stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kemandirian pangan di Indonesia
Sejarah > Bencana alam

Kondisi geografis dan geologis Indonesia yang berada dalam area Cincin Api Pasifik dengan sejumlah lempeng tektonik dan gunung berapi, berpotensi besar menimbulkan bencana alam. Letusan gunung Krakatau di Selat Sunda, terbesar di antaranya tahun 1883, mampu menyebabkan tsunami, kelaparan akibat kerusakan lahan pertanian, dan berkurangnya biodiversitas. Letusan Tambora tahun 1815 berdampak hingga ke Eropa. Selain menyebabkan kelaparan massif, erupsi tersebut mengganggu penyelenggaraan pemerintahan sejumlah negara.
Pada tahun 2004, tsunami Aceh akibat gempa tektonik dangkal di dasar Samudera Hindia berkekuatan M 9,3 menghancurkan sejumlah lokasi di pesisir barat Sumatra dan mengakibatkan sekitar 230.000 korban jiwa. Pascabencana, warga yang selamat memerlukan bantuan pangan dan pengobatan bagi yang cedera. Kerusakan areal pertanian juga perlu segera diperbaiki agar produktivitas pertanian kembali normal.
Akibat  tsunami di Aceh, lahan pertanian di lima dari sembilan kabupaten mengalami kerusakan berat yaitu di Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, dan Aceh Jaya. Lumpur laut dan kadar garam tinggi menyebabkan daya hantar listrik (DHL) tanah mencapai >10 dS/m (desi Siemens per meter) untuk lumpur dan 2 – 12 dS/m untuk tanah permukaan.  Sementara itu, tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, dan padi mulai terganggu pertumbuhannya pada DHL 4 dS/m. Luas lahan yang rusak a.l. sawah (termasuk subsektor hortikultura) seluas 20.101 ha, ladang tegalan (tanaman palawija dan hortikultura) 31.345 ha, dan perkebunan antara 56.500 – 102.461. Menurut FAO (2005), perkiraan kehilangan produksi bidang pertanian mencapai US$ 78,8 juta, dan kerusakan infrastruktur pertanian ditaksir sebesar US$ 33,4 juta. Waktu pemulihan di wilayah pantai barat, yaitu wilayah terdampak paling parah, diperkirakan selama lima tahun.
Peristiwa yang lain, dampak erupsi Merapi tahun 2010 terhadap lahan pertanian menimbulkan setidaknya 6 jenis kerusakan yaitu:
hilangnya plasma nutfah dan perubahan biodiversitas tumbuhan;
hilangnya daerah tangkapan air dan kerusakan hutan, tertutupnya sumber-sumber air, dan hilangnya saluran-saluran air;
kerusakan lahan dan bahaya akibat lahar dingin;
terkuburnya lapisan tanah dan terhambatnya pembentukan tanah;
hilangnya akses jalan ke lahan pertanian dan juga batas-batas kepemilikan lahan;
material pasir dan piroklastik sisa erupsi bersifat sementasi yang memerlukan teknologi khusus agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian.
Sejarah > Kelaparan pada masa penjajahan

Penjajahan menyebabkan hilangnya kedaulatan sebuah bangsa dan termasuk di dalamnya kedaulatan pangan. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris menerapkan pajak tanah yang cukup besar yaitu sekitar 2/5 atau 40 persen dari hasil panen tahunan petani di Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, Gubernur Jenderal Van den Bosch dari Belanda memulai penerapan cultuurstelsel atau tanam paksa yang menyebabkan petani terbelenggu sejumlah kewajiban dan akhirnya banyak lahan pertanian terlantar. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan bencana kelaparan yang parah. Di sisi lain peraturan tanam paksa dan dampak yang ditimbulkannya telah mendorong diadakannya penelitian tentang pangan. Pada masa penjajahan Jepang, kebutuhan logistik mendorong Militer Jepang memberlakukan monopoli perdagangan beras lewat kumiai (semacam koperasi) sehingga rakyat terpaksa mencari alternatif pangan yang tidak layak.
Sejarah > Ketersediaan pangan pascakemerdekaan

Pada tanggal 21 Mei 1948, pemerintahan Soekarno-Hatta membentuk Panitia Agraria Jogyakarta. Panitia ini kemudian membentuk Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat  dan Yayasan Bahan Makanan (BAMA) yang kemudian ketiganya berubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) dan Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP). Yayasan-yayasan tersebut selanjutnya dilebur menjadi Badan Urusan Logistik (BULOG) pada tahun 1967. Soekarno merintis program swasembada beras lewat YBPP dan juga mengeluarkan kebijakan diversifikasi makanan pokok dengan memasukkan komoditas jagung sebagai pengganti beras. Meskipun stabilisasi harga dan ketersediaan pangan sudah diupayakan tetapi hal itu ternyata belum cukup. Tahun 1969-1982 merupakan periode terjadinya kelangkaan beras yang mencapai puncaknya pada tahun 1972. Beberapa tahun kemudian setelah dilakukan pembangunan infrastruktur pertanian (periode 1970-an sampai 1980-an), BULOG berhasil menjamin ketersediaan beras dalam negeri dan meraih status swasembada pada tahun 1985. Namun pencapaian tersebut oleh sebagian kalangan dianggap semu dan hanya sesaat saja.
Kebijakan pangan saat ini

Setelah era Soeharto, Indonesia kembali mengeklaim tidak mengimpor beras pada masa pemerintahan Joko Widodo yaitu tahun 2016, kemudian tahun 2018-2021. Direktur Utama BULOG, Budi Waseso, mengatakan bahwa setelah dirinya diangkat menjadi dirut, Indonesia tidak mengimpor beras terkecuali beras khusus untuk kebutuhan hotel dan restoran tertentu.
Budi Waseso, Dirut BULOG: "Memang BULOG tiga tahun ini tidak pernah impor, kalau ada valuasi data dari BPS ada beras masuk itu beras khusus, itu hanya untuk kebutuhan hotel dan restoran yang bersifat khusus."
Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak mendapat perhatian istimewa seperti pada era Soeharto tahun 1985. Hal itu tampaknya terjadi karena persoalan impor belum sepenuhnya tuntas terkait total 11 komoditas pangan strategis, yaitu: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Di luar 11 komoditas pangan strategis yang ketersediaan dan harganya dipantau secara harian, beberapa produk pangan lain juga kerap menyita perhatian. Sejumlah produk seperti daging, kedelai, jagung, gandum, bahkan singkong dan garam, masih mengandalkan pasokan impor. Indonesia sendiri memiliki sejumlah komoditas ekspor pangan andalan yaitu kelapa sawit, kopi, kakao, udang, sarang burung walet, cengkih, dan makanan olahan seperti permen dan mi instan.
Baru-baru ini terjadi kelangkaan minyak goreng selama beberapa bulan yang dinilai ironis karena Indonesia adalah eksportir kelapa sawit (salah satu bahan baku minyak goreng) terbesar di dunia. Selain itu, kelangkaan kedelai tahun 2021 kembali terulang yang menyebabkan produksi tempe dan tahu terhambat. Penyebab kelangkaan minyak goreng menurut analisis pengamat, produsen, dan Komisi Ombudsman antara lain karena kenaikan harga minyak nabati (crude palm oil) dunia yang mendorong terjadinya ekspor, kebijakan pengembangan biodiesel (B30), terjadinya pandemi Covid-19, penetapan kebijakan DMO (Domestic Mandatory Obligation) dan harga DPO (Domestic Price Obligation) yang memerlukan waktu penyesuaian, hingga masalah distribusi di dalam negeri. Pada tahun 2009, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menduga produsen minyak goreng membentuk kartel. Dugaan serupa kembali menyeruak saat ini dan KPPU membawa masalah kelangkaan minyak goreng ke ranah hukum. Adapun penyebab kelangkaan kedelai yaitu tingginya permintaan di negara lain, terlambatnya distribusi dari negara produsen, dan produksi kedelai lokal yang terbatas. Kebutuhan kedelai dalam negeri sebanyak 80-95 persen atau sekitar 3 juta ton per tahun merupakan hasil impor dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Sebelumnya, Indonesia pernah tercatat swasembada kedelai pada tahun 1992. Belum reda masalah minyak goreng dan kedelai, kini muncul lagi peristiwa invasi Rusia ke Ukraina yang dikhawatirkan mengganggu pasokan gandum dan mempengaruhi produksi terigu dalam negeri.
Kebijakan pangan saat ini > Visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045

Pemerintah memberi perhatian besar pada masalah pangan dan inflasi yang ditimbulkannya. Pada tahun 2016 Presiden Jokowi menyampaikan himbauan agar seluruh jajaran pemerintahan berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Pembiayaan program ini antara lain dilakukan  melalui Dana Desa dengan permintaan alokasi tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun (disetujui Rp 60 triliun); yang terus naik sejak tahun sebelumnya 2015-2017. Fokus pendanaan terutama ditujukan untuk pembangunan embung, pembuatan pintu air, perbaikan irigasi, dan pembagian 40 ribu pompa air di pelosok pedesaan. Pengelolaan air dianggap penting karena disadari bahwa salah satu kunci keberhasilan pertanian adalah ketersediaan air. Strategi lain yang diinginkan Jokowi yaitu agar petani tidak bekerja secara individu tetapi harus membentuk korporasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan produksi dan efektivitas pemasaran komoditas pertanian. Sejumlah infrastruktur pertanian juga dibangun yaitu lewat rehabilitasi 142 ribu hektar jaringan irigasi, dan pembuatan 35 bendungan.
Potensi sumber pangan dan pengembangannya

Indonesia memiliki faktor-faktor sumber daya yang lengkap untuk memproduksi dan mengelola ketersediaan pangan secara mandiri. Kondisi alam dengan iklim tropis mencakup daratan yang subur dan laut dengan keanekaragaman biota yang sangat kaya. Matahari bersinar sepanjang tahun dan sumber air yang relatif mencukupi hampir di seluruh wilayah sehingga dapat mendukung penyelenggaraan usaha-usaha pertanian.
Potensi sumber pangan dan pengembangannya > Sumber daya alam

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa lahan pertanian produktif di Indonesia pada tahun 2019 yaitu seluas 25,1 juta ha. Pada tahun yang sama juga tercatat 7,46 juta ha luas lahan baku sawah dan sebanyak 10,66 juta ha luas panen padi (terdapat sawah dengan panen lebih dari 1 kali dalam 1 tahun). Jumlah tersebut berarti telah terjadi penyusutan, terutama di Jawa yang dianggap lebih subur, jika dibandingkan data tahun 2010. Sementara itu untuk potensi kelautan, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan luas laut 5,8 juta km persegi.
Dari segi kekayaan flora dan fauna, alam Indonesia merupakan sebuah mega-biodiversitas dengan jumlah keanekaragaman yang tinggi. Untuk potensi pangan, riset Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) Kementan menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, serta 450 jenis buah. Kemudian untuk beras sebagai makanan pokok, di Indonesia tercatat lebih dari 8.000 varietas padi lokal. Jumlah tersebut kemudian menurun drastis setelah terjadi Revolusi Hijau yang lebih menekankan penanaman padi High Yielding Rice Varieties (HYVs).
Potensi sumber pangan dan pengembangannya > Diversifikasi pangan dan kearifan lokal

Masyarakat Indonesia mengenal banyak jenis makanan pokok selain beras, antara lain yaitu: jagung, kentang, sagu, pisang, labu kuning, singkong, ubi jalar, dan sukun. Di sejumlah daerah juga dikenal beberapa makanan olahan tradisional sebagai sumber karbohidrat seperti sakelan di Temanggung, papeda di Maluku dan Papua, tiwul di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nasi singkong di Cireundeu, nasi gegok di Trenggalek. Kemudian ada pula aruk, oyek, atau kufu yang merupakan hasil fermentasi dari singkong. Sementara itu, menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sendiri ada 7 jenis pangan alternatif nonberas yang akan dikembangkan yaitu jagung, singkong, talas, kentang, pisang, porang dan sagu. Meskipun pangan alternatif cukup banyak, angka ketergantungan terhadap beras di Indonesia masih tinggi jika dibanding beberapa negara lain. Angka konsumsi beras di Indonesia masih sekitar 95 persen, sedangkan di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura berada di bawah 80 persen.
Tantangan dan permasalahan

Dengan potensi sumber daya yang besar tersebut, angka indeks pangan Indonesia masih belum memuaskan. Menurut  Global Food Security Index, Indonesia menempati ranking 69 dari 113 negara yang terdata. Sementara beberapa negara tetangga di Asia dan Australia menempati posisi yang lebih baik. Australia dan Korea Selatan menempati ranking 32; Malaysia, 39; Thailand, 51; Vietnam, 61; dan Filipina, 64. Pada data yang sama, bahkan untuk skor sumber daya alam dan kemandirian, posisi Indonesia berada pada urutan paling bawah. Sebagai produsen komoditas pangan, Thailand memiliki sejumlah prestasi yang merupakan hasil dari pengelolaan pertanian yang maju. Catatan yang diraih Thailand antara lain: peringkat 1 dunia sebagai negara penghasil tuna kalengan, nanas olahan, jagung manis, singkong, santan kelapa, dan durian; peringkat 2 negara pengekspor gula; tiga besar negara pengekspor beras; dan lima besar negara produsen udang dan daging ayam. Thailand yang dijuluki "kitchen of the world" juga masuk 10 besar negara penghasil produk halal dunia.
Sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuan pertanian di Indonesia kerap dikupas oleh pemerintah, media, hingga pengamat dan akademisi. Beberapa di antaranya yaitu: alih fungsi lahan pertanian; kerusakan infrastruktur/jaringan irigasi; mahalnya upah tenaga kerja; tingginya susut hasil panen; dan terbatasnya kebutuhan pupuk dan benih spesifik lokasi. Untuk kondisi di luar Jawa, penghambat kemajuan pertanian di Kalimantan Timur yaitu:
Minat masyarakat untuk bertani rendah dibanding sektor pertambangan & sawit yang dianggap menjanjikan.
Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang rendah.
Penggunaan alsintan belum optimal.
Keterbatasan irigasi dan pupuk.
Keterbatasan benih dan bibit unggul.
Kualitas lahan yang rendah.
Penanganan pascapanen yang masih belum optimal.
Tantangan dan permasalahan > Pandemi, perubahan iklim, dan peran teknologi informasi

Pada dasarnya tantangan atau permasalahan pangan di atas bisa dikatakan sebagai permasalahan klasik karena pembahasannya hampir mirip dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi dan perubahan kondisi lingkungan di sisi lain telah menghadirkan tantangan yang lebih kompleks seperti potensi pandemi yang berulang, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi.
Pandemi Covid-19 menunjukkan betapa rentannya sistem pertanian negara-negara pada umumnya, sedangkan potensi terulangnya bencana serupa semakin terbuka. Coronavirus sendiri memperlihatkan sejumlah varian yang terus berubah dengan kemampuan spesifik yang juga berbeda-beda. Hal itu tentu memerlukan sebuah antisipasi ketersediaan pangan yang terus menerus untuk menyesuaikan antara kebutuhan yang konsisten meningkat dengan tingkat produktivitas yang mungkin terganggu. Kesulitan semakin bertambah apabila dikaitkan dengan perubahan iklim yang berdampak pada cuaca yang sulit diprediksi dan respon ekosistem yang masih belum diketahui. Kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menanggapi permasalahan. Akan tetapi jika pengelolaan dan penguasaannya masih lambat maka teknologi tersebut hanya akan memperlebar kesenjangan. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Thailand dalam meraih pencapaian produktivitas pertaniannya adalah teknologi informasi.
FAO menyampaikan beberapa pedoman tentang bagaimana sebuah negara membangun kemandirian pangan sambil mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Meskipun kasus yang dibahas terjadi di kawasan Afrika Timur Dekat dan Afrika Utara, tetapi poin-poin yang terangkum dalam empat pilar di dalamnya dapat diterapkan di negara lain. Keempat pilar tersebut yaitu:
Tata kelola pemerintahan dalam membuat kebijakan berbasis kemandirian yang fokus terhadap ketahanan pangan dan gizi, dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
Sistem informasi ketahanan pangan .untuk memantau dan mempermudah akses pangan warga.
Pencegahan dan pengurangan risiko untuk memitigasi dan mengurangi dampak buruk sebuah perubahan atau guncangan.
Tanggapan dan kesiapan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi permasalahan pangan; dengan cara menjembatani kesenjangan antara ketergantungan pada bantuan dan kemampuan diri sendiri.
Beberapa teknologi informasi terkini disadari semakin penting perannya dalam berbagai aspek termasuk pangan dan pertanian. Teknologi seperti Internet untuk Segala (Internet of Things), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Human-Machine Interface, teknologi robot dan sensor, serta teknologi 3D Printing akan semakin meningkat penggunaannya dalam era industri 4.0. Tidak hanya mekanisasi pertanian yang terhubung secara real time, kemampuan para praktisi di lapangan juga dituntut untuk menyesuaikan diri.
Salah satu contoh hasil perbaikan pengairan di sawah milik warga desa yang menggunakan Dana Desa.
Salah satu hasil perbaikan pengairan di sawah milik warga yang menggunakan Dana Desa.(2)
Pertanian modern menggunakan peralatan mesin mekanis.
Rejowinangun, Kademangan, Blitar

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Rejowinangun.
Rejowinangun adalah desa yang berada di kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sebagian besar penduduk di desa ini bersuku Jawa. Di desa ini juga terdapat 2 Sekolah Dasar yaitu SD 01 dan SD02 , terdapat 2 TK yaitu TK pertiwi dan TK Al -Hidayah serta memiliki 1 Paud, Desa ini juga dijuluki Desa UMKM karena terdapat lebih dari 137 UMKM
Pranala luar

Daftar kecamatan di Kabupaten Blitar Diarsipkan 2012-04-18 di Wayback Machine.
Kesekolah.com
Cendekiatani

Pertanian digital, terkadang dikenal sebagai cendekiatani atau pertanian elektronik, (bahasa Inggris : smartfarming;digital farming)  adalah perangkat manajemen yang dapat mengelola, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan berbagi data elektronik dan/atau informasi di bidang pertanian secara digital. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan proses digitalisasi pertanian sebagai revolusi pertanian digital .
Cendekiatani mencakup (namun tidak terbatas pada) pertanian presisi . Berbeda dengan pertanian presisi, cendekiatani berdampak pada seluruh rantai nilai pertanian pangan – sebelum, selama, dan setelah produksi di pertanian.  Oleh karena itu, teknologi di pertanian, seperti pemetaan hasil panen, sistem panduan GPS, dan penerapan tingkat variabel, termasuk dalam domain pertanian presisi dan pertanian digital. Di sisi lain, teknologi digital yang terlibat dalam platform e-commerce, layanan e-extension, sistem resi gudang, sistem penelusuran makanan yang didukung blockchain, aplikasi penyewaan traktor, dan lain-lain berada di bawah payung pertanian digital tetapi bukan pertanian presisi.
Konteks sejarah

Teknologi digital yang berkembang berpotensi menjadi pengubah permainan dalam praktik pertanian tradisional. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perubahan ini sebagai sebuah revolusi: “'revolusi cendekiatani' akan menjadi perubahan terbaru yang dapat membantu memastikan pertanian memenuhi kebutuhan populasi global di masa depan.”  Sumber lain menyebut perubahan ini sebagai “Pertanian 4.0,” yang menunjukkan perannya sebagai revolusi pertanian besar keempat. Tanggal pasti terjadinya Revolusi Pertanian Keempat masih belum jelas. Forum Ekonomi Dunia mengumumkan bahwa “Revolusi Industri Keempat” (termasuk pertanian) akan berlangsung sepanjang abad ke-21, sehingga mungkin tahun 2000 atau segera setelahnya akan menandai dimulainya Pertanian 4.0.
Dalam beberapa hal, Revolusi Cendekiatani mengikuti pola revolusi pertanian sebelumnya. Para ahli memperkirakan adanya pergeseran lebih lanjut dari tenaga kerja, sedikit pergeseran dari modal, dan peningkatan penggunaan sumber daya manusia – meneruskan tren yang dimulai oleh Revolusi Pertanian Inggris.  Selain itu, banyak pihak memperkirakan bahwa reaksi sosial – mungkin akibat penggunaan kecerdasan buatan atau robot – akan muncul seiring dengan terjadinya revolusi keempat.    Karena kontroversi menyertai setiap transformasi masyarakat, revolusi cendekiatani bukanlah hal baru.
Di sisi lain, Revolusi Cendekiatani berbeda dari pendahulunya. Pertama, teknologi digital akan mempengaruhi seluruh bagian rantai nilai pertanian, termasuk segmen di luar pertanian.   Hal ini berbeda dengan tiga revolusi pertanian pertama, yang terutama berdampak pada teknik produksi dan teknologi pertanian. Kedua, peran petani memerlukan lebih banyak keterampilan analisis data dan lebih sedikit interaksi fisik dengan ternak/ladang.    Ketiga, meskipun pertanian selalu mengandalkan bukti empiris, volume data dan metode analisis akan mengalami perubahan drastis dalam revolusi digital.   Misalnya, sistem cendekiaternak yang terus memantau perilaku hewan Anda. Memberi Anda wawasan tentang perilaku mereka setiap saat sepanjang hari. Terakhir, peningkatan ketergantungan pada data besar dapat meningkatkan perbedaan kekuasaan antara petani dan penyedia layanan informasi,   atau antara petani dan pelaku rantai nilai besar (seperti supermarket).
Teknologi

Cendekiatani mencakup beragam teknologi, yang sebagian besar memiliki banyak penerapan di sepanjang rantai nilai pertanian. Teknologi ini mencakup, namun tidak terbatas pada:
Komputasi awan/alat analisis data besar
Kecerdasan buatan
Pembelajaran mesin
Teknologi buku besar terdistribusi, termasuk rantai blok dan kontrak pintar
Internet of Things, sebuah prinsip yang dikembangkan oleh Kevin Ashton </link> yang menjelaskan bagaimana objek mekanis sederhana dapat digabungkan menjadi suatu jaringan untuk memperluas pemahaman tentang objek tersebut
Teknologi komunikasi digital, seperti telepon seluler
Anjungan digital, seperti anjungan komersial umum digital, seperti bighaat, agribegri, krisikart India Menyediakan informasi digital, Pestisida, pengiriman produk agro ke depan pintu petani. aplikasi penasihat pertanian seperti Plantix menawarkan deteksi penyakit tanaman dengan cepat di benua mana dan secara ekonomi, atau situs web e-extension membantu petani meningkatkan keuntungan mereka.
Teknologi pertanian presisi, termasuk
Sensor, termasuk sensor makanan dan sensor tanah
Sistem panduan dan pelacakan (sering diaktifkan  dengan GPS, GNSS, RFID, IoT)
Teknologi input tingkat variabel
Kontrol bagian otomatis
Teknologi pencitraan canggih, termasuk citra satelit dan drone, untuk melihat gradien suhu, gradien kesuburan, gradien kelembapan, dan anomali di suatu lapangan
Mesin otomatis dan robot pertanian
Dampak adopsi cendekiatani

FAO memperkirakan dunia perlu memproduksi makanan sebanyak 56% lebih banyak (dibandingkan dengan tahun 2010, dengan pertumbuhan “bisnis seperti biasa”) untuk memberi makan lebih dari 9 miliar orang pada tahun 2050.  Selain itu, dunia menghadapi tantangan yang saling berkaitan seperti malnutrisi, perubahan iklim, sampah makanan, dan perubahan pola makan. Untuk menghasilkan “masa depan pangan yang berkelanjutan ,” dunia harus meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempertahankan (atau mengurangi) lahan yang digunakan untuk pertanian.  Cendekiatani dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menjadikan rantai nilai pertanian lebih efisien, adil, dan ramah lingkungan.
Dampak adopsi cendekiatani > Efisiensi

Teknologi digital mengubah aktivitas ekonomi dengan menurunkan biaya replikasi, transportasi, pelacakan, verifikasi, dan pencarian data. Karena penurunan biaya ini, teknologi digital akan meningkatkan efisiensi di seluruh rantai nilai pertanian.