stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Daftar Wakil Wali Kota Cirebon

| Wakil Wali Kota Cirebon |
| --- | --- |

Petahana Siti Farida Rosmawati, S.Pd.I. sejak 20 Februari 2025
Kediaman: Rumah Dinas  Jalan Jenderal Sudirman No. E2A, Harjamukti, Kota Cirebon
Masa jabatan: 5 Tahun
Dibentuk: 2003
Pejabat pertama: Agus Alwafier
Situs web: cirebonkota.go.id
Wakil Wali Kota Cirebon adalah politisi yang dipilih bersama Wali Kota Cirebon untuk membantu tugas Wali kota dalam mengatur dan mengelola pemerintahan Kota Cirebon, sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Daftar

Berikut ini adalah daftar Wakil Wali Kota Cirebon.
| No | Foto | Wakil Wali Kota | Wakil Wali Kota | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Prd>  | Ket>  | Wali Kota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  | Drs. H.  Agus Alwafier  B.Y., MBA. | 16 April 2003 | 16 April 2008 | 22 |  | Subardi |
| 2 |  |  | H.Sunaryo H.W.S.Ip., M.M. | 16 April 2008 | 2012 | 23 |  | Subardi |
| Lowong | Lowong | Lowong | Lowong | 2012 | 16 April 2013 | 23 |  | Subardi |
| 3 |  |  | Drs.Nasrudin Azis S.H. | 16 April 2013 | 19 Februari 2015 | 24 |  | Ano Sutrisno |
| Lowong | Lowong | Lowong | Lowong | 19 Februari 2015 | 12 Desember 2018 | 24 |  | Nasrudin Azis |
| 4 |  |  | Dra. Hj.Eti Herawati | 12 Desember 2018 | 6 Desember 2023 | 25 |   | Nasrudin Azis |
| Lowong | Lowong | Lowong | Lowong | 6 Desember 2023 | 20 Februari 2025 | - |  | Agus Mulyadi (Penjabat) |
| 5 |  |  | Siti Farida RosmawatiS.Pd.I. | 20 Februari 2025 | Petahana | 26 |   | Effendi Edo |

↑  Dinonaktifkan pada tahun 2012
karena terlibat kasus korupsi saat menjabat Ketua DPRD Kota Cirebon periode 2004 - 2008
↑  Menjadi Walikota Cirebon Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2013-2018, karena Walikota sebelumnya Ano Sutrisno wafat pada tahun 2015 saat masih menjabat Walikota
↑  Jabatan kosong karena menunggu jadwal Pilkada serentak 2024
| l b Kota Cirebon, Jawa Barat |
| --- | --- | --- |
 Wali Kota: Effendi Edo  Wakil Wali Kota: Siti Farida  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Harjamukti  Kejaksan  Kesambi  Lemahwungkuk  Pekalipan  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Cirebon
| l b Daftar Wakil Wali Kota di Indonesia |
| --- | --- |
Sumatra:  Banda Aceh  Langsa  Lhokseumawe  Sabang  Subulussalam  Binjai  Gunungsitoli  Medan  Padangsidimpuan  Pematangsiantar  Sibolga  Tanjungbalai  Tebing Tinggi  Bengkulu  Jambi  Sungai Penuh  Dumai  Pekanbaru  Bukittinggi  Padang  Padang Panjang  Pariaman  Payakumbuh  Sawahlunto  Solok  Lubuklinggau  Pagar Alam  Palembang  Prabumulih  Bandar Lampung  Metro  Pangkalpinang  Batam  Tanjungpinang 
Jawa:  Bandung  Banjar  Batu  Bekasi  Blitar  Bogor  Cilegon  Cimahi  Cirebon  Depok  Kediri  Madiun  Magelang  Malang  Mojokerto  Pasuruan  Pekalongan  Probolinggo  Salatiga  Semarang  Serang  Sukabumi  Surabaya  Surakarta  Tasikmalaya  Tangerang  Tangerang Selatan  Tegal  Yogyakarta 
Kalimantan:  Pontianak  Singkawang  Banjarbaru  Banjarmasin  Palangka Raya  Balikpapan  Bontang  Samarinda  Tarakan 
Nusa Tenggara:  Denpasar  Bima  Mataram  Kupang 
Sulawesi:  Makassar  Palopo  Parepare  Baubau  Kendari  Palu  Gorontalo  Bitung  Kotamobagu  Manado  Tomohon 
Maluku:  Ambon  Tual  Ternate  Tidore Kepulauan 
Papua:  Jayapura  Sorong 
Daftar ibu kota provinsi · Daftar wilayah metropolitan · Daftar kota menurut: jumlah penduduk · kepadatan penduduk ·  luas wilayah ·  provinsi ·  hari jadi
P2S

P2S adalah Panitia Pembangunan Sekolah. Panitia ini biasanya di bentuk oleh sekolah ketika akan melakukan pembangunan atau pengembangan sekolah. Pembangunan Sekolah yang sumber dananya dari APBN/APBD, atau dari masyarakat/wali murid harus membentuk P2S terlebih dahulu.
Anggota P2s

P2S terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah / Wali Murid.
Adapun struktur organisasi P2S seperti :
Penanggung jawab yaitu Kepala Sekolah
Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan Kepala Sekolah)
Sekretaris yaitu wakil wali murid / komite sekolah
Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan
Penanggung jawab teknis yaitu wakil wali murid / komite sekolah yang megerti dan paham bangunan.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

| Pemerintahan Darurat Republik Indonesia  |
| --- | --- |
1948–1949
   Bendera
Status: Pemerintahan dalam pengasingan
Ibu kota: Tidak ada lokasi tetap (de facto) Bukittinggi (de jure) Bidar Alam (terlama)
Bahasa yang umum digunakan: Indonesia
Pemerintahan: Pemerintahan dalam pengasingan
Pemimpin:  

• 1948-1949 : Syafruddin Prawiranegara
 
Era Sejarah: Revolusi Nasional Indonesia

• Agresi Militer Belanda II : 19 Desember 1948
• Didirikan : 22 Desember 1948
• Perjanjian Roem-Roijen : 17 April 1949
• Dibubarkan : 13 Juli 1949
 
Sekarang bagian dari: Indonesia
 Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini 
Rumah Jama, kantor pusat PDRI di Bidar Alam
Kantor pusat PDRI di Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (bahasa Inggris: Emergency Government of the Republic of Indonesia) adalah pemerintahan dalam pengasingan yang didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia  selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan ini didirikan di Kota Bukittinggi dan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.
Latar belakang

Tidak lama setelah ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta dan Sjahrir sudah menyerah dan ditahan.
Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, mengunjungi Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatra/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 km di selatan Kota Payakumbuh.
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Syafruddin Prawiranegara, T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indratjahja, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim
Mr. Teuku Mohammad Hassan, Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama,
Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda,
Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman,
Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan,
Ir. Indracaya, Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.
Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato:
Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr. A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut.
Perlawanan

Sejak itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.
Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkannya bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.
Sjafruddin membalas,
Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa, Sumatra serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatra. Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatra:
Aceh, termasuk Langkat dan Tanah Karo.
Gubernur Militer: Tgk Daud Beureu'eh di Beureu'eh
Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Askari
Tapanuli dan Sumatra Timur Bagian Selatan.
Gubernur Militer: dr. Ferdinand Lumban Tobing
Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang
Riau
Gubernur Militer: R.M. Utoyo
Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Hasan Basry
Sumatera Barat.
Gubernur Militer: Mr. Sutan Mohammad Rasjid
Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim
Sumatera Selatan.
Gubernur Militer: dr. Adnan Kapau Gani
Wakil Gubernur Militer: Letnan Kolonel Maludin Simbolon.
Konsolidasi

Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat Menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatra dan Jawa.
Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949 Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai berikut:
Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan,
Mr. Susanto Tirtoprojo, Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda,
Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India).
dr. Sukiman Wirjosandjojo, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan.
Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan.
Mr. Ignatius J. Kasimo, Menteri Kemakmuran/Pengawas Makanan Rakyat.
Kyai Haji Masykur, Menteri Agama.
Mr. T. Moh. Hassan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
Ir. Indratjahja, Menteri Perhubungan.
Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum.
Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Perburuhan dan Sosial.
Pejabat di bidang militer:
Letnan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI.
Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara & Teritorium Jawa.
Kolonel R. Hidajat Martaatmadja, Panglima Tentara & Teritorium Sumatra.
Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
Komodor Udara Hubertus Suyono, Kepala Staf Angkatan Udara.
Komisaris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.
Kemudian tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, dengan susunan sbb.:
Mr. Susanto Tirtoprojo, urusan Kehakiman dan Penerangan.
Mr. Ignatius J. Kasimo, urusan Persediaan Makanan Rakyat.
R. Panji Suroso, urusan Dalam Negeri.
Selain dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India, dan Lambertus N. Palar, Ketua delegasi Republik Indonesia di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. Dalam situasi ini, secara de facto, Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia.
Pemulihan pemerintahan dan pengembalian mandat

Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan.
Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.
Setelah Perjanjian Roem-Royen, Mohammad Natsir meyakinkan Syafruddin Prawiranegara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan.
Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen.
Sebab utama Soekarno-Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan, sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda. Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang diikuti oleh musuh. Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Soerjadi Soerjadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika mereka ke luar maka haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.
Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.
Peringatan

Sejak 2006, pemerintah Indonesia memperingati tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Peringatan tersebut mengacu pada peristiwa PDRI yang telah menyelematkan eksistensi kepemimpinan Republik Indonesia akibat Agresi Militer Belanda II.
Lihat pula

Kabinet Darurat
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pimpinan Pemerintahan Sipil
Rujukan

↑  Efendi, Feni (2024). Kumpulan peristiwa PDRI di Sekitar Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Payakumbuh: Penerbit Fahmi Karya. ISBN 978-623-89016-6-1.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
↑  "Hari Bela Negara 19 Desember, Sejarah Penting yang Sepi Peringatan". Padangkita.com. 2020-12-20. Diakses tanggal 2020-12-20.
Pranala luar

Seminar Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) - Emergency Government Republic of Indonesia Youtube.com, 29 September 2012. Diakses 8 September 2013.
Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan Goodreads.com. Diakses 8 September 2013.
Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1948-1949) Tsabit Azinar Ahmad. Diakses 8 September 2013.
Jejak Pemerintah Darurat RI di Bidar Alam Okezone.com, 7 Januari 2013. Diakses 8 September 2013.
Bacaan lanjutan

J.R. Chaniago. Amrin Imran, Saleh D. Djamhari, 2003, Pemerintan Darurat Repoublik Indonesia (PDRI) dalam Perang Kemerdekasan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, Jakarta.
| l b Sejarah Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Periode |  Orde Lama  Orde Baru  Era Reformasi  |  |
| Kolonialisme |  Kedatangan Portugis-Spanyol (1512–1850)  Kedatangan Belanda (1602-1800)  Penjajahan Belanda (VOC) (1800–1942)  |  |
| Nasionalisme |  Kebangkitan Nasional (1899–1942)  Hari Patriotik 23 Januari 1942 - Proklamasi Gorontalo (1942)  Pendudukan Jepang (1942–1945) (di Sumatera Barat)  |  |
| 1945–1965 |  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  Revolusi nasional (1945–1949) Pertempuran Surabaya 10 November 1945  Periode "Bersiap" (1945–1947)  Agresi Militer Belanda I 1947  Agresi Militer Belanda II 1948  Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1948–1949)  Orde Lama (1950–1959) Pemberontakan Darul Islam  Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia  Dekret Presiden 5 Juli 1959  Demokrasi Terpimpin (1959–1965)  Konfrontasi Indonesia-Malaysia  Konflik Papua dan Operasi Trikora  Gerakan 30 September  Transisi ke Orde Baru (1965–1966) Pembantaian di Indonesia 1965-1966  Tritura  Supersemar 11 Maret 1966  |  |
| 1966–1998 |  Orde Baru  Operasi Seroja dan Integrasi Timor Timur  Pemberontakan di Aceh  Operasi Jaring Merah  Peristiwa 27 Juli  Tragedi Trisakti  Gerakan mahasiswa Indonesia 1998  Pendudukan Gedung DPR/MPR  Kerusuhan Mei 1998  Kejatuhan Soeharto  |  |
| 1998–sekarang |  Era Reformasi  Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda  Perjanjian damai dengan Aceh  |  |
Lihat pula: Garis waktu sejarah Indonesia · Sejarah Nusantara
foto Rusli Rahim
Tugu PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota
Wisma Bumiputera

| Wisma Bumiputera |
| --- | --- |

Informasi umum
Jenis: Perkantoran
Lokasi: Jakarta, Indonesia
Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75
Mulai dibangun: 1984
Rampung: 1986
Pemilik: Bumiputera 1912
Tinggi
Arsitektural: 81,34 m (266,9 ft)
Pucuk: 81,34 m
Data teknis
Jumlah lantai: 20

Wisma Bumiputera adalah sebuah pencakar langit yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kav. 75, Jakarta, Indonesia. Gedung ini pertama kali dibangun tahun 1984 dan selesai tahun 1986. Gedung ini memiliki 20 lantai dan menggunakan sistem Simply Supported Beams.
Menara ini juga merupakan kantor pusat dari Bumiputera 1912 dan beberapa perusahaan lainnya.
Pranala luar

Emporis
Portal Jakarta
Portal Indonesia
LGS Fennek

Fennek, dinamai fennec (spesies gurun kecil fox ), atau LGS Fennek, dengan LGS kependekan untuk Leichter Gepanzerter Spähwagen di Jerman (Light Armoured Reconnaissance Vehicle), adalah kendaraan pengintaian roda empat bersenjata yang diproduksi oleh perusahaan Krauss-Maffei Wegmann Jerman dan Defence Vehicle Systems Belanda. Perusahaan FNSS Defense Systems Turki mengakuisisi hak untuk produksi lisensi pada tahun 2004. Kendaraan ini dikembangkan untuk Angkatan Darat Jerman dan Angkatan Darat Kerajaan Belanda untuk menggantikan kendaraan mereka saat ini.
Pada bulan April 2000, kendaraan prototipe selesai uji coba lapangan dan pada bulan Desember 2001 pesanan gabungan ditempatkan. Angkatan Darat Kerajaan Belanda memesan 410 (202 pengintaian, 130 MRAT (antitank jarak menengah) dan 78 versi serba guna) dan Bundeswehr Jerman memesan 222 (178 pengintaian, 24 perlengkapan teknis tempur dan 20 tim pendukung tembakan gabungan (JFST)). Lebih banyak Fenneks untuk Angkatan Darat Jerman dibeli tahun 2015. Jerman merencanakan pembelian keseluruhan sekitar 300 Fenneks. Kendaraan pertama dikirim ke Belanda pada bulan Juli 2003 dan yang pertama ke Jerman pada bulan Desember tahun yang sama. Pengiriman akan berlanjut hingga 2011 (pesanan tambahan untuk Angkatan Darat Jerman direncanakan mulai tahun 2015).
Perusahaan Belanda SP Aerospace, yang memproduksi Fennek untuk militer Belanda, dinyatakan bangkrut pada Agustus 2004. Sebuah perusahaan baru bernama Dutch Defence Vehicle Systems (DDVS) diciptakan untuk melanjutkan produksi kendaraan untuk Angkatan Darat Kerajaan Belanda. .
SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang

| SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang> Informasi |
| --- | --- |
Didirikan: 4 Mei 2004 (sebagai SMA Negeri 1 Sepatan)
Jenis: Negeri
Akreditasi: A
Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20603251
Kepala Sekolah: Subagio, M.Pd.
Jumlah kelas: 41
Jurusan atau peminatan: IPA dan IPS
Rentang kelas: X IPA, X IPS, XI IPA, XI IPS, XII IPA, XII IPS
Kurikulum: Kurikulum 2013
Jumlah siswa: Laki-laki: 673 Perempuan: 1017 Total: 1690
Status: Sekolah Standar Nasional
Alamat
Lokasi: Jl. KH.Hasyim Ashari KM.1, Sepatan, Sepatan, Kab. Tangerang, Banten 15520,  Indonesia
Tel./Faks.: (021) 593 78457
Situs web: www.sman11kabtng.sch.id
Afiliasi: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Moto
SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang (dulunya dikenal dengan nama SMA Negeri 1 Sepatan), atau lebih dikenal dengan nama SMAN 11 atau SEKATA merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kab. Tangerang,
Banten, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII.
Sejarah

SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang didirikan dengan nama SMA Negeri 1 Sepatan pada tanggal 4 Mei 2004 dengan SK Operasional 420/Kep.170-Huk/2004.
Matriks (matematika)
Definisi

Matriks adalah susunan angka atau objek matematika lainnya yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, dimana operasi seperti penjumlahan dan perkalian dapat didefinisikan. Umumnya, matriks di atas medan  F berisi elemen-elemen dari  F. Sebagian besar artikel ini berfokus pada matriks riil dan kompleks, yaitu matriks yang masing-masing elemennya berupa bilangan riil atau bilangan kompleks. Jenis elemen matriks yang umum akan dibahas di bawah. Sebagai contoh, ini adalah sebuah matriks riil:
\mathbf {A} ={\begin{bmatrix}-1.3&0.6\\20.4&5.5\\9.7&-6.2\end{bmatrix}}.
Definisi > Ukuran

Ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan kolom yang dikandungnya. Matriks dengan jumlah kolom  m dan jumlah baris  n disebut matriks  m\times n atau matriks "m kali n", dimana  m dan  n adalah dimensinya. Sebagai contoh, matriks  \mathbf {A}  di atas adalah matriks  3\times 2. Matriks dengan satu baris disebut vektor baris, dan matriks dengan satu kolom disebut vektor kolom. Matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama disebut matriks persegi. Matriks dengan jumlah baris atau kolom yang tak terbatas (atau keduanya) disebut matriks tak terbatas. Dalam beberapa konteks, akan bermanfaat untuk mempertimbangkan sebuah matriks tanpa baris atau tanpa kolom, yang disebut matriks kosong.
| Nama | Ukuran | Contoh | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Vektor baris | 1 × n |  {\begin{bmatrix}3&7&2\end{bmatrix}} | Sebuah matriks dengan satu baris, terkadang digunakan untuk melambangkan sebuah vektor |
| Vektor kolom | n × 1 |  {\begin{bmatrix}4\\1\\8\end{bmatrix}} | Sebuah matriks dengan satu kolom, terkadang digunakan untuk melambangkan sebuah vektor |
| Matriks persegi | n × n |  {\begin{bmatrix}9&13&5\\1&11&7\\2&6&3\end{bmatrix}} | Sebuah matriks dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang sama, terkadang digunakan untuk melambangkan sebuah transformasi linear dari sebuah ruang vektor ke dirinya sendiri, seperti refleksi, rotasi, dan shear. |