Pidato Syekh Mujibur Rahman pada 7 Maret 1971
Latar Belakang

Sebelum Bangladesh merdeka, Bangladesh adalah bagian dari Pakistan yang dibentuk pada tahun 1947 sebagai kampung halaman umat muslim atas kebijakan partisi dari Kemaharajaan Britania yang memisahkan Pakistan dan India. Negara ini terutama terdiri dari provinsi-provinsi mayoritas Muslim yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris di India. Wilayahnya terbagi menjadi dua bagian yang terpisah secara geografis dan budaya, satu berada di timur India dan yang lainnya di barat. Wilayah barat ini secara luas dikenal (dan, dalam periode tertentu, secara resmi) sebagai Pakistan Barat, sementara wilayah di timur (sekarang Bangladesh) disebut Benggala Timur, dan kemudian berganti nama menjadi Pakistan Timur dalam kerangka Skema Satu Unit Secara politik, Pakistan Barat mendominasi negara ini, dan para pemimpinnya memanfaatkan wilayah Timur secara ekonomi, yang akhirnya menimbulkan keluhan di kalangan penduduknya.
Saat tokoh-tokoh dari Pakistan Timur, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, dan Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, mereka segera dijatuhkan dari jabatan oleh kelompok penguasa yang didominasi oleh wilayah Pakistan Barat. Pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh diktator militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 – 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 – 20 Desember 1971), keduanya berasal dari Pakistan Barat, semakin memperburuk ketidakpuasan penduduk Pakistan Timur.
Pada tahun 1966, Liga Awami yang dipimpin oleh Sheikh Mujib memulai Gerakan Enam Poin dengan tujuan untuk memperjuangkan otonomi provinsi bagi Pakistan Timur. Meskipun proposal ini ditolak oleh pemerintahan Pakistan, pemerintah militer menangkap Sheikh Mujib dengan tuduhan pengkhianatan melalui Kasus Konspirasi Agartala. Setelah tiga tahun menghabiskan waktu di penjara, Sheikh Mujib dibebaskan pada tahun 1969 karena adanya protes massal dan kekerasan yang meluas di Pakistan Timur yang memaksa pembatalan kasus tersebut. Pada tahun 1970, Topan Bhola menyebabkan kematian sekitar 300 ribu orang, dan tanggapan pemerintah yang berbasis di Pakistan Barat terhadap bencana ini sangat disorot
Pada tahun 1970, Liga Awami, yang merupakan partai politik terbesar di Pakistan Timur, meraih kemenangan besar dalam pemilihan nasional. Mereka berhasil memenangkan 167 dari 169 kursi yang diperuntukkan bagi Pakistan Timur, serta mayoritas dari total 313 kursi di Majelis Nasional. Kemenangan ini memberikan hak konstitusional bagi mereka untuk membentuk pemerintahan. Akan tetapi, Zulfikar Ali Bhutto, pemimpin Partai Rakyat Pakistan, menolak memberikan izin kepada Sheikh Mujib untuk menjadi perdana menteri. Dengan mengikuti saran Bhutto, Presiden Yahya Khan menunda pelantikan pemerintahan Liga Awami tersebut. Keputusan ini tentang penundaan pembentukan pemerintahan memicu protes di seluruh Pakistan Timur.
Sidang Majelis Nasional yang semula dijadwalkan pada tanggal 3 Maret dipindahkan hingga 25 Maret, yang memicu protes hebat di seluruh Pakistan Timur. Kekerasan meletus di berbagai kota, seperti Dhaka, Chittagong, Rangpur, Comilla, Rajshahi, Sylhet, dan Khulna, dengan pasukan keamanan yang menewaskan banyak pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Dalam situasi ini, muncul seruan terbuka agar Sheikh Mujib menyatakan kemerdekaan Pakistan Timur dari Pakistan, dan Liga Awami mengadakan pertemuan publik besar di Arena Balap Ramna Dhaka pada 7 Maret untuk menghadapi perkembangan ini.