Pendudukan Jerman oleh Sekutu
Tata Kelola Pemerintahan dan Munculnya Dua Negara Jerman

Rencana awal Sekutu untuk memerintah Jerman sebagai satu unit melalui Majelis Kontrol Sekutu secara de facto gagal pada tanggal 20 Maret 1948 (dipulihkan pada tanggal 3 September 1971) dalam konteks meningkatnya ketegangan antara Sekutu, dengan Inggris dan AS yang menginginkan kerja sama, Prancis menghalangi kolaborasi apa pun untuk membagi Jerman menjadi banyak negara merdeka, dan khususnya: Uni Soviet secara sepihak menerapkan unsur-unsur sistem politik-ekonomi Marxis sejak awal (redistribusi tanah secara paksa, nasionalisasi bisnis). Perselisihan lainnya adalah penyerapan orang-orang yang diusir pascaperang. Meskipun Inggris, AS, dan Uni Soviet telah sepakat untuk menerima, menampung, dan memberi makan sekitar enam juta warga negara Jerman yang diusir dari bekas Jerman bagian timur dan empat juta orang Cekoslowakia, Polandia, Hongaria, dan Yugoslavia dari etnis Jerman yang diusir dan didenaturalisasi di zona mereka, Prancis pada umumnya belum menyetujui pengusiran yang disetujui oleh perjanjian Potsdam (keputusan dibuat tanpa masukan dari Perancis). Oleh karena itu Prancis dengan tegas menolak menahan para pengungsi perang di wilayah timur Jermanyang menolak untuk dipulangkan kembali ke kampung halaman mereka atau orang-orang miskin yang diusir pascaperang telah diambil alih di sana, ke dalam zona Prancis, apalagi ke dalam protektorat Saar yang terpisah. Bagaimanapun juga, populasi asli kembali setelah pemindahan yang dilakukan oleh Nazi (misalnya pengungsi politik dan Yahudi) dan relokasi terkait perang (misalnya evakuasi dari serangan udara), diizinkan untuk pulang ke rumah di wilayah yang berada di bawah kendali Prancis. Sekutu lainnya mengeluh bahwa mereka harus memikul beban untuk memberi makan, menampung dan memberi pakaian kepada orang-orang yang diusir yang harus meninggalkan harta benda mereka.
Dalam praktiknya, masing-masing dari empat kekuatan sekutu yang menduduki Jerman memegang otoritas pemerintahan dalam zona pendudukan mereka masing-masing dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berbeda terhadap penduduk dan pemerintahan lokal. Sebuah bentuk administrasi pemerintahan yang diambil dari zona barat yang dikenal sebagai Bizone (Zona Pendudukan Amerika dan Britania Raya menggabungkan diri pada 1 Januari 1947) yang kemudian menjadi Trizone (setelah Prancis ikut menyertai Bizone). Runtuhnya kerjasama sekutu timur-barat dan pemerintahan bersama di Jerman menjadi jelas dengan diberlakukannya Blokade Berlin oleh Soviet yang diberlakukan dari bulan Juni 1948 hingga Mei 1949. Zona Britania Raya, Inggris dan Amerika Serikat kemudian bergabung menjadi satu dan membentuk Republik Federal Jerman (Jerman Barat) pada bulan Mei 1949 sedangkan zona pendudukan Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) pada bulan Oktober 1949.
Di Jerman Barat, pendudukan Sekutu berlanjut hingga 5 Mei 1955 dengan disepakatinya Traktat Umum yang kemudian segera diberlakukan. Namun pada saat pembentukan Republik Federal Jerman pada Mei 1949, gubernur-gubernur militer yang memerintah kemudian digantikan oleh Komisaris Tinggi yang berasal dari kalangan sipil yang kewenangannya berada diantara kewenangan seorang gubernur dan seorang duta besar. Ketika Traktat Umum diratifikasi, pendudukan Sekutu secara resmi berakhir dan Zona Pendudukan Jerman Barat dihapuskan. Jabatan Komisaris Tinggi kemudian digantikan oleh seorang Duta Besar biasa. Jerman Barat juga diizinkan untuk mempunyai kekuatan militer, membentuk Bundeswehr atau Pasukan Pertahanan Federal yang dibentuk pada 12 November 1955.
Keadaan yang sama juga terjadi di Jerman Timur. Pada 7 Oktober secara resmi Republik Demokratik Jerman didirikan. Pada 10 Oktober 1949, Pemerintahan Militer Soviet di Jerman digantikan oleh Komisi Kontrol Soviet dengan kedaulatan yang terbatas diberikan kepada pemerintah Republik Demokratik Jerman hingga 11 November 1949. Setelah kematian Joseph Stalin pada Maret 1953, Komisi Kontrol Soviet digantikan oleh Kantor Komisaris Tinggi Soviet pada 28 Mei 1953. Jabatan Komisaris Tinggi kemudian dihapus dan diganti oleh seorang Duta Besar dan kedaulatan umum diberikan kepada Republik Demokratik Jerman dengan ditandai oleh sebuah Traktat Kenegaraan (Staatsvertrag) pada 20 September 1955. Pada 1 Maret 1956, Republik Demokratik Jerman mendirikan militernya dan diberi nama Tentara Rakyat Nasional
Meskipun telah diberikan kedaulatan umum terhadap Jerman Barat dan Timur pada 1955, kedaulatan penuh dan tidak terbatas dibawah hukum internasional tidak pernah dinikmati oleh Jerman Timur dan Barat hingga terjadinya reunifikasi Jerman pada bulan Oktober 1990. Meskipun secara efektif Jerman Barat adalah sebuah negara independen, negara-negara Barat masih tetap mempertahankan hukum yurisdiksi terbatas terhadap "Jerman secara menyeluruh" di Jerman Barat dan Berlin Barat. Diwaktu yang bersamaan pula Jerman Timur yang menjadi negara satelit Uni Soviet berusaha meningkatkan kemerdekaannya dalam setiap tindak-tanduknya sambil tetap melakukan koordinasi atas segala urusan kepada Uni Soviet. Ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian Akhir Sehubungan dengan Jerman, juga dikenal sebagai "Perjanjian Dua-plus-Empat", memberikan kewenangan kedaulatan penuh kepada Jerman juga tidak diundangkan hinggal 15 Maret 1991, stelah semua pemerintahan yang ikut berpartisipasi telah melakukan ratifikasi traktat itu. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian, pasukan pendudukan terakhir berangkat dari Jerman ketika kehadiran Rusia dihentikan pada tahun 1994, meskipun Pasukan Belgia di Jerman tetap berada di wilayah Jerman hingga akhir tahun 2005.
Sebuah plebisit di tahun 1956 mengakhiri kontrol Prancis atas Protektorat Saar dan Protektorat Saar kemudian bergabung kedalam Jerman Barat menjadi negara bagian Saarland pada 1 Januari 1957.
Kota Berlin tidak menjadi bagian dari Jerman Barat atau Timur dan secara de jure tetap diperintah oleh empat negara Sekutu yang menduduki Jerman sampai reunifikasi Jerman pada Oktober 1990. Untuk segala urusan administratif, tiga sektor kekuatan sekutu (AS, Inggris dan Prancis) di barat Kota Berlin kemudian bergabung membentuk Berlin Barat menjadi bagian de facto dari Jerman Barat. Sektor pendudukan Soviet di timur Berlin menjadi Berlin Timur dan ditetapkan sebagai ibukota Republik Demokratik Jerman meskipun tidak mendapat pengakuan dari negara-negara barat.