stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Brexit
Pasca-Legislasi Artikel 50 > Akta (Penarikan) Uni Eropa

Pada Oktober 2016, Theresa May menjanjikan akan meluncurkan "Akta Pencabutan Besar", yang akan mencabut Akta Komunitas Eropa 1972, dan mengembalikan kembali hukum Britania Raya yang sebelumnya berada di bawah hukum Uni Eropa dan bertujuan untuk memperlancar proses transisi dengan cara memastikan bahwa semua hukum tetap berlaku hingga benar-benar dicabut secara spesifik. Rancangan undang-undang ini akhirnya menjadi Akta (Penarikan) Uni Eropa, dan diajukan kepada Parlemen Britania Raya pada 13 Juli 2017. Pada 12 September 2017, akta ini disetujui di Parlemen dengan angka 326 berbanding 290 suara, namun akta ini belum akan berlaku sampai tanggal keluarnya Britania Raya.
Pasca-Legislasi Artikel 50 > Aturan Tambahan

Dalam laporan yang diterbitkan oleh lembaga independen the Institute for Government (Institut untuk Pemerintah) pada Maret 2017, Pemerintah Britania Raya perlu untuk menambahkan aturan dan legislasi baik primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menjembatani jurang kebijakan dalam beberapa area sektor seperti, bea cukai, imigrasi, dan agrikultur, di mana masih terdapat banyak aturan yang akan menjadi tidak jelas seiring dengan dicabutnya aturan-aturan Uni Eropa. Dalam laporan tersebut disebutkan, setidaknya pemerintah Britania Raya perlu menerbitkan 15 aturan baru yang memerlukan prioritisas dan pembatasan waktu pembahasan agar aturan tersebut segera diterbitkan.
Pada 2016 dan 2017, Pemerintah Britania Raya menerbitkan beberapa laporan yang terkait dengan Brexit, di antaranya:
Brexit: Opsi Perdagangan
Brexit: Hubungan Britania Raya-Irlandia
Brexit: Kerja Sama Polisi dan Keamanan Britania Raya-Uni Eropa di Masa Depan
Brexit: Perikanan
Brexit: Lingkungan dan Perubahan Iklim
Brexit: Dependensi Kerajaan
Brexit: Keadilan bagi Keluarga, Perorangan, dan Bisnis
Brexit: Perdagangan dalam Jasa Non-Finansial
Pasca-Legislasi Artikel 50 > Euratom

Britania Raya telah bergabung ke dalam Euratom sejak tahun 1973, di mana salah satu fungsi dari Euratom adalah untuk mengimplementasikan pengamanan terhadap bahan nuklir di seluruh negara-negara anggotanya. Dengan mundurnya Britania Raya dari Euratom, maka diperlukan undang-undang dan aturan baru untuk membuat regulasi dan juga mengimplementasikan aturan internasional dalam hal pengamanan bahan nuklir. Akta Perlindungan Nuklir 2017-19, yang berkaitan dengan pengunduran diri dari Euratom diajukan ke Parlemen pada Oktober 2017 dan mulai tahapan laporan pada Januari 2018.
Pasca-Legislasi Artikel 50 > Pemungutan Suara terhadap Hasil Akhir

Menanggapi pertanyaan terkait keterlibatan Parlemen untuk melakukan pemungutan suara terhadap hasil akhir negosiasi dengan Uni Eropa, Perdana Menteri May menyatakan bahwa prioritasnya adalah untuk segera mewujudkan keinginan rakyat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa, dan Parlemen akan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan negosiasi dalam prosesnya, namun May juga mengesankan bahwa dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Parlemen untuk melakukan pemungutan suara terhadap hasil akhir negosiasi nantinya.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Imigrasi > Efek Jangka Panjang

Isu imigrasi dianggap sebagai alasan kedua terkuat yang melatarbelakangi keinginan rakyat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa. KPMG, lembaga auditor kenamaan dunia melakukan survei terhadap 2000 pekerja asal Eropa yang mencari nafkah di Britania Raya, dengan hasil 55% dari mereka yang bergelar doktor dan 49% dari mereka yang bergelar master mengatakan akan pergi dari Britania Raya atau sedang mempertimbangkannya dengan aktif.
Ekonom Giuseppe Forte dan Jonathan Portes dari Kings's College London, dalam makalahnya pada tahun 2017, menyatakan bahwa meskipun arus migrasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti makro ekonomi dan lainnya, Brexit dan berakhirnya kebijakan kebebasan bergerak akan menghasilkan penurunan tajam dalam hal imigrasi dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya. Portes juga menyatakan pada tahun 2016, "Spektrum opsi kebijakan imigrasi bagi Britania Raya pasca-Brexit masih tetap akan luas...Namun, apabila dilihat dengan akal sehat hampir semua hasil akhir kebijakan tersebut hanya akan berujung pada peningkatan beban regulasi terhadap bisnis, pengurangan arus tenaga kerja baik mereka yang terampil maupun yang tidak terampil, dan peningkatan jumlah tenaga kerja ilegal. Pertanyaan kunci bagi para pembuat kebijakan adalah bagaimana meminimalkan dampak negatif sementara pada saat yang sama menangani tuntutan politik domestik untuk meningkatkan kontrol dalam negeri dengan tetap menjaga hubungan dengan Uni Eropa agar tidak tercipta prasangka buruk terhadap aspek-aspek kunci lainnya dalam negosiasi.".
Brexit juga akan sangat berpengaruh pada sektor kesehatan Britania Raya, dikutip dari New York Times, "Akan sangat sulit dan memakan banyak biaya bagi Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS)-yang telah menderita kekurangan banyak staf, ke depannya untuk merekrut perawat, dokter, dan tenaga medis dari Eropa".
Dampak Brexit pada Britania Raya > Imigrasi > Efek Jangka Pendek

Angka resmi pada Maret 2017 menunjukkan bahwa jumlah imigrasi dari Uni Eropa ke Britania Raya masih tetap melebihi jumlah emigrasi, namun jumlah perbedaan antara imigrasi dan emigrasi tersebut turun jatuh ke titik terendahnya selama tiga tahun. Sebagai contoh, jumlah perawat Uni Eropa yang mendaftar ke NHS turun hingga 96%, dari 1.304 pada Juli 2016 menjadi hanya 46 orang pada April 2017. Hingga saat ini NHS kekurangan sekitar 30.000 perawat di Britania Raya.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Efek Ekonomi

Artikel utama: Dampak Brexit terhadap ekonomi
Dampak Brexit pada Britania Raya > Efek Ekonomi > Keluarnya Agensi Uni Eropa

Brexit mengharuskan beberapa agensi Uni Eropa yang ditempatkan di Britania Raya untuk berpindah tempat, beberapa di antaranya adalah Agensi Medis Eropa dan Otoritas Perbankan Eropa. Keduanya memiliki pegawai hingga 1000 orang dan akan direlokasi ke Amsterdam dan Paris. Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk memindahkan pusat kliring dari perdagangan dengan denominasi euro ke wilayah yurisdiksi Eropa, yang saat ini masih berpusat di London.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Pendidikan Tinggi dan Riset Akademis

Referendum Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa pada Juni telah menyebabkan kekhawatiran besar di kalangan pendidikan tinggi. Universitas Britania Raya (UUK), Grup Russell, kelompok MillionPlus, dan kelompok pendidikan tinggi lainnya sedari awal telah menetapkan pilihan untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi merupakan salah satu sektor eksportir utama Britania Raya. Laporan dari UUK pada tahun 2015, memperkirakan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar £ 10.71 miliar dari pendapatan ekspor pada tahun 2011, atau sekitar 10 persen dari total ekspor jasa layanan di Britania Raya. Lebih jauh lagi, ekspor jasa ini merupakan aset strategis untuk ekonomi, dengan kegiatan penelitian yang sangat penting terhadap inovasi. Pendidikan tinggi juga sering kali menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama dalam skala lokal di mana mereka berada. Dalam laporan UUK yang sama, UUK mengklaim bahwa, pendidikan tinggi di Britania Raya menghasilkan £73 miliar pada 2011-12, atau 2,8 persen dari PDB, dan pendidikan tinggi menyumbang 2,7 persen dari lapangan pekerjaan di negara itu. Dengan demikian, ketika UUK mendesak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan untuk 'mendukung universitas' agar tetap dapat berkembang pasca-Brexit, merupakan kepentingan nasional dan bukan hanya kepentingan sektoral.
Britania Raya sendiri merupakan anggota dari Area Riset Eropa, dan sangat mungkin Britania Raya menginginkan untuk melanjutkan keanggotaannya tersebut. Britania Raya saat ini menerima lebih banyak pendanaan riset dari Uni Eropa daripada Britania Raya menyumbang atau berkontribusi kepada riset di Uni Eropa, dengan institusi pendidikan universitas menerima 10% dari sumber pendanaan riset mereka dari Uni Eropa. Menurut penelitian Ken Mayhew, Profesor Edukasi dan Performa Ekonomi Universitas Oxford, pada tahun 2016, Brexit dapat memberikan ancaman pada pendidikan tinggi di Britania Raya, beberapa di antaranya adalah hilangnya pendanaan penelitian dari Uni Eropa, berkurangnya jumlah siswa dari negara-negara Uni Eropa, kemudian hilangnya kemampuan sektor ini untuk mempekerjakan pekerja akademis dari negara-negara Uni Eropa, dan terakhir Brexit akan berdampak pada kemampuan siswa-siswa Britania Raya untuk melanjutkan studi di negara-negara Uni Eropa.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Skotlandia

Seperti yang telah dinyatakan oleh pemerintah Skotlandia sebelum referendum, Menteri Pertama Skotlandia mengumumkan bahwa pemerintah merencanakan untuk mengadakan referendum kemerdekaan berdasar hasil pemungutan suara sebelumnya yang menyatakan bahwa Skotlandia akan tetap tergabung dalam Uni Eropa sedangkan Inggris dan Wales memilih untuk keluar. Pada Maret 2017, pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP), dan Menteri Pertama Nicola Sturgeon meminta referendum kemerdekaan Skotlandia kedua pada 2018 atau 2019 sebelum Britania Raya secara formal meninggalkan Uni Eropa. Perdana Menteri Britania Raya dengan segera menolak permintaan waktu referendum tersebut, tanpa menolak referendum itu sendiri. Referendum Skotlandia telah disetujui oleh Parlemen Skotlandia pada 28 Maret 2017.
Pada 21 Maret 2018, Parlemen Skotlandia meresmikan Akta Kelanjutan Skotlandia. Akta ini dikeluarkan karena lambatnya negosiasi antara Parlemen Skotlandia dan Pemerintah Britania Raya mengenai pada siapa kekuasaan dalam kebijakan devolusi harus diberikan setelah Britania Raya resmi keluar dari Uni Eropa nantinya. Akta ini memberikan hak kekuasaan pada Parlemen Skotlandia dan mengurangi kekuasaan eksekutif pada saat keluarnya Britania Raya nanti.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Perjanjian Internasional

Dikutip dari Financial Times, dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menjadikan Britania Raya tidak lagi terlibat dalam 759 perjanjian internasional, yang mana tersebar pada 168 negara non-Uni Eropa, dan meliputi perjanjian-perjanjian dalam hal perdagangan nuklir, barang, transportasi, dan kerja sama di bidang-bidang seperti jasa keuangan. Perjanjian-perjanjian ini termasuk dalam perjanjian multilateral berdasarkan konsensus, di mana Britania Raya harus mendekati kembali 132 pihak yang terpisah yang terkait di dalamnya. Angka ini belum termasuk (sekitar) 110 perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia ataupun Perserikatan Bangsa Bangsa, dan juga "perjanjian-perjanjian sempit/kecil" yang lain, begitu pula kesepakatan sempit tentang lingkungan, kesehatan, penelitian, dan sains yang mana perlu dilakukan negosiasi ulang untuk kesemuanya. Beberapa perjanjian bilateral tambahan, yang berada di luar kerangka Uni Eropa, dapat juga direvisi karena perjanjian tersebut mengacu pada undang-undang Uni Eropa. Beberapa perjanjian sangatlah penting sehingga tidak terpikirkan apabila Britania Raya terlepas dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian juga terdapat perjanjian layanan udara yang memungkinkan pesawat Britania Raya mendarat di Amerika, Kanada atau Israel, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana kedua sektor ini akan dibahas di luar pembicaraan perdagangan dan harus ditangani secara terpisah.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Opsi hubungan di masa depan dengan Uni Eropa

Hubungan Britania Raya dengan negara anggota Uni Eropa pasca-Brexit dapat berubah menjadi beberapa bentuk, dalam makalah penelitian yang dihadirkan ke Parlemen Britania Raya di Juli 2013, terdapat beberapa alternatif keanggotaan yang akan memberikan akses pada Britania Raya ke pasar internal Uni Eropa. Salah satunya adalah tetap bergabung pada Area Ekonomi Eropa, kemudian menegosiasikan perjanjian bilateral yang sangat detail seperti layaknya Swiss, atau keluar dari Uni Eropa tanpa ikut bergabung dalam Area Ekonomi Eropa sama sekali dan hanya berdagang dengan Uni Eropa lewat aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Besar kemungkinan akan terdapat perjanjian sementara saat Britania Raya keluar dari Uni Eropa, hingga sampai saat perjanjian hubungan yang sebenarnya berlaku. Perjanjian sementara ini akhirnya berlaku setelah pada Maret 2018, pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa setuju untuk menerapkan masa transisi sementara terhitung mulai dari tanggal resmi keluarnya Britania Raya, hingga 31 Desember 2020.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Perbatasan Republik Irlandia

Masih terdapat ketidakjelasan mengenai dampak Brexit terhadap perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara (Britania Raya), khususnya dampak ekonomi terhadap masyarakat di pulau tersebut apabila "perbatasan keras" (perbatasan fisik dengan pos perlintasan antarnegara yang dijaga dan dikontrol oleh aparat dan juga terdapat infrastruktur bea cukai) diterapkan. Sampai saat ini kedua belah negara masih merupakan anggota dari Uni Eropa, dengan begitu keduanya masih tergabung dalam Serikat Pabean dan Pasar Tunggal Eropa, sehingga terdapat kebebasan bergerak untuk semua warga Uni Eropa di dalam Area Perjalanan Bersama dan tidak terdapat bea cukai ataupun kontrol imigrasi di perbatasan kedua belah negara. Pada dasarnya, sejak Perjanjian Jumat Baik tahun 1998 (perjanjian internasional antara Britania Raya dan Republik Irlandia yang termasuk di dalamnya perjanjian mengenai Irlandia Utara), perbatasan di antara kedua belah pihak diatur untuk memberi kebebasan bergerak dan ekonomi bagi penduduk di pulau tersebut, sehingga tampak seperti tidak terdapat perbatasan di antara keduanya. Namun nantinya setelah Brexit, perbatasan antara kedua pihak akan menjadi perbatasan darat antara negara anggota Uni Eropa dan negara non Uni Eropa, bukan lagi sekadar perbatasan antara Britania Raya dan Republik Irlandia. Hal ini memungkinkan adanya bentuk perbatasan fisik dengan pos perlintasan yang diatur oleh aparat, keimigrasian, dan bea cukai. Britania Raya dan Uni Eropa setuju bahwa "perbatasan keras" merupakan hal yang tidak mereka inginkan bersama, dan berisiko membahayakan Perjanjian Jumat Baik antara kedua belah negara. Pada Okteber 2016, Pemerintah Britania Raya mengusulkan rencana untuk menerapkan kontrol imigrasi Britania Raya di pelabuhan dan bandara Republik Irlandia, hal ini dimaksudkan untuk mengontrol warga Uni Eropa yang bepergian ke sana, dan juga agar memudahkan mereka karena tidak akan lagi diperlukan adanya cek paspor di perbatasan Republik Irlandia, dan Irlandia Utara. Namun rencana ini secara resmi ditolak oleh pihak Republik Irlandia pada 23 Maret 2017. Menyusul hasil dari referendum Brexit, terdapat usulan untuk menyatukan kembali Republik Irlandia dan Irlandia Utara lewat referendum, usulan ini datang dari pimpinan Partai Sinn Féin, Martin McGuinness, dan pada April 2017, Dewan Eropa setuju apabila reunifikasi ini berhasil, Irlandia Utara akan bergabung kembali dengan Uni Eropa.
Pada Maret 2018, Britania Raya dan Uni Eropa setuju untuk tetap memasukkan Irlandia Utara dalam Pasar Tunggal Eropa dan Serikat Pabean selama periode transisi hinggga Desember 2018, hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta perbatasan keras di antara kedua wilayah. Pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa akan bertemu kembali untuk membahas perbatasan Irlandia ini pada Juni 2018 di konferensi Dewan Eropa di Brussel.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Perbatasan Prancis

Pimpinan dewan daerah Hauts-de-France, Xavier Bertrand mengatakan pada 2016, "Apabila Britania Raya meninggalkan Uni Eropa, maka perbatasan akan berpindah dari Calais ke Dover. Kita tidak akan terus menjaga perbatasan apabila Britania Raya meninggalkan Uni Eropa,". Pernyataan ini merujuk perjanjian Le Touquet pada 2003 yang mengatur juxtaposed control di perbatasan kedua negara, di mana aturan ini membuat pengecekan imigrasi tidak dilakukan di negara tujuan, namun dilakukan di negara asal. Perjanjian Le Touquet sendiri bukan merupakan perjanjian yang diatur dalam Uni Eropa, sehingga mendapat tekanan dari banyak kalangan euroscpetic yang tidak setuju apabila perbatasan dikembalikan ke Dover.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Gibraltar dan Spanyol

Nasib Gibraltar sebagai wilayah Britania Raya yang berada di daratan Eropa dipertanyakan ketika Britania Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Penduduk Gibraltar sendiri dalam pemungutan suara menyatakan memilih untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa, namun di satu sisi mereka juga tidak ingin untuk meninggalkan Britania Raya. Gibraltar sangat bergantung kepada perdagangan dengan Uni Eropa (utamanya Spanyol) dalam mendapatkan pasokan kebutuhan mereka. Spanyol sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gibraltar dan telah sering kali mencoba untuk mengambil alih Gibraltar sejak dahulu, menyerukan untuk menjadikan Gibraltar sebagai wilayah yang dikontrol bersama oleh Britania Raya dan Spanyol, namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Ketua Menteri Gibraltar. Britania Raya menyatakan hanya akan merundingkan nasib kedaulatan Gibraltar apabila hal itu dikehendaki oleh rakyat Gibraltar.
Dampak Brexit pada Britania Raya > Hubungan dengan negara-negara "CANZUK"`

Brexit juga telah menghangatkan kembali wacana dan peluang untuk mendirikan perjanjian perdagangan dan migrasi dengan negara "CANZUK" (Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris). Wacana ini telah sering disebutkan oleh banyak politisi di negara-negara tersebut, termasuk Senator Partai Liberal, James Paterson di Australia, Menteri Luar Negeri Bayangan, Erin O'Toole di Kanada, dan Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran, Boris Johnson di Inggris. Organisasi seperti CANZUK International juga ikut memperjuangkan gerakan ini, menyatakan bahwa dengan adanya kerja sama di antara keempat negara ini hubungan mereka akan jauh berkembang setelah Brexit. Namun, banyak juga kaum akademisi yang mengkritik wacana alternatif Uni Eropa ini sebagai "nostalgia pasca-imperialisme".
Konsekuensi bagi Uni Eropa > Struktur dan Anggaran

Menurut Perjanjian Lisbon 2007(disahkan 2009), keputusan Dewan Uni Eropa yang dibuat berdasarkan pada pemungutan suara, hanya dapat diblokir apabila terdapat setidaknya empat anggota dewan yang memutuskan untuk memblokir bersama keputusan tersebut (membentuk kelompok minoritas pemblokiran). Aturan ini pada mulanya diciptakan untuk mencegah tiga anggota dengan populasi terbanyak di Eropa (Jerman, Prancis, Britania Raya) mendominasi dewan Uni Eropa. Namun setelah keluarnya Britania Raya, Jerman dan negara-negara Eropa utara lainnya (Rep. Irlandia, Belanda, negara-negara Skandinavia dan Baltik) akan kehilangan sekutu dalam membentuk kelompok minoritas pemblokiran tersebut. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya kelompok tersebut, negara-negara lain dapat menolak usul Jerman terutama dalam hal isu ketidakdisiplinan anggaran oleh negara-negara anggota Uni Eropa lain, yang sering diperjuangkan oleh Jerman, dan juga dalam hal rekrutmen bank-bank Jerman untuk menjamin simpanan bagi bank-bank Eropa bagian selatan yang mengalami masalah.
Koran Jerman Münchner Merkur memberitakan, dengan keluarnya Britania Raya, berarti Uni Eropa akan kehilangan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat kedua, negara dengan populasi terbesar ketiga, dan yang paling penting Uni Eropa akan kehilangan "ibukota modal finansial dunia" mereka. Sumbangsih Britania Raya sendiri pada tahun 2015 senilai  €11.5 miliar, hal ini berarti Uni Eropa akan kehilangan negara dengan kontribusi anggaran terbesar kedua bagi mereka. Dengan begitu, Brexit akan berimbas kepada adanya beban keuangan tambahan bagi negara-negara kontributor lainnya, kecuali apabila Uni Eropa memilih untuk mengurangi anggarannya berdasarkan dengan jumlah defisit yang timbul akibat kepergian Britania Raya. Kemudian Britania Raya juga tidak akan lagi menjadi pemegang saham dalam Bank Investasi Eropa, karena hanya negara anggota Uni Eropa yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Britania Raya sendiri memiliki saham 16% atau senilai €39.2 miliar (figur 2013), yang nantinya akan ditarik, kecuali apabila terdapat perjanjian baru dengan Uni Eropa.
Konsekuensi bagi Uni Eropa > Dewan Uni Eropa

Dalam berbagai kesempatan pemungutan suara di Dewan Eropa, Britania Raya selalu bersekutu dengan Jerman yang memiliki perekonomian relatif lebih liberal (dibanding negara-negara Eropa selatan), dan juga negara-negara Eropa utara lainnya untuk membentuk kelompok minoritas pemblokiran, yang berarti kelompok ini memiliki porsi 35% dalam Dewan Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya akan mengakibatkan kelompok pemblokiran ini tidak lagi dapat dibentuk dan disinyalir dapat membuat negara-negara Uni Eropa lainnya memulai upaya untuk melonggarkan disiplin anggaran Uni Eropa atau memberikan jaminan simpanan dengan skala Uni Eropa dalam serikat perbankan.
Konsekuensi bagi Uni Eropa > Parlemen Eropa

Britania Raya memiliki 73 kursi di Parlemen Eropa, yang berarti Britania Raya (bersama dengan Italia) merupakan negara dengan delegasi terbanyak ketiga di Parlemen Eropa. Anggota Parlemen Eropa dari Britania Raya ini akan tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Parlemen Eropa hingga tanggal resmi keluarnya Britania Raya, namun telah ada wacana dalam beberapa diskusi untuk tidak mengikutsertakan mereka dalam posisi komite utama. Hal ini berdasar kepada kecemasan anggota parlemen lain, yang mengkhawatirkan anggota dari Britania Raya menggiring kebijakan-kebijakan parlemen ke arah yang menguntungkan kepentingan Britania Raya ketika Britania Raya resmi keluar nantinya. Uni Eropa juga perlu untuk memutuskan kembali pembagian kursi parlemen dalam pemilihan Parlemen Eropa berikutnya, yang direncanakan untuk digelar pada Juni 2019, karena akan terdapat 73 kursi kosong yang sebelumnya dimiliki oleh Britania Raya. Pada April 2017, sekelompok pembuat kebijakan Eropa telah berdiskusi untuk menentukan apa yang harus diperbuat mengenai kursi kosong tersebut, salah satu opsi yang didukung oleh Gianni Pittella dan Emmanuel Macron, adalah untuk mengisi 73 kursi tersebut dengan daftar konstituen dari seluruh Eropa, opsi lainnya adalah untuk meniadakan kursi tersebut dan mengatur kembali pembagian beberapa atau seluruh kursi yang ada dalam Parlemen untuk mengurangi ketidaksetaraan representasi dalam Parlemen.
Konsekuensi bagi Uni Eropa > Perikanan

Uni Eropa menangkap 6 juta ton ikan per tahun, yang mana 3 juta ton di antaranya didapat dari wilayah perairan Britania Raya, sedangkan andil dari Britania Raya sendiri untuk angka tersebut adalah hanya 750 ribu ton. Pemerintah Britania Raya mengumumkan pada Juli 2017 bahwa Britania Raya akan mengakhiri perjanjian Konvensi Perikanan London 1964 pada 2019, di mana perjanjian ini telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Perikanan Bersama milik Uni Eropa. Hilangnya akses terhadap perairan Britania Raya dapat mempengaruhi industri perikanan di Uni Eropa, khususnya bagi Republik Irlandia yang mendapatkan sepertiga dari hasil tangkapannya di perairan Britania Raya.
Konsekuensi bagi Uni Eropa > Organisasi Perdagangan Dunia

Pertanyaan bermunculan mengenai bagaimana perjanjian antara Uni Eropa dengan negara-negara lain yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia harus berubah dengan adanya Brexit ini. Britania Raya dan Uni Eropa sendiri telah berencana untuk membagi kuota atas produk-produk yang perjanjian perdagangannya telah disetujui sebelumnya. Namun rencana ini ditentang oleh beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat, mereka menganggap pembagian kuota seperti ini akan merugikan bagi mereka.
Lihat pula

Euroskeptisisme di Britania Raya
Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016
Multi-speed Europe
Prosedur keluar dari Uni Eropa
Grexit
Bacaan lanjut

Ansorg, N. & Haastrup, T.: "Brexit Beyond the UK's Borders: What It Means for Africa", GIGA Focus Afrika No.03/2016
Hobolt, Sara B. (7 September 2016). "The Brexit vote: a divided nation, a divided continent". Journal of European Public Policy. 23 (9): 1259–1277. doi:10.1080/13501763.2016.1225785. ISSN 1350-1763.
Outhwaite, William (ed.), Brexit: Sociological Responses (London: Anthem Press, 2017). ISBN 9781783086443
Peers, Steve (2016). The Brexit: Legal Framework for Withdrawal from the EU or EU Membership Renegotiations. Oxford, UK: Hart Publishing. ISBN 978-1-84946-874-9. OCLC 917161408.