Traktat
Pengertian

Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya." Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian antara perusahaan dengan negara tidak dianggap sebagai traktat, dan begitu pula perjanjian antara suatu negara dengan suku tertentu (seperti Perjanjian Waitangi antara Imperium Britania dengan suku-suku Maori). Walaupun traktat biasanya terdiri dari satu dokumen, definisi ini memungkinkan traktat yang terdiri dari pertukaran nota antar diplomat. Sementara itu, definisi yang terkandung dalam Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1986 hampir sama dengan Konvensi Wina 1969, kecuali untuk cakupan ratione personae-nya yang juga mencakup perjanjian yang disepakati antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional.
Salah satu unsur penting dalam definisi ini adalah "diatur oleh hukum internasional", yang berarti bahwa suatu dokumen hanya akan dianggap sebagai traktat apabila negara-negara beriktikad bahwa dokumen tersebut membebankan kewajiban di bawah hukum internasional. Nama yang digunakan untuk menyebut suatu traktat tidak memengaruhi status hukumnya, baik itu "konvensi", "persetujuan" (accord), "kovenan", "protokol", "statuta", "modus vivendi", ataupun "pakta". Sebagai contoh, Mahkamah Internasional dalam perkara Aegean Sea Continental Shelf pada tahun 1978 mempertimbangkan komunike bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Yunani dan Turki. Setelah menganalisis isi dan latar belakang perumusan komunike ini, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Turki dan Yunani sama-sama tidak bermaksud menjadikan komunike ini sebagai suatu perjanjian internasional. Sementara itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai traktat karena piagam tersebut membebankan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, sementara Piagam Kemitraan dan Persahabatan Rusia-Amerika Serikat tahun 1992 tidak memenuhi syarat ini dan tidak dianggap sebagai traktat.
Dalam praktik hubungan internasional, negara-negara juga sering membuat nota kesepahaman (bahasa Inggris: memorandum of understanding, disingkat MoU). Traktat biasanya menggunakan istilah yang menunjukkan kewajiban hukum, seperti "mulai berlaku" (enter into force), "mengusahakan" (undertake), "hak" (rights), dan "kewajiban" (obligations). Di sisi lain, nota kesepahaman menggunakan istilah-istilah yang tidak terkesan mengikat, seperti "akan" (will). Nota kesepahaman juga bisa dirahasiakan dari umum dan isinya lebih mudah untuk diubah. Kendati demikian, nota kesepakatan juga bisa dianggap sebagai traktat apabila isinya memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina.
Sementara itu, walaupun istilah "protokol" bisa mengacu kepada suatu traktat, pada umumnya istilah ini dipakai untuk perjanjian tambahan yang menjadi lampiran suatu perjanjian utama. Perjanjian semacam ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utamanya. Contohnya adalah Protokol tahun 1972 yang mengamendemen Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961. Pada saat yang sama, terdapat pula istilah "protokol opsional" yang berarti bahwa suatu negara bisa tetap mengikuti perjanjian utamanya tanpa mengikuti protokol tersebut. Contohnya adalah Protokol Opsional tentang Penyelesaian Sengketa Secara Wajib untuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.