The non-aligned Indonesian government of Sukarno was faced with a major threat to its legitimacy beginning in 1956, when several regional commanders began to demand autonomy from Jakarta.
Presiden Indonesia, Soekarno, yang menganut prinsip-prinsip Non-Blok, dihadapkan pada ancaman besar pada awal tahun 1956, ketika beberapa komandan daerah mulai menuntut otonomi dari Jakarta.