Aarogya Setu
Tanggapan

Rahul Gandhi, ketua dari Kongres Nasional India menyatakan bahwa aplikasi Aarogya Setu merupakan "sistem pengawasan canggih" setelah pemerintah mengumumkan bahwa mengunduh aplikasi tersebut merupakan kewajiban bagi pegawai negeri dan swasta. Mengikuti hal ini, beberapa pihak menyatakan kekhawatirannya terhadap aplikasi Aarogya Setup. Kementerian Teknologi Informasi dan Elektronik India merespon kekhawatiran tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan Gandhi salah, dan aplikasi tersebut diapresiasi oleh pihak internasional.
Pada 5 Mei, peretas beretika asal Prancis, Robert Baptiste, yang memiliki nama alias di Twitter sebagai Elliot Alderson, mengklaim bahwa terdapat masalah keamanan pada aplikasi. Pemerintah India dan juga pengembang aplikasi, menyatakan mereka berterima kasih kepada peretas tersebut tetapi menyatakan bahwa kehawatiran tersebtu tidak beralasan. Pengembang aplikasi menyatakan bahwa penyediaan data lokasi merupakan fitur dokumentasi di aplikasi, dibandingkan kekurangan aplikasi, karena aplikasi tersebut didesain untuk melacak penyebaran populasi yang terinfeksi virus. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada informasi pribadi dari pengguna yang terkena risiko.
Pada 6 Mei, Robert Baptiste menyatakan bahwa kelemahan keamanan di aplikasi memungkinkan peretas untuk mengetahui "siapa yang terinfeksi, tidak sehat, atau menggunakan fitur pengujian pribadi di wilayah yang mereka pilih". Robert juga memberikan detail berapa banyak orang yang sakit dan terinfeksi di kantor Perdana Menteri India di Parlemen India. The Economic Times menunjukan ketentuan pada aplikasi ini menyatakan bahwa pengguna "setuju dan mengakui bahwa pemerintah India bukan pihak yang bertanggung jawab...atas akses tidak resmi dari informasi atau modifikasi data". Menanggapinya, beberapa pengembang perangkat lunak meminta kode sumber dipublikasikan kepada khalayak umum.
Pada 12 Mei, Mantan Hakim Mahkamah Agung India B. N. Srikrishna menyatakan bahwa kebijakan mewajibkan penggunaan aplikasi Aarogya Setu merupakan kegiatan ilegal. Ia menyatakan bahwa hal ini tidak didasari oleh hukum dan mempertanyakan "berdasarkan hukum apa pemerintah mewajibkannya?"
MIT Technology Review memberikan nilai ulasan 2 dari 5 bintang  untuk aplikasi ini setelah menganalisa aplikasi pengawasan COVID-19 di 25 negara. Aplikasi mendapatkan penilaian bintang hanya karena kebijakan yang menyatakan bahwa data yang dikumpulkan akan dihapus setelah beberapa waktu dan koleksi data, sejauh pengguna menggunakan, ini merupakan hal yang minimal. Hal lainnya adalah India merupakan satu-satunya negara demokrasi yang mewajibkan aplikasi ini diunduh jutaan orang. Rating kemudian diturunkan menjadi 1 bintang setelah ditemukan fakta bahwa aplikasi ini membutuhkan informasi lebih banyak untuk berfungsi.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Informasi Teknologi dan Elektronik India mempublikasikan kode sumber dari aplikasi ini ke publik melalui GitHub pada 26 Mei, yang kemudian diikuti oleh dokumentasi iOS dan API. Selanjutnya, pemerintah juga meluncurkan "program pemburuan bug". Hal ini dilakukan untuk mempromosikan "transparansi dan memastikan integritas dan keamanan dari aplikasi", walaupun begitu, ahli menyataan bahwa kode dari sisi server belum dipublikasikan kepada publik, hal ini berarti opini publik mengenai keamanan dan kerahasiaan belum sepenuhnya pulih. Terkait hal tersebut, ZDNet memberikan catatan bahwa kode sumber menjadi konfirmasi untuk klaim pemerintah mengenai data lokasi pengguna, jika dikumpulkan, akan menjadi anonim, dan akan dihapus setelah 45 hari atau 60 hari untuk individu yang berisiko tinggi.