Obligasi
Sejarah

Pada zaman kolonial Belanda banyak beredar Pelbagai macam efek atau surat berharga yang diperdagangkan pada bursa saham untuk pertama kalinya diperkenalkan di Batavia pada tahun 1912 yang kemudian bersamaan dengan didirikannya perkumpulan para pedagang surat berharga bernama Vereniging voor de Effectenhandel. Surat-surat berharga yang diperdagangkan pada saat itu terdiri dari saham dan obligasi perusahaan perkebunan belanda yang beroperasi di Indonesia. Di samping itu obligasi pemerintah Hindia Belanda Kotapraja juga melakukannya. Contoh-contoh Obligasi antara lain, 3% R.I, Obligasi 6% berhadiah dan obligasi Pembangunan 1964. Selain itu, hadir pula obligasi-obligasi lainnya seperti, obligasi BNI54, obligasi BNI46 dan obligasi 5% Grand Hotel Preanger. Sebelumnya transaksi saham pada perdagangan efek pertama kali tercatat pada tahun 1892, yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan di Batavia yaitu Cultuur Maatschappij Goalpara.  Glints menambahkan bahwa perusahaan tersebut menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham yang beredar. Empat tahun kemudian Het Centrum juga merilis prospektus penjualan saham yang memiliki nilai hingga 105 ribu gulden dengan harga per lembar sahamnya sebesar 100 gulden.
Pada awal kemerdekaan negara Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan ekonomi karena anggaran negara masih terbatas. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946, Menteri Keuangan memiliki hak untuk melakukan penjualan obligasi demi menghimpun dana sebesar 1.000 juta gulden. Menteri Keuangan memiliki kuasa itu kemudian menjual obligasi demi pegumpulan dana sebesar 1.000 juta gulden. Kebijakan pemerintah pada masa itu dengan mengeluarkan obligasi yaitu lembaran 100 gulden mata uang jepang, lembaran 500 gulden mata uang jepang dan lembaran 1000 gulden mata uang jepang. Tahun pertama terkumpul sebesar 500.000.000 rupiah yang diterbitkan direktur jenderal pengolahan pembiayaan dan risiko. Hasil pembuatannya digunakan untuk membiayai sektor ekonomi pertanian dan kerajinan dalam mencegah inflasi. Hal ini memberikan dorongan kepada pemerintah untuk mengeluarkan program yang sama maka dibentuklah pejabat uang, bank, dan kredit.
Perkembangan obligasi pada masa Orde Lama mulai membaik meskipun obligasi yang dijual adalah surat berharga milik perseroan Belanda dan surat berharga pemerintah melalui bank buatannya. Melalui bank industri negara tahun 1954 hingga 1955 kemudian 1958 penjualan obligasi semakin meningkat. Terjadinya sengketa kekuasaan antara pemerintahan baru Indonesia dengan pihak Belanda tentang Irian Barat melalui peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1958. Sengketa ini mengakibatkan sekuritas-sekuritas dari Belanda tidak termasuk dalam daftar Bursa Efek Jakarta.
Pada masa Orde Baru tugas dan kewajiban pemerintah adalah melakukan pembayaran terhadap obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintah mengambil solusi alternatif agar obligasi lama dapat terselesaikan dengan baik dan berusaha untuk melunasi  seluruh obligasi yang telah ditinggalkan yang masih beredar pada masyarakat Indonesia. Penugasan itu diemban oleh Dirjen keuangan dalam negeri. Terbentuknya direktorat ini diakibatkan oleh perubahan suatu penyusunan struktur organisasi dalam tubuh kementerian keuangan pada tahun 1966. Kementerian keuangan mulai berbenah dengan membentuk  beberapa direktorat dimana salah satunya adalah direktorat jenderal ini kemudian berubah nama menjadi direktorat jenderal keuangan. Upaya penyelesaian pelunasan obligasi lama tentunya tidak berjalan mudah. Pada tanggal 16 Maret 1979 sejumlah kantor kas keuangan negara yang ditunjuk sebanyak 23 kantor diseluruh Indonesia. Beberapa tahun setelahnya pada 1985 obligasi itu dimusnahkan di pengadilan negeri Padalarang. Kemudian pada tahun 2001 kementerian keuangan memberi keputusan  tuntutan atas klaim sebuah obligasi tetapi tidak dapat dipenuhi  karena telah mencapai maksimal masa berlaku. Dari segi sejarah pertumbuhan obligasi telah membuktikan bahwa sebagai salah satu instrumen pasar modal jenis surat berharga ini telah dimanfaatkan sebagai usaha untuk mengerahkan dana-dana yang ditujukan bagi keperluan pembiayaan pembangunan pada umumnya baik itu untuk pembiayaan proyek pembangunan yang akan ditangani pemerintah. Apabila kita mengadakan penggolongan dari segi emiten selaku pihak yang menerbitkan obligasi maka pada pokoknya dibedakan antara obligasi yang dikeluarkan oleh badan hukum publik seperti pemerintah serta obligasinya dikeluarkan oleh badan hukum perdata. Pada tahun 1963 pemerintah pernah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang prosedur pinjaman obligasi.
Pada masa Reformasi salah satu instrumen obligasi adalah permodalan syariah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003. Muncul harapan bahwa pasar obligasi/saham yang didasari prinsip-prinsip syariah dapat berkembang lebih besar lagi. Pasar obligasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan instrumen-instrumen syariah. Salah satu instrumen obligasi adalah permodalan syariah di samping saham syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang yang dalam Islam sendiri hal tersebut tidak diakui. Namun demikian sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar bunga demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi. Mulanya dikenal sebagai instrumen pendapatan tetap karena memberikan kupon dengan bunga tetap sepanjang tenornya. Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak tetap lagi. Dalam hal obligasi syariah kupon yang diberikan tidak lagi berdasarkan bunga tetapi bagi hasil. Menarik untuk diperhatikan bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut memberikan pertimbangan awal bahwa obligasi yang selama ini konvensional didefinisikan masih belum sesuai dengan syariah. Selain itu Pemerintah Indonesia juga berhasil menerbitkan tiga Surat Berharga Negara (SBN) di pasar global dengan total nilai yang berhasil diperoleh mencapai USD4,3 miliar atau sekitar Rp69 triliun.