Perang Tiongkok–Jepang Pertama
Latar belakang > Kudeta Gapsin

Dalam dua tahun sebelum insiden Imo, anggota Gaehwadang, partai reformis yang baru terbentuk di Korea, gagal mendapatkan jabatan penting di pemerintahan dan tidak mampu melaksanakan rencana reformasi mereka. Sebagai konsekuensinya mereka siap merebut kekuasaan dengan cara apa pun yang diperlukan. Pada tahun 1884, muncul peluang untuk merebut kekuasaan dengan melancarkan kudeta terhadap Sadaedang, partai konservatif yang lebih pro terhadap reformasi ala Tiongkok. Pada bulan Agustus, ketika permusuhan antara Prancis dan Tiongkok meletus terkait Annam (wilayah Vietnam), setengah dari pasukan Tiongkok yang ditempatkan di Korea ditarik. Pada tanggal 4 Desember 1884, dengan bantuan menteri Jepang Takezoe Shinichiro yang berjanji akan memobilisasi penjaga kedutaan Jepang untuk memberikan bantuan, para reformis melancarkan kudeta dengan kedok jamuan makan yang diselenggarakan oleh Hong Yeong-sik, direktur Administrasi Pos Umum. Perjamuan itu untuk merayakan pembukaan kantor pos nasional yang baru. Raja Gojong diperkirakan akan hadir bersama beberapa diplomat asing dan pejabat tinggi, yang sebagian besar adalah anggota faksi Sadaedang yang pro-Tiongkok. Kim Ok-gyun dan rekan-rekannya mendekati Raja Gojong seraya berbohong sambil menyatakan bahwa pasukan Tiongkok telah menciptakan gangguan dan mengantarnya ke Istana Gyoengu kecil, di mana mereka menempatkan sang raja di tahanan penjaga kedutaan Jepang. Mereka kemudian membunuh dan melukai beberapa petinggi Fraksi Sadaedang.
Setelah kudeta, anggota Gaehwadang membentuk pemerintahan baru dan merancang program reformasi. Proposal reformasi radikal yang terdiri dari 14 poin menyatakan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi: diakhirinya hubungan upeti Korea dengan Tiongkok; penghapusan hak istimewa kelas penguasa dan penetapan persamaan hak bagi semua; reorganisasi pemerintahan menjadi monarki konstitusional; revisi undang-undang perpajakan bumi; pembatalan sistem pinjaman gandum; penyatuan seluruh administrasi fiskal internal di bawah yurisdiksi Ho-jo; penindasan terhadap pedagang istimewa dan pengembangan perdagangan bebas dan perdagangan, penciptaan sistem kepolisian modern termasuk patroli polisi dan pengawal kerajaan; dan hukuman berat bagi pejabat yang korup.
Namun, pemerintahan baru hanya bertahan tidak lebih dari beberapa hari. Hal ini mungkin tidak dapat dihindari, karena para reformis didukung oleh tidak lebih dari 140 tentara Jepang yang menghadapi setidaknya 1.500 tentara Tiongkok yang ditempatkan di Seoul, di bawah komando Jenderal Yuan Shikai. Karena langkah-langkah reformasi menjadi ancaman terhadap kekuasaan klannya, Ratu Min diam-diam meminta intervensi militer dari Tiongkok. Akibatnya, dalam waktu tiga hari, bahkan sebelum langkah-langkah reformasi diumumkan, kudeta berhasil dipadamkan oleh pasukan Tiongkok yang menyerang dan mengalahkan pasukan Jepang dan mengembalikan kekuasaan ke faksi Sadaedang yang pro-Tiongkok. Dalam huru-hara berikutnya Hong Yeong-sik terbunuh, gedung kedutaan Jepang dibakar dan empat puluh orang Jepang tewas. Para pemimpin kudeta Korea yang masih hidup termasuk Kim Ok-gyun melarikan diri ke pelabuhan Chemulpo di bawah pengawalan menteri Jepang Takezoe. Dari sana mereka menaiki kapal Jepang untuk diasingkan di Jepang.
Perdana Menteri Jepang Ito Hirobumi dalam upaya mengatasi posisi Jepang yang tidak menguntungkan di Korea serta diikuti dengan kudeta yang gagal, mengunjungi Tiongkok untuk membahas masalah tersebut dengan mitranya dari Tiongkok, Li Hongzhang. Kedua pihak berhasil menyelesaikan Konvensi Tianjin pada tanggal 31 Mei 1885. Mereka juga berjanji untuk menarik pasukannya dari Korea dalam waktu empat bulan. Setelah kedua negara menarik pasukannya, mereka meninggalkan keseimbangan kekuatan yang genting di Semenanjung Korea antara kedua negara. Sementara itu, Yuan Shikai tetap di Seoul, ditunjuk sebagai Residen Tiongkok, dan terus mencampuri politik dalam negeri Korea. Kegagalan kudeta juga menandai penurunan drastis pengaruh Jepang terhadap Korea.