Sinode
Penggunaan istilah sinode dalam berbagai persekutuan Gereja > Gereja Katolik > Konsili

Muktamar-muktamar para uskup di wilayah Kekaisaran Romawi sudah diselenggarakan semenjak pertengahan abad ke-3 Masehi. Konsili Nikea I yang diselenggarakan pada 325 Masehi terhitung sebagai muktamar para uskup yang kedua puluh. Sesudah konsili ini, masih ada ratusan lagi penyelenggaraan muktamar para uskup sampai abad ke-6. Muktamar-muktamar para uskup yang diselengarakan atas persetujuan kaisar dan yang sering kali dihadiri pula olehnya, disebut sebagai muktamar yang "oikumene", artinya "sedunia" (dunia yang dikenal oleh masyarakat di belahan dunia barat kala itu). Dalam hukum kanon Gereja Katolik sekarang ini, istilah "konsili" lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi muktamar-muktamar yang diselenggarakan tidak secara berkala, dan dihadiri oleh seluruh uskup yang senegara, sekawasan, atau sedunia, dengan maksud untuk membahas dan menetapkan aturan-aturan yang bersifat mengikat. Penjelasan mengenai konsili dalam hukum kanon adalah sebagai berikut:
Konsili oikumene adalah muktamar yang diselenggarakan tidak secara berkala, dan yang dihadiri oleh segenap uskup dalam persekutuan dengan Sri Paus, dan yang bersama-sama dengan Sri Paus merupakan kewenangan legislatif tertinggi dari Gereja sejagat (kanon 336). Hanya Sri Paus yang berhak menyelenggarakan, menunda, dan membubarkan suatu konsili oikumene; Sri Paus juga memimpin jalannya konsili oikumene atau memilih orang lain untuk memimpin serta menentukan agenda (kanon 338). Kekosongan Takhta Suci secara otomatis menunda jalannya suatu konsili oikumene. Hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh suatu konsili oikumene memerlukan konfirmasi dari Sri Paus, yakni satu-satunya pihak yang berhak mengundang-undangkan hukum-hukum atau ajaran-ajaran itu (kanon 341). Peran Sri Paus dalam suatu konsili oikumene adalah salah satu ciri khas Gereja Katolik.
Konsili-konsili paripurna, yakni muktamar-muktamar segenap uskup yang senegara (termasuk negara yang hanya merupakan satu provinsi gerejawi), diselenggarakan oleh konferensi waligereja nasional.
Konsili-konsili provinsial, yang dihadiri uskup-uskup dalam satu provinsi gerejawi yang lebih kecil daripada suatu negara, diselenggarakan oleh uskup metropolit dengan persetujuan sebagian besar uskup sufragan dalam provinsi gerejawi yang bersangkutan.
Konsili paripurna dan konsili provinsial digolongkan sebagai konsili partikuler. Konsili partikuler adalah konsili yang dihadiri oleh segenap uskup yang sewilayah (termasuk uskup-uskup koajutor dan uskup-uskup auksilier) serta para waligereja lainnya yang mengepalai gereja-gereja partikular di wilayah yang sama (misalnya para abas teritorial dan para vikaris apostolik). Setiap peserta memiliki hak suara dalam perumusan keputusan konsili. Selain itu, ada pula pihak-pihak yang menurut hukum termasuk bagian dari majelis konsili namun hanya selaku penasihat, yakni para vikaris jenderal dan vikaris uskup, para rektor universitas Katolik, para dekan fakultas teologi dan hukum kanon, para pemimpin tarekat religius yang telah dipilih untuk menghadiri konsili oleh seluruh pemimpin tarekat religius di wilayah gerejawi yang bersangkutan, para rektor seminari yang dipilih untuk menghadiri konsili oleh seluruh rektor seminari di wilayah gerejawi yang bersangkutan, dan dua orang anggota dari setiap dewan kapitel katedral, dewan rohaniwan, atau dewan pastoral di wilayah gerejawi yang bersangkutan (kanon 443). Pihak yang berhak menyelenggarakan konsili juga boleh memilih orang-orang tertentu sebagai wakil umat beriman (termasuk umat awam) untuk ikut serta dalam konsili selaku penasihat.
Muktamar-muktamar lintas negara yang dihadiri oleh seluruh uskup di kawasan tertentu juga disebut konsili, misalnya Konsili-konsili Kartago yang dihadiri oleh seluruh uskup di Afrika Utara.
Pada Abad Pertengahan, ada beberapa konsili yang disebut konsili legatina, yakni konsili yang diselenggarakan di bawah pimpinan seorang utusan paus, bukan oleh paus atau uskup.