Sujatin Kartowijono
Masa revolusi

Usai Proklamasi kemerdekaan, gerakan perempuan kembali menggeliat untuk mendukung revolusi nasional.  Di Yogyakarta, kaum perempuan berbaris membentuk Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI). Organisasi ini bertekad untuk memobilisasi perempuan ke dalam revolusi kemerdekaan.
Di Jakarta, perempuan membentuk Wanita Indonesia (WANI). Organisasi ini banyak mendirikan dapur umum dan mengatur distribusi beras demi menopang revolusi yang sedang bergolak.
Sujatin, yang kala itu berada di Jakarta, bergabung dengan WANI. Saat itu, kondisi Jakarta sudah mencekam sejak kedatangan Inggris yang diboncengi NICA pada 15 September 1945. Akibatnya, aktivitas dapur umum pun tidak aman dari bahaya.
Saat itu, seiring-sejalan dengan semangat revolusi yang terus berkobar, aktivis-aktivis perempuan terus bergerak untuk mengkonsolidasikan kekuatan.
Pada 15-17 Desember 1945, di Klaten, Jawa Tengah, Perwani dan WANI berhasil menyelenggarakan kongres perempuan pertama pasca Proklamasi. Sujatin ikut serta dalam kongres ini.
Kongres itu kemudian meleburkan Perwani dan WANI ke dalam wadah baru: Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Sujatin menjadi bagian dari PERWARI.
Tak berselang lama, pada Februari 1946, sebuah konsolidasi perempuan yang diinisiasi oleh Perwari menghidupkan Badan Kongres Wanita Indonesia untuk mendorong konsolidasi gerakan perempuan yang lebih luas.
Kelanjutannya, pada Juni 1946, ada Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang diselenggarakan di Madiun, Jawa Timur. Di KOWANI, Sujatin ditunjuk sebagai ketua di Dewan Pimpinan Pusat.
Usai penyerahan kedaulatan, Perwari dan KOWANI aktif memperjuangkan isu-isu perempuan, termasuk memperjuangkan UU perkawinan yang demokratis dan berkeadilan.
Tahun 1950-an, Perwari terusik oleh praktek poligami di kalangan pegawai negeri sipil. Puncaknya, pada 1952, pemerintah membuat peraturan tentang pembagian uang pensiun untuk pegawai negeri yang memiliki istri lebih dari orang. Bagi Perwari, peraturan itu sama saja dengan melegitimasi poligami.
Tahun 1953, Sujatin ditunjuk sebagai Ketua Umum Perwari. Di bawah nahkodanya, Perwari berdiri paling depan menentang poligami.
Puncaknya, pada 17 Desember 1953, Perwari memerintahkan seluruh cabangnya menggelar aksi memprotes PP yang membolehkan poligami. Aksi itu mendapat dukungan luas.
Belum selesai isu PP, tahun itu juga tersiar kabar rencana pernikahan Sukarno dengan Hartini. Sujatin dan Perwari meradang. Saat itu, tak banyak organisasi perempuan yang berani memprotes poligami Sukarno. Tetapi Sujatin dan Perwari berani memilih jalannya yang konsisten untuk menentang poligami. Perwari menunjuk Sujatin untuk menyampaikan protes langsung kepada Presiden Sukarno.
Di tahun yang sama, Perwari dan organisasi perempuan lainnya tengah berjuang keras untuk menghasilkan UU perkawinan yang demokratis.
Tahun 1960-an, Sujatin mulai mengurangi keterlibatannya di Perwari. Akan tetapi, perhatiannya pada isu-isu perempuan tidak pernah surut.
Di masa Orde Baru, dia sempat mengisi beberapa jabatan di pemerintahan, seperti konsultan Departemen Sosial (1974-1978). Dia juga sempat memimpin Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Pada 1 Desember 1983, Sujatin meninggal di RS Cipto Mangunkusumo.