stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo
Organisasi Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Karang Taruna "Taruna Mahesa"
Gabungan Kelompok Tani Sri Mumpuni
Desa Ngemplak memiliki beberapa Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Balita, Remaja, dan Lansia
Posyandu Balita :
Posyanda Balita Mawar 1 ( Dukuh Wirodigdan 01/01, Gowanan 02/01, Rojoniten 03/01, Dawukan 01/02)
Posyandu Balita Mawar 2 (Dukuh Ngemplak 01,02,03/04)
Posyandu Balita Mawar 3 ( Dukuh Daratan 01/05, Gebyog 02,03,04/05)
Posyandu Balita Mawar 4 ( Dukuh Demangan 01/03, Plemburan 03/03,Rojomenggalan 02/02)
Posyandu Balita Mawar 5 (Dukuh Slarong 02/03)
Posyandu Balita Mawar 6 (Dukuh Ledok 01/06, Jiwan 02/06)
Posyandu Asmarandana (Perum. Griya Sahabat Rojomenggalan 02/02)
Posyandu Lansia :
Posbindu & Posyandu Lansia Among Rogo (Dukuh Wirodigdan 01/01)
Posyandu Lansia Enggal Waras (Dukuh Demangan 01/03)
Posyandu Lansia Sehati (Dukuh Slarong 02/03)
Posyandu Lansia Sehat Sentosa (Dukuh Ngemplak RW 04)
Posyandu Lansia Damai Sejahtera (Dukuh Daratan & Gebyog RW 05)
Posyandu Ngudi Saras (Dukuh Ledok & Jiwan RW 06)
Posyandu Remaja :
Posyandu Remaja Bhakti Mulya RW 04 Dukuh Ngemplak 01,02,03/04
Desa Ngemplak Memiliki Kelompok Tani yaitu:
Kelompok Tani Maju
Kelompok Tani Makmur
Kelompok Tani Mulyo
Kelompok Wanita Tani
Demografi

Secara Umum kondisi Desa Ngemplak secara demografi Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Jumlah Penduduk 4109 jiwa
- Laki-laki : 2048 jiwa
- Perempuan : 2061 jiwa
2) Tingkat Pendidikan
- Belum sekolah : 103 jiwa
- Tamat SD : 92 jiwa
- Tamat SLTP/sederajat : 94 jiwa
- Tamat SMA/sederajat : 1257 jiwa
- Sarjana D I – DIII / S1 : 61 jiwa
3) Tingkat Pekerjaan
- Petani : 163 jiwa
- Karyawan swasta : 380 jiwa
- PNS : 43 jiwa
- Buruh Tani/nelayan :96 jiwa
- Buruh Pabrik : 456  jiwa
- Wiraswasta/pedagang : 80 jiwa
Fasilitas Umum

- 1 Lapangan Sepak Bola "Ngemplak Bothi" (di Jalan Mahesa Bothi Ngemplak)
- 1 Perpustakaan "Ngudi Ilmu" (di Jalan Mahesa No. 33 Ngemplak)
- 1 Pukesmas Pembantu Ngemplak (di Jalan Brigjen. Katamso Ngemplak RT 01 RW 03)
- 1 Kantor Pos Pembantu Ngemplak KP : 57169 (di Jalan Mahesa Bothi Daratan RT 01/RW 05)
- 10 Sarana Pendidikan (PAUD-SMP)
- 21 Masjid/Mushola dan 1 Gereja Kristen
- Minimarket, Toko Kelontong, dan Warung Makan
Sarana Pendidikan

Pendidikan Formal :
1. PAUD Ceria
(Jln. Mahesa Bothi No.33 Ngemplak)
2. TK Desa Ngemplak
(Jln. Mahesa Bothi No.33 Ngemplak)
3. TK Islam Al - Anis
(Jln. Mahesa Bothi Jiwan RT 02/RW VI Ngemplak)
4. KB - RA Ar - Rasyid
(Slarong RT 02/RW III Ngemplak)
5. SD Negeri Ngemplak 01
(Jln. Mahesa Bothi No.33 Ngemplak)
6. SD Negeri Ngemplak 02
(Wirodigdan RT 01/RW I Ngemplak)
7. SD IT Al - Anis
(Jln. Mahesa Bothi Jiwan RT 02/RW VI Ngemplak)
8. SD IT Taqiyya Rasyida
(Demangan RT 01/RW III Ngemplak)
9.SMP IT Al - Anis
(Jln. Mahesa Bothi Jiwan RT 02/RW VI Ngemplak)
10. SD & SMP Al - Azhar Cairo Sukoharjo (segera buka)
(Jln. Sawahan Slarong RT 02/RW III Ngemplak)
Pendidikan Non formal :
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Global Alpha
(Jln. Brigjen Katamso Demangan RT 01 RW 03, Ngemplak)
Pondok Pesantren Daarul Mustaqim
(Jalan Sawahan Ngemplak, Dukuh Slarong RT 02/RW 03, Ngemplak)
Pondok Pesantren Darul Qur'an Abdul Aziz Blotan ( Jln Mahesa Bothi Ngemplak RT 01/RW 04)
Pondok Pesantren Muhammad Al - Fatih
(Dukuh Gebyok RT 03/RW 05, Ngemplak)
Pondok Pesantren Al-Anisiyah
(Dukuh Jiwan RT 02/RW 06, Ngemplak)
Tempat Ibadah

MASJID/MUSHOLA
1. Masjid As-Sholihin (Wirodigdan RT 01 RW 01).
2. Mushola Al-Falaq (Gowanan RT 02/RW 01)
3. Masjid An -Nur (Perumahan Citra Gowanan RT 02/RW 01)
4. Mushola Ash-Shiddiq (Perumahan Podomoro Gowanan RT 02/RW 01)
5. Mushola Ar-Rahmah (Rojoniten RT 03/RW 01)
6. Masjid An-Nur (Rojoniten RT 03/RW 01)
7. Masjid Sedya Mulya (Dawukan RT 01/RW 02)
8. Masjid Nurul Huda (Rojomenggalan RT 02/RW  02)
9. Masjid Istiqomah (Demangan RT 01/RW 03)
10. Masjid LDII Baitul Makmur (Demangan RT 01/RW 03)
11. Masjid Al-Barokah (Slarong RT 02/RW 03)
12. Masjid Al-Ikhlas (Plemburan RT 03/RW 03)
13. Mushola Aisha Ainha (Perumahan Ndalem Kirana Ngemplak RT 01/RW 04)
14. Masjid Makmur Margo Mulyo (Jalan Mahesa Bothi No.33 Ngemplak)
15. Mushola Al-Firdaus (Ngemplak RT 03/RW 04)
16. Masjid Al-Amin (Daratan RT 01/RW 05)
17. Masjid Ta'mirul Islam (Daratan RT 01/RW  05)
18. Masjid Al - Iman (Perumahan Graha Sehati 1 Daratan RT 01/RW 05)
19. Masjid Fatimah Az-Zahrah (Gebyok RT 03/RW  05)
20. Masjid Al-Ikhlas (Ledok RT 01/RW 06)
21. Masjid Nurul Huda (Jiwan RT 02/RW 06)
22. Mushola Al - Multazam (Perum. Babussalam Grand City Jiwan RT 02/RW 06)
23. Masjid Daarul Mustaqim (Jln.Sawahan Ngemplak, Slarong RT 02/RW 03)
24. Mushola Al-Hidayah (Perumahan Griya Sahabat Rojomenggalan RT 02/RW 02)
GEREJA
Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gebyok (Gebyok RT 02/RW 05)
Transportasi

Arah Utara : Menuju Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta - Keraton Kartasura
Arah Timur : Menuju Mayang, Gatak, Sukoharjo-
Gentan, Baki, Sukoharjo
Arah Selatan : Menuju Trangsan, Gatak, Sukoharjo - Stasiun Gawok
Arah Barat : Menuju Grup 2/Sandi Yudha  Kopassus - Jalan Solo-Jogja
Pranala luar

Situs resmi Desa Ngemplak http://ngemplak-sukoharjo.desa.id/
Facebook "blusukan Kartosuro" https://www.facebook.com/blusukankartosuro.kartosuro
Website resmi Kabupaten Sukoharjo https://sukoharjokab.go.id
Website resmi Kecamatan Kartasura https://kartasura.sukoharjokab.go.id
JDIH Sukoharjo https://jdih.sukoharjokab.go.id
| l b Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah |
| --- | --- |
Kelurahan:  Kartasura  Ngadirejo 
Desa:  Gonilan  Gumpang  Kertonatan  Makamhaji  Ngabeyan  Ngemplak  Pabelan  Pucangan  Singopuran  Wirogunan
Republik Maluku Selatan

| Republik Maluku Selatan Republic of South Malukucode: en is deprecated   (Inggris) Republiek der Zuid-Molukkencode: nl is deprecated   (Belanda) |
| --- | --- |
1950–1963
   Bendera    Lambang  
Semboyan: Mena-Muria
Lagu kebangsaan: Maluku Tanah Airku
Wilayah yang diklaim oleh Republik Maluku Selatan
Status: Negara yang tidak diakui; pemerintahan dalam pengasingan setelah 1966
Ibu kota: Ambon
Bahasa yang umum digunakan: Ambon Belanda Indonesia
Pemerintahan: Republik di bawah pemerintahan transisi
Presiden:  

• 1950 : Johanis Hermanus Manuhutu
• 1950–1966 : Christiaan Robbert Steven Soumokil
• 1966–1992 : Johan Manusama
• 1993–2010 : Frans Tutuhatunewa
• 2010–sekarang : John Wattilete
 
Era Sejarah: Pascakolonial

• Didirikan : 25 April 1950
• Dibubarkan : 2 Desember 1963
• Pengasingan : 12 April 1966
 
 Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini 
Maluku Selatan, secara resmi Republik Maluku Selatan, adalah adalah bekas republik separatis yang tidak diakui yang awalnya mengklaim pulau Ambon, Buru, dan Seram, yang saat ini merupakan bagian dari provinsi Maluku di Indonesia.
Penaklukan Belanda memberlakukan kendali kolonial di seluruh kepulauan pada abad ke-19, membentuk pemerintahan kesatuan. Perbatasan Indonesia saat ini dibentuk melalui ekspansi kolonial yang diselesaikan pada abad ke-20. Setelah pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, para pemimpin nasionalis di Jawa secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan pribumi yang terorganisir pada awalnya datang dari Maluku Selatan dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah dan militer Belanda. Para pemberontak Maluku Selatan pada awalnya berpegang teguh pada perjanjian pasca-kolonial yang menetapkan bentuk kenegaraan federal. Ketika perjanjian itu, yang disetujui antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia pada bulan Desember 1949, dilanggar, mereka secara sepihak mendeklarasikan Republik Maluku Selatan (RMS) yang merdeka sepenuhnya pada bulan April 1950. Para pemimpin Maluku Selatan mendasarkan keputusan mereka pada perjanjian tersebut, yang menetapkan otonomi untuk masing-masing negara bagian federasi.
Setelah kekalahan RMS di Ambon oleh pasukan Indonesia pada bulan November 1950, pemerintah yang mendeklarasikan diri sendiri itu mundur ke Seram, di mana perjuangan bersenjata terus berlanjut hingga 2 Desember 1963. Pemerintahan dalam pengasingan itu pindah ke Belanda pada tahun 1966, setelah pemimpin pemberontakan dan presiden Chris Soumokil ditangkap dan dieksekusi oleh otoritas Indonesia. Pemerintah yang diasingkan itu mengklaim keberadaan mereka yang berkelanjutan, dengan John Wattilete sebagai presiden petahana sejak April 2010. Akan tetapi, tidak seperti Organisasi Papua Merdeka, kelompok ini tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap pemerintah Indonesia hingga saat ini. Republik Maluku Selatan telah menjadi negara anggota Organisasi Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili (UNPO) sejak tahun 1991.
Sejarah > Karier Tentara Maluku Selatan dari tentara kolonial

Sejumlah besar prajurit profesional yang bertugas di Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) direkrut di antara penduduk Ambon dan pulau-pulau di sekitar Maluku Selatan. Kepulauan Maluku Selatan termasuk yang pertama berada di bawah pengaruh Eropa pada abad ke-16. The Protestan misi telah lebih sukses di sana daripada di tempat lain di Hindia Timur; separuh penduduk Ambon menganut aliran Protestan Calvinis.
Pada awal 1605 pedagang Belanda bersenjata VOC merebut benteng Portugis di lokasi kota Ambon di Maluku Selatan. Itu adalah daerah yang sudah sangat dipengaruhi oleh Portugis (nama keluarga Portugis, agama dan bahasa umum) dan Belanda mengembangkannya menjadi pangkalan aman pertama Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC).
Pada masa VOC, orang Maluku tidak hanya dipaksa berdagang dengan VOC saja, tetapi juga harus memfokuskan diri pada produksi cengkeh. Setelah jatuhnya VOC dan jatuhnya perdagangan cengkeh, mereka sepenuhnya bergantung pada struktur kolonial dan mendapatkan pendudukan di tentara kolonial. Orang Ambon dianggap pejuang yang ganas, prajurit yang andal, dan sangat setia kepada Kerajaan Belanda. Reputasi inilah yang membuat mereka tidak disukai oleh warga negara Indonesia lainnya. Semua ini menempatkan mereka pada posisi yang sulit selama pendudukan Jepang dan revolusi nasional Indonesia. Selama pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sebagian besar tentara Maluku hanya ditahan sebentar sebagai tawanan perang.(POW). Awalnya, pasukan pendudukan Jepang memutuskan untuk membebaskan mereka dari tugas militer dan memulangkan mereka. Namun, Jepang dengan cepat menemukan kesalahan perhitungan mereka ketika orang Maluku menjadi salah satu yang paling aktif dalam gerakan perlawanan terhadap mereka. Di seluruh Hindia Belanda yang diduduki, tentara Maluku menciptakan sel-sel perlawanan bawah tanah untuk membantu pasukan Sekutu. Beberapa dari sel-sel ini aktif mengumpulkan kecerdasan; sel tidur lainnya menyembunyikan senjata di lokasi strategis menunggu untuk mengangkat senjata selama invasi Sekutu. Polisi rahasia Jepang (Kempeitai) menanggapi dengan menyiksa dan memenggal kepala tersangka, yang biasanya tidak menghalangi orang Maluku.
Setelah Tentara Kekaisaran Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu, tentara Maluku bertindak sama menantang terhadap kaum revolusioner Indonesia yang mencoba mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Jepang. Konflik berskala lebih kecil pada periode Bersiap antara unit-unit tempur Maluku yang berkumpul kembali dan kelompok-kelompok Permuda biasanya membuat para pejuang Maluku yang terlatih baik menang. Dalam upayanya untuk menundukkan gerakan kontra-revolusioner RMS di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru dibentuk menghadapi kehebatan militer dari pasukan khusus Maluku. Pertempuran sengit tersebut memicu mereka untuk membentuk pasukan khusus mereka sendiri. Pada saat itu, pasukan khusus Maluku hanya sezaman dengan Gurkhaunit Angkatan Darat British Indian.
Sejarah > Pembubaran tentara kolonial

Selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda harus membubarkan KNIL yang telah dipulihkan, dan tentara pribumi memiliki pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Republik, yang didominasi oleh Islam Jawa, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi orang Ambon Protestan, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk mengabdi dengan Tentara Indonesia. Pembubaran terbukti merupakan proses yang rumit dan, pada tahun 1951, dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, tidak semua tentara telah didemobilisasi. Belanda berada di bawah tekanan internasional yang berat untuk membubarkan tentara kolonial dan untuk sementara menjadikan orang-orang ini sebagai bagian dari tentara reguler Belanda, ketika mencoba untuk mendemobilisasi mereka di Jawa. Di sinilah letak sumber ketidakpuasan di antara tentara Maluku karena menurut kebijakan KNIL, tentara berhak memilih tempat mereka akan dibebastugaskan pada akhir kontrak mereka. Situasi politik di Republik Indonesia yang baru pada awalnya tidak stabil dan, khususnya, kontroversi mengenai bentuk federal atau negara yang tersentralisasi mengakibatkan konflik bersenjata di mana orang-orang Ambon mantan KNIL terlibat. Pada tahun 1950 Republik Maluku Selatan merdeka diproklamasikan di Ambon. RMS mendapat dukungan kuat dari orang Ambon dan bekas tentara KNIL Maluku. Akibatnya tentara Maluku yang berada di luar Maluku Selatan menuntut untuk diberhentikan di Ambon. Tetapi Indonesia menolak untuk membiarkan Belanda mengangkut tentara-tentara ini ke Ambon selama RMS tidak tertekan, karena khawatir akan perjuangan militer yang berkepanjangan. Ketika setelah pertempuran sengit RMS ditindas di Ambon, para prajurit menolak untuk diberhentikan di sana. Mereka sekarang menuntut untuk didemobilisasi di Seram, di mana masih ada kantong-kantong perlawanan terhadap Indonesia. Ini lagi-lagi diblokir oleh Indonesia.
Sejarah > Invasi Ambon

Artikel utama: Invasi Ambon
Pada saat proklamasi 1950 pasukan KNIL, termasuk 1080 orang Ambon ditempatkan di Ambon. Prajurit ini menjadi tulang punggung APRMS. Setelah blokade angkatan laut terhadap angkatan laut Indonesia, invasi ke Ambon terjadi pada tanggal 28 September 1950. APRMS melarikan diri dari kota Ambon sebelum pasukan Indonesia yang menyerang mengambil posisi di benteng tua Belanda di perbukitan yang menghadap ke kota. Dari sini mereka melancarkan perang gerilya. TNI menguasai setengah bagian utara pulau, tetapi dihentikan oleh perlawanan sengit orang Ambon di tanah genting selebar satu kilometer, yang menghubungkan bagian selatan. Pada tanggal 5 November kota Ambon jatuh ke tangan tentara Indonesia. Pemerintah RMS pergi ke Seram pada bulan Desember untuk melanjutkan pertempuran RMS dalam bentuk perang gerilya.
Sejarah > Demobilisasi tentara Maluku ke Belanda > Aksi teroris Maluku Selatan di Belanda

Situasi ini menyebabkan ketegangan yang meningkat dan perpecahan dalam gerakan RMS. Pemimpin gerakan RMS generasi tua melihat otoritas mereka ditantang. Akhirnya krisis di komunitas Ambon meledak dalam satu dekade kekerasan terhadap rival internal dan masyarakat Belanda. Serangkaian serangan teroris dimulai pada tahun 1970 dengan penggerebekan di kediaman Duta Besar Indonesia di Wassenaar. Reaksi Belanda terhadap serangan ini tertahan. Para penyerang menerima hukuman ringan dan masih dipandang sebagai idealis yang salah arah . Dalam komunitas Maluku, 'anak laki-laki aksi' memperoleh prestise yang tinggi. Ini memicu tindakan teroris lebih lanjut pada tahun 1975 dan 1977. Lain halnya dengan penyerangan di Wassenaar, tujuan dari tindakan ini tidak terlalu jelas; Selain memulihkan persatuan di dalam gerakan RMS, sulit untuk melihat tujuan konkret dalam retorika yang samar dan tuntutan politik yang tidak mungkin dibuat oleh para penyerang. Serangan di kereta api dan di sekolah desa pada tahun 1977 menyebabkan eskalasi terakhir kekerasan. Pemerintah Belanda tidak melihat jalan keluar lain selain menggunakan kekuatan militer untuk mengakhiri aksi tersebut. Sementara itu, dukungan untuk aksi semacam ini dalam komunitas Maluku sedang surut. Alih-alih menyatukan kembali orang-orang Maluku di Belanda, radikalisme ini mengancam akan menyebabkan lebih banyak perpecahan. Ketika, pada tahun 1978, sekelompok anak muda menggerebek kursi pemerintah provinsi di Assen, mereka tidak mendapat dukungan sedikit pun.
Pengasingan

Pertahanan utama RMS di Pulau Ambon dipatahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, sedangkan perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS dari pulau-pulau tersebut dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Tahun berikutnya, 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan "Republik Maluku Selatan".
Di sana, sebagian gerakan RMS melakukan serangan teror di Belanda. Sejumlah penelitian berpendapat bahwa serangan ini muncul akibat frustrasi tidak adanya dukungan dari pemerintah Belanda.
Serangan pertama dilancarkan tahun 1970 di rumah Duta Besar Indonesia di Wassenaar. Seorang polisi Belanda ditembak dan tewas. Serangan ini diikuti oleh pembajakan kereta api di Wijster tahun 1975. Pembajakan tersebut dibarengi oleh serangan buatan lain di konsulat Indonesia di Amsterdam. Tiga sandera dieksekusi di kereta dan seorang berkebangsaan Indonesia cedera parah saat mencoba kabur dari konsulat. Pada tahun 1977, terjadi pembajakan kereta di De Punt yang dibarengi oleh penyanderaan sekolah dasar di Bovensmilde. Aksi-aksi ini diakhiri secara paksa melalui serbuan marinir Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) yang menewaskan enam teroris dan dua sandera. Aksi RMS terakhir terjadi tahun 1978 ketika balai provinsi di Assen diduduki anggota RMS. Aksi ini juga digagalkan oleh pasukan BBE.
Berbeda dengan Organisasi Papua Merdeka, hingga saat ini belum ada serangan baru yang dilancarkan oleh RMS terhadap pemerintah Indonesia.
Presiden

Presiden pertama RMS dalam pengasingan adalah Prof. Johan Manusama (1966–1993).
Dr. Christian Soumokil adalah Presiden RMS yang pada tahun 1954 bersembunyi dan memimpin perjuangan gerilya di Pulau Seram. Ia ditangkap ABRI di Seram pada tanggal 2 Desember 1962. Soumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta dan dihukum mati. Ia dieksekusi pada tanggal 12 April 1966.
Pemerintah RMS dalam pengasingan masih berdiri di bawah pimpinan Frans Tutuhatunewa M.D. pada tahun 1993–2010. Mereka tetap tidak menyerukan aksi kekerasan terhadap Belanda maupun Indonesia. Presiden dalam pengasingan menyatakan bahwa generasi muda harus berfokus pada pendidikan dan pengembangan diri mereka di Belanda jika benar-benar ingin mendukung dan membangun Maluku Selatan.
Duta besar Indonesia untuk Belanda Junus Effendi Habibie, adik presiden ketiga Indonesia, mengatakan bahwa ia akan mengusahakan sebisanya untuk membantu pemulangan generasi pertama orang Maluku ke tanah airnya jika mereka berhenti menuntut kemerdekaan.
John Wattilete menjadi Presiden RMS pada bulan April 2010. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari generasi kedua orang Maluku di Belanda dan dianggap lebih pragmatis ketimbang presiden-presiden sebelumnya.
Bendera

Bendera RMS terdiri dari warna biru, putih, hijau, dan merah (1:1:1:6) dan memiliki proporsi 2:3. Bendera ini pertama kali dikibarkan tanggal 2 Mei 1950 pukul 10.00. Dua hari kemudian, pemerintah merilis penjelasan tentang arti bendera. Warna biru melambangkan laut dan kesetiaan, putih kesucian, perdamaian, dan pantai putih, hijau tumbuh-tumbuhan, dan merah nenek moyang dan darah rakyat.
Bendera RMS sebelum 2011
Bendera RMS sejak 2011
Lambang

Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama 'Pombo'. Merpati putih dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. 'Pombo' ditunjukkan bersiap-siap terbang, sayapnya setengah terbuka dan di paruhnya terdapat cabang pohon damai. Dadanya bertuliskan 'parang', 'salawaku', dan bentuk tombak.
Bagian blazon dari lambang RMS bertuliskan 'Mena-Moeria'. Slogan ini berasal dari salah satu bahasa asli Maluku. Sejak dauulu, kata-kata ini diteriakkan oleh nakhoda dan pendayung perahu tradisional Maluku, kora-kora, untuk menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti 'Depan-Belakang', tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi 'Saya pergi-Kita mengikuti' atau 'Satu untuk semua-Semua untuk satu'.
Lagu kebangsaan

Lagu kebangsaan RMS berjudul "Maluku Tanah Airku" dan dikarang dalam bahasa Melayu oleh Christian Soumokil dan Docianus Ony Sahalessy dengan alfabet Latin dan Maluku.
Perkembangan RMS saat ini > Perkembangan politik di Belanda

Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Junus Effendi Habibie, memberitahu Radio Netherlands Worldwide bahwa Indonesia senang mengetahui bahwa pemerintahan terasing Maluku tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Habibie, penduduk Maluku sudah diberikan hak otonomi, sehingga situasi masa kini tidak perlu diubah lagi. Ia menolak kemerdekaan Maluku. Komentar Habibie muncul setelah Presiden Maluku dalam pengasingan, John Wattilete, mengatakan bahwa negara Maluku tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Meski kemerdekaan masih menjadi tujuan terakhir, ia menyatakan puas dengan otonomi yang juga diberlakukan di Aceh. Katanya, "Hal paling penting adalah penduduk Maluku bisa memimpin daerahnya sendiri."
Pada bulan April 2010, John Wattilete menjadi presiden kelima RMS. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku di Belanda dan dianggap lebih pragmatis dibanding presiden-presiden sebelumnya. Akan tetapi, sehari sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, pertama kali sejak 1970, Wattilete mengeluarkan perintah hukum agar Presiden ditahan setelah menginjakkan kaki di Belanda. Pada Oktober 2010, Watilette mengumumkan bawah Pemerintah RMS telah mengajukan tuntutan penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pengadilan Den Haag melalui mekanisme kort geding (pengadilan singkat).
Terdapat dua tuntutan yang diajukan RMS ke pengadilan Den Haag. Tuntutan pertama adalah desakan kepada Perdana Menteri Belanda Balkenende "memaksa" Presiden SBY berdialog dengan RMS. Dialog ini bertujuan untuk meminta agar Indonesia menghormati HAM, selain itu juga guna menanyakan keberadaan makam presiden pertama RMS, Sumokil yang dieksekusi pada tahun 1966. Sedangkan tuntutan kedua adalah meminta pengadilan Den Haag memerintahkan penangkapan dan pemeriksaan Presiden SBY di pengadilan melalui mekanisme kort geding. SBY sebagai Presiden Republik Indonesia dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Maluku. Tuntutan ini sendiri ditolak melalui juru bicara pengadilan Den Haag, dan pengadilan memungut biaya gugatan kepada RMS. Sejumlah pakar hukum menyebut aksi ini tidak berperasaan dan gagal, Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungannya keesokan harinya.
Presiden SBY mengumumkan pembatalan keberangkatan ke Belanda pada 5 Oktober 2010 melalui jumpa pers. Pembatalan undangan kunjungan oleh Ratu Belanda itu dibatalkan karena adanya tuntutan penangkapan dirinya jika berkunjung ke Belanda. Menurut SBY, tuntutan penangkapan Presiden Republik Indonesia mengusik harga diri bangsa. Akibat pembatalan ini, media Belanda memberitakan dengan menyebut tindakan SBY merupakan penghinaan terhadap Ratu serta Pemerintah Belanda yang telah menjamin keamanannya selama berkunjung ke Belanda.