Cigarette tax revenue, both provincial and district / city, must be allocated at least 50 percent to fund public health services and law enforcement by authorized officials, in accordance with pasal 31 of the Undang-Undang.
Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sesuai dengan pasal 31.