Hukum Hindu
Hukum Hindu Modern

Artikel utama: Hukum Hindu Modern
Setelah kemerdekaan India dari penjajahan Inggris pada tahun 1947, India mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1950. Sebagian besar hukum dari era kolonial berlanjut sebagai hukum negara baru, termasuk hukum pribadi yang terkandung dalam hukum Anglo-Hindu untuk umat Hindu, Buddha, Jain dan Sikh, hukum Anglo-Kristen untuk Kristen, dan hukum Anglo-Muslim untuk Muslim. Pasal 44 Konstitusi India tahun 1950 mengamanatkan hukum perdata yang seragam, yang menghapuskan semua hukum perdata berbasis agama termasuk hukum Hindu, hukum Kristen, dan hukum Islam di seluruh wilayah India. Meskipun hukum Hindu telah diamandemen agar tidak bergantung pada teks-teks agama kuno, Pasal 44 Konstitusi India sebagian besar tetap diabaikan dalam masalah hukum Islam oleh pemerintahan India berturut-turut sejak tahun 1950.
Amandemen konstitusi (Amandemen ke-42, 1976) secara resmi memasukkan kata sekuler sebagai ciri republik India. Akan tetapi, tidak seperti konsep sekularisme Barat yang memisahkan agama dan negara, konsep sekularisme di India berarti penerimaan hukum agama sebagai sesuatu yang mengikat negara, dan partisipasi negara yang setara dalam berbagai agama.
Sejak awal tahun 1950-an, India telah memperdebatkan apakah pluralisme hukum harus digantikan dengan universalisme hukum dan hukum perdata yang seragam yang tidak membedakan orang berdasarkan agama mereka. Perdebatan ini masih belum terselesaikan. Undang-Undang Penerapan Hukum Pribadi Muslim India (Syariat) yang berbasis Quran tahun 1937 tetap menjadi hukum di negara India modern untuk Muslim India, sedangkan hukum pribadi sekuler yang diundangkan oleh Parlemen India (atas perintah Menteri Hukum Dr. B. R. Ambedkar) tanpa referensi apa pun dari teks-teks agama Hindu & semata-mata dimodelkan pada rekan-rekan mereka di Eropa Barat berdasarkan konsep kesetaraan & non-diskriminasi yang diabadikan dalam Konstitusi yang disahkan pada pertengahan tahun 1950-an diterapkan kepada orang India yang beragama Hindu (bersama dengan penganut Buddha, Jain, Sikh, dan Parsee), serta kepada orang Kristen India dan Yahudi. Ini telah menjadi sumber kontroversi di kalangan politik India, dengan sayap kanan Hindu yang menggambarkan keberadaan hukum agama terpisah untuk umat Islam sementara menolak hal yang sama untuk non-Muslim sebagai bentuk penenangan Muslim. Mereka menuntut bahwa di bawah kitab undang-undang hukum perdata seragam, umat Muslim harus dibuat mengikuti hukum keluarga yang sama dengan umat Hindu.
Undang-undang yang diperkenalkan oleh Pemerintah India terus menjadi alat untuk mendorong reformasi dalam masyarakat Hindu. Beberapa undang-undang penting adalah
Penghapusan hukum diskriminasi berbasis kasta & jenis kelamin oleh Pasal 15 Konstitusi India
Penghapusan hukum kasta tak tersentuh oleh Pasal 17 Konstitusi India
Pengakuan hukum atas pernikahan sipil dalam masyarakat Hindu & pernikahan beda agama di India
Pengakuan hukum atas pernikahan beda kasta, penghapusan poligami & pengenalan konsep perceraian dalam masyarakat Hindu
Penegakan wajib atas perlindungan hak-hak sipil masyarakat SC dan ST oleh Undang-Undang Kasta Tak Tersentuh (Pelanggaran) (1955)
Pengakuan hukum atas perempuan Hindu sebagai wali sah anak-anak mereka
Pengakuan hukum untuk adopsi anak Hindu di luar keluarga, komunitas & kasta pengadopsi
Pengakuan hukum untuk hak perempuan Hindu untuk mewarisi harta ayah & semua umat Hindu untuk mewarisi harta secara matrilineal
Kriminalisasi kejahatan kebencian terhadap orang SC dan ST
Penghapusan hukum praktik kewajiban umat Hindu untuk membayar utang leluhur & pengakuan hak yang sama bagi putra & putri untuk mewarisi harta leluhur
Pengakuan hukum untuk hak semua umat Hindu terlepas dari jenis kelamin & kasta untuk menerima pendidikan wajib
Penerimaan untuk bepergian ke luar negeri (lihat Kala pani (tabu)|Kalapani) merupakan reformasi dalam masyarakat Hindu yang dilaksanakan tanpa memberlakukan undang-undang apa pun.
RUU Hindu (yang disebutkan dalam no. 4, 6, 7 dan 8) mendapat kritik dan kecaman keras dari kelompok sayap kanan Hindu. Meskipun telah disahkannya Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak, 2006|undang-undang baru]], pernikahan anak di India tetap populer di kalangan umat Hindu, terutama di daerah pedesaan. Seruan juga telah dilontarkan untuk membebaskan kuil-kuil Hindu dari kendali pemerintah.