stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Baringin, Maiwa, Enrekang
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan |
| --- | --- |
Kelurahan:  Bangkala 
Desa:  Baringin  Batu Mila  Boiya  Botto Mallangga  Kaluppang  Labuku  Lebani  Limbuang  Mangkawani  Matajang  Ongko  Paladang  Palakka  Pariwang  Pasang  Patondon Salu  Puncak Harapan  Salo Dua  Tanete  Tapong  Tuncung
Abbanuang, Awangpone, Bone

Abbanuang adalah nama sebuah desa di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Sant'Angelo a Cupolo

| Sant'Angelo a Cupolo |
| --- | --- |
Komune
Comune di Sant'Angelo a Cupolo
Lokasi Sant'Angelo a Cupolo di Provinsi Benevento
Negara: Italia
Wilayah: Campania
Provinsi: Benevento (BN)
Luas
 • Total: 11,01 km2 (4,25 sq mi)
Ketinggian: 459 m (1,506 ft)
Populasi (2016)
 • Total: 4.264
 • Kepadatan: 390/km2 (1,000/sq mi)
Zona waktu: UTC+1 (CET)
 • Musim panas (DST): UTC+2 (CEST)
Kode pos: 82010
Kode area telepon: 0824
Situs web: http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it
Sant'Angelo a Cupolo adalah sebuah kota dan komune yang terletak di Provinsi Benevento, region Campania, Italia. Kota ini berada di ketinggian 459 meter dengan jumlah penduduk sebesar 4.264 jiwa dan luas wilayah 11,01 km².

Berbatasan dengan komune Apice, Buonalbergo dan Paduli.
Pranala luar

Media tentang Sant'Angelo a Cupolo di Wikimedia Commons
| l b Komune di Provinsi Benevento, Campania |
| --- | --- |
  Airola  Amorosi  Apice  Apollosa  Arpaia  Arpaise  Baselice  Benevento  Bonea  Bucciano  Buonalbergo  Calvi  Campolattaro  Campoli del Monte Taburno  Casalduni  Castelfranco in Miscano  Castelpagano  Castelpoto  Castelvenere  Castelvetere in Val Fortore  Cautano  Ceppaloni  Cerreto Sannita  Circello  Colle Sannita  Cusano Mutri  Dugenta  Durazzano  Faicchio  Foglianise  Foiano di Val Fortore  Forchia  Fragneto Monforte  Fragneto l'Abate  Frasso Telesino  Ginestra degli Schiavoni  Guardia Sanframondi  Limatola  Melizzano  Moiano  Molinara  Montefalcone di Val Fortore  Montesarchio  Morcone  Paduli  Pago Veiano  Pannarano  Paolisi  Paupisi  Pesco Sannita  Pietraroja  Pietrelcina  Ponte  Pontelandolfo  Puglianello  Reino  San Bartolomeo in Galdo  San Giorgio La Molara  San Giorgio del Sannio  San Leucio del Sannio  San Lorenzello  San Lorenzo Maggiore  San Lupo  San Marco dei Cavoti  San Martino Sannita  San Nazzaro  San Nicola Manfredi  San Salvatore Telesino  Sant'Agata de' Goti  Sant'Angelo a Cupolo  Sant'Arcangelo Trimonte  Santa Croce del Sannio  Sassinoro  Solopaca  Telese Terme  Tocco Caudio  Torrecuso  Vitulano
Kekaisaran Brasil
Sejarah > Anarkisme

Setelah kepergian Pedro I yang mendadak, Brasil dikepalai oleh seorang anak laki-laki berusia lima tahun. Kekaisaran terancam tidak memiliki eksekutif yang kuat selama dua belas tahun ke depan karena berdasarkan konstitusi Pedro II baru akan mencapai usia dewasa dan mulai menjalankan wewenang sebagai kaisar pada 2 Desember 1843. Maka dari itu, beberapa wali dipilih untuk memimpin negara hingga Pedro II menjadi dewasa. Namun, para wali ini memiliki sedikit wewenang dan sepenuhnya tunduk kepada Majelis Umum, sehingga tidak dapat mengisi kekosongan di puncak pemerintahan Brasil.
Perwalian ini tidak dapat menyelesaikan sengketa dan persaingan di antara faksi-faksi nasional dan lokal. Pada tahun 1834, Majelis Umum meloloskan amendemen konstitusi yang disebut Ato Adicional untuk mengurangi perselisihan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan lokal. Namun, amendemen tersebut malah menyuburkan persaingan dan ambisi lokal. Kekerasan pecah di seluruh negeri. Partai-partai semakin bersaing memperebutkan kursi pemerintahan provinsi dan munisipal karena partai yang menguasai suatu provinsi akan menguasai sistem politik dan pemilihannya juga. Partai-partai yang kalah pemilihan umum memberontak dan mencoba mengambil kekuasaan dengan paksa, sehingga beberapa pemberontakan meletus.
Para politikus yang memperoleh kekuasaan pada tahun 1830-an telah mengetahui lika-liku jalan menuju kekuasaan. Menurut sejarawan Roderick J. Barman, pada tahun 1840 "mereka sudah tidak lagi memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menguasai negara sendirian. Mereka menerima Pedro II sebagai figur penguasa yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan negeri." Beberapa politikus tersebut (yang kemudian akan membentuk Partai Konservatif pada tahun 1840-an) meyakini bahwa Brasil memerlukan figur yang netral: figur yang tidak terkait dengan faksi dan kepentingan politik sehingga dapat menyelesaikan masalah dan menengahi sengketa. Mereka menginginkan kaisar yang lebih bergantung kepada dewan legislatif, namun memiliki kekuatan yang lebih besar seperti yang telah dianjurkan pada awal masa perwalian oleh saingan mereka (yang nantinya membentuk Partai Liberal). Namun, kaum liberal melakukan inisiatif untuk menurunkan usia kedewasaan Pedro II dari delapan belas menjadi empat belas. Sang kaisar dinyatakan layak untuk memimpin pada Juli 1840.
Sejarah > Pertumbuhan

Pada permulaan tahun 1850-an, Brasil menikmati stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Berbagai infrastruktur sedang dibangun, seperti rel kereta api, telegraf elektrik, dan jalur kapal uap yang menyatukan Brasil menjadi suatu kesatuan nasional. Setelah lima tahun bertugas, kabinet konservatif diberhentikan dan pada September 1853, Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês Paraná, ketua Partai Konservatif, ditugaskan untuk membentuk kabinet baru. Kaisar Pedro II ingin menjalankan rencana yang ambisius, yang disebut “Konsiliasi ", dan rencana ini dimaksudkan untuk memperkuat peran parlemen dalam penyelesaian sengketa politik negara.
Paraná mengundang beberapa orang liberal untuk bergabung dengan kaum konservatif dan bahkan mengangkat beberapa menjadi menteri. Kabinet yang baru, walaupun sangat berhasil, dihantui oleh pertentangan dari anggota ultrakonservatif dari Partai Konservatif yang menolak adanya kaum liberal. Mereka merasa bahwa kabinet telah menjadi mesin politik yan dicemari oleh orang liberal yang tidak sejalan dengan gagasan-gagasan partai konservatif dan lebih tertarik dengan jabatan. Meskipun terdapat ketidakpercayaan semacam ini, Paraná tetap teguh dalam pendiriannya. Namun, pada September 1856, pada puncak kariernya, ia meninggal mendadak, walaupun kabinetnya masih bertugas setelahnya hingga Mei 1857.
Partai Konservatif telah terpecah menjadi dua faksi: di satu sisi terdapat kaum ultrakonservatif, dan di sisi lain adalah konservatif moderat yang mendukung program Konsiliasi. Kaum konservatif dipimpin oleh Joaquim Rodrigues Torres, Visconde Itaboraí, Eusébio de Queirós, dan Paulino Soares de Sousa, Visconde Uruguay Pertama—mereka bertiga merupakan mantan menteri dalam kabinet 1848–1853. Negarawan-negarawan tua ini telah mengambil alih Partai Konservatif setelah kematian Paraná. Setelah tahun 1857, kabinet-kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama. Kabinet-kabinet tersebut jatuh dalam waktu singkat karena tidak adanya mayoritas di Bilik Deputi.
Anggota Partai Liberal yang tersisa menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke kancah politik nasional dengan kekuatan baru. Mereka mengejutkan pemerintah ketika mereka berhasil memenangkan beberapa kursi di Bilik Deputi pada tahun 1860. Ketika anggota konservatif yang moderat memutuskan untuk bergabung dengan kaum liberal dan membentuk partai politik baru, "Liga Progresif", kaum konservatif tidak lagi menjadi mayoritas di parlemen. Mereka mengundurkan diri, dan pada Mei 1862 Pedro II mendirikan sebuah kabinet yang progresif.
Meskipun terjadi dinamisme politik semacam ini, periode setelah tahun 1853 merupakan periode perdamaian dan kesejahteraan untuk Brasil: "Sistem politik berjalan dengan lancar. Kebebasan sipil dijamin. Jalur kereta api, telegraf, dan kapal uap mulai dibangun. Negara Brasil tidak lagi diganggu oleh sengketa atau konflik yang mengguncangnya selama tiga puluh tahun pertamanya."
Sejarah > Perang Paraguay

Periode ketenangan berakhir ketika konsul Britania di Rio de Janeiro hampir memicu perang di antara Britania Raya dan Brasil. Ia mengirimkan ultimatum yang berisi permintaan-permintaan menghina yang disebabkan oleh dua insiden kecil pada akhir tahun 1861 dan awal tahun 1862. Pemerintah Brasil menolak tunduk, sehingga sang konsul memerintahkan agar kapal perang Britania datang untuk merebut kapal pedagang Brasil sebagai ganti rugi. Brasil bersiap-siap menghadapi perang, dan pelindung-pelindung pantai diberi izin untuk menembak kapal perang Britania yang merebut kapal pedagang Brasil. Pemerintah Brasil kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania pada Juni 1863.
Di tengah ancaman Britania, Brasil harus mengalihkan perhatian ke perbatasan selatannya. Perang saudara telah pecah di Uruguay. Konflik tersebut mengakibatkan pembunuhan orang Brasil di Uruguay dan penjarahan harta benda mereka. Kabinet progresif Brasil memutuskan untuk melakukan campur tangan dan mengirim angkatan bersenjata yang menyerbu Uruguay pada Desember 1864, sehingga memicu Perang Uruguay. Pada saat yang sama, diktator Paraguay, Francisco Solano López, mencoba mengambil untung atas keadaan di Uruguay pada akhir tahun 1864 dengan mencoba untuk menjadikan negaranya kekuatan regional. Pada November 1864, ia memerintahkan agar kapal uap sipil Brasil direbut (memicu Perang Paraguay) dan kemudian menyerbu Brasil.
Intervensi militer Brasil segera berubah menjadi perang besar di Amerika Selatan bagian tenggara. Namun, ancaman meletusnya konflik di dua front (dengan Britania dan Paraguay) sudah hilang ketika pada September 1865 pemerintah Britania mengirim utusan yang secara terbuka meminta maaf atas krisis yang terjadi di antara kedua negara. Serangan Paraguay pada tahun 1864 memperpajang konflik, dan harapan akan kemampuan kabinet progresif dalam memenangkan perang telah pupus. Selain itu, semenjak dibentuk, Liga Progresif dihantui oleh konflik internal antar faksi konservatif moderat dan liberal.
Kabinet Progresif mengundurkan diri dan kaisar mengangkat Visconde Itaboraí sebagai kepala kabinet baru pada Juli 1868, sehingga mengembalikan kaum konservatif ke kekuasaan. Hal ini mendorong kedua faksi dalam partai progresif untuk bersatu dan mengganti nama partai mereka menjadi Partai Liberal. Faksi progresif ketiga yang lebih kecil dan radikal akan menyatakan diri sebagai republikan pada tahun 1870—yang beralamat buruk bagi kekaisaran. Meskipun begitu, "kementerian yang dibentuk oleh viscount Itaboraí merupakan badan yang jauh lebih cakap dari kabinet sebelumnya", dan konflik dengan Paraguay berakhir setelah Brasil dan sekutunya memperoleh kemenangan mutlak pada Maret 1870. Lebih dari 50.000 tentara Brasil gugur dalam pertempuran, dan biaya perang tercatat sebelas kali lebih besar dari anggaran tahunan pemerintah. Namun, Brasil saat itu sangat sejahtera sehingga pemerintah dapat melunasi semua utang perang dalam waktu sepuluh tahun. Konflik ini juga menjadi pendorong produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Sejarah > Puncak kejayaan

Kemenangan diplomatik atas Imperium Britania, kemenangan militer atas Uruguay pada tahun 1865, dan keberhasilan dalam Perang Paraguay pada tahun 1870 menandai dimulainya "zaman keemasan" Kekaisaran Brasil. Ekonomi Brasil tumbuh pesat; proyek jalur kereta api, perkapalan, dan proyek modernisasi lainnya dimulai; jumlah imigran juga bertambah banyak. Di kancah internasional pada saat itu, Kekaisaran Brasil dianggap sebagai negara yang modern dan progresif, kedua setelah Amerika Serikat di benua Amerika; negara ini juga dikenal akan ekonominya yang stabil dan potensi investasinya yang besar.
Pada Maret 1871, Pedro II mengangkat José Paranhos, Visconde Rio Branco, sebagai ketua kabinet; ia ditugaskan untuk membuat undang-undang yang membebaskan semua anak yang lahir dari budak perempuan Rancangan undang-undang yang kontroversial ini dimasukkan ke dalam Bilik Deputi pada bulan Mei dan menghadapi "perlawanan yang kuat, yang mempunyai dukungan dari sekitar sepertiga anggota perwakilan dan mencoba mengerahkan opini publik untuk melawan kebijakan ini." Rancangan undang-undang ini pada akhirnya diberlakukan pada bulan September dan disebut "Hukum Kelahiran Bebas". Namun, keberhasilan Rio Branco merusak stabilitas kekaisaran dalam jangka panjang. Hukum ini "memecah kaum konservatif menjadi dua, [yaitu] faksi yang mendukung reformasi kabinet Rio Branco dan faksi kedua—yang disebut escravocratas—yang tak henti-hentinya dalam melakukan oposisi ", sehingga membentuk generasi ultrakonservatif yang baru.
Akibat "Hukun Kelahiran Bebas" dan dukungan Pedro II atas hukum tersebut, kaum ultrakonservatif tidak lagi setia kepada kekaisaran. Partai Konservatif sudah pernah mengalami perpecahan sebelumnya, yaitu pada tahun 1850-an ketika dukungan Kaisar terhadap kebijakan konsiliasi mengakibatkan munculnya kaum Progresif. Kaum ultrakonservatif yang dipimpin oleh Eusébio, Uruguai, dan Itaboraí, yang menentang konsiliasi pada tahun 1850-an masih meyakini bahwa kaisar adalah figur yang sangat penting dalam sistem politik Brasil: kaisar dianggap berperan sebagai penengah yang netral apabila terjadi kebuntuan politik. Sebaliknya, generasi baru ultrakonservatif belum pernah mengalami periode perwalian dan tahun-tahun awal masa kekuasaan Pedro II, ketika bahaya dari luar dan dalam mengancam keberlangsungan kekaisaran; mereka hanya tahu periode kesejahteraan, perdamaian, dan pemerintahan yang stabil. Bagi mereka—dan bagi kelas penguasa pada umumnya—keberadaan kaisar yang netral dan dapat menyelesaikan sengketa politik tidak lagi penting. Selain itu, Pedro II telah memihak salah satu faksi dalam perdebatan mengenai perbudakan, sehingga ia tidak lagi dianggap sebagai penengah yang netral. Akibatnya, para politikus ultrakonservatif muda merasa tidak ada alasan untuk mempertahankan jabatan kaisar.
Sejarah > Kemunduran

Kelemahan monarki baru muncul setelah waktu yang lama. Di satu sisi, Brasil masih menikmati kesejahteraan pada tahun 1880-an: ekonomi dan masyarakatnya tumbuh dengan pesat, dan bahkan terdapat upaya pertama untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan (yang akan berkembang secara perlahan dalam beberapa dasawarsa). Di sisi lain, surat-surat yang ditulis oleh Pedro II menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia ia merasa lelah akan dunia, semakin terasingkan dari peristiwa-peristiwa terkini, dan sudut pandangnya menjadi pesimis. Ia tetap memperhatikan detail dalam menjalankan tugas resminya sebagai kaisar, walaupun sering kali tidak antusias, dan ia tidak lagi melakukan campur tangan secara langsung untuk menjaga stabilitas negara. "Ketidakpeduliannya terhadap nasib rezim" yang terus meningkat dan tidak adanya upaya untuk melindungi sistem kekaisaran saat sedang terancam membuat sejarawan membebankan "tanggung jawab utama dan mungkin satu-satunya " atas pembubaran monarki pada sang kaisar sendiri.
Ketiadaan penerus yang dapat memberikan arah baru bagi bangsa juga mengancam prospek jangka panjang monarki Brasil. Penerus Kaisar adalah putri tertuanya, Isabel, yang tidak tertarik dan tidak berharap menjadi ratu. Meskipun Konstitusi Brasil memperbolehkan perempuan naik takhta, masyarakat Brasil masih sangat tradisional dan didominasi oleh pria, dan menurut sudut pandang sebagian besar orang hanya laki-laki yang dapat menjadi kepala negara yang cakap. Pedro II, lingkar-lingkar penguasa dan rezim politik secara keseluruhan menganggap penerus perempuan sebagai penerus yang kurang tepat, dan Pedro II sendiri meyakini bahwa kematian dua putranya dan ketiadaan penerus laki-laki merupakan tanda-tanda bahwa kekaisaran sudah ditakdirkan untuk digantikan oleh bentuk pemerintahan lain.
Seorang kaisar yang sudah lelah dan tidak peduli lagi dengan takhta, penerus yang tidak ingin menjadi ratu, dan kelas penguasa yang semakin tidak puas dan mengabaikan peran kaisar dalam urusan nasional menjadi faktor yang mengakibatkan kejatuhan monarki. Di antara angkatan bersenjata mulai muncul rencana untuk menjatuhkan sistem kekaisaran. Sistem republikanisme pada saat itu tidak populer di Brasil kecuali di antara beberapa lingkar elit dan tidak didukung oleh provinsi-provinsi. Akan tetapi, gabungan gagasan republikan dan positivis di antara perwira-perwira yunior dan menengah di angkatan bersenjata mulai mengancam monarki. Perwira-perwira tersebut menginginkan kediktatoran republikan yang dianggap lebih unggul dari monarki demokratik liberal. Dimulai dari tindakan pembangkangan kecil pada awal tahun 1880-an, ketidakpuasan di angkatan bersenjata mulai tumbuh karena kaisar merasa tidak tertarik dan para politikus gagal menegakkan wewenang pemerintah terhadap militer.
Sejarah > Kejatuhan

Artikel utama: Proklamasi Republik Brasil
Pada tahun-tahun terakhir Kekaisaran, Brasil memiliki martabat yang besar di dunia internasional dan telah menjadi kekuatan baru dalam hubungan internasional. Saat Pedro II sedang menjalani penanganan medis di Eropa, Hukum Emas diloloskan oleh parlemen dan kemudian ditandatangani oleh Putri Isabel pada 13 Mei 1888; hukum ini menghapus perbudakan di Brasil. Prediksi bahwa penghapusan perbudakan akan mengakibatkan gangguan ekonomi terbukti salah. Meskipun begitu, berakhirnya perbudakan menghilangkan kepercayaan bahwa kaisar masih netral, sehingga para ultrakonservatif berubah menjadi republikan—yang juga didukung oleh petani-petani kopi yang kaya dan kuat yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang besar di Brasil.
Untuk menghindari sentimen republikan, pemerintah memanfaatkan utang untuk mendorong pembangunan lebih lanjut. Pemerintah memberikan utang besar dengan suku bunga yang menguntungkan untuk para pemilik perkebunan dan banyak memberikan gelar-gelar kehormatan untuk menyenangkan tokoh-tokoh politik yang merasa tidak senang. Pemerintah juga secara tidak langsung mulai mengurus permasalahan militer yang tidak patuh dengan merevitalisasi Penjaga Nasional yang sebelumnya merupakan entitas yang hanya tertulis dalam secarik kertas.
Tindakan pemerintah ini membuat panik para republikan sipil dan positivis di militer. Para republican merasa bahwa tindakan tersebut akan mengurangi dukungan untuk mereka, sehingga mereka merasa berani untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Reorganisasi Penjaga Nasional dimulai oleh kabinet pada Agustus 1889, dan pendirian kekuatan saingan ini membuat para perwira pembangkang memilih tindakan yang nekat. Kelompok republikan dan militer merasa perlu melakukan tindakan "sekarang atau tidak sama sekali". Meskipun sebagian besar orang Brasil tidak ingin mengganti bentuk pemerintahan mereka, kaum republikan mulai mendorong para pewira untuk menjatuhkan monarki.
Mereka melancarkan kudeta dan mendirikan republik pada 15 November 1889. Beberapa orang yang menyaksikan hal yang terjadi tidak sadar bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pemberontakan. Sejarawan Lídia Besouchet mencatat bahwa "jarang revolusi meletus sekecil itu." Selama kudeta Pedro II tidak menunjukkan emosinya, seolah ia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ia menolak semua usulan yang diajukan oleh para politikus dan pemimpin militer untuk memadamkan pemberontakan. Kaisar dan keluarganya diasingkan pada tanggal 17 November. Meskipun beberapa pendukung monarki menentang kejatuhan kekaisaran, perlawanan ini dipadamkan, dan Pedro II maupun putrinya tidak mendukung restorasi. Walaupun awalnya tidak sadar akan adanya rencana kudeta, saat kudeta telah terjadi rezim politik mendukung kejatuhan monarki dan pendirian republik setelah melihat sifat kaisar yang secara pasif menerima situasi. Mereka tidak sadar bahwa tujuan kudeta adalah untuk mendirikan republik kediktatoran dan bukan republik presidensial atau parlementer.
Pemerintahan > Parlemen

Pasal 2 Konstitusi Brasil mendefinisikan peran Kaisar dan Assembleia Geral (Majelis Umum atau Parlemen yang pada tahun 1824 terdiri dari 50 senator dan 102 deputi umum) sebagai perwakilan bangsa. Konstitusi memberikan status dan wewenang kepada Majelis, serta menetapkan cabang-cabang legislatif, penengah, eksekutif, dan yudisial sebagai "delegasi bangsa" dengan pemisahan kekuasaan di antara mereka.
Konstitusi memberikan hak prerogatif dan wewenang kepada badan legislatif yang membuatnya memainkan peran penting dalam berjalannya pemerintahan (dan bukan sekadar "tukang stempel"). Berdasarkan Pasal 13 Konstitusi, Majelis Umum dapat menetapkan, mencabut, menginterpretasi, dan menangguhkan hukum. Majelis legislatif juga memiliki wewenang untuk menyetujui pengeluaran negara dan pemungutan pajak setiap tahun, sementara pinjaman dan utang harus disepakati dan diawasi oleh Majelis. Tanggung jawab lain yang diemban oleh Majelis mencakup penetapan besarnya angkatan bersenjata, pembuatan jabatan baru dalam pemerintahan, dan pengawasan kesejahteraan nasional. Selain itu, Majelis berperan dalam memastikan apakah pemerintahan sejalan dengan Konstitusi, dan untuk itu Majelis memiliki berbagai wewenang untuk memeriksa dan memperdebatkan kebijakan dan tindakan pemerintah . Terkait dengan kebijakan luar negeri, Pasal 102 Konstitusi menyatakan bahwa pernyataan perang, perjanjian, dan hubungan internasional harus dikonsultasikan dengan Majelis Umum. Anggota legislatif dapat menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menghadang keputusan pemerintahan, mempengaruhi pengangkatan, dan membuat pemerintahan meninjau ulang suatu kebijakan.
Dalam sesi-sesinya yang diadakan setiap tahun selama empat bulan, Majelis melakukan perdebatan publik. Sesi-sesi dilaporkan kepada umum dan menjadi forum nasional yang menampung aspirasi-aspirasi rakyat Brasil. Sesi juga menjadi wadah untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan dan tempat untuk memberikan keluhan. Anggota legislatif tidak dapat ditangkap akibat pernyataan yang dibuat dalam sesi. Hanya bilik dalam Majelis mereka sendiri yang dapat memerintahkan penangkapan seorang anggota selama masa jabatannya. Dengan tidak adanya tanggung jawab terhadap pernyataan yang dibuat dalam sesi, anggota legislatif dapat mengusulkan reformasi besar-besaran, menganjurkan gagasan yang ideal, dan mengutuk tingkah laku pemerintah tanpa ancaman penangkapan.