Pemotongan kelamin perempuan
Penentangan > Tumbuhnya penentangan

Salah satu kampanye penentangan FGM paling awal dimulai di Mesir pada 1920-an, ketika Perhimpunan Dokter Mesir menyerukan larangan. Kampanye paralel juga berlangsung di Sudan yang dijalankan oleh para pemimpin agama dan wanita Inggris. Infibulasi dilarang di sana pada tahun 1946, tetapi aturan tersebut tidak populer dan diabaikan. Pemerintah Mesir melarang infibulasi di rumah sakit yang dikelola pemerintah pada tahun 1959, tetapi memungkinkan klitoridektomi parsial jika orang tua memintanya.
Pada tahun 1959, PBB meminta WHO untuk menyelidiki FGM, tetapi WHO menjawab bahwa FGM bukan masalah medis. Kaum feminis mengangkat masalah ini sepanjang tahun 1970-an. Dokter dan feminis Mesir Nawal El Saadawi mengkritik FGM dalam bukunya, Wanita dan Seks (1972); buku ini dilarang di Mesir dan El Saadawi kehilangan pekerjaannya sebagai direktur jenderal kesehatan masyarakat. Ia melanjutkan pembahasan ini pada sebuah bab, "Sirkumsisi Gadis-Gadis", dalam bukunya, Wajah Tersembunyi Hawa: Wanita di Dunia Arab (1980), yang menggambarkan klitoridektominya sendiri ketika ia berusia enam tahun:
Saya tidak tahu apa yang telah mereka potong dari tubuh saya, dan saya tidak berusaha mencari tahu. Saya hanya menangis dan memanggil ibu saya untuk meminta bantuan. Tetapi kejutan terburuk dari semua ini adalah ketika saya melihat sekeliling dan mendapati ibu saya berdiri di samping saya. Ya, itu memang dia, saya tidak mungkin salah, dia ada di situ, tepat di tengah-tengah orang asing ini, berbicara dan tersenyum kepada mereka, seolah-olah mereka tidak ikut serta dalam penjagalan putrinya hanya beberapa saat yang lalu.
Pada tahun 1975, Rose Oldfield Hayes, seorang ilmuwan sosial Amerika, menjadi akademisi perempuan pertama yang menerbitkan tulisan terperinci tentang FGM, dibantu oleh kemampuannya untuk berdiskusi langsung dengan wanita di Sudan. Artikelnya di jurnal American Ethnologist menyebutnya "mutilasi alat kelamin wanita" dan bukan sunat wanita, yang membuat artikel tersebut mendapatkan perhatian akademis yang lebih luas. Edna Adan Ismail, yang saat itu bekerja di Kementerian Kesehatan Somalia, membahas konsekuensi kesehatan FGM pada tahun 1977 dengan Organisasi Demokrasi Wanita Somalia. Dua tahun kemudian, Fran Hosken, seorang feminis Austria-Amerika, menerbitkan Laporan Hosken: Mutilasi Kelamin dan Seksual terhadap Wanita (1979), yang untuk pertama kalinya menyajikan data secara global. Ia memperkirakan bahwa 110.529.000 wanita di 20 negara Afrika telah mengalami FGM. Data tersebut spekulatif tetapi sejalan dengan survei selanjutnya. Hosken menggambarkan FGM sebagai "tempat latihan untuk kekerasan pria", dan ia menuduh praktisi FGM wanita "berpartisipasi dalam penghancuran kelompok mereka sendiri". Pemilihan bahasa tersebut mengakibatkan keretakan antara feminis Barat dan Afrika; Wanita Afrika memboikot sesi yang menampilkan Hosken selama Konferensi Dunia tentang Wanita di Kopenhagen pada Juli 1980.
Pada tahun 1979, WHO menggelar seminar "Praktik Tradisional yang Memengaruhi Kesehatan Wanita dan Anak-anak" di Khartoum, Sudan, dan pada tahun 1981, juga di Khartoum, 150 akademisi dan aktivis menandatangani ikrar untuk melawan FGM setelah acara lokakarya yang diadakan oleh Asosiasi Ilmiah Babikar Badri untuk Studi Wanita (BBSAWS), "Sunat Perempuan Memutilasi dan Membahayakan Wanita - Lawanlah!" Lokakarya BBSAWS lainnya pada tahun 1984 mengundang komunitas internasional untuk menuliskan pernyataan bersama untuk PBB. Pernyataan tersebut merekomendasikan bahwa "tujuan semua wanita Afrika" seharusnya adalah pemberantasan FGM dan bahwa, untuk memutuskan hubungan antara FGM dan agama, klitoridektomi sebaiknya tidak lagi disebut sebagai sunah.
Komite Inter-Afrika tentang Praktik-Praktik Tradisional yang Memengaruhi Kesehatan Perempuan dan Anak-Anak, yang didirikan pada 1984 di Dakar, Senegal, menyerukan diakhirinya praktik tersebut, seperti yang dilakukan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia PBB di Wina pada tahun 1993. Konferensi tersebut mencantumkan FGM sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita dan menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia alih-alih sekadar masalah medis. Sepanjang 1990-an dan 2000-an, pemerintah di Afrika dan Timur Tengah mengesahkan undang-undang yang melarang atau membatasi FGM. Pada tahun 2003, Uni Afrika meratifikasi Protokol Maputo tentang hak-hak perempuan yang mendukung penghapusan FGM. Pada 2015, undang-undang yang membatasi FGM telah disahkan di setidaknya 23 dari 27 negara di Afrika yang mempraktikkan FGM, meskipun beberapa di antaranya tidak sampai melarang.