stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Randito Maringka

| Randito Maringka |
| --- | --- |
Foto Resmi Wakil Wali Kota Bitung Periode 2025-2030
 
Wakil Wali Kota Bitung Ke - 6
Petahana
Mulai menjabat  20 Februari 2025
Presiden: Prabowo Subianto
Gubernur: Yulius Selvanus
Wali Kota: Hengky Honandar
Pendahulu Hengky HonandarPengganti Petahana
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bitung
Petahana
Mulai menjabat  Juli 2023
 
Informasi pribadi
Lahir: 24 April 1996 (umur 28) Bitung
Kewarganegaraan:  Indonesia
Partai politik: Gerindra (sejak 2023) PKPI (2017-2023)
Suami/istri: Jacinta Marrybel Gumolung
Anak: 3 Orang
Pekerjaan: Pengusaha
Profesi: Politikus


Sunting kotak info • L • B
 
Randito Maringka, Lahir di Bitung Tanggal 24 April 1996 adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bitung, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bitung berpasangan dengan Hengky Honandar sebagai Wali Kota Bitung Periode 2025-2030. Sebelumnya ia merupakan Anggota DPRD Kota Bitung Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029 lalu memutuskan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan umum Wali Kota Bitung 2024, sebagai calon Wakil Wali Kota.
Karir Politik > Anggota DPRD Kota Bitung Periode I

Pertama kali terjun ke politik, Randito masih terbilang sangat muda saat ia pertama kali bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan Kota Bitung sebagai kendaraan politiknya untuk mengikuti konstestasi Pemilu Tahun 2019. Bahkan saat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, usianya baru 22 tahun 4 bulan. Dia bahkan sempat mengejutkan publik kala itu dengan meraih suara terbanyak kedua dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Kota Bitung.
Karir Politik > Periode II - Peraih Suara Terbanyak Pemilu Kota Bitung 2024

Setelah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bitung periode 2019-2024, Randito kembali maju sebagai caleg pada Pileg 2024. Kali ini dia ikut kontestasi dengan predikat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bitung, dan Ia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Periode 2024-2029 dengan raihan suara terbanyak. Setelah menjadi runner-up pada pemilihan anggota legislatif di Pemilu 2019, Randito sukses mengumpulkan suara terbanyak di Pemilu 2024 di dapil Aertembaga, Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. Suaranya mencapai 5.620 suara dan memecahkan rekor peraih suara terbanyak di Pileg 2019, milik politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Geraldi Mantiri.
Karir Politik > Wakil Wali Kota Bitung

Dalam Pilkada 2024, Randito maju sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Hengky Honandar sebagai Calon Wali Kota yang diusung oleh Partai NasDem dan Partai Gerakan Indonesia Raya gabungan partai yang tersusun dalam Koalisi Indonesia Maju (2024). 
Pada Pemilihan umum Wali Kota Bitung 2024 Hengky dan Randito yang merupakan Pasangan Calon nomor urut 2 berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan 73.388 (63.78%) suara dan dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU Kota Bitung.
Hengky-Randito kemudian dilantik sebagai Wali Kota dan Waki Wali Kota Bitung Periode 2025-2030 oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta, dan turut menjadi bagian dalam sejarah baru pesta demokrasi di indonesia bersama dengan 960 Kepala Daerah Lainnya (Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Bupati/Wakil Bupati) yang dilantik secara serentak oleh Presiden Indonesia.
Kehidupan Pribadi > Pengusaha Muda

Randito adalah Putra dari salah satu pengusaha ternama di kota Bitung yakni Joseph Keon Maringka. Ia tumbuh dalam keluarga pelaku usaha perikanan yang cukup dikenal luas, sehingga hal itulah yang mendorong dia mengawali usahanya di sektor perikanan tangkap berbekal dari menyewa sebuah kapal.
Dari sana kemudian, Randito terus mengembangkan usahanya dan kini pemilik Group Trimar itu sudah punya 15 kapal penangkapan ikan dengan berbagai ukuran. Dengan jumlah karyawan mencapai ratusan orang.
Lihat pula

Daftar Wali Kota Bitung
Daftar Wakil Wali Kota Bitung
Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Daftar Pasangan Calon Pilkada Bitung Tahun 2024
Bank BJB

| --- | --- |

Kantor pusat Bank BJB di Bandung
Nama dagang: bank bjb
Jenis: Perusahaan perseroan daerah (Perseroda) publik
Kode emiten: IDX: BJBR
Industri: Perbankan
Didirikan: 20 Mei 1961; 63 tahun lalu (1961-05-20)
Kantor pusat: Jl. Naripan No.12 - 14, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111  Bandung, Jawa Barat
Cabang: 1824 Jaringan kantor (2021)  1776 Terminal Perbankan Elektronik (2021)
Wilayah operasi: Tersebar di seluruh  Wilayah Indonesia
Produk: Tabungan, Giro, Deposito, Pembiayaan, Pengiriman Uang, Kartu kredit
Merek: Tandamata
Laba bersih: Rp 1.69 Triliun (2020)
Total aset: Rp 140.93 Triliun (2020)
Total ekuitas: 11.96 Triliun (2020)
Pemilik:  Pemerintah Provinsi Jawa Barat (38,26%)  Pemerintah Provinsi Banten (5,3%)  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (23,61%)  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten (7,76%)  Publik (25%) 
Karyawan: 8.686 (2020)
Anak usaha:  Bank BJB Syariah (98,89%)  PT BPR Intan Jabar (36,91%)  PT BPR Karya Utama Jabar (41,98%) 
Situs web: www.bankbjb.co.id
 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berdagang sebagai Bank BJB (nama digayakan dengan huruf kecil semua, dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten) adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten (pemerintah provinsi Banten memiliki satu bank lain sejak 2016 yang dimiliki secara tidak langsung hingga 2023) yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini Bank BJB memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, 349 Kantor kas, 1.529 ATM, 171 payment point, 5 kantor wilayah, dan Weekend Banking 34.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990.
Sejarah

Pendirian BPD Jawa Barat dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi adalah De Erste Nederlansche Indische Shareholding N.V., sebuah bank hipotek.
Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya PP tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar Rp 2.500.000,00.
Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan.
Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
Pada tahun 1992, aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi bank umum devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11/1995 dengan sebutan Bank Jabar beserta logo baru..
Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22/1998 dan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Untuk memenuhi permintaan masyarakat akan terselenggaranya jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia Nomor 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, terhitung sejak tanggal 15 April 2000, Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan sistem perbankan ganda dengan memberikan layanan perbankan secara konvensional dan syariah.
Pada bulan Juli 2010, Bank BJB menjadi BPD pertama di Indonesia yang melantai saham di Bursa Efek Indonesia.
Perubahan nama

Pada bulan November 2007, Bank Jabar berubah nama menjadi Bank Jabar Banten. Pada tanggal 2 Agustus 2010, Bank Jabar Banten berubah nama lagi menjadi Bank BJB.
Kontroversi > Kasus korupsi pengadaan iklan

Kasus dugaan korupsi dana iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) merupakan perkara yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini mencuat setelah laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi bank tersebut pada periode 2021 hingga 2023.
Kontroversi > Kasus korupsi pengadaan iklan > Latar belakang

Kasus ini bermula dari temuan laporan hasil audit BPK pada awal Maret 2024. Audit tersebut menemukan indikasi mark-up atau peningkatan harga dalam anggaran iklan Bank BJB senilai Rp 200 miliar. Selain itu, hasil audit juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai yang dibayarkan Bank BJB dengan jumlah yang diterima oleh media yang bersangkutan.
Laporan BPK mengungkap bahwa Bank BJB mengalokasikan anggaran belanja iklan sebesar Rp 341 miliar. Namun, dari hasil investigasi ditemukan adanya kebocoran dana sebesar Rp 28 miliar. Dana tersebut diketahui mengalir melalui enam perusahaan agensi yang bertindak sebagai perantara antara Bank BJB dan media penerbit iklan.
Kontroversi > Kasus korupsi pengadaan iklan > Proses penyidikan oleh KPK

KPK mulai menangani kasus ini sejak Agustus 2024. Namun, ada perbedaan pernyataan di internal lembaga tersebut terkait status penyidikan. Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata, sempat mengisyaratkan adanya penyelidikan, sementara Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa belum ada surat perintah penyidikan (Sprindik).
Baru pada awal Maret 2025, KPK secara resmi menerbitkan Sprindik untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Hingga 10 Maret 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka, yang terdiri dari dua petinggi Bank BJB dan tiga pimpinan perusahaan agensi iklan. Namun, nama-nama tersangka belum diumumkan secara resmi.
Kontroversi > Kasus korupsi pengadaan iklan > Penggeledahan rumah Ridwan Kamil

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada 10 Maret 2025. Penggeledahan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, namun belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus ini.
Menanggapi penggeledahan tersebut, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta agar informasi lebih lanjut ditanyakan langsung kepada pihak KPK.
Kontroversi > Kasus korupsi pengadaan iklan > Penetapan tersangka

Pada 13 Maret 2025, mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, ditetapkan sebagai tersangka. Dari lima tersangka yang ditetapkan, dua di antaranya berasal dari pejabat Bank BJB, sementara tiga lainnya berasal dari sektor swasta.
Tokoh kunci

Yuddy Renaldi (Direktur Utama)
Hana Dartiwan (Direktur Keuangan)
Rio Lanasier (Direktur Information Technology, Treasury dan International Banking)
Yusuf Saadudin (Direktur Konsumer dan Ritel)
Tedi Setiawan (Direktur Operasional)
Nancy Adistyasari (Direktur Komersial dan UMKM)
Cecep Trisna (Direktur Kepatuhan)
Ventje Rahardjo Soedigno (Komisaris Utama Independen)
Tomsi Tohir (Komisaris)
Rudie Kusmayadi (Komisaris)
Diding Sakri (Komisaris Independen)
Penghargaan

Best Bank 2021 with Very Good Financial Health and Corporate Performance: Mantaining Investor Relationship (category: BUKU 3 with total assets over 100 trillion).
Bank BJB Raih Penghargaan Indonesia Consumer Financial Service Award 2022
Pranala luar

Situs Resmi Bank BJB
Tenggelamnya perahu Phuket 2018

| --- | --- |
Kapal diangkat dari laut
Tanggal: 5 Juli 2018 (2018-07-05)
Lokasi: dekat Phuket, Thailand
Nama lain: Tenggelamnya MV Phoenix dan MV Serenita
Penyebab: Badai, Pembuatan Kapal di Bawah Standar, masalah Izin 
Tewas: 47
Cedera: 37
Pada 5 Juli 2018, dua kapal wisata terbalik dan tenggelam di dekat Phuket, Thailand, saat terjadi badai. Setidaknya 42 orang tewas dan 10 hilang, semua yang berada di kapal double-decker Phoenix PC Diving, yang membawa 101 orang, termasuk 89 wisatawan. Perahu kedua, Serenita, membawa 42 penumpang, semuanya berhasil diselamatkan.
Terbaliknya Phoenix

Pada Kamis 5 Juli 2018, kapal double-decker Phoenix PC Diving berlayar dari Phuket, salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Thailand, menuju Koh Racha, tempat snorkeling pulau di lepas pantai Phuket. Kapal ini membawa 101 orang, termasuk 89 wisatawan, 11 anggota awak kapal dan seorang pemandu wisata. Kapal berangkat meskipun ada peringatan cuaca buruk adanya "angin kencang dan badai", yang telah berlaku sejak 4 Juli. Korban melaporkan bahwa langit cerah pada saat keberangkatan, dan sejumlah kapal lainnya, termasuk Serenita, juga mengabaikan peringatan.
Ketika kembali dari Koh Racha, Phoenix terjebak dalam cuaca buruk di lepas pantai Phuket, dengan gelombang setinggi 5 meter. Somjing Boontham, kapten Phoenix, mengatakan bahwa sebagai gelombang besar menghantam perahu, awak panik menurunkan sekoci dan ia mendesak para penumpang untuk mengenakan jaket penyelamat. Beberapa penumpang, termasuk anak-anak, dapat menaiki sekoci, tetapi orang lain diduga terperangkap di dalam kapal ketikakapal terbalik dan tenggelam.
Pencarian dan penyelamatan

Kapal pukat ikan di dekatnya tiba di tempat kejadian dan dapat menyelamatkan 48 penumpang dari air. Wanita lain dapat diselamatkan beberapa mil jauhnya dari kapal, meskipun beberapa orang lainnya ditemukan dengan keadaan meninggal. 37 orang dikirim ke rumah sakit di Phuket untuk pengobatan.
Pemerintah Provinsi Phuket mengadakan misi pencarian dan penyelamatan yang melibatkan helikopter, polisi, dan kapal nelayan. Pada 6 Juli, 33 mayat ditemukan dan 23 orang masih hilang. Sebagian besar penumpang yang ditemukan mengenakan jaket pelampung.
Para diplomat dari konsulat jenderal dan kedutaan besar Tiongkok di Bangkok bergegas ke Phuket untuk mengunjungi para korban dan membantu dengan pencarian dan penyelamatan. Penyelam Tiongkok yang telah berada di utara Thailand untuk membantu dalam penyelamatan gua Tham Luang juga pergi ke Phuket untuk mencari kemungkinan korban yang selamat di kapal yang tenggelam, yang diyakini berada 37 meter di bawah air.
Korban

Pada 9 Juli, 42 orang dikonfirmasi tewas dan 10 orang masih hilang. Semua korban tewas dan hilang penumpang adalah turis Tiongkok. 37 penumpang Phoenix adalah karyawan dan anggota keluarga dari Perusahaan Furniture Haipai di Haining, Zhejiang. 19 dari mereka diselamatkan.
Serenita dan kapal lain

Kapal wisata lain, Serenita, tenggelam pada badai yang sama di dekat pulau kecil Koh Mai Thon. Semua penumpang dapat diselamatkan. Sebuah jet ski juga tenggelam dan penumpangnya berhasil diselamatkan.
Pemilihan umum Gubernur Jambi 2024

Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan Pemilihan kepala daerah 2024 seluruh Indonesia.
Pemilihan Umum Gubernur Jambi 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Jambi 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Jambi periode 2025–2030.
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Gubernur petahana, Al Haris dapat kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Gubernur Jambi 2024.
Syarat ambang batas pencalonan

Lihat pula: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 9 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi dengan jumlah 55 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Jambi, 11 kursi dari 55 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Jambi adalah 2.676.107 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PAN (16,24%), PDI Perjuangan (13,00%), Partai Golkar (12,55%), Partai Gerindra (11,32%), Partai Demokrat (9,42%), PPP (8,65%), dan PKB (8,53%).
| Partai Politik | Partai Politik | Jumlah Suara | Jumlah Suara | Jumlah Kursi | Perubahan Kursi (2019) | Ketua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PKB  | 172.647 | 8,53% | 6 / 55 |  1 | Elpisina |
|  | Gerindra  | 228.988 | 11,32% | 6 / 55 |  1 | Sutan Adil Hendra |
|  | PDI-P  | 263.071 | 13,00% | 6 / 55 |  3 | Edi Purwanto |
|  | Golkar  | 254.048 | 12,55% | 7 / 55 |  | Cek Endra |
|  | NasDem  | 148.835 | 7,36% | 5 / 55 |  3 | Syarif Fasha |
|  | Buruh  | 9.966 | 0,49% | 0 / 55 |  | Sarif |
|  | Gelora  | 14.639 | 0,72% | 0 / 55 |  | Mahyudi |
|  | PKS  | 139.415 | 6,89% | 5 / 55 |  | Heru Kustanto |
|  | PKN  | 19.948 | 0,99% | 0 / 55 |  | Mirzal Muharroma |
|  | Hanura  | 7.903 | 0,39% | 0 / 55 |  | Kamal. HG |
|  | Garuda  | 3.033 | 0,15% | 0 / 55 |  | Andrio Utama |
|  | PAN  | 328.647 | 16,24% | 10 / 55 |  3 | A. Bakri. HM |
|  | PBB  | 5.716 | 0,28% | 0 / 55 |  | Yulius Nur |
|  | Demokrat  | 190.589 | 9,42% | 5 / 55 |  2 | Mashuri |
|  | PSI  | 23.065 | 1,14% | 0 / 55 |  | Tigor Guna Haposan Sinaga |
|  | Perindo  | 27.888 | 1,38% | 0 / 55 |  | Hendry Attan |
|  | PPP  | 175.103 | 8,65% | 5 / 55 |  2 | Muhammad Fadhil Arief |
|  | Ummat | 10.077 | 0,50% | 0 / 55 |  | M. Mahilli. HM |
| Jumlah Kursi/Suara sah | Jumlah Kursi/Suara sah | 2.023.578 | 100,00% | 55 |  |  |
Survei > Sebelum pencalonan

| Lembaga | Tanggal | Jumlah sampel | Toleransi Kekeliruan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigma Idea Indonesia | 28 Juni - 20 Juli 2023 | 1.200 | ±2,9% | Al Haris (23,6%), Romi Hariyanto (15,0%), Syarif Fasha (13,5%). |
| LKPR | 25 Juli - 3 Agustus 2023 | 600 | ±2% | Al Haris (22,67%), Romi Hariyanto (15,5%), Syarif Fasha (12,33%), Mashuri (9,5%), Fadhil Arief (6,33%), Adirozal (3,5%). |
| ICRC | 1 - 7 Mei 2024 | 800 | ±3,46% | Al Haris (21,9%), Romi Hariyanto (12,0%), Cek Endra (11,4%), Mashuri (5,5%), Syarif Fasha (2,9%). |
Survei > Setelah pencalonan

| Lembaga | Tanggal | Jumlah sampel | Toleransi Kekeliruan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSI Denny JA | 1 - 9 Oktober 2024 | 800 | ±3,5% | Haris-Sani (44,5%), Romi-Sudirman (30,6%), tidak menjawab (24,9%). |
| Lingkaran Survei Indonesia | 10 - 14 November 2024 | 1.200 | ±2,9% | Haris-Sani (57,2%), Romi-Sudirman (26,7%), tidak menjawab/rahasia (16,1%). |
Hasil resmi

| Calon | Calon | Pasangan | Partai | Suara | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al Haris | Abdullah Sani | PAN | 1.092.823 | 61.01 |
|  | Romi Hariyanto | Sudirman | NasDem | 698.265 | 38.99 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | 1.791.088 | 100.00 |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 1.791.088 | 91.05 |
| Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | Suara tidak sah/kosong | 175.982 | 8.95 |
| Jumlah suara | Jumlah suara | Jumlah suara | Jumlah suara | 1.967.070 | 100.00 |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 2.695.348 | 72.98 |
Sumber: KPU Jambi
Hasil resmi > Hasil resmi berdasarkan kabupaten dan kota

| Kabupaten/Kota | Romi Hariyanto Sudirman> Suara | Romi Hariyanto Sudirman> % | Al Haris Abdullah Sani> Suara | Al Haris Abdullah Sani> % | Jumlah suara sah> Jumlah | Jumlah suara sah> % | Jumlah suara tidak sah> Jumlah | Jumlah suara tidak sah> % | Pengguna hak pilih> Jumlah | Pengguna hak pilih> % | Golput> Jumlah | Golput> % | Jumlah pemilih terdaftar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerinci | 62.408 | 43,29% | 81.743 | 56,71% | 144.151 | 91,02% | 14.226 | 8,98% | 158.377 | 79,85% | 39.966 | 20,15% | 198.343 |
| Merangin | 49.730 | 26,31% | 139.294 | 73,69% | 189.024 | 92,63% | 15.046 | 7,37% | 204.070 | 72,92% | 75.793 | 27,08% | 279.863 |
| Sarolangun | 40.326 | 26,93% | 109.397 | 73,07% | 149.723 | 89,39% | 17.767 | 10,61% | 167.490 | 78,25% | 46.552 | 21,75% | 214.042 |
| Batang Hari | 49.875 | 36,11% | 88.234 | 63,89% | 138.109 | 90,08% | 15.204 | 9,92% | 153.313 | 70,32% | 64.694 | 29,68% | 218.007 |
| Muaro Jambi | 88.841 | 40,99% | 127.878 | 59,01% | 216.719 | 89,97% | 24.166 | 10,03% | 240.885 | 75,81% | 76.861 | 24,19% | 317.746 |
| Tanjung Jabung Barat | 58.207 | 36,98% | 99.198 | 63,02% | 157.405 | 91,13% | 15.328 | 8,87% | 172.733 | 72,88% | 64.264 | 27,12% | 236.997 |
| Tanjung Jabung Timur | 80.871 | 60,30% | 53.241 | 39,70% | 134.112 | 93,37% | 9.526 | 6,63% | 143.638 | 82,14% | 31.222 | 17,86% | 174.860 |
| Bungo | 68.296 | 37,65% | 113.114 | 62,35% | 181.410 | 92,10% | 15.570 | 7,90% | 196.980 | 75,26% | 64.758 | 24,74% | 261.738 |
| Tebo | 58.701 | 34,71% | 110.421 | 65,29% | 169.122 | 91,61% | 15.480 | 8,39% | 184.602 | 70,01% | 79.065 | 29,99% | 263.667 |
| Kota Jambi | 122.069 | 47,16% | 136.761 | 52,84% | 258.830 | 90,24% | 27.984 | 9,76% | 286.814 | 62,71% | 170.537 | 37,29% | 457.351 |
| Kota Sungai Penuh | 18.941 | 36,09% | 33.542 | 63,91% | 52.483 | 90,23% | 5.685 | 9,77% | 58.168 | 79,97% | 14.566 | 20,03% | 72.734 |
| Total | 698.265 | 38,99% | 1.092.823 | 61,01% | 1.791.088 | 91,05% | 175.982 | 8,95% | 1.967.070 | 72,98% | 728.278 | 27,02% | 2.695.348 |
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024
Penetapan pasangan calon terpilih

Pasangan calon nomor urut 2, Al Haris dan Abdullah Sani ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih oleh KPU Provinsi Jambi pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih

Al Haris dan Abdullah Sani resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk 10 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.