Serangan udara di Jepang
Latar belakang > Pertahanan Jepang sebelum perang

Sebelum perang pemerintah rencana Jepang dalam melindungi negaranya dari serangan udara lebih terfokus pada keunggulan mereka menetralkan pangkalan udara musuh. Bahkan sebelum perang Jepang memperkirakan ancaman terbesar yang paling dekat bagi pulau-pulau Jepang adalah pesawat Soviet yang berbasis di Timur Jauh Rusia. Militer Jepang merencanakan untuk menghancurkan pangkalan udara yang mampu menjangkau daratan Jepang seandainya pecah perang antara Jepang dan Uni Soviet. Juga ketika Perang Pasifik dimulai, pemerintah Jepang memperkirakan bahwa strategi terbaik melindungi negeri Jepang dari serangan adalah dengan merebut wilayah-wilayah di Tiongkok dan Pasifik yang memungkinkan bagi musuh menjangkau Jepang lewat serangan udara. Sekutu diperkirakan Jepang tidak akan mampu merebut kembali basis-basis penting udara yang direbut. Namun Jepang tetap mengantisipasi kemungkinan membuat serangan skala kecil terhadap pulau-pulau mereka menggunakan pesawat angkatan laut yang diterbangkan dari kapal induk. Sekalipun akhirnya pemerintah Jepang tetap memutuskan tidak akan membangun pertahanan yang lebih kuat untuk mengatasi ancaman serangan udara bagi negaranya. Padahal sebagai negara industri seharusnya Jepang membangun pertahanan bagi pulau-pulaunya, karena kehancuran industri di negara induk Jepang akan berdampak bagi keunggulan militer mereka di medan perang Pasifik yang lebih luas.
Jepang tidak sepenuhnya mengabaikan pertahanan sipil negara mereka. Beberapa unit pertahanan udara berupa baterai anti-pesawat ditempatkan di pulau-pulau penting Jepang selama bulan-bulan awal Perang Pasifik. Komando Besar Pertahanan (GDC) dibentuk pada bulan Juli 1941 untuk mengawasi pertahanan pulau-pulau Jepang, tetapi seluruh unit tempur di daerah ini hanya ditugaskan untuk empat daerah regional militer saja (Utara, Timur, Tengah dan Barat). GDC melaporkan langsung semua perihal diwilayah operasional mereka kepada Departemen Perang. Akibatnya, fungsi GDC ini terbatas pada koordinasi dan komunikasi saja sementara pengambil keputusan utama adalah Markas Besar Kekaisaran Jepang sebagai pemegang kekuasaan militer tertinggi. Pada awal tahun 1942, kekuatan yang dialokasikan untuk pertahanan Jepang terdiri 100 pesawat tempur Angkatan Udara dan 200 pesawat milik Angkatan Laut, sebagian besar merupakan pesawat usang. Selain itu Jepang menyiagakan 500 tentara dan 200 senjata anti-pesawat. Sebagian besar pertahanan dari angkatan darat, laut dan udara ini diposisikan di pulau-pulau penting dengan unit pelatihan yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melawan serangan Sekutu. Angkatan Bersenjata juga mengoperasikan jaringan pos pengamatan militer dan sipil untuk memberikan peringatan dini serangan udara dan mengembangkan beberapa stasiun radar. Adapun untuk langkah komando dan kontrol pertahanan udara terbagi antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut membuat kesulitan tersendiri dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan mereka atau berkomunikasi satu sama lain. Akibatnya, pasukan tidak mampu bereaksi dalam menghadapi adanya serangan udara mendadak.
Ditengah kecamuk perang Pasifik itu keadaan kota-kota di Jepang sangat rentan terhadap kerusakan yang diakibatkan karena tata ruang dan desain kota-kota di Jepang diketahui sangat lemah serta lemahnya organisasi pertahanan sipil negara. Perkotaan yang umumnya padat dan sebagian besar bangunan dibangun dari bahan yang sangat mudah terbakar seperti kertas dan kayu. Selain itu, fasilitas industri dan militer di daerah perkotaan yang umumnya dikelilingi oleh bangunan pemukiman penduduk yang padat. Dalam kerentanan kondisi kota-kota Jepang, keberadaan petugas pemadam kebakaran yang profesional tidak begitu diperhatikan. Tugas-tugas pemadaman sebagian besar masih mengandalkan para relawan dan departemen pemadam kebakaran Jepang masih menggunakan peralatan usang serta para personil mereka tidak terlatih sebagaimana mestinya. Latihan antisipasi serangan latihan udara telah dilaksakan di Tokyo dan Osaka sejak tahun 1928. Pada tahun 1937 pemerintah daerah diwajibkan untuk membekali warga sipil dengan buku petunjuk yang menjelaskan tentang tatacara merespon serangan udara. Sebelum perang Pasifik di beberapa tempat telah dibangun perlindungan dari serangan udara untuk warga sipil dan juga dibangun fasilitas pertahanan udara lainnya.