Sirleaf herself has acknowledged that corruption in government remains, noting that her zero tolerance policy was hampered by the need to pass major economic reforms through the Legislature, a goal that would have been impeded by significant anti-corruption legislation and prosecutions.
Sirleaf sendiri telah mengakui bahwa korupsi di pemerintah tetap, mencatat bahwa kebijakan toleransi nol nya terhambat oleh kebutuhan untuk lulus reformasi ekonomi utama melalui Legislatif, tujuan yang akan terhambat oleh signifikan undang-undang anti korupsi dan penuntutan.