Protestanisme
Budaya Protestan > Hak dan kebebasan

Umat Protestan juga menjadi pelopor kebebasan beragama. Kebebasan menurutkan suara hati nurani menjadi prioritas utama dalam agenda-agenda teologi, filsafat, dan politik semenjak Luther menolak untuk menarik kembali pokok-pokok keyakinannya di hadapan Sidang Permusyawaratan Kekaisaran Romawi Suci di Worms pada tahun 1521. Dalam pandangan Luther, iman adalah karya bebas Roh Kudus, dan oleh karena itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Kaum Anabaptis dan Huguenot yang teraniaya menuntut kebebasan menurutkan suara hati nurani. Kedua kelompok ini mengamalkan pemisahan gereja dan negara. Pada awal abad ke-17, tokoh-tokoh Baptis seperti John Smyth dan Thomas Helwys menerbitkan makalah-makalah yang menyuarakan kebebasan beragama. Fikrah mereka memengaruhi pendirian John Milton dan John Locke tentang toleransi. Rhode Island, Connecticut, dan Pennsylvania, masing-masing di bawah kepemimpinan Roger Williams dari aliran Baptis, Thomas Hooker dari aliran Kongregasional, dan William Penn dari Serikat Handai Taulan, memadukan konstitusi demokratis dengan kebebasan beragama. Ketiga koloni tersebut menjadi suaka bagi kaum minoritas teraniaya, antara lain umat Yahudi.
Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, dan Undang-Undang Hak Asasi Amerika Serikat dengan berbagai hak asasi manusianya  membuat tradisi ini menjadi permanen dengan memberinya kerangka kerja hukum dan politik. Mayoritas umat Protestan Amerika, rohaniwan maupun awam, mendukung pergerakan kemerdekaan dengan menggebu-gebu. Semua gereja Protestan yang besar terwakilkan di dalam Kongres Kontinental yang pertama maupun yang kedua. Pada abad ke-19 dan ke-20, demokrasi Amerika menjadi percontohan bagi banyak negara lain di berbagai belahan dunia (antara lain di Amerika Latin, Jepang, dan Jerman). Mata rantai yang menautkan bangsa Amerika dengan Revolusi Prancis adalah Marquis de Lafayette, tokoh yang sangat mendukung asas-asas perlembagaan Amerika Serikat. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis lebih banyak didasarkan pada rancangannya yang disusun Marquis de Lafayette. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menggemakan tradisi perlembagaan Amerika.
Demokrasi, teori kontrak-sosial, pemisahan kekuasaan, kebebasan beragama, pemisahan gereja dan negara, yakni capaian-capaian Reformasi Protestan dan Protestanisme perdana, dielaborasi dan dipopulerkan oleh para pemikir Pencerahan. Beberapa filsuf Pencerahan Inggris, Skotlandia, Jerman, dan Swiss, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, John Toland, David Hume, Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff, Immanuel Kant, dan Jean-Jacques Rousseau, berasal dari latar belakang Protestan. Sebagai contoh, John Locke melandaskan gagasan politiknya pada "serangkai asumsi Kristen Protestan", dan melahirkan adicita kesetaraan seluruh umat manusia, termasuk kesetaraan gender ("Adam dan Hawa"), bersumberkan nas Kejadian 1ː26–28. Karena semua orang diciptakan sama-sama merdeka, semua pemerintah membutuhkan "persetujuan dari yang diperintah".
Hak-hak asasi manusia lainnya juga diperjuangkan oleh beberapa orang Protestan. Sebagai contoh, penyiksaan dihapuskan di Prusia pada tahun 1740, perbudakan dihapuskan di Inggris pada tahun 1834 dan di Amerika Serikat pada tahun 1865 (William Wilberforce, Harriet Beecher Stowe, Abraham Lincoln—melawan umat Protestan Kawasan Selatan Amerika Serikat). Hugo Grotius dan Samuel Pufendorf adalah dua di antara para pemikir pertama yang bersumbangsih penting bagi hukum internasional. Konvensi Jenewa, salah satu unsur penting dari hukum internasional, hampir seluruhnya terlahir dari jerih payah Henry Dunant, seorang pietis Kalvinis. Henry Dunant juga yang memprakarsai pembentukan Palang Merah.