Pengelolaan Industri Strategis Indonesia
Masa Orde Baru

Proses industrialisasi modern di Indonesia sendiri mulai berlangsung sejak dekade 1970-an. Tokoh sentralnya adalah B. J. Habibie. Tahun 1974 Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi mendirikan divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina yang kemudian berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (cikal bakal PT IPTN dan PT DI) pada tahun 1976 dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 1978. Perlahan tapi pasti, pemerintah menata strategi penguasaan teknologi dan pembangunan industri dengan membentuk Tim Pengembangan Industri Hankam tahun 1980 dan dilanjutkan dengan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS) tahun 1983. Hasil kajian TPPIS menghasilkan pembentukan BPIS tahun 1989. BPIS menjadi tonggak awal proses industrialisasi strategis yang modern di Indonesia.
Sebelumnya, Pembinaan dan pengelolaan BUMN Industri Strategis berada pada Departemen teknis terkait sehingga pembinaan dan pengelolaannya belum terintegrasi dengan baik, kemudian pada tahun 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 44 tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis maka sepuluh industri dinamakan BUMN Industri Strategis dengan tujuan pemerintah ingin membangun dan mengembangkan industri pertahanan dan kemandirian Pertahanan dan Keamanan (HANKAM). Lembaga Pemerintah Non Departemen BPIS ini diketuai langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu B.J Habibie sendiri. BPIS ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Industri Strategis tersebut.
10 BUMN Strategis tersebut diantaranya:
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PINDAD;
Perusahaan Umum (PERUM) Dahana;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Krakatau Steel;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Boma Bisma Indra;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Kereta Api;
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Seiring dibentuknya BPIS, maka dikeluarkan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) yang merupakan lembaga pembina BPIS. Susunan DPIS sebagaimana Keppres 56 tahun 1989 terdiri dari:
Ketua: Presiden
Wakil Ketua: Menneg Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota:
Menteri Perindustrian
Menteri Perhubungan
Menteri Pertahanan dan Keamanan
Menteri Keuangan
Menteri Perdagangan
Menneg Perencanaan Pembangunan/Ka BAPPENAS
Sejak tahun 1989 hingga 1998, telah banyak dilakukan perencanaan program dan pembuatan road map pengembangan industri strategis sebagai ujung tombak industri pertahanan menuju kemandirian hankam dengan dua target atau sasaran utama yaitu menjadi "Industri Maritim dan Industri Dirgantara terkemuka pada tahun 2015". Untuk menunjang hal ini maka kesepuluh industri strategis dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Teknologi sesuai dengan jenis industrinya yaitu:
PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Pusat Unggulan Industri Pesawat Terbang/Dirgantara
PT PAL Indonesia Pusat Unggulan Industri Maritim
Penujang Industri
PT Pindad Pusat Unggulan Industri Senjata/Pertahanan
PT Dahana Pusat Unggulan Industri Munisi
PT Krakatau Steel Pusat Unggulan Industri Baja
PT Barata Indonesia Pusat Unggulan Industri Alat Berat
PT Boma Bisma Indra Pusat Unggulan Industri Permesinan/Diesel
PT Industri Kereta Api Pusat Unggulan Industri Kereta Api
PT Industri Telekomunikasi Indonesia Pusat Unggulan Industri Telekomunikasi
PT LEN Industri Pusat Unggulan Industri Elektronika dan Komponen
Pada 10 Agustus 1995 terdapat hari bersejarah yaitu penerbangan perdana pesawat N-250 PA-1 dengan sandi "Gatotkaca" buatan IPTN di Bandung Pesawat tersebut terbang selama 55 menit dengan 50 penumpang. Saat itu, event bersejarah tersebut (video) membanggakan masyarakat sebagai prestasi putera-puteri bangsa. Sehingga dalam rangka menumbuhkan sikap dan kehendak untuk mengembangkan dan menghargai pretasi yang lebih tinggi di bidang teknologi, Presiden Soeharto menerbitkan Keppres 71 1995 tanggal 6 Oktober 1995 yang menyatakan setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai "Hari Kebangkitan Teknologi Nasional" Peringatan tersebut masih diperingati sampai saat ini.