Sistem manajemen keselamatan
Konteks sejarah

Manajemen keselamatan berkembang mengimbangi ekploitasi pekerja industri di abad 19 dan 20. Dengan terbukanya kesempatan komersial yang substantif  oleh revolusi industri di komunitas dunia Barat, kewajiban keuangan bagi pemilik  bisnis dan industrialis mengakibatkan terjadinya penggunaan tenaga kerja yang diekploitasi, tidak terampil dan terdidik, termasuk juga pekerja anak dan pekerja migran daerah terpencil, seringkali dalam kondisi kerja di mana cidera dan kematian merupakan kejadian sehari-hari.
Ini menjadi kewajiban para pembuat undang-undang dengan kesadaran sosial untuk memahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawb moral dan hukum untuk melindungi pekerja dengan memanfaatkan undang-undang keselamatan kerja yang umum maupun khusus. Di Inggris Raya, Undang Undang Fabrik pada awal abad ke 19 merupakan perkembangan yang signifikan untuk secara bertahap meningkatkan keselamatan kerja pada dekade itu, dan pada kenyataannya perubahan terakhir dilakukan pada tahun 1961. Lingkungan yang berkembang ini juga merupakan pendorong dibentuknya serikat dagang atau gerakan serikat buruh dan perwakilan pekerja di awal abad ke 19 di seluruh Eropa dan Amerika yang berkembang dalam beberapa dekade menjadi perwakilan dalam negosiasi upah dan kondisi kerja, tetapi juga perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Contoh jelas bagaimana terjadinya kondisi kerja yang tidak aman dan berbahaya  selama revolusi industri dapat terlihat dalam ekstrak ini dalam hubungannya dengan musibah pertambangan di awal abad ke 20 di Virginia Barat, Amerika Serikat.
Dengan berakhirnya abad ke 19 dan dimulainya abad ke 20, kawasan Virginia Barat menjadi daerah yang berbahaya untuk pertambangan dibandingkan tempat lainnya.
Virginia Barat tertinggal jauh dari negara bagian lain penghasil batu bara dalam mengatur kondisi pertambangan. Antara tahun 1890 dan 1912, Virginia Barat merupakan negara bagian dengan tingkat kematian tertinggi di pertambangan dibandingkan negara bagian lainnya. Virginia Barat merupakan tempat terjadinya banyak kecelakaan tambang yang fatal, termasuk juga musibah tambang terburuk di negara itu. Pada tanggal 6 Desember 1907, suatu ledakan pada tambang yang dimiliki oleh Fairmont Coal Company di Monongah, Marion County, menewaskan 361 orang. Salah satu sejarawan menyebutkan bahwa selama Perang Dunia I, seorang prajurit A.S. secara statistik memiliki kesempatan lebih baik untuk selamat dalam pertempuran dibanding seorang warga Virginia Barat yang bekerja di tambang batubara.
Upaya-upaya yang secara positif mempengaruhi keselamatan pertambangan seiring perkembangan abad ke 20; peningkatan dalam perundangan pertambangan dengan pengawasan berwenang dan juga perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, keterlibatan serikat dagang untuk meningkatkan hak pekerja dan kondisi kerja, perkembangan dalam tehnologi pertambangan dan penerimaan lebih umum pada komunitas lebih luas bahwa tingkat kematian yang tinggi tidak dapat diterima.
Berkembangnya riset dalam kedokteran kerja, memungkinkan untuk dimulainya identifikasi penyakit akibat kegiatan industri yang disebabkan oleh paparan terhadap bahaya spesifik pada industri seperti debu batu bara dalam kegiatan pertambangan (paru-paru hitam pekerja tambang atau  Pneumokoniosis pekerja batu bara), asbestos dalam pekerjaan konstruksi (asbestosis dan mesothelioma), paparan terhadapagen fisik seperti  kebisingan kerja dari mesin industri (kehilangan pendengaran, denging telinga atau ketulian) dan bahaya getaran dari alat dan perlengkapan (sindrom getaran tangan dan lengan dan getaran jari putih). Vektor bahaya yang merusak dan sering mematikan ini selanjutnya menjadi target aturan perundangan untuk mengurangi terpaparnya pekerja terhadap bahan-bahan dan kegiatan berbahaya ini.
Dengan makin banyaknya undang-undang industri yang secara spesifik maupun umum berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan kerja yang mulai dimunculkan, maka menjadi perlu bagi pemberi pekerja untuk memiliki kerangka kerja yang di dalamnya peraturan keselamatan ini dapat dipahami, dikelola, dan menerapkan ketentuan hukum. Hal ini diperlukan, bukan saja untuk mematuhi peraturan tetapi juga untuk menghindari denda dan biaya hukum akibat ketidakpatuhan, meningkatnya biaya asuransi dan biaya kompensasi pekerja akibat kecelakaan, dan terutama di A.S  tuntutan pidana dan perdata yang semakin mahal atas kematian dan cidera yang terjadi di tempat kerja.