Masalah lingkungan hidup di Jepang
Kerusakan lingkungan pada tahun 1960-an

Artikel utama: Empat Penyakit Polusi Besar di Jepang
Kebijakan dan peraturan lingkungan Jepang saat ini adalah konsekuensi dari sejumlah bencana lingkungan pada 1950-an dan 1960-an yang menyertai pertumbuhan ekonomi berkecepatan tinggi yang terkait dengan keajaiban ekonomi Jepang. Keracunan kadmium dari limbah industri di Prefektur Toyama ditemukan sebagai penyebab penyakit itai-itai (イタイイタイ病code: ja is deprecated , Itai itai byō, "penyakit aduh aduh") yang sangat menyakitkan. Orang-orang di Kota Minamata di Prefektur Kumamoto diracuni oleh metilmerkuri yang dikeringkan dari pabrik kimia, suatu kondisi yang dikenal sebagai penyakit Minamata. Jumlah korban di Minamata adalah 6.500 pada November 2006.
Di Yokkaichi, sebuah pelabuhan di Prefektur Mie, polusi udara yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan peningkatan pesat dalam jumlah orang yang menderita asma dan bronkitis. Di daerah perkotaan asbut fotokimia dari asap knalpot otomotif dan industri juga berkontribusi pada peningkatan masalah pernapasan. Pada awal 1970-an, keracunan arsenik kronis yang disebabkan oleh debu dari tambang arsenik terjadi di Shimane dan Prefektur Miyazaki.
Gerakan pencinta lingkungan mulai bermunculan di seluruh Jepang setelah protes Anpo pada tahun 1960, yang memberi energi pada aktivis generasi baru. Gerakan-gerakan ini memperoleh momentum karena Rencana Penggandaan Pendapatan Perdana Menteri Hayato Ikeda menempatkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi dengan segala cara, memperburuk masalah lingkungan.
Pada tahun 1969, Serikat Konsumen Jepang didirikan untuk menangani masalah kesehatan dan klaim palsu oleh perusahaan. Sesi Diet Nasional tahun 1970 dikenang sebagai "Diet Polusi". Menanggapi meningkatnya tekanan dan kemarahan rakyat, Diet mengesahkan empat belas undang-undang anti-polusi dalam satu sesi, dalam apa yang dilihat sebagai titik balik dalam kebijakan lingkungan. Akibatnya, Jepang memiliki apa yang pada saat itu merupakan undang-undang perlindungan lingkungan terkuat di dunia.
Undang-undang baru ini termasuk Undang-Undang Polusi Air dan peraturan nasional tentang pembuangan racun. Prinsip "pencemar membayar" diperkenalkan. Badan Lingkungan Nasional, yang kemudian berkembang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, didirikan pada tahun 1971. Pengeluaran pemerintah nasional untuk isu-isu lingkungan hampir dua kali lipat antara tahun 1970 dan 1975 dan tiga kali lipat di tingkat pemerintah daerah. Investasi bisnis di teknologi bersih juga meningkat secara dramatis.
Pada paruh kedua tahun 1970-an, Serikat Konsumen Jepang memimpin oposisi terhadap tenaga nuklir, menyerukan Kampanye Pekan Tenaga Nuklir Nasional. Gerakan ini akan terus berkembang selama beberapa dekade berikutnya menjadi gerakan anti-tenaga nuklir di Jepang yang cukup besar.
Pada 1990-an, undang-undang lingkungan Jepang semakin diperketat. Pada tahun 1993 pemerintah mereorganisasi sistem hukum lingkungan dan mengesahkan UU Lingkungan Hidup (環境基本法) dan hukum terkait. Undang-undang tersebut mencakup pembatasan emisi industri, pembatasan produk, pembatasan limbah, peningkatan konservasi energi, promosi daur ulang, pembatasan pemanfaatan lahan, pengaturan program pengendalian pencemaran lingkungan, bantuan korban dan ketentuan sanksi. Badan Lingkungan dipromosikan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup penuh pada tahun 2001, untuk menangani masalah lingkungan internasional yang memburuk.
Pada tahun 1984 Badan Lingkungan telah mengeluarkan buku putih pertamanya. Dalam studi tahun 1989, warga berpikir masalah lingkungan telah membaik dibandingkan dengan masa lalu, hampir 1,7% berpikir bahwa segala sesuatunya telah membaik, 31% berpikir bahwa mereka tetap sama, dan hampir 21% berpikir bahwa mereka telah memburuk. Sekitar 75% dari mereka yang disurvei menyatakan keprihatinan tentang spesies langka, penyusutan hutan hujan, ekspansi gurun, perusakan lapisan ozon, hujan asam, dan peningkatan air dan polusi udara di negara berkembang. Sebagian besar percaya bahwa Jepang, sendiri atau bekerja sama dengan negara industri lainnya, memiliki tanggung jawab untuk memecahkan masalah lingkungan. Dalam jajak pendapat 2007, 31,8% masyarakat menjawab kegiatan pelestarian lingkungan lebih mengarah pada pembangunan ekonomi, 22,0% menjawab kegiatan lingkungan tidak selalu menghambat ekonomi, 23,3% menjawab pelestarian lingkungan harus diutamakan meskipun dapat menghambat ekonomi. dan 3.2％ menjawab pembangunan ekonomi harus diprioritaskan daripada pelestarian lingkungan.
Tinjauan Kinerja Lingkungan Jepang pertama OECD diterbitkan pada tahun 1994, yang memuji negara tersebut karena memisahkan pembangunan ekonominya dari polusi udara, karena kualitas udara negara tersebut meningkat sementara ekonomi berkembang pesat. Namun, nilai kualitas airnya lebih buruk, karena sungai, danau, dan perairan pesisirnya tidak memenuhi standar kualitas. Laporan lain pada tahun 2002 mengatakan bahwa campuran instrumen yang digunakan untuk menerapkan kebijakan lingkungan sangat efektif dan peraturannya ketat, ditegakkan dengan baik dan berdasarkan pada kapasitas pemantauan yang kuat.
Dalam laporan tahunan lingkungan 2006, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa isu utama saat ini adalah pemanasan global dan pelestarian lapisan ozon, konservasi lingkungan atmosfer, air dan tanah, pengelolaan sampah dan daur ulang, langkah-langkah untuk bahan kimia, konservasi lingkungan alam dan partisipasi dalam kerjasama internasional.