Aceh has been granted broader autonomy through Aceh Government Legislation covering special rights agreed upon in 2002 as well as the right of the Acehnese to establish local political parties to represent their interests.
Aceh telah diberikan otonomi yang lebih luas melalui UU Pemerintah, meliputi hak khusus yang disepakati pada tahun 2002 serta hak masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal untuk mewakili kepentingan mereka.