stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Partai Gerakan Indonesia Raya

Artikel ini bukan mengenai Partai Indonesia Raya.
| Partai Gerakan Indonesia Raya  |
| --- | --- |

Singkatan: Gerindra
Ketua umum: Prabowo Subianto
Ketua Fraksi di DPR: Budi Djiwandono
Dibentuk: 6 Februari 2008; 17 tahun lalu (2008-02-06)
Kantor pusat: Jl. Harsono R.M. No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160
Sayap pemuda: TIDAR (Tunas Indonesia Raya)
Sayap wanita: PIRA (Perempuan Indonesia Raya)
Sayap Islam: GEMIRA (Gerakan Muslim Indonesia Raya)
Sayap Kristen: GEKIRA (Gerakan Kristiani Indonesia Raya)
Sayap Hindu-Buddha: GEMA SADHANA (Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara)
Sayap buruh: SEGARA (Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya)
Keanggotaan: 495.699 (2024)
Ideologi: Pancasila Nasionalisme Indonesia Anti-komunisme Konservatisme bangsa Populisme sayap-kanan Sekularisme Proteksionisme Faksi: Ultranasionalisme Nasionalisme ekspansionis
Posisi politik: Sayap-kanan ke kanan-jauh
Afiliasi nasional: Koalisi Indonesia Maju
Kursi di DPR: 86 / 580
Kursi di DPRD I: 323 / 2.372
Kursi di DPRD II: 2.120 / 17.510
Situs web
gerindra.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum
Partai Gerakan Indonesia Raya (disingkat Gerindra) adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi populisme sayap kanan dan nasionalis. Dibentuk pada tahun 2008, Gerindra berfungsi sebagai kendaraan politik mantan jenderal ABRI, sekaligus Presiden Republik Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Saat ini, Gerindra adalah partai ketiga terbesar di DPR berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif 2024 dengan 86 kursi. Partai Gerakan Indonesia Raya juga berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Pada kurun waktu 2008 hingga 2019, Gerindra memosisikan diri sebagai partai oposisi. Pasca pemilu 2019, Gerindra bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, meskipun sebelumnya Prabowo pernah menghadapi Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2014 dan 2019.
Sejarah

Setelah menempati posisi akhir dalam konvensi calon presiden Partai Golkar yang digelar pada 21 April 2004, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Golkar sampai pengunduran dirinya pada 12 Juli 2008. Gerindra dibentuk pada 6 Februari 2008 atas saran adik laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang turut membantu kampanye iklan partai di televisi pada jam prime-time dalam bentuk dukungan finansial. Prabowo ditunjuk sebagai ketua Dewan Pembina partai.
Pada Februari 2009, Gerindra mulai membentuk cabang-cabang pada tingkat provinsi dan kabupaten. Mereka mengklaim jumlah keanggotaan partai mencapai sekitar 15 juta, dengan basis pendukung di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.
Gerindra meraup 4,5% suara dalam pemilihan umum legislatif 2009, dan mengamankan 26 kursi di DPR.
Pada Februari 2011, Partai Bintang Reformasi (PBR) melebur ke dalam Gerindra.
Dalam pemilihan umum legislatif 2014, perolehan suara partai melonjak hingga 11,8% dan menjadikannya partai terbesar ketiga di Indonesia. Jumlah kursi Gerindra naik tiga kali lipat dari 26 kursi pada 2009, menjadi 73 kursi pada 2014.
Setelah wafatnya Ketua Umum Gerindra, Suhardi, pada 28 Agustus 2014, Prabowo dipilih menjadi ketua umum pada 20 September 2014.
Gerindra di DPR

Artikel utama: Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Sejak masuk DPR di tahun 2009, Gerindra telah mengusulkan, mengawal dan/atau menjadi penyokong beberapa UU penting:
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum pemerintahan desa dan transfer anggaran langsung ke desa minimal Rp. 1 milyar per desa.
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar hukum penyediaan pelayanan khusus pemerintah untuk penyandang disabilitas.
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjadi dasar hukum untuk memproses pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
Berikut rekam jejak Gerindra untuk beberapa isu penting yang berkembang di masyarakat:
Gerindra menolak perpanjangan masa jabatan Presiden jadi tiga periode dan/atau penundaan Pemilu 2024.
Gerindra mendukung larangan ekspor CPO sementara, dan diterapkannya domestic market obligation untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng.
Gerindra mendukung penghapusan seluruh pasal karet di UU ITE yang dapat menyebabkan represi serta kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.
Gerindra mendukung penyelamatan maskapai Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan imbas salah manajemen dan pandemi.
Beberapa kader partai yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju adalah:
Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan (2019–2024).
Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Edhy Prabowo dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (2019–2020).
Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020–2023).
Di tingkat daerah, Gerindra telah memenangkan 336 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015, 2017. 2018 dan 2020. Dari 336 yang dimenangkan, 16 diantaranya adalah Pilkada tingkat Gubernur. Berikut adalah sebagian dari calon kepala daerah populer yang diusung oleh Gerindra:
Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama di Pilgub DKI Jakarta 2012
Ridwan Kamil di Pilwalkot Kota Bandung 2013
Bima Arya Sugiarto di Pilwalkot Kota Bogor 2013
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017
Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilwalkot Surakarta 2020
Bobby Nasution dan Aulia Rachman di Pilwalkot Medan 2020
Identitas Politik > Ideologi

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan pasal 5 dan 7 AD/ART Partai Gerindra, Gerindra berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan identitasnya berakar pada nasionalisme, populisme, agama, dan keadilan sosial. Pada bulan Februari 2019, anggota dewan pusat partai Andre Rosiade menggambarkan Gerindra sebagai partai "nasionalis-religius". Pandangan orang luar mengenai orientasi politik partai berbeda-beda. Kalangan akademisi dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan Gerindra sebagai partai nasionalis, sedangkan pengamat internasional menggolongkannya sebagai partai sekuler dengan sikap nasionalis keras atau partai “nasionalis militan”. Tom Power tidak setuju dengan pelabelan Gerindra sebagai partai sekuler dan mengategorikannya sebagai partai "inklusivis-nasionalis", karena dianggap kesediaannya untuk berkompromi dengan agenda politik Islam. Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai sayap kanan atau populis sayap kanan.
Identitas Politik > Pandangan Politik

Dalam manifesto politik partai, Gerindra telah mengambil posisi dalam beberapa isu. Di bidang politik, Gerindra berupaya merombak sistem politik Indonesia, menolak demokrasi liberal yang dianggap kontraproduktif. Partai ini menganjurkan demokrasi yang selaras secara budaya, menekankan kepemimpinan nasional yang kuat berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Di bidang ekonomi, Gerindra mengadvokasi populisme ekonomi dan mengkritik ekonomi liberal Indonesia pasca Reformasi. Mereka mengupayakan peningkatan keterlibatan negara, menolak meningkatnya utang luar negeri, menentang privatisasi badan usaha milik negara (BUMN), menyerukan evaluasi ulang undang-undang yang memihak entitas asing (seperti UU Minyak dan Gas Bumi dan UU Penanaman Modal), dan mendukung penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Gerindra menolak sistem pasar bebas dan mendukung tindakan proteksionis. Gerindra mengikuti platform ekonomi populis dan nasionalis, yang menargetkan kelas menengah ke bawah seperti petani dan nelayan, meskipun pendukungnya pada pemilu 2014 sebagian besar adalah penduduk perkotaan.
Di bidang luar negeri, Gerindra memandang bahwa politik luar negeri dan hubungan internasional harus diabdikan untuk kepentingan nasional dan politik luar bebas aktif harus berdasarkan konteks aktual zaman. Gerindra memperjuangkan politik luar negeri yang progresif, yang dapat menempatkan Indonesia kembali sebagai negara yang berperan dan dihormati di Asia dan dunia. Pada November 2023, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.
Struktur kepengurusan

Artikel utama: Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya
Artikel utama: Daftar Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Berikut adalah susunan kepengurusan utama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra (2020–2025)
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Wakil Ketua Dewan Pembina :
Hashim Djojohadikusumo
Ahmad Muzani
Sufmi Dasco Ahmad
Fadli Zon
Thomas Djiwandono
Angky Retno Yudianto
Dedi Mulyadi
Mochamad Iriawan
Titiek Soeharto
Sekretaris Dewan Pembina: Sugiono
Wakil Sekretaris Dewan Pembina: Prasetyo Hadi
Ketua Umum: Prabowo Subianto
Wakil Ketua Umum:
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan, dan Pemenangan Pemilu: Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri: Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Politik, Pemerintahan, Disiplin Partai dan Informasi Strategis: Sugiono
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup: Budi Djiwandono
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn.) Musa Bangun
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi, dan UMKM: Ferry Joko Yuliantono
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan: drg. Putih Sari
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan, dan Anak: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi: Habiburokhman
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat: Sumaryati Amin Aryoso
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Infrastruktur: Susi Marleny Bachsin
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Bidang Agama Mochamad: Irfan Yusuf
Sekretaris Jenderal: Ahmad Muzani
Bendahara Umum: Thomas Djiwandono
Pencapaian pada pemilihan umum

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2009, Gerindra mendapatkan 26 kursi (4.64%) di DPR, setelah meraih 4.646.406 suara (4,5%). Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra berhasil menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia dan mendapatkan 73 kursi di DPR setelah meraih 14.760.371 suara (11,81%). Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Gerindra berhasil menjadi partai politik kedua terbesar di Indonesia dan mendapatkan 78 kursi di DPR setelah meraih 17.594.839 suara (13,57%).
Pencapaian pada pemilihan umum > Pemilihan umum legislatif

| Pemilu | Total kursi | Total pemilihan | Persentase | Hasil | Status | Urutan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 26 / 560 | 4,646,406 | 4.46% | Partai baru | Oposisi | 8 |
| 2014 | 73 / 560 | 14,760,371 | 11.81% | 47 kursi | Oposisi | 3 |
| 2019 | 78 / 575 | 17,594,839 | 12.57% | 5 kursi | Koalisi Pemerintah | 2 |
| 2024 | 86 / 580 | 20,071,708 | 13.22% | 8 kursi | Koalisi Pemerintah | 3 |
Pencapaian pada pemilihan umum > Pemilihan umum presiden

| Pemilu | Nomor Urut | Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Suara | Persen | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1 | Megawati Soekarnoputri | Prabowo Subianto | 32,548,105 | 26.79% | Kalah |
| 2014 | 1 | Prabowo Subianto | Hatta Rajasa | 62,576,444 | 46.85% | Kalah |
| 2019 | 2 | Prabowo Subianto | Sandiaga Uno | 68,650,239 | 44.50% | Kalah |
| 2024 | 2 | Prabowo Subianto | Gibran Rakabuming Raka | 96,214,691 | 58.59% | Menang |
Catatan: Nama yang ditebalkan menandakan anggota partai.
Tokoh partai

Artikel utama: Daftar tokoh Partai Gerakan Indonesia Raya
Organisasi sayap partai

Seperti partai politik lainnya, Partai Gerindra memiliki sayap-sayap untuk dapat mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Misalkan, Tunas Indonesia Raya untuk pemuda, Perempuan Indonesia Raya untuk perempuan, dan lain sebagainya.
Berikut ini adalah daftar lengkap organisasi sayap Partai Gerindra saat ini:
Jaringan Rakyat Indonesia Raya (Jari Raya)
Tunas Indonesia Raya (TIDAR)
Perempuan Indonesia Raya (PIRA)
Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) (Katolik & Protestan)
Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA)
Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA)
Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR)
Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA)
Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA)
Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA)
Barisan Garuda Muda (BGM)
Garuda Muda Indonesia (GMI)
Kontroversi

Pada tahun 2014, Partai Gerindra yang diwakili oleh Prabowo Subianto secara sepihak melakukan klaim kemenangan pada Pemilihan Presiden Indonesia 2014 ketika bersaing dengan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dan pada tahun 2019 Prabowo Subianto juga secara mengejutkan kembali melakukan claim kemenangan secara sepihak kembali dilakukan pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019 berdasarkan Quick Count dan Exit Poll dari BPN Prabowo-Sandi ketika bersaing dengan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi
(Indonesia) Partai Gerakan Indonesia Raya di Facebook
(Indonesia) Partai Gerakan Indonesia Raya di X
(Indonesia) Tabloid Gema Indonesia Raya
(Indonesia) Majalah Garuda
(Indonesia) Fraksi Gerindra DPR-RI
| l b Partai politik peserta  pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 |
| --- | --- |
Nasional:  Partai Amanat Nasional  Partai Bulan Bintang  Partai Buruh  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Partai Demokrat  Partai Garda Perubahan Indonesia  Partai Gelombang Rakyat Indonesia  Partai Gerakan Indonesia Raya  Partai Golongan Karya  Partai Hati Nurani Rakyat  Partai Keadilan Sejahtera  Partai Kebangkitan Bangsa  Partai Kebangkitan Nusantara  Partai NasDem  Partai Persatuan Indonesia  Partai Persatuan Pembangunan  Partai Solidaritas Indonesia  Partai Ummat 
Lokal Aceh:  Partai Aceh  Partai Adil Sejahtera Aceh  Partai Darul Aceh  Partai Gabthat  Partai Nanggroe Aceh  Partai SIRA 
| l b Partai politik peserta  pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 |
| --- | --- |
Nasional:  Partai Amanat Nasional  Partai Barisan Nasional  Partai Bintang Reformasi  Partai Bulan Bintang  Partai Buruh  Partai Damai Sejahtera  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Partai Demokrasi Kebangsaan  Partai Demokrasi Pembaruan  Partai Demokrat  Partai Gerakan Indonesia Raya  Partai Golongan Karya  Partai Hati Nurani Rakyat  Partai Indonesia Sejahtera  Partai Kasih Demokrasi Indonesia  Partai Karya Peduli Bangsa  Partai Karya Perjuangan  Partai Keadilan dan Persatuan  Partai Keadilan Sejahtera  Partai Kebangkitan Bangsa  Partai Kebangkitan Nasional Ulama  Partai Kedaulatan  Partai Matahari Bangsa  Partai Merdeka  Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia  Partai Nasional Indonesia Marhaenisme  Partai Patriot  Partai Peduli Rakyat Nasional  Partai Pelopor  Partai Pemuda Indonesia  Partai Penegak Demokrasi Indonesia  Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia  Partai Perjuangan Indonesia Baru  Partai Persatuan Daerah  Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  Partai Persatuan Pembangunan  Partai Republika Nusantara  Partai Sarikat Indonesia 
Lokal Aceh:  Partai Aceh  Partai Aceh Aman Seujahtra  Partai Bersatu Aceh  Partai Darul Aceh  Partai Rakyat Aceh  Partai SIRA 
Keterangan: Tebal - mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan ambang batas parlemen.
Sayap Partai Gerindra untuk pemuda, Tunas Indonesia Raya kerap menyelenggarakan kegiatan yang menyasar pemilih muda, misalkan kompetisi sepak bola U-15, dan diskusi politik untuk pemuda
Khulafaur Rasyidin
Etimologi

Secara etimologis, al-Khulafāʾ ar-Rāsyidūn terdiri dari dua kata, yaitu al-Khulafāʾ yang memiliki arti "pengganti" atau "pemimpin" dan al-Rāshidūn yang memiliki arti "dibimbing dengan benar" (atau menurut sebagian Muslim, "mendapatkan petunjuk"). Dengan demikian, al-Khulafāʾ al-Rāsyidūn dapat diterjemahkan sebagai "para pemimpin yang dibimbing dengan benar".
Menurut Muslim Sunni, istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari sebuah Hadis yang meramalkan bahwa kekhalifahan setelah kematian Muhammad akan berlangsung selama 30 tahun dan kemudian akan diikuti oleh kerajaan. Menurut hadis lain dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Ahmad, menjelang akhir zaman, Khilafah Terpimpin akan dipulihkan sekali lagi oleh Tuhan. Namun, istilah ini tidak digunakan dalam Islam Syiah, karena sebagian besar Muslim Syiah tidak menganggap aturan tiga khalifah pertama sah. Di sisi lain, Syiah Zaidiyah percaya tiga khalifah pertama sebagai pemimpin yang sah.
Sejarah

Suksesi Muhammad adalah sebuah isu sentral yang cukup memecah belah komunitas Muslim. Muslim Sunni menerima status politik keempat khalifah sepenuhnya, sedangkan Muslim Syiah sebagian besar menolak legitimasi tiga khalifah pertama, dan mempertahankan bahwa Muhammad langsung menunjuk Ali sebagai penggantinya.
Ekspansi militer

Artikel utama: Kekhalifahan Rasyidin § Ekspansi Militer, dan Penaklukan Muslim Awal
Ekspansi militer > Penaklukan pada masa Abu Bakar

Penyatuan Arab di bawah satu negara terpusat dengan militer yang tangguh dapat dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekaisaran Romawi Timur dan Sasaniyah yang bertetangga. Abu Bakar, mungkin dengan alasan bahwa penyerangan dari kedua pihak tersebut tidak dapat dihindari, memutuskan untuk melakukan serangan pertama sendiri. Pada tahun 633, pasukan kecil dikirim ke Irak dan Palestina, dan berhasil merebut beberapa kota. Meskipun Romawi dan Sasaniyah pasti membalas, Abu Bakar punya alasan untuk percaya diri: kedua kekaisaran tersebut telah kelelahan secara militer setelah berperang satu sama lain selama berabad-abad, sehingga pasukan pembalasan yang mungkin dikirim ke Arab akan lebih sedikit dan lebih lemah.
Keuntungan yang lebih mendesak adalah keefektifan dari para pasukan Muslim. Semangat mereka masih membara karena didasarkan pada kepastian kebenaran tujuan mereka. Selain itu, keyakinan umum di kalangan umat Islam adalah bahwa masyarakat harus dipertahankan dengan segala cara. Sejarawan Theodor Nöldeke berpendapat bahwa semangat keagamaan ini sengaja digunakan untuk menjaga semangat dan momentum umat.
Meskipun konflik-konflik ini berakhir pada penaklukan Persia dan Suriah, Abu Bakar sendiri meninggal sebelum wilayah-wilayah tersebut jatuh ke tangan Islam, dan menyerahkan tugasnya kepada penerusnya, Umar.
Ekspansi militer > Penaklukan pada masa Umar

Lihat pula: Penaklukan militer pada masa Umar
Kekhalifahan Umar terkenal karena penaklukan yang luas. Dengan dibantu oleh komandan lapangan yang brilian, Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar berhasil menggabungkan Irak, Iran, Azerbaijan, Kaukasus, Suriah, Tepi Barat, Mesir, dan sebagian Afghanistan, Turkmenistan, dan Pakistan barat ke dalam Khilafah. Di bawah pemerintahannya, Umar berhasil merebut dua pertiga wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan menjadi shah Kekaisaran Sasaniyah sebelum akhirnya dibubarkan. Sejarawan telah memperkirakan bahwa lebih dari 4.050 kota ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar.
Ekspansi militer > Penaklukan pada masa Utsman

Selama pemerintahan Utsman, militer lebih bersifat otonom karena adanya delegasi otoritas militer kepada kerabatnya yang terpercaya, seperti Abdullah bin Amir, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abdullah bin Sa'ad, berbeda dengan kebijakan Umar yang lebih terpusat. Kebijakan yang lebih mandiri ini memungkinkan ekspansi yang lebih luas. Kekhalifahan Utsman berhasil menyentuh Sindh (sekarang Pakistan), daerah yang tidak tergapai pada masa jabatan Umar.
Muawiyah bin Abu Sufyan ditunjuk sebagai gubernur Suriah oleh Umar pada tahun 639 untuk menghentikan gangguan Romawi dari laut selama Peperangan Arab-Romawi Timur. Muawiyah menggantikan kakak laki-lakinya, Yazid bin Abi Sufyan, yang meninggal karena wabah, bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur sebelumnya, dan 25.000 orang lainnya. Di bawah pemerintahan Utsman pada tahun 649, Mu'awiyah diizinkan untuk membentuk angkatan laut Muslim yang nantinya akan bersaing dan mengalahkan angkatan laut Romawi pada Pertempuran Tiang Kapal pada tahun 655 dan menaklukan Laut Mediterania.
Di sebelah timur, Ahnaf bin Qais, kepala Bani Tamim dan seorang komandan veteran, meluncurkan serangkaian ekspansi militer dengan terus mendesak pasukan Yazdegerd III di dekat Sungai Oxus di Turkmenistan. Ahnaf lalu berhasil menghancurkan koalisi militer loyalis Kekaisaran Sasaniyah dan Kekaisaran Hephthalite di Pengepungan Herat. Selain itu, gubernur Basrah, Abdullah bin Aamir juga memimpin sejumlah pergerakan militer yang berakhir sukses, mulai dari penumpasan pemberontakan di Fars, Kerman, Sistan, dan Khorasan, hingga pembukaan front baru untuk penaklukan di Transoksiana dan Afghanistan.
Sejarawan Islam al-Baladzuri menulis dalam Fatuhul Buldan bahwa pada 652, Balochistan ditaklukkan kembali oleh kampanye militer melawan pemberontakan di Kermān, di bawah komando Mujasyi' bin Mas'ud. Untuk pertama kalinya Balochistan barat berada langsung di bawah hukum Kekhalifahan dan membayar upeti pertanian.
Ekspansi militer > Era Ali dan akhir masa penaklukan

Pada akhir masa kekhalifahan Utsman, muncul perselisihan mengenai versi mushaf al-Qur'an yang benar. Pada tahun 644, berbagai jenis mushaf diterima di Damaskus, Basra, Hims, dan Kufah. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Khalifah Utsman memproklamirkan mushaf al-Qur'an yang dimiliki oleh salah satu janda Muhammad, Hafshah binti Umar sebagai versi yang pasti dan benar. Hal ini menyinggung beberapa Muslim yang berpegang pada versi saingannya. Kontroversi tersebut, bersamaan dengan nepotisme Utsman terhadap klannya sendiri, Bani Umayyah, dalam penunjukan pejabat pemerintah, menyebabkan pecahnya pemberontakan di Madinah pada tahun 656, yang berakhir pada pembunuhan Utsman.
Penerus Utsman sebagai Khalifah, menantu Muhammad, Ali, harus menghadapi perang saudara, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Fitnah Pertama, ketika gubernur Suriah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan janda Muhammad, Aisyah binti Abu Bakar, memberontak melawannya. Selama periode ini, penaklukan Muslim berhenti, karena tentara Islam berbalik melawan satu sama lain. Sebuah kelompok fundamentalis yang dikenal sebagai Khawarij memutuskan untuk mengakhiri perang saudara dengan membunuh para pemimpin kedua belah pihak. Namun, fitnah berakhir pada Januari 661 ketika Khalifah Ali dibunuh oleh seorang Khawarij, yang memungkinkan Mu'awiyah menjadi Khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah.
Kebijakan sosial

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar (atau Umar, menurut beberapa catatan) mendirikan Baitul Mal (perbendaharaan negara). Umar memperluas perbendaharaan dan mendirikan gedung pemerintahan untuk mengelola keuangan negara. Setelah penaklukan, dalam hampir semua kasus, para khalifah dibebani dengan pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan sebagai imbalan atas kesetiaan politik bangsa yang ditaklukkan.