This debate concerns the dilemma between the statute and harmonious or overlapping maritime patrols, oversight and law enforcement, which is also carried out by the Maritime Security Coordinating Board (which by the end of 2014 has become the Maritime Security Agency), Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance under Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and several other institutions.
Perdebatan ini menyangkut dilematis antara perintah undang-undang dan tidak harmonisnya atau tumpang tindihnya patroli kapal, pengawasan dan penegakan hukum dilaut, yang juga dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (yang per akhir 2014 sudah menjadi Badan Keamanan Laut), Kapal Pengawas Perikanan yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa lembaga lain.