When the central government passed the Law No. 44/1999 on Aceh Autonomy which included provisions for the implementation of syariah, GAM condemned the move as irrelevant and a possible attempt to deceive Acehnese and or portray them to the outside world as religious fanatics.
Ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 44/1999 tentang Otonomi Aceh yang mencakup ketentuan pelaksanaan syariah di Aceh, GAM malah mengutuk langkah pemerintah Indonesia tersebut sebagai tidak relevan dan mungkin upaya untuk menipu Aceh atau menggambarkan mereka ke dunia luar sebagai fanatik agama.