Guilherme dos Santos
Karir sebagai bupati > Keterlibatan dalam kekerasan politik

Sebagai bupati, dia terlibat dalam membangun kekuatan milisi pro-integrasi dan mengatur berbagai tindak kekerasan yang mereka lakukan guna memastikan kemenangan kaum pro-otonomi dalam referendum yang diadakan oleh PBB pada tahun 1999. Dos Santos memerintahkan beberapa pejabat pembantunya untuk memberi dukungan material kepada milisi, seperti Manuel Gama (Kabag Keuangan Kabupaten Bobonaro), Jose Monis da Cruz (Kabag Pembangunan), dan Antonio Mendonça (Asisten Bupati I). Sebagian yang lain bergabung dengan milisi Dadurus Merah Putih (DMP).
Dos Santos juga secara rutin mengalihkan dana dari anggaran sosial dan pembangunan kabupaten kepada para pemimpin Forum Persatuan Demokrasi dan Keadlian (FPDK), sebuah organisasi sayap politik dari para milisi pro-integrasi. Dia sering menghadiri berbagai rapat tertutup untuk ikut mengambil keputusan mengenai tindakan milisi. Awalnya, Dos Santos setuju untuk mengadakan dialog dengan kelompok pelajar pro-kemerdekaan. Namun, akibat pengaruh dari Siagian, pandangannya berubah dan dia menolak segala bentuk dialog dan negosiasi dengan mereka.
Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk menyelenggarakan referendum di Bobonaro dengan itikad baik. Pada tanggal 24 Maret 1999, dia mengeluarkan instruksi yang mengharuskan semua pegawai negeri di kota Maliana untuk mengisi formulir yang menyatakan pendapat mereka mengenai status Timor Leste menjelang referendum. Identitas responden tidak dilindungi dan tiap responden harus meminta tanda tangan dari atasan mereka. Selain itu, tidak diterangkan pula alasan Dos Santos memerlukan dokumen tersebut.
Pada tanggal 8 April 1999, di Bobonaro diadakan sebuah aksi unjuk kekuatan yang dilakukan oleh ratusan milisi pro-Indonesia dari seluruh Timor Leste, di mana opsi pro-Indonesia dalam referendum digaungkan secara militan di depan para pejabat militer dan sipil. Kemudian, pada bulan Juni 1999, dia kemungkinan besar merestui serangan terhadap kerabat dari aktivis hak asasi manusia terkemuka, Aniceto Guterres Lopes. Dos Santos pernah berkata bahwa dia akan "berurusan langsung" dengan para aktivis yang bertemu dengannya.
Dalam sebuah acara kampanye pada tanggal 17 Juli, dia mengatakan bahwa satu-satunya dokumen yang diperlukan dalam pemungutan suara adalah kartu tanda penduduk (KTP). Ini bertentangan dengan syarat yang diminta oleh PBB, yakni dokumen identifikasi (seperti KTP dan surat baptis) dan surat kelayakan untuk mengikuti pemungutan suara. Pada pertengahan bulan Juli 1999, Dos Santos mengancam akan membunuh personel PBB dari Australia apabila mereka tidak menjalankan peraturan pendaftaran pemungutan suara "dengan adil".
Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus, Dos Santos ikut memperparah masalah pengungsi yang sudah akut dengan memaksa warganya untuk melarikan diri ke Atambua. Dia mengatakan bahwa itu "lebih baik" daripada menghadapi konsekuensi yang akan terjadi jika kelompok pro-kemerdekaan memenangkan referendum. Untuk memfasilitasinya, pihak kabupaten akan menyediakan fasilitas transportasi. Sebagai penekanan, Dos Santos mengatakan bahwa dia "memiliki banyak uang" sehingga dapat tinggal di mana saja, tak seperti warganya yang "tidak punya uang". Milisi di Bobonaro juga mengancam akan mengobarkan "perang" jika rakyat menolak mendukung otonomi.
Selain itu, dia juga menghambat proses registrasi untuk pemungutan suara dengan memerintahkan polisi, tentara, dan milisi di Bobonaro untuk memaksa pemilih agar tidak memberikan surat baptis mereka seperti yang diminta oleh PBB. Sebagai bupati, dia juga mengimbau warganya untuk tidak tidak berpartisipasi dalam pendaftaran. Dos Santos secara pribadi mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut serta.
Untuk memastikan kemenangan kelompok pro-otonomi, Dos Santos berencana untuk memboyong pemilih secara ilegal dari Timor Barat. Dalam rapat Pemda Bobonaro pada tanggal 22 Juli 1999, dia menyampaikan rencana untuk menyelundupkan sekitar 10.000 pemilih dari Atambua. Hal ini menyebabkan Ketua Perwakilan UNAMET, Ian Martin, mengajukan keluhan secara tertulis kepada kepala satuan tugas Indonesia, Agus Tarmidzi, pada tanggal 19 Agustus. Martin menyatakan bahwa Dos Santos selaku bupati dan Letkol Kav Burhanuddin Siagian selaku Dandim Bobonaro telah menentang kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kondisi yang layak untuk pelaksanaan referendum.