Deportasi Tatar Krimea
Pandangan modern dan tinggalan sejarah

Sejarawan Ukraina-Kanada Peter J. Potichnyj menyimpulkan bahwa ketidakpuasan orang-orang Tatar Krimea di pengasingan mencerminkan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana kelompok etnis non-Rusia di Uni Soviet mulai meluapkan amarah mereka secara terbuka terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh para ideolog Rusia Raya. Pada tahun 1985, sebuah esai karya jurnalis Ukraina Vasil Sokil yang berjudul Tidak Melupakan Apapun, Tidak Melupakan Siapapun diterbitkan dalan jurnal imigran Rusia Kontinent. Dengan gaya bahasa yang sering kali bersifat sarkastik, esai ini menyoroti suku bangsa Soviet yang terlupakan dan menderita selama Perang Dunia II, dan bagaimana pengalaman mereka merusak narasi resmi Uni Soviet mengenai kemenangan yang berkepahlawanan selama Perang Dunia II: "Banyak orang yang berhasil melalui segala penyiksaan di kamp-kamp konsentrasi Hitler, hanya untuk kemudian dikirim ke gulag Siberia. […] Apa yang sesungguhnya seorang manusia butuhkan? Tak banyak. Hanya sekadar diakui sebagai manusia. Bukan sebagai seekor hewan." Sokil menjadikan pengalaman Tatar Krimea sebagai contoh suku bangsa yang tidak diberikan pengakuan sebagai manusia.
Antara tahun 1989 hingga 1994, sekitar seperempat juta orang Tatar Krimea pindah dari Asia Tengah ke Krimea; ini dipandang sebagai kemenangan simbolis dari upaya mereka untuk pulang ke tanah air mereka. Mereka pulang setelah 45 tahun di pengasingan.
Tidak ada satu pun dari sepuluh kelompok etnis yang dideportasi pada era Stalin yang mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun. Beberapa kelompok dan aktivis Tatar Krimea menyerukan agar masyarakat internasional membantu memberikan tekanan terhadap Federasi Rusia, negara penerus Uni Soviet, untuk membiayai rehabilitasi kelompok etnis tersebut dan memberikan ganti rugi keuangan.
Deportasi Tatar Krimea diduga dilakukan karena Stalin berencana untuk mengendalikan Krimea secara penuh. Selain itu, rencana Soviet untuk mendapatkan akses ke Selat Dardanella dan juga untuk mengendalikan wilayah di Turki (yang merupakan tempat tinggal kerabat etnis Tatar) lagi-lagi memunculkan pandangan bahwa orang Tatar Krimea kemungkinan tidak akan setia kepada Uni Soviet. Cendekiawan Walter Kolarz menganggap deportasi ini sebagai tindakan terakhir dari proses kolonisasi Krimea oleh Rusia yang sudah berlangsung sejak tahun 1783. Sejarawan Gregory Dufaud berpendapat bahwa tuduhan Soviet terhadap Tatar Krimea hanya dijadikan dalih untuk memindahkan mereka secara paksa agar Moskwa dapat mengakses wilayah selatan wilayah Laut Hitam yang strategis tanpa perlu menghadapi persaingan, dan juga untuk menyingkirkan suku bangsa yang diduga merupakan suku bangsa pemberontak. Profesor Brian Glyn Williams menyatakan bahwa deportasi orang-orang Turki Meskhetia yang tidak tinggal di dekat wilayah perang dan belum pernah dikenakan tuduhan kejahatan juga semakin memperkuat kemungkinan bahwa deportasi orang-orang Krimea dan Kaukasus disebabkan oleh kebijakan luar negeri Soviet dan bukan akibat "kejahatan massal universal" yang sesungguhnya.
Pada Maret 2014, wilayah Krimea dianeksasi oleh Federasi Rusia. Aneksasi tersebut lalu dinyatakan ilegal oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi 68/262). Pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengeluarkan dekret No. 268 "Tentang Tindakan-Tindakan untuk Merehabilitasi Bangsa-Bangsa Armenia, Bulgaria, Yunani, Tatar Krimea dan Jerman dan Bantuan Negara untuk [Proses] Pemulihan dan Pembangunan Mereka" pada tanggal 21 April 2014. Namun, Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memberikan peringatan kepada Kremlin pada tahun 2016 karena mereka "mengintimidasi, mengganggu, dan memenjarakan para perwakilan Tatar Krimea, sering kali atas tuduhan-tuduhan yang meragukan", sementara badan perwakilan Tatar Krimea yang disebut "Mejlis" secara resmi dilarang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa lebih dari 10.000 orang meninggalkan Krimea setelah wilayah tersebut diambilalih oleh Rusia pada tahun 2014, dan kebanyakan adalah orang Tatar Krimea. Terdapat berbagai alasan yang mendasari kepergian mereka, seperti ketidakamanan, ketakutan, dan intimidasi dari aparat Rusia yang baru. Dalam laporannya pada tahun 2015, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyatakan bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Krimea, termasuk tindakan penghalangan terhadap upaya Tatar Krimea untuk memperingati 71 tahun deportasi mereka. Dzhemilev, yang sedang berada di Turki saat Krimea dikuasai oleh Rusia, dilarang masuk Krimea selama lima tahun oleh pemerintah Rusia, sehingga ini adalah kedua kalinya ia diusir dari tanah airnya.
Sejarawan dan ahli modern sering kali menganggap peristiwa deportasi massal Tatar Krimea sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, depopulasi, tindakan penindasan Stalinis, atau "etnosida", yang artinya tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memusnahkan identitas dan budaya dari suatu bangsa. Tatar Krimea menyebut peristiwa ini dengan julukan Sürgünlik ("pengasingan").
Beberapa aktivis, politikus, dan sejarawan menganggap deportasi tersebut sebagai sebuah genosida. Contohnya adalah dua pembangkang Soviet, yaitu Ilya Gabay dan Pyotr Grigorenko. Selain itu, pada tanggal 12 Desember 2015, Parlemen Ukraina mengeluarkan sebuah resolusi yang mengakui peristiwa deportasi Tatar Krimea sebagai sebuah genosida dan menjadikan 18 Mei sebagai "Hari Mengenang Para Korban Genosida Tatar Krimea." Namun, beberapa akademisi tidak setuju dengan penggunaan istilah genosida, terutama mengingat bahwa istilah tersebut merupakan istilah dalam hukum pidana internasional yang memiliki prasyarat-prasyarat tertentu. Profesor Alexander Statiev berpendapat bahwa pemerintahan Stalin tak memiliki maksud atau itikad untuk memusnahkan suku-suku bangsa yang dideportasi; menurutnya, "budaya politik, perencanaan yang buruk, ketergesa-gesaan, dan kekurangan [bahan pokok] pada masa perang mengakibatkan tingkat kematian yang seperti genosida di antara mereka." Ia justru menganggap deportasi tersebut sebagai contoh upaya asimilasi terhadap "bangsa-bangsa yang tak diinginkan." Menurut Profesor Amir Weiner, "...Yang ingin dimusnahkan adalah identitas wilayah mereka dan bukan keberadaan mereka secara fisik atau identitas etnis mereka." Sementara itu, Profesor Francine Hirsch berpendapat bahwa "Meskipun rezim Soviet mempraktikkan politik diskriminasi dan eksklusi, mereka tidak melakukan praktik yang dianggap sebagai politik rasial pada masa itu." Baginya, deportasi massal tersebut didasarkan pada konsep bahwa suku-suku bangsa tersebut adalah "kelompok-kelompok sosio-sejarah yang memiliki hati nurani bersama dan bukan kelompok-kelompok rasial-biologis".