Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
Sejarah > Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Pada tahun 2000-an, pemerintah berencana untuk membangun perpustakaan kembar, yaitu perpustakaan yang akan dibangun di daerah kelahiran dua orang Pahlawan Proklamator Republik Indonesia. Rencana tersebut berhasil diwujudkan pada tahun 2003, yaitu dengan dibangunnya Perpustakaan Soekarno di Kota Blitar, dan diikuti dengan pembangunan Perpustakaan Proklamator Mohammad Hatta di lokasi yang lebih luas dan berdampingan dengan Kantor Wali kota Bukittinggi yang baru. Kemudian Perpustakaan Proklamator Mohammad Hatta ini mengalami pergantian nama menjadi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 September 2006. Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan sirine oleh Presiden, diikuti dengan pembukaan selubung kain prasasti yang berisi nama Perpustakaan Proklamator Bung Hatta serta patung tokoh Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta pada pukul 18:15 WIB. Selanjutnya presiden menandatangani prasasti peresmian Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan melakukan peninjauan ke dalam gedung perpustakaan. Tidak hanya itu, Presiden berkenan untuk memberikan pesan pada buku tamu perpustakaan.
Seiring dengan perkembangannya, perpustakaan ini sejak tahun 2006 hingga sekarang sedang berproses menjadi perpustakaan UPT Perpustakaan Nasional. Oleh sebab itu, perpustakaan ini mulai membenahi setiap bagian yang ada agar menjadi lebih baik, sehingga nantinya layak disebut sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional. Selain peningkatan bahan pustaka, pelayanan dan sumber daya manusia (SDM)-nya juga ikut diperhatikan. Hal ini terbukti dengan diutusnya dua orang pegawai untuk kuliah program sarjana dan program pascasarjana di salah satu universitas negeri di Bandung.
Tanggal 3 Januari 2008 dilaksanakan penyerahan gedung beserta isinya oleh Walikota Bukittinggi kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui BAST nomor 030/03/PPBH-Bkt/I.2008. Setelah penyerahan aset ini, dasar hukum pengelolaan perpustakaan diterbitkan melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 2 tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang sebelumnya telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1299/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012. Sejak Terbitnya Peraturan tersebut, maka dimulailah babak baru pengelolaan Perpustakaan Bung Hatta oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang pengelolaannya direalisasikan pada tahun 2013 hingga sekarang. Pada tahun 2020 diterbitkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencabut peraturan sebelumnya.
Perpustakaan yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh teknologi informasi ini sekarang sudah mulai menerapkan otomasi perpustakaan dengan menggunakan sebuah software buatan Indonesia. Rencananya Perpustakaan Nasional akan membuat jaringan kerja sama antar perpustakaan secara nasional. Sekarang proyek tersebut sedang berlangsung di semua perpustakaan daerah di Indonesia. Diharapkan agar kedepannya semua perpustakaan di Indonesia dapat melakukan kerja sama antar perpustakaan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan software ini, pengguna bisa mengetahui dimana bahan pustaka yang mereka butuhkan dan kemudian mereka bisa meminjamnya hanya dengan datang ke perpustakaan yang ada di kota mereka. Sebagai contoh, pengguna perpustakaan di Kota Makassar bisa meminjam bahan pustaka yang terdapat di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dengan memanfaatkan software tersebut. Untuk itu perpustakaan juga akan melayani delivery bahan pustaka antar perpustakaan.