Nepal
Sejarah > Kerajaan Nepal (1768–2008)

Artikel utama: Kerajaan Nepal
Di pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, seorang raja Gurkha, mulai mendirikan apa yang kini dikenal sebagai Nepal. Ia memulai misinya dengan mengamankan netralitas kerajaan-kerajaan di pegunungan sekitar. Setelah beberapa pertempuran dan pertarungan yang memakan korban, terutama Pertempuran Kirtipura, ia berhasil menaklukkan Lembah Kathmandu pada tahun 1769. Pater Giuseppe menjadi saksi langsung kemenangan Prithvi Narayan Shah dan menuliskan sebuah kesaksian yang mendetail.
Pemerintahan Gurkha mencapai puncaknya ketika teritori India Utara Kerajaan Kumaon dan Kerajaan Garwhal di timur, hingga Sikkim di barat, masuk ke dalam kendali Nepal. Terjadi sebuah persengketaan dengan Tibet mengenai kendali perlintasan pegunungan dan pedalaman lembah Tingri di Tibet, hingga akhirnya memaksa dinasti Qing di Tiongkok untuk berperang dalam Perang Sino-Nepal. Pada akhirnya, pihak Nepal terpaksa mundur dan membayar reparasi perang kepada Beijing.
Persengketaan antara Kerajaan Nepal dengan Perusahaan Hindia Timur Britania tentang kendali negara-negara di perbatasan Nepal berujung pada Perang Anglo-Nepal (1815-16). Pada awalnya, orang Inggris menganggap rendah orang Nepal dan akhirnya mereka kalah, hingga harus menambahkan jumlah tentara dari yang mereka rencanakan. Perang ini berakhir dengan Perjanjian Sugauli, yang mengembalikan daerah-daerah yang baru diambil Nepal, serta hak untuk merekrut tentara. Tanah kaum Madhesi yang mendukung Perusahaan Hindia Timur Britania dikembalikan sebagai hadiah bagi Nepal.
Faktionalisme di keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan. Pada tahun 1846, ditemukan suatu rencana yang mengatakan bahwa ratu yang waktu itu memimpin hendak membuang Jung Bahadur Kunwar, seorang pimpinan militer yang cepat naik kariernya. Hal ini berujung pada Pembunuhan massal Kot. Pertarungan bersenjata antara personel militer dan birokrat yang setia pada ratu berujung pada pembunuhan beberapa ratus pangeran di seluruh negeri. Jung Bahadur Kunwar menang dan menciptakan dinasti Rana. Ia kemudian dikenal sebagai Jung Bahadur Rana.
Raja kemudian dijadikan sebagai figur simbolis, dan peran Perdana Menteri dibuat penting dan turun-temurun. Kaum Rana amat pro-Inggris dan membantu mereka pada Pemberontakan di India 1857 (dan kemudian di kedua Perang Dunia). Beberapa bagian daerah Terai, yang berisi orang non-Nepal, diberikan kepada Nepal oleh Inggris, sebagai simbol persahabatan untuk bantuan militernya menjaga kendali Inggris di India selama pemberontakan. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal menandatangani perjanjian persahabatan formal yang mengungguli Perjanjian Sugauli tahun 1816.
Perbudakan legal di Nepal dibatalkan pada tahun 1924. Namun demikian, di Nepal masa kini, ada sekitar 234.600 orang (sekitar 0,82%) yang diperbudak. Perbudakan akibat hutang, bahkan yang termasuk anak penghutang, adalah masalah sosial besar di daerah Terai. Kepemimpinan Rana sarat dengan tirani, kebobrokan moral, ekploitasi ekonomi, serta persekusi agama.
Pada akhir tahun 1940an, gerakan serta partai politik prodemokrasi yang baru muncul di Nepal amat kritis terhadap otokrasi Rana. Sementara itu, dengan invasi Tibet oleh Tiongkok pada tahun 1950an, India mulai mencoba menyeimbangkan ancaman militer yang mulai muncul di bagian utaranya dengan mendekati Nepal. India mensponsori Raja Tribhuvan (yang memimpin dari tahun 1911–55) sebagai pemimpin baru Nepal pada tahun 1951, serta sebuah pemerintahan baru, yang terutama terdiri dari Kongres Nepal, dan mengakhiri hegemoni Rana di dalam kerajaan.
Setelah beberapa tahun berseteru mengenai kekuasaan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra (yang memimpin 1955-72) kemudian membatalkan eksperimen demokrasi pada tahun 1959 dan sistem "nonpartai" Panchayat didirikan untuk memimpin Nepal hingga tahun 1989, ketika "Jan Andolan" (Gerakan Rakyat) memaksa Raja Birendra (memimpin 1972–2001) untuk menerima reformasi konstitusional dan menciptakan parlemen multipartai yang mulai beroperasi pada Mei 1991. Pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal mulai mengadakan pergerakan bersenjata untuk mengubah sistem parlementer kerajaan dengan republik rakyat sehingga terjadi Perang Sipil Nepal dan lebih dari 12.000 orang meninggal.
Pada 1 Juni 2001, terjadi pembunuhan massal di istana kerajaan. Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan tujuh anggota kerajaan lainnya, mati terbunuh. Pelakunya diperkirakan adalah Pangeran Dipendra, yang diduga bunuh diri tidak lama kemudian. Pembunuhan massal ini konon adalah respons Dipendra terhadap pelarangan orang tuanya untuk menikahi istrinya. Namun demikian, terdapat spekulasi dan keraguan warga Nepal tentang siapa yang bertanggung jawab.
Setelah pembunuhan massal itu terjadi, saudara laki-laki Raja Birendra, Gyanendra, mendapatkan takhta. Pada 1 Februari 2005, Raja Gyanendra membatalkan pemerintahan dan mengambil kekuasaan eksekutif penuh untuk menghabisi gerakan bersenjata Maois. Akan tetapi, inisiatif ini tidak berhasil karena kaum Maois sudah kuat bertahan di sejumlah besar perbatasan negeri, namun mereka belum bisa mengalahkan militer dari kota-kota besar. Pada September 2005, kaum Maois mendeklarasikan gencatan senjata tiga bulan untuk melakukan negosiasi.
Sebagai hasil dari pergerakan demokrasi tahun 2006, Raja Gyanendra setuju untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006, Majelis Representasi Rakyat yang dibubarkan kembali didirikan. Dengan otoritas kedaulatan yang baru didapat, Majelis itu kemudian melakukan voting dan menentukan bahwa kekuasaan raja harus dipersempit dan Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler, mengakhiri status resmi Nepal sebagai Kerajaan Hindu, pada 18 Mei 2006. Pada 28 Desember 2007, parlemen merilis undang-undang yang mengamendemen Pasal 159 konstitusi, mengganti kata-kata "Hukum mengenai Raja" menjadi "Hukum mengenai Kepala Negara", mendeklarasikan Nepal sebagai sebuah republik federal, dan dengan demikian membatalkan monarki. Undang-undang ini memiliki kekuasaan hukum sejak 28 Mei 2008.