Perdagangan anak
Perdagangan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia

Perdagangan anak adalah kejahatan kemanusiaan dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sejumlah ilmuwan memandang perdagangan anak dan perempuan sebagai isu HAM yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan isu-isu terkait HAM lainnya, seperti genosida, perang, dan kekerasan berbasis gender. Perdagangan orang juga merupakan masalah HAM yang masih banyak disalahpahami dan sebagian besar kasusnya terjadi tanpa terdeteksi. Perdagangan manusia baru mulai mendapatkan perhatian besar pada akhir abad 20. Lembaga pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media mulai benar-benar berusaha memahami dan menangani masalah ini secara efektif pada 1980-an. Pada 1990-an, upaya pemberantasan perdagangan manusia terus berlanjut dan mengalami perkembangan cukup signifikan. Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Britania Raya dan Irlandia Utara, serta Australia, pembahasan mengenai perdagangan manusia telah beralih ke isu perbudakan zaman modern. Perbudakan modern merupakan istilah yang menaungi perdagangan manusia dan berbagai macam tindakan eksploitatif yang terjadi di dalamnya, seperti kerja paksa, jeratan utang, kawin paksa, perbudakan, dan praktik serupa lainnya.
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989, anak-anak memiliki empat jenis hak. Keempat hak ini terlanggar saat mereka dalam status diperdagangkan, hak-hak tersebut meliputi:
Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk hidup dan tercukupi kebutuhannya yang paling dasar, seperti gizi, tempat tinggal, standar hidup yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Hak berkembang adalah hak anak untuk mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan spiritualnya. Hak ini antara lain terdiri atas hak atas pendidikan, bermain, rekreasi, kegiatan budaya, akses informasi, dan kebebasan berpikir, hati nurani, dan kepercayaan.
Hak memperoleh perlindungan yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, memastikan mereka dilindungi dari segala bentuk pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk pemberian perlakuan khusus kepada anak-anak pengungsi; perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana; perlindungan bagi anak dalam pekerjaan; serta perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang mengalami eksploitasi dalam bentuk apapun.
Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya. Hak partisipasi mencakup kebebasan anak-anak untuk menyatakan pendapat, memiliki suara terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, bergabung dalam perkumpulan, dan berorganisasi secara damai. Seiring dengan kemampuan mereka yang semakin berkembang, anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan sebagai persiapan saat memasuki usia dewasa.
Sebagaimana yang termaktub dalam piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk setiap manusia terlepas dari ras, jenis kelamin, asal etnis, atau karakteristik lainnya. Hak asasi manusia korban perdagangan tetap melekat pada diri mereka di mana pun mereka berada. Meski berada di negara asing, hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang diperdagangkan tidak dapat didiskriminasi hanya karena status mereka sebagai non warga negara. Sehingga, dengan sedikit perkeculian wajar, hukum hak asasi manusia internasional berlaku untuk semua orang di dalam wilayah atau yurisdiksi suatu negara, terlepas apapun kebangsaan atau kewarganegaraannya dan bagaimana mereka berada di dalam wilayah tersebut.