In more recent years, a third category — jus post bellum — has been added, which governs the justice of war termination and peace agreements, as well as the prosecution of war criminals.
Pada tahun-tahun yang lebih belakangan, muncul pula kategori yang ketiga - Jus post bellum, yang mengatur bagaimana suatu peperangan dapat diakhiri dengan adil dan perjanjian perdamaian dapat dicapai, sementara penjahat-penjahat perang juga diadili.