Gereja Katolik di Indonesia
Sejarah > Era Orde Baru

Banyak korban jiwa pada masa epilog pasca pemberontakan yang gagal dari Partai Komunis Indonesia pada 1965. Gereja Katolik dengan kerja keras berusaha mengerem kekejaman yang terjadi di mana-mana. Dengan semangat kasih ditegaskan bahwa yang harus dimusuhi adalah ideologi yang jahat, bukan orangnya. Sambil mengobati luka-luka batin umat Katolik didorong untuk ikut aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan negara dari situasi yang porak poranda. Kegagalan panen di mana-mana menyebabkan wabah kelaparan dan penyakit berjangkit. Gereja mengulurkan tangan dengan membagikan sumbangan pangan dan obat-obatan dari sesama umat Katolik luar negeri. Inflasi yang melejit tinggi nyaris melumpuhkan perekonomian. Gereja ikut serta mengembangkan koperasi dan menggalakkan semangat menabung.
Ungkapan kasih dan perhatian umat Katolik itu mendapat tanggapan positif dari rakyat kebanyakan. Banyak orang belajar agama Katolik dan memberikan diri dibaptis. Jumlah umat menjadi berlipat ganda. Gereja Katolik serta agama-agama lain mengalami pertumbuhan yang sangat besar terutama di daerah yang dihuni oleh sejumlah besar suku Tionghoa dan etnis Jawa. Peningkatan dramatis jumlah umat Katolik pada khususnya dan orang Kristen pada umumnya telah menyebabkan permusuhan dan tuduhan 'Pengkristenan'.
Sejak tahun 1970 MAWI berusaha bersidang setahun sekali. Setiap kali sidang MAWI mengangkat satu hal yang menjadi keprihatinan bersama. Dokumen sidang disebarluaskan kepada umat. Selain itu para Uskup Waligereja Indonesia juga aktif mengikuti persidangan umum Federasi Konferensi Uskup Asia (FABC) sejak lembaga itu didirikan pada tahun 1970 di Taipei.
Suatu tantangan muncul pada awal 1970-an ketika pemerintah tidak lagi memberi izin masuk dan menetap di Indonesia kepada misionaris asing. Bahkan Departemen Agama tidak mau memberi rekomendasi perpanjangan visa pada misionaris yang sudah lama bekerja dan tinggal di Indonesia. Namun masalah ini justru merupakan “blessing in disguise”, berkat terselubung, karena Gereja Katolik Indonesia kemudian berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan imam dan relatif berhasil.
Bayangan kemiskinan, ledakan jumlah penduduk dan semakin beratnya kehidupan ekonomis merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga muda berhadapan dengan moralitas. Program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu diminati banyak umat Katolik. Tetapi cara-cara pencegahan kehamilan yang ditawarkan relatif berseberangan dengan ensiklik Humanae Vitae (1968). Sikap pastoral para Waligereja dalam hal ini menyerahkan keputusan kepada hati nurani umat (1972). Ini menyebabkan gesekan dengan Vatikan.
Kemajuan diperoleh dalam kerjasama ekumenis penerjemahan dan penerbitan Kitab Suci dalam bahasa Indonesia. Sejak tahun 1974 diterbitkan Kitab Suci edisi ekumenis dengan pembedaan. Kitab Suci untuk umat Katolik dilengkapi dengan Deuterokanonika.
Undang-undang Perkawinan 1974 yang mengganti tata-cara lama justru meruwetkan situasi. Sekalipun demikian kerukunan antar umat beragama relatif meningkat pada level menengah ke atas, sekalipun ada masalah sehubungan dengan beberapa surat keputusan Menteri Agama (No. 70/1978 tentang penyiaran agama dan No.77/ 1978 tentang bantuan luar negeri) yang praktis menjadi penghalang kemajuan umat Katolik dan meresahkan sehingga perlu ditenangkan dengan Surat Keputusan Bersama dua menteri (No 1/1979) yang merupakan aturan pelaksanaan dari kedua keputusan yang terdahulu, dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengurangi hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut agama dan melakukan ibadat menurut agamanya itu.
Pedoman pastoral “Umat Katolik dalam Masyarakat Pancasila” (1985) merupakan petunjuk MAWI kepada umat Katolik Indonesia dalam menyikapi persoalan pembangunan dan pluralitas di Indonesia sebagai warga negara yang baik dan mengusahaan kesejahteraan umum.
Pada tahun 1985 semua uskup di Indonesia adalah putra-putra Indonesia.
Dalam Sidang Waligereja tahun 1986 nama MAWI yang telah digunakan sejak tahun 1955 diganti menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Statuta KWI menyatakan bahwa KWI adalah wujud kolegialitas uskup dan bertujuan memadukan kebijakan pelaksanaan tugas dan karya penggembalaan para uskup agar seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia (lih Pembukaan Statuta KWI par. 2-4).
Pada tahun 1989 Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia dan disambut dengan antusias oleh umat Katolik Indonesia.