The constitution defines North Korea as "a dictatorship of people's democracy" under the leadership of the Workers' Party of Korea (WPK), which is given legal supremacy over other political parties.
Konstitusi mendefinisikan DPRK sebagai "kediktatoran demokrasi rakyat" di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea, yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya.