Penipuan harga
Hukum yang melarang penimbunan harga > Amerika Serikat > California

Kitab Undang-Undang Pidana California 396 melarang penimbunan harga, yang secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga lebih dari 10 persen, setelah keadaan darurat diumumkan. Tidak seperti negara bagian lain yang mengharuskan Presiden Amerika Serikat atau gubernur negara bagian untuk menyatakan keadaan darurat, California mengizinkan proklamasi darurat oleh pejabat, dewan, dan badan pemerintahan kota dan daerah lainnya untuk memicu C.P.C. § 396.  Larangan tersebut berlangsung hingga 30 hari pada suatu waktu dan dapat diperbarui bila diperlukan. Sejak Oktober 2017, Gubernur California saat itu Jerry Brown berulang kali memperpanjang larangan penimbunan harga untuk daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran hutan Oktober 2017 dan kemudian untuk daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran hutan 2018. Salah satu tindakan terakhirnya sebagai gubernur adalah memperpanjang larangan hingga 31 Mei 2019.
Meskipun California melarang kenaikan harga setelah keadaan darurat diumumkan, negara bagian tersebut, seperti banyak negara bagian lainnya, hampir tidak memiliki struktur pemantauan harga untuk pengawasan.Templat:Diperlukan verifikasi Pengacara dan penegak hukum umumnya mengandalkan laporan berita dan informasi dari mulut ke mulut untuk mengetahui tentang kenaikan harga yang mungkin melanggar hukum. Jaksa Wilayah Sonoma County telah berupaya untuk memperbaiki hal ini dengan membentuk satuan tugasnya sendiri yang berfokus pada pemberantasan dan penuntutan penimbunan harga.Templat:Diperlukan kutipan
Pada tahun 2018, badan legislatif negara bagian California mengubah C.P.C. § 396 setelah dampak kebakaran hutan tahun 2017. Jaksa distrik menghubungi legislator untuk menjelaskan bagaimana bahasa bagian 396 saat ini mempersulit penegakan hukum.Templat:Diperlukan kutipan
Legislatif sepenuhnya menulis ulang bagian 396(e)-(f). Sebelum revisi, bagian-bagian undang-undang tersebut hanya menetapkan bahwa larangan penimbunan harga dapat diperpanjang untuk periode 30 hari tambahan dan bahwa pelanggaran hukum dapat dihukum dengan hukuman penjara di penjara daerah tidak lebih dari satu tahun, dengan denda tidak lebih dari $10.000, atau keduanya.
Versi yang diamandemen mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan bertujuan untuk mengurangi kenaikan harga di masa mendatang yang serupa dengan yang terjadi setelah kebakaran Oktober 2017. Bagian 396(e) menetapkan, sebagian, bahwa: “melanggar hukum bagi setiap orang, bisnis, atau entitas lain, untuk menaikkan harga sewa.  yang diiklankan, ditawarkan, atau dibebankan untuk perumahan, kepada penyewa yang sudah ada atau calon penyewa, lebih dari 10 persen.” Meskipun amandemen tersebut menegaskan kembali bahwa tuan tanah dapat menaikkan harga sewa hingga 10 persen jika mereka dapat menunjukkan bahwa kenaikan biaya tersebut secara langsung disebabkan oleh perbaikan, amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang tidak dapat membenarkan kenaikan sewa.
Kenaikan sewa tidak boleh “berdasarkan lamanya jangka waktu sewa, penyertaan barang atau jasa tambahan, kecuali sehubungan dengan perabotan, atau bahwa sewa tersebut ditawarkan oleh, atau dibayarkan oleh, perusahaan asuransi, atau pihak ketiga lainnya, atas nama penyewa."