Takhta Suci
Organisasi

Artikel utama: Kuria Romawi
Takhta Suci merupakan salah satu dari tujuh monarki absolut terakhir yang tersisa di dunia, bersama dengan Arab Saudi, Eswatini, Uni Emirat Arab, Qatar, Brunei, dan Oman. Paus mengatur Gereja Katolik melalui Kuria Romawi. Kuria terdiri dari kompleks kantor yang mengelola urusan gereja di tingkat tertinggi, termasuk Sekretariat Negara, sembilan Kongregasi, tiga Pengadilan, sebelas Dewan Kepausan, dan tujuh Komisi Kepausan. Sekretariat Negara, di bawah Kardinal Sekretaris Negara, mengarahkan dan mengkoordinasikan Kuria. Petahananya ialah Kardinal Pietro Parolin, merupakan jabatan dalam Takhta Suci yang setara dengan perdana menteri. Uskup Agung Paul Gallagher, Sekretaris Bagian Hubungan dengan Negara Sekretariat Negara, bertindak sebagai menteri luar negeri Takhta Suci. Parolin ditunjuk dalam perannya oleh Paus Fransiskus pada 31 Agustus 2013.
Bapa Suci Paus menjalankan pemerintahan Gereja Katolik melalui Kuria Romawi. Kuria Romawi terdiri atas sejumlah jawatan yang menangani urusan-urusan Gereja pada tingkat tertinggi, mencakup Sekretariat Negara, sembilan Kongregasi, tiga Pengadilan Gereja, sebelas Dewan Kepausan, dan sebelas Komisi Kepausan. Sekretariat Negara, di bawah pimpinan Kardinal Sekretaris Negara, mengarahkan dan mengkoordinasi Kuria. Sekretaris Negara saat ini, Kardinal Piero Parolin, adalah padanan Takhta Suci untuk seorang perdana menteri. Kardinal Dominique Mamberti, Sekretaris Bagian Hubungan Antarnegara dari Sekretariat Negara, bertindak selaku menteri luar negeri Takhta Suci.
Sekretariat Negara adalah satu-satunya badan Kuria yang berlokasi di dalam Kota Vatikan. Jawatan lainnya menempati sejumlah gedung di beberapa lokasi berbeda di Roma yang memiliki hak-hak ekstrateritorial seperti kedutaan-kedutaan besar.
Lembaga-lembaga Kuria yang paling aktif di antaranya Kongregasi bagi Doktrin Iman, yang mengawasi doktrin Gereja-Katolik; Kongregasi bagi Para Uskup, yang mengkoordinasi penunjukan uskup-uskup di seluruh dunia; Kongregasi bagi Penginjilan, yang memantau seluruh karya misi; dan Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, yang berhubungan dengan isu-isu sosial dan perdamaian internasional.
Tiga pengadilan menjalankan kekuasaan peradilan. Sacra Rota Romana menangani peradilan banding normal, yang terbanyak adalah yang terkait dengan tuduhan ketidaksahan pernikahan. Signatura Apostolik adalah pengadilan banding tertinggi dan pengadilan administratif yang berfokus pada keputusan Sacra Rota Romana dan keputusan administratif kepala biara gerejawi (uskup dan kepala biara ordo keagamaan), seperti penutupan paroki atau pemberhentian seseorang dari tugas. Signatura Apostolik juga mengawal kinerja pengadilan gerejawi pada semua tingkatan. Lembaga Penitensial Apostolik tidak berurusan dengan penilaian atau keputusan dari pihak luar, melainkan dengan urusan nurani, pemberian absolusi atas sensura, ekskomunikasi (pengucilan) dan interdiksi (larangan keikutsertaan dalam ibadah), dispensasi, keringanan hukuman, validasi, pembenaran, dan berkat-berkat lainnya; lembaga ini juga berwenang menetapkan aturan indulgensi.
Pengawas Urusan Ekonomi Takhta Suci mengkoordinasikan keuangan semua departemen di dalam Takhta Suci dan mengawal administrasi semua kantor, tanpa memandang derajat keotonoman mereka. Yang terpenting dari semua ini adalah Administrasi Warisan Takhta Suci.
Pengawas Rumah Tangga Kepausan bertanggung jawab bagi organisasi rumah tangga, jemaat, dan upacara kepausan (terpisah dari bagian liturgi yang ketat).
Takhta Suci tidak bubar apabila Paus mengundurkan diri atau mangkat. Sebagai gantinya, Takhta Suci masih berfungsi berdasarkan ketentuan sede vacante. Selama masa interregnum, para kepala departemen (dicastery) Kuria Romawi (seperti para pengawas jemaat) segera berhenti dari jabatan masing-masing, satu-satunya perkecualian adalah Lembaga Penitensial Apostolik, yang melanjutkan peran pentingnya terkait absolusi dan dispensasi, dan Camerlengo, yang mengurusi temporalitas (hal keduniawian; seperti tanah, rumah, dan keuangan) Takhta Santo Petrus pada periode ini. Maka Pemerintah Takhta, dan oleh karenanya pula Gereja Katolik, menjadi tanggungan Dewan Kardinal. Hukum kanonik melarang Dewan Kardinal dan Camerlengo memperkenalkan sembarang perbaruan atau kebaruan di dalam pemerintah Gereja pada periode ini.
Pada tahun 2001, Takhta Suci meraih pendapatan sebesar 422,098 miliar lira (atau sekira 202 juta dolar Amerika Serikat pada waktu itu), dan pemasukan bersih sebesar 17,720 miliar lira (kira-kira 8 juta dolar Amerika Serikat).