Partai Hati Nurani Rakyat
Sejarah

Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama para tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13 November-2006. Para tokoh tersebut adalah:
Jend. TNI (Purn) Wiranto
Yus Usman Sumanegara
Dr. Fuad Bawazier
Dr. Tuti Alawiyah AS
Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi
Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh
Prof. Dr. Achmad Sutarmadi
Prof. Dr. Max Wullur
Prof. Dr. Azzam Sam Yasin
Jend. TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo
Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail
Samuel Koto
Letjen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy
Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso
Djafar Badjeber
Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono
Elza Syarief
Nicolaus Daryanto
Anwar Fuadi
Dr. Teguh Samudra
Tujuan didirikannya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), seperti yang ditegaskan Wiranto, adalah sebuah bentuk perjuangan dalam mengembalikan fungsi partai politik sebagai organ untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, yang muaranya ditujukan untuk kesejahteraan Masyarakat
Pada 21 Desember 2006, diselenggarakan pertemuan yang kedua untuk mendeklarasikan partai. Wiranto kemudian menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi politik aliran yang selama ini terpisah-pisah dalam satu bingkai kebersamaan. Dirinya menolak anggapan bahwa Partai Hanura didirikan hanya untuk dijadikan kendaraan politik untuknya pada tahun 2009.
Pada Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) I Hanura yang diselenggarakan pada Januari 2008 di Jakarta, Wiranto menyebutkan bahwa partai ini ingin menjadi partai politik organik. Yang berarti, sebuah partai yang pengurus daerah dan cabangnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak tergantung dari pusat. Partai itu mengandalkan prinsip kemandirian dalam administrasi perkantoran dan pendanaan perlu diusahakan sendiri.
Agenda utama Hanura di awal pendiriannya adalah mengembangkan diri menjadi partai yang kuat dengan jaringan yang luas agar bisa lolos verifikasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai parpol, dan lolos dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2009.
Pada April 2008 partai ini berhasil lolos verifikasi dan memiliki badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada Juli 2008 Hanura dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menjadi parpol peserta Pemilu 2009.
Pada Munas II Hanura di Solo tanggal 13--15 Februari 2015, secara aklamasi Wiranto kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015--2020. Pada pidato pengukuhannya, Wiranto ingin agar perolehan suara Partai Hanura tidak lagi masuk daftar partai papan bawah pada pemilu 2019. Pengukuhan Wiranto secara aklamasi ini mengulang seperti yang pernah terjadi di Munas I Partai Hanura tahun 2010.
Pada 2019, muncul konflik antara Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Dewan Pembina Hanura Wiranto yang memanas. Perseteruan di antara kedua pihak terus berlangsung hingga mundurnya Wiranto dari Dewan Pembina Hanura.
Pertikaian antara Oesman Sapta Odang dan Wiranto itu bukanlah hal yang baru. Keduanya sudah berkonflik sejak Hanura pecah menjadi dua kubu, yakni kubu Manhattan dan kubu Ambhara, pada 2018.
Keretakan hubungan Oesman Sapta Odang dan Wiranto mulai tercium saat Hanura mengalami konflik internal pada Januari 2018. Konflik internal itu hingga menyebabkan Hanura memiliki dua kepengurusan dengan dua ketum, yakni Marsekal Madya (Purn) Daryatmo dan Oesman Sapta Odang.
Kisruh bermula dari saling pecat antara Sekretaris Jendral DPP Hanura Syarifuddin Sudding yang berpindah ke PAN dan Oesman Sapta Odang pada 15 Januari 2018. Hingga kemudian Sudding menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 18 Januari 2018 yang menghasilkan Daryatmo sebagai Ketua Umum.
Aksi saling pecat itu pun menyeret nama Wiranto, yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina. Kubu Sudding, yang dikenal dengan kubu Hotel Ambhara, menyebut Wiranto mengetahui perihal pemecatan Oesman Sapta Odang.
Konflik dua kubu masih terus berlangsung hingga Juli 2018. Kali ini, secara terang-terangan Hanura kubu Oesman Sapta Odang menuding Wiranto mendukung kubu Ambhara. Wiranto disebut telah menggelar pertemuan terlarang Partai Hanura. Pertemuan itu diduga bertujuan menguatkan kubu \'Ambhara\' dengan Sekjen Sarifuddin Sudding.
Pertikaian antara Oesman Sapta Odang dan Wiranto kembali terjadi pada Mei 2019, tepatnya setelah Hanura gagal lolos ke DPR pada Pileg 2019. Oesman Sapta Odang menyalahkan Wiranto atas kegagalan Hanura meraih kursi di parlemen.
Tudingan Oesman Sapta Odang lantas dijawab oleh Wiranto. Sebagai pendiri Hanura, Wiranto mengaku dialah yang paling sedih ketika Hanura gagal melenggang ke Senayan. Wiranto meminta semua pihak untuk introspeksi diri dan tak saling menyalahkan. Ia menyebut kesalahannya hanyalah menunjuk Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Umum Hanura.
Pada 2019, pertikaian Oesman Sapta Odang dengan Wiranto semakin memanas. Konflik keduanya kembali muncul saat Wiranto diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto didesak untuk mundur dari Hanura.
Desakan Hanura itu kemudian dibalas Wiranto dengan mendesak Oesman Sapta Odang untuk mundur dari Ketua Umum. Wiranto bahkan menerbitkan surat resmi yang mendesak Oesman Sapta Odang mundur dari kursi Ketum Hanura.
Perseteruan tersebut pun berujung pada tidak diundangnya Wiranto ke Munas III Hanura. Sebab, Wiranto dinilai membuat kesalahan karena meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari posisi Ketua Umum Partai Hanura.
Wiranto pun menilai tidak diundangnya dirinya di Munas III tersebut aneh dan tak lazim. Meski mengaku tak sakit hati, dia mempertanyakan alasan sebenarnya Hanura tak mengundang dirinya yang merupakan salah satu pendiri partai.
Pada 24 Januari 2020, Partai Hanura resmi mengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019--2020 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura Benny Ramdhani memaparkan, hasil Munas Partai Hanura memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oesman Sapta Odang sekaligus menjabat sebagai formatur tunggal penyusun DPP Partai Hanura.
Susunan kepengurusan DPP Partai Hanura disahkan sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Nomor M.HH-03 AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2019 -- 2024). Dalam SK tersebut tidak tercantum nama Wiranto dalam kepengurusan baik sebagai Dewan Pembina atau Penasihat. Sementara, Oesman Sapta Odang menjabat sebagai Ketua Umum.