Proposal kapal tempur Belanda tahun 1913
Proposal

Komisi Kerajaan menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada pemerintah pada bulan Agustus 1913. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa hubungan internasional memburuk di Pasifik dan terdapat peningkatan risiko keterlibatan NEI dalam perang antara negara-negara Barat dan Asia. Oleh karena itu, Komisi berpendapat bahwa Belanda harus mengembangkan armada kapal perang yang kuat untuk menegakkan netralitas Belanda dan memberikan pertahanan yang kredibel jika ada negara yang menyerang NEI atau negara asalnya. Komisi sangat spesifik dalam seruannya untuk membangun sembilan dreadnought, dengan menyatakan bahwa kapal tersebut harus memiliki berat 20.668 ton panjang (23.148 ton pendek; 21.000 t)  , memiliki kecepatan 21 knot (24 mph; 39 km/h), dan terpasang delapan meriam berdiameter laras 340 mm (13 in), enam belas senjata 150 mm (5,9 in), dan dua belas senjata 75 mm (3,0 in).  Direkomendasikan juga agar armada tersebut mencakup enam cruiser torpedo seberat 1.200 ton panjang (1.300 ton pendek; 1.200 t)—diyakini oleh Conway lebih mirip dengan destroyer besar—delapan destroyer seberat 500 ton panjang (560 ton pendek; 510 t) (peran yang akan diisi oleh kelas Fret), delapan perahu torpedo (juga sudah selesai dibangun, meskipun sudah tua), delapan kapal selam besar dan dua kapal peranjau besar. Rencana ambisius ini diperkirakan menelan biaya hampir ƒ 17.000.000 setiap tahun selama 35 tahun berikutnya (hingga 1949), sehingga totalnya mencapai sekitar ƒ595.000.000; ini akan melipatgandakan anggaran Angkatan Laut.  Komisi merekomendasikan agar biaya armada diimbangi sebagian dengan mengurangi ukuran Koninklijk Nederlands Indisch Leger (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) karena Angkatan Laut akan memberikan pertahanan yang lebih kuat dari serangan dibandingkan yang dapat dilakukan oleh Angkatan Darat.
Kebutuhan sembilan kapal perang ditentukan oleh kebutuhan pertahanan Belanda dan NEI. Komisi merekomendasikan agar empat kapal perang selalu aktif di NEI, dengan kapal kelima dijadikan cadangan di sana. Empat kapal perang sisanya akan berbasis di Belanda. Kapal yang dikirim ke NEI akan kembali ke Eropa setelah dua belas tahun berada di daerah tropis dan menyelesaikan masa baktinya delapan tahun lagi sebelum dibongkar.
Angkatan Laut Belanda akan membutuhkan penambahan tenaga kerja yang signifikan sebanyak 2.800 pelaut untuk mengawaki semua kapal perang yang diusulkan. Komisi yakin bahwa kecil kemungkinannya akan ada cukup warga negara Belanda yang bersedia mengajukan diri, dan sebagai akibatnya para pelaut Indonesia harus direkrut dan dilatih untuk bertugas di NEI. Pemisahan yang kuat antara pelaut kulit putih dan pelaut Indonesia harus dipertahankan semaksimal mungkin demi efisiensi unit.
Salah satu anggota Komisi, kepala akuntan Kementerian Keuangan, A. van Gijn, keberatan dengan kesimpulan laporan tersebut. Ia memberikan catatan kepada Ratu Wilhelmina, yang menyatakan bahwa para pendukung pembangunan kapal perang besar telah memaksakan pandangan mereka pada anggota komisi lainnya. Selain itu, ia percaya bahwa armada yang diusulkan tidak akan memadai mengingat pesatnya ekspansi angkatan laut yang dilakukan oleh negara-negara besar, dan jika hal tersebut diadopsi maka akan ada kebutuhan untuk membeli kapal dreadnought lebih lanjut untuk mengimbanginya. Catatan ini dimasukkan sebagai lampiran laporan Komisi.
Usulan Komisi Kerajaan diperdebatkan secara ekstensif. Hendrick van Kol, yang merupakan salah satu pemimpin Partai Pekerja Sosial Demokrat, berpendapat bahwa membangun armada yang kuat akan menghambat netralitas Belanda karena tidak mungkin menghindari pertempuran dengan armada asing yang melewati perairan NEI dalam perjalanan ke tujuan lain. Kritikus lain terhadap rencana tersebut percaya bahwa tidak bijaksana bagi Belanda untuk ikut serta dalam perlombaan senjata angkatan laut yang sedang berlangsung di Eropa pada saat itu, dan bahwa persaingan antara negara-negara besar berarti bahwa tidak satupun dari mereka akan membiarkan negara lain menduduki salah satu wilayah Belanda maupun NEI. Angkatan Darat Belanda juga menentang pengembangan armada yang kuat di NEI, dengan alasan bahwa kekuatan darat yang berpusat di Jawa akan lebih mampu melakukan perlawanan jangka panjang terhadap kekuatan invasi yang besar dan bahwa mengurangi jumlah Angkatan Darat untuk mendanai armada akan berdampak tidak mampu menekan pemberontakan.  Gubernur Jenderal NEI, Alexander Willem Frederik Idenburg, berpendapat bahwa Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang lebih kuat diperlukan, dan menganjurkan agar tujuh kapal perang ditempatkan di Hindia. Dia percaya bahwa biaya alternatif ini dapat dikelola dengan mengurangi rencana kekuatan kapal perang di perairan Eropa menjadi tiga kapal kecil.  Pendukung usulan lainnya, yang dipimpin oleh asosiasi advokasi angkatan laut Onze Vloot ("Armada Kami"), berpendapat bahwa perlu dibangun armada yang kuat yang mampu mempertahankan NEI karena hilangnya kerajaan kolonial akan sangat merugikan perekonomian Belanda dan menurunkan harkat dan martabat negara. Staf Angkatan Laut Belanda juga memperdebatkan manfaat relatif dari kapal torpedo dan kapal perang, dan menyimpulkan bahwa meskipun kapal kecil dan kapal selam cocok untuk mepertahankan wilayah Belanda, kapal perang besar diperlukan untuk melindungi Hindia Timur yang luas secara efektif.
Setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Kerajaan, Pemerintah Belanda memutuskan untuk membeli empat kapal perang. Semua kapal akan ditempatkan secara permanen di NEI, dan tidak ada yang akan digunakan di perairan Eropa. Namun kapal-kapal tersebut lebih besar dari yang diusulkan oleh komisi. Idenburg menentang keputusan ini, dan tidak berhasil mengusulkan setidaknya kapal perang kelima akan dibangun. Pada bulan Oktober 1913 dikabarkan bahwa Pemerintah akan memesan kapal pertama, dan akan dibayar dengan pinjaman yang ditanggung oleh NEI.