The constitution clarified the ambiguous land rights that existed in Angola, stating that all land is owned by the state, which can decide who is entitled to use it, and that the state must only provide land rights to Angolan nationals or to companies registered in Angola.
Dinyatakan bahwa seluruh tanah di Angola dimiliki oleh negara, yang bisa memutuskan siapa yang pantas menggunakannya, dan negara hanya boleh menyediakan hak tanah pada warga negara Angola atau perusahaan yang terdaftar di Angola.