This system virtually requires an agreement between the President and the Prime Minister, and has in the past led to problems, such as when President Yushchenko exploited a perceived loophole by appointing so-called 'temporarily acting' officers, instead of actual governors or local leaders, thus evading the need to seek a compromise with the Prime Minister.
Sistem ini secara virtual memerlukan persetujuan antara Presiden dan Perdana Menteri, dan pada masa lalu pernah memicu persoalan, misalnya ketika Presiden Yushchenko memanfaatkan celah persepsi dengan menunjuk apa yang disebut sebagai petugas 'pelaksana sementara', menggantikan peran gubernur atau kepala daerah yang sebenarnya, sehingga menghindari kebutuhan untuk mencari kompromi dengan Perdana Menteri.