The Proclamation also declared that all laws and customs existing immediately prior to the Japanese Occupation would be respected, except that such of the existing law as the Chief Civil Affairs Officer considered practicable to administer during the period of military administration.
Pernyataan itu juga menyatakan bahwa semua hukum dan adat istiadat yang ada segera sebelum Pendudukan Jepang akan dihormati, kecuali bahwa ada hukum sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil dianggap praktis untuk mengelola selama periode pemerintahan militer.