Kriteria Kopenhagen
Kriteria keanggotaan Uni Eropa

Politik Uni Eropa dibentuk atas dasar ekonomi dan politik di masing-masing negara anggotanya. Pada awalnya, landasan politik Uni Eropa lebih diutamakan pada kondisi ekonomi. Ini sejalan dengan sifat dari Uni eropa yang awalnya terbentuk sebagai organisasi ekonomi. Calon anggota harus memiliki kriteria tertentu di bidang ekonomi agar dapat bergabung ke dalam Uni Eropa. Penetapan kriteria ini telah ada sejak pembentukan Uni Eropa. Kriteria ini mengacu pada Kriteria Kopenhagen yang merupakan hasil keputusan dalam penyelenggaran Komisi Tingkat Tinggi Kopenhagen pada Juni 1993 M. Tiga kriteria ditetapkan sebagai landasan awal keanggotaan Uni Eropa. Pertama, adanya institusi yang stabil di dalam negara calon anngota yang memiliki kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap demokrasi, supremasi hukum, hak asas manusia dan perlindungan hak minoritas. Kedua, calon negara anggota Uni Eropa harus menerapkan sistem ekonomi pasar yang memiliki kemampuan bertahan terhadap persaingan dan kekuatan pasar di dalam Uni Eropa. Ketiga, calon negara anggota Uni Eropa wajib mematuhi aturan keanggotaan dan kebijakan publik, kebijakan ekonomi dan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh Uni Eropa.
Selama negosiasi dengan masing-masing negara anggota, tahapan menuju pencapaian kriteria Kopenhagen dipantau secara rutin. Melalui dasar tersebut, keputusan dibuat mengenai apakah dan kapan suatu negara harus bergabung, atau tindakan apa yang perlu diambil sebelum memungkinkan penggabungan dengan Uni Eropa.
Kriteria Keanggotaan Uni Eropa ditetapkan oleh tiga dokumen:
Perjanjian Maastricht 1992 (Pasal 49)
Deklarasi Dewan Eropa Juni 1993 di Kopenhagen yang diberi nama kriteria Kopenhagen—menjelaskan kebijakan umum secara terperinci
politik
ekonomi
legislatif
Kerangka kerja untuk negosiasi dengan negara kandidat
kondisi spesifik dan terperinci
pernyataan yang menegaskan bahwa anggota baru tidak bisa menjabat di Uni sampai dianggap UE sendiri punya "kapasitas penyerapan" untuk mewujudkannya.
Ketika disetujui tahun 1993, belum ada mekanisme yang menjamin bahwa negara manapun yang telah menjadi negara anggota UE patuh dengan kriteria ini. Banyak perjanjian yang sekarang dibuat untuk mengawasi kepatuhan dengan kriteria ini, setelah "sanksi" yang diberikan kepada pemerintah Austria pimpinan Wolfgang Schüssel pada awal 2000 oleh 14 pemerintah negara anggota lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku pada 1 Februari 2003 di bawah pemberlakuan sementara Perjanjian Nice.
Pasal 49 (sebelumnya Pasal 0) Perjanjian Uni Eropa (TEU) atau Perjanjian Maastricht menyatakan bahwa negara Eropa manapun yang menghormati prinsip-prinsip UE boleh mendaftar untuk bergabung. Negara-negara yang dikelompokkan sebagai bagian dari Eropa "wajib menjalani penilaian politik" oleh Komisi dan tentu saja—Dewan Eropa.
Meski negara non-Eropa tidak dianggap layak menjadi anggota, mereka bisa menikmati berbagai tingkat integrasi dengan UE yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian internasional. Kapasitas umum komunitas dan negara anggota untuk mencapai persetujuan asosiasi dengan negara dunia ketiga sedang dikembangkan. Selain itu, kerangka kerja spesifik untuk integrasi dengan negara dunia ketiga mulai bermunculan—termasuk Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP). Kebijakan ini menggantikan proses Barcelona yang sebelumnya menyediakan kerangka kerja untuk hubungan UE dengan tetangga Mediteranianya di Afrika dan Timur Tengah. ENP berbeda dengan Proses Stabilisasi dan Asosiasi di Balkan Barat atau Wilayah Ekonomi Eropa. Rusia tidak masuk dalam cakupan ENP, namun memiliki kerangka kerja terpisah. Kebijakan Lingkungan Eropa dapat ditafsirkan sebagai penetapan perbatasan Uni untuk masa depan. Cara lain UE dalam berintegrasi dengan negara-negara tetangganya adalah melalui Uni Mediterania, yang terdiri dari negara-negara UE dan negara lain yang berbatasan dengan Laut Mediterania.