Sri Mulyani
Karier > Reformasi perpajakan

Pada 20 Desember 2016, hampir 5 bulan sejak pelantikannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja, Sri Mulyani mengumumkan peluncuran Tim Reformasi Perpajakan serta Tim Penguatan Kepabeanan dan Cukai.. Pembentukan kedua tim ini, menurut pemaparannya, bertujuan untuk mempersiapkan dan mendukung penguatan serta pelaksanaan reformasi perpajakan (baik pajak maupun bea cukai) , yang mana meliputi aspek organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi. Atas masing-masing tim kemudian ia bagi menjadi empat tim: Tim Pengarah, Tim Advisor, Tim Observer, dan Tim Pelaksana; dengan Tim Pengarah diisi antara lain oleh dirinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Wakil Ketua KPK.
Sri Mulyani sendiri, pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR, menyebut bahwa Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dalam 4 periode, dengan periode keempat dimulai sejak tahun 2016.
Selama dua periode kepemimpinannya di masa kepresidenan Joko Widodo, Sri Mulyani terlibat dalam sejumlah perubahan dan kebijakan penting di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perubahan dan kebijakan ini antara lain sebagai berikut:
Pengaturan ulang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama DPR yang kemudian menghasilkan UU Nomor 9 Tahun 2018. UU tersebut memberi Kementerian Keuangan wewenang untuk mengorganisasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ragam PNBP yang dipungut oleh berbagai Kementerian dan Lembaga serta membantu memangkas jumlah PNBP dari yang semula berjumlah 70.000.
Penurunan tarif final Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM, dari semula 1% menjadi 0,5%. Hal ini berlandaskan PP Nomor 23 tahun 2018.
Reformasi dan optimalisasi ragam proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui program Pembaruan Sistem Inti Perpajakan (PSIAP) atau disebut juga Core Tax Administration System (CTAS). Hal ini dengan landasan Perpres Nomor 40 tahun 2018. Sistem tersebut ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan 2024.
Memperluas kategori Bentuk Usaha Tetap (BUT) melalui PMK Nomor 35/PMK.03/2019 untuk memperluas jangkauan pemajakan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
Pemberlakuan Super Tax Deduction, yang mana berupa pemberian insentif pajak bagi penyelenggara kegiatan vokasi, praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran serta bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Hal ini diatur dengan PP Nomor 45 tahun 2019, PMK Nomor 128/PMK.010/2019, serta PMK Nomor 153/PMK.010/2020.
Menyusun pengaturan perpajakan bagi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dituangkan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 dan PMK Nomor 48/PMK.03/2020.
Bersama DPR melakukan pengaturan ulang atas pajak Bea Meterai yang kemudian menghasilkan UU Nomor 10 Tahun 2020. Melalui UU ini, diperkenalkan meterai elektronik, penyederhanaan administrasi pemungutan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan bea meterai, serta perubahan atas subjek dan saat terutang bea meterai. Pengaturan ulang ini juga mengubah tarif bea meterai dari yang semula terdapat dua tarif, yaitu Rp3.000 dan Rp6.000, menjadi satu tarif yaitu Rp10.000.
Bersama DPR mereformasi sistem perpajakan melalui dua UU omnibus, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua UU ini selain mengubah beragam ketentuan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta UU Cukai, juga memperkenalkan bentuk pajak pusat baru, yaitu Pajak karbon. Beberapa perubahan dalam UU tersebut adalah penambahan lapisan tarif PPh baru bagi penghasilan di atas Rp5 miliar, penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP, pengenaan PPh atas natura dan kenikmatan, penurunan PPh badan dari 25% menjadi 22%, pembebasan pajak bagi UMKM dengan penghasil bruto per tahun di bawah Rp500 juta, peningkatan PPN dari 10% menjadi 12% secara bertahap, dan lain sebagainya.
Bersama DPR melakukan pembaruan pengaturan atas ragam jenis pajak daerah yang mana kemudian dituangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menerapkan pemajakan atas aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022
Memberikan insentif berupa keringanan PPN bagi kendaraan bermotor listrik tertentu yang memenuhi Tingkat Komponen  Dalam Negeri (TKDN) tertentu melalui PMK Nomor 38 Tahun 2023.
Perluasan pengenaan pajak Rokok ke bentuk Rokok elektrik melalui PMK Nomor 143 Tahun 2023.
Simplifikasi perhitungan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (PPh 21) dengan memperkenalkan konsep tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Hal ini dimuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.