Martinus Putuhena
Karier > Masa Republik Indonesia Serikat

Christiaan R.S. Soumokil, Wakil Perdana Militer Negara Indonesia Timur (pada Kabinet J.E. Tatengkeng 27 Desember 1949 – 14 Maret 1950), menolak militer Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Gubernur Militer. Lewat perundingan di Makassar antara Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Kolonel Abdul Haris Nasution, Presiden NIT Soekawati, dan Wakil Perdana Menteri NIT Soumokil disepakati :
Penjagaan keamanan tetap menjadi tugas Negara Indonesia Timur.
Di Negara Indonesia Timur tidak ditempatkan seorang Gubernur Militer.
Kalau keadaan di Negara Indonesia Timur tidak bisa ditangani pemerintah, diizinkan untuk mencari bantuan dari tentara Republik Indonesia Serikat.
Berhubung di Negara Indonesia Timur belum ada tentara Republik Indonesia Serikat, soal keamanan dan ketertiban dibebankan pada suatu komisi yang terdiri atas: Ir. M. Putuhena sebagai Ketua, Letnan Kolonel Mokoginta sebagai anggota, dan Mayor Nanlohy sebagai anggota.
Penempatan Ir. Martinus Putuhena sebagai Ketua Komisi Militer Negara Indonesia Timur itu diputuskan melalui Surat Perintah Koordinator Keamanan No. 02/KK/1949 yang dikeluarkan pada 25 Desember 1949, dan ditandatangani oleh Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwana IX.
Komisi militer tiba di Makassar pada 27 Desember 1949. Kebetulan pada hari itu di Belanda dan di Jakarta dilangsungkan serah terima kekuasaan dari Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
Jabatan Ketua Komisi Militer Negara Indonesia Timur dipegang Martinus Putuhena hingga awal Februari 1950, ketka Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat mengangkat Letnan Kolonel Mokoginta sebagai Komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pada 11 Februari 1950, Martinus Putuhena diangkat menjadi penasehat Komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Jabatan itu hanya dipegangnya selama beberapa pekan, sebelum ia kembali ke Jakarta.
Surat penunjukkan Ir. Martinus Putuhena sebagai penasehat Komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil dilaksanakan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan No: 64/MP/50 yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Letjen Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada 11 Februari 1950.
Condongnya tokoh-tokoh Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia membuat beberapa tokoh Maluku gerah. Oleh karena itu, tidak seperti di negara bagian/daerah otonom lain, sebagian elite di Negara Indonesia Timur mempunyai kecurigaan tersendiri terhadap Republik Indonesia, khususnya TNI. Mereka mencurigai TNI yang didominasi oleh orang-orang Jawa berniat untuk mendominasi di Negara Indonesia Timur. Itu sebabnya, mantan Wakil Perdana Menteri dan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Soumokil dan rekan-rekannya secara diam-diam pergi meninggalkan Makassar menuju Ambon dan mendirikan Republik Maluku Selatan.
Langkah yang dilakukan oleh Soumokil dan rekan-rekannya mendapatkan dukungan dari eks anggota KNIL di Maluku, yang enggan bergabung dengan APRIS yang berintikan TNI. Pada 25 April 1950, berdirilah Republik Maluku Selatan yang wilayahnya mencakup Seram, Ambon, dan Buru.
Untuk mengatasi pemberontakan itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat menetapkan beberapa langkah. Pertama, melakukan perundingan. Kedua, apabila perundingan itu tidak berhasil, maka akan dilakukan blokade atas Pulau Ambon tempat konsentrasi pasukan KNIL. Blokade itu dimaksudkan untuk memaksa diadakannya perundingan. Ketiga, jika blokade itu tidak berhasil, maka akan dilakukan pendaratan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
Republik Indonesia Serikat kemudian mengirimkan delegasi untuk mengadakan perundingan dengan pemberontak yang menamakan diri Republik Maluku Selatan. Delegasi Republik Indonesia Serikat itu dipimpin oleh Menteri Kesehatan RIS Johannes Leimena. Johannes Leimena mengajak beberapa tokoh putra daerah asal Ambon untuk turut bergabung, yakni Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Martinus Putuhena dan Ketua Senat Republik Indonesia Serikat A.M. Pellaupessy. Sewaktu delegasi singgah di Surabaya, ikut bergabung pula dr. Gustaf Rehatta, tokoh Jong Ambon.
Ketika delegasi singgah di Makassar sebelum meneruskan perjalanan ke Ambon, kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Pupella untuk bertemu dengan Martinus Putuhena, yang dicalonkannya menggantikan Perdana Menteri NIT Diapari. Pencalonan sebagai Perdana Menteri NIT, menjadikan Martinus Putuhena harus tinggal di Makassar untuk menyiapkan pembentukan kabinet baru. Setelah melakukan surat-menyurat dengan Menteri Pertahanan RIS Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Presiden RIS Soekarno, Johannes Leimena menyetujui Martinus Putuhena menjadi Perdana Menteri ke-6 NIT.
Tugas Perdana Menteri NIT Martinus Putuhena dan kabinet yang dibentuknya sangat jelas, yakni menggabungkan NIT dengan Republik Indonesia itu bukanlah hal yang mudah karena Martinus Putuhena dan anggota kabinetnya yang pro Republik Indonesia harus membina kerja sama erat dengan Parlemen NIT serta menggalang hubungan baik dengan para Raja dan tokoh di wilayah NIT.
Semua itu sejalan dengan apa yang digariskan Konferensi Segi Tiga, yang dibuka di Jakarta oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta, 9 April 1950. Dari Republik Indonesia Serikat hadir Menteri Dalam Negeri Ida Anak Agung Gde Agung dan Menteri Kesehatan Johannes Leimena, dari Republik Indonesia (Yogyakarta) hadir Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim Harahap dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Mananti Sitompoel, serta dari NIT hadir dr. W.J. Ratulangi, Kapten Julius Tahija, dr. S. Binol, Burhanuddin, dr. Teng Tjing Leng, dan Sahetapy Engel. Keesokan harinya, 10 April 1950, Konferensi Segi Tiga itu menghasilkan tiga kesepakatan :
Persoalan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur harus diselesaikan berdasarkan semangat persatuan bangsa.
Republik Indonesia tidak mempunyai niat untuk meleburkan suatu pemerintah daerah/negara bagian tanpa persetujuan rakyat daerah itu.
Persoalan Negara Indonesia Timur akan ditentukan rakyatnya secara demokratis.
Sementara itu, delegasi yang dipimpin oleh Johannes Leimena yang berunding dengan Republik Maluku Selatan melanjutkan perjalanan ke Ambon, tanpa Martinus Putuhena yang menetap di Makassar. Pada 30 April 1950, mereka tiba di Teluk Ambon dengan kapal perang korvet Hang Tuah. Di sana, mereka hanya bertemu dengan syahbandar Ambon yang ditugaskan pemberontak untuk menyerahkan sepucuk surat. Isi surat itu adalah Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebelum berunding, harus lebih dulu mengakui eksistensi Republik Maluku Selatan. Oleh karena Johannes Leimena menolak, permohonan bertemu untuk mengadakan perundingan pun ditolak.
Penolakan Republik Maluku Selatan untuk berunding, membuat Republik Indonesia Serikat mengerahkan APRIS untuk melakukan blokade terhadap Pulau Ambon. Tokoh-tokoh putra daerah asal Ambon berupaya untuk melakukan perundingan dengan pimpinan Republik Maluku Selatan, agar rakyat Maluku yang tidak bersalah tidak menjadi korban. Namun, upaya itu tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pertempuran antara APRIS dan personel militer Republik Maluku Selatan pun tidak dapat dihindari. Itu merupakan pertempuran terberat APRIS yang berintikan TNI. Hal itu terjadi karena pada awal 1950 kesatuan-kesatuan KNIL dari suku Ambon yang jumlahnya sekitar 2.000 orang dipindahkan ke Ambon. Mereka ini berasal dari kesatuan-kesatuan pasukan khusus, "baret merah" dan "baret hijau". Republik Maluku Selatan di Ambon berhasil dikalahkan pada bulan November 1950. Pemerintah Republik Maluku Selatan menyingkir ke Pulau Seram, dan melanjutkan perang gerilya hingga tahun 1962. Pemimpin Republik Maluku Selatan Soumokil ditangkap TNI pada tahun 1966, dan dijatuhi hukuman mati pada tahun itu juga di Jakarta.