stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Sultan Aji (seri televisi)
Pranala luar

(Indonesia) Situs web MNC Pictures
Sultan Aji di RCTI+
35974 di Vision+
Yusuf Bachtiar

Untuk sutradara dan penulis naskah Indonesia, lihat Andibachtiar Yusuf.
| Yusuf Bachtiar |
| --- | --- |
Lahir: 14 Juni 1962 (umur 62) Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Pekerjaan: Pemeran
Tahun aktif:  1978—2010 sebagai pemain sepak bola  2016—sekarang sebagai aktor 

Yusuf Bachtiar (lahir 14 Juni 1962
) adalah pemeran dan mantan pemain sepak bola Indonesia.
Karier

Sepanjang kariernya sebagai pemain sepak bola, Yusuf pernah tergabung ke dalam sejumlah klub, seperti klub Persib golongan pemuda dari 1978 hingga 1979, Perkesa '78 dari 1983 sampai 1987, Persib Bandung, Persikab Bandung dari 1997 hingga 1998, serta Persikad Depok dari 2002 sampai 2003. Yusuf juga sempat menjadi asisten pelatih Persib Bandung pada musim 2008–2009 dan musim 2009–2010.
Saat ini, Yusuf telah pensiun dari dunia persepakbolaan.
Filmografi > Film

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | After Life | Rinto |  |
Filmografi > Serial televisi

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Aladin & Putri Yasmin |  |  |
| 2017 | Kekasih Dunia Akhirat |  |  |
| 2017 | Jodoh Wasiat Bapak | Zainuddin | Episode 385 |
| 2017 | Wanita Perindu Surga |  | Musim 1; Episode 27 |
| 2018 | Wanita Perindu Surga |  | Musim 2; Episode 9 |
| 2018 | Aluna |  |  |
| 2018 | Tangis Kehidupan Wanita | Pakde Narsih | Episode 1 |
| 2019 | Kun Anta 2 |  |  |
| 2019 | Mahar 30 Juz | Ayah Nizam |  |
| 2019 | Menembus Mata Bathin the Series | Samsul | Episode 14 |
| 2019 | Oh Mama Oh Papa |  | Episode 43 |
| 2020 | Garis Tangan the Series |  | Episode 29 |
| 2020 | Bawang Putih Berkulit Merah | Ayah Robi |  |
| 2023 | Panggilan | Sukarso |  |
| 2024 | Aini: Malaikat Tak Bersayap | Amir | Episode 29 |
| 2025 | Aini: Malaikat Tak Bersayap | Herlambang | Episode 104 |
Filmografi > Serial web

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Cek Toko Sebelah: Babak Baru 2 | Polisi penyidik | Episode 9 |
| 2024 | Alpha Girls | Komisaris Samuel | 4 episode |
Filmografi > FTV

Vacuum with Love (2017)
Kursi Roda Pengantar Belahan Hati (2017)
Rahasia Si Motor Bekas (2017)
Cintaku Berat di Ongkos (2017)
Layar Unggulan: Putri Bunga Bangkai (2017)
Nenekku Disidang karena Pisang (2017)
Legenda Telaga Wangi dan Tongkat Ajaib (2017)
Duloh Mencari Jodoh (2017)
Ujian Cinta 16 Hari (2017)
Hafiz the Series: Ingin Kubangun Rumah untuk Ayah di Surga (2018)
Azab: Akibat Mendzalimi Anak Yatim, Tubuh Bendahara Masjid Dihisap Bumi (2018)
Mengejar Restu Papamu (2018)
Malam Minggu Keramat (2018) sebagai Bambang
Kisah Nyata: Bos Suamiku Prahara Bagi Rumah Tanggaku (2019)
Jebakan Si Kembar (2019)
Azab: Laknat untuk Menantu Bejat dan Anak Durhaka, Jenazahnya Diselimuti Lumpur (2019)
Pintu Berkah: Jalan Berliku Petani Pala yang Sukses Jadi PNS (2019)
Pintu Berkah: Buruh Kecil yang Teraniaya Menjadi Pengusaha Keripik Jengkol Milenial (2019)
Suara Hati Istri: Bagi Suamiku, Tak Berkhianat Saja Cukup untuk Membahagiakan Seorang Istri (2020)
Suara Hati Istri: Suamiku Belum Dewasa, Aku yang Sengsara (2020)
Suara Hati Istri: Apakah Aku Sanggup Bertahan di Pernikahanku yang Sudah Retak (2020)
Pintu Berkah: Perjuangan Anak Kembar Mengangkat Derajat Ibunya (2024)
Kisah Nyata Spesial: Rahasia di Balik Pernikahanku (2024)
Perlindungan data

Perlindungan data adalah hubungan antara perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data, serta masalah hukum dan politik yang melingkupinya. Perlindungan data juga dikenal sebagai privasi data.
Kesadaran Keamanan Data

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akraman, Candiwan, dan Priyadi serta Sari, tingkat kesadaran keamanan informasi dan privasi pengguna smartphone di Indonesia ada berada di kriteria rata-rata. Pengetahuan di sekolah adalah elemen utama dalam mengedukasi pengguna tentang kesadaran keamanan. Hal itu dikarenakan bidang ilmu kesadaran keamanan sangat berhubungan erat dengan faktor manusia dalam keamanan aset informasi. Pejabat di Innovation Center merupakan penanggungjawab utama dalam proses pengadaan bimbingan teknis terkait kesadaran keamanan kepada karyawan. Selain itu divisi ini juga memiliki kewajiban dalam mempersiapkan penerapan elemen keamanan di dalam sistem informasi perusahaan. Selain itu kontrol keamanan teknis, control procedural dan administrasi di tingkat manajemen juga menjadi cara utama dalam menghindari serangan kepada pengguna. Peranan karyawan, manajer, dan personal IT dalam menggunakan sistem perusahaan adalah kunci sukses dalam mengamankan data penting perusahaan. Cybercrime yang terjadi saat ini memiliki tiga model yang sering terjadi, pertama adalah penyerangan terhadap lini jaringan. Kedua adalah serangan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Model yang terakhir adalah penyerangan terhadap user. Dari ketiga model tersebut, serangan ketiga adalah model yang paling mudah dilakukan oleh peretas, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pengguna terhadap keamanan data. Kelalaian dan kurangnya ketelitian pengguna dalam memberikan informasi menjadi celah utama terjadinya cybercrime pada data sebuah organisasi.
Menurut Mukhlis Amin, kesadaran terhadap keamanan data atau informasi perlu terus ditingkatkan karena keamanan informasi bukan hanya persoalan teknikal saja, namun konstribusi kelalaian manusia juga berpengaruh dalam kerentanan keamanan data. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan informasi guna untuk menghindari risiko kerugian seperti kebocoran informasi, penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan identitas, dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pengakses layanan publik. Langkah dasar untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi:
Selalu cek update dan jaga kebersihan perangkat, sebisa mungkin untuk rutin mengupdate sistem operasi. Selain update, kita juga perlu rajin membersihkan perangkatmu dari virus.
Gunakan kata sandi (password) yang unik dan solid. Gunakan kata sandi yang seunik mungkin dan terus perbaharui minimal tiga bulan sekali. Semakin unik, teka-teki kata sandi semakin sulit dipecahkan oleh peretas.
Mengakses internet dengan aman, selalu gunakan HTTPS.
Mengetahui dan memantau di mana saja anda menyimpan data
Evaluasi segala usaha anda, terus terapakan langkah dasar untuk menjaga privasi. Perlu diingat juga bahwa privasi bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga orang-orang terdekat anda. Enkripsi komunikasi harus dilakukan dari ujung ke ujung, dari pengirim ke penerima, jadi ajak orang-orang terdekat anda untuk mengadopsi langkah-langkah di atas agar bisa saling melindungi informasi pribadi.
Kasus Kebocoran Data

Kasus kebocoran data di Indonesia sudah sering terjadi belakangan ini. Berita terakhir adalah data 279 juta WNI (Warga Negara Indonesia) yang tersebar dalam forum online pada 20 Mei 2021 berisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor ponsel, email, alamat, dan gaji yang diduga merupakan data dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Pihak BPJS hingga saat ini belum mengakui bahwa data tersebut berasal dari BPJS. Namun, mengakui data tersebut mirip dengan data yang ada pada BPJS.
Kasus lain yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Tidak sedikit pula pengguna internet menawarkan jasa jual-beli akun atau pengikut. Padahal praktik tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data seseorang untuk melakukan kejahatan. Kasus terbaru yaitu penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam Zahali (IZ), yang menyebabkan kerugikan pihak bank sekitar Rp 250 juta setelah menggunakan kartu kredit nasabah untuk transaksi gesek tunai. Hasil kejahatan itu kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, salah satunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku mendapatkan data nasabah dengan cara membelinya di internet sebesar Rp 800 ribu untuk 25 data. Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit. Bentuk lain dari diabaikannya perlindungan terhadap privasi adalah munculnya sebuah pesan berisi iklan yang biasa disebut Location-Based Messaging. Pesan tersebut akan terkirim otomatis kepada seseorang jika ia berada di tempat tertentu. Padahal, belum tentu ia pernah menyetujui suatu perjanjian dengan provider dan memperbolehkan mereka merekam setiap aktivitasnya.
Kasus kejahatan siber dan penyalahguaan data pribadi terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara statistik kejahatan siber, dalam kurun waktu 2017-2019, pencurian data pribadi mengalami kenaikan yang signifikan. Bareskrim Polri mencatat di tahun 2017 terdapat 47 kasus, 2018 meningkat menjadi 88 kasus, dan terus meningkat pada 2019-2020 sebanyak 140 kasus. Sejauh ini kesadaran masyarakat terkait kejahatan data pribadi dinilai masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan data hanya 278 dari total 11.777 atau hanya 2,3%.
Dampak Kebocoran Data

Dampak dari kebocoran data/informasi ada tiga, dampak bagi pemilik data, pemegang dan pemroses data, dan pihak yang membocorkan data.
Dampak Kebocoran Data > 1. Pemegang dan Pemroses Data

Kebocoran data mengindikasikan bahwa perusahaan pemegang atau pemroses data tidak melaksanakan prinsip perlindungan data dari akses dan pengungkapan data konsumen yang tidak sah karena berhasil dibobol oleh peretas yang artinya data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang telah berhasil dibocorkan dilakukan penjualan oleh peretas yang artinya peretas mengungkapkan data konsumen secara tidak sah.
Menurut IDC, sebanyak 41% perusahaan dari riset tersebut, merasa sangat khawatir terhadap kebocoran data dan informasi perusahaan, sehingga menetapkan pencegahan kebocoran sebagai tugas utama divisi Teknologi dan Informasi (TI). Menurut itgid.org pihak pemegang dan pemroses data memiliki beberapa dampak terjadinya kebocoran informasi.
Pertama, Legal liability. Perusahaan yang lalai dalam melindungi informasi penting miliknya (yang mengandung informasi customer didalamnya) akan berhadapan dengan UU ITE 2008.
Lost productivity. Perusahaan yang tidak menjaga dengan aman hasil-hasil penemuan baru dan pengembangan baru akan menimbulkan lost productivity, baik bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri karena desain produk baru sudah berpindah ke perusahaan lain.
Business reputation. Kejatuhan reputasi bisnis tidak serta merta akan dialami perusahaan saat itu bila perusahaan mengalami kebocoran informasi. Kerugian juga tidak akan bisa dihitung secara kuantitatif. Namun demikian, pelan tapi pasti perusahaan yang tidak dapat menjaga informasinya akan mengalami degradasi reputasi bisnis, baik nasional dan internasional.
Dampak Kebocoran Data > 3. Penyebar Data

Di Indonesia, dampak bagi pihak penyebar data dalam hal ini berarti pihak yang menyalin dan membocorkan data tanpa izin sudah dijelaskan pada pasal 32 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”. Pihak tersebut mendapat jerat hukum yang dijelaskan pada pasal 48 UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
HAM dan Perlindungan Data

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy right). Hak pribadi (privacy right) meurpakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak pribadi (privacy right) merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Perlindungan data merupakan pemenuhan terhadap hak privasi (privacy right).
Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.
Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pengumpulan besar-besaran set data yang bisa dicari, dikumpulkan, dan direferensi silang ini dinamakan Big Data. Tidak hanya perusahaan, tetapi individu dan pemerintahan juga bisa mengumpulkan data pribadi.
Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia > Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kebijakan terkait perlindungan data tidak hanya pada bidang informasi dan transaksi elektronik. Data pribadi di bidang kesehatan pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [36] yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau disalin oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 menjelaskan mengenai perlindungan data Kesehatan pribadi pada pasal 57, bahwa:
Setiap Orang berhak atas RAHASIA KONDISI KESEHATAN PRIBADINYA yang telah dikemukakan kepada penyelenggara Pelayanan Kesehatan.
Ketentuan mengenai hak atas RAHASIA KONDISI KESEHATAN PRIBADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK BERLAKU dalam hal :
Perintah Undang-Undang
Perintah Pengadilan
Izin yang bersangkutan
Kepentingan masyarakat
Kepentingan orang tersebut.
Pasien adalah seorang konsumen atas jasa dari seorang dokter. Oleh karena itu, seorang pasien memiliki hak-hak seperti yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 atau Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa pasien berhak atas kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak informasi, hak didengar, hak mendapatkan advokasi, ha katas pelayanan yang tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi dan hak yang diatur dalam perundang-undangan 2. Regulasi tersebut juga memberi mandat kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat yang menjamin keamanan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia > Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

Kebijakan terkait perlindungan data/informasi masyarakat juga diatur dalam pasal 1 angka 22 undang undang nomor 24 tahun 2013 yang berbunyi : “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”. sehubungan dengan hal tersebut, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat yang dijelaskan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. dijelaskan lebih lanjut mengenai hak setiap penduduk pada pasal 22 Undang undang Adminduk yang berbunyi :
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
a. Dokumen Kependudukan;
b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. Perlindungan atas Data Pribadi;
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
penggunaan data pribadi masyarakat diatur dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 berbunyi :
Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:
a. menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau
b. menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.
Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia > Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan

Kebijakan terkait perlindungan data juga terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007. Tepatnya disebutkan pada pasal 79 yang berisi:
Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup. dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
memberikan keabsahan Identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kebijakan Perlindungan Data di Indonesia > Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan > Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Indonesia terdiri dari beberapa unsur seperti yang dijelaskan pada pasal 71, yaitu : database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi database, pengelolaan database, pemeliharaan database, pengamanan database, pengawasan database, data cadangan, perangkat pendukung, tempat pelayanan, pusat data, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data. Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan yang harus dilakukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.
Exo-CBX

| EXO-CBX엑소-첸백시 |
| --- | --- |
EXO-CBX saat menghadiri Golden Disk Awards pada Januari 2017. Dari kiri ke kanan: Chen, Xiumin, dan Baekhyun
Informasi latar belakang
Nama lain:  ChenBaekXi  CBX 
Asal: Seoul, Korea Selatan
Genre: K-pop dance-pop
Tahun aktif: 2016–2023
Label: SM Entertainment Avex Trax
Artis terkait:  EXO  SM Town 
Situs web: exo-cbx.smtown.com

Anggota:  Xiumin  Baekhyun  Chen 
Exo-CBX (Hangul: 엑소-첸백시 Exo-Chen-Baek-Xi; ditulis EXO-CBX) adalah subunit resmi pertama dari grup vokal pria Korea Selatan-Tiongkok, EXO. Dibentuk oleh SM Entertainment pada tahun 2016, grup ini terdiri atas tiga anggota EXO yaitu: Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Album mini pertama mereka, Hey Mama! dirilis pada tanggal 31 Oktober 2016.