Indonesia's return to the UN would suggest that this is not required; however, scholars have argued that the course of action taken by the General Assembly was not in accordance with the Charter from a legal point of view.
Kembalinya Indonesia ke PBB menandakan bahwa tidak ada persyaratannya; namun, para cendekiawan berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Umum tersebut tak sejalan dengan Piagam dari sudut pandang hukum.