stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Revolusi Nasional Indonesia
Proklamasi kemerdekaan

Artikel utama: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet Presidensial dibentuk, dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda.
Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu, pemerintahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau masih sangat sedikit.  Pada 14 November 1945, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama mengetuai kabinet Sjahrir I.
Beberapa minggu setelah Jepang menyerah, Giyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komando dan keanggotaan PETA dan Heiho pun hilang. Karena itu, pasukan republikan yang mulai tumbuh di bulan September, tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih, yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu. Dalam masa awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antar panglima-panglima divisi militer di Yogyakarta seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi panglima Tentara Keamanan Rakyat, bergelar "Panglima Besar".
PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.
Proklamasi kemerdekaan > Sistem presidensial menuju sistem parlementer

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.
Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Wilayah Luar Negeri (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.
Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
Republik di Yogyakarta

Artikel utama: Sejarah Indonesia (1945–1949)
Menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Mohammad Roem mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA). Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota; meninggalkan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta. Perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus, sehingga disebut sebagai KLB (Kereta Luar Biasa).
Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Henschel, Jerman, dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA). Rangakaian terdiri dari delapan kereta, mencakup satu kereta bagasi, dua kereta penumpang kelas 1 dan 2, satu kereta makan, satu kereta tidur kelas 1, satu kereta tidur kelas 2, satu kereta inspeksi untuk presiden, dan satu kereta inspeksi untuk wakil presiden. Masinis adalah Kusen, juruapi (stoker) Murtado dan Suad, serta pelayan KA Sapei. Perjalanan diawali sore hari, dengan KLB langsir dari Stasiun Manggarai menuju Halte Pegangsaan (sekarang sudah dibongkar) dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi presiden di Jalan Pegangsaan Timur 56. Setelah lima belas menit embarkasi, KLB berangkat ke Stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6. Kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. KLB berhenti di Stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari Stasiun Klender. Menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu. Barikade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya.
Selepas Setasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Pada pukul 20 KLB berhenti di Stasiun Cikampek. Pada pukul 01 tanggal 4 Januari 1946 KLB berheti di Stasiun Purwokerto, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 07 di Stasiun Yogyakarta.
Republik di Yogyakarta > Revolusi sosial

Revolusi sosial yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap pranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda, dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Di seluruh negara, masyarakat bangkit melawan kekuasaan aristokrasi dan kepala daerah dan mencoba untuk mendorong penguasaan lahan dan sumber daya alam atas nama rakyat. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat, dan dalam kebanyakan kasus gagal terjadi.
Kultur kekerasan dalam konflik yang dalam memecah belah negara ini saat dalam pengusaan Belanda sering kali terulang di paruh akhir abad keduapuluh. Istilah revolusi sosial banyak digunakan untuk aktivitas berdarah yang dilakukan kalangan kiri yang melibatkan baik niat altruistik, untuk mengatur revolusi sosial sebenarnya, dengan ekspresi balas dendam, kebencian, dan pemaksaan kekuasaan. Kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dipelajari rakyat selama masa penjajahan Jepang, dan tokoh-tokoh yang diidentifikasi sebagai tokoh feodal, antara lain para raja, bupati, atau kadang sekadar orang-orang kaya, sering kali menjadi sasaran penyerangan, kadang disertai pemenggalan, serta pemerkosaan juga sering menjadi senjata untuk melawan wanita-wanita feodal. Di daerah pesisir Sumatra dan Kalimantan yang dikuasai kesultanan, misalnya, para sultan dan mereka yang mendapat kekuasaan dari Belanda, langsung mendapat serangan begitu pemerintahan Jepang angkat kaki. Penguasa sekuler Aceh, yang menjadi basis kekuasaan Belanda, turut dieksekusi atau dipenjara.
Kebanyakan orang Indonesia pada masa ini hidup dalam ketakutan dan kebimbangan, hal ini terutama terjadi pada populasi yang mendukung kekuasaan Belanda atau mereka yang hidup di bawah kontrol Belanda. Teriakan kemerdekaan yang begitu populer, "Merdeka ataoe mati!" sering kali menjadi pembenaran untuk pembunuhan yang terjadi di daerah kekuasaan Republik. Para pedagang sering kali mengalami situasi sulit ini. Di satu sisi, mereka ditekan oleh pihak Republik untuk memboikot semua ekspor ke Belanda, sementara di sisi lain polisi Belanda juga tidak mengenal ampun bagi para penyelundup yang justru menjadi tumpuan ekonomi pihak Republik. Di beberapa wilayah, istilah "kedaulatan rakyat" yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan sering digunakan para pemuda untuk menuntut kebijakan proaktif dari para pemimpin, sering kali berakhir tidak hanya menjadi tuntutan atas komoditas gratis, tetapi juga perampokan dan pemerasan.
Upaya pertama diplomasi > Perundingan Linggarjati

Artikel utama: Perundingan Linggarjati
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia,
Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.
Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
Upaya pertama diplomasi > Perundingan Linggarjati > Agresi Militer Belanda I

Artikel utama: Agresi Militer Belanda I
Pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai Agresi Militer Belanda I (Operatie Product), dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati, dan dianggap pemerintah belanda sebagai aksi polisionil untuk penertiban dan penegakkan hukum. Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatra serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di Sumatra, instalasi minyak dan batu bara, serta pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa.
Negara-negara lain bereaksi negatif terhadap aksi Belanda ini. Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat segera mendukung Indonesia. Di Australia, misalnya, kapal berbendera Belanda diboikot mulai bulan September 1945. Dewan keamanan PBB mulai bertindak aktif dengan membentuk Komisi Tiga Negara untuk mendorong negosiasi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Pada saat aksi militer ini terjadi, tepatnya pada 9 Desember 1947, Pasukan Belanda membantai banyak warga sipil di Desa Rawagede (saat ini wilayah Balongsari di Karawang, Jawa Barat.
Konflik internal > Pemberontakan Komunis

Artikel utama: Peristiwa Madiun
Pada 18 September 1948 Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno Hatta, yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini, tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu, dan pemimpinnya, Muso, terbunuh. RM Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, beberapa petugas kepolisian, dan pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti kolonialisme, menjadi dukungan diplomatik. Di dunia internasional, pihak Republik Indonesia mengukuhkan sikap anti komunis dan menjadi calon sekutu potensial di awal era
perang dingin antara Amerika Serikat dan blok Soviet.
Konflik internal > Pemberontakan Darul Islam

Lihat pula: Negara Islam Indonesia
Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya.
Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953.
Awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda. Namun setelah seluruh teritori kembali disatukan pada 1950, maka pemerintah Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam. Perlawanan ini berhasil dipadamkan mulai tahun 1962, dan tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah baku tembak.
Dampak

Perkiraan yang meninggal dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia dari rakyat sipil dan pejuang yang terbunuh sebanyak 97,421 hingga 100,000  korban jiwa dari pihak Indonesia. Selain itu, tentara Inggris yang berjumlah 980 diperkirakan dibunuh dan hilang di Jawa dan Sumatra antara tahun 1945-1946, kebanyakan merupakan prajurit India. Sedangkan untuk Belanda lebih dari 4000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Lebih banyak lagi tentara Jepang gugur, tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan sebanyak 1057 jiwa. Selain itu, lebih dari tujuh juta jiwa mengungsi di Sumatra dan Jawa.
Tentara Jepang yang ikut serta dalam perang kemerdekaan ini dan tidak kembali ke Jepang bahkan setelah Indonesia merdeka, diberi penghargaan oleh pemerintah Indonesia dan juga diberikan uang pensiun. Ketika meninggal, mereka dimakamkan dalam pemakaman kenegaraan oleh militer Indonesia.
Gerakan revolusi nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial dan budaya Indonesia itu sendiri, di antaranya kekurangan bahan makanan, dan bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh gerakan nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi Kerajaan Belanda dan Indonesia, keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia II dan gerakan revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda.
Permintaan maaf Belanda

Pada tahun 2013, pemerintah Belanda meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kekerasan yang dilancarkan selama perang kemerdekaan. Pada 2016, Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders meminta maaf atas kekejaman tentara Belanda dalam pembantaian 400 rakyat Indonesia di sebuah desa pada tahun 1947.
Dalam kunjungan kenegaraannya pada tahun 2020, Raja Belanda Willem-Alexander di hadapan Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf terhadap brutalitas tentara Belanda. Permintaan maaf ini dianggap cukup mengejutkan karena permintaan maaf langsung dari raja menuai opini pro kontra di Belanda.
Pada 17 Februari 2022, sejarahwan Belanda merilis penelitian yang berjudul Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950. Penelitian ini diikuti oleh ahli sejarahwan dari 3 institusi: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Institusi Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH) dan Institut NIOD untuk Pembelajaran Perang, Holokaus dan Genosida. Penelitian ini juga dibantu oleh 17 sejarahwan Indonesia dari Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Belanda telah menggunakan kekerasan yang sistematis dan berlebihan selama perang. Menurut tinjauan tersebut, "Penggunaan kekerasan ekstrem oleh angkatan bersenjata Belanda tidak hanya meluas, tetapi juga sering disengaja" dan "diizinkan di setiap level: politik, militer, dan hukum." Pada hari yang sama setelah penelitian itu dirilis, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan permintaan maaf atas kekerasan ekstrim yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Belanda secara sistematis dan tersebar luas dan kegagalan pemerintahan Belanda dalam mengakuinya.
Meskipun telah meminta maaf, pemerintah Belanda masih belum mengakui sepenuhnya bahwa beberapa peristiwa seperti Pembantaian Westerling adalah kejahatan perang. Pada tahun 1969, setelah wawancara fantastis oleh seorang veteran Belanda yang aktif di Indonesia, pemerintah Belanda menyatakan bahwa walaupun ada tindakan kekerasan yang berlebihan, seluruh pasukan Belanda secara keseluruhan mematuhi kaidah perang dan pernyataan ini tidak pernah direvisi.
Pranala luar

Parallel and Divergent Aspects of British Rule in the Raj, French Rule in Indochina, Dutch Rule in the Netherlands East Indies (Indonesia), and American Rule in the Philippines.
Radio address by Queen Wilhelmina on 7 December 1942.
Dutch Proposals for Indonesian Settlement 6 November 1945.
Dutch Proposals for Indonesian Settlement 10 Feb 1946.
Text of the Linggadjati Agreement 10 Feb 1946.
The Renville Political Principles 17 January 1948.
| l b Sejarah Indonesia |
| --- | --- | --- |
| Periode |  Orde Lama  Orde Baru  Era Reformasi  |  |
| Kolonialisme |  Kedatangan Portugis-Spanyol (1512–1850)  Kedatangan Belanda (1602-1800)  Penjajahan Belanda (VOC) (1800–1942)  |  |
| Nasionalisme |  Kebangkitan Nasional (1899–1942)  Hari Patriotik 23 Januari 1942 - Proklamasi Gorontalo (1942)  Pendudukan Jepang (1942–1945) (di Sumatera Barat)  |  |
| 1945–1965 |  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  Revolusi nasional (1945–1949) Pertempuran Surabaya 10 November 1945  Periode "Bersiap" (1945–1947)  Agresi Militer Belanda I 1947  Agresi Militer Belanda II 1948  Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1948–1949)  Orde Lama (1950–1959) Pemberontakan Darul Islam  Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia  Dekret Presiden 5 Juli 1959  Demokrasi Terpimpin (1959–1965)  Konfrontasi Indonesia-Malaysia  Konflik Papua dan Operasi Trikora  Gerakan 30 September  Transisi ke Orde Baru (1965–1966) Pembantaian di Indonesia 1965-1966  Tritura  Supersemar 11 Maret 1966  |  |
| 1966–1998 |  Orde Baru  Operasi Seroja dan Integrasi Timor Timur  Pemberontakan di Aceh  Operasi Jaring Merah  Peristiwa 27 Juli  Tragedi Trisakti  Gerakan mahasiswa Indonesia 1998  Pendudukan Gedung DPR/MPR  Kerusuhan Mei 1998  Kejatuhan Soeharto  |  |
| 1998–sekarang |  Era Reformasi  Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda  Perjanjian damai dengan Aceh  |  |
Lihat pula: Garis waktu sejarah Indonesia · Sejarah Nusantara
Pengibaran bendera Merah Putih setelah pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945.
Seorang prajurit dari resimen bersenjata asal India menyita sebuah tank milik kaum nasionalis, yang tertinggal setelah pertempuran di Surabaya.
Deretan tentara Belanda saat Operasi Product.
Wakil Presiden Indonesia, Hatta dan Ratu Belanda, Juliana menandatangani kedaulatan Indonesia di Den Haag, Belanda.
Akta Penyerahan Kedaulatan Indonesia dengan stempel agung Ratu Juliana.
Stasiun Tobo

Stasiun Tobo (TBO) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kebonagung, Padangan, Bojonegoro; pada ketinggian +25 meter; dan merupakan stasiun aktif paling barat Daerah Operasi VIII Surabaya lintas Gundih–Surabaya Pasarturi	, Kabupaten Bojonegoro, dan Jawa Timur bagian utara. Stasiun ini cukup mudah diakses karena terletak di sebelah tenggara jalan raya yang menghubungkan Bojonegoro dengan Cepu.
Stasiun ini awalnya menggunakan sistem persinyalan mekanik dan memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda mulai dari stasiun ini hingga Stasiun Bojonegoro dioperasikan pada 2 Desember 2013 dan kemudian hingga Stasiun Wadu pada 26 Maret 2014, terdapat satu jalur belok baru dan bangunan baru di sisi barat daya jalur rel yang dilengkapi lorong bawah tanah sehingga jumlah jalurnya bertambah menjadi empat. Jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Semarang saja, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Surabaya, dan jalur 4 yang diberi kanopi. Selain itu, sistem persinyalannya telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik. Bangunan lama stasiun ini telah dibongkar total pada tahun 2018 dan kini bekas bangunannya digantikan dengan bangunan baru yang difungsikan sebagai kantor resort jalan rel. Untuk mencapai bangunan stasiun baru dari jalan raya, harus berjalan kaki melalui lorong tersebut. Arsitektur bangunan baru stasiun ini serupa dengan Stasiun Patukan.
Sejak 1 Agustus 2016, terkait adanya perubahan koordinasi kewilayahan stasiun-stasiun KA milik PT KAI, stasiun ini bersama dengan Stasiun Bojonegoro dan Stasiun Kalitidu yang sebelumnya termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang kini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya.
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Cepu, terdapat Stasiun Padangan yang sudah lama nonaktif karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan Stasiun Cepu. Sementara ke arah timur stasiun ini, sebelum Stasiun Kalitidu, terdapat Stasiun Tengor dan Stasiun Celangap yang juga bernasib sama.
Saat ini tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi penyusulan antarkereta api.
Galeri

Bangunan lama Stasiun Tobo yang sudah dibongkar pada tahun 2018
Peron Stasiun Tobo, 2020
Emplasemen Stasiun Tobo berada ditikungan
12 Maret

12 Maret adalah hari ke-71 (hari ke-72 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maret | Maret | Maret | Maret | Maret |  |
| Mi | Sn | Sl | Ra | Ka | Ju | Sa |
|  |  |  |  |  |  | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |   |   |   |   |   |

2025