Nashirul Haq Marling
Riwayat

Nashirul sosok ulama muda yang pernah merasakan tempaan pendidikan di Kampus Hidayatullah di bilangan Gunung Tembak, Kelurahan Teritip, Balikpapan itu. Ulama muda ini pernah menjadi kader Pelajar Pelajar Islam Indonesia (PII) hingga sempat menduduki posisi sebagai instruktur training. Nashirul menyelesaikan pendidikan SD hingga SMP di kampung halamannya dan Madrasah Aliyah Radhiyatan Mardhiyah (MARAMA) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Setamat pendidikan di Balikpapan, dia melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah (UIM) Arab Saudi hingga menuntaskan Sarjana Syariah di sana. Selanjutnya dia melanjutkan pendidikan di International Islamic University Malaysia (IIUM) dengan menyabet gelar Master dan doktoralnya di kampus terbesar di Malaysia itu. Nashirul anggota unsur tokoh agama di Centre For Dialogue And Cooperating Among Civilization (CDCC), fasilitator pendirian Center of Study For Indonesian Leadership (CSIL) dan berkecimpung pada riset di Lembaga Studi Islam dan Peradaban (LSIP).
Musyawarah Nasional (Munas) IV Hidayatullah telah menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (Ketum DPP) periode 2015-2020. Posisi Ketum DPP resmi ditempati oleh Nashirul Haq menggantikan posisi KH Abdul Mannan yang sebelumnya menjabat pada periode 2010-2015.
Dalam sambutannya Nashirul mengaku sempat terguncang dan merasa tidak sanggup saat mengetahui terpilih sebagai Ketum DPP Hidayatullah. "Amanah ini sangat berat. Saya sempat guncang dan merasa tak sanggup," kata Nashirul. Namun, Nashirul meyakini bahwa amanah ini adalah ujian ketaatan seorang kader Hidayatullah. Sehingga Nashirul menerima amanah untuk memimpin Hidayatullah meski berat.
Menurut Nashirul, ada tiga hal yang menjadi prioritas dalam menjalankan kepengurusan organisasi ke depan. Pertama, harus ada gerakan internalisasi untuk meningkatkan kualitas iman dan profesionalitas seluruh kader Hidayatullah. Kedua, Hidayatullah akan memprioritaskan gerakan dakwah dan tarbiyah kepada ummat. Serta, ketiga, menggerakkan kemandirian ekonomi cabang Hidayatullah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam helatan Munas V Hidayatullah yang digelar di Depok pada 29-31 Oktober 2020, Nashirul mengungkapkan bahwa dalam gerakannya, Hidayatullah menjadikan dakwah dan pendidikan (tarbiyah) sebagai lahan jihad utama. Dalam salah satu pandangannya, Nashirul mengemukakan adanya kekeliruan dalam mengartikan kata jihad sehingga identik dengan kekerasan.
Dia menegaskan, sebagai salah satu ormas Islam, Hidayatullah hadir bersinergi dengan pemerintah dan seluruh komponen umat untuk membangun peradaban yang agung di negeri ini.
"Hidayatullah telah menjadikan tarbiyah (pendidikan) dan dakwah sebagai lahan jihad yang utama. Karena itu  mencerdaskan kehidupan bangsa, mengedukasi masyarakat dan mencerahkan ummat dengan ajaran Islam, nilai-nilai tauhid dan prinsip-prinsip ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagian penting dari jihad," kata Nashirul.
Hal itu disampaikan Nashirul dalam pidato sambutan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Hidayatullah yang dibuka di Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, dan siarkan secara live melalui kanal Youtube Hidayatullah ID, Kamis (29/10/2020). Dalam Munas tersebut, Nashirul kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum DPP Hidayatullah untuk periode 2020-2025.
"Memang ada sejumlah pihak yang ingin memberikan stigma negatif kepada ajaran Islam dengan mengidentikkan syariat dengan hukum pidana dan jihad dengan kekerasan," ungkap Nashirul di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, pada Jumat (11/10).
Nashirul meluruskan bahwa pemahaman jihad adalah upaya untuk memperjuangkan ajaran Islam secara keseluruhan di segala macam bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. "Hal inilah yang menjadi tantangan bagi DPP Hidayatullah untuk melakukan dakwah mengenai sejumlah masalah umat Islam yang selama ini terjadi di Indonesia," imbuhnya.
Selain itu, dalam suatu kesempatan rapat pleno ke-19 Dewan Pertimbangan MUI yang berlangsung di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, mengambil tema dialog Kebijakan Pendidikan Nasional dan Kepentingan Umat Islam pada Rabu, 23 Agustus 2017, Nashirul menyoroti adanya disparitas dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Anggota Dewan Pertimbangan MUI ini mengeluhkan kebijakan pendidikan yang dirasa kurang berpihak pada pembelajaran agama. Nashirul Haq mengatakan porsi pendidikan agama di sekolah umum saat ini masih jauh dari kata cukup. "Porsi pendidikan agama di sekolah umum, itu sangat minim sekali dibandingkan kebutuhan," ujarnya di lokasi rapat, dikutip Kumparan, Rabu (23/8).
Nashirul mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut, dengan membuat kebijakan pendidikan agama. Ia berharap pemerintah tak hanya fokus pada aspek kognitif atau intelektualitas siswa, sebab menurutnya agama dapat membentuk moralitas.
Dalam helatan politik Pilpres 2019 lalu, Nashirul Haq dengan tegas telah menyatakan bahwa Hidayatullah adalah gerakan dakwah dan sosial sehingga bersikap independen serta tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Kebijakan politik Hidayatullah yaitu menjaga integrasi bangsa dengan dakwah karena Hidayatullah yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Islam adalah penyatu pulau-pulau di Nusantara yang terserak dari Sabang hingga Merauke.
Itulah sebabnya wawasan teritorial keindonesiaan menjadi salah satu doktrin bagi kader Hidayatullah. Sebab, lahan dakwah paling subur untuk menanam benih akidah Islamiyah adalah masyarakat Indonesia. Sehingga, sifat akomodatif yang non-partisan menjadi pilihan kebijakan politik adiluhung Hidayatullah saat ini.
Dia pula menegaskan, Hidayatullah bukan organisasi politik, namun peduli dengan masalah politik. Karena itu dia mengatakan boleh jadi 2024 nanti santri Hidayatullah tampil menjadi pemimpin nasional di negeri tercinta ini sebagai wujud rasa tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat di bawah naungan kasih sayang dan ridha Allah Swt.