stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Ujaran kebencian di dunia maya
Kerangka kerja > Prinsip Internasional

Ujaran kebencian tidak secara eksplisit disebutkan dalam banyak dokumen dan perjanjian hak asasi manusia internasional, tetapi secara tidak langsung disebutkan oleh beberapa prinsip yang berkaitan dengan martabat manusia dan kebebasan berekspresi. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, yang dirancang sebagai tanggapan atas kekejaman Perang Dunia II, memuat hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa: “Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap setiap hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.” UDHR juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang meliputi” kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas.”
UDHR sangat menentukan dalam menetapkan kerangka dan agenda untuk perlindungan hak asasi manusia, tetapi Deklarasi tersebut tidak mengikat. Serangkaian dokumen yang mengikat kemudian dibuat untuk menawarkan perlindungan yang lebih kuat bagi kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap diskriminasi. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) membahas ujaran kebencian dan memuat hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 19  dan larangan advokasi kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan dalam Pasal 20. Instrumen hukum internasional lainnya yang lebih disesuaikan berisi ketentuan yang berdampak pada definisi ujaran kebencian dan identifikasi tanggapan terhadapnya, seperti: Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1951), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, ICERD (1969), dan, pada tingkat lebih rendah, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, CEDAW (1981).
Kerangka kerja > Ujaran kebencian dan ICCPR

ICCPR adalah instrumen hukum yang paling sering dirujuk dalam perdebatan tentang ujaran kebencian dan peraturannya, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "ujaran kebencian". Pasal 19, yang sering disebut sebagai bagian dari "inti Kovenan",  mengatur hak atas kebebasan berekspresi. Ini menetapkan hak, dan itu juga mencakup batasan umum yang harus dipatuhi oleh pembatasan apa pun agar menjadi sah. Pasal 19 diikuti oleh Pasal 20 yang secara tegas membatasi kebebasan berekspresi dalam kasus-kasus "pembelaan kebencian nasional, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan."  Keputusan untuk memasukkan ketentuan ini, yang dapat dicirikan sebagai perwujudan konseptualisasi tertentu dari ujaran kebencian, telah diperdebatkan secara mendalam. Komite Hak Asasi Manusia, badan PBB yang dibentuk oleh ICCPR untuk mengawasi pelaksanaannya, menyadari ketegangan tersebut, telah berusaha untuk menekankan bahwa Pasal 20 sepenuhnya sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam ICCPR, hak atas kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak. Secara sah dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan terbatas:
"3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan: (a) Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan atau moral masyarakat.”
Antara Pasal 19 (3) dan Pasal 20, ada perbedaan antara pembatasan opsional dan wajib atas hak atas kebebasan berekspresi. Pasal 19 (3) menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi "oleh karena itu tunduk pada pembatasan tertentu", selama pembatasan itu diberikan oleh hukum dan diperlukan untuk tujuan tertentu yang sah. Pasal 20 menyatakan bahwa setiap advokasi (jenis tertentu) kebencian yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan "harus dilarang oleh hukum." Terlepas dari indikasi beratnya pelanggaran berbicara yang seharusnya dilarang oleh hukum berdasarkan Pasal 20, tetap ada kompleksitas. Secara khusus terdapat area abu-abu dalam mengkonseptualisasikan perbedaan yang jelas antara (i) ekspresi kebencian, (ii) ekspresi yang menganjurkan kebencian, dan (iii) ujaran kebencian yang secara khusus merupakan hasutan untuk merugikan praktik diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melarang ujaran yang dipahami sebagai "pembelaan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan", sesuai dengan Pasal 20 (2), cara menafsirkannya tidak didefinisikan secara jelas.
Kerangka kerja > ICERD

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang mulai berlaku pada tahun 1969, juga berimplikasi pada konseptualisasi bentuk ujaran kebencian. ICERD berbeda dari ICCPR dalam tiga hal. Konseptualisasi ujaran kebencian secara khusus terbatas pada ujaran yang mengacu pada ras dan etnis. Ini menegaskan dalam Pasal 4, ayat (a), bahwa negara pihak:
"Harus menyatakan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum semua penyebaran gagasan berdasarkan superioritas atau kebencian rasial, hasutan untuk diskriminasi rasial, serta semua tindakan kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ras atau kelompok orang dari warna kulit atau asal etnis lain. , dan juga pemberian bantuan apa pun untuk kegiatan rasis, termasuk pembiayaannya; Kewajiban yang dikenakan oleh ICERD kepada negara-negara pihak ini juga lebih ketat daripada kasus Pasal 20 ICCPR yang mencakup kriminalisasi gagasan rasis yang tidak serta-merta menghasut diskriminasi , permusuhan atau kekerasan.”
Perbedaan penting adalah dalam masalah niat. Konsep "advokasi kebencian" yang diperkenalkan di ICCPR lebih spesifik daripada pidato diskriminatif yang dijelaskan dalam ICERD, karena dianggap memerlukan pertimbangan maksud penulis dan bukan ekspresi dalam isolasi — ini karena "advokasi" ditafsirkan dalam ICCPR yang mensyaratkan niat untuk menabur kebencian. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial telah secara aktif menangani ujaran kebencian dalam Rekomendasi Umum 29, di mana Komite merekomendasikan negara-negara pihak untuk:
(r) Mengambil tindakan terhadap penyebaran ide superioritas dan inferioritas kasta atau yang mencoba untuk membenarkan kekerasan, kebencian atau diskriminasi terhadap komunitas berbasis keturunan; (s) Mengambil tindakan tegas terhadap setiap hasutan untuk diskriminasi atau kekerasan terhadap komunitas, termasuk melalui Internet; (t) Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan profesional media tentang sifat dan insiden diskriminasi berbasis keturunan; "
Poin-poin ini, yang mencerminkan referensi ICERD terhadap penyebaran ekspresi, memiliki arti penting bagi Internet. Ekspresi ide dalam beberapa konteks online mungkin langsung berarti menyebarkannya. Ini sangat relevan untuk ruang pribadi yang mulai memainkan peran publik, seperti dalam banyak platform jejaring sosial.
Kerangka kerja > Konvensi Genosida

Serupa dengan ICERD, Konvensi Genosida bertujuan untuk melindungi kelompok-kelompok yang ditentukan oleh ras, kebangsaan, atau etnis, meskipun Konvensi ini juga memperluas ketentuannya kepada kelompok-kelompok agama. Dalam hal ujaran kebencian, Konvensi Genosida hanya terbatas pada tindakan yang secara terbuka menghasut untuk melakukan genosida, yang diakui sebagai "tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama", terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan di masa damai atau di masa perang. Secara khusus ujaran kebencian berbasis gender (sebagai pembeda dari tindakan diskriminatif) tidak tercakup secara mendalam dalam hukum internasional.
Kerangka kerja > CEDAW

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mulai berlaku pada tahun 1981, mewajibkan negara-negara untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan  dan "mencegah, menyelidiki, menuntut dan menghukum" tindakan berbasis gender kekerasan.
Kerangka kerja > Tanggapan daerah

Sebagian besar instrumen regional tidak memiliki pasal khusus yang mengatur pelarangan ujaran kebencian, tetapi lebih umum mengizinkan negara untuk membatasi kebebasan berekspresi — yang ketentuannya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu.
Kerangka kerja > Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pembatasan kebebasan berekspresi dengan cara yang mirip dengan ICCPR dalam Pasal 19 (3). Organisasi Negara-negara Amerika juga telah mengadopsi deklarasi lain tentang prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, yang mencakup klausul khusus yang menyatakan bahwa "pengkondisian ekspresi sebelumnya, seperti kejujuran, ketepatan waktu, atau ketidakberpihakan tidak sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi yang diakui di internasional. " Pengadilan Inter-Amerika telah menyarankan bahwa" (a) kebebasan informasi dengan demikian tidak dapat dikendalikan oleh tindakan pencegahan tetapi hanya melalui pengenaan sanksi berikutnya pada mereka yang bersalah atas pelanggaran tersebut. " ] Pengadilan juga memberikan ujian bagi Negara-negara yang bersedia memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi, karena mereka perlu mematuhi persyaratan berikut: "a) adanya alasan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sebelumnya; b) definisi yang tegas dan tepat dari alasan-alasan ini oleh hukum; c) legitimasi tujuan yang ingin dicapai; d) menunjukkan bahwa dasar tanggung jawab ini 'diperlukan untuk memastikan' hal tersebut di atas. ds. " Sistem Inter-Amerika memiliki Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi yang melakukan studi komprehensif tentang ujaran kebencian. Dia menyimpulkan bahwa Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika berbeda dari pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Eropa pada poin kunci: Sistem Inter-Amerika mencakup dan membatasi ujaran kebencian yang sebenarnya mengarah pada kekerasan, dan hanya pidato semacam itu yang dapat dibatasi.
Kerangka kerja > Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat mengambil pendekatan yang berbeda dalam Pasal 9 (2), memungkinkan pembatasan hak-hak selama mereka "dalam hukum." Konsep ini telah dikritik dan ada sejumlah besar sarjana hukum tentang apa yang disebut klausa "cakar belakang" dan interpretasinya. Kritik tersebut terutama ditujukan pada fakta bahwa negara dapat memanipulasi undang-undang mereka sendiri dan melemahkan esensi hak atas kebebasan berekspresi. Deklarasi Prinsip tentang Kebebasan Berekspresi di Afrika menguraikan standar yang lebih tinggi untuk pembatasan kebebasan berekspresi. ni menyatakan bahwa hak "tidak boleh dibatasi atas dasar ketertiban umum atau keamanan nasional kecuali ada risiko nyata kerugian terhadap kepentingan yang sah dan ada hubungan sebab akibat yang erat antara risiko kerugian dan ekspresi."
Kerangka kerja > Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pada tahun 1990, Organisasi Konferensi Islam (yang kemudian berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam, OKI) mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI), yang menyerukan kriminalisasi ucapan yang melampaui kasus kekerasan yang akan segera terjadi. tindakan atau ucapan yang menunjukkan intoleransi dan kebencian yang nyata."
Kerangka kerja > Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia

Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Dewan Liga Negara-negara Arab pada tahun 2004, termasuk dalam Pasal 32 ketentuan yang relevan juga untuk komunikasi online karena menjamin hak untuk "kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak untuk untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas geografis."[41] Hal ini memungkinkan pembatasan secara luas dalam paragraf 2 "Hak dan kebebasan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat. "
Kerangka kerja > Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN memasukkan hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 23. Pasal 7 Deklarasi memberikan batasan umum, menegaskan, "perwujudan hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional mengingat perbedaan politik, ekonomi , hukum, sosial, budaya, sejarah dan latar belakang agama.
Kerangka kerja > Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa

Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa yang menyatakan hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 11, memiliki klausul yang melarang penyalahgunaan hak. Ini menegaskan bahwa Piagam tidak boleh ditafsirkan sebagai menyiratkan "pembatasan lebih besar daripada yang ditentukan di dalamnya." Contoh pembatasan yang menyiratkan pengujian ketat atas kebutuhan dan proporsionalitas adalah ketentuan tentang kebebasan berekspresi di Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang menggarisbawahi bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi membawa tugas dan tanggung jawab. Ini "dapat tunduk pada formalitas, kondisi, pembatasan atau hukuman seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk kepentingan keamanan nasional, integritas teritorial atau keselamatan publik, untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, untuk perlindungan reputasi atau hak orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, atau untuk menjaga otoritas dan ketidakberpihakan peradilan."
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dengan hati-hati membedakan antara ujaran kebencian dan hak individu untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, bahkan jika orang lain tersinggung. Ada contoh regional yang relevan secara khusus dengan ujaran kebencian online. Dewan Eropa (CoE) pada tahun 2000 mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Umum untuk Memerangi Penyebaran Materi Rasis, Xenofobia, dan Anti-Semit melalui Internet. Pembentukan CoE Convention on Cybercrime pada tahun 2001, yang mengatur bantuan timbal balik mengenai kekuatan investigasi, memberikan negara-negara penandatangan mekanisme untuk menangani data komputer, yang akan mencakup ujaran kebencian transnasional secara online. Pada tahun 2003 CoE diluncurkan protokol tambahan untuk Konvensi Kejahatan Dunia Maya yang membahas ekspresi online rasisme dan xenofobia. Konvensi dan protokolnya dibuka untuk penandatanganan dan ratifikasi negara-negara di luar Eropa, dan negara-negara lain, seperti Kanada dan Afrika Selatan, sudah menjadi bagian dari konvensi ini. Protokol mewajibkan Negara-negara Anggota untuk mengkriminalisasi penghinaan rasis dan xenofobia secara online dari "(i) orang-orang dengan alasan bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang dibedakan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan atau etnis, serta agama, jika digunakan sebagai dalih untuk salah satu dari faktor-faktor ini; atau (ii) sekelompok orang yang dibedakan oleh salah satu karakteristik ini."
Kerangka kerja > Ruang pribadi

Perantara internet seperti platform jejaring sosial, Penyedia Layanan Internet atau Mesin Pencari, menetapkan dalam persyaratan layanan mereka bagaimana mereka dapat campur tangan dalam mengizinkan, membatasi, atau menyalurkan pembuatan dan akses ke konten tertentu. Sejumlah besar interaksi online terjadi di platform jejaring sosial yang melampaui yurisdiksi nasional dan platform mana yang juga telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang ujaran kebencian dan langkah-langkah untuk menanggapinya. Untuk pengguna yang melanggar persyaratan layanan, konten yang dipostingnya dapat dihapus dari platform, atau aksesnya dapat dibatasi untuk dilihat hanya oleh kategori pengguna tertentu (misalnya, pengguna yang tinggal di luar negara tertentu).
Prinsip-prinsip yang mengilhami perjanjian persyaratan layanan dan mekanisme yang dikembangkan setiap perusahaan untuk memastikan penerapannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan orang untuk mengekspresikan diri secara online serta dilindungi dari ujaran kebencian. Sebagian besar perantara harus melakukan negosiasi dengan pemerintah nasional sampai tingkat yang bervariasi sesuai dengan jenis perantara, wilayah tempat perusahaan terdaftar, dan rezim hukum yang berlaku. Seperti yang dijelaskan Thesis, "(i) jika transmisi di Internet dikirim dan diterima di lokasi tertentu, maka forum khusus mempertahankan yurisdiksi untuk menuntut aktivitas ilegal yang ditransaksikan di Internet."  Penyedia Layanan Internet adalah yang paling terpengaruh langsung oleh undang-undang nasional karena mereka harus berlokasi di negara tertentu untuk beroperasi. Mesin Pencari, sementara mereka dapat memodifikasi hasil pencarian untuk alasan pengaturan sendiri atau komersial, semakin cenderung beradaptasi dengan rezim tanggung jawab perantara dari yurisdiksi asal terdaftar mereka dan yurisdiksi lain di mana mereka menyediakan layanan mereka, baik menghapus tautan ke konten secara proaktif atau atas permintaan pihak berwenang.
Semua perantara Internet yang dioperasikan oleh perusahaan swasta juga diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang dijabarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen tersebut menekankan tanggung jawab perusahaan dalam menegakkan hak asasi manusia. Pada prinsip 11, dinyatakan bahwa: "Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Ini berarti bahwa mereka harus menghindari pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dan harus mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan. dampak hak asasi yang melibatkan mereka." Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menunjukkan bahwa dalam kasus di mana hak asasi manusia dilanggar, perusahaan harus "menyediakan atau bekerja sama dalam mediasi mereka melalui proses yang sah." Dalam kasus tersebut perantara Internet dan konsepsi ujaran kebencian, ini berarti bahwa mereka harus memastikan bahwa ada tindakan untuk memberikan tanggapan yang sepadan.
Tanggapan sosial > Panel Tren Amerika

Pusat Penelitian Pew mensurvei lebih dari 10.000 orang dewasa pada Juli 2020 untuk mempelajari efek media sosial terhadap politik dan aktivisme keadilan sosial. 23% responden, yang merupakan pengguna media sosial dewasa, melaporkan bahwa konten media sosial telah menyebabkan mereka mengubah pendapat mereka, secara positif atau negatif, tentang masalah keadilan politik atau sosial. 35% dari responden tersebut mengutip gerakan Black Lives Matter, reformasi kepolisian, dan/atau hubungan ras. 18% responden melaporkan perubahan pendapat tentang partai politik, ideologi, politisi, dan/atau Presiden Donald Trump. 9% responden menyebutkan masalah keadilan sosial, seperti hak LGBTQIA+, feminisme, imigrasi, dll. 8% responden mengubah pendapat mereka tentang pandemi COVID-19, dan 10% menyebutkan pendapat lain. Berdasarkan hasil tersebut, media sosial berperan penting dalam mempengaruhi opini publik.
Tanggapan sosial > Manipulasi Media dan Disinformasi Online

Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti Alice Marwick dan Rebecca Lewis mengamati manipulasi media dan mengeksplorasi bagaimana alt-right dipasarkan, berjejaring, dan berkolaborasi untuk memengaruhi keyakinan kontroversial mereka yang berpotensi membantu memengaruhi kemenangan Presiden Trump dalam pemilihan 2016. Tidak seperti media arus utama, alt-right tidak perlu mematuhi aturan apa pun dalam hal mempengaruhi dan tidak perlu khawatir tentang peringkat jaringan, ulasan audiens, atau sensasionalisme. Kelompok Alt-right dapat berbagi dan membujuk orang lain tentang keyakinan kontroversial mereka secara blak-blakan dan kurang ajar seperti yang mereka inginkan, pada platform apa pun, yang mungkin berperan dalam pemilihan 2016. Meskipun penelitian ini tidak dapat menyimpulkan apa sebenarnya pengaruhnya terhadap pemilu, namun penelitian tersebut memberikan penelitian yang luas tentang karakteristik manipulasi dan trolling media.
Tanggapan sosial > Ujaran Kebencian dan Pembuatan Profil Linguistik dalam Game Online

Profesor dan gamer Kishonna Gray mempelajari penindasan dalam komunitas game online dan meminta Microsoft dan pengembang game untuk "secara kritis menilai pengalaman gamer non-tradisional di komunitas online...mengakui keragaman...[dan bahwa] populasi game default menyebarkan hegemoni putih dan maskulinitas untuk merugikan pengguna non-kulit putih dan / atau non-laki-laki dalam ruang." Gray meneliti seksisme dan rasisme dalam komunitas game online Gamer mencoba untuk mengidentifikasi gender, seksualitas, dan latar belakang etnis dari rekan satu tim dan lawan mereka melalui profil linguistik, ketika pemain lain tidak dapat dilihat. Karena suasana intens dari lingkungan permainan virtual, dan ketidakmampuan untuk tidak terlihat, ditemukan, atau dikonfrontasi secara fisik, para gamer cenderung mengatakan hal-hal di game virtual yang kemungkinan besar tidak akan mereka katakan di tempat umum. Banyak gamer dari komunitas yang terpinggirkan telah bercabang dari jaringan game global dan bergabung dengan "klan", yang hanya terdiri dari gamer dengan jenis kelamin, seksualitas, dan/atau identitas etnis yang sama, untuk menghindari diskriminasi saat bermain game. Sebuah studi menemukan bahwa 78 persen dari semua gamer online bermain di "guild" yang merupakan kelompok pemain yang lebih kecil, mirip dengan "klan." Salah satu "klan" yang paling terkenal, Puerto Reekan Killaz, telah menciptakan ruang game online di mana perempuan kulit hitam dan Latin dari komunitas LGBTQIA+ dapat bermain tanpa risiko rasisme, nativisme, homofobia, seksisme, dan pelecehan seksual.
Selain ujaran kebencian, Profesor dan gamer Lisa Nakamura menemukan bahwa banyak gamer telah mengalami pariwisata identitas—yaitu ketika seseorang atau kelompok menyesuaikan diri dan berpura-pura menjadi anggota kelompok lain—seperti yang diamati Nakamura oleh para gamer pria kulit putih yang bermain sebagai wanita "geisha" Jepang. Pariwisata Identitas sering mengarah pada stereotip, diskriminasi, dan perampasan budaya. Nakamura meminta komunitas game online untuk mengenali Cybertyping- "cara Internet menyebarkan, menyebarluaskan, dan mengidentifikasi citra ras dan rasisme."
Tanggapan sosial > Retorika Anti-Cina Dipekerjakan oleh Pelaku Kebencian Anti-Asia

Pada Agustus 2020, lebih dari 2.500 orang Asia-Amerika telah melaporkan mengalami rasisme yang dipicu oleh COVID-19, dengan 30,5% dari kasus tersebut mengandung retorika anti-Cina, menurut Stop AAPI (Asian-American/Pacific Islander) Hate. Bahasa yang digunakan dalam insiden ini dibagi menjadi lima kategori: permusuhan yang ganas, menuding Cina, nativisme anti-imigran, karakterisasi rasis orang Cina, dan penghinaan rasial. 60,4% dari insiden yang dilaporkan ini masuk ke dalam kategori permusuhan yang mematikan, yang mencakup frasa seperti "jauhkan bahasa Mandarin Anda dari saya!"
Tanggapan sosial > Pakistan

Ujaran kebencian online dan cyberbullying terhadap agama dan etnis minoritas, perempuan, dan kelompok terpinggirkan secara sosial lainnya telah lama menjadi masalah yang diremehkan dan/atau diabaikan di Republik Islam Pakistan.
Ujaran Kebencian terhadap Ahmadiyah baik online dan dalam kehidupan nyata telah menyebabkan penganiayaan besar-besaran terhadap mereka.
BytesForAll, sebuah inisiatif Asia Selatan dan proyek anggota APC merilis sebuah studi tentang ujaran kebencian online di Pakistan pada 07 Juni 2014.
Penelitian ini mencakup dua fase independen:
Sebuah survei online ditanggapi oleh 559 pengguna internet Pakistan.
Analisis konten dari materi dan komentar yang diterbitkan – baik tekstual maupun ikonografis – pada media sosial dan akun yang berdampak tinggi dan memiliki jangkauan tinggi yang sering dikunjungi oleh pemirsa lokal.