Kekaisaran Brasil
Sejarah > Konsolidasi

Untuk mencapai tujuan mereka, kaum liberal bersekutu dengan kelompok pelayan istana berkedudukan tinggi dan politikus penting: "Faksi Orang Istana". Orang-orang istana ini merupakan bagian dari lingkaran dalam kaisar dan berpengaruh terhadap kaisar, sehingga kabinet diisi oleh orang-orang istana dan liberal. Namun, dominasi mereka tidak berlangsung lama. Pada tahun 1846, Pedro II telah matang secara jasmani maupun kejiwaan. Ia bukan lagi seorang pemuda berusia 14 tahun yang mudah dipengaruhi oleh gosip, usulan rencana rahasia, atau taktik manipulatif lain; kelemahan sang kaisar muda mulai menghilang secara perlahan dan kelebihannya semakin tampak. Ia berhasil menghentikan pengaruh orang-orang istana dengan mengeluarkan mereka dari lingkaran dalamnya tanpa perlu mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Ia juga memberhentikan orang-orang liberal, yang terbukti tidak efektif dalam menjalankan tugas jabatannya, dan meminta kaum konservatif untuk membentuk pemerintahan pada tahun 1848.
Kemampuan kaisar dan kabinet konservatif diuji oleh tiga krisis yang berlangsung di antara tahun 1848 dan 1852. Krisis pertama terkait dengan impor budak yang ilegal. Impor budak telah dilarang semenjak tahun 1826 sebagai bagian dari perjanjian dengan Britania. Namun, perdagangan manusia masih berlanjut, dan pemerintah Britania meloloskan Undang-Undang Aberdeen pada tahun 1845 yang memberi wewenang kepada kapal-kapal perang Britania untuk memasuki kapal Brasil dan menangkap siapapun yang didapati terlibat dalam perdagangan budak. Sementara Brasil menghadapi masalah ini, pemberontakan Praieira, yang merupakan konflik yang meletus di antara faksi-faksi politik lokal di provinsi Pernambuco (dan yang melibatkan pendukung liberal dan orang istana). Konflik meletus 6 November 1848, tetapi berhasil dipadamkan pada Maret 1849. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terakhir yang meletus pada periode kekaisaran, dan pemadamannya menandai periode perdamaian internal selama empat puluh tahun di Brasil. Hukum Eusébio de Queirós kemudian diundangkan pada 4 September 1850 dan memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah untuk melawan perdagangan budak ilegal. Dengan undang-undang baru ini, Brasil mulai melancarkan penghapusan impor budak. Pada tahun 1852, krisis pertama telah diselesaikan, dan Britania sendiri merasa bahwa Brasil sudah berhasil menghapuskan perdagangan budak.
Krisis ketiga adalah konflik dengan Konfederasi Argentina yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atas wilayah-wilayah di sebelah Río de la Plata dan pelayaran bebas di sungai tersebut. Semenjak tahun 1830-an, diktator Argentina Juan Manuel de Rosas telah mendukung pemberontakan di Uruguay dan Brasil. Kekaisaran Brasil tidak dapat menghadapi ancaman Rosas hingga tahun 1850, ketika persekutuan dibentuk oleh Brasil, Uruguay, dan orang-orang Argentina yang tidak puas dengan Rosas, sehingga memicu Perang Platina pada 18 Agustus 1851 dan pelengseran pemimpin Argentina pada Februari 1852. Keberhasilan Kekaisaran Brasil dalam menangani krisis-krisis ini meningkatan stabilitas dan martabat negara, dan Brasil berubah menjadi kekuatan regional. Di kancah internasional, bangsa Eropa memandang Kekaisaran Brasil sebagai negara yang mewujudkan asas-asas liberal seperti kebebasan pers dan penghormatan kebebasan sipil dalam konstitusi. Monarki parlementer representatif Brasil juga berbanding terbalik dengan kediktatoran dan ketidakstabilitas yang menghantui negara-negara Amerika Selatan lain pada saat itu.