Kerajaan Alawi
Sejarah

Tidak ada perjanjian terpisah yang dibuat dengan Alawi setelah Inggris merebut Aden, tetapi tunjangan Shaikh diperoleh melalui campur tangan Sultan Mana bin Salam dari Haushabi.
Pada tahun 1873, pasukan Turki berbaris melalui negara Alawi dan memaksa Shaikh mereka, Seif bin Shaif, yang menolak untuk setia kepada penguasa Turki di Taiz, menyerah, dan menyerahkan putranya sebagai sandera. Yang terakhir akhirnya dibebaskan sebagai akibat dari teguran duta besar Inggris di Konstantinopel.
Syekh Seif bin Shaif meninggal pada bulan Maret 1875, dan digantikan oleh keponakannya, Said bin Salih. Yang terakhir meninggal pada tanggal 1 April 1892 dan putra sulungnya, Syekh Seif bin Said, terpilih menjadi kepala suku dan diakui oleh Pemerintah. Gaji tahunan sebesar 60 dolar yang dibayarkan kepada mendiang Syekh dilanjutkan kepada penggantinya.
Pada tahun 1888, Syekh Said bin Salih menandatangani Perjanjian bersama dengan Haushabi, Quteibi dan Amiri untuk menetapkan tarif yang dikenakan pada barang dagangan.
Pada tanggal 16 Juli 1895, Perjanjian Protektorat ditandatangani dengan Alawi.
Pada bulan April 1898, Syekh Seif bin Said digulingkan oleh sukunya. Sepupunya, Husein bin Salih, terpilih sebagai Syekh. Tetapi meninggal pada tahun yang sama dan digantikan oleh Syekh Ali Nasir Shaif, yang menerima tunjangan tetap seperti biasa.
Pada tahun 1904–1906, Alawi tetap setia kepada Pemerintah Inggris. Ia diberi bantuan untuk membangun benteng di Hamra, tempat Quteibi berkuasa sebelum kedatangan Inggris.
Hubungan Alawi-Quteibi tidak pernah baik. Akar pertikaian utama adalah keberadaan hak bersama di desa Thumeir yang dekat dengan Suleik. Alawi memiliki kantor bea cukai dan dengan demikian ia dapat menghindari pemungutan biaya transit dari masyarakat Thumeir yang mana sebagai imbalannya mereka membayar pajak kepadanya, sementara kekuasaan Quteibi menderita karena mereka tidak mempunyai hak untuk memungut iuran.
Pada bulan September 1907, sesaat sebelum penarikan agen politik, Dhala, Benteng Alawi di Al Hamra dan benteng Quteibi di Tain dihancurkan rata dengan tanah, sebagai cara untuk menghindari, sejauh mungkin, setiap pembaharuan permusuhan antara suku-suku; namun hal ini hampir tidak pernah dilakukan ketika Syaikh Alawi berusaha membangun kembali benteng di sekitar benteng yang dihancurkan di Al Hamra. Tindakan permusuhan ini dan tindakan lainnya tentu saja memicu pembalasan dari suku Quteibi. Setelah mengumpulkan suku Radfan dan menerima bantuan dari Amir Dhala, yang kekuasaannya diakuinya ketika diperlukan, Syekh Quteibi menyerang dan mengalahkan Syekh Alawi, dan merampas wilayahnya. Syekh Alawi melarikan diri ke Lahej. Syekh Quteibi, yang kehilangan dua putranya dalam pertempuran tersebut, pada awalnya menolak untuk berdamai dengan Alawi, namun kemudian Sultan Abdali membuat penyelesaian, yang mana seluruh wilayah kekuasaan Syekh Alawi dikembalikan kepadanya.
Pada tahun 1914, Syekh Alawi Ali Nasir menandatangani perjanjian yang secara praktis identik dengan perjanjian yang ditandatangani pada waktu yang hampir bersamaan oleh Sultan Haushabi, demi keamanan jalur perdagangan di wilayahnya. Perjanjian tersebut belum diratifikasi. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Syekh Alawi diberikan pembayaran bulanan sebesar 25 dolar sebagai tambahan dari gajinya dan setuju untuk mempertahankan pasukan sebanyak 20 orang dan mempertahankan pos di Al Jimil. Setelah perjanjian ditandatangani, jabatan Al Jimil dihancurkan dan Al Jimil sendiri diserahkan ke tangan Quteibi.
Pada bulan Juli 1920, Syekh Ali Nasir wafat dan digantikan oleh putra sulungnya, Syekh Abdun Nabi, yang kepadanya pembayaran gaji dilanjutkan.
Pada bulan April 1923, Syekh Abdun Nabi ditangkap di negaranya sendiri dan dibawa ke Nadira oleh sekelompok tentara Imamik dari Dhala. Meskipun ada protes yang dikirim kepada Imam oleh Residen di Aden, ia ditahan sampai November 1924, ketika ia diizinkan kembali ke negaranya, yang kemudian ditempati oleh Imam. Pada bulan Februari 1928, Syekh Abdun Nabi, bersama Syekh Muqbil Abdulla, paman dari Syekh Quteibi, diculik atas perintah penguasa Imamiyah. Mereka kemudian dibebaskan sebagai akibat dari operasi udara yang dilakukan oleh Pemerintah Yang Mulia terhadap pasukan pendudukan Zeidi, dan pasukan Imam di wilayah Alawi diusir pada bulan Juli 1928.
Pada tahun 1960an, negara ini tergabung dalam Federasi Uni Emirat Arab Selatan, dan penggantinya, Federasi Arab Selatan. Syekh terakhir, Salih bin Sayil Al Alawi, digulingkan dan negaranya dihapuskan pada 28 Agustus 1967 setelah berdirinya Republik Rakyat Yaman Selatan yang dipimpin komunis (1967–1990).
Sejak tahun 1990, wilayah ini menjadi bagian dari Republik Yaman.