In addition, it allowed political parties which participated in the 2014 election to skip party verification, despite the addition of North Kalimantan as a province requiring party offices.
Selain itu, partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 diperbolehkan tidak mengikuti verifikasi parpol, meskipun penambahan Kalimantan Utara sebagai provinsi yang membutuhkan kantor partai.