The leaders of the government and the political parties were left with the task of interpretation as to whether the Meiji Constitution could be used to justify authoritarian or liberal-democratic rule.
Para pemimpin pemerintah dan partai politik dengan demikian mengemban tugas untuk menafsirkan, apakah Konstitusi Meiji dapat digunakan untuk membenarkan kekuasaan otoriter atau pemerintahan yang liberal-demokratis.