stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hukum perdata internasional
Sejarah > Masa Kekaisaran Romawi (Abad ke-2 hingga abad ke-6 Masehi)

Pada masa ini pola hubungan internasional masih berwujud sederhana tetapi sudah mulai tampak dengan adanya hubungan-hubungan antara (i) warga Romawi dengan penduduk provinsi-provinsi yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena pendudukan di mana penduduk asli provinsi-provinsi tersebut dianggap sebagai orang asing dan ditundukkan pada hukum mereka sendiri dan (ii) penduduk provinsi yang berhubungan satu sama lain di dalam wilayah kekaisaran Romawi, sehingga masing-masing pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda.
Masalah-masalah hukum yang timbul diselesaikan melalui sebuah peradilan khusus bernama Praetor Peregirinis dengan Ius Civile yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pergaulan antarabangsa sebagai dasar hukumnya. Ius Civile tersebut kemudian berkembang menjadi Ius Gentium dan terdiri atas hukum privat dan hukum publik. Ius Gentium inilah cikal bakal baik hukum perdata internasional maupun hukum internasional publik.
Terdapat tiga asas hukum perdata internasional yang lahir pada masa ini yakni (i) asas lex rei sitae atau lex situs, mengatur tentang benda-benda tidak bergerak di tempat benda tersebut berada; (ii) asas lex domicili, mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum berdasarkan tempat tinggalnya; dan (iii) asas lex loci contractus, mengatur tentang perjanjian-perjanjian mengikuti hukum di mana tempat pembuatannya.
Sejarah > Masa Pertumbuhan Asas Personal (Abad ke-6 hingga abad ke-10)

Jatuhnya Kekaisaran Romawi membuat hukum Romawi menjadi tidak lagi berlaku dan digantikan dengan hukum adat, hukum personal, hukum keluarga, dan hukum agama yang berbeda-beda. Persoalan hukum perdata internasional lambat laun muncul tetapi tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas layaknya pada masa Kekaisaran Romawi dulu.
Namun prinsip-prinsip hukum perdata internasional tumbuh berdasarkan asas genealogis yang dapat dijelaskan sebagai (i) asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum, hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat; (ii) penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak; (iii) proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris; (iv) peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transferor; (v) penyelesaian perkara tentang perbuatan melawan hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum; dan (vi) pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami.
Sejarah > Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad ke-11 dan ke-12)

Asas genealogis semakin sulit untuk dipertahankan akibat perubahan struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa di mana terdapat dua kubu dalam transformasi tersebut. Di Eropa Utara, feodalisme berkembang dan hal tersebut berdampak pada hukumnya yakni hukum tuan tanah yang bersifat eksklusif terhadap siapapun yang berada di dalam wilayah mereka. Hak-hak asing tidak diakui, termasuk hak-hak yang sebetulnya diatur dalam hukum internasional publik. Sementara itu di Eropa Selatan, pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia membuat hukum perdata internasional berperan penting dalam penyelesaian sengketa di antara para pihak. Di sinilah lahir asas pemberlakuan hukum berdasarkan tempat kediaman di kota yang sama atau kerap disebut sebagai teori statuta. Tokoh pengembang teori statuta adalah Accursius.
Sejarah > Pertumbuhan Teori Statuta (Abad ke-13 hingga abad ke-15)

Bartolus de Sassoferato kemudian mengkaji lebih lanjut teori yang dikemukakan Accursius dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga kelompok yakni (i) statuta personalia, yang objek pengaturannya bersifat pribadi dan keluarga dan bersifat ekstrateritorial; (ii) statuta realia, yang objek pengaturannya adalah benda dan statuta hukum dari benda dan berprinsip teritorial; dan (iii) statuta mixta, yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan prinsip teritorial.
Sejarah > Perkembangan Teori Statuta di Prancis (Abad ke-16)

Meningkatnya aktivitas perdagangan antarprovinsi di Prancis membuat hukum perdata internasional perlu dipelajari dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang timbul mengingat masing-masing provinsi memiliki hukum atau coutume-nya masing-masing. Charles Dumoulin berpandangan bahwa subjek hukum dalam perjanjian memiliki kebebasan berkontrak yang bermakna para pihak juga dapat menentukan hukum apa yang hendak mereka gunakan dalam kontrak mereka. Dapat dikatakan bahwa Dumoulin memperluas ruang lingkup statuta personalia yang dikembangkan Bartolus dan memasukkan unsur perjanjian ke dalamnya.
Manakala Dumoulin memperluas statuta personalia, Bertrand d’Argentré  justru memperluas statuta realia dengan memasukkan unsur perjanjian dan perbuatan hukum ke dalamnya. Dia berpandangan bahwa suatu statuta yang berkaitan erat dengan wilayah provinsi dari penguasa yang memberlakukannya harus dikategorikan sebagai statuta realia sehingga otonomi provinsi-provinsi harus diutamakan, dan bukan otonomi subjek hukum.
Sejarah > Perkembangan Teori Statuta di Belanda (Abad ke-17)

Perkembangan teori statuta di Belanda menekankan pada kedaulatan eksklusif negara. Ulrik Huber memiliki tiga prinsip dalam melihat perkara hukum perdata internasional yakni (i) hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara itu; (ii) semua subjek hukum secara tetap atau sementara di dalam wilayah suatu negara berdaulat merupakan subjek hukum dari negara tersebut dan tunduk serta terikat pada hukum negara tersebut; tetapi (iii) hukum yang berlaku di negara asal dapat memiliki kekuatan berlaku di mana-mana (comitas gentium) selama tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberi pengakuan. Ketiga prinsip tersebut harus ditafsirkan dengan melihat dua prinsip lain yakni (iv) suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum setempat harus dianggap sah di negara lain sekalipun hukum negara lain menganggap perbuatan semacam itu batal; dan (v) perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat dianggap batal pula di manapun juga.
Johannes Voet berpandangan bahwa pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan kewajiban hukum internasional publik atau karena sifat hubungan perdatanya. Negara asing tidak dapat menuntut pengakuan atau pemberlakuan kaidah hukumnya di wilayah hukum negara lain dan oleh karena itu pengakuan atau berlakunya suatu hukum asing hanya dilakukan demi sopan santun pergaulan antarnegara (comitas gentium). Namun asas comitas gentium harus ditaati oleh setiap negara dan harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum nasional negara tersebut.
Sejarah > Teori Universal (Abad ke-19)

Ahli hukum Jerman C. G. von Wächter menilai teori statuta Italia menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena sifat ekstrateritorialnya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban hukum di negara asing. Titik tolak penentuan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam suatu perkara hukum perdata internasional adalah hukum dari tempat yang merupakan tempat kedudukan dari dimulainya suatu hubungan hukum tertentu. Dengan demikian lex fori (hukum di mana pengadilan berada) yang seharusnya diberlakukan sebagai hukum yang berwenang dalam perkara hukum perdata internasional.
F. C. von Savigny kemudian mengembangkan gagasan von Wächter dengan mengasumsikan bahwa setiap jenis hubungan hukum dapat ditentukan tempat kedudukan hukumnya dengan melihat pada hakikat dari hubungan hukum tersebut. Bila seseorang hendak menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku dalam suatu perkara dalam suatu hubungan hukum, hakim berkewajiban untuk menentukan tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu dengan bantuan titik-titik taut. Inilah awal mula pengembangan teori lex causae.
Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional sama dengan Rechtstoepassingrecht
Hukum Perdata Internasional yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (rechtstoepassing). Disini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal lain yang berkenaan dengan kompetensi pengadilan, status orang asing, dan kewarganegaraan (nasionalitas) tidak termasuk bidang Hukum Perdata Internasional.
Hukum Perdata Internasional sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdiction
Berdasarkan konsep ini Hukum Perdata Internasional tidak hanya terbatas pada persoalan, conflict of law (tepatnya choice of law), tetapi termasuk juga conflict of jurisdiction (tepatnya choice of jurisdiction), yakni permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan, jadi Hukum Perdata Internasional tidak hanya mencakup masalah hukum yang harus diberlakukan, tetapi juga menyangkut pengadilan mana yang berwenang. Konsep semacam ini dianut Inggris, Amerika, dan negara-negara common law lainnya.
Hukum Perdata Internasional  sama dengan Choice of Law ditambah Choice of
Jurisdiction dan Condition des Etrangers
Dalam konsep ini, Hukum Perdata Internasional  tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, tetapi juga status orang asing (Condition des Etrangers). Konsep semacam itu dianut Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.
Hukum Perdata Internasional  sama dengan Choice of Law ditambah dengan Choice of Jurisdiction, Condition des Etrangers, dan Nationalite.
Menurut konsep ini, Hukum Perdata Internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing, kewarganegaraan (nasionalitas). Masalah kewarganegaraan (nasionalitas) ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Konsep Hukum Perdata Internasional yang paling luas ini dianut oleh Hukum Perdata Internasional Perancis.
Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional > Kasus Mobil Nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa

Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asa Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu.
Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke badan penyelesaian sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, nasib mobil nasional Timor bagai hilang ditelan bumi.
Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional > Kasus Biodiesel dengan Uni Eropa

Pada Januari 2018, Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel. WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8 persen sampai 23,3 persen pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013.
Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional > Kasus kemasan rokok polos dengan Australia

Pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi Indonesia dan tiga negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.
Conflict of laws

Dalam konsepsi hukum umum dikenal istilah conflict of laws atau konflik hukum. Meskipun sekilas conflict of laws mirip dengan hukum perdata internasional, patut diperhatikan bahwa pengertian conflict of laws lebih luas daripada hukum perdata internasional di mana pertentangan-pertentangan hukum dapat terjadi di dalam negara yang sama seperti di Amerika Serikat yang menganut sistem federal dengan banyaknya pertentangan hukum antara negara bagian satu dengan lainnya terkait suatu objek yang sama.
Buspiron

| Nama sistematis (IUPAC) |
| --- | --- |
8-{4-[4-(Pirimidin-2-il)piperazin-1-il]butil}-8-azaspiro[4.5]dekana-7,9-diona
Data klinis
Nama dagang: Buspar, Xiety, dll
AHFS/Drugs.com: monograph
MedlinePlus: a688005
Data lisensi: US Daily Med:pranala
Kat. kehamilan: B1(AU) 
Status hukum: Harus dengan resep dokter (S4) (AU) ℞-only (CA) POM (UK) ℞-only (US) 
Rute: Oral
Data farmakokinetik
Bioavailabilitas: 3,9%
Ikatan protein: 86–95%
Metabolisme: Hati (melalui CYP3A4)
Waktu paruh: 2,5 jam
Ekskresi: Urin: 29–63% Feses: 18–38%
Pengenal
Nomor CAS: 36505-84-7 Y
Kode ATC: N05BE01
PubChem: CID 2477
Ligan IUPHAR: 36
DrugBank: DB00490
ChemSpider: 2383 Y
UNII: TK65WKS8HL Y
KEGG: D07593 Y
ChEBI: CHEBI:3223 Y
ChEMBL: CHEMBL49 Y
Sinonim: MJ 9022-1
Data kimia
Rumus: C21H31N5O2 
 InChI InChI=1S/C21H31N5O2/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2 Y Key:QWCRAEMEVRGPNT-UHFFFAOYSA-N Y 
Buspiron adalah suatu anksiolitik, yakni obat yang terutama digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan, khususnya gangguan kecemasan menyeluruh (GAD). Obat ini adalah agonis parsial reseptor serotonin 5-HT1A, yang meningkatkan aksi pada reseptor serotonin di otak. Obat ini digunakan secara oral dan membutuhkan waktu dua hingga enam minggu untuk sepenuhnya efektif.
Efek samping umum buspiron meliputi mual, sakit kepala, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Efek samping serius mungkin meliputi gangguan pergerakan, sindrom serotonin, dan sawan. Penggunaannya pada kehamilan tampaknya aman tetapi belum diteliti dengan baik, dan penggunaan selama menyusui juga belum diteliti dengan baik.
Buspiron dikembangkan pada tahun 1968 dan disetujui untuk penggunaan medis di Amerika Serikat pada tahun 1986. Obat ini tersedia sebagai obat generik.
Pranala luar

Media tentang Buspirone di Wikimedia Commons
Kedelai

Artikel ini bukan mengenai Keledai.
| Kedelai |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah 
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Rosid
Ordo:: Fabales
Famili:: Fabaceae
Subfamili:: Faboideae
Genus:: Glycine
Spesies:: G. max
Nama binomial
Glycine max Merr.

Biji kedelai
Kedelai atau soya adalah salah satu tanaman jenis Fabaceae (polong-polongan) yang polongnya menjadi bahan dasar untuk banyak makanan dari Asia Timur seperti susu kedelai, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3500 tahun yang lalu di Asia Timur.
Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1910.
Etimologi

Nama "kedelai" dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata "kedelai", bahasa Melayu. Istilah tersebut diambil dari kata "கடலை" (kaṭalai) yang berakar dari bahasa Tamil.
Kata "கடலை" (kaṭalai) sendiri mengacu pada beberapa jenis tanaman dan semak, seperti kacang arab (kacang bengal), senduduk, dan kacang tanah, dan juga memiliki arti "genit" (kata sifat). Namun, dalam konteks bahasa Indonesia, makna kata ini bergeser dan kini secara khusus merujuk pada tanaman Glycine max. Sedangkan dalam bahasa Tamil, spesies ini disebut dengan nama "சோயா அவரை" (cōyā avarai).
Keanekaragaman

Kedelai yang dibudidayakan adalah Glycine max yang merupakan keturunan domestikasi dari spesies moyang, Glycine soja. Dengan versi ini, G. max juga dapat disebut sebagai G. soja subsp. max. Kedelai merupakan tanaman budidaya daerah Asia subtropik seperti Cina dan Jepang. Sebaran G. soja sendiri lebih luas, hingga ke kawasan Asia tropik.
Kedelai adalah tumbuhan yang selalu peka terhadap pencahayaan. Dalam pencahayaan agak rendah batangnya akan mengalami pertumbuhan memanjang sehingga berwujud seperti tanaman merambat.
Beberapa kultivar kedelai putih budidaya di Indonesia, di antaranya adalah 'Ringgit', 'Orba', 'Lokon', 'Davros', dan 'Wilis'. 'Edamame' adalah kultivar kedelai berbiji besar berwarna hijau yang belum lama dikenal di Indonesia dan berasal dari Jepang.
Budidaya

Kedelai dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering (ladang). Penanaman biasanya dilakukan pada akhir musim penghujan, setelah panen padi. Pengerjaan tanah biasanya minimal. Biji dimasukkan langsung pada lubang-lubang yang dibuat. Biasanya berjarak 20–30 cm. Pemupukan dasar dengan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfat diperlukan, namun setelah tanaman tumbuh penambahan nitrogen tidak memberikan keuntungan apa pun. Lahan yang belum pernah ditanami kedelai dianjurkan diberi "starter" bakteri pengikat nitrogen Bradyrhizobium japonicum untuk membantu pertumbuhan tanaman.
Pembumbunan tanah dilakukan pada saat tanaman remaja (fase vegetatif awal), sekaligus sebagai pembersihan dari gulma dan tahap pemupukan fosfat kedua. Menjelang berbunga pemupukan kalium dianjurkan walaupun banyak petani yang mengabaikan untuk menghemat biaya.
Produksi dan perdagangan di Indonesia

konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,2 juta tons per tahun; dari jumlah itu sekitar 1,6 juta ton harus diimpor.75% dari jumlah itu diimpor oleh lima importir yaitu PT Gerbang Cahaya Utama, PT Teluk Intan, PT Gunung Sewu, PT Cargill Indonesia, dan PT Sekawan Makmur Bersama.
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Produksi di Indonesia (ton) | 723 483 | 808 353 | 747 611 | 592 634 | 776 491 | 603 531 | - |
Sepanjang 2013, harga kedelai di Indonesia mengalami kenaikan tajam akibat kurangnya pasokan sehingga menyebabkan berbagai pedagang tahu dan tempe mengalami kerugian dan harus menaikkan harga. Beberapa pihak memperkirakan kenaikan harga ini akan memicu inflasi tinggi pada bulan September 2013, meski Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa menyangkal hal tersebut. Polemik kedelai ini juga memicu gerakan aksi mogok oleh asosiasi produsen tahu tempe.
Untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia akan membuka 1 juta hektare lahan di kawasan transmigrasi untuk ditanami kedelai secara bertahap selama tiga tahun. Lahan itu tersebar di 26 provinsi di Indonesia.
Produk olahan dari kedelai

Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang tinggi akan kedelai putih. Kedelai putih bukan asli tanaman tropis sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada di Jepang dan Cina. Pemuliaan serta domestikasi belum berhasil sepenuhnya mengubah sifat fotosensitif kedelai putih. Di sisi lain, kedelai hitam yang tidak fotosensitif kurang mendapat perhatian dalam pemuliaan meskipun dari segi adaptasi lebih cocok bagi Indonesia.
Kedelai merupakan tumbuhan serbaguna. Karena akarnya memiliki bintil pengikat nitrogen bebas, kedelai merupakan tanaman dengan kadar protein tinggi sehingga tanamannya digunakan sebagai pupuk hijau dan pakan ternak.
Pemanfaatan utama kedelai adalah dari biji. Biji kedelai kaya protein dan lemak serta beberapa bahan gizi penting lain, misalnya vitamin (asam fitat) dan lesitin. Olahan biji dapat dibuat menjadi
tahu (tofu),
bermacam-macam saus penyedap (seperti kecap, taosi, dan tauco),
tempe,
susu kedelai (baik bagi orang yang sensitif laktosa),
tepung kedelai,
minyak (dari sini dapat dibuat sabun, plastik, kosmetik, resin, tinta, krayon, pelarut, dan biodiesel),
makanan ringan
tepung kacang kedelai
Ali Pasya Mubarak

Ali Pasya Mubarak adalah seorang pembaharuan pemikiran Islam dalam bidang pendidikan. Ia menempuh pendidikan hingga tamat di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1875, ia menerbitkan sebuah buku yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan muslim berdasarkan ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis. Ali Pasya Mubarak memperjuangkan pengurangan kendali keluarga terhadap perempuan di Mesir.
Kabupaten Bondowoso

| Kabupaten Bondowoso Wanawasa |
| --- | --- |
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
 • Madura: Bânḍâbâsa (Latèn)  بۤانڊۤابۤاسا (Pèghu)  ꦨꦤ꧀ꦝꦨꦱ (Carakan)
 • Jawa: Båndhåwåså (Gêdrig)  بانڎاواسا (Pégon)  ꦧꦤ꧀ꦝꦮꦱ (Hånåcåråkå)
Dari kiri; ke kanan: Kawah Wurung, Tape khas Bondowoso, Terminal Bondowoso, dan PLTM Sampean Baru
  Lambang
Julukan: Kabupaten Tape Bumi Sholawat Burdah   Bumi Ki Ronggo Megalitikum
Motto: Swasthi-bhuwana kṛta (Sanskerta) Kebaikan akan menuntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (1972 Masehi)
Peta
Kabupaten BondowosoPetaTampilkan peta JawaKabupaten BondowosoKabupaten Bondowoso (Indonesia)Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 7°56′25″S 113°59′00″E﻿ / ﻿7.9404°S 113.9834°E﻿ / -7.9404; 113.9834
Negara:  Indonesia
Provinsi: Jawa Timur
Tanggal berdiri: 8 Agustus 1950
Dasar hukum: UU No.12/1950
Hari jadi: 17 Agustus 1819 (umur 205)
Ibu kota: Bondowoso
Jumlah satuan pemerintahan:  Daftar Kecamatan: 23 Kelurahan: 10 Desa: 209 
Pemerintahan
 • Bupati: R.K.H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.
 • Wakil Bupati: As'ad Yahya Syafi'i, S.E.
 • Sekretaris Daerah: Dr. H. Fathur Rozi, M.Fill. (Pj.)
 • Ketua DPRD: H. Ahmad Dhafir, S.H.
Luas
 • Total: 1.560,10 km2 (602,36 sq mi)
Populasi (2020)
 • Total: 776.151
 • Kepadatan: 498/km2 (1,290/sq mi)
Demonim: - Bondowosoan (Indonesia)  - Bândâbâsa’an (Madura)  - Båndhåwåsåan (Jawa)
Demografi
 • Agama: 98,76% Islam  0,60% Kristen 0,46% Protestan  0,14% Katolik  0,04% Buddha 0,02% Hindu 0,01% Konghucu 0,57% Lainnya
 • Bahasa: Indonesia (resmi),  Madura (dominan), Jawa, Inggris, Arab,  Mandarin, dan lainnya
 • IPM:  66,43 (0.664)  Sedang (2020)
Zona waktu: UTC+07:00 (WIB)
Kode pos: 68200
Kode BPS: 3511 
Kode area telepon: +62 332
Kode ISO 3166: ID-JI
Pelat kendaraan: P xxxx *A/*B/*C/*D
Kode Kemendagri: 35.11 
DAU: Rp 956.016.610.000,- (2020)
Semboyan daerah: Bondowoso Melesat "Mandiri Ekonomi, Lestari,  Sejahtera, Adil, dan Terdepan"
Flora resmi: Sarangan
Fauna resmi: Sapi aduan
Situs web: bondowosokab.go.id
Alun-alun kota Bondowoso pada tahun 1920-an
Kabupaten Bondowoso (Hanacaraka: ꦧꦤ꧀ꦢꦮꦱ, Pegon: بانداواسا; pelafalan dalam bahasa Indonesia: [bɔndɔˈwɔsɔ]) adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bondowoso. Kabupaten ini terletak di persimpangan jalur dari Kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo menuju Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir laut di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Bondowoso berjumlah 776.151 jiwa dengan kepadatan penduduk 498 jiwa/km2.
Geografi

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.
Geografi > Posisi

Kabupaten Bondowoso terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km2 yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48′10″–113°48′26″ BT dan 7°50′10″–7°56′41″ LS.
Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pengunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.
Letak Kabupaten Bondowoso berada pada daerah yang strategis. Keadaan Daerah yang strategis menyebabkan Bondowoso cenderung lebih mudah berkembang jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.