Gencatan senjata perang Israel–Hamas 2025
Proses negosiasi > Juli 2024 hingga Januari 2025: Koridor Philadelphia

Pada bulan Juli, Netanyahu mengumumkan bahwa Israel tidak akan mengakhiri pendudukannya di Koridor Philadelphia, yang merupakan perbatasan Jalur Gaza dengan Mesir. Tuntutan baru ini bertentangan dengan usulan yang diumumkan Biden pada bulan Mei. Usulan bulan Mei membayangkan Israel menarik diri dari seluruh Jalur Gaza pada tahap kedua; pada bulan Mei, Israel belum merebut koridor. Hamas menolak tuntutan baru Netanyahu, dan meminta Israel untuk "tetap berpegang pada rencana gencatan senjata yang disepakati."
Palestina, termasuk Hamas, melihat adanya tuntutan untuk menduduki koridor sebagai awal pendudukan militer yang berkelanjutan dan kembalinya permukiman Israel ke Gaza. Memang, menteri kabinet Israel di Gaza telah secara terbuka menyatakan mereka ingin orang Israel menetap di Gaza. Netanyahu mengatakan ia ingin mempertahankan pendudukan koridor untuk mencegah penyelundupan senjata. Namun yang lain mengatakan tuntutan ini tidak masuk akal dan kemungkinan besar digunakan oleh Netanyahu agar ia dapat mempertahankan kekuasaan. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan militer Israel selalu dapat merebut kembali koridor dalam waktu delapan jam jika diperlukan. Selain itu, jenderal Israel memperingatkan akan berbahaya jika membiarkan tentara Israel ditempatkan secara permanen di sana.
Selain Palestina, Mesir juga sangat menentang pendudukan permanen Israel di koridor Philadelphia, meskipun akan menoleransi penarikan Israel secara bertahap dari koridor. Mesir menganggap kehadiran Israel di koridor merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian damai Mesir–Israel, di mana masing-masing pihak hanya diperbolehkan memiliki sejumlah kecil tentara di zona perbatasan. Pada suatu waktu di bulan Agustus, Mesir bahkan menolak untuk menyampaikan usulan Israel kepada Hamas, karena dianggap sebagai usulan yang tidak dapat diterima.
Faktor lain yang mempersulit adalah operasi militer Israel yang terus berlanjut di Kota Gaza, yang menurut para negosiator dapat menimbulkan "dampak buruk" bagi perundingan mereka.
Dalam laporan Haaretz awal September 2024, mitra koalisi yang tidak disebutkan namanya beranggapan kalau Netanyahu telah memutuskan beberapa minggu sebelumnya bahwa ia tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata. Sebuah laporan oleh Channel 12 menemukan Netanyahu telah berusaha "tanpa henti" untuk memblokir kesepakatan gencatan senjata. Yedioth Ahronoth menyatakan bahwa Netanyahu telah menyabotase kesepakatan gencatan senjata penyanderaan pada bulan Juli 2024 dengan menambahkan sejumlah tuntutan tambahan di menit-menit terakhir. Sebuah laporan oleh otoritas AS secara pribadi mengakui pada pertengahan September 2024 bahwa Pemerintahan Biden akan gagal merundingkan gencatan senjata sebelum akhir masa jabatannya. Menurut pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Joe Biden yakin Netanyahu tidak menginginkan gencatan senjata dan lebih memilih untuk memperluas konflik ini demi menguntungkan dirinya dan Donald Trump secara politik.
Pada bulan November 2024, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan, "Menurut perkiraanku, penyelesaian politik akan dicapai pada akhir tahun". Para pejabat senior Israel menyatakan bahwa pemerintah Israel tidak mencari kesepakatan penyanderaan tetapi sebaliknya mereka ingin menganeksasi sebagian besar wilayah Jalur Gaza. Oktober 2024, pejabat AS mengatakan bahwa mereka yakin Sinwar tidak lagi tertarik dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Para pejabat tersebut mengatakan bahwa Sinwar menjadi “tidak fleksibel” dan “fatalis” seiring berjalannya perang, ditambah lagi ia berharap hal ini akan meluas dan menjadi konflik regional yang melibatkan Iran. Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada bulan November 2024, dilaporkan bahwa Presiden terpilih baru tersebut tengah berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025. Selain itu, Trump secara terbuka mengancam Hamas dengan pembalasan yang tidak ditentukan jika sandera tidak dibebaskan.
Pada tanggal 17 Desember, dilaporkan bahwa Netanyahu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kairo untuk mempromosikan kesepakatan gencatan senjata. Pada hari berikutnya, dilaporkan kesenjangannya semakin menyempit. Pada tanggal 13 Januari 2025, dilaporkan bahwa para pihak telah mencapai draf akhir perjanjian. Pada tanggal 17 Januari, kesepakatan gencatan senjata selama 42 hari dicapai, dengan kesepakatan yang juga menyerukan pembebasan sandera Israel, kemudian disetujui oleh kabinet keamanan dalam pemungutan suara sore hari. Kemudian pada hari itu, kesepakatan tersebut mendapat persetujuan penuh dari kabinet dan ditandatangani oleh para negosiatornya.