stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Prancis Vichy
Kolaborasi dengan Jerman > Tanggung jawab pemerintah

Selama beberapa dekade, pemerintah Prancis berargumen bahwa Republik Prancis telah dibongkar ketika Philippe Pétain melembagakan Negara Prancis baru selama perang dan bahwa Republik telah didirikan kembali ketika perang berakhir. Karena itu, bukan untuk Republik, untuk meminta maaf atas peristiwa yang terjadi selama belum ada dan yang dilakukan oleh suatu Negara yang tidak dikenalinya. Misalnya, mantan Presiden François Maurice Adrien Marie Mitterrand menyatakan bahwa Pemerintah Vichy, bukan Republik Prancis, yang bertanggung jawab. Posisi ini baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Marine Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional, selama kampanye pemilu pada tahun 2017.
Pengakuan resmi pertama bahwa Negara Prancis telah terlibat dalam pendeportasian 76.000 orang Yahudi selama Perang Dunia II dilakukan pada tahun 1995 oleh Presiden Jacques Chirac, saat itu di lokasi Vélodrome d'Hiver di mana 13.000 orang Yahudi telah ditangkap untuk dideportasi hingga kamp kematian pada bulan Juli 1942. "Prancis, pada hari itu [16 Juli 1942], melakukan hal yang tidak dapat diperbaiki. Melanggar kata-katanya, itu menyerahkan mereka yang berada di bawah perlindungannya kepada algojo mereka," katanya. Mereka yang bertanggung jawab atas penangkapan itu adalah "4.500 polisi dan gendarm, Prancis, di bawah wewenang para pemimpin mereka [yang] mematuhi tuntutan Nazi ..... kebodohan kriminal penjajah diperbantukan oleh Prancis, oleh negara Prancis".
Pada tanggal 16 Juli 2017, juga pada upacara di situs Vel 'd'Hiv, Presiden Emmanuel Macron mengecam peran negara itu dalam Holokaus di Prancis dan revisionisme historis yang menyangkal tanggung jawab Prancis atas serangan tahun 1942 dan deportasi 13.000 orang Yahudi berikutnya. "Memang Prancis yang mengatur ini", Macron bersikeras, polisi Prancis bekerja sama dengan Nazi. "Bukan satu pun orang Jerman" yang terlibat langsung, "tambahnya. Macron bahkan lebih spesifik daripada Chirac dalam menyatakan bahwa Pemerintah selama Perang pastinya dari Prancis. "Lebih mudah untuk melihat rezim Vichy lahir dari ketiadaan, kembali ke kehampaan. Ya, memang nyaman, tetapi itu salah. Kita tidak bisa membangun kesombongan di atas kebohongan."
Macron membuat referensi halus ke pernyataan Chirac ketika dia menambahkan, "Saya katakan lagi di sini. Memang Prancis yang mengatur pengumpulan, deportasi, dan dengan demikian, untuk hampir semua, kematian."
Militer

Bagian dari militer Prancis jatuh ke dalam kendali Vichy :
Jenderal Charles Noguès menjabat sebagai panglima pasukan Vichy Prancis.
Angkatan Laut Prancis Vichy berada di bawah komando Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan dengan garnisun angkatan laut di Toulon.
Angkatan Udara Prancis Vichy dipimpin oleh Jenderal Jean Romatet dengan keterlibatan dalam aksi Afrika Utara.
Kolaborasionis

Artikel utama: Milice française, Légion des volontaires français, Phalange africaine, Resimen  Charlemagne, Brigades spéciales, Carlingue, dan Groupe mobile de réserve
Stanley Hoffmann pada tahun 1974, dan sesudahnya, sejarahwan lain seperti Robert Paxton dan Jean-Pierre Azéma menggunakan istilah kolaborasi untuk merujuk pada fasis dan simpatisan Nazi yang, karena alasan ideologis, menginginkan kolaborasi yang diperkuat dengan Hitler Jerman. Contohnya adalah pemimpin Parti populaire français (PPF), Jacques Doriot, penulis Robert Brasillach atau Marcel Déat. Motivasi utama dan landasan ideologis di antara kolaborasi adalah antikomunisme. Kolaborasi (kolaborasisme) harus dibedakan dari kolaborasi. Kolaborasi mengacu pada orang-orang Prancis yang karena alasan apa pun berkolaborasi dengan Jerman sedangkan kolaborasisme mengacu pada mereka, terutama dari fasis kanan, yang menganut tujuan kemenangan Jerman sebagai milik mereka.
Organisasi seperti La Cagoule menentang Republik Ketiga, terutama ketika sayap kiri Front populaire berkuasa.
Kolaborasionis mungkin telah memengaruhi kebijakan pemerintah Vichy, tetapi ultra-kolaborator tidak pernah menjadi mayoritas pemerintah sebelum tahun 1944.
Untuk menegakkan kehendak rezim, beberapa organisasi paramiliter dibentuk. Contoh penting adalah "Légion Française des Combattants" (LFC) (Legiun Pejuang Prancis), termasuk pada awalnya hanya mantan kombatan, tetapi dengan cepat menambahkan "Amis de la Légion" dan taruna-taruna Légion, yang belum pernah menyaksikan pertempuran, tetapi yang mendukung rezim Pétain. Nama itu kemudian dengan cepat diubah menjadi "Légion Française des Combattants et des volontaires de la Révolution Nationale" (Legiun Pejuang Legiun Prancis dan Relawan Revolusi Nasional). Joseph Darnand menciptakan "Service d'Ordre Légionnaire" (SOL), yang sebagian besar terdiri dari pendukung Nazi Prancis, yang disetujui Pétain sepenuhnya.
Sejarah sosial dan ekonomi

Otoritas Vichy sangat menentang tren sosial "modern" dan mencoba melalui "regenerasi nasional" untuk memulihkan perilaku yang lebih sejalan dengan Katolik tradisional. Philip Manow berpendapat bahwa, "Vichy mewakili solusi otoriter, antidemokratis yang hak politik Prancis, dalam koalisi dengan hierarki Gereja nasional, telah berulang kali mencari selama periode antar perang dan hampir diberlakukan pada tahun 1934."  Menyerukan "Regenerasi Nasional", Vichy membalikkan banyak kebijakan liberal dan mulai pengawasan ketat ekonomi dengan perencanaan pusat fitur utama.
Serikat buruh berada di bawah kendali ketat pemerintah. Tidak ada pemilihan. Kemandirian wanita dibalik, dengan penekanan pada peran sebagai ibu. Instansi pemerintah harus memecat karyawan wanita yang sudah menikah. Umat Katolik konservatif menjadi menonjol. Paris kehilangan status avant-garde dalam seni dan budaya Eropa. Media dikendalikan dengan ketat dan menekankan anti-Semitisme yang kejam, dan, setelah bulan Juni 1941, anti-Bolshevisme. Hans Petter Graver mengatakan Vichy "terkenal karena diberlakukannya undang-undang dan dekrit anti-Semit, dan ini semua ditegakkan dengan setia oleh pengadilan".
Sejarah sosial dan ekonomi > Ekonomi

Retorika Vichy meninggikan pekerja terampil dan pengusaha kecil. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan pengrajin untuk bahan baku diabaikan demi bisnis besar. Komite Umum untuk Organisasi Perdagangan (CGOC) adalah program nasional untuk memodernisasi dan profesionalisasi bisnis kecil.
Pada tahun 1940 pemerintah mengambil kendali langsung atas semua produksi, yang disinkronkan dengan tuntutan Jerman. Ia menggantikan serikat pekerja bebas dengan serikat pekerja wajib yang mendikte kebijakan buruh tanpa memperhatikan suara atau kebutuhan pekerja. Kontrol birokrasi yang terpusat dan terpusat terhadap ekonomi Prancis tidak berhasil, karena tuntutan Jerman semakin besar dan semakin tidak realistis, resistensi pasif dan inefisiensi berlipat ganda, dan pembom Sekutu menghantam pekarangan rel; Namun, Vichy membuat rencana jangka panjang komprehensif pertama untuk ekonomi Prancis. Pemerintah belum pernah mencoba ikhtisar yang komprehensif. Pemerintahan Sementara De Gaulle pada tahun 1944–1945 diam-diam menggunakan rencana Vichy sebagai basis untuk program rekonstruksi sendiri. Rencana Monnet 1946 didasarkan erat pada rencana Vichy. Jadi, kedua tim perencana perang dan pasca-perang awal menolak praktik-praktik sebelum perang laissez-faire dan merangkul penyebab perombakan ekonomi drastis dan ekonomi terencana.
Sejarah sosial dan ekonomi > Ekonomi > Kerja paksa

Nazi Jerman mempertahankan tawanan perang Prancis sebagai pekerja paksa sepanjang perang. Mereka menambahkan pekerja wajib (dan sukarela) dari negara-negara pendudukan, terutama di pabrik-pabrik logam. Kekurangan sukarelawan membuat pemerintah Vichy meloloskan undang-undang pada bulan September 1942 yang secara efektif mendeportasi pekerja ke Jerman, di mana mereka membentuk lima belas persen dari angkatan kerja pada bulan Agustus 1944. Jumlah terbesar bekerja dalam pekerjaan baja raksasa Krupp di Essen. Gaji rendah, berjam-jam, sering pemboman, dan tempat penampungan serangan udara yang ramai menambah ketidaknyamanan perumahan yang buruk, pemanasan yang tidak memadai, makanan yang terbatas, dan perawatan medis yang buruk, semuanya diperparah oleh disiplin Nazi yang keras. Mereka akhirnya kembali ke rumah pada musim panas 1945. Draf kerja paksa mendorong Perlawanan Prancis dan merusak pemerintah Vichy.
Sejarah sosial dan ekonomi > Ekonomi > Kekurangan pasokan makanan

Warga sipil menderita kekurangan semua jenis barang-barang konsumsi. Sistem penjatahannya sangat ketat tetapi tidak dikelola dengan baik, menyebabkan kekurangan gizi, pasar gelap, dan permusuhan terhadap manajemen negara atas pasokan makanan.  Jerman menangkap sekitar dua puluh persen dari produksi makanan Prancis, menyebabkan gangguan parah pada ekonomi rumah tangga Prancis. Produksi pertanian Prancis turun hingga setengahnya karena kurangnya bahan bakar, pupuk, dan pekerja; meski begitu Jerman mengambil setengah dari daging, dua puluh persen dari hasil, dan dua persen dari sampanye. Masalah pasokan dengan cepat memengaruhi toko-toko Prancis, yang kekurangan sebagian besar barang. Pemerintah menjawab dengan menjatah, tetapi para pejabat Jerman menetapkan kebijakan dan kelaparan menang, terutama mempengaruhi kaum muda di daerah perkotaan. Antrian memanjang di depan toko.
Beberapa orang — termasuk tentara Jerman — mendapat manfaat dari pasar gelap, tempat makanan dijual tanpa tiket dengan harga sangat tinggi. Petani terutama mengalihkan daging ke pasar gelap, yang berarti jauh lebih sedikit untuk pasar terbuka. Tiket makanan palsu juga beredar. Pembelian langsung dari petani di pedesaan dan barter terhadap rokok menjadi hal biasa. Namun, kegiatan-kegiatan ini sangat dilarang, dan dengan demikian membawa risiko penyitaan dan denda. Kekurangan makanan paling akut di kota-kota besar. Di desa-desa yang lebih terpencil, pembantaian liar, kebun sayur-sayuran dan ketersediaan produk susu memungkinkan kelangsungan hidup yang lebih baik. Ransum resmi memberikan diet tingkat kelaparan seribu tiga belas atau lebih sedikit kalori sehari, ditambah dengan kebun rumah dan, terutama, pembelian pasar gelap.
Sejarah sosial dan ekonomi > Wanita

Dua juta tentara Prancis yang ditahan sebagai tawanan perang dan pekerja paksa di Jerman selama perang tidak berisiko mati dalam pertempuran, tetapi kecemasan pemisahan bagi 800.000 istri mereka tinggi. Pemerintah memberikan tunjangan sederhana, tetapi satu dari sepuluh menjadi pelacur untuk menghidupi keluarga mereka.
Sementara itu, rezim Vichy mempromosikan model peran perempuan yang sangat tradisional. Ideologi resmi Révolution Nationale membina keluarga patriarkal, dipimpin oleh seorang pria dengan istri yang patuh yang mengabdi pada banyak anaknya. Ini memberi perempuan peran simbolis kunci untuk melakukan regenerasi nasional. Itu menggunakan propaganda, organisasi perempuan, dan undang-undang untuk mempromosikan kehamilan, tugas patriotik, dan kepatuhan perempuan untuk menikah, rumah, dan pendidikan anak-anak. Angka kelahiran yang jatuh tampaknya menjadi masalah besar bagi Vichy. Ini memperkenalkan tunjangan keluarga dan menentang KB dan aborsi.  Kondisinya sangat sulit bagi ibu rumah tangga, karena kekurangan makanan dan juga sebagian besar kebutuhan. Hari Ibu menjadi tanggal utama dalam kalender Vichy, dengan perayaan di kota-kota dan sekolah-sekolah menampilkan penghargaan medali kepada ibu-ibu dari banyak anak. Undang-undang perceraian dibuat jauh lebih ketat, dan pembatasan ditempatkan pada mempekerjakan perempuan yang sudah menikah. Tunjangan keluarga yang telah dimulai pada 1930-an diteruskan, dan menjadi jalur vital bagi banyak keluarga; itu adalah bonus tunai bulanan untuk memiliki lebih banyak anak. Pada tahun 1942 angka kelahiran mulai meningkat, dan pada tahun 1945 itu lebih tinggi daripada seabad yang lalu.:331–332
Di sisi lain wanita dari Perlawanan, banyak dari mereka yang terkait dengan kelompok-kelompok tempur yang berhubungan dengan Partai Komunis Prancis (PCF), memecahkan penghalang gender dengan bertempur berdampingan dengan laki-laki. Setelah perang, layanan mereka diabaikan, tetapi Prancis memberikan wanita suara pada tahun 1944.
Invasi Jerman, November 1942

Lihat pula: Operasi Anton dan Operasi Attila (Perang Dunia II)
Hitler memerintahkan Operasi Anton untuk menduduki Korsika dan kemudian seluruh zona selatan yang tidak dihuni sebagai reaksi langsung terhadap pendaratan Sekutu di Afrika Utara (Operasi Torch) pada tanggal 8 November 1942. Setelah penyelesaian operasi pada tanggal 12 November, sisa militer pasukan Vichy dibubarkan. Vichy terus menjalankan yurisdiksinya yang tersisa atas hampir semua metropolitan Prancis, dengan kekuatan residual dialihkan ke tangan Laval, sampai jatuhnya rezim secara bertahap setelah serangan Sekutu pada bulan Juni 1944. Pada tanggal 7 September 1944, menyusul serangan Sekutu ke Prancis. Prancis, sisa-sisa kabinet pemerintahan Vichy melarikan diri ke Jerman dan mendirikan pemerintahan boneka di pengasingan di wilayah yang disebut Kantong Sigmaringen. Pemerintahan tersebut akhirnya jatuh ketika kota itu diambil oleh tentara Prancis Sekutu pada bulan April 1945.
Bagian dari sisa legitimasi rezim Vichy dihasilkan dari berlanjutnya ambivalensi AS dan para pemimpin lainnya. Presiden Roosevelt terus mengembangkan Vichy, dan mempromosikan Jenderal Henri Giraud sebagai alternatif yang lebih disukai daripada de Gaulle, meskipun kinerja pasukan Vichy yang buruk di Afrika Utara — Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan telah mendarat di Aljir sehari sebelum Operasi Torch. Aljir adalah markas besar Korps Angkatan Darat XIX Prancis Vichy, yang mengendalikan unit militer Vichy di Afrika Utara. Darlan dinetralkan dalam 15 jam oleh pasukan perlawanan Prancis yang berkekuatan 400 orang. Roosevelt dan Churchill menerima Darlan, bukan de Gaulle, sebagai pemimpin Prancis di Afrika Utara. De Gaulle bahkan belum diberitahu tentang pendaratan di Afrika Utara. Amerika Serikat juga membenci Prancis Bebas yang mengambil kendali atas Saint Pierre dan Miquelon pada tanggal 24 Desember 1941, karena Sekretaris Negara Hull percaya, itu mengganggu perjanjian A.S.-Vichy untuk mempertahankan status quo sehubungan dengan kepemilikan wilayah Prancis di barat. belahan bumi.
Setelah serangan Prancis melalui Normandia dan Provence (Operasi Overlord dan Operasi Dragoon) dan kepergian para pemimpin Vichy, A.S., Inggris dan Uni Soviet akhirnya mengakui Pemerintahan Sementara Republik Prancis (GPRF) yang dikepalai oleh de Gaulle sebagai pemimpin pemerintah Prancis yang sah pada tanggal 23 Oktober 1944. Sebelum itu, kembalinya demokrasi pertama ke Prancis Metropolitan sejak tahun 1940 terjadi dengan deklarasi Republik Vercors pada tanggal 3 Juli 1944, atas perintah pemerintahan Prancis Bebas—namun tindakan perlawanan itu dibatalkan oleh serangan besar Jerman pada akhir bulan Juli.
Kemerosotan rezim > Kebebasan SOL

Pada tahun 1943 milisi kolaboratif Service d'ordre légionnaire (SOL), dipimpin oleh Joseph Darnand, menjadi mandiri dan diubah menjadi "Milice française" (Milisi Prancis). Dipimpin dengan resmi oleh Pierre Laval sendiri, SOL dipimpin oleh Darnand, yang memegang pangkat SS dan bersumpah setia kepada Adolf Hitler. Di bawah Darnand dan sub-komandannya, seperti Paul Touvier dan Jacques de Bernonville, Milisi bertanggung jawab untuk membantu pasukan Jerman dan polisi meredakan Pemberontak Prancis dan Maquis.
Kemerosotan rezim > Operasi Sigmaringen

Lihat pula: Sigmaringen § Kantong Prancis Vichy (1944-1945)
Setelah Pembebasan Paris pada tanggal 25 Agustus 1944, Pétain dan para menterinya dibawa ke Jerman oleh pasukan Jerman. Di sana, Fernand de Brinon mendirikan pemerintahan semu di pengasingan di Sigmaringen. Pétain menolak untuk berpartisipasi dan operasi Sigmaringen hanya memiliki sedikit atau tanpa otoritas. Kantor-kantor tersebut menggunakan gelar resmi Delegasi Prancis (bahasa Prancis: Délégation française) atau Komisi Pemerintah Prancis untuk Perlindungan Kepentingan Nasional (bahasa Prancis: Commission gouvernementale française pour la défense des intérêts nationaux). Sigmaringen memiliki stasiun radio sendiri (Radio-patrie, Ici la France) dan pers resmi (La France, Le Petit Parisien), dan menjadi tuan rumah kedutaan besar Blok Poros: Jerman, Italia dan Jepang. Populasi kantong sekitar 6.000, termasuk jurnalis kolaborasi terkenal, penulis-penulis Louis-Ferdinand Céline dan Lucien Rebatet, aktor Robert Le Vigan, dan keluarga mereka, serta 500 prajurit, 700 SS Prancis, tahanan perang dan pekerja paksa warga sipil Prancis.:567–568
Kemerosotan rezim > Pemerintahan sementara

Artikel utama: Pemerintahan Sementara Republik Prancis
Prancis Bebas khawatir bahwa Sekutu mungkin memutuskan untuk menempatkan Prancis di bawah administrasi Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah Pendudukan, berusaha keras untuk segera membentuk Pemerintahan Sementara Republik Prancis. Tindakan pertama pemerintah itu adalah membangun kembali legalitas republik di seluruh metropolitan Prancis.
Pemerintahan sementara menganggap pemerintah Vichy tidak konstitusional dan karenanya semua tindakannya tanpa otoritas yang sah. Semua "tindakan konstitusional, legislatif atau peraturan" yang diambil oleh pemerintah Vichy, serta keputusan yang diambil untuk mengimplementasikannya, dinyatakan batal demi hukum oleh Orde 9 Agustus 1944. Sejauh ini, sebagai penyelamatan total semua tindakan yang diambil oleh Vichy (yaitu, termasuk tindakan yang mungkin telah diambil oleh pemerintah republik yang sah) dianggap tidak praktis, meskipun, Ordo dengan ketentuan bahwa tindakan yang tidak secara tegas dicatat sebagai dibatalkan dalam Ordo adalah untuk terus menerima "aplikasi sementara". Banyak tindakan dicabut secara eksplisit, termasuk semua tindakan yang disebut Vichy sebagai "tindakan konstitusional", semua tindakan yang mendiskriminasi orang Yahudi, semua tindakan yang terkait dengan apa yang disebut "perkumpulan rahasia" (mis., Freemasonry), dan semua tindakan yang membentuk pengadilan khusus.
Organisasi paramiliter dan politik kolaborasionis, seperti Milice dan Service d'ordre légionnaire, juga dibubarkan.
Pemerintah sementara juga mengambil langkah-langkah untuk menggantikan pemerintah daerah, termasuk pemerintah yang telah ditekan oleh rezim Vichy, melalui pemilihan baru atau dengan memperpanjang persyaratan mereka yang telah dipilih paling lambat tahun 1939.
Kemerosotan rezim > Pengadilan 1980-an

Beberapa terdakwa penjahat perang diadili, beberapa untuk kedua kalinya, dari tahun 1980-an dan seterusnya: Paul Touvier, Klaus Barbie, Maurice Papon, René Bousquet (kepala polisi Prancis selama perang) dan wakilnya Jean Leguay. Bousquet dan Leguay keduanya dihukum karena tanggung jawab mereka dalam Pengumpulan Vel' d'Hiv pada bulan Juli 1942. Di antara lainnya, Pemburu Nazi Serge Klarsfeld menghabiskan sebagian dari upaya pasca-perang mereka untuk berusaha membawa mereka ke pengadilan. Sejumlah besar kolaborator kemudian bergabung dengan gerakan teroris OAS selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954–62). Jacques de Bernonville melarikan diri ke Quebec, kemudian Brazil. Jacques Ploncard d'Assac menjadi penasihat diktator António de Oliveira Salazar di Portugal.
Pada tahun 1993, mantan pejabat Vichy René Bousquet dibunuh ketika ia menunggu penuntutan di Paris menyusul tuduhan tahun 1991 atas Kejahatan kemanusiaan; ia dituntut tetapi sebagian dibebaskan dan segera diampuni pada tahun 1949. Pada tahun 1994 mantan pejabat Vichy Paul Touvier (1915–1996) dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Maurice Papon juga dinyatakan bersalah pada tahun 1998, dibebaskan tiga tahun kemudian karena sakit, dan meninggal pada tahun 2007.
Perdebatan historiografis dan "Sindrom Vichy" > Argumen "Pedang dan perisai"

Hari ini, beberapa pendukung Vichy yang tersisa terus mempertahankan argumen resmi yang diajukan oleh Pétain dan Laval: kolaborasi negara seharusnya melindungi penduduk sipil Prancis dari kesulitan Pendudukan. Pada persidangannya Pétain menyatakan bahwa sementara Charles de Gaulle mewakili "pedang" Prancis, Pétain telah menjadi "perisai" yang melindungi Prancis.
Perdebatan historiografis dan "Sindrom Vichy" > Pembersihan

Munholland melaporkan konsensus luas di antara sejarawan mengenai karakter otoriter rezim Vichy dan:
dengan luas menyatakan keinginan untuk menumbuhkan negara dan masyarakat "dekaden" yang telah menjadi rusak oleh kelesuan ambient, sekularisme, dan hedonisme di bawah Republik Ketiga dengan kembali ke nilai-nilai sebelumnya dan yang lebih murni serta memaksakan disiplin dan dinamika yang lebih besar pada tatanan industri.
Tokoh terkemuka

Lihat pula: Kategori:Kolaborator Prancis dengan Nazi Jerman
Pierre Pucheu tahun 1941, yang dieksekusi pada tahun 1944.
Xavier Vallat
Philippe Pétain, Kepala Negara.
Pierre Laval, Perdana Menteri (1940, 1942–1944).
Pierre-Étienne Flandin, Perdana Menteri (1940–1941).
Jean Louis Xavier Francois Darlan, Perdana Menteri (1941–1942).
Pierre Pucheu, Menteri Interior.
Maxime Weygand, Komandan Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan.
Charles Huntziger, jenderal dan Menteri Pertahanan.
René Bousquet, kepala polisi Prancis.
Jean Leguay, delegasi Bousquet di "zona bebas", didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perannya pada bulan Juli 1942 Penangkapan Vel' d'Hiv.
Louis Darquier de Pellepoix, Komisaris untuk Urusan-urusan Yahudi.
Philippe Henriot, Sekretaris Negara Informasi dan Propaganda.
Maurice Papon, kepala Layanan Pertanyaan Yahudi di prefektur Bordeaux. Dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1998.
Simon Sabiani, kepala Parti Populaire Français di Marseille.
Paul Touvier, diadili pada tahun 1995 karena kejahatan terhadap kemanusiaan karena perannya sebagai Milice di Lyon.
Xavier Vallat, Komisaris Jenderal untuk Pertanyaan Yahudi.
Marcel Déat, pendiri Rassemblement national populaire (RNP) pada tahun 1941. Bergabung dengan pemerintah pada bulan-bulan terakhir Pendudukan.
Gaston Henry-Haye, Duta Besar Vichy untuk Amerika Serikat.
François Maurice Adrien Marie Mitterrand, kemudian Presiden Republik Prancis (1981–1995)
Kolaborator Non-Vichy

Marcel Bucard, pendiri sayap kanan jauh Gerakan franciste dan Legiun Relawan Prancis Melawan Bolshevisme (LVF).
Eugène Deloncle, rekan-pendiri sayap kanan grup teroris La Cagoule pada tahun 1935 dan fasis Gerakan Sosial Revolusioner pada tahun 1940.
Jacques Doriot, pendiri Partai Populer Prancis (PPF) dan anggota LVF.
Étienne Leandri, mengenakan seragam Gestapu selama perang dan berpartisipasi dalam penciptaan Gaullisme Service d'Action Civique (SAC) pada tahun 1960-an.
Robert Brasillach, penulis, dieksekusi karena kolaborasi setelah perang.
Louis-Ferdinand Céline, penulis.
Pierre Drieu la Rochelle, penulis.
Robert Le Vigan, aktor.
Lucien Rebatet, penulis.
Charles Maurras, penulis dan pendiri gerakan royalis Action Française.
Pierre Taittinger, ketua konsili Paris 1943–1944.
Henri Lafont
Pierre Bonny, juga dikenal sebagai Pierre Bony.
Lihat pula

1942–43 Pengadilan Riom dan Vichy 80
Cadix, Pusat intelijen Sekutu di Uzès.
Kolaborasi selama Perang Dunia II
Hubungan luar negeri Vichy Prancis
Imperium kolonial Prancis
Pendudukan Jerman di Prancis selama Perang Dunia II
Pendudukan Italia di Prancis selama Perang Dunia II
Daftar koloni dan wilayah kekuasaan Prancis
Administrasi Militer Prancis
Sejarah militer Prancis selama Perang Dunia II
Oradour-sur-Glane
Révolution nationale, terjemahan bahasa Prancis dari Nationsozialistische Neue Ordnung, Hegemoni Nazi yang direncanakan Hitler di Eropa.
Organisasi Todt
Mengejar kolaborator Nazi
Amy Elizabeth Thorpe
Luftflotte 3
Perang Dunia II di Negara Basque
Kamp Septfonds