The organization argued that it "feasibly could apply to any information regarding sexual orientation or gender identity that does not fit with what the State considers as in-line with 'tradition'."
Organisasi tersebut berpendapat bahwa ini "dapat sangat diterapkan kepada informasi apapun terkait orientasi seksual atau identitas gender yang tak sejalan dengan apa yang Negara anggap sebagai sejalan dengan 'tradisi'.