kecerdasan dibawah rata-rata anak seusianya.
Menurunkan kemampuan sistem kekebalan tubuh sehingga anak mudah sakit. Anak yang stunting lebih berisiko terkena infeksi dan penyakit tidak menular seperti diabetes, strok, dan kanker.
Pencegahan

Masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam mencegah terjadinya tengkes. Tengkes terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan anak atau 2 tahun setelah kelahiran. Pada masa ini, anak harus diberikan nutrisi yang mencukupi.Calon ibu harus diberi pengetahuan untuk persiapan kehamilan yang sehat. Tujuannya agar ketika hamil kondisi ibu sehat sehingga janin pun sehat. Ibu hamil dan ibu menyusui harus menerapkan pola hidup sehat. Makanan yang diberikan kepada anak harus memenuhi standar gizi yang diperlukan. Anak harus diberi nutrisi dari sayur-sayuran, buah-buahan, protein dan karbohidrat. Porsi sayur, buah, dan protein harus lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat.
Pola pemberian makanan pada bayi dan balita juga mempengaruhi tengkes. Para remaja, terutama remaja perempuan, harus diberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan gizi. Ini dikarenakan remaja merupakan bakal keluarga yang berperan penting dalam mengurus anak. Para calon ibu hamil juga peru diberikan sosialisasi mengenai kebutuhan gizi yang dibutuhkan bayinya selama kehamilan. Pemberian pengetahuan mengenai persalinan di fasilitas kesehatan yang aman juga diperlukan. Setelah melahirkan, para ibu harus diberi sosialisasi mengenai cara memulai inisiasi menyusu dini hingga cara memberikan Air Susu Ibu yang baik.
Lingkungan hidup di sekitar anak juga perlu diperhatikan. Anak perlu dihindarkan dari risiko penyakit infeksi akibat lingkungan yang kotor. Kebiasaan hidup bersih juga perlu dilakukan. Anak dan ibu harus terbiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Perilaku buang air besar sembarangan harus dihilangkan. Pencegahan infeksi juga dilakukan dengan membawa anak ke tempat imunisasi. Tempat yang didatangi adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Imunisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak dan mencegah terjadinya infeksi.
Pemantauan keadaan fisik anak juga merupakan tindakan pencegahan tengkes. Orang tua haru mengecek tubuh anak ketika mendatangi fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Pada saat anak berusia 6-9 bulan, lakukan pengecekan lingkar lengan atas. Pengecekan ini dapat menentukan kondisi gizi anak. Perkembangan anak juga perlu diperiksa. Tanda-tanda perkembangan anak yang baik adalah:
balita harus sudah dapat membalikkan badan pada usia 3 bulan,
balita sudah dapat tengkurap pada usia 4 bulan,
balita sudah dapat duduk pada usia 8 bulan,
balita sudah dapat berdiri pada usia 9 bulan,
balita sudah dapat berjalan pada usia 1 tahun,
balita sudah dapat mengucapkan beberapa kata di usia 2 tahun.
Balita harus diperiksakan ke dokter apabila terjadi keterlambatan pada tahap-tahap perkembangan anak tersebut.
Menurut Rafnel Azhari ( Dosen Universitas Andalas) dalam artikelnya di Harian Kompas menyatakan bahwa strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penanganan stunting semestinya menggunakan prinsip komunikasi pembangunan. Pertama, dimulai dari komunikasi kebijakan yang difokuskan kepada membuat aturan dan strategi nasional yang dapat dipahami oleh segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penanganan stunting
Pranala luar

Stunting Pada Anak dan Pencegahannya Diarsipkan 2023-04-01 di Wayback Machine. . Diakses tanggal 2023-01-23.
Cine21

Cine21 adalah majalah film Korea Selatan yang diterbitkan oleh surat kabar The Hankyoreh. Majalah ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 24 April 1995 di Seoul, dan edisi-edisi berikutnya terus diterbitkan setiap minggu.
Logo Cine21
Pemimpin redaksi pertama adalah Seon-hee Cho, jurnalis bidang budaya. Edisi pertama diterbitkan dengan artikel-artikel termasuk "Siapa yang mengendalikan industri film Korea", "Suara '50 kekuatan film Korea'". Pada tanggal 1 Agustus 2003, Cine21 dipisahkan dari The Hankyoreh dan menjadi anak perusahaan independen ("Cine21 Corporation") dari yang pertama. Pada tahun 2019, Hankyoreh Media Group memiliki 85% saham perusahaan tersebut.
Pranala luar

<씨네21> 10년, 한국영화 10년 500호, 2005년 5월 4일자
<씨네21>에 돌을 던져라 501호, 2005년 5월 10일자
한국영화 초고속성장 지켜본 10년…영화주간지 ‘성공사례’ 의 주역 창간 10돌 남동철 편집장 인터뷰, 한겨레 신문, 2005년 5월 1일
Lende Tovea, Sirenja, Donggala

Desa Lende Tovea adalah sebuah desa di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Indonesia. Pembentukannya pada tahun 2009.
Ular (shio)

Simbol astrologi Tiongkok untuk shio ular
Shio ular (蛇) adalah salah satu dari ke-12 shio yang ada dalam penanggalan Tionghoa. Penempatan shio ular berada pada posisi ke-6 dalam daftar shio. Tahun dari ular dikaitkan dengan simbol 巳.
Menurut salah satu legenda mitos dari Tionghoa, ada alasan untuk urutan 12 hewan dalam siklus 12 tahun. Cerita berlanjut bahwa perlombaan diadakan untuk menyeberangi sungai besar yang sangat deras, dan urutan binatang dalam perlombaan didasarkan atas perintah sang Kaisar Langit (玉皇大帝). Dalam cerita ini, ular dikatakan bukanlah perenang yang baik dan oleh sebab itu, ular bersembunyi dikaki Kuda pada saat menyeberangi sungai yang deras.ketika kuda hampir sampai digaris finish,ular segera melompat keluar dan menakut-nakuti kuda, dan dengan demikian, ular berhasil mengalahkan kuda dan mendapatkan posisi keenam.
Sama halnya dengan hewan yang lain, ular juga digunakan untuk melambangkan siklus jam dalam sehari. Jam Ular adalah 9:00-11:00, waktu ketika bumi dalam keadaan panas dan pada jam ini ular meluncur keluar dari sarang mereka.
Menurut kepercayaan Tionghoa, orang yang mempunyai shio ular adalah orang yang tenang dan lembut, romantis dan perseptif. Meskipun begitu, mereka rajin dan rendah hati. Adapula yang menyatakan bahwa orang bershio ular mempunyai sifat luwes. Tetapi karakteristik ini merupakan mitos dan kepercayaan saja.
Sifat

Menurut kepercayaan Tionghoa, ular bersahabat dengan Kerbau, Ayam, Naga dan Monyet. Namun Ular bermusuhan dengan Babi, Macan dan Kuda. Elemen dasar dari shio ular adalah api dengan polaritas Yin. Menurut Horoskop barat, ular dicocokkan dengan zodiak Taurus. Sifat dan karakteristik Orang-orang yang berada di Shio ular biasanya mempunyai sifat yang sabar, bijaksana, kreatif, lembut, pintar, penyayang dan sensual. Namun, Shio ular juga mempunyai sisi negatif, seperti selalu curiga, pendusta, pemanipulatif, berbahaya, licik, dan posesif.
Tahun-tahun shio ular dan kelima unsur

| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| --- | --- | --- |
| 10 Februari 1929 | 29 Januari 1930 | Tanah |
| 27 Januari 1941 | 14 Februari 1942 | Logam |
| 14 Februari 1953 | 2 Februari 1954 | Air |
| 2 Februari 1965 | 20 Januari 1966 | Kayu |
| 18 Februari 1977 | 6 Februari 1978 | Api |
| 6 Februari 1989 | 26 Januari 1990 | Tanah |
| 24 Januari 2001 | 11 Februari 2002 | Logam |
| 10 Februari 2013 | 30 Januari 2014 | Air |
| 29 Januari 2025 | 16 Februari 2026 | Kayu |
| 15 Februari 2037 | 3 Februari 2038 | Api |
Pajak

Pajak (bahasa Inggris: tax, dari bahasa Latin taxo; "rate"; bahasa Belanda: belasting) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.
Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pendahuluan

Terdapat perbedaan definisi pajak secara hukum dan secara ekonomi dari pajak. Ahli ekonomi meyakini bahwa tidak semua transfer finansial ke sektor publik dapat dikategorikan sebagai pajak. Contohnya adalah beberapa transfer ke sektor publik yang masih dipengaruhi oleh harga. Hal ini misalnya, biaya kuliah pada universitas negeri dan biaya untuk penyelenggaraan pelayanan pada pemerintah. Pemerintah juga memperoleh sumber daya finansial dengan “menciptakan” uang (misalnya dengan mencetak uang), melalui hibah (contohnya, kontribusi terhadap universitas dan museum negeri), dengan menetapkan sanksi (seperti denda atas pelanggaran lalu lintas), dengan mengambil utang, dan dengan menyita kekayaan. Dari sudut pandang ahli ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan.
Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah atas pemasukan pajak menjadi topik yang sering diperdebatkan [oleh siapa?] dalam konteks politik maupun ekonomi. Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik misalnya Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, Canada Revenue Agency di Kanada, the Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, atau Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) di Inggris. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya.
Definisi

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''
Sejarah

Keberadaan pemungutan pajak pertama kali yang diketahui terjadi di Mesir Kuno sekitar 3000 – 2800 SM dimana sistem pajak yang dikenal berupa sistem pajak yang bersifat variabel, yaitu berdasarkan tinggi air sungai Nil. Bentuk perpajakan yang paling awal dan paling luas adalah corvée dan persepuluhan. Corvée adalah kerja paksa yang diberikan kepada negara oleh petani yang terlalu miskin untuk membayar bentuk perpajakan lainnya ( "tenaga kerja" dalam bahasa Mesir kuno adalah sinonim untuk pajak).
Perpajakan di Kekaisaran Persia, sistem pajak yang diatur dan berkelanjutan diperkenalkan oleh Darius I Agung yang berlangsung mulai dari tahun 522-486 SM. Dalam istilah Persia Kuno yang digunakan untuk “pajak/upeti” adalah bāji, dalam bahasa Elam baziš, yang berarti sesuatu seperti "bagian raja". Sistem perpajakan Persia disesuaikan untuk setiap Satrapy (daerah yang diperintah oleh seorang Satrap atau gubernur provinsi). Pada waktu yang berbeda, ada antara 20 dan 30 Satrapies di Kekaisaran dan masing-masing dinilai menurut produktivitas yang seharusnya dengan peran tanggung jawab Satrap adalah untuk mengumpulkan jumlah yang harus dibayar dan mengirimkannya ke perbendaharaan, setelah dikurangi pengeluarannya (pengeluaran dan kekuatan untuk memutuskan dengan tepat bagaimana dan dari siapa mengumpulkan uang di provinsi, menawarkan kesempatan maksimum bagi orang kaya. hasil panen).
Sejarah > Indonesia

Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang pada saat Hindia Belanda menjajah. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaaan dan sekarang berbeda. Sistem perpajakan dalam ekonomi modern pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah merupakan hal paling penting. Di masa penjajahan sistem pajak dikenal sebagai "upeti" berupa pajak rumah, usaha, sewa tanah dan sebagainya yang harus diberikan kepada penjajah sehingga berbeda masa sekarang, hasil perpajakan di Indonesia biasanya berupa layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis pajak), yang bersumber kepada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Pajak itu dibuat aturan pelaksanaan oleh pemerintah yaitu: 1. Menteri Keuangan, Direktur  Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat dan, 2. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk Pajak Daerah.
Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.
Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).
Penggolongan Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu:
Berdasarkan pihak yang menanggung pajak;
Berdasarkan sifatnya; dan
Berdasarkan pihak yang memungut pajak
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang menanggung > Pajak Langsung

adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang menanggung > Pajak Tidak Langsung

pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan sifatnya

Pajak terdiri dari dua macam berdasarkan sifatnya, antara lain:
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan sifatnya > Pajak Subyektif

pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan sifatnya > Pajak Obyektif

pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak terdiri dari dua macam, antara lain:
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat

pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: