The Philippine government not only believed that Japan was not going to revert to militarism, but the goal of the 1999 law was to formally establish two symbols (the flag and anthem) in law and every state has a right to create national symbols.
Pemerintahan Filipina tak hanya mempercayai bahwa Jepang tidak akan kembali untuk melakukan militerisme, namun kesepakatan hukum 1999 secara resmi membangun dua simbol (bendera dan lagu kebangsaan) dalam hukum dan setiap negara memiliki hak untuk membuat simbol nasional.