stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Proyek Strategis Nasional
Kemajuan > Tahun 2018

Lihat pula: Daftar Proyek Strategis Nasional
Pada tahun 2018, terdapat 32 Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, dengan nilai Rp 207,4 triliun. Proyek Strategis Nasional yang telah selesai terdiri atas dua kereta api, empat bendungan, satu irigrasi, sepuluh jalan tol, lima Kawasan Ekonomi Khusus, satu bandara, empat kawasan industri, empat smelter, satu Sentra Kelautan Perikanan.
Ke-32 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah:
Kereta Api Prabumulih-Kertapati (32 km)
Bendungan Raknamo
Bendungan Tanju
Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (22 km)
Jalan Tol Pejagan-Pemalang (57,5 km)
Jalan Tol Solo-Ngawi (90,1 km)
Jalan Tol Pemalang-Batang (39,2 km)
Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87 km)
Jalan Tol Kertosono-Mojokerto (40,5 km)
Jalan Tol Semarang-Solo (72,6 km)
Jalan Tol Batang-Semarang (75 km)
Jalan Tol Gempol-Pasuruan (34,2 km)
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (62 km)
Bendungan Rotiklot
Bendungan Logung
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud
Kereta Api Ekspress SHIA (Soekarno Hatta-Sudirman)
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Kawasan Ekonomi Khusus Palu
Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
Kawasan Industri Tanjung Buton
Kawasan Industri Kendal
Kawasan Industri Jawa Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik
Kawasan Industri Dumai
Pembangunan smelter Ketapang
Pembangunan smelter Morowali
Pembangunan smelter Konawe
Pembangunan smelter Bantaeng
Pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani
Irigasi Leuwigoong
Kemajuan > Tahun 2019

Lihat pula: Daftar Proyek Strategis Nasional
Pada tahun 2019, terdapat 30 Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, dengan nilai Rp 165,3 triliun. Proyek Strategis Nasional yang telah selesai, terdiri atas empat bandara, empat bendungan, sembilan jalan, enam kawasan, dua kereta api, satu pelabuhan, dua smelter, dan dua teknologi.
Ke-30 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah:
Empat bandara, yakni Bandara Sultan Baabullah-Ternate dengan investasi senilai Rp 1,35 triliun, Bandara Tjilik Riwut-Palangkaraya (Rp 322,5 miliar), Bandara Syamsuddin Noor (Rp 2,31 triliun), dan Bandara Kertajati (Rp 4,916 triliun);
Empat bendungan, yakni Bendungan Gondang (Rp 680,5 miliar), Bendungan Sei Gong (Rp 258,9 miliar), Bendungan Mila (Rp 107 miliar), dan Bendungan Sindangheula (Rp 484,9 miliar);
Sembilan jalan, yakni Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km) senilai Rp 16,79 triliun, Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km) senilai Rp 11,86 triliun, Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (85 km) senilai Rp 10,08 triliun, Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,2 km) senilai Rp 3,48 triliun, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36,4 km) senilai Rp 16,22 triliun, Jalan Lingkar Trans Morotai (231,84 km) senilai Rp 273 miliar, Jalan Palu-Parigi (83,6 km) senilai Rp 1,1 triliun, Jalan Penghubung Gorontalo-Manado (301,7 km) senilai Rp 3,9 triliun, dan Jalan Trans Maluku 7 ruas senilai Rp 964 miliar;
Enam kawasan ekonomi khusus, yakni Kawasan Industri Batulicin Rp 2,12 triliun, KEK Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan Rp 3,4 triliun, KEK Bitung Rp 2,3 triliun, KEK Morotai Rp 6,8 triliun, KEK Belitung (Tanjung Kelayang) Rp 1,3 triliun, dan KEK Sorong Rp 3,1 triliun;
Dua kereta, yakni penyelenggaran perkeretaapian umum di DKI Jakarta senilai Rp 7,34 triliun dan Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarno senilai Rp 924,8 miliar;
Satu pelabuhan, yakni Pelabuhan Palu (Pantoloan) senilai Rp 100 miliar;
Dua smelter, yakni smelter Kuala Tanjung senilai Rp 21,01 triliun dan smelter Buli senilai Rp 19,7 triliun;
Dua teknologi, yakni Palapa Ring Broadbank di 57 kabupaten/kota senilai Rp 7,71 triliun dan Palapa Ring Broadband di 457 kabupaten/kota senilai Rp 14,3 triliun.
Hambatan

Pembangunan Proyek Strategis Nasional sendiri dalam implementasinya tidak luput menemui hambatan. Setidaknya terdapat lima hambatan yang sering ditemui dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional, yakni pembebasan lahan sebesar 44% dari 225 Proyek Strategis Nasional, perencanaan dan penyiapan proyek porsinya 25%, pendanaan porsinya 17%, perizinan porsinya 12%, dan pelaksanaan konstruksi 2%.
Hambatan > Pembebasan lahan

Pembebasan lahan juga menghambat Proyek Strategis Nasional kilang minyak. Sebagai contoh, dari enam kilang minyak, tiga di antaranya, yakni Kilang Cilacap, Kilang Tuban, dan Kilang Bontang, mengalami hambatan pembebasan lahan. Di Tuban, 17 warga setempat mengajukan gugatan terhadap penetapan lokasi (penlok) Kilang Minyak Tuban, yang menelan investasi Rp 230 triliun, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berhasil menang. Gubernur Jawa Timur kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan keputusan Mahkamah Agung mengesahkan penetapan lokasi terhadap proyek Kilang Tuban. Setelah menang di kasasi, PT Pertamina sudah mulai melakukan pembayaran ganti rugi untuk 400 hektare lahan milik warga pada Februari 2020. Adapun total kebutuhan lahan proyek kilang minyak Tuban adalah 800 hektare dengan rincian 400 hektare lahan milik warga dan 400 hektare lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup.
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina membutuhkan lahan tambahan untuk perluasan Kilang Minyak Cilacap dan kebutuhan lahan tersebut akan dipenuhi dengan skema tukar-menukar lahan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang saat ini tengah dalam proses negosiasi. Di Bontang, Pertamina juga membutuhkan total lahan seluas 900 hektare, namun yang baru terpenuhi seluas 400 hektare.
Meski terhambat pembebasan lahan, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional mengklaim pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional hingga Desember 2019 telah mencapai sekitar 38 ribu hektare, terdiri atas 60 proyek jalan tol seluas 16.582 hektare, 16 jaringan rel kereta api seluas 728,6 hektare, 12 proyek irigasi seluas 768,02 hektare, 26 pembangunan bendungan seluas 7.949 hektare, dua kawasan ekonomi khusus (KEK) seluas 8.183 hektare, pembangunan pos lintas batas negara seluas 50,2 hektare, 13 proyek infrastruktur kelistrikan seluas 4.131 hektare, dan 1 kilang minyak seluas 43,01 hektare.
Hambatan > Perencanaan

Berdasarkan kajian Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat dua faktor yang membuat perencanaan dan penyiapan sebuah proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek infrastruktur dengan status Proyek Strategis Nasional, berjalan lambat. Kedua faktor tersebut adalah Pertama, perencanaan proyek yang panjang akibat kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kedua, kualitas desain proyek belum memadai, sehingga berdampak pada penambahan waktu untuk meninjau kelayakan proyek.
Guna memenuhi standar internasional, Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membantu perencanaan dan persiapan proyek termasuk dokumen pra studi kelayakan (outlined business case/OBC), skema bisnis dan pembiayaan. Saat ini, dokumen persiapan proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada investor telah berisikan detail nama proyek, nilai investasi yang dibutuhkan, tingkat pengembalian investasi, manfaat finansial, termasuk fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah serta perkiraan risiko investasi. Dalam proses perencanaan ini, KPPIP dinilai perlu memperhitungkan risiko keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, dan hasil yang tidak sesuai harapan, sebagai pusat perhatian.
Solusi lainnya adalah penerapan kebijakan satu peta nasional (one map policy), sinkronisasi data spasial dan data statistik seperti peta pusat pertumbuhan baru, peta pengembangan kawasan industri, dan peta prioritisasi penurunan kesenjangan. Dimulai dari penerbitan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, kemudian peluncuran geoportal pada Desember 2018 yang mencakup 83 dari total 85 peta tematik dari 19 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Hambatan > Penyiapan proyek

Di tahap penyiapan proyek, masalah krusial yang menjadi hambatan adalah kualitas desain proyek yang tidak memadai. Hambatan ini diatasi dengan menyediakan Project Development Fund dari Unit Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau PPP Unit (Public Private Partnership) Kementerian Keuangan membantu Project Development Fund (PDF). Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas memusatkan fasilitas penyiapan proyek regular.
Dengan adanya Project Development Fund, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat terbantu dari sisi biaya dalam menyiapkan prastudi kelayakan, dokumen tender, hingga proyek mencapai financial close. PT Sarana Multi Infrastruktur bertindak sebagai pelaksana pendampingan bagi PJPK.
Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) juga berperan dalam penyiapan proyek. Salah satunya dengan menyusun dan melakukan sosialisasi tentang standar pra studi kelayakan atau outlined business case (OBC). Pihak KPPIP juga telah membentuk Panel Konsultan di bidang penyiapan proyek, hukum, keuangan, manajemen proyek, dan pengadaan tanah/penilaian proyek. Kelima fungsi konsultan tersebut diisi oleh masing-masing tujuh konsorsium konsultan lokal dan internasional agar dapat membantu PJPK.
Penyiapan dokumen prastudi kelayakan berperan strategis dalam memastikan sebuah proyek layak secara teknis, ekonomis, finansial dan tidak memiliki risiko maupun dampak negatif sosial lingkungan. Ketidakakuratan dalam membuat dokumen prastudi kelayakan berupa analisis ekonomi seperti kesalahan dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, ketidakcermatan dalam menentukan asumsi debt-to-equity ratio (DER), penghitungan interest during construction, pengabaian perkiraan harga, ketidakakuratan estimasi pendapatan dan biaya, ketidakkonsisten arus kas nominal dan riil, Ketidakakuratan tentang timing arus kas, sering kali menyebabkan sebuah proyek menjadi tidak layak secara ekonomis.
Hambatan > Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan konstruksi, hambatan muncul di beberapa Proyek Strategis Nasional. Contohnya, dalam konstruksi Pelabuhan Patimban, diperlukan kesepakatan dengan pengusaha ternak ayam selaku pemilik lahan di area jalan akses agar bersedia dilakukan relokasi ke luar area pelabuhan. Relokasi diperlukan agar pekerjaan konstruksi jalan akses dapat dilakukan.
Contoh lainnya adalah konstruksi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Konstruksi jalur bawah tanah kereta api ini bersinggungan dengan bored pile LRT Jabodebek, sehingga solusinya adalah memperkuat rekayasa struktur bored pile LRT tersebut.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konstruksi ini, KPPIP sebagai koordinator program disarankan memperkuat sinkronisasi, koordinasi, monitoring, dan debottlenecking, melalui pendekatan prosedur Maeutic Machine.
Hambatan > Penolakan warga

Di luar aspek teknis penyiapan proyek, hambatan pembangunan Proyek Strategis Nasional datang dari adanya aksi penolakan dan demo dari warga setempat, terutama karena warga keberatan dengan ganti rugi lahan. Penolakan dan demo dari warga terjadi untuk beberapa Proyek Strategis Nasional, seperti Bendungan Rokan Kiri (Kabupaten Rokan Hulu, Riau), Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Balongo Ulu (Gorontalo), dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Warga di sekitar lokasi Bendungan Rokan Kiri khawatir desanya tenggelam dan tidak mendapat ganti rugi, sehingga menolak pembangunan bendungan yang menelan investasi sebesar Rp 2,6 triliun dan dapat mengairi area persawahan seluas 4.000 hektare. Di Maluku, mahasiswa berdemo atas berjalannya pembangunan Bendungan Way Apu di Maluku, senilai Rp 1,66 triliun, karena dinilai pengerjaan proyeknya asal-asalan.
Masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdemo meminta kompensasi ganti rugi lahan yang layak untuk proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Warga menilai ganti rugi yang ditawarkan untuk 109 bidang tanah masih di bawah Nilai Jual Objek Pajak. Selain itu, warga meminta agar akses tidak terputus antar kampung, sehingga PT Hutama Karya selaku kontraktor berencana membuat perlintasan bawah tanah sebagai solusinya. Pembangunan Bendungan Balongo Ulu juga didemo oleh warga setempat menyangkut persoalan ganti rugi lahan. Di Pleret, Pasuruan, warga mempermasalahkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, terkait masalah Amdal dan kekhawatiran komersialisasi atas penyediaan air minum. Hal berbeda terjadi pada warga Tapanuli Selatan yang justru mendukung pembangunan PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW. Warga malah menentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ingin membatalkan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.
Persoalan pembebasan Tanah Ulayat turut menjadi faktor penghambat tersendatnya pembangunan Proyek Strategis Nasional. Seluruh warga lokal harus dipindahkan, meski hanya sebagian Tanah Ulayat yang terkena pembangunan proyek. Kepala suku harus dibujuk, ada upacara pelepasan hak ulayat, dan pergantian ganti rugi juga harus transparan, dengan melibatkan pemerintah daerah.
Lihat pula

Daftar Proyek Strategis Nasional
Proyek
Tender
Pranala luar

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Universitas Islam Internasional Indonesia
Palaparing
Kawasan Ekonomi Khusus
Rincian dan Sebaran Proyek Strategis Nasional Tahun 2017. Berdasarkan Perpres No 58 Tahun 2017.
Sebaran Proyek Strategis Nasional Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No 56 Tahun 2018.
Peta Jalan Tol Trans Sumatra yang dikerjakan oleh Hutama Karya. Salah satu Proyek Strategis Nasional
Peta Jalan Tol Trans Jawa
Bendungan Jatigede, salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan ini berstatus Proyek Strategis Nasional.
Peta Sebaran Kawaasan Ekonomi Khusus
Moda Raya Terpadu Jakarta adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang telah selesai.
Proyek Jalur Palapa Ring dengan menggunakan kabel serat optik. Proyek ini adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang selesai tahun 2019.
Bendungan Titab Ularan, di Buleleng, Bali, adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang selesai tahun 2016
Tionghoa Bukittinggi

Gedung perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh di Kota Bukittinggi
Tionghoa Bukittinggi adalah orang-orang dengan etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Kota Bukittingi, Sumatera Barat. Kota Bukittinggi sendiri memiliki penduduk dengan beragam etnis seperti Minangkabau, Tionghoa, India, Jawa dan Batak.
Sejarah

Awal kedatangan masyarakat Tionghoa di Bukittinggi belum diketahui tahun pastinya, tetapi pada masa pemerintahan kolonial Belanda sudah ditetapkan perkampungan untuk etnis Tionghoa, tepatnya di Kelurahan Benteng Pasar Atas. Penetapan tempat tinggal masyarakat Tionghoa di Bukittinggi oleh pemerintah kolonial diatur dalam peraturan wijkenstelsel yang dikeluarkan oleh Belanda pada 1856. Sejak saat itu, masyarakat Tionghoa mulai menetap di Bukittinggi. Masyarakat Tionghoa diberi hak untuk membangun toko dan rumah mereka sehingga perkampungan Tionghoa menjadi lokasi berdagang dan juga tempat tinggal mereka. Sebagian besar dari masyarakat Tionghoa Bukittinggi berprofesi sebagai pedagang, disamping bergerak di bidang jasa dan pegawai negeri.
Kebudayaan

Lokasi tempat tinggal masyarakat Tionghoa di Bukittinggi dikenal dengan nama Kampung Cina. Bentuk tempat tinggal etnis Tionghoa di Kampung Cina hampir sama. Terdiri dari dua atau tiga tingkat dan dibangun secara berderet memanjang dan terletak di jalan pusat kota pertokoan. Lantai dasar digunakan sebagai tempat berdagang dan lantai atas sebagai tempat tinggal.
Keberadaan perkumpulan etnis Tionghoa di Kota Bukittinggi cenderung menciptakan kultur tersendiri. Aktivitas sosial budaya, sistem sosial dan karakteristik masyarakat berbeda dengan etnis lainnya. Keberadaan etnis Tionghoa di Kota Bukittinggi sudah lama, tetapi perjuangan mereka untuk terus bisa beradapatasi dengan penduduk lokal tetap berlangsung. Sosial budaya masyarakat etnis Tionghoa yang beraneka ragam menjadi sumbangan besar bagi pengembangan budaya Indonesia khususnya Kota Bukittinggi.
Sosial ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi pedagang etnis Tionghoa Bukittinggi menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari segi fasilitas hidup yang dari sebagian besar mereka memiliki kemajuan gaya hidup dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Selain itu, dalam bidang pendidikan, anak-anak mereka disekolahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi di luar Sumatera Barat. Perekonomian Tionghoa semakin berkembang dan memuncak pada awal abad ke-19. Keberhasilan etnis Tionghoa di bidang ekonomi dan perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah etos kerja etnis Tionghoa yang berdasarkan kepada kepercayaan mereka, kebijakan pemerintahan Belanda pada masa penjajahan, kebijakan pemerintah Indonesia pada zaman setelah kemerdekaan, serta kondisi lingkungan setempat.
Seuneubok Meurudu, Idi Tunong, Aceh Timur

| Seuneubok Meurudu |
| --- | --- |
Gampong
Negara:  Indonesia
Provinsi: Aceh
Kabupaten: Aceh Timur
Kecamatan: Idi Tunong
Kode Kemendagri: 11.03.14.2003 
Luas: ... km²
Jumlah penduduk: ... jiwa
Kepadatan: ... jiwa/km²
Seuneubok Meurudu merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh, Indonesia.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Aceh |
| --- | --- |
Gampong:  Alue Kumbang A  Alue Kumbang M  Alue Lhok  Bantayan Barat  Blang Minjei  Blang Seguci  Buket Puuk  Buket Rumiya  Buket Teukuh  Keude Keumuning  Keumuning Lhok  Padang Kasah  Paya Awe  Paya Gaboh  Seuneubok Baro  Seuneubok Buloh  Seuneubok Buya  Seuneubok Dalam  Seuneubok Drien  Seuneubok Jalan  Seuneubok Meurudu  Seuneubok Punti  Seuneubok Teupin Panah  Teupin Panah
Tipula (Lunatipula)

| Tipula (Lunatipula) fulminis |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Tipulidae
Spesies:: Tipula (Lunatipula) fulminis

Tipula (Lunatipula) fulminis adalah spesies lalat yang tergolong famili Tipulidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya tinggal di tempat lembap.
Sekolah dasar di Jepang

Kelas sekolah dasar di Jepang
Sekolah dasar (小学校code: ja is deprecated , Shōgakkō) termasuk dalam pendidikan wajib di Jepang. Anak-anak mulai masuk sekolah dimulai dari kelas satu setelah berusia enam tahun—taman kanak-kanak semakin populer, tetapi tidak wajib—dan hal itu dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak.
Sejarah

Pada zaman Edo, beberapa anak masuk terakoya atau sekolah kuil yang mengajarkan metode praktis membaca, menulis, dan berhitung kepada mereka.
Pada tahun 1886, sistem sekolah dasar modern dimulai sebagai pendidikan wajib. Sampai tahun 1947, hanya sekolah dasar yang diwajibkan. Segera sebelum dan selama Perang Dunia II, pendidikan negeri digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah fasis Jepang.
Saat ini, hampir semua pendidikan dasar berlangsung di sekolah negeri. Biaya untuk sekolah-sekolah ini dibebaskan, meskipun keluarga harus membayar makan siang sekolah, perlengkapan, dan pengeluaran di luar sekolah, seperti buku atau pelajaran tambahan.
Kurang dari 1% dari sekolah yang ada adalah sekolah swasta, sebagian dikarenakan adanya pengeluaran kedua tersebut. Beberapa sekolah dasar swasta bergengsi, dan bertindak sebagai langkah awal ke jenjang sekolah swasta yang lebih tinggi yang masih berafiliasi dan kemudian ke universitas. Persaingan untuk memasuki beberapa "sekolah bertingkat" ini cukup ketat.
Kelas sekolah dasar cukup besar, biasanya masing-masing kelas dapat memuat tiga puluh sampai empat puluh siswa. Para ssiswa biasanya dibagi ke dalam kelompok kecil, yang memiliki fungsi akademik dan disiplin.
Program belajar

Program belajar untuk Sekolah Dasar dari kementerian terdiri dari berbagai macam mata pelajaran baik akademik maupun nonakademik.
Mata pelajaran akademik meliputi bahasa Jepang, ilmu pengetahuan sosial, aritmatika, dan ilmu pengetahuan alam. Bahasa Jepang merupakan mata pelajaran yang ditekankan karena kompleksitas bahasa tulis dan keragaman bentuk lisan dalam percakapan formal kepada orang yang berkedudukan tinggi (keigo). Bahasa Inggris diajarkan di beberapa sekolah terutama di kelas yang lebih tinggi; sekarang diwajibkan untuk kelas lima dan enam dari tahun 2011, karena pada tahun 2002 skor TOEFL di Jepang termasuk yang terburuk di Asia setelah Korea Utara.
Mata pelajaran nonakademik yang diajarkan meliputi seni (termasuk kaligrafi Jepang) dan kerajinan tangan, musik, haiku atau puisi tradisional Jepang, kerumahtanggaan, pendidikan jasmani, dan pendidikan moral. Anak-anak juga ikut serta dalam "kegiatan khusus", yang dijadwalkan setiap minggu untuk mengurus urusan kelas, merencanakan karyawisata dan upacara, dan tugas serupa. “Kegiatan khusus” juga menjadi ajang bagi siswa untuk berperan aktif sebagai anggota komunitas sekolah dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk bekerja sama. Hal ini terkait dengan pelajaran pendidikan moral di kelas, yang digunakan sebagai konteks untuk "merefleksikan praktik yang diminati, terutama yang mengacu pada kegiatan khusus" dan melalui kegiatan tersebut siswa dapat belajar bagaimana mempertimbangkan perspektif orang lain dan menumbuhkan rasa "omoiyari" (memikirkan orang lain).
"Teknologi informasi semakin banyak digunakan untuk meningkatkan pendidikan, dan sebagian besar sekolah memiliki akses ke Internet." Terdapat sistem radio dan televisi pendidikan, dan hampir semua sekolah dasar menggunakan program yang disiapkan oleh Divisi Pendidikan Sekolah dari eks Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai—NHK).
Kegiatan sehari-hari

Sekolah dasar dan menengah Jepang dimulai sekitar pukul 07:50, dengan pelajaran dimulai pukul 08:30. Sekolah-sekolah di Jepang tidak memiliki bus sekolah, baik karena ukuran sebagian besar distrik sekolah yang kecil maupun karena ketersediaan transportasi umum.
Lima belas menit pertama setiap hari disisihkan untuk pertemuan sekolah (pada Senin pagi) atau kehadiran dan pemberitahuan di kelas.
Masing-masing durasi jam pelajaran sekitar 40 sampai 45 menit, dengan jeda 5 hingga 10 menit di setiap pergantian.
Kegiatan sehari-hari > Makan siang

Lihat pula: Makanan sekolah § Jepang
Setelah empat jam pelajaran, sekitar pukul 12:30, siswa dikirim untuk mengambil makan siang kelas mereka dari dapur sekolah. Makan siang biasanya disajikan dalam kotak bento, dengan porsi kecil dari berbagai makanan yang baru disiapkan.
Makan siang termasuk "berbagai macam daging, ikan, sayuran, dan tanaman laut. Untuk hidangan khas terdiri dari semur atau kari, sayuran rebus, roti lapis, dan salad. Susu disajikan setiap kali makan. Biasanya, ada juga makanan penutup, seperti agar-agar, es krim, dan buah."
Karena jumlah kafetaria di sekolah dasar relatif sedikit, makanan dibawa ke kelas bersama guru, memberikan kesempatan santai lainnya untuk mengajar gizi, kesehatan, kebiasaan makan yang baik, dan perilaku sosial. Semua siswa menyantap makan siang yang sama, dan ditugaskan secara bergilir untuk menyajikan makan siang untuk kelas mereka.  Makan siang berlangsung sekitar 40 menit.