But in fact, the practice of SBKRI requirements still exist in the government bureaucracy because of the lack of socialization of the implementation of this decree, and also because of the weakness of the Indonesian legal system that led to the legislation can not simply be ignored.
Namun sebenarnya, praktik persyaratan SBKRI masih tetap ada di birokrasi pemerintahan karena kurangnya sosialisasi pemberlakuan Keppres ini dan juga karena lemahnya sistem hukum Indonesia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan dapat begitu saja diabaikan.