According to section 20.1.8 of the 1980 Constitution of Zimbabwe (No. 19) Amendment, the Prime Minister, Vice-Presidents and Deputy Prime Ministers became ex officio members of the House of Assembly without needing to represent parliamentary constituencies, and the party of a constituency-based MP who concurrently served in any of the above offices held the right to nominate non-constituency members to such offices.
Menurut bagian 20.1.8 dari Konstitusi Perubahan Zimbabwe (No 19), Perdana Menteri, Wakil-Presiden dan Wakil Perdana Menteri menjadi ex officio anggota Dewan Majelis tanpa perlu mewakili konstituen parlemen, dan partai berbasis konstituen MP yang juga menjabat di kantor-kantor atas memegang hak untuk mencalonkan anggota non-konstituen pada jabatan tersebut.