Hukum tentang hewan di Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, ada sejumlah pasal yang menyebutkan hewan, binatang buas, dan ternak (ternak didefinisikan sebagai semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi). Delik-delik tentang penganiayaan hewan mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan dengan menggunakan hewan secara berlebihan (Pasal 540), penggunaan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta sabung ayam dan jangkrik (Pasal 544). Selain itu, terdapat pula delik bagi orang yang menghasut hewan, orang yang tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya menyerang orang atau hewan lain, dan orang yang memelihara hewan buas yang berbahaya (Pasal 490), serta bagi orang yang membiarkan hewan peliharaannya berjalan-jalan di kebun milik orang lain (Pasal 548).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, definisi ternak diubah menjadi, "hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian." Pengaturan tentang ternak atau hewan secara umum dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.
| Bab | Bagian | Pasal | Substansi |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang | Keenam. Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan | 336 | Pengusikan hewan, pencegahan hewan untuk tidak menyerang orang atau hewan, serta penjagaan dan pemeliharaan hewan buas |
| VIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang | Keenam. Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan | 337 | Penganiayaan hewan |
| VIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang | Keenam. Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan | 338 | Penggunaan hewan di luar kemampuan kodratnya, pemberian bahan atau obat yang membahayakan kesehatan hewan, dan pemanfaatan bagian tubuh hewan untuk tujuan yang tidak patut |
| VIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang | Ketujuh. Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum | 339 | Pembiaran hewan dan ternak tanpa penjagaan seperlunya di jalan umum |
| VIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang | Ketujuh. Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum | 340 | Pemasangan perangkap untuk binatang buas yang dapat membahayakan orang |
| VIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang | Kedelapan. Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan | 344 | Penjualan atau pendistribusian air susu hewan sakit atau yang dapat merugikan kesehatan atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih |
| IX. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan | Ketiga. Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak | 370 | Penggunaan surat jalan yang diberikan untuk ternak lain dalam pengangkutan ternak |
| XIII. Tindak Pidana Pemalsuan Surat | Ketiga. Pemalsuan terhadap Surat Keterangan | 399 | Pembuatan secara tidak benar atau pemalsuan surat pengantar bagi hewan atau ternak |
| XXIV. Tindak Pidana Pencurian | – | 477 | Pencurian ternak yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang |