Kabinet Dwikora I
Catatan Kaki dan Referensi

↑  "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-03-11. Diakses tanggal 2006-12-20.
1 2  Meninggal dunia saat menjabat.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1964 tertanggal 9 September 1964, Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro (Sekretaris Umum KOTOE) dan Ajun Kombes (Pol.) Drs. Bugie Supeno (Kepala Bagian I Komisariat Jakarta Raya) diangkat masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas istimewa. Kemudian, mereka dilantik menjadi Menteri Negara pada 14 September 1964.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Mayjen TNI dr. Ibnu Sutowo diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan minyak dan gas bumi disamping jabatannya saat itu sebagai Presiden Direktur Perusahaan Negara "Permina". Ibnu Sutowo dilantik pada 1 April 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, H. Aminuddin Azis diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora dan dilantik pada 21 Juni 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang berada langsung dibawah Presiden / Pemimpin Besar Revolusi dan menerima Instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1965 tertanggal 10 Februari 1965, seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada di bawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, begitu pula alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan secara fungsionil dan organisatoris dibawah Menteri Koordinator tersebut. Sedangkan nama Kompartimen pun berubah menjadi Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1965 tertanggal 18 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Yusuf diangkat sebagai Kuasa (Deputy) Menteri Perdagangan Luar Negeri dan dilantik pada 23 Maret 1965.
↑  Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani tewas dalam Peristiwa Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Sepeninggalnya, tugas-tugas Menpangad dilanjutkan sementara oleh Pranoto Reksosamodra.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1965 tertanggal 14 Oktober 1965, Mayjen TNI Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat dan dilantik pada 16 Oktober 1965.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 1965 tertanggal 24 November 1965, Omar Dhani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan sebagai gantinya diangkat Laksamana Muda (U) Sri Mulyono Herlambang. Omar Dhani kemudian diangkat sebagai Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) dengan kedudukan sebagai Menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1965 tertanggal 3 Desember 1965. Pada 15 Desember 1965, Sri Mulyono Herlambang dilantik menjadi Menteri / Panglima Angkatan Udara yang baru.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1965 tertanggal 9 Mei 1965, Inspektur Jenderal (Pol.) Soetjipto Danoekoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Sebagai gantinya, Brigjen (Pol.) Sutjipto Judodihardjo diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 13 Mei 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian, P.N. Arta Jasa, dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiayaan yang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Mohammad Hasan dan K.H. Fattah Jasin masing-masing diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Brigjen (Pol.) Drs. Hoegeng Imam Santoso dan Soetjipto Soerjo Amidharmo masing-masing diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dan Menteri Urusan Perasuransian. Mereka dilantik pada 21 Juni 1965.
1 2 3  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dalam Kompartimen Pembangunan dipecah menjadi 3 departemen, yaitu Departemen Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Dr. Chaerul Saleh, Departemen Pertambangan yang dipimpin Armunanto, dan Departemen Perindustrian Dasar yang dipimpin Hadi Thayeb. Hadi Thayeb dilantik menjadi Menteri Perindustrian Dasar pada 5 Mei 1965, sedangkan Armunanto dilantik menjadi Menteri Pertambangan pada 8 Mei 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 1965 tertanggal 26 Juli 1965, Ahem Erningpradja diberhentikan sebagai Menteri Negara dan pada 2 Agustus 1965 dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea berdudukan di Pyongyang.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tertanggal 25 Mei 1965, Ir. Surachman diangkat sebagai Menteri Pengairan Rakyat pada Kompartimen Pertanian dan Agraria.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tertanggal 25 Mei 1965, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang semula termasuk dalam Kompartimen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 28 Mei 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 1965 tertanggal 23 Juni 1965, Departemen Perindustrian Rakyat dalam Kompartimen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartimen Perindustrian Rakyat. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 25 Juni 1965, kecuali Ashari Danudirdjo yang dilantik pada 10 Juli 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Jusuf diangkat menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen Distribusi, dengan catatan bahwa disamping jabatannya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri ia tetap menjabat sebagai Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri. Ia dilantik pada 1 April 1965.
1 2  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Laksamana Muda Udara R. Iskandar diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Udara dan Partono diangkat menjadi Menteri Perhubungan Udara.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1965 tertanggal 7 Juni 1965, Departemen Perhubungan Laut dalam Kompartimen Distribusi ditingkatkan menjadi Kompartimen Maritim dan Departemen Perikanan Darat/Laut dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria, yang kemudian dimasukkan ke dalam Kompartimen Maritim dengan nama Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 12 Juni 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Departemen Agama dan Departemen Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dikeluarkan dari Kompartimen Kesejahteraan dan memasukkannya kedalam lingkungan Kompartimen Urusan Agama. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 21 Juni 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1965 tertanggal 5 Februari 1965, Soemarto yang merupakan pensiunan Wakil Kepala Kepolisian Negara, diangkat sebagai Penasehat Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk Urusan Kepolisian dengan gaji dan penghasilan yang dipersamakan dengan Menteri. Kemudian Soemarto diaktifkan kembali dalam dinas dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi terhitung sejak 12 Juli 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1965 tertanggal 10 Mei 1965, Laksamana Muda (U) H. Sri Mulyono Herlambang diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dilantik pada 13 Mei 1965.
↑  Terhitung sejak 14 Juli 1965, kedudukan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamakan dengan kedudukan Menteri (berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1965), dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1965 tertanggal 16 Juli 1965, Mayjen TNI Soemarno Sosroatmodjo diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disamping tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Soemarno dilantik menjadi Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2 Agustus 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1965 tertanggal 28 April 1965, Mayjen TNI Wilujo Puspojudo diangkat sebagai Menteri / Ketua Lembaga Pertahanan Nasional dan lembaga ini langsung dibawah Presiden.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1964 tertanggal 21 November 1964, Dr. Chaerul Saleh selaku Ketua MPRS berkedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri terhitung sejak 27 Agustus 1964.
↑  Pada 15 November 1965, M.H. Lukman diberhentikan dari jabatannya karena seluruh anggota DPR-GR dari PKI telah dibekukan sementara.
1 2 3 4  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1965 tertanggal 8 Maret 1965, Sukardan, S.H., H.A. Pandelaki, Mochtar Usman, S.H., dan Drs. Radius Prawiro masing-masing diangkat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK dengan kedudukan Menteri. Mereka dilantik pada 17 Maret 1965.
↑  Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1965 tertanggal 17 Juni 1965, Prof. Dr. G.A. Siwabessy selaku Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom diberikan kedudukan beserta penghasilan-penghasilan lainnya yang dipersamakan dengan Menteri.
|   Kabinet Pemerintahan Indonesia  |
| --- | --- | --- |

| Didahului oleh: Kabinet Kerja IV | Kabinet Dwikora I 1964–1966 | Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora II |
| l b  Kabinet pemerintahan Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Era perjuangan kemerdekaan |  Presidensial  Sjahrir I  Sjahrir II  Sjahrir III  Amir Sjarifuddin I  Amir Sjarifuddin II  Hatta I  Darurat  Hatta II  |  |
| Era demokrasi parlementer |   RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir  Sukiman-Suwirjo  Wilopo  Ali Sastroamidjojo I  Burhanuddin Harahap  Ali Sastroamidjojo II  Djuanda  |  |
| Era demokrasi terpimpin |  Kerja I  Kerja II  Kerja III  Kerja IV  Dwikora I  Dwikora II  Dwikora III  Ampera I  Ampera II  |  |
| Era Orde Baru |  Pembangunan I  Pembangunan II  Pembangunan III  Pembangunan IV  Pembangunan V  Pembangunan VI  Pembangunan VII  |  |
| Era reformasi |  Reformasi Pembangunan  Persatuan Nasional  Gotong Royong  Indonesia Bersatu I  Indonesia Bersatu II  Kerja  Indonesia Maju  Merah Putih  |  |
Lihat pula: Kementerian Indonesia