Should the state be able to force a woman to carry out "specific performance" of her contract if that requires her to give birth to an embryo she would like to abort, or to abort an embryo she would like to carry to term?
Perlukah negara dapat memaksa seorang wanita untuk menjalani "performa khusus" dalam kontraknya jika itu mengharuskannya melahirkan embrio yang ingin ia gugurkan, atau menggugurkan embrio yang ingin kandung dalam jangka waktu normal?