In the late 1980s, largely as a result of events such as the 1982 economic collapse and mass civil resistance in 1983–88, the government gradually permitted greater freedom of assembly, speech, and association, to include trade union and political activity.
Pada akhir dasawarsa 1980-an, sebagian besarnya sebagai hasil dari peristiwa-peristiwa seperti keruntuhan ekonomi tahun 1982 dan resistensi sipil massal pada tahun 1983–1988, pemerintah secara bertahap mengizinkan kebebasan berkumpul, bersuara, dan bergabung, untuk melibatkan serikat dagang dan kegiatan politik.