KB Bank
Sejarah > Dari masalah ke masalah > Reformasi

Setelah Orde Baru dan Bob Hasan tumbang akibat krisis ekonomi 1998, Bank Bukopin sempat diperebutkan pengelolaannya oleh sejumlah pihak. Bank ini sempat dikabarkan akan berubah dalam kepemilikan saham, dengan saham Apkindo menjadi 51% dan selanjutnya akan menjadi bank khusus kehutanan. Muncul juga kabar yang menyebutkan Bank Bukopin akan kembali pada jati dirinya semula, yaitu menjadi bank berbentuk koperasi, merespon usulan dari Menteri Koperasi Adi Sasono. Pada 8 April 1999 RUPS Bukopin sempat menyetujui kembalinya status mereka sebagai bank berbentuk koperasi, yang direncanakan akan selesai dilakukan pasca proses rekapitalisasi. Bukopin juga menyatakan siap berkerjasama dengan bank koperasi asal Belanda, Rabobank dan memperluas kinerjanya dengan menggandeng sejumlah bank perkreditan rakyat. Usulan Adi tersebut justru berbuah konflik antara dirinya dengan Kabulog Rahardi Ramelan, yang dua lembaganya, Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) dan Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) memegang saham signifikan di bank ini.
Rencana tersebut akhirnya batal setelah Bukopin mengikuti proses rekapitalisasi perbankan. Hasil rekapitalisasi tersebut cukup menggembirakan karena hanya dalam waktu 6 bulan kemudian sudah menunjukkan tanda-tanda penyehatan, yaitu pada tahun 2001. Berbeda dari banyak bank-bank rekapitalisasi lainnya yang kepemilikan sahamnya berubah (dan selanjutnya dijual ke investor asing), Bukopin tidak mengalami perubahan pemilik yang signifikan pasca proses tersebut. Hal ini karena bank ini berhasil membeli kredit macet (NPL)-nya sendiri, sedangkan pemerintah mengonversi persentase sahamnya (16,42%) menjadi saham biasa kelas B. Dalam titik ini pemegang saham utama Bukopin adalah Kopelindo dengan 52,16% saham, sedangkan koperasi-koperasi pendirinya hanya memegang saham kurang dari 1%. Pada tahun yang sama, Bukopin juga membuka unit usaha syariahnya.
Meskipun kali ini sahamnya mayoritas benar-benar dimiliki koperasi (dalam hal ini koperasi Bulog), faktanya kemudian Bukopin sering ikut terbawa masalah-masalah yang menimpa Bulog, baik pasca atau setelah rekapitalisasi. Ketika Bulog ikut tersandung skandal perkulakan Goro yang melibatkan Hutomo Mandala Putra, ketika badan pangan itu diduga mengalirkan dana ke Partai Golkar maupun Kabulog Rahardi Ramelan, maupun selanjutnya skandal Buloggate yang menjerat Presiden Abdurrahman Wahid, Bukopin selalu disebut sebagai bank penyalur "uang haram" di dalamnya. Lalu, ketika Indonesia hendak membeli pesawat tempur Sukhoi Su-30, Bukopin meminjamkan dana US$ 15 juta kepada Bulog yang akan menjual komoditas ke Rusia dalam skema imbal dagang, sesuatu yang sempat diperdebatkan saat itu. Skandal lain yang sempat membayangi Bulog dan Bukopin seperti kredit macet pengucuran dana Rp 65 miliar kepada PT Agung Pratama Lestari di tahun 2004.
Meskipun banyak tersandung isu miring, Bukopin tetap melaju di era selanjutnya, dengan menyentuh berbagai sektor. Misalnya, di bidang sektor konsumer, bank ini memacu produk simpanan SiAga dan kartu kredit (sejak 2003). Lalu, di tahun 2006-2008, Bukopin mengakuisisi perusahaan pembiayaan PT Indo-Trans Buana Multifinance (kini KB Bukopin Finance) dan Bank Persyarikatan (kini KB Bukopin Syariah). Sebelumnya, pada 10 Juli 2006, Bukopin resmi go public dengan melepas 843,765 juta lembar saham seharga Rp 350/lembar. Pada tahun 2009, Bukopin mencatatkan 355 kantor pelayanan, 338 ATM, ditambah sentra kredit mikro Swamitra yang mencapai 488 buah.