Sirkuit Internasional Mandalika
Sejarah > Kontroversi dan sengketa tanah

Pada 24 Oktober 2016, tanah milik Gema Lazuardi seluas 60 are dijanjikan akan dibeli ITDC sebesar 44.650.000 per are, atau total 2,7 miliar. Namun pada Februari 2020, ia digugat oleh ITDC karena memakai tanah tanpa izin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya memvonisnya dua bulan penjara dengan enam bulan masa percobaan. Setelah mengajukan banding, Gema Lazuardi menang dalam gugatan pidana. Warga lainnya, Masrup, juga kehilangan tanahnya seluas 1,6 hektar. Tanahnya tetap dieksekusi meskipun terbukti tidak bersalah di pengadilan, setelah dituduh melakukan tindakan pidana karena penggeregahan atas lahannya sendiri.
Pada April 2019, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat pembangunan sirkuit. Hal ini terjadi setelah adanya laporan mengenai warga lokal yang dipaksa meninggalkan rumah dan lahan mereka. Meskipun demikian, pemerintah menganggap klaim PBB tersebut sebagai "narasi yang salah dan hiperbolis." Pemerintah juga telah berjanji akan transparan dan merekomendasikan pembayaran ganti rugi serta dialog antara warga dan ITDC.
Pada akhir September 2019, puluhan warga dari dua dusun menghalangi alat berat dan memagar lahan kawasan konstruksi sirkuit Mandalika yang dipicu sengketa lahan antara warga dan ITDC. Aksi tersebut berlanjut sampai awal Oktober.
Pada Oktober 2021, ada satu dusun yang terjebak di tengah sirkuit, tepatnya di sebelah kanan tikungan ke-5 sampai ke-8. Hanya ada dua jalan keluar, yakni dari 2 terowongan yang berbeda. Pada waktu itu, kombinasi sistem drainase yang belum sempurna dan hujan membuat genangan setinggi dada orang dewasa di terowongan tersebut, dan memotong akses keluar-masuk warga selama satu minggu. Masalah tersebut sudah selesai dan warga bersedia direlokasi.
Pada November 2021, beredar video yang menampilkan pengecekan motor balap milik Ducati di area paddock Sirkuit Mandalika. Video tersebut menjadi perbincangan karena pengecekan motor hanya dapat dilakukan oleh pihak bea cukai dan tim balap. Beberapa hari kemudian, pihak Bea Cukai Mataram menyatakan bahwa pengecekan tersebut diawasi oleh mereka. Meskipun demikian, bea cukai membantah bahwa pengambilan video tersebut dilakukan oleh pihaknya. Meski diberitakan sempat "marah besar", Ducati menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait kasus ini. Selain itu, MGPA juga telah memperketat akses menuju lajur pit untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan.
Pada 16 November 2021, Kepala Divisi Operasional MGPA Dyan Dilato dipecat setelah memberikan pernyataan "bernada menghina" kepada marshal di Sirkuit Mandalika. Ia mengatakan para marshal tidak profesional karena "memilih menonton balapan dibanding bertugas".
Pada awal Desember 2021, beredar video freestyle di sirkuit Mandalika yang memicu kecaman. Menurut Corporate Communication Senior ITDC, Esther D Ginting, video tersebut merupakan bagian dari pembuatan video promosi: "Kami menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian proses pengambilan gambar untuk pembuatan video promosional sirkuit untuk pihak MGPA dan ITDC yang dilakukan oleh mitra kerja kami, PT. Roadgrip Motorsport Indonesia (RMI)."
Sampai Februari 2022, tanah seluas 3,5 hektar yang menjadi tikungan ke-9 di Sirkuit Mandalika masih menjadi sengketa. Lahan milik warga tersebut belum dibayar ITDC. Pihak ITDC melalui konferensi pers membantah hal tersebut. Diketahui dari 12 kasus sengketa lahan sirkuit Mandalika, baru ada 2 yang diproses.