Kamp pengasingan Moncongloe
Penderitaan tahanan dan pelanggaran HAM

Tahanan politik PKI sebagai orang-orang yang mendapat pelabelan sosial yang selalu digolongkan sebagai masyarakat tidak bersih lingkungan dengan berbagai stempel buruk yang dikenakan kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama, para petugas militer di dalam kamp pengasingan juga mengandalkan sumber tenaga dan pikiran para tahanan politik untuk kepentingan pribadi dan institusi militer. Tapol diarahkan untuk membuka lahan perkebunan dan membangun infrastruktur untuk kepentingan militer. Hal ini membuka ruang kontrol dan eksploitasi tenaga tahanan politik secara besar-besaran, sehingga dapat dikatakan bahwa militer satu-satunya unsur yang paling diuntungkan atas pembukaan kamp pengasingan di Moncongloe. Tapol selama masa pengasingan di mana kontrol militer dan strategi bertahan tapol berjalan beriring dan berdinamika. Periode pengasingan menyimpan sejumlah kisah sehari-hari mereka sebagai tahanan memperlihatkan perjuangan tidak kalah sulitnya sebagai kelompok sosial yang distigma buruk oleh negara. Tapol tidak hanya berurusan dengan aksi-aksi politis yang tergabung dalam komunitas tapol, tetapi politik mereka sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau strategi bertahan selama dalam pengasingan, seperti tempat tidur, makanan, air, menghindari kekerasan petugas, menghindari korve, mencari penghasilan tambahan, mencuri hasil kebun petugas, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah komunitas yang diikat dengan ikatan ideologis dan etnik.
Kamp pengasingan Moncongloe kerap menjadi tempat pelecehan seksual. Beberapa laporan wawancara eks tapol bahwa wanita-wanita yang merupakan tapol telah menjadi sasaran pelecehan, perkosaan hingga hamil oleh petugas kamp. Mereka yang hamil banyak yang melakukan aborsi karena tidak dinikahi.
Selama di Kamp pengasingan Moncongloe, ada beberapa tapol mengalami jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia di dalam tahanan. Beberapa tahanan tersebut terkena jenis penyakit, seperti sakit jantung, sesak napas, muntah darah, hepatitis, dan lain-lain.
Setiap pagi para tahanan politik berkunjung ke rumah-rumah perwira, dipekerjakan sebagai pembantu, atau pun menjadi pekerja perintis jalan, membuka lahan, dan membuat beberapa bangunan. Para tapol juga mendapatkan waktu, antara pukul 16.00 hingga 18.00 mengelola lahan. Menanam tomat, singkong, dan beberapa jenis sayuran.
Pasca ditangkap, para tahanan politik menghuni sel tahanan Kodim-Kodim daerah tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Bersama ratusan tahanan lain, setiap hari diperintahkan membuat jalan, ke sungai mengambil kerikil dan memanggulnya. Batu-batu itu harus sama semua, tak boleh ada yang lebih kecil, tak ada yang boleh lebih besar. Kalau banyak bentuk, akan kena sanksi, bisa dipukul.
Kerja paksa yang diterapkan kepada tahanan politik di Sulawesi Selatan pada masa lalu adalah suatu kejahatan sangat serius. Hal ini sangat
bertentangan dengan pernyataan umum hak-hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik. Pemerintah bersama dengan militer telah memperlakukan tapol seperti budak/hamba. Pada era Orde Baru, pemerintah telah melakukan suatu kejahatan besar dengan menangkap dan menahan belasan ribu orang selama bertahun-tahun tanpa proses hukum. Selain itu, mempekerjakan tapol dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas militer tanpa memberikan upah. Tahanan politik seperti sapi perah yang setiap saat harus dimanfaatkan untuk pembangunan.
Perlakuan terhadap tapol '65 pada rezim Orde Baru jauh lebih tidak manusiawi daripada sistem perbudakan (ata) pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan. Meskipun ata dicabut kemerdekaan dan harga dirinya pada zaman kerajaan, mereka masih diberikan makanan dan tempat tinggal yang layak oleh para majikannya. Sedangkan kerja paksa dialami oleh tapol '65 jauh lebih mengerikan. Mereka dikerjapaksakan secara terus-menerus tanpa diberikan makanan dan tempat tinggal yang layak sehingga ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan serta kelaparan, disiksa bahkan dibunuh secara tidak manusiawi. Kerja paksa yang dilakukan tapol '65 di bawah kontrol Orde Baru dengan kekuatan militernya sangat bertentangan dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang menginginkan kebebasan dari cengkeraman feodalisme dan kolonialisme. Tragedi kemanusiaan peristiwa '65 yang diikuti serangkaian pelanggaran HAM terhadap tapol '65 merupakan suatu kemunduran proses demokratisasi dan sangat bertentangan dengan kemanusiaan.
Kerja paksa bagi tapol tidak hanya berdampak penghancuran fisik, tetapi juga penghancuran secara psikis. Para tapol selain berusaha menghidupi dirinya sendiri, juga menanggung beban untuk menghidupi keluarganya. Pemerintah Orde Baru sengaja membuat tapol dan keluarganya miskin, putus asa, dan bahkan meninggal karena kelaparan secara perlahan-lahan. Hingga saat ini banyak eks tapol merasakan dampak dikerjapaksakan. Beberapa di antaranya sakit, tidak memiliki tempat tinggal, diasingkan dari lingkungan masyarakat tempat mereka lahir dan besar, dan anak cucu mereka ikut menanggung beban karena tidak diberi akses untuk bekerja di pemerintahan. Tahanan politik dihinakan harkat dan martabatnya sebagai manusia
serta diperlakukan layaknya budak tahanan yang kalah perang pada zaman kerajaan. Padahal saat penangkapan dan kerja paksa dilakukan tapol Sulawesi Selatan dan Tenggara, mereka tidak mengetahui peristiwa 1965, tidak melakukan perlawanan sama sekali apalagi berperang melawan militer dan pemerintah setempat. Kalah perang dimaknai sebagai pasrah dan menerima keadaan tanpa perlawanan. Harus diakui bahwa tapol khususnya di Sulawesi Selatan sangat berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tenaga mereka dimanfaatkan seperti hamba sahaya untuk kemajuan daerah ini. Pemerintah bekerja sama dengan militer telah mengeksploitasi tapol seperti tahanan perang. Bangunan monumental hasil karya tapol sampai saat ini masih dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbudakan, yakni: Bahwa saksi A ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari Penjara Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim ke Moncongloe, Di sana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja, dan dapur umum. Saksi bersama dengan tahanan lain dipekerjakan di beberapa proyek tentara, seperti membuka kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun 1 kebun tentara sampai dengan tahun 1977. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene, Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Selama tinggal di Moncongloe, ia ikut memugar gedung Kodam lama, Gedung Chandra Kirana bersama seorang kapten dari Zeni Bangunan Kodam XIV/Hasanudin, pembangunan 100 unit rumah sederhana prajurit Kodam XIV di Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncongloe adalah mengerjakan kebun petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan perkerjaan lainnya, seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat tahanan malas mereka akan marah. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Kegiatan saksi di Moncongloe adalah membuka hutan menjadi ladang dan berkebun. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncongloe mengerjakan membuka hutan untuk dijadikan ladang dan kebun. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, didapat petunjuk tentang adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja, dan dapur umum. Para tahanan dipekerjakan di beberapa proyek tentara, seperti membuka kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi-saksi juga diperlakukan, seperti budak yang diperas tenaganya dengan membuat jalan sepanjang kurang 23 km dari Moncongloe ke Daya. Untuk membuat jalan tersebut, tahanan disuruh mengambil batu dari gunung dan mengangkut ke jalan raya. Selain itu, tahanan disuruh menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen, membangun, dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan menyusun kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas Kamsing Moncongloe. Selama bekerja para saksi tidak pernah mendapatkan upah. Beberapa saksi hanya diberi beras ½ liter per hari dan diberikan pada setiap satu minggu. Dengan demikian ditemukan petunjuk tentang pelanggaran delik dan unsur dimana para pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli, meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut. Petunjuk ini dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.
Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil; Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus yang bertugas di Kamp Moncongloe yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan dan sarana berupa kantor untuk menangkap dan menahan para korban dalam jangka waktu yang sangat lama atau setidak-tidaknya dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978. Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya berjumlah 1000 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus, atau simpatisan PKI.
Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan) pokok hukum internasional. Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak 1 berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene, Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu orang dengan cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977 bersama 466 tahan lainnya. Selama saksi ditahan tidak pernah mendapat surat penangkapan maupun penahanan. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Bahwa selama sasksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi B2 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi Selatan. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan.
Selama di Moncongloe, tapol tidak hanya dituntut untuk memenuhi kehidupannya tapi juga harus mampu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan militer baik kepentingan institusi maupun kepentingan pribadi petugas inrehab. Ada beberapa pola eksploitasi tenaga tapol, pertama korve dan konsentrasi tapol di kamp inrehab, tapol dibagi dalam beberapa regu korve yang terdiri dari korve penebang pohon, korve gergaji, korve pencari batu, korve penebang bambu. Kedua, tapol dikerahkan untuk bekerja pada proyek pembangunan unit kantor kodim dan perumahan militer serta rumah pribadi anggota militer. Ketiga, tapol bekerja di rumah-rumah anggota Kiwal Kodam XIV/Hasanuddin. Tapol terkadang mengalami eksploitasi berlapis adanya kepentingan pribadi petugas inrehab dan kepentingan institusi militer sehingga untuk memenuhi kebutuhan pribadi tapol sangat susah. Selama di penampungan, tapol hidup bersama dengan para tapol terkait PKI lainnya. Mereka bertahan hidup dengan berkebun menanam ubi kayu di atas lahan Tanah Merah yang sangat gersang. Perjuangan para tapol terkait PKI untuk bertahan hidup di penampungan Tanah Merah dulu sangat berat. Selain lokasi yang berada di tengah hutan, juga berada dalam bayang-bayang intimidasi kala itu.
Eksploitasi sangat dirasakan oleh tapol karena hasil dari pekerjaan hanya dinikmati oleh petugas inrehab sehingga resistensi bukanlah hal baru yang dilakukan oleh tapol. Bentuk resistensi yang paling sederhana dilakukan adalah bermalas-malasan bekerja di kebun petugas terutama kebun yang jaraknya jauh dari lokasi inrehab sehingga pengawasan pun longgar. Bentuk resistensi lainnya adalah merusak kebun petugas secara sembunyi-sembunyi dan melakukan hal-hal yang merugikan petugas inrehab. Di waktu lain, politik akomodasi menjadi jalan untuk bertahan dengan jalan berusaha mendekati petugas secara personal dengan cara memberikan hasil hutan kepada petugas sehingga terhindar dari perlakuan keras petugas inrehab.
Pengasingan terhadap tapol berakhir pada tahun 1979 namun tidak berarti persoalan hidup mereka selesai, mereka tetap memikul berbagai hukuman kolektif, justru kehidupan mereka lebih berat, karena dikucilkan dalam pengasingan itu wajar namun dikucilkan ditengah kehidupan sosial akan mengarah pada depresi dan kehilangan kepercayaan diri. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hal itu bukan perkara mudah apalagi dengan status sebagai eks tapol yang harus menerima stigmatisasi “tidak bersih lingkungan” yang dilakukan secara intensif oleh pemerintah Orde Baru.
Pembebasan tapol hanya merupakan perubahan pengontrolan negara terhadap tapol dari kontrol fisik dalam Kamp Inrehab menjadi kontrol sosial di lingkungan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai ketentuan yang membatasi dan mengontrol secara efektif ruang gerak eks tapol. Lebih parah lagi stigma tidak bersih lingkungan tidak berhenti pada tapol itu saja tapi menjalar sampai anak dan cucu mereka hingga melahirkan suatu bentuk pengasingan baru di tengah lingkungan masyarakat.
Sejarah komunitas tapol Mongcongloe menjadi implikasi perkembangan politik setelah gerakan 30 September 1965 di Sulawesi Selatan. Sesuai laporan Komnas HAM tahun 2012, penghuni kamp Moncongloe mengalami berbagai perlakuan keji. Penderitaan mereka tergambar jelas dalam laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat 1965-1966 yang rilis pada 2012 silam. Dengan mewawancarai para tapol penghuninya, praktek perbudakan digambarkan secara rinci. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat petunjuk tentang adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Para tahanan dipekerjakan di beberapa proyek tentara seperti membuka kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar 4 sampai 6 hektar. Saksi-saksi juga diperlakukan seperti budak yang diperas tenaganya dengan membuat jalan sepanjang kurang 23 km dari Moncongloe ke Daya. Untuk membuat jalan tersebut, tahanan disuruh mengambil batu dari gunung dan mengangkutnya ke jalan raya. Selain itu, tahanan disuruh menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen, membangun dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan menyusun kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas kamp Moncongloe.
Kamp Moncongloe adalah satu dari sekian banyak riwayat panjang pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Hidup di kawasan tersebut terhitung mengerikan. Sepanjang tahun 1971–1972, wilayah Moncongloe dilanda kemarau panjang. Udara di kamp pengasingan Moncongloe begitu terik. Tanah-tanah seperti terbakar, sungai mengering, singkong begitu susah bertumbuh. Daun-daun liar yang dijadikan sayur semua mati. Tak ada pasokan air bersih hingga listrik. Ladang nanas dan singkong yang jadi tumpuan hidup acap kali dirusak oleh babi hutan dan monyet. Moncongloe yang penuh belukar dan tandus pun sudah memberi ujian hidup untuk para tapol. Ada juga pelecehan seksual dialami para tahanan wanita yang dilakukan oleh petugas kamp. Tak ada upah untuk pekerjaan mereka. Beberapa saksi yang diwawancarai Komnas HAM bahkan mengaku hanya diberi beras setengah liter sehari dan diberikan setiap satu minggu. Belum lagi menyoal banyaknya tahanan yang dijebloskan tanpa surat penahanan atau melalui proses peradilan. Laporan khusus majalah Tempo pada 2012 silam pun menyebut banyak tahanan menderita Hepatitis saking beratnya pekerjaan yang dibebankan sekaligus minimnya asupan gizi.
Periode pengasingan tahanan politik dapat dikatakan sebagai periode perbudakan tahanan politik. Pada periode ini, tenaga tahanan politik dieksploitasi untuk kepentingan militer, seperti kerja paksa yang dibebankan kepada mereka, membuka lahan perkebunan untuk anggota militer, dan bekerja di rumah-rumah militer tanpa mendapat upah. Ada tiga pola eksploitasi tenaga kerja tahanan politik di Moncongloe: pertama, korve dan konsentrasi tahanan politik di Kamp Inrehab. Kedua, tahanan politik dikerahkan untuk bekerja pada proyek pembangunan unit kantor Kodim dan perumahan militer, serta ada juga yang membangun rumah pribadi anggota militer. Ketiga, Tahanan politik bekerja di rumah-rumah anggota Kiwal Kodam XIV/Hasanuddin. Ketiga pola eksploitasi ini dilakukan oleh militer kepada semua tahanan politik. Tidak ada perlakukan khusus yang diberikan petugas berdasarkan etnisitas dan/atau perbedaan daerah asal, tetapi terdapat pola berbeda dalam merespon kontrol militer. Perbedaan latar belakang sosial budaya tahanan politik mencerminkan pola dan strategi politik sehari-hari yang berbeda dalam menghadapi kontrol militer. Kontrol yang berlapis dilakukan oleh militer terhadap tahanan politik, baik untuk kepentingan pribadi maupun institusi militer, dan kontrol itu digeneralisir pada semua level hubungan-hubungan sosial tahanan politik melahirkan pola resistensi dan akomodasi tahanan politik sebagai strategi untuk bertahan hidup. Pada situasi tertentu tahanan politik melakukan resistensi terhadap kontrol dan pada lain waktu sikap akomodasi menjadi pilihan tepat. Motivasi dan tujuan politik resistensi dan akomodasi, secara personal pada diri tahanan politik juga menunjukkan keberagamanan latar belakang mereka. tahanan politik berasal dari latar belakang berbeda-beda sehingga menunjukkan ekspresi berbeda terhadap kontrol yang ditujukan kepadanya.
Pada respon paling kecil menghadapi kontrol adalah bermalas-malasan bekerja di kebun petugas. Prilaku resistensi ini, misalnya selalu dilakukan oleh Cak Gun yang mendapat tugas bekerja di kebun petugas yang paling jauh dari kamp Inrehab. Kebun yang sulit dijangkau dengan jalan kaki dimanfaatkan oleh Cak Gun untuk bermalas-malasan bekerja di kebun petugas. Bentuk perlawanan semacam ini dilakukan secara personal. Akan tetapi kecenderung resistensi dengan sikap bermalas-malas hampir dialami oleh tahanan politik setiap ada kesempatan. Bentuk perlawanan ini tidak dimaksudkan untuk merubah sistem dominasi militer tetapi sebuah tindakan yang timbul akibat represif dari militer itu sendiri. Kejenuhan dan frustasi mewarnai pola-pola seperti ini. Politik terhadap kontrol militer yang laindengan melakukan pengrusakan kebun-kebun petugas secara sembunyi-sembunyi. Salah satukasus yang dialami oleh Anwar Abbas, dalam proses pengerjaan kebun-kebun petugas yang dibebankan kepadanya secara sengaja memotong akar-akar singkong sehingga tidak menghasilkan apa-apa pada saat panen. Upaya resistensi ini sebagai bentuk penolakan tersembunyi terhadap korve yang dibebankan kepada tahanan politik. Pengrusakan kebun-kebun petugas dilakukan dengan keberanian dan kesiapan mental yang cukup baik, karena resiko resistensi ini sangat besar pula. tahanan politik yang melakukan resistensi dalam aksi merusak milik pribadi petugas biasanya dilakukan oleh anggota PKI yang memang telah terbentuk dalam dirinya sikap anti kemapanan. Namun, sikap protes tersebut tidak dapat disalurkan dalam bentuk frontal sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk merugikan petugas. Kasus politik tahanan politik lain diperlihatkan oleh Anwar Abbas dengan melakukan pembunuhan binatang-binatang ternak milik petugas inrehab. Alasan pembunuhan ternak itu, bahwa apabila ternak terlalu banyak maka akan menyulitkan tahanan politik untuk memeliharanya. Anak-anak kambing milik petugas terpaksa dibunuh oleh Anwar Abbas pada saat dilahirkan agar dapat mengurangi beban tahanan politik. Modus perlawanan ini dilakukan bekerjasama dengan Dr. Untung dengan melakukan analisa-analisa kematian anak-anak kambing tersebut dengan argumentasi yang direkayasa. Penjelasan-penjelasan yang dibuat-buat oleh Dr. Untung dimaksudkan untuk menjaga keselamatan tahanan politik lain.
Selain itu, pencurian buah labu dari kebun milik petugas kerap kali dilakukan untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar Moncongloe. Pencurian labu dilakukan utamanya di kebun-kebun petugas yang melakukan kontrol kuat terhadap tahanan politik. Modus pencurian ini dibagi atas berbagai orang yang melakukan pengintaian atau pengamatan terhadap petugas dengan mempelajari saat-saat kapan petugas tersebut menuju ke kota Makassar. Pada saat petugas tidak ada di tempat, tahanan politik mencuri labu kemudian sebagian diberikan kepada penduduk dan sebagian lagi diberikan kepada Tahanan politik lain. Politik resistensi membunuh ternak dan mencuri hasil kebun petugas dilakukan dengan aksi bersama. Beberapa tahanan politik melakukan aksi ini dengan berkordinasi dengan tahanan politik yang lain. Mereka merencanakan, mengamati keberadaan petugas kemudian melakukan aksi. Sebagian besar tahanan politik yang melakukan resistensi adalah mereka yang berasal dari anggota-anggota PKI dengan pengetahuan resistensi yang cukup baik. Politik akomodasi nampaknya lebih diperlihatkan oleh sejumlah tahanan politik, terutama mereka yang berasal etnik Tionghoa. Politik akomodasi dapat dilihat dalam berbagai prilaku tahanan politik yang berusaha mendekati petugas inrehab secara personal dengan memberikan hasil-hasil hutan kepada petugas. Salah satu contoh, untuk melunakkan hati petugas, Go Kee Iet kerapkali memberikan minyak ular yang didapat di hutan. Tahanan politik etnik Thiongkoa lebih jeli melihat kebutuhan-kebutuhan atau kegemaran-kegemaran petugas untuk menghindari perlakukan keras dari petugas. Sikap akomodasi juga dilakukan dengan memberikan sanjungan atas kehebatan petugas (militer) dalam berbagai bidang. Politik akomodasi ini mendapat tempat yang cukup baik dalam kamp pengasingan karena kelebihan-kelebihan mereka dalam berbagai aspek. Misalnya pengetahuan mereka tentang obat-obatan herbal dengan mudah mendapat kepercayaan petugas. Demikian pula kelebihan mereka dalam bidang perdagangan sehingga Tahanan politik etnik Tionghoa mendapat tugas kerja untuk mengelolah koperasi tahanan politik. Unit Usaha Produksi Koperasi Tahanan politik Moncongloe ditangani oleh Go Kee Iet, seorang Tahanan politik etnik Tionghoa. Go Kee Iet bertugas menghitung jumlah produksi hutan masuk dan keluar, seperti bambu, kayu untuk tiang rumah, batu gunung dan lain sebagainya. Mengenai hasil penjualan bambu, kayu dan batu gunung diserahkan kepada petugas Inrehab. Koperasi menjadi tumpuan bagi tahanan politik untuk memperbaiki kehidupannya, kendatipun pada akhirnya koperasi ini berkembang di bawah kontrol petugas, bahkan menjadi sarana bagi petugas Inrehab untuk mengeksploitasi sumber daya tahanan politik. Dalam catatan Munir dikatakan bahwa: “Sedikit saya bisa memberikan bayangan sebagai salah satu cara untuk meringankan saya ialah bahwa di sana (Moncongloe) kami ada mempunyai koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tahanan politik semua dari pelaksananya (pengurusnya) dari tahanan politik juga tetapi akan pengawasan petugas (CPM). Catatan ini memperlihatkan koperasi tahanan politik sebagai tumpuan harapan, namun tetap menjadi sarana eksploitasi tahanan politik. Menghadapi kondisi demikian, Go Kee Iet bekerjasama dengan tahanan politik lain terkadang menyelundupkan hasil-hasil hutan untuk dijual kependuduk setempat, atau ditukar dengan kebutuhan sehari-hari.Respon lain diperlihatkan Tahanan politik dengan sikap disiplin terhadap pekerjaan yang diberikan kepada tahanan politik. Beberapa tahanan politik berdisiplin dalam kehidupan seharihari, baik dalam bekerja, beribadah, maupun padasaat upacara setiap hari senin. tahanan politik memperlihatkan sikap seperti ini pada dasarnya sebagai bentuk sindiran halus bahwa kepribadian tahanan politik pada dasarnya tidak seperti yang dipersepsikan oleh pemerintah sebagai orang jahat dan kejam. Tahanan politik juga ingin menunjukkan kekerdilan seorang petugas yang mengeksploitasi tenaga tahanan politik untuk kepentingan pribadi. Politik sehari-hari tahanan politik di atas memperlihatkan pola yang berbeda antar tahanan politik itu sendiri. Nampaknya faktor etnisitas, budaya dan latar belakang tahanan politik memberi ruang perbedaan respon terhadap kontrol. Etnik Tionghoa lebih memiliki politik akomodasi dengan petugas dengan memanfaatkan keahlian mereka, sedangkan politik tahanan politik etnik Melayu lebih memperlihatkan resistensi terhadap kontrol militer. Kendatipun demikian, antara tahanan politik etnik Tionghoa dan tahanan politik etnik Melayu selalu bekerjasama pada aspek tertentu, seperti tahanan politik etnik Tionghoa tetap membantu tahanan politik lain dalam menjual hasil-hasil hutan secara gelap ke penduduk setempat, serta memberi ruang komunikasi yang baik di antara tahanan politik.
Kontrol dan politik sehari-hari tahanan politik senantiasa berubah, berdinamika seiring dengan perubahan-perubahan kontrol militer. Respon tahanan politik juga memperlihatkan pola yang beragam. Di dalam kamp pengasingan Moncongloe tampak bahwa terdapat politik sehari-hari tahanan politik lebih bersifat akomodatif terhadap petugas militer. Akomodatif tahanan politik lebih diperlihatkan dalam bentuk pemberian makanan dan obat-obatankepada petugas militer. Kemudian perlawanan yang terencana dilakukan oleh tahanan politik, seperti mencuri hasil kebun militer, merusak kebun-kebun militer, membunuh ternak militer dan lain sebagainya. Bertahan di tengah perbudakan militer melalui kerja paksa dan kontrol direspon olehtahanan politik dengan beragam strategi. Kemudian pada titik balik tertentu, tampaknya bahwa keberadaan kamp pengasingan Moncongloe telah memperkuat solidaritas antara tahanan politik satu dengan yang lain yang diekspresikan melalui politik resisten sehari-hari. Politik resisten sehari-hari pada dasarnya dilakukan dalam rangka memperjuangkan atau mendapatkan sumber-sumber yang langka (makanan, hiburan pengobatan dan lain sebagainya) serta keamanan diri. Pola resistensi kadang-kadang individual dan kadang-kadang berkelompok sesuai dengan target yang ingin dicapai, tetapi akhir tahun1969 terdapat resistensi massal ketika bahan-bahan kebutuhan pokok semakin kurang, kontrol militer semakin kuat, sementara solidaridas tahanan politik juga semakin menguat dan diekspresikan dalam politik resistensi kolektif yang kuat pula.
Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, Perampasan Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang terjadi di kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidak-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan
tahun 1978.