Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Permen Inveshil No. 2 Tahun 2024 terdiri atas:
Pimpinan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sekretariat
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Biro Perencanaan Program dan Anggaran
Biro Hukum
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
Biro Umum dan Keuangan
Deputi
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Perencanaan Makro Investasi
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
Direktorat Perencanaan Infrastruktur
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
Sekretariat Deputi
Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi
Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan
Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan
Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
Direktorat Pemberdayaan Usaha
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Pengembangan Promosi
Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika
Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Kerja Sama Bilateral
Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Wilayah I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Sumsel, dan Lampung)
Direktorat Wilayah II (Jambi, D.K. Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim)
Direktorat Wilayah III (Jabar, Banten, Jateng, Sulut, Sulteng, Sulsel, dan Sultra)
Direktorat Wilayah IV (Jatim, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Pateng, Papeg, dan Pasel)
Direktorat Wilayah V (Bengkulu, Babel, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Pabar, dan Pabarya)
Bagian Tata Usaha
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
Sekretariat Deputi
Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan
Direktorat Data dan Informasi
Bagian Tata Usaha
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal
Inspektorat
Pusat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal