Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

| Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  Kementerian HukumRepublik Indonesia |
| --- | --- |

Gambaran umum
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
Susunan organisasi
Direktur Jenderal: Ir. Razilu, M.Si., CGCAE
Sekertaris Direktorat Jenderal: Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri: Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis: Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
Direktur Teknologi Informasi: Ika Ahyani Kurniawati, S.H., LL.M.
Direktur Penegakan Hukum: Kombes Pol. Arie Ardian Rizhadi, S.I.K., M.Si.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang: -
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi: -
 
Situs web
https://dgip.go.id
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (disingkat Ditjen KI atau DJKI) merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
| l b Kementerian Hukum Republik Indonesia |
| --- | --- | --- |
Menteri: Supratman Andi Agtas • Wakil Menteri: Edward Omar Sharif Hiariej
| Unsur pembantu pimpinan |  Sekretariat Jenderal  |  |
| Unsur pelaksana |  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  |  |
| Unsur pengawas |  Inspektorat Jenderal  |  |
| Unsur pendukung |  Badan Pembinaan Hukum Nasional  Badan Strategi Kebijakan Hukum  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia  |  |
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah |  Kantor wilayah  BHP  |  |