Seán T. O'Kelly
Presiden Irlandia

O'Kelly dicalonkan sebagai Presiden Irlandia pada tahun 1945. Ia mengalahkan dua kandidat lainnya, meskiun pada awalnya ia mendapat suara mayoritas kecil dalam putaran pertama.
O'Kelly pernah melakukan kesalahan yang terkenal karena kecerobohannya. Hal ini terjadi pada saat ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Kota Vatikan, yang mana terjadi pelanggaran protokoler kunjungan, saat ia memberikan keterangan kepada media dan jurnalis tentang pandangan pribadi Paus Pius XII mengenai komunisme. Akibat kecerobohannya ini, hubungan antara Paus Pius XII dan Joseph Stalin menjadi memburuk.
Pada saat menjabat sebagai Presiden, O'Kelly menandatangani UU Republik Irlandia 1948 yang berisi hal-hal tentang pendirian Republik Irlandia pada 18 April 1949 sebagai sebuah republik merdeka diluar Persemakmuran Britania Raya. Sebagai hasil dari penerapan UU tersebut, O'Kelly diakui sebagai Presiden Irlandia pertama yang diakui secara internasional sebagai kepala negara berkuasa penuh di Irlandia menggantikan Raja George VI sebagai Monarki Irlandia terakhir.
O' Kelly kembali terpilih sebagai Presiden Irlandia pada 25 Juni 1952 tanpa ada perlawanan dari calon lain. Selama periode keduanya ini, ia melakukan banyak kunjungan ke negara-negara Eropa dan menyampaikan pidato di Kongres Amerika Serikat pada tahun 1959. Ia memutuskan untuk pensiun dari dunia politik pada akhir masa jabatannya pada 1959 dan digantikan oleh mantan Taoiseach sekaligus mentor dan kawan lamanya, Eamon de Valera.
O'Kelly tidak pernah melakukan rujukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung selama ia menjabat sebagai Presiden. Ia membuka pertemuan di Dewan Negara pada tahun 1947, untuk memastikan bagian III dari RUU Kesehatan 1947– yang menjadi dasar bagi Skema Ibu dan Anak – harus dirujuk, namun ia memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut.
Dia membubarkan Dáil sebanyak empat kali (pada tahun 1948, 1951, 1954 dan 1957). Pada setiap kesempatan, Taoiseach yang menasihatinya untuk melakukan hal tersebut (de Valera dalam kasus pertama dan ketiga, dan John A. Costello dalam dua kasus lainnya) belum secara resmi dikalahkan dalam pemungutan suara Dáil dengan cara yang menunjukkan hilangnya dukungan oleh mayoritas TD. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13.2.3° Konstitusi, O'Kelly tidak mempunyai keleluasaan untuk menolak mengikuti saran mereka untuk membubarkan diri. Namun kasus yang lebih kompleks terjadi pada tahun 1949, ketika Pemerintah Antar-Partai Pertama dikalahkan dalam pemungutan suara Dáil mengenai ukuran keuangan karena tidak adanya sejumlah TD Pemerintah. O'Kelly diberitahu oleh Sekretaris Presiden, Michael McDunphy, bahwa jika Costello meminta pembubaran, dia bisa saja menolaknya – sehingga memaksa Costello untuk mengundurkan diri. Namun, Costello menganggap bahwa pemungutan suara tersebut gagal secara tidak sengaja (karena kesalahan partai), dan memilih untuk menerapkan kembali tindakan tersebut keesokan paginya, daripada mengupayakan pembubaran. Dengan semua TD hadir kali ini, pemungutan suara dilakukan. McDunphy kemudian berubah pikiran dan dalam arsip acara tersebut disimpulkan bahwa O'Kelly tidak bisa menolak pembubaran karena kerugian tersebut hanyalah kerugian teknis, bukan keputusan sebenarnya dari Dáil untuk memberikan suara menentang pemerintah.