stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Pemerintahan daerah di Indonesia
Penyelenggara Pemerintahan > Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Artikel utama: DPRD
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: (a). interpelasi; (b). angket; dan (c). menyatakan pendapat.
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: (a). pimpinan; (b). komisi; (c). panitia musyawarah; (d). panitia anggaran; (e). Badan Kehormatan; dan (f). alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
Penyelenggara Pemerintahan > Perangkat Daerah

Artikel utama: Perangkat Daerah
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: (a). menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; (b). menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; (c). mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan (d). menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali kota.
Pemilihan kepala daerah

Artikel utama: Pilkada
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi,pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
Apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota.
Kepegawaian Daerah

Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Artikel utama: Peraturan Daerah
Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.
Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda;
Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda
Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat.
Kerjasama dan Perselisihan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Keputusan Guberneur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud bersifat final.
Kawasan Perkotaan

Artikel utama: kota
Kawasan perkotaan dapat berbentuk:
Kota sebagai daerah otonom yang dikelola oleh pemerintah kota;
bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan yang dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.;
bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan yang dikelola bersama oleh daerah terkait.
Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
Pembinaan tersebut meliputi
koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
pendidikan dan pelatihan; dan
perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Wali kota.
Pertimbangan Otonomi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;
perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah,
Ketentuan Lain-lain

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua termasuk provinsi hasil pemekarannya, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.
Yang dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN Tahun 2007 Nomor 93; TLN 4744); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LN Tahun 1999 Nomor 172; TLN 3893) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62; TLN 4633); dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135; TLN 4151). Karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-Undang tersendiri, maka keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal tersebut jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah. Semua instansi vertikal yang diserahkan dan menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.
Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.
Kepustakaan

UUD 1945
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Miconia sessilis

| Miconia sessilis |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Rosid
Ordo:: Myrtales
Famili:: Melastomataceae
Genus:: Miconia
Spesies:: Miconia sessilis
Nama binomial
Miconia sessilis Gamba & Almeda

Miconia sessilis adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Melastomataceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Myrtales. Spesies Miconia sessilis sendiri merupakan bagian dari genus Miconia. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Gamba & Almeda.
Renato Naranja

| Renato Naranja |
| --- | --- |
Nama lengkap: Renato Naranja
Asal negara:  Filipina
Gelar: Master Internasional
Renato Naranja (lahir 24 September 1940
) adalah seorang pecatur Filipina.
Pada 1969 ia menjadi Master Internasional. Ia memenangkan kejuaraan nasional pada tahun 1965 dan bermain di Interzonal tahun 1970.
Pranala luar

Kartu peringkat FIDE untuk Renato Naranja
Renato Naranja di ChessGames.com
Taonura haackei

| Taonura haackei |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Subkerajaan:: Parazoa
Filum:: Porifera
Kelas:: Demospongiae
Spesies:: Taonura haackei

Taonura haackei adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demospongiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari kelas Demospongiae, filum Porifera, subregnum Parazoa, dan kingdom Animalia.
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Taonura haackei juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
Pseuderemisca dipogon

| Pseuderemisca dipogon |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Tipulidae
Genus:: Pseuderemisca
Spesies:: Pseuderemisca dipogon

Pseuderemisca dipogon adalah spesies lalat yang tergolong famili Asilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari genus Pseuderemisca, ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini mempunyai insting predator yang agresif dan makanannya utamanya adalah serangga lain.
Karawang Wetan, Karawang Timur, Karawang

| Karawang Wetan |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Jawa Barat
Kabupaten: Karawang
Kecamatan: Karawang Timur
Kode pos: 41321
Kode Kemendagri: 32.15.26.1001 
Luas: 3,20 km2
Jumlah penduduk: 29.754 jiwa
Kepadatan: 9.298,12/km2
Karawang Wetan adalah salah satu desa di Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan ini termasuk dalam kelurahan dengan penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Karawang sehingga dikabarkan akan dimekarkan karena jumlah penduduknya yang sangat banyak, walau mungkin tidak akan dimekarkan dalam waktu dekat.
Kampung ini berbatasan dengan Kampung Lembur pasir, Kampung Karawang Kulon, Kampung Karawang Kaler, Kampung Lembur Situ, Kampung Karawang Central dan Kampung Selajambu.
Mata pencaharian masyarakatnya beragam, dari mulai petani, peternak, pegawai pabrik, karyawan swasta, perawat, petugas pajak, guru, dan lain-lain. Total populasi diperkirakan sekitar 350 KK yang terbagi dalam 4 Rukun Tetangga dalam 1 Rukun Warga.
Pranala luar

(Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| l b Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat |
| --- | --- |
Kelurahan:  Adiarsa Timur  Karawang Wetan  Palumbonsari  Plawad 
Desa:  Kondangjaya  Margasari  Warungbambu  Tegalsawah
Erica manipuliflora

| Erica manipuliflora |
| --- | --- |


Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Plantae
Klad:: Tracheophyta
Klad:: Angiospermae
Klad:: Eudikotil
Klad:: Asterid
Ordo:: Ericales
Famili:: Ericaceae
Genus:: Erica
Spesies:: Erica manipuliflora
Nama binomial
Erica manipuliflora Salisb.

Erica manipuliflora adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Ericaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Ericales. Spesies Erica manipuliflora sendiri merupakan bagian dari genus Erica. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Salisb..
Oysterhead

| Oysterhead |
| --- | --- |
Genre: Rok alternatif neo-psychedelia
Tahun aktif: 2000–2001   (reuni: 2006)
Label: BMI Records
Artis terkait: Phish, The Police, Primus, Blind Illusion, Colonel Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade
Situs web: http://www.oysterhead.com/

Anggota: Stewart Copeland Les Claypool Trey Anastasio
Oysterhead adalah grup musik alternative rock yang beranggotakan Les Claypool basis dari Primus, Trey Anastasio gitaris Phish dan Stewart Copeland drummer The Police dan ketiganya menjadi vokalis. Gaya bermusik mereka adalah funk metal berorientasi bass dengan campuran suara elektrik dari Claypool, jam band dari Anastasio dan ketukan yang dipengaruhi gaya Lebanon dari Copeland. Hasilnya adalah perbedaan dibandingkan pekerjaan mereka dulu.
Anthrax laetus

| Anthrax laetus |
| --- | --- |

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:: Animalia
Filum:: Arthropoda
Kelas:: Insecta
Ordo:: Diptera
Famili:: Bombyliidae
Genus:: Anthrax
Spesies:: Anthrax laetus

Anthrax laetus adalah spesies lalat yang berasal dari genus Anthrax dan famili Bombyliidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya memakan nektar dan polen yang ada dalam bunga.
Pahokng, Mempawah Hulu, Landak

| Pahokng |
| --- | --- |
Desa
Negara:  Indonesia
Provinsi: Kalimantan Barat
Kabupaten: Landak
Kecamatan: Mempawah Hulu
Kode pos: 79363
Kode Kemendagri: 61.08.02.2017 
Luas: -
Jumlah penduduk: jiwa
Kepadatan: -
Pahokng adalah salah satu desa di kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia.
| l b Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat |
| --- | --- |
Desa:  Ansolok  Babatn  Bilayuk  Caokng  Garu  Karangan  Mentonyek  Pahokng  Parigi  Sabaka  Sailo  Sala'as  Salumang  Sampuro  Sungai Laki  Tiang Tanjung  Tunang
Karma (film 1986)

| Karma |
| --- | --- |

Sutradara: Subhash Ghai
Produser: Subhash Ghai
Ditulis oleh: Sachin Bhowmick Subhash Ghai Kader Khan
Pemeran: Dilip Kumar Nutan Sridevi Jackie Shroff Anil Kapoor Poonam Dhillon Naseeruddin Shah Anupam Kher Dara Singh
Penata musik: Laxmikant-Pyarelal
Sinematografer: Kamalakar Rao
Penyunting: Waman Bhonsle Gurudutt Shirali
Perusahaan produksi: Mukta Arts Ltd.
Distributor: Mukta Arts Ltd. Lousanne Films
Tanggal rilis:  8 Agustus 1986 (1986-08-08)    
Durasi: 194 menit
Negara: India
Bahasa: Hindi
Karma (bahasa Inggris: Kelakuan) adalah sebuah film aksi India 1986 yang disutradarai oleh Subhash Ghai dan mempertemukannya kembali dengan Dilip Kumar setelah kesuksesan dari Vidhaata (1982). Film tersebut juga menandai pertama kalinya Nutan dipasangkan dengan Dilip Kumar. Film tersebut merupakan sebuah kesuksesan besar dalam box office.
Pemeran

| Pemeran | Peran | Lainnya |
| --- | --- | --- |
| Dilip Kumar | Rana Vishwanath Pratap Singh/ Dada Thakur |  |
| Nutan | Rukmani V.P. Singh |  |
| Jackie Shroff | Baiju Thakur |  |
| Anil Kapoor | Jonny/Gyaneshwar |  |
| Sridevi | Radha |  |
| Poonam Dhillon | Tulsi |  |
| Naseeruddin Shah | Khairuddin Chishti |  |
| Dara Singh | Dharma |  |
| Anupam Kher | Dr. Michael Dang |  |
| Shakti Kapoor | Jagga/Jolly |  |
| Tom Alter | Rexon |  |
| Manik Irani | Goon |  |
| Bindu | Chachi |  |
| Sharat Saxena | Local Goon |  |
| Shammi | Mausi |  |
| Satish Kaul | Sunil Pratap Singh |  |
| Beena | Istri Sunil |  |
| Shashi Puri | Anil Pratap Singh |  |
| Jugal Hansraj | Grandson |  |
| Subhash Ghai | Pejalan kaki dengan sepeda di bahunya | Penampilan Khusus |