stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penculikan aktivis 1997–1998

| Penculikan aktivis 1997–1998 |
| --- | --- |
Ibu dari salah satu aktivis yang hilang berbicara dalam sebuah acara mahasiswa untuk pemilihan presiden 2014 di Surabaya.
Lokasi: Indonesia
Tanggal: 1997–1998; 26 tahun lalu (1998)
Sasaran: Pemimpin pemuda, pengunjuk rasa, dan pemimpin pro-demokrasi
Jenis serangan: Penghilangan paksa
Korban: 23 (1 tewas, 9 dibebaskan, 13 hilang)
Mahasiswa dan polisi bentrok pada Mei 1998.
Penculikan aktivis 1997–1998 adalah penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilihan umum legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Penculikan terjadi dalam tiga tahap yang berbeda: sebelum pemilihan umum legislatif Indonesia pada Mei 1997, dua bulan sebelum sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Maret 1998, dan pada periode sebelum pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul kembali. Beberapa aktivis yang diculik pada periode kedua telah berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka.
Korban

Selama periode 1997/1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan bahwa 23 orang telah diculik oleh negara. Dari 23 aktivis tersebut, satu orang ditemukan tewas (Leonardus "Gilang" Nugroho), 9 orang dibebaskan oleh penculiknya, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga saat ini. Penculikan tersebut terjadi pada tahun-tahun ketika Jenderal Wiranto menjabat sebagai Menteri Pertahanan/Panglima TNI.
Kesembilan aktivis yang dibebaskan adalah:
Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Jakarta, 4 Februari 1998.
Haryanto Taslam.
Raharja Waluya Jati, diculik di RSCM setelah konferensi pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KNPD, Jakarta, 12 Maret 1998.
Pius Lustrilanang, diculik di depan RSCM setelah konferensi pers untuk Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, 2 Februari 1998.
Faisol Reza, diculik di RSCM setelah konferensi pers di Jakarta, 12 Maret 1998.
Nezar Patria, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998.
Aan Rusdianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998.
Mugiyanto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998.
Andi Arief, diculik di Lampung, 28 Maret 1998.
Ke-13 aktivis yang masih hilang tersebut merupakan anggota dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan organisasi mahasiswa:
Petrus Bima Anugrah, mahasiswa Universitas Airlangga dan STF Driyakara; hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998.
Herman Hendrawan, mahasiswa Universitas Airlangga; hilang setelah konferensi pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KNPD di Jakarta, 12 Maret 1998.
Suyat, aktivis SMID; hilang di Solo pada 12 Februari 1998.
Widji Thukul. penyair, aktivis Jaker; hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998.
Yani Afri, sopir, pendukung PDI Pro Mega pimpinan Megawati. Setelah bergabung dengan koalisi Mega Bintang untuk pemilihan umum 1997, ia ditangkap di Jakarta dan menghilang pada tanggal 26 April 1997.
Sony, sopir. Dia berteman dengan Yani Afri dan juga pendukung PDI Pro Mega; hilang di Jakarta pada 26 April 1997.
Dedi Hamdun, pengusaha, aktif dalam kampanye PPP dan Mega Bintang 1997; menghilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.
Noval Al Katiri, aktivis PPP; hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997.
Ismail; hilang di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1997.
Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa, diculik saat kerusuhan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1998.
Hendra Hambali, pelajar SMA; hilang di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998.
Yadin Muhidin, siswa Sekolah Pelayaran; ditangkap oleh Polres Jakarta Utara dan menghilang pada 14 Mei 1998.
Abdun Nasser, kontraktor; hilang selama kerusuhan di Jakarta pada 14 Mei 1998.
Kesimpulan Komnas HAM

Kasus ini diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasar UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2006. Tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.
Adapun jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.
Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM pada 2006) meminta agar hasil penyelidikan yang didapat dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik, karena telah didapat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, asisten tim ad hoc penyidik peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, Lamria, menyatakan ada beberapa orang dari 13 aktivis yang masih dinyatakan hilang tersebut diketahui pernah berada di Pos Komando Taktis (Poskotis) Kopassus yang terletak di Cijantung, Jakarta.
Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI.
Pada 22 Desember 2006 Komnas HAM meminta DPR agar mendesak Presiden mengerahkan dan memobilisasi semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan. Ketua DPR Agung Laksono pada 7 Februari 2007 juga meminta Presiden Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis.
Tim Mawar

Tim Mawar adalah sebuah unit kecil di dalam Grup IV Kopassus, bagian dari Angkatan Darat. Tim ini diduga menjadi dalang di balik penculikan para aktivis pro-demokrasi.
Peristiwa ini membawa 11 anggota Tim Mawar ke Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti II) pada bulan April 1999. Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) dijatuhi hukuman 22 bulan penjara dan dipecat dari militer. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman 20 bulan penjara dan memecat Kapten Infanteri Fauzambi Syahrul Multazhar, Kapten Infanteri Nugroho Sulistyo Budi, Kapten Infanteri Yulius Selvanus dan Kapten Infanteri Untung Budiharto dan memecat mereka semua dari dinas aktif. Namun, beberapa tahun kemudian, Fauzambi Syahrul Multazhar dan Untung Budiharto muncul sebagai komandan kodim di Jawa Tengah dan Kepulauan Maluku. Kedua perwira ini mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang putusannya tidak pernah dipublikasikan.
Pada saat yang sama, enam prajurit lainnya dijatuhi hukuman satu tahun empat bulan penjara tetapi mereka tetap mempertahankan posisi mereka di militer. Mereka adalah Kapten Infanteri Dadang Hendrayudha, Kapten Infanteri Djaka Budi Utama, dan Kapten Infanteri Fauka Noor Farid. Sersan Sunaryo, Sersan Sigit Sugianto dan Sersan Sukardi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Menurut pengakuan Mayor Bambang Kristiono, Komandan Tim Mawar, dalam persidangan di Mahkamah Militer, orang yang memerintahkan penculikan aktivis adalah Kolonel Chairawan, namun ia tidak pernah diadili sehingga tidak dapat dikonfirmasi.
Sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh The South China Morning Post menyatakan bahwa "dua anggota Tim Mawar telah dipromosikan untuk menduduki jabatan penting di militer". Dalam artikel yang sama, Haris Azhar, dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengatakan bahwa "kasus Tim Mawar merupakan contoh lain dari keengganan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan mengupayakan reformasi yang berarti bagi TNI".
Tim Mawar > Keadaan tahun 2007

Keenam prajurit yang dipecat mengajukan banding, sehingga sanksi pemecatan belum bisa dikenakan atas mereka. Sementara itu mereka tetap meniti karier di TNI dan meduduki beberapa posisi penting, rincianya sbb:
Mayor Inf Bambang Kristiono: dipecat.
Kapten Inf Fauzambi Syahrul Multazhar: pada tahun 2007 menjabat Komandan Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Letnan Kolonel.
Kapten Inf Nugroho Sulistyo Budi: pada tahun 2007 menjabat Komandan Kodim 0733/Semarang BS.
Kapten Inf Untung Budiharto: tahun 2007 menjabat Komandan Kodim 1504/Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan pangkat Letnan Kolonel.
Kapten Inf Dadang Hendrayudha: pada September 2006 menjabat Komandan Kodim 0801/Pacitan dengan pangkat Letnan Kolonel.
Kapten Inf Djaka Budi Utama: pada tahun 2007 menjabat Komandan Batalyon 115/Macan Lauser.
Kapten Inf Fauka Noor Farid.
Sunaryo.
Sigit Sugianto.
Sukardi.
Sedangkan Kolonel Infantri Chairawan K. Nusyirwan dipromosikan menjadi Komandan 011/Lilawangsa
 Diarsipkan 2014-10-28 di Wayback Machine.. Kabar terakhir dari Mayjen Muchdi PR adalah kemunculanya dalam sidang pembunuhan aktivis HAM Munir untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan dirinya maupun BIN dalam pembunuhan tersebut. Muchdi PR adalah mantan Deputi V BIN pada saat Munir terbunuh.
Ketika kasus ini kembali mencuat, Panglima TNI menyatakan[butuh rujukan]
 bahwa hanya satu dari enam tentara yang awalnya direkomendasikan untuk dipecat telah benar-benar dipecat, yaitu Mayor (inf) Bambang Kristiono. Lima tentara yang lain dinyatakan terbebas dari hukuman pemecatan, dan hukuman penjaranya pun dikurangi.
Pranala luar

Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi)
Kami Tidak Akan Pernah Lupa: Refleksi 10 Tahun Penculikan Aktivis
Korban Penculikan Aktifis Pro Demokrasi 1997/1998
Ketika Bersembunyi di WC, Waluyo Djati Sempat Diancam Akan Ditembak Diarsipkan 2008-12-26 di Wayback Machine., Majalah Tempo
Andi Arief Ditodong Moncong Pistol di Pelipis Diarsipkan 2009-07-03 di Wayback Machine., Majalah Tempo
Wawancara Andi Arief: "Prabowo Terlibat, tetapi Tak Mungkin Sendiri"
Satuan Siluman atau Regular?
| l b Sejarah konflik di Indonesia |
| --- | --- |
Konflik politik:  Revolusi Sosial Sumatra Timur  Perang Cumbok  Peristiwa Madiun  Kudeta APRA  Pemberontakan DI/TII  Peristiwa Andi Azis  Sinterklas Hitam  Gerakan 30 September  Pembantaian 1965-1966  Peristiwa 19 Agustus 1966  Pemberontakan di Aceh  Konflik Papua  Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia  Permesta  Aksi 5 Agustus 1989  Peristiwa 27 Juli  Kerusuhan Mei 1998 Pendudukan Gedung DPR/MPR  Peristiwa Cimanggis  Peristiwa Gejayan 
Konflik sosial:  Revolusi Sosial Sumatera Timur 1946  Kerusuhan Anti Tionghoa di Bandung 1963  Peristiwa Mangkuk Merah 1967  Peristiwa Malari 1974  Kerusuhan Solo 1980  Peristiwa Talangsari 1989  Kerusuhan Situbondo 1996  Kerusuhan Banjarmasin 1997  Kerusuhan Mei 1998  Kerusuhan Poso  Konflik sektarian Maluku  Konflik Sampit 2001  Kerusuhan Koja April 2010  Kerusuhan Tarakan September 2010  Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019  Pembatasan penggunaan internet di Indonesia 2019  Bentrok Jayanti  Kerusuhan Haruku 2022 
Konflik sumber daya alam:  Konflik Wadas 
Kejahatan kemanusiaan:  Pembantaian Rawagede  Pembantaian Westerling  Tragedi Mergosono  Pembantaian Rengat  Pembantaian simpatisan komunis 1965/1966  Penembakan misterius  Peristiwa Tanjung Priok  Pembantaian Santa Cruz  Peristiwa 27 Juli  Penculikan aktivis 1997/1998  Tragedi Trisakti  Tragedi Semanggi  Tragedi Simpang KKA  Tragedi Beutong Ateuh  Insiden Alastlogo  Penembakan Cebongan  Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019  Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019  Pembatasan penggunaan internet di Indonesia 2019  Tragedi Gelora Bandung Lautan Api 2022  Tragedi Stadion Kanjuruhan 2022   Lihat pula: Pelanggaran hak asasi manusia oleh Tentara Nasional Indonesia 
Terorisme:  Templat:Terorisme di Indonesia
Surga Belok Kanan

| Surga Belok Kanan |
| --- | --- |
Poster promosional
Genre:  Komedi  Religi 
Ditulis oleh: Tim Screenplay
Cerita: Imam Salimi
Sutradara: Angling Sagaran
Pemeran:  Abidzar Al Ghifari  Yasmin Napper  Irsyadillah  Bobby Samuel  Ina Marika 
Penggubah lagu tema: Franco Wellyjat Medjaja
Lagu pembuka: "Dengan NafasMu" oleh Ungu
Lagu penutup: "Dengan NafasMu" oleh Ungu
Negara asal: Indonesia
Bahasa asli: Bahasa Indonesia
Jmlh. musim: 1
Jmlh. episode: 28
Produksi
Produser eksekutif:  Wicky V. Olindo  Hendri Savaco 
Produser: Agus Wijaya Aidi
Sinematografi: Oji Manca
Penyunting: Tim Screenplay
Pengaturan kamera: Multi-kamera
Durasi: 51—61 menit
Rumah produksi: Screenplay Films
Rilis asli
Jaringan: Vidio
Rilis: 24 Maret (2023-03-24) – 20 April 2023 (2023-04-20)
Surga Belok Kanan adalah serial televisi Indonesia produksi Screenplay Films yang ditayangkan perdana 24 Maret 2023 pukul 20.00 WIB di Vidio. Serial ini disutradarai oleh Angling Sagaran dan dibintangi oleh Abidzar Al-ghifari, Yasmin Napper, dan Irsyadillah.
Sinopsis

Tiga narapidana kabur dari penjara karena merasa tidak bersalah. Mereka pun menyamar menjadi santri di pesantren hingga akhirnya mereka belajar mengenai nilai agama.
Pemeran

Abidzar Al-ghifari sebagai Sakti
Yasmin Napper sebagai Alifah
Irsyadillah sebagai Abud
Bobby Samuel sebagai Gagah
Ina Marika sebagai Siti Badiah/Embed
Masaji Wijayanto sebagai Fais
Ratu Aulia sebagai Nurul
Angga Putra sebagai Kasroh
Baiti Syaghaf sebagai Romlah
Abiyyu Barakbah sebagai Baim
Rahman Yacob sebagai Kiai Hasan
Baron Wilschut sebagai Marko
Ilham Aji sebagai Abeng
Ian Mayer sebagai Dadang
Krisna Murti sebagai Surya
Devi Lanni sebagai Dina
Gilbert Pattiruhu sebagai Rajasa
Pranala luar

Surga Belok Kanan di Vidio
The Verve

| The Verve |
| --- | --- |
The Verve performing at Madison Square Garden in 2008. From left to right: Nick McCabe, Peter Salisbury, Richard Ashcroft, and out of sight, Simon Jones
Informasi latar belakang
Asal: Wigan, Inggris
Genre:  Britpop  Shoegaze  rock alternatif  neo-psychedelia 
Tahun aktif:  1990–1995  1996–1999  2007–2009 
Label:  EMI  Hut  Virgin  Parlophone  Vernon Yard 
Artis terkait:  RPA & The United Nations of Sound  Black Submarine  The Shining 
Situs web: theverve.co.uk

Mantan anggota:  Richard Ashcroft  Nick McCabe  Simon Jones  Peter Salisbury  Simon Tong 
The Verve adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk di Wigan pada tahun 1990 oleh vokalis Richard Ashcroft, gitaris Nick McCabe, pemain bass Simon Jones dan drummer Peter Salisbury. Gitaris dan pemain keyboard Simon Tong kemudian menjadi anggota dalam reuni pertama mereka saja.
Dimulai dengan suara psychedelic dengan debut LP mereka A Storm in Heaven, pada pertengahan 1990-an band ini telah merilis beberapa EP dan tiga album. Mereka juga mengalami perubahan nama dan line-up, putus, masalah kesehatan, penyalahgunaan narkoba dan berbagai tuntutan hukum. Terobosan komersial band ini adalah album 1997 Urban Hymns, salah satu album terlaris dalam sejarah UK Chart. Album ini menampilkan single hit "Bitter Sweet Symphony", "The Drugs Don't Work", "Sonnet" dan "Lucky Man". Pada tahun 1998, band ini memenangkan dua Brit Awards, memenangkan Best British Group, muncul di sampul majalah Rolling Stone pada bulan Maret, dan pada bulan Februari 1999, "Bitter Sweet Symphony" dinominasikan untuk Grammy Award untuk Best Rock Song.
Pranala luar

Situs web resmi (defunct since 29 June 2013)
The Verve di IMDb (dalam bahasa Inggris)
Katedral Armagh

| Katedral Armagh |
| --- | --- |
Gereja Katedral Katolik Santo Patrick di Armagh
bahasa Inggris: Catholic Cathedral of St Patrick in Armagh
Katedral Armagh
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 54°21′7″N 6°39′36″W﻿ / ﻿54.35194°N 6.66000°W﻿ / 54.35194; -6.66000
54°21′08″N 6°39′37″W﻿ / ﻿54.352255°N 6.660376°W﻿ / 54.352255; -6.660376
Lokasi: Armagh
Negara: Irlandia Utara
Denominasi: Gereja Katolik Roma
Situs web: armagharchdiocese.org/stpatrickscathedral
Sejarah
Tanggal konsekrasi: 1904
Arsitektur
Arsitek: Thomas Duff – 1838 JJ McCarthy – 1853   William Hague – 1899   George Ashlin – 1904
Gaya: Gothic Revival
Dibangun: 1840–1904
Peletakan batu pertama: 1838
Selesai: 1904
Spesifikasi
Panjang: 633 meter (2.077 ft)
Lebar transep melintang: 36 meter (118 ft)
Jumlah puncak menara: 2
Tinggi puncak menara: 63m (210ft)
Administrasi
Keuskupan Agung: Keuskupan Agung Armagh
Klerus
Uskup Agung: Yang Mulia Mgr. Eamon Martin
Dekan: Peter McAnenly
Kanon: Thomas McHugh Biju Thomas
 
Katedral Armagh atau yang bernama resmi Katedral Santo Patrick (bahasa Inggris: St. Patrick's Cathedral) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Armagh, Irlandia Utara. Katedral ini merupakan pusat kedudukan Uskup Agung Armagh, Primat Seluruh Irlandia. Dibangun dalam berbagai tahap antara tahun 1840 dan 1904 untuk berfungsi sebagai Katedral Katolik dari Keuskupan Agung Armagh.
Latar Belakang

Pembangunan katedral Katolik di Armagh merupakan tugas yang dipenuhi dengan simbolisme sejarah dan politik yang besar. Armagh adalah pusat primat Irlandia dan ibu kota gerejawi kunonya. Namun, sejak Reformasi Irlandia di bawah Henry VIII, tidak ada Uskup Agung Katolik yang pernah tinggal di sana. Sejak abad ketujuh belas, mayoritas penduduk Katolik di Irlandia telah hidup di bawah kerasnya Hukum Pidana, serangkaian undang-undang yang dirancang, menurut kata-kata sejarawan Anglo-Irlandia Lecky, "untuk menghilangkan semua kehidupan sipil umat Katolik; untuk mereduksi mereka ke dalam kondisi ketidaktahuan yang ekstrim dan brutal; dan, untuk memisahkan mereka dari tanah". Akibatnya, meski sampai batas tertentu ditoleransi, praktik publik Katolik hampir sepenuhnya dihilangkan dan semua Gereja yang ada pada saat berlakunya undang-undang tersebut diserahkan kepada Gereja yang Didirikan. Oleh karena itu, pada akhir abad kedelapan belas, hanya terdapat sedikit gereja Katolik dan tidak ada katedral yang ada di Irlandia karena jumlah penduduk Katolik yang besar. Setelah emansipasi Katolik pada tahun 1829, kebutuhan untuk membangun gereja dan katedral untuk melayani populasi ini menjadi jelas. Kurangnya kehadiran umat Katolik di Primatial Kota Armagh khususnya menjadi penyebab ketidakpuasan yang populer di kalangan Uskup, pastor, dan kongregasi Katolik yang baru muncul.
Katedral saat ini

Paroki Katedral meliputi gereja-gereja di: Katedral St. Patrick, Gereja St Malachy, Gereja St Colmcille di Knockaconey, dan Gereja Dikandung Tanpa Noda di Distrik Tullysaran di Armagh.
Misa Harian diadakan Senin sampai Sabtu pukul 10.00. Pada hari Minggu, Misa dirayakan pada pukul 11:00 & 17:30, dengan Misa Vigil pukul 19:00 pada Sabtu malam. Misa Hari Suci dirayakan pada pukul 11:00. Pengakuan dosa biasanya didengar sebelum misa Sabtu malam.
Pemakaman

William Kardinal Crolly
William Kardinal Conway
John Kardinal D'Alton
Cahal Kardinal Daly
Tomás Kardinal Ó Fiaich
Michael Kardinal Logue
Pranala luar

Xpressions of Armagh – an interactive galleria which comprises assorted images of Armagh architecture such as St. Patrick's Cathedral.
St. Patrick's Catholic Cathedral, Armagh Encarta article
Photographs of the cathedral
List of Canadian subscribers to the construction
Church homepage
Interior of the cathedral
Douglas D-558-1 Skystreak

Douglas Skystreak ( D-558-1 atau D-558-I) adalah pesawat jet penelitian sayap rendah (low wing) Amerika Serikat satu-mesin dari tahun 1940-an. Ini dirancang pada tahun 1945 oleh Douglas Aircraft Company untuk U.S. Navy Bureau of Aeronautics, dalam hubungannya dengan National Advisory Committee for Aeronautics (NACA).
Skystreak adalah pesawat bertenaga turbojet yang lepas landas dari tanah di bawah tenaga mereka sendiri dan memiliki permukaan terbang unswept.
Krisis politik Bangladesh 2006–2008
Latar belakang

Berdasarkan sistem Bangladesh yang unik, pada saat pemilihan parlemen nasional, dimana diselenggarakan dalam waktu sembilan puluh hari dari pembubaran parlemen, pemerintah sementara dipercayakan untuk mengawal proses dan mengelola dalam waktu sementara. Pertama kali didirikan secara informal, ketentuan pemerintah sementara dimasukkan dalam amendemen pada tahun 1996 ke dalam konstitusi. Hal ini menetapkan bahwa posisi Kepala Penasihat (dengan status Perdana Menteri) diisi oleh pengangkatan Hakim Ketua Mahkamah Agung yang terakhir. Dia menunjuk maksimal sepuluh penasihat (dengan status menteri) untuk membantu mengelola pemerintahan. Pemerintah sementara menjalankan semua urusan negara selama 90-hari sementara, termasuk pemilihan parlemen nasional. Selama periode sementara ini, tugas Kementerian Pertahanan dipindahkan kepada Presiden Bangladesh, yang mengasumsikan berperan sebagai Komandan Tertinggi.
Pembunuhan Logi-boitha

Pada akhir masa 2001–2006 BNP, Liga Awami mempertanyakan netralitas K. M. Hasan, masa lalu hakim Ketua, yang berada di barisan untuk menjadi Kepala Penasihat pemerintah sementara. Dengan ketidakpastian siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Penasihat, pendukung Awami memimpin protes dan kekerasan yang dimulai pada 28 Oktober, mengakibatkan 40 orang tewas dan ratusan cedera dalam bulan pertama.
Pada 28 November 2006, aktivis Liga Awami memukuli dan membunuh tiga aktivis dari Jamat e Islami di Paltan di depan kamera TV. Insiden tersebut dikenal sebagai 'pembunuhan logi boitha.
Intervensi militer > Penghentian operasi pemantauan pemilu

BBC melaporkan pada tanggal 11 Januari 2007, mengingat penarikan dari Liga Awami, dan pengumuman pengunduran diri, PBB dan Uni Eropa segera menghentikan operasi pemantau pemilu karena kondisi pemungutan suara yang tidak kredibel. UNI Eropa mengatakan,
"Komisi Eropa telah memutuskan untuk menangguhkan Misi Pengamatan Pemilu (EOM) ke Bangladesh meliputi pemilihan parlemen pada 22 Januari. Komisi Eropa telah memanggil pengamat jangka panjang mereka yang sudah berada disana dan tidak akan menyebarkan fase pengamatan misi lainnya, yang sedianya akan dipimpin oleh MEP Alexander Graf Lambsdorff."
Seorang juru bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan,
"Krisis politik di Bangladesh telah sangat membahayakan legitimasi proses pemilu. Pembatalan yang diumumkan dari berbagai pengamatan internasional sangat disesalkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menangguhkan semua dukungan teknis selama proses pemilu, termasuk dengan menutup Kantor Koordinasi Internasional untuk Pengamat Pemilu di Dhaka."
Intervensi militer > Keadaan darurat

Pada hari yang sama dengan penarikan PBB dan UNI Eropa, Kepala Penasehat Iajuddin Ahmed mengumumkan keadaan darurat di Bangladesh. Ia memberlakukan jam malam hingga dini hari (11 malam sampai 5 pagi). The Economist melaporkan aksi ini sebagai bentuk kudeta. Dalam beberapa jam Presiden Ahmed mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Penasihat dan menunda jadwal pemilihan umum. Sebelum pengunduran dirinya, ia menerima pengunduran diri dari sembilan dari sepuluh penasihat pemerintah sementara.
Presiden Ahmed menunjuk Hakim Fazlul Haque, penasihat pemerintah sementara senior, sebagai interim Kepala Penasihat interim. Kolumnis Zafar Sobhan dari koran Daily Star menulis, "Hal ini cukup jelas bahwa hal itu dilakukan di bawah tekanan dari tentara karena ancaman bahwa negara dapat kehilangan peran penjaga perdamaian" dengan Perserikatan bangsa-Bangsa, yang keduanya bergengsi dan menguntungkan dalam hal pembayaran kepada negara.
Pada 12 januari 2007, dengan dukungan militer, mantan gubernur Bank Bangladesh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia, dilantik sebagai Kepala Penasehat. Dia menunjuk lima penasihat pada 13 Januari untuk membentuk pemerintah sementara yang baru. Ketika ia secara resmi dinobatkan sebagai kepala pemerintah sementara, ia mencabut jam malam. Keadaan darurat dilanjutkan, menangguhkan beberapa hak-hak dasar yang diberikan oleh konstitusi, seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berbicara untuk membatasi protes dan aktivitas politik yang mengganggu.