Kritik terhadap Google
Pribadi

Artikel utama : Masalah privasi terkait Google
Perubahan privasi Google di tanggal 1 Maret 2012 memungkinkan perusahaan untuk berbagi data di berbagai layanan. Hal ini mencakup layanan yang tersemat di jutaan situs web pihak ketiga yang menggunakan AdSense dan Analytics. Kebijakan ini dikritik secara luas karena menciptakan lingkungan yang menghambat inovasi Internet dengan membuat pengguna Internet lebih takut saat online.
Di bulan Desember 2009, setelah masalah privasi diangkat, CEO Google, Eric Schmidt, menyatakan : "Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya, mungkin sebaiknya Anda tidak melakukannya sejak awal. Jika Anda benar-benar membutuhkannya. privasi semacam itu, kenyataannya mesin pencari—termasuk Google—menyimpan informasi ini selama beberapa waktu dan penting, misalnya, bahwa kita semua di Amerika Serikat tunduk pada Undang-Undang Patriot dan ada kemungkinan bahwa semua informasi tersebut bisa diberikan kepada pihak berwenang."
Privacy International telah menyuarakan keprihatinan mengenai bahaya dan implikasi privasi dari memiliki gudang data yang tersebar luas dan terpusat yang menampung jutaan penelusuran pengguna Internet, dan bagaimana dibawah kontroversi undang-undang AS yang ada, Google bisa dipaksa untuk menyerahkan semua informasi tersebut ke AS. pemerintah. Dalam Laporan Konsultasi tahun 2007, Privacy International memberi peringkat Google sebagai "Bermusuhan terhadap Privasi", peringkat terendah dalam laporan mereka, menjadikan Google satu-satunya perusahaan dalam daftar yang menerima peringkat tersebut.
Di konferensi Techonomy tahun 2010, Eric Schmidt meramalkan bahwa "transparansi sejati dan tanpa anonimitas" adalah jalan kedepan bagi internet : "Dalam dunia dengan ancaman yang tidak sinkron, terlalu berbahaya jika tidak ada cara untuk mengidentifikasi Anda. Kami memerlukannya layanan nama [ yang terverifikasi ] untuk masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa "Jika saya cukup melihat pesan dan lokasi Anda, dan menggunakan kecerdasan buatan, kami bisa memprediksi kemana Anda akan pergi. Tunjukkan kepada kami 14 foto diri Anda dan kami bisa mengidentifikasi siapa Anda. Anda pikir Anda tidak punya 14 foto dirimu di internet? Kamu punya foto Facebook!"
Di tahun 2013, gugatan class action diajukan di distrik utara California, menuduh Google “menyimpan dan dengan sengaja, secara rutin dan berulang kali membocorkan” kueri penelusuran dan riwayat pengguna ke situs web pihak ketiga. Di tahun 2023, Google setuju untuk membayar penyelesaian $23 juta dolar, sebesar $8 per orang.
Di musim panas tahun 2016, Google diam-diam mencabut larangan terhadap informasi identitas pribadi di layanan iklan DoubleClick miliknya. Kebijakan privasi Google diubah untuk menyatakan bahwa mereka "boleh" menggabungkan catatan penjelajahan web yang diperoleh melalui DoubleClick dengan apa yang dipelajari perusahaan dari penggunaan layanan Google lainnya. Meskipun pengguna baru secara otomatis ikut serta, pengguna lama ditanya apakah mereka ingin ikut serta, dan pengguna tetap bisa memilih untuk tidak ikut serta dengan membuka Kontrol aktivitas di laman Akun Saya di akun Google. ProPublica menyatakan bahwa "Hasil praktis dari perubahan ini adalah bahwa iklan DoubleClick yang mengikuti orang-orang di web sekarang bisa disesuaikan berdasarkan nama Anda dan informasi lain yang diketahui Google tentang Anda. Ini juga berarti bahwa Google sekarang bisa, jika itu ingin, membuat potret lengkap pengguna berdasarkan nama, berdasarkan semua yang mereka tulis di email, setiap situs web yang mereka kunjungi, dan penelusuran yang mereka lakukan." Google menghubungi ProPublica untuk memperbaiki fakta bahwa mereka "saat ini" tidak menggunakan kata kunci Gmail untuk menargetkan iklan web.
Google memiliki kontrak kecerdasan buatan dan pengawasan senilai US$1,2 miliar dengan militer Israel yang dikenal sebagai Project Nimbus. Menurut karyawan Google, militer Israel bisa menggunakan teknologi ini untuk memperluas pengawasannya terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan. Dalam apa yang digambarkan sebagai "pembalasan karena mengkritik kontrak secara terbuka", Google merelokasi seorang karyawan yang blak-blakan ke luar negeri. Karyawan Palestina lainnya menggambarkan adanya "bias yang dilembagakan" didalam perusahaan.
Di 12 September 2024, Komisi Perlindungan Data Irlandia membuka penyelidikan terhadap sistem AI Google untuk potensi pelanggaran GDPR terkait pengumpulan data. Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya Eropa yang lebih luas untuk mengatur AI di tengah masalah privasi, dan model PaLM 2 Google sedang ditinjau.