stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Dana Moneter Internasional
Sejarah

DMI awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods tahun 1944. Semasa Depresi Besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia.
Kerja sama moneter internasional butuh pengawasan. Perwakilan 45 negara bertemu dalam Konferensi Bretton Woods di Mount Washington Hotel di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional pascaperang dan pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II.
Terdapat dua pandangan terhadap peran yang harus diambil DMI sebagai lembaga ekonomi global. Ekonom Britania Raya, John Maynard Keynes, membayangkan DMI sebagai dana koperasi yang dapat ditarik negara anggota untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaannya pada masa-masa krisis. Pandangan ini menginginkan DMI yang membantu negara yang membutuhkan dan beroperasi layaknya New Deal Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Delegasi Amerika Serikat Harry Dexter White memandang DMI seperti bank yang nasabahnya wajib melunasi utang tepat waktu. Sebagian besar pandangan White disertakan dalam peraturan terakhir yang disepakati di Bretton Woods.
DMI secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945. 29 negara anggota pertamanya meratifikasi Pasal Perjanjian DMI. Pada akhir 1946, keanggotaan DMI bertambah menjadi 39 negara. Tanggal 1 Maret 1947, DMI memulai operasi keuangannya, dan pada tanggal 8 Mei, Prancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari DMI.
DMI adalah salah satu organisasi utama dalam sistem ekonomi internasional; rancangan organisasinya memungkinkan sistem ini menyeimbangkan penataan kembali kapitalisme internasional dengan pemanfaatan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan manusia, biasa disebut liberalisme tertanam. Pengaruh DMI dalam ekonomi global perlahan meningkat seiring bertambahnya anggota baru. Peningkatan pengaruh ini terjadi setelah beberapa negara Afrika merdeka dan pembubaran Uni Soviet tahun 1991 karena banyak negara di lingkup pengaruh Soviet yang dulunya tidak bergabung dengan DMI.
Sistem Bretton Woods bertahan sampai tahun 1971, ketika pemerintah A.S. menghentikan ketertukaran (konvertibilitas) dolar Amerika Serikat (dan cadangan dolar yang dipegang negara lain) dengan emas. Keputusan tersebut dikenal sebagai Kejutan Nixon.
Negara anggota

Tidak semua negara anggota DMI berdaulat, artinya tidak semua "negara anggota" DMI adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada pula "negara anggota" DMI non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yaitu Aruba, Curaçao, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo. Para anggota menunjuk ex-officio anggota berhak suara. Semua anggota DMI adalah anggota Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (IBRD).[butuh rujukan]
Bekas anggota DMI meliputi Kuba (keluar tahun 1964) dan Republik Tiongkok yang dikeluarkan dari PBB tahun 1980 setelah Presiden Jimmy Carter mencabut dukungannya dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Namun demikian, "Provinsi Taiwan, Tiongkok" masih terdaftar di indeks resmi DMI.
Selain Kuba, negara PBB lainnya yang bukan anggota DMI adalah Andorra, Liechtenstein, Monako, Nauru, dan Korea Utara.
Bekas Cekoslowakia dikeluarkan tahun 1954 karena "tidak menyediakan data yang diperlukan" dan diterima kembali pada tahun 1990 setelah Revolusi Beludru. Polandia keluar tahun 1950—konon di bawah tekanan Uni Soviet—dan diterima kembali tahun 1986.
Negara anggota > Syarat

Negara manapun boleh mendaftar sebagai anggota DMI. Setelah DMI dibentuk tidak lama setelah Perang Dunia II, aturan keanggotaan DMI dibiarkan longgar. Anggota harus membayar sumbangan keanggotaan rutin sesuai kuotanya, tidak membatasi perdagangan mata uang tanpa seizin DMI, mematuhi aturan main yang tercantum dalam Pasal Persetujuan DMI, dan menyediakan informasi soal perekonomian nasional. Peraturan yang lebih ketat diterapkan kepada negara-negara yang mengajukan pinjaman kepada DMI.
Negara yang bergabung dengan DMI antara tahun 1945 dan 1971 sepakat untuk mengamankan nilai tukarnya sehingga dapat disesuaikan atas persetujuan DMI apabila terjadi "ketimpangan mendasar" pada neraca pembayaran.
Sejumlah anggota memiliki hubungan yang rumit dengan DMI. Meski sudah menjadi anggota, mereka tidak mau ekonominya diawasi DMI. Argentina, misalnya, menolak berpartisipasi dalam Konsultasi Pasal IV dengan DMI.
Negara anggota > Keuntungan

Negara anggota DMI memiliki akses informasi tentang kebijakan ekonomi semua negara anggota, serta kesempatan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi negara anggota lain, bantuan teknis dalam perbankan, fiskal, dan nilai tukar, bantuan pendanaan pada masa-masa sulit, serta kesempatan perdagangan dan investasi yang luas.
Kepemimpinan > Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.
Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang. Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.
Kepemimpinan > Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia. Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.
Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011, delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Britania Raya, Tiongkok, Federasi Rusia, dan Arab Saudi. 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1,55%.[butuh rujukan]
 Dewan Eksekutif biasanya rapat beberapa kali setiap minggu. Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.
Daftar Direktur Eksekutif DMI, Januari 2017
| Negara | Kawasan | Anggota yang diwakili | Direktur | Pemegang hak suara terbanyak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zimbabwe | Zimbabwe | 1 | Sunil Sabharwal | Zimbabwe |
| Jepang | Jepang | 1 | Masaaki Kaizuka | Jepang |
| Senegal | Afrika 2 | 23 | Daouda Sembene | Republik Demokratik Kongo |
| Belgia | Beneluks dan Eropa Timur | 15 | Anthony De Lannoy | Belanda |
| Jerman | Jerman | 1 | Steffen Meyer | Jerman |
| Meksiko | Spanyol & Amerika Tengah | 8 | Carlos Hurtado | Spanyol |
| Malaysia | Asia Tenggara | 13 | Marzunisham Omar | Indonesia |
| Italia | Eropa Mediterania | 6 | Carlo Cottarelli | Italia |
| Prancis | Prancis | 1 | Herve de Villeroche | Prancis |
| Britania Raya | Britania Raya | 1 | Stephen Field | Britania Raya |
| Korea | Timur Jauh | 16 | Heenam Choi | Korea |
| Kanada | Atlantik Utara & Karibia | 12 | Nancy Gail Horsman | Kanada |
| Swedia | Eropa Utara | 8 | Thomas Ostros | Swedia |
| Republik Ceko | Eropa Tengah | 8 | Ibrahim Canakci | Turki |
| Brasil | Amerika Selatan Utara | 11 | Alexandre Tombini | Brasil |
| India | Anak Benua India | 4 | Subir Gokarn | India |
| Malawi | Afrika 1 | 23 | Maxwell M. Mkwezalamba | Afrika Selatan |
| Mesir | Afrika Utara & Timur Tengah | 13 | Hazem Beblawi Elbeblawi | Uni Emirat Arab |
| Polandia | Swiss, Polandia & Timur Dekat | 8 | Miroslaw Jan Panek | Swiss |
| Rusia | Rusia | 1 | Aleksei V. Mozhin | Rusia |
| Iran | Iran & Timur Tengah | 7 | Jafar Mojarrad | Iran |
| Arab Saudi | Arab Saudi | 1 | Hesham Fahad Alogeel | Arab Saudi |
| Argentina | Amerika Selatan Selatan | 6 | Jorge Angel Estrella | Argentina |
Kepemimpinan > Direktur Pelaksana

DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas sebagai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya. Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa. Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.
Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya.
| Nr | Tanggal | Nama | Kebangsaan | Latar belakang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 Juli 2011 – sekarang  | Christine Lagarde |  Prancis | Hukum, politikus, Menteri Keuangan |
| – | 18 Mei 2011 – 4 Juli 2011 | John Lipsky (pelaksana tugas) |  Amerika Serikat | Ekonomi, Wakil Direktur Pelaksana Pertama DMI |
| 10 | 1 November 2007 – 18 Mei 2011   | Dominique Strauss-Kahn |  Prancis | Ekonomi, hukum, politikus, Menteri Ekonomi dan Keuangna |
| 9 | 7 Juni 2004 – 31 Oktober 2007 | Rodrigo Rato |  Spanyol | Hukum, MBA, politikus, Menteri Ekonomi |
| 8 | 1 Mei 2000 – 4 Maret 2004 | Horst Köhler |  Jerman | Ekonomi, EBRD |
| 7 | 16 Januari 1987 – 14 Februari 2000 | Michel Camdessus |  Prancis | Ekonomi, bankir sentral |
| 6 | 18 Juni 1978 – 15 Januari 1987 | Jacques de Larosière |  Prancis | Pegawai negeri sipil |
| 5 | 1 September 1973 – 18 Juni 1978 | Johan Witteveen |  Belanda | Ekonomi, akademisi, penulis, politikus, Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, CPB |
| 4 | 1 September 1963 – 31 Agustus 1973 | Pierre-Paul Schweitzer |  Prancis | Hukum, bankir sentral, pegawai negeri sipil |
| 3 | 21 November 1956 – 5 Mei 1963 | Per Jacobsson |  Swedia | Hukum, ekonomi, Liga Bangsa-Bangsa, BIS |
| 2 | 3 Agustus 1951 – 3 Oktober 1956 | Ivar Rooth |  Swedia | Hukum, bankir sentral |
| 1 | 6 Mei 1946 – 5 Mei 1951 | Camille Gutt |  Belgia | Politikus, Menteri Keuangan |

Direktur Pelaksana sebelumnya, Dominique Strauss-Kahn, ditahan terkait pelecehan seksual tamu hotel di New York dan mundur pada tanggal 18 Mei. Tanggal 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 5 Juli 2011. Pada tahun 2012, Lagarde digaji US$467.940 bebas pajak; nilainya otomatis bertambah tiap tahun mengikuti inflasi. Selain itu, Direktur Pelaksana mendapat tunjangan sebesar US$83.760 dan tunjangan hiburan tambahan.
Hak suara

Hak suara di DMI didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara dasar (suara dasar setiap anggota setara dengan 5,502% suara total), plus satu suara tambahan untuk setiap 100.000 Hak Penarikan Khusus (SDR) dari kuota negara anggota. Hak Penarikan Khusus adalah satuan hitungan DMI yang mewakili klaim mata uang. SDR didasarkan pada beberapa mata uang internasional yang kuat. Suara dasar didominasi negara-negara kecil, tetapi suara tambahan yang ditentukan oleh SDR mengimbangi dominasi tersebut.
Pada Desember 2015, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang terkait Reformasi Kuota dan Tata Kelola Pemerintahan 2010. Hasilnya:
kuota seluruh 188 anggota DMI naik dari SDR238,5 miliar menjadi SDR477 miliar, sedangkan porsi kuota dan hak suara negara anggota termiskin di DMI akan dilindungi.
lebih dari 6 persen porsi kuota berpindah ke negara berkembang dan negara pasar berkembang yang dinamis dan negara berkembang; porsi kuota tersebut juga berpindah dari anggota yang sangat terwakili suaranya ke anggota yang kurang terwakili.
empat negara pasar berkembang (Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia) akan berada di antara sepuluh anggota terbesar DMI. Anggota terbesar lainnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Britania Raya, dan Italia.
Hak suara > Dampak sistem kuota

Sistem kuota DMI dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan. Setiap negara anggota DMI diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Setiap kuota anggota juga menentukan besaran hak suaranya. Sumbangan uang dari negara anggota menentukan besaran hak suaranya di organisasi ini.
Sistem ini mengikuti logika organisasi pemegang saham, artinya negara kaya memiliki andil dalam pembuatan dan perubahan aturan. Karena pengambilan keputusan di DMI mewakili setiap posisi ekonomi negara anggota di dunia, negara kaya yang sumbangannya lebih besar memiliki pengaruh lebih besar daripada negara miskin yang sumbangannya sedikit. Walau demikian, DMI terus mengupayakan redistribusi.
Hak suara > Dampak sistem kuota > Negara berkembang

Normalnya, kuota ditinjau ulang setiap lima tahun dan dapat dinaikkan bila dirasa perlu oleh Dewan Gubernur. Saat ini muncul usulan soal reformasi perwakilan negara berkembang di DMI. Ekonomi negara-negara ini memegang porsi besar dalam sistem ekonomi global, tetapi tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan DMI karena terhambat sistem kuota. Joseph Stiglitz berpendapat, "DMI perlu memberi hak suara dan perwakilan yang lebih efektif bagi negara-negara berkembang; porsi ekonomi dunia mereka sudah berkembang besar sejak 1944, tahun berdirinya DMI." Pada tahun 2008, beberapa reformasi kuota disahkan, termasuk perpindahan 6% porsi kuota ke negara pasar berkembang dinamis dan negara berkembang.
Hak suara > Dampak sistem kuota > Kesenjangan peminjam/kreditur

Keanggotaan DMI dibagi berdasarkan pendapatan. Negara-negara tertentu memberi sumber pendanaan, sedangkan negara lainnya memanfaatkan sumber tersebut. Baik "kreditur" dari negara maju dan "peminjam" dari negara berkembang adalah anggota DMI. Negara maju memberi sumber dana, namun jarang terlibat dalam perjanjian pinjaman DMI; biasanya mereka memberi pinjaman. Sebaliknya, negara berkembang memanfaatkan sumber pendanaan, namun menyumbang sedikit dana karena kuotanya lebih kecil; biasanya mereka meminjam. Perselisihan pun muncul dalam hal tata kelola organisasi karena kedua kubu ini, kreditur dan peminjam, memiliki kepentingan yang sangat berbeda.
DMI dikritik karena sistem pembagian hak suara berdasarkan kuota malah membiarkan subordinasi peminjam dan dominasi kreditur. Kesenjangan antara peminjam dan non-peminjam di DMI membangkitkan kontroversi seputar kondisionalitas karena negara peminjam ingin memperluas akses pinjaman, sedangkan negara pemberi pinjaman ingin jaminan pelunasan.
DMI dan globalisasi

Globalisasi mencakup tiga lembaga: pasar keuangan global dan perusahaan transnasional, pemerintah yang saling terhubung lewat kerja sama ekonomi dan militer pimpinan Amerika Serikat, dan kemunculan "pemerintahan global" seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), DMI, dan Bank Dunia. Dalam buku People Before Profit, Charles Derber berpendapat, "Ketiga lembaga yang saling berinteraksi ini menciptakan sistem kekuasaan global baru. Dalam sistem ini, kedaulatan terglobalisasikan, kekuasaan dan kewenangan konstitusi tercerabut dari setiap negara dan beralih ke pasar global dan lembaga internasional". Titus Alexander berpendapat bahwa sistem ini memperlebar kesenjangan global antara negara-negara barat dan sisanya dalam proses apartheid global. Ia menganggap DMI sebagai pilar utama apartheid global.
Pembentukan lembaga ekonomi global merupakan pemicu dan pendorong globalisasi. Perkembangan Bank Dunia, bank pembangunan kawasan DMI seperti Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa (EBRD), dan lembaga perdagangan multilateral seperti WTO menandai perlaihan dari dominasi negara sebagai satuan analisis eksklusif dalam hubungan internasional. Globalisasi benar-benar mengubah konsep kedaulatan negara.
Setelah kampanye deregulasi keuangan besar-besaran oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, pada tahun 1990-an, para pendukung globalisasi menghapus batasan kepemilikan asing terhadap bank-banknya, memperlonggar pertukaran mata uang, dan melenyapkan batas penarikan uang oleh investor asing.
Menurut laporan DMI bulan Mei 2015, pemerintahan di seluruh dunia secara tidak langsung menyubsidi perusahaan bahan bakar fosil sebesar $5,3 triliun (£3,4 triliun) per tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak terkena dampak pembakaran batu bara, minyak, dan gas: polusi udara, masalah kesehatan, banjir, kekeringan, dan badai akibat perubahan iklim.
Alternatif

Bulan Maret 2011, Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Afrika mengusulkan pembentukan Dana Moneter Afrika.
Pada KTT BRICS ke-6 bulan Juli 2014, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) mengumumkan pembentukan Kesepakatan Cadangan Darurat (CRA) BRICS senilai US$100 miliar. Kesepakatan ini bertujuan menyediakan likuiditas lewat pertukaran mata uang untuk menanggapi permasalahan neraca pembayaran jangka pendek.
Pada tahun 2014, Bank Investasi Infrastruktur Asia pimpinan Tiongkok didirikan sebagai pesaing DMI dan Bank Dunia.
Media

Life and Debt, film dokumenter tentang pengaruh kebijakan DMI terhadap ekonomi Jamaika dari sudut pandang kritis.
Debtocracy, film dokumenter independen Yunani tahun 2011 yang mengkritik DMI.
Album FMI (1982) karya musisi Portugal José Mário Branco terinspirasi oleh intervensi DMI di Portugal melalui program stabilisasi terpimpin tahun 1977–78.
Lihat pula

Dana Moneter Afrika
Bank Investasi Infrastruktur Asia
Bank Pembangunan BRICS
Bank Penyelesaian Sengketa Internasional
Kondisionalitas
Globalisasi
Group of Thirty
Group of Ten (ekonomi)
Perjanjian Peminjaman Umum
Lembaga keuangan internasional
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
Hak penarikan khusus
Perjanjian Smithsonian
Program Penyesuaian Struktural
Kesepakatan Washington
Bank Dunia
Rapat Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia
Bacaan lanjutan

Bordo, M. D. "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview", in A Retrospective on the Bretton Woods System, edited by M. D. Bordo and B. Eichengreen. London:1993;
James, H. International Monetary Cooperation since Bretton Woods, Oxford, 1996.
Joicey, N. and Pickford, S. "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations Diarsipkan 2012-11-14 di Wayback Machine., (Ashgate Publishing, 2011).
Keynes, J. M. The Collected Writings, Vol. XXVI. Activities 1941–1946: Shaping the Post-War World: Bretton Woods and Reparations, Cambridge, 1980.
Moschella, M. Governing Risk: The IMF and Global Financial Crises Diarsipkan 2010-05-03 di Wayback Machine. (Palgrave Macmillan; 2010).
Skidelsky, R. "John Maynard Keynes: Fighting for Britain", London, 2000.
Truman, E. Strengthening IMF Surveillance: A Comprehensive Proposal[pranala nonaktif permanen], Policy Brief 10–29, Peterson Institute for International Economics, 2010.
Woods, N. The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Ithaca, 2006
Pranala luar

Situs web resmi
IMF Publications page
World Economic Outlook - quarterly staff periodical
recurrent Regional Economic Reports - published annually
biennial Global Financial Stability Report
Staff Discussion Notes - publication as and when desired
Fiscal Monitor publication as and when desired
Finance and Development - quarterly academic journal
Dana Moneter Internasional di Curlie (dari DMOZ)
IFIWatchNet Diarsipkan 2007-08-19 di Wayback Machine. (Web resource for analysis and commentary critical of the IMF and similar institutions)
IMF-Supported Macroeconomic Policies and the World Recession: A Look at Forty-One Borrowing Countries, from the Center for Economic and Policy Research, October 2009
Proceedings and Documents of the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 1–22, 1944
IMF's Effect on Third World Countries from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
IMF and Ukraine found a compromise
Templat:Bank sentral
| l b Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) |
| --- | --- | --- |
| Sistem PBB |  Negara anggota  Pengamat  Majelis Umum  Dewan Keamanan  Dewan Ekonomi dan Sosial  Sekretariat (Sekretaris Jenderal)  Dewan Perwalian  Mahkamah Internasional  |  |
| Program dan lembaga |  FAO  IAEA  ICAO  IFAD  ILO  IMF  IMO  IPCC  ITU  OHCHR  UNCHR  UNCTAD  UNDCP  UNDP  UNEP  UNESCO  UNFIP  UNFPA  UNHCR  UNHRC  UN-HABITAT  UNIC  UNICEF  UNIDO  UNOCHA  UNODC  UNRWA  UNU  UNV  UN Women  UNWTO  UPU  WFP  WHO  WIPO  WMO  |  |
| Resolusi |  Majelis Umum  Dewan Keamanan  |  |
| Topik terkait |  Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa  Bendera (Honour Flag)  Markas Besar  Piagam  Rio+20  Tanda Penghargaan  Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa  |  |
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  Integrated Authority File (Jerman)  ISNI 1  2  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Spanyol  Prancis (data)  Catalunya  Amerika Serikat  Latvia  Jepang  Republik Ceko  Australia  Yunani  Korea  Kroasia  Polandia  Swedia 
Basis data ilmiah:  CiNii (Jepang) 
Lain-lain:  Historical Dictionary of Switzerland  Microsoft Academic 2  National Archives (US)  SUDOC (Prancis) 1 
Peserta Sistem Pembebasan Data DMI:   anggota DMI pengguna SDDS   Anggota DMI pengguna GDDS   Anggota DMI yang tidak menggunakan DDS   lembaga non-DMI pengguna SDDS   lembaga non-DMI pengguna GDDS   tidak berhubungan dengan DMI
"Headquarters 1" di Washington, D.C.
The Gold Room di Mount Washington Hotel. Di ruangan ini, peserta Konferensi Bretton Woods menandatangani perjanjian pembentukan DMI dan Bank Dunia
Halaman pertama Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional, 1 Maret 1946 (Arsip Kementerian Luar Negeri Finlandia).
Plakat Peringatan Pembentukan DMI bulan Juli 1944 di Konferensi Bretton Woods
Negara anggota DMI   Negara anggota DMI yang tidak menjalankan Pasal VIII, Ayat 2, 3, dan 4
Pada 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI menggantikan Dominique Strauss-Kahn.
Benjamin A. Smith II

| Benjamin A>  Smith II |
| --- | --- |

 
Senator Amerika Serikat  dari Massachusetts
Masa jabatan 27 Desember 1960 – 6 November 1962
Ditunjuk oleh: Foster Furcolo
Pendahulu John F. KennedyPengganti Ted Kennedy
Wali Kota Gloucester, Massachusetts
Masa jabatan 1954–1955
Pendahulu Joseph J. GrilloPengganti Beatrice Corliss
 
Informasi pribadi
Lahir: Benjamin Atwood Smith II (1916-03-26)26 Maret 1916 Gloucester, Massachusetts, A.S.
Meninggal: 26 September 1991(1991-09-26) (umur 75) Gloucester, Massachusetts, A.S.
Makam: Pemakaman Cavalry, Gloucester
Partai politik: Demokrat
Anak: 5, termasuk Benjamin III
Almamater: Universitas Harvard
Penghargaan sipil: Asiatic-Pacific Campaign Medal, Medali Kemenangan Perang Dunia II
Karier militer
Pihak:  Amerika Serikat
Dinas/cabang: 
Masa dinas: 1941–1945
Pangkat:  Komandan
Pertempuran/perang: Perang Dunia II
  

Sunting kotak info • L • B
 
Benjamin Atwood Smith II (26 Maret 1916 – 26 September 1991
) adalah seorang politikus Amerika yang menjabat sebagai Senat Amerika Serikat dari Desember 1960 hingga November 1962.