AUKUS
Tanggapan internasional > Prancis

Prancis memiliki bagian penting dari wilayahnya di Indo-Pasifik. Wilayah Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna, Daratan Selatan dan Antarktika Prancis, dan Pulau Clipperton serta wilayah Mayotte dan Réunion terletak di sana. Berfokus pada keamanan warganya di daerah ini, Prancis mempertahankan kehadiran militer permanen di sana. Kerja sama yang terjalin dengan Australia (dan negara-negara tetangga lainnya), termasuk kesepakatan kapal selam Prancis-Australia, oleh karena itu bagi Prancis merupakan masalah keamanan teritorial terkait dengan kebangkitan Tiongkok di wilayah tersebut.
Pemerintah Prancis menerima pemberitahuan resmi dari Australia bahwa proyek kapal selam kelas-Attack, yang melibatkan kontrak Australia senilai A$90 miliar untuk membeli 12 kapal selam Prancis, akan dibatalkan hanya beberapa jam sebelum diumumkan kepada publik. Dari biaya awal 35 miliar Euro, hanya delapan yang akan masuk ke perusahaan Prancis. Kapal selam malah akan dibeli dari perusahaan AS dan Britania Raya. Pemerintah Prancis marah dengan pembatalan proyek kapal selam kelas-Attack dan tidak diberitahu tentang negosiasi yang mengarah pada kesepakatan AUKUS. Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Angkatan Bersenjata Florence Parly menyatakan kekecewaannya atas keputusan Australia untuk meninggalkan program kapal selam bersama mereka dengan Prancis.
Le Drian lebih lanjut menyatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa pemutusan kontrak adalah "tikaman dari belakang". Pada 17 September, Prancis menarik duta besarnya dari Australia dan AS. Terlepas dari ketegangan di masa lalu, Prancis belum pernah menarik duta besarnya untuk Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Le Drian mengatakan bahwa "keputusan luar biasa dibenarkan oleh kegawatan luar biasa dari pengumuman [AUKUS]" dan bahwa pembatalan kontrak kapal selam "merupakan perilaku yang tidak dapat diterima antara sekutu dan mitra". Presiden Prancis Emmanuel Macron belum berkomentar tetapi dilaporkan "marah" tentang pergantian peristiwa. Menanggapi pertanyaan tentang kesepakatan perdagangan Australia–Uni Eropa yang saat ini sedang dinegosiasikan, Menteri Urusan Eropa Prancis Clément Beaune menyatakan bahwa dia tidak melihat bagaimana Prancis dapat mempercayai Australia. Arnaud Danjean, anggota parlemen Perancis, mengatakan bahwa "Australia dapat mengharapkan lebih dari penundaan dalam menyimpulkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa". Analis kebijakan Prancis Lowy Institute Hervé Lemahieu mengatakan kerusakan diplomatik dari pembatalan itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki dan meninggalkan warisan ketidakpercayaan yang langgeng.
Menteri Negara Prancis untuk Urusan Eropa Clément Beaune, menggambarkan Britania Raya sebagai mitra junior dan bawahan Amerika Serikat karena pakta tersebut, mengatakan dalam sebuah wawancara: "Teman-teman Britania Raya kami menjelaskan kepada kami bahwa mereka meninggalkan Uni Eropa untuk menciptakan Global Britania Raya. Kita dapat melihat bahwa ini adalah kembalinya ke pangkuan Amerika dan suatu bentuk vasalisasi yang diterima." Le Drian menyatakan bahwa "Kami telah memanggil duta besar kami ke (Canberra dan Washington) untuk mengevaluasi kembali situasi. Dengan Britania Raya, tidak perlu. Kami tahu oportunisme konstan mereka. Jadi tidak perlu membawa duta besar kami kembali untuk menjelaskan."
KTT pertahanan Prancis–Britania Raya telah dibatalkan.
Politisi oposisi mulai mengkritik pemerintah Prancis dan menuntut Prancis meninggalkan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara).
Seorang kandidat presiden menyerukan untuk mengisolasi perusahaan yang tunduk pada Patriot Act.