stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Bondol cokelat
Pranala luar

(Inggris) BirdLife Species Factsheet Diarsipkan 2007-09-26 di Wayback Machine.
(Inggris) Lonchura atricapilla pada IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. . Diakses pada 27 September 2010.
| Pengidentifikasi takson |
| --- | --- |
Lonchura atricapilla:  Wikidata: Q766579  Wikispecies: Lonchura atricapilla  Avibase: D269ABD260FBFDF6  BirdLife: 22729138  BOLD: 120002  eBird: chemun  EPPO: LONCAT  GBIF: 2493623  iNaturalist: 72989  ITIS: 726104  IUCN: 22729138  NBN: NHMSYS0021109832  NCBI: 1036803  Xeno-canto: Lonchura-atricapilla 
Loxia atricapilla:  Wikidata: Q109563329  GBIF: 9263071 
Burung dewasa
Sarang bondol cokelat; pintu masuknya tampak di sebelah kiri
Salib Kristen

Salib Kalvari, salib yang bertumpu dengan dasar tiga tangga (bergradasi).
Salib, dipandang sebagai representasi dari instrumen penyaliban Yesus Kristus. Salib adalah simbol agama yang paling terkenal dari Kekristenan. hal ini terkait dengan Salib (sebuah Salib yang mencakup representasi dimensi dari tubuh Yesus). Salib adalah tanda kasih Allah yang paling besar, karena Ia rela mati untuk manusia dengan cara disalibkan hingga mati. Yesus menjalani hukuman mati di salib karena ketaatan pada kehendak-Nya agar demi nama-Nya, semua orang diselamatkan.
Lihat pula

Ragam salib Kristen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| --- | --- |
Naskah UUD 1945, diterbitkan pada tahun 1946.
Ikhtisar
Yurisdiksi:  Indonesia
Penyusunan: 1 Juni – 18 Agustus 1945
Penyampaian: 18 Agustus 1945
Tanggal berlaku: 18 Agustus 1945
Sistem: Republik kesatuan
Struktur pemerintahan
Cabang: 3
Kepala negara: Presiden
Lembaga legislatif: Bikameral (MPR, terdiri dari DPR dan DPD)
Lembaga eksekutif: Presiden, dibantu oleh menteri kabinet
Lembaga kehakiman: MA, MK, dan KY
Lembaga lain: BPK
Federalisme: Kesatuan
Kolese elektoral: Tidak ada
Pembatasan amendemen: 1
Sejarah
Pembentukan badan legislatif: 29 Agustus 1945 (KNIP) 15 Februari 1950 (DPR)
Pembentukan badan eksekutif: 18 Agustus 1945
Pembentukan badan peradilan: 18 Agustus 1945
Amendemen: 4
Amendemen terakhir: 11 Agustus 2002
Referensi: UUD 1945 Asli (PDF)  UUD 1945 Satu Naskah (PDF) 
Lokasi dokumen: Arsip Nasional, Jakarta
Penetap: PPKI
Perumus: BPUPK
Jenis media: Dokumen teks tercetak
Naskah lengkap
 id:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.
UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.
Struktur

UUD 1945 telah mengalami perubahan struktur yang signifikan semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali. Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi UUD yang tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:
Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.
Batang Tubuh , yang terdiri dari:
16 bab, 37 pasal, atau 65 ayat aturan utama.
4 pasal aturan peralihan.
2 ayat aturan pertambahan.
Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas:
Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.
Pasal-Pasal , yang terdiri dari:
21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama.
3 pasal aturan peralihan.
2 pasal aturan tambahan.
Meskipun bagian "Penjelasan UUD 1945" tidak disebutkan secara formal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari bagian Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke dalam Batang Tubuh dan masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945.
Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (setelah amendemen keempat).
Struktur > Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea. Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu:
Alinea I bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
Alinea II menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea III berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
Alinea IV memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.
Struktur > Batang Tubuh

Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian isi dari UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal atau 194 ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD.
Struktur > Batang Tubuh > Bab I: Bentuk dan Kedaulatan

Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.
Struktur > Batang Tubuh > Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab II terdiri dari dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-hal mengenai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR). Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 2: susunan, sidang, dan putusan MPR.
Pasal 3: wewenang MPR.
Struktur > Batang Tubuh > Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Lambang Presiden dan Wakil Presiden RI
Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu oleh Wakil Presiden.
Pasal 5: wewenang Presiden mengenai peraturan perundang-undangan.
Pasal 6: syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6A: tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7: periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7A: alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 7B: tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 7C: Presiden yang tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 9: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam pelantikan.
Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden.
Pasal 11: hubungan internasional yang dibuat Presiden Indonesia.
Pasal 12: wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya
Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.
Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden.
Pasal 15: pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden.
Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.
Struktur > Batang Tubuh > Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.
Struktur > Batang Tubuh > Bab V: Kementerian Negara

Bab V terdiri dari satu pasal atau 4 ayat. Bab V (yang hanya terdiri dari Pasal 17) mengatur hal-hal mengenai lembaga-lembaga Kementerian Negara.
Struktur > Batang Tubuh > Bab VI: Pemerintahan Daerah

Bab VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.
Pasal 18A: hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Pasal 18B: satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat.
Struktur > Batang Tubuh > Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat

Bab VII terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 19: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
Pasal 20: wewenang DPR dalam membuat UU.
Pasal 20A: fungsi, hak, dan hak anggota DPR.
Pasal 21: pengajuan UU oleh DPR.
Pasal 22: peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
Pasal 22A: tata cara pembentukan UU.
Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR.
Struktur > Batang Tubuh > Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah

Bab VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat. Bab VIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 22C: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD.
Struktur > Batang Tubuh > Bab VIIB: Pemilihan Umum

Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang hanya terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Struktur > Batang Tubuh > Bab VIII: Hal Keuangan

Bab VIII terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 23: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pasal 23A: pajak dan pungutan lain.
Pasal 23B: mata uang.
Pasal 23C: hal-hal keuangan negara lainnya.
Pasal 23D: bank sentral.
Struktur > Batang Tubuh > Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan

Bab VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 23E: tugas BPK.
Pasal 23F: susunan BPK.
Pasal 23G: kedudukan BPK.
Struktur > Batang Tubuh > Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI. Lembaga MK-RI menggunakan lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel (atau terkadang disertai nama lembaga di bawahnya).
Bab IX terdiri dari 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 24: garis besar kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Pasal 24A: Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI atau MA).
Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI atau KY).
Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI atau MK).
Pasal 25: syarat-syarat menjadi hakim.
Struktur > Batang Tubuh > Bab IXA: Wilayah Negara

Bab IXA terdiri dari satu pasal atau satu ayat. Bab IXA (yang hanya terdiri dari Pasal 25A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Struktur > Batang Tubuh > Bab X: Warga Negara dan Penduduk

Bab X terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab X mengatur pengertian, hak, dan kewajiban dari warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 26: pengertian warga negara dan penduduk.
Pasal 27: hak dan kewajiban utama sebagai warga negara.
Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XA: Hak Asasi Manusia

Bab XA terdiri dari 10 pasal atau 26 ayat. Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 28A: hak hidup dan mempertahankan hidup
Pasal 28B: hak berkeluarga dan hak anak
Pasal 28C: hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak kelompoknya.
Pasal 28D: hak keadilan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.
Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta hak berserikat dan berpendapat.
Pasal 28F: hak berkomunikasi dan bertukar informasi.
Pasal 28G: hak perlindungan individu dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak mencari suaka.
Pasal 28H: hak hidup sejahtera, hak mendapat keadilan dan persamaan hak, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi.
Pasal 28I: HAM yang tidak dapat dikurangi, hak bebas dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta peran negara atas HAM.
Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan UU demi menjunjung HAM.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XI: Agama

Bab XI terdiri dari satu pasal atau dua ayat. Bab XI (yang hanya terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara

Lambang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Bab XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk warga negara dan kemajuan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 31: jaminan untuk warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Pasal 32: pengembangan nilai dan kekayaan budaya nasional serta bahasa daerah.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Bab XIV terdiri dari dua pasal dan 9 ayat. Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya vital dalam negeri.
Pasal 34: pemeliharaan orang miskin dan anak terlantar, serta pengadaan jaminan sosial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Bendera Sang Merah Putih dan Garuda Pancasila
Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Merah Putih.
Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia.
Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya.
Pasal 36C: ketentuan lebih lanjut atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas.
Struktur > Batang Tubuh > Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XVI mengatur ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini.
Struktur > Batang Tubuh > Aturan Peralihan

Aturan-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar penyesuaian dengan perubahan-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu:
Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD agar tetap berlaku hingga undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.
Pasal II memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang telah usang setelah perubahan UUD untuk tetap berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, hingga dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.
Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.
Struktur > Batang Tubuh > Aturan Tambahan

Aturan-aturan tambahan memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu disisipkan pada aturan utama dan aturan peralihan. Aturan-aturan tersebut, yakni:
Pasal I memberi tugas pada MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (pada tahun 2003).
Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal.
Sejarah > Perumusan

Penyusunan rancangan UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.
Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan "dasar negara", dengan mengacu pada rumusan "Pancasila" yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Sembilan yang akan membahas lebih jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang. Satu setengah bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.
Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli membahas perihal piagam tersebut dan komponen-komponen negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, bendera dan bahasa nasional, dan sebagainya. Setelah beberapa perdebatan mengenai Piagam Jakarta, akhirnya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang berisi komponen-komponen tersebut.
Sejarah > Pengesahan dan pemberlakuan

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya:
Kata "Mukadimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
Pada salah satu frasa (yang merupakan sila pertama Pancasila) dalam alinea keempat yang berbunyi, "... dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ..." diubah menjadi "... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ...".
Frasa "yang beragama Islam" dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" dihapuskan.
Beberapa kata dalam kalimat "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
Penyisipan Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
Dalam kurun waktu 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Pada tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.
Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertempuran dan perjanjian gencatan senjata, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk perjanjian damai terakhir kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri.