This argument was based on the fact that since 1297 Brittany had been a Duché-pairie ("member and part of the crown"), and that the legislation of the suzerain kingdom should therefore be applied.
Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak tahun 1297 Bretagne telah menjadi Duché-pairie ("anggota dan bagian dari mahkota"), dan bahwa undang-undang wilayah kekuasaan kerajaan harus diterapkan.