stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penyatuan Jerman
Mendirikan negara bersatu > Perang Austria-Prusia 1866 > Mendukung Austria atau Prusia

Perdebatan mengenai usulan konstitusi nasional menjadi buntu setelah berita pergerakan tentara Italia di Tirol dan di dekat perbatasan Venesia mencapai Wina pada April 1866. Pemerintah Austria memerintahkan mobilisasi sebagian di wilayah-wilayah selatan; Italia membalas dengan melancarkan mobilisasi penuh. Meskipun diminta untuk berpikir dan bertindak secara rasional, Italia, Prusia, dan Austria langsung melancarkan perang. Pada 1 Mei, Wilhelm memberikan komando atas angkatan bersenjata Prusia kepada von Moltke, dan pada hari berikutnya ia memulai mobilisasi berskala penuh.
Di dewan legislatif di Frankfurt, sekelompok negara-negara berukuran sedang yang disebut Mittelstaaten (Bayern, Württemberg, Baden, Hesse, Sachsen–Weimar, Sachsen–Meiningen, Sachsen–Coburg, dan Nassau), mendukung demobilisasi penuh dalam konfederasi. Masing-masing pemerintahan negara-negara ini menolak janji dan ancaman Bismarck dalam upayanya untuk mengajak mereka melawan Habsburg. Kabinet perang Prusia sadar bahwa hanya ada dua negara-negara Jerman yang mendukung Prusia melawan Habsburg, yaitu Mecklenburg-Schwerin dan Mecklenburg-Strelitz, dan keduanya tidak memiliki kekuatan militer atau politik yang berarti. Mereka juga tahu bahwa satu-satunya sekutu Prusia di luar negeri adalah Italia.
Perlawanan terhadap taktik kekuatan fisik Prusia bermunculan di berbagai kelompok sosial dan politik. Di negara-negara Jerman, dewan kota, anggota parlemen liberal yang mendukung negara bersatu, dan kamar dagang - yang akan memperoleh keuntungan besar dari penyatuan - menentang perang antara Prusia dan Austria. Mereka yakin bahwa konflik tersebut hanya memenuhi kepentingan dinasti-dinasti kerajaan. Kepentingan mereka, yang dianggap oleh mereka sebagai kepentingan "sipil" atau "borjuis", seolah menjadi tidak relevan. Pendapat publik juga menentang dominasi Prusia. Penduduk Katolik di sepanjang sungai Rhein - terutama di wilayah kosmopolitan seperti Köln dan wilayah padat di Lembah Ruhr - terus mendukung Austria. Pada akhir musim semi, negara-negara Jerman yang paling penting menentang upaya Berlin untuk mereorganisasi negara-negara Jerman dengan paksa. Kabinet Prusia memandang kesatuan Jerman sebagai permasalahan kekuatan dan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuatan dan kemauan untuk memegang kekuatan tersebut. Sementara itu, kaum liberal di dewan Frankfurt menganggap kesatuan Jerman sebagai proses negosiasi yang akan mengarah pada pembagian kekuasaan oleh berbagai pihak.
Mendirikan negara bersatu > Perang Austria-Prusia 1866 > Austria terisolasi

Walaupun beberapa negara Jerman awalnya mendukung Austria, mereka memilih untuk bertahan dan gagal melancarkan serangan yang efektif terhadap tentara Prusia. Akibatnya, tentara Austria menghadapi tentara Prusia yang memiliki teknologi yang lebih unggul dengan dukungan dari Sachsen saja. Prancis menjanjikan bantuan, tetapi terlambat dan bantuannya sendiri tidak cukup. Lebih lagi, mobilisasi Italia di perbatasan selatan Austria mengharuskan Austria untuk membagi pasukannya untuk berperang di front kedua di Venesia dan Laut Adriatik. Pada akhirnya, Pertempuran Königgrätz yang berlangsung sepanjang hari di desa Sadová memberikan Prusia kemenangan yang menentukan jalannya perang.
Mendirikan negara bersatu > Realpolitik dan Konfederasi Jerman Utara

Informasi lebih lanjut: Konfederasi Jerman Utara
Perjanjian perdamaian perlu segera ditandatangani agar Rusia tidak campur tangan untuk membantu Austria. Prusia mencaplok Hannover, Hesse-Kassel, Nassau, dan Frankfurt. Hesse Darmstadt kehilangan sebagian wilayahnya, tetapi kedaulatannya masih tetap ada. Negara-negara di sebelah selatan sungai Main (Baden, Württemberg, dan Bayern) menandatangani perjanjian terpisah yang mengharuskan mereka membayar ganti rugi dan membentuk persekutuan dengan Prusia, sehingga memasukkan mereka ke dalam lingkup pengaruh Prusia. Austria dan sebagian besar sekutunya dikecualikan dari Konfederasi Jerman Utara.
Berakhirnya dominasi Austria atas negara-negara Jerman mengalihkan perhatian Austria ke wilayah Balkan. Pada tahun 1867, kaisar Austria Franz Joseph menerima penetapan (Kompromi Austria-Hungaria 1867) yang memberi wilayah Hungaria status yang sama dengan wilayah Austria, sehingga berdirilah Dwimonarki Austria-Hungaria Perdamaian Praha (1866) menawarkan syarat-syarat yang lebih ringan kepada Austria, yang merestrukturisasi hubungan Austria denganItalia; walaupun tentara Austria lebih berhasil dalam peperangan melawan Italia, Austria kehilangan provinsi Venesia. Habsburgs menyerahkan Venesia kepada Prancis, yang kemudian secara resmi menyerahkan wilayah tersebut kepada Italia. Rakyat Prancis tidak menyukai kemenangan Prusia dan meminta Revanche pour Sadová ("balas dendam untuk Sadova"). Hal ini menggambarkan sentimen anti-Prusia di Prancis - masalah yang akan semakin menguat dalam bulan-bulan menjelang Perang Prancis-Prusia. Perang Austria-Prusia juga merusak hubungan Prusia dengan pemerintahan Prancis. Dalam sebuah pertemuan di Biarritz pada September 1865 dengan Napoleon III, Bismarck membiarkan Napoleon mengira (atau Napoleon III mengira) bahwa Prancis boleh menganeksasi sebagian dari Belgia dan Luksemburg sebagai ganti atas kenetralannya dalam perang. Aneksasi tersebut tidak berlangsung, sehingga Napoleon menjadi bermusuhan kepada Bismarck.
Kekalahan Austria mengakibatkan peninjauan kembali divisi internal, otonomi lokal, dan liberalisme. Konfederasi Jerman Utara yang baru memiliki konstitusi, bendera, dan struktur pemerintahan dan administratifnya sendiri. Melalui kemenangan militer, Prusia di bawah pengaruh Bismarck telah mengalahkan perlawanan Austria terhadap gagasan penyatuan Jerman. Pengaruh Austria terhadap negara-negara Jerman telah dihancurkan, tetapi perang ini juga memecah semangat persatuan pan-Jerman: sebagian besar negara-negara Jerman tidak menyukai politik kekuatan Prusia.
Perang melawan Prancis

Informasi lebih lanjut: Perang Prancis-Prusia
Pada tahun 1870, Perang Austria-Prusia telah memberikan tiga pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah bahwa melalui kekuatan senjata, suatu negara yang kuat dapat menantang persekutuan dan lingkup pengaruh lama yang ditetapkan pada tahun 1815. Kedua, melalui manuver diplomatik, seorang pemimpin yang cakap dapat membuat suatu keadaan yang membuat negara lawan menyatakan perang terlebih dahulu, sehingga mendorong negara yang bersekutu dengan "korban" agresi untuk membantu negara tersebut. Terakhir, kapasitas militer Prusia jauh melebihi Austria, sehingga Prusia adalah satu-satunya negara dalam Konfederasi (atau di antara negara-negara Jerman secara umum) yang mampu melindungi semua negara Jerman dari kemungkinan campur tangan atau agresi. Pada tahun 1866, kebanyakan negara-negara berukuran sedang menentang Prusia, tetapi pada tahun 1870 negara-negara tersebut telah ditundukkan dan dibujuk untuk bersekutu dengan Prusia. Dengan memanipulasi politik Eropa, Bismarck menciptakan situasi yang membuat Prancis berperan sebagai penyerang, sementara Prusia menjadi "pelindung" hak-hak dan kebebasan Jerman.
Perang melawan Prancis > Keruntuhan lingkup pengaruh di Spanyol

Di Kongres Wina pada tahun 1815, Metternich dan sekutu-sekutu konservatifnya mendirikan kembali monarki Spanyol di bawah kepemimpinan Raja Ferdinand VII. Dalam waktu empat puluh tahun, kekuatan-kekuatan besar masih mendukung monarki Spanyol, tetapi peristiwa pada tahun 1868 menguji sistem lama. Revolusi di Spanyol menjatuhkan Ratu Isabella II, dan tahta kerajaan tetap kosong sementara Isabella hidup dalam pengasingan di Paris. Bangsa Spanyol yang sedang mencari penerus Katolik yang tepat menawarkan jabatan raja kepada tiga pangeran Eropa, namun semuanya ditolak oleh Napoleon III sebagai tokoh berpengaruh kuat di tingkatan regional. Akhirnya, pada tahun 1870 mahkota ditawarkan kepada Leopold dari Hohenzollern-Sigmaringen, pangeran Katolik dari garis keturunan Hohenzollern.
Dalam beberapa minggu, tawaran Spanyol menjadi topik perbincangan di Eropa. Bismarck mendorong Leopold agar menerima tawaran tersebut. Apabila seseorang dari wangsa Hohenzollern-Sigmaringen diangkat menjadi raja Spanyol, di kedua sisi perbatasan Prancis akan terdapat raja-raja Jerman dari garis keturunan Hohenzollern. Hal ini mungkin menyenangkan Bismarck, tetapi tidak dapat diterima oleh Napoleon III atau Agenor, duc de Gramont, Menteri Luar Negeri Prancis. Gramont menulis ultimatum kepada Wilhelm sebagai kepala keluarga Hohenzollern dan menyatakan bahwa apabila seorang pangeran Hohenzollern menerima mahkota Spanyol, pemerintah Prancis akan menanggapinya-walaupun ia tidak menjelaskan tanggapan apa yang akan diberikan. Pangeran Leopold mengundurkan diri dari pencalonan, sehingga meredakan krisis, tetapi duta besar Prancis untuk Berlin tidak membiarkan isu tersebut hilang. Ia mendekati Raja Prusia secara langsung saat sang raja sedang berlibur di Bad Ems, dan meminta agar Raja mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak akan memperbolehkan pemasangan seorang Hohenzollern di tahta Spanyol. Wilhelm menolak memberi pernyataan tersebut, dan mengirimkan berita tertulis kepada Bismarck melalui telegram yang mendeskripsikan permintaan Prancis. Bismarck menggunakan telegram raja, yang disebut berita tertulis Ems, sebagai templat untuk pernyataan singkat di media. Setelah Bismarck menyingkat dan mempertajam kata-kata raja - ditambah dengan perubahan yang dibuat dalam proses penerjemahan oleh instansi Prancis Havas — berita tertulis Ems menimbulkan kemarahan di Prancis. Rakyat Prancis, yang masih marah akan kekalahan di Sadová, meminta perang.
Perang melawan Prancis > Operasi militer

Napoleon III mencoba memperoleh kompensasi wilayah dari kedua belah pihak sebelum dan sesudah Perang Austria-Prusia. Namun, meskipun berperan sebagai mediator dalam negosiasi perdamaian, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia berharap bahwa Austria akan ikut serta dalam perang untuk membalas dendam. Selain itu, ia juga ingin agar mantan sekutu Austria - terutama negara-negara Jerman di selatan seperti Baden, Württemberg, dan Bayern — turut membantu Prancis. Harapan ini pupus setelah traktat tahun 1866 diberlakukan dan menyatukan negara-negara Jerman secara militer untuk berperang melawan Prancis. Alih-alih melancarkan perang pembalasan dendam melawan Prusia yang didukung oleh sekutu-sekutu Jerman, Prancis malah berperang melawan negara-negara Jerman tanpa sekutu sama sekali. Reorganisasi militer oleh von Roon dan strategi operasional Moltke berdampak besar dalam perang melawan Prancis. Kecepatan mobilisasi Prusia membuat kagum Prancis, dan kemampuan Prusia untuk memusatkan kekuatan di tempat-tempat tertentu - yang mirip dengan strategi Napoleon tujuh puluh tahun sebelumnya - mengalahkan mobilisasi Prancis. Dengan menggunakan jaringan rel yang dibuat secara efisien, tentara Prusia dikirim ke medan pertempuran dengan kondisi siap untuk bertempur, sementara tentara Prancis harus berjalan menempuh jarak yang jauh untuk mencapai tempat pertempuran. Setelah sejumlah pertempuran meletus, terutama Spicheren, Wörth, Mars la Tour, dan Gravelotte, tentara Prusia berhasil mengalahkan angkatan bersenjata utama Prancis dan maju ke kota Metz dan ibu kota Prancis di Paris. Mereka menawan Napoleon III dan seluruh angkatan bersenjata Prancis di Sedan pada 1 September 1870.
Perang melawan Prancis > Proklamasi Kekaisaran Jerman

Penangkapan kaisar Prancis yang memalukan dan penawanan seluruh angkatan bersenjata Prancis mengacaukan pemerintahan Prancis; musuh-musuh Napoleon menjatuhkan pemerintahannya dan memproklamirkan Republik Prancis Ketiga. Komando Tinggi Jerman memperkirakan tawaran perdamaian dari Prancis, namun republik baru menolak menyerah. Angkatan bersenjata Prusia mengepung Paris hingga pertengahan Januari, dan kota tersebut "dibombardir secara tidak efektif"". Pada 18 Januari 1871, pangeran-pangeran Jerman dan komandan militer senior memproklamirkan Wilhelm sebagai "Kaisar Jerman" di Balai Cermin Istana Versailles. Berdasarkan Traktat Frankfurt yang ditandatangan sesudahnya, Prancis menyerahkan wilayah berbahasa Jermannya (Alsace dan wilayah Lorraine yang berbahasa Jerman); membayar ganti rugi (berdasarkan populasi) yang disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Prusia pada tahun 1807; dan menerima pemerintahan Jerman atas Paris dan sebagian besar Prancis utara, dan "tentara Jerman akan mundur bertahap setiap kali pembayaran ganti rugi dicicil".
Perang melawan Prancis > Kepentingan dalam proses penyatuan

Kemenangan Prusia atas Prancis merupakan pencapaian penting dalam upaya untuk menyatukan Jerman. Pada awal tahun 1860-an, Austria dan Prusia sama-sama mengklaim sebagai perwakilan negara-negara Jerman; keduanya meyakini bahwa mereka dapat mendukung dan melindungi kepentingan Jerman. Dalam menanggapi Permasalahan Schleswig-Holstein, keduanya terbukti dapat melakukannya dengan baik. Setelah kemenangan atas Austria pada tahun 1866, Prusia mulai menekankan otoritasnya sebagai perwakilan negara-negara Jerman dan pelindung kepentingan Jerman, sementara Austria mulai mengalihkan perhatiannya pada wilayahnya di Balkan. Kemenangan atas Prancis pada tahun 1871 memperluas hegemoni Prusia atas negara-negara Jerman di tingkatan internasional. Dengan proklamasi Wilhelm sebagai Kaiser, Prusia menjadi pemimpin kekaisaran baru. Negara-negara Jerman di selatan secara resmi tergabung dalam negara Jerman yang bersatu berdasarkan Traktat Versailles 1871 (ditandatangani 26 Februari 1871; nantinya diratifikasi dalam Traktat Frankfurt pada 10 Mei 1871), yang secara resmi mengakhiri perang. Meskipun Bismarck telah memimpin transformasi Jerman dari konfederasi yang longgar menjadi negara-bangsa federal, ia tidak melakukannya sendiri. Penyatuan didasarkan pada tradisi kolaborasi hukum di bawah Kekaisaran Romawi Suci dan kolaborasi ekonomi melalui Zollverein. Kesulitan Vormärz, dampak aktivitas liberal pada tahun 1848, reorganisasi militer von Roon, dan strategi von Moltke turut berperan dalam penyatuan politik.
Penyatuan politik dan administratif

Informasi lebih lanjut: Kekaisaran Jerman
Kekaisaran Jerman yang baru terdiri dari 25 negara bagian, dan tiga di antaranya merupakan kota-kota Hanza. Negara baru ini merupakan perwujudan Kleindeutsche Lösung ("solusi Jerman kecil" yang tidak termasuk Austria). Menyatukan berbagai negara menjadi satu negara membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan militer, walaupun kemenangan tersebut mungkin meningkatkan moral. Penyatuan memperlukan peninjauan ulang perilaku politik, sosial, dan budaya, dan pembentukan metafor baru mengenai "kita" dan "mereka". Siapa anggota baru bangsa baru ini? Bangsa baru ini terdiri dari apa? Bagaimana bangsa baru ini diorganisasi?
Penyatuan politik dan administratif > Negara bagian kekaisaran

Walaupun sering dikategorikan sebagai federasi monarki, Kekaisaran Jerman sesungguhnya merupakan federasi 25 negara, dengan tiga di antaranya merupakan republik.
| Negara | Negara | Ibu kota |
| --- | --- | --- |
Kerajaan (Königreiche)
|  | Prusia (Preußen) | Berlin |
|  | Bayern | München |
|  | Sachsen | Dresden |
|  | Württemberg | Stuttgart |
Keharyapatihan (Großherzogtümer)
|  | Baden | Karlsruhe |
|  | Hessen | Darmstadt |
|  | Mecklenburg-Schwerin | Schwerin |
|  | Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz |
: Oldenburg
|  | Sachsen-Weimar-Eisenach | Weimar |
Kadipaten (Herzogtümer)
|  | Anhalt | Dessau |
: Braunschweig
|  | Sachsen-Altenburg | Altenburg |
|  | Sachsen-Coburg dan Gotha | Coburg, Gotha |
|  | Sachsen-Meiningen | Meiningen |
Kepangeranan (Fürstentümer)
|  | Lippe | Detmold |
|  | Reuß-Gera | Gera |
|  | Reuß-Greiz | Greiz |
|  | Schaumburg-Lippe | Bückeburg |
|  | Schwarzburg-Rudolstadt | Rudolstadt |
|  | Schwarzburg-Sondershausen | Sondershausen |
|  | Waldeck dan Pyrmont | Arolsen |
Kota Hansa Merdeka (Freie Hansestädte)
: Bremen
: Hamburg
: Lübeck
Wilayah Kekaisaran (Reichsland)
|  | Elsaß-Lothringen | Straßburg |
Penyatuan politik dan administratif > Struktur politik kekaisaran

Informasi lebih lanjut: Konstitusi Kekaisaran Jerman
Konstitusi Jerman Utara pada tahun 1866 menjadi Konstitusi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 (dengan beberapa penyesuaian makna). Dengan konstitusi baru ini, Jerman memperoleh beberapa karakteristik demokratik: salah satunya adalah keberadaan Reichstag yang - berlawanan dengan Parlemen Prusia - merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun. Selain itu, pemilihan umum pada umumnya bebas dari kecurangan, sehingga menimbulkan rasa bangga akan parlemen nasional. Namun, pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan dari Bundesrat, dewan federal yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian, yang sangat dipengaruhi oleh Prusia. Akibatnya, Prusia memiliki pengaruh yang kuat di kedua badan, dan kekuatan eksekutif berada di tangan Raja Prusia sebagai Kaiser, yang kemudian mengangkat kanselir federal. Kanselir bertanggang jawab hanya kepada kaisar. Secara resmi, kanselir berfungsi sebagai kabinet yang terdiri dari satu orang dan bertanggung jawab atas segala urusan negara; pada praktiknya, Sekretaris Negara (pejabat tinggi birokrasi yang mengatur keuangan, perang, urusan luar negeri, dll) bertindak sebagai menteri tidak resmi. Kecuali pada tahun 1872–1873 dan 1892–1894, kanselir kekaisaran juga menjabat sebagai perdana menteri di Prusia. Dewan Kekaisaran memiliki wewenang untuk menyetujui, mengamendemen, atau menolak rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak inisiatif undang-undang (wewenang ini ada di tangan kanselir). Negara-negara bagian tetap memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi angkatan bersenjata mereka berada di bawah kendali Prusia. Militer negara-negara yang lebih besar (seperti Bayern dan Sachsen) memiliki otonomi tertentu, tetapi kemudian direformasi agar dapat dikoordinasikan dengan asas militer Prusia. Selain itu, militer negara-negara tersebut berada di bawah kendali pemerintahan federal pada masa perang.
Penyatuan politik dan administratif > Argumen sejarah dan anatomi sosial kekaisaran

Hipotesis Sonderweg mengaitkan keadaan Jerman pada abad ke-20 yang sulit dengan dasar politik, hukum, dan ekonomi kekaisaran baru yang lemah. Kaum elit Prusia yang disebut Junker masih memiliki kekuatan politik di Jerman yang baru dibentuk. Hipotesis Sonderweg mengaitkan kekuatan mereka dengan ketiadaan revolusi yang dikobarkan oleh kelas menengah atau petani bersamaan dengan pekerja kota pada tahun 1848 dan 1871. Penelitian terkini mengenai peran Borjuis Agung - yang meliputi bankir, pedagang, industrialis, dan wiraswasta - dalam pembentukan negara Jerman yang baru telah membantah klaim dominasi politik dan ekonomi Junker sebagai kelompok sosial. Ilmu yang baru ini menunjukkan pentingnya kelas pedagang dari kota-kota Hanza dan pemimpin industri (terutama di Rheinland) dalam pembangunan Kekaisaran Jerman.
Penelitian tambahan mengenai Jerman pada masa Kaisar Wilhelm juga menambah sudut pandang baru. Meskipun kaum Junker masih mengendalikan korps perwira, mereka tidak mendominasi bidang sosial, politik, dan ekonomi seperti yang dihipotesiskan oleh pengusul teori Sonderweg. Kekuatan Junker timur diseimbangkan di provinsi-provinsi barat oleh kaum Borjuis Agung dan oleh kelas profesional yang berkembang seperti birokrat, guru, profesor, dokter, pengacara, ilmuwan, dll.
Di luar mekanisme politik: pembentukan bangsa

Apabila reli Wartburg dan Hambach tidak memiliki konstitusi dan aparatur administratif, masalah tersebut diselesaikan pada tahun 1867 dan 1871. Namun, pidato besar, bendera, penonton yang antusias, konstitusi, reorganisasi pollitik, superstruktur kekaisaran, dan perubahan pada uni pabean pada tahun 1867-68 masih belum menghasilkan suatu bangsa.
Salah satu unsur penting dalam suatu negara-bangsa adalah budaya nasional, yang sering kali - walaupun tidak harus - dibuat melalui kebijakan nasional. Dalam bangsa Jerman yang baru, kebijakan Kulturkampf (1872–78) dilancarkan untuk membereskan beberapa perbedaan dalam masyarakat Jerman, walaupun pada akhirnya tidak berhasil. Khususnya, kebijakan ini berusaha mengatur masalah bahasa, pendidikan, dan agama. Kebijakan Jermanisasi orang-orang non-Jerman (seperti orang Polandia dan Denmark) dimulai dengan pengajaran bahasa Jerman, wajib belajar, dan pembuatan kurikulum standar yang mempromosikan dan merayakan gagasan masa lalu bersama. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga mengatur urusan agama.
Di luar mekanisme politik: pembentukan bangsa > Kulturkampf

Artikel utama: Kulturkampf
Bagi beberapa orang Jerman, definisi bangsa tidak meliputi pluralisme, dan agama Katolik berada di bawah pengawasan; beberapa orang Jerman, terutama Bismarck, takut bahwa keterkaitan Katolik dengan kepausan akan membuat mereka kurang setia kepada bangsa. Sebagai kanselir, Bismarck mencoba membatasi pengaruh Gereja Katolik Roma dan partainya, Partai Tengah Katolik, melalui kebijakan sekolah, pendidikan, dan bahasa. Namun, upaya ini tidak berhasil. Partai Tengah Katolik masih tetap kuat di wilayah-wilayah Katolik seperti Bayern dan Baden selatan, dan di wilayah perkotaan yang dihuni oleh banyak penduduk desa yang mencari kerja di bidang industri. Partai ini tidak hanya mencoba melindungi hak-hak orang Katolik, tetapi juga minoritas, seperti minoritas Prancis di Alsace dan Polandia.
Sementara itu, berdasarkan Hukum Mei 1873, pengangkatan pendeta dan pendidikannya berada di bawah kendali negara. Akibatnya, banyak seminari yang ditutup, dan terjadi kekurangan pendeta. Selain itu, Hukum Kongregasi 1875 membubarkan ordo-ordo religius, mengakhiri subsidi negara untuk Gereja Katolik, dan menghapuskan perlindungan agama dari konstitusi Prusia.
Di luar mekanisme politik: pembentukan bangsa > Integrasi komunitas Yahudi

Yahudi Ashkenazi merupakan salah satu minoritas yang rentan di Jerman. Semenjak tahun 1780, setelah diberlakukannya emansipasi oleh Kaisar Romawi Suci Joseph II, Yahudi di bekas wilayah Habsburg menikmati hak istimewa dalam bidang ekonomi dan hukum: misalnya, mereka boleh memiliki tanah, dan mereka tidak harus tinggal di daerah Yahudi (juga disebut Judengasse). Mereka juga dapat masuk universitas dan berprofesi. Selama era Napoleon, pembatas antara orang-orang Yahudi dan Kristen mulai sirna. Napoleon memerintahkan emansipasi Yahudi di wilayah yang dikuasai oleh Prancis. Yahudi yang kaya, seperti orang-orang Prancis lainnya, mensponsori perkumpulan "salon"; beberapa salonnières Yahudi mengadakan pertemuan penting di Frankfurt dan Berlin, dan di tempat tersebut kaum intelektual Jerman mengembangkan intelektualisme republikannya tersendiri. Dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya, setelah kekalahan Prancis, tanggapan negatif terhadap percampuran orang Yahudi dan Kristen membatasi dampak intelektual salon-salon tersebut. Selain salon, Yahudi meneruskan proses Jermanisasi dengan menggunakan cara berpakaian dan berbicara Jerman, dan berusaha untuk masuk ke dalam ruang publik Jerman pada abad ke-19. Pergerakan reformasi religius di antara orang-orang Yahudi Jerman mencerminkan upaya ini.
Pada saat penyatuan, Yahudi Jerman berperan penting dalam dasar intelektual Jerman. Pengusiran orang Yahudi dari Rusia pada tahun 1880-an dan 1890-an mempersulit integrasi ke ruang publik Jerman. Ribuan Yahudi Rusia tersebut tiba di kota-kota Jerman utara; mereka dianggap kurang berpendidikan dan kurang makmur, dan kemiskinan mereka sering kali mencemaskan Yahudi yang terjermanisasi. Banyak permasalahan yang terkait dengan kemiskinan (seperti penyakit, rumah yang terlalu padat, pengangguran, putus sekolah, penolakan belajar bahasa Jerman, dll) tidak hanya menekankan perbedaan mereka dengan orang Jerman yang Kristen, tetapi juga dengan penduduk Yahudi lokal.