Piagam Jakarta
Tuntutan pengembalian Piagam Jakarta pada awal Reformasi (1999–2002) > Kegagalan upaya mengembalikan Piagam Jakarta lewat amendemen

Pada tahun 1999, Badan Pekerja MPR menugaskan persiapan materi pokok-pokok amendemen kepada Panitia Ad Hoc I, yaitu sebuah panitia yang terdiri dari 45 anggota dengan perwakilan proporsional dari semua fraksi di MPR. Tiga alternatif rancangan untuk mengamendemen Pasal 29 (tidak ada perubahan, Piagam Jakarta, dan Piagam Madinah) dibahas oleh panitia ini pada Juni 2002. Ketiga alternatif ini dirangkum oleh tabel berikut:
| Fraksi Pendukung | Rancangan | Bunyi |
| --- | --- | --- |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, TNI/POLRI | Alternatif Pertama   (tidak ada perubahan) | "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" |
| Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Perserikatan Daulatul Ummah | Alternatif Kedua   (Piagam Jakarta) | "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" |
| Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Bangsa | Alternatif Ketiga   (Piagam Madinah) | "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya" |
Sumber: Salim 2008, hlm. 104

Mengingat ketiga alternatif ini tidak ada yang mendapatkan dukungan mayoritas, Yusuf Muhammad dari PKB mengusulkan sebuah kompromi pada 13 Juni. Ia menggagas agar dalam rumusan tujuh kata, istilah "kewajiban" diganti menjadi "kesungguhan", sehingga rancangan kalimatnya berbunyi "dengan kesungguhan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kompromi ini juga gagal memperoleh dukungan mayoritas, sehingga ia mengusulkan agar ayat pertama Pasal 29 dibiarkan sebagaimana adanya, tetapi ayat kedua diamendemen menjadi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya".
Setelah pembahasan panjang yang tak kunjung membuahkan hasil, ketiga alternatif ini diajukan ke Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2002 untuk melalui mekanisme pemungutan suara. Perwakilan dari Fraksi PDU dan PBB sekali lagi menegaskan pentingnya mengembalikan kesatuan Piagam Jakarta dan UUD 1945 dengan memasukkan tujuh kata ke dalam Pasal 29. Hartono Marjono dari PDU bahkan mengklaim bahwa penentang usulan ini telah dipengaruhi oleh propaganda dan kampanye Zionis. Walaupun begitu, usulan ini gagal mendapatkan dukungan mayoritas. Usulan mengenai Piagam Madinah juga ditolak. Fraksi PKB bahkan berubah haluan dan mendukung agar Pasal 29 dipertahankan sebagaimana adanya.
Walaupun kedua usulan partai-partai Islam gagal mendapatkan dukungan mayoritas, usulan-usulan ini masih didukung oleh banyak orang Muslim di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh surat kabar Kompas pada Agustus 2002, usulan Piagam Madinah didukung oleh 49,2% responden, sementara usulan Piagam Jakarta mendapat dukungan dari 8,2% responden. Jika keduanya digabung, 57,4% dapat dikatakan mendukung amendemen Pasal 29 UUD 1945, sementara hanya 38,2% yang ingin agar pasal tersebut dibiarkan seperti sebelumnya.