Komune di Prancis
Sejarah Komune Prancis > Antarkomune

Ekspresi "antarkomune" (intercommunalité) berarti beberapa pembentukan kerjasama antar komune. Kerjasama seperti itu pertama dilakukan pada akhir abad ke-19 dalam hukum tanggal 22 Maret 1890 yang disahkan untuk pembentukan asosiasi antarkomune tunggal. Pembuat UU Prancis telah khawatir sejak lama terhadap kekurangan struktur komune yang diwariskan dari Revolusi Prancis untuk menyesuaikan dengan jumlah komune, hukum Chevènement tanggal 12 Juli 1999 adalah pengukuran terbaru dan maju yang ditujukan pada perbaikan dan penyempurnaan ekspresi ini.
Pada tahun-tahun terakhir ini telah meningkat komune untuk bergabung dalam konsorsium antarkomune untuk pemenuhan layanan seperti pemungutan sampah dan suplai air. Komune pinggiran sering bekerjasama dengan kota di wilayah urban mereka untuk membentuk daerah yang dilengkapi dengan angkutan umum atau mengelola pemungutan pajak lokal.
Hukum Chevènement mengakhiri semua praktik ini, menghapus beberapa struktur dan membuat yang baru. Dengan tambahan, hukum ini memberikan keuangan pemerintah pusat yang ditujukan untuk menarik komune agar bergabung dalam struktur antarkomune. Tidak seperti ketetapan tahun 1966 yang berhasil setengahnya dan membolehkan komune urban membentuk wilayah urban, atau kesalahan hukum Marcellin tahun 1971, hukum Chevènement mencapai kesuksesan besar, sehingga kebanyakan komune Prancis terlibat dalam struktur antarkomune.
Terdapat dua jenis struktur antarkomune:
Tanpa kekuatan fiskal. Ini merupakan bentuk antarkomune gagal. Kategori ini meliputi sindikat komune tradisional. Komune bergabung dan menyumbang secara keuangan kepada perkumpulan, tetapi sindikat tidak dapat mengeluarkan pajaknya sendiri. Komune dapat keluar dari sindikat suatu waktu. Sindikat dapat didirikan untuk keperluan tertentu atau menyelesaikan beberapa masalah. Struktur tanpa kekuatan fiskal ini telah dibiarkan tak tersentuh oleh hukum Chevènement, dan mereka semakin tidak populer.
Struktur dengan kekuatan fiskal. Inilah apa yang dikemukakan hukum Chevènement. Hukum menghargai tiga struktur dengan kekuatan fiskal: Perkumpulan Komune (commonauté de communes), ditujukan pada komune pedesaan; Perkumpulan Aglomerasi (commonauté d'agglomération), ditujukan pada kota kecil dan kota menengah dan pinggirannya; dan Perkumpulan Urban (commonauté urbaine), ditujukan pada kota besar dan pinggirannya.
Ketiga struktur ini diberikan tingkat kekuatan fiskal yang berbeda, dengan Perkumpulan Aglomerasi dan Perkumpulan Urban yang memiliki kekuatan fiskal lebih besar, memberikan pajak lokal terhadap perusahaan (taxe professionnelle) dengan nama mereka daripada komune, dan dengan tingkat perpajakan yang sama di seluruh komune di perkumpulan tersebut, seperti pemungutan sampah atau angkutan, seperti sindikat lama, tetapi hukum juga membuatnya wajib bagi perkumpulan untuk mengelola sektor lain seperti perencanaan ekonomi dan pembangunan, proyek perumahan, atau pelestarian lingkungan. Perkumpulan Komune diminta mengelola sejumlah wilayah, membiarkan komune lebih otonomi, sementara Perkumpulan Urban menangani banyak hal, membiarkan komune di dalamnya kurang kekuasaan otonomi.
Dalam pembentukan perkumpulan, pemerintah mengalokasikan dana kepada mereka menurut jumlah penduduknya, memberikan dorongan kepada komune untuk bekerjasama dan membentuk perkumpulan. Perkumpulan Komune diberikan sedikit dana per orang, sementara Perkumpulan Urban diberikan banyak dana per orang, dan mendorong komune untuk membentuk perkumpulan bila mereka memiliki kekuatan yang kurang, mereka telah menolak melakukannya bila tidak berasal dari dana pemerintah.
Hukum Chevènement telah sukses besar ditandai dengan kebanyakan komune Prancis yang sekarang bergabung dengan struktur antarkomune baru: jarang dalam sebuah negara konservatif seperti Prancis. Tanggal 1 Januari 2007, terdapat 2.573 perkumpulan semacam itu di Prancis Metropolitan (termasuk 5 syndicats d'agglomération nouvelle, suatu kategori yang sedang dirombak), terdiri dari 33.327 komune (91.1% dari seluruh komune Prancis Metropolitan), dan 52.86 juta jiwa, 86.7% jumlah penduduk Prancis Metropolitan.
Tetapi hasil ini dapat menyembunyikan kenyataan yang suram. Di wilayah pedesaan, banyak komune telah memasuki Perkumpulan Komune hanya untuk mendapat keuntungan dari dana pemerintah. Sindikat lokal telah diubah secara resmi menjadi Perkumpulan Komune, Perkumpulan Komune yang baru hanya mengelola layanan yang sebelumnya dikelola sindikat, berlawanan dengan hukum yang telah menetapkan struktur antarkomune baru untuk membuat jaringan luas aktivitas daripada diambil alih oleh sindikat lama. Beberapa orang mengatakan bahwa, pemindahan dana pemerintah harusnya dihentikan, banyak Perkumpulan Komune kembali ke status sindikatnya yang lama, atau hilang sepenuhnya di tempat di mana tidak ada sindikat dalam hukum.
Di wilayah urban, struktur antarkomune baru lebih jelas, dibentuk oleh pembuat keputusan lokal jauh dari kepercayaan umum dalam keuntungan bekerjasama di wilayah urban. Tetapi di beberapa tempat, tuan tanah lokal meningkat, dan tidak mungkin mendirikan sebuah struktur antarkomune untuk keseluruhan wilayah urban: beberapa komune menolak bergabung, atau membuat strukturnya sendiri, seperti wilayah urban Marseille di mana telah berdiri empat struktur antarkomune! Di banyak wilayah, komune kaya bergabung dengan komune kaya lainnya dan menolak dengan komune miskin, khawatir akan warganya diberi pajak lebih untuk keuntungan pinggiran kota miskin di wilayah urban. Lainnya, struktur antarkomune di banyak wilayah urban masih baru, dan tidak stabil: ketegangan terjadi antar komune; kota di tengah wilayah urban sering diduga merencanakan dominasi atas komune pinggiran kota; komune dari sisi politik berlawanan juga dapat melakukan hal yang sama terhadap yang lain.
Dua contoh yang baik adalah Toulouse dan Paris. Di Toulouse, di atasnya terdapat enam struktur antarkomune, perkumpulan utama Toulouse dan pinggirannya hanya sebuah Perkumpulan Aglomerasi, meskipun Toulouse cukup besar untuk membuat Perkumpulan Urban menurut hukum. Ini dikarenakan komune pinggiran kota menolak Perkumpulan Urban karena khawatir kehilangan kekuasaannya, dan memilih Perkumpulan Aglomerasi, sementara Perkumpulan Aglomerasi menerima sedikit dana pemerintah daripada Perkumpulan Urban. Bagi Paris, tidak ada struktur antarkomune yang didirikan di sana, pinggiran kota Paris meragukan konsep "Paris Raya", dan pemisahan masih menjadi peraturan di wilayah metropolitan Paris, dengan pinggiran Paris yang membentuk struktur antarkomune yang berbeda kecuali kota Paris.
Satu masalah besar dengan antarkomune, sering dibesar-besarkan, adalah fakta bahwa struktur antarkomune tidak memiliki perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga struktur ini adalah perwakilan dari setiap komune yang duduk pada struktur baru. Akibatnya, wakil rakyat dan birokrat adalah pihak-pihak yang membuat agenda dan melaksanakannya, dengan perwakilan terpilih dari komune yang hanya mendukung keputusan kunci. Di tingkat lokal, situasi ini seperti yang terjadi di Brussels, di mana kekuasaan dibagi oleh berbagai negara Eropa merdeka telah mengakibatkan kekuasaan itu dipermaikan oleh birokrasi yang tidak dipilih oleh rakyat.