Sejarah Ukraina
Sejarah Modern > Korupsi di 2015-2016

Pada tahun 2015-2016, korupsi menjadi masalah utama. Presiden Poroshenko dikritik dan berada dalam tekanan karena reformasi peradilan dan ekonomi berjalan lambat, dan kegagalan untuk bertindak tegas terhadap orang yang berada dibalik korupsi era Yanukovich.
Pada tahun 2015, media Ukraina memberitakan bahwa teman Poroshenko dan mitra bisnisnya, Ihor Kononenko - Wakil Ketua Partai Blok Poroshenko yang terkait dengan sebuah perusahaan offshore Intraco Management Ltd, diduga telah mentransfer sejumlah uang untuk putri Kononenko, Darya. Perusahaan tersebut didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya pada tahun 2002, menurut dokumen yang bocor tersebut. Agen Itraco, Geoffery Hakim, memiliki hubungan dengan Poroshenko.
Kononenko menyangkal seluruh keuntungan kepemilikan atau statusnya di Intraco, membantah "cerita yang dibuat-buat" yang diberitakan media. "Tujuan mereka salah satunya adalah untuk mendiskreditkan seseorang di mata pemirsa dan pembaca," katanya, mengatakan aktivitas seperti itu "lumrah" selama pemilu.
Pada 15 Oktober 2015, mantan Kepala Layanan Keamanan Ukraina (SBU), Valentyn Nalyvaichenko, menuduh Kononenko melakuak pencucian uang dan pencatutan untuk pelayanan Presiden Poroshenko.
Pada 3 Februari 2016, Menteri Ekonomi dan Perdagangan, Aivaras Abromavicius mengundurkan diri, menuduh korupsi yang dilakukan oleh Kononenko tidak berbeda dibandingkan saat rezim Yanukovych.
Kemudian di bulan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan akan memberhentikan dana talangan Ukraina sebanyak $40 miliar, kecuali jika Ukraina segera bertindak tegas terhadap kasus korupsi yang semakin meluas. Direktur IMF, Christine Lagarde, mengungkapkan kekhawatiran lambatnya perbaikan tata pemerintahan dan pengurangan "kepentingan tertentu" dalam pembuatan kebijakan di Ukraina.
Poroshenko, dalam kampanyenya, berjanji agar pemerintahannya transparan, dan berkomitmen untuk melepas dirinya dari kegiatan di perusahaan cokelat miliknya dan fokus untuk kepentingan bangsa. Tetapi pada April 2016 Panama Papers—dokumen yang bocor dari biro hukum di Panama, Mossack Fonseca—menunjukkan Poroshenko diam-diam memindahkan kepemilikan perusahaannya ke sebuah perusahaan offshore. Dokumen tersebut menunjukkan Poroshenko mendaftarkan perusahaannya di Siprus 21 April 2014, sehari setelah tentara Ukraina dikepung dalam pertempuran mematikan di Ilovaisk.
Pada 4 April, Kyiv Post melaporkan bahwa kesepakatan offshore telah menggelapkan pajak Poroshenko sebanyak jutaan dolar. Poroshenko menyangkal hal itu dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, dan menegaskan bahwa perusahaan cokelat, dan beberapa bagian fasilitas yang berada di Rusia, menjadi tidak mungkin untuk dijual karena perang di Ukraina membuat pembeli takut untuk membelinya.
Berbicara kepada wartawan di Tokyo, Poroshenko mengatakan dia mendirikan sebuah perusahaan offshore ketika ia menjadi presiden pada tahun 2014, untuk memisahkan kepentingan bisnis dan politik, menyebutnya sebagai "prosedur yang wajar."
Meskipun media mengutip "pejabat senior" di Kejaksaan Umum yang mengatakan bahwa Panama Papers menunjukkan tidak ada kejahatan, dan yang dilakukan Poroshenko merupakan tindakan legal, beberapa pemimpin Ukraina, termasuk para pejabat di partai Poroshenko itu sendiri, telah dipanggil untuk penyelidikan oleh parlemen, dan mengindikasikan adanya kemungkinan pemakzulan. Laporan berita mengindikasikan kemungkinan tersebut akan terjadi (pada April 2016) karena Poroshenko telah kehilangan dukungan, dan kesulitan untuk membentuk pemerintahan, dan bertahan sebagai presiden.
Panama Papers juga mengungkap aktivitas offshore oleh beberapa sekutu Poroshenko.
Tetapi Panama Papers juga mengungkap lebih jauh akivitas offshore dari mantan perdana menteri Yanukovich, dan beberapa kroninya.