Pembubaran Yugoslavia
Sanksi PBB > Missi pasukan PBB di wilayah Serbia Krajina sebagai daerah perlindungan PBB (UNPA)

Keberhasilan Kroasia memisahkan diri dari Yugoslavia secara paksa ternyata belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut. Etnis Serbia Krajina yang merupakan mayoritas di wilayah Krajina dan masih di dalam perbatasan administratip Republik Kroasia, menolak pemisahan diri Kroasia dari Yugoslavia dan selanjutnya membentuk suatu pemerintahan sendiri di luar kekuasaan Kroasia melalui kemerdekaannya yang diproklamirkan pada Desember 1991. Tindakan etnis Serbia di Kroasia tersebut dilakukan setelah pihak Kroasia menolak keinginan Serbia Krajina untuk tetap bergabung dengan Yugoslavia karena dinilai melanggar konstitusional Kroasia. Pernyataan kemerdekaan Serbia Krajina yang membentuk negara berdiri sendiri semakin meningkatkan ketegangan di antara pihak Kroasia dengan Serbia Krajina.
Puncak ketegangan terjadi setelah pasukan Kroasia menyerang polisi Serbia di Knin (RSK) yang mengakibatkan terjadinya pertempuran. Pertempuran segera meluas di wilayah dimana terdapat penduduk Serbia yang menjadi mayoritas di wilayah Kroasia. Salah satu pertempuran antara Serbia Krajina dengan Kroasia yang paling dikenal karena banyaknya korban yang berkisar puluhan ribu orang adalah di Vukovar (suatu kota yang terletak di antara perbatasan Kroasia dengan Serbia).
Pertempuran-pertempuran yang terus berlanjut antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina akibat tidak adanya titik-temu untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak semakin banyak menimbulkan korban. Keadaan tersebut telah memaksa PBB untuk menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai daerah perlindungan PBB (United Nations Protecting Area UNPA) sampai dicapainya penyelesaian di antara kedua belah pihak yang bertikai.
Bersamaan dengan tindakan PBB yang menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai UNPA pada tanggal 21 Februari 1992 PBB mengeluarkan resolusi No. 743 untuk membentuk UNPROFOR selama periode 12 bulan guna menciptakan kondisi damai dan aman dalam rangka negosiasi penyelesaian krisis di Yugoslavia. Sampai dengan akhir Maret 1992 dengan disetujuinya resolusi No. 743 tersebut PBB merencanakan untuk menempatkan 14.389 orang anggota UNPROFOR di wilayah UNPA. Tindakan PBB yang menjadikan Serbia Krajina (RSK) sebagai wilayah UNPA dan ditambah penempatan pasukan UNPROFOR dengan jumlah yang cukup besar telah meredakan situasi di wilayah tersebut. Akan tetapi kondisi tersebut di atas tidak diikuti dengan perundingan-perundingan yang tuntas antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina hingga situasi di wilayah UNPA tetap eksplosip.
Pada bulan Januari 1995 Pemerintah Kroasia kembali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehingga akhirnya lahir mandat baru dengan nama UNCRO dengan kekuatan pasukan yang lebih kecil.
Pada bulan Mei 1995 pasukan Kroasia menyerang dan merebut sektor barat UNPA dan pada bulan agustus merebut sektor selatan dan utara sehingga saat itu tinggal sektor timur yang meliputi wilayah Slavonija timur, Srem barat dan Baranja yang masih merupakan daerah yang dipersengketakan.
Dalam bulan Oktober 1995 telah dimulai penarikan sebagai pasukan UNCRO dari sektor selatan dan utara dan secara bertahap akan terus dikurangi.