Krisis politik Malaysia 2020–2022
Kronologi > Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru > 29 Februari

Ketua Armada PPBM Syed Saddiq menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam korupsi untuk membentuk pemerintahan, merujuk pada UMNO. Armada juga memngunggah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung keputusan dewan tertinggi partai dalam pertemuannya pada 24 Februari untuk mendukung Mahathir sebagai perdana menteri, yang menunjukkan perpecahan di PPBM atas pencalonan Mahathir dan Muhyiddin.
Pada pagi hari, Dewan Presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan untuk membahas keadaan politik terkini. Mereka kemudian mengumumkan dukungan penuh bagi Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8, sehingga membatalkan pencalonan Anwar sebagai perdana menteri oleh koalisi. Menyusul pengumuman tersebut, Mahathir menyatakan keyakinannya bahwa ia memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan dan dapat diangkat sebagai perdana menteri untuk ketiga kalinya setelah menerima persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong. Pada sore hari, Anwar sebagai perwakilan dari Pakatan Harapan pergi ke Istana Negara untuk memberi tahu perubahan pencalonan kepada Agong. Namun, Muhyiddin Yassin dari PPBM dan sekutunya termasuk pimpinan partai dari UMNO, PAS, Gabungan Partai Sarawak (GPS), Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), dan Partai Solidaritas Dalam Negeri (STAR) telah melakukan pertemuan dengan Agong. Ia juga mengumumkan koalisinya yang terdiri dari PPBM, UMNO, PAS, PBRS, GPS, dan STAR akan disebut Perikatan Nasional. Koalisi baru ini mengklaim mereka memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk memilih perdana menteri dan membentuk pemerintahan. Sementara itu di Sarawak, Chong Chieng Jen yang merupakan Wakil Ketua DAP sekaligus Ketua DAP Sarawak mengatakan bahwa mereka bersedia membuat konsesi dan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian GPS dengan tujuan utama untuk melindungi pemerintah federal PH. Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Openg menolak sikap damai Chong kepada koalisi negara bagian. Ia mengingat pernyataan sebelumnya dari Sekretaris Jenderal DAP Guan Eng pada 2019 yang mengutuk Sarawak akan bangkrut dalam tiga tahun mendatang. PKR mengumumkan bahwa anggota parlemen GPS Richard Riot Jaem telah membelot untuk bergabung dengan Partai Rakyat Bersatu Sarawak. Namun, Richard membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ia masih anggota partai koalisi GPS dan hanya menyuarakan dukungannya untuk Mahathir. Pada 11 Februari 2021, mantan partai anggota koalisi Barisan Nasional Partai Gerakan Rakyat Malaysia bergabung ke Perikatan Nasional.
Pada malam hari, istana kerajaan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Muhyiddin dalam penilaian Yang di-Pertuan Agong kemungkinan akan mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen dan akan diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Upacara pelantikan akan diadakan pada pagi hari tanggal 1 Maret di Istana Negara. Pada tengah malam, Mahathir yang melakukan upaya terakhir menantang pengangkatan Muhyiddin menerbitkan daftar 115 anggota parlemen yang dia klaim mendukungnya dan melampirkan daftar itu dengan surat untuk dikirim ke Agong setelah pertemuan Pakatan Harapan. Anggota parlemen terkemuka yang masuk dalam daftar tersebut adalah Mahathir, putranya Mukhriz Mahathir dan 4 anggota parlemen PPBM lainnya, anggota PWS, Jeffrey Kitingan dari STAR, Maximus Ongkili dari Gabungan Bersatu Sabah (GBS), Baru Bian, dan Jonathan Yasin yang sebelumnya berada di blok Azmin. Namun, daftar itu masih diperdebatkan karena beberapa anggota parlemen membantah mendukung Mahathir dan beberapa ragu-ragu tentang kesetiaan mereka. Lebih lanjut, Shamrahayu Abd Aziz, seorang akademisi dan ahli konstitusi juga menyatakan bahwa setiap statuta yang ditandatangani setelah pengumuman Agong tidak akan berbeda dan tindakan hukum yang dapat digunakan untuk menggugat pengangkatan Muhyiddin adalah melalui mosi tidak percaya kepada Dewan Rakyat.