stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Yazid bin Umar bin Hubairah
Asal-usul

Yazid lahir pada tahun 706. Ia berasal dari kabilah Bani Fazarah. Silsilahnya adalah Yazid bin Umar bin Hubairah bin Mu'yah bin Sukain bin Khadij bin Baghid bin Malik bin Sa'ad bin Adi bin Fazarah. Kunyahnya adalah Abu Khalid. Yazid mempunyai saudara yang bernama Abdul Wahid dan Sufyan.
Seperti ayahnya, Umar bin Hubairah, Yazid adalah seorang anggota Qais dari Al-Jazirah, dan mengaku termasuk bangsawan Arab tradisional meskipun keluarganya tidak diketahui dari sumbernya sampai kemunculan Umar sendiri. Baik Yazid maupun ayahnya sering disebut dalam sumber-sumber dengan nama "Ibnu Hubairah".
Prestisenya begitu tinggi sampai-sampai Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (berkuasa 724–743) mencoba menikahkan Yazid dengan cucunya yang merupakan putri dari Muawiyah bin Hisyam, tapi Yazid mampu menolak tawaran tersebut.
Dalam sumber-sumber sejarah, Yazid dipuji karena keberanian dan keterampilan militernya, tetapi juga karena menjadi pelindung yang murah hati bagi para penyair dan tokoh agama. Yazid sendiri bahkan diketahui sesekali melontarkan pendapatnya tentang masalah hukum agama. Ia dikenang dengan baik karena kemurahan hatinya yang spontan dan nafsu makannya yang besar.
Peran dalam Fitnah Ketiga

Meskipun memiliki perbedaan pendapat dengan Hisyam, Yazid dengan cepat bergerak untuk memberi selamat kepada Al-Walid II (berkuasa 743–744) ketika dia menjadi khalifah setelah kematian Hisyam. Sebagai balasannya, Al-Walid menunjuk Yazid sebagai gubernur Jund Qinnasrin. Setelah Yazid III melengserkan Al-Walid II, Yazid bin Umar menentang khalifah baru, dan mengalihkan dukungannya kepada Marwan bin Muhammad (berkuasa 744–750), yang dia desak untuk datang ke Suriah.
Selama Fitnah Ketiga, Yazid berperan sebagai salah satu pendukung terpenting, dan jenderal paling cakap untuk Marwan. Pada tahun 745, Marwan mengangkat Yazid untuk jabatan lama ayahnya sebagai gubernur Irak, yang pada saat itu dikuasai oleh pasukan yang menentang Marwan. Oleh karena itu, Yazid terpaksa menghabiskan tahun-tahun pertama jabatannya untuk menegakkan kekuasaannya di Irak. Pada tahun 746 ia mengalahkan pasukan Khawarij di bawah pimpinan Adh-Dhahhak bin Qais Asy-Syaibani di Ainut Tamur, lalu menaklukkan Sawad, dan berhasil memperluas kekuasaannya ke Ahwaz, Jibal, dan Al-Jazirah.
Karena sibuk menekan pemberontakan Khawarij, Yazid bagaimanapun tidak sempat memberikan bantuan kepada gubernur Khurasan, Nashr bin Sayyar, ketika dia dihadapkan pada pecahnya Revolusi Abbasiyah. Dalam peristiwa tersebut, ketika pasukan Abbasiyah pergi ke arah barat, mereka mengalahkan wakil Yazid, Amir bin Dhubarah dan mencapai Irak. Yazid berhasil menimbulkan banyak korban di pihak Abbasiyah dalam pertempuran yang memakan korban nyawa pemimpin mereka, Qahthabah bin Syabib, tetapi dia dikejar dari Kufah oleh pemberontakan dari faksi Yaman, dan melarikan diri ke Wasith. Di sana dia dikepung oleh Abbasiyah selama sebelas bulan lalu menyerah kepada Hasan bin Qahthabah dengan jaminan keselamatan. Namun, khalifah Abbasiyah yang baru, Abul Abbas As-Saffah (berkuasa 750–754) memerintahkan kematian Yazid dan perwira seniornya segera setelah itu. Yazid sendiri dibunuh saat sedang salat. Di antara pendukung Yazid yang dibunuh bersamanya adalah Ubaidillah bin Al-Habhab, gubernur Mesir dan Ifriqiyah pada masa Khalifah Hisyam, dan Abu Bakar bin Ka'ab, seorang anggota Bani Uqail dan kakek dari Nashr bin Syabats yang merupakan gubernur Al-Ma'mun di kota Kaysum.
Dua putranya, Dawud, yang bersama Yazid di Wasith, dan Al-Mutsanna, yang menjadi gubernur Al-Yamamah, juga dibunuh oleh Abbasiyah, sedangkan putra yang ketiga, Mukhallad, selamat di Suriah, tempat dia dan keturunannya mempertahankan pengaruh mereka.
Daftar pustaka

Crone, Patricia (1980). Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-52940-9.
Judd, Steven C. (2019). "Yazīd b. ʿUmar b. Hubayra".  Dalam Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett. Encyclopaedia of Islam, THREE. Brill Online. ISSN 1873-9830.
Vadet, J.-C. (1971). "Ibn Hubayra".  Dalam Lewis, B.; Ménage, V. L.; Pellat, Ch.; Schacht, J. Encyclopaedia of Islam. Volume III: H–Iram (edisi ke-2). Leiden: E. J. Brill. hlm. 802. OCLC 495469525.  Parameter |name-list-style= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Taubat (seri televisi)

| Taubat |
| --- | --- |

Genre:  Drama  Horor  Misteri  Religi  Fiksi ilmiah 
Pembuat: MD Entertainment
Pemeran:  Primus Yustisio  Indah Kalalo  Valiza Agviandri  Barry Donat  Meithy Djumaithy 
Penggubah lagu tema: Chossy Pratama
Lagu pembuka: "Taubat" - Deny Kurniawan
Lagu penutup: "Taubat" - Deny Kurniawan
Penata musik: Iwang Modulus
Negara asal: Indonesia
Bahasa asli: Bahasa Indonesia
Jmlh. musim: 1
Jmlh. episode: 54 (daftar episode)
Produksi
Produser:  Dhamoo Punjabi  Manoj Punjabi 
Pengaturan kamera: Heru S Nigrat
Durasi: 60 menit (20:00-21:00 WIB)
Rumah produksi: MD Entertainment
Distributor: Trans Media
Rilis asli
Jaringan: Trans TV
Rilis: Jum'at, 15 April 2005 – Kamis, 25 Mei 2006
Acara terkait
 Hidayah  Ikhlas  Kuasa Ilahi  Suratan Takdir  Misteri Ilahi  Misteri Dua Dunia  Pintu Hidayah 
Taubat adalah serial televisi Indonesia produksi MD Entertainment yang ditayangkan perdana 15 April 2005 pukul 20.00 WIB di Trans TV. Serial ini dibintangi oleh Primus Yustisio dan Indah Kalalo.
Sinopsis

Pembawaannya yang tenang dan jarang bicara, ditambah kharismatik dan usianya yang muda, membuat Ustadz Dafa disegani. Gaya berpikirnya moderat dan maju. Selain menjadi ulama, Ustadz Dafa juga seorang pengusaha muda. Dia pemilik studio kaligrafi yang memiliki jaringan usaha luas. Banyak gadis cantik yang memburunya. Tapi Ustadz Dafa cenderung menutup diri dari "tawaran cinta" karena trauma atas masa lalunya.
Seiring perjalanan waktu, kehidupan cintanya ikut berubah. Ustadz Dafa berkenalan dengan gadis cantik dan alim bernama Najwa. Perempuan santun ini sukses mengubah paradigmanya tentang arti cinta sesungguhnya.
Dalam sinetron ini selain dikisahkannya perjalanan Ustadz Dafa dalam dirinya dan perjalanan untuk menolong sesama umat manusia, di episode awal dalam akhir sinetron disuguhkannya dakwah singkat & ceramah dari Ustadz ternama yang seperti kita kenal di TV lainnya dan pesan dalam ceramah penuh dengan pesan moral melalui Al-Quran dan lainnya. Dalam kisah ini juga diberikan ingatan bahwa *Tiada orang yang berkuasa & menciptakan makhluk hidup selain Tuhan (Allah SWT), dan tidak ada yang tidak mungkin selain Tuhan (Allah SWT)*
Pemeran

| Pemeran | Peran |
| --- | --- |
Primus Yustisio: Ustadz Daffa
Indah Kalalo: Nadira
Valiza Agviandri: Najwa (ep 11-21) 
Barry Donat: John
Vista putri: Arwah Noni belanda
Pemeran > Pemeran Dalam Episode (Bintang Tamu)

Bemby Putuanda
Nana Khairina
Eva Anindhita
Arief Rivan (alm)
Fathya Artha Utami
Cahya Kamila
Putty Noor
Ricky Perdana
Meidian Maladi
Framly Nainggolan
Siti Anizah
Umar Syarief
Jennifer Dunn
Mario Tanzala
Desy Ratnasari
Irene Librawati
Anne J. Cotto
Herfiza Novianti
Tri Budiman
Boy Tirayoh
Rika Rachmaida
Agus Leo
Benny Ruswandi
Cheppy Chandra (alm)
Husnie Ramdan
Treesye Siregar
Posman Tobing
Yopie Andreas
Henni Tajur
Syafri
Denni Alisandi
Valencia Dian
Fabioli Oliveira
Yanti Juardi
Hemilda
Ramzi
Lukas
Harry Widoyoko
Ervan Naro
Geccia Moundy
Baron Hermanto
Erwin St Bagindo
Helsi Herlinda
Sandy Cinta
Pardi Bagus
Metty Djumiati
Aira Sondang
Duran Valentino
Raditya Argoebie
Marvin Heilijgers
Fetty Sofian
Rusdi Oktoreno
Ida Laviany
Dewi Imas
Zul Satria
M. Firmansyah
Bambang CB
Herry Lamborgia
Suroso
Vera Detty
Wahyu Hari Purnomo
Yose Noviardi
Novie Chandra (alm)
Linda Ramadhanty
Kesha Ratuliu
Tasman Taher
Fuad Baradja
Renita Sukardi (almh)
Nani Tanjung
Tompoh
RE. Subagja
Dra. Emilia
Lisyewati
Agus Supriadi
Masjkur Akbar
Siti Utari
Daftar episode

Berikut daftar episode dalam serial "TAUBAT" MD Entertainment - Youtube
Pemuja Harta
Pemuja Kesaktian
Musuh Dalam Selimut
Susuk Membawa Bencana
DiKejar Dosa
Ibu Ku Seorang Pembunuh
Perjanjian Dengan Iblis
Perempuan Dalam Lukisan
Jeritan Tengah Malam
Rumah Angker
Bayangan Dalam Cermin bagian 1
Bayangan Dalam Cermin bagian 2
Jelangkung Bagian 1
Jalangkung Bagian 2
Dikejar Bayang Bayang Bagian 1
Dikejar Bayang Bayang Bagian 2
Boneka Dari Neraka
Dendam Terselubung
Bangkit Dari Kematian
Hasutan Setan
Dendam Kematian
Suara Kematian
Wanita Pembakar Rumah
Wanita Pendosa
Akhir Sebuah Penyesalan
Jasad Terlunta Lunta
Sang Koruptor
Pencuri Uang Amal
Bandar Judi
Kecantikan Membawa Petaka
Jarum Neraka
Wanita Penyebar Fitnah
Penipu Timbangan
Azab Pemakan Riba
Setitik Cahaya Lelaki Gay burhan
Laknat Bagi Bos Pengemis
Jenazah Mengangkang
Karma Sang Gigolo
Maling Besi Rel Dilindas Kereta
Sujud Terakhir
Ibu Jual Anak Kandung
Iman Yang Terjual
Api Membakar Kuburan Juragan Bakhil
Orang Miskin Yang Kufur
Akibat Berselingkuh Dengan Mahluk Gaib
Jenazah Orang Istiqomah Bersinar
Memfitnah Muadzin Sekarat Dengan Mulut Menganga
Wanita Penjual Keperawanan
Perempuan Yang Mati Tersenyum
Pengemis Palsu
Gadis Pendosa
Gadis Tukang Fitnah Bagian 1
Gadis Tukang Fitnah Bagian 2
Cahaya Illahi
Pranala luar

Situs web MD Entertainment
Julie Bishop

Untuk aktris Amerika Serikat, lihat Julie Bishop (aktris).
| The HonourableJulie Bishop |
| --- | --- |
Bishop pada 2013
 
Kanselir Universitas Nasional Australia
Petahana
Mulai menjabat  1 Januari 2020
Pendahulu Gareth EvansPengganti Petahana
Menteri Luar Negeri Australia
Masa jabatan 18 September 2013 – 28 Agustus 2018
Perdana Menteri: Tony Abbott Malcolm Turnbull Scott Morrison
Pendahulu Bob CarrPengganti Marise Payne
Wakil Pemimpin Partai Liberal
Masa jabatan 29 November 2007 – 24 Agustus 2018
Pemimpin: Brendan Nelson Malcolm Turnbull Tony Abbott Malcolm Turnbull
Pendahulu Peter CostelloPengganti Josh Frydenberg
Wakil Pemimpin Oposisi
Masa jabatan 3 Desember 2007 – 18 September 2013
Pemimpin: Brendan Nelson Malcolm Turnbull Tony Abbott
Pendahulu Julia GillardPengganti Tanya Plibersek
Menteri Pendidikan dan Sains
Masa jabatan 24 Januari 2006 – 3 Desember 2007
Perdana Menteri: John Howard
Pendahulu Brendan NelsonPengganti Julia Gillard
Menteri Wanita
Masa jabatan 27 Januari 2006 – 3 Desember 2007
Perdana Menteri: John Howard
Pendahulu Kay PattersonPengganti Tanya Plibersek
Menteri untuk Penuaan
Masa jabatan 7 Oktober 2003 – 27 Januari 2006
Perdana Menteri: John Howard
Pendahulu Kevin AndrewsPengganti Santo Santoro
Anggota Parlemen Australia dapil Curtin
Masa jabatan 3 Oktober 1998 – 18 Mei 2019
Pendahulu Allan RocherPengganti Celia Hammond
 
Informasi pribadi
Lahir: 17 Juli 1956 (umur 68) Lobethal, Australia Selatan, Australia
Partai politik: Liberal
Suami/istri: Neil Gillon ​(m. 1983⁠–⁠1988)​
Almamater: Universitas Adelaide
 Penghargaan Fellow of the Australian Institute of Management (en)   Order of Merit of the Ministry of Foreign Affairs (en)       

Sunting kotak info • L • B
 
Julie Isabel Bishop (lahir 17 Juli 1956
) adalah seorang mantan politisi Australia. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia dari 2013 hingga 2018 dan Deputi Pemimpin Partai Liberal dari 2007 hingga 2018. Ia merupakan seorang anggota parlemen untuk daerah pemilihan Curtin dari 1998 hingga 2019. Saat ini ia menjabat sebagai Kanselir Universitas Nasional Australia sejak Januari 2020.
Pranala luar

Situs web pribadi Diarsipkan 2013-05-17 di Wayback Machine.
Cari atau telusuri Hansard untuk Julie Bishop di OpenAustralia.org
Biografi di situs Parlemen Australia
| Parlemen Australia |
| --- | --- | --- |
| Didahului oleh: Allan Rocher | Anggota Parlemen untuk Curtin 1998–2019 | Diteruskan oleh: Celia Hammond |
Jabatan politik 
| Didahului oleh: Kevin Andrews | Menteri untuk Penuaan 2003–2006 | Diteruskan oleh: Santo Santoro |
| Didahului oleh: Brendan Nelson | Menteri Pendidikan dan Sains 2006–2007 | Diteruskan oleh: Julia Gillard |
| Didahului oleh: Kay Patterson | Menteri Wanita 2006–2007 | Diteruskan oleh: Tanya Plibersek |
| Didahului oleh: Julia Gillard | Deputi Pemimpin Oposisi 2007–2013 | Diteruskan oleh: Tanya Plibersek |
| Didahului oleh: Malcolm Turnbull | Bendahara Bayangan Australia 2008–2009 | Diteruskan oleh: Joe Hockey |
| Didahului oleh: Bob Carr | Menteri Luar Negeri 2013–2018 | Diteruskan oleh: Marise Payne |
Jabatan partai politik 
| Didahului oleh: Peter Costello | Deputi Pemimpin Partai Liberal 2007–2018 | Diteruskan oleh: Josh Frydenberg |
| l b Partai Liberal Australia |
| --- | --- |
Pemimpin:  Robert Menzies  Harold Holt  John Gorton  William McMahon  Billy Snedden  Malcolm Fraser  Andrew Peacock  John Howard  Andrew Peacock  John Hewson  Alexander Downer  John Howard  Brendan Nelson  Malcolm Turnbull  Tony Abbott  Malcolm Turnbull  Scott Morrison  Peter Dutton 
Wakil Pemimpin:  Eric Harrison  Harold Holt  William McMahon  John Gorton  Billy Snedden  Phillip Lynch  John Howard  Neil Brown  Andrew Peacock  Fred Chaney  Peter Reith  Michael Wooldridge  Peter Costello  Julie Bishop  Josh Frydenberg  Sussan Ley 
Pemerintahan:  Menzies  Holt  Gorton  McMahon  Fraser  Howard  Abbott  Turnbull  Morrison 
Kabinet:  Menzies 4  5  6  7  8  9  10  Holt 1  2  Gorton 1  2  McMahon  Fraser 1  2  3  4  Howard 1  2  3  4  Abbott  Turnbull 1  2  Morrison 1  2 
Kabinet Bayangan:  Downer  Nelson  Turnbull  Abbott  Dutton 
Divisi negara bagian:  Wilayah Ibu Kota Australia  New South Wales  Wilayah Utara (Partai Liberal Negara)  Queensland (Partai Nasional Liberal)  Australia Selatan  Tasmania  Victoria  Australia Barat 
Organisasi terkait partai:  Federasi Pelajar Liberal Australia  Koalisi  Cormack Foundation  Pemuda Liberal  Young LNP  Menzies Research Centre 
Faksi:  Liberal Moderat & Modern  Kanan Tengah  Kanan Nasional  Ginger Group (nonaktif)  Lyons Forum (nonaktif) 
Sejarah:  Protectionist Party  Free Trade Party  Commonwealth Liberal Party  National Labor Party  Nationalist Party  Liberal Union  Australian Party  United Australia Party  Citizens' Municipal Organisation 
Pemilihan pemimpin:  1966  1968  1969  1971  1972  1975  1982  1983  1985  1987  1989  1990  1993  1994  1995  2007  2008  2009  2015 (Feb)  2015 (Sep)  2018  2022 
| Pengawasan otoritas  |
| --- | --- |
Umum:  VIAF 1  WorldCat (via VIAF) 
Perpustakaan nasional:  Amerika Serikat  Australia 
Kamus biografi:  Australian Women's Register 
Lain-lain:  Trove (Australia) 1
Politik pecah belah

Politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.
Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi Politik kekuasaan.
Teknik

Unsur-unsur yang dijadikan teknik dalam politik ini adalah:
Menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah aliansi yang bisa menentang kekuasaan berdaulat.
Membantu dan mempromosikan mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang berdaulat.
Mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat.
Mendorong konsumerisme yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer.
Politik pecah belah di Indonesia

Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda mengadu domba antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan anggota-anggota kerajaan (pangeran-pangeran) yang tidak puas dengan pemerintahan raja kerajaan-kerajaan tersebut.
Politik pecah belah di Indonesia > Politik pecah belah di Jawa

Belanda (VOC) menjalankan politik pecah belah antara lain di Kesultanan Mataram dengan hasil Perjanjian Mataram dan VOC tahun 1743, Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi Kesultanan Mataram antara Surakarta dan Yogyakarta, Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi Surakarta dengan Mangkunegaran, serta Perjanjian 1813 (dengan pemerintah Inggris) yang membagi Yogyakarta dengan Pakualaman.
Selain itu perjanjian yang lain di antaranya adalah Perjanjian Cirebon 1688 yang membagi-bagi Kesultanan Cirebon.
Politik pecah belah di Indonesia > Awal kemerdekaan Indonesia

Untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca kemerdekaan Indonesia 1945, politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai. Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Jawa Timur.
Pada Perang Dunia II, Jepang mengakui  kalah dari tentara sekutu dengan pemboman kota Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 8 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 rombongan Belanda, perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung Priok.
Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan).
Terjadi kekosongan pemerintahan yang berkuasa Indonesia yang diakibatkan kekalahan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda (Golongan Muda) melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1946, yakni penculikan kepada dua bapak proklamator Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta, ke Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan supaya cepat mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tetapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 1945, karena ingin kembali berkuasa. Hal inilah yang mengawali agresi militer I tahun 1947 dan agresi militer II tahun 1948.
Politik pecah belah di Indonesia > Agresi Belanda I dan II

Setelah Indonesia Merdeka pada 1945, Belanda masih mempunyai urusan dengan Indonesia, yakni pengembalian semua wilayah yang dulu bekas jajahan Belanda menjadi bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Untuk menjadi negara berdaulat, beberapa tahapan melawan Belanda dilakukan untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang- Merauke.
Politik pecah belah di Indonesia > Perjanjian Linggarjati 1946

Perjanjian yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, dihadiri oleh pihak dari Indonesia yang diwakili Sutan Syahrir dan dari pihak Belanda diwakili Wim Schermerhorn, dimana menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto. Pada perjanjian tersebut hanya akan mengakui Jawa, Sumatera dan Madura sebagai bagian dari negara Indonesia.
Politik pecah belah di Indonesia > Agresi Militer Belanda I 1947

Pada 21 Juli 1947, Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947. Belanda menamakan operasi militer ini sebagai Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.
Politik pecah belah di Indonesia > Perjanjian Renville 1948

Akibat agresi militer 1 yang dilakukan Belanda, Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Keduanya lalu menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil dari perjanjian ini, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda hanya mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan.
Politik pecah belah di Indonesia > Agresi Militer Belanda II 1948

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.
Politik pecah belah di Indonesia > Konferensi Meja Bundar 1949

Akibatnya, Amerika Serikat kembali  menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 2 November 1949, terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia, termasuk Papua didalamnya. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Khusus untuk Papua Barat menjadi satu-satunya bagian dari Hindia Belanda yang tidak dipindahkan ke Indonesia dan status Papua Barat akan dibahas setahun kemudian, yakni 1950.
Politik pecah belah di Indonesia > Negara Bagian Indonesia Timur (Papua) di Indonesia

Selama 1947-1948, pihak Belanda sengaja ingin menguasai Indonesia dengan mudah, dan membagi-baginya menjadi kelompok kecil, dengan total 6 bagian, diantaranya diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Jawa Timur. Sejak 1950 sampai 1961, Belanda masih belum mengembalikan Papua sampai 1961, dimana Belanda seharusnya mengembalikan Papua menjadi bagian dari Indonesia sesuai kesepakatan hasil konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, Belanda, yang akan dibahas satu tahun setelahnya, yakni pada 1950.
Belanda masih menguasai Papua Barat sebagai wilayah jajahannya, Alasannya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sekaligus bertekad memperkuat basis ekonominya di Papua. Belanda diam-diam mendirikan negara boneka Papua. Belanda memulai dengan membentuk komite bernama New Guinea Council pada tanggal 19 Oktober 1961. Adapun tugasnya merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap negara, memilih "Hai Tanahku Papua" sebagai lagu kebangsaan, dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Belanda mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Pada tahun yang sama, Belanda sekaligus mendirikan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua (PVK), tentara buatan Belanda yang terdiri dari pribumi Papua.
Lihat pula

Ad hominem
Agent provocateur
Bendera palsu
Ikan haring merah
Kampanye hitam
Peperangan psikologis
Politik identitas
Taktik salami
Ucapan kebencian