stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Sejarah > Masa sulit dan peperangan > Periode 1811-1813

Tahun 1811, Prancis yang saat itu menguasai Belanda melakukan perjanjian dengan Inggris untuk menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris, termasuk Yogyakarta. Momentum masuknya Inggris ke Yogyakarta dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwana II untuk kembali bertahta. Ia menurunkan anaknya kembali menjadi Adipati Anom, kemudian memecat dan menghukum patih Danureja II yang dekat dengan Belanda.
Meski demikian, sikap Sultan kepada Inggris sama saja dengan sikapnya kepada Belanda. Hubungan Sultan dengan anaknya juga sempat memanas, terlebih sang anak lah yang membuat dirinya dimakzulkan saat itu. Belum lagi nyaris terjadi pertumpahan darah antara utusan Thomas Stamford Raffles, Gubernur Inggris dengan kerabat keraton di depan Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari singgasana Sultan, sewaktu wakil gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811.
Puncaknya ketika Inggris membongkar surat-menyurat antara Sultan dengan Susuhunan Pakubuwana IV yang sedang pura-pura membantunya untuk melawan Inggris. Alhasil Inggris menyerang Yogyakarta secara besar-besaran selama dua hari mulai tanggal 19 Juni 1812, dibantu dengan pasukan dari Sepoy (India) serta beberapa pasukan dari Mangkunegaran dan Surakarta. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Geger Sepoy atau Geger Sepehi, yang mengakibatkan beberapa kerugian bagi Yogyakarta:
Beberapa bangunan di keraton hancur lebur, salah satunya adalah Pojok Beteng Lor Wetan yang dibangun oleh Sultan sendiri dan Ndalem Sawojajar yang merupakan tempat tinggal putra mahkota
Sultan Hamengkubuwana II kembali diturunkan dan diasingkan ke Pulau Pinang (kini menjadi Penang di Malaysia), tahta kembali diduduki oleh Adipati Anom Hamengkubuwana III
Yogyakarta harus kehilangan beberapa wilayah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya
Karya-karya sastra dan aset keraton yang dibuat pada masa Sultan Hamengkubuwana II diambil oleh Raffles untuk dibawa ke negaranya
Pangeran Natakusuma yang merupakan tawanan politik pada masa Belanda dibebaskan dan dijadikan pangeran miji (pangeran merdeka) dengan gelar Paku Alam I serta berhak atas sebidang wilayah di timur keraton dan di pesisir Kulon Progo, yang menjadi cikal bakal dari Kadipaten Pakualaman
Sejarah > Masa sulit dan peperangan > Periode 1813-1823

Periode ini ditandai dengan kembalinya pemerintahan Hindia Belanda setelah perang Napoleon. Sultan Hamengkubuwana III wafat pada tahun 1814, dan tahta digantikan oleh Pangeran Adipati Anom yang masih sangat belia, yakni Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Ibnu Jarot naik tahta pada umur 10 tahun dengan gelar Sultan Hamengkubuwana IV. Mudanya usia Sultan saat itu, memunculkan pembentukan wali sultan yang didapuk oleh Paku Alam I.
Masa-masa ini ditandai dengan pengaruh Belanda yang semakin kuat di Yogyakarta, terlebih setelah naiknya Patih Danureja IV. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton, dan mendukung pelaksanaan sistem Sewa Tanah untuk swasta yang merugikan rakyat kecil. Kebijakan politik ini menuai beberapa kecaman dari beberapa pihak di dalam keraton, salah satunya dari Pangeran Diponegoro, kakak Sultan sekaligus sosok yang mengangkatnya menjadi seorang patih.
Pemerintahan Hamengkubuwana IV secara mandiri baru dimulai pada 20 Januari 1820, setelah Paku Alam I meletakkan jabatannya selaku wali Sultan. Pemerintahan mandiri tersebut tidak berlangsung lama, hanya tiga tahun. Pada Desember 1823, Hamengkubuwana IV wafat di usia yang masih cukup muda, 19 tahun.
Sejarah > Masa sulit dan peperangan > Periode 1823-1830

Hamengkubuwana IV digantikan oleh anaknya, Gusti Raden Mas Gatot Menol yang saat itu masih berusia tiga tahun dengan gelar Sultan Hamengkubuwana V. Sama seperti ayahnya yang memiliki wali karena diangkat menjadi raja pada usia muda, ia juga memiliki wali yang berjumlah empat orang, yakni Ratu Ageng (Nenek), GKR Ratu Kencono (Ibu), Pangeran Mangkubumi (Saudara kakek) dan Pangeran Diponegoro (Paman).
Pada periode awal pemerintahannya, Yogyakarta masih diwarnai kemelut akibat intrik politik Belanda dan Patih Danureja IV yang bertindak semena-mena. Hal ini kembali memunculkan kemarahan di benak Pangeran Diponegoro selaku wali Sultan saat itu. Belanda juga berniat untuk menyingkirkan Diponegoro dari keraton demi memuluskan rencana mereka.
Puncaknya terjadi pada tahun 1825, ketika Diponegoro bersama pengikutnya menyatakan perang melawan Belanda. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Jawa, dan berlangsung selama lima tahun lamanya hingga tertangkapnya Diponegoro pada tahun 1830.
Perang tersebut sebenarnya membuat Belanda kewalahan hingga akhirnya pada 1826 Belanda menurunkan Sultan Hamengkubuwana V, dan mengangkat Kembali Sultan Hamengkubuwana II yang saat itu masih menjalani pengasingan, dengan tujuan untuk meredakan perang tersebut. Namun, Hamengkubuwana II yang saat itu juga telah berusia lanjut terkesan enggan untuk mendamaikan perang hingga wafatnya pada tahun 1828.
Sejarah > Masa pemulihan dan kestabilan politik > Periode 1830-1855

Setelah Perang Jawa, Yogyakarta mengalami kerugian yang cukup besar. Yogyakarta harus melepas seluruh wilayah manca nagara nya untuk diambil oleh Belanda, menyisakan wilayah di sekitar negara agung dan kutha negara saja. Selain itu, rakyat juga dihadapi dengan trauma yang cukup berat akibat perang yang berkelanjutan selama lima tahun dan menimbulkan banyak korban jiwa.
Situasi tersebut membuat Sultan Hamengkubuwana V yang saat itu telah memimpin secara mandiri, menjalankan taktik perang pasif atau taktik main aman, dimana Sultan melakukan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Ia mengharapkan dengan dekatnya pihak keraton dengan pemerintahan Belanda akan ada kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga k esejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara.
Berjalannya politik perang pasif memang membuat situasi politik di Yogyakarta menjadi lebih stabil. Namun, taktik tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian kerabat keraton dan para abdi dalem, salah satunya dari adik kandung Sultan sendiri, Gusti Raden Mas Mustojo. Ia menilai sikap Sultan tersebut menurunkan kewibawaan keraton, dan malah membuat keraton menjadi pengecut karena tunduk pada Belanda. Alhasil terjadi ketegangan antara dua belah pihak pada saat itu.
Sejarah > Masa pemulihan dan kestabilan politik > Periode 1855-1867

Sultan Hamengkubuwana V wafat pada tahun 1855 karena ditikam oleh selirnya sendiri, yakni Kangjeng Mas Hemawati. Sampai saat ini, tidak diketahui apa penyebab selir tersebut berani membunuh Sultan. Sedangkan saat itu kursi putra mahkota belum diisi, dikarenakan calon putra mahkota sedang dikandung oleh permaisuri Sultan, yakni GKR Sekar Kedhaton. Alhasil, tahta diserahkan kepada Gusti Raden Mas Mustojo dengan gelar Sultan Hamengkubuwana VI. Kendati demikian statusnya hanyalah sementara, ia berjanji kelak akan menyerahkan tahta kepada putra mahkota dari kakaknya bila telah dewasa.
Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana VI justru malah mengikuti jejak almarhum kakaknya yang mendekat kepada Belanda. Hal tersebut tak sejalan dengan sikapnya yang sangat keras menentang kakaknya dulu. Beberapa pemberontakan hampir terjadi pada masanya, namun teratasi berkat kecerdikan dan ketangguhan patih Danureja V saat itu. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan situasi politik yang sudah sangat stabil, membuat keraton mulai menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan.
Sejarah > Masa pemulihan dan kestabilan politik > Periode 1867-1921

Yogyakarta dilanda gempa besar pada 10 Juni 1867 yang membuat beberapa bagian di keraton dan aset keraton rusak berat, termasuk Tugu Golong Gilig yang telah ada sejak masa Hamengkubuwana I. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tanggal 20 Juli 1877, Hamengkubuwana VI wafat dan tahta malah diberikan oleh anaknya yang sebelumnya telah diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom, yakni Gusti Raden Mas Murtejo. Pengangkatan Murtejo ditentang oleh permaisuri Sultan Hamengkubuwana V yang awalnya dijanjikan tahta untuk anaknya, Gusti Raden Mas Timur Muhammad yang telah dewasa. Namun, ia malah diadili dan dihukum buang ke Manado dengan tuduhan pembangkangan terhadap raja.
Pada masa Sultan Hamengkubuwana VII, Yogyakarta mengalami masa kejayaan. Adanya politik pintu terbuka (opendeur politiek) yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal 1920-an memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda dan Yogyakarta. Kebetulan, politik pintu terbuka tersebut sudah sesuai dengan peraturan agraria (agrarische wet) yang berlaku di Yogyakarta, sehingga menguntungkan keraton.
Kekayaan yang diperoleh digunakan oleh Sultan untuk merevitalisasi dan merenovasi sebagian fasad dan bangunan milik keraton yang rusak akibat gempa bumi. Sultan juga membangun banyak pabrik gula di wilayah Yogyakarta. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar ƒ200.000,00.
Yogyakarta juga mengalami masa transisi menuju ke arah modern pada masa Sultan Hamengkubuwana VII. Beberapa fasilitas pendidikan modern dibangun di sekitar keraton. Sultan juga mendukung perkumpulan pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo dan Muhammadiyah.
Sejarah > Masa kemerdekaan dan revolusi nasional > Periode 1945-1946

Pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Sehari setelahnya, Sultan Hamengkubuwana IX mengucapkan selamat kepada Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945, dikirimkan lagi telegram oleh Hamengkubuwana IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta, menegaskan bahwa Yogyakarta "sanggup berdiri di belakang pimpinan"; diikuti oleh Paku Alam VIII Peristiwa ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. Dukungan tersebut berlanjut hingga tanggal 5 September 1945, dimana Sultan mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Paku Alam VIII juga menyatakan amanat setelahnya atas Kadipaten Pakualaman dan menjadi wakil pemimpin Yogyakarta. Konsep ini disebut dengan konsep dwi tunggal, dimana dua pemimpin bersama-sama membantu untuk membangun negara Indonesia. Realisasi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1945, sehari setelah telegram dari Yogyakarta tiba.
Pada Januari 1946, situasi politik di Jakarta sedang tidak stabil, dikarenakan terjadinya pertikaian antara kelompok pro-Republik dengan kelompok pro-Belanda. Atas dasar situasi tersebut, Sultan mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia saat itu untuk memindahkan ibu kota negara menuju Yogyakarta. Usulan kepindahan tersebut disambut baik oleh Soekarno, sehingga rombongan pemerintah Republik menuju Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946 dengan kereta luar biasa.
Hamengkubuwana IX dinilai menjadi figur yang mampu meredam adanya pergolakan anti swapraja–seperti yang terjadi di Surakarta dan sebagian Sumatra–di Yogyakarta yang bisa melengserkan dirinya dan menghapuskan pemerintahan monarki Yogyakarta.
Sejarah > Masa kemerdekaan dan revolusi nasional > Periode 1946-1950

Pada periode ini, terjadi pengintegrasian wilayah ke dalam Republik Indonesia. wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi daerah-daerah sebagai berikut:
Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,
Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,
Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,
Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,
Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.
Kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif. Bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan Abdi Dalem Keprajan. Birokrasi kerajaan inilah yang akan menjadi tulang punggung utama Kabupaten dan Kota  sampai tahun 1950.
Tahun 1950, diterbitkan UU No. 3 Tahun 1950 (BN 1950 No. 3) yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950 (BN 1950 No. 48). Tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950 (BN 1950 No. 58).
Berlakunya undang-undang tersebut membuat birokrasi pemerintahan harus dipisahkan dengan monarki. Alhasil, posisi Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pemangku adat budaya Jawa, khususnya Gaya Yogyakarta. Sedangkan di pemerintahan, Sultan tetap menjadi pemimpin daerah istimewa tingkat I dibawah Presiden.
Sejarah > Masa Republik > Periode 1950-1989

Bergabungnya Kesultanan Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia membuat keraton menjadi terbuka terhadap masyarakat. Beberapa kesenian yang sebelumnya tidak boleh keluar dari keraton sama sekali, diizinkan oleh Sultan. Beberapa aset dan pusaka kesultanan juga diizinkan dilihat oleh umum dengan dibukanya museum keraton Yogyakarta.
Pada tanggal 7 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwana IX wafat. Sebelumnya, ia telah mempersiapkan anak laki-laki tertuanya, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi untuk menggantikannya. Mangkubumi resmi ditunjuk menjadi Adipati Anom setelah musyawarah keluarga. Pengukuhannya sebagai Adipati Anom dilangsungkan beberapa saat sebelum penobatannya menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwana X pada bulan Maret 1989. Itu adalah kali pertama Yogyakarta melaksanakan penobatan raja tanpa campur tangan kolonial Belanda.
Wilayah dan penduduk > Wilayah

Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibu kota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).
Nagari Ngayogyakarta meliputi:
(1) Kota tua Yogyakarta (di antara Sungai Code dan Sungai Winongo), dan
(2) Daerah sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara.
Nagara Agung meliputi:
(1) Daerah Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak] bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan),
(2) Daerah Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu),
(3) Daerah Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen antara Sungai Bagawanta dan Sungai Progo),
(4) Daerah Siti Panekar (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang), dan
(5) Daerah Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu wilayah di antara Gunung Merapi dengan Samudra Hindia]).
Manca Nagara meliputi:
1. Wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:
- Madiun Kota
- Magetan
- Caruban
- Sebagian Pacitan;
2. Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah:
- Kertosono
- Berbek
- Godean
- Kalangbret
- Ngrowo;
3. Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (Mojokerto);

4. Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah:
- Jipang (Ngawen) dan
- Teras Karas (Ngawen);
5. Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah:
- Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram)
- Warung (Kuwu-Wirosari)
- Sebagian Grobogan.
Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kesunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.
Dalam perjalanan waktu wilayah tersebut berkurang akibat perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kesultanan Yogyakarta dengan Kesunanan Surakarta. Wilayah Kesultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kabupaten Kota Pakualaman).
Wilayah dan penduduk > Penduduk

Pembagian wilayah menurut Perjanjian Palihan Nagari juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (abdi Dalem) dan rakyat (kawula Dalem) yang menggunakan atau memakai wilayah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu yang menggunakan sistem lungguh (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu perjanjian berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada 1930 penduduk meningkat menjadi 1.447.022 jiwa.
Dalam strata sosial, penduduk dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu bangsawan (bandara), pegawai (abdi Dalem) dan rakyat jelata (kawula Dalem). Sultan yang merupakan anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak dalam sistem sosial. Anggota lapisan bangsawan ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan yang pernah atau sedang memerintah. Namun hanya bangsawan keturunan 1-4 (anak, cucu, anak dari cucu, dan cucu dari cucu) dari Sultan yang termasuk Keluarga Kerajaan dalam artian mereka memiliki kedudukan dan peran dalam upacara kerajaan.
Lapisan pegawai mendasarkan kedudukan mereka dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan. Lapisan ini dibedakan menjadi tiga yaitu pegawai Keraton, pegawai Kepatihan, Kabupaten, dan Kapanewon, serta pegawai yang diperbantukan pada pemerintah penjajahan. Lapisan rakyat jelata dibedakan atas penduduk asli dan pendatang dari luar. Selain itu terdapat juga orang-orang asing maupun keturunannya yang bukan warga negara Kesultanan Yogyakarta yang berdiam di wilayah kesultanan.
Hukum dan peradilan

Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman tertinggi berada di tangan Sultan. Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta, terdapat empat macam badan peradilan, yaitu Pengadilan Pradata, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, dan Pengadilan Darah Dalem.
Pengadilan Pradata merupakan pengadilan sipil yang menangani masalah kasus pidana maupun perdata.
Pengadilan Bale Mangu merupakan pengadilan khusus yang menangani tata urusan pertanahan dan hubungan antar tingkat antara pegawai kerajaan.
Al Mahkamah Al Kabirah atau yang sering disebut dengan Pengadilan Surambi adalah pengadilan syar’iyah yang berlandaskan pada Syariat (Hukum) Islam. Pengadilan ini merupakan konsekuensi dari bentuk Pemerintahan Yogyakarta sebagai sebuah Kesultanan Islam. Mulanya pengadilan ini menangani ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga) seperti nikah dan waris, serta jinayah (hukum pidana). Dalam perjalanannya kemudian berubah hanya menangani ahwal al-syakhsiyah nikah, talak, dan waris.
Pengadilan Darah Dalem atau Pengadilan Pancaniti merupakan pengadilan khusus (Forum Privilegatum) yang menangani urusan yang melibatkan anggota keluarga kerajaan. Pengadilan ini sebenarnya terdiri dari dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Karaton Darah Dalem dan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem.
Perubahan bidang kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kesultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradata sampai dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (Landraad) di Yogyakarta. Akhirnya Pengadilan Pradata dan Bale Mangu dihapuskan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Setelah Kesultanan Yogyakarta menyatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem.
Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang disebut dengan nama Kitab Angger-angger yang disusun bersama oleh Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadasa, Angger Gunung, Angger Nawala Pradata Dalem, Angger Pradata Akhir (khusus Yogyakarta), dan Angger Ageng. Seiring dengan berdirinya Landraad Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht.
Ekonomi dan agraria

Sumber ekonomi utama yang tersedia bagi Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak bisa lepas dari sistem agraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua bentuk yaitu tanah yang diberikan Sultan kepada anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan kepada pegawai kerajaan. Tanah tersebut berlokasi teritori Nagara Agung, khususnya daerah Mataram, dan disebut sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang berada dalam pemeliharaan para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh masyarakat umum sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka menyetor sebagian hasil panen sebagai bentuk pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka tidak diijinkan untuk menjualnya.
Selain itu kerajaan juga menerima penerimaan yang besar dari penebangan hutan kayu keras dalam skala besar sejak Sultan HB I. Pada 1821 pemerintahan Hindia Belanda memperoleh hak atas hasil penebangan dari hutan kayu keras dan istana bertanggung jawab atas manajemen dan eksploitasinya. Pada 1848 sebuah peraturan mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah jajahan dan dalam ganti rugi Sultan memperoleh biaya penebangan dan pengangkutan kayu. Pada 1904 di masa pemerintahan Sultan HB VII, manajemen hutan kayu keras di Gunung Kidul diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai kompensasi atas persetujuan itu, istana memperoleh kayu keras gratis untuk konstruksi istana Ambar Rukmo dan Ambar Winangun.
Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta, terutama setelah 1830, adalah kopi, tebu, nila, dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah perkebunan yang semula ada 20 buah pada tahun 1839 meningkat menjadi 53 pada tahun 1880, seiring pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.
Restrukturisasi pada zaman Sultan HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara akurat jumlah produksi beras, ternak, dan produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal guna meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta dijadikan romusa oleh Jepang.