stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Oemar Dachlan

| Oemar Dachlan |
| --- | --- |

Lahir: (1913-12-12)12 Desember 1913 Samarinda, Hindia Belanda
Meninggal: 6 September 2008(2008-09-06) (umur 94) Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Pekerjaan: Wartawan
Partai politik: Gerindo  PSI

Oemar Dachlan (12 Desember 1913 – 6 September 2008
) adalah seorang jurnalis. Sejak umur 17 tahun sudah mulai memasuki dunia jurnalistik dan ia dijuluki wartawan lima zaman.
Pengalaman dan pengabdian Oemar Dachlan dan rekannya sangat berarti dalam bidang pesuratkabaran. Berbagai surat kabar di Kalimantan Timur, seperti surat kabar Persatuan, Masjarakat Baroe, Pewarta Borneo, Meranti, Sampe, Suara Kaltim, Manuntung, dan Kaltim Post, merupakan sumber informasi bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Kehidupan keluarga Haji Oemar Dachlan yang harmonis dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya dan masyarakat luas. Keuletan, kesederhanaan dan pemikirannya dapat menumbuhkan semangat dan kemauan para penulis Kalimantan Timur dalam mengembangkan daerahnya. Oemar Dachlan wafat pada tanggal 6 September 2008.
Awal kehidupan dan karir

Oemar lahir di Samarinda pada tanggal 12 Desember 1913. Dia merupakan putra sulung dari pasangan Dachlan, seorang juru mudi kapal, dan Kamariah. Oemar mengikuti kursus jurnalistik di Bandung selama enam bulan pada tahun 1930, sebelum menjadi reporter dan stads-redacteur di sebuah Koran Tionghoa-Melayu bernama Pewarta Borneo di Samarinda pada tahun 1934. Kemudian, pada tahun 1938, dia pindah ke surat kabar Pantjaran Berita sebagai anggota staf redaksi. Karena kepandaiannya, ia diangkat menjadi pemimpin redaksi surat kabar.
Pada tahun 1937, Oemar terlibat dalam pendirian cabang Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) di Samarinda, bersama dengan Aswian Tojo, Ishak Sani, dan M. Djunaedi. Akibatnya, Pantjaran Berita kemudian menjadi corong dari Gerindo. Oemar menulis dalam Pantjaran Berita mengenai pendirian Partai Persatuan Indonesia (Parpindo) oleh Moh. Yamin setelah pemecatannya dari partai tersebut, di mana dia berpendapat bahwa "partai Yamin" dibentuk hanya untuk menyaingi Gerindo dan sebaiknya dibubarkan saja demi "kebaikan bangsa dan pergerakan nasional". Oemar selaku redaktur juga pernah mendapat peringatan dari pemerintah kolonial karena artikel-artikelnya yang pedas, salah satunya mengkritik kebijakan kepabeanan.
Saat Perang Dunia II pecah, Pantjaran Berita mengambil sikap pro-Sekutu dan mendukung pemerintah kolonial Belanda, sama seperti yang dilakukan Gerindo. Surat kabar tersebut mengecam invasi Jerman terhadap Belanda dan Belgia. Selain itu, mengutip perkataan Gubernur Jenderal Van Starkenborgh, Pantjaran Berita mengimbau kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran sebagai "satu bangsa" dan "satu tanah air" serta selalu waspada akan ancaman dari luar. Akibatnya, saat pendudukan Jepang, Pantjaran Berita hilang dari peredaran.
Masa perang dan pasca kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang, Oemar Dachlan dijadikan staf redaksi surat kabar Borneo Shimbun. Koran ini diterbitkan oleh Jepang dengan berbahasa Indonesia. Semula koran ini terbit 3 kali seminggu dan dicetak di Balikpapan. Namun, mulai awal 1945 pencetakan koran ini dipindah ke Samarinda dengan penerbitan seminggu sekali. Pada Juni 1945 Oemar berhenti dari Borneo Shimbun karena serangan pasukan sekutu ke Samarinda mengakibatkan kehancuran sebagian besar kota, termasuk alat percetakan koran.
Pada awal kemerdekaan, Oemar terlibat dalam Gerakan Dokter Suwadji, sebuah komite yang dibentuk oleh dokter Suwadji untuk mempertahankan kemerdekaan di Samarinda. Selain itu, Oemar juga menjadi pemimpin redaksi surat kabar Masjarakat Baroe yang didirikan oleh Badroen Arieph. Koran ini kali pertama terbit pada 4 Agustus 1946. Di bawah pemerintahan NICA, Masjarakat Baroe menampakkan wajahnya sebagai koran yang bercorak republiken. Akibatnya, Oemar sering berurusan dengan pihak penguasa. Selain itu, Masjarakat Baroe yang dipimpin Oemar Dachlan yang terbit di Kalimantan Timur juga memuat karya sastra, terutama puisi.
Setelah pengakuan kedaulatan, Oemar bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan berperan dalam pendirian cabang partai tersebut di Samarinda pada tahun 1950. Pada bulan Desember 1951, ia beralih profesi menjadi pegawai negeri dan bekerja di kantor Residen Kalimantan Timur, sehingga ia berhenti dari keanggotaannya karena adanya larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota partai. Mulai tanggal 1 Desember 1970, Oemar memasuki masa pensiun sebagai pegawai negeri dan kemudian kembali lagi ke dunia pers menjadi wartawan lepas.
Inspirasi

Pada tahun 2002 atas prakarsa dari Yayasan Bina Ruhui Rahayu di Jakarta sebagian tulisan Oemar dihimpun menjadi sebuah buku yang berjudul Kalimantan Timur Dengan Aneka Ragam Permasalahannya dan Berbagai Peristiwa Bersejarah yang Mewarnainya. Selain itu, sebuah buku biografi mengenai Oemar juga diterbitkan dengan judul H. Oemar Dachlan: Tokoh Pers Kalimantan Timur (Hasil Karya dan Pemikirannya). Kedua buku tersebut berisi tulisan-tulisannya dari berbagai majalah yang membahas tentang Kalimantan dan berbagai karya sastra yang pada masa kepemimpinannya di redaksi surat kabar dipublikasikan.
Tanda jasa

Sesuai dengan jasa-jasa selama berkarir, ia telah menerima banyak macam-macam tanda jasa berupa piagam dan tanda penghargaan. Di samping menjadi wartawan teladan dan tokoh pers, dia juga veteran dan tokoh masyarakat. Piagam dan tanda penghargaannya diberikan dari berbagai lembaga seperti Komando Resor Kepolisian Samarinda, Rektor Universitas Mulawarman, Pimpinan Pusat Legium Veteran R.I. Jakarta, Persatuan Penerbit Surat Kabar (SPS) dari DPD Golkar Kalimantan Timur, Wali Kotamadya Samarinda, Pemda/Gubernur dan Ketua DPRD tingkat I Kalimantan Timur, serta Ketua Umum Dewan Harian Angkatan 45 Jakarta.
Pada tanggal 12 Desember 2001, Oemar genap berusia 88 tahun, dan hari ulang tahunnya yang ke-88 tahun diperingati di Samarinda oleh Yayasan Bina Ruhui Rahayu untuk mengapresiasi jasa-jasanya.
Daftar Pustaka

Hassan, Abdoel Moeis (2004). Kalimantan Timur: Apa, Siapa dan Bagaimana. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu. ISBN 9799222885.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Singapura: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-21-6.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Tamam, Fathul Futuh (2007). H. Oemar Dachlan: Tokoh Pers Kalimantan Timur (Hasil Karya dan Pemikirannya). Pontianak: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Tim Penyusun (1986). Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur (PDF). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Sancocho

| Sancocho |
| --- | --- |
Sancocho de mondongo.
Jenis: Sup atau rebusan
Bahan utama: Daging, sayuran, kaldu
Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini
  Media: Sancocho
Sancocho (dari kata kerja bahasa Spanyol sancochar, "memasak setengah matang") adalah sup tradisional (sering dianggap sebagai rebusan) di berbagai negara Amerika Latin, yaitu Puerto Rico, Honduras, Ekuador, Kolombia, Panama, Peru, Republik Dominika, dan Venezuela. Makanan ini biasanya terdiri dari potongan daging, ubi, dan sayuran yang disajikan dalam sup.
Ragam > Republik Dominika

Sancocho Dominika dianggap sebagai salah satu hidangan kebangsaan. Terdapat variasi yang dikenal dengan nama sancocho cruzado atau Sancocho de siete carnes yang mengandung pollo (ayam), res (daging lembu), dan cerdo (babi) ditambah dengan daging lain. "Sancocho de siete carnes" bermakna "sancocho tujuh daging". Di Republik Dominika, longaniza (sejenis sosis daging babi) juga digunakan. Sancocho de gallina (sancocho ayam betina) juga umum ditemui dan sering dimasak untuk berbagai acara atau pada akhir pekan. Sancocho de habichuela (sancocho kacang) dan sancocho de guandules juga merupakan jenis sancocho yang umum ditemui di Republik Dominika.
Lihat pula

Mangú
Pranala luar

Dominican Bean Sancocho Sancocho de Habichuela
Dominican Sancocho
Sanocho from Antioquia (Spanyol)
Sancocho recipe Diarsipkan 2018-07-27 di Wayback Machine. Take a taste of Canary Islands
Minyakita

| --- | --- |
Jenis produk: Minyak goreng
Pemilik: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Produsen: Berbagai produsen minyak goreng di Indonesia
Negara:  Indonesia
Diluncurkan: 2022
Pasar:  Indonesia
Merek dagang terdaftar di:  Indonesia
Jargon: Minyak Goreng Rakyat
Minyakita merupakan merek dagang minyak goreng yang dimiliki Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Minyakita merupakan bukan salah satu program subsidi minyak dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan harga minyak di pasaran. MinyaKita pertama kali diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada 6 Juli 2022. Pada awalnya, Minyakita dibeli dengan cara memakai KTP dan dibatasi maksimal 5 kg. Minyakita dibuat untuk membantu masyarakat agar dapat membeli minyak goreng dengan harga yang murah.
MinyaKita tersedia dalam berbagai kemasan, seperti kemasan bantal, standing pouch, botol, dan jerigen yang memenuhi standar food grade. Harga jual MinyaKita ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu Rp13.500 per liter dari produsen ke distributor I (D1), Rp14.000 per liter dari D1 ke distributor II (D2), Rp14.500 per liter dari D2 ke pengecer, dan Rp15.700 per liter dari pengecer ke konsumen.
Sejarah > Latar belakang

Peluncuran Minyakita dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan distribusi minyak goreng di Indonesia, terutama di wilayah timur yang kerap mengalami harga lebih tinggi akibat kendala logistik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa Minyakita merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan minyak goreng dalam waktu cepat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebelum adanya Minyakita, harga minyak goreng di beberapa daerah, terutama di luar Jawa dan Bali, sempat melonjak hingga Rp20.000 per liter.
Salah satu penyebab utama adalah kesulitan distribusi akibat penggunaan wadah penyimpanan berukuran besar hingga satu ton per tangki, yang menyulitkan pendistribusian ke daerah terpencil seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi. Setelah peluncuran Minyakita, harga minyak goreng curah di Jawa dan Bali mulai turun ke Rp14.000 per liter, dengan harapan harga di seluruh Indonesia juga bisa segera turun dalam beberapa pekan setelahnya.
MinyaKita bukan minyak goreng subsidi karena tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan diproduksi melalui skema domestic market obligation (DMO). Skema ini mewajibkan perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) untuk menyalurkan minyak goreng rakyat guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mendapatkan izin ekspor. Dengan kata lain, MinyaKita adalah hasil dari kewajiban industri, bukan program subsidi yang menggunakan anggaran negara.
Produsen

Per 14 Juli 2022, 45 perusahaan telah terdaftar sebagai produsen dan distributor Minyakita:
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| PT Lingga Tiga Sawit | PT Wahana Citra Nabati | CV Sugiharto Abadi Makmur |
| PT Java Agri Sukses Makmur | PT Yorgo Anugerah Nusantara | PT Sari Dumai Sejati |
| PT Padang Raya Cakrawala | CV Agro Sumber Makmur | PT Mahesi Agri Karya |
| PT Kurnia Tunggal Nugraha | CV Mitra Abadi Selalu | PT Bina Karya Prima |
| CV Piramida Raja Packing | PT Asianagro Agungjaya | PT Mahakarya Sentra Nabati |
| PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk. | PT Karyaindah Alam Sejahtera | PT Alam Raya Manakarra |
| PT Karya Sentosa Raya | Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan | PT Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda |
| PT Able Commodities Indonesia | PT Adhitya Serayakorita | PT Energi Unggul Persada |
| PT Ranadipraja Niaga Nusantara | PT Panca Nabati Prakarsa | PT Salim Ivomas Pratama |
| PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin) | PT Gunung Sejahtera Raman Permai | CV Artaraya Transport |
| PT Berkah Emas Sumber Terang | PT Batara Elok Semesta Terpadu | PT Fajar Makmur Sentosa |
| CV Sumber Makmur | CV Sawit Mas | CV Jolin Indah Perkasa |
| PT Citra Borneo Utama | CV Surya Agung | PT Resto Pangan Utama |
| PT Sawit Tunggal Arta Raya | PT Musim Mas | PT Global Interinti Industry |
| PT Berlian Eka Sakti Tangguh | PT Megasurya Mas | PT Kaya Makmur Perkasa |
Beberapa perusahaan yang lisensinya telah dicabut antara lain:
| --- | --- |
Nama: Alasan pencabutan
Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN): Mengurangi takaran di bawah yang semestinya.
PT Navyta Nabati Indonesia: Mengurangi takaran di bawah yang semestinya.
PT Aya Rasa Nabati: Mengurangi takaran di bawah yang semestinya.
PT Artha Eka Global Asia: Penyalahgunaan lisensi
Kontroversi > Skandal pengurangan takaran

Pada Maret 2025, terungkap bahwa beberapa produsen MinyaKita tidak memenuhi standar volume yang ditetapkan pemerintah. Investigasi menemukan bahwa kemasan yang seharusnya berisi satu liter minyak goreng justru hanya berisi antara 750 hingga 800 mililiter. Selain itu, harga jual yang diterapkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter, namun dijual dengan harga Rp18.000 per liter.
Kontroversi > Skandal pengurangan takaran > Temuan kecurangan

Pada 6 Maret 2025, terdapat sebuah unggahan video TikTok yang diunggah oleh sebuah akun bernama miepejuang yang menyatakan bahwa Minyakita 1 liter ternyata hanya berkadar 750 ml ketika diukur. Menanggapi video tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyatakan bahwa video tersebut adalah video lama karena produsen Minyakita, PT Navyta Nabati Indonesia, sudah pernah ditindak oleh Kemendag.
Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar regulasi, termasuk kemungkinan sanksi pidana dan perdata. Pihak kepolisian juga telah menetapkan satu tersangka terkait kecurangan volume pada produk MinyaKita dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, termasuk mesin pengisi dan drum penyimpanan minyak. ​
Pada 13 Maret 2025, Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, mengungkap bahwa kasus ini terungkap setelah Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Polisi menemukan bahwa minyak goreng dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 716 hingga 750 mililiter, dengan pengurangan 280-300 mililiter per botol. ​
Pelaku melakukan praktik ini dengan cara mengemas ulang minyak goreng dari dua merek, yaitu Minyakita dan Djernih, menggunakan alat khusus seperti mesin pompa penakaran minyak. Produk hasil manipulasi ini kemudian dijual ke agen-agen di Tangerang dan Serang. Menurut Wadirkrimsus Polda Banten, AKBP Wiwin Setiawan, pelaku meraup keuntungan hingga Rp45 juta per bulan dari praktik pengurangan takaran ini. Pelaku menjual minyak goreng dengan harga Rp176.000 per karton/dus untuk merek Minyakita (isi 12 botol kemasan 1 liter), sedangkan merek Djernih dijual seharga Rp182.000 per karton/dus (isi 12 botol kemasan 900 mililiter).
Di hari yang sama, Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sukatani, Tapos, Depok. Dalam sidak tersebut, Chandra menemukan bahwa minyak goreng Minyakita kemasan botol 1 liter hanya terisi 750 mililiter. Pengujian dilakukan terhadap empat sampel Minyakita, di mana dua botol berukuran 1 liter hanya berisi antara 750 hingga 800 mililiter, sementara dua kemasan pouch 1 liter sesuai dengan takaran 1.000 mililiter.
Pada pertengahan Maret 2025, tim Satgas Pangan Polda Jateng melakukan uji sampel Minyakita yang beredar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari uji sampel di sejumlah pasar, seperti Pasar Induk Banjarnegara dan Pasar Gede Solo, ditemukan produk Minyakita yang volumenya kurang dari 1 liter. Penelusuran rantai distribusi mengarah ke produsen PT Kusuma Mukti Remaja di Karanganyar.
Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa kekurangan volume Minyakita terjadi pada proses produksi yang menggunakan mesin manual. Sedangkan pada proses produksi yang menggunakan mesin otomatis, tidak ditemukan adanya kekurangan takaran. Ciri-ciri produk Minyakita PT KMR yang diproduksi dengan mesin manual yakni menggunakan tutup botol warna kuning dan label di bawah. Sementara produksi Minyakita PT KMR dengan mesin otomatis memiliki tutup botol warna hijau dengan label di atas.
Kontroversi > Skandal pengurangan takaran > Respons pemerintah dan penegak hukum

Pada 12 Maret 2025, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan akan menarik MinyaKita yang tak sesuai takaran. Budi menyatakan bahwa produk MinyaKita yang tidak memenuhi standar takaran merupakan pelanggaran aturan dan harus segera ditarik. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah produk yang akan ditarik dari pasaran. Selain itu, pemerintah juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa penutupan usaha bagi perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan dalam takaran MinyaKita. Semua pelaku usaha diwajibkan mematuhi aturan dan menjual MinyaKita sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.
Di hari yang sama, Presiden Prabowo juga menyatakan kemarahannya atas praktik curang dalam pengemasan Minyakita. Pemerintah telah memproses tiga perusahaan pengemasan Minyakita yang diduga melakukan manipulasi, serta menemukan dua perusahaan lain di Solo yang melakukan praktik serupa. Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat monitoring dan pengawasan terhadap distribusi Minyakita. Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi, termasuk Tangerang dan Jakarta Utara, untuk memastikan tidak ada pelanggaran takaran dalam kemasan minyak goreng.
Pada 13 Maret 2025, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menyebutkan bahwa tindakan tegas terhadap pabrik dan distributor yang melanggar aturan bertujuan untuk menertibkan rantai pasok Minyakita. Ia menegaskan bahwa kemasan Minyakita harus sesuai dengan ketentuan, yaitu 500 ml, 1L, 2L, dan/atau 5L, dengan harga sesuai HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Pada tanggal 14 Maret 2025, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyita 89.865 botol Minyakita karena diduga volumenya tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan.
Kontroversi > Skandal pengurangan takaran > Perusahaan yang terlibat

Pemeriksaan lebih lanjut menemukan bahwa perusahaan yang mengemas Minyakita dengan volume hanya 750-800 mililiter per liter termasuk:
PT Artha Eka Global Asia (yang kemudian berganti nama menjadi PT Aya Rasa Nabati)
Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN)
PT Tunas Agro Indolestari
Pada 11 Maret 2025, Kepala Pabrik PT Tunas Agro Indolestari, Julianto, menegaskan bahwa perusahaannya telah mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak melakukan pengurangan isi minyak goreng dalam kemasan yang diproduksi. Ia menampik pemberitaan yang menyebutkan bahwa takaran minyak dalam produk MinyaKita yang diproduksi hanya 750 ml atau 700 ml untuk ukuran 1 liter.
Julianto juga menjelaskan bahwa pihaknya telah diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam uji sampel produk. Namun, ia menegaskan bahwa produk yang diperiksa dalam sidak Menteri Pertanian Andi Amran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bukan berasal dari perusahaannya. PT Tunas Agro Indolestari hanya memproduksi MinyaKita dalam kemasan pouch atau plastik, bukan dalam botol.
Kontroversi > Skandal pengurangan takaran > Alasan pengurangan takaran

Pada 11 Maret 2025, Kepala Pabrik PT Tunas Agro Indolestari, Julianto, mengungkapkan bahwa dalam regulasi yang berlaku, volume minyak goreng tidak selalu sama dengan air. Untuk takaran 1 liter, isi minyak goreng biasanya hanya mencapai sekitar 900 ml, sedangkan untuk ukuran 2 liter, volumenya berkisar antara 1.700 hingga 1.800 ml. Menurutnya, pengurangan takaran tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan, meskipun tidak sesuai dengan angka yang tercantum di label kemasan.
Pada 12 Maret 2025, Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan sengaja mengurangi isi Minyakita lantaran menggunakan minyak non-DMO (Domestic Market Obligation) yang lebih mahal. Menurut Moga, beberapa produsen memilih untuk menjual Minyakita dengan minyak non-DMO yang harganya lebih tinggi daripada minyak DMO yang disubsidi pemerintah. Untuk tetap menjual produk dengan harga yang kompetitif, mereka mengurangi volume minyak dalam kemasan. ​Pemerintah telah menetapkan batas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Minyakita. Namun, harga minyak non-DMO yang lebih tinggi menyebabkan beberapa perusahaan berupaya menghindari kerugian dengan mengurangi volume minyak dalam kemasan.
Kontroversi > Skandal pengurangan takaran > Pencabutan izin usaha distributor

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan bahwa pemerintah telah mencabut izin usaha beberapa distributor , termasuk PT NNI, sebuah perusahaan pengemasan ulang minyak goreng di Tangerang, Banten. Perusahaan ini juga telah disegel dan ditutup karena terbukti mengemas Minyakita dengan isi hanya 750 mililiter per liter, tidak sesuai standar yang ditetapkan.
Pada 13 Maret 2025, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus dalam distribusi minyak goreng merek Minyakita. Koperasi ini terbukti tidak menjalankan aktivitasnya dengan benar dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku 2024. Sebagai bentuk sanksi, Kemenkop akan mencabut Nomor Induk Koperasi (NIK) dari koperasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, Kemenkop juga meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membekukan badan hukum koperasi tersebut.