Zona waktu Indonesia
Sejarah

Penetapan zona waktu yang baku di wilayah Indonesia pertama kali terjadi pada masa Hindia Belanda, yaitu melalui Governments Besluit (Keputusan Pemerintah) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 1908, yang membuat zona waktu khusus wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan waktu 12 menit lebih cepat daripada waktu lokal di Batavia (waktu tolok UTC+07:12). Pada tahun 1918, Belanda menambah zona waktu wilayah Keresidenan Pesisir Barat Sumatra (Padang) dengan waktu 32 menit lebih lambat daripada waktu Jawa Tengah (UTC+06:40), serta zona waktu Keresidenan Divisi Selatan dan Timur Borneo (Balikpapan) dengan waktu tolok UTC+08:20. Pada tanggal 1 Januari 1924, waktu tolok pada zona Jawa Tengah diubah menjadi UTC+07:20. Selain itu, Hoofden van Gewestelijk Bestuur in de Buitengewesten (Kepala Pemerintahan Daerah untuk Daerah-Daerah Luar) juga menambah beberapa zona waktu di luar Jawa, yaitu zona Keresidenan Bali dan Lombok dengan waktu 22 menit lebih cepat daripada waktu Jawa Tengah (UTC+07:42), zona Keresidenan Celebes dan Daerah Taklukannya (Makassar) dengan waktu 38 menit lebih cepat daripada waktu Jawa Tengah (UTC+07:58), dan zona Keresidenan Tapanuli dengan waktu 45 menit lebih lambat daripada waktu Jawa Tengah (UTC+06:35), serta memajukan waktu pada zona waktu Padang sebesar 7 menit lebih cepat dibanding sebelumnya (UTC+06:47).
Pada tahun 1932, pemerintah Hindia Belanda, melalui Governments Besluit tanggal 27 Juli yang dimuat dalam Staatsblad No. 412, merombak ulang semua zona waktu dan membagi seluruh wilayah jajahan ke dalam 6 zona waktu dengan selisih 30 menit.
| Zona waktu> Bahasa Indonesia | Zona waktu> Bahasa Belanda | Waktu tolok | Cakupan wilayah |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu Sumatra Utara | Nord-Sumatra tijd | UTC+06:30 | Aceh, Medan, dan Padang. |
| Waktu Sumatra Selatan | Zuid-Sumatra tijd | UTC+07:00 | Bengkulu, Palembang, dan Lampung. |
| Waktu Jawa | Java tijd | UTC+07:30 | Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan. |
| Waktu Celebes | Celebes tijd | UTC+08:00 | Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. |
| Waktu Maluku | Molukken tijd | UTC+08:30 | Ternate, Namlea, Ambon, dan Banda. |
| Waktu Nugini | Nieuw-Guinea tijd | UTC+09:00 | Papua. |
Pada masa pendudukan Jepang yang dimulai 23 Maret 1942, seluruh wilayah Indonesia mengikuti Waktu Standar Tokyo (UTC+09:00). Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Indonesia kembali mengadopsi pembagian enam zona waktu hingga, pada tanggal 10 Desember 1947, Belanda secara sepihak merampingkan jumlah zona waktu menjadi empat, yaitu:
UTC+07:00 untuk wilayah Sumatra.
UTC+08:00 untuk wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
UTC+09:00 untuk wilayah Maluku.
UTC+09:30 untuk wilayah Papua.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 152 Tahun 1950, mengembalikan zona waktu di Indonesia seperti yang diatur pada Governments Besluit tanggal 27 Juli 1932. Namun, wilayah Papua, yang pada saat itu diambil alih oleh Belanda dan bernama Nugini Belanda, tetap memakai zona waktu yang ditetapkan oleh Belanda.
Setelah Papua masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 243 tahun 1963 yang merombak dan membagi zona waktu Indonesia menjadi tiga, yaitu:
Waktu Indonesia Barat (WIB) untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Provinsi Bali, dengan waktu tolok UTC+07:00.
Waktu Indonesia Tengah (WITA) untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan waktu tolok UTC+08:00.
Waktu Indonesia Timur (WIT) untuk wilayah Maluku dan Papua, dengan waktu tolok UTC+09:00.
Akhirnya pada tahun 1988, pemerintah Indonesia, melalui Keppres No. 41 Tahun 1987, mengubah wilayah cakupan zona waktu tertentu, yaitu Provinsi Bali dipindahkan ke zona WITA, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dipindahkan ke zona WIB.