Perbudakan
Sejarah > Periode modern awal > Amerika > Amerika Serikat

Perbudakan di Amerika Serikat adalah praktik perbudakan barang manusia yang legal dengan para budak merupakan orang Afrika dan Afrika Amerika, yang ada di Amerika Serikat pada abad 18 dan 19. Perbudakan telah dipraktikkan di Amerika Britania sejak hari-hari awal masa kolonial dan legal di semua Tiga Belas Koloni, pada saat Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776. Pada saat Revolusi Amerika, status budak telah dilembagakan sebagai kasta rasial yang terkait dengan keturunan Afrika. Amerika Serikat menjadi terpolarisasi terhadap masalah perbudakan yang direpresentasikan oleh budak dan negara bagian bebas dan dipisahkan oleh garis Mason–Dixon, yang memisahkan Pennsylvania bebas dari budak Maryland dan Delaware.
Selama pemerintahan Jefferson, Kongres melarang impor budak secara efektif pada tahun 1808, meskipun penyelundupan (impor ilegal) masih terjadi. Namun, perdagangan budak domestik berlanjut dengan cepat karena didorong oleh permintaan tenaga kerja dari pengembangan perkebunan kapas di Ujung Selatan Amerika. Negara-negara bagian itu berusaha memperluas perbudakan ke wilayah barat baru untuk mempertahankan bagian kekuasaan politik mereka di negara itu. Undang-undang tersebut diusulkan kepada Kongres untuk melanjutkan penyebaran perbudakan ke negara-negara yang baru diratifikasi termasuk Undang-Undang Kansas-Nebraska.
Perlakuan terhadap budak di Amerika Serikat sangat bervariasi tergantung pada kondisi, waktu, dan tempat. Hubungan kekuasaan perbudakan telah membuat banyak orang kulit putih yang memiliki otoritas atas budak korup, dengan anak-anak mereka bahkan menunjukkan kekejaman mereka terhadap budak. Pemiliki budak dan pengawas budak menggunakan hukuman fisik untuk memaksakan kehendak mereka. Budak dihukum dengan cara dicambuk, dibelenggu, digantung, dipukul, dibakar, dimutilasi, dicap dan dipenjara. Hukuman paling sering dijatuhkan karena ketidaktaatan atau pelanggaran yang dilakukan, tetapi terkadang pelecehan dilakukan untuk menegaskan kembali dominasi tuan atau pengawas budak. Perlakuan lebih keras biasanya terjadi di perkebunan besar yang sering dikelola oleh pengawas budak tanpa dihadiri oleh pemilik perkebunannya.
William Wells Brown, yang melarikan diri dari perkebunan, melaporkan bahwa di satu perkebunan, budak laki-laki diharuskan memetik 80 pon kapas per hari, sementara wanita diharuskan memetik 70 pon per hari; jika ada budak yang gagal dalam kuota mereka, mereka akan dicambuk untuk setiap pon yang kurang. Tiang pencambuk berdiri di samping sisik kapas. Seorang pria New York yang menghadiri pelelangan budak pada pertengahan abad ke-19 melaporkan bahwa setidaknya tiga perempat dari budak laki-laki yang dia lihat di tempat penjualan memiliki bekas luka di punggung mereka karena dicambuk. Sebaliknya, keluarga kecil pemilik budak memiliki hubungan yang lebih dekat antara pemilik dan budak; ini terkadang menghasilkan lingkungan yang sedikit lebih manusiawi.
Lebih dari satu juta budak dijual dari Upper South, yang memiliki surplus tenaga kerja, dan dibawa ke Deep South dalam migrasi secara paksa yang memecah banyak keluarga orang-orang kulit hitam. Komunitas baru budaya Afrika-Amerika dikembangkan di Deep South, dan total populasi budak di Selatan akhirnya mencapai 4 juta sebelum adanya pembebasan. Pada abad ke-19, para pendukung perbudakan sering kali membela institusi tersebut sebagai "kejahatan yang diperlukan". Orang kulit putih pada waktu itu takut bahwa emansipasi budak kulit hitam akan memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih berbahaya daripada kelanjutan perbudakan. Penulis dan pelancong Prancis Alexis de Tocqueville, dalam Demokrasi di Amerika (1835), menyatakan penentangan terhadap perbudakan sambil mengamati dampaknya terhadap masyarakat Amerika. Dia merasa bahwa masyarakat multiras tanpa perbudakan tidak dapat dipertahankan, karena dia percaya bahwa prasangka terhadap orang kulit hitam meningkat karena mereka diberikan lebih banyak hak. James Henry Hammond berpendapat bahwa perbudakan adalah "kebaikan positif" dengan menyatakan: "Kelas seperti itu harus Anda miliki, atau Anda tidak akan memiliki kelas lain yang memimpin kemajuan, peradaban, dan pemurnian."
Pemerintah negara bagian Selatan ingin menjaga keseimbangan antara jumlah budak dan negara bagian bebas untuk menjaga keseimbangan politik kekuasaan di Kongres. Wilayah baru yang diperoleh dari Inggris, Prancis, dan Meksiko menjadi subyek kompromi politik besar. Pada tahun 1850, Kawasan Selatan yang kaya akan kapas dan baru tumbuh mengancam untuk memisahkan diri dari Negara Utara, dan ketegangan terus meningkat. Banyak orang Kristen kulit putih Selatan, termasuk pendeta gereja, berusaha membenarkan perbudakan menurut paternalisme Kristen. Denominasi terbesar, gereja Baptis, Metodis, dan Presbiterian, terpecah menjadi beberapa organisasi regional di Utara dan Selatan karena isu perbudakan.
Ketika Abraham Lincoln memenangkan pemilihan 1860 dengan kampanye untuk menghentikan perluasan perbudakan, menurut sensus AS 1860, sekitar 400.000 orang atau 8% dari semua keluarga AS memiliki hampir 4.000.000 budak. Sepertiga dari total jumlah keluarga Selatan memiliki budak. One-third of Southern families owned slaves. Negara Selatan banyak berinvestasi dalam perbudakan. Oleh karena itu, pada pemilihan Lincoln, tujuh negara bagian memisahkan diri untuk membentuk Negara Konfederasi Amerika. Enam negara bagian pertama yang memisahkan diri memiliki jumlah budak terbanyak di Selatan. Tak lama setelah itu, terjadi Perang Saudara habis-habisan di Amerika Serikat karena isu perbudakan. Secara hukum, perbudakan berakhir  setelah perang pada bulan Desember 1865.
Pada tahun 2018, Orlando Sentinel melaporkan beberapa sekolah Kristen swasta di Florida mengajar siswa debgab kurikulum kreasionis yang mencakup pernyataan seperti, "kebanyakan orang kulit hitam dan kulit putih selatan telah lama hidup bersama dalam harmoni" dan bahwa "individu yang haus kekuasaan menggerakkan orang-orang" mengarah ke Gerakan Hak-Hak Sipil.