Tadmur
Tata pemerintahan

Sedari permulaan zaman sejarahnya sampai ke abad pertama Masehi, Tadmur hanyalah sebuah masyakhah kecil, tetapi identitas Tadmur sudah mulai terbentuk sejak abad pertama pra-Masehi. Pada kurun waktu seperdua-awal dari abad pertama Masehi, Tadmur membentuk sejumlah lembaga pemerintahan yang serupa dengan lembaga-lembaga pemerintahan negara kota Yunani (polis). Keterangan mengenai adanya status kewargaan Tadmur pertama kali muncul dalam sebuah prasasti dari tahun 10 Masehi yang memuat frasa "rakyat Tadmur". Sebuah prasasti dari tahun 74 Masehi memuat keterangan tentang boule (senat) Tadmur. Peran suku dalam tata pemerintahan Tadmur masih diperdebatkan. Pada abad pertama Masehi, empat orang bendahara yang mewakili empat suku di kota Tadmur tampaknya memegang sejumlah kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi peran bendahara turun status menjadi sekadar peran seremonial belaka pada abad ke-2 Masehi, sementara kewenangan penyelenggara pemerintahan berada di tangan Badan Musyawarah.
Badan Musyawarah Tadmur beranggotakan kira-kira enam ratus orang pemuka setempat (misalnya sesepuh, kepala keluarga besar, atau kepala klan yang kaya raya), yang mewakili warga masyarakat di empat kawasan permukiman kota Tadmur. Badan Musyawarah dipimpin seorang ketua, dan berwenang mengatur hak maupun kewajiban warga kota. Badan Musyawarah mengawasi pekerjaan umum (antara lain pendirian bangunan-bangunan umum), menyetujui anggaran belanja, memungut cukai, dan mengangkat dua orang arkon (pemimpin) setiap tahun. Militer Tadmur dipimpin para strategos (panglima) yang diangkat Badan Musyawarah. Pemerintah provinsi Romawi menetapkan dan menyetujui undang-undang perpajakan Tadmur tetapi sedikit sekali mencampuri urusan pemerintahan kota itu, karena Kekaisaran Romawi ingin menjaga kelangsungan usaha dagang Tadmur yang sangat menguntungkan Roma. Pemaksaan campur tangan langsung pemerintah provinsi dikhawatirkan dapat mencederai keberdayaan Tadmur dalam menjalankan usaha dagangnya di Dunia Timur, teristimewa di Partia.
Dengan terangkatnya status Tadmur menjadi colonia para kurun waktu 213-216, kota itu tidak wajib lagi tunduk di bawah pemerintah provinsi maupun undang-undang perpajakannya. Tadmur membentuk lembaga-lembaga pemerintahan ala Romawi tetapi masih mempertahankan keberadaan banyak lembaga pemerintahan sebelumnya. Badan Musyawarah tetap dipertahankan, sementara strategos menjadi salah satu dari dua magistratus yang dipilih setiap tahun. Kepemimpinan duumviri ini merupakan implementasi undang-undang dasar colonia baru tersebut, dan menjadi pengganti jabatan arkon. Babak baru di panggung politik Tadmur bermula ketika Odainat dan keluarganya berkuasa. Dalam sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari tahun 251 Masehi, Hairan I, putra Odainat, disebut sebagai "ras" (pemimpin) Tadmur (disebut sebagai eksarkos dalam bagian berbahasa Yunani dari prasasti yang sama). Dalam prasasti lain yang diperkirakan berasal dari tahun 252 Masehi, Odainat juga disebut sebagai "ras" Tadmur. Odainat mungkin diangkat Badan Musyawaran menjadi eksarkos, tetapi eksarkos bukanlah jabatan yang lazim dalam tata pemerintahan Kekaisaran Romawi, dan bukan pula bagian dari lembaga-lembaga pemerintahan tradisional Tadmur. Tidak jelas apakah gelar yang disandang Odainat adalah indikasi jabatan militer atau jabatan rohaniwan, tetapi lebih mungkin jabatan militer. Pada tahun 257 Masehi, Odainat dikenal sebagai seorang consularis (sebutan bagi senator mantan konsul), mungkin sekali karena diangkat menjadi Legatus (wali negeri mantan konsul) Provinsi Foinike. Pada tahun 258, Odainat mulai melebarkan pengaruh politiknya, dengan memanfaatkan ketidakstabilan yang timbul akibat agresi wangsa Sasan. Usaha Odainat mencapai puncaknya pada Pertempuran Edesa dengan pemasyhuran dirinya sebagai raja dan mobilisasi pasukan yang mengubah Tadmur menjadi sebuah kerajaan.
Pemerintahan monarki Tadmur mempertahankan sebagian besar lembaga pemerintahan kota yang sudah ada sebelumnya, tetapi duumviri maupun Badan Musyawarah tidak ada lagi kabarnya selepas tahun 264 Masehi. Odainat mengangkat seorang wali kota untuk menangani urusan pemerintahan kota Tadmur. Bilamana sang raja sedang keluar kota, pemerintahan kota tadmur diselenggarakan raja muda. Meskipun para wali negeri yang mengepalai provinsi-provinsi di wilayah timur Kekaisaran Romawi yang berada di bawah kendali Odainat tetap adalah pejabat-pejabat yang diangkat pemerintah pusat di Roma, kewenangan menyeluruh berada di tangan Odainat. Ketika memberontak melawan Kekaisaran Romawi, Ratu Batzabai mengangkat wali kota untuk menjalankan roda pemerintahan kota Tadmur. Tidak semua warga Tadmur bersedia tunduk kepada keluarga kerajaan. Salah satu prasasti Tadmur menyebutkan bahwa senator yang bernama Septimius Haddudan membantu pasukan Kaisar Aurelianus ketika Tadmur memberontak pada tahun 273. Sesudah digempur bangsa Romawi, penyelenggaraan pemerintahan kota Tadmur ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat Kekaisaran Romawi, dan selanjutnya oleh pemerintah pusat negara-negara lain, antara lain negara wangsa Buri dan negara wangsa Ayubi. Tadmur juga pernah diperintah kepala-kepala suku Badawi, teristimewa para pemimpin dari Bani Fadil, selaku wakil Kesultanan Mamluk.