Ossetia Selatan–Alania
Sejarah > Konflik Georgia–Ossenia > 1989–2008

Ketegangan di kawasan itu mulai meningkat di tengah meningkatnya nasionalisme di antara orang Georgia dan Ossetia pada tahun 1989. Sebelum ini, dua komunitas Oblast Otonom Ossetia Selatan dan RSS Georgia telah hidup damai satu sama lain kecuali untuk peristiwa 1918–1920. Kedua etnis memiliki tingkat interaksi yang normal dan ada banyak perkawinan campur Georgia-Ossetia.
Perselisihan seputar keberadaan orang Ossetia di Kaukasus Selatan menjadi salah satu penyebab konflik. Meskipun historiografi Georgia percaya bahwa migrasi massal Ossetia ke Kaukasus Selatan (Georgia) dimulai pada abad ke-17, mengklaim telah tinggal di daerah itu sejak zaman kuno, yang tidak didukung oleh sumber yang tersedia.
Beberapa sejarawan Ossetia menerima bahwa migrasi nenek moyang Ossetia ke Ossetia Selatan modern dimulai setelah invasi Mongol pada abad ke-13, sementara seorang menteri luar negeri de facto Ossetia Selatan pada 1990-an mengatakan bahwa orang Ossetia pertama kali muncul di daerah itu hanya pada awal abad ke-17. Karena dibuat setelah invasi Rusia tahun 1921, Ossetia Selatan dianggap sebagai ciptaan buatan oleh orang Georgia selama era Soviet.
Front Populer Ossetia Selatan (Ademon Nykhas) dibentuk pada tahun 1988. Pada tanggal 10 November 1989, dewan regional Ossetia Selatan meminta Dewan Tertinggi Georgia untuk meningkatkan status wilayah tersebut menjadi "republik otonom". Keputusan untuk mengubah Oblast Otonom Ossetia Selatan menjadi RSS Otonom Ossetia Selatan oleh otoritas Ossetia Selatan meningkatkan konflik. Pada 11 November, keputusan ini dicabut oleh parlemen Georgia, Majelis Agung Uni Soviet. Pihak berwenang Georgia mencopot Sekretaris Partai Pertama oblast dari posisinya.
Dewan Tertinggi Georgia mengadopsi undang-undang yang melarang partai regional pada musim panas 1990. Dewan regional Ossetia Selatan menafsirkan ini sebagai langkah menentang Ademon Nykhas dan kemudian mengesahkan "deklarasi kedaulatan nasional", memproklamirkan Republik Soviet Demokratik Ossetia Selatan di dalam Uni Soviet pada 20 September 1990. Ossetia memboikot pemilihan parlemen Georgia berikutnya dan mengadakan kontes mereka sendiri pada bulan Desember.
Pada bulan Oktober 1990, pemilihan parlemen di Georgia dimenangkan oleh blok "Meja Bundar" Zviad Gamsakhurdia. Pada 11 Desember 1990, pemerintah Zviad Gamsakhurdia menyatakan pemilihan Ossetia tidak sah dan menghapus status otonomi Ossetia Selatan sama sekali. Gamsakhurdia merasionalisasi penghapusan otonomi Ossetia dengan mengatakan, "Mereka Ossetia tidak memiliki hak untuk sebuah negara di sini, di Georgia. Mereka adalah minoritas nasional. Tanah air mereka adalah Ossetia Utara. Ini mereka pendatang baru."
Ketika parlemen Georgia menyatakan keadaan darurat di wilayah Oblast Otonom Ossetia Selatan pada 12 Desember 1990, pasukan dari kementerian dalam negeri Georgia dan Soviet dikirim ke wilayah tersebut. Setelah Garda Nasional Georgia dibentuk pada awal 1991, Pasukan Georgia memasuki Tskhinvali pada 5 Januari 1991. Perang Ossetia Selatan 1991-1992 ditandai dengan pengabaian umum terhadap hukum humaniter internasional oleh milisi yang tidak terkendali, dengan kedua belah pihak melaporkan kekejaman.
Militer Soviet memfasilitasi gencatan senjata seperti yang diperintahkan oleh Mikhail Gorbachev pada bulan Januari 1991. Pada bulan Maret dan April 1991, pasukan dalam negeri Soviet dilaporkan secara aktif melucuti senjata milisi di kedua sisi, dan menghalangi kekerasan antar-etnis.
Sebagai akibat dari perang, sekitar 100.000 etnis Ossetia melarikan diri dari wilayah itu dan Georgia, sebagian besar melintasi perbatasan ke Ossetia Utara. Selanjutnya 23.000 etnis Georgia melarikan diri dari Ossetia Selatan ke bagian lain Georgia. Banyak pengungsi pergi ke distrik Prigorodnyi Ossetia Utara. Pada tahun 1944, banyak orang Ossetia dimukimkan kembali di daerah Ossetia Utara dari mana Ingush telah diusir oleh Stalin pada tahun 1944.  Pada 1990-an gelombang baru orang Ossetia Selatan bermigrasi ke bekas wilayah Ingush memicu konflik antara Ossetia dan Ingush.
Pada tanggal 29 April 1991, bagian barat Ossetia Selatan dilanda gempa bumi, yang menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Pada akhir 1991, perbedaan pendapat meningkat terhadap Gamsakhurdia di Georgia karena intoleransinya terhadap kritik dan upaya untuk memusatkan kekuatan politik. Pada tanggal 22 Desember 1991, setelah kudeta, Gamsakhurdia dan pendukungnya dikepung oleh oposisi, yang didukung oleh garda nasional, di beberapa gedung pemerintah di Tbilisi. Pertempuran sengit berikutnya mengakibatkan lebih dari 200 korban dan meninggalkan pusat ibu kota Georgia dalam reruntuhan.
Pada 6 Januari, Gamsakhurdia dan beberapa pendukungnya meninggalkan kota untuk diasingkan. Setelah itu, dewan militer Georgia, dan pemerintahan sementara, dibentuk oleh tiga serangkai Jaba Ioseliani, Tengiz Kitovani dan Tengiz Sigua, serta pada Maret 1992, mereka mengundang Eduard Shevardnadze, seorang mantan menteri Soviet, untuk datang ke Georgia untuk mengambil alih Dewan Negara Georgia.
Referendum kemerdekaan diadakan di Ossetia Selatan pada 19 Januari 1992, dengan para pemilih ditanyai dua pertanyaan: "Apakah Anda setuju bahwa Ossetia Selatan harus menjadi negara merdeka?" dan "Apakah Anda setuju dengan solusi parlemen Ossetia Selatan pada 1 September 1991 tentang reuni dengan Rusia?" Kedua proposal disetujui, tetapi hasilnya tidak diakui secara internasional. Meskipun demikian, dewan regional Ossetia Selatan kemudian mengesahkan tindakan kemerdekaan negara dan mendeklarasikan kemerdekaan Republik Ossetia Selatan pada 29 Mei 1992.
Pada 24 Juni 1992, Shevardnadze dan pemerintah Ossetia Selatan menandatangani perjanjian gencatan senjata di Sochi. Pasukan Penjaga Perdamaian gabungan dari Ossetia, Rusia, dan Georgia didirikan. Pada 6 November 1992, OSCE mendirikan misi di Georgia untuk memantau operasi penjaga perdamaian. Sejak saat itu hingga pertengahan 2004, Ossetia Selatan umumnya damai.
Setelah Revolusi Mawar 2003, Mikheil Saakashvili menjadi Presiden Georgia pada tahun 2004. Menjelang pemilihan parlemen dan presiden tahun 2004, ia berjanji untuk mengembalikan integritas wilayah Georgia. Dalam salah satu pidato awalnya, Saakashvili berbicara kepada daerah-daerah separatis, dengan mengatakan, "Baik Georgia maupun presidennya tidak akan tahan dengan disintegrasi Georgia. Oleh karena itu, kami menawarkan negosiasi langsung kepada teman-teman Abkhazia dan Ossetia kami. Kami siap membahas setiap model kenegaraan dengan mempertimbangkan kepentingan mereka untuk memajukan."
Sejak tahun 2004, ketegangan mulai meningkat ketika pihak berwenang Georgia memperkuat upaya mereka untuk membawa wilayah itu kembali di bawah kekuasaan mereka, setelah berhasil di Ajaria. Georgia mengirim polisi untuk menutup pasar gelap Ergneti, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama kawasan itu, yang menjual bahan makanan dan bahan bakar yang diselundupkan dari Rusia. Pihak berwenang Georgia mengklaim penyelundupan besar-besaran barang untuk pasar Ergneti melalui Terowongan Roki,  yang tidak berada di bawah kendali Georgia, merugikan negara dalam jumlah yang signifikan dari pendapatan bea cukai.
Georgia mengusulkan untuk membawa terowongan Roki di bawah kendali dan pemantauan bersama, yang ditolak oleh pihak Ossetia Selatan. Operasi antipenyelundupan terhadap pasar mengakibatkan runtuhnya kepercayaan Ossetia Selatan pada niat Georgia. Gelombang kekerasan meletus antara pasukan penjaga perdamaian Georgia dan milisi Ossetia Selatan dan pejuang lepas dari Rusia. Ini termasuk penyanderaan terhadap lusinan pasukan penjaga perdamaian Georgia,  baku tembak dan penembakan di desa-desa yang dikuasai Georgia, yang menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka. Kesepakatan gencatan senjata dicapai pada 13 Agustus meskipun berulang kali dilanggar.
Pemerintah Georgia memprotes kehadiran ekonomi dan politik Rusia yang diduga meningkat di wilayah tersebut dan terhadap militer yang tidak terkendali dari pihak Ossetia Selatan. Pejabat pemerintah Georgia telah menyatakan posisi keamanan kunci Ossetia Selatan diduduki oleh mantan pejabat keamanan Rusia, sementara beberapa peneliti politik berbicara tentang lembaga yang dialihdayakan ke Federasi Rusia.
Itu juga menganggap pasukan penjaga perdamaian (terdiri dari bagian yang sama dari Ossetia Selatan, Ossetia Utara, Rusia, dan Georgia) tidak netral dan menuntut penggantiannya. Berbagai proposal diluncurkan oleh pihak Georgia untuk menginternasionalkan penjaga perdamaian di Ossetia Selatan. Menurut senat AS Richard Lugar, Amerika Serikat mendukung seruan Georgia pada tahun 2006 untuk penarikan pasukan penjaga perdamaian Rusia dari zona konflik.
Kemudian, utusan Uni Eropa Kaukasus Selatan Peter Semneby mengatakan bahwa "Tindakan Rusia dalam rangkaian mata-mata Georgia telah merusak kredibilitasnya sebagai penjaga perdamaian netral di lingkungan Laut Hitam Uni Eropa." Joe Biden (Ketua, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS), Richard Lugar, dan Mel Martinez mensponsori resolusi pada Juni 2008 yang menuduh Rusia berusaha merusak integritas teritorial Georgia dan menyerukan penggantian pasukan penjaga perdamaian berawak Rusia yang beroperasi di bawah mandat CIS.