Bendera Jepang
Sejarah > Sejak tahun 1999

Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan disahkan pada tahun 1999, menetapkan Hinomaru dan Kimigayo sebagai simbol nasional Jepang. Pengesahan undang-undang tersebut berawal dari aksi bunuh diri Ishikawa Toshihiro, kepala SMA Sera di Sera, Hiroshima, yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan antara dewan sekolah dan para guru mengenai penggunaan Hinomaru dan Kimigayo. Undang-undang tersebut merupakan salah satu undang-undang paling kontroversial yang disahkan oleh Diet sejak "Hukum mengenai Kerjasama untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dan Operasi Lainnya" pada tahun 1992, dikenal juga sebagai "Hukum Kerjasama Perdamaian Internasional".
Perdana Menteri Keizō Obuchi dari Partai Demokratik Liberal (PDL) memutuskan untuk merancang undang-undang untuk menjadikan Hinomaru dan Kimigayo sebagai simbol resmi Jepang pada tahun 2000. Ketua Kabinet Sekretaris, Hiromu Nonaka, menginginkan undang-undang tersebut diselesaikan pada peringatan 10 tahun penobatan Kaisar Akihito. Ini bukan pertama kalinya undang-undang dipertimbangkan untuk menetapkan kedua simbol sebagai resmi. Pada tahun 1974, dengan latar belakang kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 dan krisis minyak 1973, Perdana Menteri Tanaka Kakuei mengisyaratkan sebuah undang-undang yang disahkan untuk mengabadikan kedua simbol dalam hukum Jepang. Selain menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan dan menyanyikan Kimigayo, Tanaka ingin para pelajar mengibarkan bendera Hinomaru pada upacara pagi, dan untuk mengadopsi sebuah kurikulum moral berdasarkan elemen-elemen tertentu dari Perintah Kaisar tentang Pendidikan yang diumumkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1890. Tanaka tidak berhasil meresmikan undang-undang melalui Diet pada tahun itu.
Pendukung utama rancangan undang-undang tersebut adalah PDL dan Komeito (PPB), sementara penentangnya termasuk Partai Demokratik Sosial (PDSJ) dan Partai Komunis (PKJ), yang mengkaitkan kedua simbol tersebut dengan zaman perang. PKJ kemudian ditentang karena tidak membiarkan masalah tersebut diputuskan oleh publik. Sementara itu, Partai Demokratik Jepang (PDJ) tidak dapat menghasilkan konsensus partai mengenal hal tersebut. Presiden PDJ yang sekaligus calon perdana menteri Naoto Kan menyatakan bahwa PDJ harus mendukung rancangan undang-undang tersebut karena partai tersebut telah mengakui kedua simbol tersebut sebagai simbol Jepang. Wakil Sekretaris Jenderal dan calon perdana menteri Yukio Hatoyama berpikir bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menyebabkan perpecahan lebih lanjut di antara masyarakat dan sekolah umum. Hatoyama menyatakan untuk mendukungnya sementara Kan menyatakan untuk menentangnya.
Sebelum pemungutan suara, terdapat seruan agar rancangan undang-undang tersebut dipisahkan di Diet. Profesor Universitas Waseda Norihiro Kato menyatakan bahwa Kimigayo merupakan isu terpisah yang lebih kompleks daripada bendera Hinomaru. Upaya untuk menjadikan hanya Hinomaru sebagai bendera nasional oleh PDJ dan partai lainnya selama pemungutan suara ditolak oleh Diet. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada 22 Juli 1999, dengan 403 berbanding 86 suara. Legislasi tersebut diserahkan kepada Dewan Penasihat pada 28 Juli dan ditetapkan pada 9 Agustus. Legislasi tersebut disahkan menjadi undang-undang pada 13 Agustus.
Pada 8 Agustus 2009, sebuah foto yang diambil pada rapat umum PDJ untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat menunjukan sebuah spanduk yang digantung di langit-langit. Spanduk tersebut terbuat dari dua buah bendera Hinomaru yang dipotong dan dijahit membentuk lambang PDJ. Hal tersebut membuat marah PDL dan Perdana Menteri Taro Aso, mengatakan tindakan ini tidak dapat dimaafkan. Sebagai tanggapan, Presiden PDJ Yukio Hatoyama (yang memberi suara untuk Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan) mengatakan bahwa spanduk itu bukan Hinomaru dan tidak boleh dianggap demikian.