In January 2010 the National Assembly approved a new constitution, according to which the leader of the party with the most seats in the Assembly would become president, rather than a public vote taking place.
Pada bulan Januari 2010 Majelis Nasional menyetujui konstitusi baru, yang menurutnya pemimpin partai dengan kursi terbanyak dalam Majelis akan menjadi presiden, daripada suara publik terjadi.