Konflik bahasa di Belgia
Tuntutan politik pertama (1840-1914)

Dari tahun 1840, bagaimanapun, beberapa orang Flandria juga merumuskan tuntutan politik: mereka meminta - untuk sekarang sia-sia - tempat untuk 'Flandria ' dalam pendidikan, administrasi dan keadilan di Flandria , selain Prancis. Karena para sastrawan kelas menengah ke bawah ini tidak memiliki partisipasi politik, mereka dapat memberikan sedikit tekanan. Itu berubah pada tahun 1848, ketika sensus pemilihan diturunkan dan kelas menengah bawah ini diberi hak untuk memilih. Para flamingan menuntut agar Belanda digunakan dalam urusan administrasi selain bahasa Prancis. Bahasa Belanda ini memiliki caranya sendiri karena orang-orang Flemish tidak ingin dituduh memberikan 'Hollands' - bahasa 'bermusuhan' - karakter resmi.
Untuk memenuhi tuntutan mereka, mereka menetap di partai-partai yang ada (liberal dan Katolik) dan merupakan bagian dari sayap progresif di sana. Radikalisasi terjadi pada 1960-an. Ketakutan akan pengaruh Belanda dilepaskan dan pada tahun 1864 ejaan Belanda dan karenanya pada dasarnya Belanda akan diterima. Patriotisme Belgia dan perlawanan terus-menerus dari kaum borjuis berbahasa Prancis terhadap tuntutan Flandria membuat banyak flamingan untuk mengidentifikasi diri dengan nasionalisme rakyat Flandria . Pada saat yang sama, ada juga perpecahan antara spesialis bahasa yang berusaha untuk mengembangkan dialek Flandria dan integrasi bahasa yang ingin membentuk satu komunitas bahasa dengan Belanda. Elite berbahasa Perancis mendukung partikularisme karena tidak memiliki aspirasi untuk pengakuan bahasa standar yang bersaing dengan bahasa Prancis. Perjuangan bahasa pada akhirnya akan diperjuangkan oleh kaum integrasi dan untuk kepentingan bahasa Belanda. Gerakan Flandria mencapai keberhasilan politik kecil dan sebagian besar simbolis pertama pada tahun tujuh puluhan abad ke-19. Hukum bahasa diberlakukan di bawah pemerintahan Katolik, yang memungkinkan Belanda dalam proses pidana dan dalam urusan administrasi kota dan provinsi. Belakangan, sekolah-sekolah pemerintah Flandria sampai batas tertentu Belanda dan bahasa yang digunakan dalam peradilan selanjutnya diuraikan. Pendidikan tinggi rohaniawan tetap berbahasa Prancis lebih lama di bawah pengaruh para uskup. Undang-undang Flandria bilingual, seperti yang diminta oleh flamingant, akhirnya terbentuk.
Pada tahun sembilan puluhan abad ke-19, Gerakan Flandria semakin meradikalisasi, sebagian di bawah pengaruh gerakan mahasiswa flamingantic Katolik dengan Albrecht Rodenbach sebagai tokoh penting. Semakin sedikit radikal semakin memberikan pengaruh di dalam partai liberal Katolik (dan pada tingkat lebih rendah); kaum sosialis, di mana kaum Walonia menjadi mayoritas, juga tidak begitu memedulikan tuntutan-tuntutan Flandria.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesetaraan pada tahun 1898, bahasa Belanda disamakan dengan Prancis dan dengan demikian diakui sebagai bahasa nasional resmi. Sementara itu, Gerakan Flandria menjadi semakin yakin bahwa masyarakat Flandria harus sepenuhnya menjadi Belanda (prinsip teritorialitas). Mereka mulai dengan pendidikan universitas: Belandanisasi Universitas Gent - yang didirikan oleh Willem I dan satu-satunya universitas Belgia di bawah pengawasan negara - tidak berjalan mulus. Meskipun proposal untuk ini sudah disusun pada dekade pertama abad kedua puluh, itu tidak berlaku sampai selama dan setelah Perang Dunia Pertama.
Dari tahun 1910 dan seterusnya, gelombang radikalisasi baru dimulai, yang disebabkan oleh, antara lain, proses pengambilan keputusan yang lambat di sekitar Universitas Gent, tetapi juga oleh pemungutan suara di parlemen atas dua undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan Flandria . Undang-Undang Angkatan Darat (1913) menolak pembentukan departemen tentara Flandria dan Undang-Undang Pendidikan Dasar (1914) menolak prinsip teritorialitas. Lebih jauh, nasionalisme negara Belgia dihidupkan kembali pada akhir abad ke-19 dan sebuah gerakan Walonian muncul.
Ironisnya, yang terakhir muncul di kota-kota Flandria utama dan di Brussel, dalam menanggapi keberhasilan Gerakan Flandria . Kaum borjuis yang berbahasa Prancis melihat supremasi Prancis dalam kehidupan publik terancam dan secara politis ditekan oleh kaum aktivis Flandria. Mereka segera menuntut pembagian administrasi antara Walonia modern dan makmur di satu sisi dan Flandria yang konservatif dan kurang berkembang (1913) di sisi lainnya.