Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sejarah > Terbentuknya Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Pada sekitar tahun 1980an barulah dirasakan pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan negara di indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya:
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
Sampai dengan tahun 2001 fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan menunjuk Hakim Agung Penanggung jawab Pengawasan Wilayah, tanpa dilengkapi dengan  struktur dan Supporting Unit dalam pelaksanaan tugasnya.
Pada tahun 2001 atas usulan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan lah Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131/M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Sejak diterbitkannya surat tesebut, ditunjuk seorang Hakim Agung yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung. Akan tetapi, pelaksanaan tugas Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Pengawasan dan Pembinaan ini belum terlaksana secara maksimal disebabkan tidak memiliki struktur sebagai Supporting Unit dalam membantu pelaksanaan tugas-tugasnya.
Guna mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung mengajukan konsep pembentukan unit Pengawasan dan Pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada tahun 2002 Menteri memberikan persetujuan dengan diterbitkannya Surat Nomor 156/M.PAN/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor MA/PANSEK/013/SK /VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA / PANSEK / 02 / SK / Tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, dibentuklah struktur organisasi Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI yang terdiri atas:
Seorang Pejabat Struktural Eselon IIa selaku Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI ( Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: UP.IV / 116/ PSJ / SK / 2003 tanggal 14 April 2003 Tentang Pengangkatan Para Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI ).
Sembilan orang Hakim Tinggi Pengawas / Pejabat Fungsional Pengawasan.
Tiga orang Pejabat Struktural Eselon III yaitu Kepala Bidang Peradilan Uum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Bidang Peradilan Agama dan Peradilan Militer dan Kepala Bidang Peradilan Mahkamah Agung.
Enam orang Pejabat Struktural Eselon IV yang masing-masing adalah Kepala Sub Bidang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, Militer, Mahkamah Agung dan Tata Operasional.
Sebelas orang Staff.
Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI (Asbidwasbin) secara struktural organisatoris berada di bawah Panitera / Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.