stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kelotok
Fungsi Kelotok

Kota Banjarmasin sendiri diberi julukan dengan kota "Seribu Sungai". Hal tersebut tidak terlepas dengan kebudayaan masyarakatnya yang sangat dekat dengan sungai. Di masa lalu, kelotok digunakan sebagai sarana transportasi utama sebelum adanya jalur transportasi darat. Selain sebagai sarana transportasi, kelotok juga digunakan untuk berdagang. Namun, seiring berkembangnya zaman, fungsi kelotok sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat sudah tidak menggunakan jalur transportasi air sejak munculnya alat transportasi darat.
Saat ini kelotok juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata unik di Kalimantan. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara ingin merasakan sensasi menyusuri sungai dengan kelotok. Kelotok wisata semaikn diminati wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam serta kehidupan masyarakat di tepian sungai Kalimantan.
↑  Liputan6.com (2024-02-20). "Mengarungi Keindahan Banjarmasin dengan Perahu Kelotok". liputan6.com. Diakses tanggal 2025-03-09.
↑  Media, Kompas Cyber (2014-02-11). ""Taksi Kelotok" Semakin Ditinggalkan Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-09-10.
↑  Syahrial, Fauzi (2023-11-14). "Menyusuri Sungai Dengan Kelotok, Transportasi Khas Kalimantan Halaman all". supersell.id. Diakses tanggal 2023-11-16.
Aceh
Sejarah

Artikel utama: Sejarah Aceh
Sejarah > Asal nama

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1945). Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan kembali ke Aceh sejak 2009. Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Acheh, Atjeh, dan Achin.
Sejarah > Zaman prasejarah

Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pada Situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralith, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya.
Selain di kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat disekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu.
Sejarah > Zaman kerajaan > Zaman kerajaan Hindu-Buddha

Prasasti Neusu berbahasa Tamil ditemukan di Neusu, Banda Aceh. Sekarang tersimpan di Museum Aceh.
Arca Awalokiteswara bergaya Sriwijaya yang ditemukan di Aceh Besar diperkirakan dari abad ke-9. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Indonesia
Sebagaimana daerah lain di kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan (India). Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut misalnya Kerajaan Indra Puri, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Purwa yang terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh juga dahulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya.
Prasasti Tanjore dari Tamil menyebutkan bahwa pada tahun 1030, Kerajaan Lamuri termasuk di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola.
Sejarah > Zaman kerajaan > Masuknya Islam

Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Muhammad SAW.
Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari Al Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian.
Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan. Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyah.
Sejarah > Zaman kerajaan > Kesultanan Aceh

Artikel utama: Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang runtuh pada akhir abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatra dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496–1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam (Sultan Aceh ke 19), merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.
Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.
Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.
Sejarah > Zaman kerajaan > Perang Aceh

Artikel utama: Perang Aceh
Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL.
Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, 1 unit kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh.
Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.
Sultan Muhammad Dawud Syah akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibu kota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang masuk dan menggantikan peran belanda. Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak Belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.
Sejarah > Masa penjajahan > Bangkitnya nasionalisme

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Mr. Teuku Muhammad Hasan).
Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.
Sejarah > Pasca kemerdekaan Indonesia > Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

Aceh yang semula bergabung dengan Indonesia dengan jaminan Soekarno akan menerapkan syariat Islam, merasa kecewa karena syariat Islam tidak dijadikan sebagai landasan negara. Sehingga pada tanggal 13 Muharram 1372 H/21 September 1953 M, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosoewirjo.
Sejarah > Pasca kemerdekaan Indonesia > Gerakan Aceh Merdeka

Artikel utama: Gerakan Aceh Merdeka
Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Pasca gempa dan tsunami 2004, yaitu pada 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari.
Politik dan pemerintahan

Artikel utama: Pemerintahan Aceh dan Sistem Pemerintahan Lokal Aceh
Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya pemerintahan mukim yang berada di antara kecamatan dan gampong. Dalam sistem pemerintahan lokal Aceh dikenal beberapa jabatan seperti imeum meunasah, tuha peuet dan imeum mukim
Politik dan pemerintahan > Aceh sebagai daerah istimewa

Saat ini satuan pemerintahan daerah yang berstatus Daerah Istimewa di Indonesia hanya dua provinsi yaitu Aceh (UU Nomor 44 Tahun 1999) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13 Tahun 2012). Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan.
Penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi:
Penyelenggaraan kehidupan beragama;
Penyelenggaraan kehidupan adat;
Penyelenggaraan pendidikan; dan
Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, meliputi: ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat Aceh (misal Majelis Adat Aceh, Imeum mukim, dan Syahbanda).
Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Keistimewaan di bidang peran ulama meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
Politik dan pemerintahan > Sistem pemerintahan

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Aceh, Daftar kecamatan dan gampong di Aceh, dan Daftar Gubernur Aceh
Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.497 gampong. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.371.532 jiwa dengan total luas wilayah 57.956,00 km².
| No | Kode  Kemendagri | Kabupaten/kota | Ibukota | Luas wilayah  (km²) | Penduduk 2019 (jiwa) | Kepadatan  (jiwa/km2) | 2019> Kecamatan | 2019> Kelurahan | 2019> Gampong |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.05 | Kab. Aceh Barat | Meulaboh | 2.927,95 | 210.113 | 64,59 | 12 | - | 322 |
| 2 | 11.12 | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | 1.490,60 | 150.393 | 99,75 | 9 | - | 152 |
| 3 | 11.06 | Kab. Aceh Besar | Kota Janthoe | 2.969,00 | 425.216 | 129,56 | 23 | - | 604 |
| 4 | 11.14 | Kab. Aceh Jaya | Calang | 3.812,99 | 92.892 | 22,57 | 9 | - | 172 |
| 5 | 11.01 | Kab. Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.841,60 | 238.081 | 59,94 | 18 | - | 260 |
| 6 | 11.10 | Kab. Aceh Singkil | Singkil | 2.185,00 | 124.101 | 59,48 | 11 | - | 116 |
| 7 | 11.16 | Kab. Aceh Tamiang | Kota Kualasimpang | 1.956,72 | 295.011 | 147,05 | 12 | - | 213 |
| 8 | 11.04 | Kab. Aceh Tengah | Takengon | 4.318,39 | 208.407 | 48,26 | 14 | - | 295 |
| 9 | 11.02 | Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | 4.231,43 | 216.495 | 52,39 | 16 | - | 385 |
| 10 | 11.03 | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | 6.286,01 | 436.081 | 67,17 | 24 | - | 513 |
| 11 | 11.08 | Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | 3.236,86 | 619.407 | 177,92 | 27 | - | 852 |
| 12 | 11.17 | Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 1.454,09 | 148.175 | 106,26 | 10 | - | 232 |
| 13 | 11.11 | Kab. Bireuen | Bireuen | 1.901,20 | 471.635 | 227,68 | 17 | - | 609 |
| 14 | 11.13 | Kab. Gayo Lues | Blangkejeren | 5.719,58 | 94.100 | 16,67 | 11 | - | 136 |
| 15 | 11.15 | Kab. Nagan Raya | Suka Makmue | 3.363,72 | 167.294 | 49,85 | 10 | - | 222 |
| 16 | 11.07 | Kab. Pidie | Sigli | 3.086,95 | 444.976 | 141,80 | 23 | - | 730 |
| 17 | 11.18 | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | 1.073,60 | 161.215 | 146,78 | 8 | - | 222 |
| 18 | 11.09 | Kab. Simeulue | Sinabang | 2.051,48 | 93.228 | 43,54 | 10 | - | 138 |
| 19 | 11.71 | Kota Banda Aceh | - | 61,36 | 270.321 | 3.892,01 | 9 | - | 90 |
| 20 | 11.74 | Kota Langsa | - | 262,41 | 176.811 | 695,19 | 5 | - | 66 |
| 21 | 11.73 | Kota Lhokseumawe | - | 181,06 | 207.202 | 1.052,82 | 4 | - | 68 |
| 22 | 11.72 | Kota Sabang | - | 153,00 | 34.874 | 261,70 | 3 | - | 18 |
| 23 | 11.75 | Kota Subulussalam | - | 1.391,00 | 81.417 | 58,37 | 5 | - | 82 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 57.956,00 | 5.371.532 | 88,91   | ! 290 | 0 | 6.497 |
Politik dan pemerintahan > Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Daftar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang. DPRA beranggotakan 81 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRA terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRA yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang dilantik pada 30 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., di Gedung Utama DPR Aceh. Komposisi anggota DPRA periode 2024-2029 terdiri dari 13 partai politik dimana Partai Aceh merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 20 kursi.
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.
Berdasarkan Pemilihan umum 2019, Provinsi Aceh mengirim 13 wakil ke DPR RI dari dua daerah pemilihan dan empat wakil ke DPD. Pada tingkat provinsi, berikut perolehan jumlah kursi di DPRA hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:
| Partai Politik | Jumlah kursi DPRA dalam periode> 2009-2014 | Jumlah kursi DPRA dalam periode> 2014-2019 | Jumlah kursi DPRA dalam periode> 2019-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Patriot | 1 |  |  |
| PKB | 1 |  1 |  3 |
| Gerindra | 0 |  3 |  8 |
| PDI-P | 0 |  0 |  1 |
| Golkar | 8 |  9 |  9 |
| PKS | 4 |  4 |  6 |
| PPP | 4 |  6 |  6 |
| PAN | 5 |  7 |  6 |
| Hanura | 0 |  0 |  1 |
| Demokrat | 10 |  8 |  10 |
| PBB | 1 |  1 |  0 |
| PKPI | 1 |  1 |  1 |
| Partai Aceh | 33 |  29 |  18 |
| Partai SIRA | 0 |  0 |  1 |
| PD Aceh | 1 |  1 |  3 |
| PNA |  | (baru) 3 |  6 |
| NasDem |  | (baru) 8 |  2 |
| Jumlah Anggota | 69 |  81 |  81 |
| Jumlah Partai | 11 |  13 |  15 |
Demografi > Suku bangsa

Suku Aceh
Suku Gayo
Suku Alas
Suku Singkil
| Populasi historis> Tahun | Populasi historis> Jumlah Pend.   | Populasi historis> ±% p.a.   |
| --- | --- | --- |
| 1961  | 1.629.000 | —     |
| 1971  | 2.008.595 | +2.12% |
| 1980  | 2.611.271 | +2.96% |
| 1990  | 3.416.156 | +2.72% |
| 1995  | 3.847.583 | +2.41% |
| 2000  | 3.930.905 | +0.43% |
| 2010  | 4.494.410 | +1.35% |
| 2015  | 4.993.385 | +2.13% |
| 2020  | 5.274.871 | +1.10% |
| 2021  | 5.333.733 | +1.12% |
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.
Aceh memiliki 12 suku bangsa asli. Yang terbesar adalah suku Aceh yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Aceh terutama mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsa di pesisir timur utara sampai dengan Trumon di pesisir barat selatan. Suku terbesar kedua adalah suku Gayo yang mendiami wilayah Dataran Tinggi Gayo. Suku bangsa lainnya adalah suku Alas yang mendiami Kabupaten Aceh Tenggara, Melayu Tamiang di Aceh Tamiang, suku Aneuk Jamee di wilayah barat dan selatan, Suku Kluet di Aceh Selatan, dan suku Singkil di Kota Subulussalam dan Kabupaten Singkil.
Di wilayah kepulauan terdapat suku Devayan di Pulau Simeulue bagian selatan, suku Sigulai di utara Simeulue, suku Lekon di Alafan dan suku Haloban di Pulau Banyak.
Selain suku-suku asli, juga ditemui suku-suku pendatang seperti Jawa, Minang, Batak, Arab, Tionghoa, Tamil, Karo, dan Nias.
Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil etnis suku-suku aceh sebagai berikut: Aceh, Gayo, Melayu, Batak,  Jawa, Jamèë, Singkil, Devayan, Minangkabau, dan lain-lain Namun sensus tahun 2000 ini dilakukan ketika Aceh dalam masa konflik sehingga tidak ada data yang pasti/akurat pada masa itu untuk mengetahui populasi per etnis masing-masing & persentasenya. Cakupannya hanya menjangkau kurang dari setengah populasi Aceh saat itu. Adapun urutan suku bangsa diatas hanya (perkiraan). Masalah paling serius dalam pencacahan ditemui di kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara, dan tidak ada data sama sekali yang dikumpulkan dari kabupaten Pidie. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten dengan mayoritas etnis Aceh.
Berdasarkan sensus 2010 di peroleh hasil 10 etnis bangsa terbesar di Aceh, yaitu:
| No | Etnis | Jumlah | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suku Aceh | 3.160.728 | 71,72% |
| 2 | Suku Jawa | 399.971 | 9,08% |
| 3 | Suku Gayo | 322.996 | 7,33% |
| 4 | Suku Batak | 147.295 | 3,34% |
| 5 | Suku Melayu Tamiang | 95.152 | 2,16% |
| 6 | Suku Aneuk Jamee | 62,838 | 1,43% |
| 7 | Suku Singkil | 49.580 | 1,13% |
| 8 | Suku Minangkabau | 46.600 | 1,04% |
| 9 | Suku Devayan | 33.112 | 0,75% |
| 10 | Lain-lain | 89.172 | 2,02% |
Demografi > Bahasa

Bahasa daerah yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Aceh yang dipakai oleh suku Aceh. Selain itu juga terdapat bahasa Gayo, Alas, Kluet, Singkil, Jamee dan Melayu Tamiang.
Di Simeulue terdapat 3 bahasa yaitu bahasa Devayan, Sigulai, dan Leukon. Selain itu juga terdapat bahasa Haloban di Pulau Banyak.
Beberapa bahasa daerah dari bagian Indonesia lainnya juga dipertuturkan oleh sebagian penduduk di Provinsi Aceh. Di antaranya, yaitu bahasa Jawa yang tersebar di berbagai wilayah transmigrasi di seluruh Aceh.
Demografi > Agama

Artikel utama: Islam di Aceh dan Kekristenan di Aceh
Lihat pula: Hukum kriminal Islam di Aceh
| Agama di Aceh (2010) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agama |  |  | Persentase |  |
| Islam | Islam |    | 98,21% | 98,21% |
| Kristen Protestan | Kristen Protestan |    | 1,14% | 1,14% |
| Kristen Katolik | Kristen Katolik |    | 0,21% | 0,21% |
| Buddha | Buddha |    | 0,14% | 0,14% |
| Konghucu | Konghucu |    | 0,11% | 0,11% |
| Hindu | Hindu |    | 0,10% | 0,10% |
Mayoritas penduduk Aceh menganut agama Islam dan Syariat Islam menjadi hukum positif di daerah istimewa Aceh. Agama lain yang dianut oleh penduduk Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang beretnis Batak, warga keturunan Tionghoa yang kebanyakan beretnis Hakka mayoritas menganut agama Buddha, sebagian memeluk Kristen, sedangkan sebagian lainnya menganut agama Konghucu, lalu ada agama Hindu yang dianut oleh pendatang beretnis Bali dan sebagian peranakan (Orang Keturunan India-Tamil/Hindi) yang cukup sedikit populasinya.
Selain itu Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di Aceh Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasar UU No.18/2001.
Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh
GPIB di Banda Aceh
Vihara Dharma Bhakti di Banda Aceh
Gereja Katolik Hati Kudus di Banda Aceh
Kuil Palani Andawer di Banda Aceh
Pendidikan

Dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status Istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Akan tetapi perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik Aceh yang berkepanjangan, lalu musibah gempa dan tsunami serta penganaktirian oleh Pemerintah Pusat, dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada Ujian Akhir Nasional 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh terus berusaha keras untuk mendongkrak dan membangkitkan taraf pendidikan di Aceh. Peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan "Aceh Caroeng / Aceh Hebat", sehingga pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Aceh tersebut dinyatakan sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan UNBK 100 persen.
Aceh juga memiliki sejumlah perguruan tinggi yaitu: