Televisi di Indonesia
Sejarah > Orde Baru (1966–1998) > Dominasi TVRI

Pada tanggal 16 Agustus 1976, Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) melalui Palapa A1 diresmikan. Satelit komunikasi ini adalah satelit pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan salah satu satelit pertama yang dioperasikan oleh negara berkembang. Palapa A1 memiliki 12 transponder yang memungkinkan TVRI untuk mendistribusikan siaran secara nasional. Kehadiran Satelit Palapa berdampak positif pada TVRI, terbukti dengan meluasnya siaran televisi ke berbagai daerah, termasuk ke desa-desa dari sebelumnya dominan di pulau Jawa saja. Perluasan ini juga dibantu dengan penyebaran pesawat TV di kantor-kantor pemerintah hingga ke desa (yang dikenal dengan proyek Televisi Masuk Desa) untuk ditonton publik secara massal. Diperkirakan, dari awalnya hanya sekitar 3.000 unit pesawat TV publik yang ada di tahun 1976/1977, angkanya naik berkali-kali lipat menjadi 54.318 unit pada periode 1987/1988.
Penonton siaran TVRI pun naik tajam, dari hanya 5% penduduk Indonesia pada 1981 menjadi 64,4% pada 1991, dan di tahun 1984, jumlah pesawat televisi yang ada di Indonesia sudah mencapai 5,4 juta unit; angka yang akan terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang memacu daya beli masyarakat. Penambahan pesawat TV pun terjadi di berbagai pulau yang mencapai ratusan persen (133-257%), dari sebelumnya hanya banyak tersedia di Pulau Jawa. Selain jumlah pesawat TV yang makin banyak, jumlah stasiun transmisi juga bertambah, yang berarti memperluas cakupan penerimaan TVRI. Perluasan penerimaan siaran televisi ke masyarakat di era ini sesungguhnya juga diwarnai aspek politis, yaitu untuk mendukung ketahanan nasional dengan mencegah masuknya siaran TV asing ke Indonesia dan mengurangi kesenjangan sumber informasi kepada publik. Selain perluasan siaran dengan satelit, perkembangan lainnya yang muncul adalah kehadiran siaran televisi berwarna di Indonesia, yang mulai diterapkan sejak 1977 dan pada akhirnya diberlakukan secara penuh pada seluruh siaran TVRI sejak 1 September 1979.
Pada tanggal 5 Januari 1981, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi untuk menghapus iklan dari TVRI; hal yang berdampak pada penayangan acara khusus iklan Mana Suka Siaran Niaga. Alasannya adalah keyakinan bahwa iklan tersebut dapat menciptakan "dampak negatif" bagi perkembangan Indonesia selama masa itu, terutama dalam program pembangunan pemerintah yang anti-konsumtivisme dan tidak menyukai kesenjangan sosial, khususnya bagi penduduk pedesaan. Instruksi ini telah menciptakan pro dan kontra, terutama karena tidak ada penelitian di balik pernyataan ini; meskipun demikian, pemerintah kemudian tetap memberlakukannya lewat SK Menpen No. 30/Kep/Menpen/1981 pada 1 April 1981. Program TVRI sejak saat itu mengalami penurunan, dengan lebih mengutamakan acara-acara lokal, namun umumnya berisi program pemerintah dan berita-berita seremonial; sementara pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah dan iuran. Sempat ada beberapa usulan yang diungkapkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas TVRI, seperti usulan boleh kembali menerima iklan, atau menciptakan saluran kedua maupun ketiga. Khusus usulan kedua ini, akan diwujudkan dengan pendirian TVRI Programa II di Jakarta dan Surabaya yang lebih menyesuaikan selera kota pada akhir 1980-an.
Sebagai satu-satunya stasiun TV di Indonesia selama bertahun-tahun, selain liputan acara-acara negara, sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan hari libur nasional, berita, siaran pendidikan dan program regional dalam banyak bahasa daerah, TVRI juga menyiarkan hiburan, program berorientasi anak dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menonton. Memasuki tahun 1987, TVRI diperkirakan sudah memiliki luas jangkauan 900.000 km persegi (atau 120 juta penduduk/ke 6,393 juta unit pesawat TV yang terdaftar), dengan bantuan 240 stasiun pemancar, 10 stasiun penyiaran, dan 10 stasiun produksi keliling. Meskipun demikian, ide untuk menciptakan siaran televisi swasta tetap tidak pernah padam dari diskursus masyarakat (dan juga pemerintah yang tercatat sudah melakukan studi kasus) pada era 1980-an. Salah satu pertimbangannya adalah melihat kesuksesan perkembangan televisi swasta di negara-negara ASEAN, seperti TV3 di Malaysia yang beroperasi sejak 1984, ditambah beberapa usulan pendirian televisi swasta oleh sejumlah pengusaha. Selain itu, ide penghapusan monopoli TVRI juga dilatarbelakangi oleh liberalisasi ekonomi yang makin besar di Indonesia pada era 1980-an dan kebutuhan kelas menengah yang semakin membutuhkan sumber hiburan yang berbeda dan lebih segar. Kebutuhan ini mulai diperhatikan pemerintah setelah munculnya fenomena seperti maraknya penyewaan kaset-kaset film impor; munculnya penerimaan televisi satelit asing sebelum dan sesudah kehadiran open-sky policy (kebijakan langit terbuka) pada 20 Agustus 1986 di kota-kota; maraknya penerimaan siaran luberan televisi Malaysia dan Singapura di daerah perbatasan; maupun mulai munculnya siaran televisi kabel gelap di beberapa apartemen di Jakarta.