Protestanisme
Budaya Protestan > Tata negara

Bendera-bendera gereja yang digunakan umat Protestan Jerman
Pada Abad Pertengahan, Gereja berkaitan erat dengan pemerintah-pemerintah duniawi. Martin Luther memisahkan ranah agamawi dari ranah duniawi pada prinsipnya (doktrin dua kerajaan). Umat beriman wajib menggunakan nalar untuk memerintah ranah duniawi secara tertib dan damai. Doktrin Imamat am orang percaya dari Luther benar-benar meningkatkan peran umat awam di dalam kehidupan bergereja. Para anggota jemaat berhak memilih pendeta, dan bila perlu menggelar pemungutan suara untuk memberhentikannya (Risalah Ihwal Hak dan Kewenangan Kumpulan Orang atau Jemaat Kristen untuk Menilai Semua Doktrin, dan untuk Memanggil, Menempatkan, dan Memberhentikan Para Pengajar, Sebagaimana Kesaksian Kitab Suci; terbit tahun 1523). Kalvin memperkuat pendekatan yang pada hakikatnya demokratis ini dengan mengikutsertakan umat awam (penatua, presbiter) di dalam tata penyelenggaraan gereja representatif yang digagasnya. Kaum Huguenot menambahkan sinode-sinode tingkat regional dan sinode tingkat nasional, yang anggota-anggotanya dipilih oleh sidang jemaat, ke dalam sistem swatantra gereja ciptaan Kalvin. Sistem ini diterapkan gereja-gereja Kalvinis selebihnya dan diadopsi beberapa jemaat Lutheran, mulai dari jemaat Lutheran di Jülich-Cleves-Berg pada abad ke-17.
Secara politik, Kalvin lebih menyukai suatu campuran dari aristokrasi dan demokrasi. Ia  menghargai manfaat-manfaat demokrasi. Menurut Kalvin, demokrasi "adalah suatu kurnia tak ternilai, jikalau Allah mengizinkan suatu bangsa untuk secara bebas memilih pemerintah dan penguasa mereka." Kalvin juga berpandangan bahwa para penguasa duniawi kehilangan kedaulatan ilahi mereka dan harus dimakzulkan apabila mendurhaka kepada Allah. Untuk lebih melindungi hak-hak rakyat jelata, Kalvin mengusulkan pembagian kekuasaan politik di dalam suatu sistem pengawasan dan perimbangan kekuasaan (pemisahan kekuasaan). Itulah sebabnya Kalvin dan para pengikutnya menentang absolutisme politik dan merintis jalan bagi munculnya demokrasi modern. Selain Inggris, negeri Belanda, di bawah pimpinan golongan Kalvinis, menjadi negara paling bebas di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Negeri Belanda menjadi suaka bagi para filsuf seperti Barukh Spinoza dan Pierre Bayle. Hugo Grotius dapat leluasa mengajarkan teori hukum-kodratinya dan tafsir Alkitab yang relatif liberal.
Sejalan dengan gagasan-gagasan politis Kalvin, umat Protestan melahirkan demokrasi di Inggris maupun di Amerika. Tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa penting di dalam proses pembentukan demokrasi di Inggris pada abad ke-17 adalah Perang Saudara Inggris, Oliver Cromwell, John Milton, John Locke, Revolusi Mulia, terbitnya Undang-Undang Hak Asasi Inggris, dan Undang-Undang Pewarisan. Bangsa Inggris kelak memboyong cita-cita demokrasi mereka ke koloni-koloni Inggris, misalnya Australia, Selandia Baru, dan India. Di Amerika Utara, Koloni Plymouth (Pitarah Peziarah, tahun 1620) dan Koloni Teluk Massachusetts (tahun 1628) mengamalkan swatantra demokratis dan pemisahan kekuasaan. Kedua koloni Kongregasional tersebut percaya bahwa bentuk pemerintahan yang demokratis adalah kehendak Allah. Pakta Mayflower adalah sebuah kontrak sosial.