Kerajaan Wajo
Sejarah > Sebagai swapraja di bawah Hindia Belanda dan Indonesia (1905–1960)

Setelah kematian Arung Matoa Ishak Manggabarani (menjabat 1900–1916), Wajo tidak memiliki arung matoa selama satu dekade penuh. Selama masa itu, terjadi beberapa pertikaian yang melibatkan Arung Pénéki sekaligus Datu Larompong La Oddang. Dalam salah satu pertempurannya melawan pasukan Bone, ibu kota Wajo di Séngkang bahkan sempat dibakar oleh musuh. La Oddang naik sebagai arung matoa pada akhir 1926. Pada masa kepemimpinannya, dibuatlah pembagian tugas yang jelas serta kantor-kantor khusus bagi para Petta Ennengngé, sementara jabatan-jabatan dewan perwakilan dihapuskan. Kepala-kepala wanua juga diserahi tugas yang lebih besar untuk mengurus masalah keuangan dan hukum di daerah masing-masing. Untuk memajukan kesehatan, ia juga menempatkan seorang dokter di ibu kota serta pembantu klinik di beberapa wanua. Pada masa ini pula Belanda mulai membangun jalan darat menuju Wajo, karena jalur perairan dari muara Cenrana sudah tidak lagi kondusif untuk dilalui perahu besar akibat pendangkalan.
Pasukan Jepang mendarat di Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1942. Selama Perang Pasifik, tenaga Jepang dipusatkan pada usaha untuk memenangkan perang, sehingga Jepang tidak memedulikan pembangunan di Wajo atau negeri Sulawesi Selatan lainnya. Meski begitu, pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan tidak separah di Jawa; penduduk setempat tidak harus menjadi romusha, walaupun mereka dipaksa untuk menyediakan beras bagi pasukan Jepang. Tidak lama setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan bersama dengan tentara Sekutu. Opini di kalangan aristokrat Sulsel pun terbelah; sebagian di antaranya mengikuti Arumponé Andi Mappanyukki dengan mendukung pihak pro-republik, sementara sebagian lagi bersedia bekerja sama dengan Belanda terlebih dahulu. Di Wajo, Arung Matoa Andi Mangkonaʼ dan sebagian besar pejabat tinggi Wajo memilih untuk bekerja sama. Sebagian kecil petinggi Wajo, seperti Cakkuridi Andi Makkulau (menantu Andi Mappanyukki) dan Ranreng Tua Andi Ninnong, menentang posisi ini. Andi Makkulau mundur ke hutan dan menjadi gerilyawan hingga tertangkap dan dipenjara. Suami Andi Ninnong terbunuh dalam kampanye pasifikasi Westerling, sementara putranya tewas di Jawa saat membantu perjuangan di sana.
Pada Desember 1946, Wajo bergabung ke dalam Negara Indonesia Timur sebagai swapraja di bawah Daerah Sulawesi Selatan, yang kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Arung matoa terakhir, Andi Mangkonaʼ, meletakkan jabatannya pada 21 November 1949, walaupun Wajo masih terus bertahan sebagai swapraja selama beberapa tahun berikutnya. Tatanan masyarakat lama Sulawesi Selatan pun berubah drastis setelah kemerdekaan Indonesia, terutama setelah pemberontakan pemberontakan DI/TII yang diprakarsai Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada awal 1950-an. Akibat pemberontakan ini, banyak orang Wajo yang mengungsi dan merantau ke luar. Daerah pesisir dan pegunungan yang jauh dari Séngkang menerima dampak paling parah dalam konflik ini. Swapraja Wajo yang tadinya merupakan bagian dari Daerah Otonom Bone di bawah Provinsi Sulawesi pun diubah menjadi daerah otonom tingkat II (setingkat kabupaten) pada tahun 1957, dengan Andi Tanjong sebagai kepala daerah pertamanya. Sistem swapraja baru benar-benar dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Setahun kemudian, seluruh 20 wanua bagian Wajo pun dilebur menjadi sepuluh kecamatan, mengikuti sistem pembagian administratif di wilayah Indonesia lainnya.