stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Santo Domingo Terbuka
Daftar referensi

↑  Dominican Republic International 2003
↑  Sto Domingo Open 2009
↑  Santo Domingo Open 2010
↑  SANTO DOMINGO OPEN 2011
↑  Santo Domingo Open 2013
↑  Santo Domingo International 2014
↑  Santo Domingo Open 2015
↑  Sto. Domingo Open 2016
↑  VIII Santo Domingo Open
↑  IX Santo Domingo Open 2018
↑  X Santo Domingo Open 2019
↑  XI Santo Domingo Open 2020 (Cancelled)
↑  "Two Pan Am Tournaments Cancelled in October". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. 19 June 2020. Diakses tanggal 22 June 2020.
↑  XI Santo Domingo Open 2021
↑  XII Santo Domingo Open 2022 (New dates)
↑  XIII Santo Domingo Open 2023
↑  XIV Santo Domingo Open 2024 (Cancelled)
↑  Dominican Open 2018
↑  II Dominican Open 2019 - Cancelled
↑  III Dominican Open 2021
↑  IV Dominican Open 2022 (Cancelled)
↑  IV Dominican Open 2023 (Cancelled)
Widari

Widari (lahir 19 September 1993
) adalah perempuan atlet angkat besi Indonesia yang memenangkan 5 medali emas pada 3 kejuaraan internasional angkat besi serta 3 medali emas pada 3 ajang Pekan Olahraga Nasional.
Karier

Debut Widari di olah raga angkat besi dimulai pada PON 2016 di Jawa Barat dengan raihan medali emas. Setahun kemudian ia mengikuti Kejuaraan Dunia Angkat Berat di Plzeň, Republik Ceko, 13–18 November 2017. Ia berlaga di kelas 47 kilogram. Medali emas pertama Widari dari jenis angkatan bench press dengan total angkatan 135 kilogram. Berikutnya dari angkatan dead lift dengan angkatan 180 kilogram dan yang terakhir dari total angkatan yang menembus angka 475 kilogram.
Pada kompetisi 39th World Open Powerlifting Championship 2018, di Halmstad, Swedia, Widari meraih dua medali emas dari kelas 47 kilogram. Dua emas itu diperolehnya dari angkatan bench press seberat 141 kilogram, yang juga masuk dalam rekor dunia. Emas kedua diraih dari angkatan dead lift dengan beban seberat 175 kilogram.
Pada PON 2024 Widari meraih medali emas dengan total angkatan 505 kilogram pada pertandingan kelas 52 kilogram putri. Rinciannya, angkatan 195 kilogram pada kategori squat, angkatan 130 kilogram pada bench press, dan 180 kilogram pada dead lift.
Prestasi

Pada kompetisi angkat besi tingkat nasional, Widari meraih medali emas pada tiga ajang Pekan Olahraga Nasional, yaitu PON Jawa Barat 2016, PON Papua 2021, dan PON Aceh Sumatra Utara 2024.
Pada kejuaraan angkat besi level internasional, Widari memenangkan tiga medali emas di World Championships 2017 di Plzeň, Republik Ceko, medali emas di 39th World Open Powerlifting Championship 2018, di Halmstad, Swedia, dan medali emas pada IPF World Open Powerlifting Championship 2019 di Dubai, Uni Emirat Arab,
Perseftim Flores Timur

Persatuan Sepakbola Flores Timur (atau disingkat Perseftim Flores Timur) adalah tim sepak bola Indonesia yang bermarkas di Stadion Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tim berkompetisi di Liga 3 Zona Nusa Tenggara Timur.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024

Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024.
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.
Kemenangan telak bagi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemilihan presiden ini berlangsung satu putaran saja. Ini merupakan kemenangan pertama Prabowo setelah dalam tiga pemilihan presiden sebelumnya dikalahkan calon lain. Penetapan presiden terpilih mendapat tanggapan dari dua pasangan calon lainnya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Latar belakang

Sejak 2014, pemilihan presiden didominasi oleh dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka adalah Prabowo Subianto–Hatta Rajasa yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo–Jusuf Kalla yang mayoritasnya didukung oleh oposisi. Mengulangi kemenangan yang sama, Jokowi yang merupakan rival Prabowo pada 2014 dan 2019 kembali memenangkan pemilu presiden dengan meraih 55,5% suara. Namun, berbeda dengan Pemilu Presiden 2004 dan 2009 yang diikuti oleh lebih dari dua kandidat. Pada 2004, pemilihan presiden diikuti lima kandidat di putaran pertama dengan berbagai latar belakang, di antaranya militer, sipil, ulama hingga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Sedangkan di 2009, pemilihan presiden diikuti oleh tiga kandidat yang salah satunya adalah calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden petahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden pada 2024. Oleh karenanya, Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih eksekutif dan legislatif masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden selayaknya digelar sebelum transisi kepemimpinan negara pada 20 Oktober 2024.
Pada pilpres sebelumnya, Joko Widodo terpilih kembali menduduki jabatan yang sama bersama dengan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Kandidat lainnya, Prabowo Subianto oleh Joko Widodo diberi mandat sebagai Menteri Pertahanan pasca rekonsiliasi pada Juli 2019. Pertemuan tersebut mengakhiri perseteruan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, sehingga terjadi dinamika politik dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju. Ketika perombakan kabinet pada 2020, wakil Prabowo saat pilpres, Sandiaga Uno menyusulnya di kabinet sebagai menteri yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Latar belakang > Pelaksanaan

Masa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan dua putaran apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.
Latar belakang > Partai pengusul calon presiden

Lihat pula: Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019
Pemilihan presiden menjadi tahap penting dalam sistem politik Indonesia yang melibatkan partai politik nasional dengan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusung satu pasangan calon. Hanya PDI-P yang dapat mengusulkan sepasang kandidat tanpa berkoalisi dengan partai lain, mengingat partai ini memenuhi syarat ambang batas presiden dengan minimal 115 kursi pada pemilu legislatif terdahulu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa sepasang kandidat diusulkan oleh satu partai maupun sekelompok partai yang memperoleh sedikitnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sedikitnya 25% suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya.
Beberapa partai politik nonparlemen, baik partai peserta pemilu sebelumnya maupun partai baru pasca 2019, diposisikan sebagai partai pendukung bagi calon presiden pilihan masing-masing partai. Misalnya saja Perindo yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Partai tersebut menjadi partai pendukung bagi Ganjar karena tidak memiliki perwakilan di parlemen. Akan tetapi, suara nasional yang diperoleh Perindo turut mendorong pencalonan Ganjar meski tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, Partai Gelora, partai baru yang didirikan pada 2019 lalu, memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Meski sebelumnya belum pernah mengikuti pemilihan umum, akan tetapi Gelora tetap dicatat sebagai partai pendukung.
Jadwal Pemilu > Prapemilu

| Tanggal | Kegiatan |
| --- | --- |
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan Peraturan KPU
29 Juli - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
14 Desember 2022 - 14 Februari 2023: Penetapan Peserta Pemilu
22 Januari 2023: Pembentukan Pengawas TPS
1-14 Mei 2023: Pencalonan Anggota DPD
1-14 Mei 2023: Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
15 Mei - 23 Juni 2023: Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD
19-25 Oktober 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
25 Oktober - 13 November 2023: Verifikasi Berkas Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden
13 November 2023: Pengundian Nomor Urut Calon Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa Kampanye Pemilu
5-14 Februari 2024: Pemungutan dan Penghitungan Suara Luar Negeri
11-13 Februari 2024: Masa Tenang
14-15 Februari 2024: Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Negeri
Jadwal Pemilu > Pascapemilu

| Tanggal | Kegiatan |
| --- | --- |
15 Februari - 20 Maret 2024: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
20 Maret 2024: Pengumuman Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum
21 Maret - 18 April 2024: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
22 April 2024: Hasil Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi
24 April 2024: Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum
1 Oktober 2024: Pelantikan Anggota DPR dan DPD
20 Oktober 2024: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Sumber:
Calon > Kandidat dari Koalisi Perubahan

Lihat pula: Dukungan untuk Anies Baswedan dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
| Kandidat nomor urut 1> Anies Baswedan | Kandidat nomor urut 1> Muhaimin Iskandar |
| --- | --- |
Calon Presiden: Calon Wakil Presiden

Gubernur DKI Jakarta (2017–2022): Wakil Ketua DPR RI (1999–2004, 2004–2009, 2019–2024)

167 / 575 （29%）
Koalisi Perubahan (Tim Nasional Pemenangan)

Partai NasDem melalui Rapat Kerja Nasional calonkan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014–2016, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari partai tersebut. Ia menjadi bakal calon presiden pertama yang dicalonkan oleh partai politik dan berhasil memperoleh rekomendasi dari hasil rapat kerja nasional dari Partai NasDem. Sejak pencalonan Anies, dua partai lainnya, Demokrat dan PKS mulai menjajaki kerja sama politik dengan didirikannya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saat itu, PKS menominasikan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk dicalonkan sebagai wakil Anies. Begitu pula Demokrat yang menjagokan ketua umumnya yang juga rivalnya di pemilihan gubernur 2017, Agus Harimurti Yudhoyono. Awalnya, Anies menggolongkan nama Agus sebagai cawapres yang akan mendampinginya. Seiring berjalannya waktu, koalisi mengalami dinamika politik dengan hengkangnya Demokrat dan mendukung pencalonan Prabowo setelah masuknya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo. Masuknya PKB diiringi dengan kesepakatan untuk memasangkan Anies bersama ketua umum mereka, Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2018–2019 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014, Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, ia telah diusulkan oleh partainya, PKB, sebagai kandidat wakil presiden dari Joko Widodo pada pemilihan umum sebelumnya. Bahkan, sempat digadang-gadang dicalonkan sebagai kandidat presiden jika tidak dipilih menjadi pendamping Jokowi.
Calon > Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju

Lihat pula: Dukungan untuk Prabowo Subianto dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
| Kandidat nomor urut 2> Prabowo Subianto | Kandidat nomor urut 2> Gibran Rakabuming Raka |
| --- | --- |
Calon Presiden: Calon Wakil Presiden

Menteri Pertahanan (2019–2024): Wali Kota Surakarta (2021–2024)

261 / 575 （45%）
Koalisi Indonesia Maju (Tim Kampanye Nasional)

Prabowo Subianto yang dikenal membawa kebijakan populisme dalam kampanyenya pada 2019 lalu diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra dan PKB melalui Piagam Sentul. Dengan demikian, ini menjadi keempat kalinya Prabowo maju dalam pemilihan presiden sejak dirinya menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri pada 2009. Ia diusung oleh dua partai anggota KIB, yakni Golkar dan PAN, serta partai-partai nonparlemen yang menjadi cikal bakal Koalisi Indonesia Maju setelah bubarnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB. Disusul Partai Demokrat dan PSI yang bergabung setelahnya. Dukungan PSI kepada Prabowo diberikan setelah pengangkatan Kaesang Pangarep, adik dari Gibran sebagai ketua umum partai.
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo lebih memilih Wali Kota Surakarta periode 2021–2024, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Gibran awalnya dicalonkan oleh Golkar sebagai kandidat yang mendampingi Prabowo. Disusul pula partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang turut mengamini pencalonan Gibran. Pencalonan Gibran menimbulkan kontroversi mengingat usianya belum mencukupi berdasarkan syarat menjadi kandidat dalam pemilihan presiden, yakni minimal 40 tahun, sedangkan Gibran berusia 36 tahun. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan yang membuka peluang seseorang dengan pengalaman menjadi wali kota, bupati, dan gubernur beserta wakil dapat mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Setelah pencalonannya, Gibran yang merupakan kader PDI-P diakhiri keanggotaannya, disusul adik iparnya yang juga Wali Kota Medan periode 2021–2024, Bobby Nasution, setelah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran.
Calon > Kandidat dari PDI-P dan PPP, serta dua partai nonparlemen

Lihat pula: Dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
| Kandidat nomor urut 3> Ganjar Pranowo | Kandidat nomor urut 3> Mahfud MD |
| --- | --- |
Calon Presiden: Calon Wakil Presiden

Gubernur Jawa Tengah (2013–2023): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019–2024)

147 / 575 （26%）
Kerja Sama Partai Politik (Tim Pemenangan Nasional)

Purna tugasnya Joko Widodo sebagai presiden petahana pada 2024 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencari calon presiden penggantinya. Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan anggota DPR RI periode 2004–2013, Ganjar Pranowo diusulkan oleh partainya, PDI-P, untuk diberi mandat maju pada pencalonan presiden pada April 2023. Namanya diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati. Sebelumnya, muncul isu pencalonan Puan Maharani dari PDI-P untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Puan akhirnya dicalonkan partai untuk menjadi calon legislatif DPR RI. Selain itu, NasDem juga menominasikan nama Ganjar sebagai salah satu bakal kandidat presiden dalam rapat kerja nasionalnya, meski pencalonannya dimandatkan kepada Anies.
Efek pencapresan Ganjar oleh PDI-P, Hanura yang merupakan partai nonparlemen turut mendukungnya sebagai calon presiden. Hanura menjadi partai pengusung pertama pasca pencalonan Ganjar oleh PDI-P yang melahirkan kerja sama politik tanpa berkoalisi. Beberapa hari setelahnya disusul oleh PPP yang juga mengusung Ganjar. Tak hanya pada pilpres, kedua partai tersebut juga menjalin kerja sama di pemilihan legislatif. Setelahnya, Perindo turut mencalonkan Ganjar di tengah isu partainya akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kelak mengusung Prabowo.
Jauh sebelum PDI-P mengusung Ganjar, PSI lebih dahulu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yenny Wahid, putri mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, sebagai cawapresnya. Belakangan, PSI membatalkan dukungan kepada Ganjar usai diputuskan melalui kongresnya. Trennya, politikus PDI-P, Said Abdullah sempat mengusulkan nama Anies sebagai salah satu bakal pendamping Ganjar. Wacana tersebut tidak diindahkan oleh NasDem sebagai partai yang memelopori pencalonan Anies.
Pada 18 Oktober 2023, Ganjar menyusul Anies dalam hal pengumuman nama pendamping. Mahfud MD dipilih oleh PDI-P sebagai bakal kandidat wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung oleh ketua umumnya, Megawati. Ini merupakan penantian bagi Mahfud yang sebelumnya telah ditunjuk untuk menjadi pendamping bagi Joko Widodo pada 2019 sebelum akhirnya digantikan oleh Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir menjelang pengumuman kandidat wapres. Hari itu, ia telah menyiapkan kemeja putih sesuai dengan pakaian simbolis kampanye Jokowi. Kemeja itu akhirnya dikenakan kembali pada saat pengajuan diri sebagai kandidat wakil presiden bersama Ganjar. Pendaftaran pasangan calon ini menyusul dengan pengajuan Anies-Muhaimin ke KPU pada 19 Oktober 2023.
Kontroversi > Mahkamah Konstitusi dan pencalonan Gibran

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuat pengecualian kontroversial dengan membolehkan Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu 2024. Berdasarkan keputusan pengadilan, kandidat yang berusia di bawah 40 tahun berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemungutan suara presiden, dengan syarat bahwa mereka pernah memegang jabatan regional terpilih sebelumnya. Karena Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, adalah putra Joko Widodo, hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Presiden mempengaruhi keputusan tersebut agar ia dapat melanjutkan warisannya. Tercatat pula, kakak ipar Jokowi dan Ketua MK, Anwar Usman, juga terlibat dalam putusan tersebut. Anwar Usman akhirnya diturunkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari jabatan Ketua Hakim pada 8 November 2023 setelah dinyatakan bersalah atas konflik kepentingan dalam putusan tersebut.
KPU juga dikritik karena menerima pendaftaran Gibran tanpa mengikuti prosedur yang semestinya pasca putusan MK. Oleh karena itu, pada 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dan keenam komisioner KPU bersalah melakukan pelanggaran etik karena memperbolehkan Gibran mendaftarkan pencalonannya sebelum KPU melakukan penyesuaian usia minimum bagi calon dalam peraturan internalnya. Hasyim Asy'ari khususnya mendapat "peringatan keras terakhir" dari DKPP sedangkan enam lainnya hanya mendapat "peringatan keras". Hasyim mendapat teguran khusus tersebut karena Hasyim sudah dua kali menerima teguran keras dari DKPP terkait pelanggaran etik yang dilakukan pada Maret dan April 2023.
Gugatan diajukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Gerakan Advokat Indonesia (Perekat Nusantara) terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Anwar Usman dan Ibu Negara Iriana dengan tuduhan nepotisme dan dinasti politik di pihak tergugat, namun diberhentikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehari sebelum pemilu.
Kontroversi > Debat Wakil Presiden

Kontroversi lainnya datang dari pengumuman KPU yang banyak disalahpahami bahwa debat calon wakil presiden tidak akan digelar, Hal ini menandai perubahan dari pemilu sebelumnya di mana calon wakil presiden saling berdebat lebih dari satu kali. Namun KPU membantah spekulasi tersebut dan kembali menegaskan bahwa dalam setiap debat, baik capres maupun cawapres harus hadir di setiap debat. Artinya, perdebatan antar calon wakil presiden tetap berjalan dan didampingi pasangannya, begitu pula sebaliknya.
Kontroversi > Penggunaan media sosial dan disinformasi

Kampanye Prabowo Subianto terkenal karena upayanya dalam merehabilitasi citranya dari hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia pada masa kediktatoran mantan Presiden Soeharto menjadi sosok kakek yang “imut dan gemoy” di kalangan pemuda, khususnya pemilih pemula, serta membuat avatar animasi dirinya di TikTok menggunakan kecerdasan buatan. Kampanye Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga menggunakan AI interaktif bot percakapan untuk berinteraksi dengan pemilih.
Selama kampanye, Anies Baswedan menjadi sasaran rekaman audio deepfake yang konon menunjukkan dirinya sedang dihukum oleh pendukung politik pada bulan Januari. Tim kampanye Prabowo Subianto menggunakan AI untuk menggambarkan anak-anak dalam iklan televisi, hal ini dinilai mengabaikan undang-undang yang melarang kemunculan anak di bawah umur dalam iklan politik.
Golkar, salah satu partai pendukung Prabowo sebagai presiden, mengunggah video deepfake yang dihasilkan AI di media sosial yang berisi simulasi Soeharto, yang meninggal pada tahun 2008, di mana ia muncul untuk mendesak para pemilih agar memilih calon dari partai tersebut pada pemilu mendatang. Hal ini menyebabkan beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak KPU untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan kecerdasan buatan.
Kontroversi > Tuduhan dukungan negara

Pada tanggal 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandhy Laksono merilis sebuah film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote, yang menuduh bahwa Joko Widodo menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo Subianto, yang menjadi viral dalam sehari dan memicu tudingan sabotase yang dilakukan tim kampanye Prabowo. Kantor kepresidenan membantah klaim tersebut, sementara sejumlah unjuk rasa kemudian diadakan sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut.
Kontroversi > Kesenjangan dalam penghitungan suara

Pada saat penghitungan suara, muncul dugaan bahwa jumlah suara yang muncul di aplikasi online Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) buatan KPU lebih besar dibandingkan dengan hasil sebenarnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaitkan masalah ini dengan kemungkinan kesalahan pada aplikasi yang baru didirikan, dan menyambut baik audit terhadap Sirekap. Hingga 20 Februari, hasil Sirekap dari 1.223 TPS ditemukan tidak sesuai dengan hasil sebenarnya.
Penghitungan dan hasil > Hitung cepat

Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Maret, namun quick count dari tabulator yang disetujui pemerintah keluar segera setelah TPS ditutup. Penghitungan awal dari Indikator Politik, Kompas, dan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memperoleh antara 53,4 dan 59,8 persen suara, diikuti oleh Anies Baswedan, yang memperoleh antara 23,11 dan 26,39 persen, dan Ganjar Pranowo, yang menerima antara 16,72 dan 17,12 persen.
Penghitungan dan hasil > Hasil resmi

| Calon presiden | Calon presiden | Calon wakil presiden | Koalisi | Suara |  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prabowo Subianto | Gibran Rakabuming Raka | Koalisi Indonesia Maju | 96.214.691 | 58,59% |
|  | Anies Baswedan | Muhaimin Iskandar | Koalisi Perubahan | 40.971.906 | 24,95% |
|  | Ganjar Pranowo | Mahfud MD | Kerja Sama Partai Politik | 27.040.878 | 16,47% |

| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | 164.227.475 | 100% |

| Suara sah | Suara sah | Suara sah | Suara sah | 164.227.475 | 97,51 |
| Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | Suara tidak sah | 4.194.536 | 2,49 |
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | Pemilih yang menggunakan hak pilih | 168.422.011 | 100,00 |
| Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | Pemilih terdaftar | 204.807.222 | 82,23 |
| Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | Jumlah penduduk (perkiraan 2023) | 279.118.866 |  |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia