The Indonesian government would retain control of defence, employment law, economic and fiscal policies and foreign relations, whilst Indonesian laws would have continuity in the territory.
Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali atas pertahanan, hukum ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi dan fiskal serta hubungan luar negeri, sementara hukum Indonesia akan memiliki kesinambungan di wilayah itu.