The Imperial Japanese Army's ability to control the formation of a government by means of withholding nomination of a cabinet minister was a staggering blow to the evolution of parliamentary government and democracy in Japan and unquestionably, the decisive factor in the military supremacy over civilian authority before and during World War II.
Kemampuan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang untuk mengontrol pembentukan pemerintah dengan cara menahan nominasi menteri kabinet merupakan pukulan mengejutkan terhadap evolusi pemerintahan parlementer dan demokrasi di Jepang dan tidak diragukan lagi, merupakan faktor penentu dalam supremasi militer atas otoritas sipil sebelum dan selama Perang Dunia II.