Deklarasi Balfour
Penyusunan draf

Deklasifikasi arsip pemerintah Inggris telah memungkinkan para ahli untuk mengetahui keseluruhan proses penyusunan draf Deklarasi Balfour. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1961 dan kerap dijadikan sumber rujukan, Leonard Stein membeberkan empat draft   terdahulu Deklarasi Balfour.
Kegiatan penyusunan draf berawal dari petunjuk yang diberikan Chaim Weizmann kepada tim penyusun draf Zionis mengenai tujuan-tujuannya melalui sepucuk surat tertanggal 20 Juni 1917, sehari sesudah pertemuannya dengan Lord Rothschild dan Arthur Balfour. Ia mengusulkan agar deklarasi tersebut harus memuat penegasan dari pemerintah Inggris akan "keyakinan, kemauan, atau niatnya untuk mendukung kehendak kaum Zionis menciptakan kediaman nasional di Palestina; menurut hemat saya, soal kekuasaan suzeranitas tidak perlu disinggung-singgung karena dapat mengganggu hubungan baik antara Inggris dan Prancis; deklarasi ini harus merupakan deklarasi Zionis."
Sebulan sesudah menerima draf ringkas yang diajukan Lord Rothschild pada tanggal 12 Juli, Arthur Balfour mengusulkan sejumlah amandemen yang lebih bersifat teknis. Amandemen-amandemen yang lebih substantif termuat dalam dua draf berikutnya, yakni draf yang diajukan pada akhir bulan Agustus oleh Alfred Milner, salah seorang dari kelima anggota mula-mula kabinet perang Lloyd George dengan jabatan menteri tanpa portofolio, dan draf yang diajukan pada awal bulan Oktober oleh Alfred Milner dan Leo Amery. Dalam draf yang diajukan pada akhir bulan Agustus, cakupan geografi disusutkan dari seluruh Palestina menjadi "di Palestina", sementara dalam draf yang diajukan pada awal bulan Oktober, tercantum tambahan dua "klausa pengaman".
| Daftar draf Deklarasi Balfour yang diketahui beserta perubahan dari draf ke draf> Draf | Daftar draf Deklarasi Balfour yang diketahui beserta perubahan dari draf ke draf> Teks | Daftar draf Deklarasi Balfour yang diketahui beserta perubahan dari draf ke draf> Perubahan |
| --- | --- | --- |
| Draf awal dari kaum Zionis Bulan Juli 1917 | Pemerintahan Sri Baginda, sesudah mempertimbangkan sasaran-sasaran Organisasi Zionis, menerima prinsip pengakuan Palestina menjadi kediaman nasional bangsa Yahudi, dan hak bangsa Yahudi untuk membangun kehidupan berbangsa di Palestina di bawah perlindungan yang akan dibentuk saat perdamaian disepakati sesudah perang dimenangkan.  Pemerintahan Sri Baginda, demi terwujudnya prinsip ini, memandang penting pemberian otonomi dalam negeri kepada bangsa Yahudi di Palestina, kebebasan berimigrasi bagi bangsa Yahudi, dan pembentukan sebuah Badan Usaha Kolonisasi Nasional Yahudi untuk menangani usaha pemukiman kembali serta pengembangan ekonomi negeri itu.  Syarat-syarat dan bentuk-bentuk otonomi dalam negeri serta piagam bagi Badan Usaha Kolonisasi Nasional Yahudi, menurut hemat Pemerintahan Sri Baginda, harus dijabarkan secara terperinci dan ditetapkan bersama wakil-wakil Organisasi Zionis. |  |
| Draf Lord Rothschild Tanggal 12 Juli 1917 | 1. Pemerintahan Sri Baginda menerima Prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi tanah air bangsa Yahudi.  2. Pemerintahan Sri Baginda akan berusaha sekuat dayanya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan mendiskusikan metode-metode dan cara-cara yang diperlukan dengan Organisasi Zionis. | 1. Pemerintahan Sri Baginda [*] menerima prinsip pengakuan bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi tanah air bangsa Yahudi. [*]  2. Pemerintahan Sri Baginda [*] akan berusaha sekuat dayanya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan mendiskusikan metode-metode dan cara-cara yang diperlukan dengan Organisasi Zionis.  * banyak kata dihapus |
| Draf Arthur Balfour Pertengahan bulan Agustus 1917 | Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi tanah air bangsa Yahudi, dan akan berusaha sekuat daya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan Organisasi Zionis kepadanya. | 1. Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi tanah air bangsa Yahudi. , dan 2. Pemerintahan Sri Baginda akan berusaha sekuat dayanya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan mendiskusikan metode-metode dan cara-cara yang diperlukan dengan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan Organisasi Zionis kepadanya. |
| Draf Alfred Milner Akhir bulan Agustus 1917 | Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa segala macam peluang harus dibuka bagi pembentukan tanah air bangsa Yahudi, dan akan berusaha sekuat dayanya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan organisasi-organisasi kaum Zionis kepadanya. | Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus dibentuk ulang menjadi tanah air segala macam peluang harus dibuka bagi pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan akan berusaha sekuat dayanya untuk menjamin memudahkan terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan O organisasi-organisasi kaum Zionis kepadanya. |
| Draf Alfred Milner dan Leo Amery Tanggal 4 Oktober 1917 | Pemerintahan Sri Baginda memandang baik pembentukan Palestina sebagai tanah air ras Yahudi, dan akan berusaha sekuat dayanya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsyafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan beragama komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati di negara manapun oleh para Yahudi yang sudah puas dengan kewarganegaraan yang dimilikinya saat ini. | Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa segala macam peluang harus dibuka bagi memandang baik pembentukan tanah air di Palestina bagi ras bangsa Yahudi di Palestina, dan akan berusaha sekuat dayanya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan organisasi-organisasi kaum Zionis kepadanya , dengan keinsyafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan beragama komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati di negara manapun oleh para Yahudi yang sudah puas dengan kewarganegaraan yang dimilikinya saat ini. |
| Versi akhir | Pemerintahan Sri Baginda memandang baik pembentukan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi, dan akan berusaha sekuat daya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan beragama komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati orang Yahudi di negara manapun. | Pemerintahan Sri Baginda memandang baik pembentukan Palestina sebagai tanah air ras bangsa Yahudi, dan akan berusaha sekuat dayanya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsyafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan beragama komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati para Yahudi di negara manapun oleh para Yahudi yang sudah puas dengan kewarganegaraan yang dimilikinya saat ini. |
Penulis-penulis terkemudian telah memperdebatkan siapa sesungguhnya "tokoh utama" dalam penyusunan Deklarasi Balfour. Dalam bukunya, The Anglo-American Establishment, yang terbit tahun 1981 sesudah ia wafat, Carroll Quigley, profesor sejarah di Universitas Georgetown, memaparkan pandangannya bahwa Lord Milnerlah yang berjasa menyusun Deklarasi Balfour. Baru-baru ini, William D. Rubinstein, Profesor Sejarah Zaman Modern di Universitas Aberystwyth, Wales, mengemukakan bahwa Leo Amerylah penyusun utama Deklarasi Balfour. Sahar Huneidi mengungkap dalam bukunya bahwa William Ormsby-Gore, dalam laporan yang ia susun untuk diserahkan kepada John Shuckburgh, mengaku telah menyusun draf akhir Deklarasi Balfour bersama-sama dengan Leo Amery.