Hak-hak reproduktif
Sejarah > Program Aksi Kairo.

Program Aksi Kairo yang berdurasi dua puluh tahun diadopsi pada tahun 1994 dalam Konferensi Internasional tentang Penduduk dan Pembangunan (ICPD) di Kairo. Program Aksi yang tidak mengikat ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan reproduksi individu, bukan target demografi. Program ini merekomendasikan agar layanan perencanaan keluarga disediakan dalam konteks layanan kesehatan reproduksi lainnya, termasuk layanan untuk persalinan yang sehat dan aman, perawatan infeksi menular seksual, dan perawatan pasca-aborsi. ICPD juga mengatasi isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan seks, dan kesehatan remaja. Program Kairo merupakan dokumen kebijakan internasional pertama yang mendefinisikan kesehatan reproduksi, menyatakan bahwa:
Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar ketiadaan penyakit atau ketidakmampuan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsinya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman serta memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan kapan dan seberapa sering melakukannya. Terkandung dalam kondisi terakhir ini adalah hak bagi laki-laki dan perempuan untuk diberi informasi dan akses ke metode perencanaan keluarga yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima yang sesuai dengan pilihan mereka, serta metode lain untuk mengatur kesuburan yang tidak melanggar hukum, dan hak akses ke layanan kesehatan yang tepat yang akan memungkinkan wanita melalui kehamilan dan persalinan dengan aman dan memberikan pasangan kesempatan terbaik untuk memiliki bayi yang sehat [paragraf 72].
Berbeda dengan konferensi-konferensi penduduk sebelumnya, berbagai kepentingan dari tingkat bawah hingga pemerintah diwakili dalam pertemuan di Kairo. Sebanyak 179 negara menghadiri Konferensi Internasional tentang Penduduk dan Pembangunan (ICPD), dan secara keseluruhan sebanyak sebelas ribu perwakilan dari pemerintah, LSM, lembaga internasional, dan aktivis masyarakat berpartisipasi. ICPD tidak membahas implikasi jangka panjang epidemi HIV/AIDS. Pada tahun 1999, rekomendasi pada ICPD+5 diperluas untuk mencakup komitmen pada edukasi AIDS, penelitian, dan pencegahan transmisi ibu-anak, serta pengembangan vaksin dan mikrobisida.
Program Aksi Kairo diadopsi oleh 184 negara anggota PBB. Namun demikian, banyak negara Amerika Latin dan Islam mengajukan keberatan resmi terhadap program ini, terutama terkait dengan konsep hak reproduksi dan kebebasan seksual, perlakuan aborsi, dan potensi ketidakcocokan dengan hukum Islam.
Implementasi Program Aksi Kairo bervariasi dari negara ke negara. Di banyak negara, ketegangan muncul setelah ICPD menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Sejak ICPD, banyak negara telah memperluas program kesehatan reproduksi mereka dan mencoba mengintegrasikan layanan kesehatan ibu dan anak dengan perencanaan keluarga. Lebih banyak perhatian diberikan pada kesehatan remaja dan konsekuensi dari aborsi yang tidak aman. Lara Knudsen mengamati bahwa ICPD berhasil memasukkan bahasa feminis ke dalam literatur pemerintah dan lembaga penduduk, namun di banyak negara, konsep-konsep yang mendasar tidak banyak diterapkan. Dalam dua pertemuan persiapan untuk ICPD+10 di Asia dan Amerika Latin, Amerika Serikat di bawah Administrasi George W. Bush, adalah satu-satunya negara yang menentang Program Aksi ICPD.