stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Bojongsoang, Bandung
Pranala luar

| l b Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat |
| --- | --- |
Desa:  Bojongsari  Bojongsoang  Buahbatu  Cipagalo  Lengkong  Tegalluar 
| l b Kabupaten Bandung, Jawa Barat |
| --- | --- | --- |
 Bupati: Dadang Supriatna  Wakil Bupati: Ali Syakieb  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
| Kecamatan |  Arjasari  Baleendah  Banjaran  Bojongsoang  Cangkuang  Cicalengka  Cikancung  Cilengkrang  Cileunyi  Cimaung  Cimenyan  Ciparay  Ciwidey  Dayeuhkolot  Ibun  Katapang  Kertasari  Kutawaringin  Majalaya  Margaasih  Margahayu  Nagreg  Pacet  Pameungpeuk  Pangalengan  Paseh  Pasirjambu  Rancabali  Rancaekek  Solokanjeruk  Soreang  |  |
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung
Gereja Santa Maria, Jombang

| Gereja Santa Maria |
| --- | --- |
Gereja Santa Maria, Paroki Jombang
Lokasi: Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Negara: Indonesia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Gereja paroki
Status fungsional: Aktif
Tipe arsitektur: Gereja
Administrasi
Keuskupan: Surabaya
 
Gereja Santa Maria yang bernama resmi Gereja Paroki Santa Maria, Jombang adalah sebuah gereja paroki Katolik yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Gereja ini didedikasikan kepada Santa Maria. Gereja ini berada di bawah naungan yurisdiksi Keuskupan Surabaya.
Direktorat Jenderal Imigrasi

| Direktorat Jenderal Imigrasi  Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanRepublik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum:  Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan  Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 
Bidang tugas: Keimigrasian
Susunan organisasi
Direktur Jenderal: Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H. (Plt.)
Sekretaris Direktorat Jenderal: Sandi Andaryadi, A.Md.IM., S.IP., M.Si.  
Kantor pusat
Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Kuningan Jakarta Selatan
Situs web
www.imigrasi.go.id
Direktorat Jenderal Imigrasi (disingkat Ditjenim) adalah salah satu direktorat jenderal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin Plt. Direktur Jenderal yang dijabat oleh Saffar Muhammad Godam
Sejarah > Era Penjajahan

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi immigratie dients (dinas imigrasi).
Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah
tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (uitgezonden krachten). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.
Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.
Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu: (a) bidang perizinan masuk dan tinggal orang; (b) bidang kependudukan orang asing; dan (c) bidang kewarganegaraan. Untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah Toelatings Besluit (1916); Toelatings Ordonnantie (1917); dan Paspor Regelings (1918).
Sejarah > Era Revolusi Kemerdekaan

Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945.
Ada 4 (empat) peristiwa penting pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terkait dengan keimigrasian, yaitu: (1) Repatriasi APWI dan serdadu Jepang; dalam peristiwa ini ditandai dengan pengangkutan ex APWI dan pelucutan serta pengangkutan serdadu Jepang di Jawa Tengah khususnya, di pulau Jawa dan Indonesia umumnya yang ditangani oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang (POPDA); (2) Kegiatan barter, pembelian senjata dan pesawat terbang; pada masa Revolusi Kemerdekaan para pejuang sering bepergian ke luar negeri, misal masuk ke Singapore dan Malaysia, masih tanpa paspor; (3) Perjuangan Diplomasi; diawali dengan penyelenggaraan Inter Asian Conference di New Delhi. Dalam kesempatan itu Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya berhasil mengeluarkan “Surat Keterangan dianggap sebagai paspor” sebagai dokumen perjalanan antar negara yang pertama setelah kemerdekaan bagi misi pemerintah Indonesia yang sah dalam konferensi tersebut. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H. Agus Salim ikut memperkenalkan “Paspor Diplomatik” pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional; dan (4) Keimigrasian di Aceh; Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda, sejak tahun 1945 telah mendirikan kantor imigrasi di lima kota dan terus beroperasi selama masa revolusi kemerdekaan. Pendirian kantor imigrasi di Aceh sejak tahun 1945 adalah oleh Amirudin. Peristiwa cukup penting pada masa ini, Jawatan Imigrasi yang sejak semula di bawah Departemen Kehakiman, pada tahun 1947 pernah beralih menjadi di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri.
Selain itu, untuk mengatasi kevakuman hukum, peraturan perundang-undangan keimigrasian produk pemerintah Hindia Belanda harus dicabut dan digantikan dengan produk hukum yang selaras dengan jiwa kemerdekaan. Selama masa revolusi kemerdekaan ada dua produk hukum Hindia Belanda yang terkait dengan keimigrasian dicabut, yaitu (a) Toelatings Besluit (1916) diubah menjadi Penetapan Izin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949, dan (b) Toelatings Ordonnantie (1917) diubah menjadi Ordonansi Izin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949. Selama masa revolusi kemerdekaan lembaga keimigrasian masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja dinas imigrasi (Immigratie Dients) peninggalan Hindia Belanda.
Sejarah > Era Republik Indonesia Serikat

Era Republik Indonesia Serikat merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Di era inilah dinas imigrasi produk Hindia Belanda diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata. Struktur organisasi jawatan imigrasi meneruskan struktur immigratie dients yang lama, sedangkan susunan jawatan imigrasi masih seder hana dan berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman, baik operasional-taktis, administratif, maupun organisatoris.
Pada permulaan tahun 1950, sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih dalam suasana pergolakan, tentunya sarana dan prasarana penunjang jawatan imigrasi pada saat itu masih sangat terbatas dan sederhana. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Untuk itu, sebagai bagian dari periode transisi, jawatan imigrasi masih menggunakan pegawai berkebangsaan Belanda. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar oleh jawatan imigrasi RIS adalah masih warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, yaitu: (a) Indische Staatsregeling, (b) Toelatings Besluit, (c) Toelatings Ordonnantie.
Dalam masa yang relatif singkat, jawatan imigrasi pada era Republik Indonesia Serikat telah menerbitkan 3 (tiga) produk hukum, yaitu (a) Keputusan Menteri Kehakiman RIS Nomor JZ/239/12 tanggal 12 Juli 1950 yang mengatur mengenai pelaporan penumpang kepada pimpinan bea cukai apabila mendarat di pelabuhan yang belum ditetapkan secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan, (b) Undang-Undang Darurat RIS Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, dan (c) Undang- Undang Darurat RIS Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77).
Sejarah > Era Reformasi

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.
Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju (WTO) untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakam HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (bordeless countries) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalulintas orang antarnegara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajamen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantispasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasan juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.
Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi .
Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
Susunan organisasi

Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi 1 (satu) Kantor Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,127 (seratus dua puluh tujuh) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi dan 19 (sembilan belas) Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat, meliputi:
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
Direktorat Intelijen Keimigrasian
Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian
Direktorat Kepatuhan Internal
Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Atase Imigrasi

Atase Imigrasi adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi dan bertindak selaku perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi di luar negeri.
Tempat Kedudukan Atase Imigrasi Di Luar Negeri
| Negara | Alamat |
| --- | --- |
Malaysia:  Kedutaan Besar Kuala Lumpur, No. 233, Jalan Tun Razak 50400, Kuala Lumpur - Malaysia  Konsulat Jenderal Johor Bahru, No.46, Jalan Taat, Off Jalan Tun Abdul Razak, Johor Bahru, Johor - Malaysia  Konsulat Jenderal Penang, No. 3457, Jalan Burma 10350 Penang - Malaysia  Konsulat Jenderal Kota Kinabalu, Wisma Indonesia, Lorong Kemajuan, Karamunsing, 88000 Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia  Konsulat Jenderal Kuching, No. 21, Lot 16557, Block 11, Jalan Stutong, MTLD, 93350 Kuching, Sarawak - Malaysia
Singapura:  Kedutaan Besar Singapura 7 Chatsworth Road, Singapore
Thailand:  Kedutaan Besar Bangkok, 600-602 Petchburi Road, Bangkok 10400 - Thailand
Timor Timur:  Kedutaan Besar Dili - Timor Leste
Filipina:  Konsulat Indonesia Davao City, Ecoland Subdivision Po BOX. 156 Matina, Davao City - The Philippines
Taiwan:  Kantor Dagang dan Ekonomie Indonesia Taipei, 6F, No. 550, Rui-Guang Rd., Neihu District, Taipei - Taiwan
Arab Saudi:  Konsulat Jenderal Jeddah, Khaleed Bin Waleed Street Syarafeah District, PO BOX 10 Jeddah 21411 - Arab Saudi
Australia:  Konsulat Jenderal Sydney, 235-238 Maroubra Road, Maroubra NSW 1035. Sydney - Australia
Jepang:  Kedutaan Besar Tokyo, 5-2-9 Higashi Gotanda Shinagawa-Ku, Tokyo -141 Japan
Tiongkok:  Kedutaan Besar Beijing, Sanlitun Diplomatic Office Building, Beijing  100600 - Cina  Konsulat Jenderal Hongkong, 127-129 Leighton Road 6-8,Keswick Street Entrance, Causeway Bay, Hongkong - SAR  Konsulat Jenderal Guangzhou, Guangzhou Dong Fang Hotel, Wet Building, 2/F, Rooms 1201-1223 No.120, Liu Hua Road, Ghuangzhou  510016 - Guangdong Province-P.R China
Belanda:  Kedutaan Besar Den Haag, Tobias Asseraan 8, 2517 KC, Den Haag - The Netherland
Jerman:  Kedutaan Besar Berlin, Lehrterstrasse 16 - 17, 10557, Berlin - Germany
Amerika Serikat:  Konsulat Jenderal Los Angeles, 345 Wilshire Boulevard, Los Angeles CA 90010 - Amerika Serikat
Paspor Indonesia

Artikel utama: Paspor Indonesia
Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia
Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 10 tahun. Penerbitan Paspor RI dapat dilakukan Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengabaikan domisili pemohon, yang artinya WNI dengan alamat daerah tertentu dapat mengajukan Paspor di Kantor Imigrasi manapun di seluruh Indonesia, Hal ini dikarenakan Sistem Penerbitan paspor Milik Direktorat Jenderal Imigrasi telah terintegrasi menggunakan Sistem Informasi Manjemen Keimigrasian (SIMKIM) yang telah terhubung secara online dan real time dengan database keimigrasian yang berada di Kantor Pusat, dengan sistem ini maka duplikasi data, pemalsuan data diri dapat dihindari.
Visa

Artikel utama: Visa
Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
Jenis visa RI adalah visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Visa Kunjungan terdiri dari visa kunjungan satu kali perjalanan, visa kunjungan beberapa kali perjalanan dan visa kunjungan saat kedatangan, untuk Visa Tinggal Terbatas terdiri dari visa tinggal terbatas dan visa tinggal terbatas saat kedatangan. Perwakilan RI di luar negeri memiliki peran dalam penerbitan dan peneraan visa bagi Orang Asing yang mengajukan permohonan visa pada wilayah akreditasi Perwakilan RI. Dalam penerbitan visa Perwakilan RI memiliki kewenangan untuk menerbitan visa kunjungan atas kuasa sendiri kecuali permohonan visa yang diperuntukan kegiatan jurnalistik dan negara tertentu yang memerlukan calling visa memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Peruntukkan visa dalam rangka kegiatan jurnalistik memerlukan rekomendasi dari Tim Kunjungan Orang Asing Kementerian Luar Negeri dan negara calling visa memerlukan rekomendasi dari Tim Penilai Visa Direktorat Jenderal Imigrasi. Perubahan kebijakan terbaru dalam pemberian fasilitas keimigrasian berupa visa adalah pemberian bebas visa bagi 169 negara tertentu melalui Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian berkaitan dengan pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan. Permohonan persetujuan visa pada Direktorat Jenderal Imigrasi diajukan melalui sistem visa online dengan cara melakukan registrasi, input data orang asing dan memindai lampiran dokumen persyaratan.
Lihat pula

Akademi Imigrasi (AIM)
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Imigrasi Diarsipkan 2014-06-25 di Wayback Machine.
(Indonesia) Situs web resmi Akademi Imigrasi[pranala nonaktif permanen]
(Indonesia) Layanan Paspor Online Diarsipkan 2014-05-13 di Wayback Machine.
(Indonesia) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Diarsipkan 2014-05-28 di Wayback Machine.
(Indonesia) Visa & Imigrasi Unit Layanan BP Batam Diarsipkan 2013-12-05 di Wayback Machine.
| l b Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Agus Andrianto ● Wakil Menteri: Silmy Karim
| Unsur pembantu pimpinan | Sekretariat Jenderal |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Imigrasi  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  |  |
| Unsur pengawas | Inspektorat Jenderal |  |
| Unsur pendukung | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan |  |
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah |  Kantor Imigrasi  Rumah Detensi Imigrasi  Lapas  Lapas Terbuka  Lapas Narkotika  Rutan  Cabang Rutan  Rupbasan  Bapas  |  |
PP Construction & Investment

Untuk kegunaan lain, lihat PP (disambiguasi).
| --- | --- |

Nama dagang: PP Construction & Investment
Sebelumnya: NV Pembangunan Perumahan (1953–1961) PN Pembangunan Perumahan (1961–1971)
Jenis: Perusahaan perseroan (Persero) terbuka
Kode emiten: IDX: PTPP
Industri: Konstruksi
Didirikan: 26 Agustus 1953; 71 tahun lalu (1953-08-26)
Kantor pusat: Jakarta, Indonesia
Wilayah operasi: Indonesia
Tokoh kunci: Novel Arsyad (Direktur Utama) Dhony Rahajoe (Komisaris Utama)
Merek: Park Hotel URBANtown
Jasa: Pembangunan gedung dan infrastruktur Pengusahaan jalan tol EPC Pengembangan dan pengelolaan properti Pabrikasi bahan dan komponen bangunan Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi Penyewaan peralatan konstruksi Investasi
Pendapatan: Rp 15,831 triliun (2020)
Laba bersih: Rp 235,019 milyar (2020)
Total aset: Rp 53,472 triliun (2020)
Total ekuitas: Rp 14,007 triliun (2020)
Pemilik: Pemerintah Indonesia (51,00%)   Publik (49,00%)
Karyawan: 1.946 (2020)
Anak usaha: PT PP Properti Tbk PT PP Presisi Tbk PT PP Urban PT PP Energi PT PP Infrastruktur PT Sinergi Colomadu PT Centurion Perkasa Iman PT PP Semarang Demak
Situs web: www.ptpp.co.id
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau biasa disingkat menjadi  PP, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi.