Kebebasan pers di Indonesia
Sejarah > Masa Reformasi > Masa pemerintahan B. J. Habibie

Kekuasaan politik pemerintahan Orde Baru berakhir sebagai dampak dari krisis finansial Asia 1997. Presiden Soeharto menerima banyak protes dari masyarakat khususnya di kawasan perkotaan dan kalangan mahasiswa. Puncak unjuk rasa ialah terjadinya Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang menimbulkan banyak korban jiwa terhadap etnis Tionghoa. Akibat peristiwa ini, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Masyarakat kemudian memberikan tuntutan yang salah satunya ialah kebebasan pers. Tuntutan perubahan sistem demokrasi ini dilandasi oleh kekurangan UUD 1945 dalam mengatur berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Pasal-pasal di dalam UUD 1945 ada yang bersifat multitafsir. Selain itu, beberapa pasal di dalam UUD 1945 dianggap memberikan peluang bagi penyelewangan penyelenggaraan negara dan pelanggaran atas hak asasi manusia.
Pemerintahan di Indonesia kemudian diatur oleh Baharuddin Jusuf Habibie sebagai pengganti Soeharto. Pada masa pemerintahannya, citra otoritarianisme Orde Baru dihilangkan dengan membuat berbagai kebijakan negara yang bersifat demokratis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat diberikan melalui perubahan undang-undang partai politik, penyelenggaran pemilihan umum yang terbuka dan singkat, liberalisasi partai politik, dan pencabutan Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
Kebebasan pers di Indonesia juga ditandai dengan pembubaran Departemen Penerangan. Jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa diatur dalam TAP MPR RI No. XXVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Penyensoran terhadap pers di Indonesia juga tidak diberlakukan lagi dengan adanya penerimaan prinsip hak asasi manusia dalam undang-undang. Media massa juga dibebaskan untuk melakukan pemberitaan. Pada masa awal reformasi, Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara di Asia dengan kebebasan pers tertinggi. Penyensoran, pelarangan penyiaran, dan pembredelan tidak diberlakukan lagi setelah terbitnya Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September 1999. Kebebasan pers dijamin sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Prinsip kebebasan pers pada era reformasi mengutamakan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Undang-Undang Pers ini secara yuridis menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers (Undang-Undang Pokok Pers). Pencabutan Undang-Undang Pokok Pers disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kebebasan pers dilindungi mulai dari pasal 4 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku ancaman pers. Dalam Undang-Undang Pers penerbitan dan pengelolaan pers dapat dilakukan oleh siapa pun. Selain itu, pekerjaan wartawan dapat dilakukan oleh siapa pun dan dalam organisasi pers manapun. Kewajiban untuk memilih satu organisasi induk juga dihapuskan. Perusahaan pers dapat didirikan dengan landasan hukum yang kuat yaitu Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Pers. Penguatan status perusahaan juga diperkuat melaluai Pasal 9 Ayat (2) yang mewajibkan perusahaan pers untuk berbentuk salah satu badan hukum yang diakui di Indonesia. Pada masa pemerintahan Habibie, SIUPP juga tidak diberlakukan lagi. Kondisi ini menyebabkan banyak media massa baru dan terbentuknya berbagai asosiasi dan organisasi, salah satunya ialah Aliansi Jurnalis Independen.