When the National Assembly elected Ung Huot as the First Prime Minister to replace Ranariddh on 6 August 1997, Sihanouk charged that Ranariddh's ouster was illegal and renewed his offer to abdicate the throne, a plan which did not materialize.
Saat Majelis Nasional memilih Ung Huot sebagai Perdana Menteri Pertama untuk menggantikan Ranariddh pada 6  Agustus 1997, Sihanouk menyatakan bahwa pelengseran Ranariddh adalah ilegal dan mengeluarkan kembali tawarannya untuk turun tahta, sebuah rancana yang tidak dimateralisasikan.