105–6 There was dispute over whether the decision to invoke Article 50 was the prerogative of the government, as the Cameron government argued, or whether it required Parliamentary approval.
Terjadi perdebatan mengenai apakah keputusan untuk permohonan digunakannya Artikel 50 adalah hak prerogatif pemerintah, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Cameron, atau diperlukan persetujuan Parlemen untuk memohonnya.