Critics of this type of argument have tended to point out that this is just a standard criticism of representative democracy — a democratically elected government will not always act in the direction of greatest current public support — and that, therefore, there is no inconsistency in the leaders' positions given that these countries are parliamentary democracies.
Para pengkritik argumentasi seperti ini cenderung menunjuk bahwa ini adalah kritik yang lazim dalam demokrasi perwakilan — suatu pemerintahan yang terpilih tidak akan selalu bertindak searah dengan pendukung publik terbesar — dan karena itu, posisi para pemimpin itu tidak berarti tidak konsisten, karena memang negara-negara ini menganut sistem demokrasi parlementer.