Hukum Uni Eropa
Hukum konstitusional > Traktat-traktat > Sumber hukum primer

Informasi lebih lanjut: Perjanjian Maastricht dan Perjanjian Roma
Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota. Kedua perjanjian tersebut menetapkan lembaga-lembaga Uni Eropa, yang membuat daftar kekuatan, dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang Uni Eropa dapat buat undang-undangnya baik dalam bentuk Pedoman atau Regulasi. Komisi Eropa memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang. Di dalam prosedur legislasi Uni Eropa, Dewan (menteri pemerintahan negara anggota) dan Parlemen Eropa (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amendemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.
Pilar Pertama: Komunitas Eropa
Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC, Euratom, ECSC) yang diperluas oleh Persatuan Ekonomi dan Moneter. Komunitas Eropa merupakan penyatuan bertahap Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa (ECSC), Euratom dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Ketika Uni Eropa dibentuk, 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) berubah nama menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).
Pilar Kedua: Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama
Krisis politik akibat Perang Teluk, perang saudara di daerah bekas Yugoslavia, serta pecahnya Uni Soviet menunjukkan bahwa instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan tidak cukup bagi Uni Eropa, khususnya sebagai kekuatan perdagangan terbesar di dunia; dalam menjalankan urusan-urusan di negara-negara. Sebelum Perjanjian Uni Eropa terbentuk, kerja sama politik antara negara-negara anggota didasarkan pada pengaturan Kerja sama Politik Eropa (EPC) yang dibentuk pada tahun 1970. Kemudian kerja sama tersebut ditingkatkan dan diperluas dengan berdasar pada UU Eropa Tunggal (SEA) pada tahun 1986/87.
Kebanyakan keputusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama yang dikembangkan dalam Perjanjian Uni Eropa saat ini, masih diambil atas dasar kerja sama antarnegara. Secara tradisional, kebijakan keamanan luar negeri, khususnya kebijakan keamanan itu sendiri merupakan wilayah di mana negara-negara anggota tertarik mempertahankan kedaulatan (nasional) mereka sendiri. Masalah lainnya, yaitu beberapa negara anggota, bukan anggota NATO (Austria, Finlandia, Irlandia, Swedia) atau WEU (Denmark, Irlandia, Yunani).
Pilar Ketiga: Kerja Sama Bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri
Kerja sama peradilan memfasilitasi dan mempercepat kerja sama dalam kaitannya dengan proses dan penegakan Keputusan, yang memfasilitasi ekstradisi antara negara-negara anggota. Perjanjian tersebut menetapkan aturan minimum yang terkait dengan elemen-elemen penyusun perundang-undangan kriminal dan hukuman di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, serta perdagangan narkoba (Pasal 31 dan 32 UE). Tujuan kerja sama antara polisi dan otoritas peradilan adalah memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan bagi warga negara, dengan bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan (khususnya terorisme, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata, korupsi dan penipuan), rasisme dan xenofobia (Pasal 29 dan 30 UE).