Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sejarah

Perusahaan ini memulai sejarahnya dari dua operator trem yang beroperasi di Jakarta, yakni NV Nederlands-Indische Tramweg Maatschappij dan NV Batavia Elektrische Tram Maatschappij. Pada tahun 1930, atas saran dari Wali Kota Batavia saat itu, Ir. Voorneman, dua perusahaan tersebut lalu bergabung untuk membentuk perusahaan ini dengan nama NV Bataviasche Verkeers Maatschappij (BVM). Selain mengoperasikan trem, perusahaan ini kemudian juga mulai mengoperasikan bus kota.
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, nama perusahaan ini diubah menjadi Jakarta Tram (ジャカルタ市電code: ja is deprecated , Jakarta Shinden) dan hanya mengoperasikan trem saja, sementara bus kota milik perusahaan ini digunakan oleh Jepang untuk kepentingan perang.
Satu hari setelah Indonesia merdeka, sejumlah pegawai perusahaan ini yang disponsori oleh para pemuda Menteng 31 kemudian mendesak agar Jepang segera menyerahkan asetnya yang berupa trem kepada pemerintah Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945, trem-trem tersebut akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan dikelola Jawatan Kereta Api. Pada tahun 1947, nama perusahaan ini kembali diubah menjadi BVM. Pada tahun 1954, perusahaan ini resmi dinasionalisasi dan dikuasai oleh Menteri Perhubungan.
Sebagai tindak lanjut dari nasionalisasi tersebut, pada tahun 1954 juga, Kementerian Perhubungan mengubah badan hukum perusahaan ini menjadi perseroan terbatas (PT) dengan nama PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). Pada tahun 1956, perusahaan ini mendapat tambahan modal berupa 100 unit bus kota bermerek Leyland yang dihibahkan oleh pemerintah Australia ke pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Colombo Plan. Pada tahun 1960, pemerintah menghentikan pengoperasian trem di Jakarta, sehingga perusahaan ini hanya mengoperasikan bus kota saja. Pada tahun 1960 juga, perusahaan ini kembali mendapat tambahan modal berupa 150 unit bus kota bermerek Leyland yang juga dihibahkan oleh pemerintah Australia ke pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Colombo Plan.
Pada bulan Juni 1961, pemerintah menetapkan perusahaan ini sebagai sebuah perusahaan negara (PN) dengan nama PN Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Pada bulan September 1961, pemerintah Indonesia menyerahkan pengelolaan perusahaan ini ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi pada tahun 1981, pemerintah menarik kembali pengelolaan perusahaan ini dan mengubah badan hukum perusahaan ini menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1984, perusahaan ini mendapat tambahan modal berupa bus-bus kota dan depo-depo milik PT Arion, PT Saudaranta, PT Merantama, PT Jakarta Transport, PT Medal Sekarwangi, PT LL Muriasih, PT Ajiwirya, dan PT Solo Bone Agung yang sebelumnya diambil alih oleh pemerintah karena delapan perusahaan tersebut gagal melunasi pinjamannya kepada Bank Bumi Daya. Pada tahun 1992, perusahaan ini mendapat tambahan modal berupa sejumlah bus Mercedes-Benz berbodi Volgren yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan KTT Non-Blok di Jakarta.
Pada tahun 2004, perusahaan ini membeli 55 unit bus bekas dari Jepang. Pada tahun 2013, perusahaan ini mengalihkan bisnisnya dari pengoperasian bus kota menjadi pengoperasian BRT dalam bentuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Pada tahun 2016, perusahaan ini mendapat tambahan modal berupa 600 unit bus dari Kementerian Perhubungan. Perusahaan ini kemudian menjalin kerja sama dengan Transjakarta untuk mengoperasikan 495 unit bus di antaranya sebagai Transjabodetabek. Pada tahun 2016 juga, perusahaan ini membeli satu unit bus bekas dengan harga Rp 1,6 milyar untuk dioperasikan sebagai bus pariwisata VVIP.
Pada tahun 2017, perusahaan ini mulai mengoperasikan 50 unit bus sebagai bagian dari layanan Jabodetabek Airport Connexion yang digagas oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pada tahun 2018, perusahaan ini menjalin kerja sama dengan Adhi Commuter Properti untuk mengembangkan lahannya di Ciputat dan Ciracas menjadi TOD. Pada tahun 2020, perusahaan ini mulai mengoperasikan sejumlah bus listrik sebagai bagian dari layanan Bali Airport Connexion di Pulau Bali. Pada tanggal 8 Juni 2023, pemerintah resmi menggabungkan perusahaan ini ke dalam DAMRI.