Hukum Uni Eropa
Hukum administratif > Prinsip dasar dan hak  asasi manusia

Informasi lebih lanjut: Prinsip dasar hukum Uni Eropa, Piagam Hak Asasi Uni Eropa, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Komunitas Eropa pada awalnya hanya berfokus pada ranah ekonomi. Kemudian setiap upaya menegakkan HAM di Eropa dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang didirikan dalam kerangka Majelis Eropa, yang bertugas menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Namun, secara bertahap, Mahkamah Eropa mengakui perlunya mengamati hak-hak fundamental tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas, meski ECHR secara spesifik tidak pernah dimaksudkan untuk tujuan ini. Perjanjian Amsterdam melangkah lebih jauh dengan meningkatkan rasa hormat terhadap manusia, yang merupakan salah satu prinsip umum yang mendasari Uni Eropa. Perkara Stauder v Ulm adalah perkara pertama yang memanfaatkan hak asasi manusia. Perkara National Panasonic (UK) v Commission adalah contoh perkara tentang perlindungan atas hak privasi; perkara Australian Mining and Smelting Europe Ltd v Commission yaitu contoh penerapan tentang hak atas proses hukum yang sah, hak mendapatkan privasi dalam hubungan antara penasehat hukum dan klien-nya, serta perkara Prais v Council yaitu tentang perlindungan hak-hak beragama. Selain itu, hak-hak yang terkait dengan hukum pidana, terdapat dalam perkara R v Kirk. Pada prinsipnya, hak-hak ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup hukum Komunitas. Konferensi Antarpemerintahan di Nice pada Desember 2000 memiliki sejumlah dampak penting di bidang hak asasi manusia di tingkat Uni Eropa. Pada tanggal 7 Desember 2000, Piagam Hak Asasi Uni Eropa diproklamasikan oleh Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi Eropa. Tujuannya adalah mendorong warga Uni Eropa supaya mengidentifikasi, dengan menetapkan nilai-nilai fundamental yang dilindungi dan diakui, serta memperjelas penghormatan atas hak asasi manusia sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Piagam tersebut juga menetapkan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota atas hak warga negara, tercantum di dalam Perjanjian-perjanjian Komunitas; hak ekonomi dan sosial yang diilhami oleh Piagam Sosial Majelis Eropa; Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa; serta legislasi yang berasal dari Komunitas.
Prinsip-prinsip umum hukum internasional meliputi hak-hak prosedural, kepemilikan Komisi, dan tersedianya akses terhadap dokumen. Sementara prinsip dasar hukum Uni Eropa merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Eropa dan pengadilan nasional dari negara-negara anggota ketika menentukan keabsahan hukum-hukum legislatif dan administratif di dalam Uni Eropa. prinsip dasar hukum Uni Eropa dapat berasal dari prinsip-prinsip umum hukum di berbagai negara-negara anggota; atau prinsip-prinsip umum yang ditemukan di dalam hukum internasional atau hukum Uni Eropa itu sendiri. Mahkamah Eropa mengakui hak asasi manusia, proporsionalitas, kepastian hukum, sama di hadapan hukum dan subsidiaritas sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Prinsip-prinsip umum hukum tersebut harus dibedakan dari aturan hukum sebagai prinsip yang lebih umum dan terbuka, dalam arti prinsip-prinsip ini diterapkan pada perkara-perkara tertentu dengan hasil yang benar.