Politik Kerajaan Arab Saudi
Pemerintah nasional > Raja

Undang-undang Dasar menegaskan bahwa raja harus dipilih dari kalangan putra raja pertama, Abdul Aziz Al Saud, dan keturunan pria mereka yang tunduk kepada persetujuan para pemimpin agama (ulama). Pada tahun 2007, sebuah "Dewan Kesetiaan" telah dibentuk, yang terdiri dari putra Raja Abdul Aziz yang masih hidup ditambah putra yang sudah meninggal, untuk menentukan anggota keluarga kerjaan yang akan menjadi pewaris (Putra Mahkota) setelah Putra Muhammad, yang merupakan Putra Mahkota saat ini, dan secara luas dianggap sebagai penguasa de facto negara.
Raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan ketetapan kerajaan menjadi dasar Undang-Undang negara. Raja juga merupakan perdana menteri, dan memimpin Dewan Menteri Arab Saudi atau Dewan al-Wuzarā, yang terdiri dari wakil perdana menteri pertama dan kedua (biasanya yang pertama dan kedua dalam antrian tahta berikutnya) dan 23 menteri dengan portofolio dan lima menteri negara. Raja membuat pelantikan dan pemecatan dari Dewan, yang bertanggungjawab untuk hal-hal eksekutif dan administrasi seperti kebijakan luar negeri dan domestik, pertahanan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, yang dikelola melalui berbagai lembaga yang terpisah. Ada juga Dewan Konsultasi yang terdiri dari 150 anggota, yang dilantik oleh Raja, yang bisa mengusulkan undang-undang kepada Raja tetapi tidak memiliki kuasa hukum itu sendiri, termasuk tidak bisa membuat anggaran. Anggaran pemerintah itu sendiri tidak sepenuhnya disampaikan kepada khalayak ramai. "Sepenuhnya 40%" ... dilabelkan `sektor lain' (termasuk pertahanan, keamanan, intelijen, investasi langsung dari pendapatan pemerintah di luar negara, dan beberapa yang langsung ke keluarga kerajaan).
Meskipun, secara teori, negara itu adalah kerajaan mutlak, dalam praktiknya keputusan dasar utama dibuat di luar struktur pemerintahan formal dan bukan hanya oleh raja. Keputusan dibuat dengan mendirikan konsensus dalam keluarga kerajaan (terdiri dari banyak keturunan pendiri pemerintah, Raja Abdul Aziz). Selain itu, pandangan tokoh masyarakat Arab, termasuk alim ulama, syaikh suku terkemuka, dan kepala keluarga yang terpadang.
Sebagai raja mutlak, keperibadian dan kemampuan raja memerintah mempengaruhi politik dan kebijakan nasional negara. Raja Saud (1953-1964) dianggap tidak kompeten dan boros dan pemerintahannya membawa kepada krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan penurunan tahta secara paksa. Raja Faisal (1964-1975) adalah "modernis" yang menyukai kemajuan ekonomi, teknologi dan pemerintah tetapi juga secara konservatif dari segi politik dan agama. Beliau mengarahkan pembangunan ekonomi dan birokrasi yang pesat di negara itu pada awal tahun 1970-an, tetapi juga membuat konsesi untuk organisasi agama, dan membatalkan rencana untuk meperluas keikutsertaan politik masyarakat. Raja Khalid (1975-1982) meninggalkan pemerintah sebagian besarnya kepada Putra Mahkota, Fahd, Yang menggantikannya sebagai Raja (1982-2005). Pangeran Fahd adalah administrator berbakat yang memajukan pembangunan industri yang penting di dalam Pemerintah. Dia dianggap oleh banyak pihak sebagai "bapak modernisasi negara". Namun selama 10 tahun terakhir pemerintahannya, kesehatannya yang buruk menghalanginya memimpin sepenuhnya. Dengan ketiadaan seorang raja yang dapat memberikan kepemimpinan pusat yang kuat, struktur negara mulai terpecah dan negara mengalami stagnansi. Raja Abdullah, yang muncul tahta pada tahun 2005, dilihat sebagai seorang pembaharu dan telah memperkenalkan pembaruan ekonomi (deregulasi terbatas, dorongan investasi asing, dan privatisasi) dan membuat perubahan modern kepada kementerian kehakiman dan pemerintah.