Piagam Jakarta
Bacaan lanjut

Anshari, Endang Saifuddin (1997), Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945–1959) (edisi ke-3), Jakarta: Gema Insani Press
Anshari, Saifuddin (1979), The Jakarta Charter 1945: The Struggle for an Islamic Constitution in Indonesia, Kuala Lumpur: ABIM
Hilmy, Masdar (2010), Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism, Singapura: ISEAS
Indrayana, Denny (2008), Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-making in Transition, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Kim, Hyung-Jun (1998), "The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia", Journal of Southeast Asian Studies, 29 (2): 357–373  Parameter |month= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
| l b Artikel terkait ideologi Pancasila |
| --- | --- | --- |
| Sejarah |  Pidato "Lahirnya Pancasila"  Piagam Jakarta  Rumusan-rumusan Pancasila  Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila  |  |
| Tokoh terkait |  Soekarno  Mohammad Hatta  Mohammad Yamin  Alexander Andries Maramis  Abikoesno Tjokrosoejoso  Abdoel Kahar Moezakir  Agus Salim  Adam Malik  Wahid Hasjim  |  |
| Badan terkait |  Panitia Sembilan  BPUPKI  PPKI  BP7  UKP-PIP  BPIP  |  |
| Hal terkait |  Garuda Pancasila  Hari Kesaktian Pancasila  UUD 1945  Gedung Pancasila  Daftar Anggota BPUPKI-PPKI  Filsafat Pancasila  Saya Indonesia, Saya Pancasila  |  |
Sidang Resmi Pertama BPUPK dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945
Sidang Resmi Kedua BPUPK dari 10 hingga 17 Juli 1945
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945
Gedung Merdeka di Bandung pernah dijadikan Gedung Konstituante dari tahun 1956 hingga 1959
Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja (1957–1959). Pada Maret 1959, ia menjelaskan bahwa "pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan."
Perwakilan dari Nahdlatul Ulama Zainul Arifin mengumpamakan Piagam Jakarta sebagai pelita yang menjadi sumber cahaya UUD 1945 dan menerangi jalan bangsa Indonesia. Perumpamaan cahaya ini berasal dari Surah An-Nur 24:35-36
Soekarno ketika sedang membacakan Dekret 5 Juli 1959
Menurut Mohamad Roem, kewajiban dalam tujuh kata Piagam Jakarta bukanlah kewajiban hukum, tetapi kewajiban agama yang pelaksanaannya tergantung pada masing-masing individu
Lambang Partai Katolik. Partai ini meyakini bahwa Piagam Jakarta tidak pernah memiliki kekuatan hukum di Indonesia
Mohammad Natsir mengkritik reaksi kelompok Kristen terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama
Habib Rizieq, pendiri Front Pembela Islam, menulis bahwa jika Piagam Jakarta dijadikan bagian dari undang-undang dasar, hal ini akan memperbaiki apa yang ia anggap sebagai sebuah kesalahan sejarah
Lambang Muhammadiyah. Penolakan Muhammadiyah terhadap usulan untuk memasukkan tujuh kata ke dalam Pasal 29 UUD 1945 telah mengecewakan Laskar Jihad di Kota Surakarta