Partai Persatuan Pembangunan
Sejarah > Dualisme Kepemimpinan

Walaupun konflik internal dalam Pilpres 2014 berakhir dengan damai, konflik internal kembali terjadi setelah Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji pada 23 Mei 2014. Internal partai saat itu kembali mulai bergejolak terkait rencana pemberhentian Suryadharma sebagai ketua umum. Pada 10 September 2014, PPP memutuskan untuk memecat Suryadharma sebagai ketua umum namun keputusan itu ditolak oleh Suryadharma. Sebagai tindakan balasan, Suryadharma Ali memecat Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) pada 12 September 2014. PPP kemudian menyelenggarakan Muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 dan menentukan bahwa Romy ditunjuk sebagai Ketua Umum baru. Hasil muktamar tersebut disahkan oleh pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Joko Widodo melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.
Keputusan tersebut digugat oleh Suryadharma Ali yang menggugat hasil muktamar tersebut dan menyelenggarakan muktamar tandingan di Jakarta. Pada 2 November 2014, kubu Suryadharma Ali memilih Djan Faridz untuk menggantikan Suryadharma Ali. Ketegangan ini meledak di ruang publik pada 2 Desember 2014. Mirip dengan peristiwa 27 Juli 1996, masa yang mengatasnamakan kubu Romy geruduk kantor DPP PPP dengan tujuan merebut dan menguasai kantor tersebut. Perebutan kantor DPP PPP berujung pada kesepakatan pemanfaatan kantor bersama-sama oleh kedua kubu. Sejak 2015, kedua kubu tersebut melakukan upaya hukum demi memperoleh legitimasi.
Pada 25 Februari 2015, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Suryadharma Ali tentang pengesahan kepengurusan DPP PPP kubu Romy oleh pemerintah dengan hasil status Romy sebagai ketua umum PPP batal secara hukum dan Menkumham Yasonna Laoly melakukan intervensi internal partai. Namun demikian, Kubu Romy menyatakan banding sehingga dualisme dalam internal PPP masih jauh dari selesai. Harapan damai sempat mencuat dalam Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) 13 Maret 2015, dimana Ketua Umum versi Muktamar Jakarta Djan Faridz dan Wakil Ketua Umum versi Muktamar Surabaya Emron Pangkapi hadir dan sepakat mengakhiri konflik internal tersebut. Bahkan, kedua kubu tersebut mendukung pemerintahan Joko Widodo. Namun hanya tiga hari berselang, kubu Djan Faridz kembali mendesak Yasonna Laoly untuk mematuhi keputusan PTUN. Pada 26 Oktober 2015, Makhamah Agung RI menangkan gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz.
Menyikapi putusan MA, pemerintah mengesahkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung tahun 2011, atau muktamar terakhir sebelum pelaksanaan muktamar oleh kedua kubu pada 2014. Kepengurusan ini juga memiliki wewenang untuk membentuk panitia penyelenggara muktamar atau muktamar luar biasa PPP. PPP akhirnya kembali melakukan muktamar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada April 2016. Romy secara aklamasi dipilih sebagai ketua umum dalam pertemuan ini namun kepengurusan PPP berdasarkan muktamar ini kembali digugat oleh PPP kubu Djan Faridz. Pada 22 November 2016, PPP kubu Djan Faridz kembali memenangi gugatan yang diajukan ke PTUN. Menkumham diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP pimpinan Romy. Keputusan ini kembali direspons oleh PPP kubu Romahurmuziy dengan mengajukan banding. PPP pimpinan Romahurmuziy akhirnya memenangi banding terkait kepengurusan partai. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada Juni 2017 memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN pada 22 November 2016 yang memenangkan gugatan PPP kubu Djan Faridz. Ketegangan di antara kedua kubu berlanjut meskipun putusan banding telah dibacakan. Pada 16 Juli 2017, tragedi perebutan kantor DPP PPP kembali terulang. Pendukung kedua kubu terlibat bentrokan yang menyebabkan kaca gedung pecah dan seorang penjaga keamanan terluka.
Memasuki tahun 2018, ketegangan di antara kedua kubu mulai mereda. Humphrey Djemat menggantikan posisi Djan Faridz sebagai pemimpin sementara PPP kubu Muktamar Jakarta. Pada kepengurusan Humphrey, niat islah akhirnya dikemukakan. Niat ini ditunjukkan dengan keputusan Humphrey untuk menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj. Humphrey, yang datang bersama Suharso Monoarfa, meminta Said Aqil untuk menjadi mediator islah di antara kedua kubu PPP. Niat islah ini secara resmi disampaikan oleh Humphrey pada 18 November 2018 dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP kubu Djan Faridz. Dalam pertemuan ini, Humphrey dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Djan Faridz. Niat islah tersebut dilontarkan karena konflik internal yang tidak kunjung selesai mengancam partisipasi PPP dalam Pemilihan Umum 2019.