Uji coba nuklir Korea Utara September 2016
Respons internasional

Uji coba yang dilakukan bertentangan dengan masyarakat internasional, yang memicu kecaman dari berbagai pihak.
Presiden AS Barack Obama, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sepakat untuk bersama-sama "mengambil langkah yang signifikan, termasuk sanksi baru, untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya." Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang segera mengadakan rapat darurat tertutup Dewan Keamanan PBB, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 9 September, Dewan Keamanan sangat mengutuk uji coba tersebut dan mengatakan bahwa akan mengambil "langkah signifikan" untuk merespons uji coba tersebut.. Pernyataan tersebut mengatakan tindakan non-militer, tindakan seperti sanksi akan diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB.
Dewan Keamanan PBB mengutuk tes dan mengatakan akan merumuskan sebuah resolusi baru, dengan AS, Britania Raya, dan Prancis yang mendesak untuk sanksi baru. Menteri Pertahanan AS Ash Carter menyatakan dalam konferensi pers bahwa "Tiongkok mempunyai tanggung jawab penting untuk perkembangan hal ini dan memiliki tanggung jawab penting untuk membalikkan hal itu." Tiongkok belum mengkonfirmasi dukungannya untuk sanksi yang lebih keras.
Tiongkok – Menteri Luar Negeri mengeluarkan pernyataan mengecam uji coba tersebut, mengkritik Korea Utara karena telah "mengabaikan" seruan internasional. Pernyataan tersebut mengulang seruan Tiongkok sebelumnya untuk Korea Utara agar mengentikan segala tindakan yang "memperburuk keadaan" di Semenanjung Korea dan menyatakan menentang terhadap uji coba tersebut.
Jepang – Dalam konferensi pers, Perdana Menteri Shinzō Abe menyatakan uji coba nuklir "tidak diperbolehkan" dan "tidak dapat diterima". Abe telah menghubungi Barack Obama via telepon mengenai uji coba dan mendesak agar diadakan rapat darurat Dewan Keamanan pada 10 September. Kementerian Luar Negeri kemudian mengeluarkan pernyataan resmi memprotes uji coba tersebut, menyebut hal itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB".
Rusia - Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan penyataan yang berbunyi: "Pelanggaran terhadap hukum internasional dan opini masyarakat dunia layak mendapat kecaman keras." TIndakan Korea Utara, yang ditujukan untuk meremehkan perjanjian nonproliferasi, merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan wilayah Asia-Pasifik. Hal ini mempunyai dampak negatif terutama bagi Korea Utara itu sendiri. Kami bersikukuh bahwa pihak Korea Utara harus menghentikan tindakan berbahaya, memenuhi persyaratan yang ditentukan Dewan Keamanan PBB, menghentikan seluruhnya program rudal nuklir dan kembali ke Perjanjian Nonproliferasi Nuklir."
Korea Selatan – Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn mendesak untuk mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan PBB, sementara Presiden Park Geun-hye mempersingkat waktu kunjungannya ke Laos. Park menyatakan uji coba ini hanya akan membawa ke "sanksi yang lebih berat" dan "isolasi yang makin parah" kepada Korea Utara, mempercepat "kehancurannya sendiri" dan menyatakan uji coba ini menunjukkan "kecerobohan maniak" dari diktator Korea Utara Kim Jong-un.
Amerika Serikat – Gedung Putih mengeluarkan pernyataan dari Presiden Obama yang menyatakan: "Amerika Serikat tidak pernah, dan tidak akan, menerima Korea Utara sebagai negara senjata nuklir. Bukannya memperoleh keamanan nasional dan tujuan pengembangan ekonomi yang dicita-citakan, tetapi aksi provokatif dari Korea Utara justru membawa isolasi dan kemiskinan bagi rakyatnya melalui usaha yang keras untuk mencapai kapabilitas senjata nuklir dan rudal balistik. Uji coba saat ini, adalah pelanggaran terang-terangan dari berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB, membuat Korea Utara yang terus melanggar norma internasional dan sikap umumnya akhirnya menunjukkan mereka tidak mempunyai minat untuk bergabung dalam masyarakat internasional."