Also, Article 9(1) of the Public Service Elections act regulates that Public servants or any other person (including any organization or organization) that is required to be in a political neutrality shall not engage in any unfair influence on the election or otherwise act on the election results.
Selain itu, Pasal 9(1) UU Pemilihan Umum Layanan Publik mengatur bahwa pegawai negeri atau orang lain (termasuk organisasi apapun) yang diwajibkan untuk berada dalam netralitas politik tidak boleh terlibat dalam pengaruh yang tidak adil pada pemilihan umum atau tindakan lainnya terhadap hasil pemilihan umum.