Bahasa Melayu Malaysia
Sejarah

Pada era kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri pertama) memperkenalkan istilah "bahasa Malaysia" sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia karena terpengaruh dengan negara tetangga, Indonesia. Istilah ini kemudian diterima dan dipakai secara meluas. Sebenarnya istilah bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh Tuanku Abdul Rahman, tetapi timbul secara spontan setelah tragedi 13 Mei 1969. Hal ini terbukti dalam pemberitaan media massa pada saat tersebut. Pada saat itu, ada semacam persetujuan banyak orang terhadap istilah bahasa Malaysia. Namun, Undang-Undang Dasar Malaysia tidak berubah.
Pada tahun 1986, istilah "Bahasa Malaysia" diubah menjadi "bahasa Melayu". Perubahan ini dilakukan selaras dengan apa yang termaktub dalam Pasal 152 Undang-Undang Dasar Federasi Malaysia, yaitu: "Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu".
Pada tahun 2007, terjadi kebingungan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa resmi negara apakah "bahasa Melayu" atau "bahasa Malaysia" yang sebenarnya betul. Pada 4 Juni 2007, Kabinet Malaysia telah memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah "bahasa Melayu" menjadi "bahasa Malaysia" karena ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat (tetapi tidak berhasil). Kabinet mengarahkan semua kementerian, universitas, dan pusat pendidikan tinggi untuk memberi tahu departemen serta lembaga terkait untuk menggunakan istilah "bahasa Malaysia" dalam surat-menyurat, pemberitahuan, dan dokumen. Namun, hal itu tidak dapat dilaksanakan karena pasal 152 undang-undang dasar Malaysia jelas mengatakan bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia.
Perkara 152. Bahasa kebangsaan
(1) Bahasa kebangsaan ialah  bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: 
Dengan syarat bahawa- 
(a) tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi), atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan 
(b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.
[Terjemahan: Pasal 152. Bahasa Kebangsaan (1) Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan hendaknya ditulis dalam tulisan yang ditetapkan melalui undang-undang oleh parlemen.
Dengan syarat bahwa
(a) tidak seorang pun dapat dilarang atau dicegah untuk menggunakan (selain untuk tujuan resmi) atau untuk mengajarkan atau belajar bahasa lain apa pun,
(b) tidak ada apa pun dalam hal ini yang dapat memengaruhi hak pemerintah Federasi atau pun hak pemerintah negara bagian mana saja untuk melestarikan dan melanjutkan penggunaan dan pengkajian bahasa kaum lain di dalam Federasi]
Pada tahun 2022, perdana menteri Malaysia yang ke-9 yaitu Ismail Sabri mendapat kritik dari Indonesia karena berhasrat ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dengan memasukkan jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Menteri Indonesia Nadiem Makarim dengan tegas menolak usulan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak. Menurut Wakil Ketua Majelis Guru Besar Nasional (MPN), Profesor Dr Kamaruddin M. Said berkata " selagi Malaysia bersikeras menamakan bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia selagi itu Indonesia akan menolak kita". Perbincangan ini sekaligus memengaruhi status nama bahasa resmi Malaysia yang jelas menyebut bahasa Melayu.