stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Prancis Vichy
Ikhtisar > Yuridiksi

Secara teori, yurisdiksi sipil pemerintah Vichy mencakup sebagian besar Prancis Metropolitan, Aljazair Prancis, Maroko Prancis, Protektorat Tunisia Prancis, dan seluruh kekaisaran kolonial Prancis yang menerima otoritas Vichy; hanya wilayah perbatasan Elsaß-Lothringen yang disengketakan yang ditempatkan di bawah administrasi langsung Jerman. Elsaß-Lothringen secara resmi masih bagian dari Prancis, karena Reich tidak pernah menganeksasi wilayah tersebut. Pemerintah Reich pada waktu itu tidak tertarik untuk mencoba menegakkan aneksasi sedikit demi sedikit di Barat (meskipun kemudian mencaplok Luksemburg) – ia beroperasi dengan anggapan bahwa perbatasan barat baru Jerman akan ditentukan dalam negosiasi damai yang akan dihadiri oleh semua Sekutu Barat, dengan demikian menghasilkan perbatasan yang akan diakui oleh semua kekuatan utama. Karena ambisi teritorial Adolf Hitler secara keseluruhan tidak terbatas pada pemulihan Elsaß-Lothringen, dan karena Inggris tidak pernah sepakat, negosiasi damai ini tidak pernah terjadi.
Nazi berniat menganeksasi sepetak besar Prancis timur laut dan mengganti penduduk daerah itu dengan pemukim Jerman, dan pada awalnya melarang pengungsi Prancis untuk kembali ke wilayah ini. Pembatasan ini, yang tidak pernah ditegakkan secara menyeluruh, pada dasarnya ditinggalkan setelah serangan Uni Soviet, yang berdampak mengubah ambisi teritorial Nazi hampir secara eksklusif ke Timur.  Pasukan Jerman yang menjaga garis batas Zone interdite timur laut ditarik pada malam 17–18 Desember 1941 meskipun garis itu tetap berada di atas kertas untuk sisa pendudukan.
Namun demikian, secara efektif Elsaß-Lothringen dianeksasi: hukum Jerman diterapkan pada wilayah tersebut, penduduknya dipindahkan ke Wehrmacht dan yang jelas pos bea cukai yang memisahkan Prancis dari Jerman ditempatkan kembali di mana mereka berada antara tahun 1871–1918. Demikian pula, sepotong wilayah Prancis di Pegunungan Alpen berada di bawah pemerintahan Italia langsung dari bulan Juni 1940 hingga September 1943. Di seluruh negara, pegawai negeri sipil berada di bawah wewenang resmi menteri Prancis di Vichy. René Bousquet, kepala polisi Prancis yang dicalonkan oleh Vichy, menjalankan kekuasaannya di Paris melalui komandan keduanya, Jean Leguay, yang mengoordinasi penggerebekan dengan Nazi. Namun, undang-undang Jerman lebih diutamakan daripada Prancis di wilayah pendudukan, dan Jerman sering mengendarai kasar tentang kepekaan administrator Vichy.
Pada tanggal 11 November 1942, setelah pendaratan Sekutu Afrika Utara (Operasi Torch), Axis meluncurkan Operasi Anton, menduduki Prancis selatan dan membubarkan "Pasukan Gencatan Senjata" yang sangat terbatas.
Ikhtisar > Legitimasi

Pernyataan Vichy sebagai pemerintah Prancis yang sah ditolak oleh Prancis Bebas dan oleh seluruh pemerintah Prancis berikutnya setelah perang. Mereka berpendapat bahwa Vichy adalah pemerintah ilegal yang dijalankan oleh para pengkhianat, yang berkuasa melalui kudeta yang tidak konstitusional. Pétain secara konstitusional ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Lebrun pada tanggal 16 Juni 1940, dan ia secara hukum memiliki hak untuk menandatangani gencatan senjata dengan Jerman; Namun, keputusannya untuk meminta Majelis Nasional untuk membubarkan dirinya sendiri sementara memberinya kekuasaan diktator telah menjadi lebih kontroversial. Para cendekiawan secara khusus memperdebatkan keadaan pemungutan suara oleh Majelis Nasional Republik Ketiga, memberikan kekuatan penuh kepada Pétain pada tanggal 10 Juli 1940. Argumen utama yang diajukan terhadap hak Vichy untuk menjelmakan kelangsungan negara Prancis didasarkan pada tekanan yang diberikan oleh Pierre Laval, mantan Perdana Menteri di Republik Ketiga, tentang para deputi di Vichy, dan tidak adanya 27 wakil dan senator yang melarikan diri dengan kapal Massilia, dan dengan demikian tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara. Keabsahan pemerintahan Vichy diakui oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, yang memperluas pengakuan diplomatik kepada pemerintah Pétain.
Jatuhnya Prancis dan pendirian pemerintahan Vichy > Kondisi gencatan senjata dan 10 Juli 1940 suara dari kekuatan penuh

Informasi lebih lanjut: Gencatan senjata 22 Juni 1940
Gencatan senjata membagi Prancis menjadi zona-zona yang diduduki dan tidak dihuni: Prancis utara dan barat, termasuk seluruh pantai Atlantik, ditempati oleh Jerman, dan sisa dua perlima negara berada di bawah kendali pemerintah Prancis dengan ibukota di Vichy di bawah Pétain. Seolah-olah, pemerintah Prancis mengelola seluruh wilayah.
Jatuhnya Prancis dan pendirian pemerintahan Vichy > Kondisi gencatan senjata dan 10 Juli 1940 suara dari kekuatan penuh > Tahanan

Artikel utama: Tawanan perang Prancis selama Perang Dunia II
Jerman mengambil dua juta tentara Prancis sebagai tawanan perang dan mengirim mereka ke kamp-kamp di Jerman. Sekitar sepertiga telah dibebaskan dengan berbagai syarat pada tahun 1944. Dari sisanya, para perwira dan NCO (kopral dan sersan) disimpan di kamp-kamp tetapi dibebaskan dari kerja paksa. Para prajurit pertama-tama dikirim ke kamp-kamp "Stalag" untuk diproses dan kemudian mulai bekerja. Sekitar setengah dari mereka bekerja di pertanian Jerman, di mana jatah makanan memadai dan kendalinya ringan. Yang lain bekerja di pabrik atau tambang, di mana kondisinya jauh lebih keras.
Jatuhnya Prancis dan pendirian pemerintahan Vichy > Kondisi gencatan senjata dan 10 Juli 1940 suara dari kekuatan penuh > Tahanan Jerman

Gencatan senjata mengharuskan Prancis menyerahkan warga negara Jerman mana pun di negara itu atas permintaan Jerman. Prancis menganggap ini sebagai istilah "tidak terhormat" karena akan mengharuskan Prancis untuk menyerahkan orang-orang yang telah memasuki Prancis mencari perlindungan dari Jerman. Upaya untuk menegosiasikan masalah dengan Jerman terbukti tidak berhasil, dan Prancis memutuskan untuk tidak menekan masalah tersebut sampai menolak Gencatan Senjata.
Hubungan luar negeri > Pertempuran Indochina Prancis, Jepang dan Prancis-Thailand

Artikel utama: Invasi Indochina Prancis, Perang Prancis-Thailand, Kudeta Jepang di Indochina Prancis, dan Indochina Prancis di Perang Dunia II
Pada bulan Juni 1940, kejatuhan Prancis membuat pertahanan Prancis di Indochina lemah. Pemerintahan kolonial yang terisolasi dipisahkan dari bantuan luar dan persediaan luar. Setelah negosiasi dengan Jepang, Prancis mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di Indocina. Tingkah laku yang tampaknya patuh ini meyakinkan Mayor Jenderal Plaek Pibulsonggram, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, bahwa Vichy Prancis tidak akan dengan serius menentang kampanye militer Thailand untuk memulihkan bagian-bagian Kamboja dan Laos yang telah diambil dari Thailand oleh Prancis awal abad ke-20. Pada bulan Oktober 1940, pasukan militer Thailand menyerang melintasi perbatasan dengan Indochina dan meluncurkan Perang Prancis-Thailand. Meskipun Prancis mendapatkan kemenangan penting angkatan laut atas Thais, Jepang memaksa Prancis untuk menerima mediasi Jepang dari perjanjian damai yang mengembalikan wilayah yang disengketakan ke kendali Thailand. Prancis dibiarkan di tempat untuk mengelola koloni Indochina sampai tanggal 9 Maret 1945, ketika Jepang mengadakan coup d'état di Indochina Prancis dan mengambil kendali, membangun koloni mereka sendiri, Kekaisaran Vietnam, sebagai negara boneka ganda.
Hubungan luar negeri > Perjuangan kolonial dengan Prancis Bebas

Artikel utama: Pasukan Kemerdekaan Prancis
Untuk melawan pemerintah Vichy, Jenderal Charles de Gaulle menciptakan Pasukan Kemerdekaan Prancis (FFL) setelah pidato Banding 18 Juni 1940 nirkabel Diarsipkan 2019-01-11 di Wayback Machine.. Awalnya, Winston Churchill bersikap mendua tentang de Gaulle, dan Churchill memutuskan hubungan diplomatik dengan Vichy hanya ketika menjadi jelas bahwa pemerintah Vichy tidak akan bergabung dengan Sekutu.
Hubungan luar negeri > Perjuangan kolonial dengan Prancis Bebas > Amerika

Artikel utama: Sejarah Martinik § Perang Dunia II, dan Sejarah Guyana Prancis § Abad ke-20
Prancis Bebas menguasai Saint Pierre dan Miquelon pada tanggal 25 Desember 1941. Guadeloupe dan Martinik di Antilles Prancis, juga Guyana Prancis di pantai utara Amerika Selatan, tidak bergabung dengan Prancis Bebas hingga tahun 1943–1944.
Hubungan luar negeri > Perjuangan kolonial dengan Prancis Bebas > Khatulistiwa dan Afrika Barat

Di Afrika Tengah, tiga dari empat koloni di Persekutuan Afrika Prancis Khatulistiwa segera menuju ke Prancis Bebas : Chad Prancis pada tanggal 26 Agustus 1940, Kongo Prancis pada tanggal 29 Agustus 1940, dan Oubangui-Chari pada tanggal 30 Agustus 1940. Mereka bergabung dengan mandat Prancis Kamerun pada tanggal 27 Agustus 1940. Satu koloni di Persekutuan Afrika Prancis Khatulistiwa, Gabon, harus diduduki oleh pasukan militer antara tanggal 27 Oktober dan 12 November 1940.
Pada tanggal 23 September 1940, Angkatan Laut Britania Raya dan pasukan Prancis Bebas di bawah Charles de Gaulle meluncurkan Pertempuran Dakar, upaya untuk merebut pelabuhan Dakar yang strategis dan dikuasai Vichy di Afrika Barat Prancis (Senegal modern). Setelah upaya untuk mendorong mereka untuk bergabung dengan Sekutu ditolak oleh para pembela, sebuah pertempuran yang tajam meletus antara pasukan Vichy dan Sekutu. HMS Resolution rusak berat oleh torpedo, dan pasukan Prancis Bebas yang mendarat di pantai selatan pelabuhan diusir oleh api besar. Lebih buruk lagi dari sudut pandang strategis, para pembom Angkatan Udara Prancis Vichy yang bermarkas di Afrika Utara mulai membom pangkalan Inggris di Gibraltar dalam menanggapi serangan terhadap Dakar. Terguncang oleh pertahanan Vichy yang tegas, dan tidak ingin semakin meningkatkan konflik, pasukan Inggris dan Prancis mengundurkan diri pada tanggal 25 September, mengakhiri pertempuran.
Pada tanggal 8 November 1940, pasukan Prancis Bebas di bawah de Gaulle dan Pierre Koenig, bersama dengan bantuan Angkatan Laut Kerajaan, menyerbu Gabon milik Vichy. Gabon, yang merupakan satu-satunya wilayah Afrika Prancis Khatulistiwa yang tidak mau bergabung dengan Pasukan Kemerdekaan Prancis, jatuh ke tangan sekutu pada 12 November 1940, setelah ibukota Libreville dibom dan ditangkap. Pasukan Vichy terakhir di Gabon menyerah tanpa konfrontasi militer dengan sekutu di Port-Gentil. Penangkapan Gabon oleh Sekutu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh Afrika Prancis Khatulistiwa berada di luar jangkauan Axis.
Hubungan luar negeri > Perjuangan kolonial dengan Prancis Bebas > Somaliland Prancis

Artikel utama: Somaliland Prancis selama Perang Dunia II
Gubernur Somaliland Prancis (sekarang Djibouti), Brigadir-Jenderal Paul Louis Victor Marie Legentilhomme, memiliki garnisun tujuh batalyon dari pasukan infantri Senegal dan Somalia, tiga baterai senjata lapangan, empat baterai senjata anti-pesawat terbang, sebuah perusahaan tank ringan, empat perusahaan milisi dan laskar, dua peleton korps unta dan bermacam-macam pesawat. Setelah berkunjung dari 8–13 Januari 1940, Wavell memutuskan bahwa Legentilhomme akan memerintahkan pasukan militer di kedua Somaliland jika perang dengan Italia datang. Pada bulan Juni, pasukan Italia dibentuk untuk menangkap kota pelabuhan Djibouti, pangkalan militer utama. Setelah Pertempuran Prancis pada bulan Juni, netralisasi koloni Prancis Vichy memungkinkan Italia untuk berkonsentrasi pada Somaliland Inggris yang lebih ringan dipertahankan. Pada tanggal 23 Juli, Legentilhomme digulingkan oleh perwira angkatan laut pro-Vichy Pierre Nouailhetas dan pergi pada tanggal 5 Agustus ke Aden, untuk bergabung dengan Prancis Bebas. Pada bulan Maret 1941, penegakan Inggris atas rezim barang selundupan yang ketat untuk mencegah pasokan yang diteruskan ke Italia, kehilangan titiknya setelah penaklukan AOI. Inggris mengubah kebijakan, dengan dorongan dari Prancis Bebas, untuk "mengerahkan Somaliland Prancis ke pihak Sekutu tanpa pertumpahan darah". Prancis Bebas akan mengatur pemusnahan sukarela oleh propaganda (Operasi Marie) dan Inggris akan memblokade koloni.
Wavell mempertimbangkan bahwa jika tekanan Inggris diterapkan, sebuah unjuk rasa akan tampak dipaksakan. Wavell lebih suka membiarkan propaganda terus berlanjut dan menyediakan sejumlah kecil persediaan di bawah pengawasan ketat. Ketika kebijakan itu tidak berpengaruh, Wavell menyarankan negosiasi dengan gubernur Vichy Louis Nouailhetas, untuk menggunakan pelabuhan dan kereta api. Saran itu diterima oleh pemerintah Inggris tetapi karena konsesi yang diberikan kepada rezim Vichy di Suriah, proposal dibuat untuk menyerang koloni sebagai gantinya. Pada bulan Juni, Nouailhetas diberi ultimatum, blokade diperketat dan garnisun Italia di Assab dikalahkan oleh operasi dari Aden. Selama enam bulan, Nouailhetas tetap bersedia memberikan konsesi atas pelabuhan dan kereta api tetapi tidak akan mentolerir campur tangan Prancis Merdeka. Pada bulan Oktober, blokade ditinjau, tetapi awal perang dengan Jepang pada bulan Desember menyebabkan semua kecuali dua kapal blokade ditarik. Pada tanggal 2 Januari 1942, pemerintah Vichy menawarkan penggunaan pelabuhan dan kereta api, yang akan dicabut blokade tetapi Inggris menolak dan mengakhiri blokade secara sepihak pada bulan Maret.
Hubungan luar negeri > Perjuangan kolonial dengan Prancis Bebas > Suriah dan Madagaskar

Titik api berikutnya antara Inggris dan Prancis Vichy muncul ketika sebuah pemberontakan di Irak dijatuhkan oleh pasukan Inggris pada bulan Juni 1941. Pesawat Angkatan Udara Jerman (Luftwaffe) dan Angkatan Udara Italia (Regia Aeronautica) yang bergerak melalui kepemilikan Prancis atas Suriah, campur tangan pertempuran dalam jumlah kecil.  Itu menyoroti Suriah sebagai ancaman terhadap kepentingan Inggris di Timur Tengah. Akibatnya, pada tanggal 8 Juni, pasukan Britania dan Persemakmuran Bangsa-Bangsa menyerbu Suriah dan Lebanon. Ini dikenal sebagai Kampanye militer Suriah-Lebanon atau Operasi Pengekspor. Ibukota Suriah, Damaskus, ditangkap pada 17 Juni dan kampanye lima minggu berakhir dengan jatuhnya Beirut dan Konvensi Akko (Gencatan Senjata Saint Jean d'Acre) pada tanggal 14 Juli 1941.
Partisipasi tambahan pasukan Prancis Bebas dalam operasi Suriah kontroversial di kalangan Sekutu. Itu meningkatkan prospek Prancis menembaki orang Prancis, menimbulkan kekhawatiran perang saudara. Selain itu, diyakini bahwa Prancis Bebas dicerca besar-besaran di kalangan militer Vichy, dan bahwa pasukan Vichy di Suriah cenderung melawan Inggris jika mereka tidak disertai oleh unsur-unsur Prancis Bebas. Namun demikian, de Gaulle meyakinkan Churchill untuk mengizinkan pasukannya berpartisipasi, meskipun de Gaulle dipaksa untuk menyetujui proklamasi bersama Inggris dan Prancis Bebas yang menjanjikan bahwa Suriah dan Lebanon akan menjadi sepenuhnya mandiri pada akhir perang.
Dari tanggal 5 Mei hingga 6 November 1942, pasukan Inggris dan Persemakmuran melakukan Operasi Ironclad, yang dikenal sebagai Pertempuran Madagaskar: perebutan pulau Madagaskar Vichy yang dikendalikan Prancis yang besar, yang dikhawatirkan pasukan Jepang dapat digunakan sebagai pangkalan untuk mengganggu perdagangan dan komunikasi di Samudera Hindia. Pendaratan awal di Diégo-Suarez relatif cepat, meskipun butuh pasukan Inggris enam bulan lagi untuk mendapatkan kendali atas seluruh pulau.
Kolaborasi dengan Jerman > Kebijakan rasial dan kolaborasi > Undang-undang atas orang-orang Yahudi

Sebuah peraturan Nazi tertanggal 21 September 1940, memaksa orang-orang Yahudi dari "zona pendudukan" untuk menyatakan diri mereka seperti itu di kantor polisi atau sub-prefektur (sous-préfectures). Di bawah tanggung jawab André Tulard, kepala Layanan untuk Orang Asing dan Pertanyaan Yahudi di Préfecture de police Paris, sistem pengarsipan yang mendaftarkan orang-orang Yahudi telah dibuat. Tulard sebelumnya menciptakan sistem pengarsipan semacam itu di bawah Republik Ketiga, mendaftarkan anggota Partai Komunis (PCF). Di departmen Seine, yang meliputi Paris dan daerah pinggiran langsungnya, hampir 150.000 orang, tidak menyadari bahaya yang akan datang dan dibantu oleh polisi, datang ke kantor polisi sesuai dengan perintah militer. Informasi yang terdaftar kemudian dipusatkan oleh polisi Prancis, yang membangun, di bawah arahan inspektur Tulard, sistem pengarsipan pusat. Menurut laporan Dannecker, "sistem pengarsipan ini dibagi menjadi file-file yang diklasifikasikan secara abjad, Yahudi berkebangsaan Prancis dan Yahudi asing memiliki file-file dengan warna berbeda, dan file-file itu juga digolongkan, menurut profesi, kebangsaan dan jalan [tempat tinggal]". File-file ini kemudian diserahkan kepada Theodor Dannecker, kepala Gestapo di Prancis, di bawah perintah Adolf Eichmann, kepala RSHA IV-D. Mereka digunakan oleh Gestapo dalam berbagai penggerebekan, di antaranya serangan Agustus 1941 di Arondisemen ke-11 Paris, yang mengakibatkan 3.200 orang asing dan 1.000 orang Yahudi Prancis diinternir di berbagai kamp, termasuk Drancy.
Pada tanggal 3 Oktober 1940, pemerintah Vichy secara sukarela mengumumkan Legislasi anti-Yahudi Vichy pertama, yang menciptakan kelas bawah khusus warga negara Yahudi di Prancis, dan menegakkan, untuk pertama kalinya di Prancis, pemisahan ras. Undang-undang Oktober 1940 mengecualikan orang Yahudi dari pemerintahan, angkatan bersenjata, hiburan, seni, media, dan profesi tertentu, seperti mengajar, hukum, dan kedokteran. Seorang Komisaris Jenderal untuk Urusan Yahudi (CGQJ, Commissariat Général aux Questions Juives) dibentuk pada tanggal 29 Maret 1941. Diarahkan oleh Xavier Vallat sampai Mei 1942, dan kemudian oleh Louis Darquier de Pellepoix sampai bulan Februari 1944. Mencerminkan Asosiasi Yahudi Reich di Jerman, Union Générale des Israélites de France didirikan.
Polisi mengawasi penyitaan telepon dan radio dari rumah-rumah Yahudi dan memberlakukan jam malam pada orang-orang Yahudi mulai Februari 1942. Mereka juga memberlakukan persyaratan bahwa orang-orang Yahudi tidak muncul di tempat-tempat umum, dan naik hanya dengan mobil terakhir metro Paris.
Bersama dengan banyak pejabat polisi Prancis, André Tulard hadir pada hari peresmian kamp interniran Drancy pada tahun 1941, yang sebagian besar digunakan oleh polisi Prancis sebagai kamp transit pusat bagi para tahanan yang ditangkap di Prancis. Semua orang Yahudi dan yang lainnya "tidak diinginkan" melewati Drancy sebelum menuju ke Auschwitz dan kamp-kamp lainnya.
Kolaborasi dengan Jerman > Serangan Vel' d'Hiv Juli 1942

Artikel utama: Serangan Vel' d'Hiv
Pada bulan Juli 1942, di bawah perintah Jerman, polisi Prancis mengorganisir Serangan Vel' d'Hiv (Rafle du Vel' d'Hiv) di bawah perintah René Bousquet dan orang keduanya di Paris, Jean Leguay dengan kerjasama dari otoritas SNCF, perusahaan kereta api negara. Polisi menangkap 13.152 orang Yahudi, termasuk 4.051 anak-anak — yang tidak diminta oleh Gestapo dan 5.082 wanita pada 16 dan 17 Juli, dan memenjarakan mereka di Vélodrome d'Hiver dalam kondisi yang tidak higienis. Mereka dibawa ke kamp interniran Drancy (dijalankan oleh Nazi Alois Brunner dan polisi kepolisian Prancis), kemudian dijejalkan ke dalam gerbong barang dan dikirim dengan kereta api ke Auschwitz. Sebagian besar korban meninggal dalam perjalanan karena kekurangan makanan atau air. Para korban yang selamat dikirim ke kamar gas. Tindakan ini sendiri mewakili lebih dari seperempat dari 42.000 orang Yahudi Prancis yang dikirim ke kamp konsentrasi pada tahun 1942, di mana hanya 811 yang akan kembali setelah perang berakhir. Meskipun Nazi VT (SS-Verfugungstruppe) telah mengarahkan aksi tersebut, otoritas kepolisian Prancis berpartisipasi dengan penuh semangat. "Tidak ada perlawanan polisi yang efektif sampai akhir musim semi 1944", tulis sejarahwan-sejarahwan Jean-Luc Einaudi dan Maurice Rajsfus.
Kolaborasi dengan Jerman > Serangan Agustus 1942 dan Januari 1943

Informasi lebih lanjut: Serangan Marseille
Polisi Prancis, dipimpin oleh Bousquet, menangkap 7.000 orang Yahudi di zona selatan pada bulan Agustus 1942. 2.500 dari mereka transit melalui Kamp des Milles dekat Aix-en-Provence sebelum bergabung dengan Drancy. Kemudian, pada tanggal 22, 23 dan 24 Januari 1943, dibantu oleh kepolisian Bousquet, Jerman menggerebek sebuah serangan di Marseilles. Selama Pertempuran Marseilles, polisi Prancis memeriksa dokumen identitas 40.000 orang, dan operasi itu berhasil mengirim 2.000 orang Marseillese ke kereta kematian, yang mengarah ke Kamp pemusnahan. Operasi ini juga mencakup pengusiran seluruh lingkungan (30.000 orang) di Pelabuhan Lama sebelum kehancurannya. Untuk kesempatan ini, Gruppenführer Karl Oberg, yang bertanggung jawab atas Kepolisian Jerman di Prancis, melakukan perjalanan dari Paris, dan mengirimkannya ke pesanan Bousquet yang langsung diterima dari Heinrich Himmler. Ini adalah kasus penting lain dari kerja sama polisi Prancis yang disengaja dengan Nazi.
Kolaborasi dengan Jerman > Korban tewas Yahudi

Pada tahun 1940 sekitar 350.000 orang Yahudi tinggal di Prancis Metropolitan, kurang dari setengahnya dengan kewarganegaraan Prancis (yang lain adalah orang asing, sebagian besar diasingkan dari Jerman selama tahun 1930-an). Sekitar 200.000 dari mereka, dan sebagian besar Yahudi asing, tinggal di Paris dan sekitarnya. Di antara 150.000 orang Yahudi Prancis, sekitar 30.000, umumnya asli dari Eropa Tengah, telah dinaturalisasi Prancis selama tahun 1930-an. Dari total itu, sekitar 25.000 orang Yahudi Prancis dan 50.000 orang Yahudi asing dideportasi. Menurut sejarahwan Robert Paxton, 76.000 orang Yahudi dideportasi dan mati di kamp konsentrasi dan pemusnahan. Termasuk orang-orang Yahudi yang meninggal di kamp konsentrasi di Prancis, ini akan membuat total 90.000 kematian Yahudi (seperempat dari total populasi Yahudi sebelum perang, menurut perkiraannya). Angka Paxton menyiratkan bahwa 14.000 orang Yahudi tewas di kamp konsentrasi Prancis. Namun, sensus sistematis orang-orang Yahudi yang dideportasi dari Prancis (warga negara atau tidak) yang ditarik di bawah pimpinan Serge Klarsfeld menyimpulkan bahwa 3.000 orang tewas di kamp-kamp konsentrasi Prancis dan 1.000 lainnya telah ditembak. Dari sekitar 76.000 yang dideportasi, 2.566 selamat. Total yang dilaporkan sedikit di bawah 77.500 mati (agak kurang dari seperempat populasi Yahudi di Prancis pada tahun 1940).
Secara proporsional, jumlah keduanya membuat angka kematian yang lebih rendah daripada di beberapa negara lain (di Belanda, 75% populasi Yahudi terbunuh). Fakta ini telah digunakan sebagai argumen oleh pendukung Vichy. Namun, menurut Paxton, angka itu akan jauh lebih rendah jika "negara Prancis" tidak sengaja bekerja sama dengan Jerman, yang kekurangan staf untuk kegiatan kepolisian. Selama Serangan Vel' d'Hiv pada bulan Juli 1942, Laval memerintahkan deportasi anak-anak, melawan perintah Jerman yang eksplisit. Paxton menunjukkan bahwa jika jumlah total korban tidak lebih tinggi, itu disebabkan oleh kekurangan kereta, resistensi penduduk sipil dan deportasi di negara-negara lain (terutama di Italia).