Previously, under Chapter 2 of the Basic Law promulgated by King Fahd, the appointment of the next in line was the sole prerogative of the King: The appointment of a successor by the King was usually done with some form of informal consensus among members of the royal family.
Sebelumnya, dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Dasar Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Raja Fahd, penunjukan penerus mahkota berikutnya adalah hak prerogatif Raja: Penunjukan pengganti Raja biasanya dilakukan dengan beberapa bentuk konsensus informal di antara para anggota keluarga kerajaan.