stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Douglas C-74 Globemaster
Pranala luar

C-74 at air-and-space.com
"Global Girdler", November 1945, Popular Science
| l b Pesawat McDonnell Douglas |
| --- | --- | --- |
Daftar pesawat McDonnell Douglas USA  
| Bermesin piston |  Dolphin ·  DC-1 ·  DC-2 ·  DC-3 ·  DC-4E ·  DC-4 ·  DC-5 ·  DC-6 ·  DC-7 |  |
| Bermesin jet |  DC-8 ·  DC-9 ·  MD-80 ·  MD-82 ·  MD-90 ·  MD-95 ·  DC-10 ·  MD-11  |  |
| Tidak dikembangkan |  MD-91X ·  MD-92X ·  MD-94X ·  MD-12  |  |
Situs Web Resmi :  McDonnell Douglas
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

| Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia |
| --- | --- |

Susunan organisasi
Direktur Jenderal: Bambang Satrio Lelono
Sekretaris Direktorat Jenderal: Kunjung Masehat 
Direktur
Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja: Sukiyo
Bina Kelembagaan Pelatihan: Wiwit Windiana
Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan: Suhadi
Bina Pemagangan: Asep Gunawan
Bina Produktivitas: Muhammad Zuhri
 
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatoto Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
Situs web
www.kemnaker.go.id
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (disingkat menjadi Ditjen Binalavotas) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, direktorat jenderal ini menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaal Pelatihan dan Produktivitas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas terdiri atas:
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Direktorat Bina Pemagangan
Direktorat Bina Produktivitas
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Lihat pula

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Pendidikan di Brunei

Pendidikan di Brunei Darussalam mengutamakan pembentukan akhlak dalam beragama dan penguasaan teknologi. Brunei Darussalam telah memulai pengajaran pendidikan sejak awal abad ke-20 khususnya pengajaran agama Islam. Sekolah-sekolah didirikan secara khusus untuk beberapa bangsa utamanya bangsa Melayu, bangsa Tionghoa dan bangsa Inggris dengan bahasanya masing-masing. Pada paruh kedua abad abad ke-20, terjadi reformasi pendidikan di Brunei Darussalam yang mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan modern.
Capaian utama

Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pendidikan yang menghasilkan sumber dayaa manusia yang berakhlak, beragama dan menguasai teknologi.
Jenis pendidikan > Pendidikan bahasa

Di Brunei Darussalam telah didirikan berbagai sekolah dengan dua bahasa utama dalam pengajaran, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kemudian sejak tahun 1970, di Brunei Darussalam sekolah berbahasa Arab juga mulai dibuka.
I Dewa Agung Jambe

Ida I Dewa Agung Jambe atau Dewa Agung Jambe I adalah seorang raja serta pendiri Kerajaan Klungkung pada tahun 1686 dan merupakan penerus dari Dinasti Gelgel. Ia adalah anak dari raja Kerajaan Gelgel sebelumnya, Dalem Di Made.
Pemberontakan tahun 1651 menyebabkan beliau mengungsi ke desa terpencil di Guliang, setelah kematian Ayahnya, ia dengan cepat mengumpulkan koalisi dari berbagai daerah untuk mengambil alih Gelgel. Proses ini menyebabkan pembagian permanen pulau Bali menjadi beberapa kerajaan kecil pada abad ke-17 Masehi hingga abad 19 Masehi. Secara turun temurun penguasa Klungkung dikenal sebagai Sesuhunan Bali dan Lombok atau Kaisar Bali dan Lombok menurut catatan Belanda.
Dalam literatur lain disebutkan masa kekuasaannya pada tahun 1686 sampai dengan kira-kira 1722 Masehi, Beliau meninggalkan 3 orang putra, putra tertuanya mengambil alih tahta, putra kedua mendirikan kerajaan baru dan putra ketiga membangun kembali bekas daerah Gelgel.
Yuito Suzuki

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
 
Informasi pribadi
Nama lengkap:  Yuito Suzuki
Tanggal lahir:  25 Oktober 2001 (umur 23)
Tempat lahir:  Prefektur Kanagawa, Jepang
Tinggi:  1,75 m (5 ft 9 in)
Posisi bermain:  Gelandang
Informasi klub
Klub saat ini:  Brøndby IF
Nomor:  18
Karier senior*
| Tahun |  Tim |  Tampil |  (Gol) |
| 2023– |  Brøndby IF |   |   |
 * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik
Yuito Suzuki (lahir 25 Oktober 2001
) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Karier

Yuito Suzuki memulai karier profesionalnya dengan Shimizu S-Pulse pada tahun 2020.
Revolusi Prancis
Pra-revolusi > Krisis keuangan

Louis XVI naik takhta menjadi raja Prancis di tengah-tengah krisis keuangan; negara sudah hampir bangkrut dan pengeluaran negara melebihi pendapatan. Krisis ini terutama sekali disebabkan oleh keterlibatan Prancis dalam Perang Tujuh Tahun dan Perang Revolusi Amerika. Pada bulan Mei 1776, menteri keuangan Turgot dipecat setelah ia gagal melaksanakan reformasi keuangan. Setahun kemudian, seorang warga asing bernama Jacques Necker ditunjuk menjadi Bendahara Keuangan. Necker tidak bisa menjadi menteri keuangan resmi karena ia adalah seorang Protestan.[butuh rujukan]
Necker menyadari bahwa sistem pajak di Prancis sangat regresif; masyarakat kelas bawah dikenakan pajak yang lebih besar, sementara kaum bangsawan dan pendeta diberikan banyak pengecualian. Necker beranggapan bahwa pembebasan pajak untuk kaum bangsawan dan pendeta harus dikurangi, dan mengusulkan untuk meminjam lebih banyak uang agar permasalahan keuangan negara bisa teratasi. Necker menerbitkan sebuah laporan untuk mendukung anggapannya ini, yang menunjukkan bahwa defisit negara menembus angka 36 juta livre. Necker juga mengusulkan pembatasan kekuasaan parlement.
Usulan Necker ini tidak diterima dengan baik oleh para menteri Raja, dan Necker, yang berharap bisa memperkuat posisinya, berpendapat bahwa ia harus diangkat sebagai menteri, tetapi Raja menolaknya. Necker dipecat dan Charles Alexandre de Calonne ditunjuk menjadi bendahara yang baru. Calonne dengan cepat menyadari situasi keuangan negara yang sedang kritis dan mengusulkan pembentukan kode pajak yang baru.
Usulan Calonne ini termasuk penarikan pajak bumi yang konsisten, yang juga dipungut pada kaum bangsawan dan pendeta. Karena ditentang oleh parlement, Calonne mengadakan pertemuan dengan Majelis Bangsawan, berharap mendapat dukungan. Namun bukannya mendukung rencana Calonne, Majelis malah melemahkan posisi Calonne dengan mengkritiknya. Sebagai tanggapan, untuk pertama kalinya sejak 1614, Raja memanggil Etats-Généraux pada bulan Mei 1789. Pemanggilan ini sekaligus menjadi pertanda bahwa monarki Bourbon sedang dalam keadaan lemah dan tunduk pada tuntutan rakyatnya.
Pra-revolusi > Majelis Nasional (1789)

Artikel utama: Majelis Nasional (Revolusi Prancis)
Pada 10 Juni 1789, Abbé Sieyès pindah keanggotaan menjadi Etats Ketiga, dan sekarang mengikuti pertemuan sebagai Communes (Rakyat Biasa). Ia mengajak dua etats lainnya untuk ikut serta, tetapi ajakannya ini tidak diindahkan. Etats Ketiga yang sekarang menjadi lebih radikal mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan berasal dari etats, tetapi dari golongan "Rakyat". Mereka mengajak yang lainnya untuk bergabung, tetapi menegaskan bahwa "dengan atau tanpa bantuan, mereka tetap akan mengatasi permasalahan bangsa."
Dalam upayanya untuk tetap mengontrol dan mencegah Majelis mengadakan pertemuan, Louis XVI memerintahkan penutupan Salle des États, tempat Majelis biasanya mengadakan pertemuan. Di saat yang bersamaan, cuaca tidak memungkinkan Majelis untuk menggelar pertemuan di luar ruangan, sehingga Majelis pada akhirnya memindahkan pertemuan mereka ke sebuah lapangan tenis dalam ruangan. Di tempat ini, mereka mengambil Sumpah Lapangan Tenis pada 20 Juni 1789, yang menyatakan bahwa Majelis tidak akan berpisah hingga mereka bisa memberikan sebuah konstitusi bagi Prancis.
Mayoritas perwakilan pendeta segera bergabung dengan Majelis, serta 47 orang dari kaum bangsawan. Pada tanggal 27 Juni, pihak kerajaan secara terang-terangan telah menunjukkan penentangannya terhadap Majelis, dan sejumlah besar pasukan militer mulai diterjunkan ke seantero Paris dan Versailles. Dukungan bagi Majelis juga mengalir dari warga Paris dan dari kota-kota lainnya di Prancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali menjadi Majelis Konstituante Nasional.
Majelis Konstituante Nasional (1789–1791)

Artikel utama: Majelis Konstituante Nasional
Majelis Konstituante Nasional (1789–1791) > Perumusan konstitusi baru

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Konstituante Nasional menghapuskan feodalisme (meskipun pada saat itu telah terjadi pemberontakan petani yang hampir mengakhiri feodalisme). Keputusan ini dituangkan dalam dokumen yang dikenal dengan Dekret Agustus, yang menghapuskan seluruh hak istimewa kaum Estate Kedua dan hak dîme (menerima zakat) yang dimiliki oleh Estate Pertama. Hanya dalam waktu beberapa jam, bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak-hak istimewanya.
Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis menerbitkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, yang memuat pernyataan prinsip, bukannya konstitusi dengan efek hukum. Majelis Konstituante Nasional tidak hanya berfungsi sebagai legislatif, tetapi juga sebagai badan untuk menyusun konstitusi baru.[butuh rujukan]
Necker, Mounier, Lally-Tollendal dan yang lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan senat, yang keanggotaannya ditunjuk oleh Raja dan dicalonkan oleh rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan agar majelis tinggi dipilih oleh kaum bangsawan. Sidang segera dilakukan pada hari itu, yaang memutuskan bahwa Prancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Kekuasaan Raja terbatas hanya untuk "menangguhkan veto"; ia bisa menunda implementasi undang-undang, tetapi tidak bisa membatalkannya. Pada akhirnya, Majelis menggantikan provinsi bersejarah di Prancis dengan 83 départements, yang dikelola secara seragam menurut daerah dan jumlah penduduk.[butuh rujukan]
Di tengah kegiatan Majelis yang disibukkan dengan urusan konstitusional, krisis keuangan terus berlanjut, sebagian besarnya belum terselesaikan, dan defisit negara semakin meningkat. Honoré Mirabeau kemudian memimpin gerakan untuk mengatasi permasalahan ini, dan Majelis memberi Necker hak penuh untuk mengelola keuangan negara.[butuh rujukan]
Majelis Konstituante Nasional (1789–1791) > Mars perempuan di Versailles

Artikel utama: Mars perempuan di Versailles
Dipicu oleh rumor telah diinjak-injaknya simpul pita nasional saat penerimaan pengawal Raja pada tanggal 1 Oktober 1789, kerumunan perempuan mulai berkumpul di pasar Paris pada tanggal 5 Oktober 1789. Kerumunan pertama berbaris menuju Hôtel de Ville, menuntut agar pejabat kota segera menindak permasalahan mereka. Para perempuan ini mencurahkan segala permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, terutama masalah kekurangan roti. Mereka juga menuntut agar kerajaan menghentikan upayanya dalam memblokir Majelis Nasional, dan menyerukan agar Raja dan keluarganya segera pindah ke Paris sebagai bentuk itikad baik dalam mengatasi kemiskinan yang semakin meluas.
Karena mendapatkan respon yang tidak memuaskan dari pejabat kota, sebanyak 7.000 wanita bergerak menuju Versailles dengan membawa meriam dan berbagai senjata ringan. Sekitar 20.000 pasukan Garda Nasional di bawah komando La Fayette ditugaskan untuk mengawasi jalannya protes, tetapi situasi menjadi tidak terkendali. Massa yang marah menyerbu istana, membunuh beberapa penjaga. La Fayette akhirnya berhasil membujuk Raja untuk menyetujui permintaan massa, dan Raja beserta keluarganya bersedia untuk kembali ke Paris. Pada tanggal 6 Oktober 1789, Raja dan keluarga kerajaan pindah dari Versailles ke Paris di bawah "perlindungan" dari Garda Nasional.
Majelis Konstituante Nasional (1789–1791) > Kemunculan berbagai faksi

Untuk diskusi lebih jelas, lihat Majelis Konstituante Nasional.
Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Prancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.[butuh rujukan]
"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem.[butuh rujukan]
 Sementara itu, terdapat seorang tokoh radikalisme di faksi kiri yakni seorang pengacara bernama Arras Maximilien Robespierre.
Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu antara pusat politik dan pihak kiri.[butuh rujukan]
Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.[butuh rujukan]
Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.[butuh rujukan]
Majelis Konstituante Nasional (1789–1791) > Pelarian ke Varennes

Untuk diskusi lebih jelas, lihat Pelarian ke Varennes.
Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, tetapi menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya dari penguasa Eropa lainnya, membuat kesepakatan dengan Jenderal Bouillé yang setia kepada kerajaan untuk menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.[butuh rujukan]
Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dirinya dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di akhir 21 Juni, ia dikembalikan ke Paris di bawah pengawalan.[butuh rujukan]
Pétion, Latour-Maubourg dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave yang mewakili majelis, bertemu anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave menjadi penasihat dan pendukung keluarga raja.[butuh rujukan]
Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis untuk sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditempatkan di bawah pengawalan.[butuh rujukan]
Upaya melarikan diri berdampak besar pada opini publik; karena jelas Louis telah mencari perlindungan di Austria, Majelis sekarang menuntut sumpah setia kepada rezim, dan mulai mempersiapkan perang, sementara ketakutan akan 'mata-mata dan pengkhianat' menyebar luas.[butuh rujukan]
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Untuk penjelasan lebih jelas tentang peristiwa antara 1 Oktober 1791 - 19 September 1792, lihat Majelis Legislatif dan jatuhnya monarki Prancis.
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki > Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Prancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, tetapi ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.[butuh rujukan]
Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis sama sekali telah gagal. Majelis Legislatif membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang aman dan berhasil."[butuh rujukan]
Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 245 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 136 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 345 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun. Faksi Jacobin dipimpin oleh Brissot dan biasa disebut Brissotins.[butuh rujukan]
Meskipun merupakan minoritas di Majelis, kuasa atas komite-komite utama memungkinkan keluarga Brissotin memprovokasi Louis untuk menggunakan hak vetonya. Mereka pertama kali berhasil mengeluarkan keputusan menyita properti emigran, dan mengancam mereka dengan hukuman mati, kemudian raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian ini.[butuh rujukan]
Majelis menyetujui sebuah dekrit yang memberikan waktu delapan hari kepada pendeta refraktori untuk mematuhi, atau menghadapi tuduhan 'konspirasi terhadap bangsa', tindakan yang ditentang bahkan oleh Robespierre. Ketika Louis memveto lagi, lawan-lawannya dapat menggambarkannya sebagai kebalikan dari reformasi secara umum, Setahun kemudian, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki > Perang

Politik masa itu membawa Prancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga merencanakan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok kiri Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, mereka lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, berharap menghindari perang, tetapi meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.[butuh rujukan]
Prancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Prancis telah dimulai dan Prancis menderita serangkaian kekalahan telak.[butuh rujukan]
Dalam upaya untuk memobilisasi dukungan rakyat, pemerintah memerintahkan pendeta non-juri untuk bersumpah atau dideportasi, membubarkan Garda Konstitusi dan menggantinya dengan 20.000 fédérés ; Louis setuju untuk membubarkan Garda Konstitusi, tetapi memveto dua proposal lainnya, sementara Lafayette meminta Majelis untuk menekan faksi-faksi yang ada didalam Majelis.[butuh rujukan]
Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit untuk Prancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi saat Pertempuran Valmy yang terjadi antara Prancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Prancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Prancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjadi masa lalu.[butuh rujukan]
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki > Krisis konstitusi

Artikel utama: 10 Agustus (Revolusi Prancis)
Kemarahan rakyat meningkat ketika rincian Manifesto Brunswick yang dianggap menghina revolusi mencapai Paris pada tanggal 1 Agustus. Isi Manifesto itu antara lain berisi ancaman 'balas dendam yang tak terlupakan' jika ada yang menentang Sekutu dalam upaya memulihkan kekuasaan monarki.[butuh rujukan]
Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompok revolusioner baru Commune Paris, menyerbu Istana Tuileries, membunuh banyak Garda Swiss yang menjaga istana tersebut. Raja dan ratu akhirnya menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menangguhkan monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir semuanya Jacobin.[butuh rujukan]
Akhirnya sebagian besar pemerintahan nasional bergabung dengan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengirimkan surat edaran ke kota lain di Prancis untuk mengikuti contoh mereka, Majelis hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang diminta membuat konstitusi baru, bertemu pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Prancis. Pada hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Prancis.[butuh rujukan]
Direktorat (1795-1799)

Untuk informasi lebih banyak tentang peristiwa antara 26 September 1795 - 9 November 1799, lihat Direktorat Prancis.
Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Prancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.[butuh rujukan]
Régime baru berhadapan dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan pemerintah meredam semua pemberontakan dan kegiatan kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh lebih banyak kekuasaan.[butuh rujukan]
Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik dirinya sebagai Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya di tahun (1804) mengangkat dirinya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Prancis.[butuh rujukan]
Dampak > Bidang agama

Revolusi Prancis menimbulkan sekularisme atas paham agama Kristen. Sekularisme ini kemudian menghilangkan agama dan mengubahnya menjadi  bidang sosial dan bidang politik. Teologi Kristen yang menyatakan bahwa hanya agama Kristen satu-satunya agama yang benar, diubah dengan mengembangkan konsep inklusivisme dan pluralisme. Dalam bidang organisasi keagamaan, konsep agama formal dihilangkan dengan mengembangkan konsep agama sebagai aktivitas Dalam bidang kajian kitab suci, kaum sekularis mengadakan dekonstruksi konsep Alkitab sebagai Firman Tuhan melalui hermeneutika. Lalu, mereka mengembangkan metode kritik sejarah atas Alkitab.
Dampak > Bidang politik

Dampa utama yang ditimbulkan revolusi Prancis terhadap sistem politik jelas berupa kekuasaan absolut yang sangat dikecam oleh rakyat. Lebih dari itu, paham liberal yang muncul dengan adanya revolusi Prancis sangat pesat menyebar hingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria, dan Italia. Dengan adanya revolusi Prancis tumbuh pula paham demokrasi, parlementer, republik, dan lain sebagainya yang tentunya juga mulai tumbuh di negara lain.[butuh rujukan]
Dampak > Bidang sosial

Dalam perjuangan revolusi Prancis jelas dapat kita ketahui bahwa stratifikasi sosial di negara tersebut dihapuskan, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat serta memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan.[butuh rujukan]