Sidónio Pais
Memimpin Portugal

Kelompok Pais kemudian menolak usul untuk membentuk pemerintahan baru dan justru mencopot Presiden Bernardino Machado dari jabatannya serta membuatnya melarikan diri. Setelah itu pada 11 Desember 1917, Sidónio Pais mengambil alih jabatan Perdana Menteri Portugal dan jabatan Menteri Perang dan Menteri Luar Negeri. Pais juga mengambil alih sementara jabatan Presiden Portugal hingga terlaksananya pemilihan presiden yang dijangka akan dilaksanakan pada awal tahun 1918. Semua tindakannya tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap Konstitusi Portugal 1911, yang dirancang olehnya sendiri. Selama kudeta dan tahap awal pemerintahannya, Sidónio Pais mendapat dukungan dari berbagai kelompok buruh, sebagai imbalan atas pembebasan rekan-rekannya yang dipenjara, dan karena adanya ekspektasi dari dalam Serikat Pekerja Nasional yang berpengaruh, yang berupaya memposisikan dirinya sebagai pusat kekuasaan kaum kiri republik.
Setelah mengambil alih sejumlah jabatan, Pais kemudian menerbitkan dekret tanpa berkonsultasi dengan Kongres Republik dan menangguhkan beberapa bagian penting dalam Konstitusi Portugal yang memberikan memberikan rezim tersebut citra presidensial yang nyata. Jabatan Presiden Portugal diubah statusnya menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang secara signifikan keseluruhannya terdiri dari Sekretaris Negara dan menghapus jabatan menteri. Arsitektur Politik yang baru ini digelar oleh para pendukung Pais sebagai Republik Baru, dimana Kepala Negara memegang kekuasaan yang tidak ada tandingannya dalam sejarah Portugis sejak berakhirnya absolutisme. Oleh karena itu, julukan yang diberikan oleh penulis Fernando Pessoa kepada Pais sebagai "Presiden-Raja" memang pantas ia terima. Dalam tujuannya dan dalam berbagai bentuknya, Republik Baru merupakan cikal bakal Estado Novo yang dipimpin oleh António de Oliveira Salazar.
Pais juga berupaya untuk menormalisasikan hubungan Portugal dengan Gereja Katolik Roma dengan melakukan amandemen Undang Undang Pemisahan Negara dan Gereja pada tanggal 23 Februari 1918. Usahanya ini menimbulkan penentangan dari kaum freemason dan republikan konservatif, tapi orang-orang Katolik, republikan moderat dan penduduk kota mendukung upayanya tersebut. Selain itu dengan adanya amandemen terhadap undang undang tersebut, Portugal berhasil mendirikan hubungan diplomatik dengan Tahta Suci yang ditandai dengan ditunjuknya Mgr. Benedetto Aloisi Masella (dikemudian hari dikenal sebagai Nunsius di Brasil, Kardinal dan Camerlengo) sebagai Nunsius Apostolik Tahta Suci yang berkedudukan di Lisboa per tanggal 25 Juli 1918.
Langkah inkonstitusional yang dibuat Pais selanjutnya adalah menerbitkan dekrit mengenai pemilihan umum Presiden melalui sebuah plebisit. Dengan mengandalkan kepopulerannya diantara orang-orang Katolik, Pais kemudian terpilih menjadi Presiden Portugal dengan perolehan suara sebesar 470.831 suara. Ia kemudian dilantik menjadi Presiden Portugal pada 9 Mei. bahkan tanpa perlu berkonsultasi dengan Kongres, dan menikmati legitimasi demokratis langsung, yang ia gunakan – namun tidak berhasil – untuk menghancurkan upaya oposisi.
Dekrit-dekrit yang dikeluarkan pada bulan Februari dan Maret 1918, yang karena kontradiksinya yang mendalam dengan konstitusi saat ini diberi label "Konstitusi 1918", mengubah Konstitusi Portugis tahun 1911 secara mendalam dan memberikan rezim tersebut karakter presidensial yang jelas, mengubah undang-undang pemilu, dan mengubah Undang Undang Pemisahan Gereja dan Negara serta pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.
Pada bulan April 1918, Korp Ekspedisi Portugas menderita kekalahan dalam Pertempuran Lys dan pemerintah Portugal mengalami ketidakmampuan untuk mengirimkan bala bantuan atau sekadar mengirimkan suplai harian tentara. Situasinya mencapai sedemikian ekstrem sehingga, bahkan setelah perang berakhir, Portugal tidak dapat mengangkut pasukannya kembali ke negaranya. Konflik sosial telah meningkat hingga menciptakan pemberontakan permanen di Portugal.
Situasi menandai akhir dari eksisnya pesona rezim Pais. Munculnya pemogokan, konflik, dan konspirasi yang bergantian, sejak musim panas tahun 1918 dan seterusnya sebagai upaya untuk mengakhiri rezim "Sidonis" menjadi semakin parah dan penuh kekerasan, yang menyebabkan Pais mengumumkan keadaan darurat pada tanggal 13 Oktober 1918. Dengan tindakan tersebut, dan dengan melakukan penindakan yang keras terhadap gerakan-gerakan lawan, ia berhasil memperoleh kembali kendali situasi politik untuk sementara waktu, namun rezimnya jelas-jelas terluka parah sebagai konsekuensi dari tindakan mereka.
Menjelang berakhirnya tahun, situasi politik tidak kunjung membaik, meskipun telah berakhirnya pertempuran dengan Gencatan Senjata 11 November 1918, sebuah peristiwa yang disertai dengan pesan penuh kasih sayang dari Raja George V dari Britania Raya, yang berusaha meremehkan Sidónio Sikap Pais yang pro-Jerman.