Hukum kewarganegaraan Israel
Sejarah > Status Arab Palestina

Lihat pula: Warga Arab di Israel, Eksodus Palestina 1948, dan Nakba
Menyusul kemenangannya dalam Perang Arab-Israel 1948, Israel menguasai sebagian besar bekas wilayah Mandat Palestina, termasuk sebagian besar wilayah yang diperuntukkan bagi pribumi Arab berdasarkan Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina. Tepi Barat diperintah oleh Yordania sementara Jalur Gaza berada di bawah kendali Mesir. UNRWA memperkirakan 720.000 orang Palestina menjadi pengungsi selama perang, dan hanya 170.000 yang tersisa di Israel setelah proklamasi negara tersebut. Meskipun ada dukungan internasional terhadap pemulangan warga Palestina yang telantar setelah perang berakhir, pemerintah Israel tidak mau mengizinkan penduduk yang bermusuhan memasuki perbatasannya dan mencegah mereka pulang. Keputusan ini mendapat pembenaran seiring terus berlanjutnya serangan pejuang Arab ke wilayah Israel serta retorika resmi dari negara-negara Arab tetangga yang menuntut penghapusan Israel. Israel memandang hak warga Palestina untuk kembali ke wilayah mana pun sebagai ancaman nyata terhadap keamanannya.
Pemukim Yahudi pada saat berdirinya Israel diberikan kewarganegaraan Israel berdasarkan hak kepulangan, tetapi warga Palestina non-Yahudi tunduk pada persyaratan tempat tinggal yang ketat untuk mengklaim status tersebut. Mereka hanya dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal mereka pada tahun 1952 jika mereka merupakan warga negara Mandat Inggris sebelum tahun 1948, telah terdaftar sebagai penduduk Israel sejak Februari 1949 dan tetap terdaftar, serta belum meninggalkan negara tersebut sebelum mengklaim kewarganegaraan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk secara sistematis mengecilkan partisipasi minoritas Arab di negara tersebut. Sekitar 90 persen penduduk Arab yang tetap tinggal di Israel tidak memperoleh kewarganegaraan berdasarkan persyaratan ini dan karenanya tidak memiliki status kebangsaan.
Warga Palestina yang berhasil kembali ke rumah mereka di Israel setelah perang tidak memenuhi persyaratan kewarganegaraan berdasarkan undang-undang 1952. Mereka tetap tinggal di Israel tetapi tidak memiliki kewarganegaraan atau status kependudukan. Keputusan Mahkamah Agung tahun 1960 berupaya mengatasinya sebagian dengan mengizinkan penafsiran yang lebih longgar tentang persyaratan tempat tinggal;  individu yang memiliki izin untuk sementara waktu meninggalkan Israel selama atau segera setelah konflik memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan, meskipun ada perbedaan tempat tinggal. Knesset mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1980 untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah penduduk tanpa kewarganegaraan ini; semua penduduk Arab yang pernah tinggal di Israel sebelum tahun 1948 diberikan kewarganegaraan terlepas dari kelayakan mereka menurut persyaratan tahun 1952, beserta pula anak-anak mereka.
Warga Palestina yang melarikan diri ke negara-negara tetangga tidak diberikan kewarganegaraan di sana dan tetap tidak memiliki kewarganegaraan kecuali mereka yang tinggal di Yordania. Meskipun Yordania telah kehilangan kendali atas Tepi Barat setelah Perang Enam Hari 1967, Yordania tetap mempertahankan klaim kedaulatannya atas wilayah tersebut hingga tahun 1988, ketika Yordania melepaskan klaim tersebut dan secara sepihak memutuskan semua hubungan dengan wilayah itu. Warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat kehilangan kewarganegaraan Yordania sementara mereka yang tinggal di wilayah lain di Yordania terus menyandang status tersebut.