Nahdlatul Ulama
Sejarah > Transformasi menjadi partai politik Islam

| Nahdlatul Ulama  |
| --- | --- |

Singkatan: NU
Ketua umum: K.H. Hasyim Asy'ari
Dibentuk: 31 Januari 1926 (organisasi)   1952 (partai)
Dibubarkan: 5 Januari 1973
Dipisah dari: Masyumi
Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan
Kantor pusat: Djakarta, Indonesia
Surat kabar: Duta Masjarakat
Sayap pemuda: Gerakan Pemuda Ansor
Ideologi: Islamisme (Islam tradisionalis)
Agama: Islam
Afiliasi nasional: Liga Muslimin Indonesia
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum
Menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia, sebuah partai baru bernama Masyumi didirikan dengan NU sebagai komponennya. Kepemimpinan NU pada saat itu tidak memiliki keterampilan politik, dan dianugerahi beberapa posisi kabinet yang berpengaruh, kecuali ketua Wahid Hasyim, yang diangkat menjadi menteri agama. NU tidak senang dengan kurangnya pengaruhnya di dalam Masyumi, terutama setelah keputusan pada konferensi partai tahun 1949 mengubah dewan agama partai, di mana NU memegang beberapa posisi, menjadi badan penasihat yang tidak berdaya.:233–236
Dua tahun kemudian, perselisihan tentang organisasi Haji menyebabkan penentangan Perdana Menteri Natsir terhadap pengangkatan kembali Hasyim sebagai menteri urusan agama di kabinet berikutnya. Dalam krisis kabinet berikutnya, NU mengajukan serangkaian tuntutan, termasuk mempertahankan Hasyim, dan mengancam akan meninggalkan Masyumi. Pada tanggal 5 April 1952, beberapa hari setelah pengumuman kabinet baru tanpa Hasyim, NU pada prinsipnya memutuskan untuk meninggalkan Masyumi. Tiga bulan kemudian mereka menarik semua anggotanya dari dewan Masyumi, dan pada tanggal 30 Agustus ia mendirikan Liga Muslimin Indonesia, yang terdiri dari NU, PSSI dan PERTI. Diketuai oleh Wahid Hasyim.:233–236
Selama era demokrasi liberal (1950-1957), anggota NU menjabat di sejumlah jabatan kabinet. Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, NU menduduki tiga kursi, dengan Zainul Arifin ditunjuk sebagai wakil perdana menteri kedua.  Namun, setelah kabinet ini jatuh, beberapa anggota NU menentang NU bergabung dengan kabinet baru, yang akan dibentuk oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan keyakinan bahwa jika dia tidak dapat membentuk kabinet, NU akan diundang untuk mencoba. Akhirnya ditekan untuk berpartisipasi, dan dianugerahi portofolio urusan dalam negeri dan agama di kabinet, yang dilantik pada 12 Agustus 1955.:418–419
Pada tanggal 29 September 1955, Indonesia mengadakan pemilihan parlemen pertama. NU berada di urutan ketiga, dengan hampir 7 juta suara, 18,4% dari total, di belakang Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. NU diberikan 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, naik dari hanya delapan sebelum pemilihan. NU adalah partai terbesar di basis Jawa Timurnya, dan 85,6% suaranya berasal dari Jawa. Ada pemisahan yang jelas antara Masyumi, yang mewakili pulau-pulau terluar, pemilih perkotaan, dan NU, yang mewakili konstituen pedesaan Jawa. Tiga bulan kemudian, pemilihan diadakan untuk Konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi permanen. Hasilnya sangat mirip, NU meraih 91 dari 514 kursi.:238–239:434–436:51
Pada 1950-an, NU masih ingin melihat Indonesia menjadi negara Islam, dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pidato presiden tahun 1953 yang ditolak oleh Sukarno. Tiga tahun kemudian, ia juga menentang "konsepsi" Sukarno yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan demokrasi terpimpin, karena ini berarti anggota PKI duduk di kabinet. Pada tanggal 2 Maret 1957, pemberontakan Permesta pecah. Di antara tuntutannya adalah kembalinya Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. NU mendukung seruan ini.:281–282, 544
Sementara itu, di Konstituante, NU bergabung dengan Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan pihak lain untuk membentuk Blok Islam, yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Blok terdiri 44,8% dari total kursi. Namun, karena tidak ada satu pun blok yang mampu menguasai mayoritas dan mendorong melalui konstitusi yang diinginkan, majelis gagal untuk menyetujui dan dibubarkan oleh Sukarno dalam sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang menyatakan negara untuk berdasarkan falsafah Pancasila, bukan Islam.:281–282, 544
Pada tahun 1960, Presiden Sukarno melarang Masyumi karena diduga terlibat dalam pemberontakan Permesta. Namun, kepemimpinan NU melihat Partai Komunis Indonesia yang pro-kaum miskin, yang dekat dengan Sukarno, sebagai penghalang ambisinya, dan bersaing dengannya untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang miskin. Lima tahun kemudian, upaya kudeta oleh Gerakan 30 September terjadi. Pada tahun 1965, kelompok tersebut berpihak pada tentara pimpinan Jenderal Suharto dan sangat terlibat dalam pembunuhan massal komunis Indonesia. Namun, NU kemudian mulai menentang rezim Suharto.
Pada tahun 1984, Abdurrahman Wahid, cucu pendiri NU Hasyim Asy'ari, mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, dan kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999. Ia secara resmi meminta maaf atas keterlibatan NU dalam peristiwa 1965. Ia juga menyatakan bahwa "Nahdlatul Ulama (NU) seperti Syi'ah dikurangi Imamah; demikian pula Syi'ah adalah NU ditambah Imamah." Ada banyak kesamaan antara keduanya, seperti posisi dan peran kyai. Kontras utama di antara mereka adalah bahwa di NU, konsep itu terlihat dalam bentuk budaya yang diterima, sedangkan di Syiah, itu berbentuk teologi.
Setelah penggulingan Sukarno, rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengadakan pemilihan umum pada tahun 1971. Meskipun NU dimanipulasi oleh pemerintah, yang menyebabkannya kehilangan banyak kredibilitas, NU berhasil mempertahankan 18% suara dari pemilu 1955.  pemilihan. Namun, pada tahun 1973, ia terpaksa "menyatu" ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru. PPP berada di urutan kedua, setelah organisasi Golongan Karya (Golkar) yang disponsori pemerintah dalam pemilihan 1977 dan 1982, tetapi pada 1984, ketua NU yang baru Abdurrahman Wahid (juga dikenal sebagai Gus Dur), putra Wahid Hasyim, menarik NU dari PPP karena ketidakpuasan dengan kurangnya pengaruh NU. Akibatnya, pada pemilu 1987, suara PPP anjlok dari 28% pada 1982 menjadi hanya 16%. Sejak saat itu, NU diharapkan berkonsentrasi pada kegiatan keagamaan dan sosial.:276:32, 36–37:201