The Internal Security Act (ISA), which effectively allows the government to detain anyone it deems a threat to national security for an indefinite period without judicial review, was also amended in 1971 to stress the "preservation of intercommunal harmony".
Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri (Akta Keselamatan Dalam Negeri) yang memberikan pemerintah kuasa untuk menangkap siapapun yang dianggap membahayakan keselamatan nasional untuk periode waktu tak terbatas tanpa kaji ulang hukum juga diamendemen pada tahun 1971 dengan menekankan pada "pemeliharaan keharmoninisan antarkaum".