The Court concluded that the EC–Israel Agreement may not be interpreted in such a way as to compel the Palestinian authorities to waive their right to exercise the competence conferred upon them by virtue of the EC–PLO Agreement and, in particular, to refrain from exercising the right to issue customs documents providing proof of origin for goods manufactured in the West Bank and the Gaza Strip.
Pengadilan menyimpulkan bahwa Perjanjian EC-Israel tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk memaksa pihak berwenang Palestina untuk melepaskan hak mereka untuk menggunakan kompetensi yang diberikan kepada mereka berdasarkan Perjanjian EC-PLO dan, khususnya, untuk menahan diri dari menggunakan hak untuk mengeluarkan dokumen pabean yang menyediakan bukti asal barang yang diproduksi di Tepi Barat dan Jalur Gaza.