Thailand
Politik

Politik nasional Thailand sekarang berada di bawah konstitusi dengan Raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Peradilan harus bertindak secara independen dari cabang legislatif dan eksekutif, tetapi peradilan diduga didasarkan pada kepentingan politik dari ketentuan undang-undang yang ada.
Raja Thailand mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi sekaligus merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini sangat dihormati oleh rakyatnya dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yangsuatu  dilantik oleh raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.
Sejak reformasi politik raja pada tahun 1932, Thailand telah memiliki 19 konstitusi dan piagam. Selama periode ini, bentuk pemerintahan berganti-ganti antara kediktatoran militer dan demokrasi terpilih, tetapi semua pemerintah mengakui pewaris takhta kerajaan.
Sebelum 1932, pemerintah Siam tidak memiliki badan legislatif karena semua kekuasaan hukum berada di tangan raja. Ini telah menjadi kasus sejak berdirinya Kerajaan Sukhothai pada abad ke-12, ketika raja dianggap sebagai "Dharmaraja" atau "raja yang memerintah menurut Dharma", (hukum agama Buddha). Namun, pada 24 Juni 1932, sekelompok warga sipil dan personel militer bernama Khana Ratsadon (atau Partai Rakyat) melakukan kudeta tak berdarah yang mengakhiri 150 tahun kekuasaan absolut dari Dinasti Chakri. Sebagai gantinya, kelompok itu memperjuangkan monarki konstitusional dengan konstitusi rakyat.
"Rancangan Konstitusi" 1932 yang ditandatangani oleh Raja Prajadhipok (Rama VII) membentuk badan legislatif pertama Thailand, sebuah Majelis Rakyat yang beranggotakan 70 orang. Pertemuan diadakan untuk pertama kalinya pada 28 Juni 1932 di Aanta Samakhom Assembly Hall. Khana Ratsadon menilai bahwa orang-orang tidak siap untuk pemilihan umum, tetapi kemudian mengubah pendirian mereka. Ketika konstitusi "permanen" mulai berlaku pada Desember 1932, pemilihan dijadwalkan 15 November 1933. Konstitusi baru mengubah komposisi majelis menjadi 78 terpilih dan 78 terpilih (oleh Khana Ratsadon), total 156 anggota. Sejak Mei 2014, Thailand telah diperintah oleh pemerintah militer yang disebut Dewan Keamanan dan Perdamaian Nasional, yang menghapuskan konstitusi 2007, mengumumkan keadaan darurat dan jam malam nasional, melarang pertemuan politik, menangkap dan menahan para politikus dan aktivis anti-kudeta, kencangkan sensor internet dan kontrol media massa.
Raja Thailand saat ini adalah Raja Vajiralongkorn (atau Rama X) yang naik takhta pada 1 Desember 2016 setelah kematian ayahnya Bhumibol Adulyadej (Rama IX) pada 13 Oktober 2016. Ini diabadikan dalam konstitusi bahwa kedaulatan negara terletak pada rakyat tetapi raja akan menjalankan kekuasaannya melalui rakyat ketiga tetapi raja akan menjalankan kekuasaannya melalui ketiga. -Tiga cabang pemerintah Thailand. Raja sebagai kepala negara diberikan kekuasaan dan tugas tertentu dalam pemerintahan terlepas dari konstitusi. Menurut konstitusi, raja adalah kepala pasukan. Dia diminta untuk memeluk agama Buddha dan mempertahankan semua agama di negara ini. Raja juga mempertahankan sejumlah kekuatan tradisional seperti pengangkatan ahli waris, pengampunan, dan persetujuan kerajaan. Raja dibantu oleh Dewan Hadiah Thailand.