stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pajak
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat > Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi tersebut diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU PPh yakni UU No 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021.
Dari definisi tersebut penghasilan mempunyai 5 (lima) elemen:
tambahan kemampuan ekonomis Dari kacamata akuntansi, tambahan kemampuan ekonomis dapat diartikan sebagai tambahan sisi aktiva di neraca/laporan posisi keuangan wajib pajak yang tidak dibarengi dengan penambahan utang/liabilitas atau modal. Penambahan aktiva yang dibarengi dengan penambahan utang/liabilitas merupakan utang. Utang bukan merupakan penghasilan karena debitur mau tidak mau harus mengembalikan pokok hutang beserta bunganya. Penambahan aktiva yang dibarengi dengan penambahan modal merupakan setoran modal yang juga bukan penghasilan.
diterima atau diperoleh wajib pajak Penggunaan kata diterima untuk wajib pajak yang menggunakan stelsel kas dalam pembukuannya, sedangkan kata diperoleh untuk wajib pajak yang menggunakan stelsel akrual dalam pembukuannya.
baik dari Indonesia maupun luar Indonesia (world wide income) Indonesia menggunakan world wide income dalam pengenaan pajaknya. Oleh karenanya bagi wajib pajak dalam negeri, penghasilan dari manapun baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia harus dilaporkan di SPT.
dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Oleh karenanya biasanya penghasilan diukur dari pola konsumsi maupun kekayaan wajib pajak.
dengan nama dan dalam bentuk apapun Pengenaan pajak atas penghasilan dilakukan tanpa memperhatikan jenis, bentuk maupun nama penghasilannya. Oleh karenanya selama memenuhi definisi penghasilan meskipun bentuknya dalam bentuk barang (bukan kas) maka tetap disebut sebagai penghasilan.
Dasar hukum diberlakukan PPh adalah UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat > Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat > Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor Perhutanan, Perkebunan dan sektor Pertambangan sedangkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan ke pemerintah Kabupaten/Kota.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat > Bea Meterai

Bea meterai menurut UU Nomor 10 Tahun 2020 merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2020 tentang Bea Meterai. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 134 Tahun 2021 menjelaskan tentang Tarif Bea Meterai yang ditetapkan sebesar Rp 10.000,00.
Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia juga menyediakan meterai elektronik dengan payung hukum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid ini telah berlaku pada 19 Agustus 2021. Meterai elektronik berguna sebagai pelengkap dokumen elektronik yang diakui keabsahannya.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat > Bea Keluar / Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Pusat > Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain:
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Daerah > Pajak Provinsi

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
Pajak Air Permukaan; dan
Pajak Rokok.
Penggolongan Jenis Pajak > Berdasarkan pihak yang memungut pajak > Pajak Daerah > Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Hotel,
Pajak Restoran,
Pajak Hiburan,
Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah,
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Undang-undang perpajakan negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
stdtd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
stdtd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
stdtd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
stdd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
stdd Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
stdd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:[butuh rujukan]
Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Contoh:
Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:
"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak
Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
Contoh:
Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 1 macam tarif tetap
Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 11%
Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)
Asas pemungutan > Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:
1. Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
Asas Equality(asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
Teori pemungutan

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:
Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
Penerimaan pajak di Indonesia

Penerimaan pajak tahun 2012 adalah 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar 92,53 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12, 47 %. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%.
Realisasi penerimaan pajak 2012 per jenis pajak:
Pajak Penghasilan (PPh) Rp464,66 triliun
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp336,05 triliun
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp28,96 triliun
Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp1.529,67 triliun.[butuh rujukan]
Lihat pula

Direktorat Jenderal Pajak
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Penghindaran pajak
Pajak Penghasilan
Bentuk Usaha Tetap
Jurusita Pajak
Uang
Perpajakan di Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai
Pendapatan Negara
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Belanja Negara
Penanaman Modal Dalam Negeri
Retribusi
Catatan Kaki

↑  Laba usaha yang diterima oleh badan usaha maupun perorangan itulah yang akan dikenai PPh. Namun, bagi Wajib Pajak perorangan, sebelum laba dikenakan pajak terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditetapkan dan bergantung pada jumlah tanggungan keluarganya. Sebenarnya, pihak yang memiliki sebuah usaha berbentuk badan adalah juga perorangan sebagai investor. Hasil yang akan diterima oleh investor sebagai pemilik usaha merupakan penghasilan kembali yang merupakan Objek PPh bagi perorangan. Namun karena prinsip usaha adalah “going concern” maka keuntungan dari sebuah badan usaha tidak selalu langsung dinikmati oleh investor (pemilik) tetapi dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar usaha. Sehingga penghasilan yang diterima oleh perorangan atas investasinya di badan usaha bisa ditunda sampai keuntungan tersebut dibagikan ke perorangan.
↑  Pendapatan pajak itu belum termasuk pendapatan cukai, bea masuk, dan pendapatan pungutan ekspor.
Pranala luar

Situs Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia
Pieter Brueghel the Younger, The tax collector's office, 1640
Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims
Ogoamas I, Sojol Utara, Donggala

Ogoamas I adalah desa di kecamatan Sojol Utara, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Bengkoli, Sojol Utara, Donggala

Bengkoli adalah desa di kecamatan Sojol Utara, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Perbatasan Malaysia–Thailand

Titik pengecekan Sadao di Danok, yang berada di perbatasan Malaysia-Thailand yang ditandai oleh batu perbatasan di depannya. Foto diambil dari sisi Malaysia (Kedah) dari perbatasan tersebut.
Perbatasan Malaysia–Thailand terdiri dari perbatasan darat di sepanjang Semenanjung Malaya dan perbatasan laut di Selat Malaka dan Teluk Thailand/Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berada di selatan perbatasan tersebut sementara Thailand berada di utaranya. Sungai Golok membentuk aliran paling timur sepanjang 95 km di perbatasan darat.
Perbatasan daratnya berdasarkan pada Traktat 1909 antara Thailand, yang waktu itu dikenal sebagai Siam, dan Inggris yang mulai meluaskan pengaruhnya atas negara-negara Melayu utara Kedah, Kelantan, Perlis, Perak dan Terengganu pada awal abad ke-20. Empat negara tersebut sebelumnya berada di bawah kekuasaan Siam. Empat negara bagian Malaysia berada di sekitaran perbatasan tersebut. Mereka adalah (dari barat ke timur) Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Empat provinsi Thai yang berada di sekitaran perbatasan tersebut adalah Satun, Songkhla, Yala dan Narathiwat.
Malaysia dan Thailand memiliki perjanjian perbatasan landas benua dan laut teritorial untuk Selat Malaka yang masing-masing ditandatangani pada 1979 dan 1971. Perjanjian 1979 juga meliputi Indonesia sebagai penandatangani karena perjanjian tersebut juga menentukan tiga titik perbatasan landas benua umum untuk tiga negara tersebut. Perjanjian 1979 juga mendirikan perbatasan teritorial laut di Teluk Thailand sementara sebuah memorandum terpisah yang ditandatangani pada 1979 mendirikan batas landa benua pendek di kawasan tersebut. Keraguan atas perbatasan tersebut menjadi subyek persengketaan dari pengklaiman wilayah laut. Pengklaiman tersebut berujung pada pendirian wilayah pengembangan bersama pada 1990 dimana kedua negara tersebut sepakat untuk berbagi sumber daya mineral di sebuah wilayah seluas 7,250 km persegi.
Sejarah

Perbatasan antara Thailand atau Siam dan kesultanan-kesultanan di Semenanjung Malaya (sekarang Semenanjung Malaysia) beragam sepanjang sejarah menurut pengaruh kerajaan tersebut atas kesultanan-kesultanan tersebut. Bagian selatan Siam sering kali diduduki oleh orang Melayu dan kesultanan Melayu tradisional Kedah (yang meliputi wilayah Perlis, Setul), Kelantan, Pattani (yang terdiri dari wilayah Singgora, Yala, Ligor) dan Terengganu berada di bawah kekuasaan Siam pada abad ke-19. Negara-negara Melayu yang berada di selatan, yakni Perak dan Pahang merupakan kesultanan independen sampai Inggris mulai menyebarkan pengaruh mereka pada akhir 1800an. Garis terdepan antara negara-negara tersebutn kebanyakan samar dan tak terdefinisikan.
Pada 1785, Inggris mengambil pulau Penang dari Sultan Kedah. Selat antara pulau dan daratan utama semenanjung Malaysia menjadi perbatasan antara teritorial Inggris dan teritorial Kedah, dan juga Siam.
Pada 6 Mei 1869, Inggris dan Siam menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Bangkok 1869 dimana Siam meraih sebagian wilayah di daratan utama tersebut yang sementara Penang diberikan untuk Inggris. Teritorial tersebut menjadi dikenal sebagai Provinsi Wellesley (sekarang dikenal sebagai Seberang Perai). Traktat tersebut juga mendefinisikan perbatasan antara teritorial Ingrgis dan Siam dan perbatasan tersebut masih menjadi garis perbatasan antara Penang dan Kedah pada masa sekarang, meskipun keduanya sekarang menjadi negara bagian konstituen Malaysia.
Pada 9 Juli 1909, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian lainnya di Bangkok. Dikenal sebagai Traktat Inggris-Siam 1909, perjanjian tersebut menyatakan bahwa negara bagian Kedah, Kelantan, dan Terengganu diberikan untuk Britania Raya sementara Pattani masih berada di tangan Siam. Traktat tersebut dalam salah satu dari empat aneksasinya, mendefinisikan perbatasan antara teritorial Inggris dan Siam. Perbatasan tersebut menjadi perbatasan saat ini antara Malaysia dan Thailand.
Thailand meraih kekuasaan atas Kedah, Kelantan, dan Terengganu pada masa Perang Dunia II saat Jepang menyerahkan wilayah-wilayah tersebut kepada kerajaan tersebut, kemudian memindahkan lagi perbatasan Negara-Negara Melayu-Siam ke wilayah selatan. Negara-negara tersebut dikembalikan ke Inggris pada akhir prang tersebut.
Pranala luar

See Clip videos Thailand Border Diarsipkan 2016-03-09 di Wayback Machine.
Thailand proposes security fence along border with M'sia
Thailand to erect security fence along border with Malaysia
Daftar kata serapan dari bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia

Berikut ini adalah sejumlah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa:
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
A

abab: embusan udara yang keluar dari mulut.
abon²: perbekalan untuk melaut.
abang² : merah
abangan: golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan.
abdi dalem: pegawai keraton.
adang²: menanak nasi menggunakan dandang.
adem (adhêm ): dingin; sejuk; tenteram.
mengadem (ngadhêm): menyejukkan diri (di tempat yang teduh dan dingin)
adem ayem (adhêm ayêm): sejuk dan tenang tenteram.
aduk (adhuk ): arau; acau; campur
mengaduk (ngadhuk): mengarau; mengacau; mencampur.
adukan:
ajek (ajêk/ajêg): tetap; teratur; tidak berubah.
ajang: tempat untuk makan sesuatu.
ajur: remuk; hancur.
akas⁵: kering & bertekstur keras.
alih :
mengalih (ngalih): pindah.
mengalihkan (ngalihna): memindahkan.
alot: tidak mudah putus; tidak lancar.
alon : pelan; perlahan.
alon-alon: perlahan-lahan.
alum¹: layu.
ambekan (ambêkan): napas; bernapas.
amblas: hilang; lenyap (tentang harta)
ambles (amblês ): turun (ke dalam tanah)
amblesan: sesuatu yang ambles.
ambrol: runtuh
ambruk: roboh
ambyar: bercerai-berai
amis: anyir (berbau sperti bau ikan).
amleng (amlêng): tidak ada kabar sama sekali.
ampas: sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya.
ampuh¹: manjur; mujarab.
amuk :
mengamuk (ngamuk): menyerang dengan membabi buta.
amoh: jelek dan mudah sobek karena usang; lunak.
ancang-ancang:
ancar-ancar (ancêr-ancêr ):
mengancar-ancar: memperkirakan.
andong¹ (andhong): kereta kuda sewaan.
andong²: tanaman perdu.
andong³: tempoyan.
angon :
mengangon (ngangon): menggembala.
angsu : ambil air.
mengangsu (ngangsu): mengambil air.
angan (aṅěn/angên ): pertimbangan, pemikiran; pusat pikiran, intelek, hati, jiwa.
angan-angan ('angên-angên): pikiran; ingatan, cita-cita, maksud; niat, gambaran dalam ingatan.
angkuh (aṅkuh/angkuh): congkak, pongah, sombong.
angel¹ (angèl): sulit.
anteng¹ (antêng): tenang, diam; tidak banyak tingkah.
antek (antèk): kaki tangan; budak.
anjlok¹²³ (anjlok/anjlog):
anyang-anyangan:
anyar : baru.
teranyar: terbaru.
apes (apês ): tidak beruntung.
keapesan: perihal apes.
apak¹ (apêk): berbau tidak sedap karena berjamur.
ari-ari: tembuni; plasenta.
arit : sabit.
mengarit (ngarit): menyabit (mencari rumput; membabat rumput).
arak² : iring; kirim.
arak-arakan: iring-iringan orang dan sebagainya yang berjalan atau bergerak bersama-sama; pawai.
asu: anjing.
awut-awutan: kusut; tidak beraturan; tidak mengikuti aturan.
ayan: penyakit epilepsi.
ayem (ayêm): tenteram dan damai hati.
ayom : lindungi.
mengayomi (ngayomi): melindungi.
pengayom: pelindung.
pengayoman: proses, cara, perbuatan mengayomi; perlindungan.
terayomi: (kêayomi): dapat dilindungi.
ayu: cantik dan menawan; cantik dan anggun.