Hukum Uni Eropa
Hukum administratif > Pengujian yudisial

Artikel utama: Rujukan pendahuluan dan Pengujian yudisial
Pengujian yudisial merupakan aspek penting dari setiap sistem hukum yang beroperasi di bawah supremasi hukum. Pengujian yudisial memungkinkan individu melindungi hak-hak mereka, yang berada dalam kepentingan yang sah. Akuntabilitas pemerintah atas perlindungan individu dilindungi pada prosedur pengujian yudisial. Prosedur pengujian yudisial yang diatur di dalam TFEU merupakan sistem checks and balances yang memastikan badan-badan Uni Eropa bertindak sesuai batas-batas kekuasaan yang telah diberikan. Ketika seorang individu (atau perusahaan) melanggar hukum Uni Eropa, mereka dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan nasional di bawah doktin 'pengaruh langsung'. Kemudian pengadilan tersebut didampingi oleh Mahkamah Hukum Uni Eropa dalam melakukan rujukan pendahuluannya.
TFEU pasal 263 memberikan Mahkamah Hukum Uni Eropa kewenangan dalam menguji legalitas perundang-udangan legislatif yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa, Komisi, Bank Sentral Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa. TFEU pasal 263 juga memberikan kewenangan kedudukan hukum bagi individu yang mengajukan nota 'individual concern' seperti pada perkara Plaumann. Pada perkara tersebut, pemohon merupakan seorang pengimpor jeruk yang melakukan pengujian yudisial atas keputusan Pemerintahan Jerman, sehingga memungkinkan Jerman mengubah peraturan impor jeruk dari luar Uni Eropa.  Mahkamah Hukum Uni Eropa menyarankan supaya pemohon menunjukkan 'individual concern' yang membedakannya dengan individu lainnya secara umum, atau menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari suatu 'kelas tertutup'. Pada perkara Plaumann, ia tidak berhasil menunjukkan bahwa ia termasuk dalam suatu 'kelas tertutup'. Kemudian AG Jacobs menyampaikan pendapat dalam perkara UPA yang mengusulkan definisi ulang istilah 'individual concern', kemudian  Pengadilan Umum memperluas definisi sempit istilah 'individual concern' tersebut di dalam perkara T-177/01, Jégo Quéré. Pada akhirnya, Mahkamah Eropa menolak kedua posisi AG dan Pengadilan Umum dengan alasan bahwa perubahan kedudukan hukum harus berada dalam urusan legislasi.  Ketika suatu legislasi yang akan diafsirkan merupakan sebuah regulasi, maka istilah 'individual concern' tidak diterima, selama tidak bisa diterapkan secara umum (TFEU pasal 288). Begitu pula dengan kelompok 'kelas tertutup'. Pada dasarnya Mahkamah Eropa mengambil pendekatan yang lebih luas dalam melihat kembali bentuk hingga substansi legislasi, sehingga menemukan sifat alamiah suatu legislasi; yang memungkinkan kondisi-kondisi apa saja yang dapat membuat suatu regulasi terbuka untuk diuji. Hal ini memastikan supaya pranata-pranata hukum tidak mengurangi peluang pengujian, dengan memilih sebuah bentuk legislasi yang tidak terbuka untuk dipertanyakan.  Mahkamah Hukum Uni Eropa juga menimbang makna istilah  ‘direct concern‘, di mana pemohon harus menunjukkan bahwa suatu undang-undang telah mempengaruhi posisi hukumnya 'secara langsung', dan terdapat hubungan antara undang-undang yang dipermasalahkan tersebut, dengan kerugian yang didapat; yang pembuktian 'penyebab'nya dapat dibandingkan di bawah hukum Anglo-Welsh. Oleh sebab itu, kriteria undang-undang regulasi meliputi: (1) undang-undang yang tidak ditetapkan di bawah prosedur legislasi Uni Eropa; (2) merupakan bagian dari penerapan umum; (3) memiliki ‘direct concern‘ atas pemohon; (4) tidak membutuhkan adanya implementasi legislasi, supaya dapat berpengaruh; serta (5) merupakan 'undang-undang regulasi' yang melawan 'orang atau badan hukum', yang sedang memulai langkah-langkah pra-peradilan Perjanjian Lisboa membatasi waktu selama dua bulan; apakah itu tertanggal dari penerbitan undang-undangnya, atau dari pemberitahuan kepada penuntut, atau tanggal tuntutan tersebut dikeluarkan.
TFEU pasal 263 berada dalam satu sisi yang sama dengan pasal 265, yaitu ketika undang-undang yang kemudian disahkan oleh Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak efektif. Maka undang-undang terdahulu akan memaksa lembaga-lembaga Uni Eropa memenuhi kewajiban-kewajiban Uni Eropa. Oleh sebab itu, ketentuan ini hanya dapat terjadi apabila pemohon menunjukkan adanya kewajiban seperti itu. Lembaga-lembaga yang dimaksud terdiri dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, termasuk badan-badan, dan agensi Uni Eropa. Pasal 263 menunjukkan pula bahwa negara-negara anggota, dan lembaga-lembaga Uni Eropa, secara otomatis memiliki kedudukan hukum. Sementara, individu dan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, memiliki kedudukan hukum yang terbatas; selama lembaga-lembaga Uni Eropa memiliki kewajiban mengeluarkan sebuah undang-undang. Pemohon juga harus menunjukkan 'direct concern’ dan 'inividual concern’, sehingga Mahkamah Eropa memberikan pengujian-pengujian pembatasan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam TFEU pasal 263.  TFEU pasal 263 dan 265 membuat individu-individu dan badan usaha menghadapi kesulitan, baik dalam membuktikan kedudukan hukum pada proses pengujian yudisial, maupun dalam memperoleh pemulihan. Namun, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya: (1) mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke dalam pertanyaan-pertanyaan pra-peradilan yang akan diajukan dalam prosedur rujukan pendahuluan, yang dilakukan oleh negara-negara anggota; selama terdapat tindakan terpisah, sebelum pengadilan nasional mengambil putusan. Namun, alternatif ini bukanlah pilihan tebuka bagi penuntut, karena Mahkamah Eropa menunjukkan bahwa permintaan putusan pada perkara C-188/92 Textilwerke Deggendorf (TWD), yang berada di bawah TFEU pasal 263, merupakan tindakan 'penyalahgunaan prosedur'; (2) wewenang 'tidak langsung' dalam menguji pasal-pasal di bawah doktrin 'plea of illegality' yang diberikan dalam TFEU pasal 227. Pasal tersebut menerangkan tentang 'penerapan umum yang digunakan oleh lembaga-lembaga, badan atau agensi Uni Eropa'.
TFEU pasal 340 memberikan wewenang dalam: (1) kewajiban kontrak, dan (2) kewajiban non-kontrak. 'Kewajiban kontrak' mengatur apabila individu ingin menuntut pemulihan atau kompensasi ketika melawan lembaga-lembaga Uni Eropa atas suatu hubungan kontraktual. Langkah ini dapat ditempuh pada pengadilan nasional yang cocok, di bawah aturan-aturan legal yang sesuai; dan kepada negara-negara anggota mana kontrak tersebut dilaksanakan. Sementara kewenangan 'kewajiban nonkontraktual' diatur di dalam TFEU pasal 268, yang menyatakan bahwa Mahkamah Hukum Uni Eropa dapat mendengar perkara-perkara yang dibawa dalam melawan Uni Eropa; yang terkait dengan pemulihan yang diakibatkannya, baik oleh lembaga-lembaga Uni Eropa (fautes de service), maupun oleh pegawai-pegawainya (fautes personnelles) ketika melaksanakan tugas. Selain itu, Mahkamah Eropa juga harus mengenali hukum negara-negara anggota, sebagai acuan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gugatan-gugatan yang tercakup di dalam TFEU pasal 340 ayat 2 merupakan gugatan independen, yang tidak membatasi siapa pun. Namun, waktunya dibatasi hingga lima tahun dari saat penggugat menjatuhkan perkara secara wajar.