The "principle of ministerial autonomy" entrusts each minister with the freedom to supervise departmental operations and prepare legislative proposals without cabinet interference so long as the minister's policies are consistent with the chancellor's broader guidelines.
"Prinsip otonomi kementerian" mempercayakan masing-masing menteri dengan kebebasan untuk mengawasi jalannya departemen dan mempersiapkan proposal legislatif tanpa gangguan kabinet begitu lama karena kebijakan menteri yang konsisten dengan pedoman kanselir yang lebih luas.