Republik Tiongkok (1912–1949)
Sejarah > Dekade Nanjing

Informasi lebih lanjut: Dekade Nanjing dan Perang Saudara Tiongkok
Setelah kematian Sun pada bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin KMT. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi Utara untuk tujuan mengalahkan panglima perang dan mempersatukan negara. Chiang menerima bantuan Uni Soviet dan Kaum komunis. Namun, ia segera memecat penasihat Soviet itu. Dia yakin bahwa mereka ingin menyingkirkan KMT (juga dikenal sebagai Nasionalis) dan mengambil alih kendali. Chiang memutuskan untuk menyerang dan menghilangkan Komunis terlebih dahulu, akibatnya ribuan jiwa tewas. Pada saat yang sama, konflik kekerasan lain terjadi di Tiongkok Selatan, di mana kaum Komunis yang lebih populer disana membantai pendukung Nasionalis. Peristiwa ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Tiongkok antara Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek berusaha menekan pihak Komunis ke pedalaman saat ia berusaha untuk menghancurkan mereka, dan akhirnya mendirikan pemerintahan dengan Nanking sebagai ibukota pada tahun 1927. Pada tahun 1928, tentara Chiang menjatuhkan pemerintah Beiyang dan menyatukan seluruh bangsa, setidaknya secara nominal, memulai Dekade Nanjing.
Menurut teori Sun Yat-sen, tujuan KMT adalah untuk membangun kembali Tiongkok dalam tiga fase: fase pemerintahan militer di mana KMT akan mengambil alih kekuasaan dan menyatukan kembali Tiongkok dengan kekerasan; fase pengawasan politik; dan akhirnya fase demokrasi konstitusional. Pada tahun 1930 pihak Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan militer dan menyatukan Tiongkok memulai tahap kedua dengan menetapkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang disebut "pengawasan".
KMT dikritik karena dianggap memerintah dengan totalitariananisme, tetapi mereka mengklaim berusaha untuk membangun masyarakat demokratis modern. Antara lain, membuat Academia Sinica, Bank Sentral Tiongkok, dan lembaga lainnya. Pada tahun 1932, Tiongkok berhasil mengirimkan tim untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Undang-undang disahkan dan kampanye dibuat untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Kemudahan dan kecepatan komunikasi juga memungkinkan fokus pada masalah sosial, termasuk orang-orang dari desa-desa. Gerakan Rekonstruksi Pedesaan adalah salah satu keuntungan dari kebebasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial.
Sejarawan seperti Edmund Fung berpendapat bahwa membangun demokrasi di Tiongkok pada waktu itu tidak mungkin. Bangsa ini sedang berperang dan dibagi antara Komunis dan Nasionalis. Korupsi dan kurangnya arah pemerintahan juga mencegah setiap reformasi yang signifikan. Chiang menyadari kurangnya kerja nyata yang dilakukan dalam pemerintahannya dan mengatakan kepada Dewan Negara: "Organisasi kami menjadi lebih buruk dan lebih buruk, banyak anggota staf hanya duduk di meja mereka dan menatap ke ruang angkasa, yang lain membaca surat kabar dan yang lain tidur". Pemerintah Nasionalis mulai membuat rencana konstitusi pada 5 Mei 1936.
Selama zaman ini serangkaian perang besar-besaran terjadi di Tiongkok barat, termasuk Pemberontakan Kumul, Perang Tiongkok-Tibet dan Invasi Soviet ke Xinjiang. Meskipun pemerintah pusat secara nominal mengendalikan seluruh negara selama periode ini, sebagian besar kawasan Tiongkok tetap di bawah kekuasaan semi-otonom oleh panglima perang lokal, pemimpin militer provinsi atau koalisi panglima perang. Pemerintahan Nasionalis terkuat berada di wilayah timur di sekitar ibukota Nanjing, tetapi militeris regional seperti Feng Yuxiang dan Yan Xishan mempertahankan otoritas lokal. Perang Dataran Tengah tahun 1930, agresi Jepang pada tahun 1931 dan Mars Panjang Tentara Merah pada tahun 1934 memberikan lebih banyak kekuatan untuk pemerintah pusat, namun tarik ulur terus berlangsung dan bahkan terjadi pertentangan, seperti dalam Pemberontakan Fujian.