Hugo Grotius
Kontroversi Arminian, penawanan, dan pengasingan > Decretum pro pace ecclesiarum (1613–14)

Di bawah pimpinan Oldenbarnevelt, Negara-Negara Holandia mengambil suatu posisi resmi dalam hal toleransi keagamaan terhadap kaum Remonstran dan Kontra-Remonstran. Grotius, yang selama kontroversi ini bertindak sebagai Jaksa Agung Holandia dan kemudian sebagai anggota Komite Penasihat, akhirnya diminta untuk merancang sebuah diktum atau dekret untuk mengekspresikan kebijakan toleransi. Dekret ini, Decretum pro pace ecclesiarum, terselesaikan pada akhir tahun 1613 atau awal tahun 1614. Decretum mengaplikasikan suatu pandangan bahwa Grotius telah mengalami perkembangan dalam tulisan-tulisannya tentang gereja dan negara (lih. Erastianisme). Menurutnya, hanya prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk menyokong tatanan sipil (misalnya keberadaan Allah dan penyelenggaraan-Nya) yang harus ditegakkan, sementara perbedaan-perbedaan dalam beragam doktrin teologis yang samar-samar seharusnya diserahkan kepada hati nurani setiap pribadi.
Dekret tersebut "memaksakan moderasi dan toleransi dalam pelayanan", disertakan Grotius dengan "tiga puluh satu halaman berisi kutipan, terutama berkaitan dengan Lima Artikel Remonstran." Menanggapi Ordinum Pietas karya Grotius, Profesor Lubbertus menerbitkan Responsio Ad Pietatem Hugonis Grotii pada tahun 1614. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Grotius menerbitkan Bona Fides Sibrandi Lubberti secara anonim sebagai tanggapan terhadap Lubbertus.
Jacobus Trigland sepakat dengan Lubberdus dalam mengungkapkan pandangan bahwa toleransi terkait doktrin adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, dan dalam karya-karyanya pada tahun 1615, yaitu Den Recht-gematigden Christen: Ofte vande waere Moderatie dan Advys Over een Concept van moderatie, Trigland mencela pendirian Grotius.
Terdapat asumsi umum bahwa Grotius adalah orang pertama yang mengemukakan prinsip kebebasan di laut, meski semua negara di Samudra Hindia dan laut Asia lainnya menganut hak navigasi tak terhalang jauh sebelum Grotius menulis De Jure Praedae (Tentang Hukum Rampasan) pada tahun 1604. Selain itu, Francisco de Vitoria, seorang teolog Spanyol abad ke-16, telah mendalilkan gagasan tentang kebebasan di laut dengan suatu cara yang lebih sederhana berdasarkan prinsip-prinsip jus gentium.
Gagasan Grotius tentang kebebasan di laut kelak bertahan sampai pertengahan abad ke-20, dan tetap diterapkan sampai saat ini untuk kebanyakan wilayah perairan internasional, kendati terdapat perubahan dalam penerapan konsep dan ruang lingkupnya.[butuh rujukan]
Pada akhir tahun 1615, ketika seorang profesor Middelburg bernama Antonius Walaeus menerbitkan Het Ampt der Kerckendienaren (suatu tanggapan terhadap Tractaet van 't Ampt ende authoriteit eener hoogher Christelijcke overheid in kerckelijkcke zaken karya Johannes Wtenbogaert tahun 1610), ia mengirimkan sebuah salinannya kepada Grotius demi persahabatan mereka. Karya tersebut adalah "tentang hubungan antara pemerintahan gerejawi dan sekular" dari sudut pandang Kontra-Remonstran moderat. Pada awal tahun 1616, Grotius juga menerima Dissertatio epistolica de Iure magistratus in rebus ecclesiasticis, sebuah surat sepanjang 36 halaman yang memperjuangkan pandangan Remonstran, dari Gerardus Vossius temannya.
Surat tersebut merupakan "suatu pengantar umum mengenai (in)toleransi, terutama mengenai subjek predestinasi dan sakramen...[serta] suatu tinjauan yang ekstensif, terperinci, dan umumnya menentang, atas Ampt karya Walaeus, diisi dengan rujukan-rujukan dari otoritas-otoritas kuno dan modern." Ketika Grotius menulis untuk meminta beberapa catatan, "ia menerima suatu rumah harta karun sejarah gerejawi. ...memberikan amunisi kepada Grotius, yang menerimanya dengan rasa syukur". Sekitar periode ini (April 1616), Grotius pergi mengunjungi Amsterdam sebagai bagian dari tugas resminya, berupaya untuk meyakinkan otoritas sipil di sana untuk menganut pandangan mayoritas Holandia terkait politik gereja.
Pada awal tahun 1617, Grotius memperdebatkan pertanyaan seputar pemberian kesempatan bagi kaum Kontra-Remonstran untuk berkhotbah di dalam Kloosterkerk di Den Haag yang telah ditutup. Ketika itu, gugatan-gugatan hukum diajukan terhadap Negara-Negara Holandia oleh para pelayan Kontra-Remonstran dan terjadi serangkaian kerusuhan di Amsterdam akibat kontroversi tersebut.