Pendudukan Timor Leste oleh Indonesia
Latar belakang > Fretilin, UDT, dan APODETI

Ketika partai politik Timor Leste pertama kali disahkan pada April 1974, tiga kelompok muncul sebagai pemain penting dalam lanskap pascakolonial. União Democrática Timorense (Uni Demokrasi Timor, atau UDT), dibentuk pada bulan Mei oleh sekelompok pemilik tanah yang kaya. Awalnya didedikasikan untuk melestarikan Timor Timur sebagai protektorat Portugal, pada bulan September UDT mengumumkan dukungannya untuk kemerdekaan. Seminggu kemudian, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Front Revolusi untuk Timor Timur Merdeka, atau Fretilin) muncul. Awalnya diorganisir sebagai ASDT (Associacão Social Democrata Timorense), kelompok ini mendukung "doktrin universal sosialisme", serta "hak untuk merdeka". Namun, ketika proses politik menjadi lebih tegang, kelompok tersebut mengubah namanya dan menyatakan dirinya sebagai "satu-satunya wakil rakyat yang sah". Pada akhir Mei, terbentuklah partai ketiga, Associacão Popular Democratica Timorense (Asosiasi Demokratik Rakyat Timor, atau APODETI).
Menganjurkan integrasi Timor Leste dengan Indonesia dan awalnya bernama Associacão Integraciacao de Timor Indonesia (Asosiasi Integrasi Timor ke Indonesia), APODETI menyatakan keprihatinannya jika Timor Timur yang merdeka akan menjadi lemah dan rentan secara ekonomi di kemudian hari.
Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin badan intelijen Kopkamtib dan unit operasi khusus, Kopassus, melihat kudeta Portugis sebagai peluang untuk integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Pemerintah pusat dan militer khawatir bahwa Timor Lorosa'e yang diperintah oleh kaum kiri dapat digunakan sebagai basis serangan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan juga bahwa Timor Lorosa'e yang merdeka di dalam kepulauan dapat mengilhami sentimen pemisahan diri di provinsi-provinsi Indonesia.
Ketakutan akan disintegrasi nasional diperlihatkan oleh para pemimpin militer yang dekat dengan Suharto dan tetap menjadi salah satu pembenaran terkuat Indonesia untuk menolak kemungkinan kemerdekaan Timor Timur atau bahkan otonomi sampai akhir 1990-an. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi pencaplokan non-militer, berniat menggunakan APODETI sebagai kendaraan integrasinya.
Pada bulan Januari 1975, UDT dan Fretilin membentuk koalisi tentatif yang didedikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Pada saat yang sama, pemerintah Australia melaporkan bahwa militer Indonesia telah melakukan latihan "pra-invasi" di Lampung. Selama berbulan-bulan, Komando Operasi Khusus Indonesia, Kopassus, diam-diam mendukung APODETI melalui Operasi Komodo (dinamai dari kadal dengan nama yang sama). Dengan menyebarkan tuduhan komunisme di antara para pemimpin Fretilin dan menabur perselisihan dalam koalisi UDT, pemerintah Indonesia mendorong ketidakstabilan di Timor Timur, dan menurut pengamat, Indonesia menciptakan sebuah dalih untuk dapat menyerang Timor Timur. Pada bulan Mei, ketegangan antara kedua kelompok menyebabkan UDT menarik diri dari koalisi.
Dalam upaya untuk merundingkan penyelesaian perselisihan mengenai masa depan Timor Timur, Komisi Dekolonisasi Portugis mengadakan konferensi pada bulan Juni 1975 di Makau. Fretilin memboikot pertemuan itu sebagai protes atas kehadiran APODETI; perwakilan UDT dan APODETI mengeluh bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk menghalangi proses dekolonisasi. Dalam memoarnya tahun 1987, Funu: The Unfinished Saga of East Timor, pemimpin Fretilin José Ramos Horta mengenang "protes kerasnya" terhadap penolakan partainya untuk menghadiri pertemuan tersebut. "Ini", tulisnya, "adalah salah satu kesalahan politik taktis kami yang saya tidak pernah dapat menemukan penjelasan yang cerdas."