Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mosi > Debat

Dalam pidato perkenalan resolusi ini, Duta Besar Yaman selaku Ketua Grup Arab menyatakan bahwa keputusan AS adalah "pelanggaran mentah-mentah terhadap hak bangsa Palestina beserta seluruh penduduk Kristen dan Muslim di sana." Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tergolong sebagai "pelanggaran berbahaya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta menutup peluang solusi dua negara dan memantik api kekerasan dan ekstremisme."
Turki, ko-sponsor draf resolusi ini, juga berpidato selaku Ketua Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu menyatakan bahwa keputusan Trump adalah serangan luar biasa terhadap nilai-nilai universal. Katanya, "Bangsa Palestina berhak mendirikan negaranya sendiri sesuai perbatasan tahun 1967 dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Ini adalah acuan utama dan satu-satunya harapan dalam mencapai perdamaian yang adil dan abadi di kawasan tersebut. Sayangnya, keputusan terkini oleh sebuah negara anggota PBB untuk mengakui Yerusalem, atau Al-Quds, sebagai ibu kota Israel melanggar hukum internasional, termasuk semua resolusi PBB yang menyangkut hal ini."
Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al‑Malki mengatakan bahwa pertemuan ini diadakan "tanpa rasa permusuhan apapun terhadap Amerika Serikat", melainkan atas dasar "menyampaikan pandangan mayoritas masyarakat internasional — dan orang-orang di seluruh dunia — mengenai persoalan Yerusalem/Al‑Quds Al‑Sharif." Ia menyebut keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besarnya ke sana sebagai "tindakan agresif dan berbahaya" yang daat menambah ketegangan dan memicu perang agama "lintas batas". Ia menambahkan bahwa meski keputusan ini tidak berdampak pada status kota tersebut, tindakan ini tetap saja mengacaukan peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian Timur Tengah. Ia meminta negara-negara anggota untuk menentang "pemerasan dan intimidasi."
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa negaranya "diserang sendirian" karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat akan mengingat hari ini ketika negara ini diserang sendirian di Majelis Umum karena melaksanakan hak kami sebagai negara berdaulat. Kami akan mengingat ketika kami diminta sekali lagi untuk memberikan sumbangan terbesar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara lain datang kepada kami speerti biasa untuk menuntut kami membayar lebih banyak dan memanfaatkan pengaruh kami demi kepentingan mereka." Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat akan membangun kedutaan besar di Yerusalem. Ini yang dikehendaki rakyat Amerika Serikat dan tindakan yang benar. Tidak satupun suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat mengubahnya...pemungutan suara ini akan mengubah pandangan Amerika Serikat terhadap PBB."
Duta besar Israel, Danny Danon, menyampaikan kepada majelis bahwa "tidak satupun resolusi Majelis Umum yang dapat mengusir kami dari Yerusalem."
Duta besar Venezuela, mewakili Gerakan Non-Blok (GNB), menyatakan "kekhawatiran mendalam atas pelanggaran yang berkelanjutan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk upaya-upaya untuk mengubah karakter, status, dan demografi kota Yerusalem. [Negaranya] juga mempersoalkan keputusan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat [dan] memperingatkan bahwa tindakan provokatif seperti itu akan meningkatkan ketegangan dengan dampak yang parah karena situasinya yang sangat tidak stabil.
Pidato selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Pakistan, Indonesia, Maladewa, Republik Arab Suriah, Bangladesh, Kuba, Republik Islam Iran, dan Tiongkok.
Duta besar Malaysia, Datuk Seri Mohammed Shahrul Ikram Yaakob, menyatakan bahwa sebagai anggota OKI dan GNB, "Malaysia bersama masyarakat internasional sangat menyayangkan dan menentang keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini juga merupakan pelanggaran hak rakyat dan hak penentuan nasib Palestina." Ia mendukung solusi dua negara yang damai dan menambahkan bahwa Malaysia khawatir situasi ini akan dijadikan dasar agenda kaum ekstremis."
Perwakilan Republik Rakyat Demokratik Korea dan Afrika Selatan turut menyampaikan pandangannya. Pemantau Permanen Takhta Suci, Tomasz Grysa, menegaskan bahwa Yerusalem sangat suci bagi semua agama Abrahamik sekaligus merupakan simbol bagi jutaan umat di seluruh dunia yang memandangnya sebagai "ibu kota spiritualnya". Pentingnya kota Yerusalem "melebihi persoalan perbatasan, kenyataan yang seharusnya dijadikan prioritas di setiap perundingan solusi politik." Takhta Suci meminta "penyelesaian damai yang dapat menjamin kesucian Yerusalem dan nilai universalnya...menegaskan kembali bahwa hanya jaminan internasional yang dapat melestarikan karakter dan statusnya yang unuk dan menjamin dialog dan rekonsiliasi perdamaian di kawasan tersebut."
Setelah mosi disahkan, Estonia menyampaikan pidato atas nama negara-negara lain. Duta besar Australia kemudian menjelaskan bahwa negaranya "tidak mendukung tindakan sepihak yang mengganggu proses perdamaian [dan] negaranya tidak yakin bahwa resolusi hari ini akan membantu membawa pihak-pihak yang terlibat ke meja perundingan."
Duta besar Paraguay menyatakan bahwa negaranya abstain karena "persoalan Yerusalem adalah urusan Dewan Keamanan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan pedamaian dan keamanan internasional." Sikap ini didukung oleh El Salvador, Argentina, dan Rumania.
Duta besar Kanada Marc-Andre Blanchard menyebut proposal ini "sepihak" dan mengatakan, "Kami kecewa karena resolusi ini sepihak dan tidak mempercepat proses mencapai perdamaian yang kita inginkan. Karena itu, kami abstain dalam pemungutan suara hari ini." Ia menambahkan bahwa Kanada menegaskan pentingnya Yerusalem bagi agama Abrahamik Yahudi, Islam, dan Kristen. Katanya, "Membantah adanya hubungan antara Yerusalem dan agama Yahudi, Islam, dan Kristen justru mengancam integritas kota ini bagi semua penduduknya. Kami juga menegaskan kembali perlunya mempertahankan status quo di tempat-tempat suci di Yerusalem.
Nikaragua menjelaskan alasannya mendukung resolusi ini, "Nikaragua menentang upaya sepihak untuk mengubah karakter dan status Yerusalem. Tindakan sepihak seperti itu melanggar resolusi 2234 (2016) dan aturan lainnya...tindakan sepihak mengganggu perdamaian dan kestabilan di Timur Tengah dan menjauhkan masyarakat internasional dari solusi yang diinginkan."
Duta Besar Meksiko kemudian menjelaskan sikap abstain mereka dan menegaskan bahwa sidang darurat ini merupakan respons yang tidak perlu. Katanya, "Amerika Serikat harus menjadi bagian dari solusi, bukan rintangan yang menghambat kemajuan...masyarakat internasional justru tidak menunjukkan itikad
membuat kesepakatan."
Republik Ceko menyatakan bahwa meski negaranya mendukung posisi Uni Eropa, negaranya abstain karena "tidak percaya draf resolusi ini akan membantu proses perdamaian."
Armenia menyatakan bahwa posisinya "tetap tidak berubah. Situasi ini harus diselesaikan melalui negosiasi yang menjamin perdamaian dan keamanan."
Hungaria mendukung posisi Armenia dan menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengomentari hubungan luar negeri Amerika Serikat.
Latvia menyampaikan pernyataannya, kemudian dilanjutkan Estonia yang kembali menyatakan bahwa posisi negaranya mewakili Albania, Lithuania, dan bekas Republik Yugoslav Makedonia.