stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Yuriska Patricia
Filmografi > Serial televisi

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Tuhan Beri Kami Cinta |  |  |
| 2017 | Jodoh yang Tertukar | Jihan |  |
| 2017 | Anak Masjid |  |  |
| 2017—2018 | Sodrun Merayu Tuhan | Sasya |  |
| 2018 | Cinta Misteri | Bella |  |
| 2019 | Cinta Anak Muda | Anggy |  |
| 2020 | Miss Blackout | Jasmine | Miniseri |
| 2024—2025 | Naik Ranjang | Hani Widya Kumala |  |
| 2025 | Ikrar Cinta Suci | Kirana |  |
Filmografi > Serial web

| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Sepeda Onthel Kinanti |  |  |
| 2020 | Young Marriage the Series | Aurel |  |
| 2021 | Write Me a Love Song | Clarissa | Episode 1, 5, dan 7 |
| 2023 | Hati-Hati di Jalan | Tania |  |
Pranala luar

(Indonesia) Filmografi untuk Yuriska Patricia di filmindonesia.or.id
Yuriska Patricia di Instagram
Yuriska Patricia di TikTok
Dony Ahmad Munir

| Dony Ahmad Munir |
| --- | --- |

 
Bupati Sumedang ke-47
Petahana
Mulai menjabat  20 Februari 2025 
Presiden: Prabowo Subianto
Gubernur: Dedi Mulyadi
Wakil: Fajar Aldila
Pendahulu Herman Suryatman (Pj.) Yudia Ramli (Pj.)Pengganti Petahana
Masa jabatan 20 September 2018 – 20 September 2023
Presiden: Joko Widodo
Gubernur: Ridwan Kamil   Bey Machmudin (Pj.)
Wakil: Erwan Setiawan
Pendahulu Eka SetiawanPengganti Herman Suryatman (Pj.) Yudia Ramli (Pj.)
Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2014 – 26 Januari 2018
Perolehan suara: 38.038 (2014)
Pengganti Ratih Sanggarwati
Daerah pemilihan: Jawa Barat IX
Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat
Masa jabatan 2009–2014
Daerah pemilihan: Jawa Barat 9
Anggota Dewan Perwakilan  DaerahKabupaten Sumedang
Masa jabatan 1997–2009
 
Informasi pribadi
Lahir: Dony Ahmad Munir 05 Desember 1973 (umur 51) Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Partai politik: Partai Persatuan Pembangunan
Suami/istri: Hj. Susi Gantini, S.Si.
Anak: 3
Almamater: Sekolah Tinggi Teknologi Garut  Universitas Padjadjaran


Sunting kotak info • L • B
 
Dony Ahmad Munir (lahir 5 Desember 1973
) merupakan Bupati Sumedang periode 2018–2023. Ia merupakan politisi PPP yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang, DPRD Provinsi Jawa Barat hingga DPR RI dari tahun 1997 hingga 2018. Pada Pilkada Sumedang 2018, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang bersama Erwan Setiawan dan memenangkan pemilihan tersebut. Setelah kemenangan tersebut, mereka kemudian dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang pada 20 September 2018 di Kota Bandung bersama bupati daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil.
Pada 28 Februari 2020, ia memperoleh gelar doktor bidang ilmu akuntansi dari Universitas Padjadjaran Bandung terkait disertasinya mengenai tata kelola dana desa oleh pemerintahan desa di Sumedang. Ia juga tercatat sebagai salah satu anggota tim pemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan umum Presiden tahun 2019.
Kehidupan pribadi

Ia adalah cucu dari ulama terkenal/kharismatik di Sumedang K.H. Mama Satibi (K.H. Muhammad Syatibi). Selain itu, Ia adalah anak dari tokoh NU Sumedang K.H. Moch. Subki Ma’mun dan Hj. Ikah Musmikah (Ketua Muslimat NU Sumedang). Pada masa Orde Baru, ayahnya pernah menjadi salah satu calon Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Jawa Barat pada Pemilihan umum 1987. Dony Ahmad Munir pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Sumedang periode 1995–2000. Ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang tahun 1997–1999 dan merupakan anggota termuda saat itu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tahun 1999–2004 Ia menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumedang. Pada waktu bersamaan Ia juga menjadi Sekretaris DPC PPP periode 2000–2006. Karier politiknya di PPP semakin bersinar yang kemudian membawanya sebagai Ketua DPC PPP Sumedang periode 2006–2011.
Selain di bidang politik, pria kelahiran Sumedang, 5 Desember 1973 juga aktif di sejumlah organisasi. Dony pernah menjadi Ketua Departemen Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dari tahun 1996 hingga 2003. Di bidang olahraga, Dony pernah memimpin Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI). Beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Dony adalah menjadi tokoh uswatun hasanah yang diberikan oleh BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Jawa Barat. Pada tahun 2008, ia juga dianugerahi Honorary Police dari Kapolwil Priangan.
Karier Politik > Anggota DPRD Kabupaten Sumedang (1999–2009)

Salah satu terobosan yang ia lakukan ketika masih menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sumedang adalah pada Pemilihan Umum Legislatif 2004 Ia bersama calon anggota legislatif lokal dari PPP sepakat untuk mundur dari pencalonan jika jumlah suara yang mereka raih tidak mencapai separuh dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Tak hanya lisan, 50 caleg PPP untuk kursi DPRD Sumedang itu menuangkan dalam akta yang dibuat di depan Notaris Arisandi Bahrum. Dengan kesepakatan tersebut, urusan peringkat menjadi tak penting. Seorang caleg di nomor buncit tetap berpeluang menjadi anggota dewan apabila meraih suara separuh plus satu (50% + 1%) dari BPP. Pada periode 2004–2009, ia kemudian terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.
Ia juga pernah menjadi Ketua Rombongan Studi Banding DPRD Kabupaten Sumedang di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 dengan maksud dan tujuan untuk melihat secara langsung kelembagaan desa di Bantul, pengelolaan PDAM Bantul, serta upaya penyertaan modal terhadap bank daerah.
Karier Politik > Calon Wakil Bupati Sumedang (Pilkada 2008)

Ia sempat menjadi Calon Wakil Bupati Sumedang pada Pilkada 2008 yang berpasangan dengan Endang Sukandar dengan tagline "ESA DOAMU" (yang kemudian dipakai pada Pilkada 2018 meskipun dibalik) yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang meskipun kemudian kalah dengan Don Murdono dan Taufiq Gunawansyah yang diusung oleh partai-partai penguasa DPRD Sumedang saat itu seperti PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan PKS.
Total pasangan ini memperoleh memperoleh 268.176 (45,18 persen) suara dari 593.538 suara dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.
Karier Politik > Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014)

Ia kemudian mencalonkan diri dan berhasil menjadi Anggota DPRD Jawa Barat pada Pemilihan Umum tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) (hingga Pemilu 2014, dapil di DPRD Jawa Barat sama dengan dapil di DPR RI). Ketika di DPRD Jawa Barat, ia masuk menjadi anggota Komisi B sekaligus ditempatkan pada Badan Anggaran DPRD Jawa Barat.
Karier Politik > Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014) > Tanggapan Terkait Dualisme HKTI

Saat menjadi Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat, Dony Ahmad Munir, mengatakan dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membuat pengurus HKTI tidak lagi satu visi memajukan petani. "HKTI dibentuk untuk menghimpun kekuatan petani dan memberdayakan petani. Saya prihatin terjadi dualisme". Dony berharap, kedua pihak yang berseteru dapat melakukan islah atau berdamai. "Kita berharap kedua pihak bisa berdamai," katanya. Dualisme kepemimpinan HKTI di tingkat pusat, kata Doni, dikhawatirkan berpotensi buruk terhadap pengurus HKTI.
Dualisme yang disebutkan sebelumnya berawal pada Munas HKTI di Denpasar memilih secara aklamasi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI 2010–2015, sedangkan Munas HKTI di Denpasar memilih Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum HKTI 2010–2015.
Karier Politik > Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014) > Sawah Terapung

Ia juga pernah mengusulkan sawah terapung untuk mengatasi produksi padi di daerah-daerah rawan banjir patut dikaji lebih dalam. "Kajiannya harus matang, karena alternatif seperti ini pelaksanaanya kadang tidak mudah" pada Rabu (27/3/2013). Menurutnya persoalan paling klasik adalah mengubah kultur petani di Jawa Barat. Ia menilai untuk mengadaptasi pola tanam baru seperti sawah terapung petani dipastikan butuh waktu lama. "Kultur petani pasti akan butuh waktu untuk menerapkan ini, harus dipikirkan juga". Hal lain yang harus dikaji adalah apakah sistem sawah terapung bisa menjamin kualitas padi tersebut. "Hasil produksinya apakah lebih bagus dari pola tanam biasa? Apakah daerah yang menerapkan ini bisa menunjukan keberhasilan?".
Menurut Dony, hal yang paling penting dilakukan Pemprov Jabar adalah memikirkan dan mengatasi persoalan banjir terlebih dahulu. Lokasi-lokasi banjir yang dekat dengan sentra pertanian menurutnya harus menjadi perhatian serius. "Pemprov harus cepat mengatasi persoalan di hulu sungai dan daerah resapan air". Namun Dony juga menyarankan agar Dinas Pertanian Jabar mulai memikirkan alternatif-alternatif pola tanam untuk menyelamatkan produksi padi. "Alternatif seperti itu harus dikaji secara matang. Kita layak mengapresiasi alternatif-alternatif macam ini".
Karier Politik > Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014) > Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Provinsi Jawa Barat tahun 2009

Ia pernah mengkritik besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Ia beranggapan besarnya Silpa disebabkan oleh pemerintahan provinsi yang kurang tepat dalam memprediksi waktu pelaksanaan proyek atau bahkan kurang melakukan koordinasi. Anggapan Doni ini berdasarkan pengalamannya saat meninjau proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang dianggarkan dana sebesar Rp160 miliar namun hingga tahun anggaran berlalu hanya bisa terealisasi sebesar Rp 50 miliar.
DPRD Jawa Barat menilai besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Jabar tahun 2009 disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kami menilai adanya Silpa APBD 2009 ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya". Ia juga menambahkan bahwa silpa APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 mencapai hingga Rp 660 miliar dari total APBD Jabar 2009 senilai Rp 7,57 triliun.
Karier Politik > Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014) > APBD Perubahan Jawa Barat tahun 2014

Ia juga meneken persetujuan perubahan pada APBD Jawa Barat pada tahun 2014 dengan alasan sudah mengalokasikan untuk pendidikan 20%, kesehatan 10%, serta pemeliharaan jalan 10%. “Kami menilai APBD perubahan ini sudah pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment".
Karier Politik > Calon Wakil Bupati Sumedang pada tahun 2013

Pada tahun 2013, ketika Endang Sukandar meninggal dunia saat terpilih sebagai Bupati Sumedang, ia sempat dicalonkan sebagai calon Wakil Bupati Sumedang yang akan menemani posisi plt Bupati Sumedang saat itu, Ade Irawan. Meskipun demikian, namanya dan (alm) Endang Sukandar sempat menjadi salah satu calon Bupati Sumedang yang akan diusung oleh PPP pada saat itu.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018)

Ia maju menjadi Anggota DPR RI pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 untuk daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) berbekal pengalaman sebagai Anggota DPRD Jawa Barat periode 2009–2014. Ia sempat mendapatkan suara tertinggi ketiga di Sumedang. Di DPR RI Ia ditempatkan pada Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

Dalam rapat Paripurna, Dony selaku perwakilan dari Fraksi PPP dalam menanggapi RUU APBN 2018 beserta nota keuangannya. Dony mengungkapkan bahwa Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonom masih berat di tengah tekanan global karena pemerintah akan menghadapi masa depan yang kecenderungannya terus naik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mampu menghadapi tantangan yang kuat. Dony bertanya bagaimana pertumbuhan akan tercapai, jika masyarakat masih tertekan. Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonomi masih berat, namun pemerintah lebih optimis dibandingkan RAPBN 2017 lalu. Doni mengatakan bahwa kita sadari saat ini tekanan hidup yang dihadapi rakyat sangat berat, pertumbuhan pada ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
Fraksi PPP menilai tatanan hidup rakyat semakin berat, seperti kenaikan biaya listrik dan potongan subsidi. Sektor pertanian dan kemaritiman tidak beranjak naik, Fraksi PPP khawatir akan semakin tingginya timpang ekonomi di masyarakat. Dony kembali bertanya siapakah yang menikmati hasil pembangunan ini?. Penurunan inflasi menurutnya ternyata diikuti dengan tren penurunan kemiskinan yang melambat. Sektor rill semakin lemah dan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, karena penurunan inflasi ditanggapi secara lambat oleh sektor perbankan dalam penurunan suku bunga, dan mengakibatkan lemahnya perekonomian. Dony menegaskan bahwa ekonomi lesu melemahkan investasi dan banyak.
Fraksi PPP berpandangan telah terjadi peningkatan sebesar Rp1878 Triliun. Penerimaan perpajakan tidak mencintai target, tax ratio pun tidak mencapai 15%, Fraksi PPP menilai kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak masih jauh dari ideal. Kekayaan alam terus tergusur dan perusakan alam terus meningkat. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kebijakan pajak masih jauh dari target, pemerintah perlu melakukan reformasi pajak secara berkelanjutan, karena pajak seharusnya bias menjadi pendapatan fiskal.
Fraksi PPP meminta pemerintah memperhatikan belanja negara yang harus berpihak pada rakyat. Perlunya kesinambungan pada pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Infrastruktur sangat penting, terutama yang berpengaruh dalam hal rumah tangga. Kebijakan kemiskinan harus menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Fraksi PPP menyadari bahwa pertumbuhan tidak mengalir ke semua arah, dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik, akan tetapi kesenjangan sosial tidak mengalami penurunan. APBN sebagai alat politik anggaran negara harus menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas, maka dari itu perlu adanya program pemerintah yang lebih produktif agar masyarakat miskin dapat keluar dari zona itu. Dengan mengucapkan Bismillah yang diucapkan oleh Doni, Fraksi PPP setuju atas RAPBN 2018 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

Dalam rapat paripurna,Doni mengungkapkan jika pemerintah perlu bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan pencapaian pembangunan. Kemudian, mewakili Fraksi PPP, Ia mencermati jika ada penurunan kualitas lapangan kerja dan beban utang yang terus meningkat sehingga menimbulkan defisit. Terkait postur fiskal, Fraksi PPP meminta pengelolaan makro ekonomi dan fiskal dapat mempengaruhi masyarakat dan meminta ada kemajuan yang dicapai dalam perpajakan dan sumber lainnya. Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kemenag dan pemerintah harus melakukan percepatan kurikulum dan buku pelajaran di Kemenag (Kementerian Agama) . Dony juga meminta pembangunan infrastruktur ke depan jangan hanya berpusat di kota tetapi juga ke daerah supaya terjadi perkembangan yang merata.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > RUU Permusikan

Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia), Dony mengatakan sejak 4 tahun ke belakang sudah ada Hari Musik Nasional dengan tujuan untuk mengenalkan musik ke masyarakat dan kementerian terkait seharusnya membuat cetak biru kebijakan penetapan hari musik ini membawa dampak bagus atau tidak ke industri musik nasional. Berkaitan dengan industri musik, menurut Dony, perlu strategi menyeluruh, penyelesaiannya bisa melalui UU dengan muatan yang luar biasa.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Dony menyampaikan bahwa Fraksi PPP menginginkan agar pengampunan pajak jangan terlalu menggebu-gebu, tetapi tidak jelas ukurannya. Fraksi PPP mendorong Pemerintah agar fungsi pajak dijalankan dengan baik dan optimal, serta mendorong Pemerintah agar dapat melaksanakan fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Fraksi PPP mengapresiasi tindakan pemerintah dan menyetujui RUU Pengampunan Pajak dibahas sesuai peraturan yang berlaku.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

Dony menilai Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) ini diusulkan Pemerintah agar kinerjanya lebih profesional, transparan, terbuka dan bertanggung-jawab. Menurut Dony, sekarang ada 4 permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP yaitu:
adanya pungutan liar (pungli)
keterlambatan/tidak disetornya PNBP ke Kas Negara
penggunaan langsung PNBP
pengelolaan di luar mekanisme APBN
Dony minta klarifikasi dari wakil pemerintah apakah keempat permasalahan tersebut masih terjadi di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait atau tidak. Kepada Asisten Kepala Polisi Republik Indonesia (Asisten Kapolri), Dony minta penjelasan mengenai rincian dari kenaikan PNBP dari Kepolisian yang begitu tinggi.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 – Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 – Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Dony mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh BAN-PT, Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, dan LAM-PTKes. Dony mengatakan dirinya mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa yang diasesor dan menurutnya BAN-PT melakukan pekerjaan dengan kredibel. Ia kemudian menanyakan mengenai penyempurnaan SN Dikti, perlakuan terhadap kekurangan disparitas di luar pulau Jawa, dan pengembangan instrumen akreditasi, serta respon perguruan tinggi terhadap umpan balik yang diterima. Menurut Dony, perbaikan boleh saja dilakukan namun penyempurnaan juga harus berjangka panjang.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir, menegaskan perlunya perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) agar minat baca meningkat dan semakin digemari masyarakat. Dibandingkan dengan negara lain, minat baca masyarakat di Indonesia masih rendah. “Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014–2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” ujar Dony, Rabu (20/07/2016) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurutnya, pelayanan perpustakaan di daerah masih sangat minim. Ironisnya, kepala perpustakaan di daerah ditempati oleh 'orang buangan', yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan perpustakaan. “Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai,” jelas politisi PPP ini.
Doni menyarankan, perlu dilakukan penambahan pustakawan dan pengelola pustaka. Mengingat jumlah pustakawan yang semakin berkurang, termasuk minat masyarakat untuk studi jurusan pustaka juga rendah. “Ini harus ada upaya yang lebih optimal dari Pemerintah khusus dari PNRI, bagaimana mengatasi minat baca, budaya membaca, sarana, pelayanan, koleksinya, hingga pengelolanya,” kata anggota DPR dapil Jawa Barat ini.
Terkait pagu anggaran PNRI pada RAPBN 2017 yang menurun, Dony berkomitmen untuk menjadi perhatian DPR agar anggaran dapat ditingkatkan. “Tapi, ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa? Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga –red) PNRI pada tahun mendatang,” tandasnya. Pada RAPBN 2017, PNRI mendapat anggaran sebesar Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun.
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > Memantau Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016

Bersama Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan lainnya, Dony Ahmad Munir terbang ke Amerika Serikat untuk memantau perkembangan pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Delegasi F-PPP yang terbang ke negeri Paman Sam adalah anggota Komisi III DPR yang juga Ketum PPP sekaligus ketua delegasi Muchammad Romahurmuziy, anggota Komisi XI DPR yang juga Waketum PPP Amir Uskara, anggota Komisi X DPR yang juga Wasekjen PPP Dony Ahmad Munir, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang juga Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, Ketua Komisi X DPR yang juga Waketum PPP Reni Marlinawati, serta Anggota Komisi VIII yang juga Ketua DPP PPP Achmad Farial.
Perjalanan delegasi dimulai dari penerbangan selama sekitar 2 jam dari Jakarta pukul 19.00 WIB menuju Singapura untuk transit. Dari Singapura, lalu terbang selama sekitar 13 jam menuju Frankfurt, Jerman, untuk transit kedua lalu dilanjutkan penerbangan selama 8 jam menuju Bandara JFK, New York. Dari JFK, perjalanan menuju Washington DC ditempuh selama 5 jam menggunakan bus, dengan rute: New York – New Jersey – Delaware – Maryland – Washington DC.
Perjalanan ini dilakukan, menurut Romahurmuziy, karena "Kita di sini mau melihat Pilpres AS. Karena hubungan pasang surut AS-Indonesia tak terlepas dari proses politik yang terjadi. Amerika sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, mitra dagang penting setelah China, apapun dinamika politik AS akan sangat berpengaruh dengan dinamika politik di Indonesia".
Karier Politik > Anggota DPR RI (2014–2018) > Mendengarkan Aspirasi Petani di Subang

Ketika melakukan kunjungan kerja legislatif ke Subang, Jawa Barat pada Juli 2017, ia menemukan bahwa apa yang diharapkan petani terutama kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertanian) adalah subsidi pupuk yang merata, bantuan benih, irigasi, penanganan hama pengganggu tanaman, dan asuransi pertanian yang lebih berpihak kepada petani. Ia juga menemukan fakta bahwa usulan irigasi yang diajukan petani kepada pemerintah sampai saat itu (Juli 2017) belum terealisasi dengan baik terutama yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang. Mengenai asuransi pertanian, mereka meminta supaya asuransi tersebut tidak dihitung dengan jumlah area sawah yang mereka miliki.