Sejarah demokrasi
Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern > Tonggak-tonggak sejarah abad ke-18 dan ke-19

1707: Parlemen Britania Raya yang pertama dibentuk selepas penggabungan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia dengan Undang-Undang Persatuan 1707. Sejak sekitar 1721–1742, Robert Walpole, yang dianggap sebagai perdana menteri Britania Raya yang pertama, memimpin rapat-rapat kabinet, mengangkat semua menteri lain, dan mengembangkan doktrin solidaritas kabinet.
1755: Republik Korsika dipimpin oleh Pasquale Paoli dengan Konstitusi Bangsa Korsika
Mulai dari akhir era 1770-an: Konstitusi-konstitusi dan berbagai undang-undang baru secara terang-terangan menjabarkan dan membatasi kewenangan dari pihak-pihak yang berkewenangan. Banyak di antara konstitusi dan undang-undang baru ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Warga Negara Inggris tahun 1689. Sejarawan Norman Davies menyebut Konstitusi Persemakmuran Polandia Lituania tahun 1791 sebagai "konstitusi yang pertama di antara konstitusi-konstitusi sejenisnya di Eropa".
Amerika Serikat: Para Bapak Pendiri Negara Amerika Serikat menolak definisi 'demokrasi' menurut pemahaman bangsa Yunani, dan justru lebih condong pada 'semacam aristokrasi alamiah', di mana hanya para pemilik tanah yang berhak mendapatkan kursi di majelis kongres. Sebagaimana bangsa Inggris, orang-orang Amerika meniru bentuk pemerintahan Republik Romawi, di mana hanya kaum ningrat yang terlibat dalam pemerintahan negara.
1776: Deklarasi Hak-Hak Warga Negara di Virginia
Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi pada tahun 1788. Konstitusi ini menjadi dasar pembentukan badan legislatif bikameral, yang terdiri atas Dewan Perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di beberapa negara bagian, dan Dewan Senat yang anggota-anggotanya dipilih oleh badan legislatif negara bagian. Konstitusi ini mula-mula tidak mengatur tentang siapa saja yang memiliki hak suara, sehingga keputusan terkait perkara ini terpulang pada negara-negara bagian, yang sebagian besar menetapkan bahwa hanya tuan tanah laki-laki dewasa berkulit putih saja yang memiliki hak suara.
1791: Undang-Undang Hak Warga Negara Amerika Serikat diratifikasi
1790-an: Sistem Partai Pertama diberlakukan di Amerika Serikat. Sistem ini meliputi pembentukan partai-partai politik berakar lokal di Amerika Serikat; jaringan surat kabar partai; teknik-teknik kampanye blusukan yang baru; pemanfaatan kaukus untuk menentukan kandidat; nama-nama partai yang tetap; kesetiaan terhadap partai; platform partai (Jefferson 1799);
1800: Transisi damai antarpartai
1780-an: Tumbuhnya gerakan-gerakan sosial yang menyebut dirinya 'demokrasi': Pertentangan politik antara 'kaum aristokrat' dan 'kaum demokrat' di negara-negara Beneluks mengubah makna semi-negatif dari kata 'demokrasi' di Eropa, yang sampai dengan saat itu dianggap sinonim dengan anarki, menjadi makna yang lebih positif, yakni sebagai lawan dari 'aristokrasi'.
1789–1799: Revolusi Prancis
Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara yang diadopsi pada tanggal 26 Agustus 1789, menyatakan bahwa "manusia terlahir dan untuk selamanya merdeka serta setara dalam hak" dan mempermaklumkan hakikat kesejagatan dari hak-hak manusia.
Hak pilih universal bagi laki-laki ditetapkan dalam rangka pemilihan anggota Konvensi Nasional pada bulan September 1792, tetapi dicabut lagi oleh Direktorat Prancis pada tahun 1795.
Perbudakan dihapuskan di negeri-negeri jajahan Prancis oleh Konvensi Nasional pada tanggal 4 Februari 1794, dengan menyetarakan orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih ("semua manusia, tanpa pandang warna kulit, yang berdiam di negeri-negeri jajahan adalah warga negara Prancis, dan memiliki semua hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi"). Perbudakan dimunculkan kembali oleh Napoleon pada tahun 1802.
1791: Revolusi Haiti, revolusi budak belian yang berhasil mengalahkan kaum majikan dan membentuk sebuah negara republik yang merdeka.
Kerajaan Inggris Raya
1807: Undang-Undang Perdagangan Budak melarang kegiatan perdagangan budak di seluruh wilayah Imperium Britania. Setelah undang-undang ini diberlakukan, Kerajaan Inggris Raya melaksanakan aksi Blokade Afrika dan penerapan perjanjian-perjanjian internasional untuk memberantas perdagangan budak yang dilakukan negara-negara asing.
1832: Diloloskannya Undang-Undang Pembaharuan, yang memberi lebih banyak kursi bagi wakil-wakil rakyat dari daerah-daerah perkotaan yang sebelumnya sedikit sekali terwakili di Parlemen Kerajaan Inggris Raya, dan memberi hak suara bagi lebih banyak lapisan masyarakat.
1833: Undang-Undang Penghapusan Perbudakan disahkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah Imperium Britania mulai tanggal 1 Agustus 1834
1820: Cortes Gerais pertama kali terbentuk di Portugal berdasarkan Piagam Konstitusi
1835: Serbia menghasilkan konstitusi modernnya yang pertama
1848: Hak suara universal untuk kaum pria dipulihkan di Prancis pada bulan Maret 1848, menjelang meletusnya Revolusi Prancis 1848.
1848: Revolusi 1848 meletus menyusul revolusi yang terjadi di Prancis. Meskipun sering kali dipadamkan dengan kekerasan, Revolusi 1848 menghasilkan konstitusi demokratis di sejumlah negara Eropa lainnya, antara lain Denmark dan Belanda.
1850-an: Pengenalan pemungutan suara secara rahasia di Australia. Sitem ini baru diperkenalkan di Britania Raya pada tahun 1872, dan di Amerika Serikat pada tahun 1892.
1853: Warga Afrika berkulit gelap diberi hak suara untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, yakni di Provinsi Cape yang dikuasai oleh warga keturunan Inggris.
1856: Syarat-syarat yang membatasi hak suara bagi warga negara yang memiliki properti saja dihapuskan di seluruh negara bagian Amerika Serikat, sehingga hampir seluruh pria dewasa kulit putih diberi hak suara. Meskipun demikian, syarat-syarat yang membatasi hak suara bagi warga negara yang membayar pajak saja tetap dipertahankan di lima negara bagian sampai tahun 1860, dan di dua negara bagian sampai abad ke-20.
1870: Amendemen ke-15 atas Konstitusi Amerika Serikat, melarang diskriminasi hak suara berdasarkan ras, warna kulit, atau pernah tidaknya seseorang menjadi budak belian.
1878-1880: Kampanye Midlothian diselenggarakan oleh William Ewart Gladstone di Britania Raya dan menjadi cikal bakal kampanye politik modern.
1893: Selandia Baru menjadi negara pertama yang memberlakukan hak suara universal dengan memberi hak suara kepada kaum perempuan (hak suara universal bagi kaum lelaki sudah diberlakukan sejak tahun 1879).
1905: Revolusi Konstitusional Persia, sistem parlementer pertama di Timur Tengah.