On 1 February 2005, King Gyanendra dismissed the entire government and assumed full executive powers to quash the violent Maoist movement, but this initiative was unsuccessful because a stalemate had developed in which the Maoists were firmly entrenched in large expanses of countryside but could not yet dislodge the military from numerous towns and the largest cities.
Pada tanggal 1 Februari 2005, Gyanendra memecat pemerintah dan mengambil seluruh kekuasaan eksekutif penuh untuk meredam gerakan kekerasan Maois, tetapi inisiatif ini tidak berhasil karena jalan buntu telah dikembangkan di mana Maois yang tertanam kuat dalam hamparan besar desa namun tidak bisa menghalau militer dari berbagai kota dan kota terbesar.