Meanwhile, the opposition Coordination of Democratic Forces for the Republic (CFDR) described the referendum as "organised in breach of the laws of the Republic" and said that it was "rejected by the sovereign people and it is null and void".
Sementara itu, kubu oposisi Koordinasi Pejuang Demokrasi Republik (CFDR) menggambarkan referendum tersebut sebagai "penerobosan yang terorganisasi terhadap hukum Republik" dan menyebutkan bahwa referendum "ditolak oleh masyarakat yang berdaulat dan referendum itu tidak sah dan hampa".