Petronas
Sejarah > Pendirian BUMN minyak dan gas: 1970-an

Sejumlah faktor yang muncul pada awal dekade 1970-an membuat pemerintah Malaysia tertarik untuk mendirikan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang minyak dan gas. Pada tahun 1972, harga minyak per barel mencapai US$1,50, dan kemudian meningkat menjadi US$2,28 per barel. Perang di Timur Tengah dan embargo minyak oleh OPEC lalu menyebabkan harga minyak per barel meningkat menjadi US$12.00, sehingga membuat pemerintah Malaysia makin bersemangat untuk mendirikan BUMN minyak dan gas. Sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Indonesia telah mengadopsi kontrak bagi hasil, bukannya sistem konsesi untuk eksplorasi minyak. Pemerintah Malaysia juga percaya bahwa perusahaan minyak asal luar Malaysia tidak memberi informasi yang tepat kepada pemerintah mengenai aktivitas eksplorasi minyak di konsesi yang sedang dipegang (seperti penemuan ladang minyak baru), sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pemerintah. Penyusunan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia pada awal dekade 1970-an lalu mendorong warga negara Malaysia untuk mengendalikan berbagai industri modern dan membuka lebih banyak kesempatan berwirausaha untuk bumiputera.
Mantan perdana menteri Sarawak, Abdul Rahman Ya'kub adalah salah satu warga negara Malaysia pertama yang mengusulkan pembentukan BUMN minyak dan gas pada tahun 1971. Usul tersebut akibat tekanan dari warga Sarawak yang ingin mengklarifikasi batas resmi dari perairan teritorial Sarawak. Bahkan, sejak Malaysia dibentuk pada tahun 1963, isu perairan teritorial Sabah dan Sarawak belum diselesaikan, sehingga interpretasinya masih sangat luas. Pemerintah Sarawak mendeklarasikan bahwa perairan teritorialnya melebihi batas tiga mil yang ditetapkan oleh pemerintah federal Malaysia. Namun, Abdul Rahman Ya'kub ingat bahwa Tun Abdul Razak lah yang menunjuknya sebagai perdana menteri Sarawak. Sehingga, Rahman memutuskan untuk menahan konflik tersebut agar tidak meledak. Keponakan Rahman, Abdul Taib Mahmud, lalu menjadi Menteri Pertambangan dan Pertanahan, setelah Rahman menjadi perdana menteri Sarawak. Taib yakin pada pembagian royalti minyak antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Pada saat itu, aktivitas pertambangan minyak di Sarawak masih dikendalikan secara eksklusif oleh Shell. Taib Mahmud awalnya berencana memperbolehkan kontraktor independen untuk memasarkan minyak pemerintah. Taib lalu menemukan seorang pedagang asal Lebanon membeli minyak Malaysia, tetapi, pedagang tersebut gagal membayar minyak yang telah ia beli, sehingga menyebabkan pemerintah Malaysia merugi sebesar US$4 juta. Pemerintah Malaysia kemudian mendirikan sebuah komite hidrokarbon. Taib Mahmud lalu juga mengunjungi Indonesia dan berdiskusi dengan Pertamina. Taib pun berencana menghapus sistem konsesi dan menggantikannya dengan kontrak bagi hasil. Namun, tidak ada peraturan yang memungkinkan pemerintah Malaysia untuk mengambil kembali konsesi yang telah diberikan tanpa membayar kompensasi. Walaupun begitu, Taib memutuskan untuk mendirikan sebuah badan hukum yang diberi nama "HIKMA" (Hidrokarbon Malaysia), yang akan memegang hak penuh atas minyak yang ditemukan di perairan teritorial Sabah dan Sarawak. Namun, Rahman Ya'kub memprotes keputusan keponakannya tersebut dan mengancam akan menuntut pemerintah federal ke pengadilan apabila pemerintah Sarawak tidak diikutsertakan dalam kontrak. Tengku Razaleigh Hamzah (chairman Perbadanan Nasional) lalu berkunjung ke rumah pribadi Rahman. Tengku Razaleigh mengungkapkan rencananya untuk membentuk sebuah perusahaan, bukannya badan hukum, untuk mendistribusikan laba yang didapat dari eksplorasi minyak secara merata antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Rahman pun setuju dengan rencana tersebut. Tengku Razaleigh lalu merancang Undang-undang Pengembangan Minyak Bumi bersama asosiasinya secara diam-diam, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Tun Razak, untuk diselesaikan sebelum pemilihan umum Malaysia 1974. Rahman Ya'kub kemudian menelepon Tengku Razaleigh untuk menanyakan aturan yang ditawarkan oleh pemerintah federal Malaysia. Tengku Razaleigh lalu memberi tahu Rahman mengenai penghapusan sistem konsesi. Sementara itu, royalti minyak sebesar 5% akan diberikan ke pemerintah dari negara bagian yang menjadi lokasi eksplorasi minyak. Rahman pun setuju dengan aturan tersebut.
Pada tahun 1974, Undang-Undang Pengembangan Minyak Bumi resmi diajukan ke parlemen dan kemudian disetujui. Petronas lalu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1974, dengan Tengku Razaleigh menjadi chairman pertamanya. Awalnya, Exxon dan Shell menolak untuk memberi konsesi mereka dan menolak untuk bernegosiasi dengan Petronas. Petronas lalu memberitahukan kepada semua perusahaan minyak asing yang beroperasi di Malaysia bahwa setelah tanggal 1 April 1975, semua perusahaan minyak asing akan dinyatakan beroperasi secara ilegal di Malaysia jika tidak mulai bernegosiasi dengan Petronas. Setelah serangkaian negosiasi, perusahaan minyak asing akhirnya menyerahkan konsesi mereka ke Petronas. Saat semua negara bagian di Malaysia yang menjadi lokasi eksplorasi minyak bersedia meneken perjanjian, Tun Mustapha, perdana menteri Sabah, menolak untuk meneken perjanjian tersebut, karena kurang setuju dengan royalti minyak sebesar 5%. Mustapha ingin royalti minyak sebesar 10 hingga 20%, yang jika tidak dituruti, ia mengancam akan memerdekakan Sabah dari Malaysia. Tengku Razaleigh lalu menolak untuk ikut campur, sehingga pemerintah federal Malaysia kemudian membuat kesepakatan lain dengan Datuk Harris Salleh (yang berlawanan dengan Tun Mustapha) untuk mendirikan Partai BERJAYA dan melengserkan Tun Mustapha dari jabatan perdana menteri. Namun, Harris enggan menjadi perdana menteri Sabah, sehingga Fuad Stephens pun diminta untuk menjabat sebagai perdana menteri Sabah apabila Partai BERJAYA berhasil memenangkan pemilihan umum. BERJAYA akhirnya berhasil melengserkan Tun Mustapha melalui pemilihan umum Sabah tahun 1976. Seminggu setelah kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1976 yang menewaskan perdana menteri Fuad Stephens dan lima menteri yang lain, Harris pun meneken kontrak tersebut. Dengan pemerintah Sabah meneken perjanjian tersebut, Petronas akhirnya menguasai semua cadangan minyak dan gas di Malaysia.
Petronas pertama kali melakukan eksplorasi dan produksi minyak dengan membentuk Petronas Carigali Sdn Bhd pada tahun 1978. Dua tahun kemudian, Petronas mengembangkan bisnis hilirnya dengan mendirikan Pabrik Pupuk ASEAN Bintulu di Sarawak.