Hati nurani
Tindakan yang berdasarkan hati nurani dan hati nurani di muka hukum

Informasi lebih lanjut: Pelawan berdasarkan hati nurani, Pembangkangan sipil, Hukum kodrat, Hak alami, Tanpa kekerasan, Perlawanan tanpa kekerasan, Protes, Narapidana hati nurani dan Penjaga Hati Nurani Raja
Para pengacara humanis Inggris di abad ke-16 dan 17 menafsirkan hati nurani sebagai sekumpulan prinsip universal yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan pada saat penciptaan, untuk digunakan dengan akal budi. Hal ini secara perlahan mereformasi sistem hukum yang awalnya berdasar pada Hukum Romawi, menggantikannya dengan bentuk-bentuk tindakan, pembelaan tertulis, penggunaan sistem juri, dan pola litigasi seperti Demurrer dan Assumpsit yang menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap elemen salah dan benar dalam kejadian sebenarnya. Dalam parlemen, pemilihan berdasarkan hati nurani membolehkan para legislator untuk memilih tanpa batasan keanggotaan partai politik. Dalam pengadilannya di Yerusalem, kriminal perang Nazi, Adolf Eichmann, mengklaim bahwa ia hanya mengikuti perintah legal di bawah paragraf 48 kode Militer Jerman yang mengatakan bahwa: "nilai penghukuman suatu aksi atau inaksi tidak dapat dihapuskan dengan dasar bahwa orang tersebut melakukannya dengan berdasarkan pada hati nurani atau perintah agamanya." Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (DUHAM PBB), yang merupakan bagian dari kebiasaan internasional secara khusus merujuk pada kata hati nurani di Pasal 1 dan 18. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga menyebut hati nurani dalam Pasal 18.1.
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
Dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut memberikan kewajiban hukum internasional untuk melindungi orang-orang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani.
John Rawls, dalam Teori Keadilan, menggambarkan seseorang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani sebagai seorang individu yang siap melakukan tindakan pembangkangan sipil di muka umum (dan biasanya di hadapan perlawanan besar-besaran) untuk melawan suatu aturan legal yang dijustifikasi dengan cara melanggar kebajikan sosial dasar (seperti misalnya keadilan, kebebasan, atau kesetaraan), serta prinsip moralitas dan hukum yang diambil darinya. Rawls berpikir bahwa pembangkangan sipil harus dipandang sebagai semacam upaya naik banding atau peringatan terhadap suatu aturan hukum yang melawan kebajikan fundamental masyarakat, yaitu keadilan. Pembangkangan sipil tetap menunjukkan penghormatan dan kesetiaan kepada rule of law yang ditunjukkan dengan metodenya yang tanpa kekerasan dan transparan. Di sisi lain, teori Rawls tidak mampu mengakomodasi perlawanan berdasarkan hati nurani untuk penilaian dasar masyarakat terkait dengan keadilan atau dengan prinsip moral atau etis yang baru saja timbul (seperti misalnya penghormatan untuk hak lingkungan hidup) dan belum menjadi bagian dari penilaian masyarakat tersebut. Selain itu, amat sulit bagi masyarakat untuk memprediksi dan menentukan secara konsisten bahwa sebuah keputusan mayoritas bersifat adil atau tidak adil. Perlawanan berdasarkan hati nurani, yakni ketika seseorang menolak taat hukum, seharusnya tidak muncul secara tidak dipikirkan atau dari "hati nurani tradisional" yang naif; hal tersebut hanya akan memudahkan sikap yang tidak mau menyetarakan hukum dengan norma moral atau HAM serta tidak mau menjauhkan hukum dari ketidakhormatan terhadap institusi demokratis. Perlawanan tersebut harus didasarkan pada "hati nurani kritis", yaitu kepercayaan moral atau religius yang benar-benar dalam dan matang secara konseptual, yang dianggap berlawanan secara fundamental (bukan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan atau impuls egois) misalnya dengan semua hukum wajib militer atau kewajiban legal untuk membantu perang Negara secara finansial. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika Henry David Thoreau, penulis Walden, mau dipenjara karena ia menolak membayar pajak setelah berselisih dengan sebuah kebijakan pemerintah, dan amat frustrasi dengan korupsi dan ketidakadilan mesin demokrasi negara. Di Amerika Serikat, kasus terbaru adalah Kimberly Rivera, seorang serdadu Tentara Amerika Serikat dan ibu empat anak yang setelah berjuang 3 bulan di Perang Irak, mengatakan bahwa perang tersebut immoral dan mencari suaka di Kanada pada tahun 2012. Ia kemudian dideportasi dan ditahan di AS.
Dalam Perang Dunia II, Britania Raya memberikan status pelawan berdasarkan hati nurani bukan hanya kepada kaum pasifis, tetapi juga kepada orang-orang yang menolak berjuang dalam perang tertentu. Hal ini sebagian dilaksanakan karena penghormatan, sebagian lain demi menghindari persekusi kasar dan gagal terhadap para pelawan berdasarkan hati nurani sebagaimana terjadi dalam Perang Dunia I.
Amnesty International mengadakan kampanye untuk melindungi orang-orang yang dipenjara sebagai narapidana hati nurani karena kepercayaan hati nurani mereka yang terkait dengan kebebasan intelektual, politik, dan artistik. Aung San Suu Kyi dari Burma adalah pemenang Penghargaan Duta Hati Nurani Amnesty International pada tahun 2009. Dalam hukum, klausa hati nurani adalah sebuah provisi dalam suatu aturan hukum yang memperbolehkan seorang profesional kesehatan untuk melawan hukum (misalnya terkait aborsi bedah atau obat), apabila hukum tersebut tidak sesuai dengan kepercayaan religius atau hati nurani orang yang bersangkutan.
Ada banyak alasan yang digunakan untuk tidak menaati hukum karena hati nurani. Banyak pelawan berdasarkan hati nurani yang melawan hukum karena alasan agama, misalnya anggota gereja damai yang memang berdoktrin pasifis. Perlawanan lain mungkin didasarkan pada perasaan tanggung jawab yang mendalam kepada kemanusiaan secara umum, atau dari keyakinan bahwa konsep wajib militer harus hilang sebelum dunia dapat menjadi aman demi tegaknya demokrasi nyata. Di sisi lain, seorang pelawan berdasarkan hati nurani tidak memiliki tujuan utama untuk mengubah hukum. John Dewey berpendapat bahwa para pelawan berdasarkan hati nurani sering menjadi korban "ketidakberdosaan moral" dan pelatihan moral yang gagal; ia berkata, "kekuatan situasi yang terus bergerak, selalu saja tidak dapat ditangani hati nurani." Penanganannya bukanlah dengan menyuarakan kejahatan orang-orang yang memanipulasi kekuasaan di dunia, melainkan dengan mengaitkan hati nurani dengan kekuatan yang bergerak ke arah yang lebih baik, misalnya mendirikan institusi dan lingkungan sosial yang berdasarkan rule of law. Baru kemudian, "hati nurani dapat memiliki kekuasaan kompulsif dan tidak selamanya dimartirkan dan dipaksakan." Albert Einstein yang mengadvokasikan perlawanan hati nurani pada Perang Dunia Pertama dan merupakan pendukung jangka panjang organisasi internasional pelawan perang, menyatakan bahwa "pasifisme radikal" tidak dapat dijustifikasi saat kaum Nazi sedang mempersenjatai diri kembali. Ia kemudian mengadvokasikan sebuah organisasi federalis dunia yang memiliki tentara profesionalnya sendiri.
Samuel Johnson menunjukkan bahwa upaya naik banding dengan dasar hati nurani tidak memperbolehkan hukum untuk memberikan penderitaan tidak adil kepada orang lain. Bagi Johnson, hati nurani tidaklah lebih dari sekadar keyakinan yang kita rasakan mengenai sesuatu yang harus dilakukan atau dihindari. Mengenai moralitas sederhana yang tidak membingungkan, hati nurani dapat menjadi semacam pedoman yang dapat dipercaya. Di sisi lain, sebelum hati nurani dapat menentukan secara konklusif apa yang harus dilakukan secara moral, ia berpikir bahwa masalah tersebut harus diketahui secara mendalam. Menurut Johnson, "tidak ada hati nurani seseorang yang boleh "merampas hak orang lain" ... hati nurani yang merampas hak satu orang demi kenyamanan orang lain adalah hati nurani yang sangat salah arah."
Pembangkangan sipil sebagai protes tanpa kekerasan atau perlawanan sipil juga merupakan tindakan hati nurani. Akan tetapi, tindakan seperti ini didesain oleh orang-orang yang bertujuan mengubah hukum atau kebijakan pemerintah yang dipandang tidak koheren dengan kebajikan dan prinsip dasar sosial (seperti keadilan, kesetaraan, atau penghormatan terhadap harga diri manusia), dengan cara memengaruhi kaum mayoritas dan proses demokratis. Pembangkangan sipil, dalam sebuah demokrasi yang berjalan sebagaimana seharusnya, dapat mengakomodasi minoritas yang merasa bahwa suatu produk hukum mengganggu perasaan keadilan mereka (tetapi tidak mampu membuat amendemen legislatif atau referendum), agar dapat memberi tahu kepada kaum mayoritas yang tidak peduli atau tidak tahu, mengenai intensitas pandangan mereka. Contoh pembangkangan sipil atau satyagraha (dalam bahasa Sansakerta, "satya" berarti "kebenaran dan kasih sayang", "agraha" berarti "keteguhan kehendak") adalah ketika Mahatma Gandhi membuat garam di India ketika tindakan itu dilarang oleh hukum Britania Raya, untuk menciptakan tekanan moral demi mereformasi hukum. Rosa Parks juga bertindak dengan hati nurani pada tahun 1955, di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat, ketika ia menolak paksaan legal untuk memberikan bangku busnya kepada orang berkulit putih. Tindakannya, dan tindakan mirip yang pernah juga dilakukan Claudette Colvin yang baru berumur 15 tahun, akhirnya berujung pada boikot bus Montgomery. Rachel Corrie adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang konon terbunuh buldozer yang dioperasikan Pasukan Pertahanan Israel (PPI) ketika terlibat dalam tindakan langsung (yang didasarkan pada prinsip nonkekerasan Martin Luther King dan Mahatma Gandhi) untuk menyelamatkan rumah seorang farmasis Palestina, Samir Nasrallah. Al Gore pernah berkata bahwa "Apabila Anda adalah seorang anak muda yang peduli dengan masa depan planet ini, dan melihat apa yang sedang dilakukan sekarang dan belum dilakukan, saya percaya kita telah mencapai tahapan ketika Anda harus melakukan pembangkangan sipil untuk mencegah pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru yang tidak berteknologi penangkapan dan sekuestrasi karbon." Pada tahun 2011, ilmuwan iklim NASA, James E. Hansen, pemimpin gerakan lingkungan, Phil Radford, dan Profesor Bill McKibben, ditangkap karena melawan pipa pasir minyak dan profesor energi terbarukan Kanada, Mark Jaccard, ditangkap karena melawan penambangan batubara di puncak gunung. Dalam bukunya, Storms of My Grandchildren, Hansen berseru tentang perlunya pembangkangan sipil yang mirip dalam skala global, untuk membantu menggantikan sistem Protokol Kyoto yang dinilainya membiarkan bisnis berjalan seperti biasa, dengan pajak karbon progresif di sumber emisi industri minyak, gas, dan batubara. Hasilnya kemudian perlu dibayarkan sebagai deviden kepada keluarga dengan jejak karbon rendah.
Perlawanan berdasarkan hati nurani yang terkenal dalam sejarah, dalam konteks profesional, misalnya manipulasi proses visa pada tahun 1939 oleh Jenderal-Konsul Jepang, Chiune Sugihara, di Kaunas (ibu kota sementara Lithuania yang terletak antara Jerman dan Uni Soviet) dan oleh Raoul Wallenberg di Hungaria pada tahun 1944. Mereka memperbolehkan orang Yahudi melarikan diri dari kematian yang hampir pasti. Ho Feng-Shan, Konsul-Jenderal Tiongkok di Wina pada tahun 1939, menolak perintah duta besar Tiongkok di Berlin, demi memberikan visa Shanghai kepada orang Yahudi. John Rabe, seorang Jerman anggota Partai Nazi, juga menyelamatkan ribuan warga Tiongkok dari pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang di Nanjing. Gerakan mahasiswa Jerman melawan Nazi, White Rose, mendeklarasikan dalam leaflet ke-4 mereka: "Kami tidak akan diam. Kami adalah hati nurani kalian yang bersalah. Mawar Putih tidak akan pernah membiarkan kalian berdiam dalam damai!" Perlawanan berdasarkan hati nurani mungkin merupakan satu-satunya opsi praktis bagi warga negara yang ingin mengafirmasi keberadaan aturan moral internasional atau hak historis 'inti' (seperti hak hidup, hak pengadilan yang adil, dan kebebasan berekspresi) di negara-negara yang merepresi protes nonkekerasan atau pembangkangan sipil dengan penahanan arbitrer, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, atau persekusi. Eksperimen Milgram yang kontroversial, yang mencoba memahami kepatuhan dan dilaksanakan oleh Stanley Milgram, menunjukkan bahwa banyak orang tidak memiliki sumber daya untuk melawan otoritas, bahkan ketika mereka diperintah untuk bertindak kejam dan tidak manusiawi pada seorang korban tidak bersalah.