Ugaki, although Prime Minister-designate (and a retired full general in his own right) was persona non grata with the Army leadership over his previous terms as Minister of War and the March Incident, along with his alleged ties to the zaibatsu businesses over the Korean industrialization program, so they refused to provide him with a Minister of War.
Ugaki, meskipun ditunjuk sebagai Perdana Menteri (dan seorang pensiunan jenderal penuh atas keinginannya sendiri) berstatus persona non grata dengan kepemimpinan Angkatan Darat atas masa jabatan sebelumnya sebagai Menteri Peperangan dan Peristiwa Maret, bersama dengan tuduhan hubungannya dengan bisnis zaibatsu selama program industrialisasi Korea, sehingga mereka menolak untuk memberinya jabatan sebagai Menteri Peperangan.