Moreover, Article 4 of the treaty stated that "the disposition of property of Japan and of its nationals...and their claims...against the authorities presently administering such areas and the residents...shall be the subject of special arrangements between Japan and such authorities."
Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa "disposisi properti Jepang dan warganegaranya...dan klaim-klaim mereka...terhadap penguasa yang sekarang ini mengatur wilayah-wilayah dan penduduknya...akan tunduk kepada pengaturan khusus antara Jepang dan penguasa-penguasa tersebut."