Setara Institute director Hendardi described the requested sentence as "excessive", a demonstration of "the arbitrariness of the law and law enforcement officials", and a violation of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Indonesia is a signatory.
Kepala Institut Setara Hendardi menyatakan bahwa vonis yang diminta "berlebihan" dan merupakan lambang "kesewenang-wenangan hukum dan penegak hukum", dan juga melanggar International Covenant on Civil and Political Right yang telah ditandatangani oleh Indonesia.