Since the 19th century, by convention, the advice of the prime minister or the cabinet—who are then accountable to Parliament for the decision—has been required in order for the prerogative to be exercised.
Sejak abad ke-19, berdasarkan konvensi, nasihat perdana menteri atau kabinet—yang kemudian diserahkan kepada Parlemen untuk keputusan tersebut—akan diminta dalam rangka hak istimewa yang dilaksanakan.