Hak asasi manusia di Negara Palestina
Kebebasan dan hak individu > Kebebasan pers

Pada tahun 2006, enam belas jurnalis Palestina telah dibunuh atau dilukai oleh pasukan keamanan PA atau kelompok bersenjata.
Abdullah Issa, penerbit Palestina dan editor majalah online Donia al Watan ditahan pada Juli 2006 oleh Otoritas Palestina karena menerbitkan cerita tentang pencurian $400.000 dari Menteri Luar Negeri PA Mahmud al-Zahar saat mengunjungi Kuwait. Cerita ini melontarkan fitnah terhadap Hamas karena mempunyai uang tunai dalam jumlah besar sementara rakyat Palestina menderita kemiskinan. Kisah ini pernah muncul di media Arab lainnya. Issa, menuduh al-Zahar dan Hamas mengganggu kebebasan pers di wilayah Palestina dan menyatakan kekecewaannya atas kegagalan Hamas memberantas korupsi seperti yang dijanjikan dalam platform pemilu mereka: “Rakyat kami mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban Hamas atas kemerosotan situasi di Palestina. kondisi kehidupan mereka,...Kami berharap pemerintah Hamas akan mulai mengejar dan menangkap semua pembunuh dan preman yang terus berkeliaran di jalan-jalan Jalur Gaza dan membuka semua kasus korupsi keuangan." Kantor Donia al Watan telah diserang oleh orang-orang bersenjata bertopeng dan ada ancaman pembunuhan terhadap Issa dan stafnya.
Brigade Martir al-Aqsa disalahkan atas sejumlah serangan terhadap jurnalis di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta kantor stasiun televisi Arab Al Arabiya di Tepi Barat.[butuh rujukan]
Pada bulan September 2001, Tanzim pimpinan Yasser Arafat menculik seorang juru kamera Palestina yang sedang merekam film yang memperlihatkan warga dan polisi Palestina di Ramallah merayakan 11/9/2001 menyusul serangan terhadap sasaran AS, dan mengancam akan membunuh juru kamera tersebut jika film tersebut ditayangkan.
Pada bulan September 2006, seorang jurnalis dipukuli habis-habisan dan peralatan komputer di kantor kantor berita resmi Otoritas Palestina, Wafa, dihancurkan. Grafiti disemprotkan ke dinding dengan tuduhan bahwa lembaga tersebut kurang obyektif. Pejabat Fatah mencatat bahwa Menteri Luar Negeri PA Mahmoud Zahar menuduh lembaga tersebut "melakukan kampanye hasutan bermotif politik" terhadapnya dan menyalahkan Hamas atas serangan tersebut. Gubernur Khan Yunis Osama al-Farra mengutuk serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut "mencerminkan berlanjutnya keadaan anarki dan pelanggaran hukum di wilayah yang dikuasai PA".
Konflik Fatah-Hamas semakin membatasi kebebasan pers di wilayah PNA dan distribusi suara-suara yang berlawanan di Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat dimana Fatah masih memiliki pengaruh lebih besar. Pada bulan Juli 2010, dengan pelonggaran blokade Jalur Gaza, Israel mengizinkan distribusi surat kabar pro-Fatah al Quds, al Ayyam dan al-Hayat al-Jadida, tetapi Hamas mencegah distributor Gaza mengambil kiriman tersebut. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) mengutuk pembatasan Hamas terhadap distribusi surat kabar Tepi Barat di Gaza, dan juga mengutuk pemerintah pimpinan Fatah di Tepi Barat karena membatasi penerbitan dan distribusi surat kabar Gaza al-Resala dan Falastin.
Pada bulan Oktober 2012, Sindikat Jurnalis Palestina mengajukan permohonan pembebasan jurnalis Palestina yang ditangkap oleh Otoritas Palestina di Tepi Barat, memperingatkan bahwa kebebasan pers telah "sangat memburuk", dan bahwa Otoritas Palestina telah menangkap lima jurnalis Palestina pada bulan September 2012. Walid Khaled, seorang jurnalis surat kabar Palestina Falasteen, juga memulai mogok makan pada bulan September. Seorang hakim Palestina memerintahkan pembebasannya, namun Otoritas Palestina mengabaikannya. Otoritas Palestina telah menangkap para jurnalis ini karena dicurigai memiliki hubungan dengan Hamas, saingan mereka yang menguasai Jalur Gaza.
Pada bulan Mei 2015, jurnalis Al-Jazeera Muhammed Fayyad dilaporkan diserang oleh beberapa petugas polisi saat meliput kunjungan seorang menteri Turki ke Kementerian Wakaf Gaza. Fayyad, yang mengatakan bahwa dia "dipukul di kepala oleh seorang petugas polisi" saat dia dikeluarkan dari gedung, kemudian ditangkap. Kementerian Dalam Negeri Gaza mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan "beberapa jurnalis" atas "kekacauan dan gangguan yang salah menggambarkan citra masyarakat kami dan mempermalukan mereka yang bertanggung jawab atas agenda kunjungan tersebut," dan menyatakan bahwa Fayyad dibebaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.