stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Jerman Nazi
Politik > Pemerintahan

Lihat pula: Pemerintahan Jerman Nazi
Hitler memerintah Jerman secara autokrasi dengan memaksakan Führerprinzip ("prinsip pemimpin"), yang mewajibkan kepatuhan mutlak bagi semua bawahan. Ia mengumpamakan struktur pemerintahan sebagai piramida dengan dirinya yang berada di puncak. Peringkat partai tidak ditentukan oleh pemilu, dan jabatan diisi melalui pengangkatan oleh pejabat yang berpangkat lebih tinggi. Nazi menggunakan propaganda untuk membangun kultus kepribadian terhadap Hitler. Sejarawan seperti Kershaw menggarisbawahi dampak psikologis keterampilan Hitler sebagai orator. Roger Gill menyatakan: "Pidatonya yang mengharukan menawan pikiran dan hati banyak warga Jerman: ia benar-benar menghipnosis para pendengarnya."
Walaupun para pejabat tinggi melapor kepada Hitler dan mengikuti kebijakannya, mereka memiliki otonomi yang cukup besar. Hitler ingin agar para pejabatnya mengambil inisiatif dalam mengupayakan kebijakan dan tindakan yang sejalan dengan tujuan partai dan keinginan Hitler tanpa melibatkan dirinya dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Pemerintah Nazi berisi campuran faksi-faksi yang dipimpin oleh elite partai, yang bersaing memperoleh kekuasaan dan meraih dukungan sang Führer. Gaya kepemimpinan Hitler adalah memberi perintah yang bertentangan kepada bawahannya dan memberikan mereka jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Melalui cara ini, ia memupuk persaingan dan pertikaian antar bawahannya dalam rangka menguatkan dan memaksimalkan kekuasaannya.
Maklumat Reichsstatthalter yang dikeluarkan pada tahun 1933 sampai 1935 menghapuskan Länder (negara bagian) yang ada di Jerman dan menggantinya dengan daerah administrasi baru, Gaue, yang diperintah oleh para pemimpin NSDAP (Gauleiters). Perubahan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan karena Länder masih digunakan untuk beberapa departemen pemerintah seperti pendidikan. Hal ini menimbulkan kekacauan birokrasi akibat yurisdiksi dan tanggung jawab yang saling tumpang tindih.
Pegawai negeri Yahudi diberhentikan pada tahun 1933, kecuali bagi yang pernah ikut dinas militer dalam Perang Dunia I. Anggota NSDAP atau simpatisan partai ditunjuk sebagai pengganti pegawai Yahudi yang diberhentikan. Sebagai bagian dari proses Gleichschaltung, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Reich 1935 menghapuskan pemilihan kepala daerah, dan wali kota ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.
Politik > Hukum

Informasi lebih lanjut: Hukum di Jerman Nazi
Pada bulan Agustus 1934, aparatur sipil dan anggota militer diwajibkan bersumpah setia tanpa syarat kepada Hitler. Undang-undang ini menjadi dasar Führerprinzip, konsep bahwa titah Hitler mematahkan semua undang-undang yang ada. Segala tindakan yang disetujui Hitler (bahkan pembunuhan) menjadi perbuatan yang sah. Semua undang-undang yang diusulkan oleh menteri kabinet harus disetujui oleh kantor Wakil Führer Rudolf Hess, yang juga memiliki hak veto untuk menunjuk pejabat tinggi.
Sebagian besar sistem peradilan dan undang-undang Republik Weimar tetap dipakai untuk menangani kejahatan nonpolitik. Pengadilan memutuskan dan melaksanakan jauh lebih banyak hukuman mati dibandingkan dengan sebelum Nazi mengambil alih kekuasaan. Terdakwa yang divonis dalam tiga atau lebih pelanggaran (bahkan pelanggaran kecil) dianggap sebagai pembuat onar dan dipenjara tanpa batas waktu. Mencopet dianggap sebagai bukti kecacatan genetis dan pekerja seks komersial (yang sebelumnya cukup ditoleransi di Jerman) dianggap sebagai kelompok 'asosial'. Ribuan orang dianggap sudah melekat dengan sifat kriminal oleh polisi, jaksa, atau pengadilan, sehingga ditangkap dan dipenjara tanpa melalui sidang pengadilan.
Jenis pengadilan baru, Volksgerichtshof ("Pengadilan Rakyat"), didirikan pada tahun 1934 untuk menangani kasus-kasus politik. Pengadilan ini menjatuhkan lebih dari 5.000 hukuman mati hingga pembubarannya pada tahun 1945. Hukuman mati dapat dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti menjadi seorang komunis, mencetak selebaran hasutan, atau bahkan membuat lelucon mengenai Hitler atau pejabat Nazi lainnya. Gestapo berperan sebagai polisi penyidik yang bertanggung jawab menegakkan ideologi Sosialis Nasional dengan melacak dan menangkap para pelanggar politik, Yahudi, dan kelompok lainnya yang tidak dikehendaki. Pelanggar politik yang dibebaskan dari penjara sering kali ditangkap kembali oleh Gestapo dan dijebloskan ke kamp konsentrasi.
Nazi menggunakan propaganda untuk menyebarluaskan konsep Rassenschande ("pencemaran ras") dalam rangka membenarkan kebutuhan akan hukum rasial. Pada bulan September 1935, Undang-Undang Nürnberg diberlakukan. Undang-undang ini awalnya melarang hubungan seksual dan perkawinan antara bangsa Arya dan Yahudi, dan kemudian lebih luas lagi dengan menyertakan "Gipsi, Negro atau anak tidak sah mereka." Undang-undang ini juga melarang mempekerjakan wanita Jerman yang berusia di bawah 45 tahun sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Yahudi. Undang-Undang Kewarganegaraan Reich menyatakan bahwa hanya orang-orang "berdarah Jerman atau berdarah terkait" yang berhak menjadi warga negara. Dengan demikian, Yahudi dan non-Arya lainnya dicabut kewarganegaraan Jermannya. Undang-undang ini juga memperbolehkan Nazi menolak kewarganegaraan orang-orang yang tidak mendukung rezim. Ketetapan tambahan dikeluarkan pada bulan November, yang mendefinisikan seseorang dianggap Yahudi jika tiga dari empat kakek-neneknya adalah Yahudi, atau dua jika ia menganut agama Yahudi.
Militer dan paramiliter > Wehrmacht

Angkatan bersenjata terpadu Jerman dari tahun 1935 sampai 1945 disebut Wehrmacht (pasukan pertahanan). Pasukan ini meliputi Heer (Angkatan Darat), Kriegsmarine (Angkatan Laut), dan Luftwaffe (Angkatan Udara). Sejak 2 Agustus 1934, prajurit angkatan bersenjata diwajibkan bersumpah setia tanpa syarat kepada Hitler secara pribadi. Berbeda dengan sumpah sebelumnya, yang mensyaratkan kesetiaan kepada konstitusi negara dan badan-badan yang sah, sumpah baru ini mewajibkan prajurit militer untuk mematuhi Hitler, meskipun diperintahkan melakukan sesuatu yang ilegal. Terlepas dari upaya untuk mempersiapkan negara secara militer, situasi perekonomian Jerman tidak dapat mendukung pelaksanaan perang berkepanjangan. Strategi baru dikembangkan berdasarkan taktik Blitzkrieg ("perang kilat"), yang menggunakan serangan terkoordinasi cepat dengan menghindari titik kuat musuh. Serangan dimulai dengan bombardir artileri, diikuti oleh pengeboman dan penggempuran dari udara. Kemudian pasukan tank menyerang, dan akhirnya satuan infanteri akan menyerbu masuk untuk mengamankan wilayah yang direbut. Kemenangan Jerman berlanjut sampai pertengahan 1940, tetapi kegagalan melumpuhkan Britania menjadi titik balik kemunduran Jerman dalam peperangan. Keputusan menyerang Uni Soviet dan kekalahan besar di Stalingrad memukul pasukan Jerman hingga akhirnya mengalami kekalahan. Jumlah prajurit yang bertugas di Wehrmacht dari tahun 1935 sampai 1945 sekitar 18,2 juta, 5,3 juta di antaranya gugur.
Hitler menyatakan prajurit militer wajib membiarkan dan memberi dukungan logistik kepada Einsatzgruppen—regu pembunuh keliling yang membunuh jutaan nyawa di Eropa Timur—jika keadaan taktis memungkinkan. Pasukan Wehrmacht juga berpartisipasi langsung dalam Holocaust dengan menembaki warga sipil atau melakukan genosida dengan kedok operasi antipartisan. Simpatisan Partai Nazi menyerukan Yahudi adalah penghasut perjuangan partisan dan oleh sebab itu harus dimusnahkan. Pada 8 Juli 1941, Heydrich mengumumkan bahwa segenap Yahudi di wilayah yang ditaklukkan di Eropa Timur harus dianggap sebagai partisan, dan memberikan perintah untuk menembaki semua lelaki Yahudi yang berusia 15 sampai 45 tahun. Pada bulan Agustus, imbauan ini diperluas mencakup seluruh populasi Yahudi.
Ekonomi

Artikel utama: Ekonomi Jerman Nazi
Ekonomi > Ekonomi masa perang dan kerja paksa

Lihat pula: Daftar perusahaan yang terlibat Holocaust
Ekonomi perang Nazi adalah ekonomi campuran yang menggabungkan pasar bebas dengan perencanaan terpusat. Menurut sejarawan Richard Overy, ekonomi Jerman Nazi berada di tengah-tengah ekonomi terencana ala Uni Soviet dan sistem kapitalis ala Amerika Serikat.
Pada tahun 1942, setelah kematian Menteri Persenjataan Fritz Todt, Hitler menunjuk Albert Speer sebagai penggantinya. Penjatahan barang-barang konsumsi pada masa perang menyebabkan meningkatnya tabungan individu, dan dananya kemudian dipinjamkan kepada pemerintah untuk membiayai perang. Pada 1944, peperangan menguras 75 persen produk domestik bruto Jerman, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 60 persen di Uni Soviet dan 55 persen di Britania Raya. Speer meningkatkan produksi kebutuhan perang dengan meningkatkan perencanaan dan kendali terpusat, mengurangi produksi barang-barang konsumsi, dan memanfaatkan kerja paksa dan perbudakan. Ekonomi masa perang Jerman pada akhirnya sangat bergantung pada pekerja paksa. Jerman mengimpor dan memperbudak sekitar 12 juta orang dari 20 negara Eropa untuk bekerja di pabrik dan ladang. Sekitar 75 persen di antaranya berasal dari Eropa Timur. Pekerja ini banyak yang menjadi korban pengeboman Sekutu karena tidak menerima perlindungan memadai dari serangan udara. Kondisi hidup yang buruk menyebabkan tingginya angka penyakit, luka-luka, dan kematian, serta maraknya sabotase dan aksi kriminal. Ekonomi masa perang juga bergantung pada perampasan besar-besaran, awalnya melalui penyitaan harta benda Yahudi oleh negara dan kemudian dengan menjarah sumber daya di wilayah yang diduduki.
Pekerja asing yang dibawa ke Jerman digolongkan ke dalam empat klasifikasi: pekerja tamu, internir militer, pekerja sipil, dan pekerja Timur. Setiap kelompok tunduk pada peraturan yang berbeda. Nazi mengeluarkan larangan hubungan seksual antara warga Jerman dan pekerja asing.
Pada tahun 1944, lebih dari setengah juta wanita bertugas sebagai regu penolong di angkatan bersenjata Jerman. Jumlah wanita Jerman yang bekerja hanya meningkat sebanyak 271.000 (1,8 persen) dari 1939 sampai 1944. Akibat dikuranginya produksi barang-barang konsumsi, para wanita hengkang dari industri tersebut dan kemudian bekerja di sektor ekonomi perang. Mereka juga melakukan pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki, terutama di sektor pertanian dan di toko-toko milik keluarga.
Pengeboman strategis besar-besaran oleh Sekutu menyasar kilang pengolahan minyak dan bensin, serta sistem transportasi Jerman, terutama jaringan rel dan terusan. Industri persenjataan mulai lumpuh pada September 1944. Pada bulan November, bahan bakar batu bara tidak bisa lagi didistribusikan dan produksi persenjataan baru tak mungkin lagi dilakukan. Menurut Overy, pengeboman Sekutu meningkatkan beban ekonomi perang Jerman dan memaksa mengalihkan seperempat tenaga kerja dan sektor industrinya untuk membangun pertahanan udara; menurut Overy pengalihan ini kemungkinan besar telah mempercepat berakhirnya perang.
Kebijakan rasial dan eugenika > Rasisme dan antisemitisme

Artikel utama: Nazisme dan ras, Kebijakan rasial Jerman Nazi, dan Eugenika Nazi
Rasisme dan antisemitisme adalah prinsip dasar NSDAP dan rezim Nazi. Kebijakan rasial Jerman Nazi didasarkan pada kepercayaan terhadap keberadaan ras unggul. Nazi mendalilkan adanya konflik rasial antara ras unggul Arya dengan ras-ras rendahan, terutama Yahudi, yang dipandang sebagai ras campuran yang menyusup ke kalangan masyarakat dan bertanggung jawab atas eksploitasi dan penindasan ras Arya.
Kebijakan rasial dan eugenika > Persekusi Yahudi > Awal kebijakan anti-Yahudi

Diskriminasi terhadap Yahudi dimulai segera setelah Hitler meraih kekuasaan. Menyusul serangkaian serangan sebulan penuh oleh anggota SA terhadap tempat usaha dan sinagoge Yahudi, pada 1 April 1933 Hitler mendeklarasikan pemboikotan nasional terhadap bisnis Yahudi. Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional yang disahkan pada 7 April memaksa semua pegawai negeri non-Arya untuk pensiun dari profesi hukum dan pegawai negeri. Undang-undang serupa merampas hak kalangan profesional dan para praktisi Yahudi lainnya, dan pada 11 April, dikeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki satu orang tua atau leluhur Yahudi dianggap non-Arya. Sebagai bagian dari upaya menghilangkan pengaruh Yahudi dari kehidupan budaya, anggota Liga Pelajar Sosialis Nasional memusnahkan buku-buku yang dianggap non-Jerman, dan pembakaran buku secara nasional diselenggarakan pada tanggal 10 Mei.
Rezim Nazi menggunakan kekerasan dan tekanan ekonomi untuk mendorong Yahudi agar meninggalkan Jerman. Perusahaan milik Yahudi tidak diberi akses pasar, dilarang beriklan, dan tidak diberi peluang ikut proyek pemerintah. Warga Yahudi dilecehkan dan menjadi sasaran kekerasan. Banyak kota memasang rambu-rambu yang melarang masuknya Yahudi.
Pada November 1938, seorang pemuda Yahudi meminta bertemu dengan duta besar Jerman di Paris dan diarahkan untuk menghadap sekretaris kedutaan; ia menembak mati sekretaris tersebut sebagai balasan atas perlakuan terhadap keluarganya di Jerman. Insiden ini dijadikan dalih oleh NSDAP untuk menghasut pogrom (kekerasan rasial) terhadap orang Yahudi pada tanggal 9 November 1938. Anggota SA merusak atau menghancurkan rumah peribadatan dan properti Yahudi di seluruh Jerman. Paling tidak 91 orang Yahudi Jerman dibunuh dalam pogrom ini, yang kemudian disebut Kristallnacht atau "Malam Kaca Pecah". Pembatasan lebih lanjut diberlakukan terhadap Yahudi beberapa bulan berikutnya. Mereka dilarang memiliki usaha atau bekerja di toko-toko ritel, mengendarai mobil, pergi ke bioskop, mengunjungi perpustakaan, atau memiliki senjata, dan siswa Yahudi dikeluarkan dari sekolah. Komunitas Yahudi didenda satu miliar mark untuk membayar kerusakan akibat Kristallnacht, dan diberi tahu bahwa setiap pembayaran klaim asuransi akan disita. Pada 1939, sekitar 250.000 dari 437.000 Yahudi Jerman beremigrasi ke Amerika Serikat, Argentina, Britania Raya, Palestina, dan negara lainnya. Banyak yang memilih untuk tetap tinggal di benua Eropa. Emigran Yahudi ke Palestina diizinkan membawa harta benda ke sana berdasarkan ketentuan Perjanjian Haavara, tetapi sebagian besar Yahudi yang pindah ke negara lain harus meninggalkan hampir semua harta mereka di Jerman, yang kemudian disita oleh pemerintah.
Kebijakan rasial dan eugenika > Persekusi Yahudi > Holokaus dan Solusi Akhir

Artikel utama: Holokaus
Setelah gagal menyerang Moskwa pada bulan Desember 1941, Hitler memutuskan seluruh Yahudi di Eropa harus segera dimusnahkan. Pembantaian terhadap warga sipil Yahudi terus berlangsung di wilayah-wilayah pendudukan di Polandia dan Uni Soviet. Rencana pemusnahan seluruh populasi Yahudi Eropa (berjumlah sebelas juta jiwa) disahkan dalam Konferensi Wannsee pada 20 Januari 1942. Sebagian orang Yahudi akan dipekerjakan sampai mati dan sisanya akan dibunuh dalam rangka penerapan Solusi Akhir atas Permasalahan Yahudi. Awalnya para korban dibunuh oleh regu tembak Einsatzgruppen kemudian melalui kamar gas atau mobil van gas, tetapi metode ini terbukti tidak praktis untuk operasi berskala besar. Pada 1942, kamp-kamp pemusnahan yang dilengkapi dengan kamar gas didirikan di Auschwitz, Chełmno, Sobibor, Treblinka, dan tempat lainnya. Jumlah keseluruhan Yahudi yang dibunuh diperkirakan 5,5 sampai enam juta, termasuk lebih dari satu juta anak-anak.
Sekutu menerima keterangan mengenai pembunuhan dari pemerintah Polandia di pengasingan dan pemimpin Polandia di Warsawa, kebanyakan bersumber dari laporan intelijen bawah tanah di Polandia. Warga Jerman mengetahui apa yang terjadi karena tentara yang kembali dari wilayah pendudukan melaporkan apa yang telah mereka lihat dan lakukan. Menurut sejarawan Richard J. Evans, sebagian besar warga Jerman menentang genosida tersebut.
Kebijakan rasial dan eugenika > Persekusi Rom

Informasi lebih lanjut: Porajmos
Seperti halnya Yahudi, orang Rom menjadi sasaran persekusi sejak awal rezim. Kaum Rom dilarang menikah dengan warga Jerman. Mereka dikirim ke kamp konsentrasi mulai tahun 1935 dan banyak yang tewas. Setelah invasi Polandia, 2.500 orang Rom dan Sinti dideportasi dari Jerman ke kawasan Pemerintahan Umum Polandia dan dipenjara di kamp-kamp kerja paksa. Para korban kemungkinan besar dibantai di Bełżec, Sobibor, atau Treblinka. Sementara itu, sekitar 5.000 orang Sinti dan Lalleri Austria dideportasi ke Ghetto Łódź pada akhir 1941, dengan setengahnya diperkirakan tewas. Orang Rom yang selamat dari ghetto kemudian dipindahkan ke kamp pemusnahan Chełmno pada awal 1942.
Nazi bermaksud mendeportasi semua orang Rom dari Jerman dan mengurung mereka di Zigeunerlager (kamp Gipsi). Himmler memerintahkan deportasi orang Rom dari Jerman pada Desember 1942, dengan beberapa pengecualian. Sebanyak 23.000 orang Rom dideportasi ke kamp konsentrasi Auschwitz, 19.000 di antaranya tewas. Di luar Jerman, orang Rom dikerahkan sebagai buruh, dan banyak yang dibunuh. Di negara-negara Baltik dan Uni Soviet, 30.000 orang Rom dibunuh oleh SS, Tentara Jerman, dan Einsatzgruppen. Di wilayah Serbia yang diduduki, 1.000 sampai 12.000 orang Rom dibunuh, sedangkan hampir 25.000 orang Rom yang tinggal di Negara Merdeka Kroasia tewas. Pada akhir perang, diperkirakan jumlah korban jiwa sekitar 220.000, atau sekitar 25 persen dari populasi Rom di Eropa.
Kebijakan rasial dan eugenika > Persekusi kelompok lainnya

Artikel utama: Aksi T4
Aksi T4 adalah program pembunuhan sistematis terhadap para penyandang disabilitas jasmani dan kejiwaan serta pasien di rumah sakit jiwa yang terjadi dari tahun 1939 sampai 1941, dan berlanjut hingga akhir perang. Awalnya, para korban ditembak oleh Einsatzgruppen dan satuan lainnya; kamar gas dan van gas bermuatan karbon monoksida digunakan pada awal 1940. Di bawah Undang-Undang Pencegahan Penyakit Keturunan yang disahkan pada 14 Juli 1933, sekitar 400.000 pasien menjalani sterilisasi paksa. Lebih dari setengahnya adalah pasien gangguan kejiwaan, yang tidak hanya mencakup orang-orang yang mendapat nilai buruk dalam uji kecerdasan, tetapi juga orang yang perilakunya menyimpang dari standar yang diharapkan dalam penghematan, perilaku seksual, dan kebersihan. Sebagian besar korban berasal dari kelompok terpinggirkan seperti pekerja seks, orang miskin, tunawisma, dan pelaku kriminal. Kelompok lainnya yang dipersekusi dan dibunuh meliputi sekte Saksi Yehuwa, homoseksual, dan anggota oposisi politik dan agama.
Kebijakan rasial dan eugenika > Generalplan Ost

Artikel utama: Generalplan Ost
Peperangan yang dikobarkan Jerman di Timur didasari oleh pandangan Hitler sejak lama bahwa Yahudi adalah musuh besar bangsa Jerman dan Lebensraum diperlukan untuk perluasan wilayah Jerman. Hitler memusatkan perhatiannya pada Eropa Timur dengan tujuan menaklukkan Polandia dan Uni Soviet. Setelah pendudukan Polandia pada tahun 1939, semua orang Yahudi yang tinggal di daerah Pemerintahan Umum dikurung di ghetto, dan mereka yang sehat secara fisik diwajibkan melakukan kerja paksa. Pada 1941, Hitler memutuskan untuk memusnahkan bangsa Polandia sepenuhnya; dalam kurun 15 sampai 20 tahun, Pemerintahan Umum direncanakan akan terbebas dari etnis Polandia dan dihuni kembali oleh pemukim Jerman. Sekitar 3,8 sampai 4 juta warga Polandia diperbudak, dan Nazi berencana memperbudak 14 juta orang dari negara-negara yang ditaklukkan.
Generalplan Ost ("Rencana Umum untuk Kawasan Timur") menyerukan deportasi penduduk Eropa Timur dan Uni Soviet ke Siberia, yang akan dimanfaatkan sebagai buruh paksa atau dibantai. Untuk menentukan siapa yang harus dibunuh, Himmler membentuk Volksliste, sistem klasifikasi penduduk yang dianggap berdarah Jerman. Ia memerintahkan warga keturunan Jerman yang menolak diklasifikasikan sebagai etnik Jerman harus dideportasi ke kamp konsentrasi, dijadikan tenaga kerja paksa, atau anak-anak mereka harus diambil oleh negara. Rencana tersebut juga mencakup penculikan anak-anak yang dianggap memiliki memiliki sifat Arya-Nordik yang menurut Nazi berasal dari keturunan Jerman. Tujuan Nazi adalah melaksanakan Generalplan Ost setelah penaklukan Uni Soviet, tetapi ketika invasi gagal, Hitler harus mempertimbangkan pilihan lain. Awalnya muncul beberapa gagasan seperti deportasi atau mendorong emigrasi Yahudi ke Palestina atau Madagaskar, tetapi rencana seperti ini tidak ada yang dapat diterapkan dengan mudah. Akhirnya, pada Desember 1941 Hitler memutuskan bahwa "Solusi Akhir" untuk "Persoalan Yahudi" adalah dengan melakukan pembunuhan besar-besaran.
Selain rencana melenyapkan Yahudi, Nazi juga berencana mengurangi populasi di wilayah yang ditaklukkan sebanyak 30 juta orang dengan cara melaparkan penduduk melalui aksi yang disebut Rencana Kelaparan. Persediaan pangan akan dialihkan untuk tentara dan warga sipil Jerman. Kota-kota dimusnahkan dan tanahnya dibiarkan menjadi hutan atau ditempati oleh pemukim Jerman. Secara keseluruhan, Rencana Kelaparan dan Generalplan Ost diperkirakan akan menyebabkan kelaparan 80 juta penduduk di Uni Soviet. Rencana ini sebagian terwujud dalam bentuk kematian demosida sekitar 19,3 juta warga sipil dan tawanan perang di Uni Soviet dan tempat lainnya di Eropa. Semasa perang, sebanyak 27 juta penduduk Uni Soviet tewas; sekitar sembilan juta di antaranya gugur dalam pertempuran. Satu dari empat penduduk Soviet tewas atau terluka.
Kebijakan rasial dan eugenika > Penindasan etnik Polandia

Informasi lebih lanjut: Pendudukan Polandia (1939–1945) dan Kejahatan Nazi terhadap bangsa Polandia
Bangsa Polandia dipandang oleh Nazi sebagai bangsa non-Arya yang merupakan manusia rendahan, dan selama pendudukan Jerman, 2,7 juta orang Polandia dibantai. Warga sipil Polandia menjadi sasaran kerja paksa bagi industri Jerman; mereka ditawan, diusir, dan dieksekusi secara massal untuk membuka lahan bagi pemukim Jerman. Pihak berwenang Jerman terlibat dalam upaya sistematis pemusnahan budaya dan identitas nasional Polandia. Selama operasi AB-Aktion, banyak dosen dan kaum inteligensia Polandia ditangkap, diangkut ke kamp konsentrasi, atau dieksekusi. Pada masa perang, Polandia kehilangan sekitar 39 sampai 45 persen dokter dan dokter gigi, 26 sampai 57 persen pengacara, 15 sampai 30 persen guru, 30 sampai 40 persen ilmuwan dan dosen, dan 18 sampai 28 persen pendeta.
Kebijakan rasial dan eugenika > Penyiksaan tawanan perang Soviet

Informasi lebih lanjut: Kejahatan Nazi terhadap tahanan perang Soviet
Nazi menahan 5,75 juta tawanan perang Soviet, jumlah yang terbanyak dari semua kekuatan Sekutu lainnya. Dari angka tersebut, sekitar 3,3 juta dibunuh, dengan 2,8 juta di antaranya dibunuh pada bulan Juni 1941 sampai Januari 1942. Banyak tawanan perang yang tewas kelaparan atau terpaksa melakukan kanibalisme saat ditahan di kandang terbuka di Auschwitz dan di tempat lainnya.
Sejak 1942, tawanan perang Soviet dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan menerima perlakuan lebih baik agar bisa bekerja. Pada Desember 1944, 750.000 tawanan perang Soviet dipekerjakan, termasuk di pabrik-pabrik persenjataan Jerman (hal ini melanggar konvensi Den Haag dan Jenewa), tambang, dan sektor pertanian.
Kebijakan rasial dan eugenika > Pemindahan etnis Jerman

Artikel utama: Heim ins Reich
Sebagai bagian dari kebijakan rasial Heim ins Reich, pemerintah Nazi juga berusaha "memulangkan" penduduk beretnis Jerman yang tersebar di berbagai belahan Eropa ke wilayah Jerman. Hitler menunjuk Heinrich Himmler sebagai "Komisioner Reich untuk Konsolidasi Etnis Jerman" pada Oktober 1939, dan melakukan pertukaran populasi dengan Uni Soviet sebelum Jerman berperang melawan negara tersebut. Warga etnis Jerman ini (banyak yang melakukannya dengan sukarela) mengisi Lebensraum bangsa Jerman yang semakin meluas dengan aneksasi selama perang, dan menggantikan posisi etnis lain yang dibunuh (seperti Yahudi) atau diusir dari Jerman (seperti bangsa Prancis, Polandia, dan Slovenia). Laporan pemerintah Jerman pada Juni 1944 menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta etnis Jerman telah berhasil dimukimkan di wilayah Jerman, sebagian besar berasal dari kawasan Eropa Timur dan Tengah seperti Rusia, Volhinia, Galisia, dan Bessarabia.