Austria-Hungaria
Politik > Isu-isu pokok dalam politik internal

Aristokrasi tradisional dan kelas bangsawan berbasis tanah secara bertahap menghadapi orang-orang kota yang semakin kaya, yang mencapai kekayaan melalui perdagangan dan industrialisasi. Kelas menengah dan atas perkotaan cenderung mencari kekuatan mereka sendiri dan mendukung gerakan progresif setelah revolusi di Eropa.
Seperti di Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austro-Hungaria sering menggunakan kebijakan dan praktik ekonomi liberal. Sejak tahun 1860-an, para pengusaha berhasil mengindustrialisasi bagian-bagian Kekaisaran. Anggota borjuis yang baru makmur mendirikan rumah besar dan mulai mengambil peran penting dalam kehidupan perkotaan yang menyaingi aristokrasi. Pada periode awal, mereka mendorong pemerintah mencari investasi asing untuk membangun infrastruktur, seperti rel kereta api, untuk membantu industrialisasi, transportasi dan komunikasi, serta pembangunan.
Pengaruh kaum liberal di Austria, kebanyakan etnis Jerman, melemah di bawah kepemimpinan Count Eduard von Taaffe , perdana menteri Austria dari tahun 1879 hingga 1893. Taaffe menggunakan koalisi partai-partai pendeta, konservatif, dan Slavia untuk melemahkan kaum liberal. Di Bohemia , misalnya, dia mengesahkan bahasa Ceko sebagai bahasa resmi birokrasi dan sistem sekolah, sehingga mematahkan monopoli penutur bahasa Jerman dalam memegang jabatan. Reformasi semacam itu mendorong kelompok etnis lain untuk mendorong otonomi yang lebih besar juga. Dengan mempermainkan kebangsaan satu sama lain, pemerintah memastikan peran sentral monarki dalam menyatukan kelompok-kelompok kepentingan yang bersaing di era perubahan yang cepat.
Selama Perang Dunia Pertama, meningkatnya sentimen nasional dan gerakan buruh berkontribusi pada pemogokan, protes, dan kerusuhan sipil di Kekaisaran. Setelah perang, republik, partai nasional berkontribusi pada disintegrasi dan runtuhnya monarki di Austria dan Hungaria. Republik didirikan di Wina dan Budapest.
Undang-undang untuk membantu kelas pekerja muncul dari kaum konservatif Kristen Katolik. Mereka beralih ke reformasi sosial dengan menggunakan model Swiss dan Jerman dan mengintervensi industri swasta. Di Jerman, Kanselir Otto von Bismarck menggunakan kebijakan semacam itu untuk menetralkan janji-janji sosialis. Umat Kristen Katolik mempelajari Undang-Undang Pabrik Swiss tahun 1877, yang membatasi jam kerja untuk semua orang dan memberikan tunjangan persalinan, dan undang-undang Jerman yang mengasuransikan pekerja dari risiko industri yang melekat di tempat kerja. Ini berfungsi sebagai dasar untuk Amandemen Kode Perdagangan Austria tahun 1885.
Kompromi Austro-Hungaria dan para pendukungnya tetap sangat tidak populer di kalangan pemilih etnis Hungaria, dan keberhasilan elektoral yang berkelanjutan dari Partai Liberal yang pro-kompromi membuat frustrasi banyak pemilih Hungaria. Sementara partai liberal pro-kompromi adalah yang paling populer di kalangan pemilih etnis minoritas, partai minoritas Slovakia, Serbia, dan Rumania tetap tidak populer di kalangan etnis minoritas. Partai Hungaria nasionalis, yang didukung oleh mayoritas pemilih etnis Hungaria, tetap menjadi oposisi, kecuali dari tahun 1906 hingga 1910 di mana partai nasionalis Hungaria dapat membentuk pemerintahan.