stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Penghapusan hukuman mati
Penerapan > Negara inkonsisten

Penghapusan hukuman mati pada suatu pemerintahan negara tidak menjamin bahwa hukuman mati tidak akan diterapkan kembali. Kondisi pemberhentian penghapusan hukuman mati dapat diakibatkan adanya delik tertentu dalam di suatu negara. Contohnya ialah negara Belanda. Sejak tahun 1870, Belanda sudah menghapuskan hukuman mati untuk semua perkara pidana warga sipil. Hukuman mati hanya diberlakukan untuk kejahatan perang yang membahayakan kedaulatan negara. Pada tanggal 22 Desember 1943, dibentuk konstitusi baru bernama Koningklijk Besluit yang dibuat di London. Dalam konstitusi ini, hukuman mati diterapkan kembali ke dalam hukum pidana sipil untuk penjahat perang dalam kasus apapun. Pembatasan pemberlakuan hukuman mati melalui peraturan perundang-undangan baru diberlakukan kembali di Belanda pada tanggal 16 Juli 1952. Pembatasan hukuman mati ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Perang dengan aturan bahwa hukuman mati hanya diterapkan jika perhitungan suara keseluruhan menerima pelaksanaannya dalam suatu kasus di pengadilan.
Ada pula negara yang pernah melakukan penghapusan hukuman mati dan pemberlakuan hukuman mati secara bergantian. Filipina merupakan salah satu contohnya. Pada tahun 1987, Filipina memilih menghapus hukuman mati, tetapi pada tahun 1993 hukuman mati kembali diberlakukan. Pada tahun 2006, penghapusan hukuman mati diterapkan kembali di Filipina. Kondisi penghapusan dan pemberlakuan hukuman mati juga terjadi pada masa Uni Soviet. Penghapusan hukuman mati diterapkan di Uni Soviet setelah Alexander Kerensky mengakhiri masa pemerintahannya setelah Revolusi Oktober pada tahun 1917. Pada tahun 1918, hukuman mati diberlakukan kembali. Hukuman mati kemudian dibatasi kembali sejak tahun 1920. Tahun 1932, hukuman mati kembali diberlakukan untuk kejahatan biasa seperti pencurian properti milik publik. Penghapusan hukuman mati diberlakukan lagi pada tahun 1947, dengan pengecualian pada delik pengkhianatan, spionase, dan aktivitas-aktivitas yang merusak dan subversif. Hukuman mati diberlakukan lagi secara luas pada tahun 1954 untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang sangat jahat. Pada tahun 1960, kitab undang-undang hukum pidana Uni Soviet memberlakuakn hukuman mati terhadap 7 kategori delik. Pada masa perang di tahun 1961 dan 1962, jumlah kategori delik di Uni Soviet bertambah menjadi 18 kategori.
Hari anti hukuman mati

Pada bulan Juni 2001, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) mengadakan Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati ke-1 di Strasbourg. ECPM merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menentang hukuman mati. Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati ke-1 dihadiri oleh 160 lembaga swasaya masyarakat, asosiasi pengacara, otoritas lokal dan serikat pekerja dari berbagai negara di dunia. Hasil akhir dari kongres ini adalah penandatangan Deklarasi Akhir Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati. Sebagai tindak lanjut dari kongres tersebut, dibentuklah koalisi dari para penandatangan Deklarasi Akhir Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati di Roma pada 13 Mei 2002. Nama aliansi ini adalah Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati. Tujuan pembentukan koalisi ini adalah untuk memperkuat dimensi internasional dari perjuangan melawan hukuman mati. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh koalisi ini adalah pemberlakuan penghapusan hukuman mati secara universal. Langkah awal yang dilakukan oleh Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati adalah mengadakan pemantauan mengenai penghapusan hukuman mati dan hukuman mati secara definitif di negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Pada beberapa negara, Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati juga meminta pengurangan penggunaan hukuman mati. Ini dimaksudkan sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati.
Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati kemudian menetapkan hari anti hukuman mati pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. Peringatan pertama diadakan pada tahun 2003. Dalam mencapai tujuannya, Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati juga mengadakan Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati setiap tiga tahun sekali. Keputusan penetapan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia oleh Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati mendapat dukungan lebih dari 180 koalisi lokal penentang hukuman mati di seluruh dunia. Negara yang secara resmi mendukung penetapan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia adalah Belgia, Kanada, Prancis, Italia, dan Meksiko. Sedangkan organisasi internasional yang juga mendukungnya adalah Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat dan Uni Eropa. Peringatan Hari Dunia Menentang Hukuman Mati telah mengusung tema tertentu sejak tahun 2005.
Perkembangan global > Pertengahan abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20 Masehi

Penghapusan hukuman mati mulai dilakukan pertama kali di Amerika Serikat. Negara bagian pertama yang menghapuskan hukuman mati ialah Pennsylvania pada tahun 1834. Sikap ini diikuti oleh negara-negara bagian Amerika Serikat yang lainnya dengan tidak menerapkan hukuman mati. Berbagai negara dan negara bagian di Eropa dan Amerika mulai menghapuskan hukuman mati dalam konstitusi negara sejak pertengahan abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20 Masehi. Negara-negara di Eropa yang menghapuskan hukuman mati antara lain Portugal (1846), San Marino (1848),  Rumania (1864), Toskana (1870), Belanda (1870), Italia (1890), Norwegia (1902) Rusia (1903) (hukuman mati berlaku juga pada masa Uni Soviet), Austria (1918), Swedia (1921), Lituania (1922), dan Denmark (1933). Negara bagian Amerika Serikat yang menghapuskan hukuman mati ialah Michigan (1847), Rhode Island (1852), Wisconsin (1853), dan Maine (1887). Negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang menghapuskan hukuman mati ialah Venezuela (1849), Kolombia (1864), Kosta Rika (1880), Brasil (1891), Ekuador (1895), Peru (1895), Uruguay (1926), Chili (1930). Di kawasan Oseania, negara yang menghapuskan hukuman mati adalah Selandia Baru (1925). Beberapa negara tersebut yang telah menghapuskan hukuman mati ada yang kembali menerapkan hukuman mati karena adanya kebutuhan masyarakat.
Perkembangan global > Paruh kedua abad ke-20

Penerapan penghapusan hukuman mati di Eropa mulai banyak dilakukan oleh negara-negara Eropa antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Dalam konstitusi masing-masing negara, penghapusan hukuman mati belum terjadi secara de facto. Faktor yang mempercepat penghapusan hukuman mati di Eropa ialah DUHAM. yang disahkan oleh PBB. Faktor lain yang turut mempengaruhi ialah seruan Paus Yohanes Paulus II bersamaan dengan Resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tentang moratorium hukuman mati pada tahun 1999. Penghapusan hukuman mati juga di Eropa juga didukung oleh Pasal 2 dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang dibentuk pada tahun 2000. Dalam Pasal ini, negara-negara anggota Uni Eropa dilarang untuk menerapkan hukuman mati.
Pada tahun 1989, Kamboja menjadi negara di kawasan Asia yang pertama menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan. Hal yang sama dilakukan oleh negara Timor Leste, Nepal, dan Turkmenistan. Di kawasan Afrika, Tanjung Verde menghapuskan hukuman mati pada 1981 disusul oleh Mozambik, Namibia, dan Sao Tome dan Principe pada tahun 1990. Di kawasan Oseania, Kepulauan Solomon dan Tuvalu menghapuskan hukuman mati bersamaan dengan kemerdekaannya pada tahun 1978.  Pada periode 1990-an terdapat 5 negara yang menghapuskan hukuman mati karena bertentangan dengan konstitusi negaranya. Penghapusan hukuman mati dilakukan secara hukum melalui mahkamah konstitusi di masing-masing negara. Kelima negara ini ialah Hungaria, Afrika Selatan, Lituania, Ukrania, dan Albania.
Perkembangan global > Awal abad ke-21 Masehi

Sejak diterbitkannya Resolusi PBB pada Desember 2007 tentang pelarangan hukuman mati, timbul kecenderungan global negara-negara di dunia untuk tidak lagi menggunakan sanksi hukuman mati dalam sistem hukumnya. Kondisi yang berlainan teramati dalam praktiknya. Praktik hukuman mati masih digunakan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana di berbagai negara. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014. Sedikitnya terdapt 1.634 orang yang menerima hukuman mati pada tahun 2015. Jumlah ini lebih banyak 573 kasus (54%) bila dibandingkan dengan tahun 2014. Data yang dihimpun oleh Amnesty International menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga 2015, tingkat pelaksanaan hukuman mati tidak menentu dan berubah-ubah. Jumlah hukuman mati pada tahun 2010 dan 2014 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kecenderungan global hukuman mati pada perioda 2015-2010 menunjukkan adanya peningkatan hukuman mati secara global.
Jumlah negara yang menerapkan hukuman mati berkurang selama periode tahun 1994-2013. Pada tahun 1994 terdapat 37 negara yang masih menerapkan hukuman mati, sedangkan pada tahun 2013 jumlahnya berkurang menjadi 22 negara. Di Eropa, hukuman mati hanya diterapkan oleh satu negara, yaitu Belarus Sejak tahun 2009 juga tidak ada catatan pelaksanaan hukuman mati di negara ini. Penghapusan hukuman mati juga terjadi di Amerika Serikat. Negara bagian Maryland menjadi negara bagian Amerika Serikat yang ke-18 dalam penghapusan hukuman mati. Seluruh negara di Afrika mulai meninjau ulang hukum negara dengan mempertimbangkan penghapusan hukuman mati. Uni Emirat Arab dan Bahrain juga dilaporkan tak memiliki catatan hukuman mati.
Penghapusan hukuman mati mulai diterapkan oleh negara-negara di benua Asia sejak tahun 2018. Namun beberapa negara memulai kembali atau tetap melanjutkan hukuman mati bagi narapidana. Jumlah hukuman mati terbanyak di dunia tercatat di negara Tiongkok, Vietnam, Pakistan dan Jepang. Pada tahun 2018, jumlah hukuman mati di Jepang meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2017. Filipina dan Sri Lanka memulai kenbali penerapan hukuman mati. Sebelumnya Sri Lanka menetapkan pemberlakuan penghapusan hukuman mati sejak tahun 1976. Malaysia memberlakukan penghapusan hukuman mati kecuali untuk kasus narkotika setelah amandemen Undang-Undang Narkotika pada tahun 2017. Malaysia juga mulai menyusun rancangan undang-undang tentang penghapusan hukuman mati (Oktober 2018) sekaligus mendukung Resolusi untuk moratorium praktik hukuman mati di Majelis Umum PBB (Desember 2018). Penghapusan hukuman mati ditentang oleh Indonesia sejak tahun 2006 dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun sejak tahun 2012 Indonesia memilih tidak memberikan suara dalam pemungutan suara pada Resolusi PBB tentang penghapusan hukuman mati. Hukuman mati bagi pengedar narkoba juga masih berlaku di negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Vietnam hingga tahun 2019. Singapura dan Vietnam juga masih melaksanakan hukuman mati bagi perdagangan narkoba hingga tahun 2019.
Keabdidaleman

Ilustrasi oleh Peter Newell untuk puisi " The Sycophantic Fox and the Gullible Raven " dalam Fables for the Frivolous, oleh Guy Wetmore Carryl ; dalam bahasa Prancis, rubah berkata " Aku mengagumi bulu indahmu " kepada gagak
Pengabdidalem berarti "penyanjung yang tidak tulus" dan digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang mempraktikkan pengabdidaleman (yakni, sanjungan yang tidak tulus untuk mendapatkan keuntungan). Kebanyakan perkara hukum pada waktu itu diajukan oleh penggugat swasta karena tidak ada kepolisian dan hanya sedikit jaksa penuntut umum yang ditunjuk secara resmi.
Ban Chao

Artikel ini bukan mengenai Ban Zhao.
Ini adalah nama Tionghoa; marganya adalah Ban.
Ban Chao (32–102 Masehi), nama kehormatan Zhongsheng, adalah seorang jenderal, penjelajah dan diplomat Tiongkok dari zaman Dinasti Han Timur. Ia lahir di Fufeng, sekarang Xianyang, Shaanxi. Tiga anggota keluarganya — ayahnya Ban Biao, kakaknya Ban Gu, adiknya Ban Zhao — merupakan para sejarawan terkenal yang menulis teks sejarah Buku Han, yang mencatat sejarah Dinasti Han Barat. Sebagai komandan kavaleri dan jenderal Han, Ban Chao memegang pemerintahan "Kawasan Barat" (Asia Tengah) saat ia bertugas. Ia juga memimpin pasukan Han selama lebih dari 30 tahun dalam perang melawan Xiongnu dan mempertahankan kekuasaan Han atas kawasan Cekungan Tarim. Ia dianugerahi gelar "Protektor Umum Kawasan Barat" oleh pemerintah Han atas jasanya dalam melindungi dan memerintah kawasan tersebut.
Lihat pula

Perang Han-Xiongnu
Pertempuran Yiwulu
Guo Xun
Zhang Qian
Ban Yong
Aek Sipitudai, Sianjur Mulamula, Samosir

Aek Sipitudai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Demografi > Agama

Mayoritas penduduk Desa Aek Sipitudai memeluk agama Kristen.
| Agama di Desa Aek Sipitudai (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agama |  |  | Persen |  |
| Islam | Islam |    | 0,56% | 0,56% |
| Kristen Protestan | Kristen Protestan |    | 47,35% | 47,35% |
| Kristen Katolik | Kristen Katolik |    | 52,08% | 52,08% |
| Hindu | Hindu |    | 0,00% | 0,00% |
| Buddha | Buddha |    | 0,00% | 0,00% |
| Konghucu | Konghucu |    | 0,00% | 0,00% |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | Kepercayaan terhadap Tuhan YME |    | 0,00% | 0,00% |
Kantor Kepala Desa Aek Sipitudai
Presiden Konfederasi Swiss

| Presiden Konfederasi Swiss Bundespräsident(in) der Schweiz Président(e) de la Confédération suisse Presidente della Confederazione svizzera President(a) da la Confederaziun svizra |
| --- | --- |
Petahana Karin Keller-Sutter sejak 1 Januari 2023
Kediaman: Istana Federal, Bern, Swiss
Masa jabatan: 1 tahun
Pejabat perdana: Jonas Furrer
Dibentuk: 21 November 1848
Situs web: www.admin.ch
Presiden Konfederasi Swiss (bahasa Jerman: Bundespräsident(in), bahasa Prancis: Président(e) de la Confédération, bahasa Italia: Presidente della Confederazione, bahasa Romansh: President(a) da la Confederaziun) adalah anggota Dewan Federal Swiss yang menjabat sebagai ketua atas tujuh anggota untuk jabatan eksekutif Swiss. Dipilih oleh Majelis Federal untuk masa jabatan satu tahun, Presiden Konfederasi memimpin rapat Dewan Federal dan melaksanakan tugas representasi khusus. Primus inter pares, Presiden tidak memiliki kekuasaan di atas dewan lainnya dan terus mengepalai departemennya. Secara tradisional, tugas berputar di antara para anggota dalam rangka senioritas dan tahun sebelumnya Wakil Presiden menjadi Presiden.
Seperti yang pertama di antara yang sederajat (primus inter pares), anggota Dewan Federal yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi tidak dianggap kepala Negara Swiss. Sebaliknya, seluruh Dewan Federal dianggap sebagai kepala negara kolektif.
Ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Federal dan Federal Administration ditetapkan dalam ayat 1 Bab 3 dari Konstitusi Federal Swiss  pada artikel 174-179. Pasal 176 khusus berkaitan dengan Kepresidenan.
Kompetensi

Presiden Swiss bukanlah - seperti yang, misalnya, Presiden di Austria atau Jerman - Kepala Negara. Konstitusi Federal Swiss tidak mengetahui seorang Kepala Negara atau Kepala Pemerintah. Kedua fungsi-fungsi ini dikelola oleh Dewan Federal secara kolektif. Jika suara diikat terjadi di dewan (yang tidak terjadi terlalu sering, jumlah Federal dewan menjadi angka ganjil), Presiden, sedang yang Ketua, melemparkan suara menentukan.
Selain kontrol terhadap departemennya sendiri, Presiden melakukan beberapa tugas perwakilan dari Kepala Negara. Pada awalnya, ini hanya kasus di Swiss, di mana Presiden memberikan pidato pada Tahun Baru dan Swiss National Holiday (1 Agustus). Baru-baru ini, ditambah kunjungan asing berarti bahwa Presiden juga sering bepergian ke luar negeri.
Namun, karena Swiss tidak memiliki satu Kepala Negara, negara juga tidak melakukan kunjungan negara. Ketika bepergian ke luar negeri, Presiden melakukannya hanya sebagai Menteri biasa dari Departemen pemerintah. Kunjungan kepala negara yang diterima oleh tujuh anggota Dewan Federal bersama-sama, bukan oleh Presiden Konfederasi. Perjanjian ditandatangani atas nama Dewan penuh, dengan semua anggota Dewan Federal penandatanganan surat kepercayaan dan dokumen lain semacam itu.
Pemilihan

Presiden dipilih oleh Majelis Federal dari Dewan Federal dalam setiap kasus selama satu tahun.
Pada abad ke-19, pemilihan Presiden Federal penghargaan untuk terutama terhormat anggota Dewan Federal. Namun, beberapa anggota berpengaruh dari pemerintah secara teratur menyeberang. Salah satu contoh adalah Wilhelm Matthias Naeff, yang milik pemerintah selama dua puluh tujuh tahun, tetapi Federal Presiden hanya sekali pada tahun 1853.
Sejak abad keduapuluh, pemilihan tersebut biasanya tidak diperdebatkan. Ada aturan tidak tertulis bahwa anggota Dewan Federal yang belum Federal Presiden paling lama menjadi Presiden. Oleh karena itu setiap anggota Dewan Federal mendapat giliran setidaknya sekali setiap tujuh tahun. Satu-satunya pertanyaan dalam pemilu yang memberikan ketegangan beberapa adalah pertanyaan tentang berapa banyak suara orang yang dipilih Presiden menerima. Hal ini dipandang sebagai ujian popularitas. Pada tahun 1970 dan 1980-an, 200 suara (dari 246 mungkin) dipandang sebagai hasil yang sangat baik, tetapi pada era saat ini tumbuh konflik partai-politik, 180 suara adalah hasil yang terhormat.
Sampai tahun 1920, itu adat untuk melayani Presiden Federal juga memimpin Departemen Luar Negeri. Oleh karena itu setiap tahun ada bergerak posting, sebagai Presiden pensiun kembali ke departemen mantan dan presiden yang baru pindah ke Departemen Luar Negeri. Demikian juga, itu adalah tradisional untuk Presiden Federal, bahkan sebagai Menteri Luar Negeri, tidak meninggalkan Swiss selama tahun di kantor.
Lihat pula

Daftar Presiden Konfederasi Swiss
Pranala luar

President of the Swiss Confederation 2006 Diarsipkan 2006-02-25 di Wayback Machine. -- official site.
Abdollah Javadi Amoli

| --- | --- |
  
Biografi
Kelahiran: Mei 1933  (91 tahun) Amol 


 Grand ayatollah (en)  


 
 
 
Data pribadi
Agama: Islam dan Islam Syiah 
Kegiatan
Pekerjaan: filsuf, teolog, Akhund, politikus, penulis 
Murid: Mohammad Khaghani Esfahani (en)  
Abdollah Javadi Amol adalah seorang Marja Syi'ah Dua Belas Iran. Dia adalah seorang politikus, filsuf, dan salah satu cendekiawan Islam terkemuka di Iran yang konservatif dan moderat. Situs web resmi yayasan ilmiahnya, Isra, menyatakan bahwa ide dan pandangannya telah menjadi panduan bagi Republik Islam Iran sejak Revolusi Islam 1979, dan bahwa “bimbingan strategis dan mencerahkannya” telah “sangat konstruktif” selama tiga dekade terakhir. Beliau dikenal sebagai salah satu kritikus terbesar terhadap sistem perbankan di Iran.
Kehidupan awal

Beliau lahir pada tahun 1933 di Amol, Iran utara dari sebuah keluarga ulama. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia bergabung dengan seminari Amol pada tahun 1946 untuk belajar agama. Ayahnya, Mirza Abul Hassan Vaez Javadi Amoli, adalah salah satu ulama di kota Amol.
Karier keilmuan

Selama lima tahun, ia mempelajari kursus-kursus seminari pendahuluan dan juga bagian dari kursus-kursus menengah di bawah pengawasan ayahnya, Mirza Abul Hassan Vaez Javadi Amoli, di antara para ulama lainnya. Dasar-dasar perkembangan moral dan spiritualnya juga diletakkan di masjid Imam Hasan al-Askari.
Pada tahun 1950, ia beremigrasi ke Teheran untuk menghadiri kelas-kelas dari beberapa tokoh intelektual besar pada masa itu seperti Ayatullah Syekh Muhammad Taqi Amoli, Allamah Syekh Abul Hasan Sha'rani, dan Muhammad Husein Fazil Tuni, di mana ia mendalami filosofi dan mistik.
Pada tahun 1955, beliau beremigrasi ke Qom untuk menghadiri tingkat terakhir dari disiplin ilmu yang paling maju di bawah bimbingan para ulama seperti Ayatullah Hossein Borujerdi, Ayatullah Mostafa Mohaghegh Damad, Ayatullah Mirza Hashem Amoli, Ayatullah Ruhollah Khomeini, Grand Ayatullah Taqi Bahjat Foumani, dan Allamah Muhammad Husain Tabataba'i.
Di antara berbagai disiplin ilmu keislaman, beliau secara khusus mendedikasikan diri pada penafsiran Al-Quran. Kursus tafsirnya dimulai pada tahun 1976 dan masih berlangsung hingga saat ini.
Dalam politik

Javadi Amoli adalah pemimpin misi Ayatollah Khomeini kepada Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet pada Januari 1988.
Pada tanggal 27 November 2009, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi yang berpengaruh sebagai Imam Shalat Jumat di Qom, dengan mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memegang posisi seperti itu jika ia tidak terbukti bermanfaat. Dia sebelumnya telah memprotes pendekatan yang tidak etis terhadap kampanye pemilu.Dalam pidato perpisahannya, Amoli dengan jelas menunjukkan bahwa pengunduran dirinya bukan karena perbedaan pendapat dengan pemerintah, melainkan karena alasan kesehatan. Ia tetap menghadiri salat Jumat berjamaah di kota Qom bahkan setelah mengundurkan diri sebagai imam salat Jumat.
Pandangan tentang isu-isu terkini > Seni dan Music

Menanggapi sebuah pertanyaan tentang dampak musik arus utama terhadap jiwa, Javadi Amoli mengatakan, “terkadang sebuah doa membangkitkan seorang pemuda Muslim dan terkadang sebuah ghazal atau qasidah, namun kenikmatan sebuah ghazal tidak pernah ditemukan dalam lagu karena lagu hanya menimbulkan kenikmatan semu, namun syair adalah nektar yang menghasilkan kenikmatan permanen yang sejati. Demikianlah ghazal karya Hafez dan Saadi.” Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada beberapa drama yang “membangkitkan sifat kebinatangan dalam diri manusia”, namun ia juga mengetahui drama-drama yang “menghidupkan kembali suasana hati malaikat dalam diri manusia, yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan kemarahan.”
Dalam menjawab pertanyaan lain tentang diperbolehkannya “musik spiritual dan mistik”, Javadi Amoli berpendapat bahwa nalar praktis manusia dapat menemukan kelembutan yang sejati ketika disibukkan dengan doa, permohonan, dan tangisan ritual, dan sebagai akibatnya, menjadi patuh pada nalar teoritis manusia - yang kemudian dikembangkan oleh filsafat dan teologi - dan dengan demikian menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Membaca dan menggubah puisi dan prosa yang menyenangkan sangat berpengaruh dalam melembutkan nalar praktis untuk tujuan ini, sedangkan alat musik hanya menyebabkan kelembutan yang “palsu”: “Ada perbedaan ketika seseorang menangis karena penindasan yang ditanggung oleh Imam Husain dibandingkan dengan ketika ia meneteskan air mata hanya karena mendengar irama lagu-lagu duka.” Inilah bahaya yang ditimbulkan oleh apa yang disebut musik “mistik”, kata Javadi.