stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Perbudakan modern
Definisi Perbudakan

Definisi perbudakan tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Perbudakan 1926, yang berbunyi: “the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised”, definisi tersebut kemudian diamandemen dengan menambahkan definisi korban perbudakan (budak) melalui Pasal 7(a) Konvensi Tambahan Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, serta Institusi dan Prakik yang serupa dengan Perbudakan (Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery)  bahwa budak adalah ... ‘slave’ means a person in such condition or status”. Kemudian dalam Statuta Roma, perbudakan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Pasal 7 Ayat 2(c) dan didefinisikan dalam Pasal 7 Ayat 2(c) sebagai “the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children.” Persamaan dari definisi yang tercantum dalam Konvensi Perbudakan 1926 dan Statuta Roma 1998 adalah adanya “the powers attaching to the right of ownership.”  yang artinya unsur kepemilihan atau ownership  menjadi sine qua non (suatu kondisi yang tidak terelakan adanya) dari segala definisi perbudakan dalam hukum internasional.
Jean Allain, guru besar Fakultas Hukum di Queen’s University of Belfast mengatakan “there has yet to appear a thorough legal analysis of what that term means in international law.” Pernyataan tersebut memiliki impliksi bahwasannya definisi perbudakan masih bersifat ambigu dalam hukum internasional. Faktanya apabila menelisik berbagai macam instrumen hukum internasional yang ada, seringkali tidak ada kesepakatan untuk menyebut perbudakan dengan istilah slavery, enslavement, serfdom, servitude  dan praktik ekspoloitasi lainnya. Contohnya, Pasal 6 (c) Piagam IMT Nuremburg menyebut perbudakan sebagai enslavement, namun dalam Konvensi Perbudakan 1926, perbudakan diistilahkan dengan slavery. Penggunaan istilah lainnya dalam perbudakan juga terjadi dalam kasus Siliadin v. France yang di bawa ke Mahkamah Eropa (European Court)  pada tahun 2005. Dalam kasus tersebut perbudakan diistilahkan dengan servitude dimana anak-anak Togo dipekerjakan secara paksa dengan tidak dibayarkan lebih dari empat tahun, bekerja selama 15 jam sehari dengan tanpa hari libur. Penggunaan servitude dipilih sebab definisi perbudakan yang tertuang dalam Konvensi Perbudakan 1926 adalah definisi yang merujuk pada praktik perbudakan di masa lampau sehingga kurang relevan apabila digunakan untuk praktik eksploitasi yang terjadi di abas 21.
Kemudian dalam kasus perbudakan seksual yang terjadi di Yugoslavia, The Appeal Chamber (para jaksa yang menangani kasus tersebut) menyebut konsep perbudakan yang tertuang dalam Konvensi Perbudakan 1926 sangatlah tradisional sebab hanya merujuk pada praktik chattel slavery di masa lampau. Padahal perbudakan telah berevolusi ke dalam bentuk-bentuk eksploitatif modern lainnya.
Definisi Perbudakan Modern

Manifestasi perbudakan telah berkembang mengikuti perkembangan zaman. Lahirnya istilah baru berupa perbudakan modern mencerminkan adanya transformasi bentuk atas perbudakan tradisional. Perbudakan tradisional erat kaitannya dengan peristiwa Perdagangan Budak Trans-Atlantik (Bahasa Inggris: Trans-Atlantic Slave Trade). Perbudakan Tradisional (Bahasa Inggris: Chattel slavery)  merujuk pada kondisi perbudakan di mana seseorang dimiliki layaknya sebuah barang,  seperti ternak atau perabotan, dan dapat dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain. Praktik perbudakan tradisional telah jarang ditemui pada abad ke-21.
Dalam konteks modern, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi perbudakan yang dialami oleh individu, diantarannya: (i) tingkat pembatasan hak inheren individu atas kebebasan bergerak (Bahasa Inggris: freedom of movement); (ii) tingkat kendali atas barang-barang pribadi individu; dan (iii) adanya persetujuan afirmatif  dan pemahaman penuh tentang sifat hubungan antara para pihak. Belum ada definisi perbudakan modern yang diakui secara internasional, istilah ini digunakan untuk mencakup berbagai praktik eksploitatif termasuk perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, dan praktik serupa perbudakan. Penggunaan istilah perbudakan modern sering digunakan oleh berbagai aktor-aktor internasional, termasuk, antara lain, organisasi internasional, Negara, entitas sui generis, seperti Tahta Suci, organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok dan jaringan informal, serta cendekiawan dan media massa.
Pada tahun 2015, pemerintah Inggris mengeluarkan Modern Slavery Act,  Inggris menjadi negara pertama yang menggunakan istilah perbudakan modern sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Penggunaan istilah perbudakan modern sebagai nama dari produk legislasi nasional merupakan yang pertama di dunia karena tidak dicampuradukkan dengan perdagangan manusia, kondisi kerja yang tidak layak, pekerja anak, maupun istilah lainnya. Berdasarkan Modern Slavery Act 2015, pelanggaran perbudakan modern mencakup perbudakan, penghambaan (Bahasa Inggris: servitude), kerja paksa (Bahasa Inggris: forced labor) atau wajib kerja , dan perdagangan manusia (Bahasa Inggris: human trafficking).
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern

Perbudakan dapat terjadi dalam berbagai bentuk eksploitasi seperti prostitusi secara paksa, kerja paksa, pengemis paksa, kriminalitas paksa, pembantu rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ tubuh secara paksa. Konvensi Tambahan Perbudakan (The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956) mewajibkan setiap negara yang meratifikasi untuk menghapuskan segala praktik perdukunan dan adat kebiasaan yang mirip dengan kondisi “servile status” seperti:
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perbudakan Utang atau Debt Bondage

Salah satu bentuk paksaan yang digunakan dalam praktik perbudakan modern adalah dengan menggunakan modus operandi perbudakan utang. Berdasarkan Konvensi Tambahan Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Institusi dan Praktik-Praktik Serupa Perbudakan (Bahasa Inggris: Supplementary Convention to the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery), perbudakan utang  didefinisikan sebagai:
"Status atau kondisi yang timbul dari jaminan oleh debitur atas jasa-jasa pribadinya atau dari orang-orang yang berada di bawah kendalinya sebagai jaminan utang, jika nilai jasa-jasa itu menurut penilaian yang wajar tidak diterapkan terhadap likuidasi utang atau panjang dan sifat layanan tersebut masing-masing tidak dibatasi dan ditentukan"
Di Asia Selatan diperkirakan ada jutaan korban perdagangan manusia yang bekerja untuk melunasi hutang nenek moyang mereka. Yang lain menjadi korban pedagang atau perekrut yang secara tidak sah mengeksploitasi hutang awal yang diasumsikan, disadari atau tidak, sebagai jangka waktu kerja. Para pedagang, agen tenaga kerja, perekrut, dan majikan baik di negara asal maupun negara tujuan dapat berkontribusi pada jeratan hutang dengan membebankan biaya perekrutan pekerja dan tingkat bunga yang terlalu tinggi, sehingga sulit bagi korban praktik perbudakan utang untuk melunasinya. Keadaan seperti itu dapat terjadi dalam konteks pekerjaan temporer atau sementara di mana status hukum pekerja di negara tujuan terikat dengan pemberi kerja sehingga pekerja yang merupakan korban praktik perbudakan utang takut mencari ganti rugi.
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Serfdom

Merupakan kondisi yang dialami petani atau lebih tepatnya buruh  tani yang berdasarkan hukum, perjanjian, atau adat istiadat diharuskan untuk manggarap tanah milik orang lain. Praktik serfdom ini membuat korbannya menjadi terikat dengan ladang tersebut, mereka juga tidak memiliki kebebasan selayaknya manusia pada umumnya, seperti tidak boleh pergi tanpa izin tuan tanah, bahkan segala keputusan yang berhubungan dengan masalah personal seperti menikah, menjual barang, atau mengubah pekerjaan mereka tetap harus melibatkan sang tuan tanah.
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Kerja Paksa atau Forced Labor

Kerja paksa dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya kehendak pribadi dan dilakukan di bawah ancaman seperti kekerasan, intimidasi, dan bentuk ancaman-ancaman lainnya.atau dengan cara yang lebih halus seperti utang yang dimanipulasi, penyimpanan surat-surat identitas atau ancaman pengaduan kepada otoritas imigrasi.
Kerja paksa atau forced labor merupakan perbuatan yang dikutuk oleh komunitas internasional, yang mana praktik jenis ini merupakan bentuk baru dari perbudakan. Definisi dari perbudakan terdapat dalam Konvensi tentang Kerja Paksa 1930 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily”. Yang membedakan praktik kerja paksa dengan perbudakan tradisional adalah ketiadaan konsep kepemilikan dalam definisi kerja paksa. Namun secara jelas bahwa kerja paksa memiliki karakteristik dari perbudakan yaitu pembatasan terhadap kebebasan individu dan adanya elemen kekerasan yang dapat menimbulkan efek yang sama seperti korban-korban perbudakan tradisional (chattel slavery).
ILO melalui ILO’s Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL) telah mengeluarkan 11 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik kerja paksa atau forced labor. Indikator tersebut meliputi: (1) memanfaatkan kerentanan atau vulnerabilitas korban; (2) penipuan; (3) pembatasan pergerakan; (4) isolasi; (5) kekerasan fisik dan seksual; (6) intimidasi dan ancaman; (7) perampasan dokumen identitas; (8) pemotongan upah; (9) jeratan hutang; (10) kondisi kerja dan hidup yang tidak layak; dan (11) jam lembur yang berlebihan. Adanya satu indikator tunggal dapat menyiratkan bahwa seorang individu berada dalam situasi kerja paksa, namun dalam banyak kasus yang terjadi adalah kombinasi dari beberapa indikator secara bersamaan.
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Pekerja Anak atau Child Labor

PBB mengilustrasikan secara global terdapat 1 dari 10 anak yang bekerja. Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Bahasa Inggris: ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) mendefinisikan anak sebagai "semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Mayoritas pekerja anak yang terjadi saat ini adalah untuk dieksploitasi secara ekonomi. Kondisi tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Bahasa Inggris: Convention on the Rights of the Child), yang mengakui “hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial.”
Dalam Konvensi  Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, disebutkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:
"(a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
(b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
(c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
(d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak."
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perdagangan Manusia

Pada Artikel 3 Klausa huruf (a) dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children atau Protokol Palermo Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:
" perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
Dalam klausa huruf (c) dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Bahasa Inggris: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children) disebutkan bahwa segala bentuk eksploitasi yang melibatkan anak-anak dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia, sekalipun tidak digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, kebohongan, dan lain-lain. Terjemahan dari Klausa huruf (c) yang dimaksud adalah sebagai berikut:
“Perekrutan, penghantaran, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai ‘perdagangan orang’ bahkan jika ini tidak melibatkan cara-cara yang ditetapkan dalam klausa (a) pasal ini; ‘anak-anak’ artinya mereka yang berusia dibawah delapan belas tahun”.
Berdasarkan tujuan pengirimannya, perdagangan manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perdagangan dalam negeri (Bahasa Inggris: internal-trafficking) dan perdagangan manusia antarnegara/lintas batas (Bahasa Inggris: international trafficking). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar namun masih berada dalams satu wilayah negara yang sama. Sedangkan perdagangan antarnegara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Perdagangan manusia antarnegara pada umumnya berkaitan dengan masalah keimigrasian. Orang masuk dari dan ke satu negera biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi perdagangan manusia antarnegara melalui jalur tidak resmi.
Pada tahun 2018, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menegaskan bahwa sekitar 40 juta orang menjadi korban Perdagangan Manusia. Sekitar 90 persen dari semua kasus yang terdeteksi adalah untuk eksploitasi seksual atau tujuan kerja paksa. Sisa 10 persen kasus sering disatukan dalam kategori “bentuk lain”—termasuk perdagangan organ ilegal. Karenanya, berdasarkan bentuk eksploitasi secara ekonomi, Interpol membagi perdagangan manusia menjadi kategori berikut:
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perdagangan Manusia > a. Perdagangan Manusia untuk Kerja Paksa

Perdagangan Manusia untuk Kerja Paksa dapat terdjadi di sektor domestik dan sektor publik. Kerja paksa di sektor domestik juga dikenal dengan istilah involuntary domestic servitude, istilah domestik disematkan karena lokus kejahatan terjadi di dalam rumah. ILO dalam laporannya menggambarkan keadaan eskploitatif yang dialami oleh domestic labor, bahwa 75 persen domestic labor yang bekerja di lima Negara (Bangladesh, Indonesia, Nepal, Sri Langka) bekerja lebih dari 8 jam sehari. Selain itu, dokumen legal mereka ditahan oleh majikan atau penyalur tenaga kerja, mereka juga mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekurangan makanan, pemotongan gaji, dan kondisi atau lingkungan kerja yang tidak layak.
Di sektor publik, korban dapat terlibat dalam pekerjaan pertanian, pertambangan, perikanan atau konstruksi. Contoh dari perdagangan manusia untuk kerja paksa di sektor publik adalah ekploitasi yang dialami oleh pekerja migran dalam pembangunan fasilitas olahraga dan infrastruktur lainnya di Qatar untuk mempersiapkan Piala Dunia 2022. Pada tahun 2013, Kedutaan Besar Nepal di Qatar mencatat setidaknya terdapat 44 pekerja yang meninggal dalam kurun waktu 4 Juni-8 Agustus. Investigasi yang dilakukan juga menunjukkan adanya bukti kerja paksa dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar dengan bukti adanya penahanan dokumen dan keengganan penyalur tenaga kerja untuk mengurus dokumen keimigrasian agar status korban menjadi pekerja illegal, penahanan/ pemotongan/ keterlambatan pembayaran gaji, dan pembatasan terhadap akses terhadap air minum dan makanan yang layak.
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perdagangan Manusia > b. Perdagangan Manusia untuk Eksploitasi Seksual

Berdasarkan dokumen Global Report on Trafficking in Persons yang dipublikasikan oleh UNODC, bentuk perdagangan manusia yang paling umum (79%) adalah eksploitasi seksual. Korban eksploitasi seksual sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan. Di Amerika Serikat, melalui Trafficking Victims Protection Act  Tahun 2000 yang kemudian diamandemen dengan Justice for Victims of Trafficking Act Tahun 2015, mendefinisikan perdagangan seks sebagai:
"merekrut, menyembunyikan, mengangkut, menyediakan, memperoleh, menggurui, atau meminta seseorang melalui kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk tujuan seks komersial”
Bisnis seks kontemporer melibatkan eksploitasi yang sistematis. Eksploitasi terhadap pekerja seks terutama diindikasikan dengan adanya kekerasan dan tidak membayar jasa servis seks. Para korban pelacuran terbiasa mengalami pemerkosaan, penyiksaan, kelaparan, bahkan pembunuhan, juga secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan penularan penyakit seksual dan pemakaian psikotropika.
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perdagangan Manusia > c. Perdagangan Manusia untuk Aktivitas Kriminal

Bentuk perdagangan menusia jenis ini memungkinkan jaringan kriminal untuk meraup keuntungan dari berbagai kegiatan terlarang dengan memanfaatkan kerentanan korban untuk meminimalisir risiko penegakan hukum. Korban dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan ilegal, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan. Kegiatan ilegal yang dimaksud mencakup pencurian, produksi dan distribusi narkoba, penjualan barang palsu, atau pengemis paksa. Para korban seringkali memiliki kuota atau target minimum yang harus dipenuhi dan dapat menghadapi hukuman berat jika mereka tidak bekerja dengan baik. Contoh dari perdagangan manusia jenis ini adalah kasus perdagangan manusia, yang menimpa terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso, penduduk Filipina. Sebagai informasi, Mary Jane Fiesta Veloso, ditangkap atas tuduhan membawa heroin seberat 2,6 kilogram di Bandar Udara Adisucipto, Yogyakarta, pada 25 April 2010 silam menggunakan penerbangan pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Pada 11 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, memberikan vonis mati kepada Mary Jane. Putusan tersebut kemudian diperkuat hingga kasasi, bahkan grasinya pun ditolak Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014.
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perdagangan Manusia > d. Perdagangan Manusia untuk Pengambilan Organ Tubuh

Perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ bukanlah fenomena baru. Dengan kekurangan organ yang bersumber secara legal di seluruh dunia, diperkirakan perdagangan ilegal organ manusia menghasilkan sekitar 1,5 miliar dolar setiap tahun dari sekitar 12.000 transplantasi ilegal. Perdagangan jenis ini memiliki konsekuensi serius bagi keamanan manusia, terutama bagi populasi yang paling rentan dengan latar belakang kesulitan ekonomi, seperti pengangguran, tunawisma, dan migran. Misalnya, pada tahun 2017, semakin banyak kasus perdagangan organ yang terungkap di Lebanon selaran dengan meningkatnaya jumlah pengungsi Suriah. Pengambilan organ memiliki konsekuensi yang parah bagi kesehatan para korban, secara fisik, mental dan psikologis (misalnya: rasa malu dan membenci diri sendiri).
Dalam kasus perdagangan orang untuk pengambilan organ, korban direkrut melalui penipuan, tidak diberitahu sepenuhnya tentang sifat prosedur, pemulihan dan dampak dari pengambilan organ pada kesehatannya. Persetujuan mereka juga dapat diperoleh melalui paksaan atau penyalahgunaan posisi rentan.
Berdasarkan penelitian menggunakan analisis bibliometrik yang diterbitkan oleh International Journal of Environmental Research and Public Health pada tahun 2020 menggambarkan organ yang paling umum dibahas dalam literatur perdagangan organ yaitu 85% dari publikasi mengacu pada ginjal, 16% menyebutkan hati, dan sekitar 6% mengacu pada jantung. Peringkat ini konsisten dengan estimasi pengangkatan organ, yaitu ginjal (67%), hati (22%) dan jantung (6%).
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Perbudakan Seksual

Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tahun 1919, mengintruksikan kepada negara-negara anggota untuk berkolaborasi menekan perdagangan anak-anak dan perempuan untuk dieksploitasi secara seksual. Perbedaan perbudakan seksual dengan prostitusi ada tiga. Yang pertama, tidak adanya keuntungan finansial yang didapatkan oleh para budak tersebut. Yang kedua, perbudakan seksual melibatkan kontrol atau penguasaan absolut oleh seseorang terhadap orang lainnya. Yang terakhir, adanya ancaman kekerasan yang ditujukan kepada korban. Perbudakan seksual seringkali terjadi dalam konflik bersenjata atau ketika pendudukan suatu negara ke negara lain.
Penggunaan budak-budak seks ketika waktu perang terjadi dalam bentuk camp pemerkosaan, comfort station (mirip rumah pelacuran) yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya. Tindakan tersebut tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 melarang pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan “kekejaman terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat”. Kemudian, Protokol Tambahan I dan II mengandung pelarangan terhadap segala bentuk perbuatan yang tidak senonoh (indecent) terhadap perempuan dan anak-anak. Namun berbagai instrumen hukum internasional yang ada belum merujuk pemerkosaan sistematis sebagai perbudakan seksual. Tercatat hanya Vienna Declaration and Programme of Action yang menegaskan perbudakan seksual sebagaimana berikut “Semua pelanggaran semacam ini, termasuk khususnya pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa, memerlukan tanggapan yang sangat efektif.”
Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern > Pernikahan Paksa

Praktik atau adat lainnya yang mana seorang anak di bawah umur 18 tahun, diserahkan oleh orang tuanya atau walinya kepada orang lain untuk dieksploitasi secara seksual atau diperkerjakan secara paksa. Praktik Perbudakan jenis ini dapat terjadi melalui skenario berikut:
Serorang perempuan, yang tanpa memiliki hak untuk menolak, dinikahkan secara paksa dengan imbalan berupa uang atau barang yang diberikan kepada orang tuanya, walinya, keluarganya atau orang dan kelompok lainnya.
Suami dari seorang perempuan, dimana keluarga suaminya atau klan dari suaminya memindahtangankan perempuan tersebut untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau barang-barang bernilai.
Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dianggap dapat diwarsikan kepada orang lain.
Pada beberapa kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan tujuan membayar hutang keluarga, atau sebagai denda atas kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga. Dapat juga sebagai strategi menyelesaikan perdebatan atau konflik serta tawar menawar dalam urusan bisnis.