Jepang pascapendudukan
Hubungan luar negeri

Meskipun posisinya sentral dalam ekonomi dunia, Jepang telah memainkan peran sederhana dalam politik global untuk sebagian besar periode pascaperang.
Tahun 1950-an sebagian besar ditandai oleh Jepang membangun kembali hubungan dengan banyak negara dan mendefinisikan kembali peran internasionalnya, misalnya dengan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956. Salah satu redefinisi total tersebut adalah hubungannya dengan bekas sekutu Perang Dunia II Jerman, yang ditempatkan pada basis baru pada tahun 1955 yang berfokus pada perdagangan.
Krisis politik terbesar Jepang pascaperang terjadi pada tahun 1960 atas revisi Pakta Bantuan Keamanan Bersama Jepang-Amerika Serikat. Ketika Perjanjian Kerjasama dan Keamanan yang baru diselesaikan, yang memperbarui peran Amerika Serikat sebagai pelindung militer Jepang, protes jalanan besar-besaran dan pergolakan politik terjadi, dan kabinet mengundurkan diri sebulan setelah ratifikasi Diet atas perjanjian tersebut. Setelah itu, gejolak politik mereda. Pandangan Jepang tentang Amerika Serikat, setelah bertahun-tahun protes massal atas persenjataan nuklir dan pakta pertahanan bersama, masing-masing membaik pada tahun 1968 dan 1972, dengan pengembalian Nanpō dan Kepulauan Ryukyu yang diduduki Amerika Serikat menjadi kedaulatan Jepang dan berakhirnya Perang Vietnam.
Jepang telah membangun kembali hubungan dengan Republik Tiongkok setelah Perang Dunia II, dan hubungan baik dipertahankan dengan pemerintah nasionalis ketika diasingkan ke Taiwan, sebuah kebijakan yang memenangkan Jepang dari permusuhan Republik Rakyat Tiongkok, yang didirikan pada tahun 1949. Setelah pemanasan umum hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang mengejutkan Jepang dengan pemulihan hubungan yang tiba-tiba dengan Beijing pada tahun 1971 (Diplomasi ping-pong), Tokyo menjalin hubungan dengan Beijing pada tahun 1972. Kerja sama yang erat di bidang ekonomi menyusul.
Hubungan Jepang dengan Uni Soviet terus bermasalah setelah perang, tetapi Deklarasi Bersama antara Jepang dan Uni Soviet, mengakhiri perang dan membangun kembali hubungan diplomatik ditandatangani 19 Oktober 1956. Objek utama perselisihan adalah pendudukan Soviet atas apa yang disebut Jepang sebagai Wilayah Utara, dua pulau paling selatan di Kuril (Iturup dan Kunashiri) dan Shikotan dan Kepulauan Habomai (timur laut Hokkaido), yang direbut oleh Uni Soviet tak lama setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia II.
Di bawah perdana menteri Kakuei Tanaka (1972–74), Jepang mengambil sikap yang lebih kuat tetapi tetap rendah hati dengan terus meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan mengurangi friksi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintahan Tanaka juga ditandai dengan pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat, Soviet, dan para pemimpin Tiongkok, jika hasilnya beragam. Kunjungannya ke Indonesia dan Thailand memicu kerusuhan, sebuah manifestasi dari sentimen anti-Jepang yang sudah berlangsung lama.
Beberapa kunjungan ramah antara Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara negara mereka. Posisi Nakasone yang lebih tegas dalam masalah pertahanan Jepang membuatnya populer di kalangan beberapa pejabat Amerika Serikat tetapi tidak, secara umum, di Jepang atau di antara tetangga Asia. Meskipun karakterisasinya tentang Jepang sebagai "kapal induk anti-tenggelam", catatannya tentang "nasib bersama" Jepang dan Amerika Serikat, dan seruannya untuk merevisi Pasal 9 Konstitusi (yang meninggalkan perang sebagai hak berdaulat bangsa), di antara pernyataan pro-persenjataan lainnya, menghasilkan reaksi negatif di dalam dan luar negeri, penerimaan bertahap muncul dari Pasukan Bela Diri dan perjanjian keamanan bersama dengan Amerika Serikat pada pertengahan 1980-an.
Masalah lain dalam hubungan Amerika Serikat dengan Jepang adalah surplus perdagangan Jepang yang meningkat, yang mencapai rekor tertinggi selama masa jabatan pertama Nakasone. Amerika Serikat menekan Jepang untuk memperbaiki ketidakseimbangan, menuntut Tokyo menaikkan nilai yen dan membuka pasarnya lebih jauh untuk memfasilitasi lebih banyak impor dari Amerika Serikat. Karena pemerintah Jepang membantu dan melindungi industri utamanya, hal itu dituduh menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak adil. Tokyo setuju untuk mencoba menyelesaikan masalah ini tetapi umumnya mempertahankan kebijakan industrinya dan membuat konsesi pada pembatasan perdagangannya dengan sangat enggan, hanya membuat sangat sedikit kesepakatan dengan AS.