stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sejarah > Senat Sementara Negara Indonesia Timur

Senat Sementara Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan majelis tinggi yang terdapat pada parlemen NIT. Senat Sementara dibentuk dengan dasar hukum UUD Sementara NIT dan UU Senat Sementara NIT tahun 1948. Senat ini terdiri dari 13 anggota, dengan tiap anggota mewakili 13 wilayah yang terdapat di Indonesia Timur. Anggota Senat Sementara NIT dilantik pada tanggal 28 Mei 1949 oleh Presiden NIT, Soekawati.
Berdasarkan undang-undang ini, Senat Sementara NIT memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan UUD yang diajukan oleh Badan Perwakilan Sementara (setingkat DPR) di NIT. Setelah UUD disahkan, UUD akan diberlakukan, kemudian senat sementara akan dibubarkan dan digantikan oleh Senat yang bersifat tetap. Senat yang tetap ini akan diberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Senat Sementara.
Pada pelaksanaannya, rancangan UUD tidak pernah disahkan, dikarenakan NIT yang bubar sekitar 1½ tahun setelah pembentukan senat sementara. Senat yang tetap tidak pernah terbentuk, sehingga tugas-tugas pokok dan fungsi majelis tinggi dalam Parlemen NIT hanya bersifat de jure saja.
Sejarah > Sebagai Dewan Perwakilan Daerah

Setelah reformasi bergulir, perubahan-perubahan dasar ketatanegaraan pun dilangsungkan. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, telah terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu bagian yang diamandemen adalah mengenai susunan lembaga legislatif di Indonesia. MPR yang sebelumnya bersifat unikameral, berubah menjadi bikameral dengan keberadaan DPD.
Tidak seperti F-UD, DPD dipilih langsung oleh masyarakat sehingga DPD bersifat lebih demokratis dalam mewakili aspirasi daerah dibandingkan dengan F-UD. Selain itu, posisi ex officio di dalam DPD pun dihapuskan, sehingga anggota DPD dipilih oleh rakyat secara keseluruhan. Yang terakhir, anggota DPD diharuskan untuk bersikap independen dalam mewakili aspirasi daerahnya, tidak seperti F-UD yang lebih cenderung berpihak ke suatu parpol.
Pembahasan mengenai pembentukan DPD dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan pada Rapat Paripurna ke-5, hari Minggu, 4 November 2001. Pada rapat ini, hampir seluruh fraksi dalam MPR menyetujui pembentukan DPD, terkecuali F-PDU (Persatuan Daulat Ummah) yang tidak memberikan tanggapan apapun mengenai pembentukan DPD.
Pembentukan DPD akhirnya disahkan pada tanggal 9 November 2001 dan menjadi bagian dari amandemen ketiga UUD 1945. Meskipun begitu, F-UD tidak serta merta hilang: F-UD tetap bertahan hingga akhir periode 1999-2004. MPR, DPR, dan DPD dengan susunan yang baru terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2004, dengan ketua DPD pertama Ginandjar Kartasasmita dan wakil ketua Irman Gusman dan La Ode Ida.
Persyaratan anggota

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah
Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
Terdaftar sebagai Pemilih
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia
Fungsi

Berdasarkan Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, fungsi DPD adalah:
pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Pimpinan > Pimpinan Sementara

Sebelum pimpinan tetap dilantik, DPD mengangkat pimpinan sementara untuk memimpin sidang paripurna DPD dan pemilihan ketua dan wakil ketua DPD. Pimpinan sementara terdiri dari ketua dan wakil ketua sementara DPD, di mana ketua sementara merupakan anggota DPD tertua, sedangkan wakil ketua sementara merupakan anggota DPD termuda.
Jika anggota tertua atau termuda berhalangan untuk hadir, maka posisi tersebut bisa digantikan oleh anggota tertua atau termuda berikutnya.
Pimpinan > Pimpinan Tetap

Pimpinan tetap DPD terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua.
Anggota

Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024–2029
Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2019–2024
Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2014–2019
Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009–2014
Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004–2009
Anggota > Kekebalan hukum

Senator atau anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.
Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.
Alat kelengkapan > Komite I > Tugas

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:
Pemerintah daerah;
Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;
Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
Pemukiman dan kependudukan;
Pertanahan dan tata ruang;
Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan
Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.
Alat kelengkapan > Komite II > Tugas

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.
Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:
Pertanian dan Perkebunan;
Perhubungan;
Kelautan dan Perikanan;
Energi dan Sumber daya mineral;
Kehutanan dan Lingkungan hidup;
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;
Perindustrian dan Perdagangan;
Penanaman Modal; dan
Pekerjaan Umum.
Alat kelengkapan > Komite III > Tugas

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.
Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:
Pendidikan;
Agama;
Kebudayaan;
Kesehatan;
Pariwisata;
Pemuda dan olahraga;
Kesejahteraan sosial;
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Ekonomi Kreatif;
Administrasi Kependudukan/Pencatatan Sipil;
Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan
Perpustakaan.
Alat kelengkapan > Komite IV > Tugas

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:
Anggaran pendapat dan belanja negara;
Pajak dan pungutan lain;
Perimbangan keuangan pusat dan daerah;
Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;
Lembaga keuangan; dan
Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
Alat kelengkapan > Panitia Perancang Undang-undang > Tugas

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas:
Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;
Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;
Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;
Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;
Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;
Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;
Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;
Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;
Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan
Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya
Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:
Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan
Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.
Alat kelengkapan > Panitia Urusan Rumah Tangga > Tugas

Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) merupakan Alat Kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap dan mempunyai tugas:
Membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD RI, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
Membantu pimpinan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, termasuk pengelolaan kantor DPD RI di daerah;
Membantu pimpinan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD;
Mengawasi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal;
Mewakili pimpinan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD;
Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan hasil Sidang Panitia Musyawarah; dan
Menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
Alat kelengkapan > Badan Kehormatan > Tugas

Badan Kehormatan (BK) merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas:
melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD karena:
tidak melaksanakan kewajiban;
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangantetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam ) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
melanggar ketentuan larangan Anggota.
menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota;
menyampaikan keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan teradap Anggota pada Sidang Paripurna untu ditetapkan.
selain tugas-tugas sebagaimana di atas BK juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.
Alat kelengkapan > Badan Kerjasama Parlemen > Tugas

Badan Kerjasama Parlemen dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas:
Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan Sidang Paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite;
Mengoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional;
Mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;
Memberikan saran atau usul kepada pimpinan tentang kerjasama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional;
Mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD; dan
Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antar lembaga diatur lebih lanjut dengan keputusan Panitia Hubungan Antar Lembaga.
Alat kelengkapan > Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan > Tugas

Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah(BPKK DPD) bertugas antara lain mengkaji sistem ketatanegaraan guna mewajudkan lembaga perwakilan daerah yang mengejawantahkan nilai demokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok DPD dibantu anggota/pimpinan BPKK DPD.
Alat kelengkapan > Badan Akuntabilitas Publik > Tugas

Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap mempunyai tugas:
Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;
Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;
Alat kelengkapan > Badan Akuntabilitas Publik > Pimpinan

Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik periode 2024 - 2029
Ketua: K. H. Ir. Abdul Hakim, M.M. (Lampung)
Wakil Ketua I: Dr. Yulianus Henock Samual, S.H., M.Si. (Kalimantan Timur)
Wakil Ketua II: Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M. (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Wakil Ketua III: Nelson Wenda, S.T. (Papua Pegunungan)
Alat kelengkapan > Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas:
Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk:
1 (satu) tahun sidang;
1 (satu) masa persidangan; dan
sebagian dari suatu masa sidang.
Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;
Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;
Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;
Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;
Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;
Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;
Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut
Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;
Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan
Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.
Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.
Sekretariat Jenderal

Artikel utama: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.
Lihat pula

Majelis Tinggi
Pranala luar

Situs web resmi Dewan Perwakilan Daerah Diarsipkan 2016-12-03 di Wayback Machine.
Andrographis

| Andrographis |
| --- | --- |

Andrographis paniculata

Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Asterid
Ordo:: Lamiales
Famili:: Acanthaceae
Subfamili:: Acanthoideae
Tribus:: Andrographideae
Genus:: Andrographis Wall. ex Nees

Spesies
 Lihat teks
Sinonim
 Erianthera Nees  Indoneesiella Sreem.  Neesiella Sreem.
Andrographis adalah genus tumbuhan berbunga dalam famili Acanthaceae. Genus ini berasal dari anak benua India (termasuk Myanmar, Sri Lanka, dan wilayah Himalaya Barat). Banyak dintaranya yang merupakan tumbuhan endemik di India. Anggotanya mungkin berupa herba atau semak. Mereka diperkenalkan dan atau dibudidayakan di Asia Tenggara dan beberapa daerah di sekitar Karibia. Beberapa spesiesnya digunakan sebagai obat, salah satunya yang paling terkenal adalah Sambiloto (Andrographis paniculata), yang dihargai dalam pengobatan Ayurveda, Unani, dan Siddha. Tumbuhan tersebut digunakan untuk mengobati penyakit kronis. Andrographis alata dan Andrographis lineata digunakan dalam pengobatan manusia dan hewan, terdapat juga catatan penggunaannya sebagai makanan.
Daftar spesies

Andrographis affinis Nees
Andrographis alata (Vahl) Nees
Andrographis atropurpurea (Dennst.) Alston
Andrographis beddomei C.B.Clarke
Andrographis chendurunii E.S.S.Kumar, A.E.S.Khan & S.G.Gopal
Andrographis echioides (L.) Nees
Andrographis elongata (Vahl) T.Anderson
Andrographis explicata (C.B.Clarke) Gamble
Andrographis glandulosa (B.Heyne ex Roth) Nees
Andrographis gracilis Nees
Andrographis lawsonii Gamble
Andrographis lineata Nees
Andrographis lobelioides Wight
Andrographis longipedunculata (Sreem.) L.H.Cramer ex Karthik. & Moorthy
Andrographis macrobotrys Nees
Andrographis megamalayana Gnanasek., Karupp. & G.V.S.Murthy
Andrographis neesiana Wight
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees – Sambiloto
Andrographis producta (C.B.Clarke) Gamble
Andrographis rothii C.B.Clarke
Andrographis rotundifolia (Sreem.) Sreem.
Andrographis serpyllifolia (Rottler ex Vahl) Wight
Andrographis stellulata C.B.Clarke
Andrographis stenophylla C.B.Clarke
Andrographis subspathulata C.B.Clarke
Andrographis viscosula Nees
Hasil pertandingan Persim Maros
2021

22 Oktober 2021: Persim Maros 1-1 PS Bank Sulselbar, Stadion Merdeka Kassi Kebo Maros, (Uji Coba)
4 November 2021: Persim Maros 3-1 Persim Maros Soeratin U-17, Stadion Merdeka Kassi Kebo Maros, (Uji Coba)
The Youth Memories

| The Youth Memories |
| --- | --- |
Foto Promosi

Tradisional: 夢中的那片海
Sederhana: 梦中的那片海
Mandarin: Mèng Zhōng De Nà Piàn Hǎi
 
Genre: Penggalan kehidupan Romantis
Cerita: Xu Bing Zhou Heyang
Sutradara: Fu Ning
Pemeran: Xiao Zhan Li Qin
Negara asal: China
Bahasa asli: Mandarin
Jmlh. episode: 38 episode
Produksi
Produser eksekutif: Yang Xiaopei Yang Xia
Produser: Chen Yao Zhu Kai
Lokasi produksi: Beijing Hainan Hengdian World Studios, Zhejiang
Rumah produksi: Xixi Pictures CCTV
The Youth Memories atau yang lebih dulu dikenal dengan judul Where Dreams Begin (Hanzi :  梦中的那片海, Pinyin : Meng Zhong De Na Pian Hai) adalah seri drama Tiongkok yang diproduksi oleh Yang Xiaopei  pada tahun 2022. Disutradari oleh Fu Ning, ditulis oleh Xu Bing dan Zhou Heyang dibintangi oleh Xiao Zhan, Li Qin, Liu Ruilin, Cao Feiran, Zhao Xin, Cui Hang, Zhang Lingxin, Lenox Lu Nuo. Drama tersebut bercerita tentang sekelompok anak muda di Beijing pada tahun 1970-an yang mengejar impian mereka dan tumbuh dewasa. Para pemerannya secara resmi diumumkan pada Februari 2022, dan syuting selesai pada bulan Juni di tahun yang sama.