By 1956, Sukarno was openly criticising parliamentary democracy, stating that it was 'based upon inherent conflict' that ran counter to the Indonesian concept of harmony as the natural state of human relationships.
Pada tahun 1956, Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan harmoni Indonesia sebagai keadaan alami antar hubungan manusia.