Article 29 of the Constitution of 1853 had an article that considered the usurpation of public power as 'treason', but was referred to the de jure rulers.
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1853 memiliki sebuah artikel yang dianggap jumlah kekuasaan publik sebagai 'pengkhianatan', tetapi tetap mengacu kepada penguasa de jure.