Suku Dayak Kancikgh
Kebudayaan > Sistem kekerabatan > Petinggi-petinggi adat

Sistem pemerintahan adat di lingkungan suku Kancikgh dipimpin oleh seorang Tomongokgh Adat yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan faktor integritas dan kompetensi calon. Tomongokgh Adat adalah pimpinan tertinggi pemerintahan adat suku Kancikgh, artinya untuk semua kelompok Kancikgh yang tersebar di beberapa kampung hanya ada satu Tomongokgh Adat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tomongokgh adat membawahi dan dibantu oleh Domong, Menteri Adat, Kobayatn dan Jaga Boyo. Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan keperluan kepengurusan adat, maka setiap kampung Suku Kancikgh boleh membentuk atau menunjuk seorang Domong dan Menteri Adat.
Selain Domong dan Menteri Adat, Tomongokgh juga dibantu oleh seorang Pengorah (Data) yang bertugas secara khusus sebagai imam dalam melaksanakan upacara-upacara yang berskala besar. Walaupun berada dibawah Tomongokgh baik Domong, Menteri Adat maupun Pengorah tidak ditunjuk oleh Tomongokgh, melainkan dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan faktor integritas dan kompetensi. Dalam menjalankan tugasnya, Domong dan Menteri Adat dibantu oleh beberapa orang Kobayatn dan Jaga Boyo. Sehingga terbentuklah hierarki pemerintahan adat mulai dari Warga naik ke Jaga Boyo, Kobayatn, naik ke Menteri Adat dan Domong dan puncaknya di Tomongokgh Adat. Secara fungsional dapat dijelaskan sebagai berikut: misalkan terjadi permasalahan adat yang menimpa salah satu warga maka yang harus dilakukan adalah:
Warga yang bersangkutan harus menimbang dengan seksama apakah masalah yang menimpanya layak dilaporkan kepada pengurus adat atau cukup diselesaikan secara kekeluargaan saja;
Jika warga tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, maka yang bersangkutan berhak meminta bantuan penyelesaian dari Jaga Boyo dan atau Kobayatn;
Jika Jaga Boyo atau Kobayatn juga tidak mampu menyelesaikan perkara adat tersebut, maka perkara itu harus dibawa ke Menteri Adat. Biasanya untuk tingkat Menteri Adat masalah tersebut harus dapat diselesaikan. Namun jika tidak bisa diselesaikan maka perkara tersebut harus disidangkan didepan Domong yang memutus Perkara Adat tersebut;
Apabila sampai ke tingkat Domong, perkara tersebut juga tidak terputuskan, maka perkara itu harus dinaikkan ke tingkat Tomongokgh Adat dan harus dapat diputuskan.
Baik Jaga Boyo, Kobayatn, Menteri Adat, Domong dan Tomongokgh Adat dalam tradisi suku Kancikgh merupakan jabatan sosial, artinya jabatan tanpa tunjangan (insentif) apalagi gaji. Kalaupun bisa disebut pendapatan, maka pendapatan Pejabat Adat tersebut diperoleh dari bagian sanksi adat yang dibayar oleh pelanggar adat yang dikenai sanksi adat. Itupun tidak dalam bentuk uang atau barang likuid lainnya, karena sanksi adat menurut tradisi masyarakat Kancikgh dibayar dengan benda-benda adat seperti tapang tembawang, tempayan, mangkok, piring dan barang antik lainnya. Dengan demikian jumlahnya tergantung pada berapa banyak perkara yang bisa diselesaikan dan seberapa besar perkara yang bisa diselesaikan. Besarnya sanksi adat untuk suatu pelanggaran norma adat bervariasi sesuai tingkat kesalahan, status pelanggar, dan tingkat peradilan adat yang memutuskan.