Article 65 of the Basic Law sets forth three principles that define how the executive branch functions: The "chancellor principle" makes the chancellor responsible for all government policies; this is also known as the Richtlinienkompetenz (roughly translated as "guideline setting competence").
Pasal 65 Undang-Undang Dasar menetapkan tiga prinsip yang mendefinisikan bagaimana fungsi cabang eksekutif: "Prinsip kanselir" membuat kanselir bertanggung jawab atas semua kebijakan pemerintah yang juga dikenal sebagai Richtlinienkompetenz (diterjemahkan langsung sebagai "kompetensi pengaturan pedoman").