Pakaian Islami
Pakaian Islami di Eropa

Artikel utama: Pakaian Islami di Eropa
Pakaian Islami di Eropa, terutama variasi penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Muslim, telah menjadi simbol penting dari keberadaan Islam di Eropa Barat. Di beberapa negara, kepatuhan terhadap hijab (kata benda dalam bahasa Arab yang berarti "menutupi") telah menyebabkan kontroversi politik dan usulan untuk pelarangan secara hukum. Pemerintah Belanda memutuskan untuk memperkenalkan larangan pakaian yang menutupi wajah, yang populer disebut sebagai "larangan burka", meskipun ini tidak hanya berlaku pada burqa model Afganistan. Negara-negara lain, seperti Prancis dan Australia, sedang memperdebatkan undang-undang serupa atau memiliki larangan yang lebih terbatas. Beberapa dari mereka hanya menerapkan larangan pada pakaian yang menutupi wajah, seperti burqa, chador, boushiya, atau niqab, sementara yang lain melarang pakaian apa pun yang memiliki simbol keagamaan Islam seperti khimar, jenis kerudung (beberapa negara sudah memiliki hukum yang melarang penggunaan masker di tempat umum, yang dapat diterapkan pada penutup wajah). Masalah ini memiliki sebutan yang berbeda di setiap negara, dan istilah "kerudung" atau "hijab" sering digunakan sebagai istilah umum dalam perdebatan, yang melambangkan lebih dari sekadar kerudung itu sendiri atau konsep kesopanan yang terkandung dalam hijab.
Meskipun Balkan dan Eropa Timur memiliki populasi Muslim asli, sebagian besar Muslim di Eropa Barat adalah anggota komunitas imigran. Isu pakaian Islami terkait dengan masalah migrasi dan posisi Islam di masyarakat Barat. Komisioner Eropa Franco Frattini mengatakan pada November 2006 bahwa ia tidak mendukung pelarangan burka. Ini tampaknya merupakan pernyataan resmi pertama dari Komisi Eropa, eksekutif dari Uni Eropa, terkait pelarangan pakaian Islami. Alasan yang diberikan untuk pelarangan bervariasi. Larangan hukum pada pakaian yang menutupi wajah sering kali dibenarkan atas dasar keamanan, sebagai tindakan anti-terorisme.
Ayaan Hirsi Ali melihat Islam sebagai tidak kompatibel dengan nilai-nilai Barat, setidaknya dalam bentuknya yang sekarang. Dia mendukung nilai-nilai 'liberalisme Pencerahan', termasuk sekularisme dan kesetaraan gender. Baginya, burka atau chador adalah simbol obskurantisme agama dan penindasan terhadap perempuan. Nilai-nilai Pencerahan Barat, menurutnya, memerlukan pelarangan, terlepas dari apakah seorang perempuan memilih pakaian Islami secara sukarela. Pakaian Islami juga dilihat sebagai simbol dari adanya masyarakat paralel dan kegagalan integrasi budaya: pada tahun 2006, Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyebutnya sebagai "tanda pemisahan". Simbol-simbol yang terlihat dari budaya non-Kristen bertentangan dengan identitas nasional di negara-negara Eropa, yang mengasumsikan adanya budaya bersama (non-religius). Usulan pelarangan mungkin terkait dengan larangan budaya lain yang terkait: politisi Belanda Geert Wilders mengusulkan larangan hijab, sekolah Islam, pembangunan masjid baru, dan imigrasi non-Barat.
Di Prancis dan Turki, penekanan diberikan pada sifat sekuler dari negara, dan sifat simbolis dari pakaian Islami. Di Turki, larangan berlaku di lembaga-lembaga negara (pengadilan, aparatur sipil negara) dan di pendidikan yang dibiayai negara. Pada tahun 2004, Prancis mengesahkan undang-undang yang melarang "simbol atau pakaian yang secara mencolok menunjukkan afiliasi agama siswa" (termasuk hijab) di sekolah dasar, menengah, dan menengah atas negeri, tetapi undang-undang ini tidak berlaku untuk universitas (di universitas-universitas Prancis, undang-undang yang berlaku memberikan kebebasan berekspresi kepada mahasiswa selama ketertiban umum terjaga.). Larangan ini juga mencakup kerudung Islami, yang di beberapa negara lain dianggap kurang kontroversial, meskipun staf pengadilan di Belanda juga dilarang mengenakan kerudung Islami dengan alasan 'netralitas negara'. Argumen yang tampaknya kurang dipolitisasi adalah bahwa dalam profesi tertentu (mengajar), larangan "kerudung" (niqab) dibenarkan karena komunikasi tatap muka dan kontak mata diperlukan. Argumen ini menonjol dalam putusan di Inggris dan Belanda setelah siswa atau guru dilarang mengenakan pakaian yang menutupi wajah. Tanggapan publik dan politik terhadap usulan pelarangan semacam itu rumit, karena pada dasarnya berarti pemerintah memutuskan pakaian individu. Beberapa non-Muslim, yang tidak akan terpengaruh oleh larangan, melihatnya sebagai masalah kebebasan sipil, sebagai slippery slope yang mengarah pada pembatasan lebih lanjut atas kehidupan pribadi. Sebuah jajak pendapat di London menunjukkan bahwa 75 persen warga London mendukung "hak setiap orang untuk berpakaian sesuai dengan keyakinan agama mereka". Dalam jajak pendapat lain di Inggris oleh Ipsos MORI, 61 persen setuju bahwa "perempuan Muslim memisahkan diri mereka" dengan mengenakan kerudung, namun 77 persen berpendapat bahwa mereka harus memiliki hak untuk memakainya.