Republik Kongo
Sejarah

Artikel utama: Sejarah Republik Kongo
Orang-orang berbahasa Bantu yang membentuk suku selama ekspansi Bantu sebagian besar mengungsi dan menyerap penduduk awal wilayah tersebut, orang Pigmi, sekitar 1500 SM. Bakongo, sebuah kelompok etnis Bantu yang menduduki bagian-bagian yang kemudian menjadi Angola, Gabon, dan Republik Demokratik Kongo, membentuk basis pertalian etnis dan persaingan di antara negara-negara tersebut. Beberapa kerajaan Bantu—yakni Kongo, Loango, dan Teke—membangun jaringan perdagangan yang mengarah ke lembah Sungai Kongo.
Penjelajah Portugis Diogo Cão tiba di mulut Kongo pada tahun 1484. Hubungan komersial tumbuh antara kerajaan Bantu pedalaman dan pedagang Eropa yang memperdagangkan komoditas, barang-barang manufaktur, dan orang-orang yang ditangkap dan diperbudak di pedalaman. Setelah berabad-abad sebagai pusat perdagangan transatlantik, kolonisasi Eropa di delta sungai Kongo dimulai pada abad ke-19 hingga mengikis kekuatan masyarakat Bantu di wilayah tersebut.
Wilayah utara Sungai Kongo berada di bawah kedaulatan Prancis pada tahun 1880 akibat dari perjanjian Pierre de Brazza dengan Raja Makoko dari Bateke. Setelah kematian Makoko, jandanya Ratu Ngalifourou menjunjung tinggi perjanjian dan menjadi sekutu penjajah. Koloni Kongo ini pertama kali dikenal sebagai Kongo Prancis, kemudian Kongo Tengah pada tahun 1903.
Pada tahun 1908, Prancis membentuk French Equatorial Africa (AEF), yang terdiri dari Kongo Tengah, Gabon, Chad, dan Oubangui-Chari (yang kemudian disebut Republik Afrika Tengah). Prancis menetapkan Brazzaville sebagai ibu kota federal. Pembangunan ekonomi selama 50 tahun pertama pemerintahan kolonial di Kongo berpusat pada ekstraksi sumber daya alam. Pembangunan Rel Kereta Api Kongo-Samudera setelah Perang Dunia I diperkirakan menelan sedikitnya 14.000 jiwa.
Selama pendudukan Nazi di Prancis selama Perang Dunia II, Brazzaville berfungsi sebagai ibu kota simbolis Prancis Bebas antara 1940 dan 1943. Konferensi Brazzaville tahun 1944 menandai periode reformasi dalam kebijakan kolonial Prancis. Pascaperang, Kongo diuntungkan dengan meningkatnya infrastruktur dan pengeluaran biaya administrasi ditanggung kolonial karena pusat AEF dan ibukota federal berada di Brazzaville. Daerah ini kemudian  memiliki legislatif lokal setelah adopsi konstitusi 1946 yang membentuk Republik Keempat.
Setelah revisi konstitusi Prancis yang membentuk Republik Kelima pada tahun 1958, AEF dibubarkan menjadi bagian-bagian penyusunnya, yang masing-masing menjadi koloni otonom dalam Komunitas Prancis. Selama reformasi ini, Kongo Tengah dikenal sebagai Republik Kongo pada tahun 1958 dan menerbitkan konstitusi pertamanya pada tahun 1959. Permusuhan antara etnik Mbochi (yang menyukai Jacques Opangault) dan etnik Laris dan Kongo (yang menyukai Fulbert Youlou, walikota kulit hitam pertama yang terpilih di Afrika Ekuatorial Prancis) mengakibatkan serangkaian kerusuhan di Brazzaville pada Februari 1959, hingga diatasi oleh Tentara Prancis.
Pemilihan berlangsung pada bulan April 1959. Pada saat Kongo merdeka pada bulan Agustus 1960, Opangault, mantan lawan Youlou, setuju untuk berkoalisi dengannya. Youlou menjadi Presiden pertama Republik Kongo. Karena ketegangan politik begitu tinggi di Pointe-Noire, Youlou memindahkan ibu kota ke Brazzaville.
Republik Kongo merdeka sepenuhnya dari Prancis pada 15 Agustus 1960. Youlou memerintah sebagai presiden pertama negara itu sampai elemen buruh dan partai politik saingan menghasut pemberontakan 3 hari yang menggulingkannya. Militer Kongo mengambil alih negara dan membentuk pemerintahan sipil sementara yang dipimpin oleh Alphonse Massamba-Débat.
Di bawah konstitusi 1963, Massamba-Débat terpilih sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Selama masa jabatan Massamba-Débat, rezim mengadopsi "sosialisme ilmiah" sebagai ideologi konstitusional negara tersebut. Pada tahun 1964, Kongo untuk pertama kalinya mengirim tim resmi dengan satu atlet ke Olimpiade. Pada tahun 1965, Kongo menjalin hubungan dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Pada malam 14-15 Februari 1965, 3 pejabat publik Republik Kongo diculik: Lazare Matsocota [fr] (jaksa Republik), Joseph Pouabou [fr] (Presiden Mahkamah Agung), dan Anselme Massouémé [fr] (direktur Badan Informasi Kongo). Mayat 2 orang kemudian ditemukan, dimutilasi di tepi Sungai Kongo. Rezim Massamba-Débat mengundang beberapa ratus tentara Kuba ke negara itu untuk melatih unit-unit milisi partainya. Pasukan ini membantu pemerintahnya bertahan dari kudeta pada tahun 1966 yang dipimpin oleh pasukan terjun payung yang setia kepada Presiden masa depan, Marien Ngouabi. Massamba-Débat tidak dapat mendamaikan faksi institusional, suku, dan ideologis di dalam negeri dan rezimnya berakhir dengan kudeta tak berdarah pada September 1968.
Marien Ngouabi, yang ikut serta dalam kudeta, menjadi presiden pada 31 Desember 1968. 1 tahun kemudian, Ngouabi memproklamasikan "republik rakyat" Kongo Afrika yang pertama yakni Republik Rakyat Kongo. Kemudian ia mengumumkan keputusan Gerakan Revolusioner Nasional untuk mengubah namanya menjadi Partai Buruh Kongo (PCT). Dia selamat dari percobaan kudeta pada tahun 1972 namun terbunuh pada tanggal 16 Maret 1977. Komite Militer Partai (CMP) beranggotakan 11 orang kemudian ditunjuk untuk memimpin pemerintahan sementara, dengan Joachim Yhombi-Opango menjabat sebagai presiden. 2 tahun kemudian, Yhombi-Opango dilengserkan dari kekuasaan dan Denis Sassou Nguesso diangkat menjadi presiden baru.
Sassou Nguesso menyelaraskan negara itu dengan Blok Timur dan menandatangani pakta persahabatan 20 tahun dengan Uni Soviet. Selama bertahun-tahun, Sassou harus lebih mengandalkan represi politik dan mengurangi patronase untuk mempertahankan kediktatorannya. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mengakibatkan berakhirnya bantuan Soviet untuk menopang rezim, sehingga ia turun tahta.
Pascal Lissouba yang menjadi presiden terpilih pertama Kongo (1992-1997) selama periode demokrasi multi-partai berusaha untuk melaksanakan reformasi ekonomi dengan dukungan IMF untuk meliberalisasi ekonomi. Pada bulan Juni 1996, IMF menyetujui SDR69.5m (US$100m) untuk 3 tahun guna peningkatan fasilitas penyesuaian struktural (ESAF) dan hampir mengumumkan perjanjian tahunan baru ketika perang saudara pecah di Kongo pada tahun 1997.
Kemajuan demokrasi Kongo menurun pada tahun 1997 ketika Lissouba dan Sassou mulai memperebutkan kekuasaan dalam perang saudara. Saat pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Juli 1997 mendekat, ketegangan antara kubu Lissouba dan Sassou meningkat. Pada tanggal 5 Juni, pasukan pemerintah Presiden Lissouba mengepung kompleks Sassou di Brazzaville, dan Sassou memerintahkan anggota milisi pribadinya (dikenal sebagai "Kobra") untuk melawan. Maka dimulailah konflik 4 bulan yang menghancurkan beberapa tempat di Brazzaville dan membunuh puluhan ribu warga sipil. Pada bulan Oktober, pemerintah Angola memulai invasi ke Kongo untuk mengangkat Sassou berkuasa hingga pemerintah Lissouba jatuh. Setelah itu, Sassou mendeklarasikan dirinya sebagai presiden.
Dalam pemilihan tahun 2002, Sassou menang dengan hampir 90% suara. 2 saingan utamanya, Lissouba dan Bernard Kolelas dicegah untuk bersaing. Saingan yang tersisa, André Milongo menyarankan para pendukungnya untuk memboikot pemilihan dan kemudian mengundurkan diri dari perlombaan. Sebuah konstitusi disetujui melalui referendum pada Januari 2002, memberikan presiden kekuasaan baru yang memperpanjang masa jabatannya menjadi 7 tahun dan memperkenalkan majelis bikameral baru. Pengamat internasional mempermasalahkan penyelenggaraan pemilihan presiden dan referendum konstitusional tersebut, keduanya mengingatkan pada era negara satu partai di Kongo. Setelah pemilihan presiden, pertempuran kembali terjadi di wilayah Pool antara pasukan pemerintah dan pemberontak yang dipimpin oleh Pendeta Ntumi hingga sebuah perjanjian damai untuk mengakhiri konflik ditandatangani pada April 2003.
Sassou memenangkan pemilihan presiden berikutnya pada bulan Juli 2009. Menurut pengamat Hak Asasi Manusia Kongo, sebuah organisasi non-pemerintah, pemilihan tersebut diwarnai dengan jumlah pemilih yang "sangat rendah" serta "kecurangan dan penyimpangan". Pada bulan Maret 2015, Sassou mengumumkan bahwa dia ingin mencalonkan dirinya lagi pada pemilihan selanjutnya. Referendum konstitusi pada bulan Oktober menghasilkan perubahan konstitusi yang memungkinkan dia untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2016. Dia memenangkan pemilihan yang diyakini oleh beberapa orang sebagai penipuan. Setelah protes keras di ibu kota, Sassou menyerang wilayah Pool di mana pemberontak Ninja dari perang saudara dulu bermarkas. Hal tersebut diyakini sebagai sebuah pengalihan isu. Para pemberontak Ninja bangkit dan melancarkan serangan terhadap tentara pada April 2016 yang menyebabkan 80.000 orang meninggalkan rumah mereka. Kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada Desember 2017.