Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen

| Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen |
| --- | --- |
Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen
 
Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Masa jabatan 1816–1826
Pendahulu John FendallPengganti Hendrik Merkus de Kock
Menteri Dinas Kehormatan dan Menteri Dalam Negeri
Masa jabatan 1809 – 1811
Pendahulu Johan Hendrik Mollerus (dinas kehormatan) Adriaan Pieter Twent van Raphorst (menteri dalam negeri)Pengganti tidak ada
Menteri Jajahan dan Perdagangan
Masa jabatan 1814–1814
Pendahulu Paulus van der Heim (jajahan) Jacob Jan Cambier (perdagangan)Pengganti Joan Cornelis van der Hoop
Komandan KNIL
Masa jabatan 1819–1819
Pendahulu Carl Heinrich Wilhelm AnthingPengganti Hendrik Merkus de Kock
 
Informasi pribadi
Lahir: 15 Desember 1778 Utrecht
Meninggal: 10 April 1848(1848-04-10) (umur 69) De Bilt, Utrecht
Kebangsaan: Belanda
 (14 Februari 1821) Kesatria Salib Agung Orde Singa Belanda  

Sunting kotak info • L • B
 
Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (15 Desember 1778 – 10 April 1848
) adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Pada Konvensi london, kepada Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.
Van der Capellen, memerintah antara tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Ia merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.
Ia adalah seorang berpikiran liberal, semangat yang tengah berhembus di Eropa setelah Revolusi Prancis. Tetapi segera ia melihat bahwa penerapan prinsip laissez-faire akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan beberapa wilayah Hindia Belanda lainnya karena orang-orang kaya (baca:orang Belanda) akan segera menguasai banyak lahan dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada abad ke-18, pada masa VOC.
Di masanya ia juga harus menghadapi rongrongan Raffles, sebagai Komisaris Jenderal Bengkulu, yang mencoba menguasai Sumatra dan Kalimantan untuk dikuasai raja Britania Raya. Perselisihan ini terselesaikan dengan disepakatinya Traktat London 1824. Permasalahan keamanan lainnya yang harus dihadapinya adalah Perang Paderi di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan sultan Palembang, dan pemberontakan di Maluku.
Untuk memperbaiki situasi ekonomi, Van der Capellen berusaha memajukan ekonomi warga yang sebagian besar adalah petani. Ia menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Agung Mataram, untuk membantu petani. Namun tindakannya ini menimbulkan protes dari kalangan ningrat pemilik tanah dan menjadi perlawanan. Pecahlah perang yang dipimpin oleh seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang dikenal sebagai Perang Diponegoro antara tahun 1825 – 1830. Di Maluku, ia mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat.
Untuk memajukan pertanian dan tingkat pendidikan, ia mendirikan "Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa" yang bertugas memajukan pertanian melalui pendidikan umum dan profesional serta penelitian di bidang biologi. Prof. C.G.K. Reinwardt (dikenal pula sebagai direktur Kebun Botani Buitenzorg yang pertama) ditunjuk sebagai orang pertama untuk menduduki portofolio ini. Di masanya, dikeluarkan UU Pendidikan (1916). Sebagai pelaksanaannya dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Namun, tanggapan masyarakat non-Belanda sangat sepi karena pengajaran sekolah-sekolah ini memakai bahasa Belanda dan mengajarkan pranata Eropa. Menyadari hal ini van der Capellen memerintahkan penyelidikan mengenai sistem pendidikan warga asli sehingga dapat dimodernisasi. Dapat dikatakan ini adalah usaha pertama untuk memasukkan prinsip pendidikan Eropa ke masyarakat asli Indonesia.
Di bidang kesehatan, tantangan yang harus dihadapi adalah mewabahnya penyakit cacar. Reinwardt berusaha keras menyadarkan warga akan pentingnya sanitasi dan agar warga bersedia diimunisasi. Imunisasi berhasil dijalankan dan penyakit cacar berhasil ditekan penyebarannya.
Van der Capellen yang sangat liberal ini tidak disukai kalangan atas di Hindia Belanda karena dianggap terlalu lemah. Pada tahun 1824 ia dipanggil pulang ke Belanda dan pada tahun 1826 posisi gubernur jenderal diserahkan kepada Hendrik Merkus de Kock.
Untuk menghormati jasanya, di kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar didirikan benteng menurut namanya, yaitu Fort Van der Capellen.