Pemilihan umum Malaysia 2022
Dampak > Pembentukan pemerintahan federal

Hasil pemilihan umum menunjukkan walaupun Pakatan Harapan memenangkan kursi terbanyak, tidak ada koalisi yang menyentuh suara mayoritas sebanyak 112 kursi di Dewan Rakyat Malaysia.
Pada 19 November, pemimpin koalisi Gabungan Partai Sarawak Abang Johari Openg menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan Gabungan Rakyat Sabah. Ketua PN Muhyiddin Yassin mengklaim bahwa ia memiliki suara mayoritas untuk membentuk pemerintah federal, memberi bukti bahwa ia didukung oleh BN, GRS, dan GPS selain koalisinya sendiri. Namun, hal ini dibantah oleh ketua umum BN Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahwa BN belum berunding dengan PN dan GPS untuk membentuk pemerintahan dan juga memberi keterangan bahwa seluruh anggota BN sudah memberikan mandat kepadanya untuk memutuskan siapa yang akan dirangkul BN untuk membentuk pemerintahan.
Keesokan harinya, Anwar Ibrahim mengklaim bahwa ia memiliki dukungan mayoritas sebanyak 111 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan baru, namun ia menolak memberi keterangan siapa yang akan bekerja dengannya. Pernyataan ini dibuat tidak lama setelah Muhyiddin mengumumkan bahwa PN akan membentuk pemerintahan siapapun kecuali Pakatan Harapan.
Pada 21 November, pemimpin PH dan BN melakukan perundingan di Hotel Seri Pacific. Saat yang sama, batas waktu yang diberikan untuk membentuk pemerintahan diperpanjang oleh Yang Dipertuan Agung selama 24 jam, memundurkan batas waktu itu menjadi keesokan harinya. Saat bersamaan, Hamzah Zainudin mengklaim bahwa PN sudah mendapatkan 112 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan dengan Muhyiddin sebagai perdana menteri.
Pada 22 November, Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahwa BN tidak akan bekerja sama dengan PN dan PH untuk membentuk pemerintahan baru dan mempersiapkan diri untuk menjadi oposisi. Setelah ada penolakan di GPS, GPS menyatakan bahwa mereka menyerahkan keputusan pemerintahan baru tersebut kepada Yang Dipertuan Agung; sementara Partai Warisan mengutarakan dukungan terhadap pemerintah baru yang berisikan PH dan BN. Pihak Yang Dipertuan Agung menyatakan bahwa setelah menerima dan mengkaji nominasi perdana menteri, Yang Dipertuan Agung menyatakan bahwa "tidak ada seseorang yang menerima suara mayoritas untuk menjadi perdana menteri" dan memberi titah untuk Anwar dan Muhydidin untuk menghadap Yang Dipertuan Agung. Setelah pertemuan tersebut, Muhyiddin menyatakan bahwa Yang Dipertuan Agung merekomendasikan kepada PH dan PN untuk membentuk pemerintahan persatuan dan Muhyiddin memutuskan untuk menolak karena ia tidak sudi untuk bekerja sama dengan PH; sementara Anwar menanggapi pertemuannya dengan santai, mengakui bahwa tidak ada suara mayoritas dalam pembentukan pemerintah baru tapi "jika diberikan waktu, mungkin kita akan mendapatkan mayoritas itu".
Pada 23 November, Yang Dipertuan Agung memanggil anggota BN dan GPS menuju istana kerajaan. Namun, sebagian anggota PN dan BN bertemu di Hotel St. Regis.
Pada 24 November, Ahmad Maslan dari UMNO mengumumkan bahwa majelis agung partainya telah menyetujui untuk mengikuti permintaan Yang Dipertuan Agung untuk membentuk pemerintahan persatuan tanpa PN. Sementara itu, sekretaris jendral Hamzah Zainudin menyatakan bahwa PN berniat untuk membentuk pemerintahan persatuan; sementara Hajiji Noor dari GRS menyatakan bahwa koalisinya akan patuh kepada permintaan Yang Dipertuan Agung untuk membentuk pemerintahan persatuan, termasuk kemungkinan bahwa seluruh partai akan bergabung. Sekretaris jenderal DAP Anthony Loke Siew Fook menyampaikan permintaan maaf kepada Sarawak atas komentar buruk yang dilontarkan oleh seorang pemimpin DAP. Ketua umum DAP Lim Guan Eng ikut berminta maaf atas "pernyataan buruk yang melukai perasaan Menteri Besar Sarawak dan pemerintahan negeri GPS Sarawak", meminta GPS untuk "memulai kerja sama dengan awal yang baru".
Kemudian, pihak istana mengumumkan bahwa Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai perdana menteri oleh Yang Dipertuan Agung, Sultan Abdullah dari Pahang setelah ia berkonsultasi dengan raja raja lainnya di Majelis Raja-Raja. Anwar melaksanakan sumpah jabatannya pada jam 5 sore dan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Namun, Muhyiddin dengan keberatan tetap mengklaim bahwa ia memiliki 115 suara dukungan dan meminta Anwar untuk memberikan bukti; ini menyebabkan mantan perdana menteri Najib Razak untuk mengkritik Muhyiddin dan memintanya untuk menunjukkan bukti 115 suara mayoritas tersebut. Anwar menerima dukungan dari PH, BN, GPS, Warisan, Ikatan Demokrat Malaysia dan Partai Bangsa Malaysia beserta anggota independen. Anwar berjanji untuk melaksanakan pemunggutan mosi kepercayaan pada 19 Desember 2022 setelah anggota parlemen baru dilantik.
Pada 25 November, Anwar Ibrahim dan Hajiji Noor dari GRS mengumumkan bahwa GRS akan bergabung kedalam pemerintahan persatuan; membuatnya menjadi perdana menteri pertama sejak Abdullah Ahmad Badawi pada 2008 yang menerima dukungan 2/3 dari parlemen. Sementara itu, Muhyiddin mengakui kekalahan dan memberi ucapan selamat kepada Anwar, berterima kasih kepadanya atas undangan bergabung kepada PN, namun menolak undangan tersebut untuk bermain sebagai oposisi yang kredibel untuk memastikan "pemerintahan bebas korupsi".