Parliament passed the Industrial Coordination Act during the Second Malaysia Plan, which required all new manufacturing enterprises with M$100,000, or twenty-five or more workers, to be licensed by the Minister of Trade and Industry.
Parlemen juga menyetujui Akta Koordinasi Perindustrian 1975 (Akta 156) selama Rancangan Malaysia Kedua, yang mengharuskan semua perusahaan produksi baru dengan M$100.000 atau dengan 25 atau lebih karyawan, diberi lisensi oleh Menteri Perdagangan dan Industri.