Tjoe Bou San
Nasionalis Tionghoa

Nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda bermula pada 17 Maret 1900 dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) atau dikenal juga sebagai sekolah Pa Hoa, yaitu Rumah Perkumpulan Tionghoa di Patekoan, Batavia. Organisasi ini didirikan oleh Phoa Keng Hek, Lie Kim Hok, dan Lie Hin Liam dengan tujuan awal memperbaiki kebiasaan orang Tionghoa setempat berdasarkan Konfusianisme. Organisasi tersebut kemudian menjadi perkumpulan khusus yang memajukan pendidikan Tionghoa dan berhasil mendirikan cabang di beberapa daerah. Menurut pendapat dari para pemimpin THHK, orang Tionghoa dapat benar-benar mengerti ajaran Kong Hu Cu hanya dengan mempelajari bahasa Tionghoa. THHK juga dikenal sebagai organisasi yang memprakarsai istilah “Tionghoa” secara luas, serta penggalang persatuan Tionghoa hoa kiao (perantauan), baik peranakan maupun totok.
Nasionalisme Tionghoa waktu itu merupakan nasionalisme kultural dan tujuannya lebih condong ke kebudayaan, bukan politik. Namun, dengan masuknya pengaruh totok yang menjadi simpatisan gerakan revolusioner di daratan Tiongkok, lambat laun pergerakan Tionghoa di Jawa juga bercorak politik. Organisasi politik Tiongkok seperti Tongmenghui (yang kemudian menjadi Kuomintang) mulai masuk ke Hindia Belanda sekitar tahun 1907. Soe Po Sia yang menyebar ide revolusi juga dibentuk di kota-kota besar Hindia Belanda. Arus nasionalisme politik ini semakin besar setelah Dinasti Qing atau Dinasti Manchu digulingkan dan Republik Tiongkok berdiri pada 1 Januari 1912.
Sin Po yang awalnya berupa redaksi weekblad (mingguan) lantas berubah frekuensinya menjadi harian tidak lama sesudah lahirnya Republik Tiongkok, yaitu sejak 1 April 1912. Surat kabar itu menjadi lawan utama dari koran besar berpendirian konservatisme yang dipimpin oleh Gouw Peng Liang dan opsir-opsir peranakan Tionghoa (juga dikenal sebagai Kapitan China), yaitu Kabar Perniagaan. Kapital Sin Po yang sebelumnya 100.000 gulden turut ditingkatkan menjadi 300.000 gulden. Penambahan tersebut menjadikan redaksi itu menjadi media peranakan Tionghoa dengan kapital terbesar di Hindia Belanda. Ketika berada di bawah pimpinan Tjiat (1916–1918), harian ini mulai bergerak memimpin masyarakat Tionghoa dalam hal-hal politik, misalnya menolak rencana Belanda yang ingin menjalankan Volksraad (Dewan Rakyat) pada 1917. Lembaga tersebut ingin mengikutsertakan peranakan Tionghoa dan pribumi di dalamnya.
Nazirwan Rohmadi dan Warto (penulis dari Universitas Sebelas Maret) mencatat bahwa lembaga ini disetujui pada 16 Desember 1916, dijalankan pada 1 Agustus 1917, dan diresmikan pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda yang bernama Thomas Bastiaan Pleyte. George McTurnan Kahin (sejarawan dan akademisi politik Amerika Serikat) turut memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebut bahwa Limburg membentuk dan melantik Volksraad sesuai dengan konstitusi dalam Indische Staatsrgeling pada 18 Mei 1918. Pembentukan lembaga itu diatur dalam pasal 53–80 bagian kedua wet op de Staatsinrichting Van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada 16 Desember 1916, serta diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No. 114 Tahun 1917 dan berlaku pada 1 Agustus 1917. Staatsblad tersebut menjelaskan mengenai peraturan dan kekuasaan legislatif Volksraad di Hindia Belanda.
Pada 1917 pula diadakan sebuah konferensi penduduk Tionghoa untuk membicarakan masalah pembentukan lembaga tersebut di Semarang. Sin Po yang disokong oleh berbagai organisasi peranakan menolak usul dari Hok Hoei Kan (Kan Hok Hoei Sia), seorang peranakan yang pro Belanda, untuk ikut serta dalam politik lokal dengan alasan bahwa orang Tionghoa adalah warga negara Tiongkok. Penolakan itu ada hubungannya dengan rencana pemerintah Belanda mengadakan Hindie Weerbaar (pertahanan Hindia Belanda) yang mewajibkan kawula Belanda menjadi milisi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab warga peranakan Tionghoa tidak mau dianggap sebagai kawula. Selain itu, rencana tersebut juga ditentang oleh Sarekat Islam dan juga kelompok nasionalis Indonesia lainnya.
Setelah menjadi pemimpin dan direktur Sin Po, Tjoe meneruskan pandangan tersebut dan mengembangkannya. Sin Po tanggal 2 September 1918 menyebutkan bahwa dalam kata sambutannya ketika mengambil alih kedudukan Tjiat, Tjoe menulis sebagai berikut.
Cuma satu perkara yang bikin saya punya hati sedikit ringan. Saya punya haluan kurang lebih ada persamaan dengan Tuan Kwee Hing Tjiat. Lantaran itu adalah satu hal yang saya berani janjikan kepada penduduk Tionghoa di Hindia Belanda.
Pada 1918, Tjoe mulai menggerakkan orang Tionghoa di Hindia Belanda untuk memberantas Undang-Undang Kekawulaan Belanda. Dinasti Manchu di sisi lain sudah mengumumkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kerajaan pada 1909 sebelum terjadi Revolusi Xinhai atau Revolusi 1911, yang menegaskan bahwa semua orang yang berdarah Tionghoa dianggap berkewarganegaraan Tiongkok. Setahun kemudian, pemerintah Belanda juga mengumumkan bahwa penduduk yang lahir di Hindia Belanda adalah Nederlands Onderdanen (kawula Belanda) – peranakan Tionghoa otomatis menjadi kawula. Setelah Republik Tiongkok berdiri, pemerintah Tiongkok yang baru melanjutkan konsep kewarganegaraan Dinasti Manchu. Republik Tiongkok menganggap semua orang Tionghoa (baik peranakan maupun totok) sebagai warga negaranya, tetapi Tiongkok dipaksa mengakui yurisdiksi Belanda. Selama orang Tionghoa itu bermukim di daerah kekuasaan Belanda, Undang-Undang Belanda yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam perjanjian konsuler antara Tiongkok dan Belanda. Oleh karena itu, orang totok tetap menjadi warga negara Tiongkok, sedangkan peranakan Tionghoa dalam praktiknya memiliki “kewarganegaraan rangkap” (kawula Belanda dan warga negara Tiongkok).
Menurut Suryadinata, Sin Po berhasil mengumpulkan 28.789 tanda tangan dalam kampanye memberantas Undang-Undang Kekawulaan. Tek Kong, mantan direktur Sin Po, kemudian ditugaskan ke Tiongkok untuk menyampaikan tanda tangan itu dan meminta pemerintah di Peking (sekarang Beijing) menyokong petisi peranakan Tionghoa, yaitu mendesak Belanda supaya memberikan hak repudiasi (hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain) kepada peranakan. Namun, kampanye itu tidak berhasil karena Tiongkok tetap menandatangani perjanjian konsuler yang mengakui hak yurisdiksi pemerintah Belanda terhadap peranakan. Selain itu, kampanye yang dilakukan oleh Tjoe juga kehilangan momentumnya karena pemerintah Belanda sendiri tidak memaksakan usul pertahanan Hindia Belanda itu.
Setiono berpendapat bahwa kontroversi masalah tersebut akhirnya berhenti karena pemerintah Belanda membatalkan wajib militer bagi kawula dengan pertimbangan mempersenjatai orang-orang yang memiliki kecenderungan nasionalis sangat membahayakan kedudukan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian melakukan tekanan dan intimidasi kepada para pemimpin Tionghoa yang aktif melakukan perlawanan dan memaksa mereka yang berada di luar negeri untuk kembali ke Hindia Belanda. Selain itu, para pemimpin peranakan Tionghoa dan pengusaha banyak yang tidak mendukung kampanye ini karena mereka merasa sudah memiliki posisi yang kuat di Hindia Belanda. Faktor lain yang turut menyurutkan kampanye tersebut adalah kurangnya dukungan dari pemerintah nasionalis Tiongkok yang sedang menghadapi banyak persoalan di dalam negerinya. Orang Tionghoa memang gagal untuk menolak menjadi kawula, tetapi usaha untuk memperoleh status Eropa juga diabaikan oleh pemerintah Belanda dengan alasan akan melukai perasaan golongan bumiputra yang akan menimbulkan pergolakan di Hindia Belanda.
Sin Po yang berada di bawah pimpinan Tjoe terus melakukan perlawanan, meskipun kampanye penolakan Undang-Undang Kekawulaan gagal. Selain menjadi penggerak nasionalisme Tionghoa, dia juga menganjurkan orang peranakan Tionghoa agar tetap berorientasi ke Tiongkok. Menurut pandangannya, nasib peranakan bergantung kepada Tiongkok. Jika peranakan tidak menyadari hal ini dan tidak berusaha menjadi orang Tionghoa, nantinya mereka akan mengalami lebih banyak kesusahan. Sin Po Wekelijksche Editie tanggal 26 Desember 1925 menyebutkan bahwa Tjoe tidak menjelaskan secara jelas mengenai kesusahan yang akan dihadapi oleh warga peranakan. Kemungkinan dia merasa bahwa Tiongkok tidak akan menghiraukan warga peranakan karena mereka sudah bukan orang Tionghoa lagi. Tanpa perlindungan dari Tiongkok, warga peranakan akan menderita. Kemungkinan lain yang disebutkan oleh Suryadinata sebagai perbandingan adalah orang Jepang di Hindia Belanda yang dilindungi karena negaranya kuat.
Tjoe berpendapat bahwa warga peranakan tidak bisa menjadi indier (orang Hindia) dikarenakan konsep itu tidak praktis. Berikut kutipan pernyataan Goan dalam Sin Po Wekelijksche Editie tanggal 26 Desember 1925.
Orang jangan lupa perhatikan bahwa orang bumiputra sendiri mulai bangunkan mereka punya pride of blood (kebangaan atas darah mereka) dan mampu mempertahankan kebangsaannya. Tuan Tjoe percaya bahwa suatu waktu bumiputra akan jadi merdeka dan jadi tuan atas tanah air mereka sendiri. Kita orang Tionghoa perlu bisa adakan persahabatan yang sangat erat dengan tuan tanah asli, sementara itu sambil memegang teguh kebangsaan dan tetap menjadi bagian dari Chinesenatie.
Tjoe menganjurkan bahwa orang Tionghoa harus mengutamakan pendidikan Tionghoa dan terus belajar bahasa Tionghoa untuk mencapai hal tersebut. Isi dari pendidikan Tionghoa tidak harus dititikberatkan kepada pendidikan yang mengejar “ilmu mencari uang” saja, dikarenakan hal ini hanya menghasilkan kerani-kerani yang memakan gaji besar atau pedagang-pedagang yang masing-masing memiliki keuntungan pribadi. Hal yang terpenting adalah menggalakkan nationale onderwijs (pendidikan nasional) – dia tidak menjelaskan isi pendidikan itu. Kemungkinan yang dimaksudkannya adalah pendidikan yang mengandung bahasa dan kebudayaan Tionghoa, serta kesadaran ketionghoaan.
Menurutnya, warga Tionghoa dan pribumi di Hindia Belanda sama-sama bangsa Asia dan dalam perjuangan kemerdekaan harus saling menyokong. Tidaklah mengherankan ketika memimpin Sin Po, dia banyak memakai wartawan pribumi dan menggunakan berita tentang pergerakan yang ditulis oleh penulis pribumi. Nasionalis Indonesia rupanya senang bekerja sama dengan redaksi itu karena mereka masih kekurangan media massa yang bisa menyebarkan ide nasionalisme Indonesia. Mereka banyak menyinggung mengenai kesulitan dan ketidakpuasan yang dihadapi oleh intelektual pribumi terhadap kebijakan pemerintah kolonial.
Memoar Ang Jan Goan menyebutkan jika Soekarno sudah dekat dengan beberapa orang nasionalisme Tionghoa sejak masih menjadi mahasiswa di Technische Hoogeschool (sekarang Institut Teknologi Bandung), yaitu Tan Tek Ho (penulis Sin Po dan mantan murid dari Kay Lam Hak Tong di Nanking) serta Liem Soei Tjoan (pencetak dan penyokong Sin Po). Melalui keduanya, dia berkenalan dengan Tjoe dan pernah mengunjungi kantornya yang berada di Asemka, Glodok, Batavia pada September 1923. Seperti diungkap pula dalam memoar tersebut, Soekarno mengatakan kepada Tjoe bahwa dia lebih menghargai orang Tionghoa yang mengambil haluan nasionalisme Tionghoa dan menyokong pergerakan Indonesia tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam nyawanya, dibandingkan dengan orang-orang yang mau menjadi Indonesia semata-mata hanya karena ingin mendapatkan keuntungan.
Rupanya, yang dipikirkan oleh para nasionalis Indonesia waktu itu hanyalah cara dalam mengusir Belanda dari Hindia Belanda. Masalah mengenai Tionghoa belum terlalu dipikirkan lebih jauh. Nasionalis Tionghoa sendiri hanya memikirkan bahwa mereka akan mempunyai musuh dan pengalaman yang sama. Para nasionalis Tionghoa tidak memikirkan apabila bentrok dengan warga pribumi setelah Hindia Belanda merdeka. Mereka berpikir jika terjadi bentrokan nantinya akan dilindungi oleh Tiongkok dan perkaranya akan selesai.