Sejarah Taiwan (1945–sekarang)
Kronologi > Pembaruan demokratis

Republik Tiongkok memasuki fase pembangunan Demokrasi Konstitusional dengan permakluman Konstitusi Republik Tiongkok di tahun 1947. Setelah itu, Tentara Revolusioner Nasional juga diganti namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok dan dinasionalisasi. Namun, karena Perang Saudara Tiongkok, Permakluman Sementara Efektif Selama Periode Pemberontakan Komunis diberlakukan sebagai amandemen Konstitusi Republik Tiongkok. Hal ini menyebabkan darurat militer di Taiwan dan membatasi kebebasan dan demokrasi rakyat sipil. Alasan resmi Permakluman itu adalah berlangsungnya Perang Saudara Tiongkok dan efektifnya RT di bawah kekuasaan militer KMT selama periode mobilisasi. Taiwan secara efektif berada di dalam darurat militer.
Namun, dengan kematian sistem partai tunggal KMT dan gerakan demokratisasi selama dasawarsa 1980an, darurat militer akhirnya diangkat pada tahun 1987 (dan permaklumannya akhirnya dibatalkan pada tahun 1991). Demokrasi Konstitusional diberlakukan kembali di RT setelah 1987.
Ketika Republik Tiongkok dipindahkan ke Taiwan pada tahun 1949, Partai Pemuda Tionghoa, Partai Sosialis Demokratik Tiongkok, dan KMT adalah partai politik legal yang ada di Taiwan. Partai-partai yang didirikan selanjutnya beroperasi di bawah Gerakan Tangwai.
Sampai awal dasawarsa 1970-an, Republik Tiongkok dikenal sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara-negara Barat, yang menolak mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Perang Dingin. Kekuasaan KMT di Taiwan dalam darurat militer sampai akhir dasawarsa 1980 memiliki tujuan waspada terhadap penyusupan Komunis dan bersiap untuk merebut kembali Tiongkok Daratan. Karenanya perbedaan politik tidak ditolerir.
Di akhir dasawarsa 1970an dan awal 1980an merupakan masa-masa pergolakan bagi kelahiran Taiwan karena banyak orang yang semula ditindas dan ditinggalkan oleh perubahan-perubahan ekonomi menjadi anggota kelas tengah baru Taiwan. Perusahaan baru membuat rakyat Taiwan asli dapat memperoleh daya tawar yang kuat dalam tuntutan mereka untuk penghargaan atas hak asasi manusia mereka. Peristiwa Kaohsiung akan menjadi titik balik besar bagi demokrasi di Taiwan.
Taiwan juga menghadapi kemunduran dalam ruang internasional. Di tahun 1971, pemerintah RT meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lama setelah PBB mengakui pemerintahan RRT di Beijing sebagai pemegang kekuasaan sah Tiongkok di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. RT telah ditawari perwakilan ganda, tetapi Chiang Kai-shek menuntut untuk memperoleh kembali tempat duduk di Dewan Keamanan PBB, yang tidak dapat diterima oleh RRT. Chiang mengekspresikan keputusannya dalam pidatonya yang terkenal "langit tidak cukup besar untuk dua matahari". Pada bulan Oktober 1971, Resolusi 2758 diloloskan oleh Majelis Umum PBB dan "para perwakilan Chiang Kai-shek" (dengan demikian RT) dikeluarkan dari PBB dan digantikan sebagai "Tiongkok" oleh RTT. Di tahun 1979, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan dari Taipei menjadi Beijing.
Chiang Kai-shek wafat di bulan April 1975 pada usia 87, dan digantikan oleh Yen Chia-kan sebagai presiden, sementara putranya, Chiang Ching-kuo berhasil memegang kepemimpinan Kuomintang (memilih menggunakan status "Ketua" daripada status "Direktur Jenderal" yang digunakan Chiang tua). Mantan kepala polisi rahasia yang ditakuti, Chiang Ching-kuo, diakui memperoleh dukungan luar negeri untuk menjamin reformasi yang dibutuhkan bagi keamanan masa depan RT. Pemerintahannya melihat kendali politik yang berangsur-angsur melonggar, sebuah transisi menuju demokrasi, sehingga rezim ini bergerak ke arah Taiwanisasi. Pihak oposisi Nasionalis tidak lagi dilarang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau menerbitkan dokumen-dokumen. Meskipun partai-partai politik oposisi masih ilegal, ketika Partai Progresif Demokratik didirikan sebagai partai oposisi pertama di tahun 1986, Presiden Chiang memutuskan untuk tidak membubarkan kelompok itu atau menganiaya para pimpinannya. Para kandidatnya secara resmi mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai pihak mandiri dalam Gerakan Tangwai. Di tahun-tahun selanjutnya, Chiang mengakhiri darurat militer dan memperkenankan kunjungan keluarga ke Tiongkok Daratan.
Chiang memilih Lee Teng-hui, seorang teknokrat kelahiran Taiwan untuk menjadi wakil presidennya, yang menjadi orang pertama di barisan pengganti kepresidenan. Gerakan ini diikuti reformasi lain yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada warga kelahiran asli dan menenangkan sentimen antiKMT selama periode saat banyak otokrasi lain di Asia sedang ditantang.
Setelah Chiang Ching-kuo wafat di tahun 1988, penggantinya, Presiden Lee Teng-hui, melanjutkan mendemokratisasi pemerintahan. Lee mengalihkan lebih banyak wewenang pemerintahan pada warga kelahiran Taiwan, dan Taiwan melalui proses lokalisasi. Dalam proses lokalisasi ini, budaya dan sejarah lokal dipromosikan di atas sudut pandang pan-Tiongkok. Reformasi Lee meliputi mencetak uang dari Bank Pusat dan bukan dari Bank Provinsi Taiwan seperti biasanya. Dia juga secara besar-besaran merintangi pekerjaan Pemerintahan Provinsi Taiwan. Di tahun 1991 Badan Legislatif Yuan dan Majelis Nasional, yang dipilih secara umum di tahun 1947, dipaksa berhenti. Kelompok-kelompok ini semula diciptakan untuk mewakili daerah-daerah pemilihan Tiongkok Daratan. Selain itu juga diangkat pelarangan penggunaan bahasa-bahasa Taiwan dalam media penyiaran dan di sekolah-sekolah.
Sebagai usaha untuk menjaga hubungan baik dengan RRT, Taiwan menghindari kritik terhadap Pembunuhan Massal di Tiananmen dan media secara umum dilarang melaporkannya. Sekelompok pelajar, yang berusaha melayarkan kapal sewaan ke Selat Formosa dan memancarkan siaran prodemokrasi ke Tiongkok melalui radio amatir, digagalkan oleh pemerintah dengan cara memberikan banyak rintangan di perjalanan mereka sehingga membuat mereka mengabaikan upaya itu.
Namun, Lee gagal memecah korupsi masif yang telah menyerap dalam pemerintahan dan banyak loyalis KMT merasa Lee mengkhianati RT dengan melakukan reformasi terlalu jauh, sementara mereka yang berada di posisi oposisi merasa dia tidak cukup banyak melakukan reformasi.