A contrasting view is that when Sukarno and the military replaced the democratic process with authoritarianism, competing interests—i.e., the army, political Islam, and Communism—could not be openly debated, rather they were suppressed and could only be expressed through violence.
Pendapat yang berlawanan adalah ketika Soekarno dan angkatan bersenjata menggantikan proses demokrasi dengan otoriterianisme, persaingan kepentingan-yaitu antara militer, Islam politis, dan komunisme-tidak dapat secara terbuka diperdebatkan, melainkan lebih ditekan dan hanya dapat ditunjukkan dengan cara-cara kekerasan.