stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kaysone Phomvihane

| Kaysone Phomvihane |
| --- | --- |
ໄກສອນ ພົມວິຫານ
Kaysone Phomvihane  1978
  
Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Revolusioner Rakyat Laos (Ketua Partai 1991-1992)
Masa jabatan 22 Maret 1955 – 21 November 1992
Pendahulu Tidak ada; jabatan baruPengganti Khamtai Siphandon
Presiden Laos ke-2
Masa jabatan 15 Agustus 1991 – 21 November 1992
Pendahulu Souphanouvong Phoumi Vongvichit (Pelaksana Tugas)Pengganti Nouhak Phoumsavanh
Perdana Menteri Laos
Masa jabatan 8 Desember 1975 – 15 Agustus 1991
Presiden: Souphanouvong Phoumi Vongvichit (Pelaksana Tugas)
Pendahulu Souvanna PhoumaPengganti Khamtai Siphandon
 
Informasi pribadi
Lahir: 13 Desember 1920 Savannakhet, Indochina Prancis
Meninggal: 21 November 1992 Vientiane
Partai politik: Partai Revolusioner Rakyat Lao
 Penghargaan(27 Desember 1991) Order of the Rajamitrabhorn (en)  (8 September 1976) Order of José Martí (en)   Dekorasi Kehormatan atas Pelayanan kepada Republik Austria  Order of the Yugoslav Star (en)   Bintang Matahari Peru  Order of the National Flag (en)   Bintang Republik Indonesia  Orde Sikatuna  Gold Medal of the Nation (en)   Gold Star Order (en)   Orde Revolusi Oktober  Ordo Lenin  Ordo Persahabatan Rakyat  Star of the Socialist Republic of Romania (en)   

Sunting kotak info • L • B
 
Kaysone Phomvihane (Kraisorn Brahmawihara; 13 Desember 1920 - 21 November 1992) merupakan seorang politikus Laos. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Laos dari tahun 1975 hingga 1991 dan Presiden Laos dari tahun 1991 hingga meninggal dunia pada tahun 1992. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Revolusioner Rakyat Laos dari tahun 1995 sampai kematian nya pada tahun 1992.
Phomvihane dilahirkan dengan nama Nguyen Cai Song, ayahnya berasal dari Vietnam sedangkan ibunya berasal dari Laos.
Hutan sukulen Madagaskar

| Hutan sukulen Madagaskar |
| --- | --- |
Avenue of the Baobabs near Morondava

Ekologi
Wilayah: Afrotropical
Bioma: Deserts and xeric shrublands
Batas: Madagascar dry deciduous forests, Madagascar subhumid forests,  dan Madagascar spiny forests
Hewan: Standing's day gecko, flat-backed spider tortoise
Spesies burung: Appert's greenbul
Spesies mamalia: Malagasy giant rat, Madame Berthe's mouse lemur, Verreaux's sifaka, narrow-striped mongoose
Geografi
Area: 79.700 km2 (30.800 sq mi)
Negara: Madagascar
Elevasi: 0–600 meter (0–1.969 ft)
Koordinat: 22°36′S 44°36′E﻿ / ﻿22.600°S 44.600°E﻿ / -22.600; 44.600
Geologi: Sands, sandstone, limestone, metamorphic, and igneous basement rocks
Jenis iklim: Hot semi-arid climate (BSh)
Jenis tanah: Sandy
Konservasi
Status konservasi: Critical, endangered
Dilindungi: 4.63%
Hutan sukulen Madagaskar adalah kawasan ekologi semak belukar kering di Madagaskar barat daya dan barat tengah. Tumbuhan asli bertahan hidup di iklim kering dan musim kemarau panjang dengan adaptasi seperti daun sukulen, batang penyimpan air, batang fotosintesis, dan daun yang berguguran selama musim kemarau. Kawasan ekologi ini terancam oleh berbagai aktivitas manusia.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Madagascar succulent woodlands.
"Madagascar succulent woodlands". Terrestrial Ecoregions. World Wildlife Fund.
Ismail Sabri Yaakob
Kehidupan awal dan keluarga

Ismail Sabri Yaakob lahir di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang pada 18 Januari 1960 dari pasangan yang berasal dari Kampung Gertak Lembu, Pasir Mas, Kelantan, yaitu Yaakob bin Abdul Rahman dan Wan Jah binti Wan Mamat dengan status anak bungsu dalam keluarga. Dalam keluarga, ia mempunyai enam saudara kandung yang biasa memanggil Ismail Sabri sebagai "Pok Su Yie". Ia dibesarkan di Kampung Bukit Tingkat dengan kondisi keluarga yang tidak berkecukupan dan orang tuanya yang bekerja sebagai petani karet. Kakaknya, Kamaruzaman Yaakob mendirikan Partai Kekuatan Rakyat (KUASA) sebagai kendaraan politiknya sendiri.
Memulai masa sekolahnya ketika duduk di bangku Sekolah Kebangsaan Bangau di Temerloh, Pahang pada 1967. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Air Putih, Kuantan, Pahang pada 1973 dan Sekolah Menengah Teknik Kuantan pada 1976. Ia melanjutkan pendidikannya di Jaya Akademik tingkat enam dan kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Malaya pada tahun 1980 dengan judul tesis Sarjana Hukum (LLB), yakni "Layanan terhadap tahanan politik di Malaysia".
Ismail Sabri sudah mengenal Muhaini Zainal Abidin sejak umur 19 tahun dan pada akhirnya menikah pada 1986. Dari pernikahannya tersebut dikurniakan empat orang anak, yaitu tiga laki-laki termasuk Gadaffi Ismail Sabri yang merupakan mantan pelajar Akademi Fantasia musim kelima yaitu sebuah perancang realita jenis hiburan dan seorang perempuan, yakni Nina Sabrina Ismail Sabri yang merupakan anak pertamanya. Dua lainnya adalah Nashriq dan Iqbal. Menantunya, Jovian Mandagie merupakan seorang perancang busana dan pengusaha yang merupakan kelahiran Indonesia.
Perdana Menteri > Kebijakan

Kebijakan utama dalam pemerintahan Ismail Sabri adalah berasaskan peranan keluarga, di mana suatu keluarga berperan dalam memelihara agama, melindungi keamanan, menjaga martabat, dan memastikan nasib seluruh anggota keluarga dapat diperhatikan. Ia menamakan konsep dan frasa tersebut dengan istilah "Keluarga Malaysia", yang diperkenalkannya dalam konverensi pers pertamanya sebagai perdana menteri. Ia melibatkan oposisi untuk bergabung dalam Dewan Keamanan Nasional (bahasa Melayu: Majlis Keselamatan Negara; MKN) dan Dewan Pemulihan Nasional (bahasa Melayu: Majlis Pemulihan Negara; MPN) untuk memulihkan pandemi COVID-19. Dalam memulai tugas pertamanya, ia melakukan kunjungan kerja di Kedah, Malaysia untuk meninjau kondisi wilayah yang terdampak banjir menyusul fenomena ketinggian air dari Gunung Jerai.
Konsep "Keluarga Malaysia" juga diperkenalkan oleh Ismail Sabri dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2021. Melalui pidatonya yang bertemakan "Dunia adalah keluarga", ia menjelaskan bagaimana "Keluarga Malaysia" dapat bekerja sama dengan "Keluarga Dunia" untuk bersama-sama mengelola, mengatasi, dan memulihkan Pandemi COVID-19.
Perdana Menteri > Kebijakan > Nota Kesepahaman antara pemerintah dengan oposisi

Pemerintahan Ismail Sabri melakukan penandatanganan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) tentang Transformasi dan Kestabilan Politik antara pemerintah dengan Pakatan Harapan (PH), koalisi oposisi terbesar di parlemen yang ditandatangani oleh Ismail Sabri bersama keempat pemimpin PH, yaitu Anwar Ibrahim, Ketua Oposisi dan Presiden Partai Keadilan Rakyat, Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Parti Tindakan Demokratik, Mohamad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, dan Wilfred Madius Tangau, Presiden Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu. Kesepakatan ini berlangsung sejak 13 September 2021 hingga masa berakhirnya tugas anggota Dewan Rakyat atau pembubaran Parlemen ke-14. Dalam MoU tersebut menyatakan bahwa apabila kegagalan untuk memenuhi dan melaksanakan klausul tertentu serta perubahan yang telah digariskan, merupakan pelanggaran dan dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian. Di antara kesepahaman yang dicapai melalui MoU bersejarah tersebut adalah: "Pemerintah harus melakukan yang terbaik untuk melaksanakan setiap dan semua Transformasi yang diusulkan dan dalam kerangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak." Namun telah ditegaskan pula bahwa kesepahaman ini tidak berlaku untuk pembagian kekuasaan dengan kubu oposisi.
Perdana Menteri > Kebijakan > Rencana Malaysia Kedua Belas

Pada tanggal 27 September 2021, Ismail Sabri memperkenalkan program perencanaan jangka waktu lima tahun, yaitu Rencana Malaysia Kedua Belas (bahasa Melayu: Rancangan Malaysia Kedua Belas; RMK12) di Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia meningkat pada tahun 2023. RMK12 berpusat pada empat bidang pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan, menganggarkan empat ratus miliar ringgit Malaysia untuk pembangunan berkelanjutan dan sarana proyek-proyek baru, berkomitmen mencapai netralitas karbon untuk menarik investor asing, mengatasi masalah perubahan iklim, menerapkan standar telekomunikasi seluler 5G pada akhir tahun 2021, meningkatkan komunitas internet pusat, mengusulkan perancangan Undang-Undang Pelayanan Publik yang memenuhi tuntutan untuk efisiensi dan transparansi pemerintahan, meningkatkan kinerja tata kelola indeks, integritas, dan kepatuhan terhadap standar anti-korupsi global dengan tujuan agar Malaysia berubah menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2025, di mana pendapatan rata-rata setiap keluarga mencapai sepuluh ribu ringgit Malaysia dan memastikan 51% hak kaum bumiputra di perusahaan pengiriman barang lokal, sedangkan pada target pemerintah untuk meningkatkan hak kepemilikan bumiputra menjadi 30% belum tercapai. Ismail Sabri juga mengumumkan pendanaan untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis kaum bumiputra untuk mencapai kontribusi 15% dalam produk domestik bruto (PDB) oleh usaha mikro, kecil, dan menengah bumiputra pada tahun 2025.
Kebijakan kesetaraan untuk kaum bumiputra dalam rencana tersebut mengundang kontroversi. Kebijakan tersebut memberikan tujuan untuk memastikan hak kepemilikan yang berkelanjutan oleh bumiputra dan jaring hak pengaman yang akan diluncurkan untuk menjamin bahwa penjualan saham atau perusahaan milik bumiputra dijual semata-mata hanya untuk perusahaan, konsorsium, atau individu milik kaum bumiputra. Syed Saddiq berkomentar bahwa kebijakan itu dirasa tidak adil, karena sama saja mengambil hak dari kaum non-bumiputra dan memberikannya kepada kaum bumiputera. Mantan Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad juga menggambarkan kebijakan tersebut sebagai langkah "membunuh diri" dan mengklaim bahwa kebijakan baru hanya akan membunuh perusahaan bumiputra secara ekonomi apabila hal tersebut merupakan niat mereka. Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan masukan dari pengusaha Melayu, sebagian besar menentang gagasan kebijakan baru itu untuk kaum bumiputra.
Perdana Menteri > Kebijakan > Investasi di Malaysia

Pemerintahan Ismail Sabri mendorong investasi di Malaysia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan RMK12 yang memiliki titik fokus dalam merevitalisasi investasi di Malaysia, antara lain meremajakan pertumbuhan ekonomi, memperkuat pergerakan ekonomi, meningkatkan jaminan sosial, memberantas kemiskinan garis keras, dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat di seluruh negara bagian. Melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang membuka pintu ke pasar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara), sehingga memperbesar peluang komunitas bisnis untuk berinvestasi di Malaysia secara kondusif. Dari 15 negara anggota RCEP tersebut dapat menghasilkan hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) global dan diperkirakan pula pendapatan PDB negara-negara tersebut secara keseluruhan akan mengalami peningkatan sebesar US$174 miliar pada tahun 2030 yang dapat menyediakan peluang besar terhadap perusahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta dapat memfasilitasi akses ke pasar regional yang lebih besar.[butuh rujukan]
Dalam sistem perekonomian, Pemerintah Malaysia menciptakan Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Nasional (DSTIN) 2021–2030, yang bertujuan untuk mengembangkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi pada 2030. Komponen yang sejalan dengan kebijakan tersebut, antara lain Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan Revolusi Industri Nasional Keempat (4IR). Ismail Sabri merancang reformasi ekonomi untuk meningkatkan pemulihan ekonomi dan meningkatkan lanskap kompetitif negara untuk investor, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari investor dalam negeri maupun asing.[butuh rujukan]
Perdana Menteri > Kunjungan kenegaraan dan perjalanan domestik

Artikel utama: Daftar kunjungan kenegaraan Ismail Sabri Yaakob
Pada 9 November 2021, Ismail Sabri dan beberapa menterinya, diantaranya Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, dan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz, serta beberapa rombongan lainnya melakukan kunjungan kenegaraan pertama di Jakarta dan Bogor, Indonesia dalam rangka kerja sama di bidang pendidikan dan keuangan, sekaligus penandatanganan kerja sama melalui nota kesepahaman. Selain itu, terlibat juga kerja sama di bidang industri pertahanan, di mana Malaysia menjajaki alat utama sistem senjata dengan Pindad. Dalam proyek pemindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan, Ismail Sabri menyampaikan permohonan kerja sama yang melibatkan para pengusaha dan pebisnis di Malaysia dalam hal pembangunan. Dia juga meluncurkan program "Yayasan Keluarga Malaysia" untuk membantu anak-anak yatim piatu akibat COVID-19 yang bersamaan dengan peluncuran konsep "Keluarga Malaysia" di Pusat Konvensi Borneo, Kuching, Sarawak.
Pertemuan kedua dengan Presiden Joko Widodo dilakukan di Istana Merdeka pada 1 April 2022 dengan menghasilkan rangkaian kerja sama terkait nota kesepahaman ketenagakerjaan. Pertemuannya tersebut melibatkan beberapa anggota kabinet, seperti Saravanan Murugan, Annuar Musa, Mahdzir Khalid, dan Kamarudin Jaffar.[butuh rujukan]
Kontroversi > Pandangan rasis > Seruan boikot terhadap bisnis milik orang Tionghoa

Ismail Sabri memicu kontroversi pada Februari 2015 dengan berkomentar di media sosial Facebook yang mendesak agar konsumen beretnis Melayu mendesak pengusaha Tionghoa untuk menurunkan harga barang dan memboikot bisnis mereka.
[...] Konsumen memiliki kekuasaan yang besar. Mayoritas konsumen berasal dari orang Melayu, sedangkan orang Tionghoa merupakan (konsumen) minoritas. Jika orang Melayu memboikot bisnis mereka, maka mereka akan terpaksa untuk menurunkan harga. Perhatikan ini: banyak restoran milik orang Tionghoa yang tidak berstatus halal dan telah ditutup beberapa kali karena status keharamannya dipertanyakan, (akan tetapi) orang Melayu terus berbondong-bondong ke restoran tersebut meskipun faktanya ada ribuan restoran Melayu halal yang sah. Contohnya saja OldTown White Coffee, (restoran milik orang Tionghoa) baru-baru ini (kehalalannya) dipertanyakan, tetapi orang Melayu terus menolak untuk memboikot mereka. Apalagi pemiliknya dikatakan berasal dari keluarga Ngeh [merupakan anggota] DAP Perak yang dikenal anti-Islam. Jika orang Melayu tidak mengubah cara mereka, orang Tionghoa akan mengambil kesempatan untuk menekan orang Melayu.
Pengamat politik Wan Saiful Wan Jan mengatakan dalam pernyataan pribadi bahwa setiap pemilih Malaysia tanpa memandang ras akan menolak Ismail atas komentarnya. “Saya pikir reaksi dari setiap orang Melayu atau Tionghoa yang berpikiran benar dan percaya pada persatuan Malaysia akan merasa jijik. Para pemilih Tionghoa akan mengingat apa yang dia katakan ketika datang ke pemungutan suara”. Politikus Persatuan Tionghoa Malaysia (MCA), Wee Ka Siong melontarkan pernyataan bahwa “sebagai seorang menteri di Kabinet, ia tidak harus membuat generalisasi etnis tersebut. Hal ini tidak seolah-olah hanya Tionghoa sebagai pengusaha”. Inspektur Jenderal Polisi (IGP) Khalid Abu Bakar menyatakan bahwa ia akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan Ismail telah menghapus postingan Facebook tersebut.
Pada Oktober 2018, Ismail setuju untuk membayar denda kepada Ngeh Koo Ham selaku politikus DAP sebesar RM80.000 dan RM5.000 setelah dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik. Staf Ngeh mengklarifikasi bahwa Ngeh tidak memiliki saham atau kepentingan di OldTown White Coffee dan membantah tuduhan anti-Islam.
Kontroversi > Pandangan rasis > Low Yat 2

Ismail Sabri tuai kontroversial pada 2015 ketika ia mengusulkan pendirian "Low Yat 2", pusat perbelanjaan dawai digital yang hanya akan menampung pedagang etnis Melayu. Ia mengklaim bahwa "Low Yat 2" akan mampu bersaing dengan Plaza Low Yat, toko produk elektronik paling terkenal di Malaysia. Meskipun mayoritas pedagang disana adalah etnis Melayu, ia meminta kaum minoritas tetap mendukung pusat perbelanjaan tersebut.
Presiden MCA saat itu Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial dan menggambarkan proposal untuk pusat perbelanjaan khusus pribumi sebagai “pendekatan antagonis”. Sesama anggota UMNO Saifuddin Abdullah juga mengkritik proposal tersebut dengan mengklaim bahwa proposal Ismail akan merugikan orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, serta sektor komersial yang dibagi berdasarkan etnis akan menjadi kontraproduktif. Bahkan, netizen Malaysia banyak yang menentang usulan Ismail dengan mengejek konsep Low Yat 2.
Pemimpin pemuda Partai Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) mengajukan laporan polisi terhadap Ismail Sabri yang mengklaim bahwa pidatonya di Low Yat Plaza 2 untuk pedagang Melayu mengandung provokasi. Para menteri juga menuntut agar pihak berwenang negara bagian mencegahnya memasuki Sarawak. Sekretaris Pusat Publisitas dan Informasi SUPP, Milton Foo mengatakan, "Dia tidak layak menjadi menteri setelah membuat beberapa pernyataan rasis. Setelah 'memboikot usaha pedagang Tionghoa' pada bulan Februari, sekarang dia melakukannya lagi. Jelas, dia belum bertobat."
Kontroversi > Pandangan rasis > Penghentian beasiswa terhadap Universitas Taylor

Pada 16 September 2015, Taylor's University (bahasa Indonesia: Universitas Taylor) menghentikan layanan operator bus yang menggunakan kendaraan mereka dengan logo universitas untuk mengangkut penumpang yang berupaya mengadakan unjuk rasa dalam Himpunan Martabat Melayu 2015 yang bermotivasi rasisme. Dua hari kemudian, Universitas Taylor mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak mereka dengan Wawasan Sutera. Menurut Ismail Sabri, beasiswa untuk penerimaan mahasiswa berikutnya ke Universitas Taylor akan dihentikan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA). Namun, dia tidak merinci alasan pencabutan tersebut. Ketika ditanya apakah ini karena pembatalan layanan, dia menjawab, "Ada banyak alasan." Ismail menyatakan akan memberitahu Direktur Jenderal Mara untuk mengevaluasi pendanaan terhadap Universitas Taylor. Hal ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah tersebarnya tangkapan layar terkait pernyataannya yang ingin menghentikan beasiswa terhadap mahasiswa di Universitas Taylor.[butuh rujukan]
Politikus Partai Aksi Demokrat (DAP), Teresa Kok mengkritik keputusan tersebut dengan menyebutnya sebagai "dendam pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan" dan menyerukan kabinet untuk melakukan kecaman terhadap Ismail Sabri, kemudian menantangnya untuk mengungkapkan secara terbuka alasan mengapa ia memberi pernyataan keputusan tersebut, serta mempublikasikan laporan internal yang mengarah pada keputusan tersebut. Politikus Persatuan Tionghoa Malaysia (MCA), Chai Kim Sen mengatakan ketidakmampuan menteri untuk menyatakan bahkan satu alasan atas keputusan tersebut tidak hanya "tidak dapat dibedakan" tetapi bahkan bersifat "kekanak-kanakan". Mengatakan bahwa Ismail Sabri yang dikenal karena pidato rasisnya ketika dia menyerukan boikot bisnis Tionghoa, Chai mengatakan pengumuman terbarunya tentang Mara hanya akan "semakin melemahkan reputasinya yang sudah ternodai sebagai seorang rasis". Lebih lanjut Chai menambahkan bahwa lembaga pendidikan diharapkan tetap apolitis.
Kontroversi > Pandangan rasis > Komentar menjelang pemilihan umum 2018

Pada 13 April 2018, Ismail Sabri kembali memicu kontroversial setelah ia mengatakan "Setiap suara untuk DAP seperti memberikan kekuasan kepada Pakatan Harapan (PH) yang akan menghapus "keistimewaan" Melayu dan "keunikan" dari Islam" seperti dilansir oleh media pers berbahasa Melayu, Utusan Malaysia. Hal ini kemudian ditanggapi oleh politikus Partai Aksi Demokrat (DAP) Lim Kit Siang yang mengatakan bahwa Ismail tampaknya “mencoba merangkai pemilihan umum berikutnya sebagai ajang adu domba antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa, serta antara Islam dan musuh-musuhnya”, dan bertanya apakah Ismail Sabri dan surat kabar milik UMNO, yaitu Utusan Malaysia akan didakwa berdasarkan Undang-Undang Berita Anti-Palsu 2018 yang baru diterbitkan oleh pemerintah untuk komentar provokatif. Lim juga menjelaskan bahwa dokumen dasar PH, termasuk manifesto pemilihan umum adalah jelas dan spesifik dalam memberikan dukungan tanpa syarat terhadap Pasal 153 tentang hak istimewa Melayu dan Pasal 3 tentang Islam sebagai agama resmi Federasi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika DAP atau partai politik dengan ras lain berhasil membentuk pemerintahan baru di negara itu apabila memenangkan pemilihan, maka etnis Melayu tidak akan punah karena mayoritas pemilih Malaysia merupakan etnis Melayu dan mayoritas daerah pemilihan federal dan daerah pemilihan negara bagian di Malaysia adalah pemilih Melayu.
Kontroversi > Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan

Pada tanggal 18 Oktober 2012, Ismail Sabri pernah dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan partai dalam kasus penyelidikan terhadap Suara Inisiatif Sdn Bhd. Akan tetapi, ia tidak mengambil tindakan terhadap beberapa perusahaan lain yang juga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, politikus Partai Aksi Demokrat (DAP), Tony Pua mengusulkan pemotongan gaji sebesar RM10 terhadap Ismail Sabri dan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan lain yang bersalah. Dalam bantahannya yang berisi sindiran, Ismail Sabri menjelaskan bahwa tidak sama sekali mengajukan tuntutan terhadap perusahaan manapun dan ia menegaskan bahwa dalam setahun, terdapat lebih dari 200 perusahaan yang ditindak, salah satunya Suara Inisiatif.
Kontroversi > Isu konsumsi telur penyu

Pada 4 November 2015, Ismail Sabri mengadakan makan malam di sebuah restoran makanan laut di Sandakan, Sabah bersama dengan Ketua UMNO Distrik Beluran, James Ratib. Sepiring selusin telur penyu di atas meja makan terlihat pada suatu foto yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ismail membantah dugaan bahwa ia memakan telur penyu dengan memetik "alasan kesehatan". Pada 9 November 2015, Ismail mengaku tidak mengetahui undang-undang tentang larangan kepemilikan dan penggunaan telur penyu di Sabah. Pada 19 November 2015, foto lain muncul dan menjadi perbincangan di media sosial Facebook yang menampilkan pecahan kulit telur penyu di atas meja di depan beberapa pengunjung. Menurutnya, ia telah menginstruksikan pengacaranya untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuduhnya memakan telur penyu. Menyusul masalah tersebut, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan organisasi penelitian Sabah mendesak Departemen Satwa Liar Sabah untuk mengambil tindakan terhadap tamu makan malam serta restoran yang menyediakan telur penyu. Telur penyu merupakan salah satu spesies yang dilindungi di bawah Undang-Undang Konservasi Satwa Liar Sabah 1997.
Pada Maret 2017, Ismail mengajukan gugatan RM10 juta di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dengan menuduh bahwa Media Penerbitan Sabah dan James Sarda telah secara salah menerbitkan tiga artikel di Daily Express yang berbasis di negara bagian Sabah mengenai masalah tersebut. Gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan tanpa jalur hukum pada September 2018 setelah penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan damai.
Kontroversi > Dukungan terhadap industri rokok elektronik

Pada 9 November 2015, Ismail menyatakan dukungannya terhadap industri rokok elektronik di Malaysia. Ia mengatakan bahwa industri yang didominasi ras Melayu adalah peluang usaha dalam kewirausahaan bagi kaum Bumiputera meskipun ada peringatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Ia berharap bahwa industri yang tidak teratur dapat berkembang secara global. Banyak dokter dan tabib ternama telah memberikan dukungan kuat kepada Ismail terkait pengembangan industri ini. Lawan terbaru industri vape adalah Sultan Ibrahim Ismail sebagai Sultan Johor yang secara terbuka mengumumkan bahwa semua kios vape harus ditutup pada 1 Januari 2016. Sejak saat itu, ia berhenti mendukung pengembangan industri rokok elektronik tersebut.[butuh rujukan]