Proponents for the current system argue that membership is voluntary, that the existence of a state church has ancient historical roots, and that the church fulfils certain administrative tasks for the state.
Para pendukung untuk sistem saat ini berpendapat bahwa keanggotaan bersifat sukarela, bahwa keberadaan gereja negara memiliki akar sejarah kuno, dan gereja memenuhi tugas-tugas administrasi tertentu bagi negara.