In the name of national security, military and police authorities deployed in Aceh were thereafter free to use virtually any means deemed necessary to destroy the GPK (Gerakan Pengacauan Keamanan or Security Disturbance Movement, which was the Indonesian government's nomenclature for GAM).
Atas nama keamanan nasional, otoritas militer dan polisi dikerahkan di Aceh kemudian bebas untuk menggunakan hampir segala cara yang dipandang perlu untuk menghancurkan GPK ("Gerakan Pengacauan Keamanan"), yang merupakan nomenklatur (istilah) pemerintah Indonesia untuk GAM.