In the later 20th century, uprisings and demands for political representation by native African political activists seeking independence resulted in the UN assuming direct responsibility over the territory in 1966, but South Africa maintained de facto rule.
Pada abad ke-20, pemberontakan dan tuntutan perwakilan politik oleh aktivis politik asli Afrika yang menginginkan kemerdekaan mengakibatkan PBB mengasumsi tanggung jawab langsung atas wilayah tersebut pada tahun 1966, tetapi Afrika Selatan mempertahankan dengan aturan de facto.