Yangon
Sejarah > Yangon kontemporer (1948–sekarang)

Setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948, banyak nama jalan dan taman era kolonial diubah menjadi nama Burma yang lebih nasionalis. Pada tahun 1989, junta militer mengubah nama kota tersebut dari "Rangoon" (yang berasal dari bahasa Inggris) menjadi "Yangon", bersamaan dengan perubahan-perubahan lainnya dalam mengubah nama bahasa Inggris menjadi nama Burma. (Perubahan ini tidak diterima oleh banyak masyarakat Burma yang menganggap junta tidak layak untuk melakukan perubahan tersebut, juga tidak diterima oleh banyak publikasi dan biro berita, termasuk, BBC dan media negara-negara asing termasuk Britania Raya dan Amerika Serikat.)
Sejak kemerdekaan, Yangon telah berkembang ke luar. Pemerintah berturut-turut telah membangun kota-kota satelit seperti Thaketa, Okkalapa Utara, dan Okkalapa Selatan pada tahun 1950an, hingga Hlaingthaya, Shwepyitha, dan Dagon Selatan pada tahun 1980an. Saat ini, Yangon Raya meliputi wilayah seluas hampir 600 kilometer persegi.
Selama pemerintahan isolasionis Ne Win (1962–88), infrastruktur Yangon memburuk karena buruknya pemeliharaan dan ketidakmampuan menangani peningkatan populasi. Pada tahun 1990-an, kebijakan pasar yang lebih terbuka dari pemerintahan militer menarik investasi dalam dan luar negeri, sehingga membawa sedikit modernitas pada infrastruktur kota. Beberapa penduduk kota dipindahkan secara paksa ke kota-kota satelit baru. Banyak bangunan masa kolonial dihancurkan untuk dijadikan hotel bertingkat, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan, yang menyebabkan pemerintah kota menempatkan sekitar 200 bangunan era kolonial terkenal di bawah Daftar Warisan Kota Yangon pada tahun 1996. Program pembangunan besar-besaran telah menghasilkan enam jembatan baru dan lima jalan raya baru yang menghubungkan Yangon dengan kawasan industrinya. Namun, sebagian besar wilayah Yangon masih belum memiliki pelayanan dasar kota seperti listrik 24 jam dan pengumpulan sampah secara teratur.
Jumlah penduduk etnis Burma menjadi lebih banyak sejak kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, banyak orang Asia Selatan dan Anglo-Burma meninggalkan negara tersebut. Semakin banyak warga Asia Selatan yang terpaksa meninggalkan negaranya pada tahun 1960an akibat pemerintahan xenofobia Ne Win. Meskipun demikian, komunitas Asia Selatan dan Tionghoa masih ada di Yangon dalam jumlah besar. Warga Anglo-Burma sebenarnya telah menghilang, meninggalkan negara tersebut atau menikah dengan kelompok Burma lainnya.
Yangon merupakan pusat protes besar-besaran anti-pemerintah pada tahun 1974, 1988, dan 2007. Secara khusus, Pemberontakan 8888 mengakibatkan ratusan bahkan ribuan kematian warga sipil Burma, banyak dari mereka berada di Yangon ketika ratusan ribu warga membanjiri jalan-jalan bekas ibu kota itu. Revolusi Saffron menyaksikan penembakan massal dan penggunaan krematorium di Yangon oleh pemerintah Burma untuk menghapus bukti kejahatan mereka terhadap biksu, pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, jurnalis, dan pelajar.
Jalan-jalan di Yangon menjadi saksi pertumpahan darah ketika pengunjuk rasa ditembak mati oleh pemerintah, terutama pada protes massal tahun 1988, 2007, dan 2021, yang semuanya dimulai di Yangon, menandakan pentingnya kota tersebut sebagai pusat kebudayaan Burma.
Pada bulan Mei 2008, Topan Nargis melanda Yangon. Meskipun kota ini hanya mengalami sedikit korban jiwa, tiga perempat infrastruktur industri Yangon rusak dan hancur, dengan kerugian diperkirakan mencapai US$800 juta.
Pada bulan November 2005, pemerintah militer menetapkan Naypyidaw (320 kilometer utara Yangon) sebagai ibu kota administratif baru, dan memindahkan sebagian besar pemerintahan ke kota yang baru dikembangkan itu. Yangon tetap menjadi kota terbesar dan pusat komersial, ekonomi, dan budaya terpenting di Myanmar. Pada tanggal 7 Mei 2005, serangkaian pemboman terkoordinasi terjadi di kota Yangon, Myanmar. Sebelas orang tewas dalam serangan itu, dan satu dari 162 orang yang terluka adalah anggota tim misi LCMS ke Myanmar.
Pada tahun 2020-an, Yangon sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19 dan kudeta tahun 2021. Kota ini menjadi lokasi unjuk rasa massal sebagai tanggapan terhadap kudeta. Pandemi dan protes mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan banyak lockdown dan jam malam. Perekonomian kota kemudian melambat.