Brunei and Malaysia still adhere to the British Orders in Council to define their territorial waters, where it was referred to in the Joint Statement made after the 18th Annual Leaders' Consultation between the Sultan of Brunei and Prime Minister of Malaysia on 3 November 2014 when reference was made to the Sarawak (Definition of Boundaries) Order in Council 1958 No 1518 as part of the boundary definition process under the terms agreed upon in the 2009 Exchange of Letters.
Brunei dan Malaysia masih mematuhi Peraturan Dewan Britania untuk menentukan laut teritorial mereka, di mana hal itu disebut dalam Pernyataan Bersama yang dibuat setelah Konsultasi Pemimpin Tahunan ke-18 antara Sultan Brunei dan Perdana Menteri Malaysia pada 3 November 2014 ketika referensi dibuat untuk Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958 No 1518 sebagai bagian dari proses definisi batas di bawah ketentuan yang disepakati pada Pertukaran Surat tahun 2009.