stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Sejarah > Awal hubungan

Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa mulai ada pada tahun 1994 ketika pemerintah Ukraina menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa adalah yang kebijakan luar negeri yang paling utama. Tetapi kenyataannya, hanya sedikit usaha yang dapat dilakukan Ukraina karena harus memperhatikan faktor Rusia sebagai mitra utama dalam perdagangan dan sebagai pemasok gas alam serta minyak bumi terbesar di Ukraina.
Komunikasi politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai dari tahun 1994 ketika Perjanjian Asosiasi Uni Eropa (European Union Association Agreement) ditandatangani oleh kedua pihak. Dokumen ini terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti halnya pada perlunya perbaikan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak warga. Cara yang digunakan untuk diskusi politik cukup sederhana: hanya pertemuan tahunan antara pemimpin Uni Eropa dan Ukraina serta beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian ini bersifat mengikat mulai tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Pertemuan pertama Uni Eropa-Ukraina berlangsung pada bulan September 1997 di Kiev. Ketika pertemuan kedua pada bulan Oktober 1998 di Wina, hubungan Ukraina–Uni Eropa didefinisikan sebagai "kemitraan yang strategis dan unik" dan Ukraina mulai menyatakan keinginan untuk menjadi calon anggota Uni Eropa. Hanya saja, tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang memberikan langkah signifikan untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah hanya berfokus pada transisi ekonomi pascakomunisme dan isu hak asasi manusia serta tentang isu-isu yang berkaitan dengan PLTN Chernobyl dan penanganannya.
Pada tahun 2002, Komisioner Uni Eropa Günter Verheugen mengatakan "pandangan Eropa" untuk Ukraina tidak harus keanggotaan dalam waktu 10-20 tahun; namun, hal itu adalah kemungkinan. Pada tahun yang sama, Presiden Ukraina Leonid Kuchma mengatakan bahwa Ukraina ingin menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada tahun 2003-2004 dan Ukraina akan memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007-2011.
Sejarah > Hubungan Pasca-Revolusi Oranye

Revolusi Oranye di akhir tahun 2004 telah menumbuhkan harapan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa; pemimpin oposisi Viktor Yushchenko menyatakan bahwa ia akan menekan Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan menjelaskan empat poin dari rencananya. Yakni Ukraina mengadopsi ekonomi pasar, masuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia, memperoleh calon keanggotaan di Uni Eropa, dan akhirnya, dengan anggota penuh. Pada pertengahan Desember 2004, Presiden Ukraina Viktor Yushchenko meminta Brussel (istilah lain dari pemerintahan Uni Eropa) untuk meyakini prospek Ukraina dalam keanggotaan Uni Eropa, mengatakan bahwa "Rencana Aksi yang telah disetujui hanya mencerminkan tingkat hubungan Ukraina-Uni Eropa yang dapat dicapai sebelum pemilihan presiden tahun 2004."
Pada 13 Januari 2005, Parlemen Eropa mengesahkan (467 suara menyetujui, 19 suara menolak) mosi yang menyatakan keinginan Parlemen Eropa untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Ukraina. Meskipun jalan masih panjang menuju perundingan mengenai keanggotaan Uni Eropa, Komisi Eropa menyatakan masa depan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dapat dipertimbangkan. Yushchenko menanggapi hal tersebut dengan dingin, mengatakan bahwa ia akan mengajukan keanggotaan Uni Eropa "dalam waktu dekat" dan ia akan mengevaluasi hubungan Ukraina dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dengan tujuan agar memastikan integrasi dengan Uni Eropa dapat memungkinkan. Beberapa pemimpin Uni Eropa menyatakan dukungan untuk hubungan ekonomi yang lebih dekat Ukraina, tetapi tidak mendukung pengajuan Ukraina dalam keanggotaan.
Pada 21 Maret 2005, Menteri Luar Negeri Polandia Adam Daniel Rotfeld menyatakan Polandia akan mempromosikan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan segala cara, dan membantu Ukraina untuk menerapkan sistem ekonomi pasar, serta mengusahakan agar Ukraina dapat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Dia juga mengatakan, "Saat ini, kita seharusnya mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk kerjasama daripada hanya sekadar pembicaraan tanpa hasil tentang integrasi Eropa". Tiga hari kemudian, sebuah poling yang dilakukan lembaga riset di Prancis pada enam negara terbesar di Uni Eropa menunjukkan bahwa rakyat Eropa lebih menerima Ukraina sebagai calon anggota Uni Eropa daripada negara lain.
Di bulan Oktober 2005, Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso mengatakan masa depan Ukraina berada di Uni Eropa. Namun, pada 9 November 2005, rencana dari Komisi Eropa menyatakan agenda penambahan anggota saat ini (Kroasia dan nantinya negara bekas Yugoslavia) bisa menghambat kemungkinan aksesi Ukraina, Armenia, Belarus, Georgia, dan Moldova di masa yang akan darang. Komisioner Olli Rehn mengatakan Uni Eropa harus menghindari ekspansi yang berlebihan, dengan mempertimbangkan saat ini agenda penambahan anggota sudah cukup penuh.
Sejarah > Hubungan Pasca-Revolusi Oranye > Negosiasi untuk Asosiasi

Pada bulan Maret 2007, Uni Eropa dan Ukraina memulai pembicaraan tentang perjanjian yang baru, menawarkan dasar hukum untuk kerjasama ekonomi yang lebih dekat dan dialog politik yang lebih baik. Ukraina dan Uni Eropa sepakat untuk memulai rangkaian negosiasi pembentukan zona perdangangan bebas. Lalu di akhir tahun 2007 dijelaskan bahwa isu ini akan dimasukkan dalam draf perjanjian sebagai bab yang terpisah.
Sehari sebelum pertemuan, para Menteri luar negeri dari negara anggota Uni Eropa mengadakan pertemuan di Avignon, Prancis, dan menyetujui bahwa perjanjian asosiasi yang akan ditandatangani dengan Ukraina tidak ada kaitannya dengan perjanjian asosiasi Uni Eropa dengan negara di Eropa Timur lainnya (seperti Polandia dan Rumania di awal 1990-an, Balkan Barat di akhir 1990-an). Media memberitakan bahwa Belanda, Belgia, Luksemburg dan Jerman sangat menentang untuk mengesahkan dokumen Uni Eropa yang bersifat mengikat secara hukum. Hal ini dianggap kegagalan Roman Shpek sebagai duta besar Ukraina untuk Uni Eropa. Dia digantikan oleh A. Veselovskyy, diplomat yang lebih berpengalaman.
Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa–Ukraina disahkan oleh Dewan Eropa pada tanggal 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994. Hal ini menyediakan dasar kerjasama yang komprehensif dengan Ukraina di semua lini reformasi.
Pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa dimulai pada 18 Februari 2008 antara pihak pemerintah Ukraina dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa.
Pada tanggal 22 Juli 2008, diketahui bahwa perjanjian Proses Stabilisasi dan Asosiasi akan ditandatangani oleh Ukraina dan Uni Eropa pada tanggal 8 September 2008 di Évian-les-Bains.
Sejarah > Pemerintahan Tymoshenko Kedua > Kemitraan Wilayah Timur (2009)

Ukraina merupakan salah satu dari enam negara bekas Soviet yang diajak untuk bekerjasama dengan Uni Eropa melalui perjanjian Kemitraan Wilayah Timur. Namun, Pemerintah Ukraina memandang langkah ini dengan pesimistis. Sebenarnya, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi baru mengenai perjanjian perdagangan bebas dan politik (Association and Free-Trade Agreements). Dan juga, ada kemajuan dalam hal liberalisasi peraturan mengenai visa meskipun terdapat masalah pada penerbitan visa negara Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Hal itulah yang membuat Ukraina mempunyai pandangan yang spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintahan Ukraina, perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi hal tersebut sebagai prioritas utama.
Ukraina telah menyatakan antusiasme tentang rencana tersebut. Wakil Perdana Menteri Ukraina Hryhoriy Nemyria mengatakan proyek ini merupakan cara untuk memodernisasi negara dan Ukraina menyambut kebijakan Kemitraan Wilayah Timur, karena secara 'de facto' hal tersebut instrumen yang sama untuk mengajukan sebagai calon anggota Uni Eropa.
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah menyetujui kesepakatan baru untuk menggantikan visa dengan izin yang sederhana, memungkinkan warga Ukraina tinggal pada wilayah sejauh 30 km dari perbatasan. 1,5 juta orang akan diuntungkan dengan perjanjian ini, yang diberlakukan pada 1 Juli 2009.
Sejarah > Era Viktor Yanukovych

Pada bulan Mei 2010, Presiden Viktor Yanukovych berjanji untuk meresmikan legislasi yang diperlukan untuk menciptakan zona perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa di bulan Juni 2010.[nb 3] Yanukovych memperkirakan visa antara Ukraina dengan negara anggota Uni Eropa dihapuskan dan zona perdagangan akan dibuat pada Maret 2011.
Pemerintahan Azarov terus melanjutkan langkah-langkah dalam hal integrasi dengan Uni Eropa. Selama bulan Mei dan Juni 2010, Perdana Menteri Mykola Azarov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Kostyantyn Gryshchenko menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa tetap menjadi prioritas kebijakan dalam dan luar negeri Ukraina.
Kebijakan dari Pemerintahan Azarov tidak menghapuskan rencana integrasi dengan Uni Eropa, pada 12 Mei 2010, Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan Štefan Füle mengatakan.
"Sebuah rencana aksi untuk Ukraina ke arah pembentukan kebijakan bebas visa untuk perjalanan beberapa hari" Dewan Eropa dan Ukraina telah menyetujui pada 22 November 2010. Langkah ini memerlukan perbaikan pada sektor kontrol perbatasan Ukraina, migrasi, dan kebijakan suaka.
Sejarah > Era Viktor Yanukovych > Penangguhan penandatanganan perjanjian asosiasi

Pada tanggal 21 November 2013, Verkhovna Rada gagal meloloskan lebih dari enam mosi yang akan mengizinkan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko untuk menerima perawatan medis di luar negeri, hal yang menjadi tuntutan Uni Eropa untuk penandatanganan perjanjian asosiasi. Di minggu yang sama Tymoshenko menyatakan jika ia siap meminta Uni Eropa untuk mencabut tuntutan untuk pembebasannya jika Presiden Viktor Yanukovych akan menandatangani perjanjian asosiasi. DI hari yang sama, Pemerintah Ukraina memutuskan menunda persiapan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi; sebaliknya pemerintah mengusulkan pembentukan komisi perdagangan tiga pihak antara Ukraina, Uni Eropa dan Rusia, yang akan menyelesaikan masalah perdagangan antarpihak. Perdana Menteri Mykola Azarov mengeluarkan perintah penangguhan tersebut untuk "menjamin keamanan nasional dari Ukraina" dan dengan pertimbangan perdagangan dengan Rusia (dan negara CIS lainnya) akan terganggu jika perjanjian ditandatangani pada 28-29 November puncak di Vilnius.
Penangguhan penandatanganan perjanjian asosiasi mengakibatkan gelombang protes yang pada akhirnya menggulingkan Viktor Yanukovych dan pemerintahannya.
Sejarah > Era Viktor Yanukovych > Hubungan sejak penangguhan perjanjian asosiasi hingga jatuhnya Yanukovych

Pada tanggal 2 Desember 2013 Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso setuju untuk bertemu dengan delegasi dari Ukraina untuk mendiskusikan hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa, tetapi menyatakan tidak akan ada renegosiasi mengenai Perjanjian Asosiasi Perjanjian. Pada hari yang sama, Wakil Perdana Menteri Ukraina Serhiy Arbuzov mengumumkan Ukraina berencana untuk menandatangani "roadmap" dengan Uni Eropa. Ukraina dan Uni Eropa memulai "persiapan teknis untuk dialog antara Ukraina dan Uni Eropa mengenai beberapa aspek implementasi Perjanjian Asosiasi" pada 5 Desember 2013. Namun pada 15 Desember, Fuele mengatakan bahwa pemerintah Ukraina akan menunda pembicaraan lebih lanjut.
Pada tanggal 17 Desember, Ukraina menandatangani perjanjian dengan Rusia. Isi perjanjian tersebut antara lain Rusia akan membeli Eurobonds Ukraina senilai $15 miliar dan harga gas alam Rusia yang akan diimpor oleh Ukraina akan lebih murah, meskipun Putin menyatakan bahwa "hari ini kita sama sekali tidak membahas isu Ukraina yang akan bergabung dengan Serikat Pabean [Belarus, Kazakhstan, dan Rusia]".[nb 5] Tiga hari kemudian, pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan Uni Eropa masih siap untuk menandatangani Perjanjian Asosiasi "segera setelah Ukraina juga telah siap untuk hal itu", selain itu juga mengatakan perjanjian tersebut juga menguntungkan bagi Rusia, serta mengatakan Uni Eropa "benar-benar tidak peduli akan fakta mengenai Ukraina telah menandatangani perjanjian dengan Rusia". Pada tanggal 23 Desember 2013, ajudan kepresidenan Rusia Yuri Ushakov menyatakan "tidak ada kontradiksi" antara perjanjian asoisasi Ukraina-Uni Eropa dan status Ukraina sebagai pengamat di Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia, dan Uni Ekonomi Eurasia.
Tanggal 20 Desember 2013 Ketua Verkhovna Rada Volodymyr Rybak mengatakan tidak tertutup kemungkinan penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa tanpa perlu membuat zona perdagangan bebas (Free Trade Area). Pada 24 Desember 2013 Menteri Luar Negeri Ukraina Leonid Kozhara menyatakan bahwa "saat ini" upaya dari kementeriannya "dan lembaga pemerintah lainnya' difokuskan pada negosiasi lebih lanjut dengan Uni Eropa untuk mengkondisikan Ukraina agar dapat mengimplementasikan perjanjian asosiasi." Ia pun menambahkan bila "Ukraina akan melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian ini setelah libur natal" dan mengatakan isi teks dari Perjanjian Asosiasi tidak akan berubah, tetapi Ukraina berniat untuk fokus pada isu terkait dengan implementasinya.
Pada tanggal 15 Januari 2014 Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov memberikan waktu dua minggu untuk antarlembaga pemerintah (kementerian dan lembaga-lembaga lain) membuat rencana "terhadap kondisi implementasi Perjanjian Assosiasi" untuk negosiasi dengan Uni Eropa.
Sejarah > Euromaidan dan seterusnya

Viktor Yanukovych beserta Pemerintahan Azarov dimakzulkan dari jabatannya oleh parlemen setelah revolusi Ukraina 2014 di Februari 2014. Pelengseran Yanukovych membuat Ukraina jatuh pada Krisis Krimea 2014 and the konflik pro-Rusia di Ukraina 2014. Di bulan Maret 2014 Uni Eropa mengecam Aneksasi Krimea oleh Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan wilayah Ukraina dengan tindakan agresi oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Uni Eropa juga membekukan "anggaran negara yang disalahgunakan" dan membekukan aset serta menutup pintu masuk ke Uni Eropa terhadap warga Rusia dan Ukraina yang dianggap bersalah dalam kekacauan di Ukraina. Bagian politik dari Perjanjian Asosiasi ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 oleh Perdana Menteri yang baru Arseniy Yatsenyuk. Bea ekspor Ukraina ke Uni Eropa untuk sementara dihapuskan di bulan April 2014. Bantuan keuangan juga dijanjikan untuk Ukraina. Ukraina diberikan bantuan keuangan makro yang berupa utang sebesar 1 Miliar Euro di bulan Mei 2014. Uni Eropa dan Ukraina menandatangan bagian ekonomi dari Perjanjian Asosiasi pada 27 Juni 2014. Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy mendeskripsikan penandatanganan tersebut sebagai "hari yang baik untuk Eropa". Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut hal itu "menegaskan Ukraina untuk memilih menjadi anggota dari Uni Eropa", dan juga dideskripsikan sebagai "langkah pertama tapi yang paling menentukan" untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa. Poroshenko juga menetapkan tahun 2020 sebagai waktu pengajuan keanggotaan Uni Eropa. Seperti yang dilaporkan oleh Voice of America pada 27 Juni, "Ketentuan perjanjian Uni Eropa yang dibutuhkan oleh Georgia, Moldova dan Ukraina untuk masuk sebagai anggota tidak terdapat di perjanjian perdagangan bebas dengan Kremlin." Pada tanggal 16 September 2014 Verkhovna Rada menyetujui draf aturan terhadap ratifikasi Perjanjian Assosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa, yang ditandatangani pada hari yang sama oleh Presiden Petro Poroshenko. KTT ke-17 UE-Ukraina diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015 di Kiev. Selama KTT Kemitraan Wilayah Timur di Riga Ma 2015, UE menyetujui utang €1,8 miliar ke Ukraina. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zona Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif antara Ukraina dan UE telah mengikat seluruh pihak. Di April 2016, Perjanjian Asosiasi telah diratifikasi oleh Ukraina dan seluruh negara anggota UE kecuali Belanda, yang telah mengadakan referendum mengenai persetujuan dari perjanjian. Setelah perjanjian tersebut ditolak pada referendum, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa ratifikasi akan ditunda selama negosiasi dengan pihak lain agar dapat menentukan titik kompromi.
Instrumen hukum > Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (1994)

Dialog politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai pada tahun 1994 ketika Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (Partnership and Cooperation Agreement PCA) ditandatangani. Dokumen hanya terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti perlunya peningkatan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak sipil. Dasar diskusi politik yang tertulis di perjanjian ini sederhana: hanya pertemuan tahunan antara Troika Uni Eropa (Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Presiden Parlemen Eropa) dan Pemerintah Ukraina dan beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tersebut mengikat seluruh pihak pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang membawa perubahan besar dalam hal mendapat keanggotaan Uni Eropa. Tokoh-tokoh tersebut hanya fokus pada transisi sistem ekonomi dan catatan hak asasi manusia serta tentang isu-isu terkait PLTN Chernobyl dan usaha penyelesaiannya.
Instrumen hukum > European Neighbourhood Policy (ENP)

|   ENP partner | EU contract | FTA provisions | Country Report | Action Plan | Adoption by the EU | Adoption by the ENP partner | AP duration | CFSP invitation[nb 6] | EU aspiration[nb 7] | Sub-group |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukraine[nb 8] | PCA, March 1998 | No | May 2004 | End 2004 | 21 February 2005 | 21 February 2005 | 3 years | Yes[nb 9] | Yes | East |
sumber: laman resmi ENP
Sebuah Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa–Ukraina disahkan oleh Dewan Eropa pada 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994, dan menyediakan kerangka komprehensif untuk bekerjasama dengan Ukraina di seluruh sektor dari reformasi.
Instrumen hukum > European Neighbourhood Policy (ENP) > Kemitraan Wilayah Timur (Eastern Partnership EaP)

Kemitraan Wilayah Timur adalah forum yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan politik dan perdagangan terhadap enam negara bekas Soviet – Ukraina, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Armenia dan Georgia dengan Uni Eropa. Draf EaP menyatakan untuk: "Berbagi nilai-nilai termasuk demokrasi, rule of law, dan menghormati hak asasi manusia, serta prinsip ekonomi pasar, pembangunan berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik." Kemitraan ini memberikan dasar untuk Perjanjian Asosiasi yang baru antara Uni Eropa dan para mitra yang telah menunjukkan kemajuan yang cukup terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disebutkan.
Namun, Kiev menunjukkan rasa pesimis tentang "nilai tambahan" dari inisiatif ini. Memang, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi untuk perjanjian politik dan perdagangan bebas yang baru (Association dan Free-Trade Agreements). Dan juga terdapat kemajuan dalam liberalisasi kebijakan visa, meskipun terjadi masalah terhadap pemberian visa dari negara anggota Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Itulah mengapa Ukraina mempunyai pandangan spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintah Ukraina, hal itu harus sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi prioritas tersebut seperti integrasi politik dan ekonomi atau menghapus visa.
Ukraina telah menyatakan rasa antusiasme tentang proyek ini. Wakil Perdana Menteri Ukraina Hryhoriy Nemyria mengatakan proyek ini adalah cara untuk memodernisasi negara dan menyambut kebijakan ini karena menggunakan instrumen yang sama secara 'de facto' untuk menjadi negara kandidat anggota Uni Eropa.
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah mencapai perjanjian baru untuk menggantikan visa dengan izin tinggal yang disederhanakan yang memungkinkan untuk warha Ukraina tinggal di wilayah yang berjarak 30 km dari perbatasan. 1,5 juta akan diuntungkan dari perjanjian ini yang mengikat seluruh pihak pada 1 Juli 2009.
Instrumen hukum > Negosiasi Perjanjian Asosiasi (Association Agreement AA)

Perjanjian Asosiasi (AA) antara Ukraina dan Uni Eropa dirundingkan dari tahun 2009-2011, dan akan menggantikan PCA. AA bertujuan untuk membentuk asosiasi politik dan integrasi ekonomi, termasuk "zona perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif", dan berjalan beriringan dengan perundingan untuk kebijakan bebas visa.
Pada tanggal 16 Juni 2009, instrumen baru disahkan – Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina. Pertemuan Uni Eropa-Ukraina yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2011, dengan agenda penandatanganan Perjanjian, dibatalkan karena penahanan dari mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko. Akhir dari perundingan telah mengumumkan, tapi teks perjanjian itu tidak akan ditandatangani oleh para pemimpin negara Uni Eropa yang akan menunggu sampai pemilihan parlemen Ukraina Oktober 2012 sebagai pengujian demokrasi dan rule of law di Ukraina. AA diinisiasi tidak lama kemudian, pada 30 Maret 2012. Sebelum perjanjian ini mengikat seluruh pihak, perjanjian ini harus diratifikasi oleh Verkhovna Rada, Parlemen Eropa, dan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Namun, para pemimpin Uni Eropa mengusulkan jika perjanjian tidak akan diratifikasi, kecuali Ukraina menyelesaikan masalah "penurunan nilai-nilai demokrasi dan rule of law", termasuk pemenjaraan dari Yulia Tymoshenko dan Yuriy Lutsenko pada tahun 2011 dan 2012. DI bulan November 2012, Komisioner Uni Eropa Stefan Fule menyatakan bahwa AA, dan DCFTA, bisa ditandatangani di bulan November 2013 jika masalah-masalah tersebut telah diselesaikan.
Namun, di bulan Februari 2013 Fule memperingatkan Ukraina jika perjanjian dapat dibatalkan bila reformasi yang diperlukan tidak segera dilakukan. Ia juga menyatakan keanggotaan Ukraina dalam Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan dan Rusia akan bertentangan dengan perjanjian dengan Uni Eropa.