Until 1992, when UNESCO set a precedent by placing several sites on the danger list against their wishes, States Parties would have submitted a programme of corrective measures before a site could be listed.
Sampai 1992, saat UNESCO mencanangkan sebuah preseden dengan menempatkan beberapa situs pada daftar dalam bahaya melawan keinginan mereka, Partai-Partai Negara dapat mengajukan sebuah program ukuran korektif kepada sebuah situs yang dicantumkan.