stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Katedral Alessandria

| Katedral Alessandria |
| --- | --- |
Katedral Santo Petrus
bahasa Italia: Cattedrale di S. Pietro Apostolo
Katedral Alessandria
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 44°54′59″N 8°36′46″E﻿ / ﻿44.91639°N 8.61278°E﻿ / 44.91639; 8.61278
Lokasi: Alessandria
Negara: Italia
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Arsitektur
Status: Katedral
Status fungsional: Aktif
Administrasi
Keuskupan: Keuskupan Alessandria
 
Katedral Alessandria (bahasa Italia: Duomo d'Alessandria, Cattedrale dei Santi Pietro e Marco) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Alessandria, Piemonte, Italia, didedikasikan untuk Santo Petrus dan Markus. Ini adalah tempat kedudukan Keuskupan Alessandria.
Sejarah

Sebuah keuskupan yang berpusat di Alessandria didirikan pada tahun 1175 oleh Paus Aleksander III, dan sebuah katedral yang didedikasikan untuk Santo Petrus dibangun sebagai tempat kedudukan uskup pada saat itu. Namun ukurannya terlalu kecil, sehingga dibongkar dan dibangun kembali antara tahun 1288 dan 1297. Katedral ini dihancurkan karena alasan taktis militer atas perintah Napoleon Bonaparte pada tahun 1803.
Uskup dan kapitel yang direbut mendapat izin dari jenderal pasukan pendudukan Prancis untuk mengangkat gereja St Mark ke status katedral. Gereja ini dibangun pada abad ke-13 untuk digunakan oleh Dominikan. Pasukan Prancis telah menyita tempat itu pada tahun 1797. Namun gereja tersebut harus dibangun kembali: hal ini terjadi dari tahun 1807 hingga 1810, dan katedral Neo-klasik yang baru, dinamai menurut nama Santo Petrus dan Santo Markus, dibuka pada bulan Desember 1810.
Pemugaran besar-besaran dilakukan dari tahun 1875 hingga 1879, dan katedral sebenarnya baru ditahbiskan pada tahun 1879, di akhir pekerjaan selanjutnya. Bagian dalamnya rusak parah akibat kebakaran pada tahun 1925, dan direnovasi secara ekstensif antara tahun 1925 dan 1929.
Ahmad Jamhuri al-Banjari

| Syeikh Ahmad Jamhuri al-Banjari |
| --- | --- |
Lahir: 1940  Banjarmasin
Pekerjaan: pendakwah

Syeikh Ahmad Jamhuri al-Banjari (lahir di Banjarmasin tahun 1940) adalah seorang ulama asal Kalimantan Selatan yang kini menetap di Mekkah, Saudi Arabia.
Riwayat

Syeikh Ahmad Jamhuri al-Banjari lahir di Banjarmasin tahun 1940. Ia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ia menikah tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1963 ia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekkah.
Pranala luar

Dubes dan Konjen RI Bertemu Santri dan Sheikh di Mekah - tribunnews.com, Diakses 1 Februari 2014.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah perubahan (amendemen) keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan keempat disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002.
Ikhtisar

Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua (sebelum kolom-kolom tanda tangan) yang hilang.
Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III.
Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.
Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat > Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
diubah menjadi
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara > Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
diubah menjadi
(4) Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara > Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
diubah menjadi
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara > Pasal 11

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
diubah menjadi
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara > Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.
diubah menjadi
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Dihapus
Bab VIII: Hal Keuangan > Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
Bab VIII: Hal Keuangan > Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Bab IX: Kekuasaan Kehakiman > Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
diubah menjadi
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Bab XIII: Pendidikan dan kebudayaan > Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
diubah menjadi
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Bab XIII: Pendidikan dan kebudayaan > Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
diubah menjadi
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.


(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Bab XIV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial > Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
diubah menjadi
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Bab XIV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial > Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
diubah menjadi
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Bab XIV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial > Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.
diubah menjadi
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Aturan Peralihan > Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
diubah menjadi
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Aturan Peralihan > Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
diubah menjadi
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Aturan Peralihan > Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
diubah menjadi
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Aturan tambahan

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Diubah menjadi
Aturan tambahan > Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
Aturan tambahan > Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. (Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) pada tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan)
Pranala luar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Asli)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Satu Naskah)
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Eleanor dari Kastilia

| Eleanor dari Kastilia |
| --- | --- |

Eleanor dari Kastilia (1241 - 28 November 1290) adalah seorang permaisuri Inggris sebagai istri pertama Edward I.
Eleanor lahir di Burgos dan merupakan putri Ferdinand III dari Kastilia dan Joan, Comtesse Ponthieu. Nama Kastilanya, Leonor, diubah menjadi Alienor atau Alianor di Inggris, dan Eleanor dalam bahasa Inggris modern. Namanya diambil dari nenek buyut dari pihak ayahandanya, Eleanor dari Inggris.
Eleanor menikahi Edward I sebagai bagian dari perjanjian politik untuk memperkuat kedaulatan Inggris di Gascogne. Pernikahan itu diketahui sangat dekat, dan Eleanor sering bepergian dengan suaminya. Eleanor menemani Edward I selama Perang Salib Kesembilan, ketika dia terluka di Akko, tetapi kisah populer tentang Eleanor menyelamatkan hidupnya dengan menghisap racun telah dianggap sebagai dongeng.
Eleanor lebih terdidik daripada kebanyakan ratu Abad Pertengahan. Ia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap budaya Inggris. Ia adalah pendukung perkembangan kesusastraan di Inggris dan menggalakkan penggunaan permadani dan peralatan bergaya Spanyol serta rancangan taman yang inovatif.
Eleanor meninggal di Harby dekat Lincoln pada 1290 dalam usia 46 tahun. Suaminya yang berduka memerintahkan pendirian 12 batu salib di setiap tempat pemberhentian prosesi pemakaman dari Lincoln ke London, berakhir di Charing Cross. Ia dimakamkan di Westminster Abbey, berdekatan dengan kuil Edward Sang Pengaku.
Pemilihan Presiden Indonesia 1973

Pemilihan presiden Indonesia 1973 adalah suatu pemungutan suara keempat setelah 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1973–1978. Secara tradisi, Golongan Karya sebagai fraksi dengan kursi terbanyak di Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 1973, Dan terus mengusung Soeharto.
Latar Belakang

Sejak peristiwa G30S/PKI, Indonesia belum mengalami Pemilu, Akhirnya setelah lebih dari 20 tahun Indonesia melaksanakan Pemilu yang memenangkan Golkar, dan pada tahun 1973, Diadakanlah untuk pertama kalinya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Golkar mengusungkan Soeharto sebagai Calon Presiden dan Terpilih.
Sedangkan, Soeharto sendiri mengusung Wakil Presiden Hamangkubuono IX sebagai Wakil Presiden dan Terpilih.
Sebelum pemilihan presiden 1973, Aturan-aturan tentang Pemilihan Presiden hanya berdasar pada undang-undang dasar, Selain itu, belum ada aturan resmi tentang pemilihan presiden yang dilaksanakan MPR yang bisa dipakai untuk sidang-sidang umum (Pemilihan Presiden) selanjutnya. Namun sejak pemilihan presiden 1973, Aturan-aturan mulai dibuat agar ada aturan resmi, dan lengkap, yang ditulis pula dalam Ketetapan MPR tahun 1973.
Hasil > Pemilihan Presiden

| Calon | Calon | Partai | Fraksi | Suara |  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soeharto | Golongan Karya | Fraksi Karya Pembangunan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | 590 | 100,00 |

| Total | Total | Total | Total | 590 | 100% |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 590 | 100,0 |
| Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | 0 | 0,0 |
| Abstain | Abstain | Abstain | Abstain | 0 | 0,0 |
Hasil > Pemilihan Wakil Presiden

| Calon | Calon | Partai | Fraksi | Suara |  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hamengkubuwana IX | Independen | Fraksi Karya Pembangunan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | 590 | 100,00 |

| Total | Total | Total | Total | 590 | 100% |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 590 | 100,0 |
| Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | 0 | 0,0 |
| Abstain | Abstain | Abstain | Abstain | 0 | 0,0 |
Daftar maskapai penerbangan Britania Raya

Daftar maskapai penerbangan yang masih beroperasi di Britania Raya.
British Airways Boeing 747-400
Virgin Atlantic Airbus A340-600
BMI Airbus A319
Easyjet Airbus A319
flyBe Embraer 195
First Choice Airways Boeing 757-200
| Maskapai Penerbangan   | ICAO   | IATA   | Kode panggil   |
| --- | --- | --- | --- |

Pemegang Lisensi Beroperasi Tipe A
| Air Southwest |  | WOW | SWALLOW |
| Astraeus | 5W | AEU | FLYSTAR |
| Atlantic Air Transport | 7M | AAG | ATLANTIC |
| Atlantic Airlines |  | NPT | NEPTUNE |
| BA CityFlyer | CJ | CFE | FLYER |
| BAC Express Airlines |  | RPX | RAPEX |
| BMI | BD | BMA | MIDLAND |
| bmibaby | WW | BMI | BABY |
| BMI Regional | BD | BMR |  |
| Bristow Helicopters |  | BHL | BRISTOW |
| British Airways | BA | BAW | SPEEDBIRD |
| British International Helicopters | BS | BIH | BRINTEL |
| DHL Air | D0 | DHK | WORLD EXPRESS |
| Eastern Airways | T3 | EZE | EASTFLIGHT |
| easyJet | U2 | EZY | EASY |
| European Aviation Air Charter | E7 | EAF | EUROCHARTER |
| First Choice Airways | DP | FCA | JETSET |
| Flightline | B5 | FLT | FLIGHTLINE |
| Flybe | BE | BEE | JERSEY |
| Flyglobespan | Y2 | GSM | GLOBESPAN |
| Global Supply Systems | XH | GSS | JET LIFT |
| Highland Airways | 8H | HWY | HIWAY |
| Jet2 | LS | EXS | CHANNEX |
| Loganair | LC | LOG | LOGANAIR |
| MK Airlines | 7G | MKA | KRUGER-AIR |
| Monarch Airlines | ZB | MON | MONARCH |
| Norse Atlantic UK | UBT | Z0 | LONGBOAT |
| ScotAirways | CB | SAY | SUCKLING |
| Silverjet | Y7 | SLR | SILVERJET |
| TAG Aviation |  | VIP | SOVEREIGN |
| Thomas Cook Airlines | MT | TCX | KESTREL |
| Thomsonfly | BY | TOM | TOMSON |
| Titan Airways | ZT | AWC | ZAP |
| Twinjet Aircraft |  | TWJ |  |
| XL Airways | JN | XLA | EXPO |
| Zoom Airlines | UKZ | ZX | FLYZOOM |
Pemegang Lisensi Beroperasi Tipe B
| Air Harrods |  | WDK | WOODSTOCK |
| Castle Air |  |  | CASTLEFILM |
| Bookajet |  | BOO | BOOKAJET |
| Club 328 |  | SDJ | SPACEJET |
| Gama Aviation |  | GMA | GAMA |
| Isles of Scilly Skybus | 5Y | IOS | SCILLONIA |
Loch Lomond Seaplanes: 
| London Executive Aviation |  | LNX | LONEX |
| Lydd Air |  | LYD | LYDDAIR |
| Polo Aviation |  | CUK | CHUKKA |
| Skydrift Air Charter |  | SDL | SKYDRIFT |
Westward Airways: 

Pemegang Lisensi Angkutan Udara
| Aurigny Air Services | GR | AUR | AYLINE |
| Blue Islands | AX | BCI | BLUE ISLAND |

Lainnya
| City Star Airlines | X9 | ISL | ISLANDIA |
| Coyne Airways | 7C | COY | COYNE AIR |
| EuroManx | 3W | EMX | EUROMANX |
| European Executive |  | ETV | EURO EXEC |
Manx2:
Catatan kaki

↑  http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=183&pagetype=90&pageid=340
↑  http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=183&pagetype=90&pageid=9068
↑  http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=183&pagetype=90&pageid=518